KPK Didesak Professional Tangani Kasus Papa Minta Saham

Media Online Bisnis.com
2018-06-27

Ketua KPK Agus Rahardjo (kedua kiri) bersama Wakil Pimpinan KPK Basaria Panjaitan (kedua kanan) dan Alexander Marwata (kanan) memberikan ucapan selama kepada Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Pol Heru Winarko seusai pelantikan di Istana Negara Jakarta, Kamis (1/3/2018). - ANTARA/Wahyu Putro A JAKARTA -- Puluhan massa yang mengatasnamakan dirinya sebagai Front Penegak Keadilan Sosial (F-PKS) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyeret mantan Menteri ESDM Sudirman Said yang diduga terlibat dalam kasus pembagian saham PT Freeport Indonesia.

Koordinator F-PKS, Muhammad Firdaus berharap KPK tidak masuk angin dalam menangani perkara tersebut. Pasalnya, dalam perkara Papa Minta Saham tersebut, nama Sudirman Said sempat disebut-sebut sebagai Penyelenggara Negara yang menjanjikan sesuatu kepada PT Freeport Indonesia."KPK harus segera menindak Sudirman Said dan tidak boleh masuk angin dalam menangani perkara itu," tuturnya, Selasa (26/6).

Menurut Firdaus, pihaknya akan terus memberikan dukungan kepada KPK untuk menegakkan supremasi hukum. Dia juga mengimbau kepada Ketua KPK Agus Rahardjo agar tidak bermain politik dalam menangani kasus tersebut.

"Kalau KPK tidak bisa tegakkan supremasi hukum, lalu kita minta kepada siapa lagi untuk mengharapkan keadilan," katanya.

Dia minta KPK profesional dalam menjalankan tugas tindak pidana korupsi di Indonesia, terutama dalam perkara Papa Minta Saham yang dinilai mandek dan tidak menarik nama Sudirman Said.

"Kami minta KPK bersih dari segala unsur politik karena bagi kami, secara jelas lembaga ini harus tidak boleh diintervensi oleh siapapun baik pejabat publik manapun," ujarnya.

http://kabar24.bisnis.com/read/20180627/16/809853/kpk-didesak-professional-tangani-kasus-papa-minta-saham



Original Post

PTUN Putuskan Hanura Kubu Daryatmo Sah

Media Online jurnalnasional.com
2018-06-27

Jumpa Pers penunjukkan Marsekal Madya (Purn) Daryanto sebagai Plt Ketum Hanura

Jakarta - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan Partai Hanura kubu Daryatmo dan Sarifuddin Sudding atas SK Menkum HAM No M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tentang kepengurusan Oesman Sapta Odang (OSO) masa bakti 2015-2020.

Ketua Umum Hanura kubu Ambhara, Daryatmo mengatakan, berdasarkan putusan PTUN Jakarta mengabulkan seluruh gugatan yang dilayangkan Partai Hanura kubu Bambu Apus.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle[]).push({});

"Kita tahu bersama hari ini ada putusan PTUN yang menyatakan bahwa semua permohonan gugatan dari Hanura Bambu Apus itu dikabulkan," kata Daryatmo, di Kantor DPP Hanura Bambu Apus, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (26/6).

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen Hanura kubu Ambhara Sarifudin Sudding menyebut, dengan adanya putusan PTUN tersebut, maka secara otomatis kepengurusan Partai Hanura hasil Munaslub Januari 2018 dinyatakan sah secara hukum.

Baca juga :
Ini Amar Putusan PTUN Sahkan Hanura Kubu Daryatmo
Ini Alasan Ketua DPD Tak Pernah Kunker ke Luar Negeri
Dolar AS Tembus Rp14.000, OSO: Indonesia Cuma Terkena Dampak Global
"Seluruh permohonan gugatan pengurusan dari Munaslub yang dilakukan pada Januari kemarin oleh PTUN dinyatakan sah dan beralasan hukum," kata Suding.

Kata Sudding, semua sengketa itu muaranya di pengadilan dan apapun putusan pengadilan menjadi dasar dan landasan dalam hal mengelola partai politik.

"Sehingga langkah organisasi akan dijalankan oleh pengurusan DPP Hanura hasil munaslub," tegasnya.

http://www.jurnas.com/artikel/36757/PTUN-Putuskan-Hanura-Kubu-Daryatmo-Sah/



Original Post

Pemerintah Janji Kaji kembali RKUHP

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2018-6-27

Pemerintah Janji Kaji kembali RKUHP

KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko menerima perwakilan Aliansi Reformasi KUHP Nasional yang terdiri dari ICW, ICJR, LBH Jakarta, YLBHI, MaPPI FH UI, PSHK, PKN1, LBH Masyarakat, LBH Apik, PBHI, dan LelP, Senin (25/6).

Aliansi diwakili Christian Dominggus (LBH Masyarakat), Andreas Marbun (MaPPI FH UI), Adery Ardhan (MaPPI FH UI), Muhammad Isnur (YLBHI), Erasmus Napitupulu (ICJR), Sustira Dirga (ICJR), Agus Sunaryanto (ICW), dan Lalola Easter (ICW).

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Staf Presiden (KSP) itu, aliansi

meminta rancangan KUHP (RKUHP) ditunda pengesahannya. Alasannya, masih ada sejumlah pasal krusial yang tidak mendukung pemberantasan korupsi dan penegakan HAM.

Kekhawatiran,RKUHP dipakai untuk melemahkan pemberantasan korupsi, muncul dari adanya empat pasal di UU No 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang diadopsi dalam RKUHP. Empat pasal itu ialah Pasal 2, 3, 5, danil.

"Termasuk hilangnya

kekhususan (lex specialis) UU Tipikor dalam RKUHP dan potensi duplikasi pengaturan sampai peluang korupsi dagang pasal. Contohnya, delik melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain memiliki denda pidana Rp200 juta dalam UU Tipikor. Namun, delik yang sama memiliki denda pidana hanya RplO juta dalam RKUHP," tandas Laola.

Di sisi lain, sambung Laola, RKUHP berpotensi meng-kriminalisasi perempuan dan kelompok marginal, seperti orang-orang yang hidup dengan HIV/AIDS (ODHA). MisaLnya, pasangan suami istri

yang ODHA ketika ke luar kota selalu membawa alat kontrasepsi (kondom). Namun, dalam RKUHP dilarang membawa alat kontrasepsi kecuali petugas medis.

Dalam menanggapi masukan itu, Moeldoko berjanji pemerintah akan mengkaji kembali pasal-pasal tersebut. Prinsipnya, hukum harus mengikuti perkembangan zaman. "Hukum harus sesuai dengan perkembangan zaman. Bila bertentangan dengan semangat melindungi rakyat, KSP akan menyampaikan ke kementerian terkait untuk mendalami hal itu," pungkasnya.

(Pol/P-2)





Original Post

Bawaslu Minta Parpol Tolak Bekas Koruptor

Media Cetak Kompas Halaman 2
2018-6-27

Bawaslu Minta Parpol Tolak Bekas Koruptor

Bawaslu akan menemui semua partai politik peserta Pemilu 2019. Momen ini dipakai guna mencegah bekas narapidana korupsi jadi caleg.

JAKARTA, KOMPAS - Badan Pengawas Pemilu akan menyambangi semua partai politik peserta Pemilu 2019 guna meminta agar partai tidak mencalonkan bekas narapidana kasus korupsi sebagai calon anggota legislatif di semua tingkatan. Imbauan ini merupakan bentuk pencegahan agar tidak muncul sengketa pencalonan terkait bekas narapidana korupsi

Terkait rencana itu, Bawaslu sudah membuat surat permohonan audiensi yang akan dikirimkan kepada semua parpol peserta pemilu beberapa hari mendatang. "Kami mau silaturahim dengan peserta pemilu sekaligus pencegahan terkait caleg bekas narapidana koruptor. Kami berharap tidak ada partai mencalonkan bekas koruptor," kata anggota Bawaslu, M Arifuddin, di Jakarta, Selasa (26/6/2018).

Pertemuan itu direncanakan sudah mulai berjalan sebelum 4 Juli 2018 saat Komisi Pemilihan Umum mulai membuka pendaftaran anggota DPR, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten dan kota. Kendati Bawaslu akan mengimbau parpol tidak mencalonkan bekas narapidana kasus korupsi. Arifuddin menegaskan, sikap Bawaslu terhadap peng-

aturan pelarangan bekas narapidana korupsi dalam Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota Legislatif tidak berubah. Bawaslu tetap tidak setuju hal tersebut diatur PKPU.

"Semangat kami ingin mengampanyekan agar input caleg baik, bersih, dan tidak bermasalah serta untuk meminimalkan sengketa (pencalonan). Terhadap PKPU Pencalonan Anggota Legislatif, Bawaslu konsisten melihat Undang-Undang Pemilu," kata Afifuddin.

PKPU Pencalonan Anggota Legislatif mencantumkan bahwa syarat calon bukan bekas narapidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi. Draf PKPU yang ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman sudah dikirim ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tetapi belum juga diundangkan dengan alasan hal itu bertentangan dengan UU Pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi.

KPU berpendapat, Kemen-kumham tidak berwenang menyatakan isi PKPU bertentangan dengan UU Pemilu karena merupakan kewenangan Mahkamah Agung melalui mekanisme

uji materi. KPU tetap akan menjalankan PKPU kendati tidak diundangkan Kemenkumham. "KPU sudah menetapkan PKPU itu baru kemudian dikirim ke Kemenkumham yang kemudian dikembalikan ke KPU," kata Arief saat dihubungi dari Jakarta.

