ICW Penegakan Hukum Kerap Bikin Gaduh

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-5-11

ICW Penegakan Hukum Kerap Bikin Gaduh

JAKARTA-lndonesia Corruption Watch (ICW) menilai, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi menjadi bias selama kampanye pemilihan kepala daerah serentak 2018. ICW menilai penegakan hukum aparat kepolisian hanya menyasar pihak

tertentu. Hal ini diprediksi kontrapoduktif terhadap proses demokratisasi.

Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW. Almas Sjafrina mengatakan, penegakan hukum saat pilkada ataupun pemilu lebih sering menciptakan kegaduhan ketimbang ketertiban. Hal itu juga yang dinilainya terjadi di Maluku. "Pola penegakan hukum tindak pidana korupsi belakangan ini dinilai acap menyalahgunakan kewenangan sehingga

berpotensi merusak sistem hukum," kata Almas dalam rilis yang diterima Republika, Kamis (10/51.

Almas menilai, Polda Maluku tidak boleh menyelidiki perkara tanpa adanya temuan kerugian negara oleh BPK. Polisi tidak berwenang menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara. "Terlebih tindakan tersebut dilakukan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri atau Tipikor di Ambon," tegasnya.

eh ismail ed agus raharjo





Original Post

Polri Ahok Aman di Rutan Mako Brimob

Media Cetak Republika Halaman 13
2018-5-11

Polri Ahok Aman di Rutan Mako Brimob

JAKARTA - Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto mengungkapkan, mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masih berada di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob, Kelapa Dua, Kota Depok. Ahok berada di tempat yang aman, meski para narapidana teroris sempat membuat ulah hingga menewaskan lima anggota Densus 88. "(Ahok) masih di rutan," kata Setyo di Jakarta, Kamis (10/5).

Setyo mengatakan, petugas kepolisian memperhitungkan kemungkinan kelompok narapidana teroris menyandera Ahok setelah terjadi kerusuhan di Rutan Mako Brimob. Setyo tidak menyebutkan kondisi terkini Ahok setelah kerusuhan narapidana teroris yang sempat menyita 30 pucuk senjata milik arapat.

Namun, Setyo menuturkan, Ahok tidak berada di blok yang memicu awal terjadi kerusuhan kelompok narapidana kasus terorisme tersebut. Dia menjelaskan, setelah proses 36 jam penyanderaan, kini situasi di Rutan Mako Brimob sudah aman dan terkendali.

Kabag Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Kemen-kumham) Ade Kusmanto mengatakan, terpidana kasus penodaan agama Ahok tidak akan dipindahkan ke lembaga pemasyarakat (lapas) pasca-keributan narapidana kasus terorisme di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua.

Ade menyatakan, Rutan Mako Brimob masih dalam kondisi aman sehingga gubernur DKI periode 2014-2017 itu tidak perlu dipindahkan ke lokasi penahanan lain. Meski begitu, pihaknya tetap membuka kemungkinan Ahok dipindah ke lapas jika suasana di Rutan Mako Brimob sudah dianggap membahayakan penghuninya.

"Memungkinkan (untuk dipindahkan) kalau memang di situ Pak Ahok dianggap tidak aman lagi karena ada kerusuhan tadi malam. Jadi memungkinkan untuk memindahkannya, tapi kami tetap akan berkoordinasi (dengan Brimob)," ujarnya.

Ade mengungkapkan, meski ada kasus penyerangan dan penyanderaan oleh narapidana terorisme terhadap anggota Densus 88, penghuni Rutan Mako Brimob, termasuk Ahok, tidak berada dalam posisi terancam..Dia menuturkan, narapidana kasus terorisme berbeda sel dengan Ahok.

"Masih aman karena kan itu tempatnya terpisah. Jadi, tidak tercampur dengan (tempat) yang (untuk) teroris, di sana kan ada tempat-tempat-nya," ujar Ade.

Pengamat hukum pidana, M Mudzakkir, mengkritisi status tahanan Ahok yang masih berada di Rutan Mako Brimob dan tak kunjung dikembalikan ke Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Padahal, pengajuan kembali (PK) Ahok telah ditolak Mahkamah Agung (MA) sehingga seharusnya ia sudah berada di lapas.

Mudzakkir menjelaskan, penempatan Ahok ke lapas seharusnya sudah dilakukan langsung setelah keputusan MA diketok. "Semestinya jaksa melakukan eksekusi lalu serahkan ke lapas untuk melaksanakan putusan pengadilan. Di sana, status Ahok berubah menjadi anak binaan," ujar Mudzakkir, belum lama ini.

Mudzakkir menerangkan, proses tersebut tidak bisa diganggu gugat dengan alasan apa pun, termasuk ketakutan akan kondisi Lapas Cipinang yang dirasa tidak aman untuk Ahok. Apabila memang lapas tertentu dianggap tidak aman, sambung dia, sudah sepatutnya lembaga itu dikosongkan dan semua binaan ditempatkan ke Mako Brimob. "Ahok diperlakukan yang sama, seharusnya," ujarnya.

antara/adinda pryanka ed erik purnama putra

UMAR MUKHTARI





Original Post

Andi Narogong Ajukan Kasasi Persoalkan Justice Collaborator

Media Cetak Koran Tempo Halaman 7
2018-5-11

Andi Narogong Ajukan Kasasi Persoalkan Justice Collaborator

Kuasa hukum Andi Agustinus alias Andi Narogong, Samsul Huda, mengatakan kliennya mengajukan kasasi terhadap putusan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik. Dia menilai, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta tidak mengindahkan status kliennya sebagai justice collaborator atau pelaku yang membantu pengungkapan kasus. Begitu pula dengan putusan banding di Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta

"Jadi, bukan karena merasa tidak bersalah, tapi karena putusan banding sangat tidak adil dan tak sesuai dengan kebenaran materiil," kata Samsul melalui pesan pendek, kemarin.

