KPK Cecar Yorrys Soal Aliran Dana Kasus Bakamla - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-05-15

Jakarta - Politikus Partai Golkar, Yorrys Raweyai rampung diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (14/5). Yorry diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan anggaran proyek pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang menjerat koleganya, Fayakhun Andriadi.

Usai diperiksa, Yorrys mengaku dicecar tim penyidik mengenai aliran dana yang disebut diterimanya dari Fayakhun sebesar Rp 1 miliar. Aliran dana ini sebelumnya disampaikan Fayakhun saat diperiksa penyidik KPK.

"Ya dari laporan Fayakhun dalam pemeriksaan dia bahwa dia ada memberikan uang kepada beberapa orang diantaranya saya," kata Yorrys usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/5).

Kepada penyidik, Fayakhun mengaku memberikan uang kepada Yorrys agar terpilih sebagai Ketua DPD Golkar DKI Jakarta pada April lalu. Namun, dalam pemeriksaan Yorrys membantah pengakuan Fayakhun tersebut.

"Tapi kejanggalannya bahwa uang itu diserahkan ke saya, bulan Juni. Ini kan enggak masuk logika," ujarnya.

Yorrys menyebut keterangan Fayakhun mengenai aliran dana ini tidak berdasar dan tidak masuk logika. Hal ini lantaran proses pemilihan Ketua DPD Golkar DKI digelar pada April 2018. Sementara, Fayakhun menyebut menyerahkan uang kepada Yorrys pada Juni 2018.

"Sekarang begini, dia minta dukungan kepada saya untuk menjadi Ketua Golkar DKI bulan April, tapi uang yang dia kasih ke saya Rp 1 miliar itu bulan juni. Anda minta dukungan, masa bayar setelah jadi sekian bulan? Itu kan enggak mungkin. Jadi secara logika itu enggak mungkin," katanya.

Selain itu, Wakil Ketua Koordinator Bidang Strategi DPP Partai Golkar ini pun mempertanyakan mengenai uang yang diberikan Fayakhun dalam bentuk rupiah atau mata uang lainnya. Bahkan kepada penyidik, Yorrys meminta penjelasan siapa orang yang menerima uang dari Fayakhun.

"Terus yang ngasih itu sopir dia namanya Agus. Agus diserahkan kepada orang saya. Ajudan saya katanya, atau sopir. Saya tanya siapa, sopir saya ada dua, ajudan saya ada dua yang mana? Enggak tahu juga katanya," katanya.

Yorrys menegaskan tak pernah menerima uang dari Fayakhun. Yorrys mengklaim tak memiliki kedekatan khusus dengan Fayakhun. Apalagi, Yorrys mengklaim tak memiliki kaitan apapun dalam pemilihan Ketua DPD Golkar DKI.

"Saya tidak punya kedekatan khusus dengan Fayakhun. Apalagi dalam konteks menjadikan dia sebagai ketua Golkar DKI. Enggak ada konteksnya sama sekali," katanya.

Dalam kasus ini, Fayakhun diduga telah menerima suap terkait proses penganggaran pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun anggaran 2016.

Fayakhun diduga menerima fee sebanyak Rp 12 miliar atas kepengurusan anggaran Bakamla senilai Rp1,2 triliun dari Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah. Tak hanya fee dalam bentuk rupiah, dia juga diduga menerima uang sebanyak USD 300 ribu dari proyek tersebut.

Sejauh ini, KPK baru menjerat Fayakhun dari unsur DPR. Padahal, dalam persidangan kasus ini, terdapat sejumlah anggota DPR lainnya disebut turut kecipratan aliran dana dari proyek satelit monitoring. Mereka yakni politikus PDIP TB Hasanuddin dan Eva Sundari, serta dua politikus NasDem, Bertus Merlas dan Donny Priambodo.

Soal keterlibatan dan aliran dana kepada anggota DPR ini diungkapkan Direktur PT Melati Technofo Indonesia (PT MTI), Fahmi Darmawansyah saat bersaksi untuk terdakwa mantan pejabat Bakamla, Nofel Hasan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, beberapa waktu lalu. Dalam kesaksiannya, Fahmi mengakui pernah memberikan uang sebesar Rp 24 miliar atau enam persen dari nilai total proyek alat satelit monitoring di Bakamla sebesar Rp 400 miliar kepada Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi yang disebut sebagai inisiator kasus suap proyek satelit monitoring di Bakamla.

Uang tersebut diduga telah disalurkan Ali Fahmi kepada sejumlah anggota DPR untuk meloloskan anggaran proyek Bakamla ini. Namun, KPK belum dapat mendalami lebih lanjut keterangan dari Ali Fahmi. Hingga saat ini, KPK masih memburu Ali Fahmi yang berulang kali mangkir dari pemeriksaan di penyidikan maupun persidangan.

http://www.beritasatu.com/satu/492341-kpk-cecar-yorrys-soal-aliran-dana-kasus-bakamla.html



Original Post

Syafruddin Sebut Dakwaan Jaksa KPK Prematur - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-05-15

Jakarta - Mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung menilai dakwaan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadapnya terkesan dipaksakan dan prematur.

Diketahui, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (14/5), Jaksa KPK mendakwa Syafruddin telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Sjamsul Nursalim selaku obligor Bank Dadang Nasional Indonesia (BDNI).

Usai persidangan, Syafruddin melalui kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra menilai surat dakwaan terhadap kliennya hanya menyalin apa yang tertulis dalam MSAA (Master Settlement and Acquisition Agreement). Dalam MSAA tersebut diatur secara detail perjanjian antara kedua belah pihak atau antara pemerintah dan para debitur BLBI serta diatur juga mengenai mekanisme penyelesaiannya.

"Oleh karenanya diatur dalam satu perjanjian dan perjanjian itu sampai hari ini masih berlaku dan di dalamnya itu ada klausa-klausa yang menyatakan bahwa apabila para pihak itu tidak puas terhadap apa yang di putuskan, maka mereka dapat mengajukan komplai dan mengajukan gugatan ke pengadilan," kata Yusril.

Yusril menyatakan, jika mengacu kepada isi MSSA tersebut, seharusnya perkara ini tidak cukup bukti untuk bisa menjerat kliennya. Apalagi selama ini tak pernah ada gugatan terkait MSAA tersebut.

"Sudah 19 tahun lamanya MSAA ini ada dan sudah ditutup dan dianggap sudah selesai semuanya. Tidak pernah ada gugatan dari pihak pemerintah terhadap kasus ini, jadi kasus ini dianggap sudah selesai dalam perdata, tiba-tiba kalau sekarang KPK menganggap bahwa ada unsur tindak pidana korupsi dan itu didasarkan pada audit BPK yang baru atas perintah KPK sendiri," ungkapnya.

Yusril menegaskan, keputusan yang diambil oleh KKSK (Komite Kebijakan Sektor Keuangan) pada 2004 sudah berdasarkan hasil atas audit dari BPK pada waktu itu yang menyatakan bahwa kasus BDNI itu sudah selesai seluruhnya dan bisa diterbitkan SKL. Untuk itu, Yusril mempertanyakan kerugian negara sebesar Rp 4,58 triliun yang disebutkan KPK berdasarkan audit investigatif BPK.

"Bahwa kemudian tahun 2017 dilakukan audit lagi, audit invenstigatif atas permintaan KPK dan hasilnya lain itu menjadi tanda tanya juga dari kami. Karena hasil audit BPK yang sudah ada pada tahun 2006 itu dan telah melahirkan pada suatu kebijakan itu tidak bisa dianulir oleh kebijakan BPK yang baru," tegasnya.

Lebih jauh, Yusril mengklaim, kliennya bukanlah pihak atau orang yang bertanggung jawab terhadap penjualan aset eks PT Dipasena. Aset tersebut dijual oleh PT PPA pada 2007.

"Oke hasil audit BPK itu surut kebelakang, itu yang tidak mungkin dilakukan dalam hukum, ketika diketahui bahwa sebenarnya Pak Syafruddin tidak menjual aset itu, itu kan dijual oleh PT PPA pada masa 2007, pada waktu itu sudah di bawah Presiden yang baru SBY, menteri keuangannya juga sudah berubah dan tidak lagi menjadi Ketua BPPN, persoalan ini perdata atau pidana?" kata Yusril.

Dikatakan Yusril, selain persidangan di Pengadilan Tipikor, kliennya juga telah tengah menjalani persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Dalam perkara ini, Syafruddin menggugat Menteri Keuangan dan PT Perusahaan Pengelola Aset Persero (PPA) secara perdata karena dianggap tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hingga dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Dalam gugatan tertanggal 3 April 2018, Syafruddin menyatakan tetap berpegang pada hasil pemeriksaan BPK tahun 2006 bahwa SKL kepada Sjamsul Nursalim, pemilik BDNI, layak diberikan karena pemegang saham telah menyelesaikan seluruh kewajibannya.

Kementerian Keuangan RI dalam jawaban gugatan menyatakan bahwa dalam hasil Pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham BPK RI No. 34G/XII/11/2006 tanggal 30 Nopember 2006, ditegaskan bahwa BPK RI berpendapat SKL yang diberikan kepada Pemegang Saham Pengendali (PSP) PT. BDNI (Sjamsul Nursalim) layak untuk diberikan karena PSP telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang disepakati dalam perjanjian MSAA dan perubahan perubahannya serta telah sesuai dengan kebijakan pemerintah dan Instruksi Presiden No 8 Tahun 2002.

Syafruddin sendiri menilai dakwaan yang disampaikan oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) salah alamat alias error in persona. Menurut Syafruddin, kebijakannya dalam menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) saat menjabat Ketua BPPN kepada obligor pengendali saham BDNI pada tahun 1999, hanya sebatas menjalankan keputusan KKSK.

"Yang jelas dari dakwaan tadi itu jelas error in persona, yang menjual bukan saya dan juga saya mengikuti seluruh aturan," tegas Syafruddin.

http://www.beritasatu.com/satu/492373-syafruddin-sebut-dakwaan-jaksa-kpk-prematur.html



Original Post

KPK Cecar Menpupera Soal Pengangkatan Kepala BPJN IX - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-05-15

Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera), Basuki Hadimuljono diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan suap terkait proyek jalan milik Kempupera di Maluku dan Maluku Utara yang menjerat Bupati Halmahera Timur nonaktif, Rudi Erawan, Senin (14/5). Dalam pemeriksaan kali ini, Basuki mengaku dicecar penyidik mengenai prosedur pengangkatan Amran Hi Mustary sebagai Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara.

"Saya dipanggil untuk tersangka pak Rudi Erawan, yang dari Halmahera Timur. Intinya pertanyaannya adalah proses pengangkatan pak Amran sebagai Kepala Balai," kata Basuki usai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/5).

Basuki mengaku tidak mengenal Rudi Erawan. Selain itu, Basuki juga mengklaim pengangkatan Amran sebagai Kepala BPJN IX telah sesuai dengan prosedur di Kempupera.

"Jadi ditanya apakah saya kenal pak Rudi, saya (bilang) tidak kenal. Dan proses pengangkatan pak Amran sebagai kepala balai itu sudah mengikuti proses Baperjakat di Badan Pertimbangan di Jabatan dan Kepangkatan di Kempupera. Intinya itu yang ditanyakan," katanya.

Dalam persidangan perkara suap ini di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan terdakwa Amran pada Senin (13/2) lalu, Rudi Erawan yang dihadirkan sebagai saksi mengaku merekomendasikan Amran untuk menjadi Kepala BPJN IX melalui Fraksi PDI-Perjuangan. Rekomendasi itu disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.

Tak hanya Hasto, Rudi mengaku menghubungi Sekretaris Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto dengan harapan promosi jabatan Amran dapat disampaikan ke DPD PDI-P. Sebelumnya, orang kepercayaan Amran, Imran S Djumadil mengaku pernah beberapa kali mengantarkan uang kepada Rudi Erawan. Salah satunya, titipan uang sebesar Rp 3 miliar yang diduga merupakan bagian dari suksesi Amran sebagai kepala BPJN IX Maluku.

Dikonfirmasi kembali mengenai pengangkatan Amran, Basuki menegaskan telah sesuai dengan prosedur. Basuki tak tahu-menahu jika ada uang pelicin yang diberikan Amran kepada Rudi maupun pihak lain untuk memuluskan langkahnya sebagai Kepala BPJN.

"Itu urusannya dia (soal ongkos Amran), tapi kalau kami di PU sudah ada perjakat itu," tegasnya.

Selain soal pengangkatan Amran, Basuki juga mengaku dicecar penyidik mengenai 22 amplop yang disiapkan Amran untuk diberikan kepada sejumlah pejabat Kempupera. Basuki mengaku tidak tahu menahu soal pemberian uang tersebut. Bahkan, Basuki mengklaim dalam proses pemeriksaan kali ini, tim penyidik tidak mengonfirmasi soal pemberian uang kepada anak buahnya itu.

"Jadi saya datang, dipanggil untuk tersangka pak Rudy Erawan. Jadi masing-masing ya, tidak ada pertanyaan soal uang, jadi tentang pengangkatan pak Amran sebagai kepala balai," ujarnya.

Di sisi lain, Basuki mendukung KPK mengungkap kasus ini lebih terang. Basuki menegaskan kesiapannya jika tim penyidik memanggil dan memeriksanya kembali.

Dalam kasus ini, sebagai Bupati Halmahera Timur periode 2010-2015 dan 2016-2021, Rudi Erawan diduga menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 6,3 miliar dari Dirut PT Windu Tunggal Utama, Abdul Khoir dan sejumlah kontraktor lainnya yang berkaitan dengan proyek pembangunan dan pengadaan jalan milik Kempupera. Suap dan gratifikasi itu diserahkan Abdul Khoir kepada Rudi Erawan melalui Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary.

Rudi Erawan merupakan tersangka ke-11 yang dijerat KPK terkait kasus yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) ini. Sebelumnya, KPK telah menjerat Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir mantan Anggota DPR RI, Damayanti Wisnu Putranti swasta, Julia Prasetyarini Ibu Rumah Tangga, Dessy A Edwin. Kemudian, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, Sok Kok Seng, dan empat Anggota DPR RI lainnya yakni, Budi Supriyanto Andi Taufan Tiro Musa Zainuddin serta Yudi Widiana Adia. 10 orang itu telah divonis bersalah oleh pengadilan.

http://www.beritasatu.com/satu/492386-kpk-cecar-menpupera-soal-pengangkatan-kepala-bpjn-ix.html



Original Post

Kasus Bakamla, Yorrys Seret Muzakir dan Kardinal - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-05-15

Jakarta - Politikus Partai Golkar, Yorrys Raweyai menyeret nama Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Golkar, Kahar Muzakir. Hal ini mencuat usai Yorrys diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (14/5). Yorrys diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan anggaran proyek pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang menjerat koleganya, Fayakhun Andriadi.

Yorrys mengaku sempat dikonfirmasi penyidik KPK mengenai proses penganggaran proyek satelit monitoring di DPR. Namun, Yorrys mengaku tak tahu menahu mengenai proses penganggaran proyek yang diwarnai rasuah tersebut. Menurutnya, pihak internal Golkar yang memahami mengenai proses mekanisme penganggaran proyek ini adalah Kahar Muzakir yang saat itu menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR sekaligus Ketua Banggar.

"(Penganggaran) Bakamla, tadi ya ada disinggung sedikit. Saya bilang paling gampang itu kalau Anda ikuti, kalau di internal Golkar panggil Ketua Banggar. Kahar (Muzakkir) kan Ketua Banggar pada saat itu," kata Yorrys usai diperiksa di Gedung KPK Jakarta, Senin (14/5).

Tak hanya Kahar, Yorrys juga menyebut nama Robert Joppy Kardinal, Bendahara Umum Partai Golkar yang juga sempat menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar. Menurut Yorrys, Banggar, Ketua Fraksi dan Bendahara Umum merupakan pihak-pihak yang paling mengetahui proses dan mekanisme penganggaran.

