KPK Periksa Nindya Karya Sebagai Tersangka Proyek Dermaga Sabang - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-05-12

Jakarta - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa PT Nindya Karya, Jumat (11/ 5). Perusahaan pelat merah itu bakal diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tahun anggaran 2006-2011.

"PT Nindya Karya Diperiksa sebagai tersangka," kata Jubir KPK, Febri Diansyah.

Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi menyebutkan pemeriksaan terhadap korporasi sebagai tersangka pada tingkat penyidikan diwakili oleh seorang pengurus.

Dikonfirmasi mengenai pengurus PT Nindya Karya yang akan mewakili, Febri memaparkan, terdapat tiga orang dari PT Nindya yang telah hadir untuk menjalani pemeriksaan. Ketiganya, yakni Haidar sebagai Direktur PT Nindya Karya, Muhamad Ibrahim dari bagian legal, dan Yunianto sebagai penasihat hukum. "Terkait dengan pemanggilan korporasi Nindya Karya sebagai tersangka, pada pukul 10.30 WiB tadi telah datang 3 orang, yaitu Haidar sebagai direksi, dan Muhamad Ibrahim dari bagian legal serta Yunianto sebagai penasihat hukum," kata Febri.

Dalam pemeriksaan kali ini, tim penyidik akan mendalami mengenai penunjukan langsung PT Nindya Sejati joint operation sebagai pelaksana proyek pembangunan dermaga Sabang."Dari perwakilan tersangka pidana korporasi itu penyidik akan menelusuri tentang penunjukkan langsung Nindya Sejati Join Operation sebagai pelaksana pembangunan dermaga di Aceh," kata Febri.

Diketahui, KPK menetapkan PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tahun anggaran 2006-2011. Penyidikan terhadap PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati ini merupakan pengembangan dari penyidikan tersangka sebelumnya, yakni Kepala PT Nindya Karya Cabang Sumut dan Nangroe Aceh Darussalam, Heru Sulaksono, PPK Satker Pengembangan Bebas Sabang, Ramadhany Ismy, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, Ruslan Abdul Gani, dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, Teuku Syaiful Ahmad.

PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara sekitar Rp313 miliar dari nilai proyek Rp793 miliar. PT Nindya Karya mendapat keuntungan sebesar Rp44,68 miliar. Sementara PT Tuah Sejati mendapat keuntungan sebesar Rp 49,9 miliar.

KPK telah memblokir rekening PT Nindya Karya. Uang senilai Rp 44 miliar yang berada dalam rekening tersebut telah dipindahkan ke rekening penampungan KPK. Tak hanya itu, KPK juga telah menyita sejumlah aset milik PT Tuah Sejati senilai sekitar Rp 20 miliar. Sejumlah aset itu, yakni satu unit SPBU, satu unit SPBN di Banda Aceh, dan satu unit SPBE di Meulaboh.

http://www.beritasatu.com/satu/491920-kpk-periksa-nindya-karya-sebagai-tersangka-proyek-dermaga-sabang.html



Original Post

Markus Nari Minta Sugiharto Tak Sebut Namanya di Sidang E-KTP - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-05-12

Jakarta - Politikus Partai Golkar, Markus Nari pernah meminta mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto tidak menyebutkan namanya dalam persidangan perkara korupsi e-KTP. Mantan anggota Komisi II DPR itu diduga telah menerima uang Rp 4 miliar dari korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun tersebut.

Untuk mendalami fakta tersebut, tim penyidik memeriksa Sugiharto, Jumat (11/5). Pemeriksaan ini dilakukan tim penyidik di Lapas Sukamiskin. Diketahui, Sugiharto bersama mantan Dirjen Dukcapil Kemdagri, Irman telah divonis bersalah dan dihukum 15 tahun pidana penjara oleh pengadilan lantaran terbukti bersalah dalam perkara korupsi e-KTP.

"Penyidik mengklarifikasi terkait waktu permintaan MN (Markus Nari) agar Sugiharto tidak menyebut nama MN di sidang," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (11/5).

Markus Nari sendiri telah menyandang status tersangka atas dua kasus, yakni kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dan kasus dugaan menghalangi, merintangi penyidikan dan memberikan keterangan tidak benar pada persidangan kasus E-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

Dalam kasus pertama, Markus diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dalam pengadaan paket e-KTP tahun 2011-2013 yang merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun dari total anggaran Rp 5,9 triliun. Markus diduga berperan memuluskan pembahasan dan penambahan anggaran proyek e-KTP di DPR.

Berdasar fakta persidangan, Markus bersama sejumlah pihak lain meminta uang kepada Irman sebanyak Rp 5 miliar pada 2012. Uang ini diduga untuk memuluskan pembahasan anggaran perpanjangan proyek e-KTP tahun 2013 sebesar Rp 1,49 triliun. Sebagai realisasi permintaan tersebut diduga telah terjadi penyerahan uang sekitar Rp 4 miliar kepada Markus Nari. KPK pun mendalami adanya indikasi pemberian lain kepada Markus Nari.

Sementara untuk kasus kedua, Markus diduga telah memengaruhi Irman dan Sugiharto, yang merupakan dua terdakwa dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selain itu, Markus juga diduga memengaruhi anggota DPR Miryam S Haryani untuk tidak memberikan keterangan yang sebenarnya saat bersaksi di pengadilan. Markus Nari menghalangi proses penyidikan dan penuntutan lantaran namanya disebut menerima uang sekitar Rp 4 miliar terkait proyek pengadaan e-KTP.

http://www.beritasatu.com/satu/491986-markus-nari-minta-sugiharto-tak-sebut-namanya-di-sidang-ektp.html



Original Post

IMF Siap Menolong Argentina

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 3
2018-5-12

IMF Siap Menolong Argentina

Oleh Happy Amanda Amalia

Lagarde menyampaikan telah memberikan instruksi kepada tim IMF-nya untuk melanjutkan diskusi mengenai program-program pinjaman supaya mencapai kesimpulan dengan cepat Selain itu, menurut IMF, Argentina ingin memperoleh pengaturan cadangan akses tinggi, usai pertemuan antara Lagarde dan tim pejabat Argentina yang dipimpin Menteri Keuangan (Menkeu) Nicolas Dujovne.

"Pertemuan kami adalah kesempatan yang tepat waktu bagi Menteri Dujovne untuk menegaskan kembali prioritas dan rencana ekonomi pemerintah, dan bagi saya untuk mendengar bagaimana cara terbaik IMF dapat mendukung upaya penting pemerintah. Saya menekankan dukun-. gan kuat saya untuk reformasi Argentina hingga saat ini, dan menyatakan kesiapan IMF untuk terus membantu pemerintah," ujar Lagarde dalam pernyataan, Kamis (10/5) waktu setempat, usai pertemuannya dengan Dujovne.

Sebelumnya pada Selasa (8/5), Argentina meminta bantuan kepada IMF sebagai langkah pencegah akibat terus merosotnya nilai mata uang peso selama . lima bulan dan memaksa bank sentral menaikkan tingkat suku bunga acuan ke level tertinggi di dunia, yakni menjadi 40%, ! sehingga mengancam gagalnya pemulihan ekonomi negara itu.

Padahal sudah ada upaya-upaya reforma-

si, namun negara ini sekali lagi menemu-

. kan dirinya kembali berada dalam kondisi

penurunan nilai mata uang, tumpukan

utang, dan inflasi yang melonjak. Gejolak

pasar baru-baru ini telah mengguncang

negara dengan kekuatan ekonomi terbesar

ketiga di Amerika Latin.

Menurut Lagarde, dirinya dan Dujovne telah membahas bagaimana IMF dapat memberikan batuan terbaik kepada pemerintah untuk memperkuat perekonomian Argentina menyusul volatilitas pasar finansial terbaru dan signifikan.

Dujovne juga dilaporkan bertemu dengan para pejabat dari unit Funds Western Hemisphere dan Waki] Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) bidang Internasional David Malpass yang kembali menegaskan dukungan kuatnya untuk program reformasi berorientasi pasar dalam pemerinta-

han Presiden Mauricio Macri.

Dalam pernyataan, Departemen Keuangan AS menyambut baik pembicaraan dengan IMF. Dukungan AS merupakan hal yang pentng karena Negeri Paman Sam itu adalah pemegang hak veto di IMF.

Di sisi lain, Argentina sedang bersiap memperoleh akses tinggi pengaturan pembiayaan yang akan menyediakan dana di atas jumlah pinjaman normal, tetapi para pejabat belum mengatakan berapa banyak yang mereka minta.

Pijaman cadangan IMF bisa berlangsung hingga tiga tahun, namun biasanya lebih dari 12-24 bulan. Mereka memerlukan tinjauan berkalan dari staf IMF untuk memastikan pemerintah menindaklanjuti komitmen reformasi serta pencapaian target terkait hal-hal seperti pengurangan belanja dan reformasi tunjangan pensiun. Pembicaraan dengan kreditur yang berkantor pusat di Washington itu terjadi lagi setelah 17 tahun, pasca negara ini gagal membayar utangnya, dan 12 tahun setelah memutuskan hubungan dengan IMF.

