Ulama MUI Jelaskan Larangan Bunuh Diri dan Perempuan dalam Perang - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-05-16

Jakarta Pelibatan perempuan dalam peperangan tak sesuai dengan ajaran Islam. Aksi teror bom di Surabaya, Jawa Timur (Jatim) yang melibatkan perempuan dan anak-anak merupakan suatu kesalahan.

"Nabi (Muhammad SAW) tidak pernah libatkan perempuan dalam perang. Istri-istri nabi tidak dilibatkan dalam perang. Tidak syar\'i, tidak punya argumen hadist," kata pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Abdul Moqsith Ghozali.

Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi publik Wahid Foundation bertajuk "Setelah Mako Brimob dan Bom Surabaya" di Aula Rumah Pergerakan Gusdur, Jakarta, Selasa (15/5).

"Kasus Surabaya, kalau libatkan perempuan, mereka salah. Ini kalau kita definisikan (teror Surabaya) itu perang. Mereka keliru membaca Al Quran, hadist dan sejarah Nabi," tegas Abdul.

Dia menyatakan, Islam juga tidak menganjurkan bunuh diri. Diungkapkan, tidak satupun sahabat Nabi yang meninggal dunia akibat bunuh diri.

"Kenapa bunuh diri tak dibenarkan? Karena kita tak memiliki tubuh kita sendiri," ungkapnya.

Menurutnya, peperangan zaman Nabi sepenuhnya bersifat pertahanan diri, bukan melawan. Dikatakan, sebuah kekeliruan juga jika menjadikan Indonesia wilayah perang.

"Umat Islam mayoritas, 87 persen. Presiden Islam, ketua DPR Islam, ketua Mahkamah Agung Islam, ketua Mahkamah Konstitusi Islam. Umat Islam tidak terusir dari kampung halaman sendiri," tegasnya.

Pacasila dan IslamDia menjelaskan, Musyawarah Nasional (Munas) Nahdlatul Ulama (NU) di Situbondo, Jatim pada 1983 menegaskan Pancasila tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jauh berbeda dengan pandangan kelompok radikal.

Saat ini, menurutnya, Pancasila merupakan syariat Islam itu sendiri.

"Di situ ada tauhid, ajaran kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan. Tidak usah ragu menyatakan Pancasila itu syariat Islam," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Wahid Foundation Yenny Zannubar Wahid mengatakan kaum perempuan sejak lama masuk dalam jaringan terorisme. Noordin M Top melibatkan istrinya saat melakukan aksi teror. Hal berbeda, lanjutnya, sekarang perempuan tampil di depan.

Dia menuturkan, perempuan berperan sebagai agen perekrut. Kemudian, perempuan mengumpulkan dana serta logistic organizer atau pengelola logistik.

"Sewa mobil, motor, mungkin termasuk pesan bahan bom, terakhir jadi eksekutor," tuturnya.

Dia berharap kaum perempuan bersikap independen terhadap suami, karena menurutnya perempuan rentan menjadi radikal.

"Makin independen perempuan mengambil keputusan menyangkut diri, maka makin dia punya kemampuan jadi bemper bagi suami ketika radikal. Otonomi perempuan itu mutlak," tandasnya.

http://www.beritasatu.com/satu/492554-ulama-mui-jelaskan-larangan-bunuh-diri-dan-perempuan-dalam-perang.html



Original Post

Penghargaan untuk Lurah Husni Abdullah

Media Cetak Republika Halaman 21
2018-5-16

Penghargaan untuk Lurah Husni Abdullah

Lurah Kramat Jati Husni Abdullah mendapatkan penghargaan khusus. Dia dinilai sebagai aparatur sipil negara IASN] atau PNS berintegritas oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. Husni dianggap memiliki inisiatif yang terpuji dan berani melakukan tindakan yang ditujukan untuk menyelamatkan aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI di wilayahnya. Anies pun memiliki kesan, Husni telah berani mengambil inisiatif dan secara gigih menyelamatkan aset dengan melakukan gugatan perlawanan agar tidak hilang. "Dia juga telah berani melaporkan kepada kami, melalui KPK (Komite Pencegahan Korupsi) Ibu Kota dan Biro Hukum (DKI). Sehingga, kami dapat mencegah Dinas Kehutanan untuk membeli tanah milik Pemprov sendiri," ujar Anies di Balai Kota DKI, Selasa 115/5).

Anies berharap agar tindakan berani Lurah Husni dapat diikuti oleh para lurah maupun ASN lainnya di lingkungan Pemprov DKI. Pemerintahan bersih, lanjut dia, tak bisa ditawar-tawar lagi dan menjadi

harga mati. "Mari kita mulai perubahan ini dari diri kita di sini dan berjanji untuk menjadi pelayan rakyat yang berintegritas," ujar Anies.

Lurah Kramat Jati Husni Abdullah merasa bangga dengan penghargaan yang diterimanya. Menurut Husni, menjadi lurah itu seperti bapak bagi masyarakat di wilayah. Melindungi aset pemprov yang memang bermanfaat untuk warga menjadi kewajiban seluruh ASN.

Lapangan Hek merupakan salah satu ruang bermain di Kelurahan Kramat Jati, Jakarta Timur. Lapangan seluas 7.383 meter persegi Im2) tersebut dipakai warga memakainya untuk kegiatan olahraga dan bermain. Selama lebih dari 40 tahun, tanah lapangan tersebut sesungguhnya telah masuk di dalam daftar aset milik Dinas Olahraga dan Pemuda DKI.

Namun, pada Januari 2006 ada seseorang yang mengklaim sebagai pemilik tanah tersebut serta melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Proses hukum itu berlangsung hingga 2012, keluarlah keputusan Peninjauan Kembali nomor 154 PK/PDT/2012 yang memenangkan gugatan tersebut.

Perintah eksekusi pada 2015 atas

Lapangan Hek Kramat Jati diprotes oleh warga. Merasa bahwa warga di kelurahannya bakal kehilangan ruang terbuka hijau (RTH) dan tempat rekreasi warga. Husni tidak tinggal diam. Setelah ditemukan bukti autentik yang mengonfirmasi lahan tersebut di atas dimiliki dan masuk dalam Daftar Aset Pemprov DKI, ia kemudian melakukan perlawanan hukum ke pengadilan.

Selama proses pengadilan. Husni secara aktif bekerja sama dan intensif membantu Biro Hukum DKI memberi informasi terkait tanah sengketa Lapangan Hek Kramat Jati. Tidak hanya itu, pada Maret 2018 ia mengetahui bahwa ada pihak yang menawarkan tanah lapangan bola tersebut kepada Dinas Kehutanan DKI.

