Putusan Hakim PTUN Tentang Kepengurusan Partai Hanura Janggal, Ini Alasannya

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-07-04

RMOL. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memenangkan gugatan kubu Daryatmo-Sarifuddin Sudding atas SK Menkumham tentang restrukturisasi, revitalisasi dan reposisi kepengurusan DPP Partai Hanura dinilai sangat janggal.Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hukum DPP Hanura Petrus Selestinus menjelaskan kejanggalan itu nampak jelas dari pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN yang menyatakan bahwa pihaknya, tidak berhak menentukan keabsahan kepengurusan partai politik.

Majelis Hakim PTUN menilai keabsahan kepengurusan Parpol ditentukan oleh Mahkamah Partai dan atau peradilan umum sebagaimana diatur dalam UU Parpol.

"Anehnya, diamar putusan majelis hakim PTUN, justru mengabulkan gugatan penggugat. Itu artinya, Majelis Hakim PTUN ikut menentukan keabsahan kepengurusan parpol yang sebenarnya menjadi wewenang Mahkamah Partai Politik menurut UU Parpol," beber Petrus dalam konferensi pers di kawasan Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (3/7).

Kejanggalan lain, kata Petrus, Majelis Hakim PTUN mewajibkan DPP Partai Hanura melakukan restrukturisasi, revitalisasi dan reposisi terhadap posisi Sekretaris Jenderal yang dulunya dijabat oleh Sarifuddin Sudding.

Hal itu karena Sudding sebagai Sekjen merupakan produk dari Keputusan Forum Tertinggi Pengambilan Keputusan Partai Politik (FTPKPP) Hanura.

Padahal, restrukturisasi, revitalisasi dan reposisi hanyalah perubahan pengurus pada tataran Sekjen yang menurut AD/ ART dan peraturan organisasi cukup dilakukan dengan Rapat Pleno atau oleh Ketua Umum berdasarkan mandat Rapimnas.

Jadi dijelaskan Petrus, Jika SK restrukturisasi, reposisi dan revitalisasi bukanlah produk yang mengubah hal-hal pokok sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 2 ayat (4) UU Parpol.

"Kalau memang ingin mengubah AD/ ART partai, mengganti Ketua Umum, mengganti asas partai dan lainya yang harus dilakukan melalui Munas atau Munaslub sebagai FTPKPP," jelas Petrus.

Menurut dia, restrukturisasi, revitalisasi dan reposisi yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Oedang (OSO) bukan melakukan atas perubahan kepengurusan, tetapi hanya mengubah pengurus secara orang-perorang di dalam partai saja.

Perubahan itu pun hanya sifatnya insidentil serta bukan perubahan mendasar yang harus diputuskan lewat forum tertinggi partai atau Munas.

"Dan kalau ada penolakan dari sekurang-kurangnya 2/3 peserta Munas atau Munaslub barulah Menkumham terkendala untuk memberikan pengesahan dan menunggu penyelesaian di Mahkamah Partai," jelasnya.

Ditegaskannya lagi kalau SK yang digugat merupakan SK yang bersifat deklaratif absolut. Hal itu didasari AD/ ART Partai Hanura, bahwa untuk melakukan perubahan kepengurus, utamanya untuk mengganti jabatan Sekjen hanya cukup dengan Rapat Pleno DPP atau cukup dilakukan oleh Ketua Umum berdasarkan mandat Rapimnas.

Sehingga, sambung Petruis, cukup didaftarkan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri. Perubahan tersebut tidak memerlukan verifikasi sebagaimana dalam pengesahan kepengurusan hasil FTPKPP karena menyangkut apakah ada penolakan dari 2/3 peserta FTPKPP, Akta Notaris dan lain-lain.

"Jadi majelis hakim tidak bisa membedakan antara pergantian pengurus berdasarkan keputusan parpol yang bersumber dari FTPKPP dan mana yang merupakan keputusan parpol bersumber dari keputusan parpol yang bersifat insidentil melalui rapat pleno atau mandat ketua umum," pungkas Petrus.

Sebelumnya, Majelis Hakim telah memutusakan perkara Gugatan Perselisihan Partai Politik No. 24/G/2018/PTUN-JKT, Tertanggal 26 Juni 2018.

Daryatmo dan Sarifuddin Sudding sebagai Pengugat melawan Menteri Hukum dan HAM sebagai Tergugat dan DPP Partai Hanura sebagai Tergugat Intervensi II.

Amar putusan hakim menyatakan pembatalan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bhakti 2015-2020.

Hal juga mewajibkan kepada Tergugat I untuk mencabut SK Menkumham yang tengah dipersoalkan itu. [nes]

http://politik.rmol.co/read/2018/07/04/346289/Putusan-Hakim-PTUN-Tentang-Kepengurusan-Partai-Hanura-Janggal,-Ini-Alasannya-



Original Post

KPK Terus Dalami Aliran Dana Proyek KTP-El

Media Online republika.co.id
2018-07-04

Pada Selasa, KPK memeriksa dua politikus dalam penyidikan kasus KTP-el.REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran dana dalam kasus korupsi KTP-elektronik (KTP-el). Pada Selasa (3/7), penyidik KPK menjadwalkan dua orang saksi untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung.

"Ada dua saksi yang diagendakan hari ini Taufiq Effendi dan Mulyadi untuk tersangka IHP dan MOM. Untuk Mulyadi, Anggota DPR-RI merupakan penjadwalan ulanh dari jadwal kemarin," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah dalam pesan singkatnya, Selasa (3/7).

Saat ini, kedua saksi tersebut telah selesai menjalani pemeriksaan. Usai diperiksa, Taufiq mengungkapkan dicecar pertanyaan apakah kenal dengan kedua tersangka. Kepada penyidik, Mantan Menteri PAN RB itu mengaku tidak pernah mengenal ataupun bertemu dengan kedua tersangka.

Ia pun menegaskan tidak pernah ikut dalam pembahasan proyek yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun tersebut. Namun, ia tidak memungkiri adanya pembahasan anggaran di Komisi II.

"Tidak pernah (ikut pembahasan). (Pembahasan di Komisi II) Pasti ada," ucapnya singkat.

Sementara, politikus Partai Demokrat, Mulyadi yang juga diperiksa oleh penyidik mengaku bingung dipanggil oleh KPK. Mulyadi mengaku dirinya tidak pernah di Komisi II ataupun di Badan Anggaran (Banggar).

"Makanya saya bertanya-tanya. Tadi dikonfirmasi dibilang mungkin pak Mulyadi ini tahu tentang masalah pak Marzuki. Itu aja sebetulnya. Saya bilang tidak pernah dengar karena saya selama periode di DPR yang lalu itu saya di komisi V bidang infrastruktur. Dan tidak pernah di Badan Anggaran," tuturnya.

Irvanto telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Made Oka Masagung, pengusaha sekaligus rekan Novanto, pada 28 Februari 2018 lalu. Irvanto diduga sejak awal mengikuti proses pengadaan KTP-el dengan perusahaannya, yaitu PT Murakabi Sejahtera.

Irvanto juga diduga ikut beberapa kali pertemuan di ruko Fatmawati bersama tim penyedia barang proyek KTP-el. Ia juga diduga telah mengetahui ada permintaan fee sebesar lima persen untuk mempermudah proses pengurusan anggaran KTP-el.

Irvanto diduga menerima total 3,4 juta dolar AS pada periode 19 Januari-19 Februari 2012. Uang diperuntukkan kepada Novanto secara berlapis dan melewati sejumlah negara.

Made Oka adalah pemilih PT Delta Energy, perusahaan SVP dalam bidang investment company di Singapura. Ia diduga menjadi perusahaan penampung dana.

Made Oka melalui kedua perusahaannya diduga menerima total 3,8 juta dolar AS sebagai peruntukan kepada Novanto yang terdiri atas 1,8 juta dolar AS. Penerimaan melalui perusahaan OEM Investment Pte Ltd dari Biomorf Mauritius dan melalui rekening PT Delta Energy sebesar 2 juta dolar AS.

Made Oka diduga menjadi perantara uang suap untuk anggota DPR sebesar lima persen dari proyek KTP-el. Keduanya disangkakan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/07/03/pba6ut409-kpk-terus-dalami-aliran-dana-proyek-ktpel



Original Post

Putusan PTUN Tentang Kepengurusan Partai Hanura Janggal, Ini Alasannya

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-07-04

RMOL. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memenangkan gugatan kubu Daryatmo-Sarifuddin Sudding atas SK Menkumham tentang restrukturisasi, revitalisasi dan reposisi kepengurusan DPP Partai Hanura dinilai sangat janggal.Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hukum DPP Hanura Petrus Selestinus menjelaskan kejanggalan itu nampak jelas dari pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN yang menyatakan bahwa pihaknya, tidak berhak menentukan keabsahan kepengurusan partai politik.

Majelis Hakim PTUN menilai keabsahan kepengurusan Parpol ditentukan oleh Mahkamah Partai dan atau peradilan umum sebagaimana diatur dalam UU Parpol.

"Anehnya, diamar putusan majelis hakim PTUN, justru mengabulkan gugatan penggugat. Itu artinya, Majelis Hakim PTUN ikut menentukan keabsahan kepengurusan parpol yang sebenarnya menjadi wewenang Mahkamah Partai Politik menurut UU Parpol," beber Petrus dalam konferensi pers di kawasan Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (3/7).

Kejanggalan lain, kata Petrus, Majelis Hakim PTUN mewajibkan DPP Partai Hanura melakukan restrukturisasi, revitalisasi dan reposisi terhadap posisi Sekretaris Jenderal yang dulunya dijabat oleh Sarifuddin Sudding.

