KPK duga Gubernur Aceh minta fee 8 persen dari tiap proyek dana otsus

Media Online merdeka.com
2018-07-05

Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) menduga Gubernur Aceh Irwandi Yusuf meminta komitmen fee sebesar 8 persen dari setiap proyek yang dibiayai dengan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) atau Dana Otsus.

Dari kasus ini, Irwandi Yusuf diduga menerima Rp 500 juta dari total komitmen fee sebesar Rp 1,5 miliar terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari dana Otsus Provinsi Aceh. Uang tersebut diterima Irwandi dari Bupati Bener Meriah, Ahmadi.

"Diduga pemberian tersebut merupakan bagian dari commitment fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di pemerintah Aceh dari setiap proyek yang dibiayai dari dana DOKA," jelas Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK KuninganJakarta Selatan, Rabu (4/7/2018).

Menurut dia, pemberian uang sebesar Rp 500 juta tersebut dilakukan melalui orang-orang terdekat Irwandi sebagai perantara. Sementara Bupati Ahmadi dalam perkara ini, bertindak sebagai perantara suap.

"Tim sendiri masih mendalami dugaan penerimaan-penerimaan sebelumnya," ungkapnya.

Atas perbuatannya, sebagai pihak penerima, Irwandi, Hendri, dan Syaiful disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan, Ahmadi sebagai pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak pidanakorupsi.

Reporter: Lizsa Egeham

Sumber: Liputan6.com [noe]

http://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-duga-gubernur-aceh-minta-fee-8-persen-dari-tiap-proyek-dana-otsus.html



Original Post

Bupati Bener Meriah Kumpulkan Uang Suap Proyek Dana Otsus dari Pengusaha

Media Online okezonecom
2018-07-05

JAKARTA \' Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018.

Empat orang tersebut adalah Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf; Bupati Bener Meriah, Ahmadi; serta dua pihak swasta, Hendri Yuzal dan Syaiful ‎Bahri.

Diduga, Gubernur Irwandi meminta jatah sebesar Rp1,5 miliar terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018. Irwandi meminta jatah tersebut kepada Bupati Bener Meriah, Ahmadi.

Namun, Bupati Ahmadi baru menyerahkan uang sebesar Rp500 juta kepada Gubernur Irwandi. ‎Diduga, pemberian tersebut merupakan bagian komitmen fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengatakan, uang suap untuk Gubernur Irwandi tersebut dikumpulkan oleh Bupati Ahmadi dari sejumlah pengusaha di Aceh. KPK masih mendalami para pengusaha pemberi uang suap ‎ke Bupati Ahmadi.

‎‎"Sumber uang Bupati menurut info tim inti kita dikumpulkan dari beberapa pengusaha di sana. Bagian Rp1,5 miliar untuk ke tingkat provinsi yaitu proyek jalan," kata Basaria saat menggelar konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (4/7/2018).

Dalam kasus ini, sebagai pihak penerima suap, Irwandi Yusuf, Hendri Yusuf, dan Syaiful Bahri disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(Baca Juga : )

Sebagai pihak pemberi suap, Ahmadi disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

(Baca Juga : )

(erh)

https://news.okezone.com/read/2018/07/05/337/1918026/bupati-bener-meriah-kumpulkan-uang-suap-proyek-dana-otsus-dari-pengusaha



Original Post

Bupati Bener Meriah Berikan Fee Proyek ke Gubernur Aceh Lewat Orang Dekat

Media Online okezonecom
2018-07-05

JAKARTA \' Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menyatakan pemberian fee sebesar Rp1,5 miliar terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018 antara Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah, Ahmadi dilakukan melalui perantara orang terdekat.

Irwandi, Ahmadi, dan dua orang lainnya, yaitu Hendri Yusuf dan Syaiful Bahri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengalokasian dan penyaluran dana otonomi khusus Aceh.

"Pemberian ke Gubernur Aceh dari Bupati Bener Meriah dilakukan melalui orang dekat yang bertugas sebagai perantara. Tim masih dalami penerimaan sebelumnya," kata Basaria dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/7/2018).

Basaria menjelaskan, konstruksi perkara ini merupakan pemberian hadiah atau janji oleh Ahmadi ke Irwandi senilai Rp1,5 miliar. Namun, fee komitmen dari proyek-proyek pengembangan infrastruktur dari dana alokasi khusus Aceh itu baru diserahkan sebanyak Rp500 juta.

"Diduga pemberiaan dari komitmen fee 8 persen yang jadi bagian untuk pejabat Pemprov Aceh. Menurut informasi sementara bahwa Rp8 triliun ini yang dialokasikan dana khusus ini ada pemotongan 10 persen, 8 persen untuk provinsi dan 2 persen kabupaten," papar Basaria.

Dalam operasi tangkap tangan ini, KPK mengamankan uang senilai Rp50 juta dan transaksi perbankan serta catatan proyek yang saat ini masih ditelisik penyidik.

()

Atas perbuatannya, sebagai pihak penerima suap Irwandi dan dua orang lainnya dijerat dengan dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b Pasal 11 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(Baca Juga :)

Sebagai pihak yang diduga pemberi suap Ahmadi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(erh)

https://news.okezone.com/read/2018/07/05/337/1918016/bupati-bener-meriah-berikan-fee-proyek-ke-gubernur-aceh-lewat-orang-dekat



Original Post

Sekjen PPP nilai PKPU Nomor 20 Tahun 2018 cuma akan menambah gugatan dari caleg

Media Online merdeka.com
2018-07-05

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan diundangkannya Peraturan Komisi PemberantasanKorupsi (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pemilihan Anggota Legislatif tidak memecahkan permasalahan yang selama ini diperdebatkan. Menurutnya, PKPU hanya menambah kemungkinan calon legislatif (caleg) menggugat partai politik dan juga KPU.

"Saya hanya melihat dengan penggeseran seperti itu maka itu hanya akan menambah kemungkinan pihak yang akan digugat yang ingin menjadi caleg tapi terpidana dalam kasus-kasus tersebut," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan,Jakarta, Rabu (4/7).

Arsul mengatakan, pada dasarnya partai politik memang tidak bisa digugat atau diperkarakan dalam konteks pemilu. Tetapi, lanjut dia, partai bisa saja digugat karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak meloloskan kadernya menjadi caleg.

"Katakanlah parpol tidak bisa ikut digugat sekarang parpol sekarang bersama dengan KPU bisa ikut digugat. Tetapi tentu parpol kalaupun digugat sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa onrechtmatige daad dalam bahasa Belandanya, maka tentu parpol akan menjelaskan bahwa ujung dari kebijakan parpol dengan adanya pakta integritas itu kan karena adanya PKPU. Itu yang saya kira akan terjadi," ungkapnya.

Meskipun sekarang telah diundangkan, menurut anggota Komisi III DPR ini, tidak ada salahnya jika Kementerian Hukum dan HAM memberikan catatan khusus. Karena, bagi dia, PKPU ini melanggar Undang-undang Dasar 1945.

"Tapi Kemenkum HAM juga mestinya perlu membuat terobosan. Dalam pengundangan itu Menteri Hukum dan HAM membuat catatan, bahwa menurut pandangan Menkum HAM PKPU ini bertentangan dengan UU atau peraturan yang lebih tinggi," ungkapnya.

Arsul juga menyarankan, pihak yang keberatan dengan PKPU tersebut mengugat ke Mahkamah Agung (MA). Jika uji materinya sukses harus ada ruang yang luas untuk mengatasi perdebatan itu.

"Kedua, mestinya langkahnya lebih kalau uji materinya sukses dikabulkan dan PKPU itu dikoreksi oleh MA harus ada ruang untuk menampung itu. Bagaimana menciptakan ruangnya, dengan parpol itu yang tetap mau mengajukan dibolehkan tetapi diterima dulu dinyatakan memenuhi syarat dulu," ucapnya. [dan]

http://www.merdeka.com/politik/sekjen-ppp-nilai-pkpu-nomor-20-tahun-2018-cuma-akan-menambah-gugatan-dari-caleg.html



Original Post

Anwar Ibrahim, Kasus 1MDB, Cerita Keadilan

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 5
2018-7-5

Anwar Ibrahim, Kasus 1MDB, Cerita Keadilan

Anwar, saya pikir kita harus bekerja sama karena pemerintahan .saat ini sudah sangat rusak, dan kita harus membantu membangun ulang negeri ini."

Begitu ungkapan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad yang sangat berkesan bagi Anwar Ibrahim, Mantan Wakil PM Malaysia, saat mendapat kunjungan ketika masih berada di balik jeruji besi pada akhir 2016.

Kedatangan Mahathir, membuatnya terkejut. Namun, begitu mendengar apa yang disampaikan oleh pemimpin tertua terpilih di dunia itu, hatinya langsung hancur.

Dia mengatakan tiada dendam tersisa di benaknya ketika diminta kembali bersinergi yang akhirnya memunculkan harapan mencapai cita-cita yang sama yakni membangun kembali Malaysia.

"Anda bisa bayangkan, hati saya hancur, tapi saya tetap memasang senyum dan mengatakan ya Tuan Mahathir, terima kasih sudah datang, saya memikirkan tentang itu," ungkap Anwar Ibrahim saat menjadi pembicara dalam agenda Executive Center for Global Leaders-hip(ECGL) Forum, Rabu (4/7).

Anwar bercerita, sebenarnya anak-anaknya menangis dan tidak menerima perlakuan Mahathir dan permusuhan yang sudah berjalan selama lebih dari 20 tahun. Namun, dia menenangkan anak-anaknya dan mengingatkan bahwa Mahathir sudah mengakui kesalahannya yang membuat Anwar dipenjara.

"Tuan Mahathir mengatakan dirinya tidak sepatutnya memecat saya pada saat itu. Bagi saya hal itu sudah cukup untuk memaafkannya."

Pada 1999, Anwar diberhentikan dari jabatannya sebagai wakil PM karena tuduhan tindak asusila dan korupsi. Namun, setelah dibebaskan dari penjara dia kembali terjun ke dunia politik menjadi anggota legislatif. Setelah benar-benar bebas dari segala kasus hukum, Anwar membangun koalisi politik dengan Mahathir menghadapi pemerintahan Najib Razak.

Dia bersuara keras menentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan PM Najib Razak dan bahkan menjadi yang pertama mempertanyakan kasus 1 Malaysia Development Berhad (1MDB). Adapun, hingga saat ini Pemerintah Malaysia masih disibukkan dengan perkembangan investigasi kasus korupsi 1MDB

yang melibatkan Mantan PM Najib Razak.

Pada perkembangan terbaru, Najib Razak telah tampil di hadapan Mahkamah Agung di Malaysia dan mengaku tidak bersalah di dalam kasus korupsi tersebut.

Najib juga telah diberikan jaminan sebesar 1 juta ringgit (US$247,000) dan diperintahkan untuk menyerahkan paspornya. Dia dikenakan tiga tuduhan kriminal kepercayaan dan salah satunya di bawah UU antikorupsi. Jika nantinya terbukti bersalah, dia dapat dipenjara hingga 20 tahun.

SESUAI ATURAN

Menanggapi perkembangan tersebut, Anwar mengatakan segala proses investigasi kasus itu akan dilakukan secara adil dan ditentukan dengan due process, yaitu sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Saya adalah pendukung demokrasi dan di negara hukum. Yang memutuskan siapa yang bersalah dan tidak bersalah bukan presiden bukan perdana menteri, tapi apa yang disebut dengan due process dan pelaksanaan hukum yang adil," lanjutnya.

Dia menjelaskan, keadilan itu lah yang diberikan pemerintah sebagai jaminan kepada Najib di dalam kasus ini. Dia menyayangkan dan tersenyum getir mengingat dia tidak mendapatkan perlakuan yang sama ketika dibantarkan ke pintu penjara pada masa silam.

"Pemenjaraan saya 3,5 tahun belakangan ini atas tindakan dan keputusan dari Najib dan saya seorang pribadi memaafkan beliau," tuturnya.

Namun, dia menegaskan ketika berbicara mengenai tuduhan merampok, merampas, mencuri, dan menzalimi harta rakyat bukanlah ranah kekuasaannya. Dia pun mengimbau Najib untuk menjawab segala tuduhan korupsi besar-besaran 1MDB di mahkamah yang bebas dan adil .

Dia menegaskan, situasi dan kondisi yang terjadi di Malaysia kali ini bisa dijadikan pembelajaran oleh para pemimpin-pemimpin di dunia dan menjadi peringatan bahwa kuasa adalah amanah bukan hasrat keistimewaan. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa setiap bentuk kepemimpinan selalu memiliki dimensi penyelewengan, tetapi dengan menerapkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam segala hal, kepemimpinan menjadi alat untuk kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi.

Rinaldi M Azka Dwi Nicken Tari





Original Post

PDIP dan Gerindra Jalankan Aturan KPU

Media Cetak Harian Kontan Halaman 20
2018-7-5

PDIP dan Gerindra Jalankan Aturan KPU

JAKARTA. Latar belakang calon legislatif (caleg) akan menjadi perhatian penting bagi partai politik (Parpol) dalam Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) tahun 2019. Pasalnya latar belakang caleg akan menentukan citra partai di masyarakat, dan otomatis akan mempengaruhi tingkat elektabilitas partai.

"Partai juga tidak mau mengambil risiko mencalonkan mantan narapidana yang kemudian berisiko menurunkan citra dalam Pileg 2019," ujar Andreas Hugo Pareira, Ketua DPP PDI Perjuangan kepada KONTAN, Rabu (4/7).

Untuk itu, menurutnya, pemilihan caleg tidak akan terpengaruh adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No 20/2018. Dalam Peraturan KPU tersebut terdapat larangan bagi eks narapidana korupsi masuk menjadi calon legislatif.

Andreas mengklaim, PDI Perjuangan telah memiliki skema proses seleksi caleg. Hal itu membuat partainya tidak akan terpengaruh beleid KPU ini. PDI Perjuangan akan memenuhi aturan KPU ini, karena dinilai tidak akan memberatkan partai.

Selain PDI Perjuangan, Partai Gerindra juga mengaku akan mengikuti Peraturan KPU terkait pencalonan ang-

gota legislatifnya. "Gerindra menghormati keputusan KPU dan akan ikuti KPU," ujar Ferry Juliantono, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra.

Peraturan KPU tersebut, menurut Ferry, bersifat mengikat. Oleh karena itu, syarat-syarat pencalonan caleg dalam aturan itu akan menjadi tata cara Partai Gerindra menentukan calon legislatif dalam pemilu 2019.

Ferry berharap partai-partai lain yang menolak aturan KPU agar mengambil langkah sesuai aturan. "Bagi pihak yang tidak setuju sebaiknya ajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA)," terang Ferry.

Dia yakin, persyaratan tambahan dalam aturan baru KPU tidak akan mempersulit Gerindra. Apalagi, menurut Ferry, Gerindra masih memiliki kader potensial untuk dicalonkan.

Sebelumnya, Komisioner KPU Hasyim Asyari mengatakan bahwa Peraturan KPU Nomor 20/2018 tak menyalahi aturan lain. Apalagi, poin utama dalam beleid ini juga sesuai dengan program pemerintah dan Presiden Joko Wi-dodo (Jokowi) untuk memberantas korupsi. "Presiden menghormati substansi aturan ini," katanya.

Abdul Basith Bardan





Original Post

Gubernur Aceh Ditetapkan Sebagai Tersangka Penerima Suap - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-07-05

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf sebagai tersangka penerima suap terkait pembahasan anggaran dana otonomi khusus (otsus) Aceh dalam penganggaran antara provinsi dan kabupaten tahun anggaran 2018.

Selain Irwandi, status tersangka juga disematkan KPK terhadap dua orang pihak swasta bernama Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri serta Bupati Kabupaten Bener Meriah, Ahmadi. Penetapan keempat orang ini sebagai tersangka melalui gelar perkara setelah memeriksa intensif sejumlah pihak yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Aceh pada Selasa (3/7).

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan dengan menetapkam empat orang sebagai tersangka" kata Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/7) malam.

Irwandi diduga menerima suap dari Ahmadi sebesar Rp 500 juta terkait pembahasan anggaran dana otsus Aceh tahun 2018. Diduga suap ini bagian dari Rp 1,5 miliar yang diminta Gubernur Aceh terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada Provinsi Aceh TA 2018.

"Diduga pemberian tersebut merupakan bagian dari commitment fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di pemerintah Aceh dari setiap proyek yang dibiayai dari dana DOKA," kata Basaria.

Basaria mengungkapkan, transaksi suap ini dilakukan melalui orang-orang dekat Irwandi dan Ahmadi yang bertindak sebagai perantara. Basaria memastikan tim penyidik bakal mendalami dugaan adanya penerimaan lain yang diterima Irwandi terkait dana Otsus Aceh.

"Tim masih mendalami dugaan penerimaan-penerimaan lain sebelumnya," tegasnya.

Dalam OTT di Aceh kemarin, KPK turut menyita sejumlah barang bukti. Beberapa di antaranya, uang senilai Rp 50 juta dalam pecahan seratus ribu rupiah dan bukti transaksi perbankan dari Bank BCA, Mandiri.

"KPK juga menyita catatan proyek," katanya.

Atas tindak pidana yang dilakukannya, Irwandi, Hendri dan Syaiful yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, Ahmadi yang menyandang status tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam kesempatan ini, Basaria mengungkapkan keprihatinan atas kasus suap yang menjerat Irwandi. Basaria mengatakan, dana otonomi khusus di TA 2018 sebesar Rp 8 triliun seharusnya menjadi hak dan dapat bermanfaat bagi masyarakat Aceh dalam bentuk bangunan infrastruktur seperti jalan, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan.

