Suap Hakim, Politikus Golkar Dituntut 6 Tahun Penjara - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-05-10

Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut politikus Partai Golkar Aditya Anugrah Moha dihukum 6 tahun pidana penjara. Selain itu, Jaksa juga menuntut Aditya membayar denda sebesar Rp 200 juta dengan subsider dua bulan kurungan.

Jaksa KPK meyakini Aditya Moha telah terbukti secara sah dan meyakinkan menyuap Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sudiwardono.

"Menuntut, supaya majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memutuskan, menyatakan terdakwa Aditya Anugrah Moha terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi," kata Jaksa KPK, Ali Fikri saat membacakan surat tuntutan terhadap Aditya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (9/5).

Jaksa KPK menyatakan perbuatan Aditya dinilai bertentangan dengan program pemerintah yang gencar dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, sebagai wakil rakyat dan anggota DPR, Aditya dinilai tidak memberi suri tauladan kepada masyarakat. Kemudian, suap yang diberikan Aditya kepada Sudiwardono juga mencederai proses penegakan hukum di Indonesia.

"Sementara itu, hal yang meringankan, terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga dan bersikap sopan selama persidangan," kata Jaksa.

Diketahui, Aditya Anugerah Moha didakwa menyuap mantan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono sebesar SGD120 ribu. Suap itu bertujuan memengaruhi putusan hakim agar memenangkan banding ibunya, Marlina Moha Siahaan. Suap yang diberikan Aditya berkaitan putusan perkara Marlina yang juga mantan Bupati Bolaang Mongondow. Pengadilan Tipikor Manado menjatuhkan hukuman 5 tahun pidana penjara terhadap Marlina atas kasus korupsi TPAPD Bolaang. Majelis hakim saat itu langsung memerintahkan Marlina ditahan.

http://www.beritasatu.com/satu/491719-suap-hakim-politikus-golkar-dituntut-6-tahun-penjara.html



Original Post

KPK Resmi Tahan Wali Kota Mojokerto - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-05-10

Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Wali Kota Mojokerto Mas\'ud Yunus yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka suap pengalihan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto Tahun 2017.

"Hari ini, penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka Mas\'ud Yunus selama 20 hari pertama di Rumah Tahanan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (9/5).

KPK sendiri telah mengumumkan Mas\'ud sebagai tersangka pada 23 November 2017 lalu. Sebelumnya, KPK pada Rabu (9/5) memeriksa Mas\'ud sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Seusai menjalani pemeriksaan hampir delapan jam, Mas\'ud mengatakan bersyukur bisa mengikuti proses hukum di KPK sampai akhirnya ditahan.

"Saya merasa bersyukur pada Allah SWT karena bisa mengikuti proses ini sampai dengan penahanan. Semoga lancar untuk hari-hari berikutnya," kata Mas\'ud yang sudah mengenakan rompi jingga khas tahanan KPK itu.

Sementara itu, Mahfud kuasa hukum Mas\'ud menyatakan bahwa kliennya kooperatif selama mengikuti proses pemeriksaan di KPK.

"Pak Wali Kota Mojokerto ini orang yang kooperatif kemudian menjelaskan apa adanya, jadi tidak ada upaya-upaya secara radikal untuk melawan dan bertentangan dengan hukum acara. Jadi, apa yang diketahui dijelaskan, apa yang tidak diketahui pasti tidak mau bicara," kata Mahfud.

Ia menyatakan bahwa alasan KPK akhirnya menahan kliennya itu terkait perlakuan yang sama terhadap semua tersangka.

"KPK hanya katakan bahwa ini untuk perlakukan yang sama terhadap semua tersangka," ucap Mahfud.

Sementara soal pemeriksaan Mas\'ud kali ini, Mahfud menyatakan KPK mengklarifikasi banyak hal salah satunya soal hasil rekaman.

"Cukup banyak hanya klarifikasi kekurangan-kekurangan terhadap pemeriksaan tiga kali sebelumnya. Contohnya tentang hasil rekaman itu diklarifikasi, kemudian ada keterangan-keterangan tambahan yang dulu lupa itu dijelaskan," tuturnya.

Mas\'ud Yunus diduga bersama-sama dengan Wiwiet Febryanto yang merupakan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto diduga memberikan hadiah atau janji kepada pimpinan DPRD Kota Mojokerto.

Mas\'ud Yunus sebagai pihak yang diduga memberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pihak penerima, yaitu mantan Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo serta dua mantan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto masing-masing Umar Faruq dan Abdullah Fanani.

Sebelumnya, penyidik KPK mengamankan total Rp470 juta dari berbagai pihak terkait kasus tersebut.

Diduga uang senilai Rp 300 juta merupakan pembayaran atas total komitmen Rp 500 juta dari Kadis Dinas PUPR kepada pimpinan DPRD Kota Mojokerto.

Pembayaran komitmen agar anggota DPRD Kota Mojokerto menyetujui pengalihan anggaran dari anggaran hibah (Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran program penataan lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto Tahun 2017 senilai sekitar Rp13 miliar.

Sedangkan uang senilai Rp170 juta, diduga terkait komitmen setoran triwulan yang telah disepakati sebelumnya. Uang tersebut diamankan dari beberapa pihak.

http://www.beritasatu.com/satu/491739-kpk-resmi-tahan-wali-kota-mojokerto.html



Original Post

Bersaksi di Sidang Suap APBD, Zumi Zola Menangis - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-05-10

Jambi - Gubernur Jambi non aktif, Zumi Zola Zulkifli menangis usai memberikan keterangan sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Jambi dengan terdakwa Supriono anggota DPRD Provinsi Jambi yang terlibat kasus suap pengesahan ABPD 2018 senilai Rp3,4 miliar.

