KPK Eksekusi Terpidana Suap Pembangunan Transmart Cilegon ke Lapas Serang

Media Online liputan6com
2018-06-30

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi dua terpidana kasus suap pengurusan perizinan pembangunan Mall Transmart di Cilegon ke Lapas Klas II A Serang, Banten.

Mereka adalah mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) CilegonAhmad Dita Prawira dan Politikus Golkar Kota Cilegon, Hendri.

"Hari ini dilakukan eksekusi terpidana Ahmad Dita Prawira dan Hendri dalam kasus suap terkait perizinan pembangunan mal di Cilegon, Banten ke Lapas Kelas II A Serang," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Junat (29/6/2018).

Eksekusi terhadap dua penerima suap proyek pembangunan Mall Transmart Cilegon tersebut dilakukan setelah putusan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Serang, berkekuatan hukum tetap alias inkrakht.

Kedunya pun telah divonis bersalah oleh Hakim Pengadilan Tipikor Serang karena terbukti menerima suap pemulusan perizinan proyek pembangunan Mall Transmart Kota Cilegon bersama-sama dengan mantan Wali Kota Cilegon, Tubagus Iman Ariyadi.

Ahmad Dita Prawira divonis dengan pidana lima tahun penjara serta denda sebesar Rp225 Juta subsider dua bulan kurungan oleh majelis hakim. Sementara Hendri, divonis selama empat tahun penjara dan denda sebesar Rp200 Juta subsider satu bulan kurungan.

Ahmad Dita terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

https://www.liputan6.com/news/read/3574101/kpk-eksekusi-terpidana-suap-pembangunan-transmart-cilegon-ke-lapas-serang



Original Post

Mencabut Hak Politik Terpidana Korupsi Bisa Diterapkan

Media Online metrotvnews.com
2018-06-30

Jakarta: Pencabutan hak politik kepada terpidana kasus korupsi dinilai bisa diterapkan. Sebab, ketentuan itu telah diatur dalam Undang-undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Hal itu disampaikan ahli hukum administrasi negara Universitas Indonesia (UI) Dian Puji Simatupang saat menjadi ahli di sidang Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam kasus korupsi proyek Hambalang.





Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Eva Yustisiana meminta pendapat Dian terkait boleh tidaknya KPK menerapkan hukuman mencabut hak politik terhadap terpidana kasus korupsi.

"Itu silakan, karena Undang-Undang Antikorupsi juga menyatakan demikian," terang Dian menjawab Eva di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat 29 Juni 2018.

Dian menjelaskan, Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 ayat (1) huruf d mengatur pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu, atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. Termasuk, hak politik.

Namun, kata dia, pencabutan hak politik terhadap terpidana kasus korupsi bisa diterapkan manakala sudah ada keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

"Tetapi dalam syarat pokoknya juga diatur sesuai keputusan pengadilan," tandasnya.

Selain itu, Dian juga menjelaskan, kalau hukuman uang pengganti kerugian negara bisa dibebankan kepada terpidana korupsi. Namun, hukuman itu harus tetap berdasarkan hasil audit kerugian negara yang bisa dipertanggungjawabkan.

"Hukum administrasi membedakan pada suap dan tipuan sepanjang OTT tidak memerlukan audit," jelas Dian.

Anas divonis delapan tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor karena dinilai terbukti menerima gratifikasi proyek Hambalang senilai Rp20 miliar. Uang tersebut kemudian dicuci dengan pembelian tanah dan bangunan.

Anas juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan. Selain itu Anas juga harus membayar pengganti uang yang telah dikorupsi sebesar Rp57 miliar dan USD5,2 juta.

Anas mengajukan upaya hukum banding. Pengadilan Tinggi meringankan hukumannya menjadi 7 tahun penjara. Namun, Anas kembali melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

MA kemudian menolak kasasi Anas. Majelis hakim yang diketuai oleh mantan hakim agung Artidjo Alkostar malah memperberat hukuman Anas menjadi 14 tahun.

Anas dijerat dengan Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dia juga dianggap melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP, dan Pasal 3 ayat 1 huruf c UU Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
(AGA)

http://news.metrotvnews.com/hukum/nbw7w3Rb-mencabut-hak-politik-terpidana-korupsi-bisa-diterapkan



Original Post

Aturan Hukum Jadi Patokan Kemendagri

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-6-30

Aturan Hukum Jadi Patokan Kemendagri

PILKADA 2018

JAKARTA, KOMPAS - Kementerian Dalam Negeri akan melantik kepala daerah pemenang Pilkada Serentak 2018 meski yang bersangkutan berstatus tersangka dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemberhentian dari jabatan sebagai kepala daerah tetap harus menunggu putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Jumat (29/6/2018), mengatakan, pemerintah tetap berpegang pada aturan perundangan dalam melantik pemenang pilkada "Semua calon kepala daerah yang kebetulan tersangka atau dalam status terdakwa dan memenangi pilkada, sepanjang behim ada keputusan berkekuatan hukum tetap, mereka akan tetap dilantik," kata Tjahjo.

Kemendagri, tambah Tjahjo, berpegang pada Pasal 163 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Ketentuan itu menyebutkan, dalam hal gubernur dan atau calon wakil gubernur terpilih ditetapkan menjadi tersangka saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik jadi gubernur dan atau wakil gubernur. Sementara untuk pelantikan calon bupati atau wali kota, pemerintah berpegangan pada Pasal 164 Ayat 6 peraturan perundangan yang sama.

Dari hasil hitung cepat sejumlah lembaga, petahana Bupati Tulungagung, Jawa Timur, Syahri Mulyo unggul dalam pilkada di daerahnya. Padahal, kini dia jadi tersangka dan ditahan KPK.

Tjahjo mengatakan, status itu tak akan membuat pemerintah membatalkan pelantikan. Namun, jika pengadilan sudah menyatakan dan keputusan itu telah berkekuatan hukum tetap, pemerintah akan langsung memberhentikannya.

Kepantasan

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menilai, unggulnya Syahri Mulyo dalam pilkada di Tulungagung menunjukkan peradaban antikorupsi di negara ini masih jalan di tempat "Membiarkan mereka dipilih walau tersangka, lalu membiarkan mereka dilantik meski sudah ditahan, ini jadi perdebatan. Sebab, di atas hukum ada hukum yang paling tinggi, yaitu hukum kepantasan, maka apakah Itu pantas? Kalau kita semua sepakat itu pantas, ya, kita jalankan saja. Di situlah peradaban kita," ujarnya.

Saut juga mengingatkan, percuma pelantikan itu tetap dilakukan karena sistem manajemen pemerintahan pasti tidak berjalan efektif. "Kalau dilantik juga, tetapi tidak kerja, fungsi manajemennya seperti apa?" tambahnya.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo menuturkan, KPK tidak akan terpengaruh terhadap hasil pilkada. Menurut dia, penyidikan terhadap Syahri tetap berjalan.

(MHD/BOW)





Original Post

Sidang PK Siti Fadilah Supari

Media Cetak Kompas Halaman 5
2018-6-30

Sidang PK Siti Fadilah Supari

Bekas Menteri Kesehatan yang merupakan terpidana kasus suap alat kesehatan 2005, Siti Fadilah Supari (kiri), didampingi penasihat hukumnya saat menjalani sidang peninjauan kembali (PK) kasus pengadaan alat kesehatan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Jumat (2 h 2018). Dalam sidang tersebut, tim penasihat hukum terdakwa menghadirkan saksi ahli hukum pidana dari Universitas Krisnadwipayaiu. Made Darma Weda.

ANTARA/RENO ESNOR





Original Post

Mengurai Pasal Tipidsus RKUHP

Media Cetak Kompas Halaman 5
2018-6-30

Mengurai Pasal Tipidsus RKUHP

Masuknya pasal tindak pidana khusus ke dalam RKUHP menuai keberatan sejumlah pihak, termasuk KPK. Hingga kini belum ada titik temu soal perlu tidaknya aturan khusus itu di KUHP.

Pertanyaan mendasar yang mengusik benak publik sebenarnya ialah dari mana ide memasukkan pasal-pasal tindak pidana khusus, termasuk aturan antikorupsi, itu ke dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana? Mengapa pasal-pasal yang telah diatur dalam ketentuan yang lebih khusus berupaya diatur kembali dalam KUHP?

Pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dilakukan sejak 1964 dengan berubah-ubah tim perumus. Dalam dral yang dihasilkan tim perumus yang diketuai Prof Mardjono Reksodiputro tahun 1987, lanjutan tim pimpinan Prof Oemar Seno Adjie dan Prof R Soedarto tahun 1982, tidak ada pembahasan untuk membuat bab tindak pidana khusus (tipidsus) di dalam RKUHP.

Hasil kerja tim pimpinan Prof Mardjono itu sendiri telah diserahkan kepada Menteri Keha-kitnan Ismail Saleh tahun 1993 (Kompas, 18 Maret 1993). Namun, hasil rumusan itu tidak berlanjut. Rumusan hasil pemikiran tokoh-tokoh hukum itu entah ke mana karena setiap kali Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (dulu Menteri Kehakiman) berganti, upaya merumuskan kembali RKUHP selalu menjadi cita-cita utama.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Trisakti Andi Hamzah mengemukakan, saat dirinya menjadi anggota tim perumus pembahasan RKUHP di bawah pimpinan Prof Mardjono, tidak ada pembahasan mengenai bab tipidsus. Kalaupun sekarang ada upaya memasukkan sejumlah ketentuan tipidsus ke dalam RKUHP, Andi Hamzah mempertanyakan relevansinya Sebab, pasal-pasal tentang korupsi yang

sekarang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada dasarnya mengadopsi atau mengelaborasi dari pidana umum yang telah ada atau sudah diatur di dalam KUHP.

