Presiden Hormati PKPU

Media Cetak Republika Halaman 1
2018-7-3

Presiden Hormati PKPU

KPU persilakan pihak yang keberatan mengajukan gugatan ke MA.

SIDENRENG RAPPANG - Presiden Joko Widodo menghormati langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Salah satu butir penting dalam beleid itu adalah larangan bagi mantan narapidana (napi) kasus korupsi mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif pada pemilihan umum legislatif (pileg) 2019.

Ditemui di sela-sela kunjungan kena di Kabupaten Sidenreng Rap-pang, Sulawesi Selatan, kemarin, Presiden mengatakan, keputusan KPU sudah sesuai dengan undang-undang (UU). "Undang-undang memberikan kewenangan kepada KPU untuk membuat peraturan," ujarnya.

Kendati demikian, Kepala Negara mempersilakan pihak yang keberatan dengan keberadaan PKPU Nomor 20/2018 menggunakan mekanisme yang ada. Jalan yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA).

Sebelum memberikan respons di Sidenreng Rappang, Presiden pernah memberikan tanggapan terkait ren-

cana KPU menerbitkan PKPU Nomor 20/2018. Ketika menutup acara Pengkajian Ramadhan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di kampus Uhamka, Jakarta, Selasa (29/5), Presiden mengingatkan, setiap orang, memiliki hak berpolitik,termasuk mantan napi kasus korupsi.

Namun, Kepala Negara menilai KPU dapat membuat aturan berbentuk lain. "Misalnya, boleh ikut (pemilihan legislatif), tetapi diberi tanda mantan koruptor," katanya. Sebaliknya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung penuh langkah KPU menerbitkan PKPU Nomor 20/2018.

KPU mengunggah PKPU Nomor 20/2018 di laman resmi KPU pada Sabtu (30/6). PKPU itu mengatur larangan bagi mantan napi kasus korupsi berpartisipasi sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019. Aturan itu tertera pada pasal 7 ayat 1 huruf h yang berbunyi,"... bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi."

Dengan penetapan PKPU Nomor 20/2018, ketentuan larangan mantan napi kasus korupsi untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif sudah dapat diterapkan pada masa pendaftaran bakal caleg mendatang. Adapun pendaftaran bakal calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu 2019 akan dibuka mulai 4 Juli hingga 17 Juli 2018.

Ketua KPU Arief Budiman menegaskan, PKPUiNomor 20/2018 resmi

diberlakukan sejak ditetapkan oleh KPU. "Kan sudah ada nomornya dan sudah ditetapkan KPU, sudah ditandatangani oleh pembuat PKPU-nya. Pembuat PKPU-nya siapa? Ya KPU," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Arief pun meminta semua pihak tidak memperdebatkan PKPU Nomor 20/2018. Ia menyarankan, pihak yang keberatan dapat mengajukan upaya hukum berupa uji materi ke MA.

Saat ditanya perihal kemungkinan partai politik (parpol) tidak mengikuti ketentuan dalam PKPU Nomor 20/2018, Arief menilai parpol sudah menyepakati sejumlah hal, kecuali tentang narapidana kasus korupsi. "Kalau kelihatannya parpol tidak ada yang mencalonkan napi korupsi kan mesti enggak ada yang persoalkan," kata Arief.

Integritas pemilu

Sampai saat ini, pihak-pihak yang menyikapi PKPU Nomor 20/2018 terbelah menjadi dua kubu. Masing-masing memiliki argumen tersendiri.

Ketua Koalisi Masyarakat Sipil Erwin Natosmal Oemar menilai langkah KPU menerbitkan PKPU Nomor 20/2018 sudah tepat. "Karena (PKPU) ini berdampak positif terhadap integritas pemilu," ujarnya di Jakarta, Senin (2/7).

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjai-tan mendukung dan mengapresiasi langkah KPU menerbitkan PKPU Nomor 20/2018. Ia menyinggung

penerbitan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).

"Jangankan mau jadi caleg, kita mau melamar kerjaan saja ada SKCK. Tujuan untuk apa? Apakah orang ini pernah melakukan pidana? Kalau melakukan pidana, pasti tidak terpilih," kata Basaria di gedung KPK, Jakarta, Senin.

Oleh karena itu, meski setiap orang memiliki hak politik, tetap harus ada pembatasan. "Jadi, prinsipnya, kami mendukung. Jangankan korupsi saja, tapi siapa pun yang sudah lakukan pidana sebaiknya tidak menjadi wakil masyarakat," ujar Basaria.

Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai masyarakat Indonesia sudah cerdas dalam menentukan pilihan berdasarkan latar belakang calon anggota legislatif. Dia mengatakan, belum ada perubahan keputusan antara Komisi II DPR, Badan Pengawas Pemilu (Ba-waslu), dan pemerintah.

KPU, menurut Bambang, harus mengikuti aturan yang ada dalam membuat PKPU, yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Salah satu klausul dalam UU itu adalah mantan napi boleh mencalonkan diri sesuai aturan, yaitu telah bebas lima tahun.

"Saya tidak tahu apakah ini akan menimbulkan kekisruhan baru dan, menurut saya, harusnya sebagai pejabat negara patokannya adalah UU. KPU tidak bisa mengambil langkah sendiri-sendiri," ujar Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

antara/dian fath/umar mukhtared mohammad iqbal/ DESSY SUDAH SAPUTRI/FAUZIAH MURSID





Original Post

KPK Periksa Yasonna

Media Cetak Republika Halaman 3
2018-7-3

KPK Periksa Yasonna

Yasonna mengaku tidak mengenal kedua tersangka.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (2/7) menjadwalkan pemeriksaan terhadap lima saksi untuk dua tersangka kasus KTP-el, Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung.

Lima saksi tersebut ialah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, politisi Partai Golkar Aburizal Bakrie, politisi Partai Keadilan Sejahtera Tamsil Linrung, mantan sekretarisjenderal Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraeni, dan politisi Partai Demokrat Mulyadi.

Dari kelima saksi tersebut, dua saksi yang memenuhi panggilan yakni Yasonna dan Diah Anggraeni. Sementara, tiga saksi lainnya mengirimkan surat berhalangan hadir.

"KPK juga telah menerima surat dari dua saksi lainnya yang tidak dapat menghadiri pemeriksaan hari ini dan

akan dijadwalkan kembali. Aburizal Bakrie sedang berada di luar negeri dan Mulyadi ada tugas lain hari ini," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah dalam pesan singkatnya, Senin (2/7).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera Tamsil Linrung juga mengirimkan surat keterangan berhalangan hadir dan meminta agar pemeriksaan terhadap dirinya dijadwal ulang. Dalam suratnya, Tamsil mengatakan sedang dalam kunjungan kerja.

Sebagai informasi, Aburizal pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus KTP-el dengan tersangka mantan ketua DPR RI Setya Novanto pada November 2017. Sedangkan, Yasona pernah pernah dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo pada 10 Januari 2018.

Berdasarkan pantauan Republika di lapangan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly memenuhi panggilan penyidik KPK. Yasonna datang mengenakan kemeja berwarna putih. Sebelum masuk ke dalam gedung KPK, dia mengatakan akan diperiksa kembali sebagai saksi untuk kasus KTP-el. "Ya, saya kira begitu (diperiksa untuk Irvanto)," ucapnya singkat, Senin.

Usai menjalani pemeriksaan, Menkumham Yasonna mengaku tidak mengenal dua tersangka KTP-el tersebut. Menurut dia, pertanyaan penyidik dalam pemeriksaan masih sama dengan pemeriksaan sebelumnya. "Karena untuk tersangka yang berbeda, jadi sama saja dengan keterangan yang lalu," kata Yasonna.

Yasonna diperiksa KPK atas dugaan keterlibatannya dalam megakorupsi KTP-el. Dalam dakwaan Irman dan Sugiharto, nama Yasonna disebut kecipratan menerima uang panas proyek KTP-el sebesar 84 ribu dolar AS sebagai uang fee untuk memuluskan anggaran KTP-el selama masih menjabat sebagai anggota DPR RI Fraksi PDIP. Selain Yasonna, ada pula nama Ganjar Pranowo, Oily Dondokambey, dan Arif Wibowo.

Irvanto telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Made Oka Masagung, pengusaha sekaligus rekan Novanto, pada 28 Februari 2018 lalu. Irvanto diduga mengikuti dari awal proses pengadaan KTP-el dengan perusahaannya, yaitu PT Murakabi Sejahtera.

Irvanto juga diduga beberapa kaji mengikuti pertemuan di ruko Fatmawati bersama tim penyedia barang proyek KTP-el. Ia juga diduga telah mengetahui permintaan/ee sebesar 5 persen untuk

mempermudah proses pengurusan anggaran KTP-el.

Irvanto diduga menerima total 3,4 juta dolar AS pada periode 19 Januari-

19Februari 2012. Uang diperuntukkan kepada Novanto secara berlapis dan melewati sejumlah negara.

Made Oka adalah pemilih PT Delta Energy, perusahaan SVP dalam bidang investment company di Singapura. Ia diduga menjadi perusahaan penampung dana.

Made Oka melalui kedua perusahaannya diduga menerima total 3,8 juta dolar AS yang diperuntukkan kepada Novanto, terdiri atas 1,8 juta dolar AS penerimaan melalui perusahaan OEM Investment Pte Ltd dari Biomorf Mauritius dan melalui rekening PT Delta Energy sebesar 2 juta dolar AS. Made Oka diduga menjadi perantara uang suap sebesar 5 persen dari proyek KTP-el untuk anggota DPR.

Keduanya disangkakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-i KUHP!

antara ed nashih nashrullah/DIAN FATH RISALAH





Original Post

PKPU Agar Segera Diundangkan

Media Cetak Republika Halaman 4
2018-7-3

PKPU Agar Segera Diundangkan

Meski belum diundangkan, PKPU tidak akan batal demi hukum.

JAKARTA - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn)-Moeldoko menyampaikan imbauan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Imbauan itu berisi pesan agar Kemenkumham segera mengundangkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Salah satu poin penting yang menjadi perdebatan dalam aturan itu adalah larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019. "Saya pikir agar tidak tergantung segera dituntaskan karena menyangkut masa depan yang bersangkutan (calon anggota legislatif). Antara iya dan tidak segera harus ada kepastian," ujar Moeldoko di KSP, Jakarta, Senin (2/7).

Menurut dia, waktu calon

anggota legislatif mempersiapkan diri makin sempat. Hal itu seharusnya bisa dijadikan landasan bagi Kemenkumham untuk mengundangkan PKPU 20/2018. Dengan kepastian itu maka siapa pun calon yang diusung partai politik (parpol) bisa mengambil langkah yang sesuai.

Moeldoko menilai, KPU bersikap profesional dengan mengeluarkan peraturan yang tidak memperbolehkan mantan napi kas,us korupsi maju dalam Pemilu Legislatif 2019. "KPU pasti memiliki pemikiran tersendiri dalam menjaring siapa saja yang layak untuk duduk di kursi legislatif," katanya.

Sebagai lembaga independen, Moeldoko menilai, langkah KPU tidak dapat diganggu gugat oleh pemerintah. "Pemerintah sendiri tidak bisa mendikte, mengintervensi dan seluruhnya, kuncinya di situ. Aturan main ini juga sudah pasti tersosialisasi," ujar Moeldoko.

Pakar hukum tata negara Universitas Parahyangan Bandung Asep Warlan Yusuf menilai, PKPU 20/2018 tidak batal demi hukum, meski belum diundangkan oleh Menkumham. "Ini dalam hukum namanya suatu hukum dianggap tetap sah sebelum dibatalkan oleh yang membuatnya, oleh atasan yang berwenang, atau oleh pengadil-

an. Jadi, tidak ada namanya batal demi hukum," kata Asep saat dihubungi Republika, Senin

(2/7).

Namun, lantaran tak diundangkan, Asep menilai PKPU 20/2018 tidak dapat diterapkan. "Ngegantung, tidak bisa berlaku kalau belum diundangkan. Kan diundangkan artinya diberi nomor. Kalau tidak diberi nomor kan tidak bisa berlaku," ujarnya.

Asep menilai, Menkumham memiliki kewajiban untuk mengundangkan sebuah peraturan. Sedangkan, untuk menguji produk hukum apakah bertentangan dengan undang-undang atau tidak, harus dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA).

Asep pun menyarankan agar Kemenkumham segera mengundangkan PKPU 20/2018. Pe-ngundangan yang tertunda dinilai dapat menghambat proses pendaftaran pemilu. "Kan tidak hanya satu ketentuan itu saja. Banyak ketentuan lain yang harus diberlakukan," kata Asep.

Menkumham Yasonna Laoly mengaku belum melihat secara langsung PKPU 20/2018. "Kalau dengan Undang-Undang (Pemilu) tidak bisa (berlaku). Tapi kami lihat dulu, saya belum lihat ya," kata Yasonna usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Senin

(2/7).

fauziah mursid/dian falh ed muhammad iqbal/ DEBBIE SUTRISNO/DESSY SUCIATI SAPUTRI





Original Post

KPK Tahan Cagub Malut

Media Cetak Republika Halaman 5
2018-7-3

KPK Tahan Cagub Malut

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan calon gubernur Maluku Utara (Malut) Ahmad Hidayat Mus (AHM) dan Ketua DPRD Kepulauan Sula Zainal Mus (ZM) selama 20 hari ke depan, Senin (2/7). Keduanya diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan pembebasan lahan Bandara Bo"bong pada APBD tahun anggaran 2009 di Kabupaten Kepulauan Sula. "Setelah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan pembebasan lahan Bandara Bobong pada APBD Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Sula, dan terpenuhinya "ketentuan di Pasal 21 KUHAP, maka dilakukan penahanan terhadap AHM selama 20 hari ke depan terhitung hari ini ditahan di rutan cabang KPK di Kav K-4. Sementara ZM ditahan di rutan cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur," kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah di gedung KPK Jakarta, Senin (2/7).

KPK menduga AHM dan ZM telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau korporasi terkait dengan pembebasan lahan Bandara Bobong, Kabupaten Kepulauan Sula, yang menggunakan APBD tahun anggaran 2009. Keduanya diduga melakukan pengadaan fiktif dari pengadaan pembebasan lahan Bobong pada APBD Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Kepulauan Sula.

Pengadaan fiktif itu dilakukan dengan cara seolah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula membeli tanah milik ZM yang seakan-akan dibeli

dari masyarakat. Saut menerangkan, kerugian negara berdasarkan perhitungan dan koordinasi dengan BPK sebesar Rp 3,4 miliar. Angka itu sesuai dengan jumlah pencairan SP2D kas daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Dari total Rp 3,4 miliar yang dicairkan dari kas daerah Kabupaten Kepulauan Sula senilai Rp 1,5 miliar, diduga ditransfer kepada ZM sebagai pemegang surat kuasa menerima pembayaran pelepasan tanah. Selanjutnya, senilai Rp 850 juta diterima oleh AHM melalui pihak lain untuk menyamarkan penerimaan uang tersebut. Sedangkan sisa uangnya diduga mengalir kepada pihak-pihak lainnya.

Kasus ini sudah pernah ditangani oleh Kepolisian Polda Maluku Utara. Beberapa tersangka lainnya telah dipidana, tapi pada 2017 AHM mengajukan praperadilan dan Pengadilan Negeri Ternate mengabulkan permintaannya.

Dengan begitu, Polda Maluku mengeluarkan SP3 untuk menghentikan penyidikan perkara tersebut. Hal itu sesuai dengan keputusan praperadilan yang menyatakan penyidikan oleh Polda tidak sah. Sejak saat itu, KPK berkoordinasi kepada Polda dan Kejati Maluku Utara untuk kemudian membuka penyelidikan baru atas kasus ini pada Oktober 2017.

Setelah menjalani pemeriksaan dan mengenakan baju tahanan, Ahmad menyerahkan sepenuhnya kasus atas dirinya kepada kuasa hukumnya, la pun mengucapkan terima kasih kepada para pemilihnya di Maluku Utara dan sangat meyakini dirinya akan tetap dilantik. "Saya terima kasih

kepada semua saudara-saudara yang sudah memilih nomor satu dan bagi saya ini adalah bagian nikmat yang sangat luar biasa kita sudah menang pilkada, sabar saja masyarakat Maluku Utara," kata dia.

Sementara kuasa hukumnya, Wao-de Nur Zaenab mengatakan, kliennya merupakan korban intervensi politik. Dia pun akan membuktikan kliennya tidak bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. "Kita buktikan saja di persidangan. Karena ketika penetapan tersangka tanggal 13 Maret 2018. Hasil survei elektabiltas tertinggi itu kan tanggal 8 Maret 2018. Kemudian panggilan itu dua hari sebelum pilkada jelas untuk turunkan elektabilitas. Namun, tetap saja hasil quick count paling banyak," tuturnya.

Ia menambahkan, kasus yang menjerat kliennya sangat kental dengan intervensi politik. "Masyarakat Maluku Utara yang menyampaikan. Terutama pemilih beliau, ini sangat-sangat kental intervensi politik," katanya.

