Menpupera Belum Tentu Penuhi Pemeriksaan KPK - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-05-13

Pasuruan - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan dirinya belum tentu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi pada Senin (15/5).

"Sampai saat ini (Sabtu, 12/5) belum terima surat penjadwalan itu. Jadi, saya belum tentu ke KPK, Senin (14/5)," katanya kepada pers di sela kunjungan Presiden Joko Widodo di Tol Gempol Pasuruan di Pasuruan, Sabtu.

Namun, Basuki menyatakan kesiapannya jika surat resmi pemanggilan KPK sudah diterimanya.

"Saya kemarin (11/5) batal hadir karena dinas mendampingi Presiden Jokowi ke Pasuruan," kata Basuki.

Sebelumnya juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan Menteri PUPR Basuki batal diperiksa penyidik KPK sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau gratifikasi terkait proyek di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2016.

Untuk itu penyidik KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan yang rencananya balak dilansgungkan pada Senin (14/5).

Menteri Basuki akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Halmahera Timur, Maluku Utara, Rudi Erawan.

Dalam kasus itu, Rudi Erawan diduga menerima gratifikasi sekitar Rp6,3 miliar dari mantan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary.

Uang untuk Rudi didapat Amran dari sejumlah kontraktor proyek tersebut, salah satunya Dirut PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir.

Selain itu, Rudi juga diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Pada kasus itu, ia disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b, atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Penetapan tersangka Rudi adalah pengembangan dari OTT KPK pada 2016 lalu terhadap anggota DPR Damayanti Wisnu Putranti.

http://www.beritasatu.com/satu/492108-menpupera-belum-tentu-penuhi-pemeriksaan-kpk.html



Original Post

Suap RAPBD Jambi: Jaksa KPK Akhirnya Nyatakan Banding

Media Online jpnn.com
2018-05-13

jpnn.com, JAMBI - JPU KPK akhirnya memberikan jawaban terhadap banding para terdakwa suap RAPBD Jambi 2018. Hal ini terungkap setelah dikemukakan oleh Humas Pengadilan Negeri Jambi.

"JPU KPK juga banding, ikut para terdakwa," ujar Humas Pengadilan Negeri Jambi, Makroda Hafat saat dikonfirmasi, kemarin (10/5).

Selanjutnya, tahap yang akan dilalui adalah kedua belah pihak akan menyampaikan memori banding. "Nantinya hal itu oleh juru sita PN akan disampaikan ke pihak lawan," tambah Hafat.

Setelah saling memahami banding lawannya, nantinya para terdakwa dan JPU diberikan kesempatan untuk menanggapi.

"Pihak lawan berhak menanggapi dengan kontra memori banding," tuturnya.

Hingga prosesi terakhir di PN Tipikor Jambi adalah pemeriksaan berkas dan setelah lengkap baru dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi.

Sementara itu, penasihat hukum Erwan, Arfan dan Saipudin sendiri Sri Hayani mengamini pernyataan tersebut.

"Kita sedang menyusun memori banding," ujarnya saat dikonfirmasi.

https://www.jpnn.com/news/suap-rapbd-jambi-jaksa-kpk-akhirnya-nyatakan-banding



Original Post

Polisi Tangkap Oknum KPK

Media Cetak Jawa Pos Halaman 10
2018-5-13

Polisi Tangkap Oknum KPK

PETUGAS Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Pokes Banyuwangi mengamankan empat orang yang diduga melakukan pemerasan. Uga di antaranya adalah oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Pemberantasan Korupsi (KPK).

Empat pelaku itu adalah Saduki, 41, warga Dusun Gunung Remuk, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi; Ndang Suhendar, 46, warga Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali; I Made Parmita, 50, warga Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali; dan I Putu Agus Merta Pebrianto, 24, warga Desa Yehambang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali.