Menurut dia, KPU akan segera mengunggah PKPU itu ke laman daring KPU. Namun, terlebih dahulu KPU akan merevisi halaman pengesahan PKPU dengan mengubah bagian pemberlakuan PKPU, dari semula berbunyi "berlaku sejak diundangkan" menjadi "berlaku sejak ditetapkan". "Itu yang sedang dikerjakan," kata Arief.

Kepengurusan Hanura

Adapun terkait dengan sengketa kepengurusan Partai Hanura, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan kubu Daryatmo-Sa-rifuddin Sudding. Pengadilan memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yassona H Laoly mencabut Surat Keputusan Menkumham Nomor M.MH-01AH.U.01 yang menetapkan kepengurusan partai yang sah di bawah Ketua Umum Oesman Sapta Odang dan Sekretaris

Jenderal Herry Lontung Siregar.

Ketua PTUN Jakarta Ujang Abdullah membenarkan putusan tersebut saat dimintai konfirmasi. Meskipun putusan PTUN membatalkan SK Menkumham, pihak Oesman dan Herry menyatakan, putusan itu belum berkekuatan hukum tetap karena pihaknya dan Kemenkumham akan mengajukan banding.

Ketua Departemen Hukum DPP Partai Hanura Petrus Se-lestinus membantah putusan itu otomatis dimaknai sebagai sahnya kepengurusan kubu Hanura di bawah Daryatmo-Sudding. "Kalau SK Menkumham itu dicabut, bukan berarti Daryat-mo-Sudding yang sah karena berarti yang berlaku adalah SK Menkumham sebelumnya, yakni kepengurusan Oesman-Sud-ding," kata Petrus.

Secara terpisah, Sudding mengatakan, putusan PTUN menunjukkan kepengurusan Hanura adalah Daryatmo-Sudding. Implikasi putusan ini, menurut Sudding, caleg di bawah Oes-man-Herry tak lagi berhak mengikuti kontestasi pemilu. "Sebab, yang diakui pengadilan kepengurusan Daryatmo dan Sudding," katanya.

(GAL/REK)





Original Post

KPK Dalami Keterlibatan Pihak Lain

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-6-27

KPK Dalami Keterlibatan Pihak Lain

JAKARTA, KOMPAS-Komisi Pemberantasan Korupsi menelaah fakta-fakta baru yang muncul dalam persidangan perkara dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik dengan terdakwa Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo. Salah satu fakta yang kini didalami penyidik KFK adalah dugaan aliran dana 100.000 dollar Amerika Serikat kepada Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf.

Penyidik KPK meminta keterangan dari Nurhayati untuk kali pertama terkait dugaan aliran dana tersebut, Selasa (26/6/2018). di Gedung KPK, Jakarta. Sebelumnya, pada 5 Juni 2018, KPK memanggil Nurhayati, tetapi yang bersangkutan tidak hadir.

Seusai menjalani pemeriksaan selama lebih kurang lima jam oleh penyidik KPK, Nurhayati tak mau berbicara saat ditanya wartawan.

Juru Bicara KPK Febri Di-ansyah mengatakan, Nurhayati diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Direktur PT Mu-rakabi Sejahtera Irvanto Hendra Pambudi dan pengusaha Made Oka Masagung. Penyidik ingin mendalami pernyataan Irvanto saat bersaksi dalam persidangan Anang yang menyebut Nurhayati

menerima aliran uang 100.000 dollar AS.

"Kami mengklarifikasi informasi aliran dana yang sudah muncul sebelumnya atau informasi yang baru diungkap saksi di persidangan kemarin, persidangan dengan terdakwa Anang. Yang disampaikan Irvanto itu dulu, kan, tidak pernah muncul," ujar Febri. Kepada penyidik KPK, menurut Febri, Nurhayati membantah hal tersebut. Ia juga membantah terlibat dalam pengadaan KTP-el.

Lengkapi berkas

Selain Nurhayati, penyidik KPK juga memeriksa dua mantan anggota DPR sebagai saksi untuk tersangka Irvanto dan Made Oka. Mereka adalah mantan Ketua DPR Marzuki Alie dan mantan anggota DPR dari Fraksi Hanura, Djamal Aziz Attamimi. Adapun mantan Wakil Ketua Komisi II Taufiq Effendi juga dijadwalkan akan diperiksa, tetapi tidak hadir.

Seusai menjalani pemeriksaan. Marzuki kepada wartawan mengatakan tak mengenal Irvanto dan Made Oka. Ia mengaku hanya mengenal Setya Novanto meski Irvanto merupakan keponakan Novanto.

"Semua yang disebut tersang-

ka koruptor itu enggak ada yang saya kenal, kecuali Novanto saja. Saya diminta keterangan sebagai Ketua DPR Ketua DPR dianggap tahu semua, padahal enggak semua tahu, kan, Ketua DPR Ya, ini risiko jabatanlah," ujarnya.

Febri mengatakan, pemanggilan Marzuki Mie dan Djamal Aziz untuk melengkapi berkas perkara Irvanto dan Made Oka KPK saat ini tengah berusaha memfinalisasi berkas Irvanto agar penanganan perkara Irvanto bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya

Masa penahanan terhadap keponakan mantan Ketua DPR Setya Novanto itu akan habis pada awal Juli 2018. "Penahanan tersangka Irvanto akan habis sekitar minggu pertama Juli atau sebelum pertengahan Juli. Tentu kami berupaya semaksimal mungkin melengkapi dan memfinalisasi berkas-berkas untuk

tersangka Irvanto," kata Febri.

Hingga saat ini, KPK telah memeriksa 115 saksi untuk Irvanto dan Made Oka Para saksi itu berasal dari mantan anggota dan anggota DPR, mantan Menteri Dalam Negeri, pejabat dan pegawai negeri sipil Kemendagri, pengurus partai, swasta, serta notaris.

Meskipun sudah memeriksa lebih dari 100 saksi, tidak tertutup kemungkinan pemanggilan saksi-saksi terus dilakukan. "Saksi lain masih terbuka kemungkinan diperiksa sepanjang dibutuhkan dalam penyidikan ini. Termasuk KPK tidak berhenti pada tersangka yang sudah kami proses serta pengembangan-pe-ngembangan dan upaya mencari pihak lain yang bertanggung jawab pada perkara ini," katanya

Dalam perkara yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah menghukum bekas pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto masing-masing 15 tahun penjara, pengusaha Andi Narogong 8 tahun penjara, serta Novanto 15 tahun penjara. Sementara persidangan Anang Sugiana masih berlangsung. KPK masih menyidik perkara KTP-el dengan tersangka Markus Nari, Irvanto, dan Made Oka

(BOW)





Original Post

Justice Collaborator"

Media Cetak Kompas Halaman 7
2018-6-27

Justice Collaborator"

Kurnia Ramadhana

Sampai saat ini belum ada kepastian hukum bagi seorang pelaku tindak pidana yang telah bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar sebuah kejahatan.

Kesimpulan ini terlihat dari putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang memperberat hukuman bagi dua terdakwa kasus korupsi KTP-el, Irman dan Sugiharto, serta putusan pengadilan tinggi yang mencabut status justice collaborator (JC) terhadap Andi Agustinus, terdakwa korupsi KTP-el lain. PadahaJ, ketiga orang itu dinilai layak dan pantas oleh KPK untuk mendapatkan status JC sekaligus keringanan hukuman.

Irman dan Sugiharto sendiri pada tingkat pertama dan banding hanya divonis 5 tahun dan 7 tahun penjara. Namun, pada tingkat kasasi hukuman mereka diperberat menjadi 15 tahun penjara serta permohonan KPK untuk menjadikan keduanya sebagai JC dianulir oleh MA Adapun Andi Agustinus pada tingkat banding hukumannya juga diperberat, dari awal 8 tahun menjadi 11 tahun penjara dan status JC yang telah diberikan pada tingkat pertama juga dicabut hakim di pengadilan tinggi.

Sebelum masuk lebih jauh, konsep mengenai JC sebenarnya lahir dari Konvensi PBB Antikorupsi, United Nation Convention Against Corruption (UNCAQ, tahun 2003 dan United Nation Comention Against Transnational Organized Crime (UNCATOO tahun 2000. Kedua konvensi itu menyebutkan bahwa setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu untuk mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan.

Kedua konvensi itu pun telah diratifikasi di Indonesia Untuk UNCAC sendiri pada UU No 7/ 2006 dan UNCATOC pada UU No 5/2009. Ini mengartikan setiap rekomendasi dalam konvensi itu telah disepakati untuk dijalankan oleh Indonesia

Jauh sebelum itu sebenarnya konsep JC kerap digunakan penegak hukum di berbagai belahan dunia untuk menghadapi mafia yang melakukan omerta (sumpah tutup mulut yang merupakan hukum tertua dalam dunia Mafia Sicilia). Dalam ke-

jahatan yang terstruktur, seperti narkotika, terorisme, dan korupsi, upaya membongkar kejahatan tersebut menjadi mustahil tanpa peran seorang JC. Atas dasar itulah pemberian imbalan kepada JC jadi sebuah jawaban dengan harapan agar penegakan hukum bisa sampai pada auktor intelektual.

Setidaknya ada tiga regulasi yang mengatur soal JC dalam hukum positif Indonesia Pertama, UU No 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kedua. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4/2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama Ketiga, Peraturan Bersama KPK, Kejaksaan, Kepolisian, LPSK serta Menteri Hukum dan HAM tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang bekerja sama tahun 2011.