"Justru KPK menemukan indikasi bagaimana DOKA menjadi bancakan dan dinikmati oleh sebagian oknum. Hal ini tentu saja sangat merugikan masyarakat Aceh," ungkapnya.

http://www.beritasatu.com/satu/499662-gubernur-aceh-ditetapkan-sebagai-tersangka-penerima-suap.html



Original Post

Hanura Pimpinan OSO-Harry Sudah Final Sebagai Peserta Pemilu

Media Online jpnn.com
2018-07-05

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Dody Abdul Kadir mengatakan bahwa Partai Hanura di bawah kepemimpinan Ketua Umum Oesman Sapta Odang (Oso) dan Sekretaris Jenderal Harry Lountung Siregar, sudah resmi sebagai peserta pemilihan umum (pemilu) 2019. Partai yang dipimpin Oso-Harry, itu sudah mendapatkan nomor urut 13 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Partai Hanura di bawah kepemimpinan Pak Oso dan Harry Lountung, telah mendapatkan keputusan verifikasi final dari KPU dan dinyatakan sebagai peserta pemilu 2019 dengan nomor urut 13," kata Dody dalam jumpa pers di kediaman Oso di Jakarta, Rabu (4/7).

Dia menegaskan bahwa putusan itu sudah bersifat final dan mengikat, kecuali ada putusan lain dari pengadilan yang berkekuatan hokum tetap.

Menurut dia, hingga saat ini tidak ada keputusan apa pun yang mengubah atau memengaruhi atau membatalkan keputusan KPU yang sudah melakukan verifikasi final menyatakan Hanura sebagai peserta pemilu 2019.

Dody memastikan bahwa kepengurusan Partai Hanura di bawah Oso-Harry, juga sudah terdaftar sah berdasarkan Surat Keputusan Menkumham. Dia menegaskan, sampai saat ini belum ada SK dari Kemenkumham maupun putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, yang mengubah itu.

Dody juga merespons putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap gugatan yang dilakukan Daryatmo-Syarifuddin Sudding mengatasnamakan DPP Partai Hanura. Dia menjelaskan, DPP Partai Hanura yang diatasnamakan oleh Daryatmo-Sudding sudah ditolak PTUN untuk disahkan sebagai pengurus.

Karena itu, Dody menjelaskan bahwa tidak ada legalitas dari Daryatmo-Sudding, untuk mengatasnamakan DPP Partai Hanura. Dia menambahkan, putusan PTUN itu juga sudah disikapi Kemenkumham yang tidak memberikan surat pengesahan kepengurusan Hanura Daryatmo-Sudding.

Rapat Partai Hanura dihadiri Ketum Oso, Sekjen Harry Lountung, Waketum Gde Pasek Suardika, para pimpinan DPD Partai Hanura se-Indonesia, para ketua DPP, sekjen, wakil sekjen, bendahara, dan lainnya.(boy/jpnn)

https://www.jpnn.com/news/hanura-pimpinan-oso-harry-sudah-final-sebagai-peserta-pemilu



Original Post

Uang Suap Gubernur Irwandi Yusuf Diduga untuk Aceh Marathon 2018

Media Online okezonecom
2018-07-05

JAKARTA \' Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada uang suap untuk Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf yang‎ mengalir ke kegiatan Aceh Marathon 2018. Uang tersebut disinyalir akan digunakan untuk membayar medali serta pakaian kegiatan Aceh Marathon 2018.

Hal tersebut terungkap setelah adanya penyetoran sejumlah uang oleh pihak swasta ‎ke rekening BCA dan Bank Mandiri secara bertahap. Rinciannya, masing-masing sebesar Rp50 juta, Rp190 juta, dan Rp173 juta. Irwandi diduga menerima Rp500 juta dari Bupati Bener Meriah Ahmadi.

"Uang yang disetor ke beberapa rekening tersebut sebagian diduga digunakan untuk pembayaran medali dan pakaian di kegiatan Aceh Marathon 2018," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (4/7/2018), malam.

Diketahui sebelumnya, KPK resmi menetapkan empat orang tersangka terkait kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018. Empat tersangka tersebut yakni, Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf; Bupati Bener Meriah, Ahmadi;‎ serta dua pihak swasta yakni, Hendri Yusuf dan Syaiful Bahri.

Diduga, Gubernur Irwandi meminta jatah sebesar Rp1,5 miliar terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018. Irwandi meminta jatah tersebut kepada Bupati Bener Meriah, Ahmadi.

Namun, Bupati Ahmadi baru menyerahkan uang sebesar Rp500 Juta kepada Gubernur Irwandi. ‎Diduga, pemberian tersebut merupakan bagian komitmen fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh.

(Baca Juga : Usai Diperiksa, KPK Langsung Tahan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf)

Sebagai pihak penerima suap, Irwandi Yusuf, Hendri Yusuf, dan Syaiful Bahri disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(Baca Juga : )

Sebagai pihak pemberi suap, Ahmadi disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

(erh)

https://news.okezone.com/read/2018/07/05/337/1918044/uang-suap-gubernur-irwandi-yusuf-diduga-untuk-aceh-marathon-2018



Original Post

Penganggaran & Pengawasan Dana Otsus Aceh Perlu Diperbaiki

Media Online Bisnis.com
2018-07-05

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf (kanan) dibawa ke gedung KPK setelah diamankan untuk diperiksa, di Jakarta, Rabu (4/7/2018). - Antara/Hafidz Mubarak JAKARTA Akademisi mengusulkan agar proses penganggaran dan pengawasan dana otonomi khusus atau otsus di Provinsi Aceh diperbaiki guna mencegah potensi penyalahgunaan dana jumbo tersebut.

Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Samsul Rizal berpendapat selama ini dana otsus memiliki kelemahan sejak penganggaran hingga pengawasannya. Dalam penganggaran, menurut dia, dana otsus mengalir tidak tepat sasaran karena didahului \'permainan\' untuk berbagai kepentingan.Celakanya, pengawasan pun tidak maksimal karena masih ada pengaruh gubernur maupun bupati dan wali kota. Samsul pun tidak heran bila terjadi pelanggaran atau deal-deal di belakang layar yang mengakibatkan tertangkap tangannya Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Sistem penganggaran harus diubah. Pengawasan pun harus independen dari gubernur, bupati, dan wali kota untuk menghindari kejadian-kejadian seperti ini," katanya kepada Bisnis.com pada Rabu (4/7/2018) malam.

Dana otsus merupakan konsekuensi dari Perjanjian Damai Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005. Berdasarkan UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, dana otsus untuk Bumi Serambi Mekah diberikan sebesar 2% dari dana alokasi umum (DAU) nasional hingga 2022 dan sebesar 1% DAU sepanjang 2023-2027.

Merujuk pada Qanun No. 10/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Migas dan Penggunaan Dana Otsus, dana otsus dialokasikan untuk program dan kegiatan bersama pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Setelah dikurangi untuk program bersama itu, maksimal 40% sisanya dialokasikan untuk pembangunan kabupaten dan kota berdasarkan usulan pemerintah kota/kabupaten.

Samsul berharap dana otsus kelak dapat dialokasikan sesuai amanat UU Pemerintahan Aceh. Jangan sampai usulan-usulan tak tepat sasaran seperti pembelian pesawat terbang, meski akhirnya ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri, terjadi lagi.

Menurut Samsul, program yang lebih penting digarap dana otsus a.l. pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di kampung-kampung.

"Aceh punya dana banyak dari otsus. Kalau pengawasan dan penganggaran seperti ini akibatnya Aceh dengan dana besar tapi kemiskinan juga nomor satu di Sumatra," ujarnya.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, Aceh mendapatkan kucuran dana otsus Rp8 triliun. Pemerintah pusat mengucurkan dana itu sebagai penerimaan Pemerintah Aceh.

Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menjelaskan dana otsus dialokasikan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan. Selain itu, dana tersebut diperuntukkan buat program pendidikan, kesehatan, dan sosial.

"Dana otsus berupa program dan anggaran sudah menjadi bagian dari program dan APBD pemerintah daerah penerima sehingga sudah menjadi satu kesatuan," tuturnya.

Sebagaimana diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tangan Gubernur Aceh Irwandi dan Bupati Bener Meriah Ahmadi di lokasi terpisah di Tanah Rencong pada Selasa (3/7/2018) malam. Kedua kepala daerah itu diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan alokasi dana otsus 2018.

http://kabar24.bisnis.com/read/20180705/15/813071/penganggaran-pengawasan-dana-otsus-aceh-perlu-diperbaiki



Original Post

Irwandi Tersangka, Kemendagri Tunjuk Wagub Aceh Jadi Plt Gubernur

Media Online Bisnis.com
2018-07-05

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf (tengah) dibawa ke gedung KPK setelah diamankan untuk diperiksa di Jakarta pada Rabu (4/7/2018). - Antara/Hafidz Mubarak JAKARTA Kementerian Dalam Negeri bakal menunjuk Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah sebagai pelaksana tugas Gubernur Aceh setelah Irwandi Yusuf ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah yang sedang menjalani tahanan dilarang menjalankan tugas dan kewenangannya. Dalam status berhalangan sementara itu, wakil kepala daerah dilimpahi tugas dan kewenangan kepala daerah."Dengan prinsip tidak ada kekosongan dalam penyelenggaraan pemerintahan maka sebagaimana ketentuan UU akan ditetapkan pelaksana tugas," ujar Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Kemendagri Yusharto Huntoyungo kepada Bisnis.com pada Rabu (4/7/2018).

Nova Iriansyah merupakan pendamping Irwandi Yusuf sejak Pemilihan Gubernur Aceh 2017 yang dimenangi keduanya. Pasangan yang diusung oleh koalisi Partai Demokrat, Partai Nanggroe Aceh, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu meraup 898.710 suara atau 37,21% dari total suara sah.

Irwandi-Nova dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Banda Aceh pada 5 Juli 2017. Berbeda dengan daerah lain, gubernur dan wakil gubernur Aceh tidak dilantik di Jakarta lantaran mengacu pada UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Belum genap setahun memimpin, Irwandi tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa (3/7/2018) malam setelah diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait alokasi dana otonomi khusus (otsus).

Malam ini, KPK resmi mengumumkan status Irwandi sebagai tersangka penerima suap, sedangkan Bupati Bener Meriah Ahmadi sebagai tersangka pemberi suap.

Irwandi adalah seorang dokter hewan lulusan Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh dan berkarir sebagai dosen di almamaternya itu setelah lulus. Namun, semasa konflik bersenjata Aceh dia menyeberang ke musuh negara saat itu, Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Usai Perjanjian Damai Pemerintah RI-GAM di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005, Irwandi ditunjuk menjadi perwakilan GAM di Aceh Monitoring Mission (AMM) yang menjadi lembaga pengawas implementasi Perjanjian Helsinki.

Selepas dari AMM, Irwandi mengikuti Pilgub Aceh 2006, bertandem dengan Muhammad Nazar. Kendati maju dari jalur independen, Irwandi-Nazar meraih suara terbanyak sebesar 38,20%, mengalahkan tujuh kontestan lainnya.

Setelah memimpin Aceh dari 2007-2012, Irwandi mengikuti Pilgub Aceh 2012. Namun, dia gagal melanjutkan periode kedua kekuasaan karena kalah dari pasangan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf.

Nasib baik kembali berpihak kepada Irwandi 5 tahun kemudian. Berbekal dukungan partai nasional, Ketua Umum Partai Nanggroe Aceh itu mendapatkan kekuasaan periode kedua berkat kemenangan dalam kontestasi Pilgub Aceh 2017.

Irwandi terancam tidak bisa mengakhiri jabatan pada 2022 bila KPK berhasil membuktikan pria kelahiran Kabupaten Bireuen itu melakukan korupsi. Sebaliknya, Irwandi dapat kembali ke kursi kekuasaan bila terbukti tidak bersalah.

http://kabar24.bisnis.com/read/20180705/15/813069/irwandi-tersangka-kemendagri-tunjuk-wagub-aceh-jadi-plt-gubernur



Original Post

Janji PDIP Terkait Larangan Koruptor jadi Caleg

Media Online jpnn.com
2018-07-05

jpnn.com, JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi positif atas keputusan Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly yang telah menandatangani Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 20 tahun 2018 tentang Pancalonan Anggota Legislatif di Semua Tingkatan.

"Kami selalu berkoordinasi dengan Menkumham, mencermati berbagai aspirasi yang berkembang, dan mendorong peningkatan kualitas demokrasi yang diawali dengan seleksi bakal calon yang bebas dari korupsi," ujar Hasto.

Dukungan terhadap PKPU tersebut sekaligus memberi kepastian hukum dan dasar legalitas bagi upaya peningkatan kualitas calon anggota legislatif. Bagi PDI Perjuangan sendiri, mereka yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sudah diberi sanksi pemecatan dari partai.

"Dengan demikian secara otomatis tidak bisa dicalonkan, karena tidak lagi menjadi anggota partai," jelasnya.

Hastomenambahkan, PDI Perjuangan memberikan apresiasi terhadap KPU yang telah melakukan terobosan hukum guna peningkatan kualitas dewan ke depan.

Mungin ada yang tidak puas dengan peraturan tersebut. Ada yang menggunakan argumentasi bahwa tanpa adanya pencabutan hak politik dari keputusan pengadilan seseorang masih punya hak dipilih dan hak memilih. Menanggapi hal tersebut, Hasto menegaskan bahwa bagi yang tidak puas tentu dapat melakukan judicial review sebab Indonesia adalah negara hukum.

Karena itu semua institusi negara juga memiliki kewajiban untuk tertib hukum dan mengikuti seluruh peraturan perundang-undangan. Namun di sisi lain, partai juga terus berjuang membela hak konstitusional setiap warga negara untuk memilih dan dipilih, namun pada saat bersamaan memahami aspirasi rakyat terhadap pentingnya calon anggota legislatif yang bebas dari korupsi.

PDI Perjuangan sendiri sudah menyelesaikan psikotes online yang diikuti lebih dari 17.800 bacaleg dan proses terus berjalan mengingat overlapping dengan pilkada serentak 2018.

https://www.jpnn.com/news/janji-pdip-terkait-larangan-koruptor-jadi-caleg



Original Post

Suap Gubernur Aceh Berkaitan dengan Proyek Infrastruktur

Media Cetak Koran Tempo Halaman 7
2018-7-5

Suap Gubernur Aceh Berkaitan dengan Proyek Infrastruktur

Empat orang ditetapkan sebagai tersangka dalam penangkapan Gubernur Aceh.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri aliran dana dugaan rasuah yang melibatkan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Panjaitan mengatakan aliran duit tersebut diduga berkaitan dengan fee ij on proyek-proyek pem-bangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh pada 2018. "Tim masih mendalami dugaan penerimaan-penerimaan sebelumnya," kata dia di KPK, kemarin.

Selasa lalu, KPK menggelar operasi tangkap tangan terhadap Irwandi dan Bupati Bener Meriah, Aceh, Ahmadi. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, tim satuan tugas lembaga antirasuah menyita barang bukti uang Rp 50 juta, buku transaksi perbankan dari BCA dan Mandiri, serta catatan proyek. Selain menyita barang bukti berupa uang, KPK menangkap sejumlah pihak yang diduga terlibat. Total ada sembilan orang yang terdiri atas dua kepala daerah dan sejumlah pihak non-pengawai negeri sipil yang ditangkap dan diperiksa lebih lanjut.

Basaria berujar, dari hasil pemeriksaan, lembaganya menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah Irwandi; Ahmadi, Staf Khusus Gubernur Aceh; Hendri Yuzal; dan seorang dari pihak swasta, T. Syaiful Bahri. Ia mengatakan Irwandi, Hendri, dan Syaiful Bahri diduga sebagai pihak yang menerima suap. Sedangkan Ahmadi, kata dia, adalah pihak yang diduga memberikan uang.

Menurut Basaria, dalam

kasus tersebut, Ahmadi memberikan uang senilai Rp 500 juta kepada Irwandi berkaitan dengan ijon proyek infrastruktur. Dia mengatakan duit Rp 500 juta tersebut merupakan bagian dari fulus Rp 1,5 miliar yang diminta oleh Irwandi sebelumnya. KPK pun menduga pemberian itu merupakan bagian dari komitmen fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di pemerintah Aceh dari setiap proyek yang dibiayai dari dana otonomi khusus Aceh.

Basaria melanjutkan, pemberian kepada gubernur dilakukan melalui orang-orang dekat Irwandi dan Ahmadi yang bertindak sebagai perantara. KPK pun mengancam tiga orang tersangka penerima suap dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun pemberi suap diancam dengan Pasal

5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 undang-undang yang sama.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan Irwandi sebelumnya sempat diperiksa di Markas Kepolisian Daerah Aceh selama sekitar 10 jam. Untuk pemeriksaan lanjutan, Irwandi diberangkatkan ke KPK, kemarin. Mantan Staf Khusus Komando Pusat Tentara Gerakan Aceh Merdeka tersebut dibawa oleh empat petugas KPK dari Polda Aceh sekitar pukul 09.10 dengan pengawalan polisi menggunakan mobil baracuda. Dia berangkat ke Jakarta menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Irwandi tiba di Gedung KPK sekitar pukul 14.00 dan langsung diperiksa.

Sementara itu, Irwandi belum berkomentar banyak perihal operasi tangkap tangan dan dugaan korupsi yang menjeratnya. Langkahnya tampak cepat memasuki gedung KPK sesaat setelah tiba. "Nanti ya, nanti," ujar dia.