Ketika tingkat suku bunga AS naik dalam beberapa pekan terakhir, banyak investor yang melarikan diri dari Argentina, sehingga menaikkan permintaan dolar AS dan menurunkan peso.

Bank sentral dilaporkan telah menghabiskan cadangan sebesar USS 8 miliar dalam sepekan untuk mendukung mata uang dan hanya menyisakan US$ 55 miliar. Bank juga menaikkan tingkat suku bunga acuan menjadi 40% guna mencoba menahan penurunan peso.

Di sisi lain, kembali mendekati IMF adalah langkah berisiko yang diambil Macri, mengingat sejarah pahir yang dimiliki negara Argentina dengan kreditur yang berkantor pusat di Washington itu, serta pandangan-pandangan negatif mengenai syarat-syarat yang mungkin diminta IMF.

Pada Januari 2006, Argentina telah melunasi pinjaman terakhirnya kepada IMF dan memutuskan hubungan dengannya. Pemerintah bahkan menolak dilakukan peninjauan kembali atas kondisi ekonomi tahunan, yang kerap dilakukan untuk semua negara anggota selama 10 tahun ke depan,

(afp/sumber lain/pya)





Original Post

KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Halmahera Timur

Media Online Cnnindonesia.com
2018-05-12

Jakarta, CNN Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati Halmahera Timur, Rudi Erawan. Ia merupakan tersangka suap dan gratifikasi proyek jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Maluku dan Maluku Utara.

Rudi pertama kali ditahan KPK usai menjalani pemeriksaan pada 12 Februari 2018. Saat itu, penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan.

Kemudian masa penahanan Rudi diperpanjang dari 4 Maret 2018 sampai 12 April 2018. Selanjutnya pada 13 April 2018 masa penahanan Rudi kembali diperpanjang selama 30 hari, tepatnya sampai 12 Mei 2018.

googletag.cmd.push(function() googletag.display(\'div-gpt-ad-1520566820877-0\') )

"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari dimulai tanggal 11 mei 2018 sampai dengan 12 Juni 2018 untuk tersangka RE," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jumat (11/5).

Dalam kasus ini, Rudi diduga menerima suap sebesar Rp6,3 miliar dari sejumlah kontraktor untuk memuluskan proyek jalan di Maluku dan Maluku Utara.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, Rudi diduga menerima uang dari Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary. Uang yang diterima Amran berasal dari para kontraktor yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.

Saut mengatakan, penyidikan terhadap Rudi merupakan pengembangan dari kasus suap Kementerian PUPR yang menjerat sejumlah anggota DPR sejak 2016. Rudi merupakan tersangka ke-11 dalam kasus suap Kementerian PUPR.

"KPK sudah tetapkan 10 orang terkait proyek ini sebagai tersangka. Enam dari 10 tersangka telah divonis di Pengadilan Tipikor Jakarta," katanya.

KPK juga menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) M Basuki Hadimuljono setelah tidak hadir dalam pemeriksaan Jumat (11/5).

Sedianya, Basuki diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Maluku dan Maluku Utara atas tersangka Rudi Erawan.

"Dijadwalkan kembali, Senin depan," kata Febri.

Febri menjelaskan perwakilan Basuki sudah menghubungi KPK. Kemudian ia menyampaikan alasan Basuki tidak dapat diperiksa hari ini lantaran sedang melaksanakan tugas ke luar kota.

"Tidak hadir, tadi pihak saksi (Basuki) sudah menyampaikan ada tugas lain di luar kota hari ini," kata Febri.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan pada anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti. Ia terbukti menerima suap dari para kontraktor terkait usulan proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara. Belakangan uang suap itu ternyata juga diterima oleh anggota Komisi V DPR lainnya.

(osc)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180511200510-12-297542/kpk-perpanjang-masa-penahanan-bupati-halmahera-timur



Original Post

Diduga Suap Demi Ibu, Politikus Golkar Dituntut 6 Tahun Bui

Media Online Cnnindonesia.com
2018-05-12

Jakarta, CNN Indonesia Anggota DPR dari FraksiGolkar Aditya Anugrah Moha dituntut enam tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider dua bulan kurungan karena dinilaitelah menyuap Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sulawesi Utara, Sudiwardono.

"Menuntut, supaya majelis hakim memutuskan, menyatakan terdakwa Aditya Anugrah Moha terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi," kata jaksa penuntut umum KPK, Ali Fikri saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, (9/5).

Dalam pembacaan tuntutan, hal yang memberatkan Aditya di antaranya adalah tindakannya yang bertentangan dengan program pemerintah yang tengah gencar dalam pemberantasan korupsi. Sebagai wakil rakyat dan anggota DPR, Aditya dinilai tidak memberi suri tauladan kepada masyarakat.

googletag.cmd.push(function() googletag.display(\'div-gpt-ad-1520566820877-0\') )

Selain itu, suap yang diberikan Aditya kepada Sudiwardono dinilai telah mencederai proses penegakan hukum di Indonesia.

Aditya didakwa memberikan uang suap kepada Sudiwardono sebesar Sin$110 ribu untuk membebaskan ibunya, Marlina Moha Siahaan dalam perkara korupsi di Kabupaten Bolaang Mongondow pada tingkat banding.

Uang Sin$80 ribu diberikan lebih dulu oleh Aditya kepada Sudiwardono agar sang ibu tak ditahan selama proses banding berjalan. Sementara uang Sin$30 diberikan agar majelis hakim tingkat banding memberikan vonis bebas.

Aditya juga menjanjikan uang sebesar Sin$10 ribu kepada Sudiwardono jika putusan bebas untuk sang ibu telah dibacakan majelis hakim.

Sementara itu, dalam sidang terpisah, Sudiwardono dituntut hukuman delapan tahun penjara dan dendan sebesar Rp500 juta subsider enam bulan kurungan penjara. Dia dinilai terbukti bersalah menerima suap dari politikus Golkar.

"Meminta majelis hakim menyatakan terdakwa Sudiwardono terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi," kata jaksa Ali Fikri saat membacakan surat tuntutan Sudiwardono.

Sudiwardono didakwa telah menerima uang sejumlah Sin$80 ribu dan Sin$30 ribu dari anggota DPR dari Fraksi Golkar Aditya Anugrah Moha, anak Marlina. Sudiwardono juga dijanjikan Sin$10 ribu setelah vonis bebas Marlina dibacakan. (arh/pmg)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180509212805-12-297069/diduga-suap-demi-ibu-politikus-golkar-dituntut-6-tahun-bui



Original Post

Menanti Langkah Sang Gum

Media Cetak Kompas Halaman 9
2018-5-12

Menanti Langkah Sang Gum

POLITIK MALAYSIA

Mahathir Mohamad tidak pernah benar-benar pergi dari pentas politik Malaysia setelah pensiun pada 2003. Ia aktif menjungkalkan dua penggantinya, Abdullah Badawi dan Najib Razak. Kini, ia kembali berkuasa sepenuhnya. Dalam upacara yang tidak sampai 30 menit pada Kamis (10/5/2018) malam, Mahathir dilantik menjadi perdana menteri ketujuh Malaysia.

Setelah pelantikannya itu, banyak pertanyaan dilontarkan. Salah satunya soal nasib dua mantan muridnya, Anwar Ibrahim dan Najib Razak. Pada masa pemerintahannya dulu, Mahathir memang menjadi mentor politik bagi keduanya. Anwar dan Najib yang awalnya berkawan selagi muda sama-sama ditarik Mahathir ke pusat kekuasaan.

Belakangan, Anwar dipenjarakan Mahathir pada 1998 dan sejak itu tidak berhenti masuk-keluar penjara. Adapun perjalanan Najib mulus sampai menjadi PM

periode 2009-2018.

Dalam rangkaian kampanye pemilu 2018, Mahathir berulang kali menyinggung dua mantan muridnya itu. Untuk Anwar, ia menjanjikan pengampunan penuh. Setelah Pakatan Harapan memastikan kemenangan pada Rabu (9/5/2018), Mahathir kembali menegaskan janji itu. "Kami akan meminta pengampunan penuh untuk Anwar. Setelah itu, Anwar bisa kembali ke politik," ujarnya

Mahathir menyebut pengampunan untuk Anwar akan diurus Juni 2018. Sangat penting untuk mengurus pengampunan bagi Anwar. Alasannya, syarat mutlak untuk menjabat PM di Malaysia adalah menjadi anggota parlemen.

Saat ini, jalan tercepat bagi Anwar untuk kembali ke parlemen adalah dengan menjadi senator yang ditunjuk kepala negara Malaysia, Yang Di Pertuan Agung. Jika tidak ditunjuk, ia harus menunggu pemilu 2023 untuk masuk ke parlemen.