Hal itu karena Sudding sebagai Sekjen merupakan produk dari Keputusan Forum Tertinggi Pengambilan Keputusan Partai Politik (FTPKPP) Hanura.

Padahal, restrukturisasi, revitalisasi dan reposisi hanyalah perubahan pengurus pada tataran Sekjen yang menurut AD/ ART dan peraturan organisasi cukup dilakukan dengan Rapat Pleno atau oleh Ketua Umum berdasarkan mandat Rapimnas.

Jadi dijelaskan Petrus, Jika SK restrukturisasi, reposisi dan revitalisasi bukanlah produk yang mengubah hal-hal pokok sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 2 ayat (4) UU Parpol.

"Kalau memang ingin mengubah AD/ ART partai, mengganti Ketua Umum, mengganti asas partai dan lainya yang harus dilakukan melalui Munas atau Munaslub sebagai FTPKPP," jelas Petrus.

Menurut dia, restrukturisasi, revitalisasi dan reposisi yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Oedang (OSO) bukan melakukan atas perubahan kepengurusan, tetapi hanya mengubah pengurus secara orang-perorang di dalam partai saja.

Perubahan itu pun hanya sifatnya insidentil serta bukan perubahan mendasar yang harus diputuskan lewat forum tertinggi partai atau Munas.

"Dan kalau ada penolakan dari sekurang-kurangnya 2/3 peserta Munas atau Munaslub barulah Menkumham terkendala untuk memberikan pengesahan dan menunggu penyelesaian di Mahkamah Partai," jelasnya.

Ditegaskannya lagi kalau SK yang digugat merupakan SK yang bersifat deklaratif absolut. Hal itu didasari AD/ ART Partai Hanura, bahwa untuk melakukan perubahan kepengurus, utamanya untuk mengganti jabatan Sekjen hanya cukup dengan Rapat Pleno DPP atau cukup dilakukan oleh Ketua Umum berdasarkan mandat Rapimnas.

Sehingga, sambung Petruis, cukup didaftarkan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri. Perubahan tersebut tidak memerlukan verifikasi sebagaimana dalam pengesahan kepengurusan hasil FTPKPP karena menyangkut apakah ada penolakan dari 2/3 peserta FTPKPP, Akta Notaris dan lain-lain.

"Jadi majelis hakim tidak bisa membedakan antara pergantian pengurus berdasarkan keputusan parpol yang bersumber dari FTPKPP dan mana yang merupakan keputusan parpol bersumber dari keputusan parpol yang bersifat insidentil melalui rapat pleno atau mandat ketua umum," pungkas Petrus.

Sebelumnya, Majelis Hakim telah memutusakan perkara Gugatan Perselisihan Partai Politik No. 24/G/2018/PTUN-JKT, Tertanggal 26 Juni 2018.

Daryatmo dan Sarifuddin Sudding sebagai Pengugat melawan Menteri Hukum dan HAM sebagai Tergugat dan DPP Partai Hanura sebagai Tergugat Intervensi II.

Amar putusan hakim menyatakan pembatalan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bhakti 2015-2020.

Hal juga mewajibkan kepada Tergugat I untuk mencabut SK Menkumham yang tengah dipersoalkan itu. [nes]

http://politik.rmol.co/read/2018/07/04/346289/Putusan-PTUN-Tentang-Kepengurusan-Partai-Hanura-Janggal,-Ini-Alasannya-



Original Post

Memahami Delik Korupsi di Rancangan KUHP

Media Cetak Koran Tempo Halaman 11
2018-7-4

Memahami Delik Korupsi di Rancangan KUHP

EDDYO.S. HIARIEJ

GURU BESAR HUKUM PIDANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA

MMran Tempo edisi 26 Juni i|201H menerbitkan artikel MRasmala Aritonang. Artikel tersebut menanggapi tulisan saya di harian Kompas dan pernyataan saya pada 2013. Kurang dari lima tahun silam, saya pernah dimintai pendapat oleh Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat soal Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang saat itu sedang dibahas.

Harus diakui, ketika itu politik hukum pidana dalam pembaruan RKUHP berada di persimpangan jalan apakah akan memilih dekodifikasi atau rekodifikasi serta apakah akan memilih konsolidasi dalam pengertian pembaruan atau sekadar revisi terhadap KUHP buatan Hindia Belanda.

Di tengah kegalauan konsep itu, saya berpendapat, sebaiknya, untuk menjamin kepastian, hukum pidana khusus internal (korupsi, pencucian uang, terorisme, pelanggaran berat hak asasi manusia, dan narkotik) tetap berada di luar KUHP. Dengan cara itu, eksistensi lembaga-lembaga khususnya, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak diganggu-gugat.

Pada pertengahan 2017, saya diminta menjadi Tim Ahli RKUHP. Ketika itu, pilihan konsep pemerintah tegas dan jelas bahwa KUHP barumerupakandekolonisasi, rekodifikasi, harmonisasi, dan konsolidasi. Dalam teori kebijakan pidana, rekodifikasi mengandung maknamembukukankembali dalam satu kitab undang-undang berbagai hukum pidana khusus internal yang tumbuh dan berkembang

setelah KUHP buatan kolonial Belanda terbit. Agar tidak menghilangkan sifat kekhususan dari hukum pidana khusus internal, maka yang diatur dalam RKUHP saat ini hanyalah pidana pokok {core crime). Itu sebabnya, hanya lima ketentuan yang diatur dalam RKUHP yang secara mutatis mutandis (dengan perubahan seperlunya) akan mencabut ketentuan yang sama dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UUTPK).

Rasmala menyatakan tu-juanhukum adalahmenj amin kebahagiaan yang terbesar bagi masyarakat. Tapi, pada bagian lain, ia mengelu-elukan pendekatan retributif. TUjuan hukum semacam itu adalah inti dari teori utilitas. Bila demikian, seharusnya ia tidak mengedepankan pendekatan retributif dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku korupsi.

Sejak kelahirannya, Jeremy Bentham-sebagai pencetus awal teori utilitarian-dalam konteks hukum pidana, telah menentang pendekatan retributif dan menyetujui pendekatan rehabilitatif, sebagaimana diajarkanThomas Aquinas.

Selain itu, merujuk pada Konvensi Antikorupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCAC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia, pendekatan retributif tidak lagi dipilih. Paradigma hukum pidana telah berubah dari keadilan retributif menjadi keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, keadilan korektif tetap menghukum pelaku, tapi sekaligus memperbaikinya sebagai tuntutan keadilan rehabilitatif dan mengembalikan kerugian

kepada masyarakat sebagai korban korupsi yang merupakan pengejawantahan keadilan restoratif.

Ada beberapa hal lain mengenai RKUHP Pertama, pidana mati terhadap pelaku korupsi dalam keadaan tertentu tetap dipertahankan. Hanya, pidana mati dalam RKUHP tidak lagi sebagai pidana pokok, melainkan pidana khusus. Perubahan konsep pidana mati adalah untuk mengakomodasi kepentingan yang bertolak belakang. Di satu sisi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan para pegiat hak asasi berteriak untuk menghapus pidana mati. Tapi di sisi lain, KPK dan aktivis antikorupsi tetap menghendaki ada ancaman pidana mati bagi koruptor. Tim perumus mencari jalan tengah dengan tetap mencantumkan pidana mati, tapi dijatuhkan dengan percobaan.

Kedua, terkait dengan sanksi pidana Tim Perumus menggunakan Modified Delphi System dengan tujuh kriteria. Konsekuensinya, bila disandingkan antara UUTPK dan delik korupsi dalam RKUHP, ada yang ancaman pidananya lebih ringan, tapi ada juga yang ancamannya lebih berat. Ketiga, mengenai aturan peralihan, rumusan Pasal 729 RKUHP tertanggal 5 Juni 2018 berikut penjelasannya telah menjamin keberadaan lembaga-lembaga khusus yang menegakkan hukum pidana internal, termasuk KPK, sehingga kita tidak perlu khawatir KPK akan kehilangan kewenangan.

EDDYO.S. HIARIEJ





Original Post

Putusan Majelis Hakim PTUN Soal Gugatan Daryatmo Cs Janggal

Media Online jpnn.com
2018-07-04

jpnn.com, JAKARTA - Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang mengabulkan gugatan kubu Daryatmo-Sarifuddin Sudding atas SK Menkumham tentang Restrukturisasi, Revitalisasi dan Reposisi Kepengurusan DPP. Partai Hanura dinilai janggal.

"Kami menilai ada beberapa kejanggalan dalam Putusan PTUN Jakarta tersebut," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hukum DPP Hanura Petrus Selestinus di Jakarta, Selasa (3/7).

Menurut Petrus, Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa pihaknya tidak berhak menentukan keabsahan kepengurusan partai politik. Menurut Majelis, keabsahan kepengurusan parpol ditentukan oleh Mahkamah Partai dan/atau peradilan umum sebagaimana diatur dalam UU Parpol.

"Namun, anehnya, di amar putusan majelis hakim PTUN, justru mengabulkan Gugatan Penggugat. Itu artinya, Majelis Hakim PTUN ikut menentukan keabsahan kepengurusan parpol yang sebenarnya menjadi wewenang Mahkamah Partai Politik menurut UU Parpol," tegas Petrus.

Kejanggalan lain, kata Petrus, Majelis Hakim PTUN menempatkan Keputusan DPP. PARTAI Hanura melakukan Restrukturisasi, Revitalisasi dan Reposisi terhadap posisi Sarifuddin Sudding sebagai Sekjen, sebagai produk dari Keputusan Forum Tertinggi Pengambilan Keputusan Partai Politik (FTPKPP) Hanura.