TAUFIQ SIDDIQ/ MAYA AYU PUSPITASARI/ Danang Firmanto





Original Post

Pasal-pasal yang Diubah

Media Cetak Koran Tempo Halaman 9
2018-7-5

Pasal-pasal yang Diubah

KPU menetapkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tanpa diundangkan Kementerian Hukum dan HAM, pada akhir Juni lalu. Peraturan ini mengatur larangan bagi mantan narapidana korupsi untuk menjadi calon anggota legislatif. Belakangan, KPU mengubah beberapa pasal. Berikut ini pasal-pasal yang diubah

Pasal 4 ayat (2) Soal Pengajuan Bakal Calon

"Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART, dan/atau peraturan internal masing-masing partai."

Diubah dengan tambahan ayat

Pasal 4 ayat(3)

"Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan narapidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi."

Pasal 7 Soal Persyaratan Bakal Calon

Pasal 7 ayat 1 huruf (h) menyebutkan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan, "bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi."

Diubah menjadi

Pasal 7 ayat 1 huruf (g)

"tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap."

REDAKSI





Original Post

Delik Korupsi dalam RUU KUHP

Media Cetak Koran Tempo Halaman 10
2018-7-5

Delik Korupsi dalam RUU KUHP

Masuknya delik tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP berpotensi melemahkan kewenangan KPK. Berikut ini sejumlah pasal yang berpotensi menumpulkan lembaga antirasuah.

Pasal 687

Setiap orang yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit Rp 10 juta dan paling banyak Rp 150 juta.

Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan, pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Pasal 688

Setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan dan merugikan keuangan negara atau perekonomian dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 10 juta dan paling banyak Rp 150 juta.

Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Pasal 689

Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan tujuan ilegal dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit Rp 10 juta dan paling banyak Rp 150 juta. Ketentuan yang sama juga berlaku bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap.

Pasal 5 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda minimal Rp 59 juta dan paling banyak Rp 250 juta.

Pasal 690

Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 10 juta.

Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan sanksi pidana minimal 3 tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp 150 juta.

DANANG FIRMANTO/SUMBER INDONESIA CORRUPTION WATCH





Original Post

KPK Tahan Tiga Anggota DPRD Sumatera Utara

Media Cetak Koran Tempo Halaman 10
2018-7-5

KPK Tahan Tiga Anggota DPRD Sumatera Utara

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menahan tiga dari 38 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara yang menjadi tersangka perkara suap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2012-2014. Ketiganya adalah Rizal Sirait, anggota DPRD Sumatera Utara 2009-2014 dan 2014-2019; serta Rinawati Sianturi dan Roslynda Marpaung,

anggota DPRD Sumatera Utara 2009-2014.

Penahanan dilakukan setelah ketiga tersangka diperiksa sebagai tersangka, kemarin. Keluar dari ruang pemeriksaan, mereka terlihat sudah mengenakan rompi oranye yang merupakan seragam tahanan KPK. "Penahanan dilakukan untuk 20 hari ke depan di rumah tahanan cabang KPK," ujar Febri Diansyah, juru bicara KPK.

Rizal menyatakan pihaknya menyerahkan proses hukum kasusnya kepada KPK. Dia juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Sumatera Utara. Adapun Rinawati dan Ro sly anda enggan berkomentar. Hingga saat ini, KPK sudah menahan empat dari 38 tersangka. Pekan lalu, KPK menahan satu tersangka dalam kasus yang sama, yakni Fadly Nurzal.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan 38 anggota DPRD Sumatera Utara sebagai tersangka penerima suap. KPK menduga, setiap tersangka menerima uang senilai Rp 300-350 juta dari Gubernur Sumatera Utara kala itu, Gatot Pujo Nugroho. Jumlah total uang yang mengucur dari Gatot diperkirakan berjumlah Rp 61 miliar.

KPK menyebutkan, Gatot memberi uang itu agar

anggota Dewan memuluskan pengesahan laporan pertanggungjawaban APBD 2013-2014, persetujuan perubahan APBD 2013-2014, dan pengesahan APBD 2014-2015. Selain itu, suap diduga diberikan agar anggota Dewan membatalkan pengajuan hak interpelasi pada 2015. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan sudah lebih dulu memvonis Gatot dengan hukuman 4 tahun penjara.

Lembaga antirasuah sebelumnya menyatakan telah menerima pengembalian uang dari 30 mantan anggota DPRD Sumatera Utara dengan nilai total Rp 3,7 miliar dalam kasus yang sama. Sikap kooperatif tersebut, menurut KPK, bisa membantu proses penyidikan dan dipertimbangkan sebagai aspek meringankan dalam dakwaan.

TAUFIQ SIDDIQ





Original Post

Presiden Pertimbangkan Masukan KPK

Media Cetak Koran Tempo Halaman 10
2018-7-5

Presiden Pertimbangkan Masukan KPK

Jokowi bertemu dengan lima pemimpin KPK di Istana Bogor.

JAKARTA - Pemerintah menyatakan bakal mengkaji ulang Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) setelah mendapat masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly menuturkan masih ada sejumlah perbedaan persepsi antara pemerintah dan KPK. "Presiden menyatakan dilihat lagi, jangan dulu dikejar target (pengesahan 17 Agustus 2018). Kita lihat dulu supaya semuanya bagus," kata dia, kemarin.

Presiden Joko Widodo akhirnya bertemu dengan lima pemimpin KPK untuk membahas RUU KUHP di Istana Kepresidenan Bogor, kemarin. Dalam pertemuan itu, Jokowi didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Yasonna. Sebelumnya, lembaga antirasuah itu telah berulang kali melayangkan surat kepada Jokowi untuk meminta agar delik tindak pidana korupsi seluruhnya tetap diatur dalam undang-undang khusus di luar RUU KUHP.

MenurutYasonna, Presiden Jokowi tak menargetkan RUU KUHP disahkan pada 17 Agustus 2018 sesuai dengan keinginan Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya. Sebab, kata dia, Presiden masih akan mendengar masukan-masukan dari sej umlah pihak agar bisa mengakomodasi

aspirasi berbagai kalangan. Meski begitu, pemerintah tetap menargetkan

pengesahan RUU KUHP dilakukan tahun ini.

Yasonna menyadari, perbedaan persepsi yang paling tampak adalah aturan mengenai tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP. Di satu sisi, KPK menginginkan agar aturan tersebut dikeluarkan dari RUU KUHP dan diatur secara khusus dalam un-dang-udang lain. Adapun tim perumus, kata dia, memasukkan delik korupsi bukan bermaksud melemahkan kewenangan KPK, melainkan ingin membuat RUU KUHP sebagai kodifikasi hukum. Artinya, membukukan aturan hukum sejenis secara lengkap. "Jadi, semacam konstitusinya hukum pi-

dana. Harus ada generic crime di situ," ujar dia.

Ketua KPK Agus Rahardj o mengatakan lembaganya tetap mengusulkan agar aturan perihal tindak pidana korupsi diatur khusus dalam undang-undang di luar RUU KUHP Menurut dia, apabila pasal-pasal tindak pidana korupsi tetap dimasukkan, hal itu akan berisiko besar terhadap upaya pemberantasan korupsi. "Insentifnya tidak kelihatan untuk pemberantasan korupsi," ujar dia.

Agus sepakat bila pengesahan RUU KUHP diundur tidak pada 17 Agustus. Sebab, yang menjadi poin penting, kata dia, pemerintah harus mau mendengar dan menampung masukan sehingga KPK tak lagi merasa keberatan. "Prinsipnya diundur, tidak

ditentukan tanggalnya, kemudian disusun lagi dengan masukan-masukan dari kami," kata Agus.

Peneliti bidang hukum Indonesia Corruption Watch, Lalola Easter, mengatakan hasil kajian lembaganya menyebutkan ada 12 poin delik korupsi dalam RUU KUHP yang bisa melemahkan KPK. Termasuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi karena ada pengurangan hukuman badan dan denda bagi pelaku kejahatan ini. Selain itu, kata dia, KPK bakal tidak lagi bisa menindak kasus korupsi yang diatur dalam beleid itu karena kewenangannya terbatas pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Ini ancaman serius," kata dia.

AHMAD FAIZ/ REZKIALVIONITASARI/ Danang Firmanto





Original Post

Menkum dan HAM Sahkan Peraturan KPU

Media Cetak Media Indonesia Halaman 1
2018-7-5

Menkum dan HAM Sahkan Peraturan KPU

SETELAH sempat menolak, Menteri Hukum dan HAM Ya-sonna Laoly akhirnya mengundangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pencalonan Anggota Legislatif. Isi PKPU itu pelarangan pencalonan bekas napi bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi dalam Pemilihan Legislatif 2019.

"Kita tidak mau mengganggu tahapan pemilu. Ya, sudah

kita sahkan dan kita serahkan kepada masyarakat. Sekarang tanggung jawab itu diberi ke parpol untuk men-screening"," ujarnya di Istana Bogor, kemarin.

Ia memastikan naskah PKPU hasil sinkronisasi itu secara substansi tidak berubah dengan PKPU No 20/2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif. Kendati demikian, ia khawatir regulasi tersebut berpotensi digugat ke Mahka-

mah Agung (MA).

MA mengaku siap untuk memproses uji materi PKPU. "Apa yang diuji? Misalnya larangan bagi mantan napi (koruptor), ketentuan pasal itu yang diuji. Nanti MA akan menerima, melakukan registrasi, melengkapi persyaratan, baru diserahkan ke majelis, lalu majelis akan memutus," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah.

Di kesempatan terpisah,

Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai PKPU harus dipatuhi. Selain berkomunikasi dengan Komisi II DPR, dia akan bertemu dengan Menkum dan HAM, KPU, Badan Pengawas Pemilu, dan Menteri Dalam Negeri untuk membicarakan hal tersebut.

Senada, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kris-tiyanto menanggapi positif langkah Menkum dan HAM mengundangkan PKPU.

"Kami selalu berkoordinasi dengan Menkum dan HAM, mencermati berbagai aspirasi yang berkembang, dan mendorong peningkatan kualitas demokrasi yang diawali dengan seleksi bakal caleg yang bebas dari korupsi." ujarnya..

"Bagi PDI Perjuangan, mereka yang terkena operasi tangkap tangan oleh KPK dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sudah diberi sanksi pemecatan sehingga

otomatis tidak bisa dicalonkan karena tidak lagi jadi anggota partai," tambahnya.

Sementara itu, komisioner KPU Ilham Saputra meminta parpol tidak menjaring bakal caleg yang berstatus mantan narapidana kasus korupsi.

"Kita akan cek dokumen dari parpol, apakah ada orang-orang yang pernah jadi mantan napi koruptor. Kalau ada, kita kembalikan," tegasnya.

(Pol/Nur/Opn/Ant/X-ll)





Original Post

TERJERAT OPERASI TANGKAP TANGAN KPK:

Media Cetak Media Indonesia Halaman 2
2018-7-5

TERJERAT OPERASI TANGKAP TANGAN KPK:

Gubenur Aceh Irwandi Yusuf (tengah) dikawal petugas setibanya di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rasuna Said, Jakarta, kemarin. Irwandi terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Selasa (3/7) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan dana otonomi khusus.

MI/SUSANTO





Original Post

Presiden Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2018-7-5

Presiden Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

Pemerintah

memastikan bahwa apa

yang menjadi keinginan

KPK secara substansial

sudah terakomodasi

dalam RKUHP.

PRESIDEN Joko Widodo memerintahkan pengunduran waktu pengesahan rancangan kitab undang-undang hukum pidana (RKUHP) yang sebelumnya dijadwalkan akan berlangsung pada 17 Agustus 2018.

"Pada prinsipnya Bapak Presiden mau menginstruksikan kepada para menteri, deadline-nya tidak ada. Jadi yang tanggal 17 Agustus itu tidak (jadi)," kata Ketua KPK Agus Rahardjo seusai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, Agus didampingi empat wakil ketua KPK, yakni Alexander Marwata, Saut Situmorang, Laode M Syarif, dan Basaria

Panjaitan. Selain itu, hadir pula Kepala Bagian Perancangan Peraturan Biro Hukum KPK Rasamala Aritonang.

Sementara itu, dari pihak pemerintah yang mendampingi presiden ialah Menko Polhukam Wiranto, Menkum dan HAM Yasonna H Laoly, Mensesneg Pratikno, dan Seskab Pramono Anung.

Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan DPR akan menggelar rapat paripurna pada 17 Agustus 2018 untuk meminta persetujuan dewan terhadap RKUHP. Penentuan tanggal 17 itu sebagai kado kemerdekaan Indonesia.

Sejak awal KPK menolak RKUHP yang disusun pemerintah karena masuknya tindak pidana khusus, termasuk tindak pidana korupsi ke dalam RKUHP. Mereka meminta agar tindak pidana korupsi tetap

diatur dalam UU khusus di luar KUHP.

"Kami menyampaikan concern KPK terutama terhadap RKUHP. Beberapa hal yang kami sampaikan, antara lain mengusulkan lebih baik (delik korupsi) itu (diatur) di luar KUHP. Karena kami sampaikan mengenai risiko yang besar, kemudian insentifnya tidak kelihatan untuk pemberantasan korupsi," jelas Agus.

Menurut dia, tim pemerintah akan kembali menyusun RKUHP dan menampung usulan KPK.

"Nanti (RKUHP) disusun dengan mendapat masukan dari kami. Kemudian sedapat mungkin masukan ditampung, kemudian tidak ada lagi keberatan dari KPK. Prinsipnya diundur, tidak ditentukan tanggalnya, kemudian disusun lagi menerima masukan-masukan dari kami," paparnya.

Beda persepsi

Menkum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan sebagian usulan KPK juga sudah diakomodasi dalam RKUHP yang disusun pemerintah.

"Sebetulnya sebagian sudah diakomodasi tetapi kan masih ada beda persepsi melihat kodifikasi itu seperti apa, itu saja. Nanti kita lihat lagi, nanti presiden juga akan mendengarkan masukan dari mana-mana lagi, mungkin dari tim lagi," ungkapnya.

Yasonna mengakui bahwa presiden meminta pembatalan waktu pengesahan RKUHP pada 17 Agustus 2018.

"Tapi presiden menyatakan dilihat lagi, jangan dulu dikejar target karena kan kemarin ada target 17 Agustus. Sekarang kita lihat dulu supaya semuanya bagus," tambahnya.

Ia menilai perbedaan pendapat

antara tim pemerintah dan KPK. hanya soal mispersepsi.

"Keinginan tim juga begitu, keinginan pemerintah juga begitu, sama sebetulnya. Apa yang dikritik oleh KPK selama ini sudah diakomodasi di dalam RUU itu, di dalam rumusah RKUHP, tetapi masih ada keinginan KPK, sudah dikeluarkan saja, mutlak-mutlak saja. Tapi menurut tim yang menyusun merasa bukan begitu karena ini kodifikasi, kodifikasi dinamis," jelas Yasonna.

Menurutnya, KUHP menjadi semacam konstitusi hukum pidana sehingga harus menjadi generic crime (tindak pidana asal).

"Harus tetap ada generic crime di situ, itu saja. Kita masih terus dalam beberapa konsinyasi dengan Biro Hukum KPK. Pokoknya RKUHP harus selesai pada tahun ini," cetusnya.

(Ant/P-2/ Rudy Polycarpus )





Original Post

KPK Irwandi Tersangka Suap Proyek Infrastruktur

Media Cetak Republika Halaman 1
2018-7-5

KPK Irwandi Tersangka Suap Proyek Infrastruktur

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap. Penetapan tersangka itu merupakan pengembangan hasil operasi tangkap tangan (OTT) di Aceh pada Selasa (3/7).

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan tersangka empat orang," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/7).

Tiga orang diduga sebagai penerima suap, yakni Irwandi, pihak swasta Hendri Yuzal, dan pihak swasta lainnya Syaiful Bahri. Sementara, pihak yang diduga sebagai pemberi adalah Ahmadi, bupati Bener Meriah.

Penangkapan Irwandi tentu memperpanjang daftar gubernur yang terjerat KPK. Dalam kurun waktu 2004 sampai 2017, KPK mencatat ada 18 gubernur yang terlilit kasus korupsi. Tahun ini, Gubernur Jambi Zumi Zola ditetapkan sebagai tersangka pada April 2018.

Sementara, untuk tingkat kepala daerah (gubernur, bupati, dan wali kota), terdapat 106 kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Mayoritas di antara mereka merupakan bupati (72 orang) terdakwa korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Berdasarkan catatan, Irwandi bukan gubernur Aceh pertama yang berurusan dengan KPK. Sebelumnya, Abdullah Puteh disidik KPK dan dijatuhi hukuman penjara 10 tahun oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Puteh terlibat kasus korupsi pembelian dua helikopter MI-2. Dia tercatat hanya menghuni Lapas Sukamiskin selama lima tahun sejak 2004. Puteh bebas pada 18 November 2009.

Menurut Basaria, Irwandi diduga menerima suap terkait pembahasan anggaran dana otonomi khusus (otsus) dalam penganggaran antara provinsi dan kabupaten tahun anggaran 2018.

"Diduga pemberian oleh Bupati Bener Meriah kepada Gubernur Aceh sebesar Rp 500 juta bagian dari Rp 1,5 miliar yang diminta Gubernur Aceh terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari dana otonomi khusus Aceh (DOKA) pada Provinsi Aceh TA 2018," kata Basaria.

Basaria melanjutkan, pemberian tersebut diduga merupakan bagian dari commitment fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dari setiap proyek yang dibiayai dari dana DOKA.

