Audit BPK Soal BLBI Diminta Dibuka di Sidang Syafruddin

Media Online metrotvnews.com
2018-07-02

Jakarta: Tim kuasa hukum keluarga Sjamsul Nursalim Otto Hasibuan meminta audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dibuka di persidangan Syafruddin Arsyad Temenggung. Laporan audit itu diterbitkan BPK pada 31 Maret 2002.

Otto menjelaskan, audit tersebut merupakan rujukan Syafruddin saat menjabat sebagai Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) mengeluarkan Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul selaku obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Audit investigasi itu, kata dia, dibuat BPK atas permintaan dari DPR.





"Dalam dokumen tersebut, BPK menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh, BPK berpendapat bahwa PKPS BDNI telah closing 25 Mei 1999," kata Otto lewat keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu, 1 Juli 2018.

Ia menjelaskan, PKPS ditutup lantaran pihak pihak BDNI dan BPPN telah menyepakati syarat utama, yaitu pembayaran Rp1 triliun serta syarat-syarat lainnya, seperti pendirian holding company PT Tunas Sepadan Investama (PT TSI), transfer aset melalui pembuatan Transfer Shares Agreement yang disertai Deed of Transfer kepada PT TSI, penerbitan escrow account serta penerbitan Promissory Note oleh PT TSI kepada BPPN telah dilaksanakan.

Dalam audit tersebut, BPK juga menegaskan dengan adanya Surat Pernyataan (Letter of Statement) yang dibuat antara BPPN dan Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham BDNI pada tanggal 25 Mei 1999. Dalam surat itu, BPPN menyatakan, transaksi-transaksi yang tertera dalam MSAA telah dilaksanakan oleh Sjamsul Nursalim.

Baca:Aset BDNI untuk Bayar BLBI Macet

Otto melanjutkan, hasil laporan BPK selaras dengan ketentuan Pasal 7.9 MSAA yang mengatur Post Closing Cooperation, yang ditentukan penyempurnaan pengalihan saham dapat diakukan setelah penutupan. BPK, lanjut Otto, dalam auditnya juga menyatakan, BPPN tidak konsisten dalam menyikapi masalah pemenuhan kewajiban yang telah dilaksanakan oleh Sjamsul, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai closing date.

Tidak hanya itu, menurut dia, dalam audit investigasi BPK tahun 2002, Jaksa Agung juga mengetahui rencana penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana terlihat dari surat Jaksa Agung kepada Presiden Republik Indonesia No. R.192/A/G11/9/1998 tanggal 23 September 1998 perihal Laporan Akhir Hasil Kegiatan Non Litigasi terhadap 14 Bank Bermasalah (BBO/BTO) termasuk BDNI oleh Tim Kejaksaan dan BPPN.

Dalam surat itu, Jaksa Agung menyatakan perlunya kearifan dan kebijaksanaan pemerintah dengan memperhatikan situasi moneter dan perekonomian nasional saat itu yang menyebabkan debitur tidak mungkin menyelesaikan pembayaran atau pengembalian secara tunai. Penilaian aset yang diserahkan juga diminta ditangani secara arif dan bijaksana sehingga dapat dihindari tindakan yang tidak menguntungkan perekonomian nasional.

Baca:Aset BDNI Ketahuan Bermasalah Belakangan

Dalam persidangan sebelumnya, Kamis, 28 Juni 2018 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, tim kuasa hukum Syafruddin mencoba menggali soal audit BPK terkait final closing tersebut kepada para saksi. Saat itu, jaksa pada KPK menghadirkan dua kepala BPPN sebelum Syafruddin; Bambang Subianto dan Glenn MS Yusuf, serta mantan Wakil Kepala BPPN Farid Harianto.
(DMR)

http://news.metrotvnews.com/hukum/Wb7JmddN-audit-bpk-soal-blbi-diminta-dibuka-di-sidang-syafruddin



Original Post

KY Tangani Laporan Terhadap Ketua MA

Media Cetak Kompas Halaman 2
2018-7-2

KY Tangani Laporan Terhadap Ketua MA

Komisi Yudisial menangani laporan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengenai dugaan pelanggaran etik Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali terkait putusan praperadilan kasus Bank Century di PN Jakarta Selatan. Ketua KY Jaja Ahmad Jayus yang dihubungi dari Jakarta, Minggu (1/7/2018), menuturkan, laporan itu baru tahap awal. "Dalam aturan etik, putusan hakim memang tidak boleh dinilai atau dikomentari hakim lainnya Namun, MA sebagai pembina lembaga peradilan berwenang melakukan pembinaan teknis peradilan. Itu nanti yang akan dilihat dulu," kata Jaja. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA Abdullah mengatakan, pernyataan Hatta Ali di media massa yang menyebutkan putusan Century berlebihan merupakan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan MA. "Jadi, bukan penilaian pribadi," katanya.

(REK)





Original Post

Tahapan Caleg Dimulai

Media Cetak Kompas Halaman 2
2018-7-2

Tahapan Caleg Dimulai

KPU telah menetapkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang bekas narapidana korupsi mendaftar sebagai calon anggota legislatif. Pendaftaran dimulai pada Rabu (4 7/2018).

JAKARTA, KOMPAS - Tahapan pencalonan anggota legislatif tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten dan kota dimulai sesuai jadwal dengan pengumuman pengajuan calon pada 1 Juli 2018. Komisi Pemilihan Umum akhirnya menetapkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif pada Sabtu (30/6) sebagai landasan penyelenggaraan pendaftaran calon anggota DPR, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten dan kota.

Dalam PKPU, klausul pelarangan pencalonan bekas narapidana bandar narkoba, kejahatan seksual anak, dan korupsi tetap dipertahankan. Hal ini membuat .bekas narapidana bandar narkoba, kejahatan seksual anak, dan korupsi tidak bisa mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) begitu tahapan pendaftaran caleg dimulai pada Rabu (4/7).

"Sudah saya tanda tangani dan

diunggah ke laman JDIH (jaringan dokumentasi dan informasi hukum)," kata Ketua KPU Arief Budiman.

Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, menambahkan, penyelenggara Pemilu 2019 berkejaran dengan waktu karena tidak mungkin KPU mengumumkan pendaftaran caleg jika PKPU Pencalonan belum disahkan. Setelah PKPU disahkan, KPU pusat hingga kabupaten/kota akan membuat pengumuman pendaftaran caleg pada 1-3 Juli 2018.

Direktur Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Sigit Pamungkas mengapresiasi langkah KPU memberlakukan PKPU Pencalonan. Menurut dia, bisa terjadi krisis tahapan pemilu jika KPU tidak segera menyatakan PKPU Pencalonan diberlakukan.

Tugas KPU saat ini, kata dia, ialah sosialisasi PKPU Nomor 20 Tahun 2018 secara masif, ter-

utama kepada peserta dan penyelenggara pemilu. Langkah cepat ini penting untuk menghindari pemahaman yang berbeda.

"Segera bentuk help desk dan pusat krisis pencalonan agar pelayanan optimal di tengah mepetnya pemberlakuan PKPU Pencalonan," kata mantan komisioner KPU itu.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berharap semua pihak mengedepankan kepentingan pemilu demokratis dan saling menghargai. Menurut dia, KPU, Bawaslu, dan Kemenkumham perlu mencari jalan tengah sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga.

Adapun peneliti senior Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Feri Amsari, menuturkan, dalam penjelasan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan disebutkan, pemberlakuan peraturan yang tidak sama dengan tanggal pengundangan dimungkinkan karena tiga hal, yakni untuk persiapan sarana dan prasarana serta kesiapan aparatur pelaksana peraturan itu.

"Di poin ini, kesiapan penyelenggara pemilu yang semakin mendekati waktunya, maka PKPU bisa diberlakukan sebelum tanggal pengundangan. Apalagi, keabsahan itu jika dilihat dari tahapan pembentukan perundang-undangan ada perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, baru pengundangan. Artinya, sudah sah lebih dulu baru diundangkan," kata Feri.

Digugat ke MA

Mahkamah Agung menangani perkara uji materi yang diajukan oleh sejumlah bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) vang terganggu larangan

bekas narapidana korupsi mendaftarkan diri sebagai calon. Juru bicara MA Suhadi di Jakarta, Minggu, menuturkan, MA baru menerima satu perkara uji materi terhadap PKPU No 14/2018 yang diajukan Syamsul Arifin, mantan Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Langkat.

Syamsul pernah divonis 6 tahun penjara setelah terbukti melakukan tindak pidana korupsi saat masih menjabat Bupati Langkat Ia kemudian diberhentikan sebagai Gubernur Sumut pada 2011.