"Kemudian Bendahara Fraksi kan, yang kemudian menjadi bendahara umum, saudara Robert Kardinal. Karena kalau menyangkut uang dari anggaran itu kan mengalirnya kan ke situ, banggar, ketua fraksi, bendahara fraksi. Itu yang paling tahu persis mengenai bagaimana mekanisme-mekanisme," katanya.

Yorrys menegaskan tak tahu-menahu mengenai penganggaran satelit monitoring lantaran sudah tidak bertugas sebagai anggota Komisi I DPR. Apalagi, Yorrys mengklaim, anggaran Bakamla sebelumnya dibahas di Komisi XI DPR.

"Kalau itu saya sudah tidak ada kan. Kan ada perubahan-perubahan mekanisme kan. Kalau Bakamla dulu Komisi XI kemudian ke Komisi I ya kan. Ada perubahan-perubahan sesuai MD3 yang baru dan saya sudah tidak berada di DPR," katanya.

Dalam kasus ini, Fayakhun diduga telah menerima suap terkait proses penganggaran pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun anggaran 2016.

Fayakhun diduga menerima fee sebanyak Rp12 miliar atas kepengurusan anggaran Bakamla senilai Rp1,2 triliun dari Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah. Tak hanya fee dalam bentuk rupiah, dia juga diduga menerima uang sebanyak USD300 ribu dari proyek tersebut.

Sejauh ini, KPK baru menjerat Fayakhun dari unsur DPR. Padahal, dalam persidangan kasus ini, terdapat sejumlah anggota DPR lainnya disebut turut kecipratan aliran dana dari proyek satelit monitoring. Mereka yakni politikus PDIP TB Hasanuddin dan Eva Sundari, serta dua politikus NasDem, Bertus Merlas dan Donny Priambodo.

Soal keterlibatan dan aliran dana kepada anggota DPR ini diungkapkan Direktur PT Melati Technofo Indonesia (PT MTI), Fahmi Darmawansyah saat bersaksi untuk terdakwa mantan pejabat Bakamla, Nofel Hasan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dalam kesaksiannya, Fahmi mengakui pernah memberikan uang sebesar Rp24 miliar atau enam persen dari nilai total proyek alat satelit monitoring di Bakamla sebesar Rp400 miliar kepada Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi yang disebut sebagai inisiator kasus suap proyek satelit monitoring di Bakamla.

Uang tersebut diduga telah disalurkan Ali Fahmi kepada sejumlah anggota DPR untuk meloloskan anggaran proyek Bakamla ini. Namun, KPK belum dapat mendalami lebih lanjut keterangan dari Ali Fahmi. Hingga saat ini, KPK masih memburu Ali Fahmi yang berulang kali mangkir dari pemeriksaan di penyidikan maupun persidangan.

http://www.beritasatu.com/satu/492401-kasus-bakamla-yorrys-seret-muzakir-dan-kardinal.html



Original Post

PT Aryaputra Tagih 32,32% Saham BFI Finance - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-05-15

PT Aryaputra Teguharta (PT APT) kembali mengingatkan PT BFI Finance Tbk (BFI Finance) untuk mengembalikan saham milik PT Aryaputra Teguharta sebesar 32,32%, yang telah dikuatkan oleh Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) melalui Putusan MARI dalam Peninjauan Kembali No. 240 PK/PDT/2006, tertanggal 20 Februari 2007.

Disampaikan kuasa hukum PT APT, Pheo M Hutabarat dari Hutabarat Halim Rekan, PT Aryaputra Teguharta (PT APT) adalah pemilik sah 32,32% saham pada PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFI Finance), yang dulunya dikenal dengan nama PT Bunas Finance Indonesia. PT APT, kata Pheo, telah berjuang lebih dari 15 tahun untuk mempertahankan haknya dan mencari keadilan melalui berbagai upaya hukum terkait.

"Fakta bahwa klein kami adalah pemilik 32,32% saham PT BFI Finance telah dikuatkan oleh putsan Mahkamah Agung melalui Putusan dalam Peninjauan Kembali No. 240 PK/PDT/2006, tertanggal 20 Februari 2007, sebagai suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap," kata Pheo kepada media di Jakarta (14/5).

Sebagai pemegang 32,32% saham di PT BFI Finance sejak tahun 2001, kata Pheo, PT APT sejatinya merupakan pemegang saham pengendali PT BFI Finance Tbk. "Namun saham-saham tersebut secara ilegal telah dialihkan secara melawan hukum oleh BFI Finance kepada pihak ketiga, hal ini jelas bertentangan dengan Putusan PK No. 240/2007," ujarnya. Saat ini, pemegang saham pengendali sebesar 43% dari total seluruh saham PT BFI Finance adalah Trinugraha Capital.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Hari Doho Tampubolon, direktur utama PT Aryaputra Teguharta mengemukakan bahwa pihaknya akan melakukan upaya hukum lanjutan demi diperolehnya kembali hak-hak perusahaannya di BFI Finance. "Hak-hak itu tentu salah satunya adalah ikut dalam rapat pemegang saham, mendapatkan dividen dan lainnya," kata Hari. "Kami ini adalah pemegang saham yang sah berdasarkan putusan Mahkamah Agung," tandasnya. Hari menyebutkan bahwa upaya hukum yang akan dilakukan perseroan akan diserahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum.

Terkait hal tersebut, Pheo mengemukakan bahwa pihaknya akan kembali mengajukan gugatan perdata soal perihal perbuatan melawan hukum atas peralihan saham milik Aryaputra. Para direksi eksisting di BFI Finance juga akan menjadi pihak terlapor terkait dugaan pidana ke pihak kepolisian, atas dugaan corporate fraud yang mengakibatkan hilangnya saham 32,32% milik PT APT. "Diduga saham PT APT hilang di BFI Finance karena adanya fraud yang dilakukan manajemen," kata Pheo.

Berikutnya menyangkut recanana pelepasan saham BFI Finance oleh konsorsium Trinugraha Capital, Hari meminta agar proses tersebut dihentikan, demi menghindari kerugian dan tuntutan hukum lebih lanjut. "Dengan kekuatan hukum yang kuat atas hasil PK No 240/2007, perlu diingatkan agar Otoritas Jasa Keuangan termasuk instansi pemerintah lainnya untuk tidak memfasilitasi atau terlibat dalam transaksi apapun, terkait dengan pengalihan saham BFI Finance yang dapat merugikan PT APT," imbuhnya.

Seperti telah diberitakan sejumlah media, sengketa saham perseroan ini bermula ketika PT Aryaputra Teguharta sebagai anak perusahaan Grup Ongko yang sebelumnya menguasai 32,32% saham BFI mengajukan gugatan perdata pada Maret 2003 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PT Aryaputra Teguharta menyatakan penggadaian 112 juta lembar sahamnya bersama PT Ongko Multicorpora senilai US$ 100 juta di BFI Finance kepada kreditornya adalah tidak sah karena masa berlaku perjanjian gadai saham telah selesai pada Desember 2000 sebelum selesainya restrukturisasi utang di bulan Mei 2001.

http://www.beritasatu.com/ekonomi/492410-pt-aryaputra-tagih-3232-saham-bfi-finance.html



Original Post

Ada Apa dengan Pelepasan Saham APT ke BFIN?

Media Online inilah.com
2018-05-15

INILAHCOM, Jakarta - PT Aryaputra Teguharta (PT APT) bakal menempuh langkah hukum kembali terkait sengketa peralihan 32,32% saham miliknya di PT BFI Finance (BFIN) Tbk pada 1999.

"Kami tegaskan APT merupakan pemilik saham mayoritasi di PT BFI sesuai putusan PK. Dengan begitu kami akan mempersiapkan langkah hukum (kedepan)," kata Direktur Utama PT APT Aryaputra Hari Doho Tampubolon saat jumpa pers di Jakarta, Senin (14/5/2018).

Kuasa Hukum APT, Pheo Hutabarat menduga, ada corporate fraud yang dilakukan pimpinan PT BFI Finance Indonesia (BFIN) saat menjual saham Aryaputra Teguharta tahun 2001 silam.

"Kami menduga hilangnya saham-saham APT karena adanya fraud yang dilakukan manajemen saat mengalihkan saham-saham milik APT," kata Pheo.

Sebab, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) melalui Putusan MARI dalam Peninjauan Kembali (PK) Nomor 240 PK/PDT/2006 tertanggal 20 Februari 2007 (PK 240/2007) menyatakan PT APT adalah pemilik sah 32,32% saham PT BFI Finance, Tbk. Sebagai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) di Negara Republik Indonesia.

PT APT sebelumnya, papar Pheo, adalah pemegang saham pengendali 32,32% pada PT BFI Finance, Tbk. Kemudian saham-saham itu diduga ditranfer secara ilegal dari PT BFI Finance, Tbk. kepada pihak ketiga sejak tahun 2001, yang sesungguhnya bertentangan dengan PK itu. "Saat ini pemegang saham pengendali 43% saham PT BFI Finance, Tbk. adalah PT Trinugraha Capital," kata dia.

Dia menjelaskan, Bloomberg pada akhir Maret 2018 melaporkan bahwa total nilai saham PT BFI Finance, Tbk mencapai senilai US$ 1 miliar. PT APT adalah pemilik sah sejumlah 32,32% saham di perusahaan tersebut, atau setara dengan Rp 4 triliun (US$ 300 juta)

Dengan begitu, pihaknya ke depan akan melakukan beberapa langkah. Diantaranya, mengajukan gugatan perdata terkait peralihan saham milik Aryaputra yang diduga telah melawan hukum. Kemudian, para direksi juga akan dilaporkan secara pidana ke pihak kepolisian.

Dia menjelaskan, gugatan perdata dilakukan untuk memperkuat putusan PK di MA bahwa Aryaputra pemegang saham yang sah di BFI finance.

Sementara pelaporan kepada kepolisian, dilakukan, lantaran Pheo menilai adanya tindakan corporate fraud yang dilakukan manajemen BFI ketika mengalihkan saham milik Aryaputra. "Kami menduga hilangnya saham-saham APT karena adanya fraud yang dilakukan manajemen saat mengalihkan saham-saham milik APT," katanya saat dalam kesempatan yang sama. ipe

http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/2455765/ada-apa-dengan-pelepasan-saham-apt-ke-bfin



Original Post

Yusril Sebut Dakwaan Jaksa KPK Terhadap Eks Kepala BPPN Syafruddin Prematur

Media Online liputan6com
2018-05-15

Liputan6.com, Jakarta - Yusril Ihza Mahendra, selaku penasihat hukum mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Tumenggung, menilai dakwaan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) prematur.

Menurut Yusril, dalam sidang perdana kasus dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) yang menjerat kliennya, jaksa KPK hanya menyalin apa yang tertulis dalam MSAA (Master Settlement and Acquisition Agreement).

Dalam MSAA tersebut diatur secara detail perjanjian antara kedua belah pihak antara pemerintah dan para debitur BLBI.

"Oleh karenanya diatur dalam satu perjanjian, dan perjanjian itu sampai hari ini masih berlaku, dan di dalamnya itu ada klausa-klausa yang menyatakan bahwa apabila para pihak itu tidak puas terhadap apa yang di putuskan, maka mereka dapat mengajukan komplain dan mengajukan gugatan ke pengadilan," ujar Yusril usai sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (14/5/2018).

Yusril mengatakan, jika dalam dakwaan Jaksa KPK mengacu pada isi MSAA, maka perkara ini tidak memiliki cukup bukti untuk menjerat kliennya. Menurutnya, sudah 19 tahun MSAA terbit dan sudah ditutup lantaran dianggap selesai.

"Sudah 19 tahun lamanya MSAA ini ada dan sudah ditutup dan dianggap sudah selesai semuanya. Tidak pernah ada gugatan dari pihak pemerintah terhadap kasus ini, jadi kasus ini dianggap sudah selesai dalam perdata," jelas Pakar hukum tata negara itu.

Dia menilai, sebelumya keputusan yang diambil oleh KKSK (Komite Kebijakan Sektor Keuangan) pada 2004 sendiri sudah berdasarkan hasil atas audit dari BPK. Saat itu BPK menyatakan bahwa kasus BDNI itu sudah selesai seluruhnya dan bisa diterbitkan SKL.

"Bahwa kemudian tahun 2017 dilakukan audit lagi, audit invenstigatif atas permintaan KPK dan hasilnya lain, itu menjadi tanda tanya juga dari kami. Karena hasil audit BPK yang sudah ada pada tahun 2006 itu dan telah melahirkan pada suatu kebijakan itu tidak bisa dianulir oleh kebijakan BPK yang baru," ucap Yusril.

1 dari 3 halamanMenggugat Menteri KeuanganMantan Kepala BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung (tengah) usai menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (14/5). Syafruddin merupakan tersangka kasus penerbitan SKL dalam BLBI kepada BDNI. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)Yusril mengaku, selain persidangan di Pengadilan Tipikor, kliennya juga menjalani persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Syafruddin menggugat Menteri Keuangan dan PT Perusahaan Pengelola Aset Persero (PPA).

Syafruddin menggugat keduanya karena dianggap tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum sehingga Syafruddin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dalam gugatan tertanggal 3 April 2018, Syafruddin menyatakan tetap berpegang pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2006, bahwa Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim, pemilik BDNI, layak diberikan karena pemegang saham telah menyelesaikan seluruh kewajibannya.

Kementerian Keuangan RI dalam jawaban gugatan menyatakan bahwa dalam hasil Pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham BPK RI No. 34G/XII/11/2006 tanggal 30 Nopember 2006, ditegaskan bahwa BPK RI berpendapat SKL yang diberikan kepada Pemegang Saham Pengendali (PSP) PT. BDNI (Sjamsul Nursalim) layak untuk diberikan, karena PSP telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang disepakati dalam perjanjian MSAA dan perubahan-perubahannya serta telah sesuai dengan kebijakan pemerintah dan Instruksi Presiden No 8 Tahun 2002.

Syafruddin sendiri menilai dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa KPK salah alamat alias error in persona. Menurut Syafruddin, kebijakannya dalam menerbitkan SKL saat menjabat Kepala BPPN kepada obligor pengendali saham BDNI pada tahun 1999, hanya sebatas menjalankan keputusan KKSK.

Selain itu, Sjamsul Nursalim selaku stake holder BDNI mengaku sudah melunasi kewajibannya terhadap BPPN sebesar Rp 4,8 triliun. "Yang jelas dari dakwaan tadi itu jelas error in persona. Yang menjual bukan saya dan juga saya mengikuti seluruh aturan," kata dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini

Syafruddin Temenggung mantan Ketua BPPN ditahan KPK terkait dugaan korupsi penerbutan SKL BLBI.

2 dari 3 halamanDakwaan Jaksa KPKMantan Kepala BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung bersiap menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (14/5). Agenda sidang perdana merupakan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa KPK. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung didakwa jaksa penuntut umum KPK telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Sjamsul Nursalim selaku obligor Bank Dadang Nasional Indonesia (BDNI).

Menurut Jaksa Chaerudin, perbuatan Syafruddin tersebut dilakukan bersama-sama dengan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Dorojatun Kunjoro-Jakti, Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim, istri dari Samsul. Jaksa menganggap perbuatan mereka merugikan negara sekitar Rp 4,580 triliun.

"Terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Sjamsul Nursalim sejumlah Rp 4.580.000.000.000," ujar jaksa Chaeruddin, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (14/5/2018).

Jaksa menyebut, Syafruddin bersalah karena menghapus piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin PT Dipasena Citra Darmadja dan PT Wachyuni Mandira. Selain itu, terdakwa Syafruddin menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham kepada Sjamsul Nursalim.

https://www.liputan6.com/news/read/3525382/yusril-sebut-dakwaan-jaksa-kpk-terhadap-eks-kepala-bppn-syafruddin-prematur



Original Post

DPR Minta Kejagung Selesaikan Polemik Kasus Dana Pensiun Pertamina

Media Online okezonecom
2018-05-15

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu meminta kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk ikut dalam menyelesaikan polemik pengusutan perkara kasus dugaan korupsi Pengelolaan Dana Pensiun PT Pertamina Tahun Anggaran 2014-2015 dengan tersangka Edward Seky Soeryadjaya.

