KPU Tetap Larang Mantan Koruptor jadi Caleg

Media Online jpnn.com
2018-06-26

jpnn.com, JAKARTA - Komisioner KPU Viryan Azis menyatakan, hingga saat ini Menkum HAM Yasonna Laoly belum mengambil sikap untuk mengesahkan PKPU, yang salah satu pasalnya melarang mantan narapidana kasus korupsi maju sebagai caleg. Pendaftaran caleg pada Juli mendatang.

Viryan menilai, pemberlakuan pasal tersebut sama dengan PKPU pencalonan anggota DPD, yang justru sudah disahkan Kemenkum HAM.

"Kami menjaga konsistensi seperti pada PKPU 14 Tahun 2018, di mana sudah masuk klausul tersebut (larangan mantan koruptor maju) untuk pencalonan DPD," kata Viryan di sela-sela penetapan DPS Pemilu 2019.

Dengan posisi pasal yang sama, Viryan berharap agar Kemenkum HAM bisa mengesahkan PKPU pencalonan DPR dan DPRD. Namun, jika sikap penolakan tetap muncul, Viryan menegaskan bahwa KPU akan tetap melaksanakan peraturan tersebut.

"Kami akan tetap putuskan seperti itu dan akan kami laksanakan. Kami akan sosialisasi kepada peserta pemilu," ujarnya menegaskan.

Viryan menambahkan, mekanisme penetapan peraturan teknis KPU sejatinya sama dengan peraturan teknis yang lain. Jika memang ada pihak yang keberatan, seharusnya penolakannya bukan di level Kemenkum HAM.

Keberatan itu bisa dilakukan dengan melakukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA). Jika ada gugatan, Viryan menyatakan bahwa KPU siap mempertahankan PKPU itu dalam uji materi di MA.

"Digugat ke MA itu hal yang positif dan proporsional. Kami mempersilakan para pihak yang tidak sependapat dengan kami menempuh jalur itu. Dan, jalur itulah yang paling tepat," tandasnya.

https://www.jpnn.com/news/kpu-tetap-larang-mantan-koruptor-jadi-caleg



Original Post

KPK Minta Setnov Segera Lunasi Sisa Uang Pengganti Rp96 M

Media Online Cnnindonesia.com
2018-06-26

Jakarta, CNN Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta mantan Ketua DPR Setya Novanto melunasi pembayaran uang pengganti sebesar US$7,3 juta atau sekitar Rp102,2 miliar (asumsi kurs Rp14 ribu per dolar AS). Terpidana korupsi proyek e-KTP itu baru menyetor ke penyidik lembaga antirasuah sebesar Rp5 miliar dan US$100 ribu (sekitar Rp1,4 miliar).

"Jaksa eksekusi KPK tentu akan terus memaksimalkan dan menagih agar kewajiban-kewajiban tersebut dilaksanakan karena ini perintah hakim," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (25/6).

Febri mengatakan bahwa Setnov meminta pembayaran uang pengganti tersebut secara bertahap. Setnov pun telah membuat surat pernyataan bahwa dirinya sanggup membayar sisa uang pengganti dengan cara mencicil.

googletag.cmd.push(function() googletag.display(\'div-gpt-ad-1520566820877-0\') )

"Pihak Setya Novanto menyatakan kesanggupannya untuk membayar itu secara cicilan," terangnya.

Febri mengaku tak memberikan tenggat waktu kepada mantan Ketua Umum Partai Golkar itu untuk melunasi sisa pembayaran uang pengganti dalam kasus korupsi e-KTP. Menurutnya, jaksa eksekusi KPK akan terus meminta Setnov melunasi kekurangan tersebut.

"Tentu saja ini juga menunjukkan itikad baik dari pihak terpidana untuk mematuhi kewajibannya sesuai dengan putusan pengadilan. Karena kami tahu di tingkat pertama ini kan putusan sudah berkekuatan hukum tetap," kata Febri.

Setnov sendiri telah dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Ia akan menjalani hukuman 15 tahun penjara bersama terpidana korupsi lainnya.

Dalam perkara korupsi e-KTP ini, Setnov divonis 15 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan. Ia juga diminta membayar uang pengganti sebesar US$7,3 juta dikurangi sebesar Rp5 miliar yang telah disetorkan kepada penyidik KPK.

Setnov tak mengajukan banding atas vonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta itu. (agi)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180625204540-12-308940/kpk-minta-setnov-segera-lunasi-sisa-uang-pengganti-rp96-m



Original Post

Ketua Gerindra Lampung Mengaku Terima Rp1,5 Miliar dari Mustafa

Media Online metrotvnews.com
2018-06-26

Jakarta: Ketua DPD Partai Gerindra Lampung Gunadi Ibrahim mengaku menerima uang Rp1,5 miliar dari Bupati nonaktif Lampung Tengah Mustafa. Uang itu diterima melalui anggota DPRD Lampung Tengah Fraksi Gerindra Zainuddin.

Gunadi yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap kepada anggota DPRD Lampung Tengah dengan terdakwa Mustafa itu mengatakan, uang pemberian Mustafa merupakan bantuan. Ia membantah jika uang tersebut berkaitan dengan persetujuan DPRD Lampung Tengah terkait pengajuan pinjaman dana daerah oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.





"(Saya sampaikan) Din cari uang, tolong tanyakan bantuan adinda Mustafa kepada saya. Itu saja yang saya sampaikan yang mulai," kata Gunadi menirukan percakapannya bersama Zainuddin, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 25 Juni 2018.

Uang itu, menurutnya, diterima sekitar akhir 2017. Setelahnya, ia meminta Zainuddin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Mustafa.

Ia menjelaskan, uang itu tak berhubungan dengan persetujuan DPRD Lampung Tengah terkait pengajuan pinjaman dana daerah oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp300 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Gunadi mengaku tak pernah menginstruksikan kader Gerindra di DPRD Lampung Tengah menolak persetujuan pinjaman dana daerah kepada PT SMI bila tak ada uang pelicin dari Mustafa. Menurutnya, keputusan tersebut diserahkan kepada Fraksi Gerindra di DPRD.

"Saya menyerahkan sepenuhnya pada mereka (kader Gerindra di DPRD Lampung Tengah)," ucap Gunadi.

Gunadi juga mengaku telah mengembalikan uang Rp1,5 miliar itu ke KPK. Ia mengembalikan uang ke KPK saat diperiksa sebagai saksi untuk Mustafa.

Mustafa yang mendengar keterangan Gunadi membantah hal tersebut. Ia tak mengetahui soal uang Rp1,5 miliar yang diterima Gunadi. Mustafa mengaku dirinya tak pernah berbicara dengan Gunadi terkait masalah uang.

"Saya enggak tahu yang mulia, karena saya enggak pernah bicara apapun dengan saudara saksi," jelas Mustafa.

Ia juga mengaku tak pernah berjanji memberikan uang Rp1,5 miliar. Mustafa menyebut tak lagi berhubungan dengan Gunadi seusai Pilkada Lampung Tengah 2015.

"Terkait hubungan dengan saudara saksi, saya tidak pernah bertemu, di akhir-akhir ini enggak pernah bertemu, apalagi terkait masalah lain dan janji," papar dia.
(DRI)

http://news.metrotvnews.com/hukum/8N0VX8zk-ketua-gerindra-lampung-mengaku-terima-rp1-5-miliar-dari-mustafa



Original Post

SIDANG PENINJAUAN KEMBALI

Media Cetak Media Indonesia Halaman 2
2018-6-26

SIDANG PENINJAUAN KEMBALI

Terpidana kasus korupsi penyelenggaraan dana haji pada 2010-2013 dan penggunaan dana operasional menteri, Suryadharma Ali, menjalani sidang peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Suryadharma mengajukan PK karena menilai putusan hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperberat hukumannya dan enam tahun menjadi 10 tahun itu janggal.

MI/M IFRAN





Original Post

KORUPSI HAJI

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-6-26

KORUPSI HAJI

Terpidana kasus korupsi penyelenggaraan dana haji pada 2010-2013 dan penggunaan dana operasional menteri. Suryadharma Ali Ikanan) usai menjalani sidang perdana peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (25/6). Suryadharma mengajukan PK karena menilai putusan hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperberat hukumannya dari enam tahun menjadi 10 tahun itu janggal.

IMAN FIRMANSYAH /REPUBLIKA





Original Post

SUAP DAN GRATIFIKASI

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2018-6-26

SUAP DAN GRATIFIKASI

JAKSA Komisi Pemberantasan Korupsi menilai Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari terbukti menggunakan jabatannya untuk menghimpun suap dan gratifikasi. Sejak periode pertama (2010-2015), Rita sudah mengumpulkan uang dari para pengaju izin dan pemenang proyek hingga Rp 469 miliar. Atas dasar hal ini, KPK juga tengah menyelesaikan penyidikan tindak pidana pencucian uang terhadap Rita.

Periode suap: Juni 2010-Agustus 2017

Total gratifikasi: Rp 469 miliar

Pemberi: pemohon izin pembukaan lahan dan rekanan pemenang

proyek dinas-dinas pemerintah daerah Kutai Kartanegara

Perantara: Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin

PROYEK-PROYEK:

Penerbitan SKKL

Penerbitan izin lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Penerbitan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Parikesit Pembangunan Jalan Tabang Tahap III Baru Pembangunan Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan 3 Tenggarong

Seminasi Kota Bangun-Liang Ilir Pengembangan irigasi Jonggon Pembangunan Royal World Plaza Tenggarong

KASUS HUKUM:

Penerimaan suap dan gratifikasi telah sampai pada agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Tindak pidana pencucian uang masih dalam proses penyidikan dengan agenda pemeriksaan sejumlah saksi di gedung KPK.

REDAKSI





Original Post

KPK Tuntut Hak Politik Bupati Rita Dicabut

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2018-6-26

KPK Tuntut Hak Politik Bupati Rita Dicabut

Hakim juga diminta menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 750 juta.

JAKARTA - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menilai Bupati Kutai Kartanegara nonaktif, Rita Widyasari, terbukti menyalahgunakan wewenangnya sebagai kepala daerah. Hal ini menjadi dasar KPK meminta majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mencabut hak politik Rita untuk menimbulkan efek jera karena tak bisa menjalankan amanah dari hasil pemilihan kepala daerah setempat. "Menuntut mencabut hak untuk dipilih dan menduduki jabatan publik selama lima tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman,"kata jaksa KPK, Arif Suhermanto, di persidangan kemarin.

Penyidik KPK juga menilai Rita terbukti menerima

suap sebesar Rp 6 miliar dari bos PT Sawit Golden Prima, Hery Susanto Gun alias Abun, dalam pemberian izin pembukaan lahan kelapa sawit di Muara Kaman, Kutai Kartanegara. Selain itu, Rita menerima gratifikasi seni-lai Rp 248 miliar bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin. KPK kemudian menetapkan Rita serta Abun dan Khairudin sebagai tersangka pada 26 September 2017.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief mengatakan penyidik masih membuka proses hukum dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama Rita. Proses hukum ini berjalan paralel dengan kasus suap dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor yang telah memasuki agenda pembacaan tuntutan.