Mereka ditangkap polisi setelah memeras korban, Agus Supriyadi, 39, warga Lingkungan Tanjung, Kelurahan Watak, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Para pelaku dibekuk petugas saat berada di salah satu restoran di Kecamatan Kalipuro pada Jumat malam (11/5).

Kapolres Banyuwangi AKBP Donny Adityawarman yang diwakili Kasatreskrim AKP Panji Prausta Wijaya mengatakan, pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan korban, Agus Supriyadi.

Saat itu korban yang merupakan pebisnis sapi mengaku dihubungi oknum LSM KPK melalui ponsel pribadinya. Inti dalam pembicaraan via telepon seluler tersebut, oknum LSM KPK itu meminta Agus meluangkan waktu untuk bertemu.

Para pelaku juga meminta sejumlah uang kepada korban. Setelah menyerahkan sejumlah uang, korban langsung melapor ke Polres Banyuwangi.

"Pelaku kami ringkus malam itu juga di restoran tempat pertemuan tersebut berlangsung," jelasnya.

Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan penggeledahan. Petugas menemukan amplop putih yang berisi uang Rp 10 juta di dalam tas pelaku.

Pelaku malam itu juga diinterogasi dan diperiksa di Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Banyuwangi. "Para pelaku kami jerat dengan pasal 368 dan atau pasal 378 juncto 55 KUHP dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun," terang Panji.

(ddy/bay/c7/diq)





Original Post

13 Daerah Dipastikan Gelar Pilkada dengan Calon Tunggal

Media Online liputan6com
2018-05-13

Liputan6.com, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan, hingga kini terdapat 13 daerah dengan pasangan calon tunggal yang akan melawan kotak kosong dalam Pilkada serentak 2018. Sedangkan 4 daerah lainnya masih terbelit dengan proses hukum.

"Update jumlah paslon tunggal per tanggal 12 Mei 2018, hingga kini 13 daerah yang fiks," ujar Ilham, lewat pesan singkatnya kepada wartawan, Sabtu (12/05/2018).

Adapun 4 daerah lainnya yang berpotensi melaksanakan pilkada dengan calon tunggal, menurut Ilham, karena alasan yang berbeda-beda, sehingga belum bisa ditetapkan. Seperti di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dikarenakan adanya pengajuan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Ada juga yang setelah putusan MA, menggugat kembali ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwas), seperti yang terjadi di Kota Makassar.

"Lalu di Kabupaten Puncak, Papua, terdapat kasus ijazah palsu yang tanggal 7 Mei diputuskan oleh PT (Pengadilan Tinggi) Jayapura, masih konfirmasi apakah diajukan kasasi atau tidak oleh paslon yang bersangkutan," tutur Ilham.

"Selanjutnya Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan, masih proses pengkajian tindak lanjut putusan Panwas," lanjutnya.

Saksikan video Pilihan di Bawah Ini

KPUD Kapuas tetapkan, Pilkada hanya diikuti oleh satu pasangan calon tunggal.

1 dari 2 halaman13 DaerahIlustrasi pilkada serentak (Liputan6.com/Yoshiro)Adapun 13 daerah yang telah resmi melaksanakan pilkada dengan calon tunggal adalah

1. Padang Lawas Utara

2. Kota Prabumulih

3. Pasuruan

4. Lebak

5. Tangerang

6. Kota Tangerang

7. Minahasa Tenggara

8. Tapin

9. Bone

10. Enrekang

11. Mamasa

12. Mamberamo Tengah

13. Jayawijaya

Sedangkan 4 daerah lainnya yang berpotensi memiliki calon tunggal dalam Pilkada 2018, yaitu

1. Puncak

2. Deli Serdang

3. Kota Makassar

4. Pare pare

https://www.liputan6.com/news/read/3523237/13-daerah-dipastikan-gelar-pilkada-dengan-calon-tunggal



Original Post

Eks Kades Terjerat Kasus Korupsi Dan Pembalakan Liar

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-5-13

Eks Kades Terjerat Kasus Korupsi Dan Pembalakan Liar

MUSTIKA, bekas Kepala Desa Gele Pulo. Kecamatan Bintang, Aceh Tengah. divonis empat tahun penjara. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh menyatakan Mustika terbukti melakukan korupsi dana desa tahun anggaran 2015.