Dalam Pilkada Maluku Utara kemarin, berdasarkan hasil hitung cepat per Jumat (29/6), paslon Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar yang diusung Partai Golkar mendapatkan sekitar 32 persen. Mereka mengungguli Burhan Abdurahman-Ishak Jamaluddin (25,97 persen), Abdul Gani Kasuba-M Al Yasin Ali (30,38), dan Muhammad Kasuba-A Madjid (11,70). Berdasarkan hasil hitung cepat tersebut, Ahmad Hidayat bakal jadi gubernur Maluku Utara. Namun, kepastian pemenang ditentukan oleh real count atau rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum.

ed agus raharjo/ DIAN FATH RISALAH





Original Post

Penting untuk Usung Caleg Berintegritas

Media Cetak Kompas Halaman 2
2018-7-3

Penting untuk Usung Caleg Berintegritas

JAKARTA, KOMPAS - Seleksi terhadap calon anggota legislatif yang akan bertarung pada Pemilu 2019 mesti diperketat. Figur berintegritas dan memiliki rekam jejak yang bersih perlu diprioritaskan mengingat ada 77 anggota parlemen pusat dan daerah yang terjerat korupsi sepanjang 2014-2019.

Senin (2/7/2018), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta juga mengadili perkara dugaan korupsi yang melibatkan anggota legislatif. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah Natalis Sinaga dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Rusliyanto, didakwa menerima suap hingga Rp 10,6 mi-

liar dari Bupati Lampung Tengah Mustafa

Menurut jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri, pemberian uang diduga berkaitan dengan persetujuan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terkait rencana pinjaman daerah ke PT Sarana Multi Infrastruktur Rp 300 miliar. Uang itu diduga dibagi-bagi ke unsur pimpinan dan anggota DPRD Lampung Tengah.

Selain Natalis dan Rusliyanto, anggota DPRD Provinsi Jambi, Supriono, juga menjalani persidangan terkait perkara dugaan suap untuk memberikan persetujuan. Sebelumnya, KPK pun menetapkan 38 anggota DPRD

Provinsi Sumatera Utara dan 19 anggota DPRD Kota Malang karena kasus yang sama

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, memunculkan figur berintegritas butuh proses panjang. Upaya untuk menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat dengan integritas teruji sebenarnya telah dilakukan sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tipikor hingga direvisi pada 2001, tetapi hal itu belum berdampak signifikan.

Tang perlu dipahami sekarang adalah mengenai kepantasan. Ada yang bilang jika semua calon tidak pernah korupsi, apakah ada jaminan akan bebas dari

korupsi. Konflik semacam ini sebenarnya tidak perlu. Dengan memahami mengenai hukum kepantasan, tidak akan lagi ada perdebatan, apakah bekas koruptor bisa mencalonkan diri atau apakah yang integritasnya tidak teruji layak dipilih," ucap Saut

Ia menambahkan, perbaikan sistem dan kesadaran masyarakat perlu dilakukan beriringan sehingga mampu menimbulkan efek jera KPK sudah mengimbau partai politik untuk berbenah dan memperbaiki sistem kaderisasi agar tidak mengusung calon yang bermasalah atau yang hanya kuat finansial, tetapi minim kemampuan bekerja dan independensinya

(IAN/E03)





Original Post

Yasonna Diklarifikasi Soal Aliran Dana

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-7-3

Yasonna Diklarifikasi Soal Aliran Dana

JAKARTA, KOMPAS - Komisi Pemberantasan Korupsi terus memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik di Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011-2012. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yassona H Laoly dan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraeni memenuhi panggilan penyidik KPK, Senin (2/7/2018).

Yasonna dan Diah diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, ada dua hal yang ingin didalami penyidik terhadap kasus yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu. Pertama, klarifikasi aliran dana. Kedua, pembahasan anggaran, baik di DPR maupun di Kemendagri Adapun saat proyek itu berlangsung, Yasonna sedang menjabat anggota DPR Komisi II, sedangkan Diah di Kemendagri.

"Kami meminta klarifikasi terkait dengan informasi aliran dana dan penganggaran sejauh yang mereka ketahui serta bagaimana hubungan antara DPR dan pemerintah saat penyusunan anggaran berlangsung," ujar Febri.

Selain Yasonna dan Diah, KPK sebenarnya juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie; anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Tamsil Linrung; dan anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Mulyadi. Namun, mereka berhalangan hadir dan meminta pemeriksaan dijadwal ulang.

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan, tujuan KPK memeriksa Aburizal Bakrie adalah untuk menggali informasi tentang aliran dana proyek KTP-el, salah satunya yang diduga digunakan untuk kegiatan partainya.

"Apakah informasi itu benar karena semua informasi yang kami terima sudah barang tentu tidak bisa langsung (dipercaya) sehingga harus ada konfirmasi. Jadi, harus mengonfirmasi BAP-BAP (berita acara pemeriksaan) dari (pihak) lainnya, apakah benar atau tidak," ujar Basaria.

Tak kenal

Yasonna diperiksa selama sekitar dua jam oleh penyidik KPK. Seusai pemeriksaan, Yasonna menegaskan bahwa dirinya tidak mengenal, baik Irvanto maupun Made Oka. "Saya sama sekali enggak pernah kenal, tidak pernah berhubungan," ujarnya. Sementara Diah memilih tak berkomentar.

Dalam perkara korupsi KTP-el, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah menghukum bekas pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto masing-masing 15 tahun penjara, pengusaha Andi Narogong 8 tahun penjara, serta bekas Ketua DPR Setya Novanto 15 tahun penjara. Sementara persidangan Anang Sugiana masih berlangsung. KPK masih menyidik perkara KTP-el dengan tersangka Markus Nari, Irvanto, dan Made Oka.

(BOW)





Original Post

Hidayat Ditahan KPK

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-7-3

Hidayat Ditahan KPK

Calon Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus dan adiknya, Zainal Mus, ditahan setelah diperiksa delapan jam. Hidayat optimistis akan tetap dilantik Mendagri meski ditahan KPK.

JAKARTA, KOMPAS-Komisi Pemberantasan Korupsi menahan calon gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus yang memenangi Pemilihan Gubernur Maluku Utara 2018 versi hasil hitung cepat. Dia ditahan bersama adiknya, Zainal Mus, mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sula, dalam kasus dugaan pengadaan fiktif terkait pembebasan lahan Bandara Bobong dalam. \PBD Kabupaten Kepulauan Sula 2009.

Hidayat dan Zainal sebelumnya hendak dimintai keterangan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin (25/6/2018), tetapi tidak hadir dengan alasan sedang bersiap mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara. Keduanya datang ke Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/7/2018), untuk diperiksa dan langsung ditahan seusai pemeriksaan selama delapan jam.

Juru Bicara KPK Febri Di-ansyah mengatakan, Hidayat dan Zainal ditahan secara terpisah selama 20 hari. "Sesuai Pasal 21

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, baik alasan obyektif maupun subyektif, dan tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi telah terpenuhi. Berikutnya penyidikan akan berjalan sesuai mekanisme hukum acara yang ada," ujar Febri.

Dalam kasus ini, Hidayat dan Zainal diduga merugikan negara Rp 3,4 miliar atas pengadaan lahan Bandara Bobong di Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2009. Dari total Rp 3,4 miliar uang kas daerah, Rp 1,5 miliar ditransfer kepada Zainul sebagai pemegang surat kuasa yang menerima pembayaran pelepasan tanah dan Rp 850 juta diterima Hidayat melalui pihak lain.

Kepada jurnalis sebelum masuk ke mobil tahanan KPK, Hidayat tetap merasa yakin akan dilantik meski statusnya kini resmi mendekam di tahanan KPK.

"Saya terima kasih kepada semua saudara-saudara yang sudah memilih Ahmad-Rivai. Kita sudah menang, pasti menang," ujar Hidayat

Adapun adiknya, Zainal, me-

milih bungkam saat keluar dari Gedung KPK.

Terkait hal ini, kuasa hukum Hidayat, Wa Ode Nur Zaenab, mengatakan, KPK sudah bertindak terlalu jauh dalam kasus tersebut. Menurut Wa Ode, perkara pengadaan tanah yang melibatkan kliennya sudah pernah diuji melalui praperadilan dan dimenangi kliennya di Maluku Utara.

"Kedua, hasil audit BPK telah ada pemulihan keuangan negara dan ketika pemeriksaan pokok perkara untuk tersangka lain, sama sekali klien kami tidak disebutkan sebagai orang yang terlibat atau intervensi dan sebagainya," ujar Waode.

Kemendagri dan KPK

Secara terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman menuturkan, wewenang KPU hanya sampai pada penetapan kemenangan pasangan calon. Menurut dia, pelantikan Hidayat tergantung keputusan Kementerian Dalam Negeri dan KPK.

Tetap perolehan suara diber-

lakukan sebagaimana hasil pemilu. Bahwa nanti dia dilantik atau tidak, itu sudah bukan kewenangan KPU," ujarnya.

Berdasarkan hasil rekapitulasi formulir C-l, pasangan Ahmad-Rivai meraup dukungan 31,95 persen disusul petahana Abdul Gani Kasuba-Al Yasin Ali 30,37 persen, kemudian Burhan Abdurahman-Ishak Jamaluddin 25,98 persen, dan terakhir Muhammad Kasuba-Madjid Husen 11,69 persen.

"Ini hanya sebatas informasi. Hasil resmi (nanti) melalui pleno," ujar Ketua KPU Maluku Utara Syahrani Somadayo yang dihubungi dari Ambon, Maluku, Minggu (1/7/2018) siang.

Syahrani menuturkan, data dari formulir C-l yang diunggah sudah mencapai 99,4 persen. Data dalam formulir diambil dari hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS).

Hasil perolehan suara Ahmad-Rivai yang cukup siginifikan memancing perhatian. Hidayat yang sudah menyandang

status tersangka KPK masih bisa mendapatkan dukungan besar dibandingkan dengan petahana. Dosen Sosiologi FISIP Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Herman Usman, mengatakan, figur Hidayat menjadi faktor dominan dalam kemenangan itu. Hidayat menjabat Bupati Kepulauan Sula dua periode dan ikut Pilkada Maluku Utara tahun 2013, tetapi dikalahkan Abdul Gani Kasuba Kini, Gani dikalahkan Hidayat.

Didukung keluarga

Hidayat juga didukung keluarga, yakni adiknya, Alien Mus, Ketua DPD Partai Golkar Maluku Utara sekaligus Ketua DPRD Maluku Utara, dan adiknya, Aliong Mus, Bupati Kepulauan Taliabu, tempat Hidayat meraup hampir 50 persen suara. Kemenangan Hidayat, kata Herman, juga karena masyarakat menganggapnya dermawan sehingga menutup mata dengan status tersangka KPK yang tengah di-sandangnya dalam pilkada.

(BOW/FRN)





Original Post

Langkah Terobosan KPU

Media Cetak Kompas Halaman 6
2018-7-3

Langkah Terobosan KPU

omisi Pemilihan Umum mengambil langkah terobosan -dengan tidak memberikan ruang bagi bekas narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif.

Langkah itu dituangkan dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif. Peraturan KPU itu dibutuhkan karena 1 Juli 2018, tahapan pemilu sudah memasuki tahapan pencalonan anggota legislatif. Selain bekas napi korupsi, bekas bandar narkoba dan pelaku kejahatan seksual anak juga dilarang menjadi caleg.

PKPU itu tidak diundangkan Kementerian Hukum dan HAM karena Menteri Hukum dan HAM tidak setuju terhadap larangan bekas napi koruptor masuk dalam PKPU. Ini disayangkan. Alasannya, substansi melarang bekas napi koruptor menjadi caleg bertentangan dengan undang-undang. Menurut kita, Menhuk dan HAM mengundangkan saja aturan itu. Bahwa masalah itu diuji materi, biarlah KPU yang menghadapinya.

Tarik-menarik KPU dengan Kementerian Hukum dan HAM itu tak terselesaikan. KPU akhirnya mengambil terobosan dehgan memberlakukan PKPU No 20/2018 sejak ditetapkan KPU. Dengan klausul itu, peraturan KPU tidak butuh pengundangan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Terobosan itu memang berisiko hukum. PKPU itu terbuka diuji materi ke Mahkamah Agung. Meski penerbitan peraturan KPU itu berisiko hukum, kita mendukung semangat di balik penerbitan PKPU tersebut

Dari sisi etika dan kepantasan, memang sangat tidak pantas calon anggota DPR diisi caleg yang pernah menjadi napi korupsi. Masuknya bekas napi korupsi ke DPR harus dicegah melalui pasal peraturan dan bukan semata-mata diserahkan kepada pemilih.

Hasil pemilihan kepala daerah memberikan gambaran, masyarakat pemilih tetap saja memilih kepala daerah kendati kepala daerah itu berada dalam tahanan KPK. Situasi anomi seperti itulah yang mengharuskan perlu aturan agar orang yang pernah bermasalah tidak menjadi caleg.

KPU telah berbuat sesuatu untuk mencegah masuknya bekas napi koruptor ke DPR Langkah KPU itu patut diapresiasi. Bahwa akan ada calon anggota legislatif bekas koruptor yang menguji peraturan itu, hal tersebut merupakan hak mereka. Biarlah Mahkamah Agung menguji aturan tersebut.

Korupsi adalah musuh utama bangsa ini. Butuh keseriusan bangsa ini untuk memberantas korupsi. Perilaku korupsi telah mengakibatkan terjadi pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Argumen pemerintah bahwa hak mencalonkan diri, termasuk bagi bekas koruptor menjadi caleg, adalah hak manusia bisa benar pada satu sisi. Namun, pada sisi lain perilaku korupsi juga melanggar hak asasi manusia orang lain. Butuh keberanian elite bangsa ini untuk melarang bekas napi koruptor menjadi caleg. Keberanian itu ternyata ada di KPU. Langkah KPU parut didukung kendati ada risiko hukum.

Biarlah publik menilai, siapa sebenarnya yang punya komitmen memberantas korupsi serta siapa yang hanya berpura-pura dan siapa sebenarnya yang prokoruptor. Langkah bekas terpidana korupsi menggugat ke MA juga harus dihormati.

REDAKSI





Original Post

Supriyono Divonis 6 Tahun dan Dicabut Hak Dipilihnya

Media Cetak Kompas Halaman 18
2018-7-3

Supriyono Divonis 6 Tahun dan Dicabut Hak Dipilihnya

JAMBI, KOMPAS - Anggota DPRD dan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Provinsi Jambi, Supriyono, divonis hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 400 juta. Selain itu, majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah berakhirnya masa hukuman.

Majelis hakim yang diketuai Badrun Zaini membacakan vonis dalam sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi, Senin (2/7/2018). Supriyono menjadi terdakwa atas kasus korupsi uang ketuk palu pengesahan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017.

Menurut majelis hakim, Supriyono terbukti bersalah terlibat dalam proses awal permintaan uang ketuk palu hingga pendistribusian uang kepada anggota DPRD Provinsi Jambi yang berjumlah 50 orang.

Supriyono tertangkap tangan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat akan menerima uang ketuk palu dari mantan Asisten III Sekda Provinsi Jambi Saifudin di halaman sebuah rumah makan di Kota Jambi. November 2017. Uang itu direncanakan untuk dibagikan kepada sejumlah anggota Dewan lain di Fraksi PAN.

Supriyono dinyatakan melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 huruf a sebagaimana digantikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 55 Ayat 1. "Atas perbuatannya, terdakwa divonis hukuman 6 tahun penjara serta membayar denda sebesar Rp 400 juta atau digantikan kurungan selama 3 bulan," kata Badrun.

Vonis itu lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum. yakni 7

Atas perbuatannya, terdakwa divonis hukuman 6 tahun penjara serta membayar denda sebesar Rp 400 juta.

Badrun Zaini

tahun penjara dan denda Rp 400 juta

Pencabutan hak pilih

Majelis hakim mengabulkan tuntutan lain jaksa, berupa hukuman tambahan pencabutan hak dipilih untuk menduduki jabatan publik selama 5 tahun pasca-berakhirnya masa hukuman. Pencabutan hak ini tidak dikenakan kepada tiga terdakwa lain pada kasus yang sama, yakni mantan Pelaksana Tugas (Pit) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik. Asisten III Saifudin, dan Pit Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Arfan.

Dalam proses penetapan hukuman tambahan, satu dari lima hakim menyatakan menolak. Alasan hakim yang menolak, latar belakang perlunya ditetapkan hukuman pencabutan hak dipilih tidak ada dalam surat dakwaan yang dibacakan di depan majelis hakim pada April lalu.

Terkait dengan putusan hakim. Eddy Syam selaku kuasa hukum Supriyono menyatakan minta waktu untuk berpikir.

Jaksa Penuntut Umum dari KPK Tri Anggoro Mukti mengatakan, sejumlah barang bukti telah diperintahkan hakim untuk diserahkan kepada KPK. Tujuannya, untuk digunakan sebagai barang bukti pada proses pengungkapan hukum lanjutan di kasus serupa.

(ITA)





Original Post

KPK Tidak Khawatir PK Terpidana Korupsi

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-7-3

KPK Tidak Khawatir PK Terpidana Korupsi

NERACA

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tidak khawatir terhadap beberapa permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh sejumlah narapidana korupsi.

"Tidak ada yang perlu dikhawatirkan apalagi kami yakin dengan pembuktian yang sudah dilakukan sebelumnya-sebelumnya," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta, dikutip dari Antara, kemarin.