Selain meminta pencabutan hak politik, j aksa KPK

mengajukan tuntutan agar Rita menerima hukuman pidana berat, yaitu penjara 15 tahun dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan penjara. Hukuman tersebut diberikan karena Rita dinilai tak mendukung program pemerintah untuk antikorupsi dan tak kooperatif selama proses persidangan. "Pertimbangan yang meringankan hanya terdakwa berlaku sopan," kata jaksa KPK, Fitrah Rohcahyanto.

Rita Widyasari menilai tuntutan yang diberikan jaksa KPK tak sesuai dengan fakta pelanggaran

hukum. Dia juga telah bersiap mengajukan pembelaan terhadap tuntutan dan segala tuduhan selama persidangan. "Terlalu tinggi ya," kata Rita seusai sidang.

Kuasa hukum Rita, Wisnu Wardhana, mengatakan tuntutan jaksa terhadap kliennya tak sesuai dengan fakta yang muncul di persidangan. Dia menilai jaksa KPK sebenarnya

tak mampu membuktikan terjadinya suap dan gratifikasi kepada Rita sebagai Bupati Kutai Kartanegara. Sejumlah saksi, menurut Wisnu, tak pernah membenarkan terjadi penerimaan uang dari sejumlah pihak kepada Rita. "Tak ada yang bilang Rita terima langsung sendiri. Seperti itu salah satunya yang kami catat," ucap Wisnu.

Menurut dia, Rita dan tim kuasa hukum tengah mempersiapkan draf pleidoi untuk menyanggah isi tuntutan jaksa KPK. Dia mengklaim akan memaparkan secara detail fakta-fakta persidangan yang justru berlawanan dengan tuduhan jaksa. "Substansinya, kami akan bicara soal penerima-an-penerimaan uang itu," ujar Wisnu.

Fransisco Rosarians/ AJI NUGROHO





Original Post

Rancangan KUHP Mengancam Pemberantasan Korupsi

Media Cetak Koran Tempo Halaman 11
2018-6-26

Rancangan KUHP Mengancam Pemberantasan Korupsi

Masuknya delik

korupsi dalam bab tersendiri

baru ditemukan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada 2008 yang terdiri atas 10 pasal dan pada 2 012 berubah menjadi 15 pasal. Eddy O.S. Hiariej pada kolom Kompas, 12 Juni lalu, menyebutkan rancangan saat ini hanya memasukkan lima delik korupsi. Perubahan jumlah delik korupsi ini sebenarnya menunjukkan lemahnya konsepsi kodifikasi

RKUHP. Kodifikasi itu juga dapat berimplikasi negatif terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Setidaknya ada tujuh keberatan yang bisa dikemukakan. Pertama, tidak ada argumentasi yang mendasar untuk meyakini bahwa hukum pidana harus terkodifikasi dan kodifikasi hanya valid jika kejahatan asal (core crime) tindak pidana khusus disalin dalam rancangan seperti disampaikan tim pemerintah. Sebaliknya, substansi dan format legislasi seharusnya mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, mengingat tujuan

hukum adalah menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi masyarakat.

Kedua, konsep kejahatan asal dan kriterianya tidak pernah ditemukan dalam naskah akademik yang menjadi dasar penyusunan rancangan. Ketiga, apabila delik korupsi dipaksakan masuk, berbagai pengecualian harus dimasukkan pula demi memastikan Undang-Undang Nomor Tindak

Pidana Korupsi (UUTPK) tetap berlaku dengan berbagai kekhususannya. Kesulitan ini dapat dihindari jika delik korupsi diatur seluruhnya dalam satu UUTPK. Keempat, UUTPK telah

menegaskan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Konsekuensinya, kejahatan korupsi harus ditangani denganperlakuan khusus yang berbeda dari kejahatan pada umumnya. Eddy O.S. Hiariej bahkan menegaskan, "Logikanya, nanti kalau masuk KUHP, kejahatan korupsi akan setara dengan orang mencuri ayam.... Dengan dimasukkannya kejahatan korupsi ke dalam KUHP akan mengancam eksistensi KPK karena keberadaan lembaga ini cenderung tidak lagi diperlukan" (Hukumonline.com, 10 Oktober 2013).

Kelima, pendekatan retributif masih digunakan dalam UUTPK, yakni pelaku korupsi diancam sanksi pidana penjara yang berat, selain denda dan pembayaran uang pengganti. Bahkan,

hukuman mati dapat

diterapkan dalam keadaan tertentu. Hal ini berbeda dengan RKUHP yang meletakkan pidana penjara sebagai upaya terakhir. Misalkan, Pasal 76 ayat (1) RKUHP menyatakan, pidana penjara tidak dijatuhkan jika terdakwa berusia di bawah 18 tahun atau di atas 75 tahun, terdakwa pertama kali melakukan tindak pidana, dan terdakwa telah membayar kerugian.

Ketentuan lainnya, Pasal 63 RKUHP ayat (2), menyatakan, bila pidana pokok dijatuhkan kumulatif, maksimum pidana pokok adalah setengah dari ancaman pidananya. Seandainya ketentuan ini diterapkan terhadap Pasal 2 UUTPK, maksimum hukuman pidananya turun menjadi 10 tahun dan denda Rp 500 juta. Demikian pula delik pemufakatan jahat dan pembantuan dalam RKUHP hanya dikenai sepertiga dari pidana penjara yang diancamkan dan percobaan dua pertiga. Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 15 UUTPK yang ancamannya penuh.

Keenam, meskipun Pasal

205 RKUHP mengakui ketentuan pidana khusus, ketentuan Pasal 723 menegaskan bahwa dalam jangka waktu satu tahun setelah RKUHP berlaku, Buku I RKUHP menjadi dasar bagi ketentuan pidana di luar RKUHP. Jika demikian, kekhususan dalam UUTPK hanya berlaku satu tahun setelah RKUHP berlaku dan selanjutnya harus menggunakan ketentuan Buku I RKUHP. Lagi pula dalam hukum pidana juga berlaku asas lex posterior derogat legi priori (aturan baru mengesampingkan aturan terdahulu).

Ketujuh, Pasal 729 RKUHP adalah satu-satunya pasal yang dianggap memberi kewenangan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi. Idealnya, substansi tersebut diatur dalam hukum acara, bukan KUHP. Pasal itu juga tidak serta-merta memberi kewenangan bagi KPK untuk menangani korupsi karena kewenangan tersebut masih harus dilihat dalam Undang-Undang KPK, yang eksplisit menyebutkan KPK hanya menangani tindak pidana korupsi dalam UUTPK. Pasal 729 rentan untuk diujimaterikan di Mahkamah Konstitusi. Bayangkan, jika Mahkamah mengabulkan permohonan tersebut, praktis KPK harus berhenti menangani perkara korupsi. Kalau itu terjadi, reformasi dicederai dan tentu saja koruptor yang diuntungkan.

RASAMALA ARITONANG





Original Post

Terpidana

Media Cetak Kompas Halaman 4
2018-6-26

Terpidana

kasus korupsi penyelenggaraan dana haji 2010-2013 dan penggunaan dana operasional menteri. Suryadharma Ali, menjalani sidang perdana peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (25/6/2018). Suryadharma mengajukan PK karena putusan hakim Pengadilan Tinggi menolak.

KOMPAS/ALIF ICHWAN





Original Post

Bupati Kutai Kartanegara

Media Cetak Kompas Halaman 4
2018-6-26

Bupati Kutai Kartanegara

Rita Widyasari (kanan) dituntut 15 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rita juga dituntut membayar denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan. Pembacaan tuntutan dibacakan dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (25/6/2018).

KOMPAS/ALIF ICHWAN





Original Post

Izin Lahan Dikorupsi

Media Cetak Kompas Halaman 4
2018-6-26

Izin Lahan Dikorupsi

Bupati (nonaktif) Kutai Kartanegara Rita Widyasari dituntut 15 tahun penjara dan hak politiknya dicabut hingga lima tahun seusai menjalani pidana pokok.

JAKARTA, KOMPAS-Tidak mengakui perbuatan yang dilakukan menjadi unsur yang memberatkan dalam tuntutan jaksa terhadap bupati (nonaktif) Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin.

Dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (25/6/2018), jaksa berpendapat, Rita dan Khairudin telah melakukan gabungan tindak pidana korupsi dalam kurun waktu Juni 2010 hingga Agustus 2017. Mereka telah menerima hadiah berupa uang atas penerbitan perizinan di lingkungan dinas lingkungan hidup dan para kontraktor pelaksana proyek di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jumlah seluruhnya Rp 248,994 miliar.

Atas perbuatannya itu, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Rita dengan hukuman 15 tahun penjara dan membayar denda Rp 750 juta atau subsider 6 bulan kurungan. Sementara itu, Khairudin yangjuga mantan anggota DPRD Kutai Kartanegara sekaligus staf Rita dituntut 13 tahun penjara derfgan denda Rp 750 juta atau subsider 6 bulan kurungan.

Jaksa juga menjatuhi tuntutan pidana tambahan terhadap dua terdakwa, yakni pencabutan hak politik selama 5 tahun seusai menjalani pidana pokok.

"Rita Widyasari selama menjalankan kedudukannya cenderung berperilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme karena itu perlu kiranya mencabut hak Rita untuk dipilih atau menduduki jabatan publik. Hal ini untuk menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan dan orang lain yang mau melakukan kejahatan," ujar jaksa KPK, Ahmad Burhanuddin,

Izin lahan

Jaksa mengatakan, para terdakwa telah mengetahui atau menyadari bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai imbalan atau fee dari pihak-pihak tersebut

agar Rita menerbitkan perizinan di lingkungan dinas lingkungan hidup dan berikan proyek pekerjaan di Kabupaten Kutai kepada para kontraktor. Namun, tindakan itu tidak diakui mereka.

"Sementara hal-hal yang memberatkan perbuatan bagi kedua terdakwa adalah tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tipikor, berbelit-belit dalam persidangan, dan tidak berterus terang mengakui perbuatannya," ujar Ahmad Burhanudin,

Dalam surat tuntutan, jaksa menjelaskan, Rita menerima gra-

tifikasi dari beberapa perusahaan setiap kali ada permohonan perizinan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sejak periode Juni 2010 hingga Agustus 2012.

Besarnya gratifikasi yang diterima Rita bersama dengan Khairudin adalah Rp 248,9 miliar. Mereka juga menerima suap Rp 6 miliar dan Rp 5 miliar dari pemilik PT Golden Sawit Prima, Hery Susanto Gun alias Abun.

