Syafruddin Siap Hadapi Sidang Perdana BLBI

Media Online metrotvnews.com
2018-05-14

Jakarta: Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung melalui kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra mengaku siap menghadapi sidang perdananya Senin, 14 Mei. Syafruddin bersama tim hukumnya akan mendengarkan dakwaan jaksa penuntut secara utuh.

"Setelah itu kita dalami surat dakwaan itu. Dan kita minta waktu seminggu lah untuk mengajukan eksepsi atas surat dakwaan itu," kata Yusril saat dikonfirmasi, Jakarta, Minggu, 13 Mei 2018.





Persidangan pidana kasus penerbitan SKL BLBI di Pengadilan Tipikor ini akan berjalan bersamaan dengan persidangan perkara perdata di PN Jakarta Pusat. Syafruddin mengajukan gugatan kepada Menteri Keuangan RI sebagai Tergugat I dan PT Perusahaan Pengelola Aset Persero (PPA) sebagai Tergugat II.

Gugatan dilakukan karena Menteri Keuangan RI dan PPA dianggap tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum sehingga Syafruddin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Dalam gugatan tertanggal 3 April 2018 itu, Syafruddin menyatakan tetap berpegang pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2006 yang menyatakan SKL kepada Sjamsul Nursalim, pemilik BDNI, layak diberikan karena pemegang saham telah menyelesaikan seluruh kewajibannya.

Kementerian Keuangan RI dalam jawaban gugatan menyatakan bahwa dalam hasil Pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham BPK RI No. 34G/XII/11/2006 tanggal 30 November 2006, ditegaskan bahwa BPK RI berpendapat SKL yang diberikan kepada Pemegang Saham Pengendali (PSP) PT. BDNI (Sjamsul Nursalim) layak diberikan karena PSP telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang disepakati dalam perjanjian MSAA dan perubahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002.

Selain itu Kementerian Keuangan RI dalam jawaban gugatan juga menegaskan, rangkaian kebijakan untuk mengatasi krisis, termasuk kebijakan BLBI, program PKPS, telah mengalami proses politik saat itu dan mendapat landasan hukum yang sah yaitu UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas, TAP MPR No. X Tahun 2001, TAP MPR No. VI Tahun 2002 dan Inpres No. 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada Debitur yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham.
(MBM)

http://news.metrotvnews.com/hukum/MkMnBqRK-syafruddin-siap-hadapi-sidang-perdana-blbi



Original Post

Syafruddin Temenggung Mulai Diadili

Media Cetak Kompas Halaman 5
2018-5-14

Syafruddin Temenggung Mulai Diadili

JAKARTA, KOMPAS - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (14/5/2018), mulai menyidangkan perkara dugaan korupsi terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dengan terdakwa mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional Syafruddin Arsyad Temenggung. Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas perkara tersebut ke pengadilan meski tanpa dilengkapi keterangan dari pemilik PT Gajah Tunggal, Sjamsul Nursalim.-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melayangkan panggilan kepada Sjamsul sebanyak tiga kali, tetapi yang bersangkutan tidak pernah memenuhi panggilan tersebut.

Juru Bicara KPK Febri Dian-syah, Sabtu (12/5). di Jakarta, mengatakan, berkas perkara Syafruddin telah lengkap dan memenuhi syarat untuk dilimpahkan. Keterangan Sjamsul memang dibutuhkan, tetapi untuk membuktikan perbuatan yang dilakukan Syafruddin, pernyataan saksi yang berhasil diperiksa penyidik IK dianggap sudah cukup. Sejumlah nama telah diperiksa

KPK, di antaranya wakil presiden ke-11 RI, Boediono, yang saat itu menjabat sebagai Menteri keuangan; mantan Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti; mantan Kepala Bappenas Kwik Kian Gie; mantan Menteri BUMN Laksamana Sukardi; mantan Kepala BPPN I Putu Gede Ary Suta; mantan Menteri Keuangan Bambang Subianto; serta mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli.

Selain itu, KPK juga meminta keterangan dari advokat senior Todung Mulya Lubis yang saat itu ikut dalam tim bantuan hukum BPPN dan Artalyta Suryani, bekas terpidana perkara suap BLBI pada 2008. Artalyta juga sudah memberikan keterangan terkait dengan PT Dipasena Citra Darmaja yang dipersoalkan dalam terbitnya surat keterangan lunas dari BPPN kepada Sjamsul.

PT Dipasena Citra Darmaja menjadi salah satu aset yang diserahkan Sjamsul kepada BPPN yang kala itu dipimpin Syafruddin. Penyerahan aset Dipasena untuk melunasi kewajiban Sjamsul sebagai salah satu obligor pe-

nerima BLBI itu disebut sebesar Rp 4,8 triliun.

Padahal, berdasarkan penelusuran KPK, aset perusahaan udang tersebut hanya Rp 1,1 triliun.Dengan demikian, Sjamsul masih menunggak utang Rp 3,7 triliun. Syafruddin pun dinilai ikut bertanggung jawab terkait pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN ini.

"Kami sudah memanggil yang bersangkutan (Sjamsul) secara patut Istri yang bersangkutan juga dipanggil. Sebenarnya jika memang merasa ada fakta yang perlu dijelaskan, bisa disampaikan saat dipanggil sebagai bentuk klarifikasi," kata Febri.

Kuasa hukum Syafruddin. Hasbullah, membenarkan informasi mengenai sidang tersebut Pihaknya pun tengah bersiap dengan materi persidangan yang akan digelar Senin ini.

Secara terpisah, Sunarso dari bagian Humas Pengadilan Tipikor Jakarta menyebutkan, sidang tersebut akan dipimpin hakim Yanto yang juga merupakan Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan anggota Anwar, Ugo, Diah Siti Basariah, dan dirinya sendiri.

(IAN)





Original Post

Klaim Muslim dan Hindu

Media Cetak Republika Halaman 17
2018-5-14

Klaim Muslim dan Hindu

OLEH FUJI PRATIWI

Mempertimbangkan pendapat ahli arkeologi, Pengadilan di India menetapkan Taj Mahal sebagai bangunan peninggalan Islam pada 2017. Hat ini sekaligus menghentikan klaim Taj Mahal sebagai kuil Hindu.

Ahli dari lembaga Archaeological Survey of India (ASI) dimintai pandangan soal klaim enam pengacara yang menyebut situs warisan dunia Unesco itu merupakan kuil Siwa bernama Tejo Ma-halaya. Petisi ini meminta agar umat Hindu bisa beribadah di dalamnya. Sejauh ini. hanya Muslim yang boleh beribadah di bangunan yang terletak di Kota Agra itu.

Peneliti utama ASI Bhuvan Vikrama menolak klaim dan meminta pengadilan juga membatalkan petisi itu meski Vikrama menyerahkan keputusan akhir kepada hakim, demikian dilansir The Guardian beberapa waktu lalu.

Klaim bahwa Taj Mahal merupakan kuil Hindu bukan sekali ini saja terjadi. Kejadian ini bahkan berulang secara periodik setelah pada 1989 sebuah buku berjudul Taj Mahal the True Story karya PN Oak terbit. Buku itu menyatakan Taj Mahal adalah kuil Hindu yang kemudian direbut Dinasti Mughal dan menjadikannya masjid.

Oak yang wafat pada 2007 membawa klaim ini hingga Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kemudian menolak klaim itu.

Salah satu pengacara yang mengajukan petisi ke Pengadilan Agra tersebut. Hari Shankar Jain, menyatakan masih akan berusaha memenangkan klaimnya agar umat Hindu bisa beribadah dalam Taj Mahal. Soal apakah ia akan memindahkan jenazah istri raja Mughal, Mumtaz Mahal, bila klaimnya berhasil. Jain mengatakan, tidak akan melakukan itu karena tak ada jenazah dalam Taj Mahal.

Seorang penulis dan kolumnis, Parsa Venkateshwar Rao menjelaskan, sejarah menunjukkan penaklukan di seluruh dunia mengubah bangunan yang ada menjadi milik mereka sesuai pandangan mereka. Namun, Rao menilai klaim atas Taj Mahal merupakan hal absurd. Menurut Rao, kubah dan minaret tidak ditemukan di periode sebelum era Mughal.

