Irak Hadapi Kekosongan Parlemen Sejak Saddam Hussein Jatuh

Media Online Cnnindonesia.com
2018-07-01

Jakarta, CNN Indonesia Parlemen Irak telah menggelar masa rapat terakhir pada Sabtu (30/6). Kini, negara teluk itu menjalani masa tanpa parlemen untuk kali pertama sejak mantan diktator negara itu, Saddam Hussein tersingkir pada 2003 silam.

Parlemen itu kosong menunggu para anggota baru penghitungan ulang hasil pemilu yang telah dilakukan Mei lalu.

Seperti dikutip dari AFP, Wakil Ketua parlemen Irak, Aram Sheikh Mohammed mengumumkan di akhir masa mandat parlemen, rapat itu dihadiri 127 dari 328 anggota.

googletag.cmd.push(function() googletag.display(\'div-gpt-ad-1520566733480-0\') )

Sejak Saddam digulingkan koalisi internasional pimpinan AS pada 2003 silam, Irak telah memiliki masa legislatif hingga tiga periode-yang satu periode kurun waktu 4 tahun.

Irakmenggelar pemilihan umum (pemilu) pertama sejak terbebas dari kelompok teror negara Islam (ISIS), pada 12 Mei lalu. Lebih dari 7.000 kandidat di 18 provinsi memperebutkan 329 kursi di Parlemen Irak. Seperempatnya ditetapkan harus diisi perempuan.

Dalam pemilu itu, Aliansi Sairoon Syiah yang dipimpin Muaqtada al-Sadr berhasil unggul. Kemenangan itu mengagetkankarena Sairoon telah bertahun-tahun absen dari panggung politik Negara 1001 Malam tersebut. Koalisi Fatah pimpinan Hadi al-Amiri menempati posisi kedua, sedangkan Koalisi Nasr yang dipimpin Perdana Menteri Haider al-Abadi di urutan ketiga.

Kemenangan Sairoon itu pun mendapatkan penentangan, sehingga muncul gugatan ke Mahkamah Agung untuk membatalkan hasil pemilu. Namun, pada 27 Mei 2018, Mahkamah Agung Irak menolak gugatan untuk membatalkan hasil tersebut.

Tak hilang akal, pada 6 Juni parlemen Irak pun mengesahkan amendemen undang-undang pemilu yang memaksa Komisi Tinggi Pemilihan Independen Irak (IHEC) melakukan penghitungan ulang secara manual.

Amendemen itu juga membatalkan hasil dari pemungutan suara di luar negeri dan pemilih dari pemilih yang terlantar di provinsi seperti Anbara, Salahudin, Diyala dan Nainuwa.

Rencana penghitungan ulang itu akan dimulai pada Selasa mendatang. (kid)

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20180701025806-113-310481/irak-hadapi-kekosongan-parlemen-sejak-saddam-hussein-jatuh



Original Post

Kepala Desa Divonis 3,5 Tahun Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-7-1

Kepala Desa Divonis 3,5 Tahun Penjara

Korupsi Bantuan Agribisnis

PENGADILAN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palu menjatuhkan vonis 35 tahun penjara terhadap terdakwa Suandi Djanggola, Kepala ( Desa Lambongan, , Kecamatan Balaesang. Ka-bupateng Donggala, Sulawesi Tengah.

Dalam putusannya, majelis hakim yang dipimpin I Made Su kanda menyatakan terdakwa Suandi terbukti melakukan korupsi dana Bantuan Langsung Masyarakat untuk Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (BLM-PUAP).

"Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi sebagaimana dakwaan sub-sidair," kata I Made Sukanda membacakan amar putusan.

Menurut majelis hakim, perbuatan Suandi memenuhi unsur dakwaan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang diubah dengan UU 20Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain pidana penjara, terdakwa Suandi juga divonis dengan pidana denda Rp50 juta subsider 2 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti senilai Rp 97,5 juta.

