KPK Tetapkan Bupati Bengkulu Selatan dan Istri Tersangka - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-05-17

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud dan istrinya, Hendrati sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan. Status tersangka juga disematkan KPK terhadap Nursilawati, Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan yang juga keponakan Dirwan dan seorang kontraktor bernama Juhari. Penetapan tersangka ini dilakukan KPK setelah memeriksa intensif keempat tersangka yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan pada Selasa (15/5) kemarin.

"Setelah melakukan pemeriksaan dan dilanjutkan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Bupati Bengkulu Selatan terkait pengadaan pekerjaan infrastruktur di pemerintah kabupaten Bengkulu Selatan tahun anggaran 2018. KPK meningkatkan status penanganan perkara ke tingkat penyidikan serta menetapkan empat tersangka," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/5).

Dirwan yang juga Ketua DPW Partai Perindo Bengkulu diduga telah menerima suap dari Juhari sebesar Rp 98 juta terkait dengan lima proyek infrastruktur berupa jalan dan jembatan yang digarap oleh Juhari. Nilai suap tersebut merupakan bagian dari komitmen fee sebesar Rp 112 juta atau 15 persen dari total nilai lima proyek sebesar Rp 750 juta.

"Uang diberikan oleh JHR (Juhari), seorang kontraktor yang telah menjadi mitra dan mengerjakan beberapa proyek sejak 2017 di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan," katanya.

Suap ini diberikan Juhari kepada Dirwan dalam beberapa tahap. Pada 12 Mei 2017, terdapat uang Rp 23 juta yang diberikan secara tunai dari Nursilawati kepada Hendrati. Sebanyak Rp 13 juta dimasukkan ke rekening Hendrati sementara Rp 10 juta lainnya disimpan oleh Nursilawati.

"Pada 15 Mei 2018, sebanyak Rp 75 juta diberikan JHR secara tunai kepada Hen (Hendrati) melalui Nur (Nursilawati) di rumah Hen," jelas Basaria.

Dalam OTT terhadap Dirwan bersama istri dan keponakannya ini, tim Satgas KPK menyita uang tunai senilai Rp 85 juta dan bukti transfer senilai Rp 15 juta.

"Selain itu tim juga menyita dokumen terkait RUP (Rencana Umum Pengadaan) dengan skema penunjukkan langsung," katanya.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Dirwan, Hendrati, dan Nursilawati yang menyandang status tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pada 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Juhari yang ditetapkan Sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001.

http://www.beritasatu.com/nasional/492707-kpk-tetapkan-bupati-bengkulu-selatan-dan-istri-tersangka.html



Original Post

Terbukti Wanprestasi, Maybank Tolak Mediasi dengan Reliance - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-05-17

Jakarta - Setelah dinyatakan wanprestasi oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) serta terbukti telah melanggar Conditional Sale and Purchase Agreement ("CSPA") dan tidak memenuhi persyaratan pendahuluan yang ditetapkan didalamnya, PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Maybank") menolak untuk melakukan mediasi.

Untuk diketahui, telah dijatuhkan putusan arbitrase yang diberikan oleh BANI yang menguatkan sepenuhnya kasus PT Reliance Capital Management (RCM) melawan Maybank. Putusan ini sedang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pada persidangan PN Jakarta Selatan yang digelar pada Selasa, 15 Mei 2018, proses mediasi dilakukan sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi di Pengadilan, dalam hal ini pihak tergugat masing-masing menyampaikan bahwa akan menjalankan mediasi ini dengan itikad baik dan membuka/mendengarkan upaya perdamaian di proses mediasi ini. Namun pihak penggugat yang diwakili oleh Ibu Dhien Tjahajani selaku legal and compliance director serta kuasa hukumnya menolak upaya perdamaian ini.

Kuasa hukum PT Reliance Capital Management (RCM) dan Anton Budidjaja, Marco Mengko dari kantor hukum Yang Co menegaskan bahwa kliennya beritikad baik untuk mendengarkan mediasi ini namun sayangnya respon yang sama tidak ditunjukkan oleh Maybank.

"Mediator telah berulang-ulang menanyakan itikad baik penggugat untuk penyelesaian konflik secara damai ini namun pihak penggugat bersikeras untuk menolak dan meminta persidangan perkara dilanjutkan," kata Marco, Rabu (16/5).

Dengan pertimbangan tersebut, Mediator menyatakan proses mediasi gagal karena Penggugat menutup celah perdamaian. Persidangan selanjutnya akan digelar pada 29 Mei 2018.

RCM berharap apapun hasil dari persidangan di PN Jakarta Selatan nantinya, Maybank dapat menghormati keputusan yang telah dikeluarkan BANI.

Marco kembali menekankan bahwa kliennya tidak ada sangkut pautnya dengan perselisihan antara Maybank dan BANI serta gugatan yang dilayangkan kepada kliennya tidaklah tepat. Lanjutnya, kliennya tidak ingin mengambil posisi dalam pertempuran dua BANI dan sangatlah tidak adil jika ada pihak yang menggunakan sengketa ini untuk mengganjal proses arbitrase yang telah dimenangkan oleh RCM di BANI tersebut.

http://www.beritasatu.com/satu/492718-terbukti-wanprestasi-maybank-tolak-mediasi-dengan-reliance.html



Original Post

Diciduk Saat OTT Kini Dirwan Dan Istri Jadi Tahanan KPK

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-05-17

RMOL Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud resmi menghuni rumah tahanan Salemba cabang KPK.

"Demi kepentingan penyidikan, penyidik melakukan penahanan terhadap Dirman," ujar Jurubicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (16/5).

Selain Dirwan, KPK juga menahan tiga tersangka lainnya. yakni istri Dirwan, Hendrati, Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan Pemkab Bengkulu Selatan Nursilawati dan Juhari, seorang kontraktor yang sudah biasa menjadi rekanan di Pemkab Bengkulu Selatan.

"Dirwan dan Juhari di rutan cabang KPK," ujar Febri.

Keempatnya resmi menjadi tersangka pengadaan pekerjaan insfrastruktur tahun anggaran 2018 setelah pemeriksaan 1x24 jam pasca operasi tangkat tangan (OTT) pada 15 Mei 2018.

Dalam kasus ini pihak KPK telah mengamankan tiga barang bukti yaitu berupa uang sebesar Rp85 juta, bukti transfer uang sebesar Rp15 juta dan dokumen terkait Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan skema penunjukan langsung.

Sebagai pihak yang menerima Dirwan, Hendrati dan Nursilawati disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau (b) atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Juhari sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001. [nes]

http://hukum.rmol.co/read/2018/05/17/340221/Diciduk-Saat-OTT-Kini-Dirwan-Dan-Istri-Jadi-Tahanan-KPK-



Original Post

Suap di Bengkulu Selatan Didukung Keluarga Bupati

Media Online metrotvnews.com
2018-05-17

Jakarta: Istri Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud, Hendrati (HEN) dan keponakannya Nursilawati (NUR) selaku Kepala Seksi di Dinas Kesehatan Pemkab Bengkulu Selatan ikut ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menyebut istri Dirwan dan keponakannya itu memiliki peran dalam kasus tersebut. Keduanya diduga sebagai penampung uang suap dari tersangka Juhari, seorang kontraktor di Bengkulu Selatan.





"Informasinya, bupati bilang uang jangan diserahkan ke saya, tapi serahkan ke HEN atau NUR," kata Basaria di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 16 Mei 2018.

Baca juga: Bupati Bengkulu Selatan & Istri jadi Tersangka Suap

Basaria menjelaskan, Juhari telah menyerahkan uang sebanyak Rp23 juta kepada Nursilawati pada 12 Mei 2018. Uang tersebut kemudian diserahkan kepada Hendrati.

Selanjutnya, kata Basaria pada 15 Mei 2018, Juhari kembali menyerahkan uang sebanyak Rp75 juta kepada Nursilawati. Uang secara tunai itu diberikan langsung di kediaman Hendrati.

"Jadi KPK lihat peran anggota keluarga mendukung dalam kegiatan ini," pungkas Basaria.

Baca juga: Bupati Bengkulu Selatan Diduga Terima Fee Proyek

KPK sebelumnya menetapkan Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud dan istrinya, Hendrati sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan intensif.

Selain pasangan suami istri itu, KPK juga menetapkan dua orang tersangka lain, yakni Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Nursilawati, yang merupakan keponakan Dirwan serta seorang kontraktor bernama Juhari.

Dalam kasus ini, Dirwan yang menjabat sebagai Ketua DPW Partai Perindo Bengkulu itu diduga telah menerima suap dari Juhari sebesar Rp98 juta. Suap itu berkaitan dengan lima proyek infrastruktur berupa jalan dan jembatan yang digarap oleh Juhari.

Nilai suap tersebut merupakan bagian dari komitmen fee sebesar Rp112 juta atau 15 persen dari total nilai lima proyek sebesar Rp750 juta. Juhari sendri merupakan kontraktor yang telah menjadi mitra dan mengerjakan beberapa proyek sejak 2017 di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan.

Atas perbuatannya, Dirwan, Hendrati dan Nursilawati selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pada 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Juhari selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001.
(HUS)

http://news.metrotvnews.com/hukum/GNGqjMjk-suap-di-bengkulu-selatan-didukung-keluarga-bupati



Original Post

Kronologi Penangkapan Bupati Bengkulu Selatan

Media Online metrotvnews.com
2018-05-17

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan. Keempatnya merupakan pihak yang diamankan tim KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa malam, 15 Mei 2018.

Empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu antara lain Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud (DM) dan istrinya Hendrati (HEN), Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Nursilawati (NUR), yang merupakan keponakan Dirwan serta seorang kontraktor bernama Juhari (JHR).





Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengungkapkan, kasus ini terungkap bermula dari adanya laporan masyarakat. Setelah menerima laporan itu, KPK menaikkan laporan tersebut ke tahap penyelidikan dan mengirimkan tim ke Bengkulu.

"Hari Selasa, 15 Mei 2018 sekitar pukul 16.20 WIB diduga terjadi penyerahan uang dari JHR kepada NUR untuk diserahkan kepada HEN yang merupakan istri Bupati Bengkulu Selatan di rumah pribadi HEN di Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan," kata Basaria di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 16 Mei 2018.

Baca juga: Bupati Bengkulu Selatan & Istri jadi Tersangka Suap

Setelah penyerahan uang, lanjut Basaria, JHR bergegas menuju sebuah rumah makan di daerah Manna. Tak lama berselang, tim mendatangi tempat makan tersebut untuk menangkap JHR.

"JHR diamankan tim sekitar pukul 17.00 WIB, tim kemudian kembali ke rumah HEN," ujarnya.

Namun, saat tim tiba di kediaman HEN, NUR ternyata sudah tidak di lokasi. NUR pergi ke kediaman kerabatnya di daerah Manna. Secara paralel, tim KPK lainnya mengamankan NUR sekitar pukul 17.15 WIB dan dibawa kembali ke rumah HEN.

Kemudian, setelah kedua tim tiba di rumah HEN, tim mengamankan uang Rp75 juta dari tangan NUR serta bukti transfer sebesar Rp15 juta dengan rincian Rp13 juta diduga berasal dari pemberian JHR sebelumnya pada 12 Mei 2018.

"Kemudian, tim KPK membawa NUR ke rumah pribadinya di Kecamatan Manna dan mengamankan uang lainnya sebesar sekitar Rp10 juta," ucap dia.

Baca juga: KPK Sudah Awasi Bupati Bengkulu Selatan Sejak Lama

Selanjutnya, tim kembali mengamankan dan membawa HEN, DM, NUR, dan JHR dari rumah pribadi HEN ke Kepolisian Daerah Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan awal. Sekitar pukul 09.30 WIB keempatnya diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK.

"Dari tangkap tangan ini, tim mengamankan uang tunai Rp85 juta, bukti transfer sebesar Rp15 juta, dan dokumen terkait Rencana Umum Pengadaan (RUP)," pungkasnya.

Atas perbuatannya, Dirwan, Hendrati dan Nursilawati selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pada 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Juhari selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001.
(HUS)

http://news.metrotvnews.com/hukum/8N0VZ8Mk-kronologi-penangkapan-bupati-bengkulu-selatan



Original Post

KPK Tetapkan Status Bupati Bengkulu Selatan Sebagai Tersangka

Media Online Cnnindonesia.com
2018-05-17

Jakarta, CNN Indonesia KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) tetapkan Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud sebagai tersangka kasus dugaan suap beberapa proyek pembangunan jalan dan jembatan.

Selain itu KPK juga menetapkan tiga orang lainnya yakni istri, pihak pegawai negeri dan swasta jadi tersangka. Sebelumnya, mereka terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik KPK beberapa waktu lalu.

"KPK meningkatkan status empat orang menjadi tersangka antara lain DIM (Dirwan Mahmud), HEN (Hendrati), NUR (Nursilawati) diduga sebagai penerima dan JHR (Juhari) diduga sebagai penerima suap," kata Wakil Ketua KPK, Bazaria Panjaitan saat konferensi pers, Selasa malam (15/5).

googletag.cmd.push(function() googletag.display(\'div-gpt-ad-1520566820877-0\') )

Hendrawati yang merupakan istri dari Bupati Bengkulu Selatan, berperan sebagai perantara uang yang diberikan dari Juhari. Peran yang sama juga dilakoni Nursilawati yang merupakan Kasie Dinas Kesehatan Kabupaten Bupati Bengkulu Selatan, dan juga keponakan dari Bupati Bengkulu Selatan.

Dari hasil OTT, KPK mengamankan sejumlah uang sebesar Rp 98juta. Melalui keterangan Bazaria, jumlah uang yang diamankan tersebut merupakan nilai komitmen fee sebesar 15 persen terhadap ABPD dalam satu tahun.

"Diduga penerimaan Rp 98juta merupakan bagian dari 15 persen komitmen fee yang disepakati sebagai \'setoran\' kepada Bupati atas lima proyek penunjukan langsung pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan," ungkap Bazaria.

Dari kasus keterlibatan istri dan keponakan Dirwan tersebut, KPK bakal mendalami sejumlah kemungkinan proyek-proyek yang diamankan pihak keluarga Dirwan.

"KPK lihat peran anggota keluarga mendukung dalam kegiatan ini. Ada istri dan ponakan yang menerima uang tersebut. Jadi besok tim kita turunkan tim khusus untuk Bengkulu untuk lakukan pendampingan yang lebih detail lagi," ucap Basaria Panjaitan.