"Peraturan soal larangan narapidana menjadi anggota DPR atau DPD itu memang selalu berubah-ubah karena sebelum tahun 1999 memang ada larangan bagi narapidana untuk menjadi anggota DPR Namun, aturan itu kemudian diubah, yakni larangan itu hanya bagi yang tidak sedang menjalani hukuman. Jika sedang tidak menjalani hukuman berarti boleh." kata Suhadi.

(GAL/REK)





Original Post

KPU Resmi Larang Mantan Koruptor Jadi Calon Legislator

Media Cetak Koran Tempo Halaman 7
2018-7-2

KPU Resmi Larang Mantan Koruptor Jadi Calon Legislator

Bawaslu tetap menolak.

Arkhelaus Wisnu

aw.triyogo@tempo.co.id

JAKARTA Komisi

Pemilihan Umum (KPU) resmi melarang mantan narapidana kasus korupsi mengikuti pemilihan legislatif dalam Pemilihan Umum 2019. Larangan itu termaktub dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota, yang dipublikasikan dalam situs resmi KPU.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan lembaganya berkukuh menetapkan peraturan ini karena sudah melalui serangkaian proses uji publik dan konsultasi bersama DPR dan pemerintah. "Maka, KPU melakukan publikasi penetapan yang sudah dilakukan oleh KPU," kata Arief di kantornya di Jakarta, kemarin.

PKPU yang berisi larangan mantan koruptor menjadi calon legislator itu menuai polemik sejak mulai diwacanakan oleh KPU. Sejumlah pihak, terutama anggota DPR, menolaknya. Bahkan Badan Pengawas Pemilu

juga ikut mempersoalkannya. Alasannya, pelarangan tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Rambe Kamarulzaman, mengatakan pelarangan mantan koruptor menjadi calon anggota legislatif itu bisa berpotensi melanggar Undang-Undang tentang Pemilu. "Jadi, ini terbuka untuk judicial review," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi Pemerintahan DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, juga mempertanyakan pemberlakuan peraturan KPU tersebut. Apalagi sejak awal, saat rapat konsultasi antara KPU dan DPR, Dewan telah menolak rencana pembuatan PKPU itu. "Konsultasi memang tidak mengikat, tapi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang," ujarnya.

Sedangkan anggota Badan Pengawas Pemilu, Ratna Dewi Petalolo, beralasan bahwa penolakan itu dimaksudkan untuk melindungi hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih dalam perni-

lu. "Kami menolak pengaturan yang tidak memiliki dasar hukum," ujarnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Jamil, mengatakan tak semua narapidana politik dicabut hak politiknya setelah menjalani hukuman. "Ada mantan napi tipikor tapi tidak dicabut hak politiknya. Ia bisa bebas menggunakan hak pilihnya," ujar dia.

Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggraeni, mendukung langkah KPU melarang mantan koruptor menjadi calon legislator. Alasannya, KPU tidak hanya bertugas membuat panduan teknis memasuki jadwal masa pendaftaran calon legislator, KPU sekaligus memiliki tanggung jawab untuk meny-

elenggarakan pemilihan umum yang bisa menghasilkan anggota legislatif yang berintegritas. "Berintegritas penyelenggaranya, penyelenggaraannya, dan hasilnya," ujarnya.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus, juga mendukung langkah KPU memberlakukan larangan bekas koruptor menjadi calon legislator tersebut. Ia meminta KPU segera mempersiapkan mekanisme pendaftaran untuk memastikan calon legislator bersih dari korupsi. Caranya, memperkuat tahapan verifikasi setiap calon."KPU bisa mengecek semua latar belakang calon yang diusulkan partai politik," ujarnya.

DEWI NURITA





Original Post

Stasiun MRT Haji Nawi Bakal Beroperasi Sesuai Target

Media Cetak Koran Tempo Halaman 14
2018-7-2

Stasiun MRT Haji Nawi Bakal Beroperasi Sesuai Target

Percepatan dilakukan dengan mengubah metode kerja.

Linda Hairani

linda.hairani@tempo. co. id

JAKARTA - Direktur Utama PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta William Sabandar mengatakan Stasiun MRT Haji Nawi, Jakarta Selatan, bakal beroperasi sesuai dengan target, yakni pada Maret 2019, bersama dengan 12 stasiun lainnya.

Dia menuturkan, target bakal tercapai karena permasalahan pembebasan lahan sudah rampung pada akhir tahun lalu sehingga konstruksi Stasiun Haji Nawi bisa selesai digarap. " Dip astikan bisa b eropera-

si dan digunakan penumpang," ujarnya kemarin.

William menerangkan, Stasiun Haji Nawi semula diperkirakan tak bisa selesai tepat waktu karena hingga tahun lalu masih terhambat pembebasan lahan. Jika stasiun itu belum bisa beroperasi, nantinya hanya dilewati kereta MRT tanpa berhenti.

Kepala Dinas

Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah mengapresiasi percepatan yang dilakukan di Stasiun Haji Nawi. Setelah konstruksi rampung, instansinya kini menggodok harga tiket MRT yang akan dibayar

masyarakat. "Dibahas sekarang agar masuk ke anggaran tahun depan," tuturnya.

Total kebutuhan lahan proyek MRT fase I mencapai 632 bidang, yang pembebasannya ditargetkan selesai awal 2017. Dari total kebutuhan lahan, pemerintah DKI Jakarta memutuskan membayar 26 bidang lahan dengan sistem kon-sinyasi pada Januari 2018 lantaran tak ada kesepakatan harga dengan para pemilik lahan.

Pemerintah menitipkan uang pembebasan lahan ke pengadilan sesuai dengan aturan jika masih terjadi sengketa. Dari 26 bidang

lahan tersebut, akhirnya pemilik empat bidang lahan seluas 260 meter persegi tak menyetujui harga lahan versi pemerintah. Di atas empat lahan itulah Stasiun Haji Nawi akan dibangun.

Harga dari pemerintah berdasarkan konsultan penilai independen adalah Rp 20-35 juta per meter persegi. Sedangkan pemilik lahan menggugat dengan tuntutan Rp 150 juta per meter persegi.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta pertengahan 2017 menyatakan pemerintah DKI harus membayar lahan itu seni-lai Rp 60 juta per meter

persegi. Pemerintah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, dan hasilnya pemerintah Jakarta diputuskan membayar ganti rugi Rp 33 juta tiap meter persegi.

Pembebasan lahan yang terhambat itu membuat kontraktor proyek MRT tak bisa membangun tiang penghubung stasiun dengan jalur kereta.

Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta, Silvia Halim, menjelaskan, tersendatnya pembebasan lahan membuat progres Stasiun Haji Nawi tertinggal 10-20 persen dibanding stasiun lain.

Setelah urusan lahan beres, percepatan pembangunan Stasiun Haji Nawi dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya kontraktor mengganti crane dengan tower crane dari

lifting crane. Penggantian itumemudahkanpemindah-an logistik proyek sehingga menghemat waktu.

Sejak awal tahun ini, Silvia mengatakan, pekerjaan di Stasiun Haji Nawi dibagi menjadi dua-tiga shift. Khusus pekerjaan dengan tingkat kerumitan tinggi dikerj akan dalam tiga shift.

Upaya percepatan lain, menurut dia, mengganti dinding stasiun dengan sandwich panel. Dinding berbahan kering itu mempercepat pekerjaan ketimbang menggunakan dinding beton basah. Meski ada penggantian elemen, kualitas keamanannya dijamin sama dengan dinding beton.

"Kami tidak kompromi soal keamanan," ujar Silvia.

Linda Hairani





Original Post

Bos PT Sempulu Mandiri Divonis 1 Tahun Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-7-2

Bos PT Sempulu Mandiri Divonis 1 Tahun Penjara

PENGADILAN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menjatuhkan vonis I tahun penjara terhadap Oepoyo Sardjono. Direktur Utama PT Sempulu Adi Mandiri itu terbukti melakukan korupsi penjualan aset PT Panca Wira Usaha tahun 2003.

Majelis hakim yang diketuai HR Unggul Warsito menilai perbuatan Oepoyo memenuhi unsur dakwaan subsidair Pasal 3 junto Pasal 18 UU3I Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang diubah dengan UU 20 Tahun 2001 junto Pasal 55 ayat I ke-I KUHP.

"Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata Unggul Warsito membacakan amar putusan.

Majelis hakim juga menghukum Oepoyo membayar denda Rp50 juta subsider I bulan kurungan, serta membayar uang pengganti Rp2.095.457.000.

"Namun, karena terdakwa Oepoyo Sardjono telah mengembalikan uang tersebut pada saat penyidikan, majelis menyatakan uang tersebut dirampas untuk negara," kata Unggul Warsito.