Husni pun melaporkannya kepada Biro Hukum DKI dan KPK Jakarta.

Mendapatkan laporan tentang kasus itu, Pemprov DKI segera memerintahkan penghentian proses pembelian tanah tersebut.

Ketua KPK Jakarta Bambang Widjojanto mengatakan, jumlah aset Pemprov DKI Jakarta saat ini mencapai lebih Rp 400 triliun. Tapi, ia memahami, belum semua aset itu diadministrasikan. Sehingga, aset tersebut tidak dapat dioptimalkan kemanfaatannya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Bambang melanjutkan, butuh usaha serius dan strategis untuk mengadminstrasikan dan mengamankan seluruh aset milik pemda, sehingga tercatat secara baik dan jelas status keberadaannya. Tentu saja, hal itu harus didukung oleh bukti-bukti autentik yang kuat dan tidak bermalah dengan pihak ketiga. Karena itu, menurut dia, penyelamatan aset Pemprov DKI menjadi salah satu prioritas dan diperlukan konsolidasi data base aset.

"Aset itu bersifat clean and clear, dibangun dan dikembangkannya sistem manajemen aset yang terintegrasi serta adanya sistem pengamanan aset," ujar Bambang.

ed erik purnama putra/ OLEH MAS ALAMIL HUDA





Original Post

Eks Presiden Taiwan Dihukum karena Bocorkan Informasi

Media Cetak Koran Tempo Halaman 3
2018-5-16

Eks Presiden Taiwan Dihukum karena Bocorkan Informasi

TAIPEI - Pengadilan Tinggi Taiwan kemarin memvonis mantan presiden Ma Ying-jeou hukuman 4 bulan penjara karena membocorkan informasi rahasia.

Hakim Lin Ruey-bin, yang memimpin sidang, menyatakan Ma, 67 tahun, terbukti bersalah melanggar Undang-Undang Pengawasan dan Keamanan Komunikasi serta Undang-Undang Perlindungan Informasi karena membocorkan informasi soal penyelidikan terhadap seorang anggota parlemen dari kubu oposisi, Ker Chien-ming, pada September 2013.

"Sebagai presiden, Ma seharusnya sadar bahwa dirinya memiliki kewajiban untuk menghormati rahasia penyelidikan," kata Wu Wei-ya, juru bicara Pengadilan Tinggi, dalam jumpa pers.

Kasus ini berawal ketika Jaksa Agung pada saat itu, Huang Shyh-ming, menunjukkan transkrip penya-

dapan kepada Ma. Transkrip tersebut merupakan bagian dari penyelidikan kasus yang melibatkan politikus kubu oposisi dari Partai Demokrasi Progresif, Ker Chien-ming.

Penyelidikan kasus tersebut dilakukan atas dugaan lobi-lobi tidak pantas yang dilakukan Ker dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat saat itu, Wang Jin-pyng, dari Partai Kuomintang.

Ma kemudian membocorkan informasi rahasia tersebut kepada perdana menteri saat itu, JiangYi-huah, dan juru bicara kepresidenan Lo Chih-chian. Ma juga dituduh mendesak Huang untuk membuka detail penyelidikan kasus yang membelit Ker.

Ker yang tak terima kemudian melaporkan Ma dan Huang karena menganggap bocoran informasi tersebut menghancurkan reputasinya. Namun Ma baru didakwa setelah tak lagi menjadi presiden. Politikus Partai Kuomintang yang dekat dengan Beijing ini menjabat presiden pada 2008-2016. Putusan ini juga menganulir putusan pengadilan sebelumnya yang membebaskan Ma.

Meski dapat diganti dengan denda sebesar 120 ribu dolar Taiwan atau Rp 54 juta, Ma menegaskan bahwa dirinya akan mengajukan permohonan banding. "Ini adalah gugatan konstitusional," ujar Ma. "Saat ini saya tak hanya memperjuangkan hak saya, tapi juga bagaimana kekuasaan Presiden Taiwan di masa depan tidak boleh dibatasi."

REUTERS/FOCUS TAIWAN/SITA PLANASARI AQUADINI





Original Post

Calon Perseorangan Berlaga di Pilkada Langkat

Media Cetak Koran Tempo Halaman 10
2018-5-16

Calon Perseorangan Berlaga di Pilkada Langkat

STABAT - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menetapkan pasangan calon bupati-wakil bupati dari jalur perseorangan, Sulistianto-Heriansyah, sebagai peserta pemilihan kepala daerah. Penetapan itu dilakukan setelah Mahkamah Agung menolak kasasi KPU dan memerintahkan KPU menetapkan keduanya sebagai pasangan calon.

"Berdasarkan pleno terbuka ini, pasangan Sulis-tianto-Heriansyah ditetapkan menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2018," kata Ketua KPU Langkat, Agus Arifin, kemarin. Dengan demikian, tiga pasangan akan berkompetisi dalam pilkada Kabupaten Langkat. Sebelumnya, KPU menetapkan pasangan calon Rudi Hartono Bangun-

Budiono yang didukung Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai NasDem; serta Terbit Rencana Peranginangin-Syah Afandin yang didukung Partai Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra, Hanura, PAN, PKB, dan PPP.

"Dengan penetapan ini, maka pilkada Langkat akan diikuti tiga pasangan calon yang akan bertarung

pada 27 Juni 2018," ujar Agus. Menanggapi penetapan itu, Sulistianto berharap KPU Langkat secepatnya melakukan sosialisasi tanda gambar pasangan baru tersebut, baik berupa baliho, selebaran, maupun spanduk.

Sebelum menang di tingkat kasasi, Sulistianto-Heriansyah memenangi gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

(PTTUN) Medan atas keputusan KPU Langkat menggugurkan mereka.

Dalam pertimbangan putusan, menurut Sulistianto, hakim PTTUN berpendapat bahwa KPU Langkat dan jajarannya melanggar prinsip koordinasi sehingga terjadi kesalahan prosedur. "Menurut Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang aktif berkoordinasi

adalah panitia pemungutan suara dan panitia pemilihan kecamatan, bukan tim penghubung," dia mengungkapkan.

Selain itu, ucap Sulistianto, verifikasi faktual seharusnya dilakukan sesuai dengan keputusan KPU, yakni dalam rentang 30 Januari-5 Februari 2018, bukan satu atau dua hari saja.