Bupati Bengkulu Selatan beserta istri dan keponakannya dikenakan pasal 12 huruf a atau Pada 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Juhari yang ditetapkan Sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001.

Sebelumnya penyidik KPK melakukan OTT terhadap Bupati Bengkulu Selatan dengan tiga pihak lain pada Senin malam (14/5). Dari operasi tersebut KPK telah mengamankan barang bukti sejumlah uang sebesar Rp 98juta. Kemudian keempatnya diamankan oleh penyidik KPK ke Polda Bengkulu untuk dilakukan proses penyelidikan. Dan pada Rabu (16/5), KPK memboyong keempat tersangka ini ke Jakarta untuk proses penyelidikan langsung. (rah)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180517015208-12-298822/kpk-tetapkan-status-bupati-bengkulu-selatan-sebagai-tersangka



Original Post

Begini Modus Bupati Bengsel Dapat Fee Proyek

Media Online inilah.com
2018-05-17

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud beserta istri dengan barang bukti uang suap Rp 85 juta serta bukti transfer sevesar Rp 15 juta.

Tangkapan ini, terbilang kecil barang buktinya. Namun, KPK mengendus modus lain dibalik pemberian uang tersebut.

"Ada indikasi pemecahan paket pengadaan dalam proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan penunjukan langsung," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjdaitan di Gedung KPK, Rabu (16/5/2018).

Dengan memecah paket pengerjaan, maka penunjukan langsung tanpa lelang dimungkinkan.

Selain itu KPK kata Basaria, juga menemukan rangkaian pemberian yang berkelanjutan dari tiap proyek yang dikerjakan.

"Kali ini jumlah yang diamankan tidak besar tapi nilainya fee 15 persen. Jadi 1 proyek segitu kalo dikalikan sekian proyek tentu banyak," ungkapnya.

Diduga penerimaan total Rp 98 juta merupakan bagian dari 15% komitmen fee yang disepakati sebagai setoran kepada Bupati atas 5 proyek penunjukkan langsung pekerjaan Infrastruktur jalan dan jembatan) yang dijanjikan di Pemkab Bengkulu Selatan senilai total Rp 750 juta komitmen fee sebesar Rp112.500.000.

Atas perbuatannya, Dirwan selaku bupati, bersama istri dan keponakannya disangka melanggar pasal pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara pihak pemberi suap, Juhari disangkakan melanggar pasal pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. fad

http://nasional.inilah.com/read/detail/2456308/begini-modus-bupati-bengsel-dapat-fee-proyek



Original Post

Modus Bupati Bengkulu Selatan Terima Suap Proyek

Media Online metrotvnews.com
2018-05-17

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud beserta istrinya Hendrati sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan. Dari kasus ini, tim lembaga Antikorupsi menyita uang suap Rp85 juta serta bukti transfer sevesar Rp15 juta.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengakui jika total uang suap ini terbilang kecil. Namun, KPK mengendus ada modus lain di balik pemberian uang tersebut.





"Ada indikasi pemecahan paket pengadaan dalam proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan penunjukan langsung," kata Basaria di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 16 Mei 2018.

Baca juga: KPK Sudah Awasi Bupati Bengkulu Selatan Sejak Lama

Menurut Basaria, Dirwan sengaja melakukan pemecahan paket pengadaan proyek itu. Sebab, dengan begitu Ketua DPW Partai Perindo Bengkulu itu lebih leluasa menunjuk langsung penggarap proyek tanpa adanya lelang.

Tak hanya itu, Basaria mengakui timnya menemukan ada rangkaian pemberian yang berkelanjutan dari tiap pengerjaan proyek. "Jadi satu proyek segitu kalau dikalikan sekian proyek tentu banyak," ucap dia.

Diduga penerimaan total Rp98 juta merupakan bagian dari 15 persen komitmen fee yang disepakati sebagai setoran kepada Bupati atas lima proyek penunjukkan langsung pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan yang dijanjikan di Pemkab Bengkulu Selatan senilai total Rp750 juta komitmen fee sebesar Rp112,5 juta.

Baca juga: Bupati Bengkulu Selatan Diduga Terima Fee Proyek

Atas perbuatannya, Dirwan, Hendrati, dan Nursilawati selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pada 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Juhari selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001.
(HUS)

http://news.metrotvnews.com/hukum/8Ky75vXb-modus-bupati-bengkulu-selatan-terima-suap-proyek



Original Post

Bupati Bengsel Bakal Sahur Dirutan KPK

Media Online inilah.com
2018-05-17

INILAHCOM, Jakarta - Usai merampungkan pemeriksaan awal di KPK, Bupari Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud langsung digiring menuju rumah tahanan (Rutan).

Rutan cabang KPK bakal menjadi tempat menginap sang bupati bersama sang penyuap, Jauhari.

Ditemui sebelum masuk mobil tahanan, Dirwan mengaku kaget dengan penangkapan KPK terhadapnya.

"Intinya ini tragedi buat saya. Saya ga bisa katakan dan saya gak sangka akan terjadi seperti ini," katanya dengan rompi orange tahanan KPK, Rabu (16/5/2018).

Selanjutnya, Dirwan mengaku akan menjalani proses hukum sambil menentukan langkah hukum kelak.

Sementara istri dan keponakan Dirwan, akan menjalani masa penahanan selama 20 hari pertama di Rutan Polres Jakarta Selatan.

Dirwan Mahmud tertangkap tangan menerima suap dari pengusaha Jauhari. Uang sebesar Rp 85 juta jadi bukti suap sebagai fee proyek pengerjaan di wilayah Bengkulu Selatan.

Atas perbuatannya, Dirwan selaku bupati, bersama istri dan keponakannya disangka melanggar pasal pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara pihak pemberi suap, Juhari disangkakan melanggar pasal pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. fad

http://nasional.inilah.com/read/detail/2456309/bupati-bengsel-bakal-sahur-dirutan-kpk



Original Post

Nasib Sial Bupati Bengkulu Selatan

Media Online jurnalnasional.com
2018-05-17

Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud (Tengah) usai diperiksa KPK (Foto: Rangga Tranggana/jurnas.com)

Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud (DIM) dan istrinya, Hendarti (HEN) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan pekerjaan infrastruktur di Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2018.

Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Rabu (16/5/2018) malam. Selain Dirwan yang juga Ketua DPW Partai Perindo Bengkulu dan istri, KPK juga menetapkan Kasie pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan sekaligus keponakan Dirwan, Nursilawati (NUR) dan seorang kontraktor bernama Juhari (JHR).

(adsbygoogle = window.adsbygoogle[]).push({});

Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya ditangkap Tim Satgas KPK di Bengkulu pada Selasa (16/5/2018). Dalam kasus ini, Dirwan, Hendrati, dan Nursilawati ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penerima suap. Sementara Juhari atas dugaan pemberi suap.

"Setelah melakukan pemeriksaan dan dilanjutkan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh Bupati Bengkulu Selatan terkait pengadaan pekerjaan infrastruktur di Pemkab Bengkulu Selatan tahun anggaran 2018," kata Basaria.

Baca juga :
Siti Fauziah: Mahasiswa Raup Untung dari Festival Konstitusi dan Antikorupsi
Diciduk KPK, Bupati Bengkulu Selatan Diduga Terima Suap Proyek
Bupati Bengkulu Selatan Diciduk KPK
Diungkapkan Basaria, Dirwan diduga telah menerima suap dari Juhari sebesar Rp 98 juta. Nilai suap tersebut merupakan bagian dari komitmen fee sebesar Rp 112 juta atau 15 persen dari total nilai lima proyek sebesar Rp 750 juta. Suap tersebut terkait dengan lima proyek infrastruktur berupa jalan dan jembatan yang digarap oleh Juhari.

"Uang diberikan oleh JHR (Juhari), seorang kontraktor yang telah menjadi mitra dan mengerjakan beberapa proyek sejak 2017 di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan," tutur dia.

Dalam OTT ini, tim Satgas KPK menyita uang tunai senilai Rp 85 juta dan bukti transfer senilai Rp 15 juta. Selain itu, tim juga menyita dokumen terkait Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan skema penunjukkan langsung.

Dirwan, Hendrati, dan Nursilawati yang diduga penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pada 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Juhari yang diduga sebagai pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001.

"Keperihatinan kita adalah KPK melihat bagaimana peran anggota keluarga turut mendukung dalam perbuatan ini, ada istri dan juga keponakan yang diduga bersama-sama menerima uang," tandas Basaria.

http://www.jurnas.com/artikel/34561/Nasib-Sial-Bupati-Bengkulu-Selatan/



Original Post

KPKTahan Bupati Dirwan

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-5-17

KPKTahan Bupati Dirwan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat tersangka dalam kasus suap pengadaan pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Bengkulu Selatan. Mereka adalah Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud, istri Dirwan Mahmud rtendrati, Kepala Seksi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Nursilawati, dan Juhari yang bekerja sebagai kontraktor.

Dirwan. Hendrati, dan Nursilawati diduga sebagai pihak penerima suap dan Juhari sebagai pemberi suap. Seusai menjalani pemerik-saaan, keempat tersangka pun ditahan penyidik KPK.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan empat orang tersangka, yaitu diduga sebagai penerima DIM. Hen. Nur, dan diduga sebagai pemberi JHR," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di Gedung KPK, Rabu (15/5).

Menurut Basaria, Dinvan, Hendrati, dan Nursilawati akan dijerat dengan pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal u UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-i KUHP. Adapun Juhari akan dijerat dengan Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001.

Kasus suap Bengkulu berawal dari laporan pengaduan masyarakat atas indikasi adanya pemberian uang kepada penyelenggara negara terkait pengadaan pekerjaan infrastruktur di Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Setelah dilakukan pengumpulan bahan, KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Selasa (15/5) sore di daerah Manna, Bengkulu Selatan.

Di tempat itu, KPK mengamankan empat orang, yakni Dirwan, Hendrati, Nursilawati, dan Juhari. Dari operasi tersebut, penyidik KPK mengamankan uang senilai Rp 100 juta, dengan perincian Rp 85 juta berupa uang tunai dan Rp 15 juta berupa bukti transfer. Uang bukti yang ditemukan KPK diduga sebagai/ee dari setoran proyek pengerjaan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan nilai total Rp 750 juta.

"KPKjuga mengamankan dokumen terkait rencana umum pengadaan (RUP) dengan skema penunjukan langsung," ujar Basaria.

Setelah tertangkap, keempat tersangka dibawa ke Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu pagi. Keempatnya langsung menjalani pemeriksaan di gedung KPKsekitar 12.20 WIB. Setibanya di gedung KPK, Dirwan tampak mengenakan baju batik dilapisi rompi berwarna hitam dan mengenakan celana hitam. Dirwan berjalan dengan ekspresi wajah datar. Dia sama sekali tak bicara dan tidak berekspresi begitu disapa oleh awak media yang telah ramai di lobi Gedung Merah Putih KPK.

Setelah operasi tangkap tangan terhadap Bupati, suasana lingkungan kantor Pemkab Bengkulu Selatan tetap kondusif dan berjalan sebagaimana biasa. Namun, sejumlah aparat kepolisian yang memakai baju bebas masih

terlihat berjaga. antara ed eh Ismail

FEBRIAN FACHRI





Original Post

Ditahan KPK, Bupati Bengkulu Selatan Sebut Kasusnya Tragedi

Media Online Cnnindonesia.com
2018-05-17

Jakarta, CNN Indonesia KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud bersama tiga orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka suap pengadaan pekerjaan infrastruktur di Pemkab Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2018.

Tiga orang tersangka lainnya itu, yakni Hendrati (HEN), istri dari Dirwan Mahmud (DIM), Kasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Nursilawati (NUR) yang juga keponakan dari Dirwan, dan Juhari (JHR) dari unsur swasta atau kontraktor.

"Ditahan untuk 20 hari pertama, DIM di Rutan Cabang KPK berlokasi di C1, JHR di Rutan Cabang KPK yang berada di belakang gedung Merah Putih KPK serta HEN dan NUR di Rutan Polres Jakarta Selatan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (17/5) seperti dikutip dari Antara.

googletag.cmd.push(function() googletag.display(\'div-gpt-ad-1520566820877-0\') )

Seusai menjalani pemeriksaan, Dirwan yang keluar dari gedung KPK sekitar pukul 0000 WIB pada Kamis (17/5) itu menyatakan kasus yang menjeratnya itu merupakan sebuah tragedi.

"Intinya ini tragedi buat saya, saya tidak nyangka akan jadi seperti ini. Kita lihat prosesnya sekarang," kata Dirwan yang telah mengenakan rompi jingga tahanan KPK itu.

Diduga sebagai penerima, yaitu Dirwan, Hendrati, dan Nursilawati. Sedangkan diduga sebagai pemberi, yakni Juhari.

Diduga penerimaan total Rp98 juta merupakan bagian dari 15 persen komitmen "fee" yang disepakati sebagai "setoran" kepada Bupati atas lima proyek penunjukan langsung pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan yang dijanjikan di Pemkab Bengkulu senilai total Rp750 juta dari komitmen "fee" sebesar Rp112,5 juta.

Uang tersebut diberikan Juhari yang telah menjadi mitra dan mengerjakan proyek sejak 2017 di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan.

Menurut kronologinya, pada 12 Mei 2018 uang sebesar Rp23 juta diberikan secara tunai dari Nursilawati kepada Hendrati. Kemudian oleh Hendrati sebesar Rp13 juta dimasukkan ke rekeningnya di Bank BNI, dan sisanya Rp10 juta disimpan tunai oleh Nursilawati.

Selanjutnya, pada 15 Mei 2018 sebesar Rp75 juta diberikan Juhari secara tunai kepada Hendrati melalui Nursilawati di rumah Hendrati.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Juhari disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima Dirwan Mahmud, Hendrati, dan Nursilawati disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (rah)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180517052117-12-298836/ditahan-kpk-bupati-bengkulu-selatan-sebut-kasusnya-tragedi



Original Post

Mendung Reformasi Hukum

Media Cetak Media Indonesia Halaman 1
2018-5-17

Mendung Reformasi Hukum

injak usia kepala dua. Usia tersebut terbilang tidak lagi muda. Bila diibaratkan sebagai manusia, ia telah melewati fase-fase remaja yang pelik, yang penuh komplikasi.