Atas tindakannya ini, jaksa berpendapat, Rita dan Khairudin melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsiyuncto Pasal 55 Ayat 1 Kesatu KUHP juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

Jaksa berpendapat, Rita menerima suap dari Abun saat ia mengajukan izin lahan. Padahal, lahan tersebut sudah menjadi hak orang lain.

Sebagai kompensasi terbitnya izin, Rita menerima suap Rp 6 miliar dalam dua kali transaksi pada 2010. Pertama, tanggal 22 Juli Rp 1 miliar dan kedua pada 5 Agustus Rp 5 miliar.

Abun dan Rita menyamarkan transaksi suap tersebut dengan

bentuk jual-beli emas batangan sebanyak 15 batang.

Suap kembali diterima Rita dari Abun Rp 5 miliar pada 22 November 2010. Uang tersebut dimanfaatkan Rita untuk membeli rumah di Jakarta Selatan.

Sampai dengan saat ini, KPK sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Rita dan Khairudin. Acara persidangan selanjutnya akan digelar pada Senin, 2 Juli 2018, dengan agenda pembacaan pleidoi dari para terdakwa.

(BOW)





Original Post

Saat Calon Pilkada Hanya Satu

Media Cetak Kompas Halaman 5
2018-6-26

Saat Calon Pilkada Hanya Satu

Calon tunggal di 16 daerah dalam Pilkada 2018 membuat masyarakat tidak memiliki

pembanding untuk mengukur kualitas gagasan dan program yang diajukan dalam masa

kampanye. Hal ini juga menjadi sinyal buruk bagi kinerja partai politik.

Nyaris tak ada yang menduga jika akhirnya Pemilihan Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan, hanya dikuti satu pasangan calon, yakni Munafri Arifuddin-Rachma-tika Dewi. Selain Makassar, ada 15 daerah lain yang juga diikuti hanya satu pasangan calon dalam Pilkada 2018.

Pasangan Munafri-Rachmati-ka menjadi calon tunggal setelah calon petahana M Ramdhan Po-manto yang maju berpasangan dengan anggota DPRD Kota Makassar, Indira Mulyasari Para-mastuti, melalui jalur perseorangan dan didukung Partai Demokrat didiskualifikasi.

Tim Munafri-Rachmatika menggugat Ramdhan dengan tuduhan memanfaatkan program pembangunan untuk kepentingan politik. Awalnya, tuntutan sengketa mereka ditolak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Makassar sehingga tim Appi-Ci-cu menggugatnya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar. Majelis hakim PTTUN Makassar mengabulkan gugatan itu lalu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Jalan panjang proses hukum ini berakhir setelah MA menolak permohonan kasasi KPU Makassar.

KPU Makassar kemudian menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Munafri-Rachmatika sebagai calon tunggal Pilkada Makassar. Warga Makassar pada Rabu (27/6/2018) tinggal memilih, mencoblos calon tunggal atau kotak kosong.

Anggota KPU Makassar, Rahma Saiyed. mengatakan, pihaknya harus tunduk pada hukum. "Kami harus menjalankan putusan MA Itu adalah putusan final dan mengikat," kata Rahma di Makassar, Senin.

Keputusan KPU Makassar jelas disambut kekecewaan oleh pendukung Ramdhan. "Kar. i tidak percaya bahwa akhirnya seperti ini. Pilkada besok mungkin

PILKADA

AWE TCMTSEH

saya memilih kotak kosong," kata Supardi (38), warga Kecamatan Rappocini.

Penurunan baliho pasangan Ramdhan-Indira membuat suasana Pilkada Makassar lesu darah. Namun, dalam waktu singkat, baliho mengajak warga ke TPS dan memilih kotak kosong pun terpampang di mana-mana. Relawan kotak kosong pun mulai bermunculan.

Merekam penghitungan

Salah satu yang cukup aktif adalah Relawan Kotak Kosong (Rewako) dengan koordinator Anshar Manrulu. "Target kami, kotak kosong di Makassar akan punya hasil signifikan pada pilkada nanti," katanya Selain kampanye untuk memilih kotak

kosong, Rewako juga mengajak masyarakat merekam hasil penghitungan suara dan meng-unggahnya ke media sosial.

"Jika semua mengunggah hasil penghitungan TPS, setidaknya bisa meminimalkan kecurangan. Kami berharap kotak kosong melakukan perlawanan nanti," kata Anshar.

Kontestasi pasangan calon tunggal dengan kotak kosong pun berlangsung ketat di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan. Petahana Ridho Yahya yang berpasangan dengan Andriansyah Fikri maju sebagai calon tunggal setelah sejumlah kandidat lain tidak lulus verifikasi KPU Semua partai politik di DPRD Prabumulih pun mendukung Ri-dho-Andriansyah dalam Pilkada

Prabumulih 2018.

Walau demikian, jalan Ridho menuju tampuk kekuasaan tetap tidak mulus. Belakangan muncul gerakan Aliansi Relawan Kotak Kosong Kota Prabumulih. Mereka bekerja keras memenangkan kotak kosong pada Rabu.

Wakil Ketua Aliansi Relawan Kotak Kosong Kota Prabumulih Haryantono, Senin, menutur-

kan, gerakan ini berdiri awal April lalu. Tujuannya adalah mewadahi aspirasi warga yang ingin menikmati kinerja pemerintah daerah lebih baik lagi.

Di sisi lain, aliansi ini merupakan bentuk protes dari sejumlah bakal calon pilkada yang tidak lulus verifikasi KPU Kota Prabumulih. "Ada beberapa calon yang mengajukan diri, tetapi mengapa hanya ada calon tunggal?" tanya Haryantono.

Aliansi ini pun bekerja keras merekrut relawan, menyosialisasikan warga untuk memilih kotak kosong, hingga menyiapkan saksi untuk turut memantau pemungutan hingga penhitung-an suara pada Rabu.

Ketua Tim Pemenangan Ri-dho-Andriansyah, Daud Rotasi,

tidak mempermasalahkan aliansi tersebut. "Hal ini merupakan bentuk dari demokrasi. Selama mereka mengikuti aturan, kami tidak ada masalah," kata Daud. Fenomena calon tunggal dalam Pilkada 2018 sepatutnya menjadi sinyal melemahnya kinerja partai politik. Pengajar ilmu politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Zaki Mubarak, mengatakan, fe- 1 nornena lawan kotak kosong yang terjadi dalam pilkada merupakan bentuk kemerosotan demokrasi.

Pilihan lain

Menurut Zaki, demokrasi sejatinya merupakan adu program atau gagasan di antara para kandidat. Yang terjadi jika hanya satu calon, kata Zaki, adalah proses pilkada berjalan hanya satu arah. Hal ini membuat tidak ada pembanding bagi masyarakat dalam mengukur gagasan yang diajukan calon tunggal. Jika masyarakat kemudian tidak antusias lagi dalam proses pilkada, akan menjadi sinyal yang sangat buruk bagi demokrasi.

Sebagai daerah yang berjarak sepelemparan batu dari Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Pilkada Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang juga akan diikuti calon tunggal. Wali Kota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah didampingi Sach-rudin menjadi calon tunggal Pilkada Kota Tangerang. Demikian pula Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar bersama Mad Romli menjadi calon tunggal Pilkada Kabupaten Tangerang.

Koordinator Jaringan Kotak Kosong Kota Tangerang Saipul Basri bertekad terus menggalang gerakan kotak kosong dalam pilkada "Kami ingin membuka mata masyarakat kalau dalam pilkada kita memiliki pilihan lain," kata Saeful.

(RENNY SRI AYU/RHAMA PURNA JATI/PINGKAN ELITA DUNDU)





Original Post

Empat Mantan Direktur Didakwa Korupsi Rp 30 Miliar

Media Cetak Kompas Halaman 16
2018-6-26

Empat Mantan Direktur Didakwa Korupsi Rp 30 Miliar

SIDOARJO, KOMPAS - Empat mantan direktur badan usaha milik negara PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) didakwa melakukan korupsi dalam proyek fiktif pembangunan tangki timbun PT Pertamina sehingga merugikan negara Rp 30 miliar.

Dakwaan itu disampaikan jaksa penuntut umum Kejan-saan Negeri Tanjung Perak Surabaya, Ardhani. dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya, Senin (.23 6/2018). Sidang dipimpin ketua majelis hakim I Wayan Sosiawan.

Empat terdakwa adalah mantan Direktur Utama Fir-mansyah .Vrifin. Direktur Keuangan Nana Suryana. Direktur Pemasaran Muhammad Yahya, dan Direktur Produksi I Wayan ftjgB Junaidi. Dari keempatnya. Firmansyah sudah berstatus terpidana divonis 4 tahun oleh Pengadilan Tipikor Surabaya dalam kasus korupsi di PT PAL Surabaya.

"Para terdakwa telah mela-

kukan perbuatan yang melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ujar Ardhani.

Kasus tindak pidana korupsi itu terjadi 2010-2011. bermula ketika pada 20 Agustus 2009, PT Berdikari Petro menandatangani kerja sama dengan PT Pertamina. Kerja sama itu terkait pembangunan tangki pen-dam untuk penimbunan dan penyaluran BBM di Muara Sabah. Provinsi Jambi, senilai Rp 141 miliar.

PT Berdikari Petro sebagai penggarap konstruksi gagal membangun tangki timbun karena tidak punya dana. Perusahaan itu lalu mencari investor, yakni PT Dok dan Perkapalan Surabaya. PT Dok lantas menjadi subkontraktor pembangunan tangki timbun. Namun, saat itu kontrak antara PT Berdikari Petro dan PT Pertamina telah batal karena PT

Berdikari gagal memenuhi komitmen hingga tenggat 180 hari.

Tanpa mengklarifikasi kontrak terhadap PT Pertamina, PT Dok dan Perkapalan menerima pekerjaan sebagai investor pembangunan tangki timbun di Jambi. PT Dok lalu menunjuk perusahaan AE Marine Pte Ltd untuk mengerjakannya.

Menanggapi dakwaan itu, para terdakwa tidak mengajukan eksepsi. Alasannya, secara hukum dakwaan memenuhi syarat Selain itu, guna mempercepat proses persidangan sebab agenda sidang berikutnya langsung pada penanganan pokok perkara.

Menurut Abdul Salam, kuasa hukum Muhammad Yahya, kasus yang menimpa kliennya bukan korupsi sebab tidak ada upaya memperkaya diri sendiri atau orang lain. Tang terdakwa lakukan hanya menjalankan perintah atasan. Kasus ini hanya pelanggaran administrasi," ujar Abdul Salam.