Padahal, menurut Petrus, restrukturisasi, revitalisasi dan reposisi hanyalah perubahan pengurus pada tataran Sekjen yang menurut AD, ART dan PO cukup dilakukan dengan Rapat Pleno atau oleh Ketua Umum berdasarkan mandat Rapimnas.

"Jadi sekali lagi SK Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi bukanlah produk yang mengubah hal-hal pokok sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 2 ayat (4) UU Parpol, seperti mengubah AD-ART, mengganti Ketua Umun, mengganti asas Partai dan lainnya yang harus dilakukan melalui Munas/Munaslub sebagai FTPKPP," jelas dia.

Dia juga mengatakan, dengan melakukan restrukturisasi, revitalisasi dan reposisi, Ketua Umum Oesman Sapta Odang tidak melakukan perubahan kepengurusan, tetapi hanya mengubah personalia pengurus secara orang perorang di dalam partai saja. Perubahan tersebut hanya sifatnya insidentil, bukan perubahan mendasar yang harus diputuskan lewat forum tertinggi partai atau munas.

https://www.jpnn.com/news/putusan-majelis-hakim-ptun-soal-gugatan-daryatmo-cs-janggal



Original Post

KPK Periksa Taufik dan Mulyadi

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-7-4

KPK Periksa Taufik dan Mulyadi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran dana dalam kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el). Pada Selasa (3/7). penyidik KPK menjadwalkan dua orang saksi untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung.

"Ada dua saksi yang diagendakan hari ini Taufiq Effendi dan Mulyadi untuk tersangka IHP dan MOM. Untuk Mulyadi, anggota DPR RI merupakan penjadwalan ulang dari jadwal kemarin," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah dalam pesan singkatnya, Selasa (3/7).

Usai diperiksa, Taufiq yang merupakan mantan wakil ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat tersebut menyatakan dirinya dicecar pertanyaan apakah kenal dengan kedua tersangka. Kepada penyidik, Taufik mengaku tidak pernah mengenal ataupun bertemu dengan kedua tersangka.

Dia menegaskan, tidak pernah ikut dalam pembahasan proyek yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun tersebut. Namun, dia tidak memungkiri adanya pembahasan anggaran di Komisi II. "Tidak pernah (ikut pembahasan). (Pembahasan di Komisi II) pasti ada," kata Taufik yang pernah menjabat sebagai mantan menteri PAN RB itu.

Politisi Partai Demokrat Mulyadi yang juga diperiksa penyidik mengaku bingung dipanggil lantaran dirinya tidak pernah di Komisi II ataupun di Badan Anggaran (Banggar).

"Makanya saya bertanya-tanya. Tadi dikonfirmasi dibilang mungkin pak Mulyadi ini tahu tentang masalah Pak Marzuki. Itu aja sebetulnya. Saya bilang tidak pernah dengar karena saya selama periode di DPR yang lalu itu saya di komisi V bidang infrastruktur. Dan tidak pernah di Badan Anggaran," ujarnya.

Sebelumnya, Senin (2/7), KPK melakukan pemeriksaan terhadap Diah Anggraeni, mantan sekretaris jendral Kemendagri dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam kapasitasnya sebagai mantan anggota Komisi II DPR RI untuk dua tersangka kasus KTP-el, Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung.

Seusai menjalani pemeriksaan, Menkumham Yasonna mengaku tidak kenal dengan dua tersangka KTP-el tersebut. Menurut dia, pertanyaan penyidik dalam pemeriksaan masih sama dengan pemeriksaan sebelumnya. "Karena untuk tersangka yang berbeda jadi sama saja dengan keterangan yang lalu," kata Yasonna.

Irvanto telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Made Oka Masagung, pengusaha sekaligus rekan Novanto pada 28 Februari 2018 lalu. Irvanto diduga sejak awal mengikuti proses pengadaan KTP-el dengan perusahaannya, yaitu PT Murakabi Sejahtera.

Made Oka adalah pemilih PT Delta Energy, perusahaan SVP dalam bidang investment company di Singapura. Dia diduga menjadi perusahaan penampung dana. Made diduga menjadi perantara uang suap untuk anggota DPR sebesar lima persen dari proyek KTP-el.

Keduanya disangkakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-i KUHP.

dian fath risalah ed nashih nashruUah





Original Post

UU Antiterorisme Dinilai Punya Banyak Kelebihan

Media Online metrotvnews.com
2018-07-04

Jakarta: Jaksa Agung HM Prasetyo menyebut Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Antiterorisme) memiliki banyak kelebihan. Dia bersyukur UU Antiterorisme disepakati oleh semua pihak.

"Berbeda dengan Undang-undang lama yang cenderung meenempatkan kita selangkah di belakang terorisme," kata Prasetyo saat menghadiri kerja sama dengan Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Komplek Kejagung, Selasa, 3 Juli 2018.





Undang-undang yang disahkan tangga 21 Juni 2018 itu dinilai lebih bersifat proactive law enforcement yang memuat subtansi pengaturan yang lebih responsif.

Sehingga, lanjut dia berbagai bentuk perbuatan seperti rekrutmen, pembaiatan, pengorganisasian, pelatihan hingga berbagai kegiatan radikal lain yang terindikasi dengan tindak pidana terorisme bisa dipidana.

"Terorisme telah tumbuh menjamur, membentuk sel-sel jaringan yang terjalin satu sama lain, melakukan serangkaian ancaman dan aksi teror yang lazim dilakukan dengan cara-cara yang berubah-ubah, tidak manusiawi karena bahkan telah demikian tega melibatkan dan menggunakan anggota keluarga, isteri dan anak-anak kecil," paparnya.

Tak hanya itu, penentuan keterlibatan korporasi sebagai organisasi terorisme kini tidak lagi harus melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun, cukup melalui penetapan hakim.

"Ini merupakan langkah progresif dalam upaya mencegah dan menanggulangi berkembangnya teroris dalam sebuah organisasi maupun menggejalanya fenomena foreign terorist fighter," ujarnya.

Kemudian, pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme pun dinilai cukup membantu. Mengingat, gerakan dan aksi terorisme bukan hanya persoalan pelanggaran hukum positif saja, melainkan telah menjadi persoalan sosial dan keamanan yang berpotensi mengancam ideologi negara, kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.

"Secara institusional Kejaksaan juga telah berupaya dengan sungguh-sungguh secara serius mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan kejahatan teroris, diantaranya dengan dibentuknya Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara," bebernya.

Dia mengatakan kebijakan yang komprehensif dari hulu hingga hilir terkait upaya pencegahan tetap perlu dilakukan. Karenanya, jalinan hubungan kerja sama dan koordinasi formal yang lebih terstruktur, jelas dan terarah antara BNPT dan Kejaksaan RI disambut baik.

"Semua pihak, kementerian dan lembaga yang memiliki tugas, tanggung jawab dan fungsi menanganinya dapat bersinergi, berkoordinasi dan bekerjasama secara lebih intens," pungkasnya.
(JMS)

http://news.metrotvnews.com/hukum/0kp2ZLDN-uu-antiterorisme-dinilai-punya-banyak-kelebihan



Original Post

Fraksi PAN Sebut Hak Angket PKPU Eks Koruptor Tak Diperlukan

Media Online Cnnindonesia.com
2018-07-04

Jakarta, CNN Indonesia Anggota Komisi II DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengatakan wacana pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket mempertanyakanPeraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) melarang mantan terpidana kasus korupsi maju menjadi calon legislatif tak perlu terjadi. Menurut dia peraturan yang dibuat KPU untuk memberikan efek jera itu sebenarnya masih bisa dirundingkan baik-baik.

"Angket enggak perlu dan izin pihak KPU kita hargai dan waktu penyusunan undang-undang tersebut," kata Yandri Susanto di Gedung Parlemen, Selasa (3/7).

Yandi menampik kabar anggota Komisi II ribut sejak awal pembahasan PKPU. Namun, dia mengatakan apabila ada pihak yang merasa dirugikan terhadap peraturan tersebut bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung. Apabila Mahkamah Agung menolak peraturan tersebut maka pihak KPU harus menaati.

googletag.cmd.push(function() googletag.display(\'div-gpt-ad-1520566820877-0\') )

Adalah anggota Komisi II fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Baidowi yang menggulirkan wacana pembentukan panitia hak angket terkait dengan PKPU. Baidowi menganggap KPU telah melanggar undang-undang yang menyatakan bahwa hak politik seseorang dicabut berdasarkan keputusan pengadilan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan pihaknya tidak akan mengubah Peraturan KPU hanya karena mendapat tekanan politik. Hal ini terkait PKPU Nomor 20 tahun 2018 yang melarang eks narapidana korupsi menjadi calon legislatif.

Sejumlah fraksi partai politik di DPR menentang larangan eks koruptor menjadi caleg pada pemilu 2019 karena dinilai bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

"Enggak. KPU menjalankan fungsi secara mandiri," kata Arief.

Arief mengamini PKPU bukan aturan mutlak yang tak bisa diubah. Namun, ada mekanisme untuk mengubah substansi.

Dia menjelaskan PKPU dapat diubah jika ada putusan Mahkamah Agung. Misalnya, MA memutuskan terkait larangan eks koruptor tidak dapat diterapkan, maka KPU akan mengubah PKPU tersebut.

Selain itu, Arief mengatakan KPU juga bisa mengubah PKPU tanpa putusan MA, jika ada yang dirasa tidak tepat ketika PKPU diterapkan. Namun, semua itu harus atas pertimbangan logis dan rasional, bukan karena tekanan.