Banyak persoalan

Untuk mendapatkan status sebagai JC pun bukan persoalan mudah. Dari tiga regulasi di atas terdapat beberapa syarat bagi pelaku kejahatan yang ingin dapat status JC. Mulai dari mengakui kejahatannya, bukan menjadi pelaku utama, memberikan keterangan yang signifikan kepada penegak hukum, mengembalikan aset hasil tindak pidana, dan bersedia memberikan keterangan pada saat persidangan. Syarat tersebut bersifat kumulatif, yang berarti keseluruhan unsur harus dipenuhi oleh seorang pelaku kejahatan yang ingin mendapatkan status JC.

Akan tetapi, implementasi aturan ini masih banyak menyisakan persoalan. Pertama, belum ada kesepahaman antara penegak hukum dan lembaga peradilan dalam memandang status JC Ambil contoh, dalam poin ke-7 SEMA No 4/2011 telah secara tegas memerintahkan kepada hakim agar mengedepankan perlakuan khusus dengan antara lain memberikan keringanan hukuman kepada seorang saksi pelaku yang mengungkap kejahatan yang dilakukannya Namun, dalam kasus Irman, Sugiharto, dan Andi Agustinus, rasanya hal tersebut luput dari pandangan hakim.

Tentu ini harus dijadikan evaluasi mendalam bagi MA. Penerapan SEMA ini harus benar-benar maksimal dilaksana-

kan oleh para hakim yang menyidangkan perkara korupsi. Karena bukan tidak mungkin pengakuan-pengakuan dari terdakwa tersebut sebenarnya telah membuka jalan terang bagi penegak hukum untuk pengungkapan kasus tersebut.

Kedua, syarat seseorang menjadi JC pun masih belum terlalu jelas. Tepatnya pada fra-sa "bukan pelaku utama". Dengan syarat ini akan muncul pertanyaan indikator apa yang digunakan penegak hukum ataupun hakim dalam menilai seseorang menjadi pelaku utama? Apakah diukur dari perolehan hasil kejahatan yang paling banyak? Atau seseorang yang paling aktif melakukan kejahatan? Atau pertanyaannya dibalik, apakah hakim bisa berbeda pandangan dengan penegak hukum dalam memandang makna "pelaku utama?

Persoalan ini tak bisa dianggap angin lalu karena bagaimana pun ini terkait kepastian hadirnya negara terhadap pelaku kejahatan yang berkontribusi untuk membongkar sebuah kejahatan. Ketika tidak ada kesatuan makna yang jelas, penentuan seseorang menjadi JC akan terus-menerus menjadi polemik tersendiri.

Patut diingat bahwa perkara korupsi KTP-el ini belum mencapai tahap akhir. Merujuk beberapa dakwaan jaksa KPK saja telah menyebutkan adanya keterlibatan dari puluhan politisi yang diduga menerima aliran dana dari proyek yang telah merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun. Dengan dasar ini, sudah barang tentu pengungkapan perkara ini bukan persoalan mudah bagi KPK. Keterangan para pelaku yang bersedia menjadi JC setidaknya dapat membantu KPK untuk segera menuntaskan perkara ini.

Pada akhirnya dengan kejadian seperti ini akan kian menyulitkan penegak hukum untuk meyakinkan seorang pelaku pidana agar bertindak kooperatif serta memberikan keterangan yang signifikan saat penyelidikan, penyidikan maupun persidangan. Status JC sendiri harus dimaknai bukan semata tentang reward dari negara, melainkan harus lebih jauh tentang keterlibatan masyarakat dalam mengungkap sebuah kejahatan yang terorganisasi.

Kurnia Ramadhana





Original Post

Menyelesaikan Skandal BLBI

Media Cetak Kompas Halaman 7
2018-6-27

Menyelesaikan Skandal BLBI

Eko B Supriyanto

Direktur Biro Riser InfoBank

Desakan bagi penuntasan kasus skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia terus disuarakan oleh berbagai kalangan.

Tulisan Emerson Yuntho berjudul "Quo Vadis Skandal Korupsi BLBI" (Kompas, 5/6/2018) adalah salah satunya. Tidak diragukan, ajakan ini perlu diapresiasi. Namun, tentu tetap berpegang pada ketentuan atau kondisi ketika kebijakan itu dibuat pada waktu itu di awal 1997.

Sekadar membuka ingatan, tindakan pemerintah dalam menghadapi krisis perbankan pada masa itu (1997) dilakukan dengan prinsip penyelesaian di luar pengadilan (out of court settlement), dalam bentuk perjanjian penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS), perjanjian pengembalian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan jaminan aset (master settlement and acquisition agree-ment/MSAA), perjanjian penyelesaian BLBI dengan tambahan jaminan pribadi (master refinancing and notes issuance agree- me/tf/MRND, dan akta pengakuan utang (APU).

Bayangkan, seandainya tidak ada kebijakan BLBI dan program rekapitalisasi. Adakah alternatif kebijakan lain dalam menyehatkan bank-bank ketika terjadi krisis perbankan pada 1997, dengan dana sebesar Rp 640,9 triliun? Rinciannya, untuk program BLBI sebesar Rp 144,5 triliun, program penjaminan Rp 53,8 triliun, penjaminan Bank Exim Rp 20 triliun, dan program rekapitalisasi Rp 422,6 triliun.

Jika tidak dilakukan kebijakan BLBI dan rekapitalisasi bank-bank, bisa dipastikan kita tidak akan memiliki Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN. Semua bank itu yang mereguk dana rekap terbesar. Demikian pula, tentu kita tak akan punya BCA, Danamon, Permata, CIMB Niaga, dan sejumlah bank pembangunan daerah (BPD).

Bank-bank hasil rekap itu kini menjadi bank pendorong pertumbuhan ekonomi lewat pemberian kredit dan menjadi kontributor besar dalam menyumbang kas negara untuk bank-bank BUMN. Tentu bank-bank itu kontributor dalam membayar

pajak, baik pajak simpanan maupun pajak yang timbul akibat pergerakan ekonomi yang didorong oleh perbankan.

Kasus BLBI sudah memasuki tahun ke-21 sejak dikucurkan pada 1997. Kasus ini menjadi menarik karena persidangan terhadap Syafruddin A Temenggung, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), pertengahan Mei 2018, di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Syafruddin A Temenggung didakwa melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian surat keterangan lunas (SKL) terhadap Sjamsul Nursalim, salah satu obligor BLBI Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) pada 2004. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dugaan kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp 4,58 triliun.

Tiga tahap BLBI

Sejak pemerintahan Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan Megawati Soekarnoputri telah membuat kebijakan penyehatan perbankan. Pada masa pemerintahan Soeharto dibentuk BPPN pada Januari 1998, yang dalam perkembangannya bertugas untuk (1) menyehatkan dunia perbankan, (2) mengembalikan dana negara, serta (3) mengelola aset-aset yang diambil alih oleh pemerintah.

Program rekapitalisasi perbankan yang tujuannya untuk mengembalikan fungsi perbankan dilakukan pada masa BJ Habibie berkuasa. Lalu era Gus Dur terbentuklah Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 177 Tahun

1999yang memberikan pedoman kepada BPPN.

Pada 2000 disahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) yang antara lain memberikan landasan kebijakan untuk memberikan insentif kepada para obligor yang kooperatif dan pemberian penalti kepada obligor yang tidak kooperatif.

Sejak 2001, pemerintahan Megawati menetapkan kebijakan-kebijakan untuk melanjutkan penanganan dampak krisis ekonomi dan kondisi perbankan-

terutama terkait pengambilalihan aset-aset obligor serta penjualan aset. Ditetapkan Tap MPR X/2001 dan Tap MPR VI/2002 yang mengamanatkan kebijakan MSAA dan MRNIA secara konsisten dengan UU Propenas.

Bicara tentang BLBI, ada tiga tahap, yaitu tahap penyaluran, penggunaan, dan penyelesaian BLBI. Oleh karena itu, dalam melihat persoalan BLBI, harus dibedakan pada tahap mana. Sementara hal lain adalah penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS) di BPPN. Adalah tidak adil jika melihat BLBI secara dicampur aduk. Seolah-olah semua kasus BLBI adalah korupsi. Padahal, pemerintah sendiri sudah membuat kebijakan. Siapa yang kooperatif mendapat insentif dan yang tidak kooperatif mendapat penalti.

PKPS dan SKL

Menurut audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 30 November 2006, penyelesaian BLBI

di BPPN dengan Bank Pembuat PKPS, ada bank yang tidak kooperatif, (tidak bayar dan tidak membuat PKPS), bank tidak selesai (tidak bayar dan tidak selesai), bank bayar tunai, tidak membuat PKPS dengan alasan tertentu, belum lunas (bayar sebagian), bank membuat Perjanjian Kewajiban Pemegang Sa-ham-Surat Keterangan Lu-nas/PKPS-SKL (BCA, BDNI, BUN, dan Bank Surya, serta 13 bank lainnya).

Pola penyelesaian MSAA yang meliputi obligor Anthony Salim, Sjamsul Nursalim, M Hasan, Sudwikatmono, dan Ibrahim Risyad telah .menyelesaikan kewajiban PKPS. Jika dilihat dari audit BPK No 4/XII/U/2006 tanggal 30 November 2006 atas SKL 21 obligor, BPK berpendapat bahwa PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) dan SKL telah sesuai dengan kebijakan pemerintah. Inpres No 8/2002 dan kebijakan KKSK, serta layak diberikan kepada obligor bersangkutan.

Nah, khusus untuk PKPS BDNI, BPK berpendapat bahwa SKL tersebut layak diberikan karena pemegang saham BDNI telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang disepakati dalam penjanjian MSAA dan perubahannya, serta telah sesuai dengan kebijakan pemerintah dan Inpres No 8/2002.