Vonis itu dijatuhkan majelis hakim yang diketuai Nani Sukmawati dengan anggota Elly Eliyurita dan Edwar. "Putusan ini sesuai dengan tuntutan kami," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nazamuddin.

Selain hukuman kurungan badan. Mustika wajib mengembalikan kerugian negara dengan batas waktu satu bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. "Berdasarkan temuan inspektorat, terdapat kerugian negara sebesar Rp 183 juta." kata Nazamuddin.

Jika hingga batas waktu yang ditentukan Mustika tidak menggantikan kerugian negara, jaksa berhak menyita hartanya. Jika harta kekayaan tidak mencukupi. Mustika menjalani hukuman kurungan badan selama satu bulan.

Nazamuddin mengatakan Mustika menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kajhu di Banda Aceh. Pihaknya masih menunggu sikap dari

Mustika atas vonis Pengadilan Tipikor Banda Aceh.

Jika Mustika menerima, putusan akan berkekuatan hukum tetap. Sebab, vonis sudah sesuai tuntutan jaksa. Mustika pun bakal dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan untuk mulai menjalani hukuman.

Namun, jika Mustika memutuskan mengajukan banding, kejaksaan siap meladeni. "Kita akan siapkan memori banding," tandas Nazamuddin.

Kasus korupsi dana desa Gele Pulo ini dilaporkan masyarakat ke Kepolisian Resor Aceh Tengah pada 2016 lalu. Berdasarkan hasil penyidikan, polisi menetapkan Mustika sebagai tersangka tunggal.

Berkas perkara Mustika dilimpahkan Kejaksaan Negeri Takengon. Pada akhir 2017, perkara Mustika dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Banda Aceh.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Takengon, Afriadi Asmin saat itu mengungkapkan. Mustika sedang menjalani hukuman lantaran melakukan pembalakan liar. Mustika bakal lama mendekam di penjara karena kembali diperkarakan ke meja hijau dengan tuduhan melakukan korupsi,

byu





Original Post

Ajukan Kasasi, Vonis Bekas Bupati Natuna Malah Diperberat

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-5-13

Ajukan Kasasi, Vonis Bekas Bupati Natuna Malah Diperberat

MAHKAMAH Agung (MA) memperberat hukuman Raja Amirullah menjadi 5 tahun penjara. Bekas Bupati Natuna itu juga dikenakan denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan.

Di tingkat kasasi. Raja Amirullah tetap dinyatakan bersalah melakukan korupsi dalam pengadaan lahan fasilitas umum (fasum) tahun 2011. Putusan ini diketuk majelis hakim yang diketuai Artidjo Alkostar dengan anggota Abdul Latief dan MS Lumme.

Pelaksana Tugas Ketua Pengadilan Negeri Tanjung-pinang. Edward P Sihaloho mengatakan sudah menerima petikan putusan perkara nomor 826 K/Pid.Sus/2018. "Putusan lengkapnya belum kami terima dari MA," katanya.

N an nn i dalam petikan putusan itu, MA menyatakan menolak permohonan kasasi yang diajukan terdakwa Raja Amirullah. Kemudian, memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 41 /Pid.Sus-TPK/20 i 6/ PT PBR Tanggal 18 Februari 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor Tanjungpinang Nomor 1/ Pid.Sus-TPK/2015/PN TPG Tanggal 17 Juni 2015.

"Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Raja Amirullah dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," kata Edward membacakan petikan putusan. "Kami telah beritahukan (putusan kasasi) kepada terdakwa maupun penuntut umum," lanjut Edward.