Setidaknya sudah ada tiga terpidana korupsi setelah pensiun hakim agung Artidjo Alkostar yang mengajukan PK, yaitu mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terpidana suap pembangunan P3SON Hambalang dan tindak pidana pencucian uang; mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari terpidana perkara korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes); dan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali narapidana korupsi pelaksanaan ibadah haji periode 2010-2013.

"Kita sudah buktikan dengan fakta-fakta yang diajukan KPK sudah diuji berkali-kali, dan hakim sudah menjatuhkan hukuman. Jadi kalau sekarang ada pengajuan PK, ya kita hadapi dan kami tentu tetap dalam posisi awal bahwa kasus ini sudah sangat kuat dan terbukti sampai di pengadilan," ujar Febri.

KPK juga yakin M ahkamah Agung dapat bersikap independen dan imparsial terhadap pengajuan PK tersebut."Jadi kalau tiba-tiba sekarang banyak yang mengajukan PK, mekanisme hukumnya ada dan hakim-hakim yang ditunjuk pleh pengadilan tentu saja adalah hakim yang memang punya kapasitas dan punya pemahaman yang sangat baik terkait dengan penanganan kasus korupsi. Jadi kita lihat saja hasilnya seperti apa karena semuanya sudah diuji," kata Febri.

Pada sidang PK hari ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Anas Urbaningrum mempersoalkan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp57,59 miliar dan 5,26 juta dolar AS."Misal seorang ketua RT, dalam pemilihan kandidat, ia mendapat sumbangan simpatisan masing-masing. Kadang ada tim sukses mendukung kandidat, sumbangan independen tidak berasal uang negara. Lalu, apakah bisa dipersoalkan kandidat divonis membayar uang pengganti. Apakah dana sumbangan ada relevansi uang pengganti," tanya Anas Urbaningrum kepada ahli yang dihadirkannya Dalam sidang tersebut, Anas menghadirkan dosen hukum administrasi negara Universitas Indonesia Dian Puji Simatupang."Sekali lagi uang negara harus punya dokumen, kalau pindah pihak ketiga menjadi uang privat, tidak mungkin menjadi ketua dari pejabat negara diberikan, tidak ada relevansi. Kecuali saya menanyakan seluruh dokumen adiministrasi dan menandatangani itu uang negara," ujar Dian.

Kesimpulan dari sidang PK Anas akan dilakukan dua pekan lagi. Anas pun berharap ia mendapat keadilan."Sidang PK Setelah piala dunia selesai, juaranya ada, Insya Allah PK-nya mudah-mudahan bisa diterima, PK itu perjuangan keadilan, saya tidak ingin apa-apa, saya hanya minta diadili," kata Anas.

ant





Original Post

MSAA dan Release and Discharge BLBI adalah Final

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-7-3

MSAA dan Release and Discharge BLBI adalah Final

NERACA

Jakarta - Master of Settlement and Acquisition Agreement/MSAA dan Release and Discharge (RD) yang diterbitkan dalam rangka penyelesaian perkara Ban tuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) merupakan kebijakan negara yang dilakukan secara sah, final, dan mengikat. Hal itu memberikan dasar kepastian hukum bagi proses penuntasan pengembalian aset negara. Konsekuensinya adalah pejabat negara tidak dapat ditun-tutsecaraperdatamaupunpi-dana, sepanjang kebijakan yangdiambil tidak bertentangan dengan MSAA tersebut, yang berlaku sebagai perjanjian induk

"MSAA dan RD merupakan dokumen yang sah, final, dan mengikat. Keduanya memberikan dasar kepastian hukum bagi penyelesaian BLBI, terutama yang berkaitan dengan proses pengembalian aset negara dari para debitur," kata Direktur Indonesia Advocacy and Public Policy (IAPP) Amriadi Pasaribu kepada wartawan di Jakarta, Jumat (29/6).

Pernyataan itu disampaikan berkaitan dengan fakta dan keterangan yang muncul pada persidangan perkara BLBI dengan terdakwa Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) periode 2002-2004, Syafruddin Arsyad Temenggung, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri [alcana Pusat, Kamis (28/6).

Tiga saksi yang hadir yakni Menteri Keuangan periode 23 Mei 1998 - 20 Oktober 1999 Bambang Subianto, serta Ketua BPPN periode 1998-2000, Glenn Muhammad Surya Yusuf dan wakilnya, Farid Harianto, semuanya mengakui terdapat kebijakan negara berupa MSAA dan RD yang diterbitkan bagi debitur Sjamsul Nursalim (dalam kapasitas sebagai pe-ngendalisaham BankDagang Negara Indonesia/BDNI). MSAA diterbitkan pada 21 September 1998, sedangkan RD pada 25 Mei 1999.

"RDadalah bagian tidak terpisahkan dari MSAA. Yaitu surat yang menyatakan bahwa (debitur) telah menyelesaikan kewajiban dan mendapatkan pembebasan sesuai MSAA. Final closing. Artinya sudah selesai. Dalam dokumen MSAA, disebut closing," kata Bambang.

Menurut Bambang, MSAA dan RD berasal dari usulan BPPN. Dia menegaskan, terdapat pula dua dokumen u berupa Liquidity Support Release dan Shareholder LoansRelease.yangmengacu kepada MSAA.

Kepercayaan

Sementara itu, Glenn menegaskan kepercayaan (good faith) terhadap Sjamsul Nursalim adalah dasar dikeluarkannya MSAA dan RD. "Kita ada good faith kepada Sjamsul Nursalim," kata Glenn.

Menurut Glenn, dalam MSAA, Sjamsul Nursalim menjamin dalam kapasitasnya sebagai pribadi. Sementara itu berkaitan dengan kredit para petambak Dipasena, yang menjamin adalah dua perusahaan yaitu PT Dipasena Citra Darmaja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM). Kemudian hari dalam penyelesaiannya bersama BPPN, dibentuk perusahaan induk bernama PT Tunas Sepadan Investama (TDI).

Berdasarkan fakta persidangan, muncul keterangan bahwa kewajiban BDNI adalah sebesar Rp47 triliun. Neraca BDNI per 21 Agustus 1998 menunjukkan aset lancar yang diserahkan kepada BPPN sebesar Rpl8,8 triliun, sehingga terdapat sisa kewa- jiban sebesar Rp28,2 triliun, yang diselesaikan dengan cara penyerahan aset berupa uang tunai Rpl triliun, saham-saham perusahaan Dipasena, Gajah Tunggal, dan sebagainya. Sebagai catatan, dalam MSAA terdapat ketentuan tentang misrepresentasi yang terjadi bilamana terdapat perbedaan antara MSAA dan kenyataan faktual di lapangan. Kendati demikian, kebijakan MSAA dan RD itu tidakbisadirevisiatau di cabut sembarangan.

mohar





Original Post

DPR Biarkan Masyarakat Memilih Latar Belakang Caleg

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-7-3

DPR Biarkan Masyarakat Memilih Latar Belakang Caleg

NERACA

Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengkritik langkah Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Peraturan yang melarang eks-narapidana kasus korupsi sebagai calon anggota legislatif, karena seharusnya biarkan masyarakat menentukan pilihannya berdasarkan latar belakang calon tersebut.

"Soal mantan napi dipilih lagi atau tidak, biarkan masyarakat yang menentukan karena mereka sudah cerdas. Kalau KPU tetap memaksakan maka mereka menilai masyarakat Indonesia tidak cerdas," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/7).

Diamengatakankepu-tusan antara Komisi n D-PR, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pemerintah belum ada perubahan yaitu KPU harus mengikuti aturan UU yang ada dalam membuat Peraturan KPU (PKPU).

Menurut dia, aturan tersebut adalah UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemi-lu)yangsalah satu klausulnya adalah mantan napi boleh mencalonkan diri sesuai aturan yaitu telah bebas lima tahun."Saya tidak tahu apakah ini akan menimbulkan kekisruhan baru dan menurut saya harusnya sebagai pejabat negara patokannya adalah UU. KPU tidak bisa mengambil langkah sendiri-sendiri," ujar dia.

Sebelumnya, KPU mengeluarkan aturan yang melarang pencalonan mantan narapidana narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi sebagai calon legislatif (caleg).

Larangan tersebut tertuang dalam Peraturan KPU No 20 tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten-Kota yang ditetapkan pada 30 juni 2018 dan ditandatangani oleh Ketua KPU Arief Budiman di Jakarta, Ming-

gu (1/7).

Dalam pasal 7 ayat 1 butir g dan h disebutkan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, danDPRD Kabupaten-Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.

KPU membolehkan para mantan narapidana itu untuk mencalonkan diri dengan syarat mengumumkan status pemidanaan mereka kepada publik.

Hal tersebut tertuang dalam pasal 7 ayat 4 yang berbunyi "Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikecualikan bagi (a) mantan

terpidana yang telah selesai menjalani masa pemilian , i a n nya, dan secara ku-mularjf bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup; dan (b) terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau teipidana kare-naalasanpolirikyangtidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik

Pengumuman itu dilakukan oleh KPU, KPU Pro-vinsi/KIP Aceh, dan K-PU/KIP Kabupaten/Kota seperti yang tertuang dalam pasal 38 "KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) pada laman KPU".

ant





Original Post

PEMBACAAN DAKWAAN

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-7-3

PEMBACAAN DAKWAAN

Bupati nonaktif Kebumen Yahya Fuad (kiri) yang menjadi terdakwa dalam kasus suap sejumlah proyek berdiskusi dengan penasehat hukumnya pada sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah, Senin (2/7). Jaksa

Penuntut Umum dari KPK mendakwa Yahya Fuad telah menerima suap sekitar Rp12 miliar yang diduga sebagai fee atas sejumlah proyek di kabupaten tersebut selama kurun waktu tahun 2016.

ANTARA/R REKOTOMO





Original Post

Status Tersangka Menang, Tetap Dilantik

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 12
2018-7-3

Status Tersangka Menang, Tetap Dilantik

JAKARTA - Calon kepala daerah yang memenangi kontestasi pemilihan kepala daerah dan berstatus sebagai tersangka kasus hukum yang belum diputus tetap oleh pengadilan, tetap akan dilantik sesuai dengan aturan perundangan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa mekanisme pelantikan kepala daerah yang berstatus tersangka, sama seperti pelantikan kepaJa daerah lainnya, selama yang bersangkutan tersebut belum berkekuatan hukum tetap.

"Seperti zaman dulu sebelum saya, itu ada yang dilantik di lembaga pemasyarakatan," ujar Tjahjo, Senin (2/7).

Kementerian Dalam Negeri (Ke-mendagri) tetap berpegang pada aturan hukum, jika nantinya yang bersangkutan sudah memiliki kekuatan hukum tetap di tingkat pengadilan atau banding, maka jabatan tersebut akan dibatalkan dan digantikan oleh wakilnya.

Mendagri mengharapkan dan mengimbau tanpa ada intervensi pada instansi terkait dalam hal ini KPK, untuk segera mempercepat persidangan dan memberikan putusan.

Tjahjo menegaskan secara keseluruh-

an gelaran Pilkada serentak berjalan lancar, aman, dan sukses. Walaupun tingkat partisipasi politik tidak sesusai harapan Komisi Pemilihan Umum dan Pemerintah, masalah yang berkaitan dengan politik uang sangatlah kecil dan kampanye-kampanye di daerah sudah bagus.

Dia menyarankan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya mempercepat persidangan untuk calon kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.

Dalam kesempatan lain, Calon Gu-bemur Provinsi Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus yang menjadi tersangka kasus tindak pidana korupsi pengadaan pembebasan lahan Bandara Bohong pada APBD Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Sula, optimistis dirinya akan dilantik sebagai gubernur.

Ahmad Hidayat Mus selepas menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan nilai tukar dari kemenangannya pada Pemilihan Gubernur Maluku Utara.

Terlepas dari statusnya sebagai tersangka KPK, Ahmad Hidayat Mus mengatakan dirinya tetap yakin akan dilantik sebagai Gubernur Maluku

Utara. "Yakinlah.

(Muhammad Ridwan/ Rahmad Fauzan)





Original Post

Nyali KPU Teruji

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 12
2018-7-3

Nyali KPU Teruji

JAKARTA - Nyali Komisi Pemilihan Umum yang tetap berkukuh menerbitkan

peraturan yang melarang mantan terpidana kasus korupsi menjadi anggota legislatif di tingkat DPR maupun DPRD, harus diacungi jempol.

Sejak pertama kali mewacanakan larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg), banyak serangan khususnya dari partai politik yang menolak kebijakan itu.

Dalihnya, aturan KPU itu bertentangan dengan UV No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Kalangan parpol meminta KPU tak perlu menambah ketentuan baru yang tidak sejalan dengan undang-undang. Keputusan KPU itu pun berpotensi memunculkan sengketa.

Dalam Peraturan KPU No. 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019, bunyi Pasal 7 Ayat 1 huruf h dengan tegas menyebut bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bukan mantan terpidana bandar narkoba, ke-

jahatan seksual terhadap anak, atau korupsi. Aturan itu resmi dirilis pada 30 Juni 2018.

Ketua DPR Bambang Soe-satyo menilai aturan yang dikeluarkan oleh KPU sangat berlebihan karena lembaga itu tidak menjalankan UU Pemilu.

"Itu artinya saya menilai kalau KPU tetap memaksakan diq berarti KPU masih menilai masyarakat kita tidak cerdas," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senin (2/7).

Terpilih atau tidaknya mantan narapidana merupakan keputusan rakyat pemilih karena mereka yang menjadi penentu.

"Menurut saya harusnya sebagai pejabat dalam negara patokannya adalah undang-undang. KPU tidak bisa mengambil langkah sendiri-sendiri," jelasnya.

Menurutnya, tidak ada yang salah dengan larangan bagi mantan narapidana menjadi caleg. Namun KPU harus kembali kepada aturan dan UU yang berlaku.

"Biarlah soal mantan napi ini dipilih lagi atau tidak ini biarkan masyarakat yang memilih karena masyarakat sudah cerdas," jelasnya.

Presiden Joko Widodo menghormati langkah KPU yang menerbitkan pera-

turan larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi untuk mengikuti pemilihan anggota legislatif 2019.

Menurutnya, undang-undang memberikan kewenangan kepada KPU untuk membuat peraturan tersebut.

"Undang-undang memberikan kewenangan kepada KPU untuk membuat peraturan," ujar Presiden, dikutip dari keterangan resminya.

UJI MATERI

Meski demikian, Kepala Negara melanjutkan, apabila kemudian ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan aturan tersebut, pihak-pihak tersebut untuk menggunakan mekanisme yang ada dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA).

Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Panjaitan menuturkan bahwa setiap kontestasi, peserta tentu harus memiliki rekam jejak yang baik.

"Jangankan mau jadi caleg. Kita mau melamar kerja saja butuh SKCK (surat keterangan catatan kepolisian]. Tujuannya untuk apa? Apakah orang ini pernah melakukan pidana. Kalau melakukan

pidana, pasti tidak terpilih," katanya.

Seorang calon anggota legislatif idela-nya memang bebas dari perkara hukum masa lalu. Hal ini juga untuk menjaga marwah lembaga yang menaungi maupun partai politik yang mengusung.

KPK berharap yang terpilih oleh parpol sebagai caleg benar-benar memiliki rekam jejak yang baik dan bersih dari perkara korupsi.

Sebelumnya, Partai Golkar memastikan kadernya yang mengikuti kontestasi pemilihan anggota legislatif 2019 bersih. Partai berlambang beringin itu pun mendukung Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang melarang mantan narapidana korupsi jadi calon anggota legislatif.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lo-dewijk Freidrich Paulus mengatakan partainya memiliki majelis etik yang untuk menjamin kadernya bersih. Di dalam partainya pun telah disepakati pakta integritas yang salah satu isinya membahas masalah korupsi, terorisme dan narkoba.

"Dan itu yang menjadi komitmen apalagi togline kita Golkar Bersih ya.

Tadi juga sudah dibahas supaya DPRD juga punya komitmen yang sama untuk mengangkat [bebas] korupsi sebagai persyaratan utama untuk menjadi caleg nanti," ujarnya.

Golkar pun, kata dia, sangat mendukung langkah KPU yang ingin menetapkan peraturan mantan narapidana korupsi dilarang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak sepakat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang mantan koruptor maju sebagai calon legislatif.

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan akan menerima caleg mantan koruptor yang diusungnya menggugat ke Bawaslu jika tidak diterima KPU.

"UU sudah menyebutkan setiap produk SK [surat keputusan] KPU bisa jadi objek sengketa di Bawaslu. Maka, nanti upaya hukumnya adalah upaya sengketa ke Bawaslu," ujarnya di gedung DPR, Jakarta pada Senin (2/7).

Abhan menjelaskan Bawaslu tetap berpegang pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum.