"Konyol sekali bila petisi itu dikabulkan," ujar dia.

ed wachidah handasah/ FUJI PRATIWI





Original Post

PUDARNYA PUTIH Taj Mahal

Media Cetak Republika Halaman 17
2018-5-14

PUDARNYA PUTIH Taj Mahal

OLEH FUJI PRATIWI

Di masa lalu, Taj Mahal merupakan lambang adikarya arsitektur Dinasti Mughal.

Taj Mahal jadi perhatian kini, bukan hanya oleh para turis, melainkan juga oleh Mahkamah Agung India. Mahkamah Agung India turun tangan karena Taj Maha] yang terkenal sebagai bangunan putih, menunjukkan perubahan warna. Dua hakim Mahkamah Agung India, Madan Lokur dan Deepak Gupta, menganalisis foto Taj Mahal yang dikumpulkan para pemerhati lingkungan. Para pemerhati lingkungan mengkhawatirkan dampak banjir lumpur, kotoran serangga, dan polusi bisa lebih buruk terhadap Taj Mahal. Banjir lumpur terbaru terjadi pada Januari lalu dan proses pembersihannya akan berlangsung hingga akhir tahun ini.

Polusi dan serangga membuat warna bangunan Taj Mahal mulai kekuningan, kecoke-latan, dan kehijauan. Mengingat musoleum yang dibangun Raja Dinasti Mughal, Shah Ja-han, untuk istrinya, Mumtaz Mahal, ini adalah salah satu bangunan terkenal di dunia, Mahkamah Agung India menginstruksikan agar pihak terkait segera menangani hal ini.

Mahkamah Agung India menyayangkan Pemerintah India yang terkesan abai terhadap bangunan abad ke-17 yang berada di Kota Agara, Provinsi Uttar Pradesh ini. Karena itu, Mahkamah Agung memerintahkan Pemerintah India untuk berkonsultasi dengan para ahli di dalam ataupun di luar negeri untuk menuntaskan segera persoalan ini.

Mulai kusamnya warna Taj Mahal bukanlah masalah satu-satunya. Pemeritah India pernah menutup ribuan pabrik di dekat Taj Mahal untuk mencegah polusi yang dapat mengotori bangunan bersejarah di dekat Sungai Yamuna itu. Namun, Taj Mahal secara berkala selalu diterjang banjir lumpur yang sebagian partikelnya tertinggal menempel, dan mengubah warna bangunan Taj Mahal.

Banyaksebab

Seperti dilansir laman BBC, ada beberapa sebab hingga Taj Mahal yang putih berubah warna menjadi kekuningan, kecokelatan, bahkan kehijauan.

Kotoran serangga

Sungai Yamuna sarat dengan polutan yang menarik serangga berkerumun di sana. Serangga itu kemudian hinggap di dinding Taj Mahal dan meninggalkan kotoran di sana. Pemerintah India sudah pernah membersihkan Taj Mahal, tapi tak banyak efeknya. Aktivis lingkungan DK Joshi mengatakan, invasi serangga Chironomus cqlligraphus yang meninggalkan kotoran di dinding Taj Mahal membuat beberapa sisi bangunan jadi kehijauan. Joshi bahkan melayangkan petisi kepada Dewan Lingkungan Nasional dan menyatakan ledakan populasi serangga Chironomus calligraphus menimbulkan masalah serius dan mengancam kecantikan monumen Taj Mahal. Joshi menyatakan, ada 52 saluran drainase yang membuang limbahnya langsung ke Sungai Yamuna yang melintas di belakang Taj Mahal. Akibatnya, aliran Sungai Yamuna tersendat sehingga ikan-ikan yang biasa memakan larva serangga banyak yang mati. Hal itu memicu populasi Chironomus calligraphus berkembang cepat. Kotoran yang ditinggalkan C/iironomus calligraphus di dinding marmer Taj Mahal bisa dibersihkan dengan cara digosok. Para pekerja dari Archaeological Survey of India (ASI) sudah pernah melakukannya. Hanya, penggosokan yang terlalu sering bisa merusak manner. Menurut Joshi, solusi integral yang sangat bisa dilakukan adalah membersihkan Sungai Yamuna. Pemerintah Uttar Pradesh sendiri tengah mencari tahu persoalan di balik ini semua.

Polusi dan lumpur

Dibangun oleh Shah Jahan sebagai musoleum untuk istrinya, Mumtaz Mahal yang meninggal saat melahirkan anak mereka, Taj Mahal sering disebut sebagai keajaiban dunian. Monumen ini juga merupakan salah satu monumen dengan jumlah pengunjung terbanyak,

baik wisatawan domestik, wisatawan asing, selebritas, hingga pejabat dunia tiap tahunnya. Polusi akibat industri di Agra dan kilang minyak di sana berdampak negatif terhadap Taj Mahal. Bangunan manner putih itu mulai menguning. ASI mencoba menanggulanginya dengan pembersihan menggunakan lumpur, seolah Taj Mahal adalah wanita yang sedang menggunakan masker wajah. Perwakilan Departemen Kimia ASI Manoj Bhatnagar menyatakan, perawatan bangunan menggunakan lumpur ini merupakan cara pembersihan tradisional. Lumpur lem-pung yang dicampur air dibalurkan ke dinding Taj Mahal lalu didiamkan selama 24 jam sampai kering kemudian dibilas. Cara ini dipakai wanita-wanita di India sejak lama untuk mencerahkan wajah. Musoleum Taj Mahal sudah pernah dibersihkan dengan cara itu pada 1994, 2001, 2008 dan 2014. Bhatnagar mengatakan, gelombang panas yang menerjang India dan kondisi cuaca yang naik turun membuat lumpur cepat kering dan proses perawatan jadi kurang efektif.

Pusat perbelanjaan

Pada November 2002, Pemerintah Provinsi Uttar Pradesh merencanakan pembangunan sebuah pusat perbelanjaan di dekat Taj Mahal. Namun, rencana itu terhenti. Sebab, Mahkamah Agung India memerintahkan relokasi pembangunan pusat perbelanjaan tersebut. Otoritas setempat menyatakan, begitu pusat perbelanjaan itu beroperasi, wisatawan bisa mengunjungi Taj Mahal tanpa harus melalui jalan yang ramai dan berpolusi. Meski begitu, para aktivis lingkungan tetap menolak karena pembangunan pusat perbelanjaan itu melanggar aturan tata lingkungan dan mengancam keberadaan Taj Mahal.

Pusat kremasi

Selain pusat perbelanjaan, Mahkamah Agung India juga melarang pusat kremasi berbahan bakar kayu beroperasi di dekat Taj Mahal. Hal itu dilakukan untuk melindungi Taj Mahal dari polusi udara akibat asap dan abu. Mahkamah Agung India meminta otoritas setempat untuk memindahkan krematorium

berusia 200 tahun itu ke tempat lain. Opsi alternatif lainnya adalah membuat krematorium tertutup menggunakan pembakaran listrik sehingga tingkat polusi bisa ditekan. Pemerintah Provinsi Uttar Pradesh setuju dengan hal itu. Tapi, mereka menghadapi protes warga Hindu sehingga kremasi tradisional itu masih belum berpindah tempat.

Bom

Keamanan di sekitar Taj Mahal juga sempat terganggu dengan ancaman Alqaidah untuk menyerang musoleum itu. Ini bukan pertama kali Taj Mahal jadi sasaran tembak kelompok radikal. Sebelumnya ada pula ancaman untuk meledakkan Taj Mahal dari kelompok La-skhar-e-Taiba yang berbasis di Pakistan. Polisi mengatakan mereka melakukan investigasi dan menerima surat ancaman dari kelompok tersebut atas Taj Mahal. Namun, pihak Laskhar-e-Taiba membantah tuduhan itu dan menyebutnya sebagai propaganda untuk menyudutkan mereka. Taj Mahal dikunjungi tujuh juta hingga delapan juta wisatawan tiap tahun. Pemerintah India berencana membatasi kunjungan wisatawan domestik menjadi 40 ribu orang saja per hari. Tujuannya adalah untuk melindungi musoleum berumur 400 tahun itu.