Sebelumnya. Pengadilan Tinggi Pekanbaru menjatuhkan

vpnis 3 tahun penjara kepada Raja Amirullah di tingkat banding. Vonis ini lebih berat setahun dibanding putusan Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

Dalam perkara ini, bekas Bupati Natuna Raja Amirullah, ditetapkan tersangka bersama Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Asmiyadi dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bahtiar.

Ketiga pejabat menjadi tersangka karena tidak membentuk panitia pembebasan tanah untuk pengadaan lahan fasum. Pembebasan lahan dilakukan dengan cara mengundang langsung para pemilik tanah.

Langkah ini bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 65 tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Pembangunan dan Kepentingan Umum.

Dalam Bab IV Peraturan Pemerintah ini, secara jelas diatur tata cara pengadaan tanah. Untuk pengadaan tanah yang luasnya di atas 1 hektare. Bupati membentuk Panitia Pengadaan Tanah dan Tim Penilai Harga Tanah.

Proses itu diabaikan..Asmiyadi dan Bahtiar melakukan penilaian harga dan pembayaran lahan yang dibebaskan hanya berdasarkan surat tugas dari Bupati.

Untuk lahan fasum. Pemkab Natuna melakukan pembayaran terhadap 39.252 meter persegi tanah. Kenyataannya, tanah yang dibebaskan hanya seluas 30.079 meter persegi. Akibat ada selisih pembayaran dengan jumlah tanah yang dibebaskan, negara dirugikan Rp360 juta.

byu





Original Post

KPK Sita 22 Mobil Terkait Kasus Mustafa

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-5-13

KPK Sita 22 Mobil Terkait Kasus Mustafa

KPK kembali menyita aset yang diduga terkait dengan kasus korupsi Bupati Mojokerto Mustafa Kamal Pasa. Sebanyak 16 kendaraan roda empat diangkut dari showroom Rizky Motor.

Showroom itu milik Nono Santoso Hudiarto. "Penyidik menduga, pemilik showroom di Jalan Gajah Mada, Menanggai, Mojosari, Kabupaten Mojokerto itu punya kedekatan dengan tersangka MKP (Mustafa Kamar Pasa)," kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah.

Diduga, Mustafa berusaha menyamarkan asetnya dengan diatasnamakan orang lain. Sebelum membuka usaha jual-beli mobil bekas. Nono pernah menjadi kepala desa. "Kita masih mencari keberadaan pemilik showroom," ujar Febri.

Belasan kendaraan yang disita itu antara lain. Toyota Camry bernomor S-5OO-PI, Mitsubishi

Pajero Sport S-1215-QI, Toyota Fortuner Sport S-1818-RV, Toyota Innova S-1579-PF, Nissan XTrail N-1413-VR, Honda Jazz L-183O-BB, dan Toyota Yaris S-14O3-SE.

Kemudian, Mitsubishi Gran-dis L-1514-PH, Daihatsu Taft L-1863-YG, KIA Picanto L-1645-HH, KIA Rio S-I789-RS, Suzuki Katana N-1411-VW, Suzuki Karimun Sportivo S-1224-TB, dan dua unit mobil Suzuki Swift bernomor polisi S-1881-NL dan S-1147-A A.

"Mobil-mobil itu pada Sabtu, 5 Mei 2018 lalu dititipkan di Mapolres Kabupaten Mojokerto," kata Febri. Dengan penyitaan ini, sudah 22 mobil yang disita KPK terkait kasus korupsi Mustafa.

Selasa, 9 Mei 2018, Nono akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. Ia menjalani pemeriksaan di Polres Mojokerto Kota. Nono menolak berkomen-

tar mengenai keterlibatan dalam kasus Mustafa.

Untuk mengumpulkan barang bukti kasus suap izin menara BTS di Mojokerto, KPK juga menggeledah dua kantor

PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) dan PT Tower Bersama Infrastructure.