Dalam operasi kali ini, KPK mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana, salah satunya adalah uang rupiah sebesar Rp 50 juta dalam pecahan Rp 100 ribu. Bukti lain adalah bukti transaksi perbankan dari Bank BCA, Mandiri, serta catatan proyek.

Basaria menambahkan, KPK sangat menyayangkan kasus korupsi ini terjadi lagi. Menurut dia, manfaat dana otonomi khusus seharusnya dapat dirasakan

masyarakat dalam berbagai bentuk, mulai dari infastruktur hingga pengentasan kemiskinan. "Hal ini sudah barang tentu merugikan secara menyeluruh terhadap masyarakat Aceh," kata Basaria.

KPK melakukan OTT terhadap Irwandi dan Ahmadi pada Selasa. Irwandi dikabarkan dibawa tim penindakan KPK dari pendopo atau rumah dinas di Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Bandar Aceh, ke Polda Aceh, Selasa malam.

Di Polda Aceh, Irwandi ditempatkan di sebuah ruangan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh. Adapun, Bupati Bener Meriah Ahmadi menjalani pemeriksaan tim penyidik KPK selama hampir 10 jam sejak Selasa sore atau sekira pukul 19.00 WIB hingga Rabu pukul 04.00 WIB. Pemeriksaan dilaksanakan di Mapolres Aceh Tengah di Takengon.

Mengenakan baju safari berwarna putih, Irwandi tiba di gedung KPK, Jakarta, Rabu, pukul 14.05 WIB. Mantan petinggi Ge-

rakan Aceh Merdeka itu sempat tersenyum saat akan masuk ke dalam gedung. Sementara, Bupati Bener Meriah pada Rabu malam baru dibawa ke kantor KPK di Jakarta.

PDIP melalui Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengaku sangat menyayangkan penangkapan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Apalagi, yang bersangkutan turut diusung PDIP bersama Partai Nasional Aceh, Partai Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa dalam pemilihan gubernur 2017.

Andreas mengatakan, meski PDIP memberikan dukungan kepada Irwandi dalam pilkada, tidak demikian halnya dalam tindak pidana korupsi. PDIP tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Irwandi.

Partai Golkar turut merespons OTT KPK yang menyeret leader partai mereka, yaitu Bupati Bener Meriah Ahmadi. Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan Ahmadi akan dipecat jika terbukti

bersalah.

ed muhammad iqbal/ DIAN FATH RISALAH, FAUZIAH MURSID





Original Post

Kemenkumham Undangkan PKPU Koruptor

Media Cetak Republika Halaman 1
2018-7-5

Kemenkumham Undangkan PKPU Koruptor

JAKARTA - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) akhirnya resmi mengundangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018. Aturan tentang pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota itu berisi larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi mendaftarkan diri se-

bagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019.

. Berdasarkan keterangan dari KPU, PKPU Nomor 20/2018 sudah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekarjah-jana pada Selasa (3/7). PKPU tersebut masuk ke dalam Berita Negara Republik Indonesia bernomor 838/ 2018.

Meskipun begitu, ada perubahan dalam PKPU Nomor 20/2018, ter-

utama terkait larangan bagi mantan napi korupsi mendaftarkan diri sebagai caleg. Semula, ketentuan itu tertuang dalam pasal 7 ayat 1 huruf h bab II bagian keempat tentang pengumuman dan tata cara pengajuan bakal calon.

Perubahan pasal itu menjadi jalan tengah antara KPU dan Kemenkumham. Namun, di dalam bab dan pasal baru tersebut, larangan itu terasa kurang tegas karena menghilangkan frasa "bukan mantan" dan meng-

gantinya dengan "tidak menyertakan".

Aturan itu mulanya berbunyi, "(Bakal calon anggota legislatif) bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi." Sementara, dalam PKPU Nomor 20/2018 yang sudah diundangkan Kemenkumham, ketentuan itu diatur dalam pasal 4 ayat 3 bab II bagian kesatu tentang umum dengan bunyi berbeda.

Bunyi pasal itu, "Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (partai politik) tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi,"

Komisioner KPU Ilham Saputra mengonfirmasi, perubahan terkait larangan terhadap mantan napi korupsi itu dilakukan KPU. Menurut dia, perubahan dilakukan melalui rapat pleno KPU pada Senin (2/7). Meski diubah, Ilham menolak jika KPU dianggap melakukan kompromi dengan lembaga terkait, baik Kemenkumham, Bawaslu, maupun Kemendagri. "Bukan kompromi, toh tidak mengaburkan substansinya. Wong kita yang menyusun," kata Ilham kepada Republika, kemarin.

Melalui keterangan tertulis, Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengklaim tidak ada perbedaan substansial antara PKPU Nomor 20/2018 sebelum dan sesudah diundangkan. Menurut dia, PKPU itu tetap tidak memperkenankan parpol mendaftarkan mantan napi korupsi sebagai bakal caleg (bacaleg).

Wahyu menekankan, parpol harus memastikan bacaleg bukan mantan napi korupsi sebelum didaftarkan ke KPU. "Bila ada pelanggaran atas PKPU maka KPU juga punya kewenangan eksekusi sejak tahapan pendaftaran bacaleg, calon sementara, calon tetap, dan calon terpilih," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Dikonfirmasi terpisah, Komisioner KPU Hasyim Asyari menjelaskan, ada hukuman bagi parpol jika masih mencalonkan mantan napi korupsi sebagai bacaleg. "Dokumen (pendaftaran) kami kembalikan. Dikembalikan kan artinya tidak bisa melanjutkan. Sanksi administratifnya Aran itu," kata Hasyim di Jakarta, Rabu (4/7).

Oleh karena itu, Hasyim

mengimbau agar parpol mengajukan bakal caleg yang memenuhi kriteria persyaratan. "Yang perlu diingat adalah apakah rakyat Indonesia mau mendapatkan caleg yang seperti itu (mantan koruptor)," katanya.

Keputusan Kemenkumham mengundangkan PKPU Nomor 20/2018 berbeda dengan sikap kementerian pimpinan Yasonna Laoly itu beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Kemenkumham menilai larangan mantan napi korupsi menjadi bacaleg bertentangan dengan UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu.

Terlepas dari sikap pemerintah dan DPR yang kukuh menilai PKPU Nomor 20/2018 melanggar perundang-undangan, KPU tetap ngotot. Pada Sabtu (30/6), KPU mengunggah beleid itu di laman resminya. Presiden dalam kunjungan kerja ke Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Senin (2/7), menghormati keputusan KPU itu.

Ditemui di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/7), Menkumham Yasonna Laoly mengonfirmasi bahwa PKPU Nomor 20/2018 sudah diundangkan. "Bahwa kalau sebelumnya kan diametral bertentangan, tapi ini diserahkan kepada partai politik untuk tidak mencalonkan orang-orang yang itu (mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi), yang mantan itu," katanya.

Menurut Yasonna, PKPU Nomor 20/2018 diundangkan agar tidak mengganggu tahapan pemilu. Pendaftaran bacaleg telah dimulai pada Rabu (4/7) dan akan ditutup pada 17 Juli mendatang. "Ya, sudah kita sahkan dan kita serahkan kepada masyarakat dan itu masih potensial untuk di-review," ujar politikus PDIP itu.

Merespons langkah Kemenkumham mengundangkan PKPU Nomor 20/2018, sejumlah parpol

memberikan tanggapan beragam.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai penerbitan PKPU itu tidak menyelesaikan masalah. "Saya melihat perubahan PKPU seperti itu (artinya) bola diserahkan ke partai politik. Itu kan sesungguhnya tidak menjawab masalah utamanya," kata Arsul di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, penerbitan PKPU Nomor 20/2018 hanya akan menambah kemungkinan pihak yang akan digugat oleh bacaleg. Selain KPU, parpol juga berpotensi mengalami gugatan. Namun, lanjut Arsul, apabila itu terjadi, parpol akan berdalih bahwa langkah itu mengacu pada pakta integritas dan PKPU itu.

Meski telah diundangkan, anggota Komisi III DPR itu menilai Kemenkumham harus tetap memberikan catatan khusus terhadap KPU. Sebab, PKPU Nomor 20/2018 bertentangan dengan UU Pemilu. Arsul pun menyarankan kepada pihak-pihak yang keberatan untuk melayangkan gugatan ke Mahkamah Agung (MA).

Di sisi lain, sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristi-yanto merespons positif langkah Kemenkumham mengundangkan PKPU Nomor 20/2018. Hasto mengatakan, PKPU itu dapat memberikan kepastian hukum dan dasar legalitas bagi upaya peningkatan kualitas caleg.

Menurut dia, PDIP Perjuangan selama ini menegaskan bahwa mereka yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sudah diberi sanksi pemecatan dari partai. "PDI Perjuangan memberikan apresiasi terhadap KPU yang telah melakukan terobosan hukum guna peningkatan kualitas dewan ke depan," kata Hasto.

dessy suciatl saputn/febrianto adi saputro ed muhammad iqbal/ DIANERIKANUGRAHENY.FAUZIAH MURSID





Original Post

KPK Perpanjang Penahanan Zumi Zola

Media Cetak Republika Halaman 3
2018-7-5

KPK Perpanjang Penahanan Zumi Zola

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola (ZZ). Perpanjangan penahanan dilakukan demi kepentingan penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi."Penyidik memperpanjang penahanan terhadap ZZ, gubernur Jambi, selama 30 hari ke depan terhitung 8 Juli hingga 6 Agustus 2018 dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Rabu (4/7).

Febri mengungkapkan, penyidik KPK masih membutuhkan keterangan Zumi Zola dan proses pemeriksaan saksi-saksi lain. "Termasuk pendalaman terhadap fakta-fakta persidangan di kasus suap yang telah disidang untuk beberapa terdakwa," ujar Febri.

Zumi Zola ditetapkan sebagai tersangka bersama Pelaksana Tugas Kadis PUPR Arfan. Zumi dan Arfan diduga menerima gratifikasi sebanyak Rp 6 miliar dari beberapa kontraktor. Uang itu disinyalir diberikan sebagai "uang ketok palu" kepada anggota DPRD Jambi. Kasus yang menjerat Zumi ini merupakan pengembangan dari kasus suap pengesahan APBD 2018.

Dalam kasus pengesahan APBD Jambi ini, KPK lebih dahulu menetapkan empat orang tersangka. Keempat tersangka itu yakni anggota DPRD Provinsi Jambi Supriyono, Pit Sekda Jambi Erwan Malik, Pit Kadis PUPR Jambi Arfan, dan Asisten Daerah III Syaifuddin.

Kasus Sumut

KPK resmi menahan tersangka tindak pidana korupsi suap kepada DPRD Sumatra Utara (Sumut) periode 2009-2014 dan 2014-2019 Rizal Sirait. Mantan anggota DPRD Sumatra Utara selama tiga periode itu menjalani pemeriksaan sebagai tersangka sejak Rabu (4/7). Usai menjalani pemeriksaan, Rizal langsung mengenakan rompi tahanan KPK. Kepada awak media, ia mengaku akan menyerahkan proses hukum dirinya kepada KPK.

"Proses ini sudah dilakukan oleh petugas KPK. Terima kasih kepada KPK yang telah melakukan tugas lebih baik," kata Rizal di gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/7).

Dalam kesempatan tersebut, Rizal juga meminta maaf kepada masyarakat Sumatra Utara. Ia mengklaim telah mengembalikan uang sebesar Rp 300 juta ke KPK. "Masyarakat Sumut,

saya Rizal Sirait, saya mohon izin dan mohon maaf. Peristiwa ini ketentuan Allah. (Sudah mengembalikan) Rp 300 juta, ya, mohon maaf," tuturnya.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, Rizal akan ditahan di Rutan Cabang KPK selama 20 hari pertama. KPK pada 3 April 2018 telah mengumumkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan atau 2014-2019. Mereka diduga menerima hadiah atau janji dari mantan gubernur Sumatra Utara Gatot Puji Nugroho.

Ada empat dugaan kasus yang menjerat mereka. Pertama, terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumut tahun anggaran 2012-2014. Kedua, persetujuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut tahun anggaran 2013 dan 2014. Ketiga, terkait pengesahan APBD Provinsi Sumut tahun anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumut. Terakhir, terkait penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015.

DIAN FATH RISALAH/ ed agus raharjo





Original Post

Pendaftaran Caleg Resmi Dibuka

Media Cetak Republika Halaman 5
2018-7-5

Pendaftaran Caleg Resmi Dibuka

JAKARTA-Komisi Pemilihart Umum (KPU) resmi membuka pendaftaran calon anggota legislatif Pemilu 2019 pada Rabu (4/7). Pendaftaran caleg dimulai sejak 4 Juli hingga 17 Juli 2018. Pada 4 hingga 16 Juli, pendaftaran caleg dibuka sejak pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. Sementara itu, pada hari terakhir atau 17 Juli, pendaftaran caleg dibuka sejak pukul 08.00 hingga pukul 24.00 WIB.

Komisioner KPU Ilham Saputra meminta semua parpol segera menyerahkan berkas bakal caleg yang akan mendaftar untuk tingkat DPR dan DPRD. "Karena itu, kami mengimbau parpol untuk tidak mengirimkan atau menyerahkan berkas itu di hari terakhir. Sebab, jika ada perbaikan (dalam berkas pendaftaran) maka dia (mengalami) kesulitan, tidak ada waktu lagi, sudah mepet," ujar Ilham di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/7).

Jika berkas pendaftaran diserahkan di awal, perbaikan berkas masih memiliki cukup waktu. Pasalnya, waktu untuk perbaikan syarat caleg itu dibuka sejak berkas pendaftaran resmi diserahkan sampai 17 Juli nanti. Ilham menyebut adanya syarat-syarat yang secara khusus membutuhkan perhatian, yakni formulir Bi-KWK parpol atau keputusan parpol tentang persetujuan partai yang diusung, formulir B2-KWK parpol atau surat pernyataan tentang kesepakatan parpol dalam pencalonan, dan dokumen B3-KWK parpol atau surat pernyataan antara parpol dengan calon.

Ilham mengatakan, mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, dan pelaku kejahatan* seksual kepada anak tidak boleh mendaftarkan diri sebagai caleg. "KPU tetap tidak menerima (pendaftaran) mantan narapidana korupsi, narapidana kasus narkoba, dan narapidana kejahatan seksual kepada anak. PKPU yang mengatur soal hal tersebut sudah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), menjadi PKPU Nomor 20 Tahun 2018," tegasnya.

Persilakan digugat

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mempersilakan masyarakat atau sejumlah pihak untuk menempuh jalur hukum jika tidak sepakat dengan PKPU Pencalonan Caleg yang memuat larangan untuk mantan narapidana korupsi. Gugatan tersebut bisa dilayangkan kepada Mahkamah Agung (MA) paling lambat 30 hari sejak PKPU diundangkan.

"Jika memang ada yang tidak puas atau tidak setuju, mereka bisa menempuh jalur hukum seperti yang diatur dalam Pasal 76 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017," ujar Bahtiar, Rabu (4/7).

Bahtiar juga memastikan jika proses hukum di MA bisa cepat selesai. Jadi, tidak akan menganggu tahapan pemilu. "Karena dalam Pasal 76 ayat (4) UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa MA wajib memutus paling lama 30 hari sejak permohonan diterima," tutur Bahtiar.

DIAN ERIKANUGRAHENY/FAUZIAH MURSID/ ed agus raharjo





Original Post

Polri Lanjutkan Kasus Pidana Calon

Media Cetak Republika Halaman 5
2018-7-5

Polri Lanjutkan Kasus Pidana Calon

JAKARTA - Polri menegaskan, akan segera melanjutkan kasus-kasus pidana yang menjerat calon kepala daerah sebelum proses Pilkada 2018. Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komisaris Jenderal Polisi Ari Dono Sukmanto mengatakan, kepolisian akan melanjutkan seluruh kasus pidana tersebut setelah seluruh proses pilkada selesai.

"Lanjutkan, sesuai komitmen arahan Bapak Kapolri (Jenderal Polisi Tito Karnavian) untuk kasus-kasus yang melibatkan calon saat itu kita semua pending, kalau sudah selesai kegiatan pilkada, tapi kegiatan pilkada selesainya sampai pelantikan," kata Ari Dono, Selasa (3/7)-

Sebelum proses Pilkada 2018, Kapolri Jenderal Tito Karnavian memang menginstruksikan pada jajarannya untuk menunda proses penyelesaikan seluruh kasus pidana yang menjerat calon kepala daerah. Tujuan penundaan seluruh kasus pidana ini untuk menghormati proses demokrasi. Selain itu. Kapolri juga ingin menghindari adanya kasus pidana disalahgunakan pihak tertentu untuk menjatuhkan kandidat lawan.

Usai proses pilkada. Ari Dono menegaskan, polisi akan melanjutkan kasus tersebut, baik yang kalah maupun menang dalam pilkada. "Kita lihat

nanti situasinya, kalau yang sudah kalah nggak ikut lagi, ya mungkin kita lanjutkan. (Yang menang) dilanjutkan setelah terpilih," kata dia.

Ari enggan menyebutkan satu per satu siapa saja calon kepala daerah yang tersandung kasus pidana. Ia mengatakan, siapa pun akan diproses. "Yang penting, semua kita nggak sebutkan satu per satu," kata Ari menegaskan.

Sebelumnya, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto juga menyatakan, Polri tidak ingin dijadikan alat untuk saling menjatuhkan lawan dalam sistem elektoral yang tengah berlangsung. Polri mengambil posisi menunda. Penundaan ini, tegas Setyo, bukan berarti menghentikan kasus.