(NIK)





Original Post

Bupati Nonaktif Kukar Dituntut 15 Tahun

Media Cetak Jawa Pos Halaman 1
2018-6-26

Bupati Nonaktif Kukar Dituntut 15 Tahun

Mantan Menteri Agama Ajukan PK Kasus Korupsi Dana Haji

JAKARTA Bupati nonaktif Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari tidak banyak berkata-kata ketika mendengar tuntutan jaksa Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin (25/6). Namun, dia menganggap hukuman penjara 15 tahun dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan yang dimohonkan jaksa kepada hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terlalu berat. "Terlalu tinggi," ujar Rita singkat

Jaksa penuntut umum (IPU) KPK kemarin mendalilkan bahwa Rita bersama orang kepercayaannya, Khairudin, terbukti bersalah menerima gratifikasi Rp 248,9 miliaryang berhubungan dengan perizinan dan pungutan fee-fee proyek di Kukar. Gratifikasi itu terhitung diterima sejak Juni 2010 hingga Agustus 2017 atau selama Rita menjabat bupati Kukar.

Selain itu. Rita dituntut bersalah menerima suap Rp 6 miliar dari Hery Susanto Gun alias Abun berkaitan dengan izin lokasi PT Sawit Golden Prima yang diterbitkan Rita. Artinya, dalam dakwaan pertama dan kedua, Rita dinilai terbukti bersalah oleh jaksa. "Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi," kata JPU KPK Arif Suhermanto.

Berbeda dengan Rita, Khairudin di pengadilan tipikor kemarin dituntut hukuman penjara 13 tahun dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan. Tuntutan penjara untuk komisaris PT Media Bangun Bersama (MBB) itu hanya berselisih dua tahun dengan Rita. Namun, Rita maupun Khairudin juga dituntut hukuman tambahan berupa pencabutan hak berpolitik selama 5 tahun sesudah menjalani masa pidana.

"(Dimohon) menjatuhkan hukuman tambahan terhadap ter-

dakwa satu Rita Widyasari berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa satu selesai menjalani pidana," ucap Arif. Tuntutan serupa dibacakan untuk Khairudin.

Meski menuntut hukuman tinggi, dalam tuntutan jaksa kemarin terungkap, nilai gratifikasi yang berhasil dibuktikan dalam persidangan tidak sama dengan dakwaan. Di awal persidangan, jaksa KPK mendalilkan Rita dan Khairudin menerima gratifikasi Rp 469,4 miliar. Sedangkan dalam tuntutan nilai gratifikasi tinggal Rp 248,9 miliar.

Sementara itu, mantan Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) kemarin terlihat di Pengadilan Tipikor Jakarta Menteri era Presiden SBY tersebut menjalani sidang perdana peninjauan kembali (PK) atas kasus korupsi dana penyelenggaraan haji 2010-2013.

SDA yang tampak lebih kurus daripada semasa menjabat menteri ditemani tim kuasa hukum dalam pembacaan permohonan PK kemarin. Ada sembilan poin permohonan PK yang diajukan. Di antaranya membatalkan putusan banding Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta yang menghukumnya 10 tahun penjara atas perkara a quo. "Membebaskan terpidana Suryadharma Ali atau pemohon peninjauan kembali tersebut di atas dari seluruh dakwaan penuntut umum tersebut," kata SDA dalam permohonannya.

Bukan hanya itu, SDA juga meminta kain kiswah atau penutup Kakbah berwarna hitam dengan ukuran 80 sentimeter x 59 sentimeter dikembalikan. Kain tersebut merupakan salah satu barang bukti yang dirampas negara.

Pengajuan PK SDA itu lebih dulu dilakukan dua tokoh populer di era SBY. Yakni mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. Dengan demikian, sejak hakim agung Artidjo Alkostar pensiun, sudah tiga terpidana kasus korupsi yang menjalani sidang PK di Pengadilan Tipikor Jakarta dalam waktu satu bulan.

Terkait hal itu, SDA enggan berkomentar banyak. Dia memilih berfokus pada substansi permohonan PK yang disampaikan di hadapan majelis hakim yang diketuai Franky Tumbuan tersebut. Menurut dia, penyusunan PK itu tidak mudah sehingga baru sekarang PK tersebut diajukan. "Ini (pengajuan PK, Red) kan tidak mudah. Nggak ada hubungannya (sama Artidjo pensiun, Red)," elaknya.

Lantas, bukti baru (novum) apa yang dibawa SDA dalam permohonan PK? Kuasa hukum SDA, M. Rullyandi, mengatakan bahwa pihaknya akan memaparkan bukti dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan tidak adanya kerugian negara dalam penyelenggaraan haji di perkara itu.

(tyo/c9/agm)





Original Post

SIDANG TUNTUTAN

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-6-26

SIDANG TUNTUTAN

Terdakwa kasus suap pemberian izin lokasi perkebunan di Kutai Kartanegara, Rita Widyasari (kanan) dan Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin, menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

MI/ M IRFAN





Original Post

Dituntut 15 Tahun Rita Siapkan Bantahan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-6-26

Dituntut 15 Tahun Rita Siapkan Bantahan

BUPATI nonaktif Kutai Kartanegara Rita Widyasari dituntut 15 tahun penjara dan denda Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan. Rita dinilai jaksa penuntut umum KPK secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Ia didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah dan memutuskan putusan pidana penjara 15 tahun serta denda Rp750 juta," tegas jaksa Ahmad Burhanuddin di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Rita dinilai menerima uang gratifikasi dari pengusaha PT Golden Sawit Prima (SGP) Herry Susanto Gun alias Abun sebesar Rpll miliar.

Sementara itu, terdakwa lain dalam kasus yang sama yakni staf Rita. Khairuddin. dituntut hukuman 13 tahun penjara dan denda Rp50 juta. Khairuddin dinilai turut menerima suap serta menjadi perantara suap dan gratifikasi dari pengusaha untuk majikannya, Rita.

Jaksa juga menuntut agar

hak politik Rita dan Khairuddin dicabut selama lima tahun setelah bebas dari hukuman penjara. Hal-hal yang dinilai memberatkan keduanya ialah tidak mengakui perbuatan dan memberikan keterangan berbelit-belit saat persidangan.

Kuasa hukum Rita, Wisnu Wardana, menilai tuntutan jaksa terhadap kliennya terlalu berat. Padahal, kata dia, dalam analisis yuridis, jaksa telah mengakui bahwa suap yang diterima Rita tidak sebesar yang tertera pada dakwaan awal. "Lima belas tahun penjara bagi kami terlalu berat

karena di dalam analisis, tadi juga dilihat bahwa yang diterima tidak sebesar itu," ungkap Wisnu seusai persidangan.

Ia menyebut Rita sebetulnya sudah mengakui secara tidak langsung bahwa dia menerima, tapi tak sebesar yang ada di dakwaan jaksa. "Dari dakwaan Rp490-an miliar memang Bu Rita mengakui ada menerima sekitar Rp24S miliar. Jadi tidak sebesar itu."

Karena itu, ujar Wisnu, pihaknya fokus menyusun pleidoi atau pembelaan yang akan dibacakan di sidang Senin (2/7) mendatang.

(Put/P-2)





Original Post

KPK Tetap Lembaga Khusus

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-6-26

KPK Tetap Lembaga Khusus

Arah politik hukum negeri ini harus tetap menempatkan KPK sebagai lembaga khusus yang menangani kasus korupsi karena selama ini terbukti efektif.

Rudy Polycarpus

rudy@mediaindonesio.com

PAKAR hukum tata negara Mahfud MD menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi harus tetap menjadi lembaga khusus walaupun ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

"Kalali saya menyampaikan, rancangan KUHP (RKUHP) itu sebaiknya KPK itu tetap menjadi satu lembaga pemberantasan korupsi, sebagai lembaga yang khusus," kata Mahfud seusai menghadiri acara silaturahim bersama insan KPK dan alumni di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

1 Mahfud menyatakan memang Indonesia harus mempunyai satu hukum pidana yang terkodiftkasi.

"Kan ambisinya itu kita harus punya satu hukum pidana yang terkodifikasi. Terkodifikasi dalam artian terbukukan dalam satu kitab. Nah, itu teorinya memang bagus sehingga semua tindak pidana itu masuk," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Namun, kata dia, dalam praktiknya tidak bisa dilakukan karena kebutuhan hukum yang selalu berkembang. "Tetapi dalam praktik di mana-mana tidak bisa. Karena apa? Kebutuhan hukum itu selalu berkembang, pasti ada

yang di luarnya yang harus selalu direspons sehingga hukum itu harus responsif terhadap perkembangan masyarakat," paparnya.

Ia menyatakan tindak pidana korupsi perlu diberi wewenang khusus, dan itu bagian dari politik hukum nasional. "Jangan dikatakan politik hukum nasional itu harus kodifikasi, tidak, tetapi tetap harus ada hukum khusus yang memang merupakan wadah untuk memberikan treatment khusus terhadap jenis tindak pidana tertentu. Itu aspirasi yang saya sampaikan dan mungkin ada kesamaan dengan KPK," ujarnya.

Ia pun mengharapkan keberadaan KPK harus tetap ada karena efektif melaksanakan tugas pemberantasan korupsi. "Pokoknya KPK jangan sampai mati, dan keberadaan KPK itu sama sekali tidak melanggar politik hukum, tidak melanggar konstitusi. Yang penting kalau ada kritik-kritik, jadikan perbaikan ke depan. Tetapi

lembaga ini ternyata terbukti sangat efektif melaksanakan tugas di tengah keterbatasan-nya," kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan DPR akan menyetujui RKUHP pada 17 Agustus 2018 sebagai kado kemerdekaan Indonesia.

10 masalah

KPK melihat setidaknya ada 10 hal yang membuat RKUHP berisiko bagi KPK dan pemberantasan korupsi ke depan. Pertanda, kewenangan kelembagaan KPK tidak ditegaskan dalam RUU KUHP; kedua, KPK tidak dapat menangani aturan baru dari United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC) seperti untuk menangani korupsi sektor swasta; ketiga, tidak mengatur pidana tambahan berupa uang pengganti.

Selanjutnya, keempat, mengatur pembatasan penjatuhan pidana secara kumulatif; kelima, mengatur pengurangan

ancaman pidana sebesar 1/3 terhadap percobaan, pemban-tuan, dan pemufakatan jahat tindak pidana korupsi; keenam, beberapa tindak pidana korupsi dari UU Tipikor masuk menjadi tindak pidana umum.

Ketujuh, UU Tipikor menjadi lebih mudah direvisi; kedelapan, tidak berhasil menyatukan ketentuan hukum pidana dalam satu kitab undang-undang; kesembilan, terjadi penurunan ancaman pidana denda terhadap pelaku korupsi; kesepuluh, tidak ada konsep dan parameter yang jelas dalam memasukkan hal-hal yang telah diatur undang-undang khusus ke dalam KUHP.