AMANDA K WARDHANI /JHON OKTAVERI/ JAFFRY PRABU PRAKOSO





Original Post

Parpol Deklarasi Anti-Caleg Koruptor

Media Cetak Jawa Pos Halaman 1
2018-7-3

Parpol Deklarasi Anti-Caleg Koruptor

Besok Pendaftaran Caleg, KPU Koordinasi dengan KPK

JAKARTA - Pendaftaran calon anggota legislatif (caleg) mulai dibuka besok (4/7). Partai politik (parpol) peserta pemilu didorong untuk berani mendeklarasikan diri tidak bakal mengajukan nama caleg yang pernah masuk penjara karena korupsi. Langkah itu bisa membuat parpol lebih bermartabat daripada mempersoalkan aturan yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J. Vermonte mengatakan, parpol seharusnya sudah bisa membaca aspirasi atau kecenderungan masyarakat saat ini yang tidak ingin caleg berlatar mantan napi koruptor. Itu bisa dibaca dengan jelas melalui hasil pilkada serentak yang telah digelar.

"Karena mood electoral-nya masyarakat sekarang lumayan kritis. Ingin kandidat yang tidak punya potensi korupsi. Pada saat pilkada ini, calon-calon yang dianggap bersih itu menang," ujar Philips setelah diskusi evaluasi pilkada yang diadakan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) di Hotel Atlet Century, lakarta, kemarin (2/7).

Dengan begitu, lanjut dia, bagi parpol yang masih bersikeras mendukung caleg napi kasus korupsi, itu langkah yang sangat keliru. Sebaliknya, masyarakat akan lebih menghargai bila partai itu berani mendeklarasikan diri anti-caleg koruptor.

"Menurut saya, partai-partai mengikuti untuk menegaskan komitmen mereka terhadap antikorupsi daripada mereka menjustifikasi caleg korupsi," imbuh Philips.

Sejauh ini yang secara terbuka mengumumkan caleg bukan napi koruptor adalah Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan enggan berpolemik seputar teknis pemberlakuan peraturan KPU (PKPU) tentang larangan caleg koruptor maju dalam pemilu legislatif. Tapi, dia me-

mastikan calon yang diusung partai beringin bukan napi koruptor. "Golkar tidak mau berpolemik mendukung atau tidak mendukung PKPU. Tapi, kami berkomitmen mengajukan caleg yang bersih," kata Airlangga.

Presiden PKS M. Sohibul Iman juga memastikan sikap PKS terkait PKPU yang melarang mantan napi koruptor nyaleg. Menurut Sohibul, aturan tersebut merupakan aspirasi publik yang menginginkan sosok caleg yang bersih dari catatan kasus. "PKS memberikan dukungan atas PKPU itu," tegas Sohibul.

Menurut dia, aturan larangan bagi mantan napi koruptor menjadi caleg sudah tepat. Sebab, masih banyak warga yang tidak terjerat kasus korupsi dan berkesempatan maju sebagai caleg. "PKS tidak akan mengajukan caleg yang tersangkut kasus korupsi," ujarnya.

Belakangan memang masih ada polemik dalam penerapan PKPU tentang pencalegan. Draf PKPU yang dikirim ke Kementerian Hukum dan HAM dikembalikan lagi. Salah satu alasannya, kementerian di bawah Menteri Yasona Laoly itu meyakini bahwa PKPU itu bertentangan dengan undang-undang yang memberikan hak seseorang untuk menjadi caleg.

Meski begitu, KPU akhirnya menetapkan bahwa aturan tersebut menjadi PKPU Nomor 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. Pada pasal 7 ayat (1) huruf h PKPU itu disebutkan bahwa calon anggota dewan bukan mantan terpidana kasus narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

Sikap serupa ditunjukkan Partai Demokrat. Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, partainya akan menaati aturan yang telah ditetapkan KPU. "Memang sudah selayaknya koruptor dilarang nyaleg. Kita ingin parlemen bersih dari koruptor," terang dia.

PKB juga mendukung aturan yang memicu pro-kontra itu. Wasekjen DPP PKB Daniel Johan mengatakan, dengan aturan tersebut, Indonesia diharapkan menjadi lebih baik dan bersih dari korupsi. "Itu sebuah upaya dan komitmen menuju Indonesia bersih," urai dia.

Komisioner KPU RI Ilham Saputra memastikan aturan caleg itu akan diterapkan. Mereka bakal jeli dan cermat meneliti berkas calon yang diajukan. Jika ada caleg yang diketahui eks napi koruptor, mereka akan ditolak. "Harus sesuai dengan PKPU. Kalau ada caleg mantan napi kasus korupsi, ya kami tolaklah," tegas pejabat asal Aceh itu.

Batas waktu penyempurnaan berkas yang dimulai besok (4/7) itu akan berakhir pada 17 Juli. Kalau sudah lengkap, KPU akan memeriksa kelengkapan persyaratan caleg. Pemeriksaan caleg DPR menjadi urusan KPU. Caleg DPRD provinsi diberikan kepada KPU provinsi. Calon DPRD kabupaten/kota diserahkan kepada KPU setempat.

Terkait caleg kasus korupsi, KPU juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Termasuk KPK dan pengadilan. Sebelumnya, ada pembicaraan antara KPU dan KPK terkait daftar politikus yang pernah diusut gara-gara korupsi. "Terkait dengan daftar eks koruptor, bisa

mencari datanya dari pengadilan tipikor. Jadi, tidak hanya dari KPK," ujar Ilham.

Juru Bicara KPK Febridiansyah mengatakan, KPK siap membantu KPU dalam hal menyiapkan data terpidana kasus korupsi yang ditangani lembaga superbodi tersebut. Komitmen itu disampaikan sejak awal.

"Sejak awal kami mendukung pembatasan atau meminimalisasi ruang b agi terpidana kasus korupsi untuk menduduki jabatan publik," kata Febri kepada Jawa Pos kemarin.

Sejak 2004 hingga akhir 2017, total ada 472 perkara korupsi yang berkekuatan hukum tetap alias inkracht. Artinya, ada 472 terpidana kasus korupsi "alumni" KPK yang masa pemidanaannya telah selesai atau tengah berlangsung saat ini. "KPK terbuka kalau KPU meminta data tentang terpidana kasus korupsi yang diproses KPK," imbuh dia.

Secara terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghormati keputusan KPU yang menerbitkan PKPU larangan mantan terpidana korupsi maju dalam pemilu legislatif. Menurut dia, konstitusi memang memberikan kewenangan kepada KPU untuk membuat peraturan tersebut.

"Undang-undang memberikan kewenangan kepada KPU untuk membuat peraturan," ujar presiden di sela-sela kunjungan kerjanya kemarin.

Terhadap pihak yang merasa keberatan, presiden menyebut sudah ada mekanisme yang mengaturnya. Jokowi mempersilakan pihak-pihak tersebut untuk menggunakan haknya dengan mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Agung (MA).

(lum/ bay/jun/far/tyo/c6/agm)





Original Post

Rita Mengaku Sering Bantu Golkar

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-7-3

Rita Mengaku Sering Bantu Golkar

BUPATI nonaktif Kutai Kartanegara (Kukar), Kaltim, Rita Widyasari keberatan disebut jaksa penuntut umum KPK sebagai orang yang suka foya-foya dan mendapat gratifikasi dari rekanan.

"Saya keberatan disebut hidup foya-foya karena saya lebih banyak membantu rakyat. Saya percaya telah melakukan tugas dengan baik. Saya juga tidak pernah memungut apa pun dari rekanan, PNS, iuran kepala dinas, manipulasi SPPD. Saya hanya menerima sumbangan untuk partai melalui Junaidi karena saya juga sering menyumbang untuk DPD Golkar," kata Rita dalam sidang pembacaan nota pembelaan (pleidoi) di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Dalam perkara itu Rita dituntut 15 tahun penjara dan denda Rp740 juta subsider 6 bulan kurungan. Ia dinilai terbukti menerima gratifikasi Rp248,9 miliar dan suap Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek selama 2010-2017.

Rekan Rita, yakni Khairu-din, selaku mantan anggota DPRD Kukar sekaligus salah satu anggota tim pemenang-an Rita yang dikenal sebagai Tim 11, dituntut 13 tahun penjara dan denda Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan. Tindakan Khairudin bukan perintah saya, dia lebih banyak punya network atas timnya, dan saya juga tidak menerima gratifikasi karena penerimaan itu adalah bagian share saham dari almarhum ayah saya Syaukani. Tidak mudah mendapatkan tambang. Karena itu, wajar mendapat share maupun penerimaan dari tambang Sinar Kemala milik saya," jelas Rita.

Dalam dakwaan pertama, Rita disebutkan menerima uang dari Khairudin dan meminta Khairudin mengondisikan penerimaan uang terkait dengan per-izinan dan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabu-paten Kukar. Khairudin lalu menyampaikan kepada para kepala dinas agar meminta uang kepada para pemohon perizinan dan para rekanan pelaksana proyek.

(Ant/P-2)





Original Post

Aburizal Bakrie tidak Penuhi Panggilan KPK

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-7-3

Aburizal Bakrie tidak Penuhi Panggilan KPK

Aburizal pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus KTP-E dengan tersangka mantan Ketua DPR Setya Novanto pada November 2017.

m.taufan@mediaindonesio.com

MANTAN Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie tidak memenuhi panggilan untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan korupsi proyek pengadaan KTP-E.

Selain Aburizal, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Mulyadi dan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tamsil Linrung juga tidak memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi-untuk dua tersangka, Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung.

"KPK telah menerima surat dari dua saksi yang tidak dapat menghadiri pemeriksaan hari ini dan akan dijadwalkan kembali. Aburizal Bakrie sedang berada di luar negeri dan Mulyadi ada tugas lain hari ini," kata juru bicara KPK Febri Diansyah. Aburizal pernah diperiksa

sebagai saksi dalam kasus KTP-E dengan tersangka mantan Ketua DPR Setya Novanto pada November 2017.

Irvanto yang merupakan keponakan mantan Ketua DPR Setya Novanto telah ditetapkan bersama Made Oka, pengusaha sekaligus rekan Novanto sebagai tersangka korupsi KTP-E pada 28 Februari 2018.

Irvanto diduga sejak awal mengikuti proses pengadaan KTP-E dengan perusahaannya, yaitu PT Murakabi Sejahtera dan ikut beberapa kali pertemuan di Ruko Fatmawati, Jakarta Selatan, bersama tim penyedia barang proyek KTP-E dan juga diduga telah mengetahui ada permintaan fee sebesar 5% untuk mempermudah proses pengurusan anggaran KTP"-E.

Irvanto diduga menerima total US$3,4 juta pada periode 19 Januari-19 Februari 2012 yang diperuntukkan kepada Novanto secara berlapis dan

melewati sejumlah negara.

Sementara itu. Made Oka ialah pemilih PT Delta Energy, perusahaan SVP dalam bidang investment company di Singapura yang diduga menjadi perusahaan penampung dana.

Made Oka melalui kedua perusahaannya diduga menerima total US$3,8 juta sebagai peruntukan kepada Novanto yang terdiri atas US$1,8 juta melalui perusahaan OEM Investment Pte Ltd dari Biomorf Mauritius dan melalui rekening PT Delta Energy sebesar US$2 juta.

Keduanya disangkakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberan-

tasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tidak kenal

KPK kemarin juga memeriksa Menkum dan HAM Yasonna Laoly. Ia hadir untuk menjadi saksi Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan Made Oka Masagung.

"Pemeriksaan biasa saja untuk dua tersangka KTP-E yang berbeda," terang Yasonna.

Dalam pemeriksaan, Yasonna tidak berkomentar banyak. Dia mengaku tidak mengenal dua tersangka KTP-E itu.

"Sama sekali tidak kenal dan saya tidak pernah berhubungan dengan dua tersangka itu. Tadi juga hanya pemeriksaan biasa kok."

Mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni juga tidak berkomentar banyak seusai diperiksa. Diah memilih irit komentar dan hanya mengucapkan minal aidin walfaidzin.

"Mohon maaf lahir dan batin yah. Tadi hanya diperiksa sebagai saksi," terangnya.

Diah tidak menjawab saat ditanya mengenal tersangka KTP-E Irvanto dan Made Oka. Ia pun hanya tersenyum sambil terus berjalan ke mobilnya yang sudah stand by.

(P-l/ M Taufan SP Bustan)





Original Post

Mantan Koruptor Haram MenjadiWakil Rakyat?

Media Cetak Media Indonesia Halaman 8
2018-7-3

Mantan Koruptor Haram MenjadiWakil Rakyat?

KOMISI Pemilihan Umum mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR. DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Salah satu pasal dalam PKPU ialah larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi ikut dalam Pemilihan Legislatif 2019.

Larangan yang ditetapkan KPU itu tampaknya rawan untuk digugurkan. Para sarjana hukum bisa berdebat panjang tentang keabsahan dan kekuatan larangan yang dikemas sebatas dalam bentuk peraturan yang dikeluarkan lembaga semacam KPU. Sebaliknya terkait dengan isi Pasal 7 ayat (1) huruf h PKPU itu, larangan tersebut sangat relevan sehingga patut didukung.

Pertanyaan yang perlu dijawab ialah mengapa pelaku kejahatan korupsi patut dikenai perlakuan istimewa seperti yang ditetapkan KPU? Berikut ini ialah beberapa argumentasi untuk menyokong larangan terhadap mantan koruptor menjadi wakil rakyat. Pertama, ada skeptisisme bahwa otoritas lembaga pemasyarakatan (LP) kini sudah mempunyai desain yang ditujukan secara khusus bagi penjahat koruptor yang menghuni hotel prodeo.

Filosofi dan praktik penanganan rehabilitatif LP terhadap narapidana, khususnya narapidana korupsi, hingga kini belum bersifat spesifik. Juga terlihat belum sebangun dengan filosofi penghukuman yang dianut Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung, apalagi semasa Artidjo Alkostar masih menjabat hakim agung, terkesan kuat memeluk filosofi

retributif, yakni pelaku kejahatan korupsi harus dihukum seberat mungkin. Kontras, LP bahkan yang dibangun khusus bagi penjahat korupsi sekalipun belum menge-jawantahkan filosofi yang sama bagi para narapidananya.

Akibatnya, karena tidak ada perbedaan format penanganan dengan kejahatan jenis lain, bisa diasumsikan bahwa juga tidak terdapat perbedaan, apalagi perubahan, tabiat si koruptor menjadi lebih baik antara masa pta dan pascapemenjaraan.

Kedua, berbagai kajian menyimpulkan kejahatan terkait dengan properti memiliki tingkat residivisme tertinggi jika dibandingkan dengan jenis-jenis kejahatan lain. Itu terjadi di sekian banyak yurisdiksi. Walau riset-riset tersebut dilakukan di negara-negara selain Indonesia, perkiraan saya hasilnya akan sebelas dua belas seandainya penelitian serupa dilakukan di sini.

Dasar penalarannya ialah situasi perpolitikan domestik itu sendiri. Kancah politik nasional dianggap banyak kalangan sebagai politik berbiaya tinggi. Barisan anggota legislatif yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi juga kian panjang, menandakan besarnya perlibatan uang secara ilegal yang ada di balik kerja-kerja para (oknum) anggota dewan perwakilan.

Lingkungan politik semacam itu akan sangat potensial menjadi habitat ideal bagi koruptor untuk mengulangi perbuatan jahatnya. Mantan koruptor sudah seharusnya dijauhkan-dari lingkungan yang dapat memuaskan dorongannya untuk melakukan* korupsi kembali.

Argumentasi berikutnya para politikus dengan catatan kriminal pernah melakukan tindak pidana korupsi bisa dipahami sebagai individu-individu berpola pikir (mindset) koruptif. Wakil rakyat yang batok

kepalanya penuh sesak dengan pemikiran koruptif sangat berisiko akan menghasilkan produk politik yang juga koruptif.

Oleh mantan koruptor yang mendapat kedudukan terhormat sebagai wakil rakyat, peraturan perundang-undangan sangat dikhawatirkan akan dihasillcan bukanlah untuk kemaslahatan masyarakat, melainkan disusun sedemikian rupa untuk secara sengaja mengandung celah bagi terealisasinya kepentingan-kepentingan jahat si anggota dewan yang bersangkutan berikut pihak,-pihak di belakangnya.

Apabila itu yang terjadi, penghancurle-buran kesejahteraan rakyat tidak lagi memadai jika dipersepsikan sebatas kejahatan korupsi yang dilakukan individu per individu. Manakala legislasi sudah dikontaminasi korupsi, baik pada aspek substansi maupun proses, korupsi sudah mencapai tingkat terorganisasi sebagai kejahatan sistemis yang terstruktur bahkan sejak level perundang-undangan.

Argumentasi keempat, betapa pun Indonesia telah memiliki sejumlah lembaga yang berfungsi untuk memerangi korupsi, kritik yang sering dilontarkan para pegiat antikorupsi ialah kesamaan jiwa dan langkah antarlembaga penegakan hukum dalam masalah korupsi masih perlu lebih dioptimalkan lagi.

Beberapa lubang yang perlu ditutup itu, antara lain, perlakuan selama berlangsungnya proses hukum serta vonis hukum yang oleh banyak pengamat dipandang masih relatif biasa-biasa saja terhadap kejahatan yang pada saat yang sama jus-

gakan hukum yang sudah ada dalam pembe rantasan korupsi.

Kelima, korupsi berbeda dengan kejahatan terorisme karena sesama anggota keluarga kerap tidak saling tahu-menahu ihwal niat dan rencana jahat pelaku. Dalam korupsi, tidak sedikit perkara kejahatan korupsi yang justru menyeret anggota keluarga sebagai terdakwa atau narapidana berikutnya pada kasus yang sama.