ANTARA/EFRI R





Original Post

Pelanggaran Kode Etik Jadi Pertimbangan KY

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-5-16

Pelanggaran Kode Etik Jadi Pertimbangan KY

JAKARTA, KOMPAS - Komisi Yudisial mempertimbangkan sejumlah hal dalam seleksi calon hakim agung, termasuk adanya laporan dugaan pelanggaran etik. Calon hakim agung tidak hanya harus menguasai teknis yudisial, tetapi juga memiliki catatan karier dan kinerja yang baik, antara lain ditandai dengan tidak pernah menerima sanksi dari Mahkamah Agung.

Selasa (15/5/2018) adalah hari kedua dalam tahapan wawancara yang diadakan Komisi Yudisial (KY) untuk menyeleksi calon hakim agung. Tujuh anggota KY hadir ditambah dua anggota panel ahli, yakni mantan Ketua MA Bagir Manan dan mantan Wakil Ketua MA Mohammad Saleh.

Adapun delapan calon hakim agung yang hadir adalah Abdul Manaf (kamar agama), Cholidul Azhar (kamar agama), Imron Ro-syadi (kamar agama), Tama Ulin-ta Tarigan (kamar militer), Bambang Krisnawan (kamar pidana), Syamsul Bahri (kamar pidana). Pri Pambudi Teguh (kamar perdata), dan Yulman (kamar perdata).

Dalam wawancara itu, para calon hakim agung ditanyai sejumlah hal, terutama menyangkut keahlian teknis yudisial, filsafat hukum, penguasaan hukum materiil dan formil, serta komitmen menjalankan kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Ketua Bidang Rekrutmen KY Maradaman Harahap menga-

takan, pihaknya menerima laporan atas sejumlah calon hakim agung, antara lain terhadap Pri Pambudi Teguh. Hakim karier yang kini bertugas di Pengadilan Tinggi Semarang, Jawa Tengah, itu dilaporkan memiliki sejumlah rekening untuk menerima uang dari berbagai pihak dan diduga dipakai sindikat pemalsu putusan MA.

"Segala jawaban dari calon hakim agung akan dipertimbangkan. Apakah dianggap sebagai kesalahan atau bukan, itu tergantung hasil rapat pleno hakim pekan depan," kata Maradaman.

Dicatut

Saat dikonfrontasi atas tuduhan itu, Pambudi mengakui ada

sejumlah rekening yang menggunakan namanya. Namun, rekening-rekening itu fiktif atau palsu dan bukan dibuat oleh dirinya secara pribadi. Selain dirinya, Pambudi menyebut, ada pihak-pihak lain di MA yang juga dirugikan dengan pencatatan nama untuk rekening fiktif itu.

Rekening palsu itu diketahuinya sejak lama dan sempat berniat melaporkannya kepada polisi. Namun, niat itu diurungkan karena Pambudi sedang menempuh pendidikan doktoral dan khawatir pelaporan itu akan menyita waktunya. "Saya tidak tahu bagaimana nama saya bisa dicatut. Nama saya dipakai orang untuk membuka rekening palsu," kata Pambudi.

(BEK)





Original Post

Mantan Presiden Ma Dijatuhi Hukuman Penjara

Media Cetak Kompas Halaman 8
2018-5-16

Mantan Presiden Ma Dijatuhi Hukuman Penjara

TAIPEI, SELASA - Dinyatakan terbukti membocorkan informasi terkait keamanan nasional, mantan Presiden Taiwan Ma Ying-jeou dihukum penjara 4 bulan. Ia bisa terhindar dari hukuman penjara ini jika membayar denda 120.000 dollar Taiwan atau Rp 56,2 juta. Namun, Ma bertekad mengajukan banding terhadap putusan pengadilan yang dijatuhkan pada Selasa (15/5/2018) itu.

Putusan oleh pengadilan tinggi tersebut berbeda dengan putusan pengadilan rendah yang menyatakan Ma tidak bersalah. Putusan kemarin adalah hukuman pertama yang diterima Ma setelah ia tidak lagi menjadi presiden sejak 2016.

"Ma Ying-jeou terbukti telah melanggar Aturan Komunikasi dan Sistem Pengawasan. Hukuman yang dijatuhkan adalah 4 bulan penjara." ungkap putusan pengadilan itu.

Dalam sidang, Ma terbukti membocorkan informasi terkait keamanan nasional yang seharusnya rahasia. Ma juga bersalah karena membocorkan data pribadi dan menyalahgunakan kekuasaan sebagai presiden untuk kepentingan yang tidak

termasuk dalam tugas kewajibannya sebagai presiden.

Data pribadi yang dimaksud adalah data milik Ker Chi-en-ming, anggota parlemen oposisi. Ma terbukti bersalah karena mencoba merusak "karakter dan hak" Ker ketika Ma membocorkan informasi rahasia penyelidikan terhadap Ker yang masih berlangsung. Para penyelidik dituduh menyadap telepon pribadi Ker untuk mendapatkan informasi.

Putusan pengadilan menyebutkan, informasi yang didapat Ma itu seharusnya dirahasiakan. Namun, informasi ini bocor dan menjadi kontroversi sehingga menyebabkan kericuhan politik

pada 2013. Akibat kasus itu, dua pejabat mengundurkan diri dan ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan mendesak Ma mundur.

Penyelidikan terhadap kasus Ma ini berkutat pada informasi yang dikumpulkan Ma saat Ker diawasi. Pada tahun lalu, Ma dibebaskan dari segala tuduhan setelah pengadilan menyatakan ia tidak bersalah. Saat masih menjabat sebagai presiden, Ma memiliki kekebalan politik. Namun, setelah tak menjabat lagi sejak Mei 2016, Ma langsung diterpa serangkaian tuduhan korupsi.

Ma merupakan presiden ketiga Taiwan yang mendapat vonis bersalah dari pengadilan. Pendahulunya, Chen Shui-bian, dihukum 20 tahun penjara akibat kasus korupsi. Ada pula Lee Teng-hui yang dituntut karena menggelapkan anggaran negara selama berkuasa pada 1988-2000. Namun, ia kemudian dibebaskan.

Siapkan banding

JikaMa mau membayar denda, ia tidak perlu mendekam di penjara. Hal ini sesuai dengan hukum Taiwan yang memperbolehkan terdakwa membayar

denda jika menginginkan hukuman yang lebih ringan atau menghindari penjara. Tawaran ini hanya diberikan apabila vonis penjara yang diberikan tidak lebih dari 6 bulan.

Namun, Ma memilih menyiapkan banding. "Apa yang saya perjuangkan bukan hanya untuk kepentingan hak-hak saya, melainkan juga terkait dengan otoritas presiden Taiwan di masa depan yang seharusnya tak dibatasi," ucap Ma.