Namun, upaya itu berdampak kurang signifikan. Mahkamah Agung India memberi waktu sepekan kepada Pemerintah India untuk merespons instruksi ini. Mahkamah Agung India juga akan menggelar dengar pendapat

untuk mencari solusi.

ed wachidah handasah/ FUJI PRATIWI





Original Post

Tuntutan Ditunda, Hakim Ingatkan Masa Tahanan Mau Habis

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-5-14

Tuntutan Ditunda, Hakim Ingatkan Masa Tahanan Mau Habis

Perkara Korupsi Pejabat Sumbar

MAJELIS hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang memutuskan sidang pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Yusafni dilakukan pada Senin hari ini.

Pembacaan tuntutan terhadap bekas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Pe-. jabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat, telah beberapa kali ditunda.

Terakhir, sidang pembacaan tuntutan dijadwalkan pada Jumat, 11 Mei 2018. Namun batal lantaran jaksa penuntut umum (JPU) belum siap.

"Mohon maaf majelis hakim, kami meminta sidang untuk ditunda, karena saat ini berkas tuntutan kami belum tuntas dan masih dalam pengerjaan. Kami minta Yang Mulia berkenan memberi waktu tambahan dan sehingga tuntutan bisa kami bacakan pada sidang berikutnya Senin (14 Mei)," pinta JPU Rova Yovirstra pada sidang Jumat lalu.

Menanggapi permintaan JPU. majelis hakim yang diketuai Irwan Munir dengan anggota Very Desmarera dan Emria mengingatkan sidang perkara Yusafni harus sudah diputus pada 4 Juni 2018. Sebab masa penahanan terdakwa mau habis.

"Kami bukan membatasi persidangan cuma mengingat masa tahanan mau habis, karena masih ada beberapa kali persidangan lagi. Nanti pen-

gajuan pledoi juga memakan waktu," kata ketua majelis Irwan Munir.

Namun setelah berembug, majelis hakim mengabulkan permintaan JPU. Namun JPU diwanti-wanti agar tak lagi meminta penundaan.Terdakwa Yusafni dan penasihat hukumnya tak keberatan atas penundaan pembacaan tuntutan.

Dalam perkara ini, Yusafni selaku PPTK Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumbar didakwa melakukan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur 2012-2016.

Perbuatan itu dilakukan bersama-sama Suprapto, Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumbar, yang menyebabkan kerugian negara Rp62.5 miliar.

Selain didakwa korupsi, Yusafni juga diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ia menggunakan uang hasil korupsi untuk membeli sejumlah aset.

Dalam dakwaan dibeberkan, pada tahun 2013, Yusafni membeli satu unit excavator Caterpilar atas nama CV Dhifa Trio Perdana, dan atas nama Irwan Syarif. Kemudian, membeli mobil Ford bernomor BA 8427 BP atas nama Ellia Harmonis. Mobil VW Golf nomor BA 6 YS atas nama Yusafni. Mobil Ford nomor BA 8896 BP atas nama Yusafni, serta mobil Suzuki nomor BA 8475 atas nama Ellia Harmonis.

byu





Original Post

MA Perberat Vonis Bupati Sabu Raijua Jadi 7 Tahun

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-5-14

MA Perberat Vonis Bupati Sabu Raijua Jadi 7 Tahun

PALU HAKIM

Perkara Korupsi Dana Pendidikan

MAHKAMAH Agung (MA) memperberat hukuman Marthen Dira Tome. Bupati Sabu Raijua menjadi 7 tahun penjara. Di tingkat kasasi. Marthen tetap dinyatakan bersalah melakukan korupsi dana Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selain dihukum penjara, berdasarkan putusan MA Marthen dikenakan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rpl ,5 miliar subsider 3 tahun kurungan.

Juru bicara KPK Febri Diansyah sudah menerima salinan putusan kasasi perkara Marthen. Ia membenarkan hukuman Marthen diperberat. "Nanti yang mengeksekusi putusan kasasi itu adalah jaksa eksekutor KPK," katanya.

Dalam perkara ini, Marthen didakwa melakukan korupsi dana PLS tahun 2007 saat menjadi Kepala Bidang PLS Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT.

Marthen mengusulkan kepada Kepala Dinas saat itu, Thobias Uly agar dana PLS dikelola Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas (FKTLD). la juga mengusulkan agar John Raja Pono, tenaga honorer agar menjadi Ketua FKTLD NTT.

Usulan diterima. Thobias mengeluarkan surat keputusan yang menyatakan FKTLD NTT sebagai pengelola anggaran program PLS sebesar Rp59,6 miliar. Sidang Dinas hanya mengelola program PLS Rpl8.5 miliar

FKTLD NTT lalu menyalur-

kan dana PLS ke FKTLD di kabupaten dan kota. Setelah itu baru disalurkan ke penyelenggara. Dana program disunat Rp50 ribu per bulan. Uang hasil pemotongan diserahkan ke camat dan kepala desa. Akibatnya penyelewengan ini negara mengalami kerugian Rp77.675.354.000.

Selain itu, Marthen didakwa mengatur tender mengadaan alat tulis kantor (ATK) akan dimenangkan PT Bintang Ilmu milik Basa Alim Tualeka. Perbuatannya merugikan negara Rp4J2 miliar.

Jaksa KPK menuntut Marthen dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp3,735 miliar subsider 5 tahun penjara.

Namun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya hanya menghukum Marthen dipenjara 3 tahun, denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rpl 5 miliar.

Di tingkat banding. Pengadilan Tinggi Surabaya mengubah vonis Marthen menjadi hanya 3 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan. Kewajiban membayar uang pengganti dihilangkan.

Jaksa KPK pun kasasi atas hilangnya kewajiban Marthen membayar uang pengganti. Permohonan kasasi dikabulkan majelis hakim MA yang diketuai Artidjo Alkostar dengan anggota Syamsul Rakan Chaniago dan Krisna Harahap.

byu





Original Post

Hakim Kembalikan Berkas Perkara Ke KPK

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-5-14

Hakim Kembalikan Berkas Perkara Ke KPK

kilas

Bekas Kepala BPKS Stroke

PENGADILAN Tipikor Jakarta mengembalikan berkas perkara bekas Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) Teuku Syaiful Ahmad ke KPK. Tersangka kasus korupsi pembangunan dermaga Sabang itu tak bisa disidang karena sakit permanen.

Pelaksana Tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indriyanto Seno Adji mengungkapkan, pemeriksaan tim dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyimpulkan Syaiful menderita kerusakan otak permanen. Ia lumpuh dan tak bisa berkomunikasi.

"Pengadilan menetapkan (tersangka) unfit to stand trial dan ini sangat universal diberlakukan dalam kaitan hukum dan medik." kata Indriyanto.

Unfit to stand trial adalah kondisi di mana tersangka atau terdakwa tidak bisa membela

dirinya dalam proses peradilan di pengadilan.

"Karena KPK tidak memiliki kewenangan menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentikan Penyidikan6red). maka kami harus melaksanakan penetapan (pengadilan) tersebut dengan tidak melanjutkan kasus ini (ke penuntutan) atas pertimbangan unfit to stand trial dari Pengadilan Tipikor." lanjutnya.

Menurut Indriyanto, pengembalian berkas penuntutan itu tak berarti Syaiful lepas dari jerat hukum. Status Syaiful tetap sebagai tersangka. Hanya saja,jaksa KPK tidak akan meneruskan berkas perkaranya ke pengadilan.

Sampai kapan? Sampai Syaiful pulih? "Tidak. Apa pun ini sudah perintah melalui penetapan pengadilan," tandasnya.

Syaiful ditetapkan tersangka kasus korupsi yang merugikan negara Rp 129,5 miliar ini se-

jak Maret 2014. Dalam putusan pengadilan terhadap Heru Sulaksono, terdakwa lain kasus ini, Syaiful disebutkan turut kecipratan duit Rp 2 miliar.

Indriyanto mengatakan KPK tak dapat menggugat Syaiful secara perdata untuk mengembalikan uang negara yang ditilep. "Urusan perdata bukan menjadi ranah KPK. Langkah utama kami saat ini hanya melaksanakan penetapan pengadilan dulu," ujarnya.

Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memutuskan mengembalikan perkara Syaiful ke KPK setelah dua kali persidangan Syaiful tak bisa merespons akibat stroke.

Pada 8 Oktober 2015, Syaiful dihadirkan ke pengadilan untuk menjalani sidang perdana. Hakim memutuskan menunda pembacaan dakwaan jaksa KPK karena Syaiful tak bisa ditanya maupun menjawab pertanyaan hakim.

Kamis. 15 Oktober 2015, Pengadilan Tipikor kembali menyidangkan kasus Syaiful. Pria itu dihadirkan dengan kursi roda. Ia hanya didampingi istrinya, Itin Agustina.

Ketua majelis hakim Casmaya kembali menanyakan kondisi kesehatannya. Syaiful tak hanya duduk terdiam. Ia tak menjawab pertanyaan itu. Casmaya pun beralih bertanya kepada Itin. "Masih belum bisa mendengar Bu?" Itin mengiyakan.

Melihat kondisi kesehatan Syaiful, majelis hakim akhirnya persidangan dihentikan dan membuat penetapan. "Berkas pidana atas nama Teuku Syaiful Ahmad dikembalikan pada penuntut umum." kata Casmaya.

Penetapan ini dibuat atas dasar kondisi terdakwa yang memang tidak memungkinkan untuk diperiksa di persidangan. "Karena sakit dan tidak mungkin

disembuhkan," ujar Casmaya.

Majelis juga menegaskan, pengembalian berkas penuntutan ini bukan berarti Syaiful dinyatakan bebas. "Walau proses penuntutan terhadap terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, bukan berarti terdakwa dibebaskan dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya karena majelis hakim belum memutus substansi pokok perkaranya," ujar tandas Casmaya.

Syaiful pernah dihadirkan untuk menjadi saksi terdakwa Heru Sulaksono, bekas Kepala Cabang PT Nindya Karya Sumatera Utara-Aceh dalam proyek pembangunan dermaga Sabang. Saat itu, majelis hakim mendapati Syaiful sudah terkena stroke.

Setelah sakit bertahun-tahun. Syaiful menghembuskan napas terakhir pada 20 November 2017. Statusnya sebagai tersangka pun gugur.

GPG





Original Post

KPK Korek Soal Kongsi Nindya Karya-Tuah Sejati

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-5-14

KPK Korek Soal Kongsi Nindya Karya-Tuah Sejati

Kasus Korupsi Pembangunan Dermaga Sabang

Direktur Pemasaran dan Pengembangan Haedar Andi Karim mewakili PT Nindya Karya dalam pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan dermaga Sabang.

HAEDAR menjalani pemeriksaan di KPK Jumat lalu didampingi Muhammad Ibrahim dari Legal PT Nindya Karya dan penasihat hukum Yunianto.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan pemeriksaan terhadap Haedar mengenai pendelegasian wewenang kepada Heru Sulaksono. Kepala Cabang Nindya Karya Sumatera-Utar-Nanggroe Aceh Darussalam.

Heru menjadi ditunjuk sebagai kuasa Nindya Karya untuk berkongsi dengan PT Tuah Sejati. Kedua perusahaan membentuk kerja sama operasi (KSO) untuk mengerjakan proyek dermaga Sabang 2004-2011.

Kongsi ini diberi nama Nin-

dya Sejati Joint Operation. Pemilihan PT Tuah Sejati sebagai mitra dalam proyek ini diduga melanggar prosedur karena penunjukan langsung.

"Penyidik mengklarifikasi keikutsertaan PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati, standar operasional prosedur (SOP) Nindya Karya dan pendelegasian wewenang perusahaan," ujar Febri.

Sebelumnya, KPK telah memeriksa General Manager Divisi VI Nindya Karya, Arie Min-dartanto. Dalam pemeriksaan yang berlangsung tujuh jam, Arie dikerek mengenai pelaksanaan proyek yang digarap Nindya Sejati Joint Operation.

Proyek pembangunan dermaga Sabang menelan biaya

Rp793 miliar. KPK menduga terjadi kerugian negara mencapai Rp3I3 miliar.

Kongsi Nindya Sejati Joint Operation mendapat keuntungan dari proyek ini mencapai Rp94,58 miliar. Rinciannya, PT Nindya Karya Rp44,68 miliar. Sedangkan PT Tuah Sejati Rp49,9 miliar.

Kedua perusahaan ditetapkan sebagai tersangka karena melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2011 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK memblokir dana rekening di PT Nindya Karya pasca penetapan tersangka sebesar Rp44 miliar. Sementara terhadap tersangka PT Tuah Sejati, lembaga antirasuah menyita aset berupa Stasiun Pengisian Bahari

Bakar Umum (SPBU) di Banda Aceh dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Negara (SPBN) di Meulaboh. Kedua aset itu diperkirakan bernilai Rp20 miliar. Penelusuran terhadap aset PT Tuah Sejati masih dilakukan untuk menutupi kerugian negara kasus ini.

Untuk diketahui, penetapan dua korporasi sebagai tersangka merupakan pengembangan dari penyidikan sebelumnya. Saat itu, KPK menjerat empat tersangka. Yakni Kepala Nindya Karya Cabang Sumatera Utara-Aceh, Heru Sulaksono J Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Pengembangan Pelabuhan Bebas Sabang, Ra-madhany Ismy; Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, Ruslan Abdul Gani dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang. Teuku Syaiful Ahmad.

Heru telah divonis bersalah. Ia dijatuhi hukuman sembilan

tahun penjara pada 2014 lalu. Selain itu. Heru dikenakan denda Rp500 juta subsider empat bulan kurungan dan membayar uang pengganti kerugian Rpl2,65 miliar subsider tiga tahun penjara.

Dari hasil penyidikan kasus empat tersangka terdahulu, KPK menemukan indikasi penunjukan langsung, konspirasi menyiapkan perusahaan pelaksana proyek, dan dugaan penggelembungan harga.

"Setelah KPK melakukan proses pengumpulan informasi (tan dala, termasuk pemrtytaah keterangan pada sejum lah-pihak dan terpenuhi bukti permulaan yang cukup, maka KPK melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dengan tersangka PT NK dan PT TS," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Dalam penyidikan kasus ini, KPK telah memeriksa ratusan saksi,

gpg





Original Post

KPU Petakan Empat Daerah Berpotensi Diikuti Calon Tunggal

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 8
2018-5-14

KPU Petakan Empat Daerah Berpotensi Diikuti Calon Tunggal

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menyatakan ada empat daerah lagi yang berpotensi diikuti pasangan calon (paslon) tunggal dalam Pilkada serentak 2018. Keempat daerah itu,yakni Kabupaten Puncak. Kabupaten Deli Serdang, Kota Makassar, dan Kabupaten Pare-Pare.

"Data tersebut berdasarkan update terakhir pada Sabtu (12/5)," ujar Komisioner KPU Ilham Saputra.

Secara umum, terang Ilham, munculnya keempat daerah berpotensi diikuti paslon tunggal itu disebabkan masalah hukum pencalonan yang masih berproses.

Di Kabupaten Puncak, misalnya, terdapat kasus ijazah palsu salah satu paslon. Meski pihak pengadilan sudah memutus bahwa yang bersangkutan bersalah, tapi pihak KPU masih memantau perkembangannya untuk mengetahui apakah pihak tergugat akan mengajukan upaya hukum lanjutan atau tidak

Di Kabupaten Deli Serdang, lanjut dia, juga ada gugatan salah satu paslon yang masih berproses kasasi di Mahkamah Agung (MA). Tapi, untuk sementara waktu, hanya ada satu paslon di daerah tersebut.

Di Kota Makassar, terang dia lagi, gugatan sengketa salah satu paslon juga sudah diputuskan oleh MA. Namun, hasil putusan MA digugat kembali ke Panwaslu setempat.

"Di Kota Pare-Pare juga, masih proses pengkajian tindak

lanjut dari putusan panwaslu setempat," tambah Ilham.

Menurut Ilham, jika pada akhirnya keempat daerah ini diikuti paslon tunggal maka jumlah daerah berpaslon tunggal menjadi 17 daerah.