Kepala Staf Kepresidenan. Moeldoko, kemarin, beraudensi dengan sejumlah lembaga swadaya masyarakat guna mendapatkan masukan mengenai RKHUP. Hal itu berkaitan dengan rencana pihak Istana Kepresidenan untuk menerima pimpinan KPK, dalam waktu dekat.

(Ant/P-2)





Original Post

Hak Politik Rita Widyasari Dicabut

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-6-26

Hak Politik Rita Widyasari Dicabut

JAKARTA - Bupati nonaktif Kabupaten Kutai Kertanegara Rita Widyasari dituntut hukuman 15 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain itu, JPU juga memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam catatan publik selama 5 tahun.

Tlintutan itu dibacakan dalam sidang pembacaan yang digelar di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (25/6).

Rita dituntut atas dakwaan melakukan tindak pidana korupsi menerima suap terkait dengan pemberian izin lokasi untuk keperluan inti dan plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Kupang Baru Kecamatan Muara Kaman kepada PT Sawit Golden Prima, serta menerima hadiah atau gra ti fikasi dari Hery Susanto Gun, Direktur Utama perusahaan sawit tersebut.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa satu Rita Widyasari berupa pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan ditambah dengan denda pidana sebesar Rp750 juta subsider selama enam bulan kurungan," tuntut Jaksa Penuntut Umum.

Rita Widyasari didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Selain itu, Rita Widyasari juga didakwa menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Dalam hal ini Rita Widyasari didakwa melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Terkait dengan hukuman tambahan, JPU mengatakan bahwa tuntutan tambahan tersebut diberikan kepada terdakwa Rita Widyasari untuk memberikan efek jera kepada yang bersangkutan serta mengurangi jumlah kepala daerah yang tersangkut masalah tindak pidana korupsi.

"Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa satu Rita Widyasari berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam catatan publik selama lima tahun sejak terdakwa satu Rita Widyasari selesai menjalani pidana," ujar JPU dalam pembacaan tuntutannya.

Seusai persidangan, terdakwa Rita Widyasari tidak memberi komentar apapun terkait dengan tuntutan yang diajukan

JPU kepadanya.

(Rahmad Fauzan)





Original Post

SIDANG PENINJAUAN KEMBALI

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-6-26

SIDANG PENINJAUAN KEMBALI

Terpidana kaSUS korupsi penyelenggaraan dana haji pada 2010-2013 dan penggunaan dana operasional menteri Suryadharma Ali (kanan) menjalani sidang perdana Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (25/6). Suryadharma mengajukan

peninjauan kembali karena menilai putusan hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah memperberat hukumannya dari enam tahun menjadi 10 tahun itu janggal.

Antara/Riyan Awal Lingga





Original Post

Bupati Kukar Dituntut 1 5 Tahun Penjara, Hak Politik Dicabut 5 Tahun

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-6-26

Bupati Kukar Dituntut 1 5 Tahun Penjara, Hak Politik Dicabut 5 Tahun

JAKSA KPK menjatuhkan tuntutan 15 tahun penjara kepada Rita Widyasari. Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari dinilai terbukti menerima suap dan gratifikasi mencapai Rp248,9 miliar.

Selain itu, Rita dituntut membayar denda Rp750 juta subsider enam bulan kurungan dan pencabutan hak politik 5 tahun usai menjalani pidana penjara.

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kemarin, jaksa KPK juga menuntut Khairuddin, orang dekat Rita dijatuhi hukuman 13 tahun penjara dan denda Rp750 juta subsider enam bulan kurungan.

Jaksa menilai, Khairudin terbukti bersama-sama Rita menerima suap dari sejumlah kontraktor pemenang tender di wilayah Kutai Kartanegara dan pemohon izin lingkungan.

"Menyatakan Terdakwa I, Rita Widyasari dan Terdakwa II, Khairudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak korupsi." kata Jaksa Arif Suhermanto membacakan amar tuntutan.

Dalam menjatuhkan tuntutan ini, jaksa mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Rita dianggap mendukung pemberantasan korupsi. Sedangkan Khairudin dinilai berbelit-belit dalam memberikan keterangan serta tidak berterus terang.

"Sedangkan hal yang meringankan yakni kedua terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan dan belum pernah dihukum," timbang jaksa.

Menurut jaksa, perbuatan Rita dan Khairudin memenuhi unsur dakwaan kesatu Pasal 12B Undang Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55ayatlke-lKUHPjuncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Rita juga dianggap terbukti melanggar dakwaan kedua pertama Pasal 12 b LJU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Untuk diketahui, Rita dan Khairudin diseret ke meja hijau dengan dakwaan menerima gratifikasi mencapai Rp469.46 miliar dari sejumlan rekanan pelaksana proyek di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Di antaranya, Rp2,53 miliar dari para pemohon terkait penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) dan izin lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kukar secara bertahap dan Rp220 juta terkait persetujuan terhadap Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Selain itu, Rp286.284 miliar terkait 867 proyek pada Dinas Pekerjaan Umum Kukar, Rp49.548 miliar terkait proyek pembangunan RSUD Parikesit, proyek pembangunan Jalan Tabang, dan proyek pembangunan SMAN Unggulan 3 Tenggarong.

Kemudian dari proyek lanjutan semenisasi kota Bangun Liang Ilir, proyek kembang janggut kelekat Tenggarong, proyek irigasi Jonggon Kukar, dan pembangunan Royal World Plaza Tenggarong.

Gratifikasi Rp67393 miliar dari pelaksana proyek pada Dinas Pendidikan Kukar.

byu





Original Post

Dibeberin Jaksa, Oily Disebut Terima 1,2 Juta Dolar Amerika

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-6-26

Dibeberin Jaksa, Oily Disebut Terima 1,2 Juta Dolar Amerika

BEKAS Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman dituntut 7 tahun penjara karena dianggap terbukti melakukan korupsi proyek e-KTP. Sementara Sugiharto, bekas Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan dituntut 5 tahun penjara.

Dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin, Jaksa KPK juga meminta hakim menjatuhkan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan kepada Irman, serta membayar uang pengganti 253.700 dolar Singapura, 6 ribu dolar Singapura dan Rp2.298.750.0OO.

"Pembayaran uang pengganti

dilakukan selambatnya satu bulan setelah putusan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak mengganti, maka harta benda disita oleh jaksa. Jika tidak punya harta benda yang mencukupi, maka dipidana penjara selama dua tahun," kata Jaksa Irene membacakan tuntutan pidana tambahan uang pidana terhadap Irman.

Adapun terhadap Sugiharto, jaksa meminta dikenakan denda Rp400 juta subsider 6 bulan dan membayar uang pengganti Rp500 juta subsider 1 tahun kurungan.

Dalam pertimbangan tuntutannya, jaksa berpendapat perbuatan Irman dan Sugiharto

dianggap berdampak masif pada proses pengelolaan data kependudukan nasional. Bahkan, akibat terjadi korupsi, banyak masyarakat yang belum memiliki e-KTP.

Jaksa menyebut keduanya memiliki otoritas untuk mencegah untuk mencegah terjadinya kerugian negara dalam proyek e-KTP. Namun hal itu dilakukan. (Terdakwa justru menjadi bagian dari kejahatan yang menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar," tutur Irene.

Irman dan Sugiharto juga disebutkan menerima keuntungan dari proyek e-KTP. Irman menerima 573.700 dolar Amerika, Rp2.298.750 dan 6 ribu dolar

Singapura. Sedangkan Sugiharto 450 ribu dolar Amerika dan Rp460 juta.

Meski begitu, jaksa menganggap keduanya layak menjadi justice collaborator lantaran membantu KPK dalam mengungkap keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Dalam surat tuntutan-. nya, jaksa KPK membeberkan aliran duit proyek e-KTP kepada sejumlah pihak. Sebagian besar untuk anggota DPR periode 2009-2014.

Sedangkan anggota Banggar DPR yang disebut menerima duit yakni Melcias Markus Mekeng 1,4 juta dolar Amerika. Oily Dondokambey 1,2 juta dolar Amerika, Tamsil Linrung

700 ribu dolar Amerika dan Mirwan Amir 1.2 juta dolar Amerika.

Seluruh anggota Komisi II disebutkan menerima duit dari

Arief Wibowo pada 23 Oktober 2010. Yakni 30 ribu dolar Amerika untuk Ketua Komisi II, Wakil Ketua Komisi II 20 ribu dolar Amerika, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) 15 ribu dolar Amerika, anggota Komisi II masing-masing 5.000 sampai 10 ribu dolar Amerika.

Duit untuk anggota Dewan itu disediakan Andi Narogong. Termasuk untuk pemberian masing-masing Rp20 miliar kepada Chai minan Harahap dan Marzuki Alie, Ketua DPR saat itu.

gpg





Original Post

KPK Telusuri Aliran Uang Ke Oily Dondokambey

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-6-26

KPK Telusuri Aliran Uang Ke Oily Dondokambey

Kasus Korupsi Proyek E-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menelusuri aliran dana proyek e-KTP kepada sejumlah anggota DPR. Termasuk kepada bekas anggota Badan Anggaran Oily Dondokambey.

KEPALA Biro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana itu masih didalami. "Pasti akan dilakukan pemeriksaan kembali terhadap saksi-saksi tersebut," ujarnya.

Nama Oily Dondokambey sempat disebut menerima duit dari proyek e-KTP. Hal itu tercantum dalam dakwaan terhadap Irman dan Sugiharto, dua bekas pejabat Kementerian Dalam Negeri.

Untuk menindaklanjuti informasi, KPK pun melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap 12 saksi. Salah satunya adalah Oily Dondokambey. "Intinya, kita masih tindaklanjuti pemeriksaan terhadap saksi," kata Febri.

Sebelumnya bekas Ketua DPR, Setya Novanto mengakui sejumlah anggota Dewan kecipratan duit proyek e-KTP. Ia mengaku mendapat laporan anggota DPR yang menerima duit itu.

Hal ini diungkapkan Setya Novanto dalam sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor

Jakarta, Kamis (22/3/2018). "Yang menyerahkan kepada anggota Dewan katanya si Irvan, dia kan kurir. Irvan bilang ada yang diserahkan di rumah dan di kantor," ucap Setya Novanto.

Setya Novanto mengungkapkan sempat dikonfrontir dengan dengan keponakannya Irvanto Hendra Pambudi soal penyerahan uang untuk anggota DPRD. Jrvanto mengakui menjadi kurir Andi Narogong untuk untuk mengantar uang kepada anggota DPR.

Masing-masing orang yang diberikan uang oleh Irvanto yakni Oily Dondokambey, Tamsil Linrung, Mirwan Amir dan Melchias Markus Mekeng. Kemudian, Arif Wibowo, Ganjar Pranowo dan M Jafar Hafsah.

Masih menurut keterangan Irvanto, lanjut Setya Novanto, masing-masing anggota DPR mendapat uang 500 ribu dolar Amerika. Sehingga total seluruhnya sebesar 34 juta dolar AS.