Mengingat, dalam kelanjutan kasus ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sedang menggelar persidangan kasus tersebut. Namun, disisi lain, Pengadilan Jakarta Selatan telah mengabulkan gugatan praperadilan dari Edward.

Dengan adanya hal tersebut, Masinton berpandangan bahwa, proses perjalanan kasus yang menimpa pemilik dari Ortus Holding Limited tersebut, menjadi sedikit aneh. Menurut Masinton, dalam hukum biasanya, status tersangka seseorang akan gugur bila putusan gugatan praperadilan memenangkan tersangka.

"Kalau aturannya, memang demikian. Harusnya dinyatakan gugur status tersangkanya. Kalau diteruskan jadinya cacat hukum," kata Masinton saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin (14/5/2018).

Disisi lain, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menilai seharusnya Pengadilan Tipikor bisa menghormati putusan gugatan praperadilan yang memenangkan Edward Soeryadjaya.

 

"Pengadilan Tipikor harusnya menghormati putusan praperadilan yang memenangkan Edward Soeryadjaya. Dengan putusan seperti itu, maka status tersangka Edward Soeryadjaya gugur dengan sendirinya. Dan Kejaksaan harusnya tidak melanjutkan sidang perkara Edward Soeryadjaya, dan mengembalikan berkas ke kejaksaan," papar Boyamin.

Dia juga meminta Kejaksaan Agung untuk membantu menyelesaikan polemik itu. "Ini seharusnya tidak boleh terjadi karena merusak tatanan hukum. Atas putusan praperadilan tersebut, maka pengadilan tipikor tidak punya kewenangan lagi menyidangkan perkara tersebut," imbuh dia.

Edward ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina (Persero) senilai Rp1,4 triliun di PT Sugih Energy Tbk (SUGI) berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-93/F.2/Fd.1/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017.

Pada 26 Maret 2018, Edward Soeryadjaya mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka dirinya. Pada 9 April 2018, digelar sidang praperadilan pertama. Namun ketika praperadilan masih berjalan, Kejaksaan Agung melimpahkan berkas perkara Edward Soeryadjaya ke PN Tipikor Jakarta Pusat pada 18 April 2018.

Hakim tunggal PN Jaksel, Aris Bawono Langgeng, sebelum membacakan putusan praperadilan (23/4), mengaku sudah mendapat informasi bahwa sidang perdana pembacaan gugatan perkara Edward di PN Tipikor akan berlangsung pada Rabu (2/5). Dengan begitu, Hakim Aris Bawono menyatakan dirinya masih berwenang menjatuhkan putusan di sidang praperadilan.

(sal)

http://index.okezone.com/read/2018/05/15/337/1898360/dpr-minta-kejagung-selesaikan-polemik-kasus-dana-pensiun-pertamina



Original Post

Pengadilan Tinggi Medan Perberat Hukuman Ramadhan Pohan

Media Online republika.co.id
2018-05-15

Pengadilan Tinggi Medan menjatuhi hukuman tiga tahun penjara untuk Ramadhan Pohan.REPUBLIKA.CO.ID,MEDAN -- Politikus Partai Demokrat, Ramadhan Pohan dijatuhi hukuman tiga tahun penjara di Pengadilan Tinggi (PT) Medan. Hukuman ini lebih tinggi dari putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan yang hanya menghukum 15 bulan penjara.

"Sudah kami terima akte putusan dari PT Medan dengan hukuman dijatuhkan kepada Ramadhan Pohan tiga tahun penjara," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumut, Sumanggar Siagian, Senin (14/5).

Ramadhan Pohan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebesar Rp15,3 miliar terhadap Laurenz Hanry Hamonangan Sianipar dan Rotua Hotnida Simanjuntak. Mantan calon Wali Kota Medan dalam Pilkada 2015 itu terbukti bersalah melanggar Pasal 378 jo Pasal 65 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sumanggar mengatakan, putusan majelis hakim PT Medan ini sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kejati Sumut pun, lanjutnya, masih menunggu respon dari Wakil Sekjen DPP Demokrat itu, apakah akan mengajukan kasasi di Mahkamah Agung atau tidak.

"Kalau terdakwa melakukan upaya hukum kasasi ke MA (Mahkamah Agung), kami wajib juga mengajukan kasasinya," ujar dia.

Sementara itu, hukuman untuk terdakwa lain, Savita Linda Hora Panjaitan juga diperberat oleh PT Medan. Mantan bendahara tim pemenangan Ramadhan Pohan-Eddie Kusuma dalam Pilkada Medan itu dihukum satu tahun penjara dari sebelumnya sembilan bulan penjara di PN Medan.

Ramadhan Pohan dan Savita Linda terbukti bersalah melakukan penipuan terhadap Rotua Hotnida boru Simanjuntak dan anaknya, Laurenz Henry Hamongan Sianipar. Keduanya mengalami kerugian dengan total Rp15,3 miliar. Uang tersebut digunakan untuk kepentingan Ramadhan Pohan maju dalam Pilkada Medan 2015 lalu.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/05/15/p8qjp0354-pengadilan-tinggi-medan-perberat-hukuman-ramadhan-pohan



Original Post

Suap Bupati

Media Cetak Koran Tempo Halaman 2
2018-5-15

Suap Bupati

Bupati Lampung Tengah (nonaktif) Mustafa dalam sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin. Dia didakwa menyuap anggota DPRD Lampung Tengah Rp 9,6 miliar agar menyetujui rencana pinjaman Rp 300 juta kepada PT Sarana Multi Infrastruktur.

TEMPO/FAKHRI HERMANSYAH





Original Post

Syafruddin Didakwa Rugikan Negara Rp 4,8 Triliun

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2018-5-15

Syafruddin Didakwa Rugikan Negara Rp 4,8 Triliun

Ia diduga menyalahgunakan kewenangan dengan menghapus piutang Sjamsul Nursalim.

JAKARTA - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung, telah melakukan tindak pidana korupsi. KPK menuduh Syafruddin memperkaya diri sendiri dan Sjamsul Nursalim hingga Rp 4,5 triliun.

"Berdasarkan audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tahun 2017, tindakan ini merugikan negara Rp 4,8 triliun,"kata jaksa KPK, Haerudin, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin.

Dalam dakwaan, KPK mempersoalkan penerbitan surat keterangan lunas (SKL) dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

(BLBI) yang dikeluarkan Syafruddin dan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan Dorojatun Kuntjoro Jakti kepada pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim dan Itjih S. Nursalim, pada 2004.

Bank Indonesia mengucurkan dana sekitar Rp 574 triliun untuk menyelamatkan 48 bank sekarat pada kurun 1997-1998. Salah satunya adalah BDNI, yang menerima dana talangan hingga Rp 30,9 triliun. Sjamsul telah membayar sebesar Rp 28,49 triliun dengan menyerahkan aset perusahaan. Sisanya dia bayar dengan menyerahkan aset BDNI dan uang tunai Rp 1,3 triliun kepada BPPN. Tapi masih ada tunggakan utang Rp 4,8 triliun.

Pada April 2004, Sjamsul

mendapatkan SKL dari BPPN, yang ditandatangani oleh Syafruddin. Sjamsul dianggap telah melunasi utangnya yang sebesar Rp 4,8 triliun dengan menyerahkan hak tagih atas petani tambak udang bumi Dipasena Utama, di Tulang Bawang, Lampung.

Sebelum penerbitan SKL itu, BPPN merestrukturisasi utang Sjamsul. Restrukturisasi itu membuat utang Sjamsul terklasifikasi menjadi dua. Sebesar Rp 1,1 triliun dianggap sustainable (dapat dicairkan), sedangkan Rp 3,7 triliun unsustainable (tidak dapat dicairkan). Seharusnya, karena ada utang yang tidak bisa cair, SKL tak bisa diterbitkan.

Namun Syafruddin tidak melaporkan nilai aset Sjamsul yang unsustainable ke Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). Pelunasan

dengan tagihan piutang memang dibenarkan selama aset tidak macet. Hal ini membuat KKSK menyetujui terbitnya SKL. "Telah menyalahgunakan kewenangan sebagai pejabat BPPN dengan melakukan penghapusan piutang BDNI," kata Haerudin.

Syafruddin mengatakan dirinya tetap menolak dakwaan jaksa KPK. Dia berkukuh hanya menjalankan tugasnya sebagai Kepala BPPN yang mendapat tugas dan instruksi sesuai dengan arahan KKSK. Dia mengklaim SKL kepada Nursalim adalah keputusan KKSK. "Kami akan siapkan eksepsi dalam tiga hari ini," ujar dia.

Sebelumnya, kuasa hukum Sjamsul, Maqdir Ismail, juga membantah keterlibatan kliennya dalam kasus korupsi BLBI. Dia menilai Sjamsul telah menerima surat pembebasan dan pelepasan dari utang dana BLBI yang resmi. Pada 2004, menurut dia, KKSK telah merestrukturisasi utang petani tambak menjadi Rp 1,1 triliun dan sisa utang senilai Rp 3,7 triliun dihapuskan. "Itu hasil keputusan pemerintah. Jadi, bukan kewajiban klien kami," kata dia.

Fransisco Rosarians/ TAUFIQ SIDDIQ





Original Post

Auditor BPK Dituntut 9 Tahun Penjara

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-5-15

Auditor BPK Dituntut 9 Tahun Penjara

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut auditor Badan Pemeriksa Keuangan, Sigit Yugoharto, 9 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (14/5/2018). Saat Ketua Majelis Hakim Arifin menanyakan apakah dia akan mengajukan nota pembelaan, Sigit menjawab akan berdiskusi dengan kuasa hukumnya. Sigit dan General Manager PT Jasa Marga Cabang Purbaleunyi Setia Budi ditetapkan KPK sebagai tersangka pada September 2017 setelah Sigit menemukan indikasi kelebihan pembayaran pekerjaan pemeliharaan rutin rekonstruksi jalan dan marka jalan tahun 2015-2016 sebesar Rp 8 miliar. Setia Budi telah divonis 1 tahun 6 bulan penjara.

(IAN)





Original Post

Mantan Kepala BPPN

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-5-15

Mantan Kepala BPPN

Syafruddin Arsyad Temenggung hadir dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (14/5/2018). Syafruddin, tersangka kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas Badan Likuiditas Bank Indonesia atas nama debitor Bank Dagang Negara Indonesia, dinilai merugikan negara Rp 4,58 triliun.

KOMPAS/ALIF ICHSAN





Original Post

Syafruddin Mulai Diadili

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-5-15

Syafruddin Mulai Diadili

Jaksa mendakwa mantan kepala BPPN Syafruddin A Temenggung dan mantan Ketua KKSK Dorodjatun Kuntjoro Jakti bekerja sama menyetujui penghapusan utang Sjamsul Nursalim.

JAKARTA, KOMPAS Mantan Ke pala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Syafruddin Arsyad Temenggung didakwa bekerja sama dengan mantan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti menyetujui penghapusan utang milik pemegang saham BDNI, Sjamsul Nursalim. Akibat penghapusan utang ini, negara mengalami kerugian Rp 4,58 triliun.

Keterlibatan Dorodjatun terindikasi ketika dirinya menjabat sebagai Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dan menandatangani usulan ringkasan eksekutif dari Syafruddin, yang menjabat sebagai Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sejak April 2002. Saat itu, Dorodjatun menandatangani surat keputusan sehingga Nursalim tidak perlu membayar kerugian negara akibat misrepresentasi karena kredit macet petambak tidak diungkapkannya kepada BPPN.

"Dorodjatun juga telah mengetahui bahwa Nursalim melakukan misrepresentasi dan diharuskan mengembalikan atau mengganti kerugian kepada BPPN berdasarkan laporan Tim Bantuan Hukum (TBH) KKSK tanggal 29 Mei 2002," kata jaksa Haerudin saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (14/5/2018).

Sidang perdana perkara BLBI ini dipenuhi pengunjung. Keluarga dan kolega Syafruddin turut hadir mendengarkan dakwaan.

Mengenakan baju berwarna biru muda. Syafruddin tenang duduk di kursi terdakwa, mendengarkan jaksa membacakan berkas dakwaan.

Menurut jaksa, usulan ringkasan eksekutif Syafruddin juga janggal mengingat ia mengetahui misrepresentasi dan kredit macet aset yang diserahkan Nursalim untuk menyelesaikan persoalan

penyimpangan penggunaan dana BLBI saat Syafruddin menjabat Sekretaris KKSK. Bahkan, Syafruddin turut merekomendasikan Ketua KKSK Rizal Ramli agar pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) bertanggung j awab. Atas dasar ini, ganti rugi aset Rp 4,8 triliun yang semestinya dibayarkan kepada negara pun gugur. Pada 2007, Perusahaan Pengelola Aset menjual hak tagih utang petambak plasma PT Dipasena Citra Darmaja (DCD) dan PT WM kepada Konsorsium Neptune dari Grup Charoen Pok-. phand Rp 220 miliar. Artinya,

masih ada Rp 4,58 triliun yang belum kembali akibat kebijakan Syafruddin. Jaksa pun menjerat-nya dengan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 KUHP.

Penyimpangan

Perkara ini berawal dari kucuran dana BLBI kepada BDNI yang sahamnya dimiliki Nursalim pada 1997. Belakangan, BDNI melakukan penyimpangan sehingga BPPN menetapkannya sebagai bank yang melanggar hukum atau bertransaksi tidak wajar sehingga menguntungkan pe-

megang saham, Nursalim. Penuntasan pun wajib mengikuti penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS) dengan pola perjanjian master settlement and acquisition agreement (MSAA).

"Ditentukan besar kewajiban pemegang saham sebesar Rp 28,4 triliun dengan kewajiban sebesar Rp 47,2 triliun dikurangi aktiva Rp 18,8 triliun. Perhitungan ini melalui Tim Aset Manajemen Investasi dibantu penasihat keuangan," kata Haerudin.

Dari Rp 28,4 triliun tersebut, disepakati penyelesaiannya dengan dibayar tunai Rp 1 triliun dan penyerahan aset senilai Rp

27,4 triliun. Sejumlah aset pun disampaikan, antara lain PT DCD, Gajah Tunggal Petrochem, Filamindo Sakti, Sentra Sente-tika, Grup Gajah Tunggal, Meshindo Alloy, dan Langgeng Baja Pratama. PT DCD menjadi satu-satunya aset yang 100 persen diserahkan dengan alasan piutang petambak udang sebesar Rp 4,8 triliun yang bisa ditagihkan.

Kuasa hukum Syafruddin, Yusril Ihza Mahendra, mengajukan eksepsi yang sedianya digelar pekan depan, Senin (21/5). Dalam kesempatan tersebut, Yusril dan timnya telah menyiapkan bantahan terhadap dakwaan.

(IAN)





Original Post

Penyuap Bupati Hulu Sungai Tengah Dituntut 3 Tahun Penjara

Media Online Cnnindonesia.com
2018-05-15

Jakarta, CNN Indonesia DirekturPT Menara Agung Pustaka, Donny Witono dituntut tiga tahun penjara dan denda sebesar 100 juta rupiah subsider tiga bulan kurungan terkait kasus pemberian suap kepada Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan, Abdul Latif sebesar Rp3,6 miliar.

"Menuntut majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," ujar jaksa Nanang Supriyadi saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (14/5).

Dalam pembacaan tuntutan, hal yang memberatkan Donny di antaranya adalah terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

googletag.cmd.push(function() googletag.display(\'div-gpt-ad-1520566820877-0\') )

Sedangkan hal yang meringankan, ia belum pernah dihukum, berlaku sopan selama persidangan dan keterangan yang disampaikannya telah membuat terang tindak pidana yang didakwakan.