Reformasi telah menghasilkan tuntutan-tuntutan yang terkristalisasi atas kekecewaan bahkan kemarahan terhadap rezim otoriter Orde Baru. Enam tuntutan reformasi yang mengemuka ialah penegakan supremasi hukum, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), mengadili mantan Presiden Soeharto beserta kroninya, amendemen konstitusi, pencabutan dwifungsi ABRI, dan pemberian oto-, nomi daerah seluas-luasnya.

Dalam ruang yang terbatas ini, saya hanya ingin menyinggung soal pembe-

rantasan KKN dan penegakan hukum. Meski banyak kemajuan yang bisa dicatat dalam dua tuntutan itu, awan cerah belum membentang. Kekusaman dan kemuraman masih mewarnai.

Pemberantasan KKN

Pascareformasi, gelombang ketidakpercayaan terhadap lembaga penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) makin meningkat. Banyak kritik yang dilemparkan kepada kedua lembaga tersebut dalam kerja pemberantasan korupsi. Mereka belum menjadi bagian dari solusi [part of solution), bahkan tidak jarang menjadi bagian dari masalah (part of problem). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga khusus yang menangani

pemberantasan tindak pidana korupsi pun dibentuk.

Perjalanan pemberantasan korupsi tidaklah mudah. Sejak awal pembentukan, KPK kerap berada pada posisi yang disikut kanan-kiri. Keberadaan KPK dapat dikatakan sebagai ancaman bagi mereka yang tak tersentuh pedang keadilan selama ini. Misalnya dalam kasus megakorupsi KTP-E yang melibatkan banyak anggota DPR, termasuk Ketua DPR Setya Novanto, KPK berada pada posisi yang dikepung. DPR menggunakan alat politik mereka untuk mengintervensi KPK melalui penggunaan hak angket.

Dalil dilayangkannya hak angket kepada KPK ialah terkait dengan pengawasan terhadap KPK dan mencegah agar KPK tidak menjadi lembaga yang adidaya.

Penggunaan hak angket menjadi perdebatan di kalangan ahli dan politisi sebab, sejatinya, hak angket ditempatkan sebagai mekanisme pengawasan legislatif terhadap eksekutif, dalam hal ini presiden sebagai kepala pemerintahan. Sementara itu, KPK digolongkan sebagai lembaga independen (independent agency) yang menjalankan fungsi eksekutif, tetapi tidak di bawah naungan tembaga eksekutif seperti kepolisian dan kejaksaan.

Mahkamah Konstitusi pun turut memberikan legitimasi terhadap hak angket kepada KPK melalui Putusan MK Nomor 40/PUU-XV/2017. MK menyatakan bahwa KPK merupakan bagian dari lembaga eksekutif sehingga dapat menjadi objek hak angket DPR.

Padahal, dalam putusan sebelumnya, MK secara jelas menegaskan bahwa KPK ialah lembaga independen yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman sebab MK menjalankan fungsi penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi. Konsistensi MK dalam

hal ini sangat perlu dipertanyakan. Mengingat pula terdapat isu politis di belakangnya, yakni barter politik salah seorang hakim untuk tetap meneruskan masa jabatan.

Melihat kasus di atas, komitmen negara dalam memberantas korupsi memang masih perlu dipertanyakan. Apabila melihat hasil Corruption Perceptions Index 201 7 yang dipubli kasikan Transparency International, Indonesia menempati peringkat ke-96 dari 180 negara dengan skor 37, yang stagnan sejak tahun lalu. Skor 37 masih menempatkan Indonesia sebagai negara korup.

Situasi yang jalan di tempat ini tidak diakibatkan ketiadaan baik perangkat hukum maupun penegak hukum, tetapi ketiadaan political will dari tiap cabang kekuasaan untuk memberantas korupsi yang sudah akut dan mengakar. Sebab, bisa jadi, pihak-pihak yang dimaksud ialah aktor intelektual di balik kejahatan ini.

Penegakan supremasi hukum

Berbicara masalah supremasi hukum berarti berbicara masalah penegakan hukum secara umum. Hal ini

berkenaan dengan di mana penyelenggara pemerintahan dan aparat negara menempatkan hukum. Teorinya, hukum selayaknya ditempatkan pada posisi tertinggi, pada posisi yang supreme dan penegakannya pun tidak pandang bulu. Namun, jauh panggang dari api, di ruang persidangan hukum bisa dijadikan sebagai alat barter. Bobroknya penegakan hukum di Indonesia disebabkan judicial corruption. Lembaga peradilan sebagai tumpuan para pencari keadilan bahkan mencoreng muruahnya sendiri dengan praktik demikian. Bertentangan dengan keadilan ada di setiap ruang, pengadilan di setiap sudutnya malah menawarkan ketidakadilan

dan menyemai perilaku koruptif.

Sejatinya, bukan hanya pengadilan yang bertanggung jawab atas judicial corruption ini. Aparat penegak hukum lainnya yang duduk bersama di ruang persidangan, yakni pengacara dan jaksa, merupakan salah satu faktor pendukung dan penyubur judicial corruption. Reformasi hukum tidak dapat dilakukan pada satu lembaga saja, melainkan pada setiap Uni, secara bersamaan, dan berkesinambungan.

PR yang tidak kunjung usai

Dua puluh tahun reformasi tidak menjamin negara Indonesia menjadi negara demokrasi konstitusional yang mapan, utamanya dalam hal penegakan hukum. Banyak sekali pekerjaan rumah yang harus diselesaikan hingga ke akarnya, dari mengevaluasi dan membenahi struktur ketatanegaraan, memberantas KKN yang sudah mendarah daging, dan menumbuhkan political will untuk menegakkan hukum seadil-adilnya. Hal itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun, semua kita harus mengingat baik-baik bahwa tuntutan reformasi ialah janji yang mesti ditunaikan. Awan hitam masih menggelayut di 20 tahun reformasi hukum, tetapi optimisme harus terus dipupuk dan dibangun.

Refly Harun

Ketua Pusat Studi Ketatanegaraan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta

Refly Harun





Original Post

Pengganti Artidjo Alkostar Dicari

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-5-17

Pengganti Artidjo Alkostar Dicari

JAKARTA, KOMPAS - Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Artidjo Alkostar akan memasuki masa pensiun pada 1 Juni 2018. Satu posisi hakim agung di kamar pidana akan kosong oleh karenanya dan MA secara spesifik meminta Komisi Yudisial untuk mencari pengganti Artidjo dari kalangan hakim karier. Hingga saat ini, posisi yang kosong itu belum pasti akan terisi karena tahapan seleksi calon hakim agung belum tuntas.

Dalam seleksi calon hakim agung yang digelar KY saat ini, hanya ada satu calon hakim agung di kamar pidana yang lolos hingga ke tahapan wawancara, yakni Bambang Krisnawan. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, Papua, itu merupakan hakim karier. Ia berhasil lolos ke tahapan wawancara setelah mengungguli poin yang diperoleh enam kandidat hakim agung lainnya di tahapan kualitas. Namun, KY belum tentu meloloskannya sebagai calon hakim agung untuk diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat karena hasil wawancara masih akan dibahas dalam rapat pleno KY, Senin pekan depan.

Juru Bicara KY Farid Wajdi, Rabu (16/5/2018), di Jakarta, mengatakan, seleksi buat kamar pidana itu memang untuk memenuhi permintaan MA, salah satunya karena habisnya masa tugas hakim Artidjo. Namun, satu posisi lowong yang akan ditinggalkan Artidjo itu akan diisi hakim dari kalangan karier, sesuai dengan permintaan MA. Artidio merupakan hakim agung yang masuk ke MA dari jalur nonkarier. Dengan pensiun-nya Artidjo per 1 Juni 2018, tersisa 14 hakim agung di kamar pidana MA, dari yang sebelumnya 15 hakim agung.

"MA secara spesifik meminta agar satu posisi lowong di kamar pidana yang ditinggalkan Pak Artidjo itu diisi hakim karier. Karena ada permintaan spesifik itu, tentu KY berusaha menyeleksi dari kalangan hakim karier. Sampai saat irti, ada satu calon hakim agung yang lolos sampai tahapan wawancara. Namun, calon hakim agung itu belum tentu lolos untuk diusulkan ke DPR karena keputusan akan diambil di rapat pleno," kata Farid.

Pertimbangan mengisi posisi lowong itu dengan hakim karier ialah untuk mengimbangi perkembangan perkara pidana yang kian memerlukan sentuhan hakim dengan kemampuan teknis yudisial yang baik dan berpengalaman. Dalam memutuskan perkara korupsi kamar pidana MA kini dibantu enam hakim ad hoc tipikor, yakni MS Lumme, Krisna Harahap, Leopold Hutagalung, M Askin, Abdul Latif, dan Syamsul Rakan Chaniago.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah mengatakan, sosok Artidjo merupakan hakim yang dikenal memegang teguh integritas dan sangat tegas dalam menangani kasus-kasus korupsi. Sosoknya menjadi teladan. Tidak hanya merepresentasikan keberpihakan MA dalam pemberantasan korupsi, ia juga menjadi contoh hakim dengan integritas tinggi.

Selama ini, Artidjo dikenal sebagai hakim yang sering memperberat vonis terdakwa korupsi saat mengajukan kasasi Sebut saja Gayus Tambunan, Anggodo Widjojo, dan Agusrin M Najamuddin (eks Gubernur Bengkulu) yang vonis bebasnya dibatalkan. Dalam kasus narkotika Artidjo juga pernah menjatuhkan pidana 20 tahun penjara kepada Ananta Lianggara alias Alung yang semula hanya dihukum setahun.

(REK)





Original Post

Buronan Korupsi Dibekuk

Media Cetak Kompas Halaman 15
2018-5-17

Buronan Korupsi Dibekuk

Lisanto Lavandi, terpidana kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Palu. dibekuk setelah buron 1,5 tahun. Kabur kerap menjadi modus terpidana.

PALU, KOMPAS - Tim gabungan Kejaksaan Negeri Palu dan Kejaksaan Agung di Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (15/5/2018), menangkap Lisanto Layandi, terpidana kasus korupsi. Lisanto segera dipenjara setelah 1,5 tahun terakhir berstatus buron menyusul vonis bersalah dari Mahkamah Agung.

Lisanto tiba di Palu, Sulawesi Tengah, pada Rabu (16/5) pukul 15.00 Wita, dikawal tim Kejari Palu. Ia dihadirkan dalam konferensi pers sebelum dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Palu.

"Setelah mengolah berbagai informasi, tim menangkap terpidana di rumahnya di Tangerang. Saat ditangkap, terpidana tidak melawan," kata Kepala Kejari Palu Subeno, Rabu.

Subeno menjelaskan, Lisanto menjadi buron sejak putusan kasasi MA terbit, September 2016. Hakim MA memvonisnya 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan, dan membayar pengganti kerugian negara Rp 629 juta

Lisanto tersangkut perkara korupsi pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Palu

pada 2012 dengan anggaran Rp 1 miliar. Tim jaksa menemukan dugaan kerugian negara Rp 629 juta dari barang yang spesifikasinya tidak sesuai dengan dokumen pengadaan.

Lisanto bersama pegawai Dinas Kesehatan Kota Palu, Agus Salim, disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 2015. Lisanto divonis bebas, sementara Agus diputus bersalah dengan pidana 2 tahun penjara. Atas vonis bebas itu, kejaksaan mengajukan kasasi ke MA.

Agus menyatakan banding atas putusan di tingkat pertama Ha-

kim Pengadilan Tinggi Sulteng menguatkan putusan hakim Pengadilan Tipikor Palu. Namun, terpidana belum puas. Ia lalu mengajukan kasasi ke MA Hakim kasasi memvonis Agus pidana 4 tahun penjara dan telah dieksekusi pada akhir 2016.

Subeno menyatakan, uang pengganti kerugian negara telah dirampas dari terpidana dan telah disetorkan ke kas negara.

Modus melarikan diri

Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulteng Ujang Seteja, yang turut hadir dalam konferensi

pers, mengatakan, selama ini banyak terpidana langsung melarikan diri, begitu terbit putusan tetap. Hal itu menyulitkan tim eksekutor menjebloskan terpidana ke penjara Dua terpidana di Kabupaten Buol, misalnya baru bisa ditangkap pada awal Maret lalu setelah empat tahun diburu. Ia menambahkan, hingga pertengahan Mei, masih ada tiga buronan kasus korupsi di Sulteng. Ketiganya ditangani Kejari Poso. "Kami memanfaatkan berbagai informasi yang ada untuk menangkap para buron," ujarnya.

(VDL)





Original Post

Bupati Bengkulu Selatan Tersangka Kasus Suap

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 11
2018-5-17

Bupati Bengkulu Selatan Tersangka Kasus Suap

JAKARTA, (PR).-

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi suap yang melibatkan Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud (DM), terkait dengan pengadaan pekerjaan infrastruktur di Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun anggaran 2018.

"Setelah melakukan pemeriksaan 1 x 24 jam dilanjutkan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Bupati Bengkulu Selatan terkait dengan pengadaan pekerjaan infrastruktur di Pemkab Bengkulu Selatan tahun anggaran 2018," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/5/2018), seperti dilansir Antara.

KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan 4 tersangka, yaitu diduga sebagai penerima Bupati Bengkulu Selatan 2016-2021 Dinvan Mahmud (DM), Hendrati (Hen) dari unsur swasta atau istri Bupati Bengkulu Selatan, dan Kasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Nursilawati (Nur) yang juga keponakan dari Bupati Bengkulu Selatan.

Diduga sebagai pemberi yakni Juhari (Jhr) dari swasta atau kontraktor. "Diduga penerimaan total Rp 98 juta merupakan bagian dari 15 persen komitmen/ee yang disepakati sebagai setoran kepada bupati atas lima proyek penunjukan langsung pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan yang dijanjikan di Pemkab Bengkulu senilai total Rp 750 juta dari komitmen/ee sebesar Rp 112,5 juta," ucap Basaria.

Dia menjelaskan, uang tersebut diberikan Jhr yang telah menjadi mitra dan mengerjakan proyek sejak 2017 di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan. "Pada 12 Mei 2018 sebesar Rp 23 juta diberikan secara tunai dari Nur kepada Hen. Lalu oleh Hen sebesar Rp 13 juta dimasukkan ke rekening Hen dan sisanya Rp 10 juta disimpan tunai oleh Nur," tuturnya. Selanjutnya, menurut Basaria, pada 15 Mei 2018 sebesar Rp 75 juta diberikan Jhr secara tunai kepada Hen melalui Nur di rumah Hen.