Pengadilan Tinggi Tipikor DKI Jakarta memperberat vonis Andi di tingkat banding. Salah satu pelaku utama korupsi yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 2,3 triliun tersebut dihukum 11 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan penjara. Diajuga diwajibkan membayar uang pengganti US$ 2,5 juta dan Rp 1,1 miliar. Jumlah itu dikurangi US$ 350 ribu yang sudah dikembalikan selama penyidikan. Padahal, dalam persidangan tingkat pertama, Andi hanya mendapat hukuman 8 tahun penjara.

Samsul mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan hakim Pengadilan Tipikor Jakarta sudah mengakui kliennya menerima status justice collaborator. Seharusnya, ujar Samsul, Andi mendapat keringanan hukuman, bukan sebaliknya.

Menurut Samsul, putusan Pengadilan Tinggi Tipikor DKI Jakarta itu bisa menjadi preseden buruk terhadap status justice collaborator. Para pelaku akan enggan membantu mengungkap kasus. Akibatnya, pengungkapan kasus bakal lebih sulit. "Klien kami hanya meminta hak dan keadilan atas kontribusinya menjadi justice collaborator yang telah membuka lebih dalam kasus ini," ujarnya.

TAUFIQ SIDDIQ





Original Post

Kadin Dorong KAD Antikorupsi

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-5-11

Kadin Dorong KAD Antikorupsi

PIDANA KORPORASI

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri terus mendorong pembentukan Komite Advokasi Daerah Antikorupsi.

Susi Rai Azizi, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengatakan bahwa pembentukan Komite Advokasi Daerah (KAD) Antikorupsi merupakan salah satu poin dalam nota kesepahaman yang ditandangani pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kadin pada Oktober 2017 silam.

"Salah satu poin nota kesepahaman itu adalah dengan membentuk komite advokasi di daerah sekaligus menjadi wadah sosialisasi antikorupsi di kalangan dunia usaha di daerah," ujarnya, Kamis (10/5).

Dia mengungkapkan, tahun lalu telah terbentuk delapan KAD dan tahun ini pihaknya berupaya mengejar terbentuknya komite serupa di 26 provinsi. Sejak awal lahun hingga awal Mei 2018, telah terbentuk dua komite di Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta, dan selanjutnya akan dibentuk komite serupa di Bali pada pertengahan Mei.

Komite ini, tuturnya, akan mengembangkan misi melakukan sosialisasi terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 13/2016 yang mengatur tata cara pemidanaan korporasi karena terbelit persoalan pidana, termasuk tindak pidana korupsi.

Menurutnya, tidak sedikit para pelaku usaha vang selama ini memang belum mengetahui bahwa sebuah korporasi dapat dijerat dan menjadi tersangka dalam penyidikan sebuah perkara pidana. Oleh karena itu.

lanjutnya, sudah sepantasnya KAD terbentuk di daerah dan memainkan peran sosialisasi kepada para pelaku usaha.

Tidak hanya itu, komite tersebut juga akan menjadi forum pertemuan para pelaku usaha dengan birokrasi pemerintahan sehingga menjadi wadah komunikasi untuk mengurai berbagai persoalan pelayanan yang menghambat dunia usaha di tingkat daerah.

"Dalam forum akan ada dialog antara pengusaha dan regulator. Misalkan terkait perizinan yang lama, nanti bisa ditanyakan. Nanti KPK mengawasi forum tersebut sehingga tujuan sosialisasi antikorupsi dan pelayanan prima bisa terwujud."

Komisioner KPK, Basaria Panjaitan mengatakan, nota kesepahaman antara lembaga yang dipimpinnya dan Kadin berisikan upaya membangun suatu sistem penyelenggaraan proses usaha yang mampu mencegah terjadinya kasus korupsi, salah satunya dengan mempertajam audit internal perusahaan.

"Kemudian, langkah kedua ada kesepahaman supaya ada keberanian para pengusaha untuk menolak apabila ada hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan dalam bentuk pemberian, gratifikasi pada penyelengara negara," paparnya.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengakui bahwa setelah penyusunan nota kesepahaman itu, KPK dan Kadin akan melakukan sosialisasi Perma No.13/2016 yang bisa menjerat korporasi jika petingginya terbukti melakukan

pidana korupsi.

(M.G. Noviarizal Fernandez)





Original Post

Kejagung Utamakan Pengembalian Keuangan Negara Dari Korupsi

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-5-11

Kejagung Utamakan Pengembalian Keuangan Negara Dari Korupsi

NERACA

Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan kualitas penanganan perkara korupsi tidak hanya dinilai dari jumlah koruptor yang dipenjarakan, melainkan juga berdasarkan pada nilai keuangan negara yang berhasil dipulihkan.

"Jaksa harus sigap melakukan penelusuran aset dalam rangka penyelamatan keuangan negara akibat korupsi," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Adi Toegaris-man dalam acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Pidsus Kejaksaan di Jakarta, Selasa (8/5).

Pada April 2018, Adia mengeluarkan Petunjuk Teknis Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan, dimana pengembalian kerugian negara dalam tahap penyelidikan menjadi tolok ukur penilaian kinerja para Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati).

"Hal itu untuk menemukan besaran kerugian negara tersebut, kata Adi, dapat dilakukan oleh jaksa maupun bekerja sama dengan aparat pengawas internal pemerintahan (APIP), BPK, BPKP dan akuntan publik," ujar dia.

Karena itu, ia meminta jajarannya untuk memberantas korupsi secara profesional dan proporsional. Lebih dari itu, lanjut dia, peningkatan integritas warga Adhyaksa harus dibangun secara konsisten dan berkesinam-bungan."Untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa aparatur penegak hukum yang bersih akan meminimalisir ruang gerak bagi siapa pun untuk melakukan praktik korupsi," ujar Adi.

Kejahatan Korporasi

Sebelumnya, Kejaksaan Agung mengingatkan bahayanya kejahatan korporasi sebagai modus korupsi yang lebih berbahaya dibandingkan dengan kejahatan "kerah putih".

"Di tengah beragamnya modus operandi tindak pidana ko rupsi yang cenderung

semakin merajalela dan menggurita, bahkan bertransformasi bukan lagi menjadi sekedar kejahatan yang lazim disebut white collar crime, kejahatan kerah putih yang semula dikenal dilakukan di kalangan terdidik dan golongan elit penguasa saja, namun saat ini sudah berkembang menjadi kejahatan korporasi (corporatecrime), berjamaah bahkan lintas negara," kata Wakil Jaksa Agung Arminsyah dalam Acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pidana Khusus Kejaksaan di Jakarta, Selasa (8/5).