Dengan kata lain, kejahatan meng-gangsir uang negara diketahui bahkan dilakukan dan dinikmati sesama anggota

Mantan koruptor sudah seharusnya dijauhkan dari lingkungan yang dapat memuaskan dorongannya untuk melakukan korupsi kembali.

tru disebut sebagai kejahatan luar biasa. Alhasil, bisa dinalar, kerja yudisial yang dinilai masih butuh penyamaan gelombang itu memerlukan sanksi ekstrayudi-sial (baca sanksi sosial) untuk menambalnya. Larangan yang ditetapkan KPU bisa berfungsi sebagai penguat atas performa lembaga pene-

keluarga si terdakwa. Situasi sedemikian rupa memunculkan keinsafan bahwa melarang koruptor menjadi calon anggota legislatif sesungguhnya membawa hikmah bagi sanak saudara si koruptor sendiri. Pelarangan dimaksud secara tidak langsung bermanfaat sebagai cara untuk melindungi keluarga si koruptor agar tidak terjangkiti oleh tabiat.dan melakukan perbuatan busuk serupa.

Efek tangkal sekaligus efek jera bagi pelaku kejahatan, tak terkecuali kejahatan korupsi, akan terbentuk sebagai hasil dari terpenuhinya unsur kecepatan dan keajekan hukum. Anggaplah KPU sudah berkontribusi terhadap pemberantasan korupsi melalui PKPU dimaksud dengan menciptakan pemberatan sanksi. Namun, agar mujarab. Pasal 7 ayat (1) huruf h PKPU tidak mungkin menjadi resep satu-satunya. Bagaimana dengan kedua unsur tadi? Allahu alam.

. Reza Indragiri Amriel





Original Post

HEADLINE Eks Koruptor Dilarang Jadi Caleg, Jaminan DPR Bakal Bersih?

Media Online liputan6com
2018-07-03

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengaku tak risau dengan munculnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang larangan mencalonkan diri sebagai anggota DPR dan DPRD bagi mereka yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi. Dia bahkan yakin, PKPU tersebut sama sekali tidak menghalangi langkahnya menjadi caleg pada Pemilu 2019.

"Enggaklah menjegal. Saya sih tetap maju dong (sebagai caleg) tahun depan," tegas Taufik kepada Liputan6.com, Senin (2/7/2018).

Taufik yang merupakan mantan Ketua KPUD DKI itu pernah divonis selama 18 bulan penjara pada 27 April 2004 dalam kasus korupsi. Dia terbukti merugikan negara sebesar Rp 488 juta dalam pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004.

Namun, fakta itu diakuinya tak akan menjadi masalah karena untuk maju di Pemilu Legislatif 2019, dia tidak merujuk pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018, melainkan pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Ya kita ikutin undang-undang (Pemilu), kita taat aturan pada undang-undang, kita ikut undang-undang dong," tegas politikus Partai Gerindra itu.

Hanya saja, Taufik mengaku tak habis pikir dengan langkah KPU membuat larangan nyaleg yang bertentangan dengan peraturan yang di atasnya, yaitu UU Pemilu.

"Buat saya sih aneh saja. Kalau lembaga kayak (KPU) begitu bisa semau-maunya buat aturan tanpa mengindahkan UU, bagaimana nih?" kata Taufik.

Karena itu, dia yakin bahwa akan ada yang mengajukan uji materi terkait Pasal 7 PKPU tersebut ke Mahkamah Agung, meski dia sendiri belum berencana membawa pelarangan itu ke proses hukum.

"Saya belum sih (berencana menggugat). Tapi saya yakin itu melanggar undang-undang dan akan kalah (uji materi). Lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang masa langgar undang-undang. "Kalau kemudian sudah dibatalin Mahkamah Agung, masa tetap mau dijalanin (PKPU)," tegas Taufik.

Namun, penilaian Taufik dibantah Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang. Dia meragukan lembaga sekelas KPU akan membuat regulasi yang asal-asalan tanpa melihat dampak serta prosesnya.

"Coba tanya KPU ada dasarnya tidak membuat itu (PKPU)? Pasti ada. Kalau tidak ada, dasarnya hukum kepantasan, jadi harus progresif," ujar Saut kepada Liputan6.com, Senin (2/7/2018).

Bahkan, dia menyambut baik langkah KPU melarang eks napi korupsi karena dinilai telah membantu upaya KPK membangun pemerintahan yang berintegritas. Saut yakin, pemberantasan korupsi tak akan berhasil jika hanya dilakukan KPK, melainkan juga ditentukan oleh pilar-pilar lainnya seperti KPU.

"Hal itu sejalan dengan Roadmap KPK sampai tahun 2023 tentang membangun integritas nasional. Itulah sebabnya demokrasi dan pemberantasan korupsi memiliki jalan kerja yang berbeda, namun tujuannya sama. Intinya, KPK harus mendukungnya (PKPU)," tegas Saut.

Infografis eks koruptor dilarang nyaleg (Liputan6.com/Triyasni)Dia melanjutkan, upaya pemberantasan korupsi harus terus dilakukan tanpa henti dengan beragam cara. Meski di sisi lain dia mengakui hal itu tidak mudah karena menyangkut banyak hal, seperti perilaku masyarakat serta budaya malu yang mulai hilang.

"Anda berupaya saja tidak ada jaminan akan berhasil karena ada banyak variabel yang menentukan. Apalagi kalau Anda tidak berusaha, maka akan semakin panjang perjalanan kita melawan perilaku jahat itu," ujar Saut.

Namun, dia optimistis PKPU tentang larangan eks koruptor nyaleg akan didukung oleh partai politik. Alasannya, langkah pemberantasan korupsi akan makin ringan jika didukung partai politik.

"Bisa jadi mereka (partai politik) mendukung, tapi tidak all out, karena pintu korupsi itu banyak jenisnya. Jadi kita harus melakukan banyak cara, all out and total football. Semua sama-sama, kalau KPU dan KPK saja akan lama," pungkas Saut.

Hingga kini, dukungan parpol atas PKPU larangan eks koruptor nyaleg masih beragam. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), misalnya, mendukung aturan tersebut. Bahkan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, partainya tidak pernah mencalonkan caleg yang pernah menjadi napi kasus korupsi.

"Saya dengar KPK setuju, PKS setuju. Sejak dari awal PKS memang tidak pernah mencalonkan napi koruptor, tidak pernah. Jadi walaupun tidak ada aturan ini, PKS tidak akan mencalonkan mantan napi koruptor," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/7/2018).

PKS, kata dia, mendukung PKPU larangan eks napi korupsi sebagai upaya pencegahan agar para wakil rakyat terpilih bebas dari korupsi.

"PKS sangat mendukung segala upaya untuk memberantas korupsi, termasuk dikeluarkannya PKPU sebagai tindakan preventif agar dari hulunya hingga hilir proses demokrasi kita disterilkan dari masalah korupsi," tegas Hidayat.

Dia berpendapat, jatah kursi wakil rakyat harusnya diberikan kepada mereka yang tidak pernah terlibat kasus korupsi. Sebab, masih banyak warga negara yang bersih untuk menjadi caleg.

"Kalau masalah mantan napi koruptor, baiknya diberikan kepada yang non-koruptor. Karena di Indonesia ini yang tidak pernah terjaring masalah korupsi masih berjuta kali lebih banyak daripada yang terkena korupsi," tegasnya.

"Kenapa kemudian harus ribet dengan mantan napi korutor yang jumlahnya sedikit. Sementara di sana yang bersih masih amat sangat banyak," pungkas Hidayat.

Namun, pertanyaannya sekarang, apakah PKPU tersebut sudah bisa dilaksanakan dan sah secara hukum?

Saksikan video pilihan di bawah ini

Mantan Koruptor Dilarang Nyaleg, Ini Kata Syafii Maarif

1 dari 3 halamanMenanti Taji PKPUSuasana Rapat Paripurna ke-19 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/3). Pada masa persidangan III sebelumnya, 9 Januari hingga 14 Februari 2018, DPR telah menyetujui perubahan kedua UU No 17 tahun 2014 tentang MD3. (Merdeka.com/Iqbal Nugroho)Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly memberikan keterangan yang belum pasti terkait keluarnya Peraturan KPU tentang pelarangan eks napi korupsi jadi calon anggota legislatif. Dia mengatakan, PKPU tersebut tak bisa berlaku lantaran tak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Kalau bertentangan dengan undang-undang (Pemilu) tidak bisa (berlaku)," kata Yasonna usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/7/2018).

Di sisi lain, dia tak bisa menegaskan bahwa PKPU tersebut bertentangan dengan UU Pemilu. Dia beralasan akan melihat dan mempelajari dulu aturan yang diterapkan untuk Pemilu 2019 serta PKPU Nomor 20 Tahun 2018.

"Aku belum lihat, aku belum lihat, nanti aku lihat dulu, kita lihat dulu suratnya," ujar Yasonna.

Keterangan yang lebih gamblang datang dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dia mengatakan, KPU memiliki wewenang untuk membuat aturan sendiri, termasuk dengan mengeluarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018.

"Undang-undang memberi kewenangan kepada KPU untuk membuat peraturan. Peraturannya ini sudah dibuat KPU," ujar Jokowi di sela kunjungan kerjanya di Sulawesi Selatan, Senin (2/7/2018).

Menurut Presiden, jika ada pihak yang keberatan atas peraturan KPU tersebut, ada mekanisme hukum yang dapat ditempuh, yakni melalui permohonan uji materi ke Mahkamah Agung (MA).

"Kalau tidak puas dengan peraturan yang ada, silakan ke MA. Gitu saja," tegas Jokowi.

Hal senada diungkapkan peneliti hukum dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil. Dia menilai, lembaga yang berwenang menilai apakah PKPU itu bertentangan dengan undang-undang atau tidak adalah MA.

"Dan menurut kami PKPU itu tak bertentangan dengan UU, karena KPU mengatur lebih detail dan standar soal syarat calon DPR serta menyeimbangkannya dengan syarat calon presiden dan syarat calon DPD," jelas Fadli kepada Liputan6.com, Senin (2/7/2018) petang.

Selain itu, lanjut dia, PKPU tersebut sudah bisa dilaksanakan tanpa harus menunggu pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.

"Karena peraturan itu mulai berlaku sejak ditetapkan. Dan KPU sudah menetapkan aturan itu sejak kemarin, 1 Juli 2018. Artinya, aturan itu berlaku secara erga omnes atau tanpa kecuali," tegas Fadli.

Menyoal tentang kemungkinan parpol akan menolak PKPU, dia menampiknya. Dia beralasan, kalau itu dilakukan berarti parpol tidak pro pada pemberantasan korupsi. Apalagi alasan parpol menolak PKPU bukan soal substansinya, melainkan karena regulasi tersebut dimuat di aturan KPU.

"Kalau soal kenapa diatur di PKPU, justru itu tepatnya ditanyakan ke parpol dan pemerintah. Kan mereka yang bikin undang-undang, kenapa enggak diatur waktu menyusun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) kemarin?" tanya Fadli.

Namun, dia menambahkan, tak ada yang bisa menjamin bahwa praktik korupsi di lembaga legislatif akan habis jika PKPU ini diberlakukan. Dia beralasan, korupsi itu merupakan kejahatan terhadap jabatan dan kewenangan.

"Korupsi itu bisa saja karena sistem, kebutuhan, atau karena memang tamak. PKPU ini hendak menyelamatkan pemilih dari orang seperti ini, yang sudah pernah mengkhianati jabatan. Kalau wakil rakyat akan bebas korupsi, tak ada yang bisa jamin itu," pungkas Fadli.

Keterangan lebih lugas dan sederhana datang dari Komisioner KPK Basaria Panjaitan. Dia mengatakan, pelarangan eks napi korupsi nyaleg harusnya dianggap sebagai hal yang biasa.

"Jangankan mau jadi caleg. Kita mau melamar kerjaan saja ada Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Tujuannya untuk apa? Apakah orang ini pernah melakukan pidana? Kalau pernah melakukan pidana pasti tidak terpilih," jelas Basaria di gedung KPK, Senin (2/7/2018) malam.

Jadi, lanjut dia, sebenarnya persyaratan itu sudah umum dilakukan dan punya tujuan yang jelas. Bahkan, tidak hanya untuk kasus korupsi, melakukan kejahatan yang lebih kecil pun seseorang bisa terhambat kariernya.

"Siapa pun yang sudah melakukan tindak pidana idealnya enggak usah lagi ikut nyaleg, karena dia akan jadi perwakilan masyarakat," tegas Basaria.

Karena itu dia berharap mereka yang akan jadi wakil rakyat berasal dari orang-orang terbaik di antara yang baik. Dia mengaku sulit menerima jika seseorang yang mewakili rakyat pernah melakukan tindak pidana.

"Jadi, untuk apa capek-capek bikin SKCK ke kepolisian kalau toh nggak ada artinya. Jadi prinsipnya kita mendukung (PKPU). Jangankan untuk kasus korupsi, siapa pun yang sudah melakukan pidana sebaiknya tidak menjadi wakil rakyat," pungkas Basaria.

Jadi, lembaga wakil rakyat akan bersih dari mantan koruptor usai Pileg 2019? Publik masih harus menunggu hingga KPU mengumumkan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR dan DPRD pada 20 September 2018.

2 dari 3 halamanTidak Hanya Eks KoruptorKetua KPU Arief Budiman melantik anggota KPU Kabupaten/Kota periode 2018-2023 di Gedung KPU RI, Jakarta, Minggu (24/6). Ketua KPU meminta anggotanya untuk memprioritaskan kerja sama tim. (Liputan6.com/Faizal Fanani)Pemilu yang baru akan digelar tahun depan sudah mulai panas. Salah satu penyebabnya adalah regulasi yang dilahirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhir Juni lalu atau tak lebih dari sepekan sebelum pendaftaran calon anggota legislatif dibuka mulai 4 Juli besok.

Regulasi itu adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Jakarta pada 30 Juni 2018 oleh Ketua KPU Arief Budiman, Peraturan KPU ini memiliki 7 Bab dan 45 Pasal. Namun, yang menjadi pusaran polemik banyak pihak hanya satu pasal, yaitu Pasal 7 tentang Persyaratan Bakal Calon, khususnya ayat (1) huruf g dan h.

Pasal 7 ayat (1) berbunyi Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan

g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

h. bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi

Kemudian, Pasal 7 ayat (4) berbunyi Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikecualikan bagi

a. mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup dan

b. terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik.

Dari uraian pasal tersebut diketahui bahwa yang dilarang KPU untuk menjadi caleg tak hanya mantan narapidana korupsi, melainkan juga berlaku untuk eks narapidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak.

Namun, ketentuan itu dianggap bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam UU Pemilu, sama sekali tak ada larangan bagi mantan terpidana kasus apa pun untuk bisa mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Pasal 240 tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsidan DPRD Kabupaten/Kota huruf g menyebutkan

"Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancamdengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana"

Katentuan tersebut sebenarnya juga dimuat di PKPU, namun khusus untuk mantan terpidana kasus korupsi, bandar narkoba dan kejahatan seksual anak, hal tersebut tidak berlaku.

Publik tentu masih harus menunggu, apakah ketentuan ini akan berlaku segera atau menunggu kepastian dari Mahkamah Agung melalui uji materi, jika nantinya ada pihak-pihak yang keberatan dengan regulasi tersebut.

https://www.liputan6.com/news/read/3576586/headline-eks-koruptor-dilarang-jadi-caleg-jaminan-dpr-bakal-bersih



Original Post

KPK Tahan Cagub Pemenang Pilkada Maluku Utara

Media Online republika.co.id
2018-07-03

Ahmad Hidayat Mus menjadi tersangka kasus korupsi pembebasan lahan Bandara Bobong.REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan calon gubernur (cagub) Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus (AHM) dan Ketua DPRD Kepulauan Sula Zainal Mus (ZM), selama 20 hari kedepan. Keduanya menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Bandara Bobong pada APBD tahun anggaran 2019 di Kabupaten Kepulauan Sula.

"Setelah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan pembebasan lahan Bandara Bobong pada APBD Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Sula, dan terpenuhinya ketentuan di Pasal 21 KUHAP, maka dilakukan penahanan terhadap AHM selama 20 hari ke depan terhitung hari ini ditahan di rutan cab KPK di Kav K-4. Sementara ZM ditahan di rutan cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur," kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Senin (2/7).

Usai menjalani pemeriksaan dan mengenakan baju tahanan, Ahmad menyerahkan sepenuhnya kasus atas dirinya kepada kuasa hukumnya. Ia pun mengucapkan terimakasih kepada para pemilihnya di Maluku Utara dan sangat meyakini dirinya akan tetap dilantik. "Saya terima kasih kepada semua saudara-saudara yang sudah memilih nomor satu dan bagi saya ini adalah bagian nikmat yang sangat luar biasa kita sudah menang pilkada, sabar saja masyarakat Maluku Utara," kata Ahmad.

Sementara kuasa hukumnya, Waode Nur Zaenab mengatakan, kliennya merupakan korban intervensi politik. Dirinya pun akan membuktikan kliennya tidak bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. "Kita buktikan saja di persidangan. Karena ketika penetapan tersangka tanggal 13 maret 2018. Hasil survei elektabiltas tertinggi itu kan tanggal 8 maret 2018. Kemudian panggilan itu dua hari sebelum Pilkada jelas untuk turunkan elektabilitas. Namun tetap saja hasil quick count paling banyak," ucapnya.