Pasalnya, terang dia, sebelumnya sudah ada 13 daerah yang dipastikan memiliki satu paslon pada Pilkada 2018. Daerah tersebut yakni Kabupaten Padang Lawas Utara, Kota Prabumulih, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Tapin, Kabupaten Bone, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamberamo Tengah, dan Kabupaten Jayawijaya.

Ia juga meneangkan, pada pada Sabtu (12/5), KPU sudah menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2018 dengan satu paslon (paslon tunggal). Simulasi ini digelar di Lapangan Gandasari,

Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, dengan melibatkan warga setempat.

Menurut Ilham, tujuan simulasi ini mengukur kesiapan pelaksanaan pemungutan suara dengan kondisi daerah yang hanya memiliki satu paslon.

"Selain itu, simulasi juga bertujuan mengukur sejauh mana pengetahuan masyarakat terhadap regulasi pemungutan suara yang hanya diikuti satu paslon kepala daerah,"tandasnya.

Anggota Bawaslu Mochamad Arifuddin menambahkan,ada Ih ma evaluasi selama proses simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2018 dengan hanya satu paslon.

Pertama, tidak terdapat informasi di papan pengumuman terkait dengan prosedur pemungutan suara untuk pilkada dengan paslon tunggal. Kedua, dipasangnya data daftar pemilih tetap (DPT) berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Ketiga, sampel surat suara tidak memuat informasi daerah dan penyelenggara, tidak bergambar pasangan calon dan visi, misi program yang kosong.

"Sementara, keempat posisi kursi pengawas lapangan (pemantau) dan saksi kurang tepat karena berada di dekat pintu keluar sehingga terhalang. Dan terakhir, osisi antar bilik suara yang terlalu berdekatan sehingga pemilih pengguna kursi roda kurang bisa bermanuver." tandasnya.

ssl.





Original Post

Hentikan Kebocoran Pipa PAM, Biar Air Mengalir Sampai Masyarakat Bawah...

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 19
2018-5-14

Hentikan Kebocoran Pipa PAM, Biar Air Mengalir Sampai Masyarakat Bawah...

ADA tiga langkah perlu dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mau mematuhi putusan Mahkamah Agung mengenai penghentian kerja sama dengan swasta dalam pengelolaan air.

Pertama, evaluasi dan membenahi internal PAM Jaya. Lakukan peningkatan sumberdaya manusia (SDM) dan sistem manajemen yang lebih profesional transparan dan akuntabel.

Kedua, hentikan kebocoran perpipaan yang mencapai 40 persen. Dengan demikian bisa memastikan air mengalir hingga ke seluruh masyarakat berpenghasilan rendah.

Ketiga, PAM Jaya harus mulai mengoptimalkan sumber daya alam (SDA) seperti sungai, waduk atau situ, sumur resapan, pengilahan air dan salinitas air laut. Ini agar ketahanan air mandiri dapat terwujud.

Demikian disampaikan Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta.

"Segera wujudkan air siap minum di setiap rumah tangga dan ruang publik kota," tegasnya.

Sementara DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur Anies Bas-wedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno agar tetap menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) meski Kementerian Keuangan mau mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kasus tersebut.

Untuk itu. Pemprov DKI harus segera nemutus kontrak atau menyetop swastanisasi air di ibukota agar pengelolaan air dikembalikan sepenuhnya ke PAM Jaya.

"Memutus kontrak swastanisasi air harus dilakukan. Demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat DKI," tegas Sekretaris Fraksi Partai Gerindra,

Fajar Sidik, di Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Menurutnya, kerja sama air bersih dengan dua swasta yakni PT Aetra dan Palyja sudah terlampau lama yakni sejak 1998-2022. Namun, banyak perjanjian yang tidak dipenuhi. Misalnya, sesuai kontrak, kedua swasta itu seharusnya sudah melakukan pipanisasi air untuk seluruh warga DKI Jakarta.

Selain itu, mestinya sejak 2007 lalu, air yang disalurkan sudah bisa diminum langsung tanpa dimasak. Tapi semua isi perjanjian tidak terlaksana.

"Dengan adanya putusan MA, maka Pemprov DKI Jakarta sudah bisa memutus kontrak, meski ada pengajuan PK Kementerian Keuangan. Ini juga sudah kami sampaikan dalam Sidang Paripurna beberapa waktu lalu. Ini sikap Fraksi Ger-

indra." tegasnya.

Gubernur Anies Baswedan mengatakan, akan terus berpihak kepada kepentingan warga. Pemprov DKI Jakarta bahkan sudah membentuk tim untuk mengkaji keputusan MA tentang pembatalan swastanisasi air minum.

Kepala Bidang Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bambang Widjojanto menegaskan. Pemprov DKI akan menjalankan putusan MA. Sebab, ini memberi kepastian untuk menyelesaikan permasalahan air.

"Diputus di ujung 2023 harus ada uang yang dibayar. Diputus sekarang juga pasti ada negosiasi," sebutnya.

Sementara itu, Direktur Utama PAM Jaya, Erlan Hidayat mengakui, pasca putusan MA dan rencana PK Kemenkeu. kinerja

PAM Jaya dalam menyalurkan air bersih diyakinkan tak akan terganggu. "Jadi biarlah masalah hukum berjalan. Kami tetap melayani penyediaan air," ujarnya.

Seperti diketahui, Kemenkeu berencana melakukan PK terhadap putusan MA agar distop swastanisasi air di Jakarta. Kemenkeu adalah satu pihak tergugat selain Gubernur. PAM Jaya, PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta (Aetra).

Pada 10 April 2017, MA mengabulkan permohonan kasasi Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ). Dalam amar putusannya menyatakan, pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum karena gagal memenuhi hak atas air dan merugikan warga. MA memerintahkan menghentikan swastanisasi air di Jakarta,

faq





Original Post

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-5-14

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR

Tn RONALD EFENDI HASIBUAN

IKLAN





Original Post

Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 8
2018-5-14

Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

Ketentuan Pasal 37 dan Pasal 37 A Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang

Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), mengatur tentang pembalikan pembuktian Pasal 37. Ini merupakan produk sebelum adanya perubahan pada tahun 2001, sedangkan Pasal 37 A disisipkan dalam UU No. 20 Tahun 2001.

Persamaan kedua pasal tersebut menitikberatkan perihal beban pembuktian terbalik. Dalam Pasal 37 disebutkan, beban pembuktian terbalik adalah terhadap seluruh tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Artinya, terdakwa dapat mengajukan diri untuk membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi terlebih dahulu dari jaksa penuntut umum (JPU).

Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 152 ayat (2) KUHAP disebutkan. Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya dipanggil terdakwa dan saksi

untuk datang di persidangan". Bahwa kewajiban untuk menghadirkan terdakwa dan saksi pertama sekali dalam Pasal 152 ayat (2) KUHAP tersebut adalah pada JPU. Ini membuktikan, KUHAP merupakan ketentuan umum, sedangkan UU Tipikor merupakan ketentuan khusus, sehingga perlu dicermati, walaupun secara praktik belum ada peraturan pelaksana bagaimana majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan beban pembuktian terbalik dalam jalannya sidang, apakah Setelah dibacakannya dakwaan ataukah setelah ada putusan sela dalam hal adanya eksepsi terdakwa.

Tetapi, yang patut ditegaskan adalah ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU Tipikor tersebut mengatakan, hak terdakwa haruslah didahulukan karena diatur lebih khusus dalam UU Tipikor tersebut {lex specialis derograd legigen-eralis). Oleh sebab itu, yang pertama sekali memanggil saksi adalah terdakwa. Kekuatan hukum dapat dikesampingkan dengan memerintahkan

kepada terdakwa atau kuasanya untuk terlebih dahulu mengajukan pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi, sehingga dapat memberikan keseimbangan bagi terdakwa. Sebab, pada kasus tindak pidana korupsi, penahanan dalam tiap penyidikan merupakan salah satu keadaan yang menggangap, tersangka telah dihukum. Bahkan, terkadang beberapa media menyatakan tersangka sebagai "koruptor.

Hal itu sangat merugikan tersangka, terutama bagi tersangka yang ditahan bukan karena operasi tangkap tangan (OTT), yang belum tentu laporan tersebut benar, sehingga sulit untuk dihentikan. Sebab, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak diberikan hak untuk mengeluarkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3). Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara terdakwa dan JPU untuk memberikan beban pembuktian lebih leluasa dan lebih memberikan keadilan.