Terakhir, Setya Novanto juga

sempat menanyakan apakah uang-uang yang diberikan kepada anggota DPR adalah uang yang berasal dari money changer. Menurut Novanto, Irvano juga membenarkan.

Oily telah beberapa kali diperiksa terkait dugaan penerimaan uang itu. Ia diperiksa untuk perkara Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo.

Juga diperiksa untuk tersangka Irvanto, keponakan Setyo Novanto yang menjadi Direktur PT Murakabi Sejahtera, salah

satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium penggarap proyek e-KTP.

Oily membantah terjadi mark up atau penggelembungan anggaran dalam proyek e-KTP. Bantahan itu disampaikan usai menjalani pemeriksaan di KPK pada 9 Januari 20 18. "Mana ada orang mark up anggaran di DPR. DPR itu cuma setujui undang- undang saja kok." ujar Oily.

Menurut Oily, tidak ada masalah dalam pembahasan anggaran di DPR. Sebab, proyek dan anggaran e-KTP sudah ditetapkan oleh pe- merinjah. Oily kembali menjalani pemeriksaan terkait kasus e-KTP pada 6 Juni 20 1 8 lalu.

KPK meyakini kebenaran adanya aliran dana korupsi e- KTP kepada sejumlah anggota DPR. Beberapa di antaranya adalah Marzuki Alie, Oily Dondokambey dan anggota Banggar DPR lainnya.

Hal itu disampaikan jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan terhadap dua terdakwa bekas pejabat Kementerian Dalam Negeri. Irman dan Sugiharto, di Pengadilan Tipikor Jakarta

Menurut jaksa, adanya aliran uang untuk anggota Banggar

DPR telah sesuai dengan keterangan para saksi dan didukung bukti petunjuk. Misalnya, keterangan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat. Muhammad Nazaruddin yang menyebut bahwa Marzuki Alie dan sejumlah anggota Banggar menerima uang.

Salah satu terdakwa yang telah divonis bersalah, yakni Andi Agustinus alias Andi Narogong mengakui bahwa benar telah terjadi penggelembungan harga dalam proyek pengadaan e-KTP.

Menurut Andi, marie up tersebut merupakan kerugian negara dari anggaran total seni Iai Rp5,9 triliun. Menurut Andi, barang-barang dalam proyek pengadaan e-KTP dibuat lebih mahal 10 persen.

Konsorsium akan mendapat keuntungan jika barang yang dibeli berasal langsung dari pabrik. Andi mengatakan, berdasarkan perhitungan, Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) akan mendapat selisih 20 persen dari modal. Adapun 10 persen sebagai keuntungan konsorsium, dan 10 persen sisanya untuk membayar fee bagi DPR dan Kementerian Dalam Negeri.

gpg





Original Post

Awas, Penegakan Hukum Letoy

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2018-6-26

Awas, Penegakan Hukum Letoy

Berkutat Di Kodifikasi Revisi KUHP-

PEMBAHASAN Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R KUHP) masih berkutat soal kodifikasi atau penyatuan delik-delik hukum ke dalam satu undang-undang. Wacana ini dinilai akan melemahkan undang-undang sektoral hingga berdampak pada penegakan hukum.

Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Erasmus Napitupulu menuturkan.banyak hal yang terlewatkan oleh pemerintah dan DPR berdasarkan draf terakhir 28 Mei 2018. Yang paling rumit, soal masalah kodifikasi dan persoalan aturan peralihan jang belum jelas. "Pertama, ketidakjelasan yang dimaksud core crime." katanya.

Pemerintah dan DPR mendalilkan, beberapa ketentuan dari undang-undang sektoral yang kemudian di-copy paste ke dalam R KUHP merupakan delik yang bersifat core crime. Dalam konteks ini, ICJR sesungguhnya tidak memahami apa yang dimaksud Pemerintah dan DPR soal core crime.

Menurut Erasmus. R KUHP merupakan undang-undang kodi-

fikasi. bukan payung hukum atau umbrella act. Dalam konteks ini, maka perlu adanya suatu delik yang sekedar hanya cantolan di suatu undang-undang kodifikasi tidak diperlukan.

"Justru, apabila pemerintah dan DPR menganggap R KUHP sebagai undang-undang kodifikasi, maka keseluruhan delik harusnya dimasukkan ke dalam R KUHP. Inskonsistensi ini yang menjadi salah satu akar masalah," terangnya.

Kedua, ketidakjelasan soal asas dan ketentuan penyimpangan Buku 1 di undang-undang sektoral. Pemerintah dan DPR mendalilkan, hanya beberapa ketentuan core crime yang masuk ke R KUHP maka undang-undang sektoral masih berlaku.

"Hal ini memang tepat. Namun masalah timbul, bagaimana R KUHP memastikan ketentuan penyimpangan yang khusus untuk undang-undang sektoral masih berlaku bagi ketentuan dalam undang-undang sektoral yang sudah dimasukkan ke RKUHPTsebut Erasmus.

Wakil Ketua Majelis Hukum

dan HAM Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Maneger Nasution menyebutkan, pidana khusus tindak pidana korupsi tidak perlu dimasukkan dalam kodifikasi R KUHP. Selain akan melemahkan posisi undang-undang tindak pidana korupsi, kodifikasi hukum pidana tidak memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi.

"Berbeda dengan negara lain. Belanda misalkan, yang memang secara tertulis mengamanatkan adanya kodifikasi hukum." ujarnya.

Dia menjelaskan, memasukkan kembali tindak pidana korupsi ke dalam R KUHP menunjukkan penyusun undang-undang mengabaikan realitas terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan sejak awal kemerdekaan RI.

"Pengaturan di luar KUHP terhadap tindak pidana korupsi adalah untuk memberikan sanksi yang berat sebagai upaya mendidik aparatur negara agar tidak melakukan tindak pidana korupsi, di samping untuk pemberian efek jera." papar Maneger.

osp





Original Post

Otto Tidak Benar Dana BLBI Disalurkan ke Grup Sendiri

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-6-26

Otto Tidak Benar Dana BLBI Disalurkan ke Grup Sendiri

NERACA

Jakarta - Prof. Dr. Otto Hasibuan sangat menyesalkan kesaksian pada persidangan perkara mantan Ketua BPPN Syafruddin Temenggung di Pengadilan Tipikor Kamis (21/6), yang mencampuradukan antara pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) dengan penyaluran dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang jauh menyimpang dari fakta yang sebenarnya.

Pengacara kondang itu menyatakan kesaksian tersebut jauh dari relevansi kasusyangdiperkarakan karena dakwaan terhadap Temenggung adalah terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan SKL."Maka tidaklah relevan dikaitkan dengan pemberian atau penyaluran dana BLBI

oleh BDNH Juga tidak adil dan menyesatkan mengingat BDNI bukanlah pihak dalam perkara Syafruddin Temenggung sehingga tidak bisa mengklarifikasi ataupun membela diri.

Dalam persidangan tersebut, saksi Iwan Ridwan Prawiranata, mantan Ketua BPPN, atas pertanyaan Jaksa Penuntut Umum, mengakui adanya penyalahgunaan dalam penggunaan dana bantuan BLBI yang dibacakan oleh Jaksa sebagai disalurkan kepada grup sendiri.

Otto mengemukakan bahwa Iwan Ridwan Prawiranata dalam kesaksiannya menyatakan hanya membaca laporan pengawasan BI, bukan sebagai saksi yang langsung melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana BLBI oleh BDNI atau mengetahui langsung men-

genai penyaluran dana BLBI oleh BDNI. Laporan pengawasan tersebut bersifat sepihak dan masih perlu dibuktikan kebenarannya. Apalagi berdasarkan laporan BI, sampai dengan akhir Desember 1997, BDNI masih dikategorikan sebagai bank sehat.

Otto Hasibuan yang merupakan pengacara Sjamsul Nursalim (mantan pemegang saham BDNI), menyatakan bahwa kliennya membantah keras dana BLBI telah disalurkan BDNI kepada grup sendiri. Semua penyaluran dana BLBI oleh BDNI dipergunakan untuk memenuhi penarikan dana besar-besaran oleh nasabah pada waktu krisis, menutupi kerugian selisih kurs, dan pembayaran bunga serta denda Bank Indonesiayangjumlahnya

sangat besar. Perusahaan-perusahaan klien kami bahkan masih menyetor sejumlah dana ke dalam BDNI dan tetap mempertahankan depositonya untuk mendukung pendanaan BDNI di tengah krisis sampai dengan BDNI dibekukan operasinya (B-BO).

Pada tanggal 3 April 1998, manajemen BDNI di take-over oleh BPPN. Se-jaksaatitu, penyaluran dana BLBI sepenuhnya dalam kendali Team Manajemen BPPN. Sampai dengan penyelesaian keseluruhan kewajiban MSAA, BDNI tidak pernah dipermasalahkan mengenai penyalahgunaan BLBI o-leh Bank Indonesia. Bagaimana bisa setelah lebih dari 21 tahun setelah krisis hal ini baru dibicarakan.

mohar





Original Post

Mahfud KPK Harus Tetap Jadi Lembaga Khusus

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-6-26

Mahfud KPK Harus Tetap Jadi Lembaga Khusus

Jakarta - Pakar hukum tata negara Mahfud MD menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus tetap menjadi lembaga khusus terkait akan disahkannya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

NERACA

"Kalau saya menyampaikan RKUHP itu sebaiknya KPK itu tetap menjadi satu lembaga pemberantasan korupsi, sebagai lembaga yang khusus," kata Mahfud seusai menghadiri acara "Silaturahmi Bersama Insan KPK dan Alumni" di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin (25/6).

Mahfud menyatakan bahwa memang Indonesia harus mempunyai satu hukum pidana yang terkodi-fikasi."Kan ambisinya itu kita harus punya satu hukum pidana yang terkodifikasi, terkodifikasi dalam artian terbuktikan dal am satu kitab. Nah itu teorinya memang bagus sehingga semua tindak pidana itu masuk," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) jtu.

Namun, kata Mahfud, dalam praktiknya tidak bisa dilakukan dikarenakan kebutuhan hukum yang selalu berkembang."Tetapi dalam praktik dimana-mana tidak bisa, karena apa? Kebutuhan hukum itu selalu berkembang, pasti ada yang di luarnya yang harus selalu direspons sehingga hukum itu harus responsif terhadap perkembangan masyarakat," kata Mahfud.

Ia menyatakan bahwa tindak pidana korupsi itu perludiberiwewenangkhu-sus. Dia engatakan, perlu diberi wewenang khusus

dan itu bagian dari politik hukum nasional."Jangan dikatakan polirikhukumna-sional itu harus kodifikasi, tidak tetapi tetap harus ada hukum khusus yang memang merupakan wadah untuk memberikan treatment khusus terhadapjenis tindak pidana tertentu. Itu aspirasi yang saya sampaikan dan mungkin ada kesa-maandenganKPK/ujardia.