Oepoyo dan penasihat hukumnya menyatakan pikir-pikir atas putusan ini. Begitu pula Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya Arif Usman. Masing-masing punya waktu tujuh hari untuk menyatakan menerima atau banding atas putusan ini.

Dalam kasus penjualan aset PT Panca Wira Usaha tahun 2003, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan dua tersangka dari pihak PT Sempulu Adi Mandiri. Yakni Oepoyo Sardjono (Direktur Utama) dan Sam Santoso (Direktur).

Perusahaan itu membeli aset PT Panca Wira Usaha di Kediri dan Tulungagung, Jawa Timur. Aset perusahaan daerah (perusda) di Tulungagung berupa tanah seluas 24 ribu meter persegi. Nilainya ditaksir Rp 10 miliar. Namun dilepas kepada PT Sempulu Adi Mandiri seharga Rp8,75 miliar.

Sementara, aset PT Panca Wira Usaha berupa tanah dan bangunan seluas 32.492 meter persegi dilego kepada PT Sempulu Adi Mandiri seharga Rp 17 miliar. Berdasarkan nilai jual obyek pajak (NJOP) aset itu bernilai Rp24 miliar.

Byu





Original Post

Divonis 4 Tahun, Terdakwa Tidak Ajukan Banding

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-7-2

Divonis 4 Tahun, Terdakwa Tidak Ajukan Banding

PUTUSAN perkara korupsi pembangunan rumah sakit jiwa (RSJ) Ratumbuysang, Manado telah berkekuatan hukum. Pasalnya, empat terdakwa kasus ini maupun jaksa penuntut umum (JPU) tak mengajukan upaya banding.

Putusan perkara ini diketuk majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Manado pada 7 Juni 2018 lalu. "Usai vonis, ada libur hari raya Idul Fitri dan cuti bersama. Pengadilan memberikan kesempatan (untuk menyatakan banding) usai libur, dihitung sejak tanggal vonis dan hari pertama masuk kerja," ujar juru bicara pengadilan. Imanuel Barru.

Namun dalam rentang waktu itu, pihak terdakwa maupun J PU tak menyatakan banding. "Saat ini sudah lewat masa menyatakan sikap atas putusan," kata Barru.

JPU Bobby Ruswin membenarkan perkara empat terdakwa korupsi pembangunan rumah sakit Ratumbuysang telah final. "Iya sudah ink-rah (berkekuatan hukum tetap)," katanya.

Untuk diketahui, majelis hakim yang diketuai Vincentius Banar didampingi Arkanu dan Wenny Nanda menyatakan para terdakwa terbukti melakukan korupsi dan dijatuhi hukuman penjara.

Jermina Tampenawa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Vanda Jocom selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dr Juni, dan David Liando selaku pelaksana proyek dihukum masing-masing

empat tahun penjara.

Para terdakwa juga dikenakan denda Rp200 juta subsider satu bulan kurungan. Khusus untuk terdakwa David Liando, majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan membayar uang pengganti Rp798.459.757,75.

Sebelumnya, David sudah mengembalikan kerugian negara saat perkara ini masih tahap penyidikan. "Kita memberi apresiasi dan berterima kasih kepada tersangka yang telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebelum ada putusan inkrah. Itu artinya tersangka taat hukum dan mengakui bahwa apa yang dilakukannya adalah salah," kata Kepala Kepala Kejaksaan Sulawesi Utara Mangihut Sinaga mengapresiasi.

Menurut Mangihut, pengembalian kerugian negara tidak menghabisi pidana. Lantaran itu, perkara David tetap bergulir ke meja hijau, "Pengembalian kerugian tersebut bisa menjadi pertimbangan jaksa dan hakim dalam menuntut serta memutus perkara para terdakwa nantinya," ujarnya.

Kerugian keuangan negara yang sudah dikembalikan, lanjut Mangihut, akan menjadi alat bukti di persidangan dan akan dikembalikan ke kas negara setelah ada keputusan tetap.

Reindhard Mamalu, kuasa hukum David Liando menegaskan, kliennya taat hukum dengan mengembalikan kerugian keuangan negara.

BYU





Original Post

Terpidana Korupsi Dibekuk Saat Buka Puasa Di Hotel

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-7-2

Terpidana Korupsi Dibekuk Saat Buka Puasa Di Hotel

TAUPHAN Ansar Nur, terpidana korupsi proyek pembangunan pasar Pabaeng-baeng diterbangkan ke Makassar. Bos PT Citra Tama Timurindo itu bakal menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Makassar

Tauphan yang buron sejak 2016 ditangkap tim gabungan kejaksaan pada Jumat. 18 Mei 2018 di Jakarta. "Dia ditangkap di Hotel Shangri-La Jakarta ketika selesai berbuka puasa," kata Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung, Jan Samuel Maringka dalam keterangan tertulis kepada Rakyat Merdeka kemarin.

Setelah ditangkap. Tauphan digiring ke Kejaksaan Agung. "Tadi pagi (kemarin pagiored) diterbangkan ke Makassar untuk eksekusi ke lapas," kata bekas Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan itu.

Penangkapan terhadap Tauphan dilakukan untuk melaksa-

nakan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 09 K/ Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014. Juga menanggapi Surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan nomor R-132/R.4.3/ Dps.4/05/2017 tanggal 24 Mei 2017. Surat tersebut berisi permohonan pemantauan oleh Adhyaksa Monitoring Center Kejaksaan Agung.

Jan menjelaskan, berdasarkan putusan kasasi Tauphan terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama dalam proyek pekerjaan konstruksi Pasar Pabaeng-bareng Kota Makassar tahun 2009.

Proyek itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2009 pada DIPA Kantor Dinas Perindustrian. Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makasar sebesar Rpl2,5 miliar

Berdasarkan perencanaan kegiatan proyek, alokasi ang-

garan tersebut digunakan untuk membangun 16 item pekerjaan. Di antaranya pembangunan lahan parkir dan bagian muka toko serta los pedagang.

Beberapa item pekerjaan tidak terealisasi. Sedangkan pekerjaan yang telah diselesaikan ternyata di bawah standar. Sebab terjadi pengurangan penggunaan balun material. Begitu juga pekerjaan pembuatan sanitasi, bak kontrol saluran, pengadaan pompa air, sumur bor, menara air, rangka baja, dan pagar. Semuanya tak sesuai spesifikasi.

Hasil penyidikan kejaksaan, juga ditemukan penggunaan dana fiktif untuk pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kenyataannya.tidak ada pengurusan izin itu.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar menjatuhkan vonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rpl

miliar, terhadap Tauphan.

Tak terima dengan vonis itu, Tauphan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Makassar. Upayanya membuahkan hasil. Pengadilan tingkat banding menyatakan Tauphan tak bersalah.

Menyikapi vonis itu, kejaksaan mengajukan kasasi ke MA. Alhasil, majelis hakim MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar. MA sepakat dengan vonis yang diketuk Pengadilan Tipikor Makassar.

Tauphan kemudian menempuh upaya peninjauan kembali (PK) perkaranya ke MA, namun ditolak. Sejak Mei 2017, nama Tauphan dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Sebab dia tak memenuhi panggilan eksekusi putusan MA.

Kejati Sulsel sempat menggeledah rumah mewah Tauphan di komplek Azalea. Kota Makassar pada Desember 2017 silam. Lantaran pagar rumah digembok, tim kejaksaan harus

memanjat untuk bisa masuk.

Di halaman rumah Tauphan terparkir tujuh mobil mewah. Mulai dari Ferrari, Porsche, Hummer, Mercedes Benz, Range Rover hingga Toyota Alphard.

Ketika disatroni tim kejaksaan , semua pintu rumah dikunci dari dalam. Tim berhasil masuk rumah melalui lorong di samping yang menuju kolam renang.

Mengetahui didatangi tim kejaksaan, penghuni bersembunyi dan mengunci di dalam kamar. Setelah tim mengancam akan mendobrak pintu, mereka pun keluar kamar. Yakni menantu, cucu Tauphan serta dua pembantu rumah tangga dan seorang baby sitter.

Tim menginterogasi penghuni rumah karena tak menemukan Tauphan. Namun mereka ogah buka mulut. "Kita mengimbau lewat keluarga agar Tauphan menyerahkan diri," kata ketua tim Jefri Penanging Makapedua.

GPG





Original Post

Terpidana Korupsi Pembangunan Kantor Bupati Dicokok Kejaksaan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-7-2

Terpidana Korupsi Pembangunan Kantor Bupati Dicokok Kejaksaan

Divonis 4 Tahun Penjara Di Sidang In Absentia

Terpidana korupsi pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara, Arnold Lili ditangkap setelah buron dua tahun. Direktur PT Voni Bintang Nusantara itu langsung dijebloskan ke penjara.