"UU Pemberantasan Tipikor yang sekarang ini mengambil 13 pasal dari KUHP, yakni Pasal 209, 210, 387, 088, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435. Pasal-pasal tersebut diformulasikan menjadi ketentuan khusus mengenai korupsi. Selanjutnya, formulasi tentang korupsi yang mengambil dari ketentuan umum di dalam KUHP itu dituangkan ke dalam UU Pemberantasan Tipikor. Jadi, korupsi itu sudah ada ketentuan umumnya di dalam KUHP. Tindak pidana jabatan seperti diatur di dalam pasal-pasal itu (13 pasal tersebut) adalah tindak pidana korupsi," kata Andi Hamzah, Rabu (13/6/2018), yang dihubungi dari Jakarta

Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang atau suap yang dilakukan penyelenggara negara atau pejabat, menurut Andi Hamzah, adalah konsepsi korupsi yang khusus di Indonesia Tipikor sebagaimana diela-borasikan dengan melihat konsepsi dari 13 pasal KUHP tersebut, oleh karena itu, khas Indonesia Definisi korupsi diberi batasan jelas, yakni ada kerugian keuangan negara

"Pengaturan korupsi dalam Pasal -2 UU Pemberantasan Tipikor tentang perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi serta Pasal 3 yang mengatur penyalahgunaan kewenangan atau jabatan benar-benar khas Indonesia Di negara lain, tidak ada yang mengatur korupsi itu harus berkaitan dengan ke-

rugian keuangan negara," katanya

UU Pemberantasan Tipikor itu disadari masih mengandung kelemahan sehingga perlu direvisi. Sebuah tim pernah dibentuk pemerintah untuk merevisi UU tersebut. Andi Hamzah menjadi ketuanya Pada 2009, draf revisi UU Pemberantasan Tipikor itu telah diserahkan kepada Menkumham Andi Mattalatta Namun, ketika menteri dijabat Patrialis Akbar, pembahasan revisi UU itu mandek.

"Saya dorong KPK menanyakan rumusan revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu kepada pemerintah. Kenapa hasil kerja tim tidak ditindaklanjuti dan seolah hilang saja pada masa Patrialis. Di dalam revisi itu juga telah dimasukkan pasal-pasal yang mengadopsi konvensi internasional tentang antikorupsi (UNCAC) dan secara khusus juga kami atur mengenai tindak pidana jabatan," kata Andi Hamzah.

Berbeda pendapat

Konvensi internasional tentang antikorupsi, menurut tim panitia kerja pemerintah, telah dirumuskan di dalam RKUHP. Masuknya pasal-pasal antikorupsi ke dalam RKUHP dijamin tidak akan melemahkan pemberantasan korupsi, tetapi malah menguatkan. Lima pasal yang akan diadopsi ke dalam RKUHP adalah Pasal 2, 3, 5, U, dan 13 UU Pemberantasan Tipikor. Pasal-pasal itu dinilai mengatur tentang ketentuan umum atau core crime (tindak pidana pokok) korupsi.

"UU Pemberantasan Tipikor juga tidak dicabut atau masih berlaku," kata Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Enny Nurbaningsih.

Mantan Menteri Kehakiman

Muladi, yang juga anggota tim panitia kerja RKUHP pemerintah, menambahkan, pasal-pasal itu diperlukan sebagai bridging atau jembatan yang mengaitkan antara pidana pokok korupsi yang diatur di dalam KUHP dan UU Pemberantasan Tipikor yang bersifat khusus. Sebelum ada ketentuan khusus, harus ada ketentuan umum di dalam KUHP.

Logika ini dipertanyakan KPK yang merasa secara teknis akan kesulitan mengaplikasikan dua UU tersebut. Di satu sisi ada KUHP yang mengatur korupsi dan di sisi lain ada UU Pemberantasan Tipikor yang masih berlaku atau belum dicabut. Pasal 729 atau ketentuan peralihan RKUHP yang diklaim tim panitia kerja pemerintah bisa menjamin KPK melaksanakan tugasnya belum sepenuhnya meyakinkan bagi lembaga antirasuah tersebut. Rumusan itu menegaskan, lembaga-lembaga yang menangani tipidsus tetap bisa menangani tipidsus yang diatur di dalam KUHP.

Rumusan Pasal 729 berbunyi, "Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan Bab tentang Tindak Pidana Khusus dalam undang-undang ini tetap dilaksanakan berdasarkan kewenangan lembaga yang telah diatur dalam undang-undang masing-masing."

Menyimak bunyi pasal tersebut, menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, ketentuan tipidsus di dalam KUHP yang harus dijalankan KPK bukan UU Pemberantasan Tipikor. Padahal, UU Pemberantasan Tipikor belum dicabut. KPK pun keberatan dengan sanksi atau ancaman pidana yang diatur di dalam RKUHP lantaran lebih rendah daripada UU Pemberantasan Tipikor. KPK tetap pada sikapnya yang tidak menginginkan delik antikorupsi diatur di dalam KUHP.

Dalam pertemuan terakhir di kantor Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, beberapa waktu lalu, belum ada titik temu yang bisa diperoleh di antara tim panitia kerja pemerintah, DPR, dan KPK. Pemerintah dan DPR

selaku pembuat UU menginginkan ada bab tipidsus di dalam KUHP. Masuknya pasal-pasal tipikor ke dalam RKUHP dengan demikian adalah kebijakan politik hukum pemerintah dan DPR

Pertanyannya, apakah hal itu tepat di tengah-tengah upaya negara memberantas korupsi dan apakah hal itu juga sudah sesuai dengan amanat reformasi?

Pembuat legislasi perlu dengan bijak menimbang keuntungan dan kerugian dari masuknya pasal-pasal tipidsus ke dalam RKUHP. Tim perumus juga perlu menilik kembali sejarah pembentukan UU Pemberantasan Tipikor yang ternyata formulasi ketentuannya diambil atau merujuk pada pasal-pasal pidana umum di dalam KUHP. Jika ter-nyata korupsi sudah ada ketentuan umumnya di dalam KUHP, lalu untuk apa lagi memasukkan pasal-pasal korupsi ke dalam KUHP?

Pembahasan tentang pasal-pasal tipidsus ke dalam RKUHP itu

dijanjikan untuk kembali dibahas seusai Lebaran. Publik berharap momen itu dimanfaatkan secara sungguh-sungguh oleh tim perumus dari pemerintah, DPR, dan melibatkan juga KPK sehingga diperoleh jalan keluar dalam persoalan ini.

Namun, rencana pemerintah dan DPR untuk melanjutkan pembahasan RKUHP sepertinya menemui tantangan. Partai-partai begitu pula dengan kadernya yang duduk di parlemen akan sibuk mempersiapkan Pemilu 2019.

Cita-cita dekolonialisasi

hukum pidana nasional pun kembali tertunda Namun, hal itu juga memberi kesempatan untuk para pihak duduk kembali membahas kembali pasal-pasal tipidsus. Ini penting supaya jangan sampai dekolonialisasi KUHP malah gagal lantaran kitab hukum pidana yang baru ternyata masih bercita-rasa kolonial, yang antara lain dicirikan dengan ketimpangan hukum dan korupsi yang merajalela

(RINI KUSTIASIH)





Original Post

Mohammad Ali, Petinju Terbaik Sepanjang Masa

Media Cetak Kompas Halaman 15
2018-6-30

Mohammad Ali, Petinju Terbaik Sepanjang Masa

Mohammad Ali (1942-2016) adalah petinju terbaik sepanjang masa Prestasinya di dunia tinju fenomenal Kiprahnya di bidang kemanusiaan, khususnya dalam gerakan menuntut persamaan hak bagi kulit hitam, membuat Ali menjadi tokoh nasional.

Prestasi menonjol pertama Ali yang ketika itu masih bernama Cassius Marcellus Clay adalah merebut medali emas kelas berat di Olimpiade Roma 1960 dalam usia 18 tahun. Dia lalu terjun ke tinju profesional dan mencuri perhatian karena selalu menang. Ali menjadi juara dunia dengan menaklukkan juara bertahan Sony Liston dengan menang TKO ronde 7 dari 15 ronde yang direncanakan dalam pertandingan di Florida tahun 1964. Ali menjadi juara dunia termuda, pada usia 22 tahun. Setahun kemudian, Sony melakukan revans, tetapi lagi-lagi dia ditaklukkan lewat pukulan keras Ali.

Prestasi tinggi itu tidak membuat Ali terlena, malahan dia menyatakan diri masuk gerakan Nation of Islam yang merupakan gerakan kalangan hitam sekaligus Muslim AS yang menuntut perbaikan nasib mereka Sikap kerasnya itu membuat dia menolak masuk wajib militer untuk perang ke Vietnam. "Saya tidak ada masalah dengan Vietcong dan mereka tidak pernah memanggil saya nigger? begitu kalimatnya yang populer.