"Pasti karena ada fakta, alasan yang logis dan rasional, tidak semau-maunya," ucap Arief. (ayp)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180703220621-20-311245/fraksi-pan-sebut-hak-angket-pkpu-eks-koruptor-tak-diperlukan



Original Post

DIRTIPID KORUPSI

Media Cetak Media Indonesia Halaman 9
2018-7-4

DIRTIPID KORUPSI

Kombes Erwanto Kurniadi (kedua kanan) diambil sumpah- pelantikannya sebagai Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri di Aula Bareskrim Polri, Jakar ta. kemarin Kombes Erwan Kurniadi menggantikan Brigjen Akhmad Wryagus yang dipindahtugaskan menjadi Wakapolda Maluku

MI/DAUS ERLANGGA





Original Post

VONIS SUAP

Media Cetak Media Indonesia Halaman 20
2018-7-4

VONIS SUAP

Terdakwa mantan pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Inna Silestyowati menjalani sidang putusan kasus suap Bupati Jombang nonaktif Nyono Suharli Wihandoko di Pengadilan Tipikor Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, kemarin. Majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Inna Silestyowati dengan penjara selama dua tahun enam bulan penjara dan denda Rp50 juta subsider selama satu bulan.

ANTARA UM ARUL FARUQ





Original Post

Urgensi Perpres e-Government

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 4
2018-7-4

Urgensi Perpres e-Government

Maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTR yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khususnya kepada kepala daerah dan pejabat daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten di Indonesia memperlihatkan lemahnya Sistem Pengendalian Internal (SPI) di pemerintah daerah saat ini. Kasus yang terbaru terkait OTT KPK menjerat wali kota Blitar dan eks bupati Tulungagung yang diduga menerima suap sebanyak tiga kali sebagai fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan di Dinas PUPR Pemkab Tulungagung dengan total kerugian negara sebesar Rp 2,5 miliar.

Kasus sebelumnya juga menjerat bupati Nganjuk dan pejabat di lingkungan Kabupaten Nganjuk. Kasus jual beli jabatan juga pernah terjadi di pemerintah daerah Klaten. KPK melakukan OTT dan menetapkan bupati Klaten sebagai tersangka dalam kasus suap mutasi jabatan di pemerintahan Kabupaten Klaten, dalam kasus ini bupati Klaten divonis 11 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. .

Ada juga kasus yang melibatkan pihak swasta dengan pemerintah daerah, yakni terjadi di Ciligon yang menyeret wali .kota Cilegon dan kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Cilegon serta melibatkan perusahaan swasta di Cilegon.

Dalam kurun waktu kurang dari setahun KPK menjaring kurang lebih 1.4 kepala daerah dalam OTT KPK. Angka ini cukup mengejutkan di tengah program yang digagas Pemerintahan Joko Widodo dengan Nawa Cita-nya. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,

demokratis dan terpercaya masuk dalam sembilan program Nawa Cita.

Langkah Pemerintah

Melihat banyak kepala daerah yang terjaring OTT KPK. Presiden Joko Widodo tidak lantas diam saja. Dalam acara pengarahan Presiden untuk gubernur, bupati, wali kota di Istana Negara, 24 Oktober 2017 muncul wacana dari pemerintah untuk mengeluarkan praturan presiden (perpres) terkait e-government. e-Government diharapkan menjadi solusi bagi sistem pengendalian internal yang baik bagi kepala daerah agar terhindar dari kasus korupsi dan tentunya terhindar dari OTT KPK.

Seharusnya gagasan atau wacana pemerintah untuk mengeluarkan peraturan presiden terkait e-government lahir sejak awal pemerintahan sehingga kasus OTT KPK tidak banyak menjaring kepala daerah, bukan setelah masa kerja pemerintahan yang sudah berjalan selama tiga tahun. Hal ini bisa menjadi catatan buruk bagi pemerintahan karana

dianggap Nawa Cita yang menjadi program prioritas Pemerintahan Joko Widodo tidak berjalan dengan baik. Padahal banyak pencapaian yang diperoleh pemerintah saat ini, yang paling terlihat adalah pembangunan infrastruktur yang terlihat sampai ke pelosok daerah di Indonesia.

e- Government

Bagi sebagian masyarakat umum tentu belum banyak mengenal apa itu e-government yang dianggap pemerintah sebagai solusi permasalahan yang ada. e-Government merupakan sebuah sistem dengan memanfaatkan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya serta hal-hal yang berhubungan dengan pemerintah. Nantinya di setiap pemerintahan daerah akan terbangun sistem e-planning, e-budgeting dan e-procurement. e-Planning merupakan sistem yang dapat digunakan kepala daerah dalam membuat perencanaan pembangunan daerah sehingga ada transparansi dan informasi yang ada dapat diakses oleh masyarakat luas. Hal ini dapat berpengaruh pada peran masyarakat pada fungsi pengawasan kepada kepala daerah. Ini merupakan sistem pengendalian internal yang baik karana ada fungsi pengawasan dari masyarakat luas.

Sistem e-budgeting merupakan sebuah sistem keuangan yang disimpan secara online dengan tujuan transparansi bagi setiap pihak. Sistem ini diterapkan sebagai dokumentasi penyusunan anggaran di sebuah daerah. Setiap orang bisa mengakses data-data anggaran yang disusun oleh sebuah pemerintah daerah sehingga diharapkan bisa mencegah upaya penggelapan dana atau kecurangan dari birokrasi setempat.

e-Procurement adalah integrasi

secara elektronik pada pengelolaan semua kegiatan pengadaan termasuk pembelian, otorisasi, pemesanan, pengiriman dan pembayaran antara pembeli dan pemasok. Dengan kata lain, proses pengadaan barang dan jasa dengan sistem e-procurement memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang digunakan untuk mendukung proses pelelangan umum secara elektronik.

Regulasi sebagai Solusi

. Sistem e-government akan dapat efektif sebagai solusi sistem pengendalian internal manakala didukung dengan regulasi yang kuat dan jelas. Sampai dengan saat ini masih belum ada kejelasan terkait dengan regulasi yang dapat digunakan sebagai payung hukum dari penerapan e-government.

Saat ini ada beberapa kepala daerah yang sudah menerapkan e-government dalam mengelola daerahnya. Sebagai salah satu contoh adalah pemerintah provinsi DKI Jakarta yang sudah dianggap cukup berhasil dalam penerapan e-government, akan tetapi regulasi yang digunakan masih sebatas aturan daerah. Regulasi yang lemah dapat dijadikan celah bagi pihak tertentu yang ingin melakukan kecurangan dalaiti hal ini kurupsi atau penyalahgunaan jabatan. Sehingga wacana pemerintah dalam mengeluarkan peraturan presiden terkait regulasi e-government menjadi sesuatu yang sangat urgen di tengah banyaknya kepala daerah yang terjaring OTT KPK. Jangan lagi pemerintah menunda bahkan membatalkan wacana peraturan presiden terkait regulasi e-government.

Oleh Dedik Nur Triyanto





Original Post

Ketum PAN Nilai Hak Angket PKPU Berlebihan

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-7-4

Ketum PAN Nilai Hak Angket PKPU Berlebihan

JAKARTA- Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menilai wacana digulirkannya Hak Angket DPR terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota DPR berlebihan. Dia berharap semua pihak menghormati keputusan tersebut.

"Kalau wacana membentuk Hak Angket PKPU berlebihan, kita hormati saja keputusan KPU tersebut," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/7).

Menurut dia, kalau ada seorang yang mau mendaftarkan diri sebagai caleg lalu ditolak KPU maka bisa mengajukan gugatan ke Badan Pengawas Pemilu. Dia menilai ikuti saja aturan yang telah dibuat KPU, dan nanti biar publik yang menilai apabila ada parpol yang memaksakan diri mencalonkan eks-narapidana kasus korupsi.

"Nanti orang menilai terpidana berat dan lama lalu dipaksakan menjadi caleg, saya kira publik akan menilai partai ini pro-pemberantasan korupsi atau tidak," ujarnya.

Zulkifli mengatakan, selama ini tidak ada mantan narapidana kasus korupsi yang mendaftar sebagai caleg dari PAN.

Sebelumnya, Fraksi PPP DPR RI mewacanakan digulirkannya Hak Angket terkait telah dikeluarkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang eks-narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif, kebijakan itu diduga melanggar beberapa Undang-

Undang.

"Kami berbicara keras tentang larangan napi korupsi menjadi caleg itu bukan pada substansi menolak niatannya namun lebih pada prosedur hukum yang dilanggar," kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/7).

Dia mengatakan, opsi digulirkannya hak angket tersebut sudah menjadi pembicaraan informal di internal Komisi II DPR dan tidak menutup kemungkinan akan terwujud kalau masalah tersebut tidak ada penyelesaiannya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta sikap pro dan kontra PKPU tidak perlu menjadi polemik berkepanjangan, sehingga semua pihak yang memiliki pendapat berbeda harus duduk bersama mencari solusi atas permasalahan tersebut

"Jangan jadikan DPR sebagai korban hanya untuk meluruskan hal itu sehingga harus ada pernyataan seluruh pemangku kepentingan terkait prd dan kontra PKPU tersebut," kata Taufik di Jakarta, Selasa (3/7).

Menurut dia, sebelum dibentuknya hak angket lebih baik dilakukan rapat konsultasi antara DPR, pemerintah, KPU, dan Bawaslu untuk menyamakan persepsi karena selama ini terke-sannya masing-masing lembaga memiliki pendapat yang berbeda.

KPU Miliki Kewenangan

Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan KPU memiliki kewenangan untuk membuat

peraturan yang melarang eks narapidana tindak pidana korupsi mengikuti pemilihan calon anggota legislatif.