Karena itu, kata Wakil Jaksa Agung, paradigma penegakan hukum memberantas korupsi yang cerdas menjadi sangat relevan dan diperlukan dalam kerangka menemukan dan merumuskan cara dan tindakan yang tepat untuk mewujudkan akselerasi pemberantasan korupsi ditengah kompleksitas dinamika dan problematika yang ada.

Mendasarkan pada hal sedemikian, kata dia, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan kompetensi, kapasitas, kapabilitas, pengetahuan serta keterampilan teknis penanganan perkara untukmengidentifikasi setiap permasalahan secara seksama, arif, dengan pikiran yang jernih, penuh keuletan, kehati-hatian, ketenangan dan kecermatan, sebagai bagian yang integral dari usaha untuk menyelesaikan tugas yang diamanahkan.

Dengan mendasarkan pada penegakan hukum memberantas korupsi yang cerdas, upaya pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Bidang Pidsus seyogianya dilaksanakan melalui tahapan-tahapan baku yang telah direncanakan secara matang, terukur dan kalkulatif sehingga dapat dilaksanakan dan dikendalikan dengan sebaik-baiknya, untuk mengantisipasi segala kemungkinan hambatan dan kendala yang akan dihadapi serta mencari solusi yang tepat sehingga mampu mencapai hasil yang optimal

ant





Original Post

Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Dituntut Delapan Tahun

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-5-11

Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Dituntut Delapan Tahun

NERACA

Jakarta - Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono dituntut delapan tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan karena menerima suap 11 0.000 dolar dari janji 120.000 dolar Singapura dari politikus Partai Golkar Aditya Anugrah Moha.

"Agar majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan terdakwa Sudiwardono secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama delapan tahun penjara ditambah denda Rp500jutaden-gan ketentuan bila tidak

dibayar diganti kurungan enam bulan," kata Jaksa Penuntut Umum KPK Ali Fikri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (9/5).

Uang itu diberikan dalam dua tahap yaitu sebesar 80 ribu dolar Singap ura agar Sudiwardono mengeluarkan perintah tidak melakukan penahanan dan tahap kedua sebesar 30 ribu dolar Singapura dari janji 40 ribu dolar Singapura agar Marlina Moha di tingkat banding dinyatakan bebas Tuntutan itu berdasarkan pasal 12 huruf a dan huruf c UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001.

"Hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemeimtahan yangbersih dari kolusi, korupsi dan

nepotisme, terdakwa merupakan aparat penegak hukum atau hakim yang menduduki jabatan selaku ketua Pengadilan Tinggi seharusnya menjadi contoh yang baik bari para hakim dan aparat penegak hukum lain di wilayah kerjanya, terdakwa mencoro-eng nama baik dunia peradilan di Indonesia," tambah jaksa Ali Fikri.

Uang itu diberikan dalam dua tahap yaitu sebesar 80 ribu dolar Singapura agar Sudiwardono sebagai ketua Pengadilan Tinggi Manado mengeluarkan perintah tidak melakukan penahanan dan tahap kedua sebesar 30 ribu dolar Singapura dari janji 40 ribu dolar Singapura kepada Sudiwardono sebagai kelua majelis banding agar Marlina Moha dinyatakan bebas.

Mantan Bupati Bo-laang Mongondow Marlina Moha Siahaan adalah ibu dari Adiya Moha yang divonis 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan dengan perintah agar ditahan dalam kasus korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD).

Aditya lalu mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi PT Manado. Kerabat Marlina, Wakil Ketua PT Palu Lexsy Mamonto lalu menyampaikan kepada Sudiwardono bahwa ada saudaranya yang meminta tolong.

Selanjutnya Sudiwardono dihubungi seseorang yang dipanggil "ustadz" yaitu Aditya yang kemudian memperkenalkan dirinya sebegai anggota DPR.

ant





Original Post

KPK Minta Proses APBN-P Dilakukan dengan Ketat

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-5-11

KPK Minta Proses APBN-P Dilakukan dengan Ketat

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) dilakukan dengan sangat ketat dan hati-hati.

neraca

"Hal ini perlu menjadi perhatian serius agar proses APBN-P dilakukan dengan sangat ketat dan hati-hati. Jangan sampai proses ini menjadi celah yang besar yang dapat berujung pada korupsi yang memiliki efek domino korupsi lainnya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (9/5).

Untuk diketahui, KPK baru saja menetapkan empat tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi penerimaan suap pembahasan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada Rancangan APBN-Perubahan 2O18."Selain kasus yang ditangani dari tangkap tangan minggu lalu, KPK telah menangani sejumlah kasus korupsi yang terkait dengan proses APBN-Perubahan," kata Febri.

la menyatakan bahwa tindakan korupsi sebelum anggaran disusun dan juga aliran dana pada sejurnlah pihak untuk memuluskan proses pembahasan anggaran dapat berimplikasi lanjutan pada bentuk korupsi pada pengadaan dan pembangunan proyeknya

"Akhirnya yang paling dirugikan adalah masyarakat yang tidak dapat menikmati hasil pembangunan karena proyek sudah dikorupsi sejak awal," ucap Febri.

Febri punmengungkap-kan kasus-kasus korupsi lain terkait APBN-Pyangpernah ditangani KPK di antaranya.

1.Tindak Pidana Korupsi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perikanan tangkap pasca gempa dan gelombang tsunami pada satuan Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah yang menggunakan anggaran APBN-P Tahun 2006.

2. Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan peralatan kesehatan untuk rumah sakit rujukan penanganan flu burung dan DIPA APBN-P Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2006.

3. Tindak Pidana Korupsi sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan peralatan kesehatan dari sisa dana pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dalam rangka wabah flu burung (Avian Influenza) pada Dirjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan dana APBN-P Sekretariat Dirjen Bina Pelayanan Medik Depkes Tahun Anggaran 2006.

4. Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan paket pengerjaan pengadaan Kitab Suci Al-Quran APBN-P2011 dan APBN 2012pada Direktorat Dinas Islam Kementrian Agama.

5.Tindak Pidana Korup-

si sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait penetapan APBN-P Tahun Anggaran 2013 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) oleh Komisi VII DPR RI dan kegiatan lainnya.

6. Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama atau turut serta dalam Pengadaan Reagen dan Consumable Penanganan Virus Flu Burung dengan menggunakan Dana APBN-P Direktorat Bina Pelayanan Medik Dasar Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik

Depkes RI Tahun Anggaran 2007.

7.Tindak Pidana Korupsi memberi hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait pengurusan anggaran di DPR untuk alokasi Provinsi Sumatera Barat pada APBN-P Tahun 2016.

8.Tindak Pidana Korupsi memberi hadiah atau jan-

ji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait proses pengadaan satelit monitoring di B-akamla RI pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2016 dengan nilai kontrak Rp220 miliar.

9. Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah a-taujanjiterkaitpembahasan

dan pengesahan RKA-K/L dalam APBN-P Tahun Anggaran 2016 untuk Bakamla RI.

10. Tindak Pidana Korupsi memberi hadiah atau janji terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Pemihan Tahun Anggaran 201.,.

Selain 10 kasus korupsi tersebut, kata Febri, sejumlah kasus yang menjerat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin, kasus korupsi proyek Hambalang, dan korupsi proyek KTP-el.

ant





Original Post

KPK Resmi Tahan Wali Kota Mojokerto

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-5-11

KPK Resmi Tahan Wali Kota Mojokerto

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Wali Kota Mojokerto Masud Yunus yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka suap pengalihan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto Tahun 2017.

"Hari ini, penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka Masud Yunus selama 20 hari pertama di Rumah Tahanan Was I Jakarta Timur Cabang KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (9/5).

KPK sendiri telah mengumumkan Masud sebagai tersangka pada 23 November 2017 lalu. Sebelumnya, KPK pada Rabu (9/5) memeriksa Masud sebagai tersangka dalam kasus tersebut

Seusai menjalani pemeriksaan hampir delapan jam, Masud mengatakan bersyukur bisa mengikuti proses hukum di KPK sampai akhirnya ditahan.

"Saya merasa bersyukur pada Allah SWT karena bisa mengikuti proses ini sampai dengan penahanan. Semoga lancar untuk hari-hari berikutnya," kata Masud yang sudah mengenakan rompi jingga khas tahanan

KPK itu.

Sementara itu, Mahfud kuasa hukum Masud menyatakan bahwa kliennya kooperatif selama mengikuti proses pemeriksaan di KPK.

"Pak Wali Kota Mojokerto ini orang yang kooperatif kemudian menjelaskan apa adanya, jadi tidak ada upaya-upaya secara radikal untuk melawan dan bertentangan dengan hukum acara. Jadi, apa yang diketahui dijelaskan, apa yang tidak diketahui pasti tidak mau bicara," kata Mahfud.

Ia menyatakan bahwa alasan KPK akhirnya menahan kliennya itu terkait perlakuan yang sama terhadap semua tersangka. "KPK hanya katakan bahwa ini untuk perlakukan yang sama terhadap semua tersangka," ucap Mahfud.

Sementara soal pemeriksaan Masud kali ini, Mahfud menyatakan KPK mengklarifikasi banyak hal salah satunya soal hasil rekaman.

"Cukup banyak hanya klarifikasi kekurangan-kekurangan terhadap pemeriksaan tiga kali sebelumnya. Contohnya tentang hasil rekaman itu diklarifikasi, kemudian ada keterangan-keter-angan tambahan yang dulu lupa

itu dijelaskan," tuturnya.

Masud Yunus diduga bersama-sama dengan Wiwiet Febryanto yang merupakan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto diduga memberikan hadiah atau janji kepada pimpinan DPRD Kota Mojokerto.

Masud Yunus sebagai pihak yang diduga memberi disang-kakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pihak penerima, yaitu mantan Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo serta dua mantan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto masing-masing Umar Faruq dan Abdullah Fanani.

Sebelumnya, penyidik KPK mengamankan total Rp470 juta dari berbagai pihak terkait kasus tersebut Diduga uang senilai Rp 300 juta merupakan pembayaran atas total komitmen Rp 500 juta dari Kadis Dinas PUPR kepada pimpinan DPRD Kota Mojokerto.

(bI)





Original Post

Jaksa Tuntut 6 Tahun Penjara, Keluarga Aditya Moha Nangis

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-5-11

Jaksa Tuntut 6 Tahun Penjara, Keluarga Aditya Moha Nangis

JAKSA Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Anggota DPR Fraksi Golkar Aditya Anugrah Moha dijatuhi hukuman enam tahun penjara.

Dalam sidang pembacaan tuntutan. Rabu (9/5). Aditya ? dinilai terbukti menyuap Ketua Pengadilan Xinggi Manado, Sudiwardono guna membebaskan ibunya. Marlina Moha dari jeratan hukum.

Selain tuntutan enam tahun penjara. Aditya juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp2OO juta dengan subsider dua bulan kurungan dan biaya perkara Rp 7500.

"Menuntut, supaya majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memutuskan, menyatakan terdakwa Aditya Anugrah Moha terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi," kata Jaksa Ali Fikri membacakan tuntutan.

Usai membacakan tuntutan, seorang keluarga Aditya yang duduk di bangku depan tiba-tiba menangis terisak. Makin lama, tangisannya terdengar makin kencang.

Kerabatnya berupaya me-

nenangkan dan menepuk pun-daknya. Namun tangis perempuan itu kian menjadi. Dia berujar jaksa sangat tega menuntut Aditya Moha.

"Tega sekali jaksa, ini kan untuk membela ibunya," kata Farida, tante dari Aditya.

Akhirnya, seorang laki-laki muda berkemeja balik lengan panjang dan seorang perem,-puan berinisiatif membawa Farida ke luar ruang sidang.

Mendengar tuntutan ini, istri Aditya juga terlihat menangis. Sementara Aditya Moha tampak tegar. Usai sidang Aditya menenangkan istrinya dan menghapus air matanya.