"Oleh karena itu, kita hormati ini agar berlangsung dulu aman damai, kalau nanti ada yang diproses ditunda setelah penetapan baru kita proses, artinya kita hormati supaya tidak gaduh," kata Setyo. Polri khawatir, bila kasus tetap diproses akan muncul tuduhan pada Polri di tengah proses pemilihan yang berlangsung.

Sejumlah calon kepala daerah diketahui masih tersangkut kasus hukum. Di antaranya, politikus Partai Nasdem Viktor Laiskodat yang mencalonkan diri sebagai calon gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan

ajaran kebencian dan permusuhan terkait pidatonya pada 1 Agustus 2017 lalu. Pidato Viktor di NTT tersebut pun \iral di dunia maya. Dalam video tersebut, Viktor diduga menuduh empat partai, yaitu Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN mendukung adanya khilafah karena menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Nama calon gubernur lain yang terlibat perkara hukum adalah peja-wat gubernur Papua Lukas Enembe. Terakhir, Lukas memenuhi panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal (Dittipidkor Bareskrim) Polri, Senin, 4 September 2017. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran pendidikan berupa beasiswa untuk mahasiswa Papua tahun anggaran 2016.

Kemudian, ada juga kasus yang 1 menjerat calon gubernur Kalimantan Timur Syaharie Jaang sempat diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang dengan terdakwa Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB) Hery Susanto Gun alias Abun dan Manajer Lapangan KSU PDIB Noor As-riansyah alias Elly. Seluruh kasus tersebut ditunda penyelidikannya oleh Polri karena prosesi Pilkada 2018.

ARIF SATRIO NUGROHO/ ed agus raharjo.





Original Post

Uang Rp50 Juta, Bukti Transaksi Bank, Dan Catatan Proyek Jadi Bukti OTT Di Aceh

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-07-05

RMOL. Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) mengamankan uang Rp50 juta dalam Operasi Tangkap Tangan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meria, Ahmad.Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan menjelaskan uang tersenut sebagai barang bukti yang diamankan tim satgas. Selain itu tim juga mengamankan bukti transaksi perbankan, dan catatan proyek.

Diduga uang tersebut terkait suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018 pada Pemprov Aceh. Uang tersebut merupakan bagian dari komitmen fee Irwandi sebesar Rp1,5 miliar.

"Uang tersebut dibagi ke beberapa rekening Bank BCA dan Mandiri sebesar masing-masing sekitar Rp50 juta, Rp190 juta dan Rp173 juta," kata Basaria saat konfrensi pers di kantornya, jalan Kuningan Persada, Rabu (4/7).

Dalam kasus ini KPK menetapkan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf ditetapkan menjadi tersangka bersama tiga orang lainnya yakni Bupati Kabupaten Bener Meriah Ahmadi, dan dua orang dari sektor swasta yakni Hendri Yuzal serta Syaiful Bahri.

Sebagai pihak yang diduga menerima Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan Syaiful Bahri disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dan sebagai pihak diduga pemberi Ahmadi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU 32/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001. [nes]

http://hukum.rmol.co/read/2018/07/05/346444/Uang-Rp50-Juta,-Bukti-Transaksi-Bank,-Dan-Catatan-Proyek-Jadi-Bukti-OTT-Di-Aceh-



Original Post

KPK Duga Gubernur Aceh Terima Suap Beberapa Kali Terkait Dana Otsus

Media Online kompascom
2018-07-05

JAKARTA, - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Basaria Panjaitan menuturkan, pihaknya terus mendalami dugaan penerimaan-penerimaan hadiah atau janji lainnya olehGubernur Aceh Irwandi Yusuf terkait penggunaanDana Otonomi Khusus Aceh.

Adapun Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2018 ini mencapai Rp 8 triliun.

Menurut Basaria, KPK menduga pemberian uang sebesar Rp 500 juta oleh Bupati Bener Meriah Ahmadi merupakan bagian dari permintaan Rp 1,5 miliar oleh Irwandi terkait ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber daridana otonomi khusus tersebut.

"Diduga pemberian tersebut merupakan bagian dari commitment fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dan setiap proyek yang dibiayai dari dana DOKA. Tim masih mendalami dugaan penerimaan-penerimaan sebelumnya," ujar Basaria dalam konferensi pers di gedung KPK, Rabu (4/7/2018) malam.

Baca juga:

Basaria menjelaskan, KPK menduga sejumlah anggaran proyek yang bersumber dari dana otonomi khusus ini dipotong 10 persen.

Adapun, rinciannya 8 persen bagi pejabat di tingkat provinsi dan 2 persen lainnya bagi pejabat di kabupaten.

"Ini (penerimaan) tidak tahap pertama lagi, menurut informasi sudah tahap yang bagian dari Rp 1,5 miliar yang menjadi fee yang diberikan ke tingkat provinsi," ujarnya.

Basaria juga mengungkapkan, dari temuan informasi, uang dari Ahmadi tersebut dikumpulkan dari beberapa pengusaha.

"Sumber uang dari Bupati Bener Meriah ini menurut informasi dikumpulkan dari beberapa pengusaha di sana, ini masih pengembangan," kata Basaria.

Baca juga:

Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan dua pihak swasta Hendri Yuzal dan T Syaiful Bahri sebagai tersangka. Irwandi, Hendri dan Syaiful diduga sebagai penerima. Sementara Ahmadi diduga sebagai pemberi.

Sebagai penerima,Irwandi, Hendri, dan Syaiful disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak pemberi,Ahmadidisangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsl sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Kompas TV Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK juga mengamankan uang ratusan juta rupiah.

http://nasional.kompas.com/read/2018/07/05/06365761/kpk-duga-gubernur-aceh-terima-suap-beberapa-kali-terkait-dana-otsus



Original Post

PRESIDEN Joko Widodo

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 1
2018-7-5

PRESIDEN Joko Widodo

didampingi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly (kelima kiri), Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kedua kiri), dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kiri) menerima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo (ketiga kanan), Laode M Syarif (keempat kanan), Saut Situmorang (kelima kanan), Basaria Panjaitan (kedua kanan), dan Alexander Marwata (kanan) di Ruang Garuda, Istana Bogor, Rabu (4/7/2018). Para pimpinan KPK meminta presiden mengeluarkan delik tindak pidana korupsi dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

PUSPA PERWITASARI/ANTARA





Original Post

Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli Jadi Saksi Sidang BLBI, Ini Kata Yusril

Media Online kompascom
2018-07-05

JAKARTA, - PengacaraMantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung,Yusril Ihza Mahendra, menilai bahwa hadirnya dua mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) Kwik Gian Gie dan Rizal Ramli sebagai saksi dalam persidangan adalah hal yang biasa.

Kwik Gian Gie dan Rizal Ramli akan menjadi saksi yang dihadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sidang dugaan tindak pidana korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim terkait pinjaman Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Kamis (5/7/2018).

"Mereka kan (Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli) dihadirkan sebagai saksi fakta, bukan ahli di persidangan. Ini kita akan dengarkan fakta-fakta yang akan disampaikan, ujar Yusril di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Rabu (4/7/2018).

Kwik Kian Gie adalah Menko Ekuin periode 1999-2000 dan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). Sementara itu, Rizal Ramli adalah Menko Ekuin sekaligus Ketua KKSK periode 2000-2001.



Menurut Yusril, mereka tidak ada kaitan langsung dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung.

Di sisi lain, Yusril menilai, audit investigasi BPK tahun 2017 yang digunakan KPK tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut dengan tuduhan merugikan keuangan negara.

Yusril mengatakan, kerugian bukan disebabkan karena penerbitan SKL (Surat Keterangan Lunas).

Namun, dalam audit BPK, kerugian negara terjadi akibat penjualan piutang BDNI kepada petani tambak.

"Kebijakan BLBI adalah saat Pak Soeharto (Presiden ke-2 RI), yang dipersoalkan mereka adalah Pak Syafruddin (Syafruddin Arsyad Temenggung) ini kongkalikong dengan Pak Sjamsul Nursalim dalam hal pemotongan jumlah utang tambak. Padahal itu sudah diputuskan KKSK (Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan)," kata Yusril.

Baca juga:

Berdasarkan perhitungan BPPN, BDNI (Bank Dagang Negara Indonesia) per 21 Agustus 1998 memiliki utang (kewajiban) sebesar Rp 47,258 triliun.

Sedangkan aset yang dimiliki BDNI adalah sebesar Rp 18,85 triliun termasuk di dalamnya utang Rp 4,8 triliun kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM) milik Sjamsul Nursalim.

BPPN pada 27 April 2000 memutuskan utang petambak yang dapat ditagih adalah Rp1,34 triliun dan utang yang tidak dapat ditagih yaitu Rp3,55 triiun diwajibkan untuk dibayar kepada pemilik atau pemegang saham PT DCD dan PT WM.

Yusril menganggap bahwa jaksa telah keliru dalam memahami tanggung jawab kepada pemegang saham PT Dipasena Citra Darmadja (PT DCD) dan PT Wachyuni Mandira (PT WM).

"Dalam UU Persereoan Terbatas (PT) enggak ada tanggung jawab pemegang saham," kata dia.

"Dipasena (PT Dipasena Citra Darmadja) iya bertanggung jawab, tetapi bukan Nur Salim secara pribadi. Walaupun waktu itu ia pemegang saham sebanyak 3 kali," ucap Yusril.

Dalam kasus ini, Syafruddin didakwa merugikan negara sekitar Rp 4,5 triliun terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI kepada Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).

Menurut jaksa, perbuatan Syafruddin telah memperkaya Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004. Keuntungan yang diperoleh Sjamsul dinilai sebagai kerugian negara.

Jaksa menilai, Syafruddin selaku Kepala BPPN diduga melakukan penghapusan piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (PT DCD) dan PT Wachyuni Mandira (PT WM).

Selain itu, Syafruddin disebut telah menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham.

Padahal, menurut jaksa, Sjamsul Nursalim belum menyelesaikan kewajibannya terhadap kesalahan dalam menampilkan piutang BDNI kepada petambak, yang akan diserahkan kepada BPPN. Kesalahan itu membuat seolah-olah sebagai piutang yang lancar (misrepresentasi).
Kompas TV Sidang kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas BLBI dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung

http://nasional.kompas.com/read/2018/07/05/06312721/kwik-kian-gie-dan-rizal-ramli-jadi-saksi-sidang-blbi-ini-kata-yusril



Original Post

KPK Akan Dilemahkan

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 1
2018-7-5

KPK Akan Dilemahkan

BOGOR, (PR).-

Pimpinan Komisi Pemberantasan

Korupsi menemui Presiden Joko

Widodo beserta beberapa anggota

Kabinet Kerja di Istana Bogor, Rabu

(4/7/2018). Mereka meminta

presiden mengeluarkan delik tindak

pidana korupsi dari Rancangan Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana

(RKUHP). Masuknya delik khusus

dalam RKHUP dinilai

sebagai kemunduran.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, dalam pertemuan dengan presiden, KPK meminta agar delik korupsi lebih baik dicantumkan di luar RKUHP. Menurut dia, delik korupsi yang dimasukkan ke dalam RKUHP mengandung risiko besar terhadap upaya pemberantasan korupsi. "(Memasukkan delik korupsi ke dalam RKUHP) tidak kelihatan untuk upaya pemberantasan korupsi," katanya seusai pertemuan.

Mengenai respons terhadap permintaan pimpinan KPK itu, Agus mengatakan, presiden meminta para menterinya supaya memundurkan tenggat pengesahan RKUHP. Seber-mula, tenggat pengesahan RKUHP adalah bersamaan dengan peringatan hari kemerdekaan Indonesia.

"Prinsipnya, deadline-nya diundur. Tidak ditentukan tanggalnya dan kemudian disusun lagi dengan menerima masukan dari kami," tuturnya.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan, bila delik semacam korupsi, narkoba, terorisme, dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dibuat tersendiri di luar RKUHP, penyelesaian kitab hukum tersebut dapat lebih cepat lagi. Ia juga menyatakan, tidak ada keuntungan atau insentif yang didapatkan dalam pemberantasan korupsi jika delik-delik tindak pidana korupsi masuk ke dalam RKUHP.

"Masuknya delik-delik tindak pidana korupsi dalam RKUHP akan menimbulkan multiinterpretasi sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum," ucapnya.

Menurut dia, masuknya delik-delik tindak pidana korupsi dalam RKUHP akan menghilangkan kekhususan atau keseriusan dalam pemberantasan korupsi. Ha] itu pun akan mengirim pesan yang tidak baik terhadap upaya pemberantasan korupsi.

"Pengaturan kekhususan tindak pidana korupsi sebagai extraordinary crime di Indonesia telah diakui dunia internasional dan dianggap sebagai best practices. Memasukkan delik-delik tindak pidana korupsi dalam RKUHP dianggap sebagai langkah mundur," ujarnya.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan, masih ada ketidaksamaan persepsi dalam perumusan RKUHP. Selama ini, katanya, kritik KPK dalam RKUHP telah diakomodasi.

"Tetapi, masih ada keinginan KPK agar (delik korupsi) dikeluarkan saja (dari KUHP). Jadi, buat tim yang telah menyusun merasa, wah bukan begitu karena ini kan kodifikasi. Ko-difikasi itu dinamis. Jadi, semacam konstitusinya hukum pidana. Harus tetap ada generic crime di situ. Itu sa-

ja," tuturnya.

Ia menambahkan, pihaknya masih terus melakukan pembahasan bersama KPK. "Dalam beberapa konsinyering, Biro Hukum KPK tampaknya kan sudah akan ikut dengan kita, sudah terus," tuturnya. .

Yasonna pun menuturkan, RKHUP tidak akan ditetapkan pada 17 Agustus 2018, sebagaimana rencana semula. Namun, yang terpenting pada tahun ini, RKUHP harus dapat disahkan. "Kita tinggal fine tuning saja, tetapi jangan dipaksakan sampai 17 Agustus ini," ujarnya.

4 rekomendasi

Juru Bicara KPK Febri Dian-syah mengatakan, KPK berharap banyak dari pertemuan antara pimpinan KPK dan presiden. KPK meyakini, presiden memiliki komitmen dalam upaya pemberantasan korupsi, termasuk mengetahui secara jelas risiko delik khusus jika dimasukkan sebagai bagian RKUHP. Kodiflkasi perundang-undangan diharapkan tidak mengorbankan upaya pemberantasan korupsi.

"KPK berharap, pertemuan siang ini (kemarin) akan memberikan titik terang bagaimana nasib pemberantasan korupsi

ke depan. Kami percaya, presiden memiliki concern agar KPK dan pemberantasan korupsi tidak dilemahkan," tuturnya.

KPK menilai, memasukkan pasal-pasal korupsi ke dalam KUHP tak memiliki manfaat bagi pemberantasan korupsi. Itu justru berisiko melemahkan KPK secara kelembagaan dan pemberantasan korupsi.

Sebelumnya, komisi anti-rasywah telah mengeluarkan empat rekomendasi terkait dengan kodifikasi delik khusus ke dalam RUU KUHP. Pertama, demi efektivitas penegakan hukum, seharusnya kepentingan penegak hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi, jadi prioritas. Kedua, KPK memandang, UU tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang ada saat ini lebih efektif.

Ketiga, KPK meminta pemerintah mengeluarkan delik-de-lik khusus, seperti tindak pidana korupsi, narkotika, pelanggaran HAM, dan pencucian uang agar diatur di luar KUHP. Keempat, revisi delik korupsi lebih efektif dilakukan melalui revisi UU Tipikor, termasuk memasukkan ketentuan UN-CAC (United Nations Convention Againts Corruption) ataupun penyesuaian dan pe-

ningkatan sanksi bagi pelaku korupsi.

Selain itu, KPK telah meru--muskan sepuluh poin yang menjadi acuan mengapa RKUHP dipandang berisiko bagi KPK dan pemberantasan korupsi. Pertama, kewenangan kelembagaan KPK tidak ditegaskan dalam RKUHP. Kedua, KPK tidak dapat menangani aturan baru dari UNCAC, seperti korupsi sektor swasta. Ketiga, RKUHP tidak mengatur pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Keempat, RKUHP mengatur pembatasan penjatuhan pidana secara kumulatif. Kelima, RKUHP mengatur pengurangan ancaman pidana sebesar 1/3 terhadap percobaan, perbantuan, dan pemufakatan jahat tindak pidana korupsi. Keenam, beberapa tindak pidana korupsi dari UU Tipikor dijadikan sebagai tindak pidana umum.

Ketujuh, UU Tipikor menjadi lebih mudah direvisi/diubah. Kedelapan, kodifikasi RKUHP tidak berhasil menyatukan ketentuan hukum pidana dalam satu kitab UU. Kesembilan, terjadi penurunan ancaman pidana denda terhadap pelaku korupsi. Kesepuluh, tidak ada konsep dan parameter yang jelas dalam memasukkan hal-hal yang telah diatur undang-undang khusus ke dalam RKUHP.

(Ira Vera Tika, Muhammad Ashari)





Original Post

KPK Sesalkan Penyalahgunaan Dana Otonomi Khusus Rp 8 Triliun di Aceh

Media Online kompascom
2018-07-05

JAKARTA, - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Basaria Panjaitan menyesalkan adanya praktik korupsi pada Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018.

Hal itu disampaikan Basaria menyikapi terjaringnyaGubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi dalam operasi tangkap tangan ( OTT), Selasa (3/7/2018) kemarin.

"Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2018 yang dikelola Aceh untuk kabupaten dan kota di Aceh sebesar Rp 8 triliun yang seharusnya menjadi hak masyarakat Aceh, justru KPK menemukan indikasi bagaimana dana otonomi khusus menjadi bancakan dan dinikmati oleh sebagian oknum," kata Basaria dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/7/2018) malam.

Padahal, kata dia, manfaat dana tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat Aceh dalam bentuk bangunan infrastruktur seperti jalan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pengentasan kemiskinan.

Baca juga:

Selain itu, dana otonomi khusus tersebut bisa digunakan kepala daerah setempat untuk mendukung pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan. Ia menilai praktik korupsi seperti ini merugikan masyarakat Aceh.

Basaria prihatin atas tertangkap tangannya dua kepala daerah tersebut.

Menurut dia, Aceh merupakan salah satu daerah dengan dana otonomi khusus yang menjadi prioritas pendampingan KPK dalam pencegahan korupsi melalui tata kelola pemerintahan.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi sebagai tersangka.

Keduanya terjerat kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh.

KPK juga menetapkan dua pihak swasta Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri. Keduanya bersama dengan Irwandi disebut sebagai penerima. Sementara Ahmadi disebut sebagai pemberi.

Baca juga:

Dalam konstruksi perkara, KPK menduga pemberian oleh Ahmadi sebesar Rp 500 juta adalah bagian dari Rp 1,5 miliar yang diminta Irwandi terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2018.

"Diduga pemberian tersebut merupakan bagian dari commitment fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dan setiap proyek yang dibiayai dari dana DOCA," ujar Basaria.

Menurut Basaria, pemberian kepada Irwandi dilakukan melalui orang-orang terdekatnya serta orang-orang terdekat Ahmadi sebagai perantara.

"Tim masih mendalami dugaan penerimaan-penerimaan sebelumnya," kata dia.

Sebagai penerima, Irwandi, Hendri, dan Syaiful disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak pemberi, Ahmadi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsl sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Kompas TV Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK juga mengamankan uang ratusan juta rupiah.

http://nasional.kompas.com/read/2018/07/05/06044471/kpk-sesalkan-penyalahgunaan-dana-otonomi-khusus-rp-8-triliun-di-aceh



Original Post

Lima Saksi Tak Kenal Bupati Halmahera

Media Cetak Kompas Halaman 4
2018-7-5

Lima Saksi Tak Kenal Bupati Halmahera

JAKARTA, KOMPAS - Komisi Pemberantasan Korupsi melanjutkan sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi terkait terdakwa Bupati Halmahera Timur Rudy Erawan dalam pengembangan kasus penyalahgunaan dana aspirasi pembangunan jalan dan jembatan di Komisi V DPR untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (4/7/2018). Dalam persidangan kali ini, kelima saksi yang dipanggil mengaku tidak mengenal Rudy Erawan.

Kelima saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut adalah Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir, karyawan bagian keuangan PT Windu Tunggal Utama Er-wantoro, Komisaris PT Sharleen Raya JECO Group Hong Artha John Alfred, Direktur Utama CY Putra Mandiri Charles Fransz, dan Komisaris PT Papua Putra Mandiri Henock Setiawan.

Sebelumnya. Rudy Erawan didakwa menerima uang hingga Rp 6,3 miliar. Uang tersebut diserahkan oleh Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary. Rudy diduga mengucurkan dana tersebut ke sebuah rapat partai politik di Jakarta.

Dana yang diterima oleh Amran, selanjutnya ditelusuri oleh KPK dari keterangan para saksi. Abdul mengaku, memberikan uang lebih kurang Rp 15 miliar kepada Amran, melalui orang kepercayaan Amran, Imran S Djumadil. Selebihnya, Abdul mengaku tidak tahu-menahu jika uang itu akan diteruskan ke Rudy.

Awalnya, Abdul memberikan dana sebesar Rp 4.5 miliar dan Alfred Rp 3,5 miliar ke Amran. Dana tersebut untuk suksesi Amran. Tujuan pemberian bantuan dari para kontraktor itu agar mereka tak dipersulit untuk mendapatkan proyek.

Abdul dipanggil ke kantor Amran terkait permintaan dana dari Rp 3 miliar, tetapi Abdul dan kontraktor lain hanya memberikan uang sebesar Rp 2,6 miliar. Uang tersebut untuk proyek dana aspirasi yang, menurut Abdul, didapat dari hasil uang patungan dari beberapa kontraktor.

Dalam kesempatan itu, jaksa penuntut umum KPK menunjukkan bukti rekaman percakapan antara Abdul dan Amran, ataupun Abdul dan Imran. Dalam bukti rekaman percakapan Abdul dan Imran, Imran kerap menyebutkan dana tersebut untuk bupati kepada Abdul. Namun. Abdul mengaku bahwa ia tidak tahu kalau bupati yang dimaksud itu adalah Rudy.

Sebelumnya, saat ditanya majelis hakim terkait Rudy, saksi lainnya mengaku tidak mengenal Rudy secara langsung. Mereka hanya tahu bahwa dana ttu diserahkan kepada Amran melalui Imran. Penuntut umum KPK merencanakan mendengarkan kembali keterangan saksi iainnya pada pekan mendatang.

(E01)





Original Post

Sejumlah Pasal Dihapus

Media Cetak Kompas Halaman 4
2018-7-5

Sejumlah Pasal Dihapus

Pemerintah menghapus sejumlah pasal tindak pidana korupsi dan tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat dari Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah memutuskan menghapus sejumlah pasal tindak pidana korupsi dan tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat dari Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal-pasal hasil adopsi dari konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa itu diputuskan untuk diatur lewat revisi total UU Tipidsus setelah RKUHP disahkan.

Salah satu pasal yang dihapus tentang tindak pidana korupsi di sektor swasta dan pasal lainnya yang merupakan hasil adopsi dari Konvensi PBB Antikorupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAQ. Pemerintah mengusulkan agar pasal-pasal dihapus dan diatur melalui revisi total UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

Perubahan substansi draf RKUHP tersebut dibahas dan diputuskan dalam rapat konsinyering Tim Panitia Kerja RKUHP Pemerintah, 28 Juni lalu. Namun, keputusan itu belum dibahas dan diputuskan bersama Tim Panja RKUHP DPR karena

belum ada rapat bersama soal RKUHP. "Pasal-pasal itu ditangguhkan, kami keluarkan dari RKUHP. Kita menunggu revisi total UU Tipikor. Nantinya, perbaikan UU Tipikor itu memang harus menyeluruh," kata salah satu tim ahli pemerintah, Muladi, di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/7/2018).

Soal korupsi swasta

Sebelumnya, pemerintah dan DPR turut memasukkan empat jenis tindak pidana korupsi yang diatur UNCAC tersebut dalam RKUHP. Empat tindak pidana itu, selain penyuapan di sektor swasta, yakni memperdagangkan pengaruh, tindakan memperkaya diri sendiri secara tidak sah, juga penyuapan pejabat asing/organi-sasi internasional.

Dengan perubahan itu, dalam draf terbaru versi 28 Juni 2018, ketentuan tentang tindak pidana korupsi di RKUHP hanya mengatur tentang adopsi Pasal 2, 3, 5, 11 dan 13 dari UU Tipikor. Ancaman pidana penjara dan denda yang diatur di RKUHP terkait pasal-pasal tersebut berbeda dari

ketentuan di UU Tipikor. Namun, ancaman pidana penjara maksimum tetap 20 tahun seperti diatur di UU Tipikor.

Implikasi dari pasal-pasal UNCAC dalam UU Tipikor adalah KPK memiliki kewenangan menangani kasus korupsi di sektor swasta. Sebelumnya, KPK khawatir pengaturan pasal korupsi swasta di RKUHP membuat KPK tak bisa ikut menangani jenis tipikor tersebut Oleh karena itu, KPK berkali-kali meminta korupsi sektor swasta diatur di UU Tipikor, bukan di RKUHP.

Selain pasal tipikor, pemerintah juga memutuskan menghapus pasal tindak pidana HAM berat, yaitu kejahatan perang dan tindak pidana agresi. "Kita tetap mengacu UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Jadi, RKUHP cukup mengatur kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan," kata Muladi.

Pemerintah dan DPR sebelumnya juga sempat berencana memasukkan kejahatan perang dan tindak pidana agresi dalam RKUHP sebagai bentuk mengadopsi ketentuan konvensi in-

ternasional Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ ICC). Kedua jenis tindak pidana itu memang belum diatur dalam UU Pengadilan HAM.

Anggota Panja RKUHP dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, mengatakan, DPR belum setuju keputusan pemerintah menghapus pasal-pasal tipidsus. Hal itu karena DPR dan pemerintah belum membahas bersama "Itu baru di internal pemerintah. Hasilnya apa belum resmi ke DPR Jadi, DPR belum sepakat," ujarnya.

Arsul mengatakan, usulan pemerintah itu bisa saja ditolak. Namun, ia setuju untuk mengatur pasal-pasal hasil adopsi konvensi internasional dalam UU khusus sektoral terkait

"Agar lebih intensif dan terintegrasi, serta agar tak perlu kita berdebat, apakah dengan diratifikasi otomatis (ketentuan internasional) itu berlaku? Padahal, norma-normanya belum diatur khusus dalam pasal-pasal di UU? Karena itu, agar perdebatan itu berakhir, meski sudah dira-

tifikasi, kita nyatakan saja lagi dalam UU," kata Arsul.

Temui Presiden

Pimpinan KPK, kemarin bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Seusai pertemuan, Ketua KPK Agus Rahardjo, didampingi pimpinan KPK lainnya, mengatakan, KPK mengusulkan delik tindak pidana korupsi tetap ada di luar RKUHP. "Kami sampaikan (kalau delik tindak pidana korupsi masuk RKUHP) risikonya besar dan insentifnya tak kelihatan untuk pemberantasan korupsi," katanya.

Presiden, menurut Agus, menginstruksikan kepada menteri terkait mengkaji masukan KPK. "Masukan ditampung dan tidak ada lagi keberatan dari KPK. Batas waktu (target penyelesaian sebelum 17 Agustus 2018) diundur dan tak ditentukan tanggalnya," tambah Agus.

Dalam pertemuan itu, Presiden didampingi, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Polhukam Wiranto serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

(AGE/LAS/IAN)





Original Post

DPR Tiga Tahapan Jadikan Polri Tombak Penegakan Hukum

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-7-5

DPR Tiga Tahapan Jadikan Polri Tombak Penegakan Hukum

NERACA

Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyatakan bahwa terdapat tiga tahapan dalam rangka menjadikan Polri sebagai ujung tombak penegakan hukum di wilayah Republik Indonesia.

"Ada tiga tahap untuk menjadikan Polri kembali sebagai ujung tombak penegakan hukum," kata Fahri Hamzah dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu (4/7).

Fahri memaparkan, tahapan pertama adalah dukungan regulasi, yaitu adanya pengaturan kembali fungsi lembaga penegakan hukum dengan mengedepankan institusi yang mendapat mandat langsung dari konstitusi. Kemudian, ujar dia, taha-

pan kedua adalah penguatan institusi yang berarti adalah penataan kembali fungsi-fungsi dalam institusi Polri sendiri agar sesuai dengan kebutuhan melindungi dan mengayomi masyarakat sesuai perkembangan zaman.

Tahapan terakhir, lanjutnya adalah membangun kultur profesional dan modem dalam tubuh Polri. "Membangun kultur adalah bagaimana seluruh bagian dari Polri memahami kewajiban dan wewenangnya sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sehingga Polri akan menjadi semakin profesional dan modem di segala bidang," ucap dia.

Ia meyakini bahwa dengan tiga tahapan tersebut akan membentuk sebuah sistem yang tepat

dan kuatyangmesti ditunjang kesamaan pola pikir anggota Polri dalam memandang prioritas persoalan bangsa yang berkaitan dengan Polri.

Di tempat terpisah. Kepala Bareskrim Polri Komjen Polisi Ari Dona Sukmanto meminta agar kinerja jajaran Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri bisa lebih ditingkatkan saat dipimpin oleh Direktur Tindak Pidana Korupsi Kombes Polisi Erwanto Kurniadi yang baru dilantik.

"Agar bekerja lebih baik lagi, tingkatkan kemampuan," kata Komjen Ari di Kantor Bareskrim Polri, Gedung Kementerian Kelautan dan Perikan-arl (KKP), Jakarta, Selasa (3/7).

Pihaknya pun mengingatkan jajaran Ditti-

pidkor untuk senantiasa menerapkan pola hidup sederhana dan tidak korupsi. Menurut pengamatan Ari, kebiasaan jajaran Dittipidkor selama ini sudah baik. Pihaknya pun meminta agar kebiasaan tersebut tidak berubah bila para penyidik dimutasi ke direktorat lain. Dalam kesempatan tersebut, Ari juga meminta jajaran Dittipidkor agar lebih memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan dalam memberantas ko-rupsi."Kita jangan terkotak-kotak. Kita harus bersinergi memerangi kejahatan korupsi. Kasus-kasus yang tidak tertangani KPK agar ditangani oleh Bareskrim. Kita harus silaturahim ke KPK," kata dia.

ant





Original Post

Presiden Jokowi Bicarakan RKUHP dengan Pimpinan KPK

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-7-5

Presiden Jokowi Bicarakan RKUHP dengan Pimpinan KPK

Bogor - Pimpinan KPK membicarakan masuknya tindak pidana korupsi (Tipikor) ke dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan Presiden Joko Widodo.

neraca

"Pandangan saya sederhana sebenarnya, pertama rancangan (KUHP) itu benar dalam arti kita belum punya undang-undang. Itu salah satu cara mempunyai undang-undang dulu, yang kemudian meninggalkan warisan dari Belanda," kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (4/7). , Agus menyampaikan hal itu didampingi empat Wakili Ketua KPKAlexander Marwata, Saut Situmorang, Laode M Syarif dan Basaria Panjaitan. Selain pimpinan, hadir pula Kepala Bagian Perancangan Peraturan Biro Hukum KPK Rasamala Aritonang. Sedangkan dari pihak pemerintah yang mendampingi Presiden Joko Widodo adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

"Namun, kami melihat sistem koordinasi yang mau diterapkan itu, kalau saya baca-baca mohon maaf Pak Yasonna, itu kan mengubah..." tambah Agus.

Menurut KPK, masuknya pasal" korupsi dalam RKUHP berpotensi mengurangi efektivitas upaya pemberantasan korupsi karena muncul ketidakpastian dan

perlunakan terhadap pelaku kejahatan korupsi misalnya tidak ada sanksi pidana uang pengganti dan turunnya hukuman denda terhadap pelaku korupsi.

KPK mengatakan setidaknya ada 10 hal mengapa RKUHP berisiko bagi KPK dan pemberantasan korupsi yaitu (1) Kewenangan ke-lembagaaan KPK tidak ditegaskan dalam RUU KUHP, (2) KPK tidak dapat menangani aturan baru dari United Nations Convention again ts Corruption (UNCAC) seperti untuk menangani korupsi sektor swasta, (3) RUU KUHP tidak mengatur pidana tambahan berupa uang pengganti. Selanjutnya (4) RUU KUHP mengatur pembatasan pen-jatuhan pidana secara kumulatif, (5) RUU KUHP mengatur pengurangan ancaman pidana sebesar 1/3 terhadap percobaan, pem-bantuan dan pemufakatan jahat tindak pidana korupsi, (6) Beberapa tindak pidana korupsi dari UU Pemberantasan Tipikor masuk menj a-di Tindak Pidana Umum.

Kemudian (7) UU Pemberantasan Tipikor menjadi lebih mudah direvisi, (8) Kodifikasi RUU KUHP tidak berhasilmenyatukanketen-tuan hukum pidana dalam satu kitab Undang-undang, (9) Terjadi penurunan ancaman pidana denda terhadap pelaku korupsi, (10) Tidak ada konsep dan parameter yang jelas dalam

memasukkan hal-hal yang telah diatur undang-undang khusus ke dalam RUU KUHP.

Sebelumnya, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Dian-syah menyatakan lembaganya percaya bahwa Presiden RI Joko Widodo memiliki perhatian agar pemberantasan korupsi tidak dilemahkan.

Presiden Joko Widodo akan menemui pimpinan KPK di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu sekitar pukul

14.00 WIB, untuk membicarakan masuknya tindak pidana korupsi (tipikor) ke dalam Rancangan KitabUn-dang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)."KPKberharap pertemuan siang ini akan memberikan titik terang bagaimana nasib pemberantasan korupsi ke depan. Saya percaya Presiden memiliki concem agar KPK dan pemberantasan korupsi tidak dilemahkan," kata Juru Bicara KPK Febri Dian-syah di Jakarta, Rabu (4/7). Menurut Febri, dima-

sukkannya pasal-pasak korupsi ke KUHP dipandang tidakmemiliki manfaat untuk pemberantasan korupsi. "Bahkan, justru sangat berisiko melemahkan KPK dan kerja-kerja penanganan kasus korupsi," ucap Febri

Sebelumnya juga, KPK mengakusiap menjelaskan sikapnya terkait dengan draf RKUHP saat ini dibuat oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan memasukkan delik korupsi ke dalam RKUHP tersebut

Pada Kamis (7/6), dua pimpinan KPK yaitu Agus Rahardjo dan Laode M Syarif juga sudah rapat bersama dengan Menkopolhukam Wiranto dan jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk membicarakan delik korupsi dalam RUU KUHP itu.