"Dengan ketentuan jika denda tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan dibacakan, maka harta bendanya akan dilelang. Dalam hal harta bendanya tidak mencukupi maka diganti pidana penjara 3 bulan," putus majelis hakim.

Kasus yang menjerat Suandi terjadi pada 2013 lalu. Saat itu. Kementerian Pertanian mengalokasikan

anggaran BLM-PUAP. untuk kelompok petani.

Dana tersebut disalurkan kepada gabungan kelompok tani (gapoktan). Setiap gappktaji, menerima bantuan Rp 100 juta. Suandi selaku Ketua Gapoktan Sintuvu Maroso menemui WelJy Subaera. Sekretaris Tun Teknis PU AP. Tujuannya hendak mengusulkan Gapoktan Sintuvu Maroso Desa Lombonga sebagai penerima bantuan.

Sejak proses penyusunan proposal, penyiapan berkas hingga administrasi terkait penyaluran dan pemanfaatan dana BLM-PUAP dikerjakan Welly. Gapoktan Sintuvu Maroso tidak memiliki legalitas hukum.

Namun Welly kemudian tetap memproses pengusulan Gapoktan Sintuvu Maroso, Desa Lambonga sebagai penerima bantuan kepada Tim PUAP pusat.

Tim PUAP pusat menyusun daftar desa, gapoktan dan pengurus calon penerima dana BLM-PUAP menjadi daftar nominasi sementara (DNS) dituangkan dalam surat Direktur Jenderal pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Suandi bersama Welly lalu menyusun rencana penggunaan dana bantuan Rp 100 juta. Setelah diverifikasi dan melalui tahapan proses lainya, dana BLM-PUAP pun disalurkan ke rekening Gapoktan Sintuvu Maroso.

Suandi lalu mencairkan dana bantuan itu dalam dua tahap. Dana bantuan dikelola Suandi sendiri.Tak sesuai rencana di proposal. Akibatnya kerugian negara mencapai Rp 100 juta,

byu





Original Post

Hukuman Fredrich Di Bawah Tuntutan, KPK Ajukan Banding

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-7-1

Hukuman Fredrich Di Bawah Tuntutan, KPK Ajukan Banding

PALU HAKIM

Perkara Menghalangi Penyidikan E-KTP

KPK tak bisa terima Fredrich Yunadi. terdakwa kasus menghalangi penyidikan korupsi e-KTP hanya dihukum tujuh tahun penjara. Lembaga antirasuah itu menyatakan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

"Putusan majelis hakim masih di bawah dua per tiga dari tuntutan jaksa KPK. Karena itu, kami pertimbangkan untuk banding karena perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah.

Ia menjelaskan tuntutan hukuman 12 tahun penjara terhadap Fredrich sudah berdasarkan pertimbangan matang mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider lima bulan kurungan terhadap Fredrich. Bekas pengacara Setya Novanto itu terbukti menghalangi penyidikan korupsi e-KTP.

Fredrich merekayasa data medis Setya Novanto agar bisa dirawat inap di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Ia sudah memesan kamar perawatan di rumah sakit itu

sebelum Novanto tiba akibat kecelakaan mobil.

Diagnosa yang awalnya hi-pertensi diubah menjadi sakit akibat kecelakaan. Upaya itu dilakukan rangka menghindari pemeriksaan oleh penyidik KPK." Saat itu. Novanto tengah dicari KPK untuk diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP.

Perbuatan merekayasa rekam medis Novanto itu dilakukan bersama Bimanesh Sutardjo, dokter RS Medika Permata Hijau. Fredrich juga melarang penyidik KPK melihat Novanto yang tengah dirawat di ruang VIP.

Menurut majelis hakim, perbuatan Fredrich memenuhi unsur dakwaan Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke- L KUHP. Usai mendengarkan vonis hakim. Fredrich .langsung menyatakan banding, la berdalih, majelis hakim hanya menyalin pertimbangan jaksa KPK.