Penolakan wajib militer itu membuat Ali dihukum oleh Pengadilan New York lima tahun penjara dan gelarnya dicopot Komisi Tinju pada 1967. Masa emasnya hilang selama 3,5 tahun sebelum akhirnya diputus bebas oleh Mahkamah Agung AS pada 1971, sebagaimana dimuat di Kompas pada 30 Juni 1971 di atas. Gelarnya dipulihkan.

Meski berstatus narapidana, Ali berkali-kali diperkenankan bertanding. Saat bertanding dengan juara dunia Joe Frazier tahun 1971, Ali kalah angka tipis. Ali merebut kembali gelarnya dari George Foreman pada 1974 di Kinshasa dalam pertarungan dengan taktik rope a dope, yaitu menguras tenaga lawan dan menjatuhkan di ronde ke-8.

Gelarnya hilang saat dikalahkan Leon Spinks pada Februari 1978, tetapi ia merebutnya kembali September 1978 dalam pertandingan ulang. Tak lama kemudian Ali mengumumkan pengunduran diri.

Aktivitas Ali membuat dua kah mendapat medali dari Presiden Amerika Serikat

(HCB)





Original Post

KPK Perkuat Bukti Aliran KTP-E ke Pihak Lain

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2018-6-30

KPK Perkuat Bukti Aliran KTP-E ke Pihak Lain

Iryanto diduga telah menerima total uang US$3,4 juta pada periode 19 Januari-19 Februari 2012 untuk Setya Novanto yang dilakukan secara berlapis dan melewati sejumlah negara.

KPK kembali memeriksa terpidana kasus korupsi KTP-E Andi Agustinus alias Andi Narogong. Pemeriksaan Andi kali ini untuk memperkuat bukti dugaan aliran korupsi megaproyek bernilai Rp5,8 triliun itu kepada sejumlah pihak.

"Ya kita klarifikasi lagi terkait aliran dana ya karena saat persidangan Andi ataupun dalam proses-proses pemeriksaan sebelumnya kan Andi menjelaskan apa yang ia ketahui, apakah kaitannya dengan terdakwa yang lain ataupun beberapa aliran dana terhadap sejumlah pihak," kata juru bicara KPK Febri Diansyah.

KPK memeriksa Andi sebagai saksi untuk Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung. Andi dari unsur swasta juga merupakan terdakwa dalam perkara korupsi kasus itu.

Irvanto yang merupakan keponakan Setya Novanto telah ditetapkan bersama Made Oka, pengusaha sekaligus rekan Novanto, sebagai tersangka korupsi pengadaan KTP-E pada 28 Februari 2018.

Irvanto diduga sejak awal mengikuti proses pengadaan KTP-E dengan perusahaannya yakni PT Murakabi Sejahtera

dan ikut beberapa kali pertemuan di ruko Fatmawati bersama tim penyedia barang proyek KTP-E. Ia juga diduga telah mengetahui ada permintaan fee sebesar 5% untuk mempermudah proses pengurusan anggaran KTP-E.

Irvanto diduga menerima total US$3,4 juta para periode 19 Januari-19 Februari 2012 yang diperuntukkan Novanto secara berlapis dan melewati sejumlah negara.

Adapun Made Oka ialah pemilik PT Delta Energy, perusahaan SVP dalam bidang investment company di Singapura, yang diduga menjadi perusahaan penampung dana.

Made Oka melalui kedua perusahaannya diduga menerima total US$3,8 juta sebagai peruntukan kepada Novanto yang terdiri atas US$1,8 juta melalui perusahaan OEM Investment Pte Ltd dari Biomorf Mauritius dan melalui rekening PT Delta Energy sebesar US$2 juta. Made Oka diduga menjadi perantara uang suap untuk anggota DPR sebesar 5% dari proyek KTP-E.

Keduanya disangkakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kembali diperiksa

Saat ini sejumlah nama lama atau nama baru anggota DPR kembali disebut ikut terlibat pembahasan proyek pengadaan KTP-E dalam sidang terdakwa Anang Sugiana Su-dihardjo. Bahkan, mereka disebut ikut kecipratan uang haram itu.

"Itu perlu kami matangkan dan kami pastikan satu per satu. Karena itulah terkadang butuh pemeriksaan berulang kali untuk tersangka ataupun untuk saksi," ujarnya.

Febri menyebut hingga kini belum ada informasi adanya pengembalian uang dari pihak-pihak yang disebut ikut menerima kucuran dana KTP-E. Yang pasti, kata dia, untuk membuat terang kasus ini penyidik telah memeriksa 120 saksi.

"Ada saksi yang diperiksa sekali, ada yang kedua kali, itu yang sudah kita lakukan. Tetapi jika masih ada saksi yang kita butuhkan di akhir Juni ataupun di awal Juli, tentu tidak tertutup kemungkinan kita akan terus," kata Febri.

Dalam beberapa hari terakhir, penyidik KPK telah melakukan pemeriksaan maraton terhadap sejumlah anggota DPR. Mereka yang diperiksa antara lain Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

(P-l/ M Taufan Sp Bustan )





Original Post

Eks Menkes Heran Terseret Kasus Lain

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2018-6-30

Eks Menkes Heran Terseret Kasus Lain

MANTAN Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari heran dirinya terseret kasus bekas anak buahnya, Mulya Hasjmy. Masalah itu diungkit di sidang peninjauan kembali atas vonis 4 tahun penjara yang diterimanya dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan.

Mulya ialah Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan pada 2006-2007 dan 2009. Dia dipidana 2,8 tahun penjara pada November 2015 atas korupsi pengadaan peralatan medis dalam penanganan wabah flu burung pada 2006.

"Tahun 2012 ada perkara yang menyangkut M (Mulya). Dalam putusan hakim yang sudah inkracht, dia bersalah bersama-sama dengan X. Nama saya tidak tersangkut sama sekali. Dia di situ tidak dibantu Menkes. Dia menerima hukuman sendiri, sudah inkracht," kata Siti di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, kemarin.

Siti bercerita pada 2016 dirinya ditetapkan sebagai tersangka dan dihukum. Dia dijerat dengan Pasal 55 KUHP karena dianggap turut serta atau bersama-sama melaku-

kan tindak pidana korupsi dengan Mulya.

Made Darma Weda, ahli pidana yang dihadirkan Siti, berpendapat seharusnya Menkes tak bisa dijerat dengan Pasal 55 KUHP. Pasalnya, pada perkara sebelumnya. Mulya divonis dan dihukum seorang diri.

"Dalam konteks teori, kalau misalnya Mulya terbukti divonis sendiri dan tidak ada keterlibatan orang lain, seharusnya Ibu Siti tak dicantumkan Pasal 55," jelas Made.

Jaksa KPK lalu bertanya kepada Made. Dia dicecar soal a-pakah Siti bisa dijerat dengan Pasal 55 KUHP jika terdapat

suatu bukti yang menunjukkan keterlibatannya setelah vonis Mulya dijatuhkan. Namun, Made tetap berpendapat Siti tak bisa dijerat dengan Pasal 55 KUHP. Ia menilai penyidikan perkara Siti seharusnya dilakukan tunggal dan berdiri sendiri.

Sementara itu, kuasa hukum Siti, Ahmad Kholidin, mengatakan dua putusan yang bertentangan menunjukkan adanya kekhilafan majelis hakim yang memvonis perkara kliennya. Ia berharap alasan itu akan menjadi pertimbangan majelis hakim untuk mengabulkan PK yang diajukan Siti.

(Put/P-1)





Original Post

KETERANGAN SAKSI

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2018-6-30

KETERANGAN SAKSI

Mantan Menteri Kesehatan yang merupakan terpidana kasus suap alat kesehatan 2005, Siti Fadilah Supari, menjalani sidang peninjauan kembali (PK) kasus pengadaan alat kesehatan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Sidang tersebut mendengarkan keterangan saksi ahli hukum pidana dari Universitas Krisnadwipayana, Made Darma Weda.

Ml/BARI FATHAHILAH





Original Post

Proses Hukum Kasus Sail Komodo 2013 Dipercepat

Media Cetak Media Indonesia Halaman 11
2018-6-30

Proses Hukum Kasus Sail Komodo 2013 Dipercepat

PROSES hukum dugaan korupsi anggaran Sail Komodo 2013 semakin kencang. Belum lama berselang, pihak penyidik Kejaksaan Negeri Labuan Bajo menetapkan status tersangka kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) Nusa Tenggara Timur, Theodurus Suhardi. Yosefus Sukardi juga kembali diperiksa tim khusus penyidik Tindak Pidana Korupsi Kejari, kemarin.

Kedua aparat sipil negara ini diduga menyalahgunakan APBD Pemda NTT dalam pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata dan program pengelolaan keberagaman budaya untuk Sail Komodo pada 2013. Penyidik melakukan pendalaman dengan mencocokkan sejumlah barang bukti.

Theodurus tiba di Kantor Kejari Mabar pukul 13.07 Wita dengan kendaraan dinas. Seusai mengisi buku tamu di ruangan masuk, Theodurus diantar petugas ke ruangan penyidik tindak pidana korupsi. Theodurus diperiksa penyidik bersamaan dengan stafnya Yosefus juga turut diperiksa di ruangan berbeda.

Kajari Mabar Yulius Sigit Kristanto mengatakan tim penyidikan Tindak Pidana Khusus meminta keterangan Theodurus sebagai saksi dalam kasus tersebut. Sementara itu, pemeriksaan sebagai tersangka baru dijadwalkan pada pekan depan.