Ia menambahkan kasus yang menjerat kliennya sangat kental dengan intervensi politik. "Masyarakat Maluku Utara yang menyampaikan. Terutaama pemilih beliau, ini sangat-sangat kental intervensi politik," tambahnya.

Dalam Pilkada Maluku Utara kemarin, berdasarkan hasil hitung cepat per Jumat (29/6), paslon Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar yang diusung Partai Golkar mendapatkan sekitar 32 persen. Mereka mengungguli Burhan Abdurahman-Ishak Jamaluddin (25,97 persen), Abdul Gani Kasuba-M Al Yasin Ali (30,38), dan Muhammad Kasuba-A Madjid (11,70).

Berdasarkan quick count tersebut, Ahmad Hidayat bakal jadi Gubernur Maluku Utara. Namun kepastian pemenang ditentukan oleh real count atau rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum.

KPK menduga AHM dan ZM telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau korporasi terkait dengan pembebasan lahan Bandara Bobong Kabupaten Kepulauan Sula yang menggunakan APBD tahun anggaran 2009. Keduanya diduga melakukan pengadaan fiktif dari pengadaan pembebasan lahan Bobong pada APBD Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Kepulauan Sula.

Pengadaan fiktif itu dilakukan dengan cara seolah pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula membeli tanah milik ZM yang seakan-akan dibeli dari masyarakat. Saut menerangkan, kerugian negara berdasarkan perhitungan dan koordinasi dengan BPK sebesar Rp 3,4 miliar. Angka itu sesuai dengan jumlah pencairan SP2D kas daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Dari total Rp 3,4 miliar yang dicairkan dari kas daerah Kabupaten Kepulauan Sula senilai Rp 1,5 miliar, diduga ditransfer kepada ZM sebagai pemegang surat kuasa menerima pembayaran pelepasan tanah. Selanjutnya, senilai Rp 850 juta diterima oleh AHM melalui pihak lain untuk menyamarkan penerimaan uang tersebut. Sedangkan sisa uangnya diduga mengalir kepada pihak-pihak lainnya.

Kasus ini sudah pernah ditangani oleh Kepolisian Polda Maluku Utara. Beberapa tersangka lainnya telah dipidana, tapi pada 2017 AHM mengajukan praperadilan dan Pengadilan Negeri Ternate mengabulkan permintaannya.Dengan begitu, Polda Maluku mengeluarkan SP3 untuk menghentikan penyidikan perkara tersebut. Hal itu sesuai dengan keputusan praperadilan yang menyatakan penyidikan oleh Polda tidak sah.

Sejak saat itu, KPK berkoordinasi kepada Polda dan Kejati Maluku Utara untuk kemudian membuka penyelidikan baru atas kasus ini pada Oktober 2017.AHM dan ZM diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/07/03/pb90l1354-kpk-tahan-cagub-pemenang-pilkada-maluku-utara



Original Post

KPU Optimistis Aturan Larangan Caleg Mantan Koruptor Dapat Diberlakukan

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-7-3

KPU Optimistis Aturan Larangan Caleg Mantan Koruptor Dapat Diberlakukan

JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman optimistis Peraturan KPU atau PKPU yang melarang bekas narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif(caleg) bisa diberlakukan.

PKPU tersebut akan tetap berlaku sejak ditetapkan meski tanpa tanda tangan dari Menteri Hukum dan HAM karena telah ditandatangani dan dinomori oleh KPU.

"Sudah ditandatangani Ketua KPU, sudah ditetapkan maka sejak ditetapkan ya menjadi PKPU. KPU tidak berargumentasi lain kecuali menyakini bahwa aturan itu bisa diberlakukan," kata Arief di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/7).

Sebelumnya, KPU mengeluarkan aturan yang melarang pencalonan mantan narapidana narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi sebagai calon legislatif (caleg).

Larangan tersebut tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan pada 30 Juni

2018 dan ditandatangani oleh Ketua KPU Arief Budiman di Jakarta, Minggu (1/7).

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM, (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan, PKPU tentang Pencalegan tidak berlaku. Hal ini lantaran PKPU tersebut belum diteken dan diundangkan Kemenkumham. "Kalau dengan UU tidak bisa (berlaku). Tapi kami lihat dulu, saya belum lihat ya," kata Yasonna usai diperiksa penyidik KPK, Senin (2/7).

Yasonna enggan berkomentar lebih banyak mengenai PKPU ini. Yasonna mengaku akan melihat dan mempelajari terlebih dahulu mengenai aturan yang akan diterapkan dalam Pemilu 2019 tersebut "Aku belum lihat Nanti aku lihat dulu," katanya.

Arief menegaskan," tidak mungkin institusinya membuat peraturan tanpa ada dasar yang menjadi pedoman yang mendasarinya

Menurut dia, pasal-pasal dalam PKPU tersebut tidak ada yang dipersoalkan kecuali mengenai napi tindak pidana korupsi sehingga kalau tidak ada parpol yang mencalonkan eks-napi ko-

rupsi maka tidak ada yang perlu dipersoalkan.

"Kami berdiskusi dengan para ahli hukum, sejak kami menetapkan maka peraturan itu berlaku sejak ditetapkan," ujarnya.

Arief menegaskan, semua pihak yang menganggap PKPU ini melanggar UU bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) untuk dibatalkan.

Menurut dia, PKPU itu bukan sesuatu yang tidak bisa diapa-apakan, sama seperti UU kalau dianggap bertentangan maka ruangnya mengajukan uji materi. "Bagi pihak-pihak yang tidak setuju, silahkan uji materi ke MA, tidak perlu diperdebatkan," katanya.

Arief mengatakan, PKPU pencalonan tersebut sebenarnya mengatur seorang dilarang mencalonkan diri sebagai caleg kalau pernah tersangkut kasus korupsi, narkoba dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Menurut dia, PKPU tersebut sudah dikirimkan ke Kemen-kumham lalu dikembalikan agar dilakukan sinkronisasi dan sudah dijawab oleh institusinya terkait kajian-kajiannya, kenapa KPU membuat peraturan itu.

REDAKSI





Original Post

KPK Tahan Cagub Malut Ahmad Hidayat Mus

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-7-3

KPK Tahan Cagub Malut Ahmad Hidayat Mus

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan bupati Kepulauan Sula 2005-2010 yang juga calon gubernur Maluku Utara Ahmad HidayatMus dan adiknya Zainal Mus.

"Setelah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan pembebasan lahan Bandara Bohong pada APBD Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Sula dan terpenuhinya ketentuan di Pasal 21 KUHAP, maka dilakukan penahanan terhadap Ahmad Hidayat Mus selama 20 hari ke depan terhitung hari ini di Rutan Cabang KPK di Kavling K-4," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (2.

Sedangkan untuk Zainal Mus, lanjut dia, ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur.

Sebelumnya, KPK pada Senin memeriksa keduanya diperiksa

sebagai tersangka dalam kasus di Kabupaten Kepulauan Sula itu.

Seusai diperiksa, Ahmad Hidayat Mus menyinggung soal Pilkada 2018. Ahmad Hidayat Mus merupakan calon gubernur Maluku Utara dalam Pilkada 2018 berpasangan dengan Rivai Umar.

Pasangan tersebut diusung oleh Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Saya terima kasih kepada semua saudara-saudara yang sudah memilih AHM-Rivai nomor satu dan bagi saya ini adalah bagian nikmat yang sangat luar biasa kita sudah menang Pilkada, sabar saja masyarakat Maluku Utara Insya Allah kita dilindungi Allah SWT," kata Ahmad yang telah mengenakan rompi jingga tahanan KPK itu.

Ahmad Hidayat Mus diketahui merupakan calon Gubernur Maluku Utara. Ahmad Hidayat Mus yang berpasangan dengan Rivai Umar didukung oleh Partai

Golkar dan PPP. Meski Ahmad Hidayat Mus telah berstatus tersangka korupsi, pasangan ini meraih suara terbanyak berdasarkan hasil hitung cepat KPU. Pasangan ini meraih 31,94% mengalahkan tiga pasangan lainnya, yakni Burhan Abdurrah-man-Ishak Jamaluddin (25,97%), Abdul Gani Kasuba-M Al Yasin Ali (30,38%), dan Muhammad Kasuba dan A. madjid (11,70%).

Usai diperiksa penyidik, Ahmad Hidayat Mus yang telah mengenakan rompi tahanan KPK mengklaim penahanan ini tak mempengaruhi hasil Pilkada Malut Politikus Partai Golkar ini pun meyakini bakal tetap dilantik sebagai Gubernur Maluku, meski telah menyandang status tersangka korupsi dan mendekam di sel tahanan.

"Kita sudah menang, ya menang lah. Masyarakat pilihnya kan AHM-Rivai. Lantik lah, pasti lah," katanya.

Sementara itu seusai diperik-

sa. Zainal Mus memilih bungkam saat dikonfirmasi awak media terkait penahanannya itu. "Makasih makasih," ucap Zainal.

Sebelumnya, KPK pada 16 Maret 2018 telah mengumumkan Ahmad Hidayat Mus bersama adiknya Zainal Mus sebagai tersangka.

Tersangka Ahmad Hidayat Mus selaku bupati Kepulauan Sula 2005-2010 bersama-sama dengan Zainal Mus selaku Ketua DPRD Kepulauan Sula 2009-2014 diduga telah menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Terkait pengadaan pembebasan lahan di Bandara Bobong pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Kepulauan Sula.

(b1/sp)





Original Post

KPK Semua Eks Narapidana Sebaiknya Tak Mewakili Rakyat

Media Online Cnnindonesia.com
2018-07-03

Jakarta, CNN Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) meresmikan aturan larangan mantan narapidana kasus korupsi mendaftar sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019.

"Prinsipnya kita mendukung. Jangankan korupsi saja, siapa pun yang sudah pernah melakukan pidana, sebaiknya tidak mewakili masyarakat," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/7).

Basaria menyatakan aturan yang dibuat KPU terkait larangan mantan koruptor daftar caleg sudah tepat.

googletag.cmd.push(function() googletag.display(\'div-gpt-ad-1520566820877-0\') )

Dia membandingkan denganmasyarakat biasa yang ingin melamar pekerjaan. Dalam kasusini, yang bersangkutan membutuhkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Polri.

"Siapa pun yang sudah melakukan pidana idealnya tidak usah lagi nyaleg. Karena dia akan menjadi perwakilan masyarakat," ujarnya.

Menurut Basaria, orang-orang yang akan menjadi wakil rakyat harus lah orang baik yang tak pernah melakukan tindak pidana, termasuk korupsi. Basaria lantas mengajak semua pihak untuk mengubah cara pandangnya mengenai posisi aturan baru yang dibuat KPU untuk Pemilu 2019.

"Bagaiamana misalnya dia mewakili masyarakat kalau sudah pernah melakukan pidana," kata dia.

Ketua KPU Arief Budiman telah meneken larangan eks koruptor \'nyaleg\' dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, kemarin Minggu (1/7).

Dalam pasal 7 ayat (1) huruf g dan h aturan itu disebutkan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.

Arief mengatakan pihaknya sudah merasa cukup mengkaji aturan tersebut. Dalam waktu dekat KPU akan segera mengirimkan aturan itu ke Kementerian Hukum dan HAM.

Di sisi lain, aturan KPU itu mendapat kritik dari pemerintah. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut aturan itu bertentangan dengan UU Pemilu. (wis)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180702200307-32-310888/kpk-semua-eks-narapidana-sebaiknya-tak-mewakili-rakyat



Original Post

Bacakan Pledoi, Bupati Kukar Akui Salah Menyesal

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-7-3

Bacakan Pledoi, Bupati Kukar Akui Salah Menyesal

Dituntut 15 Tahun Penjara

BUPATI Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari kecewa dan nyaris pingsan ketika mendengar jaksa KPK menuntutnya dihukum 15 tahun penjara. Ia meminta hakim menjatuhkan hukuman ringan.

Permintaan itu disampaikan dalam nota pembelaan (pledoi) yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin. "Saya mengakui bersalah, lalai dan sangat menyesal. Semoga menjadi pembelajaran bagi saya dan banyak orang untuk tidak mempercayai orang dan terus memperbaiki diri," kata Rita.

"Saya meminta hakim bisa menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya karena setelah ini saya masih harus menghadapi perkara TPPU (tindak pidana pencucian uang)." pintanya.

Meski mengakui kesalahannya. Rita tetap membantah pernah menerima Rp 6 miliar dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun alias Abun atas pemberian izin lokasi perkebunan sawit di Desa Kupang Baru. Kecamatan Muara Kaman, seluas 16 ribu hektare.

"Kepada masyarakat Kabupaten Kukar, dari hati

saya yang paling dalam saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya apa yang menimpa saya bisa menjadi pembelajaran untuk lebih baik," ucap Rita.

Pada sidang pekan lalu, jaksa KPK meminta majelis hakim menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada Rita. Jaksa menilai Rita terbukti menerima gratifikasi mencapai Rp248,9 miliar.

Selain itu, Rita dituntut membayar denda Rp750 juta subsider enam bulan kurungan dan pencabutan hak politik 5 tahun usai menjalani pidana penjara.

"Menyatakan Terdakwa I, Rita Widyasari dan Terdakwa II, Khairudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak korupsi," kata Jaksa Arif Suhermanto membacakan amar tuntutan.

Dalam menjatuhkan tuntutan ini, jaksa mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Rita dianggap tak mendukung pemberantasan korupsi. Sedangkan Khairudin dinilai berbelit-belit dalam memberikan keterangan serta tidak berterus terang.

byu





Original Post

Wakil Ketua DPRD Ogah Tanda Tangan Jika Tak Diberi Uang

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-7-3

Wakil Ketua DPRD Ogah Tanda Tangan Jika Tak Diberi Uang

Perkara Suap Pinjaman PT SMI

WAKIL Ketua DPRD Kabupalen Lampung Tengah Natalis Sinaga didakwa bersama-sama anggota DPRD Kabupaten Lamteng Rusliyanto (disidang terpisah) menerima suap Rp 9.965.000.000 dari Bupati Mustafa.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, kemarin, disebutkan pemberian uang itu agar Natalis menyetujui dan membujuk pimpinan DPRD menyetujui pinjaman Rp300 miliar kepada PT Sarana Multi Infastruktur(PTSMI).

"Serta menandatangani surat pernyataan kesediaan pimpinan DPRD Kabupaten Lamteng untuk dilakukan pemotongan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Lamteng apabila terjadi gagal bayar," sebut Jaksa Ali Fikri.

Menurut jaksa, uang suap berasal dari sejumlah rekanan proyek yang dikumpulkan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lamteng, Tautik Rahman. Di antaranya berasal dari Simon Susilo dan Budi Winarto.

Keduanya meminta proyek besar sebelum memberikan uang. Simon meminta proyek Rp67 miliar dengan fee Rp7.5 miliar. Sedangkan Budi proyek Rp40 miliar dengan fee Rp5 miliar. Total dana terkumpul fee Rp 12.5 miliar dan dititipkan kepada Taufik.

Selanjutnya Bupati Mustafa menyuruh Taufik Rahman menyerahkan uangnya kepada Natalis untuk dibagikan kepada pimpinan, anggota DPRD Lampung Tengah serta beberapa ketua partai secara bertahap Rp8,965 miliar.

"Setelah adanya pemberian uang dengan jumlah keseluruhan Rp8,695 miliar pimpinan DPRD Lamteng memberikan persetujuan rencana pinjaman daerah Pemkab Lamteng kepada PT SMI," sebut jaksa.

Sedangkan Rusliyanto dari Fraksi PDIP yang disidang terpisah didakwa menerima Rp I miliar terkait persetujuan pinjaman daerah kepada PT SMI. Uang tersebut diberikan agar Rusliyanto membujuk Natalis menandatangani surat pernyataan kesediaan pimpinan DPRD atas pemotongan terhadap DAU dan DBH jika Pemkab Lamteng tak bisa mengembalikan pinjaman PT SMI. "Persyaratan itu harus ada sebelum pelaksanaan penandatanganan MoU pinjaman pembiayaan antara Pemerintah Kabupaten Lamteng dengan PT SMI." sebut jaksa.

Sebelumnya Natalis meminta Rp2.5 miliar. Lantaran tidak kunjung diberi uang, Natalis enggan meneken surat pernyataan.

Akhirnya Bupati Mustafa mengupayakan uang untuk Natalis dengan meminta kepada Miftahullah Ma- harano. rekanan Dinas Bina Marga.

byu





Original Post

Bos PT Sharleen Raya Jadi Tersangka Ke-12

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-7-3

Bos PT Sharleen Raya Jadi Tersangka Ke-12

Kasus Suap Proyek Jalan BPJN IX

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Hong Artha John Alfred sebagai tersangka. Komisaris sekaligus Direktur PT Sharleen Raya itu merupakan tersangka ke-12 kasus suap proyek jalan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku-Maluku Utara.

"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penyidikan baru dengan tersangka HA (Hong Artha John Alfred)," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dalam " keterangan pers kemarin/

Basaria menjelaskan. Hong Artha diduga secara bersama-sama memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Janji atau uang yang diberikan tersebut diduga untuk melakukan atau tidak melaku-

kan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya.