"Saya bisa buktikan apa yang disampaikan majelis hakim, apa yang disampaikan jaksa, 100 persen bukan 99 persen, itu copy paste. Itu pelanggaran, akan langsung saya laporkan ke KY (Komisi Yudisial)," ancamnya.

byu





Original Post

Eksportir Kasus Bawang Merah Palsu Kudu Dipidana

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2018-7-1

Eksportir Kasus Bawang Merah Palsu Kudu Dipidana

Blacklist Cuma Urusan Administratif

Kasus impor bawang merah palsu alias bawang bom-bai mini harus terus diawasi. Para penegak hukum yang menangani kasus ini tidak boleh masuk angin. Begitupun para eksportir nakal juga harus diberi pelajaran.

KEPOLISIAN memastikan, sejumlah eksportir bawang merah paslu akan dikenakan black list. Kasusnya pun akan terus bergulir dan tidak akan dihentikan proses hukumnya.

Demikian dinyatakan Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri, Komi, iris Besar Polisi Daniel Tahi Monang Silitonga di Jakarta, Jumat (29/6) lalu.

1 Pengusutan tetap dilakukan ke semua pihak yang ditengarai terlibat pt selundupan 670 ton bawang imbai mini," beber Deniel.

Polri juga memastikan, tidak pernah merekomendasikan pihak manapun, untuk penca-

butan izin impor perusahaan yang tengah diselidiki, maupun sudah disidik.

"Urusan black list itu administratif, urusan pidana adalah pidana," terangnya.

Tim gabungan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kementerian Perdagangan sebelumnya mengungkap adanya penyelundupan 670 ton bawang bombai mini asal India, di Gudang Hamparan Perak Medan. Sumatera Utara.

Daniel menguraikan, penyidik Bareskrim Mabes Polri menangani banyak perusahaan yang terindikasi terlibat penipuan izin impor itu. Penyidik

memiliki kewenangan sendiri untuk menyelidiki terhadap dugaan penyelundupan impor bawang bombai mini itu, dan tidak menginformasikan hasil kepada lembaga lain.

"Banyak yang kita selidiki, tapi kita tidak pernah infokan ke siapapun. Itu kan rahasia," tutur kepolisian perwira menengah itu.

Ia memastikan. Polri juga tengah menelusuri kemungkinan keterlibatan oknum dari lembaga berwenang.

Terhadap penyidikan ini. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Pungky Indarti mengapresiasi pengungkapan penyelundupan kasus bawang merah palsu tersebut. Dia menekankan. Polri dapat memproses pidana terhadap pihak yang terlibat.

"Pemerintah harus melindungi petani bawang merah di Tanah

Air. Terlebih, telah ada regulasinya. Antara lain. Keputusan Menteri Pertanian dan Peraturan Menteri Perdagangan yang melarang impor bawang bombai mini," tegasnya.

Diutarakan Pungky, Indonesia juga memiliki UU tentang Pangan, UV Perdagangan, UU Hortikultura, UU Karantina Ikan.UU Hewan dan Tumbuhan, UU Perlindungan Konsumen, UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang yang dapat menjerat para pelaku.

Anggota Komisi IV DPR Ono Surono, di kesempatan terpisah juga mendukung langkah penyidik membuka secara jelas dan menindaklanjuti kasus penyelundupan bawang Bombai impor. "Termasuk bila ada oknum di jajaran Kementerian Pertanian," ucap Ono.

Terkait kasus ini, Komisi Om-

budsman juga mendukung upaya Polri dan Kemendag. Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala tidak memungkiri adanya satu atau dua orang oknum yang menyelewengkan wewenangnya. Ombudsman berharap. Bareskrim Polri bisa lebih pro aktif ketika terindikasi ada unsur pidana pada lembaga pemerintah yang melayani publik.

"Untuk Balai Karantina, kita cukup intens mengawasi. Namun satker (satuan kerja -red) ini kinerjanya sudah bagus. Namun tentu saja ada satu atau dua orang yang lupa daratan. Sebetulnya secara umum baik dan berintegritas," ujar Adrianus.