Pada proses penyidikan, pihak Kejari Labuan Bajo selain menggeledah Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat,

menggeledah Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Mabar.

Pada kasus tersebut kerugian negara mencapai Rp487 juta dan Theodurus saat itu menjabat pengguna anggaran atau Pejabat Pembuat komitmen. Sementara itu, Yosefus ialah bendahara pengeluaran pada Dinas Pariwisata Mabar.

"Hari ini mereka, diperiksa sebagai saksi. Pekan depan diperiksa sebagai tersangka," tegas Sigit.

Secara terpisah, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Salesius Guntur, mengatakan agenda pemeriksaan hari ini (Jumat, 29/6) merupakan pemeriksaan saksi, bukan tersangka. Yosefus tiba di kantor kejaksaan pada pukul 09.00 Wita.

"Penyidik tipikor juga sudah memeriksa sejumlah saksi pada Kamis (28/6) terkait dengan kasus dugaan korupsi Sail Komodo Tahun 2013," kata Salesius Guntur.

Diketahui, Theodurus dan Yosefus ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (22/6).

(JL/N-1)





Original Post

KPK tidak khawatirkan PK sejumlah terpidana korupsi

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-06-30

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tidak khawatir terhadap beberapa permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh sejumlah narapidana korupsi.

"Tidak ada yang perlu dikhawatirkan apalagi kami yakin dengan pembuktian yang sudah dilakukan sebelumnya-sebelumnya," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta, Jumat.

Setidaknya sudah ada tiga terpidana korupsi setelah pensiun hakim agung Artidjo Alkostar yang mengajukan PK, yaitu mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terpidana suap pembangunan P3SON Hambalang dan tindak pidana pencucian uang; mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari terpidana perkara korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes); dan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali narapidana korupsi pelaksanaan ibadah haji periode 2010-2013.

"Kita sudah buktikan dengan fakta-fakta yang diajukan KPK sudah diuji berkali-kali, dan hakim sudah menjatuhkan hukuman. Jadi kalau sekarang ada pengajuan PK, ya kita hadapi dan kami tentu tetap dalam posisi awal bahwa kasus ini sudah sangat kuat dan terbukti sampai di pengadilan," ujar Febri.

KPK juga yakin Mahkamah Agung dapat bersikap independen dan imparsial terhadap pengajuan PK tersebut.

"Jadi kalau tiba-tiba sekarang banyak yang mengajukan PK, mekanisme hukumnya ada dan hakim-hakim yang ditunjuk oleh pengadilan tentu saja adalah hakim yang memang punya kapasitas dan punya pemahaman yang sangat baik terkait dengan penanganan kasus korupsi. Jadi kita lihat saja hasilnya seperti apa karena semuanya sudah diuji," kata Febri.

Pada sidang PK hari ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Anas Urbaningrum mempersoalkan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp57,59 miliar dan 5,26 juta dolar AS.

"Misal seorang ketua RT, dalam pemilihan kandidat, ia mendapat sumbangan simpatisan masing-masing. Kadang ada tim sukses mendukung kandidat, sumbangan independen tidak berasal uang negara. Lalu, apakah bisa dipersoalkan kandidat divonis membayar uang pengganti. Apakah dana sumbangan ada relevansi uang pengganti," tanya Anas Urbaningrum kepada ahli yang dihadirkannya.

Dalam sidang tersebut, Anas menghadirkan dosen hukum administrasi negara Universitas Indonesia Dian Puji Simatupang.

"Sekali lagi uang negara harus punya dokumen, kalau pindah pihak ketiga menjadi uang privat, tidak mungkin menjadi ketua dari pejabat negara diberikan, tidak ada relevansi. Kecuali saya menanyakan seluruh dokumen adiministrasi dan menandatangani itu uang negara," ujar Dian.

Kesimpulan dari sidang PK Anas akan dilakukan dua pekan lagi. Anas pun berharap ia mendapat keadilan.

"(Sidang PK) Setelah piala dunia selesai, juaranya ada, Insya Allah PK-nya mudah-mudahan bisa diterima, PK itu perjuangan keadilan, saya tidak ingin apa-apa, sejak awal ketika disidangkan saya hanya minta diadili, jangan saya `dijaksai`, jangan dihakimi, saya hanya ingin diadili buat saya sudah cukup, berdasarkan fakta, bukti, bahkan pakai logika," kata Anas, seusai sidang.

Pada tingkat pertama, Anas divonis 8 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan, ditambah kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp57,59 miliar dan 5,26 juta dolar AS.

Sedangkan pada tingkat banding, Anas mendapat keringanan hukuman menjadi 7 tahun penjara, namun KPK mengajukan kasasi terhadap putusan itu sehingga Mahkamah Agung memperberat hukuman Anas menjadi 14 tahun penjara ditambah denda Rp5 miliar subsider 1 tahun 4 bulan kurungan dan ditambah membayar uang pengganti Rp57,59 miliar subsider 4 tahun kurungan serta masih ditambah hukuman pencabutan hak dipilih untuk menduduki jabatan publik.Pewarta: Desca Lidya NataliaEditor: Kunto WibisonoCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/722772/kpk-tidak-khawatirkan-pk-sejumlah-terpidana-korupsi



Original Post

Anas Singgung Audit BPK Soal Hambalang

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-6-30

Anas Singgung Audit BPK Soal Hambalang

Sidang Permohonan PK

BEKAS Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi tak menggunakan data dalam menghitung kerugian proyek Hambalang. Menurutnya. KPK hanya menggunakan asumsi dari keterangan lisan. Anas mempertanyakan soal itu kepada ahli administrasi negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dian Puji Simatupang, dalam sidang lanjutan pemohonan Peninjauan Kembali (PK) yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemarin. "Jika ada keterangan lisan dari seorang saksi , dan saksi ini terbukti memerintahkan para saksi yang lain, kebetulan anak buahnya, untuk memberikan keterangan tidak benar. Lalu keterangan lisan ini dijadikan dasar untuk menghitung angka uang pengganti, apakah menurut ahli hitungan seperti itu valid?" ujar Anas kepada Dian. Seharusnya, menurut Anas, dasar yang dipakai KPK adalah Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017.yaitu beban uang pengganti harus relevan dengan perhitungan kerugian negara. "Sementara, ada keteran-

gan lain yang didukung dokumen catatan, dan yang mencatat adalah otoritas mencatat dan catatan-catatan itu nyata, tetapi itu justru diabaikan, yang dipakai keterangan lisan digunakan dasar hitung untuk menyusun konstruksi dakwaan. Menurut Anda bagaimana soal pidana tambahan pengganti?" tanya Anas.

Menanggapi pertanyaan itu. Dian menyebut bahwa BPK memang mengatur tentang kewajiban dokumen dan data tertulis soal kerugian negara yang harus valid. Menurutnya, jika pemeriksaan audit tidak dilakukan sesuai standar, seharusnya perhitungan itu dapat dibatalkan. "Dapat dibatalkan. Sifat data BPK harus akurat dan kredibel serta validasi." kata Dian.

Anas adalah terpidana kasus korupsi pembangunan Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang dan tindak pidana pencucian uang. Oleh Mahkamah Agung, dia dihukum 14 tahun penjara atas perbuatannya itu. Tidak hanya itu, Anas juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 57, 5 miliar.

byu





Original Post

Kontraktor Wajib Setor 13,5 Persen Buat Rita

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-6-30

Kontraktor Wajib Setor 13,5 Persen Buat Rita

PT Citra Gading Asritama (CGA) harus menyetor minima] 13.5 persen dari nilai proyek untuk Bupati Kutai Kartanegara (Kukar). Setoran yang diistilahkan material pusat (matpusi itu diserahkan setelah menang proyek.

Pengakuan itu disampaikan Direktur Utama PT CGA Ichsan Suaidi saat bersaksi dalam sidang perkara gratifikasi dan suap Bupati Kukar Rita Widyasari dan Khairuddin di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Menurut Ichsan, persentase setoran itu bisa berubah tergantung besarnya proyek yang dikerjakan PT CGA.

"Saya mengiyakan saja," katanya. Setoran untuk Rita diserahkan melalui Khairuddin.

Marsudi, bekas staf administrasi pemasaran PT CGA membenarkan setoran itu. Ia terlibat penyerahan uang Rp 1,7 miliar

kepada Khairuddin.

Awalnya, ia menerima kiriman Rpl miliar dari Tjatur Soewandono, staf keuangan PT CGA di kantor pusat. iDi- suruh siapkan kirim uang ke Tenggarong. Besoknya saya cairkan dibantu staf saya, Mbak Ida j tutur Marsudi.

Khairuddin kemudian bertandang ke kantor PT CGA di Tenggarong untuk bertemu Ichsan. "Pak Khairudin dan Pak Ichsan ngobrol di ruangan, saya di belakang siapkan uang Rp 1 miliar itu," kata Marsudi.

Ichsan menyuruh Marsudi membawa uang itu ke mobil Khairuddin yang diparkir di depan kantor. Sementara uang Rp700 juta diserahkan di rumah Khairudin di kawasan Mangkurawang, Tenggarong.

"(Di) rumah dua kali seingat saya. Kalau di rumah menyerahkan langsung jumlah seingat

saya Rp 500 juta dan Rp 200 juta, tapi waktunya tidak ingat," aku Marsudi.

Marsudi menyebutkan saat itu PT CGA sedang mengerjakan sejumlah proyek di Kukar, termasuk pembangunan SMA Negeri Unggulan 3 Tenggarong.