Mengenai Najib, Mahathir menegaskan tidak akan ada balas dendam. Namun, ia memastikan hukum akan ditegakkan. "Siapa pun yang melawan hukum harus

siap menanggung konsekuensinya," ucapnya. Ia tak menjelaskan lebih detail pernyataannya itu meski ditanya berulang kali.

Selama berbulan-bulan, Mahathir dan sejumlah pihak menuding Najib melakukan korupsi. Salah satu tuduhannya terkait lembaga investasi Malaysia, 1MDB. Penegak hukum di berbagai negara sedang memproses dugaan korupsi 1MDB, sementara Kejaksaan Agung Malaysia berulang kali menyatakan tidak ada yang salah dengan Najib. Dalam berbagai kesempatan, Najib juga menyatakan tidak melakukan kesalahan apa pun terkait lembaga investasi pemerintah itu.

Tantangan lain yang akan dihadapi Mahathir adalah mewujudkan janji menghapus pajak pelayanan pemerintan sebesar 6 persen. Pakatan berjanji penghapusan dilakukan dalam 100 hari sejak Pakatan resmi memerintah. "Saya sangat ingin melihat janji itu terpenuhi. Bagaimana cara mereka menghapus pajak yang memberikan 40 miliar ringgit ke APBN dan menjanjikan tambahan belanja?" kata Hamzah Zainuddin, mantan Menteri Perdagangan

Dalam Negeri Malaysia.

Adapun mantan Ketua Mahkamah Agung Malaysia Abdul Hamid Mohamad menyebut, Mahathir merupakan PM pertama yang mengintervensi sistem hukum Malaysia. Abdul menyatakan, Mahathir, yang menjadi PM selama 22 tahun sejak 1981, pernah beberapa kali memengaruhi pemilihan hakim agung.

Ia mengaku khawatir kebiasaan mengintervensi hukum itu akan kembali terulang. Padahal, Mahathir berulang kali menyatakan akan menghormati hukum dan membiarkan semua hal sesuai hukum.

Banyak orang juga mengingat Mahathir sebagai penguasa yang keras. Hukuman penjara atas Anwar hanya salah satu jejak kerasnya Mahathir kepada lawan politik. "Saya yakin Tun M (panggilan Mahathir) sudah berubah. Dia mau duduk dengan Anwar dan Lim Kit Siang yang dulu dimusuhi. Dia mau menziarahi Nik Omar yang semasa hidupnya sangat keras kepada Tun M," ucap Arlen (31), penduduk di pinggiran Kuala Lumpur yang memilih Pakatan pada pemilu 2018.

Kris Razianto Mada





Original Post

Antiklimaks Terorisme di Mako Brimob

Media Cetak Jawa Pos Halaman 1
2018-5-12

Antiklimaks Terorisme di Mako Brimob

Catatan Al Chaidar (1)

KERUSUHAN di Mako Brimob Selasa malam, 8 Mei 2018, sudah berakhir Kamis pagi, 10 Mei 2018. Para narapidana teroris (napiter) yang ditahan di rutan yang memiliki super maximum security tersebut mengejutkan banyak pihak

Publik bertanya-tanya bagaimana bisa tahanan di blok C yang jumlahnya hanya 48 orang itu dapat merebut senjata dan menyandera polisi? Para napiter tersebut semakin mendapat angin setelah kemudian mampu merebut gudang persenjataan dan amunisi di markas itu. Mereka berhasil merebut 35 pucuk senjata.

Mental mereka semakin meningkat setelah berhasil menguasai blok tahanan teroris lainnya. Sehingga semua berjumlah 156 napi yang bersatu dan menyatakan baiat (sumpah setia) ke ISIS (Islamic State oflraq and Syam atau Negara Islam Iraq dan Syria) melalui re-kaman media sosial. Mereka menyatakan bakal bertempur hingga tetes darah penghabisan dan berharap para pejuang di luar Rutan Mako Brimob segera bergabung meramaikan pertempuran yang sangat mendadak tersebut

Dunia pergerakan radikal Islam semakin dikejutkan dengan kemajuan yang berhasil dicapai para napiter itu. Semua tokoh pergerakan memprediksi akan terjadinya revolusi jihad dan Indonesia bakal memasuki babak perang yang lebih dahsyat seperti yang terjadi di Syria dan Iraq.

Namun, perjuangan yang revolusioner itu temyata berakhir dengan antiklimaks para napiter tersebutmenyerah. Meski demikian, kejadian itu menyisakan luka mendalam bagi rakyat Indonesia, terutama keluarga korban. Dari kerusuhan tersebut, lima anggota kepolisian tewas dengan cara sadis dan satu napiter tewas tertembak Menyerahnya para napiter itu telah memupuskan harapan kalangan radikal yang berafiliasi dengan ISIS yang berhaluan ideologi Wahabi Takfiri ini.

Mereka menyerah karena permintaan dan seruan serta negosiasi yang sangat cerdik dari pihak kepolisian dengan memanfaatkan Ustad Aman Abdurrahman yang dianggap sebagai pemimpin spiritual mereka. Mereka menyerah hanya gara-gara tidak mahir dalam bernegosiasi dan cuma mendapatkan nasi sebagai hasil akhir yang antiklimaks tersebut

Negosiasi Melalui Aman Abdurrahman

Melalui rekaman audio yang dikirimkan kepada gerombolan napiter di Mako Brimob, Aman Abdurrahman meminta para pe-

ngikutnya "menyerah" dan kembali ke "kandang singa" secara tertib. Sebelumnya gerombolan napiter ISIS itu sangat beringas dan sadis membunuh lima polisi Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri serta sudah siap untuk tidak bernegosiasi Dengan hanya sebuah rekaman dari pemimpin spiritual mereka, Aman Abdurrahman, pasukan revolusi tersebut melakukan aborsi alias menyerah melalui negosiasi yang tidak alot Rekaman viagawaismart- phone itu adalah sebuah strategi polisi yang sangat cerdas. .

Aman adalah tokoh baru dalam dunia "persilatan" terorisme di Indonesia. Dia seorang intelektual organik kelompok radikal di Indonesia. Aman masuk ke kancah teror setelah gagal membuat bom di Cimanggis pada 2004. Namanya kemudian menjadi terkenal setelah dipenjara. Oman Rohman adalah nama asli yang diberikan orang tuanya kepada pria kelahiran Cimalaka, Sumedang, 5 Januari 1972, itu. Oman memiliki seorang istri dan empat anak. Dia kini jadi perhatian lagi saat para terpidana teroris yang beberapa hari menguasai Mako Brimob disebut menuntut bertemu dengannya saat negosiasi.

Oman Rohman alias Aman Abdurrahman juga dikenal dengan nama Abu Sulaiman. Nama itu dinisbahkan kepada nama putra sulungnya, Sulaiman, yang kemudian melengkapi panggilan nama harakahnya. Oman menyelesaikan pendidikan dasar di SD Cimalaka. Sejak kelas V dia belajar ilmu nahwu dan shorof melalui guru privat di Sumedang tiap subuh dan malam di madrasah aliyah program khusus di Kota Ciamis. Sebuah entitas radikal selalu membutuhkan intelektual organik dan mereka harus memperoleh pendidikan untuk membangun kesadaran. Dari kesadaran intelektual tradisional menuju kesadaran intelektual organik.

Setiap gerakan sosial selalu membutuhkan intelektual organik (Gramsci, 1971). Aman Abdurrahman adalah intelektual organik kalangan muslim radikal yang pernah menjadi mahasiswa atau santri di Pondok Darussalam LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab) Jakarta, yang merupakan cabang Universitas Muhammad Ibnu Suud di Riyadh, Arab Saudi, selama tujuh tahun.

Aman lulus dengan predikat

mumtaz (cum laude) peringkat pertama dan mendapatkan jatah melanjutkan studi magister ke Saudi. Tapi, kesempatan pendidikan master itu tidak diambilnya. Kesempatan yang dilepas-kannya tersebut membuat posisinya sebagai intelektual organik kaum radikal di Indonesia menjadi tidak stabil. Jika saja memiliki gelar master atau doktor, Aman akan dipanggil dengan gelar syekh dan menduduki posisi yang sangat kuat dalam peta radikalisme di negeri yang mayoritas muslim konservatif ini.

Antonio Gramsci (197155) melihat pentingnya kehendak dan tekad revolusioner itu ada dalam hati sanubari proletariat atau kaum mustadafin untuk menumbangkan kekuasaan kaum borjuasi yang telah merasuk dalam semua dimensi kehidupan masyarakat Karena itu, diperlukan kelompok intelektual dan partai revolusioner guna mewujudkan cita-cita kaumnya untuk terbebas dari belenggu imperialisme, kolonialisme, kapitalisme, sekularisme, (neo) liberalisme, dan demokrasi.