KPK secara total mengamankan barang bukti yang diduga terkait tindak pidana, yaitu yang dalam pecahan rupiah Rp 85 juta, bukti transfer Rp 15 juta, dan dokumen terkait Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan skema penunjukan langsung.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Jhr terancam hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta. Sementara sebagai pihak yang diduga penerima, DM, Hen, dan Nur terancam hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara serta denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

(Ivan W)





Original Post

Trik Modus Suap Bupati Bengkulu Selatan

Media Online jurnalnasional.com
2018-05-17

Konperensi pers kasus operasi tangkap tangan Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud (Foto: Rangga Tranggana/jurnas.com)

Jakarta - Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud (DM), istrinya Hendrati (HEN), dan Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Nursilawati (NUR) diduga menerima suap terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan dari seorang kontraktor bernama Juhari (JHR). Penyerahan uang dugaan suap dari Juhari melalui Nursilawati yang notabenya keponakan Dirwan.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, (16/5/2018) malam. Praktik suap itu dibongkar tim lembaga antikorupsi berangkat dari laporan masyarakat.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle[]).push({});

"Hari Selasa, 15 Mei 2018 sekitar pukul 16.20 WIB diduga terjadi penyerahan uang dari JHR kepada NUR untuk diserahkan kepada HEN yang merupakan istri Bupati Bengkulu Selatan di rumah pribadi HEN di Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan," ungkap Basaria.

Hendrati dan Nursilawati diduga berperan sebagai penampung uang suap dari Juhari, kontraktor di Bengkulu Selatan. Dirwan diduga telah berkomunikasi dengan Juhari mengenai mekanisme penyerahan uang.

Baca juga :
Dirwan Mahmud Masuk Penjara: "Tragedi Buat Saya"
Nasib Sial Bupati Bengkulu Selatan
Siti Fauziah: Mahasiswa Raup Untung dari Festival Konstitusi dan Antikorupsi
"Informasinya, bupati bilang uang jangan diserahkan ke saya, tapi serahkan ke HEN (Hendrati) atau NUR (Nursilawati)," kata Basaria.

Setelah penyerahan uang, Jauhari bertolak ke sebuah rumah makan di daerah Manna. Tim KPK kemudian mengamankan Jauhari dari rumah makan tersebut. "JHR (Jauhari) diamankan tim sekitar pukul 17.00 WIB, tim kemudian kembali ke rumah HEN (Hendrati)," ucap Basaria.

Saat tiba di rumah Hendrati, Nursilawati sudah bertolak ke kediamankerabatnya di daerah Manna. Nursilawati kemudian dijemput tim KPK dan langsung dibawa ke kediaman Hendrati.

"Tim mengamankan NUR sekitar pukul 17.15 WIB," imbuh Basaria.

Setelah kedua tim tiba di rumah Hendrati, tim mengamankan uang Rp 75 juta dari tangan Nursilawati. Tim juga mengamankanbukti tranfer sebesar Rp15 juta dengan rincian Rp13 juta diduga berasal dari pemberian Jauhari sebelumnya pada 12 Mei 2018.

Tim KPK, lanjut Basaria, kemudian membawa Nursilawatike rumah pribadinya di Kecamatan Manna. Dari lokasi, tim mengamankan uang lainnya sebesar sekitar Rp 10 juta.

"Tim kemudian mengamankan dan membawa HEN, DM, NUR, dan JHR dari rumah pribadi HEN ke Kepolisian Daerah Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan awal. Sekitar pukul 09.30 WIBkeempatnya diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK," terang Basaria.

Dari oprasi tangkap tangan ini, tim mengamankan uang tunai Rp 85 juta, bukti transfer sebesar Rp15 juta dan dokumen terkait Rencana Umum Pengadaan (RUP).

Kasus dugaan suap ini berkaitan dengan 5 proyek pekerjaan jalan dan jembatan yang dijanjikan oleh Pemkab Bengkulu Selatan senilai Rp 750 juta. Komitmen fee dari proyek itu yakni sebesar 15 persen atau sebesar Rp 112,5 juta.

"Uang diberikan oleh JHR, seorang kontraktor yang telah menjadi mitra dan mengerjakan beberapa proyek sejak 2017," ujar Basaria.

Modus operandi yang dilakukan dalam perkara ini yaitu dengan cara penunjukkan langsung. Proyek dibawah Rp 200 juta memang diperbolehkan langsung, Namun, diduga nilai proyek yang tidak terlalu besar itu memang sengaja dipecah agar bisa dengan cara penunjukkan langsung.

"Jadi ada proyek jalan, besarnya sekitar Rp 200 juta, kita coba hitung ternyata cuma beberapa meter, hampir tidak mungkin itu," imbuh dia.

Jika dilihat dari pengerjaan proyek sejak 2017, KPK menduga penerimaan uang suap telah dilakukan berkali-kali. Lembaga antikorupsi akan mengembangkan dan mendalami hal tersebut. "Memang ada informasi penerimaan uang sejak 2017," kata dia.

Disisi lain, ungkap Basaria, pihaknya merasa prihatin dengan praktik rasuah ini. Sebab, praktik ini melibatkan pihak keluarga.

"KPK melihat bagaimana peran anggota keluarga turut mendukung dalam perbuatan ini, ada istri dan juga keponakan yang diduga bersama-sama menerima uang," tandas Basaria.

Dirwan, Hendrati, Nursilawati , dan Jauhari kini sudah menyandang status tersangka.Dirwan, Hendrati dan Nursilawati selaku pihak yang diduga penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pada 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Juhari selaku pihak yang diduga pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001.

http://www.jurnas.com/artikel/34562/Trik-Modus-Suap-Bupati-Bengkulu-Selatan/



Original Post

Mediasi Solusi Kurangi Kepadatan LP

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-5-17

Mediasi Solusi Kurangi Kepadatan LP

CALON hakim agung (CHA) periode II 2017-2018 dari Kamar Pidana, Syam sul Bahri, menilai restorative justice atau mediasi dalam mencapai suatu keadilan dapat dijadikan solusi untuk mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan (LP).

"Mediasi atau proses kekeluargaan bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kepadatan LP sebab saat ini kecenderungan pidana diarahkan ke penjara," ujar Syamsul dalam seleksi wawancara terbuka untuk CHA di Gedung KY Jakarta, kemarin.

Hal itu dikatakan Syamsul ketika menjawab pertanyaan terkait dengan

pandangannya tentang konsep restorative justice di Indonesia.

Kendati demikian Syamsul mengatakan pihaknya tidak setuju bila konsep mediasi atau restorative justice digunakan untuk kejahatan berat seperti korupsi.

"Karena hal tersebut akan bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat," kata Syamsul.

Syamsul berpendapat hukuman pidana yang berat untuk koruptor di Indonesia pada saat ini tidak cukup untuk membuat efek jera bagi para koruptor.

"Dengan pidana yang berat seperti

sekarang saja masih banyak yang korupsi, apalagi bila konsep ini digunakan," ujar Syamsul.

Wawancara ini ialah rangkaian akhir dari proses seleksi CHA yang dilakukan anggota KY dan panel ahli yang terdiri dari mantan hakim agung, pakar, dan negarawan.

Pri Pambudi Teguh, yang juga saudara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, termasuk yang mengikuti seleksi hakim agung. Berdasarkan temuan Komisi Yudisial, Pri Pambudi rupanya sudah 14 tahun berdinas di Mahkamah Agung.

Tim panel ahli yang terlibat dalam

wawancara kali ini ialah Bagir Manan dari unsur negarawan, kemudian Ahmad Kamil sebagai ahli dari Kamar Agama, Iskandar KaViil ahli untuk Kamar Militer, Soeharto ahli untuk Kamar Pidana, dan Mohammad Saleh ahli untuk Kamar Perdata.

Seleksi calon hakim agung itu dilaksanakan untuk mengisi kekosongan delapan jabatan hakim agung di MA yang terdiri dari satu orang di Kamar Agama, tiga orang di Kamar Perdata, satu orang di Kamar Pidana, dua orang di Kamar Militer, dan satu orang Kamar Tata Usaha Negara yang memiliki keahlian hukum perpajakan.

(Ant/P-3)





Original Post

Buron Kasus Alkes Diringkus

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-5-17

Buron Kasus Alkes Diringkus

KORPS Adhyaksa melalui tim Tangkap Buron (Tabur) 31.1 intelijen kembali menangkap koruptor yang selama ini masuk daftar pencarian orang (DPO). Tindakan aparat itu sekaligus memberi pesan tidak ada tempat aman bagi pelaku kejahatan.

Jaksa Agung Muda Intelijen Jan Samuel Maringka kepada Media Indonesia, Rabu (16/5), mengatakan jajarannya berhasil meringkus Direktur PT Karya Bangun Panca (KBP) Ryanto Layandi. Koruptor tersebut merupakan DPO asal Kejaksaan Negeri Palu, Sulawesi Tengah.

Tim Tabur 31.1 menangkap terpidana Ryanto di Perumahan Cluster Foresta Collinare C6, Nomor I, Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten, pada Selasa (15/5) pukul 22.40 WIB.

"Terpidana dinyatakan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan Pemerintah Kota Palu tahun anggaran (TA) 2012," ujar Jan Maringka.

Anggaran yang digunakan pelaku dalam kejahatan itu berasal dari APBN perubahan sebesar Rp5,l miliar. Perkara diduga merugikan negara lebih dari Rpl miliar. "Terpidana dijatuhi penjara selama 4 tahun dan denda Rp200 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," terang dia.

Ryanto ditangkap berdasarkan su-

rat permohonan Kejati Sulteng No R-01/R.2/Dsp.3/01/2018 tanggal 5 Januari 2018, surat permohonan Kejari Palu Nomor R-176 /R.2.10/Dek.3/11/2017 tanggal 22 November 2017, dan Putusan

MA Nomor 1401 K/PID.SUS/2015 tanggal 27 September 2016.

Program tabur 31.1 merupakan rekomendasi rapat kerja Kejaksaan Agung pada Desember 2017. "Setiap

kejati diberi target minimal menangkap satu buron pelaku tindak pidana setiap bulannya. Tabur 31.1 sudah berhasil menangkap 102 buron," pungkasnya.

(Gol/P-3)





Original Post

Anak Buah Rita Makan Gratis saat Pengusaha Urus Izin

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-5-17

Anak Buah Rita Makan Gratis saat Pengusaha Urus Izin

SITI Aminah, PNS Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Kertanegara, mengaku sering dibawakan makanan oleh Timoiheus Mangintung saat mengurus penerbitan surat izin lahan perkebunan untuk PT Sawit Golden Prima (SGP). Timo-theus merupakan anak buah dari Direktur PT SGP, Hery Susanto Gun alias Abun.

Siti mengakui sempat bertemu dengan Timotheus beberapa kali saat ia ditugasi Abun mengurus izin lahan perkebunan PT SGP. "Pak Timo (Timotheus) itu datang ke bagian administrasi pertanahan, seingat saya 2-3 kali, pada saat pengajuan awal, dengan membawa berkas dan mengantarkan berkas yang kurang," ungkap Siti s.aat bersaksi untuk tersangka Bupati nonaktif Kukar, Rita Widyasari, di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Saat mengurus izin itu, kata Siti, Timo kerap membawakan berbagai macam makanan. Makanan itu kemudian ia bagikan kepada PNS di lingkungan Dinas Pertanahan Kukar. "Pak Timo kalau datang selalu bawa macam-macam. Membawa nasi kuning, kue-kue kecil, dibagikan ke seluruh ruangan. Jadi, kita senang sama Pak Timo," ucapnya.

Siti saat itu menjabat staf administrasi di Dinas Pertanahan. Ia bertugas mengurus draf permohonan penerbitan SK izin di dinas tersebut.

Ia menerangkan bahwa dalam memberikan izin, Ade Baramuli selaku kabag selalu berhubungan langsung dengan Rita. Ia tidak tahu apakah Ade melaporkan atau tidak perihal izin itu ke sekretaris daerah (sekda) atau asisten bupati.

"Seingat saya, draf SGP saya beri ke kasubbag dan kabag, paraf. Saya tidak ingat atau tahu paraf asisten 1 dan sekda dilanjutkan atau tidak," ujarnya.

Siti menambahkan, jika kurang lengkap, dokumen izin akan langsung dikembalikan Rita kepada Ade. Lalu izin diajukan kembali oleh Ade kepada Rita jika sudah diperbaiki. Surat persetujuan izin di Kukar, menurutnya, dibawa langsung oleh Ade kepada Rita. "Kabag bawa langsung, tidak pernah melalui staf." paparnya.

Direktur Utama PT SGP Hery Susanto Gun dituntut 4,5 tahun penjara, la dinilai terbukti menyuap Rita terkait pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kukar.

Akibat kasus itu, Rita dan Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin didakwa menerima gratifikasi Rp469 miliar. Uang itu diterima Rita terkait dengan perizinan pelaksana proyek pada dinas-dinas di Kabupaten Kukar.

Rita dan Khairudin didakwa melanggar Pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi/o Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

(Put/P-2)





Original Post

Bupati Dapat Jatah Fee 15%

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-5-17

Bupati Dapat Jatah Fee 15%

Dirwan yang juga Ketua DPW Partai Perindo Bengkulu diduga menerima upeti darijuhari sebesar Rp98juta.

GOLDA EXSA

golda@imediaindonesia.com

SETELAH melakukan pemeriksaan intensif selama 1x24 jam, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menetapkan Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud sebagai tersangka. Dirwan diduga menerima suap terkait proyek, infrastruktur di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2108.

Lembaga antirasywah juga menyematkan status serupa kepada istri Dirwan, Hendrati, serta Kepala Seksi Dinas Kese-

hatan Kabupaten Bengkulu Selatan Nursilawati dan Juhari, kontraktor yang sejak 2017 kerap mengerjakan proyek di lingkup pemda setempat.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, kemarin malam, mengatakan peningkatan status itu dikuatkan dengan barang bukti berupa uang tunai Rp85 juta, bukti transfer bank Rpl5 juta, dan dokumen terkait rencana umum pengadaan (RUP) dengan skema penunjukan langsung.