Dalam surat dakwaan jaksa disebutkan Rita menerima Rp49,5 miliar secara bertahap dari Ichsan terkait pengerjaan proyek tahun 2010 hingga 2012.

Proyek yang digarap PT CGA adalah pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Parikesit, pembangunan Jalan Tabang tahap III Baru, pembangunan SMA Negeri Unggulan 3 Tenggarong, proyek lanjutan semenisasi Kota Bangun-Liang Ilir, proyek Kembang Janggut Kelekat Tenggarong, proyek irigasi Jonggon dan Pembangunan Royal World Plaza Tenggarong.

gpg





Original Post

KPK Periksa Notaris Soal Pembelian Apartemen

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-6-30

KPK Periksa Notaris Soal Pembelian Apartemen

Kasus Pencucian Uang Bupati Kukar

KPK memeriksa notaris Rizal Prasetya sebagai saksi kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Rizal diduga mengetahui soal pembelian aset properti Rita.

"Kita sedang berupaya mempercepat penuntasan berkas perkaranya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengenai pemeriksaan notaris Rizal.

Fokus pemeriksaan mengenai aset apartemen milik Rita. "Asal- usul serta sejak kapan dimiliki, dilepas atau dipindahtangankan. sedang didalami. Kita sedang cross check ke beberapa saksi," katanya Febri.

Sebelumnya, KPK telah memanggil Legal PT Agung Podomoro Land, Lourino Rosiana Ngadil terkait pembelian apartemen oleh Rita.

"Kami telah mendapatkan informasi bahwa penyidik akan

mendalami sejumlah pengetahuan dari Lourino tentang proses bagaimana proses peralihan atau kepemilikan aset RIW. Asetnya berupa properti," sebut Febri.

Selain apartemen, masih ada sejumlah aset diduga diperoleh Rita dari hasil korupsi. "Penyidik menduga adanya modus kejahatan dengan cara menyamarkan hasil kejahatan dalam bentuk tanah dan bangunan, menggunakan nama orang lain," ujar Febri.

Untuk melengkapi berkas perkara dugaan TPPU Rita,penyidik KPK juga memeriksa sedikitnya 20 orang saksi. Mereka tersebut diperiksa secara intensif di Polres

Kutai Kartanegara. Adapun saksi-saksi yang diperiksa terdiri dari pejabat di lingkungan eksekutif Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, para politisi di DPRD Kalimantan Timur, serta pihak swasta.

Untuk diketahui, KPK menetapkan Rita Widyasari sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) lebih Rp436 miliar.Status tersangka juga ditetapkan terhadap Khairudin , anggota tim sukses (timses) Rita semasa menjadi calon bupati. Khairudin juga merupakan Komisaris PT Media Bangun Bersama.

Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan tindak pidana korupsi Rita Widyasari. "RIW (Rita Widyasari-red) dan KHR (Khairudin-red) diduga menguasai hasil tindak pidana korupsi (tipikor) dengan nilai

sekitar Rp436 miliar. Jadi sejauh ini total dugaan tipikor yang menjadi objek TPPU sejauh ini Rp436 miliar. Mungkin saja bisa bertambah setelah proses penyidikan TPPU berlangsung," ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif.

Dia membeberkan angka Rp436 miliar adalah hasil dari dugaan gratifikasi yang diterima? Rita dan Khairudin dari sejumlah pihak. Baik dalam bentuk fee proyek, fee perizinan, maupun pengadaan lelang barang dan jasa yang bersumber dari APBD.

Penerimaan terjadi selama Rita menjabat sebagai bupati. "Terhadap tersangka RIW dan KHR disangkakan melanggar Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 ?tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto

Pasal 55 ayat 1 kesatu 1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP," kata Syarif.

Menurut dia, dari temuan KPK disimpulkan bahwa atas penerimaan gratifikasi tersebut, kemudian Rita dan Khairudin diduga melakukan perbuatan TPPU.

"Atau patut diduga hasil tipikor yang diduga dilakukan RIW bersama KHR selama periode jabatan RIW menjadi Bupati Kukar," paparnya.

Syarif melanjutkan, sebelumnya Rita sudah disangka menerima suap Rp6 miliar dari tersangka pemberi suap Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun.

Suap terkait dengan pemu- lusan proses perizinan lokasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit PT Sawit Golden Prima.

gpg





Original Post

KEPALKAN TANGAN

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 6
2018-6-30

KEPALKAN TANGAN

Bekas Menteri Kesehatan yang merupakan terpidana kasus suap alat kesehatan tahun 2005 Siti Fadilah Supari (kiri) didampingi penasehat hukumnya menjalani sidang Peninjauan Kembali (PK) kasus pengadaan alat kesehatan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin. Dalam sidang tersebut Tim penasehat hukum terdakwa menghadirkan saksi ahli hukum pidana Universitas Krisnadwipayana Made Darma Weda.

ANTARA FOTO RENO ESNIR/SPT/18





Original Post

Walhi Kecam Keras Kriminalisasi Aktivis

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2018-6-30

Walhi Kecam Keras Kriminalisasi Aktivis

WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia mengecam kriminalisasi terhadap Heri Budiawan alias Budi Pego.

Seharusnya Budi Pego yang merupakan aktivis penolak pertambangan di Tumpang Pitu. Banyuwangi, Jawa Timur, bebas dari tahanan pada I Juli nanti. Namun pada 25 Juni lalu Mahkamah Agung malah memperpanjang masa penahanannya selama 60 hari.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur, Rere Christanto menuturkan, meluasnya industri ekstraktif di pesisir selatan JawaTimur memicu krisis so-sial-ekologis. Hal ini ditemui dalam kasus pertambangan Tumpang Pitu-Banyuwangi.

Sejak beroperasinya kegiatan industri pertambangan di bukit Tumpang Pitu-Banyuwangi oleh PT Bumi Suk-sesindo (BSI) dan PT Damai Suksesindo (PT DSI), beragam krisis sosial-ekologis dan sejumlah persoalan keselamatan ruang hidup rakyat telah terjadi.

Selain merusak sebagian besar kawasan pertanian warga, jelas Rere. bencana lumpur tersebut juga telah membuat kawasan pesisir pantai Pulau Merah dan sekitarnya jadi mengenaskan."Kerusakan tersebut membuat beberapa jenis kerang, ikan dan beberapa biota laut lainnya menghilang dari pesisir desa Sumberagung dan sekitarnya. Begitu juga beberapa sumur warga, diduga mulai tercemar dan terasa kecut karena penurunan kualitas lingkungan," paparnya.

Padahal. Bukit Tumpang Pitu merupakan kawasan penting bagi penduduk Sumberagung dan desa-desa sekitarnya. Namun, pasca beroperasinya

PT BSI dan PT DSI hingga ditetapkannya kawasan pertambangan Tumpang Pitu menjadi Objek Vital Nasional pada 2016, tindak represi terhadap warga Sumberagung dan sekitarnya oleh aparat keamanan terus meningkat.

Salah satunya, kasus penetapan 4 warga Sumberagung sebagai tersangka yang terjadi pada April 2017 lalu. Kasus ini bermula dari aksi pemasangan spanduk tolak tambang yang dilakukan warga Desa Sumberagung dan sekitarnya pada 4 April 2017 di sepanjang pantai Pulau Merah-Sumberagung, hingga kantor Kecamatan Pesanggaran.

"Satu hari pasca aksi (5/4), muncul beberapa pernyataan dari pihak aparat keamanan Banyuwangi bahwa di dalam spanduk penolakan warga terdapat logo yang diduga mirip palu arit. Padahal menurut keterangan warga dan temuan lapangan yang berhasil kami kumpulkan, tak satu pun spanduk yang terpasang terdapat logo yang dituduhkan itu," kata Rere.

Belakangan, empat warga dijerat dengan Pasal 107 huruf a, UU no. 27 tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. "Salah satu tersangka yang bernama Heri Budiawan alias Budi Pego, divonis hukuman 10 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi," imbuhnya.

Pengacara publik dari LBH Surabaya. Wachid Habibullah menyebutkan. Heri Budiawan seharusnya akan bebas pada 1 Juli 2018. Namun pada 25 Juni lalu. Heri mendapatkan surat perpanjangan penahanan dari Mahkamah Agung.

OSP





Original Post

Warga Kampung Akuarium Damai

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2018-6-30

Warga Kampung Akuarium Damai

Tetap Inginkan Rumah

WARGA Kampung Akuarium, Jakarta Utara, resmi mencabut gugatan perwakilan kelas (class action). Sebelumnya mereka mengajukan gugatan tersebut lantaran tidak terima, kawasan tersebut digusur paksa oleh aparat gabungan di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Gugatan itu tadinya diajukan terhadap Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Walikota Jakarta Utara, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal ini dijelaskan kuasa hukum penggugat yang juga pengacara publik LBH Jakarta, Nelson Simamora.

Gugatan tersebut, ujarnya, dicabut karena Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta sudah mengeluarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta no. 878 tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat.

"Keputusan Gubernur ini merupakan dasar hukum penataan 21 kampung yang tersebar di wilayah Jakarta. Salah satunya. Kampung Akuarium di Penjaringan. Jakarta Utara," papar Nelson.