Jadi, tulisan ini setuju dengan Emerson Yuntho yang mengajak untuk menyelesaikan BLBI bagi obligor yang tidak kooperatif, tidak melunasi, tidak membayar, tidak membuat PKPS. Itu harus dilakukan ramai-ramai. Namun, untuk memberikan kepastian hukum, meski kita tidak setuju, tetapi karena obligor sudah menyelesaikan kewajibannya berdasarkan MSAA, semestinya kasus Syafruddin A Temenggung, mantan Ketua BPPN yang didakwa merugikan negara Rp 4,58 triliun akibat memberikan SKL kepada Sjamsul Nursalim (BDNI), perlu dicermati layak tidaknya disidangkan.

Jangan sampai yang sudah kooperatif masih diseret-seret, sementara yang tidak kooperatif masih tertawa dengan lincahnya "bermain-main". Jangan sampai Indonesia penuh ketidakpastian, selalu melihat masalah masa lalu dengan horizon sekarang. Pahit memang pil dalam menyelesaikan krisis dengan BLBI ini, tetapi itulah cara agar ekonomi bisa bergerak dan sistem perbankan bisa berjalan kembali sampai sekarang.

Eko B Supriyanto





Original Post

Waketum Demokrat Pilih Bungkam

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-6-27

Waketum Demokrat Pilih Bungkam

KPK sedang memfinalkan pemberkasan dalam kasus int Sekitar 115 saksi telah diperiksa komisi antirasywah.

Dero Iqbal Mahendra

dero@medioindonesia.com

WAKIL Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf memilih bungkam bahkan menerobos kerumunan para wartawan seusai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan kasus dugaan korupsi KTP elektronik (KTP-E).

Peristiwa itu sempat menimbulkan insiden kecil antara para pewarta dan Nurhayati. Nurhayati diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera Irvanto Hendra Pambudi (IHP) dan Made Oka Masagung (MOM).

Nurhayati pernah dipanggil penyidik pada 5 Juni lalu. Namun, dia mangkir dengan alasan sedang berada di luar negeri. Nama Nurhayati pertama

kali muncul dalam persidangan perkara korupsi KTP-E dengan terdakwa mantan Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo.

Ia sempat disebut Irvanto yang menjadi saksi dalam persidangan dengan terdakwa Anang Sugiana Sudihardjo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (21/5).

Irvanto dalam persidangan itu merinci sejumlah uang yang ia serahkan kepada anggota DPR lainnya di antaranya mantan Ketua Komisi II Chairuman Harahap sebesar US$500 ribu dan US$1 juta dan Nurhayati Assegaf US$100 ribu.

Juru bicara KPK Febri Dian-syah membenarkan bahwa Nurhayati diperiksa sebagai saksi untuk dua tersangka dalam kasus korupsi KTP-E, yakni Irvanto Hendra Pambudi yang merupakan keponakan Setya Novanto dan Made Oka Masagung, pengusaha sekaligus rekan Novanto.

"Mengklarifikasi informasi yang sudah muncul di persidangan yang disampaikan oleh salah satu saksi terkait dengan dugaan aliran dana," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Febri menambahkan, KPK juga memeriksa mantan Ketua DPR Marzuki Alie juga untuk tersangka Irvanto dan Made Oka. Marzuki pernah menjabat posisi penting sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

"Tadi datang dan kami lakukan pemeriksaan. Kami mengonfirmasi fakta dan mengklarifikasi beberapa informasi yang muncul di persidangan jadi ada salah satu saksi yang katakan soal aliran dana tentu itu perlu kami klarifikasi lebih lanjut," ungkap Febri.

Tidak kenal

Marzuki juga sempat diperiksa dalam penyidikan kasus korupsi KTP-E untuk tersangka lainnya seperti

Andi Agustinus alias Andi Narogong dan Anang Sugiana Sudihardjo.

"Juga ada beberapa informasi lainnya yang sudah ada di berkas-berkas sebelumnya seperti Irman dan Sugiharto yang juga kami tanya kembali karena Marzuki Alie juga sudah pernah diperiksa pada kasus KTP-E untuk tersangka-tersangka lain," kata Febri.

Seusai diperiksa, Marzuki mengaku tidak mengenal Irvanto dan Made Oka.

"Ya semuanya tidak kenal. Ada dua berita acara Irvanto sama Made Oka, Irvanto itu keponakannya Pak Novanto. Made Oka itu anaknya Masagung, saya tidak tahu," kata Marzuki seusai diperiksa.

Ia menegaskan tidak terlibat ataupun menerima aliran dana dalam kasus korupsi KTP-E. Menurut dia, jika terlibat, dirinya sudah diproses KPK. "Saya tidak ada. Kalau ada, sudah dikerjain," ucap Marzuki.

(P-3/ Dero Iqbal Mahendra )





Original Post

SIDANG MANTAN BUPATI JOMBANG

Media Cetak Media Indonesia Halaman 20
2018-6-27

SIDANG MANTAN BUPATI JOMBANG

Mantan Bupati Jombang Nyono Suharli (baju batik) menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Jalan Raya Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, kemarin.

MI/HERI SUSETYO





Original Post

Calon Bupati Jombang Didakwa 20 Tahun

Media Cetak Media Indonesia Halaman 20
2018-6-27

Calon Bupati Jombang Didakwa 20 Tahun

Keterlibatan atau adanya inisiatif kepala daerah dan pejabat dalam kasus-kasus korupsi sudah sangat memprihatinkan. Faktor jera rupanya tidak ada lagi pada sebagian besar kepala daerah.

Heri Susetyo

herisusetyo@medioindonesia.com

SIDANG perdana kasus dugaan korupsi mantan Bupati Jombang, Jawa Timur, Nyono Suharli yang juga calon Bupati Jombang periode 2018-2023 dilaksanakan kemarin, Selasa (26/6) atau sehari menjelang pelaksanaan pilkada serentak 2018 di Pengadilan Tipikor Surabaya, di Jalan Juanda Kabupaten Sidoarjo. Nyono didakwa melanggar dua pasal Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan ancaman 20 tahun penjara.

Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Yunarwanto di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya. Dalam dakwaannya, jaksa KPK menegaskan terdakwa yang saat ditangkap masih menjabat Bupati Jombang itu didakwa melanggar Pasal 11 dan 12 huruf a dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

"Yang bersangkutan kami dakwa melanggar dua pasal, Pasal 11 dan 12

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan acaman lebih dari hukuman maksimal 20 tahun penjara," kata Wawan.

Pada sidang yang dipimpin hakim ketua Unggul Warso Murti, pihak terdakwa menyatakan tidak akan melakukan eksepsi pada sidang lanjutan nanti sehingga pada sidang lanjutan yang akan dilaksanakan Jumat (6/7) mendatang, langsung meminta keterangan saksi dari pihak jaksa KPK.

Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati Nyono tertangkap tangan KPK di Stasiun Balapan Solo pada Februari lalu. Kandidat Bupati Jombang periode 2018-2023 nomor urut 2 itu saat ditangkap membawa uang Rp25 juta dan US$9,500 dalam bentuk pecahan.

Selain Nyono, KPK juga mengamankan Kepala Puskesmas Jombang dan Pit Kepala Dinas Kesehatan Jombang. Nyono ditetapkan tersangka oleh KPK atas dugaan menerima suap dari Pit Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Inna Silestyanti. Uang suap tersebut diberikan Inna agar Nyono menetapkan Inna sebagai Kepala Dinas Kesehatan Definitif. Total suap yang diberikan kepada Nyono Rp275 juta.

Suap RAPBN 2018

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, kemarin, juga

memeriksa dua pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar, Riau. Mereka masing-masing ialah Auliya Ulillah Usman yang merupakan ajudan Bupati Kampar Aziz Zaenal, dan Azwan yang merupakan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kampar.

Pemeriksaan itu terkait dengan penyidikan kasus dugaan suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Tahun Anggaran 2018 dengan total fee sebesar Rpl,7 miliar. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pemeriksaan terhadap dua pejabat Kampar itu untuk melengkapi berkas tersangka Yaya Purnomo yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. "Mereka diperiksa untuk tersangka YP di Gedung KPK," ungkap Febri.

Dari hasil penyidikan KPK, Yaya turut diduga menerima uang dari berbagai daerah. Saat ditangkap, penyidik KPK menemukan emas di apartemen Yaya yang kemudian disita KPK. KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (4/5). Dari OTT itu KPK mengamankan sembilan orang, termasuk Yaya dan anggota Komisi XI DPR Amin Santoso.

(RK/N-1/ Heri Susetyo )





Original Post

Mantan Ketua DPRD Kota Malang Divonis 5 Tahun

Media Cetak Kompas Halaman 17
2018-6-27

Mantan Ketua DPRD Kota Malang Divonis 5 Tahun

SIDOARJO, KOMPAS - Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Mohammad Arief Wicaksono dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan, dan dicabut hak politiknya selama 2 tahun. Hukuman dijatuhkan karena yang bersangkutan terbukti bersalah menerima suap Rp 950 juta.

Hukuman itu dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang diketuai Unggul Warsa Mukti, Selasa (26/6/2018). Mereka menilai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan seluruh unsur dalam Pasal 12 Huruf a telah terpenuhi. Sebagai ketua DPRD merangkap ketua badan anggaran, Arief merupakan penyelenggara negara. Ia menerima janji atau hadiah yang pertama berupa uang Rp 700 juta dari Wali Kota Malang Mochammad Anton pada 2015. Hadiah itu terkait dengan upaya memuluskan pembahasan APBD Perubahan Tahun 2015.