Diketahui, Donny memberikan uang suap kepada Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Abdul Latif sebesar Rp3,6 miliar terkait proyek pembangunan RSUD H Damanhuri Barabai senilai Rp54,4 miliar.

Uang tersebut diberikannya agar Latif membantu memenangkan PT Menara Agung Pustaka dalam lelang proyek pekerjaan pembangunan ruang perawatan kelas I, II, VIP, dan super VIP RSUD H. Damanhuri Barabai tahun anggaran 2017.

Awal mula pemberian suap itu dilakukan saat perusahaan Donny mengikuti lelang pembangunan di RSUD H. Damanhuri Barabai, pada Maret 2017 silam.

Saat proses lelang berlangsung, Latief mengutus Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Kabupaten HST, Fauzan Rifani untuk menemui Donny Pertemuan itu pun memunculkan respon agar Donny menyiapkan feesebesar 10 persen dari nilai proyek kepada Latif.

Akan tetapi, Donny keberatan dengan fee sebesar 10 persen dan meminta diturunkan menjadi 7,5 persen. Atas permintaan Donny itu, Fauzan kemudian menghubungi Latif terkait pemberian fee tersebut. Latif akhirnya sepakat.

Donny dinilai telah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sebelumnya, KPK menetapkan Donny sebagai tersangka kasus penyuapan, pada Jumat 4 Januari 2018. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya, yakni Direktur Utama PT. Sugriwa Agung, Abdul Basit Ketua Kamar Dagang Industri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Fauzan Rifani. (rah)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180515041926-12-298224/penyuap-bupati-hulu-sungai-tengah-dituntut-3-tahun-penjara



Original Post

Sidang Kasus BLBI: Yusril Sebut Dakwaan Jaksa KPK Prematur

Media Online jpnn.com
2018-05-15

jpnn.com, JAKARTA - Sidang kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (14/5).

Yusril Ihza Mahendra, sebagai Pengacara Syafruddin Arsyad Temenggung menilai dakwaan yang dibacakan oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang perdana kliennya terkesan dipaksakan alias prematur.

Menurut Yusril, dakwaan tersebut sebenarnya hanya menyalin apa yang tertulis dalam MSAA (Master Settlement and Acquisition Agreement), dimana dalam MSAA tersebut diatur secara detail perjanjian antara kedua belah pihak antara pemerintah dan para debitur BLBI dan kemudian mekanisme penyelesaiannya dan semuanya sudah diatur di sana.

"Oleh karenanya diatur dalam satu perjanjian dan perjanjian itu sampai hari ini (kemarin, Red) masih berlaku dan di dalamnya itu ada klausa-klausa yang menyatakan bahwa apabila para pihak itu tidak puas terhadap apa yang di putuskan, maka mereka dapat mengajukan komplain dan mengajukan gugatan ke pengadilan," ungkap Yusril usai mejalani persidangan pengadilan Tipikor, di jalan Bungur Besar, Jakarta, Senin (14/5).

Yusril juga mengungkapkan keganjilan dari perkara yang terkesan dipaksakan ini, karena jika mengacu kepada isi MSSA tersebut, seharusnya perkara ini tidak cukup bukti untuk bisa menjerat kliennya.

"Sudah 19 tahun lamanya MSAA ini ada dan sudah ditutup dan dianggap sudah selesai semuanya. Tidak pernah ada gugatan dari pihak pemerintah terhadap kasus ini, jadi kasus ini dianggap sudah seleasai dalam perdata, tiba-tiba kalau sekarang KPK menganggap bahwa ada unsur tindak pidana korupsi dan itu didasarkan pada audit BPK yang baru atas perintah KPK sendiri," ungkapnya.

Padahal lanjut Yusril, sebelumya keputusan yang diambil oleh KKSK (Komite Kebijakan Sektor Keuangan) pada 2004 sendiri sudah berdasarkan hasil atas audit dari BPK pada waktu itu yang menyatakan bahwa kasus BDNI itu sudah selesai seluruhnya dan bisa diterbitkan SKL (Surat Keterangan Lunas).

"Bahwa kemudian tahun 2017 dilakukan audit lagi, audit invenstigatif atas permintaan KPK dan hasilnya lain itu menjadi tanda tanya juga dari kami. Karena hasil audit BPK yang sudah ada pada tahun 2006 itu dan telah melahirkan pada suatu kebijakan itu tidak bisa dianulir oleh kebijakan BPK yang baru," tegasnya.

https://www.jpnn.com/news/sidang-kasus-blbi-yusril-sebut-dakwaan-jaksa-kpk-prematur



Original Post

LPS Tidak Ubah Bunga Penjaminan

Media Cetak Harian Kontan Halaman 12
2018-5-15

LPS Tidak Ubah Bunga Penjaminan

Jika BI menaikkan bunga, maka LPS akan mengekor

Galvan Yudistira, Yoliawan Hariana, Marshall S.

JAKARTA. Arah suku bunga deposito yang mulai naik bukan merupakan pertimbangkan utama bagi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menentukan bunga penjaminan. Karena itu, LPS memutuskan untuk menahan bunga penjaminan atau LPS rate di-angka 5,75%.

Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah mengatakan, belum ada perubahan untuk LPS rate. Ini termasuk untuk bunga penjaminan valuta asing (valas) tidak berubah di angka 0,75%, dan bunga penjaminan untuk BPR tetap 8,25%.

"Beberapa indikator seperti rata-rata suku bunga deposito bank yang menjadi rujukan LPS masih belum menunjukkan kenaikan yang signifikan," kata Halim kepada KONTAN, Senin (14/5).

LPS mencatat rata-rata suku bunga deposito bank benchmark mencapai 5,39% per akhir Maret 2018, atau turun 3 basis poin (bps) dari posisi Februari 2018. Sedangkan, rata-rata bunga minimum turun 3 bps ke posisi 4,63%. Sebaliknya, bunga deposito valas naik 1 bps-6 bps.

Halim menambahkan, LPS akan melakukan peninjauan kembali LPS rate dengan perubahan suku bunga deposito sebagai rujukan. LPS juga akan mempertimbangkan arah perubahan bunga secara

umum, kondisi likuiditas perbankan, dan bunga acuan Bank Indonesia.

Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ichsan menambahkan, jika bunga acuan BI naik kemudian mempengaruhi suku bunga deposito, maka sangat terbuka bagi LPS untuk menyesuaikan suku bunga penjaminan. Karena, penentuan bunga acuan BI bersifat foward looking, sedang penentuan bunga penjaminan LPS bersifat backward looking, melihat pergerakan bunga deposito.

Cermin fundamental

Direktur PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Budi Satria mengatakan, LPS rate tetap 5,75% tentu telah menghitung segala faktor yang ada. Ia menuturkan, BTN tentu perlu melihat perkembangan di pa-

9 22 DMA,%

sar sebelum memutuskan arah suku bunga ke depan.

Senada, Direktur Ritel PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Tambok Parulian Setyawati Simanjuntak menilai, bunga penjaminan saat ini menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik. Untuk itu, suku bunga BNI masih cukup kompetitif di pasar.

Sedangkan, Direktur Utama PT Bank Mayapada Internasional Tbk Haryono Tjahjari-jadi menuturkan, kemungkinan LPS belum menaikkan LPS rate karena BI belum mengge-rek bunga 7-Day Repo Rate. Arahnya, bunga LPS akan mengacu ke bunga BI. Direktur Utama PT Bank DKI Jakarta Kresno Sediarsi menambahkan, bunga LPS seharusnya juga sejalan dengan suku bunga acuan BI.

Galvan Yudistira/Yoliawan Hariana/Marshall S.





Original Post

Aryaputra Tagih Saham BFIN Kembali

Media Cetak Harian Kontan Halaman 21
2018-5-15

Aryaputra Tagih Saham BFIN Kembali

Aryaputra tempuh perdata dan pidana untuk rebut BFIN

JAKARTA. PT Aryaputra Te-guharta (APT) kembali menempuh langkah hukum atas sengketa peralihan 32,32% saham miliknya di PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN). Langkah hukum dilakukan terkait dugaan terjadinya corporate fraud oleh pimpinan PT BFI Finance saat menjual saham Aryaputra Teguharta.

Selain mengajukan gugatan perdata peralihan saham BFIN, Aryaputra juga akan melaporkan Direksi BFIN secara pidana ke pihak kepolisian. Gugatan dilakukan untuk memperkuat putusan Mahkamah Agung (MA) RI terkait Peninjauan Kembali (PK) perkara nomor PK 240/2007. Hasil PK itu menegaskan, bahwa Aryaputra tetap sah memegang saham di BFI Finance.

"Kami ingin menegaskan bahwa APT merupakan pemilik saham 32,32% di BFI Finance," kata Hari Doho Tampubolon, Direktur Utama Aryaputra kepada media saat jumpa pers di Grand Melia Jakarta, Senin (14/5).

Ihwal laporan ke polisi, Aryaputra menilai Direksi BFI Finance yang saat itu masih bernama PT Bunas Finance Indonesia, diduga mendapatkan keuntungan dalam mengalihkan saham tersebut. Ke-

untungan itu berupa bonus dan remunerasi.

Menurut Pheo Hutabarat, kuasa hukum Aryaputra, dalam upaya restrukturisasi utang BFI Finance, saham BFI milik APT tak hanya dipergunakan untuk melunasi tagihan. "Ada yang dipergunakan sebagai bonus direksi dan remunerasi. Ada 84 juta sa-

ham untuk bonus direksi," kata Pheo.

Sengketa lama

Sengketa saham milik Aryaputra berawal ketika induk perusahaan, yaitu PT Ongko Multicorpora, mendapatkan fasilitas kredit dari BFI Finan-ce tahun 1999. Saat itu, 111.804.732 saham Aryaputra dan 98.388.180 saham milik Ongko di BFIN menjadi jaminan kredit.

Kesepakatan itu terjadi pada 1 Juni 1999 dan berakhir pada 1 Desember 2000. Dalam salah satu klausul perjanjiannya disebutkan, jika Ongko

tak melunasi tagihan utang, maka BFI berhak melego saham-saham yang menjadi jaminan utang.

Pada 7 Desember 2000, ketika BFI Finance terjerat utang dan Ongko tak berhasil melunasi tagihan, maka sebanyak 210.192.912 dari total saham BFIN milik Aryaputra, dibeli Law Debenture Trust Corporation, perusahaan offshore trustee dari Inggris.

Namun Aryaputra keberatan dengan aksi tersebut, karena tidak memberi kuasa bagi BFIN untuk melepas saham miliknya. "Aryaputra bukan obligor, sehingga jika terjadi permasalahan, seharusnya jaminan penerima fasilitas kredit yang diambil," kata Pheo.

Sengketa saham BFIN ini sudah lama ditangani hakim. Hingga akhirnya di masuk tingkat Peninjauan Kembali (PK). Di PK itu, Aryaputra diputuskan tetap sebagai pemegang saham BFIN, sedangkan Ongko Grup tidak.

Corporate Communication Head BFI Finance Dian Fahmi menyatakan, pengembalian saham BFIN ke Aryaputra tak dapat dilakukan. "Sesuai penetapan ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 26 Januari 2018, status terakhir kasus perdata ini adalah Non-Executable," katanya. Apalagi dia mengklaim, pelepasan itu sudah disetujui Aryaputra.

Anggar Septiadi





Original Post

APT Tuntut Pembagian Deviden Rp700 miliar

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 5
2018-5-15

APT Tuntut Pembagian Deviden Rp700 miliar

DIPUTUSKAN SEBAGAI PEMILIK SAHAM BFIFINENCE

NERACA

Jakarta - PT AryaputraTeguhana (PT APT) diputuskan oleh Mahkamah Agung melalui putusan dalam peninjauan kembali (PK) Nomor 240 PK/PDT/2006 tertanggal 20 Februari 2007 (PK 240/2007) sebagai pemilik sah 32,32% saham PT BFI Finance. Namun begitu, PT APT mengaku tak juga mendapatkan hak nya sebagai pemegang saham yaitu pembagian deviden dari PT BFI Finance.

Hal tersebut seperti diutarakan oleh kuasa hukum PT APT Pheo Hutabarat saat konferensi pers di Jakarta, Senin (14/5). "Kalau ditotal sejak 2007 itu hingga sekarang, hak pembagian deviden yang harusnya diterima oleh PT APT sebesar Rp700 miliar. Maka dari itu, kita akan menuntut agar dilakukan proses hukum karena itu sudah termasuk hak pemegang saham," jelasnya.

PT APT sebelumnya adalah pemegang saham pengendali 32,32% pada PT BFI Finance, Tbk. tapi kemudian saham-saham tersebut secara ilegal ditransfer dari PT BFI Finance, Tbk. kepada pihak ketiga sejak tahun 2001, yang sesungguhnya bertentangan dengan PK 240/2007. Saatini pemegang sah am pengendali43%sa-ham PT BFI Finance, Tbk. adalah PTTrinugraha Capital. Bloomberg pada akhir Maret 2018 melaporkan bahwa total nilai saham PT BFI Finance, Tbk mencapai seni-lai USS 1 miliar. PT APT adalah pemilik sah sejumlah 32,32% saham di perusahaan tersebut, atau setara dengan Rp 4 triliun (USS 300 juta).

Permohonan PK Kedua

Sementara itu, katadia.adaupaya-upayayangdide-teksi tidak sesuai dengan hukum acara perdata di Indonesia, yaitu diajukannya permohonan PK kedua terhadap Putusan PK No. 240/2006. Sebagaimana yang telah didaftarkan oleh PT BFI Finance, Tbk. dan Francis Lay Sioe Ho pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 20 November 2017. Permohonan PK kedua tersebutdemihukum telah ditolakoleh Ke tua PNJakpus Dr. Yanto, SH., M.H, berdasarkan Putusan Penetapan Nomor 50/Srt.Pdt PK/2017/PN Jkt.Pst jo. Nomor 123/PdtG/2003/PN yang diterbitkan pada April 2018.

Pheo Hutabarat menuturkan, penolakan yang dilakukan PN Jakpus adalah sah, merupakan penegakan kepastian hukum dan keadilan di Indonesia. "Karena, upaya PK kedua tidak dapat dibenarkan, serta tidak diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia," jelasnya. Dengan kata lain, Putusan PN Jakpus No. 50/2018 merupakan preseden yang harus diikuti dan ditaati, oleh pihak-pihak yang berkepentingan maupun badan peradilan di Indonesia serta masyarakat umumnya. Ini dilakukan dalam rangka penegakan atas asas kepastian hukum dan asas peradilan sederhana.

"Sengketa hukum terkait dengan Putusan PK MA No. 240/2006 telah diuji melalui proses panjang pada peradilan (due process of law) yang didaftarkan sejak 2003, dan pada akhirnya melalui putusan PK, pengadilan di Indonesia telah memenangkan kepentingan klien kami (PT APT) sebagai pemilik sah saham 32,32% di PT BFI Finance, Tbk," ujar Pheo Hutabarat

bari





Original Post

Mantan Ketua BPPN Didakwa Rugikan Negara Rp4 ; 58 Triliun

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-5-15

Mantan Ketua BPPN Didakwa Rugikan Negara Rp4 ; 58 Triliun

NERACA

Jakarta - Mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung didakwa merugikan keuangan negara hingga Rp4,58 triliun untuk penghapusan piutang Bank Dagang Nasional Indonesia(BDNl) milikSjam-sul Nursalim.

"Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Ketua BPPN periode 2002-204 bersama-sama dengan Dorojatun Kuntjoro-Jakti, Sjamsul Nursalim dan Itjih S Nursalim te- lah melakukan penghapusan piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (D-CD) dan PT Wachyuni Man-dira (WM) serta menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham," kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK, Haerudin dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (14/5).