"Sudah tidak apa-apa," hibur Aditya.

Dalam perkara ini. Aditya didakwa menyuap Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sudiwardono total 110.000 dolar Singapura. Suap diberikan beberapa tahap dengan tujuan ibunda Aditya, Marlina Moha Siahaan, terdakwa perkara korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara tahun 2010, tidak ditahan dan divonis bebas.

GPG





Original Post

Penasihat Hukum Keberatan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-5-11

Penasihat Hukum Keberatan

MAJELIS hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kembali menunda bidang pembacaan dakwaan terhadap Edward Seky Soeryadjaya, terdakwa kasus dugaan korupsi Dana Pensiun Pertamina. Pasalnya, penasihat hukum Edward kembali mengajukan keberatan atas sidang ini.

Anggota tim penasihat hukum Edward, Bambang Hartono menilai, majelis hakim mengabaikan putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menggugurkan penetapan status tersangka berikut penahanan Edward. "Saya mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melaksanakan putusan praperadilan." katanyadi PN Jakarta Pusat.

Bambang mengutip putusan keputusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 102 tahun 2016 yang menyatakan, pokok perkara hukum batal apabila dalam praperadilan pokok perkara utamanya dinyatakan tidak sah secara hukum.

"Jadi putusan praperadilan itu yang pertama menggugurkan penetapan tersangka, kedua membatalkan Sprindik (Surat Perintah Penyidikanored). Kalau penetapan tersangka sudah dibatalkan dan Sprindik sudah dibatalkan. Seluruh pemeriksaan yang ada gugur." kata Bambang.

Dia menilai. Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menjalankan putusan praperadilan, maka secara otomatis telah melanggar peraturan.

Namun pertimbangan itu ditanggapi berbeda majelis hakim Pengadilan Tipikor. Sunarso berpendapat putusan praperadilan tidak bisa dijadikan dasar untuk membatalkan persidangan. Soalnya, berkas perkara, majelis hakim, dan jadwal persidangan sudah lebih dulu diterima pengadilan ketimbang putusan praperadilan.

Sunarso beranggapan ke-tidakbersediaan tim penasihat hukum mendampingi terdakwa dalam sidang pembacaan dakwaan harus dicarikan solusi. Setelah bermusyawarah dengan hakim anggota, dia menyarankan terdakwa mengganti penasihat hukum dengan pengacara yang telah disiapkan negara.

Sunarso memberi kesempatan terdakwa untuk mempertimbangkan hal tersebut selama sepekan. "Sidang pembacaan dakwaan ditunda sampai 16 Mei 2018." ucapnya menutup persidangan.

Tertundanya pembacaan dakwaan ini pun membuat tim jaksa penuntut umum (JPU) kecewa. Meski demikian, ketua tim JPU Faizal menghormati putusan yang ditetapkan hakim.

gpg





Original Post

Pemerintah Tidak Asal-asalan, Ada Barang Buktinya

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 5
2018-5-11

Pemerintah Tidak Asal-asalan, Ada Barang Buktinya

SYAIFULLAH TAMLIHA

Anggota Komisi I DPR

ANGGOTA Komisi I DPR Syaifullah Tamliha menilai, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait pembubaran organisasi massa tersebut, sebagai langkah yang tepat.

Sebab, kata dia, pemerintah dalam membubarkan ormas, tentu tidak asal-asalan dan berdasarkan barang bukti yang ada. "Putusan ini juga menjadi pelajaran bagi ormas lain agar tetap memegang teguh ajaran Pancasila sebagai ideologi dan bukan yang lain," tegas Tamliha, kemarin.

Menurut Tamliha. ideologi Pancasila merupakan sebuah solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang hidup dalam suku, agama dan budaya yang berbeda. Di dalamnya, kata

dia. juga sudah tercantum soal politik, ekonomi dan beragama. "Jadi, bapak bangsa pendiri negara kita sudah memikirkan dalam-dalam soal ideologi yang tepat bagi bangsa kita," tandasnya.

Politikus PPP ini berharap, semua ormas yang hidup di Indonesia tetap berlandaskan ideologi Pancasila dan bukan ideologi yang lain, karena telah terbukti bisa menyatukan keragaman suku, agama dan budaya Indonesia.

"Pancasila sudah menjadi harga mati, tidak bisa ditawar lagi," tandasnya.

Ke depan,Tamliha meminta kepada Badan Intelijen Negara (BIN) agar terus mendeteksi setiap gerakan tertentu yang bertujuan mengganti ideologi negara. "Kalau ormas mungkin sudah tidak ada lagi, tapi individu-individu yang menentang Pancasila masih ada. Ini harus diantisipasi," sarannya.

TIF





Original Post

Pemerintah Cuma Berasumsi, HTI Bulat Banding

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 5
2018-5-11

Pemerintah Cuma Berasumsi, HTI Bulat Banding

TERKAIT putusan PTUN Jakarta, Jubir HTI Ismail Yusanto menyatakan, putusan tersebut tak memiliki dasar yang jelas karena tidak menguatkan alasan kenapa HTI harus dibubarkan pemerintah.

"Kami menolak putusan karena ini bentuk kezaliman dan tanpa dasar yang jelas. Juga tidak disebutkan secara jelas apa kesalahan HTI." kritiknya.

Ismail menilai, seluruh alasan yang dibuat pemerintah dalam membubarkan HTI, merupakan asumsi belaka yang tidak dapat dibuktikan selama proses pengadilan.

Seperti diketahui, ada tiga alasan pemerintah dalam membubarkan HTI. Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI

tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas,dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Ketiga, aktivitas yang dilakukan HTI,dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI. "Di Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM juga tidak tercantum alasan itu.dan itu diakui oleh hakim," tandasnya.

Selain itu, lanjut Ismail, hingga saat ini pemerintah juga tak bisa membuktikan secara jelas bagian dari kegiatan HTI yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Ia menegaskan, konsep khilafah yang kerap disampaikan dalam dakwah HTI merupakan bagian dari ajaran Islam. "Kami dianggap bertentangan dengan Pancasila, bertentangan-nya di mana?" tanya dia.