ARNOLD dibekuk di tempat persembunyiannya di Desa Anggopiu, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe. Pria yang mengenakan kemeja koko putih dan sarung itu tak berkutik ketika disergap tim kejaksaan.

Berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kendari Nomor 61/ Pid.Sus-TPK/2017/PNKD. Arnold dinyatakan terbukti melakukan korupsi pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara Tahap lil 2010-2011. Majelis hakim menjatuhkan hukuman empat tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider empat bulan

kurungan.

Persidangan di Pengadilan Tipikor Kendari digelar secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa Arnold. Pasalnya. Arnold buron sejak ditetapkan sebagai tersangka dua tahun lalu. . Untuk diketahui, pembangunan kantor Bupati Konawe Utara tahap HI tahun 2010-2011 menelan anggaran Rp7 miliar. PT Voni Bintang Nusantara ditunjuk sebagai pelaksana proyek.

Dalam pelaksanaannya, proyek itu hanya menghabiskan biaya Rp4 miliar. Berdasarkan audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Sulawesi Utara ada kerugian negara Rp2,3 miliar.

Kasus ini juga menjerat bekas Bupati Aswad Sulaiman dan beberapa pejabat Pemerintah Kabupaten Konawe Utara. Pada 21 Maret 2018. Aswad Sulaiman dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Kendari.

Eksekusi terhadap Aswad dilakukan kejaksaan setelah menerima menerima putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). Tim gabungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dan Kejaksaan Negeri Konawe menjemput Aswad Sulaiman di kediamannya di Jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari,

Kepala Kejaksaan Negeri Konawe, Saiful Bahri Siregar men-

gungkapkan, MA mengabulkan permohonan kasasi JPU dan menganulir putusan Pengadilan Tipikor Kendari.

Dalam amar putusan MA, Aswad Sulaiman dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dan berlanjut.

Selain pidana penjara 6 tahun, Aswad Sulaiman harus membayar denda Rp 200 juta. Jika tidak membayar denda diganti pidana kurungan 6 bulan.

Sebelumnya, Aswad Sulaiman divonis bebas Pengadilan Tipikor Kendari dalam perkara korupsi pembangunan kantor Bupati Konawe Utara tahap III. Tak terima Aswad Sulaiman lolos dari jerat hukum. Kejaksaan Negeri Konawe mengajukan

kasasi ke MA.

Proyek pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III dikerjakan PT Voni Bintang Nusantara tanpa melalui proses tender karena mendapat persetujuan dari Aswad Sulaiman.

Selain kasus pembangunan kantor bupati. Aswad Sulaiman juga dibidik dalam kasus suap penerbitan Izin Kuasa Tambang. Penyidikan kasus ini dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Aswad Sulaiman ditetapkan sebagai tersangka kasus penerimaan suap Rpl3 miliar dari perusahaan tambang. Akibat penerbitan Izin Kuasa Tambang yang dilakukan Aswad Sulaiman semasa menjabat bupati, negara mengalami kerugian mencapai Rp2,7 triliun.

GPG





Original Post

Larangan Caleg Mantan Koruptor Masih Disoal

Media Cetak Republika Halaman 1
2018-7-2

Larangan Caleg Mantan Koruptor Masih Disoal

Pemerintah berkukuh enggan berpegangan pada PKPU tersebut.

JAKARTA- Pemberlakuan Peraturan Kqmisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD yang salah satu isinya melarang mantan narapidana kasus korupsi ikut serta pencalonan anggota legislatif masih dipersoalkan sejumlah pihak. Pemerintah belum menganggap regulasi itu berlaku secara mutlak.

Kementerian Dalam Negeri (ke-mendagri) tetap pada sikapnya bahwa PKPU harus sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. "Posisi pemerintah kan sudah jelas waktu rapat dengar pendapat, posisinya itu bahwa pemerintah kan regulator bersama DPR apa yang sudah ada di UU Pemilu (UU Nomor 7 Tahun 2017-Red) itu," ujar Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar saat dihubungi, Ahad (1/7).

Bahtiar menegaskan, pemerintah mendukung langkah pemberantasan korupsi yang ingin memastikan calon anggota legislatif bersih dari korupsi. Namun, mereka berkeras menilai langkah itu harus tetap berpegang teguh pada aturan perundangan.

Rencana KPU melarang mantan napi korupsi mencalonkan diri dalam

pemilu legislatif sudah beredar sejak awal tahun ini. KPU berdalih hal tersebut penting dilakukan untuk mencegah tindak pidana korupsi oleh anggota legislatif pusat maupun daerah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejauh ini mencatat, anggota dewan adalah kelompok yang paling kerap kedapatan melakukan pidana tersebut, baik dalam bentuk grati-fikasi maupun pembengkakan anggaran dalam pembahasan. Pihak partai politik di DPR telah secara terbuka menyatakan penolakan terhadap larangan tersebut.

Bagaimanapun, larangan tersebut akhirnya resmi berlaku melalui PKPU Nomor 20/2018 mulai Sabtu (30/6). Aturan itu akan diterapkan menjelang pendaftaran kandidat caleg pada 4 hingga 17 Juli nanti. Adapun larangan itu ada dalam pasal 7 ayat 1 huruf (h) yang berbunyi, "Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi."

Di sisi lain, UU Pemilu tidak melarang mantan narapidana maju menjadi caleg dengan syarat harus mengumumkan pernah menjadi narapidana korupsi. "Jika diberi kesempatan pun belum tentu parpol mencalonkan (mantan napi korupsi) karena ada risiko-risiko politiknya kan kalau dia memajukan caleg mantan napi korupsi," ungkap Bahtiar.

Pemberlakuan aturan tersebut, kata Bahtiar, cenderung berujung pada sengketa yang panjang. Terlebih, Badan Pengawas Pemilu (Bawas-lu) dan KPU memiliki pandangan berbeda terhadap norma tersebut, khususnya jika ada calon anggota legislatif yang dicoret oleh KPU karena PKPU bersangkutan.

Pihak Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) juga terkesan masih menganggap pemberlakuan PKPU Nomor 20/2018 bermasalah. "Kami akan lakukan koordinasi terus dengan KPU, Bawaslu, dan Kemendagri serta kementerian dan lembaga terkait. Kami semua sudah sepakat untuk mencarikan jalan keluar yang terbaik," kata Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana kepada Republika, kemarin.

Menurut dia, Kemenkumham, KPU, dan Bawaslu juga telah membahas masalah tersebut pada Jumat (29/6) sore. Namun, Widodo enggan membeberkan lebih lanjut hasil pertemuan itu karena menilai itu sudah termasuk kewenangan penyelenggara pemilu. Pemberlakuan larangan mantan napi korupsi mencalonkan diri dikonfirmasi oleh Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, Sabtu (30/6) sore. "Dengan demikian, aturan itu sudah bisa dijadikan pedoman dan sudah pasti diterapkan dalam Pemilu 2019," kata Pramono.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, PKPU tersebut dapat

diterapkan secara otomatis tanpa diundangkan oleh Kemenkumham. Terlepas dari sikap berbagai lembaga lainnya, dia menegaskan, KPU tetap akan mencantumkan aturan larangan bagi mantan koruptor menjadi caleg DPD maupun DPR dan DPRD.

Sebelumnya, KPK juga telah menyatakan dukungan atas regulasi pencalonan caleg yang diwacanakan KPU. Juru Bicara KPK Febri Dian-syah menekankan, hak para mantan napi korupsi memang sewajarnya sangat dibatasi karena risikonya akan jauh lebih besar bila mereka menjadi pemimpin politik ke depannya.

Sebaliknya, Presiden Joko Widodo pada bulan lalu menyatakan, bersaing dalam kontestasi pemilu legislatif adalah hak konstitusional semua warga, termasuk mantan koruptor. Oleh karena itu, ia ingin KPU kembali mempertimbangkan pemberlakuan larangan tersebut.

ed filnyan zamzami

FAUZIAH MURSID/DIANERIKANUGRAHENY





Original Post

DPR Pertimbangkan Hak Angket

Media Cetak Republika Halaman 4
2018-7-2

DPR Pertimbangkan Hak Angket

PKPU disebut hanya bisa dibatalkan Mahkamah Agung.

JAKARTA - Sejumlah partai politik berencana mengabaikan pemberlakuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang salah satu isinya melarang narapidana kasus korupsi ikut serta pencalonan anggota legislatif. Mereka menilai, regulasi itu bertentangan dengan undang-undang di atasnya dan mempertimbangkan penggunaan hak angket.