Pada 2004 Aman dipenjara kali pertama dalam kaitan ledakan bom amatir saat berlatih merakit bom di kamar kontrakannya di Kampung Sindang Karsa, Kelurahan Suka Maju, Cimanggis, Depok. Dia divonis tujuh tahun penjara Itu merupakan debut pertamanya dalam lingkaran organik kaum radikal di Indonesia.

Di dalam penjara, Aman sering kali dimasukkan ke sel khusus tanpa penerangan karena aktivitas berdakwah di kalangan napi lainnya. Sejak itu Aman berpindah dari penjara di Polda Metro laya, Lapas Paledang Bogor, Lapas Karawang, Lapas Sukamiskin Bandung, hingga Lapas Cirebon tempat dia mendapat kebebasan pada Juni 2008. Dua tahun kemudian, tepatnya Maret 2010, di kediamannya di Sumedang, Aman kembali ditangkap tim Densus 88 dengan tuduhan terlibat idad (pelatihan) bersenjata dan penggunaan bahari peledak di-Bukit Jalin, Janto, Aceh Besar.

Penjara adalah sekolah terbaik bagi para aktivis radikal dalam meneguhkan posisinya sebagai intelektual organik Nasibnya sama seperti penahanan pertama. Aman berpindah tempat tahanan berkali-kali Mulai di Mako Brimob, Rutan Reskrimum Polda Metro Jaya, Rutan Narkoba Polda Metro Jaya, masuk kamar isolasi Polda Metro

Jaya, Rutan Polres Jakarta Barat Blok Khusus Lapas Cipinang, Lapas Salemba, lalu Lapas Kembang Kuning Nusakambangan. Penjara adalah sebuah persinggahan dari rangkaian intellectualjoumey-nya yang panjang ini.

Para aktivis radikal yang berpikir gaya literal dan tekstual sangat mengelu-elukan Aman ketika dipindah ke Nusakambangan bersama pimpinan Jamaah AnsharutTauhid (JAT) Abu Bakar Baasyir. Bahkan, dia berhasil memengaruhi Baasyir untuk ikut bergabung ke gerbong ISIS dan meninggalkan jaringan organik yang telah dibinanya sejak lama dan berpecah menjadi dua organisasi. Oman sendiri merupakan pimpinan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang merupakan metamorfosis JAT yang dianggap telah ditinggalkan jaringan Al Qaeda, sponsor utama gerakan teror di dunia.

Sebenarnya, Aman telah bebas tepat pada 17 Agustus 2017. Dia mendapat potongan masa tahanan (remisi) hampir 20 bulan. Oman nyaris bebas jika tak ditangkap lagi oleh tim Densus 88 hanya berselang empat hari sebelum HUT Kemerdekaan RI itu. Aman menolak semua tawaran remisi, banding, dan peninjauan kembali dari pemerintahan demokrasi yang dilawannya sejak awal. Sikapnya yang tanpa kompromi dan tidak mau bernegosiasi dengan rezim sekuler mengakibatkan dia dijerat dari berbagai sisi legal dan politik. Dia kemudian ditangkap lagi. Penangkapan tahun 2017 tersebut dilatarbelakangi keterlibatannya dalam kasus bom Thamrin pada Januari 2016. Dan itu menjadi kasus terorisme ketiga yang dituduhkan kepadanya.

Aman yang fasih berbahasa Arab 1 sering menerjemahkan buku atau tulisan karya Abu Muhammad Al Maqdisi, seorang militan pendiri organisasi ISIS. Banyakbuku atau terjemahan karyanya yang sering beredar dalam bentuk stensil dan dibagikan kepada napiter atau umum tempat dia dipenjara. Buku-buku itu kemudian menjadi rujukan kaum radikal dan teroris yang haus referensi dan ingin menjadikannya hujjah dalam bertindak. Sandaran referensial tersebut sangat mendominasi motif teologis para pelaku terorisme di Indonesia sejak 2013. Misalnya kasus bom Thamrin dan bom Kampung Melayu atau pe-nyerangan-penyerangan di ber-

bagai masjid dan gereja serta wihara di berbagai provinsi.

Intelektual organikyangkonsisten akan dijadikan referensi yang otoritatif dalam gerakan sosial radikal revolusioner. Aktivitas radikal itu rupanya tercium bukan hanya oleh kelompok radikal Indonesia. Bahkan, dia pun dilirik kelompok militan dari luar negeri. Kegiatan Aman berdakwah dan memberikan tausiah keras lama-lama menjadikannya tokoh rujukan ideologi kaum militan. Dia kemudian menjadi referen hadis dan ayat Alquran yang sangat otoritatif dan bahkan hampir-hampir bisa mengalahkan pengaruh Baasyir yang telah berurat-berakar dalam sepak terjang radikalisme dan terorisme di Indonesia sejak 1982 hingga sekarang.

Aman semakin terkenal setelah ISIS mendeklarasikan diri sebagai tentara penegak khilafah di Syria dan Iraq. Afiliasinya dirasakan sangat penting sebagai afiliasi organik yang dirasakan kompatibel dengan misi dan visi organisasi jihadnyayangawal(Takfir wal Jihad) yang berkembang pesat di Indonesia sejak 2000. Menyadari semakin banyak pengagum dan pengikutnya, Aman berubah menjadi tokoh radikal yangsemakin ditakuti dinegeri iro. Dia berbaiat kepada Abu Bakar Al Baghdadi, pemimpin ISIS di Iraq. Aman pun merekrut dan mengirim anggotanya bertempur ke Iraq dan Syria. Orang-orangyang berangkat berjuang, dan menjadi martir di Syria dan Iraq dari Indonesia kebanyakan berasal dari dan merupakan asuhan Aman. Semua kegiatan terorisme di Indonesia sejak 2013 tak terlepas dari aroma menyengat namanya.

Kini krisis Mako Brimob yang dikuasai napiter pun mengaitkan namanya. Tuntutannya, mereka hanya mau bernegosiasi jika ada Aman. Jelas terlihat, tuntutan tersebut menunjukkan betapa besar pengaruh seorang Aman di kalangan militan itu. Negosiasi adalah teknik bargaining politik yang membutuhkan kapabilitas dan kapasitas intelektual yang sangat strategis. Jika seorang intelektual tak memiliki kemampuan teknikal itu, gerakan revolusinya akan mudah dipatahkan dengan taktik dan strategi sederhana dari kelas penguasa.

(*/bersambung)/ Al Chaidar





Original Post

Raja Malaysia Ampuni Anwar Ibrahim

Media Cetak Republika Halaman 1
2018-5-12

Raja Malaysia Ampuni Anwar Ibrahim

KUALA LUMPUR - Perdana Menteri baru Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan, Raja Malaysia Yang Dipertuan Agung XV Sultan Muhammad V telah setuju mengam-puni politikus Anwar Ibrahim dari vonis bersalah terkait kasus yang saat ini membuatnya mendekam di penjara. Pengampunan itu bakal memuluskan jalannya menjabat sebagai perdana menteri dua tahun mendatang sesuai kesepakatan politik dengan Mahathir Mohamad.

"Ini akan menjadi pengampunan penuh yang tentu saja berarti bahwa dia tidak hanya harus diampuni, dia harus segera dibebaskan ketika dia diampuni. Setelah itu, dia akan bebas

untuk berpartisipasi penuh dalam politik." ujar Mahathir dalam pernyataannya, Jumat (11/5). Dokter M, sapaan Mahathir, menyampaikan hal ini dalam konferensi pers sehari setelah kemenangan bersejarah dalam Pilihan Raya ke-14 Malaysia.

Mahathir sebagai pimpinan Parti Pribumi Bersatu Malaysia yang tergabung dalam koalisi Pakatan Harapan mengakhiri lebih dari enam dekade pemerintahan oleh koalisi Barisan Nasional (BN). Mahathir dan Anwar sebelumnya adalah politikus Pertu-buhan Kebangsaan Malaysia Bersatu (UMNO) yang berkuasa sebagai bagian dari BN.

Hubungan Anwar dan Mahathir sudah putus-sambung sejak 1993 silam. Saat itu, Anwar Ibrahim yang

bersama Mahatir merupakan politikus UMNO ditunjuk sebagai wakil perdana menteri Malaysia. Tak jarang Anwar menyerukan reformasi dan penghapusan kronisme.

Pada 1998, di tengah situasi krisis ekonomi, seruan Anwar kian kencang. Anwar didepak Mahathir dari posisi wakil perdana menteri dengan tudingan menghalang-halangi kepolisian menyelidiki kasus sodomi yang diduga melibatkannya. Pada 1999, Anwar divonis bersalah atas penyalahgunaan wewenang sekaligus sodomi itu dan dilarang aktif berpolitik hingga 2008.

Kendati demikian, pada 2004 Anwar menyelesaikan masa tahanan dengan remisi untuk kemudian memimpin partai-partai oposisi di bawah bendera Pakatan Rakyat. Menyusul

perolehan tinggi oposisi pada Pemilihan Raya 2008, Anwar kembali dituding melakukan sodomi, meski berhasil secara resmi terpilih sebagai pimpinan oposisi di parlemen.