Sjamsul Nursalim menurut jaksa mendapatkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham meski belum menyelesaikan kewajiban-nnya terhadap kesalahan dalam menampilkan piutang BDNI kepada petambak untuk diserahkan kepada BPPN seolah-olah sebagai piutang lancar (mirepresentasi).

"Perbuatan itu memperkaya Sjamsul Nursalim dan merugikan keuangan negara sejuml ah Rp4,58 triliun," ungkap Haerudin.

BDNI adalah badan un tukmelakukan bank take over (BTO) dan BDNI ditetapkan sebagai Bank Beku Operasi (BBO) dan pengelolaannya dilakukan tim pemberesan yang ditunjuk BPPN pada 21 Agustus 1998.

Dengan status BBO itu, Bantuan Likuiditas (BLBI) BDI dialihkan dari BI ke BPPN sejumlah Rp37,039 triliun pada 29 Januari 1999 dan selanjutnya berupa fasilitas saldo debet sebesar Rp5,492 trili un.

Dalam penggunaan dana BLBI oleh BDNI ditemukan penyimpangan di antaranya transaksi pembelian valas dilakukan saat devisa netto melampaui ketentuan yang ber-

laku, melakukan penempatan baru dengan menambah saldo debet, melakukan pembayaran dana talangan keada kreditur luar negeri untuk menutupi kewajiban nasabah grup terkait pemberian kredit rupiah kepada grup terkait yang dananya digunakan untuk transaksi di pasar uang antar bank.

Sehingga BLBI mewajibkan BDNI untuk mengikuti PenyelesaianKewajibanPe-megang Saham (PKPS) dengan pola perjanjian "Master Settlement Aqcuisition Agreement" (MSAA). BPPN ( dengan tim aset manajemen Investasi (AMI) menentukan Jumlah Kewajiban Pemegang Saham (JKPS) yang berjumlah Rp28,048 triliun.

Pada 21 September 1998, dilakukan penandatangan kesepakatan antara Ketua BPPN Glenn MS Yusuf dan Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali (PSP) BDNI yaitu BPPN mengambil alih pengelolaanBD-NI dan Sjamsul bertanggung jawab menyelesaikan kewajibannya secara tunai atau berupa penyerahan aset sesuai perjanjian MSAA.

Dalam MSAA juga disepakati penyelesaian JKPS dengan pembayaran iuran tunai sebear Rpl triliundan Rp-27,495 triliun kepada perusahaan yang dibentuk BPPN untuk melakukan penjualan aset yaitu PT Tunas Sepadan Investama (TSI).

Sesungguhnya pinjaman ke petambak udang yang diberikan BDNI sebagai modal kerja seharusnya dibayarkan PT DCD dan PT WM kepada BDNI sejak Februari dan De-ember 1998. Namun, untuk memenuhi isi MSAA, Sjamsul Nursalim menyerahkan akti-va/aset berupa piutang BDNI kepada tim valuasi BPPN sejumlah Rp4,8 triliun seolah-olah piutang lancar tapi setelah audit disimpulkan bahwa kreditpetambakplasmadigo-longkan macet sehingga Sjamsul diharuskan mengganti kerugian kepada BPPN.

Ketua BPPN Glenn MS Yusuf lalu membuat surat pada 1 November 1999 dengan nyatakan Sjamsul Nursalim lakukan mirepresetasi.

ant





Original Post

KPK Klarifikasi Aturan Internal Nindya Karya

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-5-15

KPK Klarifikasi Aturan Internal Nindya Karya

NERACA

Jakarta - KPK melakukan klarifikasi aturan internal kepada pengelola PT Nindya Karya (Persero) dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pembangunan Dermaga Bongkar pada kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan bebas Sabang."Ada tiga orang pengurus PT Nindya Karya yang hari ini diperiksa penyidik KPK," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK Jakarta, dikutip dari Antara, kemarin.

Dalam perkara ini KPK menetapkan dua korporasi sebagai tersangka yaitu PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejarj.Jadi pemeriksaan PT NK (Nindya Karya) sebagai tersangka untuk klarifikasi aturan internal di PT NK dan peran PT NK dengan Tuah Sejati karena ada dua korporasi yang ditetapkan KPK sebagai tersangka," kata Febri.

Ketiganya adalah Direktur Pemasaran dan Pengembangan PT Nindya Karya Haedar Andi Karim, Muhamad Ibrahim dari bagian legal serta Yunianto sebagai penasihat hukum."Penyidik mengklarifikasi keikutsertaan PT NK dengan PT TuahSejati, profil NK, standard operating procedure (SOP) NK dan pendelegasian wewenang di dalam perusahaan," ungkap Febri.

Sebelumnya, KPK juga sudah memeriksa direksi PT Nindya Karya saat pembangunan dermaga Sabang terjadi pada 2006-2011. PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati melalui Heru Sulaksono yang merupakan Kepala PT Nindya Karya cabang Sumatera Utara dan Naggroe Aceh Darussalam merangkap kuasa Nindya Sejati Joint Operation diduga telah melakukan korupsi dari proyek senilai total Rp793 miliar yang dibiayai APBN tahun anggaran 2006-2011.

Diduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp313 miliar dalam pelaksanaan proyek pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang, sedangkan kedua korporasi ini diduga mendapat keuntungan sejumlah Rp94,58 miliar yang berisiko tidak dapat dikembalikan ke negara jika korporasi tidak diproses. Dugaan penyimpangan secara umum adalah dengan cara (1) penunjukkan langsung, (2) Nindya Sejati Joint Operation sejak awal diarahkan sebagai pemenang pelaksana pembangunan, (3) rekayasa dalam penyusunan HPS dan penggelembungan harga (mark up), (4) pekerjaan utama disubkontrakkan kepada PT Budi Perkara Alam (BPA) dan adanya kesalahan prosedur seperti izin amdal belum ada tapi tetap dilakukan pembangunan.

Laba yang diterima PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati dari proyek tahun jamak ini adalah sebesar Rp94,58 miliar yaitu PT Nindya Karya sekitar Rp44,68 miliar dan PT Tuah Sejati sekitar Rp49,9 miliar. KPK juga telah melakukan pemblokiran rekening terhadap PT Nindya Karya yang diduga menerima uang tersebut sedangkan untuk PT Tuah Sejati sudah disita aset berupa SPBN dan SPBN (untuk nelayan) senilai Rpl2 miliar. Terhadap PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati disangkakan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 ITU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat 1.

ant





Original Post

Pembangkit ITF Sunter Tunggu Amdal

Media Cetak Kompas Halaman 27
2018-5-15

Pembangkit ITF Sunter Tunggu Amdal

JAKARTA, KOMPAS - Pembangunan pengolahan sampah dengan metode intermediate treatment facility atau ITF Sunter menunggu penyelesaian dokumen analisis mengenai dampak lingkungan setelah pembangunannya tertunda dua tahun sejak peletakan batu pertama. Dokumen lain sudah lengkap seiring terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2018.

Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, seiring terbitnya Pergub No 33/2018 itu. pencanangan ITF Sunter akan dilaksanakan 20 Mei 2018. Adapun konstruksinya direncanakan dimulai November tahun ini. "Kami masih menyelesaikan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang ditargetkan selesai Oktober," katanya, Senin (14/5/208).

Sebelumnya, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik itu merupakan revisi Perpres Nomor 18 Tahun 2016 yang dicabut Mahkamah Agung pada akhir 2016. Pencabutan dilakukan atas gugatan kelompok masyarakat yang menilai ada dampak lingkungan dari pengolahan sampah menjadi listrik itu.

Pergub No 33/2018 yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu tentang penugasan lanjutan kepada PT Jakarta Propertindo dalam penyelenggaraan fasilitas pengelolaan sampah di dalam kota atau ITF.

Masa penugasan pembangunan berlangsung tiga tahun dan operasi 25 tahun. PT Jakarta Propertindo menggandeng Fortum, perusahaan pengelolaan sampah asal Finlandia Adapun Pemerintah Provinsi DKI mendukung dengan pengadaan lahan, membayar biaya pengolahan sampah, dan suplai sampah 2.200 ton sehari.

Direktur Proyek ITF Sunter PT Jakarta Propertindo Aditya B Laksana mengatakan, ITF Sunter akan mengkhususkan pada pengolahan sampah padat dari rumah tangga. ITF Sunter juga didesain sebagai pembangkit listrik dari sampah dengan kapasitas maksimal 35 megawatt

Menurut rencana, listrik yang dihasilkan disalurkan ke saluran transmisi yang interkoneksi dengan grid PLN eksisting Ke-mayoran-Priok. "Setiap 10 kilogram sampah setara tenaga listrik yang dibutuhkan menyalakan laptop tiga jam sehari selama dua bulan dan mengisi ulang baterai HP 380 kali," ujarnya.

Selama ini masih ada keberatan sejumlah organisasi lingkungan bahwa ITF menghasilkan emisi gas berbahaya, terutama dioksin dan furan. Namun, kata Aditya, untuk ITF Sunter, dipastikan emisi gas yang dihasilkan tetap dijaga rendah menggunakan instalasi pembersihan emisi gas (flue gas cleaning).

Aditya juga mengatakan akan ada instalasi laboratorium untuk mengukur emisi secara berkala. "Dioksin dan furan yang dihasilkan sangat rendah, tak lebih dari 0,1 miligram per nanometer kubik," ujarnya.

Manajer Proyek Besar Fortum Antti Liukko mengatakan, pihaknya sudah memetakan jenis-jenis sampah di DKI Jakarta untuk menentukan pengolahan yang paling cocok. Sampah menggunung yang sekarang menjadi metode pembuangan di Bantargebang, kata Antti, menghasilkan gas metana yang justru jauh lebih berbahaya daripada emisi ITF.

(IRE)





Original Post

Bupati Lamteng Didakwa Menyuap DPRD Rp9,6 Miliar

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-5-15

Bupati Lamteng Didakwa Menyuap DPRD Rp9,6 Miliar

BUPATI Lampung Tengah Mustafa didakwa menyuap anggota DPRD Lampung Tengah Rp9,6 miliar. Suap itu agar Dewan menyetujui rencana Pemkab Lampung Tengah mengajukan pinjaman Rp300 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero.

Juga agar pimpinan DPRD menandatangani surat pernyataan untuk dilakukan pemotongan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) jika Pemkab Lampung Tengah tak bisa mengembalikan pinjaman dari PT SMI.

Rencananya, dana pinjaman dari PT SMI akan digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan di Lampung Tengah. Bupati Mustafa lalu memerintahkan Taufik Rahman (Kepala Dinas Bina Marga), Madani (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Abdul Haq (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan I.G Suryana (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan) menyiapkan proyek jalan dan jembatan prioritas.

Berdasarkan studi kelayakan PT SMI menyetujui pinjaman Pemkab LampungTengah.Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011, pinjaman daerah harus dapat, persetujuan DPRD dan pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri.

"Kemendagri menyatakan belum dapat memberikan pertimbangan karena Pemkab Lamteng belum melengkapi persyaratan berupa dokumen Persetujuan DPRD, Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018 dan Laporan Keuangan Pemda Tahun Anggaran 2016," kata Jaksa KPK Ali Fikri membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (14/5).

Pada 25 Oktober 2017 di Hotel Sheraton Bandara Soekarno Hatta, Mustafa bersama Madani melakukan pertemuan dengan pimpinan DPRD.

"Pada pertemuan itu Mustafa menyampaikan keinginannya agar usulan pinjaman daerah yang diajukan kepada DPRD dapat disetujui," beber jaksa.

Meski sudah dilakukan lobi, dalam rapat pembahasan RAPBD 31 Oktober 2017,hanya Fraksi PKS yang menyetujui pinjaman itu. Mustafa pun menemui Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PDIP, Natalis Sinaga dan meminta tolong agar bisa mempengaruhi Fraksi Gerinda dan Demokrat untuk menyetujui pinjaman itu.

Natalis meminta Mustafa menyediakan Rp8 miliar untuk pimpinan dewan, para ketua fraksi dan anggota DPRD Lamteng. "Mustafa menyetujuinya," kata Ali Fikri.

Selanjutnya. Mustafa memerintahkan Taufik mengumpulkan uang dari kontraktor rekanan yang akan mengerjakan proyek infrastruktur. Setelah uang dari kontraktor terkumpul, anak buah Taufik menyerahkan Rp2 miliar kepada Natalis. Uang Rpl miliar jatah Natalis. Sisanya untuk Iwan Rinaldo Syarif, Pelaksana Tugas Ketua DPC Partai Demokrat Lamteng.

"Raden Zugiri selaku Ketua Fraksi PDIP mendapat jatah Rp 1,5 miliar. Ketua Fraksi Gerindra Zainuddin Rpl,5 miliar. Ketua DPRD Achmad Junaidi Sunardi Rpl.2 miliar dan anggota DPRD Bunyana Rp2 miliar. DPRD akhirnya menyetujui rencana pengajuan pinjaman ke PT SMI.

Surat persetujuan dari DPRD kemudian dilampirkan sebagai dokumen persyaratan mengajukan pinjaman ke PT SMI. Namun PT SMI menilai Pemkab Lamteng masih kurang dokumen persyaratan, yakni surat pernyataan kepala daerah yang disetujui pimpinan DPRD mengenai kesediaan pemotongan DAU dan DBH jika tak bisa mengembalikan pinjaman,

byu





Original Post

Auditor Madya BPK Dituntut 9 Tahun Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-5-15

Auditor Madya BPK Dituntut 9 Tahun Penjara

JAKSA KPK menuntut majelis hakim menjatuhkan hukuman 9 tahun penjara kepada Auditor Madya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sigit Yugoharto.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sigit Yugoharto berupa pidana penjara selama 9 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan," kata Jaksa KPK Ali Fikri membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (14/5)

Jaksa menilai. Sigit terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap dari Setia Budi, bekas General Manager PT Jasa Marga Cabang Purbaleunyi. Sigit terbukti menerima motor Harley Davidson senilai Rpl 15 juta. Selain itu. Sigit juga terbukti menerima fasilitas hiburan karaoke dari Setia Budi.

Fasilitas tersebut membuat Sigit mengubah temuannya terkait Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDIT) terhadap PT Jasa Marga. Ia mengubah temuan kelebihan pembayaran proyek yang tadinya

Rpl 3 miliar menjadi Rp 842,9 juta. Dengan rincian mengubah temuan pada 2015 Rp526,4 juta dan pada 2016 Rp316,4 juta.

Sigit dinilai terbukti melanggar dakwaan pertama Pasal 12 huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Jaksa menambahkan, hukuman Sigit pun telah mempertimbangkan sejumlah hal. Yakni hal yang memberatkan tuntutan adalah Sigit tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN. Sigit juga dinilai menyalahgunakan wewenang dan kewajiban yang diberikan kepadanya untuk melakukan kejahatan.

Kemudian, perbuatan Sigit mencederai kepercayaan masyarakat dalam peran penting auditor BPK dalam pengawasan keuangan negara. Sementara itu, hal yang meringankan adalah Sigit mengaku belum pernah dihukum dan sopan di persidangan.

BYU





Original Post

Kasir PT MTI Diperiksa Soal Transfer Uang Ke Fayakhun

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-5-15

Kasir PT MTI Diperiksa Soal Transfer Uang Ke Fayakhun

KPK memeriksa M Adami Ok-ta dan Agnes Maria sebagai saksi kasus suap pembahasan anggaran Badan Keamanan Laut (Bakamla) 2016 di DPR. Pemeriksaan mereka untuk melengkapi berkas perkara tersangka anggota DPR Fayakhun Andriadi.

"Kita berusaha mencari bukti tambahan tentang pembahasan dan pengucuran dana suap pembahasan dan pengesahan anggaran untuk Bakamla," kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah.

Agnes merupakan nama baru dalam kasus ini. Siapa dia? "Saksi ini adalah pihak swasta yang juga diduga mengetahui alur aliran dana suap pada tersangka FA," ujar Febri.