"Coba kamu tanyakan ke Mmenteri Hukum dan HAM (Yassona Laoly)ya, karena KPU pun saya rasa memiliki atau diberikan kewenangan membuat peraturan. Nah peraturan yang dibuat itu sesuai dengan apa yang menjadi kewenangan," katanya di Jakarta, Selasa (3/7).

Jaksa Agung menegaskan mempersilahkan ditanyakan pada mereka (KPU).

"Kita hanya sekedar dalam pelaksanaan pilkada, pDeg, atau pilpres. Memang kejaksaan dilibatkan dalam penegakan hukum melalui sentrakum," katanya.

Ketua Komisi D DPR Zainuddin Amali menyarankan agar larangan eks narapidana kasus korupsi tidak dituangkan dalam bentuk PKPU, melainkan dalam bentuk imbuan kepada partai-partai. "Dari awal saya sudah bilang jangan masukkan ke PKPU, kasih imbauan ke partai-partai karena kalau dipaksakan akan susah berlangsungnya," kata Amali di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/7).

Menurut dia, kalau aturan KPU bertentangan dengan undang-undang maka ketika ada caleg yang menggugat ke Bawaslu maka akan diloloskan karena di dalam UU Pemilu tidak ada larangan mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri sebagai caleg.

"Ketua Bawaslu sudah memberikan pernyataan bahwa silakan para caleg yang dilarang untuk mendaftar melayangkan

gugatan ke Bawaslu. Jadi, nanti Bawaslu akan memerintahkan KPU untuk menerima pendaftaran tersebut," ujarnya.

Menurut Amali yang juga politikus Partai Golkar itu, DPR sudah berusaha mencegah agar eks narapidana kasus korupsi tidak menjadi caleg, yaitu dengan membuat aturan dalam UU Pemilu, tetapi dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua DPR, Bambang Soe-satyo meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali ke peraturan perundang-undangan, yakni, UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan mematuhinya. Lembaga yang diberikan wewenang oleh undang-undang (UU) harus taat kepada UU sebagaimana sumpah jabatan yang diucapkan saat pelantikan.

Hal tersebut disampaikannya menanggapi terbitnya peraturan KPU yang melarang mantan koruptor menjadi calon anggota legislatif (caleg).

Larangan mantan koruptor menjadi caleg diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h PKPU 20/2018. Pasal ini berbunyi,"Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi."

"Bahwa nanti ada wacana pelarangan, itu harus dibahas lagi atau diubah dalam UU. Saya setuju dengan semangat KPU, cuma caranya itu tidak boleh menabrak aturan," ujar Bambang di gedung DPR, Selasa (3/7).

(bl/ant)





Original Post

Kabareskrim Minta Kinerja Direktorat Tindak Pidana Korupsi Ditingkatkan

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-7-4

Kabareskrim Minta Kinerja Direktorat Tindak Pidana Korupsi Ditingkatkan

NERACA

Jakarta - Kepala Bareskrim Polri Komjen Polisi Ari Dono Sukmanto meminta agar kinerja jajaran Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri bisa lebih ditingkatkan saat dipimpin oleh Direktur Tindak Pidana Korupsi Kombes Polisi Erwanto Kurniadi yang baru dilantik.

"Agar bekerja lebih baik lagi, tingkatkan kemampuan," kata Komjen Ari di Kantor Bareskrim Polri, Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KK-P), Jakarta, Selasa (3/7).

Pihaknya pun mengingatkan jajaran Ditripid-kor untuk senantiasa menerapkan pola hidup sederhana dan tidak korupsi."Kita harus mencontoh perilaku tidak koruptif, jangan pakai mobil me-

wah. Pakai mobil dinas, motor dinas. Jangan minta duit, jangan memeras. Jangan menekan," ujar dia.

Menurut pengamatan Ari, kebiasaan jajaran Di-ttipidkor selama ini sudah baik. Pihaknya pun meminta agar kebiasaan terse-buttidakberubahbilapara penyidik dimutasi ke direktorat lain.Tanjutkan perilaku tersebut, jangan berubah kalau keluar dari Tipidkor," kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, Ari juga meminta jajaran Dittipidkor agar lebih memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan dalam memberantas korupsi.Kita jangan terkotak-kotak. Kita harus bersinergi memerangi kejahatan korupsi.Kasus-kasus yang tidak tertangani

KPK agar ditangani oleh Bareskrim. Kita harus silaturahim ke KPK," kata dia

Sementara Direktur Tindak Pidana Korupsi Kombes Polisi Erwanto Kurniadi mengatakan pihaknya menargetkan penegakan hukum yang adil dan bermoral selama kepemimpinannya di Ditti-pidkor."Targetnya, penegakan hukum yang adil dan bermoral. Kejar aset yang ada di pelaku," kata dia.

Menurut Erwanto, merupakan tantangan yang besar baginya untuk menyamai kinerja Brigjen Pol Akhmad Wiyagus, mantan Dirtipidkor."Ben-chmark yang diterapkan direktur lama cukup tinggi sehingga tantangan yang besar untuk bisa menyamai ataupun melampaui kinerja Pak Wiyagus," ujar dia.

Berdasarkan catatan Bareskrim, Brigjen Wiyagus telah menyelesaikan 88 perkara korupsi yang berhasil menyelamatkan kerugian negara lebih dari Rp2 triliun, selama kepemimpinannya di Dittipidkor.

Kombes Pol Erwanto Kurniadi resmi menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Selasa, menggantikan Brigjen Pol Akhmad Wiyagus yang mendapat promosi jabatan sebagai Wakapolda Maluku.

Kombes Erwanto sebelumnya merupakan Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Mutasi jabatan Dir-ripidkor ini sesuai dengan terbitnya Surat Telegram Kapolri Nomor ST/15-35/VI/KEP/2018 tertanggal 20 Juni 2018.

ANT





Original Post

Taufiq Effendi Tidak Kenal Dua Tersangka KTP-E

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-7-4

Taufiq Effendi Tidak Kenal Dua Tersangka KTP-E

NERACA

Jakarta - Mantan wakil ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat Taufiq Effendi mengaku tidak mengenal dua tersangka kasus korupsi KTP-elektronik (KTP-e) masing-masing Iryanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung."Kenal apa tidak, saya bilang tidak kenal," kata Taufiq seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/7).

KPK pada Selasa (3/7) memeriksa Taufiq sebagai saksi untuk dua tersangka tersebut dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-elek-tronik/KTP-e).

Ia pun mengaku tidak dikonfirmasi oleh penyidik terkait pembahasan proyek KTP-e saat dirinya menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR saat itu.Tidak ada, tidak ada

pembahasan. Kenal atau tidak itu saja," ucap mantan menteri negara Pen-dayagunaanAparaturSipil Negara pada Kabinet Indonesia Bersatu 2004-2009 itu.

Taufiq menyatakan bahwa saat duduk di Komisi II dirinya tidak pernah mengukuti pembahasan proyekKTP-ea.Tidakper-nah. Kebetulan saya ditugaskan untuk ASN (Aparatur Sipil Negara)," kata Taufiq.

Namun, ia tidak me-nampikbahwa proyek KTP-e memang pernah dibahas di KomisiII."Pastiada," ungkap dia. Dalam penyidikan dengan tersangka Irvanto dan Made Oka, KPK masih mendalami terkait proses pembahasan anggaran atau aliran dana proyek KTP-e.

Dalam dakwaan terhadap mantan direktur jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman dan mantan direk-

tur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Sugiharto, nama Taufiq sempat disebut menerima aliran dana proyek KTP-e senilai Rp5,-95 triliun. Taufiq yang saat itu sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR dari Partai Demokrat disebut menerima 103 ribu dolar AS.

Irvanto yang merupakan keponakan mantan ketua DPR Setya Novanto telah ditetapkan bersama Made Oka, pengusaha sekaligus rekan Novanto sebagai tersangka korupsi KTP-e pada 28 Februari 2018 lalu. Irvanto diduga sejakawalmengikuti proses pengadaan KTP-e dengan perusahaannya, yaitu PT Murakabi Sejahtera dan ikut beberapa kali pertemuan di Ruko Fatmawati bersama tim penyedia barang proyek KTP-e, dan juga diduga telah mengetahui ada permintaan "fee" sebesar lima persen untuk memper-

mudah proses pengurusan anggaran KTP-e.

Irvanto diduga menerima total 3,4 juta dolar AS para periode 19 Januari-19 Februari 2012 yang diperuntukkan kepada Novanto secara berlapis dan melewati sejumlah negara. Sedangkan Made O-ka adalah pemilih PT Delta Energy, pei usahaan SVP dalam bidang "investment company" di Singapura yang diduga menjadi perusahaan penampung dana.

Made Oka melalui kedua perusahaannya diduga menerima total 3,8 juta dolar AS sebagai peruntukan kepada Novanto yang terdiri atas 1,8 juta dolar AS melalui perusahaan OEM Investment Pte Ltd dari Biomorf Mauritius dan melalui rekening PT Delta Energy sebesar 2 juta dolar AS. Made Oka diduga menjadi perantara uang suap untuk anggota DPR sebesar 5% dari proyek KTP-e.

ANT





Original Post

KPK Dua Mantan Menteri Akan Dihadirkan Sidang BLBI

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-7-4

KPK Dua Mantan Menteri Akan Dihadirkan Sidang BLBI

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan dua mantan menteri, yaitu Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri dalam sidang dugaan tindak pidana korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim terkait pinjaman Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

neraca

"Untuk semakin memperkuat proses pembuktian kasus Biii ini, sidangselan-jutnya akan dilakukan Kamis (5/7) pagi, saksi yang akan dihadirkan di antaranya Kwik Kan Gie, Edwin Gerungan, Rizal Ramli, I Putu Gede Ary Suta, dan , lainnya," kata luru Bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta, Selasa (3/7).