Pada II April 2016, Gubernur Ahok menggusur paksa, bahkan disertai kekerasan oleh 4.288 aparat gabungan dari TNI, Polri dan Satpol PP terhadap warga Kampung Akuarium. Akibatnya, 345 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal.

Tidak hanya melakukan penggusuran paksa, pemerintahan Gubernur Ahok juga mencabut Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga pada awal 2017. Warga kemudian mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap penguasa melalui me-

kanisme class action pada 3 Oktober 2016.

Nelson menerangkan, dalam gugatan tersebut warga mengajukan dalil-dalil antara lain para tergugat. Yakni, tidak pernah melakukan musyawarah dengan warga, tidak pernah memberikan pemberitahuan yang cukup sebelum melakukan penggusuran, dan tidak pernah memberitahukan tujuan penggusuran kepada warga.

Selain itu, tergugat juga tidak melakukan proses penggusuran sesuai standar hak asasi manusia, melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap warga, dan mengerahkan kekuatan polisi dan militer dalam menggusur warga secara melanggar hukum.

"Semuanya adalah perbuatan melawan hukum oleh penguasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," sebutnya.

Salah satu penggugat. Dharma Diani mengatakan, warga berharap Gubernur Anies mengaktifkan kembali KTP, membangun shelter atau tempat tinggal sementara bagi warga, dan membuat Community Action Plan (CAP) secara partisipatif untuk menata Kampung Akuarium beserta kampung-kampung lainnya di Jakarta.

Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta no. 878 tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat merupakan salah satu jalan mewujudkan janji itu. "Untuk menghindari perbedaan putusan pengadilan dengan rencana yang diawali dengan Kepgub tersebut, warga memutuskan mencabut gugatan," ujarnya.

Warga Kampung Akuarium, lanjut Dharma, akan terus menanti janji pembangunan kembali Kampung Akuarium dan mengawal proses tersebut.

osp





Original Post

Pihak Swasta Diperiksa Terkait Suap Bupati Tulungagung

Media Online metrotvnews.com
2018-06-30

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah saksi dari pihak swasta untuk kasus dugaan suap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo. Pemeriksaan kali ini dilakukan di Polres Tulungagung.

"Ada pihak swasta yang kita periksa di Polres Tulungagung," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 29 Juni 2018.





Febri menjelaskan, penyidik fokus mencecar para saksi perihal aliran uang suap yang dikeluarkan Syahri Mulyo. "Kami fokus pada penelusuran aliran dana yang diduga dikeluarkan tersangka FD," ujarnya.

KPK menetapkan Bupati nonaktif Tulungagung Syahri Mulyo sebagai tersangka korupsi proyek peningkatan infrastruktur jalan tahun 2017. Selain Syahri, KPK juga menetepkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung Sutrisno, dan Agung Prayitno dari pihak swasta sebagai tersangka penerima suap.

Sedangkan, tersangka pemberi suap adalah pengusaha bernama Susilo Prabowo. Ia diduga menyuap Syahri Mulyo melalui Agung Prayitno sebesar Rp1 miliar terkait fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung.

Pemberian tersebut adalah pemberian ketiga, setelah sebelumnya Syahri menerima pemberian pertama sebesar Rp500 juta dan pemberian kedua sebesar Rp1 miliar. Susilo Prabowo adalah salah satu kontraktor yang kerap memenangkan proyek-proyek di Pemkab Tulungagung sejak 2014 hingga 2018.

Syahri Mulyo, Agung Prayitno, dan Sutrisno disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, Susilo Prabowo disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 65 KUHP.
(AGA)

http://news.metrotvnews.com/hukum/ob3VLAPN-pihak-swasta-diperiksa-terkait-suap-bupati-tulungagung



Original Post

Mendagri Kepala Daerah Berstatus Tersangka Akan Tetap Dilantik

Media Online liputan6com
2018-06-30

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akan tetap melantik pasangan calon kepala daerah yang memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 meski menyandang status tersangka.

"Tersangka calon pilkada yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dilantik sesuai jadwal pelantikan yang telah ditentukan. Posisinya bisa berubah kalau sudah ada kekuatan hukum tetap," ujar Tjahjo Kumolo di Jakarta Jumat (29/6/2018).

Menurut Tjahjo, semua calon kepala daerah yang menyandang status tersangka ataupun terdakwa suatu kasus, namun perolehan suaranya tertinggi dalam pilkada tetap dilantik sepanjang kasusnya belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Nantinya, jika sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, baru kepala daerah bersangkutan dilakukan pemberhentian.

"Tahun-tahun silam juga demikian, ada yang dilantik ditahanan, begitu ada keputusan hukum tetap bersalah ya langsung diberhentikan. Proses hukum tetap berjalan, baik itu di KPK maupun di Kejaksaan," ucap politikus PDI Perjuangan itu.

Sementara itu, Kapuspen Kemendagri Bahtiar menjelaskan, aturan calon Bupati/Walikota dan calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih dalam Pilkada dan berstatus tersangka diatur dalam Pasal 164 ayat (6), (7), dan (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

"Dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota," terangnya merujuk Pasal 64 ayat (6).

Pada ayat (7), disebutkan bahwa dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota, kemudian saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Kemudian pada ayat (8), disebutkan bahwa dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota, kemudian saat itu juga diberhentikan sebagai Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.

1 dari 2 halamanProses Hukum Tetap LanjutMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat memimpin mengikuti rapat koordinasi di Kemenhub, Jakarta, Selasa (30/1). Rapat membahas Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2018. (Liputan6.com/Johan Tallo)Bahtiar juga menjelaskan pasangan calon gubernur/wakil gubernur, bupati/walikota atau wakil bupati/wakil walikota yang terpilih dalam pelaksanaan Pilkada, apabila berstatus menjadi tersangka pada prinsipnya penanganan hukum menjadi ranahnya para penegak hukum terus berlanjut prosesnya.

Sementara proses demokrasi melalui Pilkada ranahnya penyelenggara dalam hal ini KPU, dan secara administratif penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi ranahnya Pemerintah dalam hal ini Kemendagri.

"Semua calon KDH/WKDH yang kebetulan berstatus sebagai tersangka/terdakwa yang menang Pilkada sepanjang belum mempunyai kekuatan hukum tetap akan dilantik sebagai KDH/WKDH sampai yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika kemudian diputus dan dinyatakan bersalah baru diganti. proses hukum tetap jalan, baik oleh KPK maupun Kejaksaan," ungkapnya.

Ditekankan pula bahwa pelantikan tersebut dilakukan semata-mata karena menjalankan perintah UU Pilkada, Pasal 164 ayat (6), ayat 7 dan ayat (8). Sedangkan proses hukum pidana yang sedang dijalani calon kepala daerah bersangkutan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan pihaknya tetap menjunjung tinggi proses hukum yang ada.

Reporter Fikri Faqih

https://www.liputan6.com/news/read/3574082/mendagri-kepala-daerah-berstatus-tersangka-akan-tetap-dilantik



Original Post

Anggota DPRD Sumut Dari PPP Ditahan KPK

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-06-30

RMOL. Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PPP, Fadly Nurzal yang menjadi tersangka dugaan kasus suap yang dilakukan oleh mantan Gubernur Sumut, Gatot Pudjo akhirnya ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Jurubicara KPK, Febri Diansyah menyebut Fadly akan ditahan di Rumah Tahanan Cabang KPK K4 selama 20 hari ke depan.

"Tadi sudah kita periksa dan kemudian setelah dipertimbangkan penyidik kami pandang memenuhi ketentuan dari pasal 21 kuhap sehingga dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama dan penahanan di rutan cabang KPK K4," ujarnya di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (29/6)

Sebelumnya, Fadly dijadwalkan untuk diperiksa Penyidik KPK bersama dengan tiga orang tersangka lainnya yakni Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, dan Rooslynda Marpaung.

Namun demikian, tiga tersangka lain yang dijadwalkan untuk diperiksa Penyidik KPK mangkir dari panggilan yang telah dilayangkan.

Sebelumnya sejumlah 38 anggota dan mantan anggota DPRD Sumut ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Mereka diduga menerima suap Rp 300 hingga Rp 350 juta per orang dari mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho.

Atas perbuatannya tersebut, 38 Anggota DPRD Provinsi sumut periode 2009-2014 dan atau 2014-2019 disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 jo pasal 64 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) ke (1) KUH Pidana.

Saat ini, KPK telah menerima sejumlah pengembalian uang dari para tersangka. Total, KPK menerima sekitar Rp 5,47 miliar. Uang tersebut kini disita KPK dan akan digunakan sebagai barang bukti. [fiq]

http://hukum.rmol.co/read/2018/06/30/345738/Anggota-DPRD-Sumut-Dari-PPP-Ditahan-KPK-



Original Post

Hadirkan Sembilan Saksi di Sidang Anton

Media Cetak Jawa Pos Halaman 9
2018-6-30

Hadirkan Sembilan Saksi di Sidang Anton

SIDOARJO - Sembilan saksi memberikan keterangan dalam sidang Wali Kota Malang (nonaktif) Moch. Anton yang terjerat kasus suap uang polar (pokok pikiran) terhadap proyek APBDP Kota Malang. Sembilan saksi tersebut terdiri atas para anggota dewan dan seorang mantan sekretaris daerah.