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan mengatakan, partainya sedianya siap menjalankan regulasi yang telah dibuat oleh KPU. Namun demikian, Partai Golkar hanya akan menjalankan norma yang dituangkan dalam PKPU selama aturan tersebut sudah sesuai dengan prosedur perundang-undangan.

Selain itu kata Ace, Partai Golkar akan mengikuti aturan apa pun jika sudah sesuai secara prosedur perundangan dan sudah disahkan dalam lembaran .negara. "Partai Golkar mengedepankan aturan perundang-un-

dangan yang berlaku. PKPU seharusnya merupakan penerjemahan perundang-undangan dan merujuk kepada aturan tersebut," ujar Ace kepada Republika kemarin.

Sementara, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PPP Ahmad Baidowi mengungkapkan, beberapa anggota Komisi II tengah mempertimbangkan untuk menggunakan hak angket DPR kepada KPU. Hak angket itu terkait larangan mantan narapidana korupsi maju sebagai calon anggota legislatif.

Baidowi menyatakan, Komisi II menilai, aturan larangan mantan napi korupsi mencalonkan diri di PKPU tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu yang tak mencantumkan larangan sejenis. "Pasal 240 ayat 1 huruf g secara nyata dan tegas tidak ada larangan bagi mantan napi untuk jadi caleg asalkan yang bersangkutan secara terbuka menyatakan dirinya sebagai mantan napi," ujar Baidowi.

PAN juga menyatakan tidak terpengaruh dengan PKPU Nomor 20/2018 yang memuat larangan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Hal itu disampaikan Ketua DPP PAN Yandri Susanto.

Namun demikian, Yandri

mendorong kepada pihak-pihak yang keberatan dan merasa dirugikan atas diterbitkannya PKPU tersebut untuk mengajukan uji materi pasal tersebut ke Mahkamah Agung.

Pakar hukum tata negara Hamdan Zoelva menilai, walaupun bertentangan dengan undang-undang, PKPU tersebut tidak batal demi hukum, kecuali melaui proses hukum ke Mahkamah Agung (MA). "PKPU tersebut sangat potensial untuk dibatalkan oleh pengadilan dalam hal ini Mahkamah Agung," kata Hamdan, Ahad (1/7).

Terpisah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tetap pada sikapnya tidak menyetujui larangan pencalonan mantan narapidana kasus korupsi melalui Peraturan KPU. Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, meski Bawaslu juga memiliki semangat melahirkan wakil rakyat yang bersih, semangat tersebut harus diwujudkan dengan tetap berpegang pada peraturan perundangan.

"Karena sebagai penyelenggara pemilu, (KPU dan bawaslu) tugas utama kami adalah melindungi hak konstitusional warga negara. Akan sangat berbahaya jika penyelenggara pemilu melakukan pembatasan hak hak konstitusional warga negara,"

ujarnya. ed htriyan zamzami

FAUZIAH MURSID/DEBBIE SUTRISNO





Original Post

Otto Hasibuan Minta Pengadilan Buka Audit BPK

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2018-7-2

Otto Hasibuan Minta Pengadilan Buka Audit BPK

PENGACARA keluarga Sjamsul Nursalim, Otto Hasibuan, menilai sudah sepantasnya dalam persidangan dibuka secara detail isi audit BPK tertanggal 31 Mei 2002 mengingat audit itu atas permintaan dari DPR.

"Dalam dokumen itu, BPK menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang di-peroleh. BPK berpendapat bahwa PKPS BDN! telah closing pada 25 Mei 1999," katanya di Jakarta, kemarin

Dalam audit investigasi tersebut, BPK menegaskan adanya surat pernyataan antara BPPN dan pemegang saham BDNI.

Hal itu, lanjut dia, mengingat pemegang saham BDNI dan BPPN telah sepakat syarat utama closing, yaitu pembayaran suatu jumlah setara dengan Rpl triliun serta syarat-syarat lainnya, antara lain, pendirian holding company (PT TSI), transfer aset melalui pembuatan transfer shares agreement yang disertai deed of transfer kepada PT TSI, penerbitan escrow account serta penerbitan promissory note oleh PT TSI kepada BPPN telah dilaksanakan.

Menurut Otto, dalam audit investigasi tersebut BPK juga menegaskan dengan adanya sarat pernyataan (.letter of

statement) yang dibuat antara BPPN dan pemegang saham BDNI pada tanggal 25 Mei 1999 di hadapan notaris Merryana Suryana, BPPN menyatakan bahwa transaksi-transaksi yang tertera dalam MSAA telah dilaksanakan oleh Sjamsul Nursalim.

"Mengenai verifikasi dan klarifikasi terhadap set off group deposit dan pembayaran pesangon karyawan BDNI dengan pembayaran suatu yang setara dengan Rpl triliun, serta masalah crossinglbahk nama saham perusahaan akuisisi, semata-mata merupakan masalah administratif yang seharusnya tidak secara signifikan menghambat closing MSAA-BDNI tanggal 25 Mei 1999," jelasnya.

Sebelumnya, mantan Ketua BPPN Glenn MS Yusuf menyebutkan bahwa pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim belum memenuhi kewajiban dalam mekanisme Master of Settlement Acquisition Agreement (MSAA).

"Sejauh dari yang saya ingat, tidak seluruhnya (kewajiban) diserahkan," kata Glenn dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, 28 Juni lalu.

Glenn bersaksi untuk terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Ketua BPPN periode 2002-2004 didakwa bersama-sama dengan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Dorojatun Kuntjoro-Jakti sena pemilik BDNI Sjamsul Nursalim dan Itjih S Nursalim dalam perkara dugaan korupsi penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham yang merugikan keuangan negara Rp4,58 triliun.

(Ant/P-3)





Original Post

Kasus Bupati Tulungagung Terus Berlanjut

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2018-7-2

Kasus Bupati Tulungagung Terus Berlanjut

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku akan tetap melantik Syahri Mulyo sebagai Bupati Tulungagung meski telah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi karena terjerat kasus korupsi.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan Mendagri tentunya punya hak untuk melantik dan itu didasari aturan yang jelas.

"Sama halnya dengan KPK ketika menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Jadi itu bukan persoalan, silakan saja," terangnya saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Menurutnya, meski Syahri tetap akan dilantik, KPK tidak berhenti atau bahkan menyelesaikan kasus korupsi yang menjeratnya. Proses hukum akan terus dilanjutkan hingga kasus itu divonis di pengadilan.

"Proses hukum akan terus jalan. Pemeriksaan pun sampai sekarang masih dilakukan. Apalagi yang bersangkutan telah ditahan," tandas Saut.

Syahri keluar sebagai peraih suara terbanyak dan dipastikan menang dalam pemilihan kepala daerah Tulungagung pada 27 Juni lalu berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei.

Atas kemenangan Syahri itu, Mendagri langsung menanggapi dan menegaskan akan tetap melantik calon yang diusung PDIP itu meski sekarang tengah ditahan KPK. Menurut Mendagri, ketika setelah dilantik Syahri terbukti bersalah berdasarkan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, jabatan bupati bisa langsung dicopot.

Syahri ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima

suap senilai Rp2,5 miliar dari pihak swasta.

KPK menduga pemberian uang itu terkait dengan fee proyek infrastruktur peningkatan-jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

Karena dugaan suap itu, Syahri dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 65 KUHP.

Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap empat tersangka dalam kasus itu, yaitu Syahri Mulyo, Susilo Prabowo dan Agung Prayitno dari swasta, serta Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung Sutrisno. Diduga sebagai penerima ialah Syahri Mulyo, Sutrisno, dan Agung Prayitno.

(Opn/P-2)





Original Post

SIDANG PK

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2018-7-2

SIDANG PK

Terpidana korupsi Pembangunan Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang, Anas Urbaningrum berjalan seusai menjalani sidang peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jurfiat (29/6). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi ahli hukum administrasi negara FHUI, Dian Puji Simatupang.

Ml/ BARY FATHAHILAH





Original Post

Pelantikan Kepala Daerah Tersangka Korupsi Melawan Akal Sehat

Media Online okezonecom
2018-07-02

JAKARTA \' Mendagri Tjahjo Kumolo tetap akan melantik pasangan calon kepala daerah terpilih di Pilkada 2018 meski berstatus tersangka korupsi. Tapi, pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan pelantikan tahanan korupsi bisa mencederai demokrasi dan peradaban manusia.

"Tidak ada pembenaran apapun secara sosiologis melantik seorang tahanan koruptor," kata Abdul kepada Okezone, Senin (2/7/2018).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyebutkan bahwa kepala daerah terpilih yang menjadi tersangka tetap bisa dilantik. Sedangkan pemberhentian sebagai kepala daerah dapat dapat dilakukan bila status hukum yang bersangkutan telah telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan.