Menurut dia, Dirwan yang kebetulan menjabat Ketua

DPW Partai Perindo Bengkulu diduga menerima upeti dari Juhari sebesar Rp98 juta. Nominal itu merupakan bagian dari commitment fee (imbal jasa) 15% etas lima proyek penunjukan langsung untuk pengerjaan jalan dan jembatan di Pemkab Bengkulu Selatan.

"Pekerjaan infrastruktur yang dijanjikan di Pemkab Bengkulu Selatan senilai Rp750 juta. Uang commitment fee diberikan kontraktor JHR dalam beberapa tahap," ungkap Basaria.

Pada 12 Mei 2018, kata Basaria, uang Rp23 juta diberikan tunai oleh Nursilawati kepada Hendrati. Hendrati lalu menyimpan Rpl3 juta di rekening pribadinya, sedangkan sisanya tetap dipegang Nursilawati. Berikutnya, pada 15 Mei 2018 sebanyak Rp75 juta diberikan Juhari secara

tunai kepada Hendrati melalui Nursilawati di rumah Hendrati.

Pengungkapan kasus itu bermula dari laporan masyarakat perihal indikasi pemberian suap kepada penyelenggara negara. KPK langsung bergerak untuk menelusuri kebenaran informasi tersebut. Walhasil, pada Selasa (15/5), para pelaku ditangkap secara estafet dalam operasi tangkap tangan (OTT). Dirwan, Hendrati, dan Nursilawati selaku pihak penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selanjutnya, Juhari sebagai pihak yang diduga memberi suap, diganjar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau

Pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001.

Pasca-OTT oleh petugas KPK, suasana di lingkungan kantor pemda Bengkulu Selatan tetap kondusif dan berjalan biasa. Namun, sejumlah aparat kepolisian yang memakai baju bebas masih terlihat berjaga di sekitar kantor bupati.

Kepala Bagian Humas Kabupaten Bengkulu Selatan Teddy Setiawan mengaku turut perihatin atas kejadian yang menimpa Bupati Dirwan. "Kami perihatin atas kejadian itu," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi meminta segenap karyawan di lingkungan pemkab tetap bekerja seperti biasa.

(MY/P-2)





Original Post

DPRD Jambi Wajibkan Ada Uang Ketuk Palu

Media Cetak Media Indonesia Halaman 12
2018-5-17

DPRD Jambi Wajibkan Ada Uang Ketuk Palu

"TANPA ada uang ketuk palu, rancangan APBD Provinsi Jambi tidak akan disahkan DPRD," ungkap Erwan Malik, di depan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi di Kota Jambi, kemarin.

Mantan Pit Sekretaris Daerah Jambi itu bahkan meyakinkan hakim bahwa tidak ada dan tidak perlu lobi lain. "Pokoknya ada uang diketok; kalau tidak ada liang, tidak diketok" tambahnya menirukan jawaban para anggota dewan.

Erwan merupakan salah satu tersangka kasus suap ketuk palu pengesahan RAPBD Jambi 2018. Namun, siang kemarin, ia hadir dalam sidang sebagai saksi untuk terdakwa Supriyono, mantan Ketua Komisi III DPRD Jambi, yang juga kader PAN.

Kasus suap itu diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi pada 28 November 2017. Erwan, Supriyono, serta Syaipud-din, mantan asisten Setda Jambi, dan Arpan, mantan Pit Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terjaring operasi tangkap tangan. Sesudah mereka. Gubernur Jambi Zumi Zola ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Jakarta.

Lebih jauh Erwan mengaku sudah empat kali berkomunikasi dengan Gubernur Jambi Zumi Zola terkait dengan uang ketuk palu. Ia menyampaikan soal sidang paripurna pengesahan RAPBD yang terancam tidak kuorum sebelum uang ketuk palu dipenuhi.

Besarannya direncanakan Rp200 juta, tetapi yang tereali-

sasi baru RplOO juta untuk 50 anggota dewan. Untuk unsur pimpinan dewan, mereka meminta fee proyek pembangunan. Total uang suap mencapai Rp3,4 miliar. Dalam sidang itu, tiga pemimpin DPRD Jambi dan seorang pengusaha juga menjadi saksi.

Di Surabaya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyerahkan surat perintah tugas kepada Wakil Wali Kota Mojokerto Suyitno untuk memimpin Kota Mojokerto. Ia menggantikan tugas Wali Kota Mojokerto Masud Yunus yang ditahan KPK. "Ini sesuai petunjuk Mendagri dan amanat undang-undang agar tidak terdapat kekosongan roda pemerintahan, khususnya pelayanan publik kepada masyarakat Kota Mojokerto," ujar Soekarwo.

Dengan surat perintah itu, Suyitno dapat langsung menjalankan tugas sesuai dengan perda dan ketentuan yang berlaku. Namun, status Suyitno masih wakil wali kota.

(SL/FL/Ant/N-2)





Original Post

BFIN Ajukan PK Kedua

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-5-17

BFIN Ajukan PK Kedua

JAKARTA - PT BFI Finance Tbk. menilai pengalihan saham yang dimiliki PT Aryaputra Teguharta di emiten pembiayaan dengan kode saham BFIN tersebut sudah berjalan sesuai dengan prosedur.

Saat ini, BFIN juga mengajukan peninjauan kembali (PK) kedua untuk mendapatkan kepastian hukum karena ada dua putusan berbeda untuk kasus yang sama.

Dian Fahmi, Corporate Communication Head PT BFI Finance Tbk., mengatakan bahwa saham PT Aryaputra Teguharta (APT) BFIN telah dilepas sesuai dengan perjanjian gadai saham dan dilakukan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

"[RUPS] yang juga disetujui oleh APT, serta dokumen-dokumen yang diberikan APT dalam rangka pelaksanaan perjanjian perdamaian dengan kreditur," ungkapnya kepada Bisnis, Senin (14/5).

Dia menjelaskan seluruh pengalihan tersebut merupakan bagian dari restrukturisasi utang anak-anak usaha Grup Ongko. Pada saat itu, jelasnya, APT yang juga merupakan anak usaha Grup Ongko merupakan penjamin atas utang dari beberapa anak usaha Ongko Grup dan tidak dapat dilunasi kepada BFIN.

Pada akhirnya, jelas dia, saham yang dijaminkan oleh APT dialihkan sesuai dengan perjanjian perdamaian yang telah diratifikasi oleh Pengadilan Niaga pada 19 Desember 2000.

Berdasarkan perjanjian perdamaian itu, sejumlah 210.192.912 saham yang sebelumnya dimiliki oleh APT dan PT Ongko

Multicorpora didistribusikan kepada sejumlah pihak. Sebanyak 41.818.700 saham, ungkapnya, dibagikan kepada seluruh kreditur setelah perjanjian restrukturisasi diselesaikan.

Sementara itu, 84.736.813 saham dijual kepada investor baru dengan harga jual yang disetujui oleh mayoritas kreditur dan sebanyak 83.637.399 saham dijual kepada manajemen dan karyawan perusahaan berdasarkan Employee Incentive and Remuneration Scehme yang dicantumkan dalam Shave Sale and Purchase Agreement 9 Februari 2001 antara perusahaan dan The Law Debenture Trust Corporation, plc, London.

Dengan begitu, Dian menegaskan, seluruh proses penjualan dan alokasi saham sudah sesuai dengan perjanjian perdamaian yang diratifikasi Pengadilan Niaga.

"Tentu saja tidak ada fraud. Semua pengalihan telah dilakukan sesuai prosedur restruksturisasi pinjaman dan dilakukan secara transparan dan diungkapkan di laporan keuangan perusahaan," tegasnya.

Lebih lanjut, Dian mengatakan, pihaknya menilai keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mengubah status hukum dari kasus perdata tersebut, yakni non-executeable.

"Sesuai dengan penetapan ketua PN Jakpus tertanggal 26 Januari 2018, saat ini status terakhir dari kasus perdata ini adalah non-executable" ungkapnya.

Di sisi lain, PT Aryaputra Teguharta mengingatkan sejumlah pihak, termasuk

regulator, untuk ndak memfasilitasi dan melaksanakan transaksi pengalihan saham di PT BFI Finance Tbk.

Pheo Hutabarat, kuasa hukum PT Aryaputra Teguharta (APT), mengatakan bahwa langkah itu perlu diperhatikan pihak-pihak terkait untuk menghindarkan timbulnya kerugian pada klien dan konsekuensi hukum di kemudian hari.

Pasalnya, dia mengatakan saat ini sedang berlangsung proses negosiasi antara BFI Finance dan pemegang saham pengendalinya untuk mengalihkan atau menjual saham emiten pembiayaan tersebut.

"Kepada pihak-pihak terkait, termasuk juga kepada investor, Otoritas Jasa Keuangan, juga instansi pemerintah lainnya dan pejabat yang berwenang, untuk tidak melaksanakan atau memfasilitasi transaksi apapun, terkait dengan pengalihan saham-saham PT BFI Finance Tbk. yang selain dapat merugikan APT, juga akan memiliki dampak hukum di kemudian hari bagi pihak terkait," tegasnya.

Pheo, pengacara dari Hutabarat Halim dan Rekan-Lawyers (HHR Lawyers), menegaskan bahwa APT merupakan pemilih sah 32,32% saham BFIN atau yang dahulu bernama PT Bunas Finance Indonesia. Namun, saham APT itu secara ilegal ditransfer dari BFIN kepada pihak ketiga sejak 2001.

Klaim kepemilikan APT itu telah diperkuat dengan Putusan MA dalam Peninjauan Kembali No. 240 PK/PDT/2006 tertanggal

20 Februari 2007.

(Oktaviano DB Hana)





Original Post

Aryaputra Bukan Lagi Pemegang 32,32% Saham BFI Finance

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 15
2018-5-17

Aryaputra Bukan Lagi Pemegang 32,32% Saham BFI Finance

JAKARTA - PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) menyatakan bahwa PT Aryaputra Teguharta (APT) bukan lagi sebagai pemegang 32,32% saham BFIN. Hal ini sesuai dengan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) tahun 2000.

Pernyataan tersebut menanggapi klaim pihak APT yang menyebutkan bahwa APT merupakan pemilik sebanyak 32,32% saham BFI Finance. Klaim APT tersebut didasarkan pada putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung RI bernomor PK 240/2007.

Kuasa Hukum BFI Finance LP Hutapea mengatakan, APT sebagai pemegang saham BFIN telah menyetujui pelepasan saham miliknya di BFI Finance untuk menyelesaikan utang anak-anak usaha Ongko Group kepada BFI Finance tahun 2001. "Keputusan RUPSLB tersebut diperkuat oleh putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) BFI Finance di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 2000," ungkapnya.

Dia mengatakan, pengalihan saham BFI Finance yang dimiliki APT pada 2001 juga sudah dilaksanakan secara transparan dan terbuka sesuai dengan mekanisme yang berlaku untuk perusahaan publik. APT

selaku pemegang saham BFI telah mengalihkan seluruh saham miliknya kepada publik sesuai dengan perjanjian jual beli saham pada 9 Februari 2001 dan perjanjian tersebut telah dinyatakan sah sesuai keputusan PK 240.

"Semua proses dan prosedur pengalihan gadai saham APT di BFI Finance dilakukan melalui prosedur daa mekanisme hukum yang berlaku. Eksekusi atas gadai saham ini dilakukan karena debitur (Ongko Grup) tidak dapat melakukan pelunasan utangnya ke BFI Finance. Setelah pengalihan saham APT, BFI membebaskan utang grup Ongko yang bernilai lebih dari US$ 100 juta belum termasuk bunga," jelasnya di Jakarta, Rabu (16/5).

Sementara itu, Corporate Secretary BFI Sudjono menegaskan, BFI Finance selaku perusahaan publik telah menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip tersebut telah membuat BFI Finance dapat bertumbuh dan berkembang dalam beberapa tahun terakhir. "BFI senantiasa menjalankan ketentuan dan mekanisme hukum yang berlaku. Bisnis kami terus berkembang karena manajemen tidak pernah berkompromi dalam pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)," ujarnya,

(hut)





Original Post

Bupati Bengkulu Selatan Diduga Sering Menerima Suap

Media Online metrotvnews.com
2018-05-17

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud sering menerima suap atas kepengurusan proyek di Pemkab Bengkulu Selatan. Bahkan, informasi awal menyebut kalau Dirwan melakukan praktik suap sejak 2017 silam.

"Untuk faktanya belum, tapi informasi sementara yang kita terima dari masyarakat ini sudah dilakukan dari 2017," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 16 Mei 2018.





Selain dari informasi masyarakat, dugaan Ketua DPW Partai Perindo Bengkulu ini kerap menerima suap juga terbukti dari mudahnya tim KPK melakukan tangkap tangan. Dia berharap tak ada lagi kepala daerah yang menyalahgunakan wewenangnya.

"Walaupun dalam waktu empat hari dengan mudah kita dapatkan karena sudah jadi kebiasaan di 2017," ujarnya.

Baca juga: KPK Sudah Awasi Bupati Bengkulu Selatan Sejak Lama

Basaria mengatakan, meski nominal uang yang diterima Dirwan terbilang kecil, namun total fee yang diterimanya besar yakni 15 persen dalam setiap proyek. "Jadi satu proyek segitu kalau dikalikan sekian proyek tentu banyak," pungkasnya.

KPK sebelumnya menetapkan Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud dan istrinya, Hendrati sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan intensif.

Selain pasangan suami istri itu, KPK juga menetapkan dua orang tersangka lain, yakni Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Nursilawati, yang merupakan keponakan Dirwan serta seorang kontraktor bernama Juhari.

Baca juga: Modus Bupati Bengkulu Selatan Terima Suap Proyek

Dalam kasus ini, Dirwan yang menjabat sebagai Ketua DPW Partai Perindo Bengkulu itu diduga telah menerima suap dari Juhari sebesar Rp98 juta. Suap itu berkaitan dengan lima proyek infrastruktur berupa jalan dan jembatan yang digarap oleh Juhari.

Nilai suap tersebut merupakan bagian dari komitmen fee sebesar Rp112 juta atau 15 persen dari total nilai lima proyek sebesar Rp750 juta. Juhari sendri merupakan kontraktor yang telah menjadi mitra dan mengerjakan beberapa proyek sejak 2017 di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan.