Saat kasus itu terjadi, Kwik Kian Gie adalah Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), Edwin Gerungan merupakan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) periode 1999, Rizal Ramli adalah Menko Ekuin sekaligus Ketua KKSK periode 2000-2001, sedangkan I Putu Gede Ary Suta adalah mantan Ketua BPPN yang menggantikan Edwin Gerungan.

"Kasus BLBI dengan kerugian negara yang sangat besar ini, perlu dikawal bersama. BPK sebagai lembaga negara yang telah melakukan perhitungan kerugian keuangan negara menyimpulkan bahwa ada kerugian negara Rp4,8 triliun dan BPK merupakan institusi yang kredibel dan

berwenang untuk menghitung kerugian negara tersebut," ujar Febri.

Febri menjelaskan bahwa KPK membaca ada pendapat dari sejumlah pihak yang mencoba membentuk wacana seolah-olah audit BPKyangmenghitungke rugian negara saat ini dapat batal demi hukum."Hal tersebut sangat kami -sayangkan. Kami percaya hakim akan mempertimbangkan dengan adil karena kasus BLBI ini termasuk sal ah satu kasus dugaan korupsi yang sangat merugikan bangsa ini," ujar Febri.

Pada Senin (2/7) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jaksa KPK juga telah mengajukan sejumlah saksi penting dari pejabat BPPN, yaitu mantan Wakil Ketua BPPN Raden Eko Santoso Budianto, mantan Deputi Bidang Asset Management Investment (AMI) BPPN Stephanus Eka Dasawarsa Sutanuo, mantan Kepala Loan Work Out (LWO) BPPN Dira K Moc-htar.danTeamLeaderLWO-1 Asset Management Credit (AMC) BPPN 2000-2002 Thomas Maria.

"Para saksi menerangkan bahwa kewajiban SN (Sjamsul Nursalim) belum final closing artinya SN belum memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang

diatur Master Settlement Aqcuisition Agreement (M-SAA). Sedangkan, terkait penyerahan aset dari BDNI terdapat aset berupa utang petambak sebesar Rp4,8tril-iun saat diserahkan kepada BPPN dalam kondisi macet," kata Febri lagi.

Terdakwa dalam perkara ini adalah Ketua BPPN periode 2002-2004 Syafruddin Arsyad Temenggung yang didakwa bersama-sama dengan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Dorojatun Kuntjoro-Jakti serta pemilik BD-

NI Sjamsul Nursalim dan Itjih S Nursalim dalam perkara dugaan korupsi penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham yang merugikan keuangan negara Rp4,58 triliun.

BDNI adalah salah satu bank yang dinyatakan tidak sehat dan harus ditutup saat krisis moneter pada 1998. Berdasarkan perhitungan BPPN, BDNI per 21 Agustus 1998 memiliki utang (kewajiban) sebesar Rp4 7,258 triliun. Sedangkan aset yang dimiliki BDNI adalah sebesar Rpl8,85 triliun termasuk

di dalamnya utang Rp4,8 triliun kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM) milik Sjamsul Nursalim.

BPPN pada 27 April 2000 memutuskan utang petambak yang dapat ditagih adalah Rpl,34 triliun dan utang yang tidak dapat ditagih yaitu Rp3,55 triiun diwajibkan untuk dibayar kepada pemilik atau pemegang saham PT DCD dan PT WM. Namun Sjamsul Nursalim juga tidak berse-

dia memenuhi usulan restrukturisasi tersebut.

Setelah dilakukan "audit financial due diligence" dan "legal due diligence" terhadap aset tersebut, BPPN mengambil langkah penye-lesaiandenganmengajukan konsep restrukturis; yang diajukan kepada KKSK, sehingga menghasil!- dua keputusan KKSK tertanggal 27 April 2000 dan 29 Maret 2001. Namun, karena pihak debitur itu menolak, maka dua SK tersebut tidak dapat dilaksanakan.

ant





Original Post

Besok, Jaksa KPK Korek Keterangan 2 Mantan Menteri Ekonomi

Media Online jpnn.com
2018-07-04

jpnn.com, JAKARTA - Jaksa KPK terus berupaya mengupas lapis demi lapis dugaan korupsi dalam penerbitan surat keterangan lunas (SKL) bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Dalam persidangan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung besok (5/7), jaksa KPK berencana memeriksa dua mantan menteri bidang ekonomi. Yakni, Kwik Kian Gia dan Rizal Ramli.

Dua mantan pejabat elit itu bakal dimintai keterangan untuk menguatkan pembuktian pidana korupsi di perkara yang diduga merugikan negara Rp 4,58 triliun tersebut.

Di sidang sebelumnya, jaksa KPK telah menghadirkan sejumlah mantan pejabat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Diantaranya, Raden Eko SB, Stephanus Eka DS, Dira K Mochtar dan Thomas Maria.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, keterangan saksi sejauh ini memperkuat dakwaan jaksa KPK kepada Syafruddin. Khususnya terkait dengan kewajiban Sjamsul Nursalim sebagai debitur menyerahkan aset dari Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). "Kewajiban SN (Sjamsul Nursalim) belum final closing," kata Febri.

Selain itu, fakta persidangan yang telah terungkap menyebutkan bahwa aset BDNI berupa hutang petambak sebesar Rp 4,8 triliun yang diserahkan BDNI kepada BPPN saat itu dalam kondisi macet.

"Pada prinsipnya, keterangan saksi-saksi semakin memperkuat pembuktian dakwaan KPK kepada SAT," terang mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut.

Febri menambahkan, pihaknya berharap publik mengawal persidangan BLBI di Pengadilan Tipikor Jakarta besok. Sebab, perkara tersebut diduga merugikan keuangan negara cukup besar.

https://www.jpnn.com/news/besok-jaksa-kpk-korek-keterangan-2-mantan-menteri-ekonomi



Original Post

Kasus RAPBN-P 2018, KPK Dalami Sumber Uang dan Aset Pejabat Nonaktif Kemenkeu

Media Online kompascom
2018-07-04

JAKARTA, - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Febri Diansyah mengungkapkan, KPK sedang mendalami sumber aset-aset milik tersangka mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian KeuanganYaya Purnomo.

Yaya terlibat dalam kasus dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada Rancangan APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2018.

"Sedang kami dalami saat ini, dari mana saja sumber uang atau sumber aset yang sudah kami sita," ucapFebri di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (3/7/2018).

"Karena aset yang sudah kami sita cukup banyak. Ada uang dalam mata uang asing, beberapa batangan emas dan juga kendaraan. Kami telusuri dari rangkaian pemeriksaan," kata Febri.

KPK menduga Yaya menerima pemberian lainnya terkait proyek-proyek di daerah lain, selain dua proyek Dinas PUPR dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Baca juga:

Menurut Febri, KPK juga memeriksa sejumlah pejabat untuk melihat ada atau tidaknya keterlibatan Yaya dalam pengurusan anggaran.

"Ada beberapa pejabat di sejumlah daerah yang kami periksa. Kami sedang memeriksa tentang pengurusan anggaran apakah melibatkan tersangka YP atau masih ada kaitannya dengan perkara ini. Tentu pejabat di daerah itu kami periksa karena memang relevan dan ada kaitannya dengan perkara yang kami sidik ini," ujar dia.

KPK, kata dia, tak menutup kemungkinan bahwa pemeriksaan sejumlah pejabat di daerah merupakan upaya pendalaman sumber aset-aset Yaya. Namun, Febri enggan menjelaskan secara rinci terkait penelusuran tersebut.

"Kami menduga ada informasi-informasi yang bisa kami dalami dari sejumlah pejabat di daerah yang melakukan proses pengurusan anggaran. Tapi, rincinya apakah sumbernya memang dari pejabat-pejabat daerah atau pihak lain, tentu tidak bisa disampaikan karena teknis penyidikan," ucap Febri.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan anggota DPR Komisi XI Amin Santono dan pejabat nonaktifKemenkeu Yaya Purnomo sebagai tersangka terkait dengan penerimaan hadiah atau janji terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018.

Baca juga:

Selain Amin dan Yaya, KPK juga menetapkan dua orang sebagai tersangka yaitu Eka Kamaludin dan Ahmad Ghiast. Eka diketahui merupakan pihak swasta yang berperan sebagai perantara.

Adapun, Ahmad berstatus sebagai swasta atau kontraktor. Ahmad diduga sebagai pemberi uang.

Amin, Eka, dan Yaya sebagai orang yang diduga penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Ahmad Ghiast sebagai orang yang diduga sebagai pemberi suap dijerat Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Kompas TV Juru bicara Partai Demokrat Imelda Sari menyatakan, Partai Demokrat akan mendukung upaya KPK dalam memberantas korupsi .

http://nasional.kompas.com/read/2018/07/04/06333661/kasus-rapbn-p-2018-kpk-dalami-sumber-uang-dan-aset-pejabat-nonaktif-kemenkeu



Original Post

Kena OTT, Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah Akan Digiring ke Jakarta

Media Online okezonecom
2018-07-04

JAKARTA \' Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana membawa sejumlah pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT)‎ di Aceh ke Jakarta, hari ini. Dalam OTT pada Selasa 3 Juli 2018 itu, KPK mengamankan 10 orang, termasuk Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah, Ahmadi.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, sejumlah pihak yang diamankan dalam penindakan itu ‎sudah dilakukan pemeriksaan awal di Mapolda Aceh. Nantinya, sejumlah orang yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi akan langsung dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

‎"(Setelah) kita amankan perlu kita periksa terlebih dahulu sampai nanti diputuskan misalnya berapa orang yang akan dibawa ke Jakarta ke kantor KPK untuk proses lebih lanjut," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (4/7/2018).