"Jika ini dilakukan meskipun kemudian diberhentikan lagi, tetap telah menciderai demokrasi dan peradaban kita sebagai manusia," jelas Fickar.

Namun demikian, ia menilai ketentuan hukum dalam UU Pilkada telah melawan akal sehat, lantaran menyertakan aturan yang memperbolehkan kepala daerah tersangka dapat dilantik.

Tjahjo Kumulo (Okezone)

"Hukum itu harus logis, masuk akal bahkan seharusnya tidak bertentangan dengan kewajaran dan kepantasan," tandas Abdul.

Dia mengusulkan sebaiknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Perppu untuk membatalkan ketentuan yang membolehkan seorang tersangka dilantik menjadi kepala daerah.

"Pemberantasan korupsi harus zero toleransi, karena itu tidak boleh juga tersangka dilantik menjadi kepala daerah," tegas Abdul.

(Baca juga: )

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sebelumnya menegaskan dirinya akan tetap melantik kepala daerah yang memenangkan Pilkada Serentak 2018, meskipun yang bersangkutan menyandang status tersangka.

"Tersangka calon pilkada yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap akan dilantik sesuai jadwal pelantikan yang telah ditentukan. Posisinya bisa berubah kalau sudah ada ketentuan hukum tetap,"kata Tjahjo dalam keterangan tertulisnya, Jumat 29 Juni 2018.

Beberapa calon kepala daerah yang berurusan dengan KPK unggul di Pilkada Serentak 2018 berdasarkan hasil hitung cepat (quick count). Salah satunya ialah pasangan calon petahana Bupati Tulungagung Syahri Mulyo-Maryoto Bhirowo.

Syahri merupakan tersangka dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap sebesar Rp 1 miliar dari pengusaha terkait proyek infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung.

(sal)

https://news.okezone.com/read/2018/07/02/337/1916438/pelantikan-kepala-daerah-tersangka-korupsi-melawan-akal-sehat



Original Post

Mempersoalkan Larangan Mantan Koruptor \Nyaleg\

Media Online republika.co.id
2018-07-02

Pemerintah masih menolak Peraturan KPU yang melarang mantan koruptor jadi caleg..REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Fauziah Mursid, Dian Erika Nugraheny

Pemberlakuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD yang salah satu isinya melarang mantan narapidana kasus korupsi ikut serta pencalonan anggota legislatif masih dipersoalkan sejumlah pihak. Pemerintah belum menganggap regulasi itu berlaku secara mutlak.

Kementerian Dalam Negeri tetap pada sikapnya bahwa PKPU harus sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. "Posisi pemerintah sudah jelas bersama DPR seperti apa yang sudah ada di UU Pemilu (UU Nomor 7 Tahun 2017 ) itu," ujar Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar, Ahad (1/7).

Bahtiar menegaskan pemerintah mendukung langkah pemberantasan korupsi yang ingin memastikan calon anggota legislatif bersih dari korupsi. Namun, mereka berkeras menilai langkah itu harus tetap berpegang teguh pada aturan perundangan.

Rencana KPU melarang mantan napi korupsi mencalonkan diri dalam pemilu legislatif sudah beredar sejak awal tahun ini. KPU berdalih hal tersebut penting dilakukan untuk mencegah tindak pidana korupsi oleh anggota legislatif pusat maupun daerah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejauh ini mencatat, anggota dewan adalah kelompok yang paling kerap kedapatan melakukan pidana tersebut, baik dalam bentuk gratifikasi maupun pembengkakan anggaran dalam pembahasan. Pihak partai politik di DPR telah secara terbuka menyatakan penolakan terhadap larangan tersebut.

Bagaimanapun, larangan tersebut akhirnya resmi berlaku melalui PKPU Nomor 20/2018 mulai Sabtu (30/6). Aturan itu akan diterapkan menjelang pendaftaran kandidat caleg pada 4 hingga 17 Juli nanti. Adapun larangan itu ada dalam pasal 7 ayat 1 huruf (h) yang berbunyi, "Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota harus memenuhi persyaratan bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.

Di sisi lain, UU Pemilu tidak melarang mantan narapidana maju menjadi caleg dengan syarat harus mengumumkan pernah menjadi narapidana korupsi. "Jika diberi kesempatan pun belum tentu parpol mencalonkan (mantan napi korupsi) karena ada risiko-risiko politiknya," ungkap Bahtiar.

Pemberlakuan aturan tersebut, kata Bahtiar, cenderung berujung pada sengketa yang panjang. Terlebih, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan KPU memiliki pandangan berbeda terhadap norma tersebut, khususnya jika ada calon anggota legislatif yang dicoret oleh KPU karena PKPU bersangkutan.

Pihak Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) juga terkesan masih menganggap pemberlakuan PKPU Nomor 20/2018 bermasalah. "Kami akan lakukan koordinasi terus dengan KPU, Bawaslu, dan Kemendagri serta kementerian dan lembaga terkait. Kami semua sudah sepakat untuk mencarikan jalan keluar yang terbaik,\" kata Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana, kemarin.

Menurut dia, Kemenkumham, KPU, dan Bawaslu juga telah membahas masalah tersebut pada Jumat (29/6) sore. Namun, Widodo enggan membeberkan lebih lanjut hasil pertemuan itu karena menilai itu sudah termasuk kewenangan penyelenggara pemilu.

Pemberlakuan larangan mantan napi korupsi mencalonkan diri dikonfirmasi oleh Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, Sabtu (30/6) sore. "Dengan demikian, aturan itu sudah bisa dijadikan pedoman dan sudah pasti diterapkan dalam Pemilu 2019," kata Pramono.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tetap pada sikapnya tidak menyetujui aturan larangan pencalonan caleg dari mantan narapidana kasus korupsi melalui Peraturan KPU. Hai itu disampaikan Anggota Badan Pengawas Pemilu Ratna Dewi Pettalolo menanggapi KPU yang resmi memberlakukan aturan larangan tersebut dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018.

Ratna menegaskan, sebagai penyelengara Pemilu, Bawaslu juga memiliki semangat untuk melahirkan wakil rakyat yang bersih, bebas dari koruptor. Kendati demikian, semangat tersebut tentu harus diwujudkan dengan tetap berpegang pada peraturan perundangan.

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/18/07/02/pb77hg440-mempersoalkan-larangan-mantan-koruptor-nyaleg



Original Post

Ribuan Warga AS Berpawai

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 12
2018-7-2

Ribuan Warga AS Berpawai

Mereka Menentang Kebijakan Imigrasi Presiden Trump

BOSTON, (PR).-

Protes massal terhadap Presiden AS

Donald Trump dan kebijakan

imigrasinya digelar di seluruh AS

pada Sabtu siang waktu setempat,

mulai dari Los Angeles ke Boston

dan di ibukota negara bagian serta

kota-kota kecil.

Seperti dilaporkan laman The Guardian, Minggu, ketika sebagian besar negara bagian di AS dilanda gelombang panas (awal musim panas), para demonstran dengan berani menerjang terik matahari untuk mengekspresikan perlawanan sengit terhadap kebijakan Presiden Trump yang memisahkan keluarga imigran gelap (tanpa dokumen sah) di perbatasan selatan. Mereka juga menyuarakan keprihatinan atas orang pilihan Trump yang dalam waktu dekat akan mengisi posisi Mahkamah Agung.

Presiden Trump, yang bermain golf di klubnya di New Jersey, mengecam ribuan warga yang mendemonya itu dan menyebut mereka sebagai kaum "kiri radikal" Demokrat, yang menurut dia berada di balik seruan untuk membubarkan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE), agensi yang punya pandangan keras terkait dengan imigrasi dan pendatang gelap.

"Untuk semua teman yang bekerja dengan ICE, jangan khawatir atau kehilangan semangatmu. Anda melakukan pekerjaan fantastis untuk menjaga kita tetap aman dengan memberantas unsur-unsur kriminal terburuk. Sangat berani! Kaum Demokrat kiri radikal ingin Anda keluar. Mereka ingin ICE bubar. Selanjutnya mereka juga ingin institusi polisi dihilangkan. Carnkan kata-kata saya, itu tidak akan pernah terjadi!," ujar Trump lewat akun Twitter-nya, Minggu.

Kebijakan imigrasi adalah pilar utama dari kampanye Trump kepada para pendukungnya menjelang pemilihan paruh waktu yang akan digelar pada November. Pada saat yang sama, kebijakan itu juga menjadi ba-han utama perlawanan kelompok oposisi atau kelompok anti-Trump, terutama di kalangan sayap progresif Partai Demokrat.