Pada 2012; hakim menyatakan bahwa bukti DNA menunjukkan bahwa Anwar tak bersalah dalam kasus-kasus sebelumnya. Namun, pada 2014, ketika Anwar hendak maju kembali menantang partai pemerintah dalam pemilihan umum, banding penuntut umum dikabulkan pengadilan dan ia kembali dinyatakan bersalah. Kemudian, pada 2015 Mahkamah Agung Malaysia meneguhkan keputusan itu dan Anwar kembali dijebloskan ke penjara hingga saat ini.

Mahathir yang kemudian menyatakan akan melawan status quo menggunakan Parti Pribumi Bersatu pada 2016 lalu berbalik kembali merangkul Anwar yang dulu ia pecat. Dalam pakta kesepakatan keduanya, Anwar akan menjabat sebagai perdana menteri menggantikan Mahathir dua tahun mendatang.

Mahathir Mohamad dilantik sebagai perdana menteri Malaysia ketujuh oleh Yang Dipertuan Agung XV Sultan Muhammad V di Istana Negara, Kamis (10/5) malam. Kembalinya Mahatir sebagai Kepala pemerintahan Malaysia membuat dirinya tercatat dalam sejarah sebagai perdana menteri tertua di dunia dengan usia 92 tahun.

Kembalinya Mahathir setelah pensiun selama 15 tahun dari dunia politik tak lepas dari dugaan korupsi yang melilit mantan perdana menteri Malaysia Abdul Razak. Selain pembebasan Anwar Ibrahim, Mahathir juga mulai menyasar skandal korupsi yang ditudingkan pada Najib.

Mahatir mengatakan, akan berupaya mengembalikan dana yang hilang melalui lembaga investasi 1 Malaysia Development Berhad (lMDB). "Kami percaya, mampu mendapatkan kembali sebagian besar uang yang hilang di lMDB," kata Mahatir, Jumat (11/5).

Ia mengatakan, akan melakukan sejumlah perbuahan da-

lam lembaga investasi berpelat merah tersebut. Dia melanjutkan, hal itu dilakukan guna meningkatkan kepercayaan para investor untuk menanamkan modal mereka melalui lembaga investasi negara itu. "Beberapa posisi kepala harus dipecat," kata Mahatir saat ditanya mengenai perubahan dalam lembaga investasi tersebut.

Kasus penggelapan dana yang melibatkan lMDB tengah mendapat investigasi dari setidaknya enam negara, seperti Singapura, Hong Kong, dan Swiss. Dalam gugatan sipil, Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) menduga penyalahgunaan dana sebesar 4,5 miliar dolar dari lMDB. Perusahaan investasi yang didirikan oleh Najib Razak itu diduga telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Tapi, Najib kemudian dinyatakan tidak bersalah oleh Kejaksaan Agung Malaysia, beberapa waktu lalu.

Meski begitu, Ketua Wilayah Partai Pribumi Bersatu Malaysia Mohamad Riadz bin Tan Sri Hashim membantah kabar soal penyitaan harta di rumah dinas Najib Razak. Riadz mengatakan, tim operasi Pakatan Harapan memang melakukan kunjungan ke rumah dinas Najib, kemarin.

"Kami datang ke rumah dinas ini bukan untuk penyitaan. Tapi, untuk berkemas agar rumah dapat segera ditempati per-

dana menteri baru," ujar Riadz saat dihubungi Republika, Jumat (11/5). Kedatangan mereka dikawal oleh pihak kepolisian.

Ia menjelaskan, penyitaan harta kekayaan hanya dapat dilakukan jika terdapat surat perintah dari Mahkmah Agung. Tapi, saat ini, kantor-kantor masih tutup. Menurutnya, saat ini, proses berkemas masih berlangsung.

Menanggapi kemenangan Mahathir dan Pakatan Rakyat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan ucapan selamat kepada Dokter M melalui pembicaraan via telepon, Kamis (10/5) pukul 21.55 WIB. "Saya mengucapkan selamat atas kemenangan Pakatan Harapan pada Pilihan Raya Umum ke-14, kemarin," ucap Presiden Jokowi dari Istana Kepresidenan Bogor.

Dikutip dari siaran resmi Istana, Jokowi juga memberikan apresiasi atas pelaksanaan pemungutan suara yang berjalan lancar dan aman. Dalam percakapan tersebut, Presiden Jokowi meyakini hubungan kedua negara akan makin baik.

"Sebagai negara serumpun, saya percaya di bawah kepemimpinan Bapak Mahathir hubungan antarkedua bangsa kita akan terus meningkat. Dan saya mendoakan Bapak Mahathir terus diberikan kesehatan untuk jalankan amanah rakyat Malaysia ini," ucap Jokowi.

nzkyan adiyudha/dessy suciati saputri ed fitriyan zamzami

IDEALISA MASYRAFINA/ MARNIATI





Original Post

Menolak Khilafah di Bumi Pertiwi

Media Cetak Jawa Pos Halaman 4
2018-5-12

Menolak Khilafah di Bumi Pertiwi

PALU hakim pada Senin (7/5) sudah diketukkan. Pengadilan tata usaha negara (PTUN) menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap keputusan pemerintah yang membubarkannya

Narasi paling dasar yang dikemukakan HTI adalah khilafah merupakan inti ajaran Islam yang sama dengan kewajiban salat, puasa, zakat, dan haji. Melarang HTI mempromosikan khilafah mereka anggap sama dengan menentang ajaran Islam. Ini gaya menakut-nakuti, seolah masalah politik pemerintahan bagian dari akidah Islam. Pada kenyataannya, tiga organisasi keislaman seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan, Pancasila dan NKRI adalah bentuk final dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bantahan terhadap narasi itu sebenarnya mudah. Mendirikan khilafah tidak ada dalam rukun Islam. Ini berbeda dengan kewajiban mendirikan salat dan lainnya, yang merupakan perintah dalam Alquran secara qati (pasa) dan berdasar hadis mutawatir. Menolak berdirinya khilafah ala HTI tidak akan membuat keislaman kita cacat. Buktinya, mayoritas kiai di pondok pesantren tegas menolak HTI.

Di samping itu, berbagai meme yang disebar pendukung HTI dengan mengutip keterangan ulama klasik

akan kewajiban mendirikan khilafah tersebut juga tidak tepat Yang dibicarakan para ulama klasik itu adalah kewajiban mengangkat seorang pemimpin, bukan ke
ajiban menganut sistem khilafah.

Imam al Mawardi, misalnya, dalam karyanya al-Ahkam as-Siiltlianiyah menyatakan, kewajiban mengangkat pemimpin umat itu berdasar ijma (konsensus). Hanya itu yang disepakati. Namun, ketika sudah berbicara hal detail dan teknis sistem pemerintahan khilafah, Imam al Mawardi menguraikan berbagai ketidaksepakatan ulama apakah kewajiban itu secara akal atau syari, syarat dan peranan ahlul ikhtiyar dan ahlul imamah, bagaimana memilih pemimpin apakah dengan penunjukan atau lewat ahlul aqdi wal halti, bagaimana bila ada dua pemimpin di daerah yang sama atau berbeda, dan seterusnya.

Imam al Mawardi (wafat 1058) yang menulis kitabnya pada periode akhir dinasti Abbasiyah mencoba melakukan teorisasi atas praktik sistem kekhila-fahan yang terbentang dalam lintasan sejarah dari Khulafa ar Rasyidin sampai masa al Qaim (khalifah ke-29 Abbasiyah). Setelah itu, masih ada sekitar 10 khalifah Abbasiyah lagi di Baghdad. Pada masa Al Mawardi, pemerintahan Abbasiyah dikuasai para amir dari Buwaihi. Khalifah tidak ubahnya simbol belaka

tanpa kekuasaan yang nyata.

Beragamnya praktik khilafah diakomodasi Al Mawardi sehingga semua pihak merasa senang dan karena itu kitab ini menjadi melegenda dan djadikan rujukan standar. Berbeda halnya dengan HTI. Beragamnya sistem khilafah itu hendak dibatalkan dan diseragamkan dalam bentuk undang-undang dasar (UUD) khilafah.

Pada satu sisi, HTI mengembangkan narasi seolah ulama kl asikmendukung sistem khilafah. Namun, kenyataannya, sistem khilafah ala HTI berbeda dengan apa yang disampaikan para ulama klasik. Tidak cukup ruang untuk membahas hal ini dengan detail. Cukup kita tegaskan bahwa menolak berdirinya sistem khilafah ala HTI tidak berarti kita menolak pemahaman ulama klasik. Keduanya temyata tidak sama.

Di samping itu, dengan membuat UUD khilafah yang bermaksud

membaktikan dan menyeragamkan sistem khilafah, jika suatu saat nanti khilafah ala HTI bisa terwujud, secara terang-terangan HTI dan para pendukungnya telah bermaksud mengganti Pancasila dan UUD 1945.