Atas perbuatannya, Dirwan, Hendrati dan Nursilawati selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pada 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Juhari selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001.
(HUS)

http://news.metrotvnews.com/hukum/JKRnVlOK-bupati-bengkulu-selatan-diduga-sering-menerima-suap



Original Post

Bupati Rita Targetkan Khatam Alquran di Bulan Ramadan

Media Online metrotvnews.com
2018-05-17

Jakarta: Bupati nonaktif Kutai Kartanegara Rita Widyasari menargetkan khatam mendaras Alquran pada bulan Ramadan ini.

"Iya dong. Maunya khatam, tapi jangan tanya hafal atau tidak ya," ujar Rita sambil tersenyum ketika ditemui di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Rabu, 16 Mei 2018.





Terdakwa kasus suap dan gratifikasi itu mengatakan sebelumnya dalam sehari bisa menuntaskan membaca Alquran hingga separuh juz.

Sehingga, menurut dia untuk mengkhatamkan Alquran pada bulan Ramadan ini tidak akan begitu sulit dilakukan. Terlebih lagi, Rita mengaku bisa lebih fokus ibadah di dalam rutan.

"Sudah delapan bulan di dalam. Jadi sebetulnya sudah terbiasa. Malah bisa lebih fokus. Jadi semacam pesantren kilat sih," tukasnya.

Sementara itu, dalam kasus suap dan gratifikasi yang menjeratnya Rita didakwa Pasal 12 huruf B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Ia diduga telah menerima suap sebesar Rp496 miliar selama menjadi bupati dari tahun 2010 hingga 2015.
(MBM)

http://news.metrotvnews.com/hukum/zNAwV7nk-bupati-rita-targetkan-khatam-alquran-di-bulan-ramadan



Original Post

2 Kontraktor Dihukum 2,5 Tahun Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-5-17

2 Kontraktor Dihukum 2,5 Tahun Penjara

TIGA terdakwa korupsi dana pembangunan puskesmas Uwen Pantai Kabupaten Seram Bagian Barat-dinyatakan bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon*.

Tiga terdakwa yakni Yohanes Puttileihalat. La Saleh, serta Muhammad Zen Pattimura. Ketiganya dijatuhi hukuman masing-masing 2.5 tahun penjara dengan denda beragam.

"Menyatakan para terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana," putus ketua majelis hakim Pasti Tarigan didampingi hakim anggota Jenny Tulak serta Jefry Yefta Sinaga di Pengadilan Tipikor Ambon.

Dalam amar putusannya, majelis hakim juga memvonis terdakwa Yohanes membayar denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan dan uang pengganti Rpl4 juta subsider satu bulan kurungan.

Sedangkan untuk terdakwa La Saleh dan Muhammad Zen Pattimura masing-masing dihukum membayar denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan namun tidak membayar uang pengganti kepada negara.

Pertimbangan yang memberatkan para terdakwa yaitu tidak mendukung program pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Sedangkan yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan, memiliki tanggungan keluarga, dan belum

pernah dihukum.

Putusan tersebut juga sama dengan tuntutan tim jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat yang dikoordinir Djidon Ta-lakua. Terdakwa Yohanes dan Muhammad Zein melalui penasihat hukumnya Nelson Latuni menyatakan pikir-pikir sehingga diberikan kesempatan selama tujuh hari untuk menyampaikan sikap.

Sedangkan terdakwa La Saleh melalui penasihat hukumnya Abdusukur Kaliki menyatakan menerima putusan majelis hakim.

La Saleh adalah pemilik CV Sarana Tehnik yang dipercayakan menangani pekerjaan pembangunan puskesmas rawat inap Desa Uwen Pantai. Namun faktanya yang melakukan pekerjaan fisik adalah Yohanes Putilehalat (dalam BAP terpi-. sah) yang menggunakan bendera perusahaan La Hasan.

Terdakwa dalam persidangan sebelumnyajuga mengakui kalau surat-surat izin yang berhubungan dengan CV Sarana Tehnik tersebut sebenarnya telah mati dan tidak bisa dipergunakan lagi.

Namun Yohanes Putilehalat dengan tegas mengatakan nanti akan mengurusnya sekaligus menghidupkan kembali surat-surat izin dimaksud.

"Dalam pekerjaan pembangunan puskesmas rawat inap ini benar bahwa terdakwa La Saleh yang mengambil dan mencairkan dana tetapi langsung diambil oleh Yohanes - Puttileihalat," landas Adusukur Kaliki.

byu





Original Post

Kades Di Kutai Timur Pasrah Dibui 4,5 Tahun

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-5-17

Kades Di Kutai Timur Pasrah Dibui 4,5 Tahun

MAJELIS Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda menjatuhkan vonis 4.5 tahun penjara kepada Jumri Nur.

Kepala Desa Mela. Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur ini terbukti melakukan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Selain dipenjara. Jumri Nur dikenakan denda Rp200 juta subsider 2 bulan penjara dan dihukum membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp991.371.392.

Dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

"Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti. maka dipidana dengan pidana penjara 2 tahun 4 bulan." putus ketua majelis hakim Abdurrahman Karim dengan didampingi hakim anggota Maskur dan Ukar Priyambodo di Pengadilan Tipikor Samarinda.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, majelis hakim menilai terdakwa Jumri Nur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair. Yakni Pasal 2 ayat (1) junto Pasal 18 Undang-Undang

COU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Sangatta M Andy Sofyan yang meminta majelis hakim menjatuhkan hukum 6.5 tahun penjara kepada Jumri Nur.

Kasus dengan nomor perkara 87/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr ini bermula saat terdakwa menerima Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp812.574.477 tanggal 10 Maret 2015. dan Dana Desa Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp289.369368 tanggal 25 Mei 2015. Sehingga totalnya mencapai Rp 1.101.943.845. untuk pembangunan infrastruktur di Desa Melan.

Namun terdakwa tidak mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa itu. Berdasarkan hasil pengawasan Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang dituangkan dalam surat nomor 70O/1888/ ltda-Um/IX/2017 tanggal 25 September 2017. perbuatan tersangka telah menyebabkan adanya kerugian negara sebesar Rp991371.392.

Atas putusan majelis hakim ini. terdakwa menyatakan menerima. Sementara jaksa penuntut umum belum menyatakan sikap.

"Pikir-pikir Yang Mulia," kata Jaksa Andy Sofyan.

BYU





Original Post

Hakim Tak Percaya Edward Sakit, Sidang Lanjut Terus

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-5-17

Hakim Tak Percaya Edward Sakit, Sidang Lanjut Terus

Sempat dua kali tertunda. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memerintahkan jaksa penuntut umum (JPU) membacakaan dakwaan terhadap Edward Seky Soeryadjaya.

PEMBACAAN dakwaan perkara korupsi Dana Pensiun Pertamina nyaris gagal. Begitu sidang dibuka pukul 13.40 WIB kemarin, Edward langsung menyampaikan dirinya sakit.

Namun majelis hakim yang diketuai Sunarso tak percaya begitu saja dengan dalih Edward lantaran tak disertai surat keterangan sakit dari dokter.

Setelah berdiskusi dengan empat anggota majelis hakim, 1 Sunarso memutuskan hanya menskors sidang sampai pukul 16.00 WIB. Edward diminta membuktikan dirinya benar-benar sakit dengan melakukan pemeriksaan kesehatan.

Pemeriksaan kesehatan dilakukan di Garuda Sentra Medika, Kemayoran. Jakarta Pusat. Lokasinya tak jauh dari Pengadilan Tipikor Jakarta di Bungur.

Sidang dibuka lagi pukul 4 sore. Hasil pemeriksaan kesehatan menyimpulkan Edward dianggap cukup sehat. "Terdakwa mempunyai kesehatan yang cukup untuk mengikuti persidangan.

Jadi sidang pembacaan dakwaan bisa dilaksanakan," putus ketua majelis hakim Sunarso.

JPU Tasjrifin MA Halim dipersilakan membacakan dakwaan. Edward tertunduk di kursi pesakitan ketika dakwaan dibacakan.

Edward didakwa bersama-sama Betty Halim (pemilik PT Millenium Dana Sekuritas) dan Muhammad Helmi Kamal Lubis "(belcas Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina) melakukan korupsi dalam pembelian saham PT Sugih Energy (SUGI) milik Edward, oleh Dana Pensiun Pertamina pada 2014 dan 2015.

"Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Edward Seky Soeryadjaya bersama-sama Saksi Muhamma] Helmi Kamal Lubis selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina dan Saksi Betty Halim dalam pembelian saham SUGI telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu terdakwa Edward Soeryadjaya atau suat korporasi lain PT Onus Holding Limited yang mengaki-

batkan kerugian keuangan negara pada Dana Pensiun Pertamina sebesar Rp 599.426.883.540." sebut Jaksa Tasjrifin.

Dalam dakwaan primair. Edward diancam dengan Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan dalam dakwaan subsidair. Edward diancam dengan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-I KUHP.

Usai mendengarkan pembacaan dakwaan, ketua majelis hakim Sunarso meminta tanggapan kepada Edward.

"Sebagian dengar, sebagian tidak," kata Edward.

Sunarso mempersilakan Edward konsultasi dengaa penasihat hukumnya mengenai dakwaan ini. Penasihat hukum

Edward menyatakan keberatan atas digelarnya sidang ini. Keberatan akan disampaikan dalam eksepsi.

Hakim memutuskan sidang pembacaan eksepsi pada 23 Mei 2018 mendatang. Sebelum sidang ditutup, Edward memohon kepada majelis hakim agar diberikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

"Permintaan BAP melalui tim penasihat hukum. Jaksa layani dengan baik," perintah Sunarso.

Untuk diketahui, sidang pembacaan dakwaan terhadap Edward dua kali tertunda. Perkara Edward mulai disidangkan pada 2 Mei 20 18. Tim penasihat hukum Edward menyatakan keberatan dan memutuskan walk out atau meninggalkan ruang sidang. Majelis hakim memutuskan pembacaan dakwaan ditunda karena Edward tak didampingi penasihat hukum.

Sikap serupa dilakukan tim penasihat hukum Edward pada sidang 9 Mei 2018. Menyikapi aksi ini, majelis hakim menyarankan Edward mengganti penasihat hukumnya. Edward tak bersedia. Majelis hakim akhirnya kembali menunda pembacaan dakwaan.

gpg





Original Post

KPK Bentuk Tim Khusus untuk Awasi Bengkulu

Media Cetak Koran Tempo Halaman 7
2018-5-17

KPK Bentuk Tim Khusus untuk Awasi Bengkulu

JAKARTA - Pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi membentuk tim khusus untuk mengawasi Provinsi Bengkulu. Pembentukan tim khusus ini menyusul banyaknya penyelenggara negara di Bengkulu yang tertangkap tangan penyidik antirasuah. "Karena di Bengkulu sudah terjadi berulang kali, kami (pemimpin KPK) sepakat membikin tim khusus pendampingan," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, di kantornya, kemarin.

Basaria menjelaskan, tim ini nantinya bakal mendampingi pemerintah daerah Bengkulu dalam pengelolaan kota,

termasuk pengadaan barang dan jasa, serta infrastruktur. Pendampingan terhadap pembuatan e-planning dan e-budgeting juga menjadi tugas tim khusus ini. Basaria berharap tim ini bisa mendeteksi celah-celah dugaan tindak pidana korupsi di Bengkulu. "Adanya tim di sana mereka bisa mendapat informan lebih banyak. Tapi yang kami utamakan adalah tindakan pencegahan," ujar dia.

Dari 10 wilayah yang diawasi KPK, yakni Aceh, Papua, Papua Barat, Riau, Banten, Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, serta Sulawesi Tenggara,

Bengkulu merupakan daerah yang paling rawan. Sejak 2016, setidaknya ada tiga kali operasi tangkap tangan yang melibatkan kepala daerah, jaksa, panitera pengganti, dan hakim. Terbaru, KPK menangkap Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud karena diduga menerima suap dari kontraktor bernama Juhari. Dirwan diduga menerima suap agar menunjuk langsung Juhari untuk mengerjakan proyek-proyek di pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan, di antara wilayah yang masuk zona merah KPK, Bengkulu bakal

menjadi prioritas pengawasan. Tim yang ditunjuk nantinya bakal berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. "Kami fokus di daerah. Nanti akan kami sinkronkan dalam bentuk koordinator wilayah," katanya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tak henti-hentinya mengingatkan kepala daerah untuk memerangi korupsi. Dalam berbagai kesempatan, ia selalu menyinggung soal pakta integritas kepala daerah yang ditandatangani bersama KPK. "Sekarang tanda tangan, janji enggak korupsi. Eh, besoknya ke tangkap," katanya.

MAYA AYU PUSPITASARI





Original Post

Seleksi Hakim Agung Angkat Isu Independensi

Media Cetak Koran Tempo Halaman 9
2018-5-17

Seleksi Hakim Agung Angkat Isu Independensi

Komisi Yudisial menuntaskan proses seleksi calon hakim agung 2017-2018 dengan menggelar tes wawancara terhadap delapan calon. Salah satu isu yang diajukan komisioner dan para ahli adalah independensi hakim dalam mengambil keputusan. Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya memang kerap mendapat kritik soal independensi putusan, terutama dalam kasus-kasus besar.

"Dalam wawancara ini, para calon digali lebih mendalam mengenai komitmen, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)," kata juru bicara Komisi Yudisial, Farid Wadji, kemarin. Materi lain yang ditanyakan adalah mengenai wawasan pengetahuan peradilan dan perkembangan hukum, serta penguasaan hukum materiil dan formil.

Mahkamah Agung meminta Komisi Yudisial untuk mengisi delapan kursi hakim agung

yang kosong akibat hakim meninggal dunia dan pensiun. Saat ini, Mahkamah Agung kekurangan 1 hakim agung di Kamar Agama; 3 di Kamar Perdata; 1 di Kamar Pidana; 2 di Kamar Militer, dan 1 di Kamar Tata Usaha Negara.

Hingga tes wawancara, Komisi Yudisial tampaknya belum mampu memenuhi semua kebutuhan Mahkamah Agung. Calon yang lolos hanya 1 orang untuk Kamar Militer, yaitu Tama Ulinta Boru Tarigan;

3 di Kamar Agama yaitu Abdul Manaf, Cholidul Azhar, dan Imron Rosyadi; 2 di Kamar Perdata yaitu Pri Pambudi Teguh dan Yulman; serta 2 di Kamar Pidana yaitu Bambang Krisnawan dan Syamsul Bahri. Adapun Kamar TUN masih kosong.