Dia mengakui. Ombudsman tidak berwenang mengawasi Balai Karantina ketika terjadi dugaan tindak pidana. Namun Adrianus berharap, kepolisian yang jelas berkewenangan, mengusutnya tuntas.

jon





Original Post

Alhamdulillah, KPU Jaga Martabat Bangsa Dari Bahaya Laten Korupsi

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 12
2018-7-1

Alhamdulillah, KPU Jaga Martabat Bangsa Dari Bahaya Laten Korupsi

Abaikan Menkumham, Larang Eks Koruptor Nyaleg

Meski terganjal pengesahan dari pemerintah yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap mengesahkan larangan bagi bekas napi mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg). Sikap KPU menuai banyak pujian dari netizen.

SIKAP ngotot KPU dituangkan dalam Peraturan KPU (PKPU) No. 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani Sabtu tanggal 30 Juni 2018 oleh Ketua KPU, Arief Budiman.

Di PKPU itu, larangan napi menjadi caleg termaktub dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf g dan h. Disana tertulis secara tersurat bahwa mantan terpidana korupsi tidak dapat mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif.

Pasal 7 Ayat 1 huruf g berbunyi tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Huruf h berbunyi bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.

Ketika dikonfirmasi wartawan. Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi membenarkan jika pihaknya sudah membuat PKPU mengenai larangan mantan napi nyaleg. "Ya sudah pasti [diterapkan]." ujar Ubaid.

Bahkan, lanjutnya, KPU sudah mengung-gah PKPU No. 20 tahun 2018 ke jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) di laman kpu.go.id. "Sudah diumumkan di JDIH," tutur Pramono.

Ketua KPU Arief Budiman sebelumnya juga menegaskan jika pihaknya tetap membuat aturan yang melarang mantan napi sebagai caleg sekalipun ada pihak yang menolaknya.

Menurut dia, jika dilihat di beberapa lembaga, sebetulnya mereka juga punya kewenangan sendiri membuat peraturan secara mandiri

begitupula dengan KPU.

Arief menegaskan bahwa pihaknya tidak melangkahi kewenangan yang diberikan. Selama ini, kata Arief. KPU telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai aturan dalam proses penggodokkan PKPU tersebut.

Misalnya, KPU melakukan rapat pleno serta berkonsultasi dengan Komisi II DPR bersama Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah.

"KPU sebetulnya telah menjalankan prosedur yang harus ditempuh sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 tahun 2011," tutur Arief.

KPU akan melaksanakan Pemilu 2019 mendatang secara serentak. Pemungutan suara pemilihan anggota DPR. DPRD provinsi. DPRD kabupaten/kota. DPD. serta pemilihan presiden-wakil presiden akan dilakukan di waktu yang sama, yakni pada 17 April 2019.

Diketahui. Kementerian Hukum dan HAM sempat menolak untuk mengundangkan PKPU tersebut. Alasan Kemenkumham yakni larangan eks koruptor menjadi caleg tidak diatur dalam peraturan yang lebih tinggi, yakni UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Meski demikan. KPU tetap menetapkan PKPU tersebut sebagai pedoman pelaksanaan Pileg 2019. Menurut Pramono. PKPU itu sah diterapkan pada Pileg 2019 meski tidak diundangkan oleh Kemenkumham.

"Peraturan MK (Mahkamah Konstitusi) juga berlaku sejak disahkan sendiri oleh MK," katanya.

Sikap konsisten dari KPU tentu saja mendapatkan dukungan serta pujian dari warganet. Di kolom komentar dari cnnindonesia.com

misalnya banyak netizen yang memuji.

User dengan nama tuggino mengatakan keputusan KPU yang melarang bekas napi jadi caleg merupakan terobosan yang luar biasa dalam perpolitikan nasional. "Terobosan brilian menuju Indonesia yang lebih baik tanpa ada korupsi," ujarnya.