Penyelenggara negara yang menerima suap dari Alfred adalah Kepala BPJN IX, Arpran Hl Mus tary. Amran didugamenerima uang sebesar Rp8 miliar dan Rp2.6 miliar di antaranya dari Alfred. "Diduga, pemberian-pemberian tersebut terkait pekerjaan proyek infrastruktur," terangnya.

Sebelum menetapkan Alfred sebagai tersangka, KPK telah meminta keterangan sejumlah orang. Di antara para terpidana

kasus suap proyek jalan BPJN IX yang sedang menjalani hukuman di Lapas Sukamiskin, Bandung. "Yaitu AHM (Amran HI Mustar)"), BSU (Budi Supriyanto), dan SKS (Sok Kok Seng)," kata Basaria.

Alfred disangka melanggar Pasal 5 ayat (I) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (l)ke-l KUHP.

Dalam persidangan perkara suap proyek jalan BPJN IX di Pengadilan Tipikor Jakarta, terungkap hubungan Alfred dengan Amran. Alfred yang mengenalkan Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir

kepada Amran di hotel Lumere, Atrium Senen, Jakarta Pusat pada 12 Juli 2015.

Dalam pertemuan itu. Amran meminta Rp 8 miliar kepada Khoir dan Alfred guna keperluan suksesi menjadi Kepala BPJN IX. Saat itu, Amran baru dilantik sebagai Kepala BPJN IX. Sebelumnya dia Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara.

, Amran,.menjanjikan .proyek pada, Khpir dan Alfred pada tahun anggaran 2016. Khoir dan Alfred lalu urunan. Esok harinya uang Rp 8 miliar diserahkan.

Amran yang mengarahkan Khoir dan Alfred memberi fee kepada anggota Komisi V DPR yang memiliki program aspirasi di BPJN IX.

PT Sharleen Raya akhirnya

mendapatkan dua proyek. Yakni proyek jalan Hwaki-Lurang di Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. PT Sharleen Raya mengajukan harga penawaran Rp 65,8 miliar untuk meneruskan proyek yang sudah digarap pada 2015.

Proyek kedua yang didapatkan perusahaan itu adalah proyek jalan Sanana-Manaf di Kabupaten Kepulauan Sula. Provinsi Maluku Utara. PT Sharleen Raya mengajukan penawaran Rp 48,2 miliar.

Berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Jakarta, Khoir divonis bersalah melakukan penyuapan bersama-sama So Kok Seng alias Aseng dan Alfred untuk mendapatkan proyek jalan

BPJNIX.

GPG





Original Post

Bupati Rudi Erawan Terima Duit Suap Dari Amran Di Tempat Spa

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-7-3

Bupati Rudi Erawan Terima Duit Suap Dari Amran Di Tempat Spa

BUPATI Halmahera Timur (Haltim) Rudi Erawan disebut beberapa kali menerima uang dari Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku-Maluku Utara, Amran HI Mustary.

Hal itu terungkap dari keterangan Imran S Djumadil saat bersaksi untuk terdakwa Amran di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Imran merupakan orang kepercayaan Amran yang kerap diminta mengantarkan uang kepada Rudi. Menurut Imran, uang yang pernah dikirimkannya kepada Rudi mencapai Rp 6,1 miliar dan diberikan secara bertahap.

Pertama, Imran mengaku dititipkan uang Rp 3 miliar oleh Amran yang berasal dari Abdul Khoir. Direktur PT Windhu

Tunggal Utama (WTU). Uang itu diambilnya di Hotel Ambhara. Jakarta Selatan. "Kita bawa (uang) ke Delta Spa Pondok Indah ke Pak Rudi Erawan. Bupati HalmaheraTimur," ungkap Imran.

Pemberian lain yakni Rp 2.6 miliar pada September 2015. Menurut Imran, Rudi meminta uang kepada Amran untuk dana optimalisasi DPR. Amran lalu memerintahkan Irman untuk memintanya dari Abdul Khoir. Penyerahan uang kembali dilakukan di Delta Spa Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Selanjutnya, menurut Imran, Rudi juga pernah menghubungi Amran untuk meminta bantuan dana kampanye. Imran kemudian diminta Amran menghubungi Khoir untuk mengakomodir permintaan uang Rudi sebesar

Rp 500 juta.

Kali ini, penyerahan uang tak dilakukan langsung. iPak Rudi suruh saya hubungi keponakannya. Ernest, kalau nggak salah namanya. Ernest bilang nanti transfer ke rekening Muhamad Rizal dan nomor rekening itu saya kasih ke Abdul Khoiri tutur Imran. Khoir kemudian yang mentransfer uangnya.

Anggota majelis hakim Fasal Hendri kemudian menanyakan apakah pemberian uang tersebut berkaitan dengan proyek dana aspirasi anggota Komisi V DPR di Maluku dan Maluku Utara.

Imran mengelak. Menurutnya, uang tersebut tidak berkaitan dengan proyek perbaikan jalan di Maluku yang ingin dimenangkan Abdul Khoir. Dia menegaskan, pemberian itu terkait posisi Rudi sebagai ketua PDIP

Maluku Utara.

Seperti diketahui, Amran didakwa menerima suap dari beberapa pengusaha konstruksi yang akan mengerjakan sejumlah proyek perbaikan jalan di Maluku. Proyek tersebut bersumber dari dana aspirasi DPR.

Selanjutnya, demi mendapatkan proyek di Maluku, Abdul Khoir patungan Rp 7,27 miliar dan 1,14 juta dolar Singapura, Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng Rp 4,98 miliar. Direktur PT Sharleen Raya (Jeco Group) Hong Arta John Alfred Rp 500 juta. Komisaris PT Papua Putra Mandiri Henock Setiawan alias Rino Rp 500 juta dan Direktur CV Putra Mandiri Charles Fransz alias Carlos sebesar Rp 600 juta. Uang itu untuk menyuap Amran dan Anggota Komisi V yang menempatkan

program aspirasi di Maluku dan Maluku Utara.

Dalam kesaksiannya. Imran juga mengaku menjadi perantara penyerahan uang dari Khoir kepada anggota Komisi V Andi Taufan Tiro. Uang itu untuk mendapatkan program aspirasi milik Andi. "Uang 1,1 (miliar) saya serahkan ke Pak Andi di Kalibata, di tempat roti bakar. Saya bersama staf Pak Abdul Khoir, Yayat Sudrajat," sebut Imran.

Andi Taufan Tiro yang juga menjadi saksi perkara Amran tak mengelaknya. Ia mengaku dua kali menerima uang. Pertama langsung dari Khoir di ruang kerjanya di DPR. "Setelah mereka pulang, saya buka dan lihat isinya pecahan dolar Singapura, dan kemudian saya buka brankas saya, dan saya masukan uang ke brankas," kata Andi.

byu





Original Post

BERUNDING

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-7-3

BERUNDING

Bupati nonaktif Kebumen Yahya Fuad (kiri) yang menjadi terdakwa dalam kasus suap sejumlah proyek berdiskusi dengan penasehat hukumnya pada sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah, kemarin. Jaksa Penuntut Umum dari KPK mendakwa Yahya Fuad telah menerima suap sekitar Rp12 miliar yang diduga sebagai "fee" atas sejumlah proyek di kabupaten tersebut selama kurun waktu tahun 2016.

ANTARA REKOTOMO





Original Post

Legislator Lampung Tengah Didakwa Terima Suap Rp1 Miliar

Media Online metrotvnews.com
2018-07-03

Jakarta: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Tengah (Lamteng), Rusliyanto didakwa menerima suap Rp1 miliar. Ia didakwa bersama Wakil Ketua DPRD Lamteng, Natalis Sinaga terkait suap persetujuan pinjaman Pemkab Lamteng kepada PT Sarana Muti Infrastruktur (Persero).

"Telah melakukan atau turut serta melakukan menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang sebesar Rp1 miliar," ujar Jaksa KPK, Subar Kurniawan di Pegadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin, 2 Juli 2018.





Jaksa Subar mengatakan uang tersebut diberikan oleh bupati nonaktif Lamteng, Mustafa yang juga menjadi terdakwa dalam perkara ini melalui Suparnowo dan Muh. Andi Parangin Angin.

Jaksa mengatakan uang tersebut diberikan Mustafa agar Natalis Sinaga menandatangani surat pernyataan kesediaan pimpinan DPRD Lamteng untuk dilakukan pemotongan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBU) Lampung Tengah dalam hal terjadi gagal bayar, atas pinjaman daerah Kabupaten Lamteng kepada PT SMI.

Praktik rasuah ini berawal ketika Pemkab Lamteng meminjam dana Rp300 miliar kepada PT SMI untuk pembangunan dan perbaikan jalan dan jembatan. Salah satu syarat peminjaman itu adalah persetujuan dari pimpinan DPRD yakni Achmad Junaidi, Natalis Sinaga dan Riagus Ria, terkait kesedian pemotongan DAU atau DBH secara langsung dalam hal terjadi gagal bayar. Persetujuan dari DPRD tertuang melalui surat pernyataan.

Untuk memenuhi persyaratan tersebut, Mustafa mengutus anak buahnya, Taufik Rahman yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Bina Marga Lamteng untuk menemui Natalis Sinaga. Natalis bersedia menandatangani surat tersebut dengan syarat Mustafa menyediakan uang Rp2,5 miliar.

12 Februari 2018, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Lamteng, Madani, Kartubi bersama Taufik melakukan verifikasi persyaratan Memorandum of Understanding (MoU) pinjaman kepada PT SMI, namun belum ada persetujuan dari DPRD.

Natalis menolak menandatangani surat pernyataan tersebut sebelum permintaan uang Rp2,5 itu disediakan. Taufik lantas meminta bantuan rekan sesama anggota DPRD fraksi PDIP, Rusliyanto untuk membujuk Natalis. Pada 13 Februari 2018, Rusliyanto menemui Natalis dan menyampaikan permintaan Taufik.

Rusliyanto juga mengonfirmasi kepada Natalis perihal janji pemberian uang oleh Taufik sebesar Rp2,5 miliar, yang diamini Natalis. Dalam surat dakwaan, Jaksa juga membeberkan transkrip pembicaraan antara Natalis dan Rusliyanto.

"Kamu tahu gak ji, setoran proyek saya belum diambil Taufik, ya udah kamu temuin aja dia, pokoknya janji-janji mereka harus ditepatin, kalo sudah oke, kamu suruh siapa saja tanda tangan, ga papa," ujar Natalis seperti tertuang dalam transkrip percakapan dalam surat dakwaan.

Natalis juga menyampaikan kepada Rusliyanto agar memberi tahu ihwal perjanjian tersebut kepada seseorang bernama Andre. Natalis juga memerintahkan agar uang Rp2,5 miliar yang dijanjikan Taufik diserahkan kepada Andre, dan akan ia ambil dari Andre dua minggu kemudian.

Rusliyanto lalu menyampaikan percakapannya dengan Natalis kepada Taufik untuk disampaikan kepada Mustafa. Mustafa lalu mementa Taufik untuk segera merealisasikan permintaan Natalis.

Taufik lantas memerintahkan stafnya Aan Riyanto dan Supranowo untuk menghubungi rekanan bernama Miftahillah Maharano Agung alias Rano seorang rekanan di Pemkab Lamteng, untuk memberikan kontribusi fee proyek tahun 2018.

Supranowo berhasil mendapatkan Rp900 juta dari Rano. Namun Taufik memerintahkan agar uang Rp900 juta itu digenapkan menjadi Rp1 miliar, dengan memgambil Rp100 juta dari dana taktis Dinas Bina Marga yang disimpan Supranowo.

Uang Rp1 miliar lalu dimasukan kedalam kardus berwarna coklat bertuliskanDowny . Setelah itu, Taufik memerintahkan Aan Riyanto dan Supranowo untuk menyerahkan uang itu kepada Natalis melalui perantara Rusliyanto.

Karena Supranowo mengaku tak kenal dengan Rusliyanto, uang itu lalu diberikan melalui adik Ipar Rusliyanto bernama Muh Andi Parangin Angin. Andi lantas memberitahu Rusliyanto bahwa uang sudah diberikan dari Taufik. Rusliyanto lantas menyampaikan hal itu kepada Natalis.

Natalis kemudian mengutus Kepala Sekretariat DPC PDIP Kab Lamteng, Julion Efendi untuk menandatangani surat pernyataan itu dengan cara meniru tanda tangan Natalis. Setelah ditandatangani, Natalis meminta Rusliyanto untuk menemui pimpinan DPRD lainnya, Achmad Junaidi.

14 Februari 2018, Rusliyanto dan Raden Zugiri selaku Ketua Fraksi PDIP menyerahkan surat yang telah di tanda tangani Julion kepada Syamsyi Roli, selaku Sekretaris DPRD Lamteng.

Di hari yang sama, Rusliyanto dan Natalis lalu tertangkap tangan KPK. Dari OTT itu KPK mengamankan uang Rp 1 miliar, namun setelah dihitung hanya ada Rp 996.150.000.000.

Atas perbuatanya, Rusliyanto didakwa melanggar pasal 12 hurup a atau pasal 11 UU RI tahun 31 tahun 199 tentang Tipikor sebagaimana diubah dalam UU RI nomor 21 tahun 2001 tentang Perubahan UU nomor 31 tahun 199 tentang Tipikor junto Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.
(DEN)

http://news.metrotvnews.com/hukum/Obzde2ZK-legislator-lampung-tengah-didakwa-terima-suap-rp1-miliar



Original Post

Panggil Ical, KPK Dalami Aliran Uang e-KTP

Media Online Cnnindonesia.com
2018-07-03

Jakarta, CNN Indonesia Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi berupaya mendalami dugaan aliran uang proyekpengadaan e-KTP ke Partai Golkar dengan memanggil mantan Ketua Umum Aburizal Bakrie alias Ical.

Ical yang sedianya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, dan pengusaha, Made Oka Masagung, hari ini mangkir dari panggilan penyidik lembaga antirasuah.

"Ya salah satunya itu (dugaan aliran uang e-KTP ke Golkar). Informasi itu apa benar, karena semua informasi yang kita terima sudah barang tentu tidak bisa langsung (diterima begitu saja)," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/7).

Oleh karena itu, kata Basaria, pihaknya ingin mengonfirmasi langsung kepada Ical yang pernah menjabat sebagai orang nomor satu di Golkar.

googletag.cmd.push(function() googletag.display(\'div-gpt-ad-1520566820877-0\') )

"Jadi ada yang katakan (uang) digunakan untuk kegiatan Golkar. Jadi tidak bisa kalau si A katakan untuk gunakan ini lalu langsung kita ini, itu tidak bisa. Jadi harus ada konfirmasi," ujarnya.

Dalam persidangan, mantan Ketua DPR Setya Novanto mengakui uang sejumlah Rp5 miliar dari proyek e-KTP digunakan untuk kepentingan Rapimnas Golkar. Uang itu diberikan Setnov melalui Irvanto yang juga kader Golkar.

"Saya baru ingat waktu itu dia Irvanto ada kontribusi di dalam Rapimnas Partai Golkar pada bulan Juni 2012. Saya meyakinkan bahwa ini pasti dari uang e-KTP," kata Setnov di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Maret lalu.

Ical telah mengirimkan surat kepada penyidik lembaga antirasuah yang berisi alasannya tak memenuhi panggilan hari ini. Ketua Dewan Pembina Golkar itu mengaku masih berada di luar negeri sehingga tak bisa memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik KPK.

KPK pun bakal memanggil kembali Ical dalam kasus yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.

(aal)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180703011137-12-310952/panggil-ical-kpk-dalami-aliran-uang-e-ktp



Original Post

Nl NYOMAN SUMAPINI SH

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2018-7-3

Nl NYOMAN SUMAPINI SH

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG

NOMOR . JO/PDTG/2018/PW.Tnfl.

IKLAN





Original Post

Kualitas Caleg 2019 Kudu Lebih Oke

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2018-7-3

Kualitas Caleg 2019 Kudu Lebih Oke

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) telah mengesahkan Peraturan KPU no. 20 tahun 2018. Isinya, mengatur syarat bakal calon anggota legislatif (ealeg). Yakni tidak pernah berstatus bekas narapidana narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi. Diharapkan, para caleg di Pemilu 2019 makin berkualitas dan berintegritas.

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW). Ade Irawan menyatakan, pihaknya mendukung terbitnya PKPU no. 20 tahun 2018 ini. Peraturan tersebut mampu menghadirkan para caleg-caleg berintegritas dan berkualitas.

"Kami apresiasi langkah progresif KPU dalam upaya menegakkan integritas pemilu. Kalau kita bicara integritas itu peserta, penyelenggara, pemilih. Kita lihat dari berbagai kasus di Indonesia itu problem mendasar itu di korupsi politik," katanya

di Jakarta.

Pihaknya meyakini, PKPU ini mampu menjadi filter bagi caleg-caleg yang bersih dari korupsi. "Bicara soal politikus, antara lain mereka maju menjadi pemimpin lewat pemilu. Dengan memperbaiki proses saringan, ini langkah maju. Bagian memperkuat integritas pemilu dan akan membuat Indonesia lebih baik ke depan. Karena problem terbesar Indonesia ini korupsi," terang Ade.