Pantauan di persidangan terdakwa Supriono, di Jambi, Rabu (9/5), usai memberikan keterangannya sebagai saksi, Zumi Zola menangis saat ditemui oleh kerabatnya di balik ruangan tahanan pengadilan yang dikawal oleh aparat kepolisian.

Sambil mengusap air matanya, Zumi Zola mengatakan, agar pembangunan di Provinsi Jambi tidak terhabat oleh kasus yang menimpa dirinya.

Dalam kesaksiannya di persidangan untuk terdakwa Supriono, Zumi Zola pernah mengatakan kepada terdakwa untuk mengawal APBD Provinsi Jambi.

Namun dalam proses persidangan tersebut Zumi Zola tidak memberikan keterangan yang terbuka dan masih ada hal yang ditutupi dalam kasus tersebut.

Majelis hakim diketuai Badrun Zaini juga sempat meminta kepada Zumi Zola agar memberikan keterangan yang benar dan jujur tanpa harus ditutup tutupi.

Saksi Zumi Zola juga mengaku dalam persidangan itu, bila jelang pengesahan APBD Jambi ada kekhawatirannya jika rapat paripurna pengesahan APBD tidak qorum sehingga terjadi suap pengesahan ABPD itu.

http://www.beritasatu.com/satu/491740-bersaksi-di-sidang-suap-apbd-zumi-zola-menangis.html



Original Post

Pelaku Tukar Guling Bulog Diciduk Kejari Jakut - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-05-10

Jakarta - Kejaksaan Negeri Jakarta Utara kembali melakukan penangkapan terhadap pelaku pidana korupsi. Kali ini Hokiarto alias Hok diciduk pada Rabu (9/5) atas kasus tukar guling tanah Bulog.

Kepala Kejari Jakarta Utara, Robert M Tacoy mengatakan anggota pidus telah melakukan eksekusi pidana uang pengganti sebesar Rp 32,5 Miliar dari Hokiarto.

"Setelah penyetoran pidana uang pengganti dan denda ke kas negara, maka Kejaksaan telah berhasil melakukan penyelesaian perkara secara tuntas dan sempurna dan meminimalisir kerugian negara," ujar Robert, Rabu (9/5) sore.

Dalam putusan Mahkamah Agung RI No 181K/Pidsus/2011 tertanggal 15 Juni 2012 menyatakan terpidana Hokiarto dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dihukum 3 tahun penjara meski sempat buron kini ia mendekam di Lapas Cipinang.

http://www.beritasatu.com/satu/491770-pelaku-tukar-guling-bulog-diciduk-kejari-jakut.html



Original Post

PN Tipikor Harus Batalkan Sidang Dakwaan Edward

Media Online inilah.com
2018-05-10

INILAHCOM, Jakarta - Penasihat hukum Edward Seky Soeryadjaya, Bambang Hartanto meminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mematuhi putusan praperadilan PN Jakarta Selatan.

Dimana penetapan tersangka terhadap Edward atas dugaan korupsi pengelolaan Dana Pensiun PT Pertamina senilai Rp 1,4 triliun di PT Sugih Energy Tbk adalah tidak sah.

Putusan praperadilan tersebut telah dibacakan oleh hakim tunggal Aris Bawono Langgeng di PN Jakarta Selatan pada Rabu, (23/4/2018) lalu.

"Saya mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melaksanakan putusan praperadilan yang notabene putusan itu harus dipatuhi oleh siapapun," kata Bambang di PN Jakarta Pusat, Rabu (9/5/2018).

Bambang menjelaskan, dalam putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 102 tahun 2016 menyatakan pokok perkara hukum batal apabila dalam praperadilan pokok perkara utamanya dinyatakan tidak sah secara hukum. Sehingga, Bambang berharap agar PN Jakarta Pusat dapat menjalani putusan praperadilan tersebut.

"Jadi putusan praperadilan itu yang pertama menggugurkan penetapan tersangka, kedua menggugurkan membatalkan sprindik. Kalau penetapan tersangka sudah dibatalkan dan sprindik sudah dibatalkan. Seluruh pemeriksaan yang ada gugur," tegas Bambang.

Oleh karena itu, Bambang menilai apabila PN Jakarta Pusat tidak menjalankan putusan praperadilan maka secara otomatis telah melanggar Undang-Undang.

"Kalau tidak dijalankan kita mau ngadu kemana lagi, saya hanya minta satu keadilan bahwa putusan itu harus dijalankan dan ini perintah undang-undang," pungkasnya.