Di Washington pada Sabtu, para pemrotes berkumpul di Lafayette Square, dekat Gedung Putih. Diselenggarakan oleh MoveOn, kelompok American Civil Liberties Union, dah lusinan kelompok lain, termasuk the Families Belong Together yang berpawai menampilkan sejumlah pembicara dari kalangan selebritas seperti Lin-Manuel Miranda, Alicia Keys, dan America Ferrera. Miranda menyanyikan lagu pengantar tidur, DearTheodosia, dari album terlaris-nya, Hamilton.

Sementara di New York, pawai anti-Trump juga digelar besar-besaran seperti halnya di Los Angeles, Dallas, Denver, Chicago, Boston, dan kota-kota besar lainnya. Tokoh-tokoh Demokrat senior berbicara kepada orang banyak. Di Boston, pembicara termasuk kandidat presiden untuk pilpres 2020 Elizabeth Warren dan anggota kongres Joe Kennedy III. Di Los Angeles, senator Kamala Harris, kandidat capres potensial 2020 lainnya, berbicara setelah John Legend

tampil. Protes dalam skala lebih kecil berlangsung di Texas dan di luar klub Trump New Jersey, tempat sekitar 200 orang berkumpul.

Calon Ketua MA

Masih dilansir laman The Guardian, Trump diharapkan mulai mewawancarai kandidat ketua MA untuk menggantikan Anthony Kennedy, hakim agung yang mengumumkan pengunduran dirinya minggu ini. Protes-protes itu juga berfokus pada sejumlah kandidat pilihan Trump untuk menempati posisi penting yang dikhawatirkan akan menempatkan pengadilan sulit dalam mengambil keputusan seperti dalam kasus Roe v Wade tahun 1973 soal jaminan hak aborsi.

Minggu ini, pengadilan mendukung larangan perjalanan yang dicanangkan Trump terhadap negara-negara mayoritas Muslim dan memberikan pukulan berat bagi serikat buruh yang banyak anggotanya warga pendatang. Meskipun warga AS, mereka akan

sulit pulang sesekali ke kampung halaman di negara-negara mereka yang masuk dalam daftar larangan perjalanan yang dibuat Trump.

Bulan lalu, Trump akhirnya menghentikan kebijakan "pemisahan", setelah muncul kecaman publik atas gambar dan rekaman anak-anak imigran gelap yang dikarantina di sejumlah ruangan mirip penjara milik pemerintah federal. Namun, perintahnya tidak jelas dan pemerintah telah dikritik karena kurangnya rencana untuk menyatukan kembali sekitar 2.000 anak-anak dengan orang tua mereka. Pemerintahan sekarang, mengabaikan penyelesaian pengadilan tahun 1997 yang membatasi berapa lama anak-anak dapat ditahan.

"Reunifikasi keluarga adalah langkah awal yang harus dilakukan, tetapi mengurung mereka bukanlah solusi," ujar demonstran Kate Earle dari Maryland yang ikut pawai anti-Trump di Washington, Sabtu sore waktu setempat.

(Huminca Sinaga)





Original Post

KPU Sebut Masih Ada Ruang Perbaiki PKPU Lewat Uji Materi di MA

Media Online kompascom
2018-07-02

JAKARTA, - Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota telah ditetapkan pada 30 Juni 2018.

PKPU Pencalonan itu sempat menuai polemik karena melarang mantan narapidana kasus korupsi, mantan bandar narkoba, atau mantan pelaku kejahatan seksual untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif.

Namun, KetuaKPU RI Arief Budiman mengatakan, setelah ditetapkan, semua pihak dapat mengajukan keberatan dengan cara melayangkan judicial review terhadap PKPU Nomor 20 Tahun 2018 ke Mahkamah Agung (MA).

"KPU sudah menetapkan dan mempublikasikan. Peraturan KPU bukan suatu yang tidak bisa diapa-apakan, diubah, diperbaiki tentu bisa. Tetapi cara mengubah memperbaiki itu sudah diatur mekanisme di dalam peraturan perundang-undangan," ujar Arief, ditemui di kantor KPU RI, Minggu (1/7/2018).

Baca juga:

Sebelum menetapkan PKPU itu, kata Arief, pihak KPU mengadakan diskusi dan berdialog dengan ahli hukum.

Selain itu, KPU juga telah melakukan rapat dengar pendapat di DPR RI yang melibatkan KPU RI, Bawaslu RI, Komisi II DPR RI, dan pemerintah yang diwakili Kementerian Dalam Negeri.

Sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM enggan mengundangkan PKPU tersebut dengan alasan PKPU Pencalonan berlawanan dengan Undang-Undang Pemilu.

Meski demikian, KPU tetap menilai PKPU Pencalonan tersebut telah berlaku secara resmi.

"Nah, tetapi karena ada sedikit catatan yang menurut Kemenkumham ini perlu diperbaiki oleh KPU, sementara KPU melihat PKPU sudah cukup dilengkapi, maka KPU melakukan pengumuman publikasi terhadap penetapan yang sudah dilakukan oleh KPU," kata Arief.

Baca juga:

Melihat masih ada perdebatan mengenai pengaturan pembatasan mantan narapidana korupsi mendaftarkan diri, KPU membuka ruang bagi semua pihak melakukan perbaikan.

"Apa yang dilakukan sekarang bukan berarti kemudian menjadi mati dan tidak bisa bergerak. Ruang masih ada melalui MA, melalui KPU sendiri melakukan revisi bisa. Masih ada ruang, tapi sampai hari ini kami memandang PKPU cukup," kata Arief.

(Tribunnews.com/Glery Lazuardi)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul:
Kompas TV Meski demikian, tak semua fraksi di DPR setuju akan aturan ini.

http://nasional.kompas.com/read/2018/07/02/06574791/kpu-sebut-masih-ada-ruang-perbaiki-pkpu-lewat-uji-materi-di-ma



Original Post

KPU Keluarkan Aturan Larang Caleg Eks Narapidana Korupsi

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-7-2

KPU Keluarkan Aturan Larang Caleg Eks Narapidana Korupsi

JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan aturan yang melarang pencalonan mantan narapidana narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi sebagai calon legislatif (caleg).

Larangan tersebut tertuang dalam Peraturan KPU No 20 tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan pada 30 Juni 2018 dan ditandatangani oleh Ketua KPU Arief Budiman di Jakarta, Minggu (1/7).

Dalam pasal 7 ayat 1 butir g dan h disebutkan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.

KPU membolehkan para mantan narapidana itu untuk mencalonkan diri dengan syarat

mengumumkan status pemidanaan mereka kepada publik.

Hal tersebut tertuang dalam pasal 7 ayat 4 yang berbunyi "Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikecualikan bagi (a) mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup; dan (b) terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik.

Pengumuman itu dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota seperti yang tertuang dalam pasal 38 "KPU.KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) pada laman KPU.

(b1)





Original Post

TANGISAN BOCAH DI PENAMPUNGAN IMIGRAN

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 88
2018-7-2

TANGISAN BOCAH DI PENAMPUNGAN IMIGRAN

Kebijakan keras imigrasi Amerika menyebabkan 2.342 anak terpisah dari orang tua. Memicu protes dan gugatan.

IMPIAN hidup yang lebih baik mendorong Iris Yolany Eufragio-Mancia mencoba mengadu keberuntungan ke Amerika Serikat, awal Mei lalu. Ia bersama dua perempuan Honduras lainnya berjalan sekitar setengah mil di sebelah barat Paso del Norte, melalui jembatan yang menghubungkanjuarez, Meksiko, ke El Paso, Texas, Amerika. Mancia membawa Ederson, putranya yang berusia 6 tahun. Dua perempuan lain juga membawa serta anak mereka.

Menurut informasi yang diterima Mancia, mereka akan diizinkan tinggal jika sudah masuk perbatasan. Tapi kenyataan berkata lain. Tiba di Amerika, ia ditangkap petugas patroli perbatasan dan dibawa dengan bus ke pusat pemeriksaan. Karena telah dideportasi 10 tahun lalu lantaran masuk secara ilegal, menurut petugas, Mancia akan didakwa karena masuk kembali secara ilegal. Yang membuat Mancia syok, ia akan dipisahkan dari putranya.

Mancia ingat saat-saat Ederson direnggut darinya. "Dia terus menatapku dan menangis. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan kepadanya," ujarnya kepada NBC, yang menemuinya di gedung pengadilan federal El Paso, Kamis pekan lalu.

"Bu, aku akan memelukmu supaya mereka tidak membawaku pergi," kata Ederson. Mancia menenangkan anaknya dengan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Petugas lantas membawa bocah itu pergi. Mancia belum bertemu dengan anak semata wayangnya itu hingga Rabu pekan lalu.