Calon hakim agung Kamar Militer, Tama Ulinta Boru Tarigan, menilai independensi hakim harus seimbang dengan akuntabilitas. Hakim Tinggi Militer di Badan Pengawasan MA

ini mengklaim petinggi TNI pun tak dapat mengintervensi seorang hakim militer dalam pengambilan keputusan. Menurut dia, sistem kepangkatan dalam militer tak berpengaruh saat proses persidangan dan pengambilan keputusan. "Ini berdasarkan asas dan prinsip penegakan hukum serta konstitusi," kata dia.

Hakim Tinggi Kalimantan Barat,Yulman, yang maju sebagai calon hakim agung Kamar Perdata, juga menilai

independensi terwujud dari akuntabilitas putusan. Menurut dia, putusan seorang hakim harus memiliki kredibilitas dan dapat dipertanggungj awabkan pada seluruh pihak beperkara, masyarakat, dan ilmu pengetahuan. Dia menilai lembaga peradilan saat ini kerap diragukan masyarakat.

"Kredibilitas juga dilihat bagaimana hakim bersikap, berperilaku, dan pelayanan," kata Yulman.

FRANSISCO ROSARIANS





Original Post

KPK Tahan Bupati Bengkulu

Media Online republika.co.id
2018-05-17

Istri dan keponakan Bupati turut ditahan KPK.REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud. Ia ditahan bersama tiga orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka suap pengadaan pekerjaan infrastruktur di Pemkab Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2018.

Tiga orang tersangka lainnya itu, yakni Hendrati (HEN), istri dari Dirwan Mahmud (DIM), Kasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Nursilawati (NUR) yang juga keponakan dari Dirwan, dan Juhari (JHR) dari unsur swasta atau kontraktor.

"Ditahan untuk 20 hari pertama, DIM di Rutan Cabang KPK berlokasi di C1, JHR di Rutan Cabang KPK yang berada di belakang gedung Merah Putih KPK serta HEN dan NUR di Rutan Polres Jakarta Selatan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (17/5).

Seusai menjalani pemeriksaan, Dirwan yang keluar dari gedung KPK sekitar pukul 00.00 WIB itu menyatakan kasus yang menjeratnya itu merupakan sebuah tragedi. "Intinya ini tragedi buat saya, saya tidak nyangka akan jadi seperti ini. Kita lihat prosesnya sekarang," kata Dirwan yang telah mengenakan rompi jingga tahanan KPK itu.

Diduga sebagai penerima, yaitu Dirwan, Hendrati, dan Nursilawati. Sedangkan diduga sebagai pemberi, yakni Juhari. Diduga penerimaan total Rp 98 juta merupakan bagian dari 15 persen komitmen "fee" yang disepakati sebagai "setoran" kepada Bupati atas lima proyek penunjukan langsung pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan yang dijanjikan di Pemkab Bengkulu senilai total Rp 750 juta dari komitmen "fee" sebesar Rp 112,5 juta.

Uang tersebut diberikan Juhari yang telah menjadi mitra dan mengerjakan proyek sejak 2017 di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan.

Pada 12 Mei 2018 sebesar Rp 23 juta diberikan secara tunai dari Nursilawati kepada Hendrati. Kemudian oleh Hendrati sebesar Rp 13 juta dimasukkan ke rekeningnya di Bank BNI dan sisanya Rp 10 juta disimpan tunai oleh Nursilawati.

Selanjutnya, pada 15 Mei 2018 sebesar Rp 75 juta diberikan Juhari secara tunai kepada Hendrati melalui Nursilawati di rumah Hendrati.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Juhari disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima Dirwan Mahmud, Hendrati, dan Nursilawati disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/05/17/p8udyl328-kpk-tahan-bupati-bengkulu



Original Post

Kejari Tangkap Buron Kasus Penipuan

Media Cetak Jawa Pos Halaman 22
2018-5-17

Kejari Tangkap Buron Kasus Penipuan

KEMBANGAN Setelah sempat buron selama setahun, Eka Sinto Kasih Tjia, terpidana kasus penipuan saham batu bara di Kalimantan Timur, akhirnya ditangkap Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat Kasi Intel Kejari Jakarta Barat Teguh Ananto menerangkan, Eka Sinto ditangkap di Apartemen Kedoya Elok, Kebon Jeruk, Jakbar, Selasa malam (15/5).

"Terpidana tampak kaget saat mengetahui kedatangan petugas yang langsung menangkapnya. Selanjutnya, terpidana dibawa ke Rutan Salemba," jelasnya kemarin () 6/5). Eksekusi terhadap terpidana itu merupakan bentuk komitmen kejaksaan dalam penegakan hukum yang bertujuan demi kepastian hukum.

Eksekusi tersebut merupakan perwujudan dan pelaksanaan program TABUR 31.1 yang saat ini menjadi salah satu program unggulan kejaksaan dalam penegakan hukum. "Terpidana merupakan buron kasus perkara pemalsuan yang dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan berdasar putusan Mahkamah Agung No.682K/PID/2016tanggal 22 September 2016," terangnya.

Teguh menjelaskan, kasus

tersebut terjadi ketika terpidana membutuhkan dana operasional dan menjual kedua lahan tambang batu bara miliknya. Yakni, atas nama PT Berau Punan Sejati Energi (PT BPSE) dan PT Energi Persada Nusantara (PT EPN) kepada Direktur PT Borneo Citra Persada (PT BCP) Citra Gunawan.

"Terpidana mengatakan kepada Citra bahwa kedua lahan tambang siap dieksplorasi. Semua perjanjian akan diurus dan cadangan baru bara mencapai 5 juta metrik ton," ujarnya. Kemudian, Citra mengirim USD 600.000 dan Rp 5 miliar ke rekening terpidana. Namun, setelah dilakukan survei lewat bantuan CVManunggalWaris Abadi, lahan yang ditunjuktemyata tidak sesuai dengan perjanjian.

Di lahan pertama, PT EPN, di Kampung Suaran, Sambaliung, Kaltim tidak ditemukan singkapan batu bara. Lahan tersebut adalah bekas kawasan industri yang telah ditutupi rawa. "Di lahan kedua, PT BPSE, di Kampung Gunung Sahari, Berau, Kaltim, ditemukan singkapan batu bara tipis dengan ketebalan kurang dari 0,9 meter dan kondisi lahan bekas kawasan hutan tanaman industri," paparnya.

(gih/co2/gum)





Original Post

Pengusaha Minta Pencairan Dipercepat

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 31
2018-5-17

Pengusaha Minta Pencairan Dipercepat

JAKARTA - Pelaku usaha menanti langkah pemerintah mempercepat pencairan restitusi pajak pertambahan nilai kayu bulat untuk mendongkrak daya saing industri kayu lapis nasional.

Pengurus Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo) Bidang Pemasaran dan Hubungan Internasional Gunawan Salim mengatakan pengenaan PPN 10% terhadap pembelian log selama ini mengganggu modal kerja industri plywood. Adapun biaya pembelian ba-han baku sendiri menelan sekitar 60% biaya produksi.

PPN, jelas dia, memang dapat direstitusi saat produk olahannya diekspor. Namun, pengembalian kelebihan pembayaran pajak itu memakan waktu yang lama hingga 1.5 tahun.

"Sudah jelas sekali pengaruh ke daya saing kita. Bayangkan kalau biaya kayu itu 60% [dari biaya produksil, kali 1,5 tahun, berarti 90% modal kerja kami ketahan di sana," kata Gunawan kepada Bisnis, baru-baru ini.

Biasanya, pelaku usaha mengajukan pinjaman ke bank untuk menambal ke-

butuhan modal kerja. Sayangnya, kadang perbankan enggan menyalurkan kredit karena stereotip industri kehutanan tidak mendukung keberlanjutan lingkungan.

Selain itu, ada pandangan yang menganggap industri kehutanan sebagai sunset industry.

"Bank-bank kadang [berpikir] support ke ini [industri kehutanan), [berarti] motong hutan. Susah kan? Walaupun kami ngomong, kami sustain management, tapi mereka takut dulu," ungkap Gunawan.

Apkindo, lanjut dia, sudah berulang kali menyampaikan usulan percepatan pencairan restitusi kepada pemerintah. "Ada sih isu katanya [pencairan restitusi] mau dipercepat jadi 3 bulan. Tapi selama itu belum diketok, kan kami enggak [bisa berharap]," katanya.

PPN log berdiameter minimal 30 cm sempat dibebaskan melalui Peraturan Pemerintah No 31/2007, tetapi kemudian dikenakan kembali setelah keluar Putusan Mahkamah Agung No 70P/HUM/2013 pada 25 Februari 2014.

Apkindo memandang pengenaan PPN

terhadap pembelian kayu bulat sebetulnya tak tepat karena log merupakan bahan mentah alias tak memiliki nilai tambah apapun.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Soeprihanto mengatakan hutan tanaman industri (HTI) sejauh ini tidak merasakan dampak pengenaan PPN kayu bulat.

"Yang merasakan dampak PPN log adalah industri hilir karena selama ini PPN ditanggung oleh industri perkayuan," katanya.

Sebelumnya, Data Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menunjukkan produksi kayu bulat dari hutan tanaman industri (HTI) tahun lalu melesat 19% menjadi 38,8 juta m3. Kenaikan drastis itu mengompensasi koreksi produksi kayu bulat dari hutan alam (HPH) 0,7% menjadi 5,34 juta m3.

Di sisi lain, setelah turun tipis tahun lalu, APHI berharap produksi kayu bulat dari hutan alam tahun ini lompat 10% karena terstimulasi oleh tren kenaikan harga kayu alam.

(Sri Mas san)





Original Post

TJUNC FITA

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 10
2018-5-17

TJUNC FITA

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

IKLAN





Original Post

RISALAH PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2018-5-17

RISALAH PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI

PENGADILAN NEGERI BEKASI

IKLAN





Original Post

Terbukti Wanprestasi, Maybank Tolak Mediasi Dengan Reliance

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-5-17

Terbukti Wanprestasi, Maybank Tolak Mediasi Dengan Reliance

NERACA

Jakarta - Setelah dinyatakan wanprestasi oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) serta terbukti telah melanggar Conditional Sale and Purchase Agreement ("CSPA") dan tidak memenuhi persyaratan pendahuluan yang ditetapkan didalamnya, PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Maybank") menolak untuk mediasi.

Untuk diketahui, telah dijatuhkan putusan arbitrase yang diberikan oleh BANI yang menguatkan sepenuhnya kasus RCM melawan Maybank, Putusan ini sedang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pada persidangan PN Jakarta Selatan yang digelar pada Selasa (15/5), proses mediasi dilakukan sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi di Pengadilan, dalam hal ini pihak tergugat masing-masing menyampaikan bahwa akan menjalankan mediasi ini dengan itikad baik dan mem-buka/mendengarkan upaya perdamaian di proses mediasi ini. Namun pihak penggu -gat yang diwakili oleh Ibu Dhien Tjahajani - selaku legal and compliance director serta kuasa hukumnya menolak upaya perdamaian ini.

Kuasa hukum PT Reliance Capital Management (RCM) dan Anton Budidjaja, Marco Mengko dari kantor hukum Yang Co menegaskan bahwa kliennya beritikad baik untuk mendengarkan mediasi ini namun sayangnya responyangsama tidak di tunjukan oleh Maybank. .

"Mediator telah berulang-ulang menanyakan itikad baik penggugat untuk penyelesaian konflik secara damai ini namun pihak penggu gat bersikeras untukmeno-lak dan meminta persidangan perkara dilanjutkan," ucap Marco.

Dengan pertimbangan tersebut, Mediator menyatakan proses mediasi gagal karena Penggugat menutup celah perdamaian. Persidangan selanjutnya akan digelar pada 29 Mei 2018. RCM berharap apapun hasil dari

persidangan di PN Jakarta Selatan nantinya, Maybank dapat menghormati keputusan yang telah dikeluarkan BANI.

Marco kembali menekankan bahwa kliennya ddaknda sangkut pautnya dengan perselisihan antara Maybank dan BANI serta gugatan yang dilayangkan kepada kliennya tidaklah tepat. Lanjutnya, kliennya tidak ingin mengambil posisi dalam pertempuran dua BAN! dan sangatlah tidak adil jika ada pihakyangmeng-gunakan sengketa ini untuk mengganjal proses arbitrase yang telah dimenangi oleh RCM di BANI tersebut.

Untuk diketahui, sebelumnya dalam keterangan resmi yang dikeluarkan Reliance menyebutkan, BANI telah memvonis bersalah Maybank bersalah atas gagalnya transaksi penjualan WOME Lembaga arbitraseitu menilai Maybank telah melanggar Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA), dan tidak memenuhi persyaratan pendahuluan yang ditetapkan di dalamnya.

Putusan ini sendiri kini sedang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa

Sengketa ini bermula ketika transaksi saham WOMF gagal. Alasannya, Maybank menilai Reliance tak sanggup memenuhi persyaratan pendahuluan, khususnya soal ketersediaan dana. Sebaliknya, Reliance menilai Maybank yang gagal memenuhi persyaratan pendahuluan.

Tak menghasilkan titik temu, Reliance kemudian membawa sengketa ini ke BANI Sovereign. Namun hal tersebut ditolak Maybank, mereka tak mengakuinya BANI Sovereign sebagai lembaga arbitrase yang berhak mengadili sengketa. Asal tahu, kini adaduaBANI.BANI Sovereign dan BANI yang berkedudukan di Mampang atau BANI Mampang, atau BANI lama. Dua badan arbitrase ini sendiri telah bersengketa sejak2016di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

mohar





Original Post

Indonesia Terbaik Ketiga Pemberantasan Korupsi di ASEAN

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-5-17

Indonesia Terbaik Ketiga Pemberantasan Korupsi di ASEAN

Indonesia saat ini, sudah memiliki prestasi yang cukup bagus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan berada pada posisi nomor tiga di Negara ASEAN.

"Hal itu, juga membanggakan bagi Indonesia, dalam pemberantasan kasus korupsi yang dilakukan para penegak hukum di negeri tersebut," kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, dalam Diskusi Kampus Talk Show" Festival Konstitusi Dan Antikorupsi 2018 yang dilaksanakan, di Auditorium Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, Selasa (15/5).