Dalam amar putusannya hakim menyebutkan mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian, menyatakan surat penetapan tersangka (Pidsus/18) nomor TAP/51/Fd.1/10/2017 tanggal 26 Oktober 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor Print-93/F/Fd.1/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

"Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor Print 93/F/Fd.1/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 atas nama pemohon juncto Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor Print-55/F/Fd.1/2017 tanggal 27 Juli 2017 terhadap termohon terkait dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1, pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Paal 55 ayat ayat 1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon tidak mempunyai kekuatan mengikat," kata hakim tunggal Aris Bawono Langgeng saat membacakan putusan di PN Jakarta Selatan.jat

http://nasional.inilah.com/read/detail/2454843/pn-tipikor-harus-batalkan-sidang-dakwaan-edward



Original Post

2 Tahun masih nikmati gaji anggota DPRD Makassar usai divonis korupsi Bansos

Media Online merdeka.com
2018-05-10

Terhitung mulai hari ini, Rabu (9/5), gaji perbulan atau seluruh hak-hak keuangan Mustagfir Sabry, eks legislator di DPRDMakassar dari Partai Hanura dihentikan. Itu dilakukan pihak Sekretariat Dewan karena baru saja terima salinan putusan Mahkamah Agung (MA) dari Kejari Makassar dan Pengadilan Tipikor.
BERITA TERKAIT

Jadi mitra pemerintah, konsultan pajak dituntut tingkatkan kompetensi

Sekjen pro Jokowi rapat di Istana, PPP sindir permintaan Fadli Zon jemput anak di AS

DPR sebut banyak negara lain pertanyakan kerusuhan di Mako Brimob

Legislator itu sendiri sudah mendekam di Lapas Makassar sejak awal April lalu. Dia adalah terpidana kasuskorupsi dana Bansos Sulsel tahun 2008 sebesar Rp 8,8 juta. Awalnya dia dinyatakan bebas di Pengadilan Tipikor Makassar namun JPU ajukan kasasi ke MA dan di tingkat MA malah divonis 5 tahun penjara berikut dendanya di pertengahan tahun 2016 lalu.

Adwi Umar, sekretaris dewan DPRD Makassar saat ditemui di ruangan kerjanya, Rabu (9/5) menjelaskan, memang benar putusan MA sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht tahun 2016 lalu, tapi pihaknya belum bisa hentikan gajinya karena secara administrasi belum terima salinan putusan dari Kejari Makassar.

Jadi selama itu Mustagfir Sabry masih terima gaji sebesar Rp 37 juta tiap bulannya ditransfer melalui rekening. Dan selama itu juga masih aktif lakukan aktifitas atau jalankan tugas-tugasnya sebagai anggota dewan karena belum dieksekusi pihak Kejari.

"Sejak keluar putusan MA tahun 2016 itu, gaji atau hak-hak keuangan tetap diterima bahkan setelah di penjara pun gajinya tetap jalan yakni sebesar Rp 37 juta setelah dipotong pajak. Itu dilakukan karena salinan putusan MA belum kami terima. Melanggar juga kalau kami hentikan tanpa salinan putusan MA itu. Nah hari ini salinan putusan MA sudah kami terima maka otomatis gajinya dihentikan," jelas Adwi Umar.

Selanjutnya, kata Sekwan ini, tindak lanjut yang akan dilakukannya adalah pengusulan untuk Pengganti Antar Waktu (PAW) dari Hanura, partai Mustagfir Sabry.

"Kalau partainya sudah beri nama maka ditindaklanjuti ke gubernur melalui walikota," pungkasnya. [rnd]

http://www.merdeka.com/politik/2-tahun-masih-nikmati-gaji-anggota-dprd-makassar-usai-divonis-korupsi-bansos.html



Original Post

Duka Bhayangkara dan beragam pertanyaan yang disisakan aksi brutal di Mako Brimob

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-05-10

Jakarta (ANTARA News) - Publik sejauh ini belum dapat memahami secara utuh mengapa narapidana narkoba masih bisa mengendalikan peredaran dan transaksi narkoba dari balik jeruji besi.

Kini publik telah dikejutkan dengan hal yang tak disangka-sangka yakni aksi brutal tahanan di Blok C Mako Brimob Polri yang membuat lima orang bhayangkara negara. Bhayangkara negara pun berduka.

Iptu Luar Biasa Anumerta Yudi Rospuji Siswanto dari Densus 88, Aipda Luar Biasa Anumerta Denny Setiadi dari Polda Metro Jaya, Brigadir Pol Luar Biasa Anumerta Fandy Setyo Nugroho dari Densus 88, Briptu Luar Biasa Anumerta Syukron Fadhli dari Densus 88, Briptu Luar Biasa Anumerta Wahyu Catur Pamungkas dari Densus 88, gugur dengan luka-luka di sekujur tubuh mereka.

Banyak pertanyaan yang menyembul mengapa prosedur standar pemeriksaan makanan terhadap para tahanan bisa berubah menjadi perebutan senjata petugas yang berujung rusuh antara tahanan dan polisi sejak Selasa (8/5) malam hingga lima bhayangkara negara gugur dan satu tahanan meninggal dunia.

Hingga Rabu (9/5) malam pukul 22.00 WIB, dikabarkan masih ada satu sandera dari polisi yang dikuasai oleh para tahanan.

Menjadi pertanyaan pula mengapa polisi masih melakukan negosiasi - disebutkan negosiasi tanpa batas waktu - apakah lima bhayangkara negara yang gugur itu tidak menjadi alasan kuat bagi polisi untuk mengambil tindakan tegas, tembak di tempat, terhadap para tahanan yang menyandera satu petugas kepolisian?

Mengapa mereka "seolah-olah" dibiarkan berlama-lama, lebih dari 1x24 jam, "menguasai" di salah satu tempat di Mako Brimob, yang merupakan objek vital negara dan simbol negara dalam penegakan hukum. Jelas-jelas para tahanan itu mengancam simbol negara yang semestinya mendapatkan pengamanan tingkat tinggi.

Kita masih ingat bahwa kurang dari sejam kelompok teroris yang beraksi meledakkan bom di kawasan Sarinah di Jalan Thamrin pada 14 Januari 2016 langsung ditembak mati, sejak ledakan pertama terjadi pada pukul 10.39 WIB di sebuah gerai kopi.