Sebelumnya, Kenia D-PR RI Bambang S - ,atyo mengatakan bahwa DPR akan mengerujui uni.., disahkannya RUU KUHP pada tanggal 1? Agustus 2018 sebagai kado kemerdekaan Indonesia

ANT





Original Post

OTT GUBERNUR ACEH

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-7-5

OTT GUBERNUR ACEH

Gubernur Aceh

Irwandi Yusuf (tengah) dibawa ke gedung KPK setelah diamankan untuk diperiksa di Jakarta, Rabu (4/7). KPK mengamankan Gubernur Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi serta beberapa orang lainnya setelah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Aceh dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait dana otonomi khusus.

ANTTARA/HAFIDZ MUBARAK A





Original Post

KPK: DOKA Seharusnya Dirasakan Rakyat Aceh, Bukan Dikorupsi

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-07-05

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kecewa Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) diselewengkan oleh Bupati Bener Meriah, Ahmad dan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf.Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan menyayangkan dana otonomi khusus tahun anggaran 2018 yang berjumlah sekitar Rp 8 triliun dikorupsi.

"Padahal seharusnya manfaat dana tersebut dirasakan oleh masyarakat Aceh," ujarnya di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (4/7)

Selain itu, lembaga anti rasuah juga mengaku prihatin dengan kejadian ini. Apalagi Aceh menjadi salah satu daerah yang menjadi salah satu prioritas pendampingan KPK dalam upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan data kelola pemerintahan.

Lembaga yang dipimpin oleh Agus Rahardjo Cs ini mengingatkan kepala daerah agar tidak lagi ada yang tersangkut kasus korupsi. Dimana seharusnya mereka bertugas memakmurkan masyarakatnya.

"KPK sekali lagi mengingatkan kepada kepala daerah agar kembali pada sumpah jabatan dan amanah dalam mengemban tugas sebagai aparatur pelayan masyarakat," tukasnya.

Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf ditetapkan menjadi tersangka bersama tiga orang lainnya, yakni Bupati Kabupaten Bener Meriah Ahmadi dan dua orang dari sektor swasta yakni Hendri Yuzal serta Syaiful Bahri.

Mereka dijadikan tersangka oleh KPK dalam dugaan kasus suap menerima hadiah atau janji oleh Gubernur Aceh terkait pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018.

Dalam kasus tersebut diduga pemberian dilakukan oleh Bupati Bener Meriah kepada Gubernur Aceh sebesar Rp 500 juta bagian dari Rp 1,5 miliar yang diminta Gubernur Aceh terkait fre ijon proyek-proyek pembangunan insfrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada provinsi Aceh tahun anggaran 2018.

Pemberian tersebut merupakan bagian dari komitmen fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dari setiap proyek yang dibiayai dari DOKA.

Pemberian kepada Gubernur dilakukan melalui orang-orang dekat Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai perantara.

Sebagai pihak yang diduga menerima Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan Syaiful Bahri disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dan sebagai pihak diduga pemberi Ahmadi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU 32/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001. [ian]

http://hukum.rmol.co/read/2018/07/05/346451/KPK:-DOKA-Seharusnya-Dirasakan-Rakyat-Aceh,-Bukan-Dikorupsi-



Original Post

Dana otonomi diduga jadi bancakan korupsi Irwandi

Media Online beritagar.id
2018-07-05

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sebagai tersangka dugaan suap pengucuran Dana Otonomi Khusus Aceh 2018, Rabu (4/7/2018) malam.

KPK menduga, Irwandi mematok jatah tertentu dari tiap proyek yang dibiayai dengan Dana Otonomi sebesar Rp8 triliun. Istilahnya ijon proyek. Mereka yang ingin menang, membayar sejumlah uang tertentu agar dimenangkan dalam lelang proyek.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menjelaskan dari kasus yang dikuak kemarin, Bupati Bener Meriah Ahmadi diduga mengumpulkan uang dari para pengusaha untuk membayar comitment fee 10 persen.

Comitment fee ini dibayarkan ke dua pihak, 2 persen untuk tingkat kabupaten, kemudian 8 persen persen itu adalah untuk tingkat provinsi. "(Duit) Ini yang kemudian dibagi-bagi. Ke mana-mana, kami belum tahu," tutur Basaria seperti dipetik dari detikcom.

Suap yang ditangkap kemarin menurut Basaria, terkait proyek pembangunan jalan. Suap kepada Irwandi ini diduga sudah tahap yang dari rencana Rp1,5 miliar. "Tim masih mendalami dugaan penerimaan-penerimaan sebelumnya," ujar Basaria di Jakarta, Rabu (4/7/2018), seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Menurut Basaria, uang suap itu diberikan kepada Irwandi melalui orang-orang dekatnya.

Selain Irwandi, Hendri Yuzal, dan Syaiful Bahri ditetapkan tersangka sebagai penerima suap. Ketiganya dijerat dengan pasal 12 huruf a atau pasal 11 Undang-Undang 31/1999 yang diubah Dengan UU 20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Ahmadi, Bupati Bener Meriah sebagai penyuap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Irwandi, pada Kamis (5/7/2018) dini hari membantah menerima suap. "Saya tidak terima uang dan hadiah," ucap Irwandi, seperti dipetik dari detikcom.

Ahmadi turut mengelak terlibat dalam dugaan suap ini. Menurutnya, tak ada bukti jika dia menyuap. "Sampai hari ini OTT, bukan saya menolak bukan juga saya tidak menerima. Tapi bukti apapun tidak ada bersama saya," ucapnya seperti dikutip dari Merdeka.com.

Namun KPK memperoleh bukti. Basaria membeberkan, Selasa (3/7/2018), tim mengidentifikasi adanya penyerahan uang Rp500 juta dari pihak swasta Muyassir kepada swasta lainnya Fadli di teras sebuah hotel di Banda Aceh. Uang itu disebut merupakan bagian dari commitment fee Rp1,5 miliar.

KPK menduga Fadli menyetorkan uang tersebut ke beberapa rekening Bank BCA dan Mandiri sebesar masing-masing Rp50 juta, Rp190 juta dan Rp173 juta.

"Uang yang disetor ke beberapa rekening tersebut sebagian diduga digunakan untuk pembayaran medali dan pakaian di kegiatan Aceh Marathon 2018," ujarnya seperti dinukil dari Kompas.com.

Pada pukul 17.00 WIB tim KPK menangkap Fadli dan beberapa orang lainnya di tempat terpisah di Banda Aceh. Di antaranya pihak swasta Syaiful Bahri yang ditangkap pada pukul 18.00 WIB di sebuah kantor rekanan. "Dari tangan TSB (T Syaiful Bahri) diamankan uang Rp 50 juta dalam tas tangan," ujarnya.

Tim KPK juga mengamankan Hendri Yuzal pihak swasta, , dan seorang temannya di sebuah kafe sekitar pukul 18.30 WIB.

KPK lalu menangkap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. "Secara paralel tim KPK lainnya di Kabupaten Bener Meriah mengamankan sejumlah pihak. Sekitar pukul 19.00 WIB tim mengamankan AMD (Ahmadi), Bupati Bener Meriah, bersama ajudan dan supir di sebuah jalan di Takengon," katanya.

https://beritagar.id/artikel/berita/dana-otonomi-diduga-jadi-bancakan-korupsi-irwandi?content=all



Original Post

Belum Paham Aturan Pelantikan Bupati Korupsi

Media Cetak Jawa Pos Halaman 2
2018-7-5

Belum Paham Aturan Pelantikan Bupati Korupsi

AKUN Facebook Fahmi Rangkuty mem-posting sebuah grafis berisi foto Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo beserta pernyataannya terkait rencana pelantikan Bupati Tulungagung terpilih Syahri Mulyo yang sedang berstatus tahanan KPK. Mendagri dianggap tidak waras.

" Untuk melamar pekerjaan harus membuat SKCK/Surat Keterangan Kelakuan Baik yang dikeluarkan dari polisi lalu sekarang ada seorangyang di dalam penjara melanggar hukum itu bisa jadi pemimpin bupati. Situ waras Pak Menteri?" Begitulah kalimat yang menyerang Tjahjo Kumolo dalam grafis yang diunggah akun Fahmi Rangkuty. Di atas kalimat tersebut ada kutipan judul dari portal berita kompas, com yang berbunyi, "Mendagri Akan Tetap Lantik Bupati Tulungagung Syahri Mulyo yang Ditahan KPK".

Secara aturan, yakni UU No 23 Tahun

2014yang diubah dengan UU No 9 Tahun

2015tentang Pemerintah Daerah, yang dilakukan Mendagri sudah sesuai mekanisme. Sesuai pasal 83 ayat 1 dan pasal 84 ayat 2, kepala daerah yang terjerat korupsi memang baru bisa diberhentikan ketika sudah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

ladi, mereka yang masih berstatus tersangka, meski dalam tahanan, tetap harus dilantik Kemudian, diberhentikan

sementara sampai adanya putusan hukum tetap. Dan perlu diingat, hal itu tidak hanya terjadi di era Tjahjo Kumolo.

Mendagri sebelum Tjahjo, Gamawan Fauzi, pernah dikritik habis-habisan karena melantik Bupati Gunung Mas Hambit Bin tin. Saat itu Hambit memenangi pilkada Gunung Mas. Namun, dia tertangkap OTT KPK karena menyuap Akil Mochtar, ketua Mahkamah Konstitusi (MK) kala itu. Hambit harus dilantik agar bisa dinonaktifkan sesuai perintah undang-undang.

Sebelum kasus Hambit, Kemendagri era Gamawan pernah melantik Wali Kota Tomohon Jefferson Rumajar. Saat itu pelantikan diwakilkan kepada gu-

bernur Sulawesi Utara dan dilakukan di dalam penjara.

Jadi, kalau sesuai undang-undang, apa yang dilakukan Tjahjo memang mengikuti mekanisme yang berlaku. Sebab, tidak mungkin bisa dilakukan penonaktifan atau pemberhentian seseorang yang terpilih sebagai kepala daerah tanpa didahului dengan pelantikan.

Yang seharusnya dipertanyakan adalah sikap orang-orang yang memilih Syahri Mulyo sebagai bupati. Sebab, Syahri tertangkap KPK sebelum pencoblosan. Berbeda dengan Hambit Bintih yang tertangkap KPK setelah pencoblosan.

(gun/clO/fat)





Original Post

Presiden Minta Masukan KPK Dipertimbangkan

Media Cetak Jawa Pos Halaman 12
2018-7-5

Presiden Minta Masukan KPK Dipertimbangkan

Revisi KUHP

BOGOR Presiden Joko Widodo meminta DPR dan jajaran kementerian yang terlibat dalam pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) mempertimbangkan masukan KPK. Hal itu disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo setelah bertemu dengan presiden di Istana Kepresidenan, Bogor, kemarin (4/7).

Agus menyatakan, dalam pertemuan sekitar satu jam tersebut, pihaknya menyampaikan masukan terhadap RKUHR Pada prinsipnya, KPK mengusulkan norma terkait dengan korupsi diatur di luar KUHP. Saya sampaikan mengenai risiko yang besar. Kemudian, insentifnya tidak kelihatan untuk pemberantasan korupsi," kata Agus setelah pertemuan.

Menurut dia, Jokowi telah meng-instruksi para menteri agar dibahas secara matang dan tidak terpaku deadline. Presiden menghapus deadline yang sebelumnya dicanangkan DPR pada 17 Agustus atau bertepatan dengan perayaan HUT RI.

Dalam lanjutan pembahasan, kata dia, presiden meminta agar masukan KPK menjadi pertimbangan. "Nanti disusun mendapat masukan dari kami. Kemudian, sedapat mungkin masukan ditampung. Kemudian, tidak ada lagi keberatan dari KPK. Intinya begitu," imbuhnya menirukan lokowi.

Sebelumnya, DPR memasukkan norma terkait dengan tindak pidana korupsi ke RKUHP. Namun, rencana tersebut ditolak KPK. Lembaga antirasuah itu menilai pengaturan di KUHP akan memperlemah kelembagaan KPK. Tak puas, KPK beberapa kali menyampaikan surat kepada presiden agar norma tersebut dianulir. Pertemuan kemarin merupakan janji presiden sebagai respons atas surat yang disampaikan KPK.

Komisioner KPK Laode Muhammad Syarif menambahkan, ada sejumlah opsi yang dipikirkan. Tim dari pemerintah akan mempelajarinya, lagi lebih intens. Namun, secara kelembagaan, pihaknya berharap delik korupsi, narkoba, teroris, dan HAM diatur di luar KUHP.

(far/cl9/agm)





Original Post

Ketua MA Polandia Menolak Turun

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 2
2018-7-5

Ketua MA Polandia Menolak Turun

WARSAWA - Kemunculan Ketua Mahkamah Agung (MA) Polandia Malgorzata Gersdorf di tempat kerjanya pada Rabu (4/7) menuai reaksi dari para pendukung, mengingat langkahnya itu dianggap telah melanggar undang-undang (UU) pensiun yang diluncurkan oleh pemerintahan sayap kanan. Reformasi UU itu juga menuai kritikan dari Uni Eropa karena dipandang sebagai ancaman terhadap independensi peradilan.

Ribuan pendukung menyambut kedatangan Gersdorf saat menuju gedung pengadilan yang terletak di pusat kota Warsawa. Berbagai seruan diteriakkan, seperti kata-kata "Peradilan bebas!", "Konstitusi!" dan Tidak dapat dipindahkan!"

Gersdorf sendiri menyebut reformasi undang-undang - yang telah menempatkan pemerintahan Polandia yang dikuasai oleh Partai Hukum dan Keadilan (PiS) berselisih dengan Uni Eropa (UE)- sebagai sebuah langkah pembersihan.

Dia menegaskan masih memiliki masa jabatan enam tahun berdasarkan undang-undang. Gersdorf (65 tahun) pun menolak mematuhi aturan baru yang mengharuskannya segera turun dan berakibat pada berkurangnya masa jabatannya yang akan berakhir pada 2020.

"Saya tidak terlibat dalam politik; saya melakukan ini demi membela supremasi hukum dan untuk memberi kesaksian tentang kebenaran tentang garis antara konstitusi dan pelanggaran konstitusi. Saya berharap bahwa aturan hukum akan kembali ke Polandia" ujar Gersdorf kepada para wartawan dan pendukung di luar gedung pengadilan.

Di sisi lain, pembantu presiden, Pawel Mucha bersikeras bahwa Gersdorf akan pensiun sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dia men-

gatakan.sekarang mahkamah agung dipimpin oleh Hakim Jozef Iwulski, yang dipilih oleh Presiden Andrzej Duda sebagai ketua MA sementara.

Menurut laporan, undang-undang baru tersebut berdampak pada 27 dari total 73 hakim pengadilan. Disebutkan dalam undang-undang bahwa para hakim dapat meminta kepada presiden untuk memperpanjang masa jabatan mereka, tetapi presiden bisa saja menerima atau menolak permintaan mereka tanpa memberikan alasan.

Media di Polandia melaporkan bahwa sudah ada 16 hakim yag mengajukan permintaan perpanjangan masa jabatan.

Sementara itu, UE pada Senin (2/7) meluncurkan tindakan hukum terhadap Polandia atas undang-undang baru yang menurunkan usia masa pensiun hakim Mahkamah Agung dari 70 tahun menjadi 65 tahun.

Kebijakan ini dianggap sebagai serangan terbaru dalam pertempuran pahit atas perubahan peradilan yang dilakukan oleh pemerintahan PiS, yang mana dapat berakhir di Pengadilan Tinggi Eropa (ECJ), majelis tertinggi blok itu.

Kalimat "Pemerkosaan Mahkamah Agung" menjadi judul editorial di surat kabar harian liberal terkemuka Gazeta Wyborcza.

Mengancam Demokrasi

Pemerintahan PiS sendiri menolak membatalkan undang-undang yang direformasi itu, kendati ada ancaman tindakan hukum dari Uni Eropa. Mereka bersikeras bahwa reformasi diperlukan guna mengatasi korupsi dan merombak sistem peradilan yang masih dihantui era-komunis.

"Setiap negara Uni Eropa memiliki hak untuk mengembangkan sistem peradilannya sesuai dengan tradisinya sendiri," kata Perdana Menteri Ma-

teusz Morawiecki di hadapan anggota Parlemen Eropa.

Kalangan kritikus telah memperingatkan bahwa perombakan peradilan menimbulkan ancaman bagi pilar-pilar utama demokrasi di negara anggota Uni Eropa.

Bahkan Amnesty International menyampaikan dalam laporan pada bulan lalu, bahwa para hakim memang mengalami tekanan politik di Polandia dan dikataka bagi mereka yang menolak untuk tunduk pada reformasi telah melaporkan tindakan pelecehan yang diperoleh termasuk proses disipliner.

"Saya ingin negara saya bebas, demokratis dan menghormati pemisahan kekuasaan," pungkas salah satu warga Warsawa, Grazyna Kwadrans kepada AFP saat menggelar protes, Rabu.

Pahlawan anti-komunis Lech Walesa dikabarkan ikut bergabung dengan aks protes, Rabu untuk mendukung Gersdorf dan para hakim lainnya yang terkena dampak. Demikian disampaikan juru bicaranya kepada AFF. Gersdorf sendiri sudah lama dikenal sebagai anggota serikat buruh Solidaritas yang menjadi kunci jatuhnya komunisme di Polandia pada 1989.

Saat muncul di tempat kerjanya, dia mengatakan berencana untuk pergi berlibur dari minggu depan, dan menyebut Iwulski yang akan menggantikan selama dirinya tidak ada. "Saya bukan pengganti, atau penerus dari ketua mahkamah agung; saya hanya mengisi jika dia tidak ada," demikian tanggapan Iwulski, yang tampaknya bertentangan dengan pernyataan pembantu presiden.