Informasi yang diperoleh Rakyat Merdeka. Agnes adalah kasir PT Melati Technofo Indonesia (MTI). Ia diperiksa mengenai pengeluaran uang untuk ditransfer ke Fayakhun. "Soal peran maupun keterlibatan saksi, penyidik yang mengetahui," sergah Febri.

Pengiriman uang untuk Fayakhun melalui sejumlah rekening di luar negeri. Fayakhun diduga menerima suap 927.756 dolar Amerika atau Rp 122 miliar terkait pembahasan anggaran proyek Bakamla Rpl,2 triliun pada APBN Perubahan 2016.

Uang suap berasal dari Fahmi Darmawansyah. pemilik dan pengendali PT MTI dan PT Merial Esa. Kedua perusahaan itu rekanan Bakamla dalam proyek

drone dan satellite monitoring.

Fayakhun mengarahkan agar uang dikirim ke sejumlah rekening di luar negeri. Adami Okta. anak buah Fahmi lalu mentransfer 100 ribu dolar AS dan 200 ribu dolar AS ke rekening di Zhejiang Hangzhou Yuhang Rural Commercial Bank Company Limited.

Kemudian 100 ribu dolar AS dan 500 ribu dolar AS ke rekening di JP Morgan Chase Bank. N.A, New York dan JP Morgan International Bank Limited. Brussels.

Pengiriman uang ke rekening di luar negeri ini terungkap dalam persidangan Nofel Hasan, bekas Kepala Biro Organisasi dan Perencanaan Bakamla di Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Kami sudah transfer kurang lebih hampir 1 juta dolar,"ungkap Adami. "Ada bukti transfernya.

Fayakhun pernah menanyakan bukti transfer kepada Erwin Arief, Managing Director Rohde Schwarz Indonesia dalam percakapan WhatsApp (WA) 10 Mei 2016. "Apakah sudah ada salinan transfer ke JP Morgan?"tanya Fayakhun.

Rohde Schwarz adalah vendor yang digandeng untuk proyek drone dan satellite Monitoring Bakamla. Erwin membalas akan mengecek ke Adami. "Ok bro minta tolong ya bro,"pinta Fayakhun dalam percakapan WA yang ditampilkan dalam bentuk tangkapan layar (screenshot).

Erwin yang juga dihadirkan

dalam sidang perkara Nofel membenarkan percakapan itu. Ia membeberkan, Fayakhun meminta ditransfer 300 ribu dolar AS dulu untuk keperluan Munas Partai Golkar. Erwin pun menanyakan apakah rekening di luar negeri masih aktif. "Account masih on,"jawab Fayakhun.

"Saya tolong diberi salinan perintah transfernya ya bro untuk beritahu account manager saya,"pinta Fayakhun kepada Erwin.

Fayakhun mengakui pernah berkongsi dengan Erwin dalam menggarap sejumlah proyek. Namun Fayakhun pernah melakukan percakapan WA dengan Erwin. Ia berdalih akun WA dan Blackberry Messenger (BBM)-nya diretas.

GPG





Original Post

Nekat Tantang Bahaya karena Teringat Anak yang Sedang Diopname

Media Cetak Jawa Pos Halaman 1
2018-5-15

Nekat Tantang Bahaya karena Teringat Anak yang Sedang Diopname

AKBP Roni Faisal Saiful Faton, Penyelamat Putri Terduga Teroris.

Rasa kemanusiaan membuat AKBP Roni Faisal Saiful Faton berani menantang maut. Kemarin (14/5) dia menyelamatkan seorang anak pelaku serangan bom bunuh diri di Mapolrestabes Surabaya. Hanya beberapa saat setelah bom meledak.

MIRZA AHMAD, Surabaya

KASATRESNARKOBA

Polrestabes Surabaya AKBP Roni Faisal Saiful Faton rela mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan Aisyah Putri

Bocah itu merupakan anak terduga teroris yang meledakkan diri di pintu masuk Mapolrestabes Surabaya. Dengan tubuh penuh luka, tiba-tiba Aisyah berdiri setelah badannya tak bergerak sekitar 10 menit.

Awalnya, gadis cilik yang akrab dipanggil Ais tersebut tergolek lemah. Dua bom yang diledakkan ayahnya, Tri Murtiono, beserta ibu dan dua kakaknya merusak semua yang ada di pintu masuk mapolrestabes. Satu mobil, dua motor, dan satu loket tiket masuk. Ledakan itu juga melukai lima anggota polisi.

Ais berada di antara mayat kedua orang tuanya dan dua kakaknya. Tepat di depan pos penjagaan. Saat itu suasana riuh lantaran petugas baru selesai mengevakuasi anggota yang terluka. "Tiba-tiba anak kecil itu bergerak," kata Roni.

Ais berusaha bangun dan berdiri. Di sampingnya, ada empat mayat yang sudah tak berbentuk. Juga, ada api yang masih menyala di dekat mobil akibat ledakan.

Hati Roni tergerak. Apalagi, dia mendengar si gadis cilik itu merintih. Rekaman video amatir yang tersebar di dunia maya menunjukkan ketegangan momen tersebut.

Begitu Ais berusaha berdiri, sejumlah anggota yang berada di halaman Mapolrestabes Surabaya meneriakinya. "Ayo Dek, berdiri. Sini, Dek," teriak sejumlah anggota

Tidak ada yang berani mendekat karena bisa saja ada sisa bom yang meledak sewaktu-waktu. Namun, Roni tergerak untuk menolong si gadis kecil malang. Dia segera berlari mendekati Ais. Anggota lain yang melihat kejadian itu histeris tak keruan.

"Pak, hati-hati. Awas, Pak," kata Roni, menirukan teriakan rekan-rekannya.

Polisi dari Madiun itu berusaha mengabaikan teriakan tersebut. Dia sempat berhenti sejenak sebelum meraih tubuh Ais yang baru saja berdiri.

Roni memperhatikan seluruh baju yang dikenakan Ais. Mulai kerudung hijau, baju oblong, hingga celana panjangnya. Roni berusaha memastikan bahwa Ais tidak sedang dipersenjatai bom pinggang oleh kedua orang tuanya.

Tenggang berpikir Roni sangat singkat. Tak sampai satu detik. Dia berkesimpulan bahwa Ais tidak dipersenjatai bom.

Sebab, kaus Ais sedikit tersingkap dan tak menunjukkan adanya benda asing apa pun yang menempel. Roni juga sempat mencurigai celana yang dikenakan Ais sebagai tempat menyimpan bom. Namun, analisis itu gugur setelah menyambungkan logika celana jins ketat yang Ais pakai dengan bentuk bom yang diperkirakan akan menonjol. "Kan kelihatan kalau menyimpan sesuatu di celana," ucapnya.

Kedua tangan Roni pun langsung meraih rubuh Ais. Teriakan dari halaman mapolrestabes semakin riuh. Para anggota yang menyaksikan aksi nekat itu seolah-olah tak percaya. Temyata, Roni berani menggendong Ais.

Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sudamiran menyebut aksi itu sungguh berani. "Ngeri. Berani dia," kata dia.

Mantan Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim itu menyebut kondisi saat itu genting. Tak keruan. Api yang menyala semakin besar.

Sudamiran sangsi bakal terjadi hal-hal

yang tidak diinginkan saat Roni berusaha meraih Ais. "Itu api besar dekat dengan mobil. Kalau menyambar, bakal seperti apa," tuturnya.

Namun, Tuhan berkata lain. Roni menyatakan, ada keterikatan batin antara dirinya dan Ais. "Saya nggak tahu gimana. Tapi, hati saya tergerak," ungkapnya.

Setelah berhasil menyambar tubuh Ais di dekat pos penjagaan, Roni segera berlari ke barat. Polisi lain meminta Roni mengecek tubuh Ais, apakah ada bom yang menempel.

Prosedur clearance dilakukan. Analisis Roni tepat. Tidak ditemukan satu pun rangkaian bom di tubuh Ais.

Petugas lain lantas dengan sigap mengambil alih Ais dari tangan Roni. Ais dinaikkan ke atas brankar milik ambulans. Petugas membawanya ke RS Bhayangkara Polda Jatim untuk penanganan lebih lanjut. Saat itu Ais tergolek lemah sambil merintih.

Roni mengakui bahwa kesigapannya saat itu tak terlepas dari pengalamannya semasa berperang. Dia lima kali dikirim ke DI Aceh untuk menumpas GAM (Gerakan Aceh Merdeka) selama 2001-2005.

Mantan komandan Unit Resimen FV Gegana Korbrimob Polri tersebut sudah berkali-kali menghadapi bom. Karena itu, memorinya langsung memutar ke belakang saat menghadapi pengeboman kemarin.

Saat aksinya disebut heroik oleh para wartawan, dia ngeyel. "Jangan gitu, itu benar-benar mumi kemanusiaan, Mas," ungkapnya.

Panggilan batin itu temyata didasari kejadian yang baru saja dialami anak Roni. "Saya ingat anak saya. Dia sedang diopname sekarang. Saya ayah sekaligus insan Polri," ucap dia.

(*/cl 1/ang)





Original Post

Isu SARA Berpotensi di Bogor

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 5
2018-5-15

Isu SARA Berpotensi di Bogor

Mengacu pada Survei Bogor sebagai Salah Satu Kota Intoleran

BOGOR, (PR).-

Kampanye politik menggunakan isu

keagamaan saat Ramadan bisa

memicu konflik berbasis identitas

peserta pemilihan kepala daerah.

Konflik tersebut bahkan berpotensi di

daerah dengan struktur pemilih

heterogen dan cukup rasional seperti

Kota Bogor.

"Saya menyangsikan masyarakat bisa tidak berpikir rasional untuk tidak membawa isu agama dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah," kata Koordinator Bidang Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Vidhyandika Perkasa, Senin (14/5/2018).

Pada kesempatan itu, CSIS bersama

para pemangku kepentingan daerah membahas potensi konflik politik identitas dalam dialog khusus. Vidhyandika mengakui Kota Bogor menjadi salah satu daerah yang mendapat sorotan selain Ambon dan Palangkaraya dalam penelitiannya.

Vidhyandika mengacu pada survei yang menyebutkan Bogor sebagai salah satu kota paling intoleran di Indonesia. Meski mayoritas penduduknya beragama Islam, ia menganggap beberapa kelompok di antaranya menganut paham garis keras yang intoleran terhadap sesama Muslim apalagi non-Muslim.

"Bogor sangat relevan (berpotensi konflik politik identitas) kalau misalkan ada calon dari agama lain (non-Muslim) yang elektabilitasnya kuat seperti pada kasus Ahok di Pemilihan Gubernur Jakarta," kata Vidhyandika. Konflik serupa bisa terjadi juga kepa-

da kandidat yang menyinggung kelompok garis keras tersebut.

Dalam dialog tersebut, sejumlah pimpinan partai politik di Kota Bogor menganggap masyarakat lebih melihat program kerja dibandingkan latar belakang identitas para kandidat, seperti suku, agama dan sebagainya. "Yang dilihat itu kinerja, asalkan dia (calon kepala daerah) berlaku adil bagi semua agama dan tidak menyakiti," kata Vidhyandika.

Menurut dia, keyakinan para elite partai politik di Kota Bogor itu baru hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya. CSIS merekomendasikan pemerintah ataupun penyelenggara pilkada untuk membuat regulasi penggunaan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam kampanye.

Selain hu, Vidhyandika juga menyarankan pemerintah mendorong

kelompok agama yang moderat selain Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk mengampanyekan sikap toleransi antarumat beragama.

CSIS selanjutnya akan membahas hasil dialog tersebut sebelum merumuskan rekomendasi lebih lanjut yang akan disampaikan Juni 2018 mendatang.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan Nahdlatul Ulama Kota Bogor, Khotimi Bahri mengatakan, karakteristik pemilih di Kota Bogor adalah pemilih rasional dan penggunaan aktif media sosial. Namun, ia menilai isu yang dibahas masyarakat justru bukan program-program yang disajikan para pasangan calon.

Khotimi menganggap isu temporal lebih menarik minat masyarakat sehingga dijadikan bahan kampanye para paslon kali ini.

(Hilmi Abdul Halim)





Original Post

Sidang Perdana, Syafruddin Ngeluh Sakit Sesak Nafas

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-05-15

RMOL. Kuasa Hukum Syafruddin Arsyad Temenggung, Yusril Ihza Mahendra meminta majelis hakim Pengadilan Tipikor memberi izin agar terdakwa kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Liquiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) bisa berobat ke Rumah Sakit.Yusril mengaku kliennya tidak dalam keadaan yang sehat pada hari persidangan perdana namun tetap memaksakan diri lantaran ingin mendengarkan pembacaan dakwaan.

"Klien kami mengalami demam tinggi, sesak nafas dan sudah diperiksa klinik, tapi tidak mengalami perubahan," ujarnya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Senin (14/5).

Ia juga meminta Ketua Majelis Hakim Yanto untuk memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK agar memperbolehkan kliennya berobat.

"Kami meminta hakim agar memerintahkan kepada JPU, agar SAT (Syafruddin Arsyad Temenggung) bisa diperiksa di RS. Baik RSPAD atau RSCM," ujarnya.

Syafruddin didakwa merugikan negara sekitar Rp4,5 triliun terkait penerbitan SKL dalam BLBI. Menurut jaksa KPK, Syafruddin selaku Kepala BPPN diduga melakukan penghapusan piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (PT DCD) dan PT Wachyuni Mandira (PT WM). Selain itu, Syafruddin disebut telah menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham.

Syafruddin didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP. [nes]

http://hukum.rmol.co/read/2018/05/15/339897/Sidang-Perdana,-Syafruddin-Ngeluh-Sakit-Sesak-Nafas-



Original Post

RUU KUP Bakal Ditarik

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 4
2018-5-15

RUU KUP Bakal Ditarik

JAKARTA - Kementerian Keuangan dikabarkan

akan menarik rancangan revisi Undang-Undang

Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan (KUP)

dengan alasan yang

belum jelas.

Sebagai gantinya, pemerintah mulai mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, rencana penarikan kembali RUU KUP ini menjadi perbincangan di internal otoritas pajak. Kabar yang beredar, rencana penarikan kembali RUU KUP ini dilakukan setelah sejumlah pejabat di Kemenkeu melakukan pembahasan mengenai kelanjutan UU tersebut.

Sejumlah pejabat baik di kalangan Ditjen Pajak maupun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum bisa menjelaskan secara detail tentang rencana tersebut.

Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, bahkan meminta supaya semua pihak untuk menunggu perkembangan dari rencana tersebut.

"Kita tunggu saja, nanti ada saatnya disampaikan secara tetapnya," kata Yoga kepada Bisnis, Senin (14/5).

Informasi yang diterima Bisnis, rencananya besok Presiden Joko Widodo segera menggelar rapat terbatas untuk membahas sejumlah undang-undang terkait perpajakan, termasuk opsi untuk menarik kembali draf RUU KUP.

Sementara itu. Arif Yanuar, Direktur Peraturan Perpajakan 1 Ditjen Pajak, bagian yang melakukan pembahasan revisi UU KUP, mengaku belum mengetahui kabar tersebut, meski demikian dia mengakui bahwa saat ini otoritas pajak tengah berupaya mempercepat penyusunan revisi PPh dan PPN. "Sampai sekarang belum, cuma mungkin mempercepat penyusunan PPN dan PPh," ungkapnya.

Arif menjelaskan bahwa percepatan UU PPh dan PPN ini bukan berarti menggugurkan pembahasan UU KUP karena telah masuk prolegnas, sehingga UU KUP tetap akan dituntaskan. Namun bagi otoritas pajak, bisa saja pembahasan revisi UU KUP, PPh, maupun PPN dilakukan beriringan dibahas sepaket supaya pelaksanaannya juga optimal.