Nasib yang menimpa Mancia dan Ederson adalah buah dari kebijakan "tak ada toleransi" pemerintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap imigran ilegal. Setiba di Amerika, mereka langsung diproses hukum. Para orang tua diadili dan anak-anak mereka ditampung di

tempat terpisah. Sejak kebijakan ini diterapkan tahun lalu, setidaknya 2.342 anak dipaksa pisah dari orang tua mereka.

Langkah pemerintah Trump ini tak hanya memicu protes dan demonstrasi, tapi juga gugatan. Dalam putusan pengadilan awal yang dikeluarkan Selasa malam dua pekan lalu, hakim Dana Sabraw memerintahkan agar semua anak di bawah usia 5 tahun disatukan lagi dengan orang tua mereka dalam waktu 14 hari dan anak-anak yang lebih tua dalam 30 hari. Keesokan harinya, Presiden Trump memutuskan agar anak-anak tak dipisahkan dari orang tua mereka, tapi proses hukum jalan terus.

Kebijakan keras soal imigran ini sebenarnya dimulai sejak Operation Streamline, program pemerintah George W. Bush, diluncurkan pada 2005. Bedanya, program Bush mengecualikan imigran ilegal yang datang bersama anak-anak. Di masa Barack Obama, pemisahan keluarga relatif jarang dan jumlahnya tak sebesar di masa Trump. "Pemerintah Obama umumnya menahan diri dari perseku-si terhadap kasus-kasus yang melibatkan orang yang melintasi perbatasan bersama anak-anak," ujar Peter Margulies, guru besar hukum imigrasi di Roger Williams University School of Law, kepada The Pundit-fact. "Sebaliknya, pemerintah sekarang memilih untuk mempersekusi penyeberang perbatasan, meskipun mereka punya anak-anak."

Departemen Keamanan Dalam Negeri menguji kebijakan "tak ada toleransi" ini sejak Oktober tahun lalu. Jaksa Agung Jeff Session mengatakan kebijakan ini untuk melindungi anak-anak dari penculikan dan penyelundupan, selain alasan penegakan hukum imigrasi. "Kami tidak ingin memisahkan keluarga, tapi kami tidak ingin mereka datang ke perbatasan seca-

ra ilegal," kata Session.

Ketika orang tua ditahan untuk menghadapi tuntutan hukum, anak-anak ditampung oleh Kantor Pemukiman Pengungsi, bagian dari Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan. Pemerintah juga mencoba untuk menghubungkan mereka dengan anggota keluarga yang sudah berada di Amerika atau dititipkan di penampungan yang dikontrak pemerintah.

Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Alex Azar mengatakan satu-satunya cara orang tua dapat dengan cepat bersatu kembali dengan anak-anak mereka adalah membatalkan klaim mereka buat meminta suaka di Amerika dan setuju untuk dideportasi. Jika meminta suaka, para orang tua akan ditahan sampai sidang selesai, yang dapat memakan waktu berbulan-bulan karena penumpukan beberapa ratus ribu kasus.

Para pengacara publik menyebutkan tindakan pemerintah ini memaksa para imigran lari dari situasi berbahaya dan

memilih opsi terbaik bagi anak-anak mereka. Franco, pengacara publik di Texas barat, mengatakan kebijakan itu mendorong orang tua para imigran untuk memilih mengaku bersalah karena masuk secara ilegal agar mendapatkan anak-anak mereka kembali. "Pemerintah menahan anak-anak itu agar orang tuanya membatalkan permintaan suaka," ujar senator Demokrat, Dianne Feinstein, dalam cuit-annya di Twitter.

Pemisahan itu menyiksa para orang tua. Iris Yolany Eufragio-Mancia sangat khawatir terhadap keadaan Ederson. "Saya tidur dan memimpikannya berlari ke arah saya," katanya. "Ini hal tersulit yang bisa dilalui oleh seorang ibu."

Anak-anak itu juga mengalami penderitaan yang sama. Salah satunya Alexander, anak 9 tahun yang berada di penampungan Bethany Christian Services, Texas, sejak Mei lalu. Bethany adalah organisasi nirlaba yang memberikan layanan kepada anak-anak imigran. Alexander menyeberang dari El Salvador menuju Amerika

bersama ayahnya pada 9 Mei lalu. Ayahnya ditangkap di perbatasan dan diproses hukum, sementara Alexander ditampung di tempat terpisah. Alexander tidak tahu di mana ayahnya berada. Ia juga berusaha mencari, tapi tidak dapat mengingat nomor telepon keluarganya di El Salvador. Menurut pengelola Bethany, Christine, selama lebih dari tiga pekan Alexander hampir tidak makan dan sulit tidur sepanjang malam.

Situasi yang sama dialami Daniela. Bocah 5 tahun dari Honduras ini terpisah dari ayahnya. Ia seperti mati rasa ketika diberi tahu bahwa ayahnya telah dideportasi. "Tubuh mungilnya terasa kaku," ujar Christine.

Daniela tidak mau makan. Selain itu, ia kesulitan melepas bajunya ketika saatnya mandi. "Dia juga tidak bisa tidur," ucap Christine. Daniela menangis setiap hari selama dua minggu pada pagi hari dan setelah pulang bersekolah. "Ia sepertinya tahu bahwa orang tuanya tidak ada di sini lagi."

Pemberitahuan petugas kepolisian Amerika Serikat tentang tata cara permintaan suaka di perbatasan Amerika-Meksiko di Paso del Norte, Ciudad, Meksiko, 20 Juni 2018.

Kebijakan imigrasi Donald Trump ini memicu demonstrasi di sejumlah kota, terutama setelah The Associated Press, Selasa malam dua pekan lalu, melaporkan bahwa pejabat pemerintah mengirimkan bayi dan anak-anak yang dipaksa berpisah dari orang tuanya di perbatasan Amerika-Meksiko ke setidaknya tiga tempat penampungan di Texas selatan. Departemen Pertahanan juga mengumumkan bahwa mereka sedang bersiap menampung 20 ribu anak migran di pangkalan militer di Texas dan Arkansas. Adapun Trump menyerukan agar imigran ilegal segera dideportasi tanpa proses hukum.

Trump juga menghadapi tekanan luar biasa dari Capitol Hill, termasuk dari beberapa sekutunya dari Partai Republik dan anggota keluarganya sendiri, Melania Trump, untuk mengakhiri kebijakan yang dituding tidak manusiawi ini. Tekanan itu mendorong Trump mengeluarkan perintah eksekutif pada Rabu dua pekan lalu yang isinya memerintahkan agar anak-anak tak dipisahkan dari orang tuanya saat menghadapi proses hukum.

Dengan kebijakan baru ini, kata Menteri Alex Azar, keluarga imigran yang ditangkap tak lagi dipisahkan. Pemerintah juga berusaha agar orang tua bisa menelepon anak-anaknya yang ditampung di tempat terpisah. Namun, dia menambahkan, dengan regulasi saat ini, anak-anak boleh ditahan selama tidak lebih dari 20 hari. "Jika orang tua tetap dalam tahanan, sayangnya, menurut peraturan yang ditetapkan oleh Kongres dan pengadilan, mereka tidak dapat disatukan saat mereka ditahan,"tutur Azar.

Aturan itu bersumber dari putusan pengadilan tahun 1997. Pemerintah telah meminta hakim federal memodifikasi aturan itu dan mengizinkan anak-anak ditahan bersama orang tua mereka dalam waktu yang lebih lama. Pemerintah Ba-rack Obama membuat permintaan serupa pada 2015, tapi ditolak hakim.

ABDUL MANAN \NBC NEWS/REUTERS/ ASSOCIATED PRESS/THE PUNDITFACT)





Original Post

FREDRICH YUNADI DIVONIS 7 TAHUN

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 23
2018-7-2

FREDRICH YUNADI DIVONIS 7 TAHUN

BEKAS pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, divonis 7 tahun penjara dan I denda Rp 500 juta. "Terbukti bersalah melakukan tindak pidana, yakni sengaja merintangi penyidikan," kata ketua majelis hakim Safruddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis pekan lalu.

Vonis hakim lebih ringan dibanding tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menuntut 12 tahun pen-

jara dan denda Rp 600 juta. Adapun Fredrich menyatakan akan langsung mengajukan permohonan banding atas vonis tersebut.

Hakim menilai Fredrich merekayasa perawatan Setya Novanto di Rumah Sakit Medika Permata Hijau ketika mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu menjadi tersangka kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik. Perkara ini juga menyeret dokter Bimanesh Sutardjo, yang dituntut 6 tahun bui dan denda Rp 300 juta.

REDAKSI





Original Post

Media