"Penyidik menyita sejumlah dokumen dan surat elektronik. Dokumen tersebut diduga berisi teknis perizinan pembangunan 22 menara telekomunikasi tahun 2015," ungkap Febri.

Dua pejabat perusahaan itu ditetapkan sebagai tersangka penyuap Bupati Mojokerto. Yakni Onggo Wijaya, Direktur Operasional Protelindo dan Ockyanto, sebagai Permit and Regulatory Division Head.

"Sedang dipelajari dokumen-dokumennya. Bagaimana teknis pembahasan serta pengerjaan pembangunan menara tersebut.

termasuk mekanisme pemberian suap oleh kedua pihak swasta pada tersangka Bupati Mojokerto," lanjut Febri.

Dalam kasus ini, Mustofa diduga menerima suap Rp2,7 miliar. Ia ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat I ke-1 KUHP.

Sedangkan, Ockyanto dan Onggo sebagai tersangka pemberi suap. Keduanya disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Selain itu, KPK juga menetapkan Mustofa sebagai tersangka penerima suap dari berbagai

proyek Pemkab Mojokerto. " bersama-sama ZAB (Zainal Abidin) diduga menerima fee dari proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto, termasuk proyek pembangunan jalan di tahun 2015 dan proyek lainnya," terang Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

Zainal Abidin adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto periode 2010-20 1 5. Mustofa dan Zainal ditetapkan sebagai penerima suap Rp3,7 miliar.

Mereka dijerat dengan Pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. "Penyidik masih terus mendalami dan mengembangkan perkara ini, khususnya terkait dengan dugaan penerimaan lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya," kata Laode.

gpg





Original Post

Terpidana Kasus Pembobolan Bank Jatim Kasih Rp 1 Miliar

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-5-13

Terpidana Kasus Pembobolan Bank Jatim Kasih Rp 1 Miliar

Kasus Korupsi Bupati Mojokerto

Terpidana kasus pembobolan Bank Jatim, Yudi Setiawan pernah memberikan uang Rp 1 miliar kepada Bupati Mojokerto, Mustafa Kamal Pasa.

UANG itu diantar pengusaha bernama Suyanto. Pengusaha Mojokerto itu pun ikut diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi Mustafa.

"Saya pernah dua kali mengantar uang untuk MKP (Mustofa Kamal Pasa)," ujar Suyanto usai menjalani pemeriksaan KPK diKejjoIisian Resort Mojokerto kota.

Uang untuk Mustafa diserahkan kepada bekas bekas Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Mojokerto, Sukarman,dan PNS bernama Ali Kuncoro.

"Masing-masing Rp 500 juta. Jadi total Rp 1 miliar," kata Suyanto. Uang itu dia antar pada Oktober 2010.

Suyanto berterus terang, uang yang dia antar untuk Mustafa berasal dari Yudi Setiawan. Direktur PT Cipta Inti Parmindo (CIP). Namun Suyanto membantah uang itu merupakan suap dari Yudi kepada Mustafa.

Yudi Setiawan adalah terpidana kasus pembobolan Bank Jatim Cabang HR Muhammad Surabaya sebesar Rp 52,3 miliar tahun 2013. Modusnya dengan mengajukan kredit dengan agunan Surat Perintah Kerja (SPK) proyek-proyek. Padahal, SPK itu fiktif.

Suyanto menuturkan. Yudi menyiapkan uang akan diberikan kepada Mustafa. Uang dimasukkan dalam amplop amplop coklat. Lalu ditaruh

dengan tas plastik. "Saya tinggal mengantarnya saja," akunya.

Suyanto mengambil uang itu di Surabaya lalu dibawa ke Mojokerto. Uang diserahkan di kantor Dinas PU Bina Marga yang kini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Jalan Raden Wijaya, Mojokerto.

Suyanto membeberkan ada beberapa orang yang jua disuruh Yudi mengantar maupun mentransfer uang ke Mustafa.