"Kan sudah ada urutannya, sebenarnya paling enak [dibahas] bareng saja. Yang jelas kami dan Badan Kebijakan Fiskal siapkan karena 2 tahun enggak pernah di-review lagi," ungkapnya.

I DPR mengaku belum

I mengetahui perihal rencana

penarikan draf RUU KUP.

Adapun Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Awan Nurmawan Nuh juga enggan mengomentari kabar tersebut. Dia bahkan menyarankan supaya menanyakannya langsung Dirjen Pajak Robert Pakpahan. "Tanya ke Pak Robert, saya tidak hadir soalnya," ujarnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, sebelum kabar tersebut muncul, Kementerian Keuangan juga pernah menarik UU KUP pada November 2016. Saat itu. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memutuskan untuk menarik kembali draf UU KUP yang sempat diserahkan ke DPR dengan alasan peninjauan kembali sejumlah poin dalam draf RUU tersebut.

DPR mengaku belum mendapatkan informasi terkait rencana pemerintah

untuk menarik kembali draf RUU KUP.

Wakil Ketua Komisi XI Achmad Hafisz Tohir mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan pemberitahuan dari pemerintah terkait kabar untuk menarik kembali RUU KUP. "Saya belum terima suratnya," kata Hafisz melalui pesan singkatnya, Senin (14/5).

Adapun, anggota Komisi XI DPR M. Misbakhun mengatakan, kalaupun akan ditarik tinggal mekanismenya yang perlu ditentukan. Draf RUU KUP yang mengirimkan adalah presiden, sehingga seharusnya yang menarik juga harus presiden.

DPR sendiri saat ini tengah menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) UU KUP. Dalam DIM salah satu fraksi, ketentuan keterbukaan informasi yang diatur dalam rancangan revisi UU KUP tampaknya diusulkan untuk dihilangkan. Usulan penghilangan pasal tentang keterbukaan informasi ini dianggap sebagai kemunduran bagi reformasi perpajakan. S3

Edi Suwignyo





Original Post

Dakwaan Jaksa Salah Alamat

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2018-5-15

Dakwaan Jaksa Salah Alamat

DAKWAAN Jaksa KPK terhadap terdakwa Syafruddin Arsyad Tumenggung dalam kasus SKL BLBI dinilai sejumlah pihak tidak sah karena tidak masuk pada ranah pidana, melainkan perdata.

Dalam persidangan yang digelar kemarin pagi, bekas Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) itu didakwa merugikan negara sebesar Rp4,58 triliun dalam kasus korupsi penerbitan SKL BLBI.

Syafruddin bersama eks Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Dorodjatun Kuntjoro Jakti, pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim serta istrinya. Itjih S Nursalim diduga telah atau tuan serta melakukan perbuatan melawan hukum. Syafruddin diduga telah melakukan penghapusan piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra barmadja (PT DCD) dan PT Wach-

yuni Mandira (PT WM).

Pengamat dan pemerhati hukum DR Dodi S Abdulkadir SH MH menilai, dakwaan KPK terhadap Syafruddin dalam kasus SKL BLBI tidak tepat. Dodi menilai perkara itu masuk ke ranah perdata, bukan pidana.

"Dari dakwaan KPK, perkara ini sebenarnya dalam ranah hukum perdata, bukan ranah hukum pidana," ujarnya, kemarin.

Alasannya, kata dia, dalam dakwaan yang dibacakan JPU KPK Haerudin. KPK menyebut Sjamsul belum menyelesaikan kewajibannya atas misrepresentasi mengenai piu-tane BDNI terhadap petambak yang diserahkan kepada BPPN. KPK merujuk pada surat Glenn Yusuf selaku Kepala BPPN tertanggal I November 1999. Pokok surat itu menyatakan Sjamsul telah melakukan misrepresentasi atas keadaan kredit petambak sebesa; Rp4,8 triliun.

Berdasarkan surat Glenn itulah, KPK menganggap Syafruddin mengetahui atas misrepresentasi tersebut, namun tetap menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham tertanggal 26 April 2004, yang kemudian dikenal sebagai Surat Keterangan Lunas/SKL. "Padahal dalam dakwaan juga disebutkan Sjamsul menolak isi surat Glenn tersebut," ujar Dodi.

Menurut Dodi, mengingat hal ini menyangkut perselisihan (dispute) terhadap persoalan misrepresentasi atas Master Settlement and Acquisition Agreement (Perjanjian MSAA), maka seharusnya klaim tersebut dibuktikan terlebih dahulu melalui pengadilan perdata. "Tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in-kracht), berarti misrepresentasi itu tidak ada," tegasnya

Lagipula, lanjut Dodi, dalam sidang perkara gugatan perdata Syafruddin terhadap pemerintah (Kemenkeu) yang tengah berlangsung di PN Jakarta Pusat, pemerintah menyatakan Sjamsul telah memenuhi seluruh kewajibannya. Hal itu tertuang dalam jawaban Pemerintah tertanggal 3 April 2018.

Ini bertolak belakang dengan KPK yang dalam dakwaannya menyatakan Sjamsul belum memenuftilcewajiban-nya berdasarkan Perjanjian MSAA.

Dodi pun heran. Sebab, pemerintah sebagai pihak dalam Perjanjian MSAA tidak mengklaim Sjamsul melakukan misrepresentasi. "Tetapi KPK yang bukan pihak dalam Perjanjian MSAA justru mempermasalahkan hal tersebut," kritiknya.

Dodi mengingatkan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/ PUU-XV/2017, KPK dinyatakan sebagai lembaga eksekutif. Dengan begitu, seharusnya KPK tunduk pada kebijakan Pemerinah dalam penyelesaian masalah BLBI BDN! melaluijalur perdata (out of court settlement) yang telah disepakati dalam Perjanjian MSAA.

Terpisah, Taufik Mappaenre Maroef, mantan deputi ketua AMI BPPN menyatakan Sjamsul tidak melakukan misrepresentasi karena yang bersangkutan sudah menyampaikan informasi tentang utang petambak plasma kepada BPPN sebagaimana tercatat dalam Disclosure Agreement Perjanjian MSAA.

Kuasa hukum Syafruddin, Yusril Ihza Mahendra juga berpendapat serupa. Menurutnya, kasus pemberian SKL BLBI itu sudah dianggap selesai secara perdata. Sebab, apa yang didakwakan kepada kliennya sudah diatur secara detail dalam perjanjian MSAA. Untuk diketahui, dalam MSAA itu diatur secara detail perjanjian antara kedua belah pihak antara pemerintah dan para debitur BLBI. Termasuk, mekanisme penyelesaiannya.

Di dalam perjanjian itu juga ada klausa-klausa yang menyatakan bahwa apabila para pihak itu tidak puas terhadap apa yang diputuskan, maka mereka dapat mengajukan komplain dan mengajukan gugatan ke pengadilan.

"Sampai hari ini perjanjian itu masih berlaku. Sudah 19 tahun lamanya MSAA ini ada dan sudah ditutup dan dianggap sudah selesai semuanya. Tidak pernah ada gugatan dari pihak pemerintah terhadap kasus ini," ujar Yusril usai persidangan, kemarin. "Jadi kasus ini dianggap sudah selesai dalam perdata," imbuh pakar hukum tata negara itu.

Tetapi tiba-tiba saja sekarang KPK menganggap ada unsur tindak pidana korupsi di dalamnya. Hal itu didasarkan pada audit BPK yang baru, 2017. Sebelumnya, tutur Yusril, hasil Pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham BPK RI No. 34C XII/11/2006 tanggal 30 November 2006 menyebut, SKL yang diberikan kepada Pemegang Saham Pengendali (PSP) PT. BDNI (Sjamsul Nursalim) layak untuk diberikan.

Sebab, PSP telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang disepakati dalam perjanjian MSAA dan perubahan perubahannya serta telah sesuai dengan kebijakan pemerintah dan Instruksi Presiden No 8 Tahun 2002.

Itu yang jadi dasar Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) menerbitkan penerbitan SKL bagi BDNI.

"Bahwa kemudian tahun 2017 dilakukan audit lagi atas permintaan KPK dan hasilnya lain, itu menjadi tanda tanya juga dari kami. Audit tahun 2006 itu telah melahirkan satu kebijakan. Oleh karena hasil audit BPK yang sudah ada pada tahun 2006 itu tidak bisa dianulir oleh kebijakan BPK yang baru," urai Yusril.

Syafruddin, ujar Yusril, tetap bersikukuh pada hasil audit BPK tahun 2006 itu. Karena itulah dia menggugat Menteri Keuangan dan PT Perusahaan Pengelola Aset Persero (PPA) di PN Jakarta Pusat pada 3 April 2018. Dua lembaga itu dianggap tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum sehingga Syafruddin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Selain itu, menurut Yusril, kerugian negara tidak timbul ketika aset piutang itu tidak dijual. Kerugian negara muncul ketika dijual. Nah, menurut Yusril, Syafruddin tidak terlibat dalam penjualan aset eks PT Dipasena. Aset itu dijual oleh PT PPA pada tahun 2007. Yusril pun mempertanyakan unsur pidana yang menjerat kliennya dalam kasus ini.

"Pada waktu itu sudah di bawah Presiden yang baru SBY, menteri keuangannya juga sudah berubah, dan tidak lagi menjadi Kepala BPPN, jadi persoalan ini perdata atau pidana?" tanya Yusril.

Dalam dakwaan, Syafruddin selaku Kepala BPPN memberi usulan kepada Dorojatun selaku Ketua KSSK. Menurut Yusril, BPPN memang bisa mengusulkan sesuatu kepada KKSK. Tapi keputusan itu ada pada KKSK.

Ketika KKSK memutuskan bahwa kewajiban BDNI.sudah selesai, lalu kemudian SKL-nya dikeluarkan oleh BPPN, lembaga itu hanya melaksanakan keputusan dari KKSK.

"Kalau masukan dari bawahan ke atasan kemudian dilaksanakan oleh atasan, apakah bawahan itu dapat dipersalahkan dari segi pidana?" tanya Yusril.

Menurut Yusril, yang pertama hams dilihat adalah dari segi hukum administrasi negara. Dia mencontohkan, anggota Wantimpres yang mengusulkan sesuatu kepada presiden. Kemudian presiden menyetujui usul itu lalu belakangan timbul masalah, apakah Wantimpres itu bisa dipidana atau tidak.

Karena itulah, pihaknya bakal mengajukan ahli-ahli administrasi negara untuk mengetahui, sejauh mana tanggungjawab pidana dalam kasus-kasus seperti ini. Syafruddin sendiri menilai dakwaan yang disampaikan oleh jaksa KPK salah alamat alias error in persona.

Menurut Syafruddin, kebijakannya dalam menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) saat menjabat Kepala BPPN kepada obligor pengendali saham BDNI pada tahun 1999, hanya sebatas menjalankan keputusan KKSK. Selain itu. Sjamsul Nursalim juga, selaku share holder BDNI sudah melunasi kewajibannya terhadap BPPN sebesar Rp4,8 triliun. "Yang jelas dari dakwaan tadi itu jelas error in persona, yang menjual bukan saya dan juga saya mengikuti seluruh aturan," ungkap Syafruddin.

okt





Original Post

Mantan Kepala Dinas Dituntut 1 Tahun 5 Bulan

Media Cetak Jawa Pos Halaman 10
2018-5-15

Mantan Kepala Dinas Dituntut 1 Tahun 5 Bulan

SIDOARJO

ACHMAD Rifai sudah mengembalikan kerugian negara Rp 641 juta. Namun, itu tak membuat mantan kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan (DPRKPP) Kabupaten Mojokerto tersebut mendapat tuntutan ringan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo kemarin.

Oleh jaksa penuntut umum Erfandi Kumianto, Rifai dituntut hukuman penjara 1 tahun 5 bulan. Dia merujuk pasal 3 Undang-Undang Tipikor.

Menurut Erfandi, terdakwa dituntut hukuman penjara 1 tahun 5 bulan dan denda Rp 50 juta. "Jika tidak, terdakwa harus menggantinya dengan kurungan 3 bulan penjara," ujarnya.

Rifai terlibat kasus lahan Terminal Pohjejer. Terdakwa dengan sengaja menyepakati perobohan bangunan itu. Terminal tersebut akan dijadikan lahan pertokoan.

Sementara itu, Achmad Hayiyi, kuasa hukum terdakwa, menjelaskan, tuntutan tersebut terlalu berat. Dia berharap pada sidang berikutnya dalam pembacaan pleidoi, hukuman kliennya bisa diringankan.

"Semoga saja hakim mempertimbangkannya nanti. Karena Rifai juga sudah mengembalikan uang untuk kerugian negara," ujarnya.

Menurut dia, kliennya dibantu keluarga besarnya dengan cara iuran untuk membayarkan kerugian negara yang dituduhkan.

(den/c19/diq)





Original Post

Syafruddin Didakwa Rugikan Rp4,5T

Media Cetak Jawa Pos Halaman 12
2018-5-15

Syafruddin Didakwa Rugikan Rp4,5T

JAKARTA Mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (14/5). Dia didakwa merugikan keuangan negara Rp 4,58 triliun akibat melakukan penghapusan piutang Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim pada 2004.

Dalam surat dakwaan, jaksa penuntut umum (JPU) KPK menyatakan, perbuatan terdakwa Syafruddin yang merugikan keuangan negara itu dilakukan bersama mantan Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Sjamsul Nursalim, dan Itjih S. Nursalim (istri Sjamsul Nursalim).

"Terdakwa (Syafruddin) selaku

ketua BPPN melakukan penghapusan piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin PT Dipasena Citra Darmadja dan PT Wachyuni Mandira," ungkap jaksa KPK Haerudin. "Perbuatan terdakwa memperkaya diri sendiri atau orang Iain atau suatu korporasi," imbuh dia.

Jaksa juga mendalilkan bahwa Syafruddin telah menerbitkan

surat pemenuhan kewajiban pemegang saham atau surat keterangan lunas (SKL) meski Sjamsul Nursalim belum menyelesaikan kewajibannya. Hal itu membuat seolah-olah piutang BDNI kepada petambak berjalan lancar (misre-presentasi). Sayangnya, hingga saat ini, Sjamsul Nursalim maupun istrinya belum pernah diperiksa KPK.

(tyo/c6/agm)





Original Post

Tersandung Motor Besar Auditor BPK Dituntut 9 Tahun

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-5-15

Tersandung Motor Besar Auditor BPK Dituntut 9 Tahun

AUDITOR Madya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sigit Yugoharto dituntut hukuman penjara 9 tahun ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan karena menerima satu motor gede (moge)

Harley Davidson, tunjangan hari raya, dan fasilitas hiburan malam.

Jaksa penuntut umum KPK Ali Fikri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, kemarin, mengatakan

Sigit dinilai terbukti melakukan pidana seperti dakwaan pertama dari Pasal 12 huruf b UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo

Pasal 64 ayat (1) KUHP.

"Hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, terdakwa menyalahgunakan kewenangan dan kewajiban yang diberikan kepadanya untuk melakukan kejahatan, terdakwa mencederai kepercayaan masyarakat terhadap peran penting auditor BPK

dalam pengawasan keuangan negara," kata jaksa Ali.

Dalam perkara ini. Sigit selaku auditor madya BPK dan selaku ketua tim pemeriksa BPK menerima satu motor Harley Davidson Sportster 883 tahun 2000 dengan nomor polisi B 5662 JS dan mendapat beberapa kali fasiJitas hiburan malam di Karaoke Las Vegas, Plaza Semanggi.

Jaksa juga mengatakan Sigit menerima fasilitas hiburan

malam bernilai sekitar Rp30 juta dan Rp41 juta. Jaksa meyakini semua fasilitas yang diberikan kepada Sigit terkait dengan diubahnya hasil temuan sementara BPK dalam pengelolaan keuangan PT Jasa Marga.