Dengan alasan itu, ia merasa perlu memperjelas duduk persoalan. Satu-satunya cara untuk melakukan hal itu adalah dengan mengajukan banding.

Sebagai pendukung oposisi Nasionalis atau.Partai Kuomin-tang, Ma dipilih menjadi presiden Taiwan sejak 2008 hingga 2016. Selama berkuasa. Ma fokus mendorong hubungan lebih dekat dengan China. Namun, ia menghadapi perlawanan dari kelompok pro-kemerdekaan.

Ma bertemu Presiden China Xi Jinping pada 2015. Hal ini dianggap titik balik hubungan Partai Komunis China dengan Partai Kubmintang yang pergi ke Taiwan akibat perang saudara 1949.

(REUTERS/LUK)





Original Post

Pangan Jadi Prioritas Pertama KPPU

Media Cetak Harian Kontan Halaman 21
2018-5-16

Pangan Jadi Prioritas Pertama KPPU

Untuk menghindari persaingan bisnis tak sehat, KPPU akan memetakan distribusi bahan pangan pokok dan bahan pangan lain

Abdul Basith Bardan, Sinar Putri Suci Utami

JAKARTA. Sembilan anggota komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sudah menetapkan sejumlan prioritas yang akan dilakukan dalam lima tahun ke depan. Prioritas-prioritas tersebut diharapkan bisa menciptakan iklim bisnis yang sehat di Tanah Air.

Prioritas pertama, fokus pada bidang pangan. Menurut Ketua KPPU Kurnia Toha, sektor pangan merupakan sektor krusial yang menyangkut seluruh masyarakat. "Untuk itu kami akan memetakan skema distribusi barang pokok dan barang penting terkait pangan ini," ujarnya, Selasa (15/5).

Kedua, meningkatkan kerjasama dengan instansi lain. Menurut Kurnia, untuk menyelesaikan masalah persaingan usaha, KPPU membu-

tuhkan peran instansi-instansi yang lain. Sebab, dengan kewenangan supervisi seperti saat ini, penyelesaian perkara monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang lain ada di instansi berbeda.

Sejauh ini KPPU telah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian RI, dan Mahkamah Agung (MA) untuk menegakkan hukum persaingan usaha. Dengan kerjasama itu, Kurnia berjanji, ke depan KPPU akan berupaya melakukan pencegahan persaingan usaha tidak sehat secara maksimal.

Ketiga, mendorong revisi Undang-Undang No 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kurnia menjelaskan, komisioner KPPU saat ini akan memperjuangkan agar revisi aturan ini segera dituntaskan.

Menurutnya, aturan yang saat ini dprosesnya masih di-

bahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini sangat penting untuk diselesaikan. Sebab dalam aturan ini, sejumlah poin seperti denda yang harus ditingkatkan, serta penguata-an kelembagaan KPPU menjadi prioritas.

Harapan dunia usaha

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Perindustrian Johny Darmawan berharap komisioner KPPU yang baru bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ITU. "KPPU harus bisa melindungi pengusaha dari persaingan yang tidak

sehat," ujarnya.

Sedangkan Ketua Tim Ahli Asosiasi Pengusaha Indoensia (Apindo) Sutrisno Iwantoro berharap, KPPU bisa mendorong iklim bisnis. Oleh karena itu, dia berharap sembilan

komisioner anyar KPPU ini bisa membuka diri untuk mendengarkan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan. "Kami berharap KPPU bisa ikut membangun usaha nasional," ujarnya.

Abdul Basith Bardan/Sinar Putri Suci Utami





Original Post

KPK Tangkap lagi Bupati Terkait Proyek

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2018-5-16

KPK Tangkap lagi Bupati Terkait Proyek

TIM penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tadi malam melakukan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Bengkulu. Kali ini, KPK menangkap Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud dan istrinya serta menyita barang bukti berupa uang sekitar RplOO juta.

Hal itu dikemukakan juru bicara KPK Febri Diansyah kepada Media Indonesia, tadi malam.

"Sudah ditangkap beberapa orang di daerah Bengkulu Selatan, termasuk kepala daerah dan pihak swasta. (KPK) sedang mendalami keterkaitan (Bupati) dengan proyek-proyek di daerah tersebut. Informasi lebih lanjut akan disampaikan kemudian. Kini, tim penyidik masih bekerja. Kami melakukan pengecekan informasi dari berbagai pihak. Kami menduga transaksi sudah terjadi. Tim KPK menyita

sejumlah uang dan (uang itu) sedang dihitung," kata Febri ketika dihubungi tadi malam.

Setelah ditangkap di kediaman pribadi mereka di Jl Gerak Alam, Manna, Dirwan dan istri langsung digiring ke Kantor Polda Bengkulu sebelum diterbangkan ke Kantor KPK di Jakarta. Keduanya akan menjalani pemeriksaan awal.

Dalam operasi penangkapan itu KPK bekerja berdasarkan laporan warga masyarakat. Tim penyidik KPK mempelajari laporan itu sebelum akhirnya menangkap Bupati dan istrinya sekaligus.

Dugaan sementara tindak pidana korupsi tersebut berkaitan dengan proyek di Bengkulu Selatan. Namun, detail informasi proyeknya saat ini masih didalami penyidik KPK yang masih di lapangan.

Selain Bupati Bengkulu Selatan dan

istri, penyidik KPK menangkap dua orang lainnya.

"Total saat ini ada empat orang sudah ditangkap bersama tim. Ada kepala daerah (bupati), keluarga bupati, seorang PNS, dan pihak swasta," ujar Febri.

Lebih lanjut Febri menerangkan KPK memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam untuk menentukan status pihak yang telah ditangkap tersebut. Detail Iebih lanjut disampaikan pada hari ini oleh pimpinan komisi antirasywah.

Terakhir, pada Selasa (10/4) KPK menangkap tujuh orang di Kabupaten Bandung Barat. Salah seorang yang masuk daftar buruan tim KPK ialah Bupati Bandung Barat Abubakar. Penyidik KPK sempat memeriksa Abubakar di rumah dinas bupati karena diduga terkait dengan gratifikasi dana APBD.

(Dro/DG/EM/X-3)





Original Post

Cegah Korupsi, KPK DKI Mulai Sentuh BUMD

Media Cetak Media Indonesia Halaman 10
2018-5-16

Cegah Korupsi, KPK DKI Mulai Sentuh BUMD

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) DKI Jakarta, Bambang Widjojanto, mengatakan pihaknya mulai melakukan aksi pencegahan korupsi. Sekarang giliran menyentuh badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta.