Pada titik ini, HTI kelabakan dan terpaksa berkelit membangun narasi berikutnya bahwa khilafah itu tidak bertentangan dengan Pancasila. HTI menyatakan, karena khilafah bagian dari ajaran Islam, itu sesuai dengan sila pertama Pancasila. Melarang HTI mendirikan khilafah sama dengan melanggar Pancasila.

Sikap pura-pura tersebut terus terang menggelikan. Sikap pemerintah bersama NU, Muhammadiyah, dan MUI sangat jelas mendirikan khilafah berarti hendak mengganti ideologi Pancasila dengan sistem khilafah.

Namun, tiba-tiba HTI melakukan kontemarasi bahwa mendirikan khilafah itu bagian dari mengamalkan sila pertama Pancasila. Padahal, semua tahu, kalau khilafah berdiri, Pancasila dan UUD 1945 serta NKRI menjadi lenyap dan bubar. Ini bertentangan dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia.

Untung, hakim tidak bisa dikelabui dengan pemutarbalikan fakta serta kontemarasi yang dilakukan HTI. Sebab, sistem khilafah dalam UUD khilafah itu merupakan bentuk satu

pemerintahan tersendiri yang jelas berbeda dengan bentuk dan pemerintahan NKRI yang berdasar Pancasila dan UUD 1945. Pada titik ini, semua argumentasi hukum HTI gugur.

Pasca putusan PTUN, sekarang HTI membangun narasi ketiga. Yaitu, mereka dizalimi oleh putusan pengadilan dan karena itu menyatakan banding. Seharusnya, pimpinan HTI dengan tegas menerima pembubaran oleh pemerintah dan putusan PTUN. Bahkan, sebenarnya pasal 83 UUD Khilafah HTI dengan tegas menolak adanya peradilan banding.

Anehnya, dengan menempuh gugatan hukum dan kini mengajukan banding, HTI seolah tidak merasa bersalah dan masih menganggap sistem khilafah tidak bertentangan dengan NKRI.

HTI dibubarkan itu bukan sebuah bentuk kezaliman. Tapi sebuah upaya pemerintah dan PTUN mempertahankan NKRI, menghargai perjuangan para pendiri bangsa serta ulama dan syuhada yang telah memberikan segalanya untuk tegaknya NKRI. Generasi penerus tinggal mengisi kemerdekaan ini untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur, tidak malah hendak mengembalikannya ke titik nol. (*)

) Penulis buku "Islam Yes,

Khilafah No"; dosen senior

di Monash University, Australia

NADIRSYAH HOSEN





Original Post

Eks Sekda Nunukan Bebas, Jaksa Kasasi

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-5-12

Eks Sekda Nunukan Bebas, Jaksa Kasasi

KEJAKSAAN mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tipikor Samarinda yang membebaskan Budiman Arifin. Bekas Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan itu diputus tidak bersalah dalam perkara korupsi pengadaan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH).

"Kita sudah kirim memori kasasi," kata Rusli Usman, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Nunukan.

Pihaknya tak terima Budiman lolos dari jerat hukum. Padahal, ada dua orang bawahannya yang divonis bersalah dalam kasus ini. "Dia (Budiman) adalah Pengguna Anggaran. Bawahannya yaitu lurahnya dan bendaharanya dipenjara, kok Pengguna Anggaran bisa bebas." heran Rusli.

Bendahara basvahan Budiman divonis 2 tahun penjara. Padahal,dia hanya menjalankan instruksi Budiman untuk melakukan pembayaran lahan.

"Karena ada tanah yang 3 hektare sama sekali tidak punya SPPT. karena ini perintah Pak Budiman bayarkan saja dulu 3 hektare itu baru menyusul sisanya," papar Rusli.

Lantaran itu. Rusli heran majelis hakim menyatakan Budiman tak ikut terlibat, la menganggap langkah kejaksaan memperkarakan Budiman sudah tepat karena

terlibat secara bersama-sama melakukan korupsi.

Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kasus ini merugikan negara Rp7 miliar. Namun berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) perkara terdakwa Abdul Hafid Achmad, bekas Bupati Nunukan kerugian negaranya hanya Rp22 miliar.

Budiman Arifin turut menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan tanah seluas 62 hektare pada tahun 2004. Selain untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di depan kantor bupati, lahan itu untuk kantor DPRD Kabupaten Nunukan, embung Sungai Sembilan, lembaga pemasyarakatan, tempat parkir kantor Badan Kepegawaian Daerah, mess diklat, dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nunukan.

Perkara bekas Bupati Nunukan Abdul Hafid Achmad, bekas Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nunukan Darmin Djemadil. Pejabat Sekretaris Kecamatan Nunukan Selatan Arifuddin, serta bekas Bendahara Pembayaran Setda Nunukan Simon Sili, lebih dulu disidangkan. Dan, mereka pun divonis bersalah melakukan korupsi,

byu





Original Post

Rekayasa Data Medis Novanto, Dakwaan Bimanesh Terbukti

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-5-12

Rekayasa Data Medis Novanto, Dakwaan Bimanesh Terbukti

AHLI hukum pidana dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Noor Aziz Said berpendapat perbuatan dokter Bimanesh Sutardjo dan pengacara Fredrich Yunadi sudah memenuhi delik Pasal 21 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut dia. tidak perlu ada perjanjian terlebih dulu antara Bimanesh dan Fredrich untuk membuktikan bahwa keduanya melakukan upaya merintangi penyidikan.

Jaksa, lanjut Aziz, hanya perlu membuktikan adanya tindakan yang menunjukkan kerja sama antar pelaku untuk tujuan tertentu. "Tujuan dan niat dari dua pihak inilah yang perlu dibuktikan," kata Aziz saat bersaksi sebagai ahli di sidang terdakwa Bimanesh di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Aziz menambahkan, delik merintangi penyidikan tak perlu ada komunikasi atau pertemuan intensif. Namun, ketika ada perbuatan yang bekerja sama dengan pelaku lain sehingga membantu terdakwa , lari dari penyidikan KPK, sudah termasuk upaya merintangi atau menghalangi.

"Tapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan, terdapat kerja sama yang erat disadari dan sempurna yang ditujukan kepada obyek yang jadi tujuan bersama," paparnya.

Dia tak sepakat dengan penasihat hukum Bimanesh, bila suatu perbuatan perlu ada niat jahat (mens rea). Menurut Aziz, siapapun bisa dikenakan Pasal 2 1, bila bekerja sama dengan pelaku lain.

Dengan demikian, menurut Aziz, perbuatan Bimanesh dan Fredrich yang memanipulasi data medis tersangka Setya Novanto, maka dakwaan jaksa

KPK telah terbukti.

"Pasal 21 itu tidak harus tercapai mencegah,merintangi, atau menggagalkan. Salah satu sudah cukup," ujarnya.

Pasal 21 berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau pun para saksi dalam perkara korupsi dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 12 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp ISO juta dan paling banyak Rp600 juta.

Aziz menjelaskan subyek Pasal 21 adalah setiap orang. "Profesional atau bukan, siapa pun kalau menghalangi, bisa kena Pasal 21," jelasnya.

Dalam kasus ini, seorang dokter dapat dikatakan menghalangi proses hukum apabila melakukan tugas yang bertentangan dengan kewajibannya. Misalnya, merekayasa data medis, dan mengetahui sebelumnya bahwa pasien yang dirawat sedang bermasalah secara hukum.

Jadi, kata Aziz, selama perbuatan seseorang memenuhi unsur pidana, akan ada sanksi hukum. Tidak ada alasan penghapusan pidana, sekalipun profesi orang tersebut diatur melalui kode etik dan aturan yang khusus.

Dalam perkara ini, Bimanesh didakwa merintangi penyidikan KPK karena bekerja sama dengan Fredrich Yunadi memasukkan Setya Novanto ke RS Medika Permata Hijau.

Bimanesh dan Fredrich memanipulasi data medis Novanto tersangka kasus korupsi proyek e-KTP supaya bisa menjalani rawat inap untuk menghindari pemeriksaan KPK.

byu





Original Post

Putusan Hakim Tunggal

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 21
2018-5-12

Putusan Hakim Tunggal

PUTUSAN hakim EM dalam perkara praperadilan nomor 24-/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL "Memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum berikutnya, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka inisial B, MDH, RP, dan kawan-kawan. Sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama ter- dakwa BM atau melimpahkannya kepada kepolisian dan atau kejaksaan untuk dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat."

Putusan hakim EM sempat membuat kontroversi dan menjadi viral. Namun, kita tidak pernah tahu, putusan tersebut ternyata menimbulkan berbagai spekulasi yang bersifat politis. Putusan telah ditafsirkan secara beragam terutama dengan eskalasi politik Pilpres 2019 semakin tinggi. Apakah putusan murni hukum atau kental nuansa politis, sehingga interprestasi politis pun muncul dan menjadi perdebatan para elite politik di negeri ini. Padahal pemerintahan sebelumnya telah menyatakan Century Gate sebagai bank gagal bayar telah selesai. Kini kasus penanganan hukumnya telah masuk di ranah hukum dan tersangkanya telah divonis pengadilan.