Mengapa ini di "sarang sendiri", terlebih di Mako Brimob yang merupakan markas komando pasukan elite di Polri, penumpasan terhadap aksi brutal sejumlah tahanan itu tidak segera dilakukan secara tuntas, sapu bersih.

Padahal hampir setiap hari di Mako Brimob dilakukan latihan menembak. Di tempat ini juga kerap diajarkan secara teori dan dilatih secara praktis penanganan terhadap ancaman dari teroris.

Aksi brutal sejumlah tahanan itu merupakan upaya nyata dari ancaman teroris, apalagi mereka merupakan tahanan teroris. Bahkan itu terjadi di tempat yang mendapat pengamanan super ketat.

Polisi tentu saja memiliki alasan kuat untuk menumpas mereka sesegera mungkin secara tuntas karena mereka telah nyata-nyata melakukan perlawanan terhadap petugas penegak hukum.

Apalagi Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol M Iqbal menggambarkan aksi brutal mereka sebagai bentuk pembangkangan dari tahanan teroris sehingga perlu dilakukan upaya penegakan hukum.

"Kalau betul terjadi tembak-menembak dan narapidana yang menguasai senjata maka harus ada pertama diatasi secara tuntas, saya kira karena sudah ada tembak-tembakan seperti ini, harus ada yang dihentikan," ujar Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menambahkan.

Baca juga: Mayoritas polisi korban kerusuhan Mako Brimob alami luka di leher

Baca juga: Polri selidiki senjata tajam narapidana teroris di tahanan Mako Brimob

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah kasus kerusuhan sebelumnya sebagaimana pernah terjadi pada 10 November 2017 di tempat yang sama, juga tidak menjadi pertimbangan untuk mengambil langkah keras dan tegas agar kerusuhan serupa tak terjadi lagi di masa depan.

Kerusuhan pada 10 November itu juga dipicu hal kecil, ada tahanan yang tidak terima diperiksa dan memancing keributan. Menurut Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto ketika itu, seusai Shalat Jumat, tahanan dimasukkan ke sel masing-masing oleh tim Densus 88, sambil diperiksa, dan ditemukan empat telepon genggam.

Salah seorang tahanan tidak terima dengan penggeledahan tersebut, lalu memprovokasi tahanan lain, hingga menimbulkan kerusuhan dan merusak berbagai fasilitas di rutan tersebut.

Dari tiga blok sel tahanan di Mako Brimob, memang tidak semua tahanan terlibat dalam kerusuhan tersebut sehingga petugas dapat menyisir lebih pasti dalam melakukan tindakan tegas sesegera mungkin.

Luka sekujur tubuh

Diperoleh informasi bahwa dari hasil identifikasi dari Tim Inafis Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya atas lima jenazah anggota Polri adalah atas nama Fandi Setio Nugroho lahir tanggal 9 Desember 1988, bertugas sebagai penyidik Densus 88 dan tinggal di Bekasi.

Dari rumah duka di Bekasi, jenazah Fandi lalu dibawa ke kampung halamannya di Jalan Tugu II Nomor 30 Perum Korpri Kecamatan Magelang Utara, Magelang, Jawa Tengah, untuk dimakamkan.

Lalu, jenazah atas nama Syukron Fadhli, lahir tanggal 9 Oktober 1977, alamat di Komp TNI-AD III Cakung, Jakarta Timur. Syukron anak dari pasangan suami-istri, Trianto dan Umayah.

Wahyu Catur Pamungkas lahir 24 Mei 1994, alamat di Kamulyan Kwarasan RT002/02 Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Yudi Rospuji Siswanto lahir 19 Desember 1977, alamat di Perum Bukit Waringin Blok K4/03 Tajur Halang, Bogor, Jawa Barat. Jenazah Rospuji akan dibawa ke kampung halamannya di Brebes, Jawa Tengah, untuk dimakamkan.

Denny Setiadi lahir 15 Mei 1985, alamat di Jalan Kramat III Blok E Nomor 46 Kelurahan Cipayung, Jakarta Timur. Jenazah Denny Setiadi telah dimakamkan pada Rabu malam di Tempat Pemakaman Umum Setu di Jakarta Timur.

Karopenmas Mabes Polri menggambarkan terdapat berbagai luka akibat senjata tajam dan senjata api di sekujur tubuh jenazah, seperti di kepala, wajah, leher, dada, tangan hingga kaki.

Sedangkan satu tahanan teroris yang meninggal atas nama Beni Samsutrisno.

Baca juga: Polri bebaskan anggota disandera narapidana teroris

Baca juga: LPSK verifikasi jumlah korban kerusuhan Mako Brimob

Sementara satu polisi yang masih disandera oleh tahanan, adalah atas nama Bripka Iwan Sarjana.

Tak hanya keluarga besar Bhayangkara yang sangat berduka atas gugurnya anggota Polri tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun turut berduka, terutama atas gugurnya Yudi Rospuji Siswanto. Rospuji, komandan satuan Sabhara Polda Metro pernah menjadi BKO (Bawah Kendali Operasi) KPK dan ikut mengamankan dalam pelaksanaan sidang-sidang kasus KTP elektronik termasuk pengamanan saat persidangan mantan Ketua DPR Setya Novanto di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebutkan bahwa Rospuji sudah sekitar satu tahun ini membantu Biro Umum KPK, khususnya bagian pengamanan dalam mengamanankan kegiatan-kegiatan KPK. Pada Rabu siang, Tim Pengamanan KPK juga melayat ke RS Polri di Kramat Jati, Jakarta Timur.