Sembilan saksi itu dihadirkan di Ruang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo kemarin (29/6). Saksi yang dihadirkan adalah M. Arif Wicaksono (mantan ketua DPRD Kota Malang yang menjadi terpidana lima tahun) Cipto Wiyono (mantan Sekda Kota Malang). Sedangkan untuk tujuh

saksi yang lam terdiri atas anggota dewan dan ketua fraksi. Mereka adalah Suprapto, Heri Puji Utami, Subur Triono, Diana Yanti, Muhammad Fadli, Samsul Fajri, dan Asia Irini.

Ruangan itu penuh sesak. Kali ini bukan hanya pendukung Anton yang datang, namun juga ada keluarga para saksi yang ikut hadir dalam kesaksian terdakwa. Di ruang sidang, sembilan saksi tersebut dihujani pertanyaan oleh jaksa KPK yang terdiri atas Fitroh Rohycahyanto, Gina Saraswati, dan Arief Suhermanto.

Pertanyaan jaksa KPK itu mengungkap sedikitnya peran Moch.

Anton, Cipto Wiyono, dan M. Arief Wicaksono. Misalnya, M. Arief Wicaksono yang mengungkapkan bahwa uang tersebut memang dia usulkan kepada Anton. Namun, usul tersebut tidak bermula dari dia, namun dari para ketua fraksi yang meminta uang THR.

"Kawan-kawan minta uang THR, masa masuk uang Lebaran tidak ada mendekati Lebaran," ujarnya kepada Anton.

Ungkapan itu dia sampaikan saat Anton berada di ruang kerjanya. Kemudian, Fitroh balik menanyakan soal uang yang diterimannya dari dana tersebut.

(den/c4/diq)





Original Post

KPK Siap Hadapi PK Terpidana Korupsi

Media Online metrotvnews.com
2018-06-30

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan semua terpidana kasus korupsi mengajukan peninjauan kembali (PK). KPK menegaskan siap menghadapi semua PK yang diajukan para terpidana.

"Silakan saja, kami akan hadapi," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 29 Juni 2018.





Febri mengatakan pihaknya yakin jika Mahkamah Agung (MA) indepeden. Apalagi, kata dia, hakim yang ditunjuk untuk memimpin sidang PK memiliki kapasitas dan paham betul tentang penanganan kasus dugaan korupsi yang dilakukan KPK.

"Jadi kita lihat saja hasilnya seperti apa karena semuanya sudah diuji," ujarnya.

Febri menegaskan KPK tidak pernah khawatir menghadapi PK yang diajukan para terpidana. Apalagi, vonis yang dijatuhkan hakim kepada para koruptor jelas membuktikan perbuatannya.

"Bagaimana mungkin ada orang yang dilarang untuk hadir di sana apalagi kasus yang ditangani oleh KPK, dan KPK punya dasar yang sangat kuat dalam hukum acara itu hadir di sana," tegasnya.

Hingga saat ini, sudah dua terpidana korupsi yang mengajukan PK ke MA atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor. PK diajukan karena para terpidana tak terima dengan vonis tersebut.
(AGA)

http://news.metrotvnews.com/hukum/lKYE5XjK-kpk-siap-hadapi-pk-terpidana-korupsi



Original Post

KPK Periksa TB Hasanuddin Pekan Depan

Media Online metrotvnews.com
2018-06-30

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa politikus PDI Perjuangan (PDIP), TB Hasanuddin pekan depan. Hasanuddin bakal dimintai keterangan sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan anggaran pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun anggaran 2016.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Hasanuddin diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi tersangka Fayakhun Andriadi (FA).





"Informasi dari penyidik TB Hasanuddin diagendakan pemeriksaannya minggu depan sebagai saksi FA," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 29 Juni 2018.

Nama TB Hasanuddin memang berulangkali disebut sebagai salah satu anggota DPR yang terlibat dan kecipratan duit proyek Bakamla. Selain TB Hasanuddin, ada pula nama politikus PDIP lainnya yakni Eva Sundari, serta dua orang atas nama Bertus Merlas dan Donny Priambodo.

Dugaan keterlibatan dan aliran dana kepada TB Hasanuddin ini diungkap oleh Direktur PT Melati Technofo Indonesia (PT MTI), Fahmi Darmawansyah, saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa mantan pejabat Bakamla, Nofel Hasan di Pengadilan Tipikor Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dalam sidang, Fahmi mengakui pernah memberikan uang sebesar Rp24 miliar, atau enam persen dari nilai total proyek alat satelit monitoring di Bakamla sebesar Rp400 miliar, kepada Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi.

Ali Fahmi disebut sebagai inisiator kasus suap proyek satelit monitoring di Bakamla. Uang itu diduga telah disalurkan Ali Fahmi kepada sejumlah anggota DPR untuk meloloskan anggaran proyek Bakamla.

Menurut Febri, tim penyidik juga akan mendalami pihak-pihak lain yang diduga terlibat dan turut menikmati uang haram dari proyek di Bakamla Namun, lembaga antikorupsi masih fokus merampungkan berkas Fayakhun.

"Dugaan keterlibatan tentu fokus terlebih dahulu pada tersangka (Fayakhun)," ujarnya.

KPK sudah beberapa kali memeriksa sejumlah anggota DPR RI terkait kasus Bakamla ini. Mereka yang diperiksa di antaranya, politikus Golkar Yorrys Raweyai dan mantan Sekjen Partai Golkar yang kini menjabat Menteri Sosial Idrus Marham.

"Pada beberapa saksi di akhir Mei kami klarifikasi terkait proses penganggaran dan dugaan aliran dana," ujarnya.

Febri tak menampik selain TB Hasanuddin, penyidik juga akan memanggil sejumlah anggota DPR lainnya. Khususnya, para legislator yang diduga mengetahui rentetan kasus tersebut.

"Dalam kasus Bakamla ini, masih dibutuhkan keterangan saksi lain dari DPR," pungkasnya.
(AGA)

http://news.metrotvnews.com/hukum/3NOnaEpK-kpk-periksa-tb-hasanuddin-pekan-depan



Original Post

MSAA dalam Kebijakan BLBI Sah

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-6-30

MSAA dalam Kebijakan BLBI Sah

JAKARTA - Master of Settle-, ment and Acquisition Agreement (MSAA) dan Release and Discharge (RD) yang diterbitkan dalam rangka penyelesaian perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia-(BLBI) merupakan kebijakan negara yang dilakukan secara sah, final, dan mengikat *

Hal itu, menurut Direktur Indonesia Advocacy and Public Policy (IAPP) Amriadi Pasaribu di Jakarta, Jumat (29/6), memberikan dasar kepastian hukum bagi penuntasan pengembalian aset negara.

Konsekuensinya adalah pejabat negara tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana sepanjang kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan MSAA tersebut, yang berlaku sebagai perjanjian induk.

"MSAA dan RD merupakan dokumen yang sah, final, dan mengikat Keduanya memberikan dasar kepastian hukum bagi penyelesaian BLBI, terutama yang berkaitan dengan pengembalian aset negara dari para debitur," kata Amriadi Pasaribu.

Pernyataan itu disampaikan berkaitan dengan fakta dan keterangan yang muncul pada persidangan perkara BLBI dengan terdakwa Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) periode 2002-2004 Syafruddin Arsyad Temenggung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (28/6).

Tiga saksi yang hadir, yakni

Menteri Keuangan periode 23 Mei 1998-20 Oktober 1999 Bambang Subianto serta Ketua BPPN periode 1998-2000 Glenn Muhammad Surya Yusuf dan wakilnya, Farid Harianto.

Semuanya mengakui terdapat kebijakan negara berupa MSAA dan RD yang diterbitkan bagi debitur Sjamsul Nursalim (dalam kapasitas sebagai pengendali saham Bank Dagang Negara Indonesia/BDNI). MSAA diterbitkan pada tanggal 21 September 1998, sedangkan RD pada tanggal 25 Mei 1999.

Menurut Bambang, RD adalah bagian tidak terpisahkan dari MSAA, yaitu surat yang menyatakan bahwa (debitur) telah menyelesaikan kewajiban dan mendapatkan pembebasan sesuai dengan MSAA.

"Final closing. Artinya sudah selesai. Dalam dokumen MSAA, disebut closing," kata Bambang.

Menurut Bambang, MSAA dan RD berasal dari usulan BPPN.

Ia menegaskan terdapat pula dua dokumen berupa Liquidity Support Release dan Shareholder Loans Release yang mengacu kepada MSAA.

Sementara itu, Glenn menegaskan bahwa kepercayaan (good faith) terhadap Sjamsul Nursalim adalah dasar dikeluarkannya MSAA dan RD. "Ada good faith kepada Sjamsul Nursalim," kata Glenn seperti dikutip Antara.

Menurut Glenn, dalam MSAA, Sjamsul Nursalim menjamin dalam kapasitasnya sebagai pribadi. Sementara itu berkaitan

dengan kredit para petambak Dipasena yang menjamin adalah dua perusahaan, yaitu PT Dipasena Citra Darmaja (DCD) dan FTWachyuni Mandira (WM).

Di kemudian hari dalam penyelesaiannya bersama BPPN, dibentuk perusahaan induk bernama PT Tunas Sepadan Investama (TDI).

Berdasarkan fakta persidangan, muncul keterangan bahwa kewajiban BDNI adalah sebesar Rp 47 triliun. Neraca BDNI per 21 Agustus 1998 menunjukkan aset lancar yang diserahkan kepada BPPN sebesar Rp 18,8 triliun. Dengan demikian terdapat sisa kewajiban sebesar Rp 28,2 triliun yang diselesaikan dengan cara penyerahan aset berupa uang tunai Rp 1 triliun, saham-saham perusahaan Dipasena, Gajah Tunggal, dan sebagainya.