Century Gate jilid baru dipandang memiliki kekuatan penuh lantaran kembali mendapat sokongan publik dan elite partai politik yang saat itu terpinggirkan. Nuansa politis ini dikhawatirkan membawa "kegaduhan politik" di tahun politik.

Anomali putusan

Putusan hakim EM dari ar-gumenasi yang berkembang di ranah publik adalah anomali dan tidak biasa. Perintah menetapkan seseorang sebagai tersangka tidak termasuk dalam kompetensi praperadilan yang berlaku saat ini, dan telah melampaui wewenang. Dalam Pasal 77 KUHP, kompetensi prapeadilan ialah tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, tuntutan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Sementara itu, putusan MK pada Pasal 77 huruf a UU No 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN RI Tahun 1981, No 76, TLNRI No 3209) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Melihat pemaknaan tersebut, artinya putusan hakim EM untuk memerintahkan menetapkan tersangka dipandang telah melampaui kewenangannya. Perdebatan publik terhadap putusan hakim yang telah dijatuhkan, apa pun putusan tersebut harus dianggap benar sampai dengan putusan itu dianulir oleh hakim lain yang memiliki kedudukan lebih tinggi (resjudicata proveritate habetuf).

Logika putusan hakim EM, memerintahkan untuk melakukan penyidikan, menetapkan

tersangka sebagaimana dalam surat dakwaan, atau melimpahkannya kepada kepolisian dan atau kejaksaan untuk dilanjutkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, telah keliru. Selain itu, tidak berbanding lurus dengan mekanisme pemeriksaan perkara pidana. Kalau melihat putusan tersebut, bisa diartikan bahwa tersangka ditetapkan lebih dahulu, kemudian baru dilakukan proses penyelidikan, penyidikan. Dalam KU-HAP, penetapan tersangka baru akan dilaksanakan setelah penyidik berhasil mengumpulkan sekurang-kurangnya dua alat bakti, dan telah berhasil membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Bagaimana dengan menetapkan tersangka B, dan kawan-kawan, apa telah sesuai dengan hukum pidana formil berlaku?

Putusan "penetapan tersangka" tersebut, bila kita menelaah Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa "Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Sementara peradilan di luar itu masih ada peradilan perdata, tata usaha negara, niaga, dan lainnya. UU ini mengatur segala kewenangan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana (penyidik, penuntut umum, hakim, dan penasihat hukum) tidak boleh di luar yang telah digariskan UU Nomor 8 Tahun 1981.

Masih ingat kasus yang dialami Komjen BG soal pembatalan penetapan tersangka me-

lalui putusan hakim Sarpin? Pembatalan tersangka menjadi fenomenal dan mengundang penafsiran multitafsir yang berujung pada putusan MK No 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menetapkan sah atau tidaknya penetapan tersangka menjadi salah satu kompetensi praperadilan.

Putusan inilah yang menjadi kompetensi praperadilan untuk menguji sah-tidaknya penetapan tersangka.

Logika terbalik

Century Gate terbenam cukup lama sejak 2013. Tentu saja sangat kecil kemungkinan menemukan, alat bukti baru yang dapat meyakinkan kesalahan tersangka, artinya, minim alat bukti atau tidak cukup bukti. Jika saja KPK tetap mengusung perkara ini ke muka persidangan demi melaksanakan perintah hakim praperadilan. Pilihanya hanya tepat atau tidak tepat. Salah-salah, akan menjadi risiko bagi kredibilitas lembaga tersebut, dan bisa jadi terdakwa diputus bebas lantaran dukungan alat bukti lemah dan tidak dapat meyakinkan hakim dalam persidangan.

Pilihan yang perlu diambil tentu saja harus lebih rasional, dan melihat kembali putusan praperadilan. Selain itu, alat bukti yang ada dipastikan dapat membuktikan secara keseluruhan unsur delik yang dipersangkakan. Sebab, Polri atau kejaksaan belum tentu mau menerima limpahan kasus korupsi yang ditangani KPK, terlebih salah satu dari terdakwa telah divonis 15 tahun penjara.

Masih terlintas dalam pikiran kita, ketika terjadi "putusan praperadilan dilawan melalui praperadilan." Inilah yang dilakukan Ningsih Suciati, mantan Dirut Bank of India di Denpasar, Bali. Waktu itu, Polda

Bali menetapkan dirinya sebagai tersangka.

Akhirnya, Polda Bali mengeluarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) dan menghentikan penyidikan terhadap Ningsih Suciati, karena dianggap bukan merupakan tindak pidana, melainkan perbuatan malaadmi-nistrasi. Fenomena inilah yang terjadi saat ini, dan kontroversi atas putusan praperadilan. Alangkah eloknya, ketika menjatuhkan tersangka tersebut, jangan dulu disebut person tetapi cukup memerintah termohon, jika pada akhirnya penyidikan tetap menetapkan terhadap person tersebut sebagai tersangka. Hal ini guna menghindari kegaduhan, terlebih menjelang tahun politik apa pun bisa dipolitisasi. Bagaimana jika itu terjadi dalam ranah hukum? Berkacalah dari pengalaman bahwa hukum kita masih labil dan mudah di intervensi elite politik dan penguasa.***

T Subarsyah





Original Post

Duh, Kemenkeu Kok Malah Senang Air Diswastanisasi

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2018-5-12

Duh, Kemenkeu Kok Malah Senang Air Diswastanisasi

Ajukan PK Terkait Putusan MA

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajukan peninjauan kembali (PK) tentang swastanisasi air. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta, sudah memenangkan gugatan ini.

GUGATAN ini ditujukan koalisi terhadap Kementerian Keuangan. PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) dan PTAetraAir Jakarta (AETRA). Anggota koalisi yang juga aktivis Solidaritas Perempuan. Arieska Kumiawaty mengatakan, pemerintah seharusnya melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang me.nulihkan kewenangan negara dalam pengelolaan air di Jakarta.

"Semestinya pemerintah pusat, dalam hal innCemenkeu mendukun angkah Pemerintah Provinsi I vl Jakarta yang sedang bei upaya mengambil alih pengelolaan air di Jakarta.

Bukan sebaliknya, mengganggu pelaksanaan mandat Konstitusi melalui upaya hukum PK," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Menurut Arieska. pengajuan PK justru bertentangan dengan mandat konstitusi dan putusan MK agar sumber daya air dikelola negara untuk kemakmuran rakyat. Kementerian Keuangan ceroboh telah mengabaikan substansi pokok masalah kebijakan swastanisasi air di Jakarta ang fakTanyJunelanggar hukum dan hak asasi manusfa.

"Pemerintah seperti menutup mata terhadap penderitaan masyarakat dan kerugian negara akibat kebijakan swastanisasi air

Jakarta yang selama ini terjadi." sebutnya. Sepanjang 1998-2011 kerugian negara akibat swastanisasi air Jakarta mencapai Rpl 2 triliun.

Selain itu, argumentasi PK yang digunakan Kementerian Keuangan pun dinilai dangkal, mengulang-ulang dalil usang. Bahkan tidak beranjak dari perihal mempersoalkan formal prosedural mengenai kewenangan mengadili.surat kuasa dan gugatan warga negara.

Manajer Kampanye Pangan, Air Ekosistem Esensial Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Wahyu A. Perdana mengatakan, pengajuan PK ini memiliki tiga persoalan mendasar. Pertama, pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu. gagal memahami amanat konstitusi.

"Kemenkeu mengajukan PK tanpa menyodorkan novum

(bukti baru). Hanya mempertanyakan kategori jenis gugatan citizen lawsuit. Ini menunjukkan pendekatan Kemenkeu tidak substantif." ujarnya.

Kedua, pengajuan PK tersebut mengabaikan fakta pemenuhan hak rakyat atas air. Berdasarkan profil kesehatan 2016 yang dirilis Kementerian Kesehatan, di Jakarta saja 72,31 persen sumber air minum utama adalah air kemasan bermerk, dan hanya 12.90 persen yang menggunakan leding meteran dan leding eceran.

Ketiga, swastanisasi air di Jakarta telah menimbulkan kerugian negara. Sebagaimana disebutkan dalam putusan MA. dengan membebankan tanggung jawab defisit (shortfall), akan berakibat membebani keuangan negara, dalam hal ini APBD/ APBN.

"Dalam putusan MA disebutkan keseluruhan hutang shortfall yang menjadi beban hingga tahun 2010 saja mencapai Rp583 miliar." sebut Wahyu.