Dia berharap, PKPU juga didukung banyak pihak, khususnya partai politik (parpol). Sebab parpol wajib menghadirkan kader-kader terbaik yang antikorupsi dan berkualitas. "PKPU mestinya membantu parpol lebih berintegritas, membantu partai supaya citranya lebih baik, karena ketika orang yang berintegritas, berkualitas yang didorong, kemungkinan mereka ditang-

kap karena korupsi jauh lebih kecil," jelasnya.

Kekhawatiran parpol terkait PKPU ini dianggap tidak relevan. Sebab kini parpol malah terbantu dengan saringan yang juga akan memperbaiki citra parpol. "Masa sih, dengan anggota segitu banyak mereka tidak mempunyai kader terbaik? Ini sebenarnya membantu mereka ke depannya lebih baik, integritasnya jauh lebih baik. Bicara pemilihan itu, bukan saat pencoblosan, api proses rekruitmen parpol. Karena kalau yang disajikan orang tidak berintegritas, ya masyarakat tidak punya pilihan." sebut Ade.

Sebelumnya, Peraturan KPU no. 20 tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR. DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan pada 30 Juni 2018 dan ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman di Jakarta, Minggu (1/7).

Dalam Pasal 7 ayat (1) butir g dan h disebutkan, bakal calon anggota DPR. DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia. Juga harus memenuhi syarat tidak pernah sebagai terpidana, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih.berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; bukan bekas terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.

Meski demikian, KPU membolehkan para bekas narapidana itu untuk mencalonkan diri dengan syarat mengumumkan status pemidanaan mereka kepada publik. Ketua KPU, Arief Budiman mengklaim, aturan yang melarang pencalonan bekas koruptor sudah sah diberlakukan meskipun belum

diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Dia menuturkan, pengesahan peraturan lembaga negara sedianya dilakukan oleh lembaga negara yang bersangkutan, bukan Kemenkumham. "Misalnya, Peraturan Menteri Perindustrian, yang mengesahkan siapa? Menteri Perindustrian," katanya.

Selain itu, PKPU tersebut sudah bisa menjadi rujukan bagi partai politik peserta pemilu untuk mendaftarkan calegnya pada 4-17 Juli mendatang. Pendaftaran paleg akan berlansung 4-17 Juli 2018 sedangkan para caleg dapat melengkapi berbagai kelengkapan administrasi hingga 18 Juli 2018.

KPU mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) pada 8-12 Agustus 2018 sedangkan Daftar Calon Tetap disampaikan ke publik pada 21 -23 September 2018.

osp





Original Post

Sudirman Said Nilai Aturan KPU tak Langgar HAM

Media Online republika.co.id
2018-07-03

Sudirman berharap aturan diperluas hingga calon eksekutif.REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Menteri ESDM Sudirman Said mendukung Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk segera diundangkan. Ia menilai terkait aturan larangan mantan narapidana kasus korupsi mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif pada pemilu 2019 tidaklah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

"Lebih melanggar HAM mana, orang menyaring orang terbaik untuk menjadi penentu kebijakan negara, sama membiarkan koruptor mewarnai kebijakan negara, sehingga masyarakat banyak dirugikan. Jangan-jangan yang lebih melanggar HAM yang membiarkan koruptor ngurus negara itu," katanya saat ditemui di Jakarta, Senin (2/7).

Menurutnya, aturan larangan mencalonkan sebagai anggota legislatif bagi mantan narapidana kasus korupsi tersebut tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang dianggap menghalangi hak seseorang untuk dipilih dan memilih. Selain itu, ia juga berharap peraturan tersebut tidak hanya berlaku untuk calon legislatif saja.

"Itu peraturan sangat bagus malahan kalau bisa diperluas, tidak hanya legislatif tapi juga eksekutif, calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, calon presiden tidak boleh ada yang punya risiko-risiko terlibat dalam korupsi," tutur calon gubernur Jawa Tengah itu.

Ia menganggap politik adalah hulu dari kehidupan bernegara sehingga apa yang ada di hulu harus bersih. "Kalau hulunya jernih saja, hilirnya belum tentu jernih, apalagi kalau hulunya kotor, jadi sesuatu yang patut didukung diapresiasi. Karena KPU itu artinya memahami betul perannya sebagai mesin penyaring elit politik nasional, jadi saya sangat mendukung itu," ucapnya.

KPU mengeluarkan aturan yang melarang pencalonan mantan narapidana narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi sebagai calon legislatif (caleg). Larangan tersebut tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan pada 30 Juni 2018 dan ditandatangani oleh Ketua KPU Arief Budiman di Jakarta, Ahad (1/7).

Dalam pasal 7 ayat 1 butir g dan h disebutkan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.

KPU membolehkan para mantan narapidana itu untuk mencalonkan diri dengan syarat mengumumkan status pemidanaan mereka kepada publik. Hal tersebut tertuang dalam pasal 7 ayat 4 yang berbunyi: "Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikecualikan bagi: (a) mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup dan (b) terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik.

Pengumuman itu dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota seperti yang tertuang dalam pasal 38 "KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) pada laman KPU".

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/07/03/pb9jgd328-sudirman-said-nilai-aturan-kpu-tak-langgar-ham



Original Post

PKPU Larangan Koruptor Jadi Caleg, dari Sikap Jokowi hingga Ancaman Angket DPR Halaman 1

Media Online kompascom
2018-07-03

JAKARTA, - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) semakin percaya diri memberlakukan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan Kota.

MelaluiPKPU itu, mantan koruptor, mantan bandar narkoba, dan mantan pelaku kejahatan seksual anak, tidak diperbolehkan mendaftarkan diri menjadi anggota legislatif, baik tingkat kota/kabupaten, provinsi atau pusat dalam tahapan Pemilu 2019.

Ketua KPU Arief Budiman menegaskan, PKPU tetap bisa diberlakukan meskipun belum diundangkan Kementerian Hukum dan HAM. Pengesahan peraturan lembaga negara, khususnya lembaga negara independen, dilakukan oleh lembaga negara itu sendiri, bukan Kemenkumham.

"Misalnya, Peraturan Menteri Perindustrian, yang mengesahkan aturan itu siapa? Ya Menteri Perindustrian," kata Arief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/7/2018).



Arief memastikan, PKPU itu sudah dapat menjadi rujukan bagi partai politik peserta pemilu untuk mendaftarkan calegnya pada 4-17 Juli 2018.

"Makanya hari Sabtu (1 Juli 2018), itu sudah kami publikasikan menjadi PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Tanggal 1-3 Juli sudah diumumkan. Pada 4-17 Juli nanti, itu akan menjadi masa bagi partai politik peserta pemilu untuk menyampaikan daftar kandidatnya," kata Arief.

Jokowi hormati KPU

Presiden Joko Widodo, di sela kunjungannya di Provinsi Sulawesi Selatan, Senin sore, menegaskan, KPU memiliki wewenang untuk membuat aturan sendiri.

"Undang-undang memberi kewenangan kepada KPU untuk membuat peraturan. Peraturannya ini sudah dibuat KPU," ujar Jokowi.

Apabila ada pihak yang keberatan terhadap PKPU itu, Jokowi mengatakan, ada mekanisme hukum yang dapat ditempuh, yakni melalui permohonan uji materi di Mahkamah Agung (MA).

"Kalau ada yang tidak puas dengan peraturan yang ada, silakan ke MA. Begitu saja," ujar Jokowi.

Staf Khusus Presiden Adita Irawati mengatakan, pernyataan Presiden Jokowi tersebut merupakan bentuk penghormatan eksekutif terhadap KPU sebagai lembaga yang mandiri dan independen serta bebas dari intervensi.



Harus segera diundangkan

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menambahkan, PKPU itu masih menyisakan persoalan. Sebab, PKPU itu belum diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Pengundangan, menurut Moeldoko, adalah salah satu syarat legalitas sebuah peraturan perundangan.

Dengan berlandaskan kemandirian KPU, Moeldoko berharap Kemenkumham segera mengundangkan PKPU itu sesegera mungkin.

"Agar tidak menggantung, segera dituntaskan. Karena ini menyangkut masa depan (masyarakat). segera harusnya ada kepastian," ujar Moeldoko di kantornya, Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Senin siang.

http://nasional.kompas.com/read/2018/07/03/07230271/pkpu-larangan-koruptor-jadi-caleg-dari-sikap-jokowi-hingga-ancaman-angket



Original Post

Bupati Rita Keberatan disebut Foya-Foya

Media Online metrotvnews.com
2018-07-03

Jakarta: Bupati nonaktif Kutai Kartanegara, Rita Widyasari membantah disebut gaya hidupnya kerap berfoya-foya. Rita mengaku mengabdikan diri sepenuhnya untuk rakyat Kukar.

Hal itu disampaikan Rita saat membacakan nota pembelaan (pleidoi) di hadapan majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta.





"Saya keberatan disebut JPU hidup foya-foya karena saya lebih banyak membantu rakyat," kata Rita, Senin, 2 Juli 2018.

Rita mengaku telah melakukan tugas dengan baik selama menjabat sebagai Bupati Kukar. Ia juga membantah pernah memungut dana dari rekanan proyek, PNS, iuran kepala dinas, maupun manipulasi SPPD seperti didakwakan oleh Jaksa KPK.

Lebih lanjut lagi, Rita juga mengaku keberatan jika kasusnya ini dikait-kaitkan dengan kemiskinan di Kabupaten Kukar. Sebaliknya, ia mengklaim telah berhasil menaikan taraf kesejahteraan warga Kukar ketika dirinya menjabat sebagai Bupati.

"Memang benar masih banyak rakyat miskin di Kukar, tetapi jika melihat data BPS, tahun 2006 angka rakyat miskin 14 persen. Tetapi saya dan jajaran Pemkab kukar pada 2013 dapat menurunkannya menjadi 7 persen," imbuhnya.

Rita juga mengaku selama menjabat sebagai Bupati banyak mendapat penghargaan. Salah satunya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam audit BPK lima kali.

Atas dasar itu, Rita meminta majelis hakim agar menjatuhkan vonis seadil-adilnya. Ia berharap tanggungan keluarga juga dapat dijadikan pertimbangan yang meringankan dirinya.

Bupati nonaktif Kutai Kartanegara Rita Widyasari dituntut hukuman 15 tahun penjara. Ia juga dituntut membayar denda Rp750 juta subsider enam bulan kurungan.

Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Rita telah terbukti menerima gratifikasi senilai Rp250 miliar. Selain itu, Politikus Partai Golkar itu juga dinilai terbukti menerima Rp6 miliar dan Rp5 miliar dari pemilik PT Golden Sawit Prima Hery Susanto Gun alias Abun.

Dalam surat tuntutan, jaksa merinci Rita menerima gratifikasi sejumlah pengusaha setiap kali ada permohonan perizinan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Uang itu ia terima selama periode Juni 2010 hingga Agustus 2012.

Terkait penerimaan gratifikasi, Rita dan Khairudin dinilai telah melanggar Pasal 12 huruf B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Sementara terkait penerimaan suap, Rita dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
(DEN)

http://news.metrotvnews.com/hukum/lKYE5jjK-bupati-rita-keberatan-disebut-foya-foya



Original Post

SIDANG PERDAN

Media Cetak Media Indonesia Halaman 20
2018-7-3

SIDANG PERDAN

Bupati nonaktif Kebumen Yahya Fuad (tengah), terdakwa dalam kasus suap sejumlah proyek, berjalan menuju ruang sidang untuk menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaa dakwaan di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah, kemarin. Jaksa KPK mendakwa Yahya Fuad telah menerima suap sekitar Rp12 miliar, yang diduga sebagai/ee atas sejumlah proyek di kabupaten tersebut selama 2016.

ANTARA/R- REKOTOMO





Original Post

Supriyono Divonis 6 Tahun Penjara

Media Cetak Media Indonesia Halaman 20
2018-7-3

Supriyono Divonis 6 Tahun Penjara

MAJELIS hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi menjatuhkan vonis enam tahun kurungan penjara kepada Supriyono, mantan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Jambi, yang terlibat dalam kasus suap uang ketuk palu pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Jambi 2018.

Kendati lebih ringan satu tahun daripada amar tuntutan jaksa KPK, dalam amar putusannya, ketua majelis hakim Tipikor Jambi Badrun Zaini juga mencabut hak politik Supriyono dalam kurun lima tahun dan memberikan denda pidana Rp400 juta.

Atas vonis hukum yang dikenakan hakim. Supriyono yang mengenakan kemeja putih saat bersidang mengatakan akan pikir-pikir dalam masa sepekan ke depan. Vonis yang dijatuhkan kepada Supriyono menurut catatan Media Indonesia lebih besar ketimbang vonis yang dijatuhkan hakim pada April 2018

kepada tiga terdakwa dalam kasus yang sama setelah mereka tertangkap tangan oleh penyidik KPK, Selasa (28/11/2017).

Ketiga terdakwa iajph Syaipuddin. mantan Asisten lil Bidang Administrasi Setda Pemprov Jambi, mantan Pit Kadis PUPR Jambi Arpan. dan mantan Pit Sekda Prov Jambi Erwan Malik. Syaipuddin yang ditangkap penyidik KPK saat menyerahkan duit Rp400 juta kepada Supriyono pada sidang sebelumnya divonis 3,5 tahun penjara, sama dengan vonis terhadap terdakwa Arpan. Sementara itu, terdakwa Erwan Malik telah divonis empat tahun penjara.

Dalam persidangan sebelumnya. Supriyono mengungkapkan fakta menarik bahwa praktik permintaan uang ketuk palu sudah berlangsung sejak 2014. Supriyono pun mengaku mendapat bagian. "Ada di periode Gubernur Zola, juga periode Gubernur HBA. Uang ketuk palu diberikan dari Dinas PUPR," ungkap Supriyono.

(SL/N-1)





Original Post

KPU Jatim Sosialisasi Larangan Napi Daftar Caleg - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-07-03

Surabaya - KPU Jatim melaksanakan sosialisasi Peraturan KPU (P-KPU) terbaru terkait pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) di Surabaya, Senin (2/7). Kegiatan bertajuk "Sosialisasi PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten-Kota, yang digelar di salah satu hotel dengan materi tentang hal teknis baru dalam P-KPU Nomor 20 tahu 2018 itu dihadiri perwakilan dari 16 partai politik (parpol) peserta Pemilu 2018 di Jatim.

"Diharapkan, dengan proses sosialisasi ini akan mempermudah koordinasi antara KPU dan partai politik jelang pendaftaran mendatang," ujar Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito, Senin (2/7) kemarin.

Menurut dia, salah satu di antara ketentuan yang tertuang di P-KPU tertanggal 30 Juni 2018 itu adalah larangan terhadap narapidana (napi) untuk mendaftar sebagai caleg. Mantan atau eks napi yang dimaksud terkait dengan kejahatan korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan narkoba.

"Ini tertuang pada Pasal 7 ayat 1 huruf H yang menyebutkan, bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten-Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi beberapa persyaratan (ayat 1). Di antaranya, bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi (huruf H)," ujarnya.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pemrov Jatim, M Amin di tempat yang sama menekankan, bahwa masalah yang satu itu masih dipertegas pada huruf I yang menyebutkan bahwa caleg juga harus sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif. "Jadi terkait dengan calon DPR yang bermasalah terkait pidana misalnya asusila terhadap pidana anak, pidana korupsi, dan narkoba maka larangannya sudah jelas," tandas M Amin.

Sedangkan mantan napi yang tersandung kasus di luar ketiga kasus di atas masih diperbolehkan mendaftar asal bukan pelaku kejahatan berulang. Namun, Komisioner Divisi Teknis KPU Jatim, M Arbayanto yang ikut hadir pada acara tersebut menyebut bahwa caleg tersebut harus melengkapi beberapa syarat calon tambahan.

Diantaranya, lampiran yang berupa Surat Keterangan (Suket) dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Suket dari Kepolisian, hingga surat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Caleg bersangkutan bersedia mengemukakan kepada publik dan mencantumkan dalam daftar riwayat hidup. Untuk syarat yang terakhri harus disertai surat dari pimpinan redaksi media yang menerangkan bahwa calon bersangkutan telah terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan napi," ujar Arbayanto.

Sementara itu, terkait kepastian bebas zat adiktif, bacaleg harus menyertakan lampiran surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim.

Pada bagian lain Arbayanto juga mengingatkan diperlukannya tes kesehatan, harus di rumah sakit yang telah memenuhi syarat menurut KPU. Di antara rumah sakit di Jatim yang direkom KPU Jatim antara lain, RSUD Dr Soetomo, RSUD Dr Saiful Anwar Malang, RSUD Haji Surabaya, RSUD Soedono Madiun, RSUD Jombang, RSUD Ibnu Sina Gresik, dan RSUD Dr Soebandi Jember. Sosialisasi P-KPU terbaru itu dilaksanakan selama tiga hari, mulai 1-3 Juli 2018.

"Selanjutnya, pada 4-17 Juli akan menjadi waktu bagi partai untuk mengajukan berkas persyaratan bacaleg dari masing-masing partai," ujar Arbayanto.

http://www.beritasatu.com/satu/499280-kpu-jatim-sosialisasi-larangan-napi-daftar-caleg.html



Original Post

Media