Ketentuan Pasal 37 A sangat ber-

beda dengan Ketentuan Pasal 37. Jika kita melihat ketentuan pasal 37 A ayat (1) dan ayat (2), menyebutkan (1) Terkdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami dan seterusnya. Adapun pasal 2 menyatakan, dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber dan seterusnya. Pasal 37 A ayat (1) dan ayat (2) ini dimaknai sebagai beban pembuktian terbalik atau suatu keharusan wajib untuk memberikan keterangan dalam persidangan untuk membuktikan asal-muasal hartanya. Dengan demikian, tidak ada keterkaitan antara Pasal 37 UU Tipikor. Ini dengan memperhatikan seluruh pejabat negara yang wajib membuktikan hartanya, jika terjadi tindak pidana yang terkait dengan adanya tindak pidana pencucian uang atau sehubungan dengan Laporan Harta Kekayaan Pejabat (LKHP). Dalam kasus ini, terdakwa dicurigai memi-

liki harta kekayaan berlebihan, yang dicurigai hasil dari kejahatan

Pasal 37 A ini dapat diterapkan untuk; memberikan kepada terdakwa membuktikan asal-muasal harta kekayaan.! Ini akan memberikan kemudahan bagi hakim untuk menentukan, apakah, harta akan dikuasai negara atau men jadi harta sah terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut, jelas-ada kesempatan bagi terdakwa un-! tuk dapat mengajukan pembalikan beban pembuktian atas perbuatan yang didakwakan oleh JPU. Dalam; Pasal 37 A UU Tipikor, ada penen-. tuan waktu kapan dimasukkannya; permohonan tersebut sebelum pembuktian dari JPU. Jika hak terse- but digunakan, sudah semestinya-majelis hakim mengabulkan permo-; honan tersebut. 3Advokat/Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH)

Jamin Ginting





Original Post

Ketika Pusat Daerah Belum Sejalan

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-5-14

Ketika Pusat Daerah Belum Sejalan

KEPASTIAN HUKUM BERUSAHA

Capaian pendapatan asli daerah (PAD) dan basis pajak daerah selama ini masih terbatas sehingga pemda banyak bergantung pada kinerja penerimaan pemerintah pusat melalui beberapa skema.

Upaya meningkatkan PAD sering kali dilematis, karena dengan kurangnya pemahaman yang mendalam terhadap konsep pemungutan pajak daerah yang tidak disertai kompetensi, kehati-hatian, justru berdampak pada ketidakpastian pajak di dunia usaha.

Pemungutan pajak daerah yang terkesan tidak berhati-hati dan menimbulkan ketidakpastian di dunia usaha tergambar dari beberapa putusan sengketa pajak, khususnya pajak daerah yang dalam beberapa kesempatan tidak mencerminkan keadilan bagi para pihak.

Yustinus Pranowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) meniaparkan kajian atas sejumlah kasus sengketa pajak, dengan menyajikan contoh kasus atas PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) dan PT Freeport Indonesia (PT Fl).

Lembaga peradilan pajak yang merupakan muara peradilan pajak seringkali malah tidak bisa memberikan kepastian hukum.

Ini dapat dicontohkan pada kasus PT Newmont Nusa Tenggara di mana karena pemda setempat menerbitkan beberapa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Perusahaan membayar pajak kendaraan bermotor walaupun dalam peraturan undang-undang seharusnya perusahaan tidak berkewajiban untuk membayar.

"Dalam beberapa sengketa pajak yang lain terjadi ketidakkonsistenan proses peradilan karena dua kasus dengan substansi yang sama mendapatkan putusan yang berbeda dari dua majelis hakim yang berbeda. Hal tersebut tentu saja mencerminkan ketidakpastian hukum," ujarnya dalam diskusi Mendorong Kepastian Hukum Pajak Industri Sektor Pertambangan, akhir pekan lalu.

Kasus pajak daerah yang Iain dicontohkan pada penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan atas pemanfaatan air oleh PT Freeport Indonesia (Kin) yang juga mendapatkan putusan yang tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.

Kontrak Karya (KK) yang mendasari operasional perusahaan tidak ditempatkan sebagai dasar hukum yang kuat sehingga tidak berlakunya lex specialis, padahal Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah perikatan yang sah dan berlaku selayaknya undang-undang bagi para pihak terkait atau pada sunt servanda.

"Kita memiliki mekanisme/skema kontrak yang menurut Mahkamah Agung dianggap pada sunt servanda. Namun, hakim pajak beranggapan kontrak ini tidak sah dikarenakan kurangnya pemahaman atas konsep pemungutan pajak daerah. Di sinilah mereka melakukan koreksi terhadap putusan pengadilan pajak."

Sebagai upaya penyempurnaan tata kelola, lebih jauh dia mencoba mendorong pemerintah untuk dapat menyusun pedoman kebijakan di sektor pertambangan supaya kasus sengketa pajak daerah, seperti pada contoh pajak air permukaan air antara PTFI dan Pemda Papua, tidak terulang kembali di masa mendatang.

Arsitektur otonomi daerah yang dibangun harus tetap mendukung arsitektur pembangunan yang dikembangkan oleh pemerintah pusat. Namun,

patut dipertanyakan kenapa selama ini pertumbuhan investasi cenderung stagnan, sementara itu berbagai deregulasi telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan tingkat ease of doing business di Indonesia pun terus meningkat.

Menurut Yustinus, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa selain masih ada masalah pada rantai kebijakan di sisi hilir yaitu di pemerintah pusat, masih ada masalah pula di sisi hulu, yaitu regulasi yang diterapkan oleh pemda.

Yustinus juga mengingatkan bahwa kecerobohan dalam mengelola pajak daerah beserta regulasi lainnya akan meningkatkan ketidakpastian bagi investor dan akan mengakibatkan turunnya investasi di suatu daerah.

Budi Ernawan, Kasubdit Pendapatan Daerah Wilayah 3, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, memaparkan bahwa dalam konteks ekonomi daerah, semangat utama pemda adalah bagaimana menaikkan pendapatan asli daerah yang biasanya diterapkan dengan menaikkan pajak dan retribusi daerah.

Dalam pelaksanaan misi tersebut, sering kali ditemui pemda yang tidak menyadari bahwa pajak dan retribusi daerah yang tidak tepat dan tidak sen-

sitif terhadap dunia usaha dan investasi akan berakibat pada menurunnya investasi.

Dia menjelaskan setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur bahwa pemerintah pusat tidak bisa langsung menganulir perda maka kini pemerintah pusat tidak lagi bisa mencoret sejumlah perda tersebut.

Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri terbatas pada pelaksanaan fungsi supervisi serta validasi ketika pemda mengajukan rencana perubahan perda.

Sementara itu. Ronny Bako, Praktisi Perpajakan, menyampaikan paparan mengenai isu kepastian hukum di Indonesia yang dicontohkan melalui sengketa antara Newmont dengan pemda setempat, serta sengketa Freeport Indonesia dengan Pemprov Papua merupakan contoh ketika pemda tidak dapat membaca dengan benar perjanjian antara pemerintah pusat dan kedua perusahaan tersebut yang sudah mengatur beberapa hal dan mengunci.

Robert Endi Jaweng, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mengatakan bahwa berdasarkan kajiannya, ada 547 Perda yang bermasalah, terutama peraturan yang terkait dengan pungutan.

M.G. Novlarizal Fernandez





Original Post

KPK Janji Ungkap Aktor Lain BLBI di Sidang Perdana

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-5-14

KPK Janji Ungkap Aktor Lain BLBI di Sidang Perdana

Ada 49 halaman yang menguraikan perbuatan Syafruddin Temenggung yang diduga merugikan keuangan negara. KPK menjanjikan membuktikan satu per satu isi dakwaan itu.

DAKWAAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus tindak pidana korupsi .pemberian surat keterangan lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim terkait dengan pinjaman bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) akan menguraikan peran mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.

"Pada Senin (hari ini) direncanakan persidangan perdana kasus BLBI dengan tersangka SAT (Syafruddin Arsyad Temenggung), tersangka pertama di KPK," kata juru bicara KPK Febri Diansyah.