Dalam salinan memori PK yang diajukan 22 Maret 2018 itu, Kemenkeu berpendapat pertimbangan hukum majelis kasasi bertentangan dengan karakteristik gugatan citizen lawsuit. Hakim MA dinilai khilaf dan keliru memutus perkara lantaran surat kuasa penggugat cacat hukum.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya mendorong restrukturisasi perusahaan daerah air minum (PDAM) di seluruh Indonesia baik dari segi keuangan maupun tata kelola. "Sehingga mereka bisa jadi perusahaan-perusahaan sehat, bisa menjalankan fungsinya," ujarnya.

osp





Original Post

Mahathir, dari Pengampunan Anwar Hingga Perang Lawan Korupsi

Media Online republika.co.id
2018-05-12

Perusahaan investasi yang didirikan Najib Razak itu diduga melakukan cuci uang.REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Idealisa Masyrafina, Marniati

KUALA LUMPUR -- Perdana Menteri baru Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan, Raja Malaysia Yang Dipertuan Agung XV Sultan Muhammad V telah setuju mengampuni politikus Anwar Ibrahim dari vonis bersalah terkait kasus yang saat ini membuatnya mendekam di penjara. Pengampunan itu bakal memuluskan jalannya menjabat sebagai perdana menteri dua tahun mendatang sesuai kesepakatan politik dengan Mahathir Mohamad.

"Ini akan menjadi pengampunan penuh yang tentu saja berarti bahwa dia tidak hanya harus diampuni, dia harus segera dibebaskan ketika dia diampuni. Setelah itu, dia akan bebas untuk berpartisipasi penuh dalam politik," ujar Mahathir dalam pernyataannya, Jumat (11/5).

Dokter M, sapaan Mahathir, menyampaikan hal ini dalam konferensi pers sehari setelah kemenangan bersejarah dalam Pilihan Raya Malaysia ke-14.

Mahathir sebagai pimpinan Parti Pribumi Bersatu Malaysia yang tergabung dalam koalisi Pakatan Harapan mengakhiri lebih dari enam dekade pemerintahan oleh koalisi Barisan Nasional (BN). Mahathir dan Anwar sebelumnya adalah politikus Pertubuhan Kebangsaan Malaysia Bersatu (UMNO) yang berkuasa sebagai bagian dari BN.

Hubungan Anwar dan Mahathir sudah putus-sambung sejak 1993 silam. Saat itu, Anwar Ibrahim yang bersama Mahatir merupakan politikus UMNO ditunjuk sebagai wakil perdana menteri Malaysia. Sepanjang masa jabatannya, tak jarang Anwar menyerukan reformasi dan penghapusan kronisme.

Pada 1998, di tengah situasi krisis ekonomi, seruan Anwar kian kencang. Anwar didepak Mahathir dari posisi wakil perdana menteri dengan tudingan menghalang-halangi kepolisian menyelidiki kasus sodomi yang diduga melibatkannya. Pada 1999 Anwar divonis bersalah atas penyelahgunaan wewenang sekaligus sodomi tersebut dan dilarang aktif berpolitik hingga 2008.

Kendati demikian, pada 2004 Anwar menyelesaikan masa tahanan dengan remisi untuk kemudian memimpin partai-partai oposisi di bawah bendera Pakatan Rakyat. Menyusul perolehan tinggi oposisi pada Pemilihan Raya 2008, Anwar kembali dituding melakukan sodomi meski berhasil secara resmi terpilih sebagai pimpinan oposisi di parlemen.

Pada 2012 hakim menyatakan bahwa bukti DNA menunjukkan bahwa Anwar tak bersalah dalam kasus-kasus sebelumnya. Tapi, pada 2014, ketika Anwar hendak maju kembali menantang partai pemerintah dalam pemilihan umum, banding penuntut umum dikabulkan pengadilan dan ia kembali dinyatakan bersalah. Kemudian, pada 2015 Mahkamah Agung Malaysia meneguhkan keputusan itu dan Anwar kembali dijebloskan ke penjara hingga saat ini.

Mahathir yang kemudian menyatakan akan melawan //status quo// menggunakan Parti Pribumi Bersatu pada 2016 lalu berbalik kembali merangkul Anwar yang dulu ia pecat. Dalam pakta kesepakatan keduanya, Anwar akan menjabat sebagai perdana menteri menggantikan Mahathir dua tahun mendatang.

Mahathir Mohamad dilantik sebagai perdana menteri Malaysia ketujuh oleh Yang Dipertuan Agung XV Sultan Muhammad V di Istana Negara, Kamis (10/5) malam. Kembalinya Mahatir sebagai Kepala pemerintahan Malaysia membuat dirinya tercatat dalam sejarah sebagai perdana menteri tertua di dunia dengan usia 92 tahun.

Kembalinya Mahathir setelah pensiun selama 15 tahun dari dunia politik tak lepas dari dugaan korupsi yang melilit mantan perdana menteri Malaysia Abdul Razak. Selain pembebasan Anwar Ibrahim, Mahathir juga mulai menyasar skandal korupsi yang ditudingkan pada Najib Razak.

Mahatir mengatakan, akan berupaya mengembalikan dana yang hilang melalui lembaga investasi 1 Malaysia Development Berhad (1MDB). "Kami percaya, mampu mendapatkan kembali sebagian besar uang yang hilang di 1MDB," kata Mahatir, Jumat (11/5).

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/18/05/12/p8kqap440-mahathir-dari-pengampunan-anwar-hingga-perang-lawan-korupsi



Original Post

Parlemen Catalonia Pilih Pemimpin Baru pada Sabtu

Media Online rri.co.id
2018-05-12

KBRN, Madrid : Parlemen Catalonia akan melakukan pemungutan suara pada Sabtu (11/5/2018) untuk menentukan pemimpin baru wilayah itu setelah pemerintahan Catalonia dibubarkan Madrid hampir tujuh bulan lalu karena menyatakan kemerdekaan.

Pemilihan itu merupakan upaya kelima kalinya untuk membentuk pemerintahan sejak pemerintahan sebelumnya dipecat.

Mantan pemimpin Catalonia yang sekarang tinggal di Jerman, Carles Puigdemont, mengajukan anggota parlemen Catalonia yang tidak terlalu dikenal, Quim Torra, sebagai calon pemimpin baru.

Pengajuan itu diumumkan dalam pidato melalui televisi yang disiarkan di jaringan media sosial pada Kamis malam.

Ketua parlemen Catalonia Roger Torrent mengatakan dalam pernyataan pada Jumat bahwa ia telah mengajukan Torra sebagai kandidat presiden wilayah itu setelah bertukar pandangan dengan partai-partai politik.

Parlemen akan melakukan pemungutan suara pada Sabtu (11/5/2018).

Gerakan pemisahan di wilayah timur laut, yang kaya, itu selama ini gagal membentuk pemerintahan walaupun memenangi sebagian besar kursi parlemen dalam pemilihan pada Desember.

Pemilihan itu dilaksanakan atas seruan Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy pascapercobaan pemisahan yang digerakkan Puigdemont.

Waktu untuk membentuk pemerintahan baru Catalonia sudah mendesak karena parlemen harus melakukan pemungutan suara untuk memilih pemimpin sebelum 22 Mei. Jika tidak, pemilihan baru harus diselenggarakan.

Pemilihan baru kemungkinan akan membuahkan hasil yang sama seperti yang lalu, demikian menurut hasil jajak pendapat pada Jumat.

Seluruh empat kandidat sebelumnya yang diajukan gerakan prokemerdekaan dihadang pengadilan karena mereka tinggal di luar negeri atau sedang ditahan atas peranan mereka dalam referendum serta kemudian pernyataan kemerdekaan.

Salah satu kandidat yang dihadang adalah Puigdemont sendiri, yang sedang berada di Berlin sambil. Ia menunggu putusan pengadilan Jerman soal apakah negara itu akan mengekstradisi dirinya ke Spanyol atas dakwaan penyelewengan dana masyarakat.

Sementara itu, Torra harus dapat memenangkan suara secara mutlak dalam pemungutan suara pada Sabtu untuk dapat terpilih sebagai pemimpin, demikian Reuters. (mon/ant/WDA)

http://rri.co.id/post/berita/526693/luar_negeri/parlemen_catalonia_pilih_pemimpin_baru_pada_sabtu.html



Original Post

TERLARANG UNTUK SEMUA KALANGAN

Media Cetak Koran Tempo Halaman 6
2018-5-12

TERLARANG UNTUK SEMUA KALANGAN

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota telah mengatur dengan jelas tentang larangan politik uang dalam pemilihan kepala daerah. Larangan tidak hanya berlaku untuk pasangan calon, tapi juga berlaku bagi partai pengusung hingga relawan. Berikut ini pasal yang mengatur larangan politik uang dalam pemilihan kepala daerah.

1. Pasal 73 ayat 1

Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.

2. Pasal 73 ayat 2

Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota.

3. Pasal 73 ayat 3

Tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat(l) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pasal 73 ayat 4

Selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk

a. Mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih

b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah

c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

REDAKSI





Original Post

Media