"Termasuk dua orang dari BankMga Catang Jombang (Jawa Timur)," sebutnya. Bekas pejabat Bank Mega itu masih keluarga Carolina Gunadi, istri Yudi.

Dua pegawai Bank Mega itu dan Mustofa sudah pernah dimintai keterangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya untuk terdakwa Carolina dalam kasus kredit fiktif Bank Jatim tahun 2013.

Dalam membongkar kasus korupsi Mustafa, penyidik KPK juga memeriksa sejumlah anggota keluarga dan kerabatnya. Yakni ibunda Mustofa, Fatimah; Ahmad Rukhan, Nailul M, Arti-kah dan Ida Halimah.

Fatimah adalah salah satu pemegang saham CV Musika, perusahaan milik keluarga Mustofa. Sedangkan empat orang lainnya adalah staf atau pegawai CV Musika.

Sejak Mustafa menjadi Bupati, pada Jll Ki hingga 2018; CV Musika" bersama perusahaan di bawah Musika Group merajai proyek-proyek jalan di Kabupaten Mojokerto. Perusahaan di bawah Musika Group di antaranya PT Sirkah Purbantara Utama dan PT Ji-soelman Putra Bangsa yang bergerak di bidang penyuplai cor beton curah.

Tak hanya itu, penyidik KPK

juga memeriksa Nono Santoso Hudiarto. Nono masuk dalam daftar orang yang ikut dicekal KPK ke luar negeri. Nono diduga menjadi perantara dan pengepul uang suap dari pejabat yang ingin memperoleh jabatan.

Nono adalah bekas Kepala Desa Watukenongo, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Ia memiliki showroom Rizky Motor. KPK menyita belasan mobil dari showroomnya lantaran, diduga terkait dengan kasus Mustafa.

Selain Nono, diduga masih ada beberapa orang baik PNS maupun selain PNS yang jadi kepercayaan Mustofa sebagai koordinator atau pengepul uang gratifikasi terkait proyek pengadaan barang, proyek infrastruktur, maupun jual beli jabatan di Kabupaten Mojokerto, sejak tahun 20 10 sampai 20 1 8.

GPG





Original Post

Yusril Syafruddin Temenggung Siap Jalani Sidang BLBI

Media Online republika.co.id
2018-05-13

Persidangan Syafruddin Temenggung dijadwalkan berlangsung pada Senin (14/5).REPUBLIKA.CO.ID, -- Pengacara mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung, Yusril Izha Mahendra, menyatakan kliennya siap menjalani persidangan. Syafruddin merupakan tersangka dugaan korupsi pemberian surat keterangan lunas (SKL) kepada pemilik Bank BDNI Sjamsul Nursalim.

Persidangan Syafruddin Temenggung dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Tipikor DKI Jakarta pada Senin (14/5). Yusril menuturkan akan meminta waktu sepekan mempelajari surat dakwaan JPU untuk mengajukan tanggapan (eksepsi) kliennya.

"Agenda pertama mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum dan setelah itu kami akan pelajari dan dalami surat dakwaan," katanya di Jakarta, Sabtu (12/5).

Sidang tindak pidana Syafruddin akan berjalan bersamaan dengan sidang perkara perdata gugatan Syafruddin terhadap tergugat I yakni Menteri Keuangan RI dan tergugat II adalah PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Syafruddin menyatakan tetap berpegang terhadap hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2006 yang menyatakan SKL layak diberikan kepada pemilik BDNI Sjamsul Nursalim karena telah menyelesaikan seluruh kewajiban.

Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung bersiap meninggalkan ruangan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta. (Antara/Hafidz Mubarak A)

Dalam jawaban gugatan, Kementerian Keuangan RI mnyatakan hasil Pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham BPK RI Nomor 34G/XII/11/2006 tertanggal 30 November 2006 menegaskan BPK RI berpendapat SKL yang diberikan kepada pemegang saham pengendali (PSP) PT BDNI layak untuk diberikan. Hal itu karena PSP PT BDNI telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang disepakati dalam perjanjian MSAA dan perubahannya, serta telah sesuai dengan kebijakan pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002.