Sebagai catatan, dalam MSAA terdapat ketentuan tentang mis-representasi yang terjadi bilamana terdapat perbedaan antara MSAA dan kenyataan faktual di lapangan. Kendati demikian, kebijakan MSAA dan RD itu tidak bisa direvisi atau dicabut sembarangan, tetapi harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, pemerintah termasuk BPPN dan Menteri Keuangan menegaskan bahwa Perjanjian MSAA-BDN1 telah selesai pada tanggal 25 Mei 1999 dan juga telah diperkuat oleh hasil audit investigasi BPK RI pada tanggal 31 Mei 2002 yang menyatakan MSAA-BDNI telah selesai.

(hg)





Original Post

KPK Panggil 4 DPRD Sumut Tersangka Korupsi

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-6-30

KPK Panggil 4 DPRD Sumut Tersangka Korupsi

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil empat anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap.

"Penyidik hari ini Uumat) dijadwalkan memeriksa empat tersangka suap kepada DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (29/6). Empat tersangka itu antara lain tiga mantan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 masing-masing Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, dan Rijal Sirait serta anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 Rinawatj Sianturi.

Empat tersangka itu termasuk dari 38 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap DPRD Sumut tersebut

Selama proses penyidikan untuk 38 tersangka, kata Febri, jumlah pengembalian uang ke KPK terkait kasus suap itu terus bertambah.

"Sekitar Rp 5,47 miliar telah dikembalikan, kemudian disita dan diletakkan pada rekening sementara KPK untuk kepentingan pembuktian. Pengembalian dilakukan oleh lebih dari 30 anggota DPRD Sumut," ungkap Febri seperti dikutip Antara.

Sebelumnya, KPK pada 3 April

2018 telah mengumumkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi karena memberi atau menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/ atau 2014-2019.

Ke 38 anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan atau 2014-

2019tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Puji Nugroho.

Pertama, terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014 olih DPRD Provinsi Sumut

Kedua, persetujuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumut

Ketiga terkait pengesahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumut Terakhir, terkait penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015.

KPK mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa 38 tersangka itu diduga menerima fee masing-masing antara Rp 300-350 juta dari Gatot Pujo Nu-

groho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut

Atas perbuatannya, 38 tersangka tersebut disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

Ke-38 orang tersangka itu adalah Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadh/ Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M Yusuf Siregar, Muhammad Faisal, DTM Abul Hasan Maturidi, Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie, Rahmianna Delima Pulungan.

Selanjutnya Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser Verawati Munthe, Dermawan Sembiring, Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan Sarumaha, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Su-ando Tanuray Kaban, Tunggul Siagian. Kemudian Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiai-sah Ritonga, Helmiati, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Pa-siruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifeh dan Tahan Manahan Panggabean.

(hg)





Original Post

KPK tak Khawatir 3 Terpidana Korupsi Ajukan PK

Media Online republika.co.id
2018-06-30

KPK yakin dengan pembuktian di persidangan.REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tidak khawatir terhadap beberapa permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh sejumlah narapidana korupsi. Sebab, KPK yakin dengan pembuktian di persidangan.

"Tidak ada yang perlu dikhawatirkan apalagi kami yakin dengan pembuktian yang sudah dilakukan sebelumnya-sebelumnya," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta, Jumat (30/6).

Setidaknya sudah ada tiga terpidana korupsi setelah pensiun hakim agung Artidjo Alkostar yang mengajukan PK. Pertama, mantan ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum terpidana suap pembangunan P3SON Hambalang dan tindak pidana pencucian uang.

Kedua, mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari terpidana perkara korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes). Ketiga, mantan Menteri Agama Suryadharma Ali narapidana korupsi pelaksanaan ibadah haji periode 2010-2013.

Febri mengatakan KPK sudah membuktikan fakta-fakta selama proses persidangan. Ia menambahkan proses hukum juga sudah menguji fakta-fakta yang diajukan oleh KPK tersebut dan hakim telah menjatuhkan hukuman.

"Jadi kalau sekarang ada pengajuan PK, ya kita hadapi dan kami tentu tetap dalam posisi awal bahwa kasus ini sudah sangat kuat dan terbukti sampai di pengadilan," ujar Febri.

KPK juga yakin Mahkamah Agung dapat bersikap independen dan imparsial terhadap pengajuan PK tersebut. "Jadi kalau tiba-tiba sekarang banyak yang mengajukan PK, mekanisme hukumnya ada, kata dia.

Febri juga yakin hakim-hakim yang ditunjuk oleh pengadilan merupakan juru adil yang memang punya kapasitas dan pemahaman yang sangat baik terkait dengan penanganan kasus korupsi. "Jadi kita lihat saja hasilnya seperti apa karena semuanya sudah diuji," kata Febri.

Anas Urbaningrum (Republika)

Pada sidang PK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, kemarin, Anas Urbaningrum mempersoalkan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 57,59 miliar dan 5,26 juta dolar AS. Ia pun mengibaratkan hal tersebut dengan ketua RT yang sedang menjalani pemilihan.

"Misal seorang ketua RT, dalam pemilihan kandidat, ia mendapat sumbangan simpatisan masing-masing. Kadang ada tim sukses mendukung kandidat, sumbangan independen tidak berasal uang negara. Lalu, apakah bisa dipersoalkan kandidat divonis membayar uang pengganti. Apakah dana sumbangan ada relevansi uang pengganti," tanya Anas Urbaningrum kepada ahli yang dihadirkannya.

Dalam sidang tersebut, Anas menghadirkan dosen hukum administrasi negara Universitas Indonesia Dian Puji Simatupang. Dia mengatakan uang negara harus punya dokumen.

"Kalau pindah pihak ketiga menjadi uang privat, tidak mungkin menjadi ketua dari pejabat negara diberikan, tidak ada relevansi. Kecuali saya menanyakan seluruh dokumen adiministrasi dan menandatangani itu uang negara," ujar Dian.

Kesimpulan dari sidang PK Anas akan dilakukan dua pekan lagi. Anas pun berharap ia mendapat keadilan. "(Sidang PK) Setelah piala dunia selesai, juaranya ada, Insya Allah PK-nya mudah-mudahan bisa diterima, kata dia.

Anas mengatakan PK merupakan perjuangan keadilan. "Saya tidak ingin apa-apa, sejak awal ketika disidangkan saya hanya minta diadili, jangan saya \'dijaksai\', jangan dihakimi, saya hanya ingin diadili buat saya sudah cukup, berdasarkan fakta, bukti, bahkan pakai logika," kata Anas, seusai sidang.

Pada tingkat pertama, Anas divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Ia juga divonis dengan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 57,59 miliar dan 5,26 juta dolar AS.

Pada tingkat banding, Anas mendapat keringanan hukuman menjadi 7 tahun penjara. Namun, KPK mengajukan kasasi terhadap putusan itu sehingga Mahkamah Agung memperberat hukuman Anas menjadi 14 tahun penjara ditambah denda Rp 5 miliar subsider 1 tahun 4 bulan kurungan.

Ia juga diharuskan membayar uang pengganti Rp57,59 miliar subsider 4 tahun kurungan. Putusan masih ditambah hukuman pencabutan hak dipilih untuk menduduki jabatan publik.

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/06/30/pb40g4428-kpk-tak-khawatir-3-terpidana-korupsi-ajukan-pk



Original Post

Anggota DPR Dari PPP Ditahan KPK

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-06-30

RMOL. Anggota DPR dari Fraksi PPP, Fadly Nurzal yang menjadi tersangka dugaan kasus suap yang dilakukan oleh mantan Gubernur Sumut, Gatot Pudjo akhirnya ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Jurubicara KPK, Febri Diansyah menyebut mantan anggota DPRD Sumut itu akan ditahan di Rumah Tahanan Cabang KPK K4 selama 20 hari ke depan.

"Tadi sudah kita periksa dan kemudian setelah dipertimbangkan penyidik kami pandang memenuhi ketentuan dari pasal 21 kuhap sehingga dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama dan penahanan di rutan cabang KPK K4," ujarnya di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (29/6)

Sebelumnya, Fadly dijadwalkan untuk diperiksa Penyidik KPK bersama dengan tiga orang tersangka lainnya yakni Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, dan Rooslynda Marpaung.

Namun demikian, tiga tersangka lain yang dijadwalkan untuk diperiksa Penyidik KPK mangkir dari panggilan yang telah dilayangkan.

Sebelumnya sejumlah 38 anggota dan mantan anggota DPRD Sumut ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Mereka diduga menerima suap Rp 300 hingga Rp 350 juta per orang dari mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho.

Atas perbuatannya tersebut, 38 Anggota DPRD Provinsi sumut periode 2009-2014 dan atau 2014-2019 disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 jo pasal 64 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) ke (1) KUH Pidana.

Saat ini, KPK telah menerima sejumlah pengembalian uang dari para tersangka. Total, KPK menerima sekitar Rp 5,47 miliar. Uang tersebut kini disita KPK dan akan digunakan sebagai barang bukti. [fiq]

http://hukum.rmol.co/read/2018/06/30/345738/Anggota-DPR-Dari-PPP-Ditahan-KPK-



Original Post

Media