Uang jasa

Uang Rp 700 juta diminta Arief sebagai kompensasi terhadap tenaga dan pikiran yang terkuras untuk membahas APBD Perubahan. Terdakwa meminta agar uang yang dikenal dengan istilah pokir, akronim dari pokok-pokok pikiran, itu dibagi dalam dua kantong masing-masing berisi Rp 100 juta dan Rp 600 juta. Uang Rp 100 juta untuk dirinya, sedangkan Rp 600 juta untuk 44 anggota lainnya, dengan rincian ketua fraksi Rp 15 juta per orang dan anggota Rp 12,5 juta per orang.

Kasus suap kedua terkait dengan pembangunan jembatan Kedung Kandang. Kota Malang. Sebagai ketua DPRD, terdakwa memiliki kewenangan menandatangani Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Bertempat di Hotel Ibis Surabaya, terdakwa bertemu kontraktor Hendrawan Mahrus Zaman yang melobi agar proyek pembangunan jembatan dilanjutkan.

Atas jasanya. Arief menerima uang Rp 50 juta dari Eric Armando, utusan Hendrawan. Pada hari yang sama, malamnya ia kembali menerima Rp 200 juta. Penyerahan uang dilakukan di rumah dinas. Dalam persidangan, terdakwa mengakui menerima uang meski yang diakui nilainya hanya Rp 200 juta Dengan pengakuan itu, unsur menerima hadiah atau janji telah terpenuhi, Terdakwa dan jaksa sama-sama menyatakan pikir-pikir.

Suap bupati Jombang nonaktif

Bupati Jombang nonaktif Nyono Suharli Wihandoko yang juga calon kepala daerah Kabupaten Jombang 2018-2023 didakwa menerima suap Rp 1,155 miliar dari Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Jombang Inna Silestyowati. Uang suap itu digunakan untuk biaya kampanye pencalonannya dalam rangka menarik dukungan masyarakat.

Dakwaan itu disampaikan jaksa KPK, Wawan Yunarwanto, dalam sidang yang digelar sehari sebelum pencoblosan pemilihan kepala daerah, Selasa (26/6). Total nilai suap yang diterima Nyono dari Inna sebesar Rp 1,155 miliar. Perinciannya, Rp 1,080 miliar untuk memuluskan pengangkatan jabatan pemberi suap dan sisanya Rp 75 juta untuk memuluskan pemberian izin pendirian rumah sakit ibu dan anak.

"Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 12 Huruf a dan Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 KUHP," ujar Wawan di hadapan majelis hakim yang diketuai Unggul Warsa Mukti.

(NIK)





Original Post

Opsi Pengundangan Mandiri

Media Cetak Republika Halaman 17
2018-6-27

Opsi Pengundangan Mandiri

OLEH DIAN ERIKANUGRAHENY DIAN FATH RISALAH

Komisi Pemilihan Umum IKPUI masih mempertimbangkan opsi untuk mengundangkan draf peraturan KPU yang memuat Larangan mantan narapidana nyaleg. Akhir pekan kemarin, KPU mengundang sejumlah pakar huKum tata negara terkait alternatif pilihan ini. Langkah ini diambil karena waktu pendaftaran caleg yang semakin mepet.

KetuaKPU Arief Budiman menilai, kalau Kemenkumham dan KPU tetap pada sikap semula. PKPU tidak akan diundangkan dalam waktu dekat. "Kelamaan menunggu Kemenkumham," ujar Arief.

Menurut pakar hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie, KPU bisa mengundangkan sendiri draf PKPU yang memuat larangan mantan narapidana kasus korupsi. Jtmiyyang tidak ikut dalam diskusi dengan seluruh komisioner KPU akhir pekan lalu itu meminta pemerintah sebaiknya tidak melakukan intervensi atas pengundangan salah satu aturan

teknis pemilu tersebut.

"KPU bisa mengundangkan sendiri draf PKPU. Saran saya, pemerintah dalam hal ini bisa mendorong orang melakukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA) daripada menghalangi proses administrasinya Ipengundangannyal," ujar Jimly saat dijumpai wartawan di kediaman Oesman Sapta Odang, Karangasem, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/6) lalu.

Jimly menilai tindakan pemerintah yang menolak pengundangan draf PKPU akan menjadi preseden buruk bagi lembaga lain. Jika pemerintah saat ini menolak pengundangan PKPU, akan menegaskan semua lembaga juga akan tunduk kepada pemerintah. Dalam kasus draf PKPU, kewenangan pembuatan regulasi kepemiluan yang dimiliki KPU menjadi sia-sia. Jimly mengkhawatirkan kasus yang sama bakal terjadi pada lembaga

lain. Misalnya, Bank Indonesia atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa ditekan oleh pemerintah.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi pertama ini menyarankan pemerintah menyerahkannya kepada masyarakat terkait aturan larangan bagi mantan narapidana korupsi. "Nanti banyak kok orang yang tidak setuju dan akan gugat PKPU ke MA. Pemerintah tak usah ikut campur," kata Jimly.

Pakar hukum tata negara dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHKl, Bvitri Susanti, juga menilai draf PKPU yang sudah ditandatangani oleh Ketua KPU otomatis langsung berlaku. Hanya, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan harus ada proses pengundangan. "Proses pengundangan ini sifatnya administratif," ujarnya.

Bvitri menambahkan, kalau dalam draf PKPU tersebut ada yang perlu diperbaiki, bukan dalam proses pengundangannya. Ada proses untuk pengujian draf PKPU di Mahkamah Agung (MA). Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Very Junaidi yang juga hadir dalam pertemuan dengan KPU terkait opsi pengundangan mandiri juga menegaskan perdebatan soal pengundangan draf larangan mantan narapidana nyaleg semestinya tidak terjadi. Sebab, pengundangan menjadi kewajiban bagi Kemenkumham. Proses pengundangan hanya proses administratif dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Very juga sependapat dengan pakar hukum tata negara yang menyebut PKPU sudah sah diberlakukan ketika ditandatangani

oleh Ketua KPU. "Tugas menkumhamlah pada posisi ini untuk mengundangkan supaya itu diketahui oleh publik secara luas," kata dia.

Terpisah, melalui siaran pers kepada wartawan, Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Kemenkumham Ajub Suratman menjelaskan, meski posisi KPU sebagai lembaga terhormat, kapasitas KPU terbatas pada pembuatan peraturan teknis dan tidak bisa merambah pada norma hukum yang bukan menjadi kewenangannya. Di sisi lain, KPU tidak bisa mengelak dari kewajiban mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menganulir larangan mantan narapidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Yaitu, putusan MK tahun 2016 terkait uji materi Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada). "Jadi, kewenangan KPU itu membuat peraturan teknis pelaksanaan pemilu, bukan norma hukum yang menjadi substansi materi pemilu." katanya.

ed agus raharjo/DIAN ERIKANUGRAHENY/DIAN FATH RISALAH





Original Post

ALIRAN UANG EKTP KE SENAYAN DITELUSURI LAGI

Media Cetak Koran Tempo Halaman 7
2018-6-27

ALIRAN UANG EKTP KE SENAYAN DITELUSURI LAGI

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mempercepat pelimpahan berkas perkara keponakan Setya Novanto.

Fransisco Rosarians

francisco@tempo.co.id

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mendalami dan menelusuri aliran uang proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP ke Parlemen, Senayan. Sejumlah saksi dari mantan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat kembali diperiksa untuk mengklarifikasi keterangan keponakan mantan Ketua DPR Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, yang diduga berperan sebagai pembagi jatah dan perantara fee ke anggota legislatif.

"Saya enggak terima uang. Saya sama sekali tak kenal tersangka (Irvanto)," kata mantan Ketua DPR, Marzuki Alie, seusai pemeriksaan di gedung KPK kemarin.

Marzuki mengatakan penyidik melontarkan 17 pertanyaan tentang dugaan aliran uang proyek e-KTP ke Partai Demokrat. Pertanyaan tersebut didasarkan pada kesaksian Irvanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta tentang uang senilai US$ 100 ribu ke politikus Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf. "Ketika itu saya bukan pengurus partai," kata Marzuki.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan penyidik memang tengah menelusuri aliran dana ke DPR untuk menuntaskan

berkas perkara Irvanto. Dia menilai pelimpahan berkas Irvanto harus selesai sebelum akhir masa penahanan, 6 Juli 2018. Dia pun tak menampik bahwa penyidik mengkonfirmasi sejumlah fakta yang muncul dalam persidangan. "Sekitar 115 saksi telah kami periksa," kata Febri. "Saksi lain masih terbuka kemungkinan sepanjang dibutuhkan dalam proses penyidikan."

KPK memang tengah menuntaskan penyidikan terhadap dua tersangka kasus e-KTP, Irvanto dan Made Oka Masagung. Keduanya diduga berperan sebagai perantara dan penampung suap kepada anggota DPR. Bahkan Irvanto-kala itu menjabat Direktur Utama PT Murakabi Sejahtera yang turut dalam konsorsium proyek KTP elektronik- diduga turut mengatur pembagian fee proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

Dalam persidangan, Irvanto mengaku menjadi kurir uang suap kepada sejumlah anggota DPR, yaitu Nurhayati senilai US$ 100 ribu; mantan Ketua Komisi Pemerintahan DPR Chairuman Harahap US$ 1,5 juta; mantan anggota Badan Anggaran DPR Melchias Markus Mekeng US$ 1 juta, dan Agun Gunandjar US$ 1,5 juta; serta politikus Demokrat Jafar Hafsah US$ 100 ribu. "Perintah Andi Narogong (alias Andi Agustinus, pengusaha yang jadi terpidana

kasus e-KTP). Saya dijanjikan uang," kata Iryanto.