Diharapkan polisi dapat menuntaskan masalah ini sesegera mungkin.Pewarta: Budi SetiawantoEditor: Gilang GaliarthaCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/708505/duka-bhayangkara-dan-beragam-pertanyaan-yang-disisakan-aksi-brutal-di-mako-brimob



Original Post

Polisi Kirim Berkas Korupsi ADD Druju ke Kejaksaan

Media Online inilah.com
2018-05-10

INILAHCOM, Malang - Setelah tiga tahun proses penyidikan berjalan, Unit Tipikor Satreskrim Polres Malang kembali menggeber proses penyidikan kasus dugaan korupai ADD Desa Druju tahun 2013-2014.

Berkas pemeriksaan kasus tersebut kini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang.

Kasatreskrim Polres Malang, AKP Adrian Wimbarda, Rabu (9/5/2018) mengatakan, untuk kasus dugaan korupsi Kades Druju, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, sudah kami limpahkan ke Kejaksaan.

"Berkas sudah kami limpahkan, tinggal menunggu penetapan P21 dari Kejaksaan," kata Adrian.

Pelimpahan berkas perkara untuk kesekian kalinya ini, setelah polisi melengkapi petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menambah pemeriksaan terhadap lima orang saksi. JPU memberi petunjuk penyidik untuk melengkapi pemeriksaan saksi, pada 4 April 2018 lalu. Setelah lima saksi selesai diperiksa, penyidik kembali melimpahkan berkasnya.

"Harapan kami berkas bias segera dinyatakan P21. Jika sudah dinyatakan lengkap dan tidak ada tambahan lagi, maka nanti akan segera kami limpahkan tahap dua," jelasnya.

Sebagai informasi, pada bulan Juni 2015 lalu, warga Desa Druju, melaporkan Kades Mujiono ke Polres Malang. Warga mengadukan dugaan korupsi ADD tahun 2013 dan 2014 yang tidak tepat sasaran. Dari laporan itu, polisi langsung menyelidiki dengan memanggil sejumlah saksi. Termasuk juga memintakan audit ke BPKB Jawa Timur. Hasil audit BPKB, ditemukan kerugian Negara sekitar Rp 200 juta.

Terkait dengan laporannya itu, warga Desa Druju, sebelumnya sudah beberapa kali mendatangi Polres Malang untuk segera menyelesaikan kasusnya. Selain berkirim surat, warga juga sempat menggeruduk Polres Malang untuk menanyakan perkembangannya. Karena setelah dugaan korupsi ADD 2013 dan 2014 selesai, warga akan melaporkan lagi dugaan korupsi ADD tahun 2015, 2016 dan 2017.

Termasuk penyewaan lahan kas desa yang diperuntukkan untuk jalan penambangan batu, yang nilainya sekitar Rp 600 juta. Uang hasil sewa tersebut juga tidak diketahui peruntukkannya. Bahkan, warga juga telah berkirim surat ke Presiden Jokowi, untuk memblokir sementara pencairan ADD 2018 untuk Desa Druju.beritajatim

http://nasional.inilah.com/read/detail/2454838/polisi-kirim-berkas-korupsi-add-druju-ke-kejaksaan



Original Post

Pengadilan Tipikor Bakal Sidang Kasus Dapen Pertamina

Media Online okezonecom
2018-05-10

JAKARTA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) akan segera menggelar persidangan kasus dugaan korupsi Pengelolaan Dana Pensiun (Dapen) PT Pertamina Tahun Anggaran 2014-2015 dengan tersangka Edward Seky Soeryadjaya. Namun, disisi lain, Pengadilan Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan dari Edward.

Melihat hal tersebut, penasihat hukum Edward, Bambang Hartanto menyatakan bahwa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus mematuhi putusan praperadilan PN Jakarta Selatan yang memutus bahwa penetapan tersangka terhadap Edward atas kasus itu tidak sah.

"Saya mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melaksanakan putusan praperadilan yang notabene putusan itu harus dipatuhi oleh siapapun," kata Bambang saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sekaligus Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (9/5/2018).

Bambang menjelaskan, dalam putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 102 tahun 2016 menyatakan pokok perkara hukum batal apabila dalam praperadilan pokok perkara utamanya dinyatakan tidak sah secara hukum. Sehingga, Bambang berharap agar PN Jakarta Pusat dapat menjalani putusan praperadilan tersebut.

"Jadi putusan praperadilan itu yang pertama menggugurkan penetapan tersangka, kedua menggugurkan membatalkan sprindik. Kalau penetapan tersangka sudah dibatalkan dan sprindik sudah dibatalkan. Seluruh pemeriksaan yang ada gugur," papar Bambang.

Oleh karena itu, Bambang menilai apabila PN Jakarta Pusat tidak menjalankan putusan praperadilan maka secara otomatis telah melanggar Undang-Undang.

"Kalau tidak dijalankan kita mau ngadu kemana lagi, saya hanya minta satu keadilan bahwa putusan itu harus dijalankan dan ini perintah undang-undang," ucap dia.