Kuasa hukum HTI, Yusril Ihza Mahendra mengaku tidak masalah dengan keputusan PTUN-yang menolak gugatan HTI. Namun, dia meminta jangan bergembira dahulu dengan putusan tersebut, karena masih ada kesempatan banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali (PK).

"HTI sudah sepakat melaku-

kan banding terhadap keputusan itu. Dalam waktu dekat ini, kami akan daftarkan permohonan banding," ujar Yusril.

Menurut Yusril, ada beberapa hal yang akan dijadikan dasar dalam mengajukan banding. Pertama, pengadilan telah memberlakukan aturan hukum secara surut. Pasalnya, pemerintah menggunakan video dakwah HTI tahun 2013 sebagai salah satu bukti pembubaran HTI melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30. AH.01.08 tahun 2017 untuk mencabut status badan hukum HTI.

Sementara, kewenangan Menkumham dalam mencabut status badan hukum suatu organisasi baru diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor 2 Tahun 2017, yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. "Jadi, video tersebut tak bisa dijadikan dasar pemerintah membubarkan HTI," ujarnya.

Selain itu, kata Yusril, bukti video yang diajukan pemerintah dalam persidangan baru diverifikasi tanggal 19 Desember 2017, atau lima bulan setelah penerbitan SK Menkunham. Hal itu, kata dia. menunjukkan bukti baru dicek orisinalitasnya setelah hukuman dijatuhkan.

"Kami berkali-kali meminta adakah kesalahan yang dilakukan HTI setelah penerbitan Perppu Ormas. Bukti di pengadilan itu kan yang lama,," tandasnya,

tif/net





Original Post

Zumi Zola Berkukuh tidak Minta Uang Palu

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-5-11

Zumi Zola Berkukuh tidak Minta Uang Palu

SOLMI

solmi@mediaindonesia.com

GUBERNUR Jambi nonaktif Zumi Zola menghadiri persidangan sebagai saksi dengan terdakwa Supriono anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi PAN. Supriono didakwa suap pengesahan RAPBD Jambi 2018 yang merugikan negara Rp3,4 miliar.

Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Badrun Zaini, Zumi menyesali dan merasa bersalah atas kasus suap ketuk palu yang membuat tiga stafnya, Erwan Malik (mantan Pit Sekda Jambi), Syaipuddin (mantan Asisten lil Bidang Administrasi Setda Provinsi Jambi) dan Arpan, (mantan Pit Kadis PU-Pera Jambi) tertangkap tangan oleh penyidik KPK

akhir November 2017.

"Saya menyesal," kata Zumi yang juga mantan politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Rabu (9/5) lalu.

Kendati merasa bersalah, Zumi Zola-tetap dengan pengakuan yang pernah dia sampaikan pada sidang sebelumnya. Ia mengklaim tidak pernah memerintahkan ketiga stafnya dan Supriyono untuk mencarikan dan memenuhi permintaan uang ketuk palu dari anggota dan pimpinan DPRD Jambi untuk pengesahan RAPBD Jambi 2018.

Zumi Zola menyebutkan adanya permintaan uangketuk palu terindikasi dari laporan stafnya, terutama mantan Pit Sekda Erwan Malik, yang mengatakan paripurna pengesahan RAPBD terancam tidak kuorum oleh ketidakhadiran sejumlah anggota DPRD yang

ngotot ingin mendapatkan uang ketuk palu.

Ia menambahkan indikasi suap ketuk palu yang juga berlangsung di tahun sebelumnya. "Tahun 2017 memang ada, saya baru tahu juga. Waktu itu saya ditemui Apif. (Dia) bilang ada permintaan dari dewan per orang Rp200 juta. Saya bilang uangnya dari mana," lanjutnya.

Perintah berkoordinasi

Mengaku karena bingung dan tidak punya solusi mengatasi permintaan wakil rakyat yang tidak patut dan melanggar aturan tersebut, Zola membenarkan dirinya meminta Erwan Malik untuk berkoordinasi dengan sahabatnya bernama Asrul yang berdomisili di Jakarta.

"Iya saya perintahkan Pak Erwan berkoordinasi dengan Asrul," ujar Zola seraya menyatakan Asrul ialah teman dekat yang kerap membantunya semenjak pencalonannya

sebagai gubernur.

"Saat itu saya tidak mengerti bagaimana mengetahui cara memenuhinya, makanya saya suruh ke Asrul," lanjutnya.

Total uang yang diamankan dalam OTT itu ialah Rp4,7 miliar. Pemberian uang itu bertujuan agar anggota DPRD Provinsi Jambi bersedia hadir untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 karena para anggota DPRD itu berencana tidak hadir dalam rapat pengesahan lantaran tidak ada jaminan dari pihak pemprov.

Ketua Majelis Hakim Badrun Zaini sempat meminta Zumi memberikan keterangan yang benar dan jujur tanpa harus ditutup-tutupi.

Sementara itu, Zumi yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan oleh KPK sempat berurai air mata saat disapa sejumlah warga di jendela ruang tunggu saksi di samping ruang sidang gedung Pengadilan Tipikor Jambi.

(P-3)





Original Post

TUNTUTAN MOHA

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-5-11

TUNTUTAN MOHA

Terdakwa kasus dugaan suap kepada hakim Pengadilan Tinggi Manado, Aditya Anugerah Moha (kanan), berjabat tangan dengan jaksa seusai menjalani persidangan dengan agenda tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (9/5). Jaksa menuntut anggota Komisi Xl DPR dari Fraksi Partai Golkar itu enam tahun penjara dan denda Rp2OO juta dengan subsider dua tahun kurungan penjara.

ANTARA/MUHAMMAD ADIMAJA





Original Post

Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Dituntut 8 Tahun Penjara

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-5-11

Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Dituntut 8 Tahun Penjara

MANTAN Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono dituntut delapan tahun penjara ditambah denda RpSOO juta subsider enam bulan kurungan karena menerima suap SSI 10 ribu (sekitar Rpl,15 miliar dengan kurs RplO.463/S$) dari janji SS120 ribu (Rpl,26 miliar) dari politikus Partai Golkar Aditya Anugrah Moha.