Bambang mengatakan, KPK DKI sebagai bagian dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) akan memulai program untuk BUMD DKI.

"Kami sekarang sudah mulai menyentuh BUMD. Bersama-sama Badan Pengawas BUMD, kami sudah hasilkan satu rancangan program pencegahan korupsi di BUMD. Jadi, insya Allah nanti ada program untuk BUMD DKI," ujar Bambang, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (15/5).

Bambang menambahkan, selama ini memang ada pengawasan terhadap BUMD melalui jajaran komisaris dan direktur secara internal. Namun, hal itu tidak sama seperti pengawasan Inspektorat DKI terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI. "Ini tidak fair. Itu sebabnya untuk BUMD (kami) akan membuat satu komite pencegahan korupsi yang membantu komisaris BUMD," lanjut Bambang.

Sejumlah direktur BUMD pun dilaporkan sudah menandatangani komitmen bersama pengendalian gratifikasi di BUMD. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Saut Situmorang, disebut ikut menyaksikan penandatanganan

tujuh poin yang harus disepakati tiap-tiap BUMD.

Ketujuh poin itu. antara lain pertama, tidak akan menawarkan atau memberikan, meminta dan atau menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun. Kedua, bertanggung jawab mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan BUMD/perusahaan daerah Pemprov DKI.

Ketiga akan menerapkan dan melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi di lingkungan BUMD/perusahaan daerah DKI Jakarta. Keempat, mempersiapkan anggaran dalam penerapan pengendalian gratifikasi. Kelima, menyediakan sumber daya manusia termasuk membentuk pelaksana pengendalian gratifikasi.

Keenam, akan menjaga kerahasiaan data pelapor penerima hadiah/fasilitas kepada pihak manapun. Ketujuh, menyampaikan laporan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi RI.

(Ssr/Ant/X-6)





Original Post

Pansus DPR Terduga Teroris Bisa Ditahan 770 Hari hingga Vonis Inkrah

Media Online liputan6com
2018-05-16

Liputan6.com, Jakarta Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Pidana Terorisme sudah hampir rampung dibahas Panitia Khusus (Pansus) DPR Antiterorisme dan juga pemerintah. Salah satu yang sudah rampung dibahas adalah masa tahanan bagi para tersangka terorisme.

Dalam revisi ini, terduga teroris bisa ditahan selama tujuh hari sejak ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dugaan terorisme. Setelah tujuh hari aparat bisa mengajukan penambahan masa tahanan menjadi 14 hari.

"Itu saya kira semua sudah tahu, tadi sudah disebut oleh Pak Nasir (Djamil), berupa misalnya perpanjangan waktu penagkapan dari yang sekarang tujuh hari menjadi 14 hari dan bisa ditambah tujuh hari lagi," kata anggota Pansus dari Fraksi PPP, Arsul Sani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/5/2018).

"Jadi totalnya terduga teroris untuk sampai ditepapkan sebagai tersangka teroris, itu bisa ditangkap 14 hari bahkan bisa kemudian 21 hari," lanjutnya.

Arsul menjelaskan, di revisi undang-undang, masa tahanan tersangka terduga teroris sampai tingkat Mahkamah Agung (MA) mencapai 770 hari. Masa tahanan itu, kata dia, lebih lama dibandingkan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Tetapi kalau di UU Terorisme itu karena jangka waktu penangkapannya panjang dan juga memang ada jangaka waktu kewenangan penyidik diperpanjang itu totalnya 770 hari," ungkapnya.

Dia menambahkan, setelah mendapat putusan yang bersifat inkrah, masa tahanan terpidana teroris tersebut dipotong selama 770 hari masa proses pemeriksaan dan peradilan.

"Jadi seorang yang diproses hukum atas dasar UU terorisme ini dan dari mulai dia ditangkap sampai dia mendapatkan putusan yang berkekuatan tetap, kemudian sampai ke Mahkamah Agung, dia akan ditahan paling tidak 770 hari itu. Tentu ini akan mengurangi masa hukumannya kalau dia nanti divonis berapa tahun," ucapnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini

Perang melawan terorisme

1 dari 2 halamanAkomodir Isu HAMSuasana pernyataan sikap terkait tragedi bom Surabaya dan Sidoarjo yang digelar sejumlah tokoh di Jakarta, Selasa (15/5). Pernyataan sikap ini dihadiri sejumlah tokoh lintas agama serta Istri Presiden Abdurrahman Wahid. (Merdeka.com/Iqbal S Nugroho)Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pembahasan terkait hak asasi manusia atau HAM dalam revisi Undang-Undang Terorisme tidak akan dibuang. Semuanya telah diakomodir.

"Aspek HAM tidak dibuang. Revisi UU Terorisme, masalah HAM sudah terakomodir semua," ucap Tjahjo di Jakarta, Selasa (15/5/2018).

Dia menuturkan, kini semuanya tengah konsentrasi akan stabilitas dan aspek keamanan. Ini semuanya melihat dan mencermati teror bom, baik di Indonesia maupun di negara lainnya seperti Eropa.

"Jadi aspek keamanan dan stabilitas sekarang yang diutamakan," tegas Tjahjo.

Reporter Sania Mashabi

https://www.liputan6.com/news/read/3526700/pansus-dpr-terduga-teroris-bisa-ditahan-770-hari-hingga-vonis-inkrah



Original Post

Pulau Seroja Jaya Ajukan Novum PK

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-5-16

Pulau Seroja Jaya Ajukan Novum PK

PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

JAKARTA - PT Pulau Seroja Jaya mengajukan sumpah novum atau bukti baru dalam rangka peninjauan kembali perkara perbuatan melawan hukum yang membelit perusahaan.

Sumpah novum tersebut terkait dengan putusan kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa PT Pulau Seroja Jaya harus membayar ganti rugi hingga Rp93 miliar akibat tabrakan kapal di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Nugraha Budi, kuasa hukum PT Pulau Seroja Jaya mengatakan bahwa bukti baru tersebut berupa dokumen perhitungan kerugian akibat terjadinya tabrakan. Dokumen tersebut disusun oleh sebuah perusahaan verifikasi swasta independen.

"Dajam bukti baru ini disebutkan bahwa kerugiannya tidak mencapai Rp93 miliar tapi Rp27,5 miliar," ujarnya seusai sidang sumpah novum di PN Jakarta Pusat, Senin (14/5).

Dengan pengajuan bukti baru tersebut, pihaknya berharap bisa membuktikan bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa kliennya harus membayar

Rp93 miliar merupakan putusan yang keliru sehingga bisa dibatalkan dalam sidang peninjauan kembali.