Sebelumnya, dalam amar putusannya hakim menyebutkan mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian, menyatakan surat penetapan tersangka (Pidsus/18) nomor TAP/51/Fd.1/10/2017 tanggal 26 Oktober 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor: Print-93/F/Fd.1/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

"Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor Print 93/F:/Fd.1/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 atas nama pemohon juncto Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor: Print-55/F/Fd.1/2017 tanggal 27 Juli 2017 terhadap termohon terkait dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1, pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Paal 55 ayat ayat 1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon tidak mempunyai kekuatan mengikat," kata hakim tunggal Aris Bawono Langgeng saat membacakan putusan di PN Jakarta Selatan.

(wal)

http://index.okezone.com/read/2018/05/10/337/1896569/pengadilan-tipikor-bakal-sidang-kasus-dapen-pertamina



Original Post

Tim Hukum Danny Pomanto Fokus Perjuangkan Gugatan Pelanggaran Administrasi KPU Makassar

Media Online okezonecom
2018-05-10

MAKASSAR - Proses musyawarah penyelesaian sengketa di Panwaslu Kota Makassar yang dimohonkan oleh Paslon Danny Pomanto - Indira Mulyasari (DIAmi) terhadap KPU Kota Makassar, telah berjalan di hari ke-6 hari ini, Rabu (9/5/2018).

Saksi ahli dan saksi fakta telah didengar oleh majelis musyawarah. Terkait proses penyelesaian sengketa tersebut, Panglima Skuadron DIAmi Maqbul Halim menilai proses hukum Pilkada Serentak 2018 di Pilkada Makassar baru kembali berjalan normal. Menurutnya, proses yang terjadi sebelumnya lebih mirip dengan dagelan.

"Saya lihat, proses hukum pilkada yang benar baru berjalan saat ini di Panwaslu Makassar saat ini. Pihak yang anti kebenaran dan anti keadilan, pasti memprotes proses ini, ngamuk-ngamuklah, ancam-ancamlah dengan kirim ayam broiler yang sudah dipotong," ujar Maqbul menanggapi.

Maqbul membeberkan bahwa Tim DIAmi menyerahkan proses pengamanan di Panwaslu Makassar tersebut kepada warga Kota Makassar.

Mantan ketua tim Media Sayang 2 di Pilgub Sulsel 2012 lalu ini meyakini bahwa warga tidak akan mundur jika ada pihak yang mencoba halangi proses hukum di Panwaslu Makassar saat ini.

Sembari proses di Panwaslu tersebut berjalan sehat, Maqbul juga membeberkan bahwa Tim Hukum DIAmi juga sedang berjuang di Mahkamah Agung (MA).

"Setelah warga Makassar ambil-alih pengamanan terhadap Panwaslu Makassar, Tim DIAmi beralih memperkuat perhatiannya di MA. DIAmi harus menang di MA ini. Kami sedang menunggu hakim yang bagus. Bukti kami kuat," jelas Maqbul melalui aplikasi pesan singkatnya.

Tim MA yang dipimpin Dr Anzhar Makkuasa, SH MH telah menerima nomor registrasi di MA pada 2 Mei yang lalu. "Permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan terhadap SK KPU Kota Makassar, sudah teregistrasi dengan nomor register No. 5 P/PAP/2018," kata Anzhar di kantor MA di Jakarta.

(kha)

http://index.okezone.com/read/2018/05/09/340/1896526/tim-hukum-danny-pomanto-fokus-perjuangkan-gugatan-pelanggaran-administrasi-kpu-makassar



Original Post

Terpidana Korupsi Bansos Masih Terima Gaji, Salah Siapa?

Media Online liputan6com
2018-05-10

Liputan6.com, Makassar Polemik persoalan pembayaran gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, Mustagfir Sabri alias Moses yang terjerat kasus korupsi bansos Sulawesi Selatan (Sulsel) menghiasi ruang publik.

Pasalnya, meski telah menyandang status terpidana dalam kasus korupsi pengelolaan dana bantuan sosial (Bansos) Sulsel terhitung sejak Kamis 16 Juni 2016, Mustagfir tetap menerima gaji penuh sebagai anggota DPRD Makassar asal Fraksi Partai Hanura sebesar Rp 37 juta per bulan. Itu berlangsung selama 22 bulan, sehingga total yang ia nikmati sejak dinyatakan resmi berstatus terpidana oleh MA sebesar Rp 813 juta.

Ia diketahui menyandang status terpidana tepatnya dalam perkara korupsi bansos bernomor 2703K/Pidsus/2015 dan telah divonis oleh Mahkamah Agung (MA) pada Kamis 16 Juni 2016 dengan hukuman pidana 5 tahun penjara.

Pengamat hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKIP) Makassar, Jermias Rarsina dimintai tanggapannya via telepon, Rabu (9/5/2018) mengatakan, sejatinya Moses sebagai orang yang terlilit dengan masalah hukum harus punya iktikad baik (good will) untuk secara aktif melaporkan atau menyampaikan kepada institusi tempat bekerja tentang ihwal perkembangan kasusnya tersebut.

"Kalau yang bersangkutan tidak proaktif melaporkan perkembangan kasusnya kepada institusinya, maka bisa diduga dia juga turut serta merugikan negara," kata Jermias.

Kemudian, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Makassar juga dalam hal ini, lanjut Jermias, tak bisa lepas tanggung jawab. Di mana seharusnya ia juga bersikap proaktif melihat perkembangan hukum kasus korupsi yang menjerat Mustagfir selaku legislator Makassar.

Tapi, karena Sekwan diduga tidak teliti atau lalai, sehingga tetap membayar gaji seseorang legislator yang oleh hukum dinyatakan sebagai terpidana.