Agun dan Mekeng membantah telah menerima uang proyek e-KTP. Hal yang sama juga diungkapkan sejumlah politikus Senayan saat menjadi saksi di KPK, yaitu anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Khatibul Umam Wiranu; serta mantan Wakil Ketua Banggar, Mirwan Amir dan Oily Dondokambey. "Saya tidak kenal dua orang itu.

Jadi, bagaimana saya bisa kasih keterangan?" kata Mekeng.

Sedangkan Nurhayati menilai Irvanto telah melontarkan fitnah dan berhalusinasi tentang pemberian uang US$ 100 ribu. "Saat proyek e-KTP diprogramkan, saya ada di Komisi Pertahanan DPR. Saya juga belum dan tidak mengenal Setya Novanto saat itu secara langsung," kata dia. andita rahma l maya ayu

Nyanyian

Sang Keponakan

PROSES hukum

terhadap keponakan

Setya Novanto, Irvanto

Hendra Pambudi Cahyo,

menguak dugaan

duit dari proyek kartu

tanda penduduk berbasis

elektronik atau e-KTP.

Mantan Direktur Utama

PT Murakabi Sejahtera

ini juga telah mengajukan

permohonan menjadi

justice collaborator

dengan janji mengungkap

seluruh nama anggota

Parlemen Senayan yang

menerima uang dari

proyek senilai Rp 5,9

triliun tersebut.

Peran

Membentuk konsorsium PT Murakabi Sejahtera yang

ikut tender proyek KTP elektronik. Ikut dalam pembahasan korupsi proyek KTP elektronik

bersama tim Fatmawati. Mengetahui jatah pembagian fee proyek. Mengantar jatah uang ke sejumlah politikus Senayan. Menampung uang untuk Setya senilai US$ 3,5 juta dari

PT Biomorf Mauritius melalui perusahaan penukaran

uang di Singapura.

Dugaan penerima uang

Politikus Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf, senilai US$ 100

ribu Ketua Komisi Pemerintahan DPR Chairuman Harahap senilai US$

1,5 juta Ketua Badan Anggaran Melchias Markus Mekeng sebesar US$ 1,5

juta

Pimpinan Komisi Pemerintahan Agun Gunandjar senilai US$ 1 juta Politikus Demokrat, Jafar Hafsah, sebesar US$ 100 ribu Politikus Partai Golkar, Markus Nari, senilai Sin$ 1 juta

TEKS FRANSISCO ROSARIANS FOTO TEMPO/IMAM SUKAMTO

ANDITA RAHMA L MAYA AYU





Original Post

Kodifikasi dalam Rancangan KUHP

Media Cetak Koran Tempo Halaman 11
2018-6-27

Kodifikasi dalam Rancangan KUHP

MIKO GINTING

PENELITI PUSAT STUDI HUKUM DAN KEBIJAKAN INDONESIA

Masuknya delik korupsi ke Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) selalu menuai polemik. Pada 2012, upaya itu sudah menuai penolakan. Dalam pembahasan pada 2015, upaya tersebut juga dipersoalkan.

Sayangnya, wacana yang berkembang sebatas apakah dengan dimasukkannya delik korupsi itu akan melemahkan pemberantasan korupsi atau tidak. Padahal persoalannya jauh lebih kompleks. RKUHP tidak hanya memasukkan delik korupsi, tapi juga delik lain, seperti terorisme, pelanggaran hak asasi manusia berat, dan narkotik. Tentu saja implikasinya berpengaruh pada karakteristik delik-delik itu, terutama tindak pidana korupsi.

Upaya memasukkan delik korupsi dalam RKUHP adalah konsekuensi dari pembaruan KUHP yang menggunakan model kodifikasi. Kodifikasi adalah pengkitaban ketentuan atau aturan hukum yang sejenis secara lengkap dan sistematis. Sistem kodifikasi yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham (Conway, 1988 464) bertujuan mengatasi ketidakpastian hukum sekaligus mendorong kesatuan hukum. Bila diterapkan secara konsisten, semua ketentuan hukum yang sejenis dimasukkan ke satu kitab sekaligus mematikan semua ketentuan di luar kitab itu.

Model ini pada awalnya dirancang Tim Perumus RKUHP dengan memasukkan semua ketentu-

an pidana yang materiil, termasuk delik korupsi, ke RKUHP (Naskah Akademik RKUHP 251). Namun kemudian diperkenalkan sistem kodifikasi terbuka, yang memungkinkan berlakunya ketentuan di dalam ataupun di luar RKUHP.

Tim Perumus mengajukan ketentuan peralihan sebagai solusi dimasukkannya delik tertentu. Pengecualian diberikan sepanjang tidak ditentukan lain menurut undang-undang di luar RKUHP. Mereka juga membuka klausul bahwa penanganan delik tertentu dijalankan berdasarkan kewenangan lembaga yang telah diatur undang-undang, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ketentuan bercorak sama sudah diatur dalam KUHP. Dalam pelaksanaannya, misalnya, ketentuan KUHP berlaku untuk tindak pidana korupsi sepan-jang Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) tidak mengatur secara berbeda. Hal

ini dikenal dengan prinsip lex specialis derogat legi generali (hukum khusus mengesampingkan hukum umum).

Namun RKUHP muncul setelah UUTPK sudah berlaku. Ini membuat prinsip lex specialis derogat legi generali akan berbenturan dengan prinsip lex posterior derogat legi priori (hukum yang lebih baru mengesampingkan hukum lama). Maka ketentuan RKUHP akan mengesampingkan prinsip dan ketentuan dalam UUTPK.

Persoalannya, standar pengaturan RKUHP dan UUTPK berbeda. Misalnya, soal ancaman pidana terhadap delik korupsi dalam Buku II RKUHP. Di situ hanya terdapat 10 ketentuan dengan enam perbuatan yang diambil dari UUTPK dan empat perbuatan dari Konvensi Antikorupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCAC).

Tidak masuknya semua perbuatan pidana itu terjadi karena RKUHP bersandar pada pembedaan kejahatan pokok (core cri-

mes). Kriteria kejahatan pokok dipertanyakan karena ketiadaan pembenaran, setidaknya dari Naskah Akademik RKUHP

Tim Perumus mendorong kodifikasi sebagai strategi konsolidasi hukum pidana. Upaya ini perlu diapresiasi meskipun konsolidasi tidak melulu harus melalui kodifikasi. Terdapat jalan lain, yaitu kompilasi hukum pidana yang juga bertujuan menyederhanakan pembacaan dan mendorong kepastian hukum.

Pemerintah danparlemen seharusnya tidak terburu-buru dalam menyelesaikan RKUHP. Para pemangku kepentingan harus dilibatkan dan aspirasi mereka diakomodasi penuh.

Presiden Joko Widodo perlu mengambil beberapa langkah berikut ini secara cermat. Pertama, pemerintah mengeluarkan terjemahan resmi Wetboek van Strafrecht voor Indie, kitab hukum pidana Hindia Belanda yang menjadi KUHP. Kedua, pemerintah dan DPR perlu mengevaluasi KUHP dan mendorong amendemen terbatas ketimbang kodifikasi. Amendemen dilakukan dengan jaminan tidak akan mengganggu keberla-kuan undang-undang lain. Ketiga, Presiden mengeluarkan kompilasi-kompilasi ketentuan pidana sejenis melalui peraturan presiden. Langkah ini akan mendorong penyederhanaan dan kepastian hukum tanpa berimplikasi pada undang-undang di luar KUHP

MIKO GINTING





Original Post

Eks Sekda Kuantan Singingi Dihukum 1 Tahun 3 Bulan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-6-27

Eks Sekda Kuantan Singingi Dihukum 1 Tahun 3 Bulan

Korupsi Dana Pendidikan ASN

PENGADILAN Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru menjatuhkan hukuman 1 tahun 3 bulan terhadap bekas Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuantan Singingi, Muharman. Sedangkan Bendahara Doni Irawan, anak buah Mu-haarman dihukum lebih berat 1 5 tahun penjara.

Majelis hakim diketuai Toni Irfan dengan anggota Dahlia Pandjaitan dan Anuardi menyatakan keduanya terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat I ke-1 KUHP.

"Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata Toni membacakan amar putusan.

Selain dihukum penjara. Muharman dan Doni dikenakan denda masing-masing Rp50 juta atau subsider 3 bulan kurungan. Dalam menjatuhkan hukuman, majelis telah mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan.

Hal yang memberatkan kedua terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. "Sedangkan hal meringankan hukuman terdakwa Muharman dan Doni Irawan sudah mengembalikan keru-

gian negara ke kas daerah, belum pernah dihukum dan bersikap sopan dalam persidangan," sebut Toni.

Atas putusan itu, kedua terdakwa diberi kesempatan untuk berkonsultasi dengan penasihat hukumnya. Keduanya kompak menyatakan pikir-pikir. Hal serupa dinyatakan Jaksa Penuntut Umum, Galih.

Sebelumnya, Muharman dan Doni Irawan dituntut jaksa dengan hukuman masing-masing 1 tahun 10 bulan penjara. Mereka juga dituntut membayar denda masing -masing Rp50 juta atau diganti kurungan selama 3 bulan. Namun keduanya tidak dituntut membayar uang pengganti kerugian negara karena telah dikembalikan ke kas daerah.

Dalam perkara ini, Muharman dan Doni didakwa melakukan korupsi dana pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2015. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mengalokasikan Rp 1,52 miliar

Anggaran itu untuk bantuan pendidikan dan pelatihan formal dalam rangka meningkatkan sumber daya tenaga pendidikan ASN Kabupaten Kuantan Singingi. Namun dana digunakan tak sesuai peruntukannya. Akibat negara dirugikan Rpl , 5 miliar.

byu





Original Post

Bekas Ketua DPRD Kota Malang Divonis 5 Tahun Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-6-27

Bekas Ketua DPRD Kota Malang Divonis 5 Tahun Penjara

PALU HAKIM

Perkara Suap Pembahasan APBD

BEKAS Ketua DPRD Kota Malang M Arief Wicaksono divonis 5 tahun penjara. Politisi PDIP itu terbukti menerima suap Rp700 juta sebagai pelicin pembahasan APBD Perubahan 2015.