Sanjungan juga diungkapkan oleh user Musafir Optimis. Kata dia. keberanian KPU harus diapresiasi. "Jempol untuk KPU," katanya. User Kumala Peyhig menimpali, kebijakan KPU sangat baik untuk Indonesia ke depan, untuk itu jika ada yang tidak setuju harus disanksi. "Yang ga setuju. Pecat," an-jurnya.

User Fransisco T S Tarigan justru menyarankan agar KPU melarang bukan hanya napi koruptor saja, tetapi juga seluruh napi. "Sekalian semua terpidana," sarannya.

Tak hanya dikolom komentar saja, di media twitter juga banyak yang mendukung KPU seperti akun (sichwanlbd yang tak segan memuji Arief Cs. "Mantap. Dukung."

Tak hanya masyarakat kecil, pengamat psikologi § tamrintomagola juga memberikan dukungannya ke KPU yang sudah berani. "Langkah strategis berentas korupsi." katanya.

Dukungan selanjutnya datang dari akun @AbuMaop. "Sangat setuju dan Terima Kasih. Memang seharusnyalah demikian. Jika eks Koruptor dibolehkan nyaleg, sama artinya melecehkan perasaan dan harapan masyarakat lahirnya pejabat berakhlak baik dan beriman! Selamat sukses buat @ KPUJD." pujinya.

Akun @TJPurawidjadja mengatakan rasa syukur atas putusan KPU. "Patut bersyukur. Bahwa dibangsa ini masih ada lembaga yang tegas menjaga martabat bangsa dari bahaya laten korupsi. Alhamdulillah," ucapnya.

Selanjutnya, akun @ferry2156 yakin jika keputusan KPU yang melarang napi nyaleg akan membuat kualitas calon yang lebih baik. "Mantap Indonesia semakin baik," katanya.

Masih memuji, akun @finskk mengatakan jika larangan mantan napi nyaleg untuk pembelajaran. "Alhamdulillah sekarang sudah makin banyak orang bersih yang peduli negeri walaupun nanti pasti akan banyak koruptor dkk yang menentang," duga dia.

Akun @RinjaniJB menganggap putusan KPU sebuah terobosan. Diharapkan menghasilkan legislator yang bersih dan bermental anti korupsi. "Mungkin akan banyak yang marah dan mencoba melakukan JR ke MK," imbuhnya.

Sedikit berbeda, akun @sadonojoko justru mengusulkan agar KPU melarang partai politik yang korup. "Sekalian saya usul. Parpol yang terkorup juga gak boleh nyaleg/nyapres aj. Biar ada efek jeranya," sarannya.

Saran juga diungkapkan akun @yunusba-ra71. Baginya, keputusan KPU harus didorong penguatan dasar hukumnya, agar tidsk terjadi buah simalakama.

"Bagus sih tapi UU nya mungkin belum ada, jadinya ya melanggar UU. Karena PKPU kan rujukannya harus UU. gak bisa bikin aturan mendasar sendiri." ungkap akun @ AgusHamidd.

REN





Original Post

Dugaan Kecurangan Pilwalkot Diselidiki

Media Cetak Republika Halaman 3
2018-7-1

Dugaan Kecurangan Pilwalkot Diselidiki

MABRUROH.

FEBRIANTO AD! SAPUTRO

Pilkada ulang pada 2020 terlalu lama.

JAKARTA - Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) mendalami dugaan adanya kecurangan dalam proses pemilihan kepala daerah (pilkada) di Makassar, Sulawesi Selatan. Kecurangan tersebut diduga dilakukan dalam proses pemilihan wali kota Makassar di tempat pemungutan suara (TPS).

Sebagaimana diketahui, Pilkada Kota Makassar hanya diikuti oleh satu pasangan calon (paslon), yakni Munafri Arifuddin-Andi Rachma-tika Dewi. Satu paslon Iain, yakni Mohammad Ramadhan Pomanto-Indira Mulyasari, pencalonannya telah dinyatakan batal oleh KPU Kota Makassar berdasarkan hasil putusan Mahkamah Agung (MA).