Kementerian Keuangan RI dalam jawaban gugatan juga menegaskan rangkaian kebijakan untuk mengatasi krisis termasuk kebijakan BLBI, program PKPS, telah mengalami proses politik saat itu. Selain itu, mendapat landasan hukum yang sah, yaitu UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas dan TAP MPR Nomor X Tahun 2001.

Kemudian sesuai TAP MPR Nomor VI Tahun 2002 dan Inpres Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada Debitur yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/05/13/p8mmo5428-yusril-syafruddin-temenggung-siap-jalani-sidang-blbi



Original Post

17 Pilkada Berpotensi Paslon Tunggal

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-5-13

17 Pilkada Berpotensi Paslon Tunggal

Informasi tata cara pilkada calon tunggal belum maksimal

JAKARTA Pemilihan

kepala daerah (pilkada) serentak di 17 daerah berpotensi hanya diikuti satu pasangan calon (paslon) alias calon tunggal. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menjelaskan, ada sejumlah daerah yang belum memastikan status hukum bagi paslon-paslon yang melakukan gugatan sengketa pilkada hingga Sabtu (12/5).

Menurut Ilham, ada 13 daerah yang dipastikan hanya memiliki satu paslon tunggal dalam pilkada 2018. Ke-13 daerah tersebut yakni Kabupaten Padang Lawas Utara, Kota Prabumulih, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Tapin, Kabupaten Bone, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mam-beramo Tengah, dan Kabupaten Jayawijaya.

"Data tersebut berdasarkan update terakhir pada Sabtu," ujar Ilham melalui pesan singkat kepada Republika, Sabtu siang.

Selain itu, ada empat daerah lain yang berpotensi memiliki paslon tunggal. Keempat daerah itu yakni Kabupaten Puncak, Kabupaten Deli Serdang, Kota Makassar, dan Kabupaten Pare-Pare. Ilham menjelaskan, di Kabupaten Puncak terdapat kasus

ijazah palsu salah satu paslon. Pada 7 Mei lalu, kasus ini diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura. "Masih dalam proses konfirmasi apakah diajukan kasasi atau tidak oleh paslon yang bersangkutan," tutur dia.

Di Kabupaten Deli Serdang, gugatan salah satu paslon saat ini masih kasasi di Mahkamah Agung (MA). Oleh karena itu, untuk sementara waktu hanya ada satu paslon di daerah tersebut. Di Kota Makassar, gugatan sengketa salah satu pasJon sudah diputuskan oleh MA. Namun, hasil putusan MA digugat kembali ke Panwaslu setempat. "Di Kota Pare-Pare masih proses pengkajian tindak lanjut dari putusan Panwaslu setempat," ujar Ilham.

Dengan demikian, masih tetap ada kemungkinan di 17 daerah ini pilkada akan diikuti oleh paslon tunggal. Namun, masih terdapat perubahan atas kondisi di empat kabupaten/kota yang hingga kini belum memastikan status hukum dari gugatan sejumlah Paslon.

Prosedur untuk pilkada calon tunggal diatur dalam Undang-Undang Nomor 10/2016. Beleid itu mengatur bahwa pilkada calon tunggal hanya bisa dilaksanakan bila terbukti paslon yang mendaftar pilkada lebih dari satu. Pendaftaran juga akan diperpanjang jika belum ada paslon tambahan setelah tenggat waktu yang ditetapkan. Paslon tunggal akan memenangkan pilkada melawan kolom kosong jika mendapatkan 50 persen lebih suara sah.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochamad Afifuddin mengatakan, informa-

si mengenai tata cara pemungutan suara pilkada dengan paslon tunggal masih minim. Bawaslu mencatat lima evaluasi selama proses simulasi pemungutan dan penghitungan suara pilkada 2018 dengan hanya satu paslon yang digelar pada Sabtu.