Ia pun mengharapkan keberadaan KPKharustetap ada karena efektif melaksanakan tugasnya dalam pemberantasan korupsi.

"Pokoknya KPK jangan sampai mati, dan keberadaan KPK itu sama sekali tidak melanggar politik hukum, tidak melanggar konstitusi. Yang penting kalau ada kritik-kritik jadikan perbaikan ke depan tetapi lembaga ini ternyata terbukti sangatefektifmelaksanakan tugasnya di tengah keterba-tasannya," kata dia.

Pilkada Dilaksanakan Secara Tertib

Dalam kesempatan sama, Mahfud MD mengimbau agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 pada 27 Juni dilaksanakan secara tertib sebagai proses demokrasi yang konstitusional.

"Besok lusa Pilkada, mari kita laksanakan secara tertib sebagai proses demokrasi yang konstitusional. Demokrasi konstitusional artinya demokrasi ini dikawal oleh hukum sehingga

ada demokrasi dan mono-krasi. Laksanakan lah sebaik-baiknya," kata Mahfud.

Ia pun mengharapkan agar pelaksanaan Pilkada 2018 juga tidak menimbulkan perpecahan nantinya.

"Pilkada itu hanya memilih pemimpin lima tahun, sedangkan berbangsa dan bernegara itu seumur hidup. Oleh karena itu jangan pertaruhkan kebersaman ini hanya karena memilih pemimpin atas dasar pri-mordialitas. Kita laksanakan sebaik-baiknya," u-

cap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu. Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengharapkan agar Kepala Daerah yang nantinya terpilih tidak terlibat dalam kasus korupsi."Agar bisa menjadi pemimpin yang terbaik tentu jangan sampai kemudian terlibat dalam kasus korupsi, jangan sampai melakukan korupsi karena sejauh ini KPK kan telah memproses sekitar 95 orang Kepala Daerah dari sekitar 105 kasus," tutur Febri.

Selain itu, kata Febri, yang juga harus diperhatikan adalah jangan sampai masyarakat pemilih memilih calon berdasarkan preferensi uang atau yang disebut dengan "politik uang"."Ka-rena itu berbahaya sekali bagi masyarakat di daerah tersebut dan juga bagi pemimpin yang akan memimpin lima tahun ke depan. Kalau kebutuhan dana politiknya besar maka tidak tertutup kemungkinan itu akan jadi praktik korupsi setelah menjabat nanti,"

ucap Febri.

Oleh karena itu, kata dia, masyarakat harus memilih Kepala Daerah yang benar-benar bisa mensejahterakan nantinya."Kami sangat tidak merekomendasikan dan bahkan mengingatkan jangan sampai Iata memilih pemimpin berdasarkan preferensi politik uang karena akan merugikan i. ..syarakat sendiri," ujar dia. Pilkada 2018 akan dilaksanakan secaraserentakdi 171 daerah di seluruh Indonesia pada 27 Juni,

ant





Original Post

KPK Jadwalkan Pemanggilan Ulang Cagub Maluku Utara

Media Online metrotvnews.com
2018-06-26

Jakarta: Calon Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus tak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK akan menjadwalkan ulang pemanggilan Ahmad.

"Tersangka AHM (Ahmad Hidayat Mus) dan ZM (Zainal Mus) tidak datang dan mengirimkan surat pada KPK. Permintaan penjadwalan ulang," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jakarta Selatan, Senin, 25 Juni 2018.





Menurutnya, Ahmad dipanggil bersama sang adik Zainal Mus untuk diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi pembebasan lahan Bandara Bobong APBD Kabupaten Kepulauan Sula pada 2009. Kala itu Ahmad adalah Bupati Kepulauan Sula periode 2005-2010, sementara adiknya Zainal menjabat Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula periode 2009-2014.

Febri membantah jika pemanggilan ini dikaitkan dengan unsur politik, menjelang Pilkada 2018. Menurutnya, Cagub Maluku Utara yang diusung Golkar dan PPP itu murni diproses sesuai koridor hukum.

"Bagi KPK ya, proses pemanggilan tersangka atau saksi merupakan bagian dari proses hukum saja. Jadi itu yang kita lihat. Bahwa kebetulan mungkin ada kaitannya dengan peristiwa politik, kami tentu memisahkan hal tersebut. Ada koridor hukum dan ada koridor politik," kata Febri.

Seperti diketahui, kakak beradik ini ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan korupsi dalam pembebasan lahan Bandara Bobong di APBD Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2009. Keduanya merekayasa pembelian lahan masyarakat, yang belakangan diketahui milik Zainal Mus.

KPK menaksir pemufakatan ini merugikan negara Rp3,4 miliar. Rincian aliran dana, sebesar Rp1,5 miliar ditransfer pada Zainal, Rp850 juta diberikan pada Ahmad melalui pihak lain untuk disamarkan dan sisanya mengalir pada pihak lain.

Atas dugaan itu, Ahmad dan Zainal disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.
(DRI)

http://news.metrotvnews.com/hukum/0kp2q27N-kpk-jadwalkan-pemanggilan-ulang-cagub-maluku-utara



Original Post

Kasus Kolusi Lampung, Gerindra Disebut Minta Rp2,5 Miliar

Media Online Cnnindonesia.com
2018-06-26

Jakarta, CNN Indonesia Partai Gerindradisebut meminta uang sebesar Rp2,5 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Permintaan uang ini merupakan kolusi untuk memuluskan pengajuan pinjaman dana daerah sebesar Rp300 miliar dari Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah ke perusahaan tersebut.

Hal tersebut disampaikan mantan pengawal pribadi Bupati Lampung Tengah Mustafa, Erwin Mursalin saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (25/6). Mustafa adalah terdakwa suap pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah TA 2018. Saat ini Mustafa juga menjadi Calon Gubernur Lampung pada Pilkada Serentak 2018.

Erwin membenarkan BAP yang dibacakan Jaksa penuntut umum KPK, Ali Fikri. Ia membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Erwin Nomor 6 poin A, B, C tertanggal 29/3/2018.

Dalam BAP tersebut Ali mengungkap bahwa Erwin memberikan uang kepada Gerindra, Ketua DPRD Lampung Tengah Achmad Junaidi, serta anggota dewan lainnya.

googletag.cmd.push(function() googletag.display(\'div-gpt-ad-1520566820877-0\') )

"Saya mau konfirmasi BAP saudara, bahwa uang yang diberikan belum cukup atas permintaan dari masing-masing partai dan anggota DPRD, di mana permintaan tersebut yang saya ketahui adalah untuk partai Gerindra Rp2,5 Miliar atas permintaan Gunadi," kata jaksa Ali.

Ali melanjutkan, "untuk Ketua DPRD Lampung Tengah Achmad Junaidi sebesar Rp2 miliar. Untuk seluruh anggota DPRD Lampung Tengah sebesar Rp5 miliar, termasuk Rp2 miliar. Bahwa totalnya Rp9,5 miliar atas saudara Taufik, atas pengesahan atau masuknya pinjaman daerah PT SMI sebesar Rp300 miliar ke dalam APBD Lampung Tengah 2018."

"Bahwa permintaan tersebut saya dapat dari saudara Aan yg menyampaikan permintaan kepada Taufik Rahman. Benar itu?" ujar jaksa Ali lagi.

"Iya (benar)," jawab Erwin.

Erwin mengatakan bahwa dirinya telah menyerahkan uang sebesar Rp1,2 miliar kepada Ketua DPRD Lampung Tengah Achmad Junaidi. Ia menyebut uang tersebut diambil dari Aan, selaku staf Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman.

"Uang diambil dari Aan untuk si Achmad Junaidi, Rp500 (juta), Rp500 (juta), Rp200 (juta). (Saya) serahkan ke Ismail, lalu kasih ke Junaidi," kata Erwin.

Permintaan uang dari DPRD

Erwin menyatakan mendapat cerita ada permintaan uang dari DPRD Lampung Tengah terkait persetujuan pinjaman dana daerah kepada PT SMI sebesar Rp9,5 miliar, dari Aan.

"Aan ngomong Rp9,5 miliar. Iya pernah cerita yang mulia. Aan bercerita anggota dewan minta uang," ujarnya.

Sementara itu, Ismail salah satu ajudan Mustafa mengakui menyerahkan uang yang diberikan Erwin dengan total Rp1,2 miliar kepada Junaidi. Ismail menyatakan menyerahkan uang tersebut langsung pada Junaidi.

"Saya dihubungin sodara Erwin, untuk antarkan pak Junaidi. Sudah itu saya langsung serahkan ke pak Junaidi," tuturnya, yang juga anggota TNI Angkatan Darat (AD).

Mustafa terdakwa suap

Sebelumnya, Mustafa didakwa menyuap sejumlah anggota DPRD Lampung Tengah sebesar Rp9,6 miliar. Calon Gubernur Lampung itu melakukan suap untuk memuluskan persetujuan pinjaman daerah APBD Kabupaten Lampung Tengah.

Penyerahan uang itu dilakukan Mustafa agar anggota DPRD dapat memberikan persetujuan tentang rencana pinjaman uang sebesar Rp300 miliar dari Pemkab Lampung Tengah kepada PT SMI pada tahun anggaran 2018. Pinjaman uang itu rencananya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di daerah tersebut.

Selain itu, penyerahan uang ke anggota DPRD dilakukan agar pimpinan dewan itu dapat menandatangani surat pernyataan kesediaan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Lampung Tengah jika Pemkab gagal membayar pinjaman tersebut.

Namun, pada saat pembahasan anggaran, hanya Fraksi PKS yang menyatakan setuju. Sementara, Fraksi PDIP, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB dan Fraksi Golkar menyatakan tidak setuju.

Mustafa ditetapkan sebagai tersangka bersama Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, Anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman.
(eks)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180625152711-12-308868/kasus-kolusi-lampung-gerindra-disebut-minta-rp25-miliar



Original Post

Jebakan PPN 10%

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 27
2018-6-26

Jebakan PPN 10%

Pengenaan PPN 10%

terhadap produk pertanian

dan perkebunan sejak

2014 sudah lama

dikeluhkan pelaku usaha

di sektor tersebut-dari

hulu maupun hilir. Praktik

kucing-kucingan pun

mulai dilakukan demi

memangkas beban

produksi.

engenaan PPN 10%). memang sangat berat, akhirnya sekarang pada main kucing-kucingan dan bahkan tidak menggunakan PT, CV ataupun entity (hanya personal). Sementara [itu] semua PPh IPajak Penghasilan) pasti kita sudah kena dan laporkan," ungkap Anggota Dewan Pengurus Pusat Bidang Pemasaran Promosi dan Advokasi Dewan Rempah Indonesia Sigit Ismaryanto.