Talk Show tersebut dengan tema" Mengawal Demokrasi Konstitusi, Melawan Korupsi" merupakan kerja sama Universitas Sumatera Utara- Komisi Pemberantasan Korupsi- Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI.

Agus menyebutkan, pada tahun 1999 bahwa indeks korupsi di Indonesia sangat rendah yakni 17. Sedangkan, indeks korupsi di Filipina yaitu 36, Malaysia 51 dan Singapura 86. Namun, sekarang ini indeks korupsi di Indonesia dari 17 nilainya sudah mampu mencapai 37."Ini benar-benar suatu kemajuan, dalam pemberantasan kasus korupsi yang dilakukan Indonesia," ucap dia.

Ia mengatakan, lembaga penegak hukum KPK tetap bersinergi dengan Kejaksaan Agung, Polri dan Mahkmah Agung (MA) dalam menangani kasus korupsi yang merugikan keuangan negara. Pemberantasan kasus korupsi tersebut sudah merupakan suatu komitmen yang tegas para penegak hukum di negeri ini."Jadi, yang na-manya kasus korupsi merugikan bangsa dan negara, harus tetap diproses se- cara hukum, karena hal ini juga dalam menegakkan konstitusi," kata Ketua KPK itu. Dalam diskusi kampus yang cukup meriah dan di-hadiri ribuan ma-hasiswa USU itu, juga meng-hadirkan tiga orang nara sumber, yakni Ketua MPR RI di-| wakili Ketua Badan Pengkajian MPR, Bambang Sadono, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, dan Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Dr Running Sitepu,SH.

ant





Original Post

Mantan Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono Hadapi Vonis Hakim

Media Online kompascom
2018-05-17

JAKARTA, - Mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut nonaktif Kementerian PerhubunganAntonius Tonny Budiono akan menjalani sidang pembacaanvonis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (17/5/2018). Tonny merupakan terdakwa dalam kasus suap dan gratifikasi.

Sebelumnya, Tonny dituntut 7 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tonny juga dituntut membayar denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan.

Dalam pertimbangan, jaksa menilai perbuatan Tonny tidak mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tonny dinilai jaksa terbukti menerima suap Rp 2,3 miliar dari Komisaris PT Adiguna Keruktama, Adi Putra Kurniawan.

Baca juga:

Uang itu diberikan terkait proyek pekerjaan pengerukan alur Pelabuhan Pulang Pisau Kalimantan Tengah tahun 2016 dan pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Samarinda Kalimantan Timur tahun 2016.

Selain itu, uang Rp 2,3 miliar itu diberikan karena Tonny telah menyetujui penerbitan surat izin kerja keruk (SIKK) untuk PT Indominco Mandiri, PT Indonesia Power Unit Jasa Pembangkitan (UJP) PLTU Banten.

Kemudian, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas Semarang, yang pengerukannya dilakukan oleh PT Adhiguna Keruktama.

Selain itu, menurut jaksa, Tonny juga terbukti menerima gratifikasi berupa uang Rp 5,8 miliar. Kemudian, uang 479.700 dollar Amerika Serikat, 4.200 Euro, 15.540 Poundsterling, 700.249 dollar Singapura, dan 11.212 Ringgit Malaysia.

Baca juga:

Kemudian, barang-barang berharga senilai Rp 243 juta. Selain itu, uang Rp 300 juta yang sudah terpakai habis.

Tonny dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Justice collaborator

KPK menetapkan Tonny Budiono sebagai justice collaborator. Tonny dianggap sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum.

"Penetapan justice collaborator sebagaimana surat keputusan pimpinan KPK," ujar jaksa Agung Satrio Wibowo saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Penetapan sebagai justice collaborator sebagai salah satu hal yang meringankan tuntutan jaksa. Selain itu, Tonny dianggap bersikap kooperatif, berterus terang, sopan dan menyesali perbuatannya.

Baca juga:

Dalam pembelaannya, Tonny mengaku bersalah menerima suap kepada majelis hakim. Meski demikian, Tonny berupaya meyakinkan hakim bahwa dirinya sejak awal tak berniat mencari keuntungan dari tindak pidana korupsi.

"Saat ini menjadi pesakitan, terdakwa karena melanggar hukum negara, sumpah jabatan, dan pakta integritas yang seharusnya tidak saya lakukan. Saya minta maaf pada masyarakat, bangsa dan negara Indonesia, tidak lupa kepada anak, menantu, dan cucu saya," ujar Tonny.

Menurut Tonny, selama 31 tahun mengabdi sebagai penyelenggara negara, dirinya telah banyak berbuat untuk kebaikan. Misalnya,menertibkan Direktorat Perhubungan Laut dari berbagai permainan curang.

Ia juga berupaya mempermudah pelayanan masyarakat dan berusaha mempercepat pembangunan nasional.
Kompas TV Pengadilan menyatakan Adi Putra Kurniawan terbukti menyuap mantan dirjen hubla.

http://nasional.kompas.com/read/2018/05/17/07261341/mantan-dirjen-hubla-antonius-tonny-budiono-hadapi-vonis-hakim



Original Post

KPU Tolak Putusan Panwaslu untuk Pencalonan Petahana Walikota Makassar

Media Online kompascom
2018-05-17

MAKASSAR, Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Makassar menolak putusan Pengawas Pemilu ( Panwaslu) atas pencalonan petahana Walikota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari (DIAMI).

Sebab, pencalonan petahana tersebut telah digugurkan oleh putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 250 K/TUN/Pilkada/2018.

Putusan Panwaslu tersebut bernomor 002/PS/PWSL.MKS/27.01/V/2018 tertanggal 13 Mei 2018. Sementara keputusan KPU Makassar dilakukan setelah menggelar rapat pleno pada Rabu (16/5/2018).

Komisioner KPU Makassar Rahma Sayed mengatakan putusan Panwas Kota Makassar atas objek sengketa Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tersebut dinyatakan tidak berhubungan dengan sejumlah ketentuan.

Baca juga:

Yakni ketentuan Pasal 144 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Ayat tersebut menyebutkan bahwa KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindak lanjuti putusan Bawaslu Provinsi dan/atau putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

Berdasarkan pasal 154 ayat 10 UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara tegas menyebutkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat Final dan Mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).

Sikap KPU Makassar dalam menindak lanjuti putusan Panwas tersebut, merupakan hasil konsultasi secara berjenjang. Ini adalah hasil konsultasi kami di KPU Provinsi Sulsel dan KPU RI," kata Rahma Sayed melalui keterangannya.

Baca juga:

Sikap KPU Makassar tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno tertanggal 16 Mei 2018 yang dihadiri empat komisioner KPU Makassar.

Sebelum putusan KPU Makassar tersebut diterbitkan, para pendukung DIAMI menggelar aksi demonstrasi di dua tempat.

Massa pendukung DIAMI mendatangi kantor KPU Makassar yang terletak jalan poros Perumnas Antang dan kemudian bergerak ke Hotel Max One Jl Taman Makam Pahlawan yang menjadi lokasi rapat pleno KPU Makassar.

Aksi massa DIAMI mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polda Sulsel dan jajarannya.
Kompas TV Berikut laporan Jurnalis KompasTV Ni Luh Puspa dan juru kamera Subandi.

http://regional.kompas.com/read/2018/05/17/06514631/kpu-tolak-putusan-panwaslu-untuk-pencalonan-petahana-walikota-makassar



Original Post

Kepala Suku Tuntut Tiga Komisioner KPU Puncak Ini Dipecat

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-05-17

RMOL. Sejumlah kepala suku dari Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, menuntut pemecatan tiga orang komisioner KPU Puncak bernama Manase Wandik, Erianus Kiwak, dan Aten Mom.Tuntutan itu mereka sampaikan di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (16/5). Para pimpinan masyarakat adat ini juga melampirkan berbagai bukti kecurangan yang dilakukan oleh tiga komisioner KPU Puncak dimaksud.

"Tahapan Pilkada di Kabupaten Puncak telah dirusak oleh kecurangan yang dilakukan tiga komisioner KPU. Itu terbukti dengan ditetapkannya Calon Wakil Bupati, Alus Murib oleh pengadilan Nabire sebagai terpidana Ijazah palsu," kata Kepala Suku Umum Wilayah Adat Megapo, Papua, Yopi Murib.

Yopi merupakan kepala suku Megapo yang mewakili delapan Kabupaten di Papua. Dia datang bersama Kepala suku umum wilayah adat Lapago, Paus Kogoya, serta para Wakil mereka.

Dia menyebutkan, keberpihakan KPU Puncak sangat jelas karena sengaja meloloskan Paslon tunggal Willem Wandik-Alus UK Murib.

Sementara dua paslon lain, Refinus Telenggen-David Ongomang, dan Hosea Murib-Yoni Wanimbo yang disebutnya telah memenuhi syarat sengaja tak diloloskan oleh KPU.

Yopi datang karena keresahan mayoritas masyarakat adat Kabupaten Puncak dengan kekisruhan Pilkada di daerahnya.

"Kedatangan kami sekaligus untuk meredam gejolak masyarakat Puncak yang resah dengan banyaknya kecurangan yang dilakukan KPU setempat," ujarnya seperti dimuat RMOLJabar.

"Apalagi wilayah Puncak punya sejarah konflik yang menimbulkan puluhan korban jiwa karena Pilkada. Kami tak ingin sejarah itu terulang, karena itu kami mendesak DKPP segera bersikap dengan menggelar sidang dan memecat tiga komisioner itu," tegas Yopi.

Menurut dia, ada respons positif dari DKPP. Melalui hasil pertemuan, pihak DKPP berjanji segera menggelar sidang terhadap tiga komisioner KPU Puncak pada pekan ini

"Hasilnya sudah kami terima, respons DKPP minggu ini sudah ada putusan," ucapnya.

Di tempat yang sama, Anggota Perwakilan Lembaga Pemantau Kinerja Komisi Pemilihan Umum, Nursanti mengatakan, KPU dan Bawaslu RI seolah tutup mata terhadap kekisruhan proses Pilkada di Kabupaten Puncak.

Fakta putusan pengadilan Laporan hingga lampiran bukti kecurangan penyelenggara yang mereka lampirkan disebutnya malah dialihkan ke DKPP.

"KPU dan Bawaslu RI mengatakan kepada kami mereka menunggu hasil putusan DKPP, sebenarnya mereka bisa melaksanakan putusan, karena salah satu kandidat sudah divonis berijazah palsu oleh pengadilan Nabire, dan telah berkekuatan hukum tetap," ujar Nursanti.

Seharusnya, kata dia, jika kandidat telah berstatus terpidana ijazah palsu dan telah berkekuatan hukum tetap, tak ada lagi alasan bagi KPU untuk tidak mencabut kepesertaan kandidat tersebut.

"Kenapa putusan itu tidak direspons oleh KPU RI, ataupun KPU Provinsi, malah dilempar ke DKPP, dengan dalih menunggu hasil sidang kode etik," ujarnya.

Sementara itu, anggota DKPP Alfitra Salam mengatakan, pihaknya tengah mengkaji seluruh bukti dan laporan dugaan kecurangan penyelenggaraan Pilkada pada beberapa Kabupaten yang menggelar Pilkada di Provinsi Papua.

"Kita akan memeriksa laporan (Pilkada Puncak) dengan adil," ujarnya.

Alfitra akui, Provinsi Papua merupakan daerah dengan tingkat kecurangan tertinggi di Indonesia untuk Pilkada Serentak 2018. Hal tersebut kata dia, dibuktikan dengan banyaknya laporan dugaan kecurangan pihak KPU, dan Bawaslu yang diterima DKPP.

"Iya benar, Papua paling tinggi (kecurangan)," tandasnya. [wid]

http://politik.rmol.co/read/2018/05/17/340241/Kepala-Suku-Tuntut-Tiga-Komisioner-KPU-Puncak-Ini-Dipecat-



Original Post

Koruptor Samadikun Balikin Duit Rp 87 M Cash, Dihitung Siang Ini

Media Online Detikcom
2018-05-17

Jakarta -
Masih ingat koruptor kasus BLBI Samadikun Hartono? Penangkapannya berlangsung dramatis pada 2016 silam. Ia ditangkap usai nonton F1 dan dikawal oleh Ketua BIN Sutiyoso. Setelah meringkuk di penjara, ia akan mengembalikan uang segunung yang korupsinya.

Total uang yang dikorupsi Samadikun Rp 169 miliar dan baru membayar sekitar Rp 81 miliar. Sisanya, ia akan bayar cash siang langsung ke bank.

"Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta memulihkan keuangan negara dengan menyetorkan uang Rp 87 miliar dari pembayaran uang pengganti terpidana Samadikum Hartono (perkara korupsi BLBI)," ujar Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Nirwan Nawawi kepada detikcom, Kamis (17/5/2018).

Saking banyaknya uang cash yang akan dikembalikan, uang segunung itu akan langsung disetor ke Bank Mandiri di Gedung Plaza Mandiri, Jalan Gatot Subroto. Uang itu akan dimasukan ke rekening negara, sebagai pengembalian uang negara yang dikorupsi Samadikun.

"Rencananya siang ini," ujar Nirwan.

Samadikun mencicil pengembalian uang yang dikorupsinya. Terakhir, Samadikun baru saja membayar uang pengganti Rp 1 miliar ke jaksa pada 20 Maret 2018. Pembayaran dilakukan di Kejari Jakpus dengan ditransfer.

Sebagaimana diketahui, Samadikun buron selama 13 tahun. Penangkapan Samadikun penuh dengan drama dan membutuhkan koordinasi G to G. Ia ditangkap usai nonton F1 di China. Ia ditangkap otoritas China atas koordinasi dengan pemerintah Indonesia. Samadikun kemudian dideportasi ke Indonesia pada 21 April 2016.

Mantan Komisaris Utama PT Bank Modern terbukti korupsi dana talangan BLBI dan dihukum 4 tahun penjara. Selain menjatuhkan hukuman badan, MA juga menjatuhkan hukuman agar Samadikun mengembalikan uang yang dikorupsinya. Samadikun kabur sesaat setelah Mahkamah Agung (MA) memutuskan vonis itu.
(asp/asp)

https://news.detik.com/berita/d-4024439/koruptor-samadikun-balikin-duit-rp-87-m-cash-dihitung-siang-ini



Original Post

Media