Menurut dia, informasi mengenai tata cara memilih dalam situasi tersebut sangat dibutuhkan oleh pemilih. "Sehingga bisa diketahui bagaimana cara memilih agar suara mereka sah dan bagaimana jika suara mereka tidak sah," ujar Afif.

Kedua, lanjut Afif, data daftar pemilih tetap (DPT) yang ditempel di papan pengumuman memuat seluruh elemen informasi yang ada dalam data kependudukan. Di satu sisi, hal ini memberikan informasi kepada publik, tetapi di sisi lain juga dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan data penduduk tersebut.

Ketiga, ungkap Afif, masih ada kekurangan dalam sampel surat suara yang digunakan pada Sabtu. Dia menjelaskan, sampel surat suara tidak memuat informasi daerah dan penyelenggara, tidak bergambar pasangan calon, dan visi-misi program yang kosong.

Keempat, Bawaslu juga menyoroti penyediaan kursi dan posisi bagi pengawas lapangan (pemantau) dan saksi yang kurang tepat. Sebab, posisi yang disediakan berada di dekat pintu keluar sehingga pemantau terhalang untuk mengawasi tahapan penting dalam mendaftar pemilih dan menempatkan surat suara.

DIAN ERIKA NUGRAHENY





Original Post

Syafruddin Temenggung Siap Hadapi Sidang 


Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-05-13

RMOL. Perkara mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung akan mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (14/5).Menanggapi pelaksanaan sidang perdana tersebut, pengacara Syafruddin Arsyad Temenggung, Yusril Ihza Mahendra mengaku kliennya siap menghadapi sidang dengan agenda pembacaan dakwaan itu.

Menurut Yusril, pihaknya akan mempelajari dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK tersebut.

"Setelah itu kita dalami surat dakwaan itu. Dan kita minta waktu seminggu untuk mengajukan eksepsi atas surat dakwaan itu," tegasnya saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (12/5).

Untuk diketahui, persidangan pidana di Pengadilan Tipikor tersebut akan berjalan paralel dengan persidangan perkara perdata di PN Jakarta Pusat terkait gugatan Syafruddin kepada Menteri Keuangan RI ebagai Tergugat I dan PT Perusahaan Pengelola Aset Persero (PPA) sebagai Tergugat II.

Gugatan dilakukan karena Menteri Keuangan RI dan PPA dinilai tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum sehingga Syafruddin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Dalam gugatan tertanggal 3 April 2018, Syafruddin menyatakan tetap berpegang pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2006 bahwa Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) layak diberikan karena pemegang saham yang telah menyelesaikan seluruh kewajibannya.

Kementerian Keuangan dalam jawaban gugatan menyatakan bahwa dalam hasil Pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham BPK RI No. 34G/XII/11/2006 tanggal 30 November 2006, ditegaskan bahwa BPK berpendapat SKL yang diberikan kepada Pemegang Saham Pengendali (PSP) PT. BDNI layak untuk diberikan karena PSP telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang disepakati dalam perjanjian Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) dan perubahan perubahannya serta telah sesuai dengan kebijakan pemerintah dan Instruksi Presiden 8/2002.

Selain itu, Kementerian Keuangan dalam jawaban gugatan juga menegaskan, rangkaian kebijakan untuk mengatasi krisis, termasuk kebijakan BLBI, program PKPS, telah mengalami proses politik saat itu dan mendapat landasan hukum yang sah yaitu UU 25/2000 tentang Propenas, TAP MPR X/2001, TAP MPR VI/2002 dan Inpres 8/2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada Debitur yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham. [ian]

http://hukum.rmol.co/read/2018/05/13/339607/Syafruddin-Temenggung-Siap-Hadapi-Sidang-
-



Original Post

Media