Sigit mengatakan permasalahan pengenaan PPN 10% terhadap komoditas dan hasil pertanian dan perkebunan masih jadi momok serta sangat merugikan bagi eksportir. Namun, selama ini tenggelam dan tidak banyak yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha. Menurutnya, pasar domestik terbilang stabil bahkan lebih tinggi kemungkinannya karena saat ini juga konsumsi di dalam negeri juga meningkat akibat perang dagang. Namun dengan pengenaan PPN 10 %, perusahaan yang sudah Pengusaha Kena Pajak (PKP) namun tetap akan sulit bersaing karena harga komoditas jadi tidak kompetitif.

Pada 25 Februari 2014, Mahkamah Agung melalui Keputusan MA Nomor 70 Tahun 2014 memutuskan untuk membatalkan sebagian Perpres No 31/2007.

Dalam putusan itu dinyatakan, penyerahan barang hasil pertanian yang dihasilkan dari usaha pertanian, perkebunan, dan kehutanan oleh pengusaha kena pajak (PKP) dikenai PPN 10%. Pelaku usaha sektor itu-petani, pedagang, maupun industri- dengan omzet di atas Rp4,8 miliar per tahun menjadi objek pajak itu.

Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI) Sindra Wijaya menilai yang jadi masalah pada pengenaan tarif itu adalah industri pengolahan harus menyediakan modal kerja 10% lebih besar dari biasanya.

Dengan modal kerja yang lebih besar artinya biaya bunga pasti akan meningkat karena umumnya modal kena berasal dari pinjaman bank. "Artinya saat ini saja daya saing kita lemah apalagi jika ditambah dengan beban PPN ini," katanya pada Senin 125/6)-

Dia memprediksi bila penerapan tarif tersebut terus berlangsung, setidaknya ada lima hal yang akan mendera industri pengolahan. Pertama, industri akan kesulitan mendapatkan bahan baku karena pedagang cenderung mengekspor barangnya untuk mendapat margin lebih besar.

Kedua, industri akan mendapat beban tambahan yang berasal dari biaya bunga yang meningkat akibat dari penyediaan modal kerja yang 10% lebih besar dari biasanya.

Ketiga, industri juga akan mendapat beban tambahan dari PPN masukan yang tertahan di negara karena umumnya proses restitusi PPN memakan waktu lama.

Keempat, daya saing industri pengolahan-terutama- kakao akan semakin lemah. Kelima, program hilirisasi akan terancam.

"Untuk industri yang kuat finansialnya akan bertahan walaupun rugi dan kena ekstra beban bunga. Untuk industri yang kelas menengah akan mengurangi kapasitas produksinya. Untuk industri yang kecil lebih memilih untuk menutup pabriknya. [Hal itu] terbukti dari 20 pabrik yang ada di Indonesia, saat ini hanya tersisa 10 pabrik yang masih jalan industri yang masih jalanpun tidak beroperasi dengan full capacity," kata Sindia.

PETANI JUGA KENA

Di sisi lain, Sindra menambahkan, penghasilan petani juga menurun karena para pedagang umumnya membebankan PPN 10% kepada mereka.

Padahal, secara teori, PPN ini semestinya tidak menjadi beban untuk petani karena sudah diatur juga dimana untuk petani/pengusaha yang omzetnya kurang dari Rp.4,8 miliar per tahun tidak kena PPN.

Hal ini diamini oleh Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir. "Efek sampingnya [PPN 10%] keuntungan petani lebih kecil lagi karena harga di pasaran rendah, Items] dikenakan lagi PPN 10%," katanya pada Senin (26/6).

Winarno mengatakan berapapun harga yang terbentuk di pasar, baik rendah ataupun tinggi, PPN tetap harus dibayarkan 10% sedangkan keuntungan petani belum tentu sebesar 10%. "Petani sudah berusaha (supaya kebijakan diubah] tapi sulit pemerintah tidak mau mendengar. Yang terdampak terutama perkebunan sangat terpukul sekali."

Winarno menyarankan supaya bahan baku jangan dikenakan tarif PPN 10%. Menurutnya, akan lebih bijak bila pemerintah mengenakan pajak tersebut pada produk hasil akhir saja.

Bendahara Dewan Teh Indonesia Teguh Kustiono menyebutkan pengenaan PPN 10% sangat berdampak

pada industri teh yang pastinya akan berpengaruh besar tak hanya di hilir tetapi juga di hulu.

"Kita berharap PPN 10% bisa dibebaskan seperti dulu. Kalau itu dibebaskan tentu akan sangat membantu industri ini. Ujung-ujungnya ke sisi hulunya. Sisi hulu ini kan kita hampir setengahnya kan petani."

Teguh menjelaskan, harga teh yang tertekan akibat pengenaan PPN 10% membuat petard susah bergerak ketika harus berhadapan dengan masalah hama dan kesuburan tanah. Mau tak mau, produktivitas pun harus dikorbankan.

Imbasnya, kata Teguh, tak sedikit petani teh yang memilih untuk mengonversi lahan dan menanam tanaman lain seperti sayuran dan buah.

Untuk itu, selain mengabulkan permohonan pembebasan PPN 10% dia juga mendorong agar pemerintah bisa lebih memaksimalkan bantuan yang sudah ada saat ini bagi para petani khususnya untuk penyaluran pupuk, bantuan penyuluhan juga peremajaan tanaman.

"Tetapi poin paling utama itu sebenarnya di harga. Bagaimana harga ini menjadi tidak rendah seperti sekarang, (bagaimana! mereka (petani) punya margin untuk bisa melakukan budi daya yang baik," tambahnya.

Sementara itu, saat dihubungi Bisnis, Sekretaris Jendral Kementerian Pertanian Syukur Iwantoro mengarahkan agar langsung menanyakan dampak regulasi tersebut kepada para pelaku usaha, karena mereka yang terdampak langsung.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, pada 2017 luas lahan perkebunan teh rakyat diestimasi sebesar 53.009 ha dari total luas perkebunan teh yang mencapai 118.252 ha.

Pada 2016, luas lahan perkebunan teh rakyat mencapai 53.141 ha dari total luas 117.268 ha.

Usulan pembebasan PPN terhadap empat komoditas yakni kopi, teh, gula, dan kakao, telah disampaikan kepada Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan tertanggal surat 16 Juni 2017. Namun, sejauh ini belum ada perkembangan signifikan yang disampaikan.

Bagaimanapun, jika pemerintah serius ingin membentuk industri agribisnis yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir, ada baiknya jika pekerjaan rumah yang sudah lama mengendap seperti pengenaan PPN 10% ini, segera dicarikan solusi yang tepat guna.

Pandu Gumilar/ JULI E R MANALU





Original Post

Jaksa KPK Tuntut Bupati Nonaktif Kukar 15 Tahun

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-6-26

Jaksa KPK Tuntut Bupati Nonaktif Kukar 15 Tahun

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum GPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif, Rita Widyasari dihukum 15 tahun pidana penjara dan denda Rp750 juta subsider enam bulan kurungan. Jaksa meyakini Rita telah terbukti terbukti menerima ratifikasi dan suap terkait proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Kukar.

"(Agar majelis hakim) menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1, Rita Widyasari berupa pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan," kata Jaksa KPK Arif Suhermanto saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (25/6).

Jaksa KPK juga menuntut Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin dihukum pidana selama 13 tahun penjara dan

denda Rp 750 juta subsider enam bulan kurungan. Khairudin dinilai terbukti menerima gratifikasi bersama Rita. "(Agar) menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dua Khairudin berupa pidana penjara selama 13 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan," kata Jaksa Arit

Tak hanya hukuman pidana. Jaksa KPK menuntut Rita dan Khairudin untuk dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah selesai menjalani masa hukuman penjaranya.

"(Agar majelis hakim) menjatuhkan hukuman tambahan terhadap terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun sejak terdakwa satu selesai menjalani pidana," kata Jaksa.

Jaksa KPK menilai Rita dan Khairudin terbukti bersalah

melanggar dakwaan kesatu yang diatur dan diancam dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jakarta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (l)KUHP.

Selain itu, khusus untuk Rita, Jaksa KPK menilai politikus Partai Golkar itu terbukti melanggar dakwaan kedua yang diatur dan diancam Pasal 12 b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sebelumnya, Jaksa KPK mendakwa Rita dan Khairudin menerima gratifikasi sebesar Rp 469,46 miliar dari sejumlah rekanan pelaksana proyek di Ka-

bupaten Kutai Kartanegara. Gratifikasi yang diduga diterima Rita di antaranya, Rp 2,53 miliar dari para pemohon terkait penerbitan Surat Keputusan Kelayakan lingkungan (SKKL) dan izin lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kukar secara bertahap, Rp220 juta terkait penerbitan AMDAL pada BLHD Pemkab Kukar.

Gratifikasi sebesar Rp 286,284 miliar terkait 867 proyek pada Dinas Pekerjaan Umum pemkab Kukar, Rp 49.548 miliar terkait proyek pembangunan RSUD Parikesit, proyek pembangunan Jalan Tabang, dan proyek pembangunan SMAN Unggulan 3 Tenggarong.

Kemudian proyek lanjutan semenisasi kota Bangun Liang Ilir, proyek kembang janggut kelekat Tenggarong, proyek irigasi Jonggon Kuker, dan pembangunan Royal World Plaza Tenggarong.

(bl/sp)





Original Post

Soal Fee Proyek, Oknum Pemkot Bekasi Pernah Diadukan Ke KPK

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-06-26

RMOL . Tri Chandra Pamungkas, kuasa hukum dari Ahmad Huzaifah (AH) menjelaskan bahwa dirinya pernah melaporkan tindak pidana korupsi oknum Pemkot Bekasi lantaran meminta fee proyek terhadap kliennya."Bukti laporan ke KPK sudah ada, namun kita belum dapat menginformasikannya, nanti kita akan buka," kata Chandra saat dihubungi, Senin (25/6).

"Saat tindak lanjut saja nanti kita hubungi," tambahnya.

Lebih lanjut, Chandra menjelaskan, kliennya yang tersebut awalnya dijanjikan proyek senilai Rp 2 miliar untuk perbaikan jalan Raya Cikunir, dengan syarat kliennya harus lebih dulu menyerahkan uang pelicin alias fee sebesar 2 persen.

Namun, sambung Chandra, ketika uang telah dikasih proyek yang dijanjikan tak kunjung didapat.

"Klien kami juga diminta fee 2 persen oleh oknum Pemkot itu. Meski fee sudah diserahkan, proyek tak kunjung didapatkan," pungkasnya. [fiq]

http://hukum.rmol.co/read/2018/06/26/345168/Soal-Fee-Proyek,-Oknum-Pemkot-Bekasi-Pernah-Diadukan-Ke-KPK-



Original Post

Media