"Kalau ada pihak yang katakan bahwa terpidana tetap dibayar gajinya karena belum mendapat putusan maka alasan seperti itu tidak tepat," terang Jermias.

Mengingat, kata dia, kasus Mustagfir sudah sering dipublikasikan di media massa. Selain itu, status terpidananya sudah melekat terhitung sejak jatuhnya putusan dari Mahkamah Agung (MA).

"Bukan pada saat dieksekusi," jelas Jermias.

Terpisah, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Makassar, Adwi Umar dikonfirmasi via telepon mengatakan, pihaknya membayar gaji Mustagfir Sabri meski telah berstatus terpidana karena sudah sesuai dengan aturan.

"Jelas pembayaran gaji sesuai aturan karena sepanjang belum kami terima putusan MA terkait perkara korupsi bansos yang menjerat Mustagfir, maka tidak ada dasar menyetop gajinya yang bersangkutan. Tapi sekarang kita sudah koordinasi dan putusannya sudah ada dari Pengadilan Negeri Makassar, Mei ini langsung kami setop," terang Adwi, Rabu.

Saksikan video pilihan di bawah ini

Tim Kejaksaan Negeri Makassar Eksekusi Legislator Terpidana Kasus Korupsi Bansos Sulsel

1 dari 2 halamanPerjalanan KasusSalinan putusan MA perkara kasus korupsi bansos Sulsel yang menjerat Mustagfir Sabri (Liputan6.com/ Eka Hakim)Mahkamah Agung (MA) sebelumnya telah menyebarkan putusan kasasi perkara korupsi penyelewengan dana bansos Pemprov Sulsel yang menjerat Mustagfir Sabri melalui laman resminya. Di mana putusan yang berstatus incratch tersebut bernomor 2703 K/Pid.Sus/2015 yang resmi diputus pada Kamis 16 Juni 2016.

Dari data laman resmi MA disebutkan bahwa sidang vonis perkara yang menjerat Mustagfir Sabri dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Hakim, Salman Luthan dan Hakim Anggota Syamsul Rakan Chaniago dan MS Lumme.

Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan Mustagfir Sabri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut.

Dan atas perbuatannya itu, ia dijatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000 dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidakdibayar maka ia dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan 6 bulan.

Selain itu dalam putusan MA tersebut, ia juga dijatuhi hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 230.000.000 dengan ketentuan jika ia tidak membayar uang pengganti tersebut maka dalam waktu 1 bulan sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti yang dimaksud.

Kemudian jika ia tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti itu, maka hukumannya akan diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun serta terakhir MA memerintahkan ia untuk segera ditahan.

Awalnya, Mustagfir Sabri divonis bebas di tingkat Pengadilan Negeri Tipikor Makassar, tepatnya 2015. Atas putusan bebas tersebut, jaksa penuntut umum melawan dengan melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Alhasil pada tanggal 16 Juni 2016, MA mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan menjatuhkan vonis penjara 5 tahun penjara terhadap Mustagfir Sabri melalui situs web resminya.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa Mustagfir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan Primer Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam proyek penyaluran dana bansos dimana Mustagfir Sabri diketahui sebagai salah seorang yang memasukkan proposal untuk Pembangunan Kelas Baru Sekolah Tsanawiyah Yayasan Al Hidayah yang dibuat oleh Kepala Sekolahnya Arqam Abdul Rahman ke Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendapatkan dana bansos dengan usulan anggaran yang ia ajukan sebesar Rp 300.000.000. Namun, belakangan, anggaran yang disetujui sebesar Rp 230.000.000.

Setelah cair, Mustagfir Sabri tidak menggunakan dana sebagaimana tujuan penggunaannya. Melainkan, dana tersebut ia gunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga atas perbuatannya negara dirugikan sebesar Rp 230.000.000.

https://www.liputan6.com/regional/read/3520065/terpidana-korupsi-bansos-masih-terima-gaji-salah-siapa



Original Post

Warga KPAD Bakal Mengadu ke Panglima TNI

Media Online metrotvnews.com
2018-05-10

Jakarta: Warga komplek perumahan Angkatan Darat (KPAD) akan melapor ke Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Mereka tidak menerima perlakuan dari Kodam Jaya yang mengeksekusi rumah mereka.

"Ini bagaimana TNI membangun peradaban terhadap keluarganya sendiri. Kami akan laporkan hal ini ke Panglima TNI dan Komnas HAM," kata Pengacara RW 08 KPAD Tanah Kusir Syamsu M Karim Amirullah di lokasi, Rabu, 9 Mei 2018.





Syamsu menambahkan, warga juga akan melaporkan pengosongan komplek ke Presiden RI Joko Widodo. Jika perlu, warga akan mengajukan gugatan baru terhadap pengosongan sewenang-wenang ini.

Syamsu mengatakan, gugatan warga di PN Jakarta Timur masih dalam tahap banding. Dengan demikian, belum ada keputusan inkrah jika Kodam Jaya tetap melakukan pengosongan rumah warga.

"Kalau eksekusi ini tanpa putusan pengadilan namanya apa dong negara hukum atau negara kekuasaan," ujar Syamsu.

Warga RW08 akan tetap bertahan di wilayahnya. Syamsu juga menyebut akan membuat posko untuk warga di sekitar KPAD.