"Agar majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi -pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan terdakwa Sudiwardono secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama delapan tahun penjara," kata jaksa penuntut umum KPK Ali Fikri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (9/5) lalu.

Uang itu diberikan dalam dua tahap, yaitu S$80 ribu (Rp836,8 juta) agar Sudiwardono mengeluarkan perintah tidak melakukan penahanan dan tahap kedua sebesar S$30 ribu (313,8 juta) dari janji SS40 ribu (Rp418 juta) agar Marlina Moha, ibunda Aditya, ditingkat banding dinyatakan bebas.

Tuntutan itu berdasarkan

Pasal 12 huruf a dan huruf c UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001. "Hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme," tambah Ali.

Terdakwa, lanjut Ali. merupakan aparat penegak hukum atauhakim yang menduduki jabatan selaku ketua pengadilan tinggi sehingga sudah seharusnya menjadi contoh yang baik bagi para hakim dan aparat penegak hukum lain di wilayah kerjanya.

"Terdakwa mencoreng nama baik dunia peradilan di Indo-

nesia," jelas Ali.

Sementara itu, anggota DPR periode 2014-2019 Aditya Anugrah Moha dituntut 6 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan karena menyuap Sudiwardono.

"Terdakwa sebagai anggota DPR Komisi XI tidak memberi suri teladan kepada masyarakat serta mencederai citra penegak hukum," tambah jaksa Ali.

Mantan Bupati Bolaang Mongondow Marlina Moha Siahaan ialah ibu Aditya Moha yang divonis 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan dengan perintah agar ditahan dalam kasus korupsi tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa.

Aditya lalu mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi PT Manado. Kerabat Marlina, Wakil Ketua PT Palu Lexsy Mamonto, menyampaikan kepada Sudiwardono bahwa ada saudaranya yang meminta tolong. Sudiwardono lalu dihubungi seseorang yang dipanggil Ustaz, yaitu Aditya, yang kemudian memperkenalkan diri sebagai anggota DPR dan anak Marlina Moha.

(Opn/*/Ant/P-3)





Original Post

Pengabdian Bhayangkara Negara

Media Cetak Kompas Halaman 15
2018-5-11

Pengabdian Bhayangkara Negara

Suasana haru begitu terasa di Taman Makam Pahlawan Kusumatama II, Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Kamis (10/5/2018) pagi. Abdul Rouf dan Nyonya Maysaroh, orangtua Inspektur Polisi Satu Anumerta Yudi Rospuji Siswanto, tak kuasa menahan tangis saat menyaksikan jasad putranya dimasukkan ke liang lahat. Pergi untuk selamanya.

Berdiri di atas kaki yang renta, keduanya bangun untuk menaburkan bunga di atas tanah basah makam anaknya tersebut Di tengah-tengah keduanya. Yudha Kaffin Bahtiar (16), putra Iptu Rospuji, juga amat terpukul. Beberapa kali mereka terpaksa ditenangkan oleh anggota kepolisian yang mendampingi.

Rospuji pergi meninggalkan seorang istri, Lut Hidayah, serta empat anak. Rospuji pergi tanpa sempat menimang anak keempatnya yang lahir Kamis dini hari, beberapa jam sebelum jasad Yudi Rospuji dikebumikan. Kepergiannya membuat Lut harus berjuang sendiri, menghidupi Kaffin, Kirana (7), Wilastra (4), dan bayinya yang merah.

Iptu Rospuji menjadi korban kerusuhan di Rumah Tahanan Cabang Salemba, Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Di samping Rospuji, insiden tersebut juga menyebabkan Ajun Inspektur Dua Anumerta Deni Setiadi, Brigadir Satu Anumerta Fandi Setyo Nugroho, Brigadir Satu Anumerta Catur Pamungkas, dan Brigadir Satu Luar Biasa Syukron Fadli gugur.

Menurut sepupu Rospuji, Khalid (48), pihak keluarga tidak tahu bahwa Rospuji mengemban tugas sebagai anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror. Selama ini, keluarga hanya mengetahui Rospuji ditempatkan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rospuji memang pernah bertugas di KPK pada Mei 2016 hingga September 2017. Ia dipercaya memimpin 30 anggota Brimob yang ditempatkan untuk menjaga keamanan dan mengawal tahanan di KPK.

Bersama pasukannya, Rospuji kerap terlibat dalam penggeledahan yang dilakukan tim penyidik KPK. Beberapa kali, ia pun ikut serta dalam mengawal para tersangka kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), seperti Irman, Sugiharto, dan Andi Agustinus, saat bersidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Beberapa kali, Kompas berinteraksi dengan Rospuji.

Kesedihan juga menyelimuti keluarga Brigadir Satu Wahyu di Magelang, Jawa Tengah. Keluarga besarnya tidak menyangka Wahyu pergi untuk selamanya, tanpa sempat merayakan ulang tahun ke-20 yang jatuh pada 24 Mei mendatang.

Surati (53), ibu Wahyu, hanya bisa mengusap-usap peti Wahyu, seperti membelai rambut sang putra untuk terakhir kalinya. Putra yang dibanggakan, sang Bhayangkara Negara.

(IAN/DKA/WER/EGI/DIT/HRS/BAY/TAM/RTG)





Original Post

Pemda Harus Bisa Tingkatkan PAD

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 21
2018-5-11

Pemda Harus Bisa Tingkatkan PAD

PERLU REFORMASI PERPAJAKAN

JAKARTA - Pemerintah daerah (pemda) diminta untuk terus menggali dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), termasuk melalui sektor pajak. Pejabat dan petugas pajak di daerah diimbau untuk meningkatkan pemahamannya mengenai seluk beluk penerimaan dan pajak.

"Capaian pendapatan asli daerah (PAD) selama masih rendah dan basis pajak daerah masih sangat terbatas. Di dalam APBN 2017, kontribusi dari Dana Perimbangan masih mendominasi Pendapatan Daerah sebesar 66,1%. Artinya pendapatan daerah dalam membiayai PAD selama ini masih rendah dan basis pajak daerah masih sangat bergantung pada kinerja penerimaan pusat," ujar Praktisi Perpajakan Ronny Bako, dalam diskusi publik, di Jakarta, Rabu (9/5).