"Terdakwa mengetahui atau patut diduga hadiah tersebut karena terdakwa mengubah hasil temuan sementara tim pemeriksa BPK atas PDTT terhadap pengelolaan pendapatan usaha, pengendalian biaya, dan

kegiatan investasi pada PT Jasa Marga cabang Purbaleunyi 2015-2016," ucap jaksa.

Jaksa mengatakan Sigit bersama tim pemeriksa BPK lain bertemu Setiabudi di Karaoke Las Vegas dan membahas jumlah kelebihan pembayaran. Kelebihan bayar bisa close jika Jasa Marga mengembalikan uang kelebihan. "Di Las Vegas juga terdapat bukti karaokean dan pemandu lagu hingga makan malam."

(Put/Ant/P-1)





Original Post

Jaksa Sebut Dorodjatun Terlibat Kasus BLBI

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-5-15

Jaksa Sebut Dorodjatun Terlibat Kasus BLBI

Mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung didakwa merugikan negara sebesar Rp4,5 triliun terkait dengan BLBI.

Putri Anisa Yuliani

putri@mediaindonesio.com

JAKSA KPK Haerudin menyebut mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dorodja-Kuntjoro-]akti yang juga mantan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) diduga terlibat skandal bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Selain itu, mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung juga didakwa merugikan negara sebesar Rp4,5 triliun terkait dengan BLBI.

Kerugian negara itu berkaitan dengan penerbitan surat keterangan lunas (SKL) dari BPPN terhadap Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang dimiliki pengusaha Sjamsul Nursalim.

Hal itu dikatakan Haerudin saat sidang perdana kasus BLBI di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. "Melakukan perbuatan mem-

perkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi, yaitu memperkaya Sjamsul Nursalim sejumlah Rp4.580.000.000.000, yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara Rp4.580.000.000.000," ujar Haerudin.

Perbuatan itu disebut jaksa KPK dilakukan Syafruddin bersama Sjamsul Nursalim dan istrinya. Itjih S Nursalim, serta Dorodjatun Kuntjoro-Jakti.

Jaksa menyebut Syafruddin menghapus piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin PT Dipasena Citra Darmadja dan PT Wachyuni Mandira serta surat pemenuhan kewajiban pemegang saham meski Sjamsul belum menyelesaikan kewajibannya yang seolah-olah piutang lancar atau misrepresentasi.

BDNI ialah bank yang melakukan bank take over (BTO) dan BDNI ditetapkan sebagai bank beku operasi (BBO) dan pengelolaannya dilakukan tim pemberesan yang ditunjuk BPPN pada 21 Agustus 1998.

Dengan status BBO itu, BLBI

BDNI dialihkan dari BI ke BPPN sejumlah Rp37,039 triliun pada 29 Januari 1999 dan selanjutnya berupa fasilitas saldo de-

bet sebesar Rp5,492 triliun.

"Dalam penggunaan dana BLBI oleh BDNI ditemukan penyimpangan, di antaranya

transaksi pembelian valas dilakukan saat devisa netto melampaui ketentuan yang berlaku, melakukan penem-

patan baru dengan menambah saldo debet," kata Haerudin.

"Selain itu, melakukan pembayaran dana talangan keada

kreditur luar negeri untuk menutupi kewajiban nasabah grup terkait dengan pemberian kredit rupiah kepada grup terkait yang dananya digunakan untuk transaksi di pasar uang antarbank."

Pelanggaran

BDNI pun dikategorikan sebagai bank yang melakukan pelanggaran hukum atau transaksi yang tidak wajar yang menguntungkan Sjamsul Nursalim. Sjamsul kemudian diwajibkan mengikut penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS) dengan pola perjanjian master settlement aq-cuisition agreement (MSAA).

Imbasnya BLBI mewajibkan BDNI untuk mengikuti PKPS dengan pola perjanjian MSAA. BPPN dengan tim aset manajemen investasi (AMI) menentukan jumlah kewajiban pemegang saham (JKPS) yang berjumlah Rp28,048 triliun.

Pada 21 September 1998. dilakukan penandatangan kesepakatan antara Ketua BPPN Glenn MS Yusuf dan Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali (PSP) BDNI, yaitu BPPN mengambil alih pengelolaan BDNf dan Sjamsul bertanggung jawab menyelesaikan kewajibannya secara tunai sesuai perjanjian MSAA.

(Ant/P-1)





Original Post

3 PPL Pangkalpinang Dilaporkan ke Polisi

Media Cetak Media Indonesia Halaman 12
2018-5-15

3 PPL Pangkalpinang Dilaporkan ke Polisi

Penegakan hukum kasus pilkada memang diperlukan. Pihak penyelenggara maupun kandidat hendaknya juga memperhatikan aspek politis psikologis.

Rendy Ferdiansyah rendy@medioindonesia.com

PROSES hukum kasus dugaan suap yang terjadi di Pilkada Pangkalpinang berbuntut panjang. Calon Wakil Wali Kota Pangkalpinang Ismiryadi yang telah dinyatakan bebas dan tidak terbukti bersalah pada kasus itu akan melaporkan tiga petugas pengawas lapangan (PPL) karena diduga memberikan keterangan tidak benar, dalam berkas acara pemeriksaan (BAP) terkait kasus bagi-bagi token listrik kepada warga yang dituduhkan kepadanya.

Penasihat hukum Ismiryadi, Saleh mengatakan pihaknya akan membuat laporan ke kepolisian dengan tuduhan menyampaikan keterangan yang tidak benar seperti yang ditulis dalam BAP. Saleh juga akan melaporkan salah seorang Panwascam karena perbuatannya merugikan kliennya.

"Untuk pelaporan balik ya, nanti penasihat hukum lokal yang akan menyampaikan ke polisi. Mereka yang kita lapor, 3 orang PPL dan 1 laginya petugas Panwascam," tegas Saleh.

Dia menjelaskan dalam persidangan dugaan politik uang Pilkada Pangkalpinang terkait bagi-bagi token listrik di Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang beberapa waktu lalu, ketiga saksi dari PPL ini saat di BAP mengetahui seluruh nomor token listrik yang diisi Ismiryadi. "Dalam BAP mereka jelas menyebutkan seluruh nomor tokennya, tapi dalam keterangan saksi di persidangan ketika ditanya justru mereka tidak mengetahuinya, nah ini kami permasalahkan," ujarnya.

"Seharusnya, waktu ditanya di persidangan mereka tahu nomor tokennya, ini malah sebaliknya, kami anggap keterangan saksi ini tidak benar," ungkap Saleh. Atas dasar ini lah, menurut Saleh, pihaknya berencana akan melaporkan mereka ke pihak kepolisian.

Selain itu, lanjut Saleh, pihaknya masih akan berdiskusi dengan klienya, Ismiryadi, terkait pengajuan ganti rugi dan pemulihan nama baik ke PN Pangkalpinang. Disebutkan perihal ganti rugi dan pemulihan nama baik dalam peraturan pemerintah maksimal RplOO juta. "Masalah ganti rugi dan pemulihan nama baik ini akan kami diskusikan terlebih dahulu dengan klien kami."

Putusan diterima

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pangkalpinang pun akhirnya menerima putusan Pengadilan Tinggi (PT) Bangka Belitung (Babel) yang membebaskan terdakwa dugaan politik uang Ismiryadi dari segala tuntutan kendati salinan putusan belum diterima.

Ketua Panwaslu Kota Pangkalpinang Ida Kumala mengatakan upaya banding di Pengadilan Tinggi Babel merupakan yang terakhir. Untuk itu, pihaknya sangat menghormati keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Babel yang membebaskan Ismiryadi dari segala tuntutan karena tidak terbukti melawan hukum.

Untuk diketahui, selain membebaskan terdakwa Ismiryadi karena tidak memenuhi unsur-unsur melawan hukum, Majelis hakim yang terdiri dari Didiek Budi Utomo, Sabarudin Ilyas, dan Naisyah Kadir, pada pekan lalu, juga membatalkan putusan PN Pangkalpinang karena dianggap keliru menafsirkan kata-kata,

Sebelumnya diberitakan, Ismiryadi yang berpasangan dengan Endang Kusumawaty (nomor urut 4) ditemukan panwascam telah membagi-bagikan token listrik Rp2O ribu ke rumah warga. Temuan itu akhirnya dilaporkan ke Panwaslu Pangkalpinang dan kemudian dibawa dalam rapat bersama Gakkumdu Pangkalpinang, kemudian dilimpahkan ke penyidik polres setempat.

(N-l)





Original Post

Anies Berdiskusi dengan LBH Jakarta

Media Cetak Jawa Pos Halaman 23
2018-5-15

Anies Berdiskusi dengan LBH Jakarta

MATRAMAN - Gubernur DKI Anies Baswedan menyambangi kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta kemarin (14/5). Kedua pihak membahas berbagai persoalan di DKI, khususnya isu-isu yang menjadi perhatian LBH selama ini.

Anies menyatakan, LBH selalu membela keadilan. Misalnya, masalah swastanisasi air, penggusuran, kekerasan, dan reklamasi. "Diskusinya tadi masih garis besar saja. Karena ini pertemuan pembuka. Insya Allah, nanti ada pertemuan-pertemuan selanjutnya," jelasnya kepada wartawan setelah pertemuan tersebut. "Ada juga tadi soal aset gedung," sambung Anies.

Mengenai swastanisasi air, Anies memastikan pemprov menuruti putusan Mahkamah

Agung (MA). Dia tidak mau ambil pusing soal peninjauan kembali (PK) terhadap putusan MA yang menyatakan swastanisasi air harus dihentikan.

Dia menegaskan bahwa pemprov sudah menyiapkan langkah-langkah untuk menghentikan reklamasi. "Sudah siap kok. Tinggal jalan," ucapnya.

Selain itu, LBH DKI menyampaikan rancangan peraturan daerah (raperda) bantuan hukum yang terhenti sejak 2015. Saat itu, sambung Anies, pembahasan sampai pada naskah akademik. DKI ketinggalan oleh daerah lain yang memiliki aturan lebih dulu. "Baru saya dengar tadi. Dan, insya Allah, akan diaktifkan lagi prosesnya," ungkap Anies.

(dom/co4/ydh)





Original Post

Penahanan Perantara Suap di Kebumen Diperpanjang

Media Online metrotvnews.com
2018-05-15

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan tersangka Hojin Anshori (HA). Penahanan tersangka kasus dugaan suap atas sejumlah proyek di lingkungan Kabupaten Kebumen itu diperpanjang selama 30 hari ke depan.

"Perpanjangan penahanan yang kedua selama 30 hari untuk tersangka HA," kata Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 14 Mei 2018.





Menurut Yeye, perpanjangan masa penahanan terhadap anggota tim sukses Bupati Kebumen, M Yahya Fuad pada Pilkada Kebumen pada 2016 lalu itu dimulai sejak 16 Mei hingga 17 Juni 2018. Perpanjangan penahanan dilakukan demi kepentingan penyidikan.

KPK sebelumnya menetapkan Hojin Anshori bersama dengan Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad sebagai tersangka dalam dua perkara. Selain keduanya, penyidik juga ikut menetapkan Komisaris PT KAK Khayub Muhamad Lutfi sebagai tersangka pemberi suap.

Yahya Fuad diduga menerima suap terkait sejumlah proyek di Kebumen. Terdapat sekitar Rp2,3 miliar fee sejumlah proyek yang dikumpulkan Khayub dari sejumlah kontraktor. Fee proyek itu diberikan Khayub kepada Yahya Fuad melalui Hojin.

Pada kasus suap, Yahya dan AH dijerat dengan pasal 12 huruf B Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan pada kasus gratifikasi, Yahya dan AH dijerat dengan pasal 12 huruf B Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, KML selaku pihak pemberi gratifikasi dan suap dari pengadaan barang dan jasa APBD Kebumen itu dijerat dengan pasal 5 ayat 1 atau b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(SCI)

http://news.metrotvnews.com/hukum/gNQnMmVb-penahanan-perantara-suap-di-kebumen-diperpanjang



Original Post

Lewat PTSP, Bupati Eka Berharap Pelayanan Publik Makin Prima

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-05-15

RMOL. Pengadilan Tinggi Bali mulai membuka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).Tujuannya, guna menciptakan transparansi di pengadilan seluruh Bali dan memberikan proses pelayanan yang cepat, mudah, terukur, dan sesuai standar yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung (MA).

PTSP ini diresmikan langsung oleh Direktorat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung (MA) RI, Herri Swantoro, di Pengadilan Tinggi Bali, Jln. Tantular Barat No 1 Denpasar, pada Senin (14/5) lalu.

Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti bersama dengan Wakil Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, Ketua Pengadilan Tinggi Bali I Ketut Gede, Ketua Pengadilan Negeri Tabanan I Wayan Gede Rumega turut hadir dalam acara tersebut.

Dalam kesempatan itu, Bupati Eka mengaku mendukung penuh PTSP dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Bali. Khusus di daerahnya, Bupati Eka mengaku telah merealisasikan bantuan hibah kepada Pengadilan Negeri Tabanan sebanyak tiga kali, yaitu tahun anggaran 2013, 2016 dan 2018 dengan nilai total sebesar Rp 1,2 miliar lebih.

"Hibah kepada pengadilan tidak terlepas dari spirit UU 25/2019 tentang Pelayanan Publik. Pemda dengan PN Tabanan adalah dua divisi penyelenggara layanan yang berbeda, tapi obyek layanan yang sama, yaitu masyarakat. Hibah diberikan demi mewujudkan pelayanan publik yang semakin prima," jelasnya sebagaimana keterangan tertulis yang diterima, Selasa (15/5).

Dia berharap kehadiran PTSP bisa melanjutkan komitmen keberpihakan terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat mendapatkan keamanan dan keadilan di dalam mencapai kesuksesan dalam pembangunan.

"Tentunya merupakan suatu kewajiban mewujudkan hal tersebut. Dan ke depannya, Saya berharap kerjasama ini terus berlanjut, sehingga memberikan dampak yang positif, khususnya di bidang pelayanan publik," pungkas Eka. [ian]

http://nusantara.rmol.co/read/2018/05/15/339908/Lewat-PTSP,-Bupati-Eka-Berharap-Pelayanan-Publik-Makin-Prima-



Original Post

Terima Suap Moge, Auditor BPK Dituntut 9 Tahun Penjara - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-05-15

Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Auditor Madya pada Sub-Auditorat VII B2 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sigit Yugoharto dihukum 9 tahun pidana penjara. Tak hanya itu, Jaksa juga menuntut Sigit membayar denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

"Kami menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa Sigit Yugoharto telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata jaksa Ali Fikri saat membacakan tuntutan terhadap Sigit di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (14/5).

Jaksa meyakini Sigit telah terbukti menerima suap berupa motor Harley Davidson Sportster 883 tahun 2000 seharga Rp 115 juta dari Setia Budi selaku General Manager PT Jasa Marga cabang Purbaleunyi. Tak hanya itu, Sigit juga beberapa kali menerima sejumlah fasilitas hiburan malam di tempat karaoke Las Vegas, Jakarta Pusat.

Menurut jaksa, Sigit seharusnya mengetahui bahwa hadiah itu diberikan karena Sigit mengubah hasil temuan sementara Tim Pemeriksa BPK atas pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap pengelolaan pendapatan usaha, pengendalian biaya dan kegiatan investasi PT Jasa Marga tahun 2015-2016. Sigit merupakan ketua tim dalam pemeriksaan tersebut.

Atas tindak pidana ini, Sigit dinilai telah melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam pertimbangannya, Jaksa menilai perbuatan Sigit tidak mendukung pemerintah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sigit dinilai telah menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang yang diberikan untuk melakukan kejahatan.

Selain itu, Sigit dinilai telah mencederai kepercayaan masyarakat kepada auditor BPK. Meski demikian, Sigit belum pernah dihukum dan sopan selama persidangan.

http://www.beritasatu.com/satu/492432-terima-suap-moge-auditor-bpk-dituntut-9-tahun-penjara.html



Original Post

Media