"Kami akan uraikan perbuatan SAT bersama dengan siapa saja, ada pihak lain, ada pejabat atau swasta lain, akan terungkap peran terdakwa," tambah Febri.

Ada sekitar 49 halaman yang menguraikan perbuatan terdakwa yang diduga merugikan keuangan negara dan KPK menjanjikan akan membuktikan satu per satu isi dakwaan tersebut.

Setiap saksi yang nantinya dipanggil jaksa penuntut umum KPK diharapkan dapat hadir dan memberikan keterangan yang benar. Hal itu agar bisa

diuji siapa saja pihak-pihak yang harus bertanggung jawab terkait dengan kasus BLBI.

Menurut Febri, KPK sudah melakukan pemetaan aset sampai akhirnya SKL diterbitkan. "Karena di kepemimpinan BPPN sebelumnya ada opsi legal action, apakah ada perubahan fakta yang hilang sehingga muncul SKL akan menjadi poin-poin yang akan disampaikan dalam dakwaan," tambah Febri.

SKL diterbitkan berdasarkan Instruksi Presiden Ndtnor 8 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitur yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan pemeriksaan penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS).

Inpres itu dikeluarkan pada saat kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri yang juga mendapat masukan dari Menteri Keuangan Boediono, Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjaradjakti, dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi.

Berdasarkan inpres tersebut, debitur BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang, meski baru melunasi 30% dari jumlah kewajiban pemegang saham dalam bentuk tunai dan 70% dibayar dengan sertifikat

bukti hak kepada BPPN.

Mengusulkan

Syafruddin diduga mengusulkan pemberian surat pemenuhan kewajiban pemegang saham kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham atau pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada 2004.

Syafruddin mengusulkan SKL itu untuk disetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dengan melakukan perubahan atas proses ligitasi kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh BDNI ke BPPN sebesar Rp4,8 tribun yang merupakan bagian dari pinjaman BLBI.

Dengan begitu, hasil restrukturisasinya yakni Rpl.l triliun dapat dikembalikan dan ditagihkan ke petani tambak, sedangkan Rp3,7 triliun tidak dilakukan pembahasan dalam proses restrukturisasi. Artinya, ada kewajiban BDNI sebesar Rp3,7 triliun yang belum ditagihkan dan menjadi kerugian negara.

Bank Indonesia sudah mengucurkan dana hingga lebih dari Rpl44,5 triliun untuk 48 bank yang bermasalah agar dapat mengatasi krisis itu. Namun, penggunaan pinjaman tidak sesuai dengan ketentuan sehingga negara rugi sebesar Rpl38,4 triliun.

(Ant/P-1/ GOLDA EKSA )





Original Post

Dakwaan KPK Akan Uraikan Peran Syafruddin

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-5-14

Dakwaan KPK Akan Uraikan Peran Syafruddin

Jakarta - Dakwaan KPK perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim terkait pinjaman Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) akan menguraikan peran mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.

NERACA

"Pada Senin, 14 Mei 20-18, direncanakan persidangan perdana kasus BLBI dengan tersangkaSAT(Syaf-ruddin Arsyad Temenggung), tersangka pertama di KPK," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat (11/5). "Kami akan uraikan perbuatan SAT bersama den- gan siapa saja, ada pihak lain, ada pejabat atau swasta lain, akan terungkap peran terdakwa," tambah Febri.

KPK menetapkan mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Tumenggung sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada pemilik PT Gajah Tunggal Sjamsul Nursalim.

"KPK sudah mempersiapkan dengan maksimal, dakwaan sudah disampaikan ke pengadilan. Ada sekitar 49 halaman yang menguraikan perbuatan terdakwa yang diduga merugikan keuangan negara dan kami akan membuktikan satu per satu isi dakwaan itu," tambah Febri Diansyah.

Setiap saksi yang nantinya dipanggil jaksa penuntut umum KPK diharapkan dapat hadir dan memberikan keterangan yang benar.

"Para saksi yang di perik-

sa di penyidikan saat dijawalkan hadir di persidangan wajib hadir dan menyampaikan keterangan benar di persidangan agar bisa diuji siapa saja pihak-pihak yang harus bertanggung jawab terkait kasus BLBI," ungkap Febri.

Menurut Febri, KPK sudah melakukan pemetaan aset sampai akhirnya SKL diterbitkan."Karena di kepemimpinan BPPN sebelumnya ada opsi legal action apakah ada perubahan fakta yang hilang sehingga muncul SKL akan menjadi poin-poin yang akan disampaikan dalam dakwaan," tambah Febri.

SKL diterbitkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 ten-tangpemberianjaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).

Inpres itu dikeluarkan pada saat kepemimpinan Presiden Megawati yang juga mendapat masukan dari Menteri Keuangan Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kun tj ara- djakti dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi. Berdasar Inpres tersebut,

debitur BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang, meski baru melunasi 30persen dari jumlah kewajiban pemegang saham dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN.

Syafruddin diduga mengusulkan pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham atau SKL kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham atau pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada 2004.

Syafruddin mengusulkan SKL itu untuk disetujui

Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dengan melakukan perubahan atas proses ligitasi kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh BDNI ke BPPN sebesar Rp4,8 triliun yang merupakan bagian dari pinjaman BLBI.

Sehingga hasil restrukturisasinya adalah Rp 1,1 triliun dapat dikembalikan dan ditagihkan ke petani tambak sedangkan Rp3,7 triliun tidak dilakukan pembahasan dalam proses re-stnikturisasi.Artinyaadake-wajibanBDNl sebesar Rp3,7

triliun yang belum ditagihkan dan menjadi kerugian negara.

BLBI adalah skema bantuan (pinjaman) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas saat krisis moneter 1998 di Indonesia. Skema untuk mengatasi masalah krisis ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF.

Bank Indonesia sudah mengucurkan dana hingga lebih dari Rpl44,5trili un untuk 48 bank yang bermasalah agar dapat mengatasi

krisis tersebut. Namun penggunaan pinjaman ter-nyata tidak sesuai dengan ketentuan sehingga negara dinyatakan merugi hingga sebesar Rp 138,4 triliun karena dana yang dipinjamkan tidak dikembalikan.

Terkait dugaan penyimpangan dana tersebut, sejumlah debitur ke jdian diproses secara hukum oleh Kejaksaan Agung ia r i Kejaksaan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kepada para debitur dengan dasar SKLyangditerbitkan oleh B-PPN.

ANT





Original Post

Panwaslu Anulir Langkah KPUD

Media Cetak Media Indonesia Halaman 25
2018-5-14

Panwaslu Anulir Langkah KPUD

PANITIA Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Makassar meminta KPU kembali meneiapkan Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari (Danny-Indira) sebagai pasangan calon kepala daerah setelah didiskualifikasi berdasarkan putusan Mahkamah Agung.

Dalam putusan sidang musyawarah sengketa pilkada Makassar di kantor Panwaslu Makassar, Ketua Majelis Musyawarah yang juga Ketua Panwaslu Makassar Nursari menyatakan menerima gugatan pasangan calon Danny-Indira yang dikuasa-kan kepada 15 pengacara,

kemudian memerintahkan termohon dalam hal ini KPU Makassar menetapkan dua pasangan calon, yaitu Munafri Arifuddi-Rachmarika Dewi dan Danny-Indira. "Terakhir, termohon harus menindaklanjuti keputusan ini, paling lama tiga hari setelah dibacakan," ujar Nursari.

Saat menanggapi hal itu, kuasa hukum KPU Makassar Marhuma Majid mengatakan akan berkonsultasi dengan KPU terkait hal itu. Terlebih ada dua putusan yang mengikat. Konsultasi yang dilakukan berjenjang. "Isi putusan Panwaslu tadi seolah sifatnya peninjauan kembali

(PK) atas putusan MA yang telah membatalkan pencalonan Danny-Indira."

Ketua KPU Makassar, Syarief Amir, mengaku akan berkonsultasi dengan KPU Sulsel dan KPU pusat karena ada dua keputusan dari Panwaslu dan PT TUN yang dikuatkan MA.