Dalam pengadilan tingkat pertama, PT Pulau Seroja Jaya dinyatakan kalah dan harus membayar kerugian dengan total Rp93 miliar, dengan perincian kepada PT Prima Eksekutif Rp53 miliar dan PT Asuransi Megapratama sebesar Rp40 miliar.

Selanjutnya, dajam upaya kasasi ke Mahkamah Agung, Pulau Seroja Jaya harus menelan kekecewaan, kendati sebelumnya menang di tingkat banding.

Berdasarkan catatan Bisnis, perkara ini berawal dari peristiwa tabrakan kapal KM Marina Nusantara milik Prima Eksekutif dengan Kapal TK Pulau Tiga 330-22 yang ditarik kapal TB Bomas Segara milik Pulau Seroja. Kejadian tersebut terjadi pada 26 September 2010 di Sungai Barito, Banjarmasin.

Atas kejadian tersebut, Mahkamah Pelayaran mengadakan penelitian dan pemeriksaan. Putusan Mahkamah Pelayaran No. HK2010/08/III/MP.12 melaporkan beberapa fakta hukum.

(M.G. Noviarizal Fernandez)





Original Post

Tidak Gentar meski Sempat Dapat Intimidasi

Media Cetak Jawa Pos Halaman 21
2018-5-16

Tidak Gentar meski Sempat Dapat Intimidasi

Kegigihan Lurah Kramat Jati Husni Abdullah Amankan Aset DKL

Sejak menjabat lurah Kramat Jati pada 2015, Husni Abdullah konsisten melakukan seluruh tugasnya dengan sebaik-baiknya. Melalui inisiatif dan integritasnya menjaga lahan yang merupakan aset Pemprov DKI, dia diganjar penghargaan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan. Integritas Husni patut menjadi teladan aparatur negara.

DINDA JUWITA

SIANG itu, ribuan warga Kelurahan Kramat Jati dan ratusan pria bertubuh kekar ngeluruk ke sebuah lapangan bola Hek di Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur. Husni Abdullah

kaget bukan kepalang. Sebab, peristiwa yang terjadi Mei tahun lalu itu belum pernah dialami selama menjabat lurah Kramat Jati.

Meski terkejut, pria yang akrab disapa Husni itu berusaha tidak panik Dia tetap menguasai keadaan. Bagi dia, yang terpenting adalah melindungi warga di kelurahan yang dipimpinnya. Merasa bahwa warga di kelurahannya bakal kehilangan ruang terbuka hijau dan tempat rekreasi, dia tak tinggal diam.

Sambil menguasai situasi agar tidak bentrok, Husni berusaha tenang dan mulai memberikan penjelasan di tengah kerumunan warga. Dia tak gentar

Tak ada sedikit pun gurat ketakutan di wajahnya. "Kalau takut, saya nggak hadir di tengah-tengah mereka. Saya jalan saja seperti biasa. Saya santai jelaskan kepada warga. Mereka mau menerima. Akhirnya, tidak jadi ribut," ucapnya saat ditemui setelah menerima penghargaan di balai kota kemarin (15/5).

Setahun berlalu, Husni masih ingat awal mula kejadian tak mengenakkan itu. Menurut dia, hal tersebut dipicu karena adanya kasus sengketa lahan di wilayahnya. Persoalan itu masih diproses hukum. Menurut dia, warganya mendukung langkah pemprov untuk menggugat lahan yang diakui milik seorang warga itu. Terlebih, lahan yang kini menjadi lapangan tersebut adalah wadah interaksi bagi warga setempat

Pria, kelahiran Aceh pada 53 tahun lalu itu menceritakan awal mula sengketa lahan tersebut pada 2005. Yakni, jauh sebelum Husni menjabat lurah Kramat Jati. Pada Januari 2006, ada seseorang perempuan bernama Rosalia mengklaim sebagai pemilik lahan tersebut. Dia melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri (akarta Timur.

Rosana diketahui merupakan ahli waris dari seorang bernama Wan Ahmad. Pihaknya mengklaim

memiliki tanah berstatus eigendom di zaman kolonialisme.

Lapangan Hek merupakan salah satu ruang bermain di Kelurahan Kramat Jati, Jakarta Timur. Di lapangan seluas 7.383 meter persegi tersebut, banyak warga yang memakainya untuk kegiatan olahraga dan bermain. Selama lebih dari 40 tahun, lapangan itu masuk daftar aset Pemprov DKI. Tepatnya dinas pemuda dan olahraga (dispora).

Proses hukum tersebut berlangsung hingga 2012. Kemudian, keluarlah keputusan peninjauan kembali nomor 154 PK/PDT/2012 yang memenangkan gugatan itu. Menurut Husni, pemprov kalah dalam sengketa tersebut karena tidak bisa membuktikan kepemilikan girik asli pada awal gugatan. Sebab, kala itu, girik asli masih ada pada anak mantan lurah Makasar, Jakarta Timur.

"Dulu, Kramat Jati masuk wilayah Kelurahan Makasar. Nah, surat gjriknya tersimpan pada saat gugatan sebelumnya. Tidak diperlihatkan di pengadilan sehingga pemda (pemprov) kalah," jelas Husni.

Seiring berjalannya waktu, anak mantan lurah Makasar itu menemui Husni dan membantu memberikan girik asli tersebut sebagai salah satu kekuatan hukum. Girik tersebut baru diberikan lantaran mantan lurah Makasar telah meninggal. Mantan lurah Makasar

itu luput untuk memberikan girik tersebut. Karena itu, penggugat menang hingga tahap PK.

Pada 2015, saat resmi menjabat lurah Kramat Jati, dia berani menggugat balik dengan melakukan banding. Berbekal kepemilikan girik asli tersebut, Husni yakin untuk terus menempuh jalur hukum. "Girik asli itu kami ajukan ke pengadilan agar pihak pengadilan bisa mempertimbangkan bahwa ini benar-benar tanah pemda. Di girik asli itu, tertulis bahwa di situ adalah tanah desa," turur ayah empat anak tersebut.

Dalam proses banding itu, Husni tetap berkomunikasi dan didampingi biro hukum, camat, dan wali kota. Kini, kasus tersebut sampai tahap kasasi Mahkamah Agung (MA).

Perintah eksekusi pada 2015 atas lapangan Hek, Kramat Jati, diprotes warga. Husni selaku lurah tidak tinggal diam setelah ditemukan bukti otentik yang mengonfirmasi lahan tersebut masuk dalam daftar aset pemprov. Akhirnya, pihaknya melakukan perlawanan secara hukum melalui pengadilan.