"Kamj akan bikin posko tenda dibawah sang merah putih. Bahkan kita akan tembuskan ke Presiden RI Joko Widodo," tandas Syamsu.
(DRI)

http://news.metrotvnews.com/peristiwa/8N0VV2dk-warga-kpad-bakal-mengadu-ke-panglima-tni



Original Post

KPK Bantu Polda Maluku Tuntaskan Empat Kasus Korupsi

Media Online metrotvnews.com
2018-05-10

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar koordinasi dan supervisi penindakan (Korsupdak) dengan Polda Maluku dan Polres Halmahera Timur. Korsupdak digelar untuk menuntaskan empat perkara tindak pidana korupsi di wilayah Maluku.

"Dengan Polda Maluku Utara dibahas tiga perkara korupsi dan bersama dengan Polres Halmahera Timur dibahas sebanyak satu perkara korupsi," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 9 Mei 2018.





Febri menjelaskan, tiga perkara korupsi yang ditangani Polda Maluku itu salah satunya, dugaan korupsi penyalahgunaan dana APBD Kabupaten Kepulauan Sula tahun anggaran 2015 dan 2016 untuk pembangunan jalan Fatcey-Fagudu (Reklamasi) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula.

Kedua, dugaan korupsi proyek pekerjaan pembangunan gedung rawat jalan tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2015. Terakhir, kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana desa Kabupaten Pulau Taliabu sebesar Rp4.465.000.000 yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2017.

Sedangkan, korsupdak dengan Polres Halmahera Timur berkaitan dengan kasus dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran tunjangan kepala sekolah dan pengawas TA 2015 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang bersumber dari APBD Kabupaten Halmahera Timur tahun anggaran 2015 sebesar Rp1.005.060.000.

Febri mengatakan tujuan dari koordinasi dan supervisi untuk mendukung aparat penegak hukum menyelesaikan penanganan perkara korupsi di wilayahnya masing-masing. Menurutnya, unit Koorsupdak akan memfasilitasi keperluan penyidikan perkara demi percepatan penyelesaian perkara korupsi.
(DRI)

http://news.metrotvnews.com/hukum/zNP00QXN-kpk-bantu-polda-maluku-tuntaskan-empat-kasus-korupsi



Original Post

Pengacara Edward Minta Pengadilan Tipikor Patuhi Putusan Praperadilan

Media Online metrotvnews.com
2018-05-10

Jakarta: Tim kuasa hukum Edward Soeryadjaya meminta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mematuhi putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Saya mohon kepada Pengadilan Tipikor pada Negeri Jakarta Pusat untuk melaksanakan putusan praperadilan yang notabene putusan itu harus dipatuhi oleh siapapun," kata kuasa hukum Edward, Bambang Hartoni di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Mei 2018.





Menurut Bambang, putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyatakan jika status tersangka terhadap Edward tidak sah secara hukum. Namun, ia menyayangkan sikap Pengadilan Tipikor Jakarta yang tetap berniat membacakan surat dakwaan terhadap Edward.

Ia menjelaskan, dalam putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 102 tahun 2016 menyatakan pokok perkara hukum batal apabila dalam praperadilan pokok perkara utama dinyatakan tidak sah secara hukum. Bambang pun berharap agar Pengadilan Tipikor dapat menjalani putusan praperadilan tersebut.

"Jadi, putusan praperadilan itu yang pertama menggugurkan penetapan tersangka, kedua menggugurkan membatalkan sprindik. Kalau penetapan tersangka sudah dibatalkan dan sprindik sudah dibatalkan. Seluruh pemeriksaan yang ada gugur," tuturnya.

Bambang menilai apabila Pengadilan Tipikor Jakarta tidak menjalankan putusan praperadilan secara otomatis telah melanggar Undang-Undang. Oleh karena itu, ia meminta Pengadilan Tipikor bisa mematuhi aturan tersebut.

Putra Wiliam Soeryadjaya itu sebelumnya mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan atas status tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana pensiun PT Pertamina (Persero) tahun anggaran 2014-2015 yang disematkan Kejaksaan Agung. PN Jakarta Selatan kemudian mengabulkan gugatan Edward pada 23 April 2018 silam.

Meski gugatan praperadilan telah dimenangkan pihak Edward, sidang perdana perkara itu sudah digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu, 2 Mei 2018 pekan lalu. Jaksa urung membacakan surat dakwaan pekan lalu, lantaran tim kuasa hukum walk out dari ruang sidang.

Sidang seharusnya dilanjutkan pada hari ini, Rabu, 9 Mei 2018. Namun, lagi-lagi tim kuasa hukum tak bersedia hadir di ruang sidang, karena menilai majelis hakim tidak menghormati putusan praperadilan.

Dalam sidang siang tadi, Ketua Majelis Hakim Sunarso meminta agar Edward mengganti kuasa hukum. Majelis hakim juga menawarkan penasihat hukum dari Pos Bantuan Hukum.

Sebab, menurut Sunarso, ketiadaan penasihat hukum Edward menghambat proses persidangan. Namun, mantan Direktur Ortus Holding itu memohon agar penasihat hukumnya tak diganti.

Sunarso lalu memberikan tenggat waktu agar Edward kembali berkomunikasi dengan penasihat hukumnya hingga Rabu pekan depan, 16 Mei 2018. Apabila gagal, Edward dapat mengganti dengan penasihat hukum lain dari Posbakum PN Jakarta Pusat.

Apabila belum juga didampingi penasehat hukum, majelis akan menunjuk kuasa hukum dari Posbakum,tegas Sunarso.

(DRI)

http://news.metrotvnews.com/hukum/ybJ66DAb-pengacara-edward-minta-pengadilan-tipikor-patuhi-putusan-praperadilan



Original Post

Media