(LN/N-1)





Original Post

DRAMA PERKARA KALLISTA

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 22
2018-5-14

DRAMA PERKARA KALLISTA

PT Kallista Alam divonis bersalah di semua jenjang pengadilan, tapi belakangan semua putusan tersebut dimentahkan oleh Pengadilan Negeri Meulaboh, Aceh.

28 November 2013

Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Menghukum Kallista Alam membayar ganti rugi Rp 114.303.419.000, menanam lahan gambutyang terbakar seluas 1.000 hektare, memulihkan lingkungan dengan biaya Rp 251.765.250.000, dan membayar uang paksa Rp 5 juta per hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan.

15 Agustus 2014

Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang isinya sama dengan Pengadilan Negeri Meulaboh.

28 Agustus 2015

Mahkamah Agung menolak kasasi PT Kallista Alam.

18 April 2017

Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali PT Kallista Alam.

13 Juni 2017

Kallista Alam mengajukan permohonan perlindungan hukum ke Pengadilan Negeri Meulaboh.

22 Juli 2017

Pengadilan Negeri Meulaboh mengabulkan permohonan perlindungan hukum Kallista Alam dan menunda putusan Mahkamah Agung.

25 April 2018

Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Said Hasan mengeluarkan putusan yang menyatakan Mahkamah Agung tak bisa meminta pertanggungjawaban Kallista karena gugatan error in objecto.

REDAKSI





Original Post

PUTUSAN JANGGAL PEMBARAKARAN LAHAN

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 22
2018-5-14

PUTUSAN JANGGAL PEMBARAKARAN LAHAN

ADAN Pengawas Mahkamah Agung memeriksa Ketua Pengadilan Ne-I geri Meulaboh, Aceh, Said Hasan, karena menganulir putusan Mahkamah Agung perihal gugatan pembakaran hutan dan lahan gambut oleh PT Kallista Alam. Juru bicara Mahkamah Agung, Suhadi, mengatakan tim Badan Pengawas terbang ke Meulaboh, Senin pekan lalu, dengan tujuan mengklarifikasi Said karena putusan tersebut. "Akan ditanya apa dasarnya dia melakukan putusan seperti itu," kata Suhadi.

Kasus ini bermula pada 8 Januari 2014 ketika Pengadilan Negeri Meulaboh mengabulkan gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengadilan menyatakan PT Kallista terbukti bersalah telah membuka lahan tanpa izin dengan membakar tanah gambut yang memiliki ketebalan lebih dari 3 meter. Adapun peristiwa kebakaran ini terjadi sejak awal 2011 hingga medio 2012 di koordinat wilayah perkebunan Kallista seluas 1.605 hektare.

Kallista lantas melakukan perlawanan sampai tingkat peninjauan kembali, tapi ditolak. Meski putusan ini berkekuatan tetap, Pengadilan Negeri Meulaboh justru mengeluarkan

surat penundaan eksekusi. Bahkan, pada 25 April lalu, Said Hasan mengeluarkan putusan gugatan ini yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung tak bisa meminta pertanggungjawaban Kallista. Putusan tersebut didasari pernyataan Kallista bahwa koordinat gugatan perdata yang dicantumkan Kementerian Lingkungan Hidup dalam putusan hukum tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan atau er ror in objecto.

Kuasa hukum Gerakan Masyarakat Aceh Menggugat, Nurul Ikhsan, mengatakan persoalan error in objecto tidak seharusnya diangkat kembali karena obyek perkara tersebut telah diperiksa dalam semua proses sidang. "Hakim di setiap tingkatjuga telah menyatakan bahwa tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum," ujar Nurul.

Saat dimintai konfirmasi, Said Hasan mengatakan bahwa ia menunda eksekusi Kallista karena adanya kekeliruan titik koordinat. "Yang tidak sesuai dengan fakta yang digugat sebelumnya," kata Said. Selain itu, menurut dia, masyarakat sudah menguasai obyek yang hendak dieksekusi. "Atas hal tersebut, untuk sementara eksekusi kami tunda," ujarnya.

REDAKSI





Original Post

VONIS BENGKOK DI MEULABOH

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 26
2018-5-14

VONIS BENGKOK DI MEULABOH

Pengadilan negeri menganulir putusan kasasi yang menghukum pembakar hutan. Merusak kepastian hukum.

VONIS Pengadilan Negeri Meulaboh, Aceh, yang membatalkan eksekusi terhadap PT Kallista Alam sekali lagi menunjukkan bobroknya peradilan kita. Majelis hakim juga menganulir putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap. Penyimpangan ini tak boleh dibiarkan. Putusan itu merusak kepastian hukum atas kasus pembakaran hutan oleh PT Kallista Alam, yang diadili di tempat yang sama dengan hakim berbeda pada 2014. Saat itu, Pengadilan Negeri Meulaboh menyatakan PT Kallista bersalah dan mewajibkan perusahaan kelapa sawit ini membayar denda Rp 366 miliar kepada negara. Uang itu merupakan ganti rugi dan biaya pemulihan sekitar 1.000 hektare lahan gambut di kawasan Rawa Tripa, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, yang rusak dibakar perusahaan tersebut.

Kawasan Rawa Tripa, yang luas totalnya sekitar 61.800 hektare, masuk Kawasan Ekosistem Leuser. Hutan Leuser, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, telah ditetapkan sebagai kawasan strategis berfungsi lindung. Rawa Tripa merupakan satu dari hanya enam habitat orang utan Sumatera (Pongo abelil) yang tersisa.

Kalangan aktivis lingkungan hidup memuji vonis yang sangat progresif Itu. Teramat jarang perusahaan pelanggar lingkungan hidup dijatuhi hukuman denda. Vonis Itu belakangan dikuatkan dengan putusan kasasi Mahkamah Agung. Upaya peninjauan kembali juga telah ditolak Mahkamah Agung. Praktis, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang memenangi perkara itu, tinggal menanti proses eksekusi.

Proses penegakan hukum kasus pelanggaran lingkungan hidup itu menjadi berantakan setelah Pengadilan Negeri Meulaboh menerima gugatan PT Kallista pada April lalu. Majelis hakim yang dipimpin Said Hasan dan beranggotakan Muhammad Tahir dan T. Latlful membuat putusan tak wajar yang mengakibatkan teranu-

lirnya putusan Mahkamah Agung. Majelis hakim menerima alasan penggugat bahwa titik koordinat lahan gambut yang menjadi obyek gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak tepat sehingga tidak dapat dieksekusi. Argumen ini amat mencurigakan. Kalaupun benar ada persoalan pada lokasi obyek gugatan, seharusnya hal itu sudah dibahas pada sidang kasus ini sebelumnya.

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial perlu segera meluruskan penyimpangan itu. Hakim Said Hasan dan kawan-kawan mungkin mengabaikan prinsip ne bis in idem. Kasus yang sama seharusnya tidak bisa diadili lagi. Mahkamah dan Komisi harus memeriksa para hakim yang membuat putusan aneh tersebut. Tidak perlu menunggu laporan. Pelanggaran materiil dan etik yang mereka lakukan terang-benderang. Tak ada dasar hukum yang membenarkan pengadilan negeri menganulir putusan Mahkamah.

Tindakan lebih tegas perlu dilakukan terhadap hakim yang nakal karena vonis yang janggal seperti itu masih sering muncul. Sejak reformasi digulirkan 20 tahun lalu, banyak upaya sudah dilakukan untuk memperbaiki sistem peradilan, termasuk pembentukan Komisi Yudisial. Tapi pengadilan sesat terus terjadi. Remunerasi pun tidak bisa "membersihkan" pengadilan dari hakim kotor. Sebenarnya tersedia sanksi berat seperti pemecatan dan de-mosi, tapi Jarang dipraktikkan.

Petinggi Mahkamah Agung dan anggota Komisi Yudisial semestinya menyadari, buruknya integritas para hakim menyebabkan proses hukum berliku-liku dan berbiaya tinggi. Kini perkara pelanggaran lingkungan hidup itu harus dimulai dari nol kembali. Apa boleh buat, pemerintah mesti mengajukan upaya hukum lagi untuk melawan vonis hakim Said Hasan dan kawan-kawan hingga ke Mahkamah Agung.

REDAKSI





Original Post

Media