Selama proses hukum itu, Husni aktif bekerja sama dan intensif membantu Biro Hukum DKI dengan memberikan informasi terkait tanah sengketa lapangan Hek di Kramat Jati. Bukan hanya

itu, pada Maret 2018, dia juga mengetahui ada pihak yang menawarkan tanah lapangan bola tersebut kepada dinas kehutanan. Dia lalu melaporkannya kepada biro hukum.

Setelah mendapat laporan soal kasus itu, Gubernur DKI Anies Baswedan langsung memerintahkan untuk menghentikan pembelian lahan tersebut. Berkat kegigihannya, kemarin (15/5) Husni diganjar penghargaan oleh Anies sebagai aparatur sipil negara (ASN) berintegritas. Dia dinilai memiliki inisiatif yang terpuji dan berani melakukan tindakan yang ditujukan untuk menyelamatkan aset pemprov di wilayahnya.

Husni tak menyangka mendapat penghargaan itu. Sebab, dia datang ke balai kota kemarin untuk memenuhi undangan yang diberikan kepada lurah dan aparatur lainnya di acara peresmian rencana aksi pemberantasan korupsi di DKI. Setelah mengetahui namanya disebut orang nomor satu di DKI tersebut, Husni jelas bangga dan hatinya berbunga.

Pria lulusan pascasarjana Universitas Krisnadwipayana Jakarta itu tak menyangka kedatangannya ke balai kota berbuah penghargaan spesial dari Anies. "Saya nggak nyangka betul. Di undangan, tidak disebut bahwa mau dikasih penghargaan,"

imbuhnya semringah. Meski telah diberi apresiasi, Husni tak ingin lupa diri. Dia bekerja selama ini bukan untuk penghargaan. Kegigihannya mempertahankan aset pemprov didasari keyakinan bahwa keadilan harus terus ditegakkan.

Husni tak menyangka dilabeli sebagai aparatur berintegritas. Namun, dia menuturkan, dirinya selalu menanamkan sikap disiplin dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan pekerjaan maupun di tengah keluarga.

Pria yang pernah bekerja di perusahaan pelayaran dalam negeri PT Samudera Indonesia Tbk itu menuturkan, ketika bertugas di kelurahan, dirinya selalu menginstruksi seluruh jajarannya melakukan tugas sesuai tupoksi. Menyelesaikan tugas yang diberikan pimpinan.

Menurut Husni, banyak tugas kedinasan yang harus dilakukan di luar jam kantor. Misalnya, tugas pembinaan kepada warga di RTRW, kerja bakti, dan yang lainnya kerap menyita waktu di luar jam kerja, bahkan hingga malam. Karena itu, dia terus memotivasi seluruh jajarannya agar tetap bersemangat dalam mengerjakan tugas. Hal itu merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai aparatur negara. "Anggap saja kita silaturahmi dengan warga. Kan

bisa senang kalau bisa interaksi dengan warga," tutur Husni.

Ketika berada di rumah bersama keluarga, Husni selalu menanamkan nilai-nilai agama kepada seluruh anggota keluarganya. Langkah yang dilakukannya adalah salat berjamaah dengan seluruh anggota keluarga dan mendampingi buah hatinya dalam belajar di rumah. Jika semuanya dilakukan secara rutin, dia yakin dapat menumbuhkan sikap integritas yang diikuti anggota keluarganya.

Husni berharap integritas dan kegigihannya untuk terus memperjuangkan kebenaran bisa membuahkan hasil. Termasuk kasus lahan yang sekarang berproses di pengadilan. Dia ingin pengadilan melihat kasus itu dengan benar dan adil. Sebab, dalam kasus sengketa lahan tersebut, ada dokumen girik asli yang terdaftar di buku letter C secara resmi. Praktis, hal itu diyakini memiliki kekuatan hukum yang lebih jika dibandingkan dengan surat eigendom. Dia ingin keadilan tetap ditegakkan seiring dengan terus bergulirnya kasus tersebut.

"Saya tetap jalani proses hukum sampai selesai," tegas pria yang menjadi PNS sejak 1998 itu. Gubernur DKI Anies Baswedan berharap sikap Husni yang berani dalam menyelamatkan aset milik pemprov melalui gugatan perla-

wanan terus dipelihara. "Dia juga telah berani melaporkan kepada kami melalui KPK ibu kota dan biro hukum. Sehingga kami dapat mencegah dinas kehutanan membeli tanah milik pemprov sendiri," ujar Anies.

Mantan Mendikbud itu ingin tindakan Husni dapat menjadi teladan bagi para lurah dan aparatur sipil negara (ASN) lainnya di lingkungan pemprov. "Saya tegaskan sikap saya bahwa pemerintahan yang bersih tak bisa ditawar-tawar lagi dan menjadi harga mati. Mari, kita mulai perubahan ini dari diri kita di sini dan berjanji untuk menjadi pelayan rakyat yang berintegritas," seru Anies.

Ketua KPK Ibu Kota Bambang Widjojanto menuturkan, nilai aset pemprov saat ini sekitar Rp 400 triliun. Sayang, belum semua aset itu diadministrasikan. Dia berharap aset-aset tersebut dapat dioptimalkan bagi kesejahteraan rakyat sehingga maju kotanya dan bahagia warganya terwujud.

Karena itu, lanjut Bambang, diperlukan strategi dan usaha yang serius untuk mengadministrasikan serta mengamankan seluruh aset milik pemprov. Jadi, aset pemprov tercatat dengan baik, statusnya jelas, serta didukung bukti-bukti otentik yang kuat dan tidak bermasalah dengan pihak ketiga.

(co4/fai)





Original Post

JPU Tuntut 10 Tahun Penjara Bayar Uang Pengganti Rp 62,5 M

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-5-16

JPU Tuntut 10 Tahun Penjara Bayar Uang Pengganti Rp 62,5 M

Perkara Korupsi Pejabat Sumbar

SEMPAT dua kali tertunda, jaksa penuntut umum (JPU) akhirnya membacakan tuntutan terhadap Yusafni. pejabat Dinas Prasarana Jalan. Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat.

"Kami selaku penuntut umum berkesimpulan bahwa Yusafni telah terbukti bersalah melakukan korupsi. Meminta majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap Yusafni dengan pidana penjara 10 tahun kurungan, juga harus membayar denda sebesar Rpl miliar subsider selama satu tahun kurungan." kata Jaksa Mu-hasna membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang.

Tak hanya itu. JPU juga menuntut agar majelis hakim menghukum Yusafni membayar uang pengganti kerugian negara Rp62,5 miliar. Jika tak dilunasi, harta Yusafni disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara.