Arief juga dikenakan denda Rp200 juta subsider dua bulan kurungan dan dicabut hak politiknya selama dua tahun usai menjalani pidana pokok.

Vonis itu dibacakan ketua majelis hakim HR Unggul Warsito di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, kemarin. Menurut majelis hakim, perbuatan Arief memenuhi Pasal 12 huruf a UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001.

"Menyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair," kata Warsito.

Usai mendengarkan putusan hakim, terdakwa maupun tim penasihat hukumnya menyatakan pikir-pikir. "Apakah menerima atau banding, kami perlu membahasnya lebih detail dengan terdakwa. Waktu tujuh hari ini akan kami manfaatkan untuk memutuskannya," kata Martin Hamonangan, penasihat hukum.

Sikap sama diambil Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Meski hukuman yang dijatuhkan kepada Arief di bawah tuntutan, Jaksa Kresno Anto Wibowo menilai sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat.

"Dakwaan primer ter-

bukti, dan kami rasa putusan itu sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat," jawab jaksa Krisna.

Menurut Kresno, dalam putusannya majelis hakim juga sudah mempertimbangkan berbagai hal. utamanya fakta-fakta persidangan. Termasuk pertimbangan meringankan berdasar permohonan terdakwa, serta pertimbangan memberatkan sebagaimana dakwaan dan tuntutan jaksa.

"Terkait permohonan sebagai justice collaborator yang tidak dikabulkan, saya rasa juga benar. Dalam hal ini terdakwa merupakan pelaku utama, yang dalam ketentuan memang tidak bisa menjadi justice collaborator," nilai Kresno.

Sebelumnya, JPU KPK meminta majelis hakim menjatuhkan vonis 7 tahun penjara, denda Rp600 juta dan pencabutan hak politik 5 tahun terhadap Arief.

Dalam perkara ini, Arief didakwa suap Rp700 juta dari bekas Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang, Jarot Edy Sulistyo. Uang itu memperlancar pembahasan APBP Perubahan tahun 2015.

Perkara Jarot lebih dulu disidangkan. Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan Jarot terbukti bersalah melakukan penyuapan dan divonis 2 tahun 8 bulan penjara. Plus, denda Rpl00 juta subsider tiga bulan kurungan.

BYU





Original Post

KPK Periksa Tiga Bekas Petinggi Nindya Karya

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-6-27

KPK Periksa Tiga Bekas Petinggi Nindya Karya

Kasus Korupsi Proyek Dermaga Sabang

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil tiga bekas petinggi PT Nindya Karya (Persero). Mereka adalah bekas Direktur Utama Robert Mulyono Santoso, bekas Direktur Sugeng Santosa, dan bekas Komisaris Wicipto Setiadi.

KETIGANYA dimintai keterangan sebagai saksi kasus dugaan korupsi PT Nindya Karya dalam pembangunan Dermaga Sabang yang dibiayai APBN tahun 2006 hingga 2011.

"Ketiganya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka PT NK (Nindya Karya)," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

Sebelumnya, pada Senin 25 Juni 2018, penyidik KPK memeriksa tiga komisioner PT Nindya Karya. Yakni Komisaris Utama PT Nindya Karya tahun 2007 Roestam Sjarief, serta dua

Komisaris PT Nindya Karya tahun 2007 Sumyana Sukandar dan Usman Basjah.i nl

Namun penyidik"mendapat informasi jika Roetam Sjarief dan Sumyana Sukandar telah meninggal dunia. "Itu yang akan kami pelajari tentu saja dua orang saksi ini dipanggil karena dibutuhkan keterangannya di proses penyidikan. Apakah itu bisa nanti kami lihat ada persinggungan yang lain atau berkas yang lain tentu itu perlu kami pelajari lebih lanjut karena kasus ini juga sudah kami tangani

dengan proses beberapa personal dan sekarang kami proses dua korporasinya," ucap Febri.

Satu orang saksi lainnya yang juga bekas Komisaris PT Nindya Karya, Usman Basjah, memenuhi panggilan penyidik. Dari keterangan Usman, penyidik menggali pengetahuannya soal aliran danakorupsi.

"K"ami mendalami Iebih lanjut terkait dengan dugaan penerimaan yang didapatkan atau dinikmati oleh dua tersangka yaitu NK (Nindya Karya) dan TS (Tuah Sejati) dan bagaimana mekanisme joint operation antar dua perusahaan karena dua perusahaan ini adalah tersangka yang kami proses dalam kasus di Sabang," kata Febri.

Sedianya, Senin lalu KPK juga memeriksa Direktur PT

Tuah Sejati, Azlim. Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka PT TS (Tuah Sejati)," kata Febri. Namun Azlim mangkir.

Sebagaimana diketahui, PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati ditetapkan KPK sebagai tersangka korporasi proyek pembangunan Dermaga Sabang tahun anggaran 2006-2010.

Penetapan PT Nindya Karya sebagai tersangka merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat bekas Kepala PT Nindya Karya cabang Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam, Heru Sulaksono. Ia sudah dihukum pada tahun 2014 silam.

PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati melalui Heru Sulaksono diduga telah melakukan korupsi

dalam proyek pembangunan dermaga pada kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas Sabang yang dibiayai APBN Tahun Anggaran 2006-2011. Total nilai proyeknya adalah sebesar Rp793 miliar.

Kedua perusahaan tersebut diduga mendapat keuntungan dari perbuatannya. PT Nindya Karya diduga mendapat Rp44,68 miliar, sementara PT Tuah Sejati diduga menerima Rp49,9 miliar. PT Nindya Karya bersama PT Tuah Sejati dianggap telah merugikan negara hingga Rp313 miliar dalam proyek tersebut.

Kedua perusahaan itu disang-kakan melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

gpg





Original Post

Anggota DPR Kecipratan Duit Proyek Rp 1 Miliar

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-6-27

Anggota DPR Kecipratan Duit Proyek Rp 1 Miliar

KILAS BALIK

BUPATI Bener Meriah, Ruslan Abdul Gani pasrah dihukum penjara lima tahun dalam kasus korupsi proyek pembangunan Dermaga Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam.

"Saya ikhlas mudah-mudahan kesalahan saya dapat dihapuskan baik di dunia dan akhirat," ujar Ruslan usai sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, 23 November 2016.

Tak hanya hukuman badan. Ruslan juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp200 juta. Dengan ketentuan bila denda tidak dibayarkan, maka diganti kurungan tiga bulan.

Selain itu. Ruslan dijatuhi pi-

dana tambahan membayar ganti rugi keuangan negara sebesar Rp4,36 miliar. Bila tidak sanggup membayar, maka hartanya akan disita untuk dilelang. Jika tak mencukupi untuk menutup kerugian negara, maka diganti hukuman penjara satu tahun.

Majelis hakim menilai Ruslan terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama. Perbuatannya memenuhi unsur dakwaan Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi.

Majelis hakim mempertim-

bangkan hal yang memberatkan maupun meringankan sebelum menjatuhkan hukuman kepada Ruslan. Hal yang memberatkan, Ruslan tidak mendukung program pemerintah memberantas korupsi.

"Yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, dan masih punya tanggung jawab keluarga," kata ketua majelis Masud.

Kasus ini terjadi ketika Ruslan menjabat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). Penunjukan Ruslan sebagai Kepala BPKS berdasarkan surat keputusan Gubernur NAD Irwandi Yusuf.

Ruslan memerintahkan Pe-

jabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek dermaga Sabang, membuat harga perkiraan sendiri (HPS). Harga perkiraan satuan pekerjaan itu digelembungkan.

Setelah uang proyek cair dari pemerintah, hasil penggelembungan harga itu kemudian dibagi bersama Kepala Cabang PT Nindya Karya Sumatera Utara dan Aceh, Heru Sulaksono yang mendapat Rp 19,8 miliar dan perwakilan PT Nindya Karya, Sabir Said yang menerima Rp3,8 miliar.

Duit hasil korupsi juga mengalir ke pejabat pembuat komitmen (PPK) pembangunan dermaga bongkar Sabang tahun 2004-

2010, Ramadhani Ismy sebesar Rp470 juta,dan Ananta Sofwan, staf ahli PT Ecoplan Rekabumi Interconsultant Rp 250 juta.

Sementara Ruslan mengantongi Rp53 miliar. Dalam persidangan terungkap Ruslan membagi duit itu kepada anggota DPR.

"Uang yang diterima terdakwa sejumlah Rpl miliar diserahkan kepada anggota DPR RI yang berasal dari Aceh yakni Marzuki Daud sehingga uang yang terbukti diterima dan dinikmati terdakwa adalah sebesar Rp4 .360.875.500," kata hakim Hugo membacakan fakta persidangan dalam sidang putusan mi.

B YU





Original Post

KPK Dalami "Joint Operation" Nindya Karya-Tuah Sejati

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-6-27

KPK Dalami "Joint Operation" Nindya Karya-Tuah Sejati

NERACA

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami mekanisme "joint operation" (JO) antara PT Nindya Karya dan PT Tuan Sejati yang telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi.

Untukmendalaminya, KPK memeriksa mantan Komisaris PT Nindya Karya Tahun 2007 Usman Basjah sebagai saksi untuk tersangka korporasi PT Nindya Karya.