Dugaan kecurangan muncul karena adanya perbedaan perolehan rekapitulasi suara antara form Ci TPS dengan hasil rekapitulasi pada laman resmi KPU. Data Ci dari TPS

06 Kelurahan Bontoduri, pasangan tunggal Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika memperoleh 94 suara dan kotak kosong 138 suara. Namun, di laman KPU Makassar, pasangan tersebut unggul dengan 238 dan kotak kosong hanya 1 suara.

"Itu yang sedang kami tindak lanjuti, dan itu temuan kami sejak kemarin," ujar Humas Panwaslu Makassar Mohammad Maulana kepada Republika, Sabtu (30/6).

Saat ini, kata dia, pihaknya juga tengah mengumpulkan keterangan dan barang bukti untuk menyelidiki dugaan pelanggaran tersebut. Salah satunya dengan melakukan pemeriksaan kepada pihak terkait.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Fritz Edward Siregar meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI transparan tentang rekapitulasi Pilkada Kota Makassar 2018. Terlebih lagi adanya insiden wartawan yang tidak diperkenankan meliput proses penghitungan suara.

Fritz menjelaskan, regulasi mengenai rekapitulasi pemilu sebenarnya telah diatur dalam peraturan KPU (PKPU). "Kita melihat bahwa di PKPU, rekapitulasi di pasal 193 dan 194 adalah di mana rapat reka-

pitulasi dapat dihadiri oleh masyarakat serta partai politik. Saya rasa itu hal yang jamak hampir di seluruh daerah Indonesia bahwa KPU selama ini telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas," ujarnya di Cikini, Jakarta, Sabtu.

Bawaslu pun telah memerintahkan Panwaslu Kota Makassar untuk mengklarifikasi adanya persoalan tersebut. Pasalnya, masyarakat yang ingin menyaksikan proses penghitungan suara itu menjadi terhalangi.

Ketua KPU Arief Budiman menilai peristiwa tersebut perlu ditelusuri lebih dulu. Namun, menurut dia, KPU membolehkan masyarakat luas menyaksikan rekapitulasi penghitungan suara.

"Mungkin di sana ruangannya kecil, kalau masuk semua enggak cukup. Mungkin yang boleh masuk sebagian. Kalau semata-semata enggak boleh masuk semua, saya enggak yakin karena kami pun ketika melakukan itu terbuka," katanya.

Komisioner KPU Sulsel Uslimin pun mengaku belum bisa mengonfirmasi hasil resmi dari pemilihan wali kota di Makassar pada Rabu-(27/6) mengenai kebenaran kabar bahwa kotak kosong memenangkan

pemilihan di sebanyak 13 kecamatan di Makassar. "Saya belum dapat datanya karena kami belum dapat rekapnya dari kecamatan. Jadi, kami menunggu data resmi itu," kata Uslimin saat dihubungi, kemarin.

Terialu lama

Wakil Sekjen (Wasekjen) Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin tidak sepakat jika Pilkada Kota-Makassar diulang pada 2020 karena dapat membuat pelaksana tugas (pit) sementara wali kota menjabat . terlalu lama.

"Ini harus menjadi perhatian . Menteri Dalam Negeri bahwa pelaksana tugas yang nantinya menduduki jabatan harusnya dalam hitungan-bulan saja," kata Didi saat ditemui di Cikini, Sabtu (30/6).

Ditemui dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, berdasarkan UU pemilu, jika kotak kosong menang di salah satu kota maka pemilu ulang akan dilakukan. "Karena ini terjadi di tahun 2018, dan 2019 kita pilpres, maka pilkada ulang dilakukan pada gelombang berikutnya, pada 2020," katanya.

ed nina ch/ MABRUROH/FEBRIANTO ADI SAPUTRO





Original Post

Media