"Kalau harta terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama S tahun," kata Muhasnan.

Jaksa menilai, Yusafni selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Prasjaltarkim Sumbar terbukti melakukan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur 2012-2016 dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Yusafni melakukan koru-

psi pembebasan lahan di beberapa lokasi strategis di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman. Di antaranya pembebasan lahan di Jalan Samudera Kota Padang, lahan Jalan Bypass Kota Padang, lahan untuk pembangunan stadion utama Kabupaten Padang Pariaman, dan lahan proyek flyover Duku Kabupaten Padang Pariaman.

Menurut jaksa, Yusafni membelanjakan uang hasil korupsi untuk membeli sejumlah aset. Pada tahun 2013, Yusafni membeli satu unit excavator Caterpilar atas nama CV Dhifa Trio Perdana, dan atas nama Irwan Syarif. Kemudian, membeli mobil Ford bernomor BA 8427 BP atas nama Ellia Harmonis. Mobil VW Golf BA 6 YS atas nama Yusafni. Mobil Ford BA 8896 BP atas nama Yusafni, serta mobil Suzuki BA 8475 atas nama Ellia Harmonis.

Pada tahun 2014, Yusafni membeli Tanah Hak Milik Nomor 2263 atas nama Elfida, mobil Toyota Avanza BA 579 NW atas nama CV. Kiambang Raya, serta excavator Doosan atas nama Weni Darti.

Tahun berikutnya, Yusafni membeli delapan bidang tanah di Desa Marga Ayu, Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kemudian mobil Toyota Avanza BA 1356 FN atas nama Irwan Syarif, sepeda motor Honda BA 3261 QE atas nama Ellia Harmonis, dan mobil Hyundai Tucson BA 127 TT atas nama Ellia Harmonis.

BYU





Original Post

Tagih Fee Proyek, Bawa-bawa Nama Novanto

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-5-16

Tagih Fee Proyek, Bawa-bawa Nama Novanto

BEKAS Anggota Komisi I DPR Fayakhun Andriadi membawa-bawa nama Setya Novanto (SN) ketika menagih uang suap pembahasan anggota proyek Bakamla.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakata, jaksa penuntut umum (JPU) KPK menampilkan tangkapan layar (screeshot) percakapan Fayakhun dengan Erwin Arief, Managing Director Rohde Schwarz Indonesia via aplikasi WhatsApp (WA).

Menurut Fayakhun, dirinya mendapat pesan dari SN lewat BBM (BlackBerry Messenger). Isi pesannya, "Mas bisa mampir ke rumah. Banyak yang mengusulkan sampeyan diganti Panggar (Panitia Anggaran) Komisi I. Pindah Mas."

Dalam percakapan WA 23 Juli 2016, Fayakhun meminta tolong Erwin untuk menyelesaikan

urusan fee anggaran proyek Bakamla. "Tolong sampaikan ke FS itu kaitannya dengan saya memberikan tambahan (anggaran) ke Bakamla. Saya diminta segera beresin. Ini adalah hubungan baik saya dengan bro Erwin dan FS. Segera yang Bakamla 1550 diselesaikan. Senin saya sudah sampai Jakarta saya beresin ke SN. Kalau sampai nggak beres saya selesai sampai di sini bro. Abis saya," tulis Fayakhun.

Inisial FS diduga Fahmi Saidah alias Fahmi Darmawansyah.bos PT Melati Technofo Indonesia dan PT Merial Esa. Suami artis Inneka Koesherawati itu juga pemilik gedung Menara Saidah. Sedangkan angka 1550 diduga Rpl,55 triliun total proyek-proyek di Bakamla, termasuk pengadaan satmon dan drones.

Erwin lalu menulis pesan jawa-

ban , "Ok bro aku sampaikan dengan Fahmi malam ini juga."

Dalam percakapan dengan Erwin 29 Agustus 2016, Fayakhun kembali membawa-bawa nama SN. Fayakhun menulis pesan, "Bro tolong ASAP (As Soon As Possible). Saya sudah diperintah SN untuk ketemu Saidah, ASAP."

Erwin mengKpture pesan dari Fayakhun lalu mengirimkan ke M Adami Okta, keponakan Fahmi. "Pak kata Om Femi (Fahmi) besok bisa," balas Adami

Dalam percakapan WA berikutnya, Fayakhun menulis pesan kepada Erwin, "Bro, tadi saya sudah ketemu Onta, SN dan Kahar. Semula dari KaBa yang sudah ok drones, satmon belum. Tapi saya sudah paksa bahwa harus drones + satmon total 850. Onta sudah konfirmasi dengan KaBa dan saya ok untuk Fahmi

dapat 2 items, drones dan satmon 850. Sekarang semestinya Qnta ketemu Fahmi. Begitu ok saya perlukan Senin dimulai didrop."

Istilah KaBa diduga Kepala Bakamla Laksamana Madya Arie Soedewo. Sedangkan Kahar diduga Kahar Muzakir, Ketua Badan Anggaran DPR saat itu.

Fayakhun menyatakan tidak pernah menulis pesan-pesan itu kepada Erwin. Ia berkilah ada yang meretas akun WA dan BBM-nya.

Meski begitu, Fayakhun bisa menjelaskan Onta adalah sebutan untuk Ali Fahmi alias Fahmi Al Habsyi. Fayakhun tahu nama panggilan itu ketika berkenalan dengan Fahmi Al Habsyi. "Siapapun juga mungkin tahu namanya Onta. Namun saya tidak pernah menulis itu," elaknya lagi.

Pada sidang sebelumnya,

Erwin telah dikonfirmasi men-genaj percakapan WA dengan Fayakhun. Ia membenarkan.

Jaksa KPK pun meminta penjelasan mengenai inisial dan istilah dalam percakapan dengan Fayakhun. "Kalau SN, saya sebenarnya tidak kenal. Dugaan saya Setya Novanto karena menyangkut Golkar," jelas Erwin.

Adami juga mengakui pernah menerima screenshot percakapan Erwin-Fayakhun dari Erwin. Ia pun menjelaskan alur komunikasi antara mereka. "Jadi sebenarnya Fayakhun mengirim (pesan) untuk Pak Fahmi tapi ditujukan ke Pak Erwin. Erwin ngirim ke saya, ya saya cuma copy terus kasih ke Pak Fahmi," bebernya.

Adami mengungkapkan Erwin adalah vendor yang akan dipakai untuk proyek drone dan satellite monitoring Bakamla.

gpg





Original Post

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 10
2018-5-16

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

TRI HANDAYANI

IKLAN





Original Post

Media