Febri belum dapat memastikan siapa saja pihak-pihak yang akan digiring ke kantor lembaga antirasuah di Jakarta. ‎Setelah dilakukan pemeriksaan intesif, KPK baru akan mengumumkan secara resmi siapa saja yang tertangkap tangan.

(Baca Juga :)

Pun demikian terhadap status hukum untuk Gubernur Irwandi dan Bupati Ahmadi. KPK akan menentukan status hukum bagi kedua pejabat daerah dalam waktu 1x24 jam setelah dilakukan penangkapan.

(Baca Juga : )

"Nanti status hukumnya seperti itu kan butuh waktu untuk mengklarifikasi lebih lanjut. Nanti akan disampaikan melalui konferensi pers apa saja hasil kegiatan ini dan status hukum masing-masing pihak," ujarnya.

(erh)

https://news.okezone.com/read/2018/07/04/337/1917548/kena-ott-gubernur-aceh-dan-bupati-bener-meriah-akan-digiring-ke-jakarta



Original Post

Eks Koruptor Dilarang Jadi Calon Legislatif

Media Cetak Harian Kontan Halaman 21
2018-7-4

Eks Koruptor Dilarang Jadi Calon Legislatif

KPK siap memberikan data koruptor pada KPU

Arsy Ani S., Anggar Septiadi, Sinar Putri Utami

JAKARTA. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merilis Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemil-lihan Legislatif (Pileg) 2019.

Salah satu poin krusial dalam beleid ini adalah larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi untuk maju dalam Pi-leg pada tahun depan.

Kehadiran beleid ini langsung disambut antusiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan menurut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, KPK akan membantu jalannya regulasi ini dengan menyarahkan data yang dibutuhkan KPU. "Kami akan memberikan daftar hitam pihak-pihak yang pernah tersangkut kasus korupsi selama ini, " ujar Saut kepada KONTAN, Selasa (3/7).

Saut menyatakan, regulasi yang dibuat KPU tersebut patut diapresiasi. Pasalnya, jika kemudian aturan tersebut benar-benar ditegakkan, maka Indonesia akan terlindungi dari orang yang tidak berintegritas, sebagai wakil rakyat.

Apalagi jika kemudian beleid ini diperkuat kedudukannya menjadi undang-undang.

Menurut Komisioner KPU Ilham Saputra, pihaknya memang tengah mempertimbangkan PKPU 20/2018 diajukan sebagai salah satu poin dalam Undang-Undang. "Sedang kita upayakan," ujarnya. Upaya melarang mantan narapidana maju dalam Pemilihan Legislatif juga didukung Kementerian Dalam Negeri (kemdagri). Kepala Pusat penerangan Kemdagri Bahtiar mengatakan, pihaknya tengah menunggu PKPU tersebut diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kemdagri, menurutnya, mendukung penuh pemberantasan korupsi.

Tak sesuai UU Pemilu

Hanya saja, menurut Bahtiar, pemerintah tetap berpedoman pada UU. Pasal 240 ayat 1 huruf G UU No. 17 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus narapidana kepada publik.

"Selama hak politik tak dicabut pengadilan dan tak dibatasi oleh sebuah UU, hak politik seseorang untuk dipilih dan memilih tetap harus dijamin," tambah Bahtiar.

Presiden Joko Widodo (Jo-kowi) juga menghormati aturan baru KPU itu. Menurutnya, KPU memiliki hak dan wewenang untuk membuat aturan yang melarang eks narapidana korupsi maju sebagai calon anggota legislatif di Pemilu 2019. "Bila ada yang keberatan atas aturan ini bisa mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA)," katanya.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, walau PKPU 20/2008 sudah diteken Ketua KPU Arief Budiman, tapi bukan berarti langsung berlaku. Bahkan menurutnya, PKPU 20/2018 ini berpotensi bertentangan dengan aturan diatasnya yakni UU 17/2017. "Nanti saya cek detilnya," ujar Yasonna.

Sedangkan menurut Direktur Eksekutif Prakarsa AH Maftuchan, aturan KPU harus disikapi secara bijak. Aturan KPU ini tak perlu ditindaklanjuti KPK dengan merilis data pihak-pihak yang terlibat kasus korupsi, termasuk para terduga kasus korupsi. "KPK cukup kasih imbauan kepada masyarakat," ujarnya.

Partai politik (Parpol) juga diharapkan tidak resisten dengan aturan dari KPU ini. Caranya adalah dengan menyisir Caleg sejak dini dan menghentikan pencalonan jika pernah terjerat korupsi.

REDAKSI





Original Post

Penyuap Bupati Ngada Terima Vonis Hakim

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-7-4

Penyuap Bupati Ngada Terima Vonis Hakim

PALU HAKIM

Dihukum Penjara 2,5 Tahun

WILHELMUS Iwan

Ulumbu divonis 2.5 tahun

penjara. Direktur PT Sinar 99 Permai itu terbukti menyuap Bupati Ngada. Maria-nus Sae Rp3,7 miliar.

Vonis dibacakan Ketua Majelis Hakim HR Unggul Warsito pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, kemarin. Wilhelmus juga dijatuhi hukuman membayar denda Rp 150 juta subsider 2 bulan

Menurut majelis hakim, perbuatan Wilhelmus memenuhi unsur dakwaan Pasal 13 Undang Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

"Saya menerima," Wilhelmus menanggapi vonis yang dijatuhkan hakim kepadanya. Sementara jaksa penuntut umum (JPU) KPK menyatakan pikir-pikir.

Jaksa Ronald Worotikan menilai, majelis hakim kurang mencermati fakta-fakta persidangan. Dalam pertimbangan putusan, majelis hakim menilai pemberian uang dari Wilhelmus kepada Marianus Sae sebagai bantuan operasional bupati.

"Padahal saat pemeriksaan persidangan, ada beberapa permintaan proyek (kepada Bupati Ngada)," katanya.

Ronald menyebutan pada tahun anggaran 2018, Wil-

helmus kembali meminta proyek kepada Bupati Marianus Sae untuk menantunya. "Logikanya kalau memang terdakwa mendapatkan proyek yang menentukan adalah dokumen yang menjadi syarat (tender), apa pentingnya minta lagi ke Pak Marianus. Ya harus ikuti saja dokumen itu, tapi kenapa ada permintaan lagi," ujarnya.

Ronald akan melaporkan hasil persidangan perkara Wilhelmus kepada pimpinan KPK untuk diputuskan langkah berikut. Yang pasti, vonis hakim di bawah tuntutan jaksa yang meminta Wilhelmus dihukum 3,5 tahun penjara dan denda Rpl50 juta subsider tiga bulan kurungan.

Perkara Wilhelmus merupakan hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Wilhelmus kemudian ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Sedangkan Bupati Ngada Marianus Sae tersangka penerima suap.

Marianus Sae tertangkap bersama Ambrosia Tirta Santi Ketua Tim Penguji Psikotes Calon Gubernur Nusa Tenggara Timur saat berada di sebuah hotel di Surabaya. Marianus adalah cagub NTT yang diusung PDIP.

Bersamaan. KPK mencokok Dionesisu Kila, ajudan Marianus di Kupang dan Wilhelmus Iwan Ulumbu di Kota Bajawa, NTT.

byu





Original Post

Mangkir, 8 Perwira Menengah TNI AU Bakal Dipanggil Kembali

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-7-4

Mangkir, 8 Perwira Menengah TNI AU Bakal Dipanggil Kembali

Pemeriksaan Kasus Korupsi Heli AW 101

Delapan perwira menengah (pamen) TNI Angkatan Udara tak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. Para saksi perkara korupsi pengadaan helikopter Agusta Westland 101 itu bakal dipanggil utang.

SEDIANYA pemeriksaan terhadap para pamen itu untuk melengkapi berkas perkara tersangka Irfan Kurnia Saleh, Direktur PT Diratama Jaya Mandiri.

"Kita jadwal ulang pemerik- . saannya," kata juru bicara KPK Febri Diansyah.

Febri tak bersedia mengungkapkan identitas para saksi dari kalangan militer. Ia menyebutkan KPK telah berkoordinasi dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI sebelum melakukan pemanggilan terhadap tentara aktif.

Menurut Febri, ketidakhadiran para saksi itu bisa menghambat penuntasan penyidikan kasus ini. "Kita koordinasi lagi dengan Puspom TNI," katanya.

Sebelumnya, empat anggota TNI aktif juga mangkir dari pemeriksaan KPK pada 7 Mei 2018 . Sedianya mereka diperiksa sebagai saksi perkara tersangka Irfan Kurnia Saleh yang bertempat di Mabes TNI Cilangkap.

"Kendala-kendala itu menjadi tantangan bagi penyidik dalam menangani perkara," kata Febri.

Pahrozi, penasihat hukum bekas Kepala Staf TNI AU Agus Supriatna tak tahu agenda pemeriksaan KPK terhadap delapan pamen TNI AU.

Tidak ada informasi mengenai pemeriksaan pamen-pamen itu," katanya ketika dikonfirmasi tadi malam.

Sejauh ini, KPK telah dua kali memanggil bekas KSAU Agus Supriatna. Pemeriksaan terhadap bekas pucuk pimpinan matra udara itu juga untuk melengkapi berkas perkara tersangka Irfan Kurnia Saleh, Direktur PT Diratama Jaya Mandiri. Perusahaan itu rekanan TNI AU dalam pembelian AW lOl buatan Inggris-Italia.