"KPK mendalami bagaimana mekanisme joint operation antara dua perusahaan karena dua perusahaan ini adalah tersangka yang diproses dalam kasus di Sabang," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK RI, Jakarta, Senin (25/6).

Duaperusahaan tersebut telah ditetapkan sebagai tindak pidana korupsi

pada pembangunan dermaga bongkar di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang yang dibiayai APBN pada tah un anggaran 2006 hingga 2011."Terhadap saksi juga KPKmendalami lebih lanjut terkait dengan dugaan penerimaan-peneri-inaan yang didapatkan atau dinikmati oleh dua tersangka, yaitu PT Nindya Karya dan Tuah Sejati," ungkap Febri.

Sedianya, KPK pada hari Senin juga memanggil dua mantan Komisaris PT Nindya Karya Tahun 2007 lainnya masing-masing Roestam Sjarief dan Sumyana Sukandar."Ada dua saksi yang tidak hadir, yaitu Rustam Sjarief dan Sumyana Sukandar, masing-masing adalah mantan komisaris PT Nindya Karya pada tahun 2007, tadi saya dapat informasi dari penyi dikbahwa mereka sudah meninggal dunia," ungkap Febri.

PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati melalui Heru Sulaksono yang merupakan Kepala PT Nindya Karya cabang Sumatera

Utara dan Naggroe Aceh Darussalam merangkap kuasa Nindya Sejati Joint Operation diduga telah melakukan korupsi dari proyek senilai total Rp793 miliar yang dibiayai APBN pada tahun anggaran 2006 s.d. 2011.

Diduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp313 miliardalam pelaksanaan proyek pembangunan dermaga bongkar di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang, sedangkan kedua korporasi ini diduga mendapat keuntungan sejumlah Rp94,58 miliar yang berisiko tidak dapat dikembalikan ke negara jika korporasi tidak diproses.

Dugaan penyimpangan secara umum adalah dengan cara (1) penunjukkan langsung, (2) Nindya Sejati JointOperationsejak awal diarahkan sebagai pemenang pelaksana pembangunan, (3) re-kayasadalampenyusunan HPS dan penggelembungan harga (mark up), (4) pekerjaan utama disubkontrakkan kepada PT

Budi Perkara Alam (BPA), dan adanya kesalahan prosedur, seperti izin amdal belum ada tetapi tetap melakukan pembangunan.

Laba yang diterima PT Nindya Karya dan PTTuah Sejati dari proyek tahun jamak ini adalah sebesar Rp94,58 miliar, yaitu PT Nindya Karya sekitar Rp44,68 miliar dan PT Tuah Sejati sekitar Rp49,9 miliar.

KPK juga telah melakukan pemblokiran rekening terhadap PT Nindya Karya yang diduga menerima uang tersebut, sedangkan untuk PT Tuah Sejati sudah disita aset berupa SPBN dan SPBN (untuk nelayan) senilai Rpl2 miliar.

Terhadap PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati disangkakan Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHP.

ant





Original Post

Marzuki Alie Mengaku Tak Kenal Irvanto-Made Oka

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-6-27

Marzuki Alie Mengaku Tak Kenal Irvanto-Made Oka

Jakarta - Mantan Ketua DPR RI 2009-2014 Marzuki Alie mengaku tidak mengenal dua tersangka kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el) masing-masing Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung.

neraca

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (26/6) memeriksa Marzuki sebagai saksi untuk dua tersangka tersebut dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan se-caranasional(KTPelektron-ik/KTP-el)."Ya semuanya tidak kenal. Ada dua berita acara Irvanto sama Made Oka, Irvanto itu keponakannya pak Novanto. Made Oka itu anaknya Masagung, saya tidak tahu," kata Marzuki, seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Selasa (26/6). Ia mengaku hanya mengenal tersangka korupsi KTP-el, yakni mantan Ketua DPR RI Setya Novanto. "Tidak mengena] sama sekali. Semua yang disebut tersangka koruptor itu tidak ada yang saya kenal kecuali Novantosaja,"kataMarzukd. Lebih lanjut Marzuki menyatakan bahwa pertanyaan yang diberikan penyidik sama seperti saat dirinya diperiksa untuk tersangka kasus KTP-el lainnya, seperti Andi Agustinus alias Andi Narogong dan Anang Sugiana Sudihar-djo."Ditanya dengan pertanyaan yang sama untuk tersangka yang berbeda," ujar Marzuki.

Ia pun kembali menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat atau pun menerima aliran dana dalam kasus korupsi KTP-el. Menurut dia, jika terlibat maka dirinya sudah diproses oleh KP-

K."Saya tidak ada, kalau ada sudah dikerjain," ujar Marzuki.

Sebelumnya, nama Marzuki sempat disebit dalam dakwaan dengan ter-dakwa mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman, dan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto. Dalam dakwaan, disebut Marzuki Alie menerima Rp20 miliar terkait proyek KTP-el sebesar Rp5,95 triliun itu.

Irvanto yang merupakan keponakan Setya Novanto dan Made Oka, pengusaha sekaligus rekan Novanto, telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi KTP-el pada 28 Februari 2018 lalu. Irvanto diduga sejak awal mengikuti proses pengadaan KTP-el dengan perusahaannya, yaitu PT Murakabi Sejahtera dan ikut beberapa kali pertemuan di Ruko Fatmawati bersama tim penyedia barang proyek KTP-el, dan juga diduga telah mengetahui ada permintaan "fee" sebesar lima persen untuk mempermudah proses pengurusan anggaran KTP-el.

Irvanto diduga menerima total 3,4 juta dolar AS para periode 19 Januari-19 Februari2012yangdi peruntukkan kepada Novanto secara berlapis dan melewati sejumlah negara. Sedangkan Made Oka adalah pemilik PT Delta Energy, perusahaan SVP dalam bidang "in-

vestment company" di Singapura yang diduga menjadi perusahaan penampung dana.

Made Oka melalui kedua perusahaannya diduga menerima total 3,8 juta dolar AS sebagai peruntukan kep ada Novanto yang terdiri atas 1,8 juta dolar AS melalui perusahaan OEM Investment Pte Ltd dari Biomorf Mauritius dan melalui rekening PT Delta Energy sebesar 2 juta dolar AS. Made Oka diduga menjadi perantara uang suap untuk anggota DPR sebesar lima persen dari proyek KTP-el.

Keduanya disangkakan

pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa 115 saksi dalam penyidikan untukdua tersangka kasus korupsi KTP elektronik (KTP-e), yakni Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung.

"Sampai saat ini, sekitar 115 saksi telah kami periksa dalam kasus KTP-e untuk dua tersangka tersebut KPK sedang memfinalisasi pem-

berkasan dalam kasus ini, khususnya untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi yang akan segerahabismasa penahanan di awal Juli 2018 nanti," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (26/6).

Febri menyatakan bahwa saksi-saksi lain masih terbuka kemungkinan diperiksa sepanjang dibutuhkan dalam proses penyidikan ini.

Adapun unsur-unsur dari 115 saksi yang telah d-iperiksa KPK terdiri dari anggota atau mantan anggota DPR RI, mantan Menteri Dalam Negeri, pejabat

dan PNS Kemendagri, pegawai LXPP dan BPPT, pengurus DPD Partai di JawaTe-ngah, swasta, notaris/PPAT, dan lain-lain.

KPK pun pada Selasa (26/6) memanggil lima saksi untukdua tersangka tersebut antara lain mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Nu " jyati Ali Assegaf, mantan Ketua, Kelompok Fraksi (Fd). ksi) di Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Hanura Djamal Aziz, mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Taufiq Effendi.

ANT





Original Post

MA AS Dukung Larangan Kunjungan Kontroversial Trump

Media Online metrotvnews.com
2018-06-27

Washington: Mahkamah Agung Amerika Serikat mendukung larangan kontroversial Presiden Donald Trump terhadap pelancong dari lima negara mayoritas Muslim.

Dilansir AFP, Rabu, 27 Juni 2018, hakim memutuskan 5-4 bahwa versi terbaru dari larangan tersebut, yang diklaim oleh pemerintah dibenarkan oleh masalah keamanan nasional, adalah sah.





Keputusan ini membuat Trump bisa melarang warga dari Korea Utara dengan lima negara mayoritas Muslim yaitu Iran, Libya, Somalia, Suriah dan Yaman untuk masuk AS. Pejabat-pejabat tertentu dari Venezuela juga menjadi sasaran langkah itu.

Hakim Ketua John Roberts menyatakan peraturan tersebut valid dan dibenarkan jika mengacu kepada kekhawatiran keamanan nasional. Kebijakan Trump itu tidak membuat dia bisa mendapatkan wewenang berlebih sehingga melanggar konstitusi AS.

"Pemerintah telah menetapkan justifikasi keamanan nasional yang cukup untuk bertahan dari peninjauan rasional," jelas John.

Meski MA mendukung kebijakan itu, Roberts tetap mengkritisi Trump, dan berharap kebijakan itu tidak menciptakan diskriminasi berdasar agama. Hakim yang menjabat sejak 29 September 2005 itu berujar, seorang Presiden AS punya kekuasaan besar untuk mempertahankan toleransi beragama.

"Meski harus diakui, pemerintah federal saat ini telah menggunakan kekuasan itu untuk menampilkan kebijakan yang tidak merara. AS adalah negara besar karena membagi nilai yang sama soal respek, martabat, dan nilai-nila manusia yang ada," katanya.
(DEN)

http://internasional.metrotvnews.com/amerika/4bao1w0K-ma-as-dukung-larangan-kunjungan-kontroversial-trump



Original Post

Media