Dia menjelaskan, bahwa kontribusi dari PAD baru sebesar 24,2% terhadap pendapatan daerah sehingga rasional jika pemerintah daerah diminta untuk menggenjot penerimaan.

Dia menuturkan, ketidakpahaman pejabat daerah dan petugas pajak daerah terhadap konsep pemungutan pajak daerah, serta minimnya pengawasan terhadap pemungutan pajak daerah seingkali menimbulkan ketidakadilan

bagi masyarakat seperti Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

"Sektor yang paling terkena dampak secara signifikan yaitu sektor pertambangan yang bersifat padat modal dan jangka panjang dengan faktor yang mempengaruhi tax certainty adalah inkonsistensi dari perlakuan otoritas terhadap ketentuan nailed down dan prevailing. Perdebatan nailed down vs prevailing sudah saatnya tidak dimaknai sempit sekedar dari besaran pendapatan negara, melainkan dari kepastian hukum dan investasi jangka panjang,"jelas dia.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Na Endi Jaweng mengatakan, pihaknya menemukan ada 547 peraturan daerah (perda) bermasalah berdasarkan fokus kajian terhadap 1.082 dari total 5.560 perda sepanjang 2010-2015.

Dari total tersebut, ada tiga permasalahan yang paling banyak ditemukan terkait standar, prosedur, dan struktur tarif (2%), relevansi acuan yuridis perda (25%), dan terkait hak dan wajib pungut (15%).

Reformasi Perpajakan

Selain itu. Ronny menjelaskan per-

lunya upaya mendorong reformasi perpajakan, diantaranya mencakup peningkatan standar rekrutmen hakim pajak, peningkatan kompetensi dan integritas hakim, tata cara peradilan yang mudah, efektif, transparan, serta supervisi atau pengawasan yang lebih baik.

Menurutnya pengadilan pajak seharusnya menjadi muara bagi masyarakat untuk mencari keadilan dan kepastian hukum. Serta, meminta Mahkamah Agung menaruh perhatian lebih besar bagi reformasi pengadilan pajak dan mendorong Komisi Yudisial untuk melakukan supervisi terhadap pengadilan pajak.

"Pengadilan pajak harus berperan sebagai agent of change karena telah menciptakan kepastian hukum dan menjadi tempat untuk mencari keadilan yang hakiki," tegasnya.

Sementara itu. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mendorong pemerintah untuk membuat pedoman kebijakan perpajakan di sektor pertambangan untuk acuan pusat dan daerah sehingga tidak perlu terulang lagi seperti kasus sengketa pajak air antara PT Freeport Indonesia dengan Pemda Papua.

"Perlu dilakukan upaya untuk mendorong investasi dengan adanya kepastian hukum, stabilitas politik, debirokratisasi, dan kesinamungan kebijakan fiskal. Dan bertolak dari beberapa putusan sengketa pajak, khususnya pajak daerah", jelas dia.

Yustinus menambahkan, upaya pemerintah daerah dalam menggenjot PAD memiliki konsekuensi dan kerap dilematis, jika tidak disertai dengan kompetensi dan kehati-hatian.

RUU Konsultan Pajak

Di tempat terpisah, Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan, masyarakat perlu memahami makna dari Rancangan Undang-undang (RUU) Konsultan Pajak.

"Saat ini RUU Konsultan Pajak sedang diproses di Badan Legislasi DPR Setelah selesai di DPR baru akan diberikan ke pemerintah untuk ditindaklanjuti," ujar Misbakhun dalam Seminar RUU Konsultan Pajak, Fasilitas Perpajakan dan Penegakan Hukum di Nusantara Hall ICE BSD City, Tangerang, Rabu (9/5).

Menurutnya, konsultan pajak dapat berperan sebagai penghubung untuk memberikan pemahaman yang benar kepada wajib pajak mengenai

ketentuan perpajakan sehingga dapat mengurangi terjadinya sengketa pajak yang menghambat penerimaan negara.

Di beberapa negara lain, profesi Konsultan Pajak lazimnya diatur dalam peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang. Contoh Jepang (Certified Public Tax Accountant/-Zeinrishi Act 1951) dan Australia (Tax Agent Service Act 2009).

Misbakhun menambahkan, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ada tiga sumber penerimaan negara yaitu penerimaan perpajakan yang terbagi dalam dua sektor pajak dan bea cukai, pendapatan negara bukan pajak, dan hibah. Dan saat ini pemerintah lewat Kementerian Keuangan tengah melakukan reformasi sektor perpajakan. Sehinggga dia menilai RUU Konsultan Pajak sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk memperbaiki perpajakan, terutama dalam meningkatkan penerimaan negara. Sebab dalam 10 tahun terakhi penerimaan pajak tidak mencapai target.

"85% penerimaan negara berasal dari perpajakan sehingga peran konsultan pajak pun makin dibutuhkan. UU Konsultan Pajak harus terwujud

agar profesi konsultan pajak bisa dilindungi," ujar Misbakhun.

Ia mengatakan, dengan adanya RUU ini negara mempunyai otoritas untuk mengatur konsultan pajak. Tetapi disisi lain perlu diberikan perlindungan untuk hak-hak wajib pajak. Konsultan pajak menjadi pihak yang paling mempengaruhi wajib pajak untuk patuh membayar pajak.

"Jasa konsultan pajak bukan saja bermanfaat bagi wajib pajak, tetapi juga membantu fiskus dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang berkaitan dengan peningkatan penerimaan pajak," tutur dia.

Misbakhun menekankan juga peran konsultan pajak sebagai penghubung untuk memberikan pemahaman yang benar kepada wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan. Dengan adanya pemahaman yang baik dapat mengurangi terjadinya sengketa pajak yang menghambat penerimaan negara.

"Dengan peran penting ini, maka konsultan pajak harus dapat dipercaya oleh masyarakat wajib pajak maupun aparat pajak, sehingga konsultan pajak harus profesional, bebas, mandiri dan bertanggungjawab,"ujar Misbakhun.

(try/ark)





Original Post

Media