"Kami mendalami mekanisme pengajuan pembelian heli saat saksi (Agus) masih aktif tentu saja di Angkatan Udara. Jadi kami klarifikasi sebenarnya saat itu mekanismenya seperti apa sampai kemudian terjadi katakanlah perubahan atau penunjukan atau yang lain-lainnya, apa yang diketahui oleh saksi," kata Febri.

Usai pemeriksaan di KPK 5 Juni 2018 lalu. Agus yang didampingi tim penasihat hukum dan Polisi Milker TNI AU mempersoalkan pihak-pihak yang menyeretnya dalam kasus ini.

"Sebetulnya dari awal dulu saya tidak mau bikin gaduh, bikin ribut permasalahan ini. Karena AW 101 ini harusnya teman-teman juga tahu, coba

tanya kepada yang membual masalah ini tahu enggak UU APBN? Tahu enggak mekanisme anggaran APBN itu seperti apa? Kalau tahu, tidak mungkin melakukan hal ini," katanya.

"Yang kedua tahu enggak peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 tahun 2011. Kalau tahu .tidak mungkin juga melakukan ini. Dan ada juga Peraturan Panglima Nomor 23 Tahun 2012. Kalau memang betul tahu tidak mungkin juga melakukan hal ini," lanjut Agus.

Menurut Agus, permasalahan pembelian heli AW 101 bisa diselesaikan bila Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI saat itu. Gatot Nurmantyo duduk bersama.

Agus heran ketika dirinya masih aktif sebagai KSAU tak ada satu pun pihak yang bertanya mengenai pembelian heli AW 101. Namun, setelah pensiun,

pembelian heli baru dipersoalkan. "Jadi saya ingin sampaikan itu. Saya berharap kita lebih baik duduk bersama, kita bicara blak-blakan," katanya.

Teguh Samudra, penasihat hukum Agus menambahkan pihak yang disebut membuat gaduh persoalan heli ini adalah Panglima TNI sebelumnya. "Mestinya sudah tahu kan, pertama kali yang beritakan ini dan umumkan di KPK ada Tipikor siapa? Kan mantan panglima. Padahal ada aturan panglima sendiri," sebutnya.

Berdasarkan catatan, kasus dugaan korupsi pembelian heli AW 101 diumumkan Gatot Nurmantyo ketika masih Panglima TNI bersama Ketua KPK Agus Rahardjo.

Dalam keterangan pers, Gatot menyebut Presiden Joko Widodo memerintahkan dirinya mengejar terus pelaku pengadaan he-

likopter AW-101 tersebut.

"Maka saya berjanji ke Presiden akan membentuk tim investigasi," kata Gatot.

Gatot lalu menerbitkan surat perintah Nomor Sprin 3000/ xii/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang pembentukan Tim Investigasi Pengadaan Pembelian Heli AW 101.

Hasil investigasi awal diserahkan kepada KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto yang dilantik pada Januari 2017 menggantikan Agus Supriatna. Maka pada 24 Februari 2017. Hadi mengirimkan hasil lanjutan investigasi.

"Dari hasil investigasi KSAU semakin jelas, tetapi ada pelaku-pelaku bukan dari TNI. karena korupsi ini konspirasi. Bermodal investigasi KSAU, saya ucapkan terima kasih Pak KSAU, saya bekerja sama dengan Kepolisian, BPK, khususnya PPATK dan KPK untuk melakukan penyelidikan intensif terus menerus," tambah Gatot.

Gatot sengaja merahasiakan investigasi yang dilakukan TNI. Tujuannya agar tak terendus para pelakunya. "Rekan-rekan media sering bertanya kapan? Saya diam karena belum ada kepastian dan menggunakan berbagai macam silat, teknik termasuk Pak KSAU mengatakan proses pengadaan sesuai prosedur ini sebenarnya teknik untuk mengelabui para calon tersangkanya sehingga mereka enjoy, merasa tidak ada masalah," ujar Gatot.

gpg





Original Post

KPU Pasrah Jika Kemenkumham Tolak Larangan Eks Koruptor Nyaleg

Media Online okezonecom
2018-07-04

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) pasrah jika peraturan yang dibuatnya terkait larangan nyaleg bagi mantan terpidana kasus korupsi ditolak atau tidak dijadikan Undang-Undang oleh Kementeriaan Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Komisioner KPU Hasyim Asyari mengatakan, Pemilu akan tetap berlangsung, meskipun PKPU tersebut ditolak oleh Kemenkumham. Hasyim pun menyerahkan sepenuhnya keputusan aturan PKPU itu ke Kemenkumham.

"Pemilu jalan terus. Pengundangan adalah tugas Kemenkumham menurut UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," kata Hasyim saat dikonfirmasi Okezone, Rabu (3/6/2018).

Sekadar informasi, KPU sendiri telah menerbitkan peraturan nomor 20 tahun 2018 tentang larangan bagi mantan terpidana kasus korupsi untuk nyaleg di Pileg 2019. Namun, aturan tersebut menuai polemik dari beberapa kalangan serta politikus.

Sejumlah Partai Politik (Parpol) menolak adanya larangan‎ bagi mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri di Pileg 2019. Sebab, menurut sejumlah Politikus, aturan tersebut membatasi serta melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

(Baca Juga : )

Tak hanya kontra terkait aturan tersebut. Sejumlah dukungan mengalir dari beberapa pihak. Salah satunya yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK mendukung diberlakukannya aturan tersebut. Menurut KPK, aturan tersebut dapat menciptakan pemimpin yang bersih dari korupsi.

(Baca Juga :)

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri telah angkat bicara terkait polemik itu. Kepala Negara RI ini menghormati aturan yang telah dibuat oleh KPU. Menurutnya, jika ada yang bertentangan dengan aturan itu, dipersilakan untuk menggugat ke Mahkamah Agung (MA).

(erh)

https://news.okezone.com/read/2018/07/04/337/1917552/kpu-pasrah-jika-kemenkumham-tolak-larangan-eks-koruptor-nyaleg



Original Post

PKS: Bagi Penolak PKPU 20/2018 Silakan Ajukan JR Ke MK

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-07-04

RMOL. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 20/2018 telah diteken oleh Ketua KPU Arief Budiman pada Senin (2/7).Itu artinya, larangan calon anggota legislatif (caleg) tidak diperbolehkan jika yang bersangkutan adalag mantan narapidana korupsi, bandar narkoba, dan pelaku kekerarasan seksual anak.

Wakil Ketua Majlis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menyebut bahwa partainya berada dalam posisi mendukung PKPU tersebut.

"Kami mendukung, tapi masih ada (pihak) yang menolak," jelasnya dalam akun Twitter @hnurwahid, Selasa (3/7).

Agar tidak terjadi simpang siur dan polemik yang terus berkepanjangan, Hidayat meminta kepada pihak-pihak yang menolak PKPU tersebut untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA).

"Demi kepastian hukum, bagi yang menolak segeralah ajukan JR ke MA," tukas wakil ketua MPR itu.

PKPU ini menuai polemik karena dinilai pelarangan mantan narapidana korupsi, bandar narkoba, dan pelaku kekerarasan seksual anak, bertentangan dengan UU 7/2017 tentang Pemilu. [ian]

http://politik.rmol.co/read/2018/07/04/346308/PKS:-Bagi-Penolak-PKPU-20/2018-Silakan-Ajukan-JR-Ke-MK-



Original Post

MA Menangkan PKPI Hendropriyono

Media Online Detikcom
2018-07-04

Jakarta -
Mahkamah Agung (MA) memenangkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pimpinan AM Hendropriyono. Permohonan kasasi diajukan oleh kubu Haris Sudarno dkk.

"Tolak kasasi," demikian lansir panitera MA sebagaimana dikutip detikcom, Rabu (3/7/2018).

Duduk sebagai ketua majelis Irfan Fachrudim dengan anggota Yodi Martono Wahyunadi dan Is Daryono. Atas putusan itu, PKPI menyambut baik.

"Benar alhamdulillah memang putusan itu sudah diunggah di website resmi Informasi Mahkamah Agung dengan nomor register 313K/TUN/2018. Walaupun sampai saat ini kami belum menerima salinan putusannya," kata mantan Sekjen PKPI, Imam Anshori Saleh, yang kini menjabat Ketua Mahkamah Partai PKPI.

Perkara 308/G/2016/PTUN.JKT itu awalnya diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Pada tingkat pertama gugatan dimenangkan penggugat. Pihak termohon Kemenkumham dan DPN PKPI yang diwakili AM Hendropriyono dan Inam Anshori Saleh kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi TUN Jakarta.

Oleh PTTUN, Kemenkumham dan PKPI pimpinan Hendropriyono dinyatakan menang. Kalah di PTTUN, Haris Sudarno dkk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Melalui PTUN Jakarta permohonan kasasi ke diajukan pada tertanggal 27 April 2018, kemudian oleh MA melalui putusannya tertanggal 22 Mei 2018 permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak.

Dengan adanya putusan MA tersebut,menurut Imam,putusan sudah sudah berkekuatan hukum tetap.

"Jadi SK Menkumham untuk PKPI tidak ada masalah lagi. Selama ini pun pemerintah maupun Komisi Pemilihan Umum hanya mengakui PKPI di bawah Pak Hendro dan menyatakan sebagai peserta Pemilu 2019," kata Imam.
(asp/aan)

https://news.detik.com/berita/d-4096943/ma-menangkan-pkpi-hendropriyono



Original Post

Media