Menurut Komisi Eropa, badan eksekutif kuat blok itu, pada Senin, reformasi yang dilancarkan PiS merusak ketidakberdayaan para hakim dan independensi peradilan, serta melanggar kewajiban negara di bawah undang-undang Uni Eropa.

(afp/pya)





Original Post

KPK Amankan Gubernur Aceh

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 10
2018-7-5

KPK Amankan Gubernur Aceh

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf (tengah) dibawa ke gedung KPK setelah diamankan untuk diperiksa di Jakarta, Rabu (4/7). KPK mengamankan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi serta beberapa orang lainnya setelah menggelar OTT (operasi tangkap tangan) di Aceh dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait dana otonomi khusus.

ANTARA FOTO





Original Post

Asrun Ibaratkan Dirinya Pengantin

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-7-5

Asrun Ibaratkan Dirinya Pengantin

CALON Gubernur Sulawesi Tenggara Asrun mengatakan terdakwa kasus suap Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara Hasmun Hamzah tidak membiayai kampanyenya selama mengikuti ajang Pilkada 2017.

"Saya tidak kenal terdakwa. Tidak pernah berkomunikasi," kata Asrun saat menghadiri sidang kasus suap Wali Kota Kendari nonaktif Adriatma Dwi Pratama dengan terdakwa Hasmun Hamzah di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Ia juga membantah Hasmun membayar biaya pembuatan kaus yang digunakan sebagai alat peraga kampanye (APK). Asrun mengungkapkan ia tidak ikut mengurusi kampanye dan penyediaan alat peraga. Hal itu seluruhnya dilakukan oleh bendahara tim sukses serta relawannya.

"Kan ada relawan dan bendahara. Ibaratnya saya ini pengantin. Apakah pengantin harus ikut urus semua, kan tidak," ujarnya.

Dalam kesempatan lain, Hasmun mengatakan Wali Kota Kendari nonaktif Adriatma Dwi Pratama meminjam uang senilai Rp2,85 miliar untuk kebutuhan Asrun yang tak lain ayah dari Adriatma.

"Saya pikir untuk itu Pak, kampanye. Jadi, saya bilang harus pecahan uang baru RpSO ribu," cetus Hasmun.

Hasmun Hamzah didakwa jaksa penuntut umum memberi.suap Rp4 miliar dan Rp2,85 miliar untuk Wali Kota Kendari 2012-2017 Asrun dan Wali Kota Kendari 2017-2022 Adriatma Dwi Putra.

Suap Rp4 miliar diperuntukkan pengerjaan dua proyek multiyears contract, yakni pembangunan kantor DPRD Kota Kendari dengan nilai proyek Rp49,288 miliar dan pembangunan lambat labuh zona III dengan nilai proyek Rpl9,933.300,000.

Sementara itu, tersangka penerima suap dari eks Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho yang merupakan mantan anggota DPRD Sumatra Utara, Rijal Sirait, ditahan KPK.

Rijal merupakan salah satu dari 38 anggota DPRD yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

Rijal sebelumnya diperiksa oleh penyidik KPK beserta dua tersangka lainnya, Rooslynda Marpaung (RMP) dan Rinawati Sianturi (RSI). Selesai pemeriksaan Rijal terlihat mengenakan rompi oranye khas "KPK dengan kopiah putih dan tasbih di tangan kiri.

"Terima kasih untuk rekan-rekan (pewarta), kita serahkan saja kepada KPK untuk proses ini," terang Rijal saat menuju mobil tahanan di Gedung KPK Jakarta, Rabu (4/7).

(Put/Dro/P-3)





Original Post

Eks Pit Kadinkes Jombang Divonis 2,5 Tahun Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-7-5

Eks Pit Kadinkes Jombang Divonis 2,5 Tahun Penjara

BEKAS Pelaksana Tugas (PU) Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Jombang, Inna Siletyowati divonis 2 tahun 6 bulan penjara.

Ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Unggul Warso Mukti menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam perkara suap jabatan yang dilakukannya. Perbuatan Inna memenuhi unsur dakwaan Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor.

"Mengadili menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," ujar ketua majelis hakim Unggul Warso Mukti membacakan amar putusan kemarin.

Dalam pertimbangan yang memberatkan, majelis hakim menilai terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan, jujur dan kooperatif selama persidangan.

Tak hanya dihukum penjara, terdakwa Inna diwajibkan membayar denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kuningan penjara.

Usai mendengarkan putusan. Inna dan penasihat hukumnya Yuliana Herianti Ningsih menyatakan pikir-

pikir. Begitu pula Jaksa KPK Deddy Sukmono yang menyatakan perlu berkoordinasi dulu dengan pimpinannya.

Vonis hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK yang meminta Inna dihukum 3 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan.

Jaksa Deddy Sukmono menghormati dan menghargai putusan hakim. ITernya-ta dakwaan alternatif kedua yang dianggap terbukti. Kami rasa putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan. Namun kami masih pikir-pikir untuk mempelajari putusan tersebut, apakah menerima atau banding.! katanya.

Inna ditangkap KPK karena memberikan uang kepada Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko. Pemberian uang agar Inna dirinya ditetapkan sebagai Kepala Dinas Kesehatan definitif.

Uang untuk Nyono dikum-pulkan dari kutipan jasa pelayanan kesehatan atau dana kapitasi dari 34 puskesmas di Jombang. Setelah terkumpul, uang 5 persen diberikan kepada bupati, 1 persen untuk Paguyuban Puskesmas Jombang, dan 1 persen lain untuk Kepala Dinas Dinas Kesehatan. Totalnya, Inna telah menyerahkan Rp 200 juta kepada Nyono.

byu





Original Post

Bos PT SBN Berharap Dapat Proyek Jika Asrun Menang Pilgub Sultra

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-7-5

Bos PT SBN Berharap Dapat Proyek Jika Asrun Menang Pilgub Sultra

DIREKTUR Utama PT Sarana Bangun Nusantara (SBN) Hasmun Hamzah mengaku membantu biaya kampanye calon gubernur Sulawesi Tenggara Asrun karena hasil survei menunjukkan eiektabilitas bekas Walikota Kendari itu tinggi.

Hal itu diungkapkan Hasmun saat sidang lanjutan perkara suap Rp4 miliar dan Rp 2,8 miliar untuk Asrun dan Adriatma Dwi Putra, putra Asrun yang menjabat Walikota Kendari periode 2017-2022.

Hasmun bercerita, awalnya dia datang berkunjung ke kediaman Adriatma pada tanggal 12 Februari 2017. Saat itu Adriatma mengutarakan niatnya untuk meminjam uang terkait biaya kampanye ayahnya. Asrun dalam Pilgub Sultra 2018.

"Saya sapa, lalu tanya perkembangan pencalonan ayahnya pada Pilgub Sulawesi Tenggara. Kata dia dari hasil survei masih meraih eiektabilitas tertinggi. Lalu dia bilang biaya politik mahal dan bermaksud meminjam uang Rp 2,85 miliar," kata Asrun menanggapi kesaksian Asrun di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (4/7).

Mengetahui hasil eiektabilitas yang tinggi. Hasmun berharap bisa mendapat keuntungan dari kemenangan Asrun di Pilgub Sultra. Sebab sebelumnya, dia kerap mendapatkan proyek besar saat Asrun menjadi pejabat.

"Karena daerahnya Pak Asrun itu sering dikunjungi (pejabat) dan juga banyak proyek Pak. Ya saya pikir itu saja." ungkapnya.

Permintaan itu baru bisa disediakan selang seminggu dari perbincangan keduanya di kediaman Adriatma. Hasmun kemudian meminta anak buahnya melakukan pencairan uang Rp2,8 miliar dalam bentuk lembaran Rp50 ribu dengan kondisi uang baru.

"Saya pikir itu untuk itu kampanye (politik uang). Jadi saya bilang harus uang baru Rp50 ribu. Karena orang kalau dapat uang cetakan baru meski nominalnya sama kan akan lebih senang," terangnya.

Sementara Asrun berdalih tidak tahu jika kaos kampanye miliknya berasal dari bantuan Hasmun. Dia berdalih, setiap simpatisan.berhak menyumbang segala bentuk bantuan kampanye.

Dalam kasus ini Hasmun Hamzah didakwa JPU KPK memberi suap Rp 4 miliar dan Rp 2,8 miliar untuk Wali Kota Kendari periode 2012-2017 Asrun dan Wali Kota Kendari periodeO 17-2022 Adriatma Dwi Putra.

Suap Rp 4 miliar untuk pengerjaan dua proyek multi years contract yakni pembangunan kantor DPRD Kota Kendari dengan nilai proyek Rp 49288 miliar dan pembangunan tambat labuh zona Hl dengan nilai proyek Rp 19.933.300.

byu





Original Post

Lagi, Tim Penasihat Hukum Edward Soeryadjaya Walk Out

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-7-5

Lagi, Tim Penasihat Hukum Edward Soeryadjaya Walk Out

Sidang Perkara Korupsi Dana Pensiun Pertamina

Tim penasihat hukum Edward Soeryadjaya kembali walk out dari sidang perkara korupsi pengelolaan keuangan Yayasan Dana Pensiun (YDP) Pertamina. Kali ini tim dipimpin Yusril Ihza Mahendra.

BEKAS Menteri Sekretaris Negara itu keberatan dengan atas digelarnya persidangan yang sudah masuk tahap pemeriksaan saksi-saksi. Rencananya, sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta akan mendengarkan keterangan 8 saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU).

Sebelum walk out, tim penasihat Edward memaparkan sejumlah keberatan atas persidangan ini. Pertama soal nomor surat pemanggilan Edward dalam persidangan. Tini penasihat hukum menyebut, pemanggilan Edward untuk perkara korupsi PT Pertamina Trans Kontinental. Padahal, Edward terdakwa kasus korupsi Dana Pensiun Pertamina.

Kesalahan serupa terjadi pada pemanggilan para saksi. Menurut Yusril,pemanggilan ini melang-

gar Pasal 146 KUH AP. "Itu adalah kesalahan pemanggilan, kami hadir di sini tidak untuk menghadiri pemanggilan ini," kata Yusril saat memaparkan keberatan di persidangan.

Kedua, Yusril mempermasalahkan panitera yang belum-me-nyerahkan salinan putusan sela kepada pihaknya. Ia berencana membuat memori banding atas putusan sela, tapi tidak memiliki bahan pertimbangan karena pengadilan belum menyerahkan salinan putusan.

Padahal, menurut YusYil, tim penasi hat luikliiii Edwdrd hendak menempuh upaya hukum ke pengadilan tinggi seperti diatur Pasal 156 KUHAP. "Andaikata pengadilan tinggi memutuskan menerima keberatan kami, sidang ini harus dihentikan. Karena itu kami keberatan sidang

ini dilanjutkan sebelum hak kami mengajukan memori keberatan dapat kami lakukan," kata Yusril.

Ketiga, tim penasihat hukum Edward menyebut bahwa para saksi yang dihadirkan di sidang hari ini diperiksa dengan surat perintah penyidikan (sprindik) berbeda.

Anggota tim penasihat. Charles menjelaskan tiga saksi yang akan dihadirkan di persidangan diperiksa berdasarkan Sprindik Nomor 56. Sementara lima saksi lainnya diperiksa dengan Sprindik Nomor 55. Sementara berkas perkara hanya.memuat satu sprindik. yakni Nomor 55 yang berubah menjadi 56.

Padahal, lanjut Charles. Ed- \Vard ditetapkan sebagai tersangka berdasar Sprindik nomor 93. Para saksi yang akan dihadirkan di persidangan itu tidak pernah diperiksa berdasarkan Sprindik Nomor 93.

"Jadi kami merasa bahwa saksi ini, yang hari ini (kemarin-red) dipanggil, tidak pernah dipe-

riksa untuk atas nama tersangka Edward Soeryadjaya. Karena itu, kami merasa saksi ini tidak bisa dihadirkan di sini karena belum pernah diperiksa untuk Pak Edward," dalih Charles.

Menanggapi keberatan tim penasihat hukum Edward, majelis hakim yang diketuai Sunarso menyarankan agar menuangkannya dalam nota pembelaan atau pledoi. Namun saran itu tak bisa diterima tim penasihat hukum. "Kami mohon izin untuk meninggalkan ruang sidang," kata Charles.

Sebelum melanjutkan sidang, ketua majelis menanyakan kepada Edward apakah bersedia mendengarkan keterangan saksi-saksi tanpa didampingi penasihat hukum.Edward tak bersedia.

Majelis hakim sempat berem-bug. Usai rembug, Ketua majelis hakim Sunarso meminta JPU untuk menghadirkan saksi-saksi berdasarkan Sprindik Nomor 93 terlebih dulu. Setelah itu, JPU bisa menghadirkan saksi-saksi yang dianggap memiliki

relevansi dengan kasus ini meskipun keterangan mereka di luar berkas perkara.

Namun ketua tim JPU Tasjrifin MA Halim bersikukuh menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya telah dimuat dalam berkas perkara ini. "Kalau penasihat hukum keberatan, terdakwa bisa didampingi penasihat hukum dari posbakum (pos bantuan hukum)," usul Tasjrifin.

Majelis hakim akhirnya menentukan sikap. "Demi kelancaran perkara a quo, (penuntut umum) untuk memanggil saksi seperti yang dikehendaki penasihat hukum. Jika penuntut umum (sudah) memanggil saksi seperti yang dikehendaki penasihat hukum, namun penasihat hukum tidak hadir, majelis hakim akan menunjuk penasihat hukum lain," kata Sunarso.

Setelah menyampaikan sikap majelis hakim, Sunarso memutuskan menunda sidang. Sidang dilanjutkan Rabu, 1 1 Juli 2018. "Terdakwa tetap ditahan," perintah Sunarso.

gpg





Original Post

Pembacaan Dakwaan Sempat Ditunda Karena Pengacara WO

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-7-5

Pembacaan Dakwaan Sempat Ditunda Karena Pengacara WO

PENGADILAN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menunda sidang pembacaan dakwaan terhadap Edward Seky Soeryadjaya.

Penundaan ini untuk memberi kesempatan kepada terdakwa kasus korupsi dana Yayasan Pensiun Pertamina itu didampingi penasihat hukum saat mendengarkan dakwaan.

Sidang perkara Edward sudah dimulai pada Rabu, 2 Mei 2018. Berdasarkan jadwal, sidang dimulai pukul 10.45 WIB. Tempatnya di ruang Kusuma Atmadja 2.

Sidang langsung memanas begitu dibuka. Tim penasihat hukum yang diketuai Denny Kailimang keberatan jaksa penuntut umum (JPU) membacakan surat dakwaan.

Denny cs berdalih status tersangka Edward sudah dibatalkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan putusan prapera-

dilan perkara nomor 40/Pid. Pra/2OI8/PNJKT.SEL.

Tim penasihat hukum menunjukkan salinan putusan praperadilan yang menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap Edward, tidak sah.

Namun majelis hakim bersikukuh agar JPU membacakan surat dakwaan dalam sidang perdana itu. Keberatan dengan keputusan hakim, tim penasihat hukum memutuskan meninggalkan ruang sidang alias walk out (WO).

Edward juga bermaksud hengkang dari ruang sidang mengikuti langkah tim penasihat hukumnya. Hakim mencegah. Pasalnya, Edward berstatus tahanan pengadilan.

Untuk menjaga agar sidang pembacaan dakwaan tetap sah, hakim menyarankan Edward menunjuk penasihat hukum dari

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pengadilan.

Edward menolak didampingi pengacara dari Posbakum untuk mendampinginya mendengarkan surat dakwaan.

Menjaga agar hak terdakwa terpenuhi, hakim memutuskan menunda sidang pembacaan dakwaan. Tim JPU yang diketuai Tasjrifin MA Halim tak keberatan. Sidang pembacaan dakwaan dijadwalkan pada Rabu, 9 Mei 2018.

Saat dikonfirmasi. Denny Kailimang mengakui keberatan dengan pembacaan dakwaan terhadap Edward. Alasannya, kliennya tak lagi berstatus ter-sangka/terdakwa.

"Prinsipnya, tim pengacara sudah ajukan salinan surat putusan praperadilan dari PN Jakarta Selatan ke hakim. Biar itu dijadikan pertimbangan." kata Denny.

Putusan praperadilan yang

diketuk hakim tunggal Aris Ba-wono Langgeng menyatakan,surat penetapan tersangka nomor TAP/51/F.2/Fd.1/10/2017 tanggal 26 Oktober 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor PRINT-93/F/Fd.1/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Putusan itu dibacakan 23 April 2018.

Jaksa Agung M Prasetyo mengapresiasi sikap hakim Pengadilan Tipikor yang menyidangkan perkara Edward. "Berarti Pengadilan Tipikor menerima," ujarnya.

Menurut Prasetyo, putusan praperadilan bisa diabaikan karena perkara Edward sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.

Prasetyo pun tak ambil pusing, dengan keberatan tim penasihat

hukum Edward hingga walk out dari sidang pembacaan dakwaan. "Dia (pengacara) harus bela kepentingan kliennya. Dia dibayar oleh terdakwanya, oleh kliennya. Besarannya makin besar, mungkin reaksinya makin kencang. Bisa dimaklumilah, dia kan dibayar," ujar Prasetyo ketus.

Kejaksaan, lanjut Prasetyo, tak keberatan dengan keputusan hakim menunda sidang pembacaan dakwaan. Tim JPU sudah menyiapkan dakwaan, dimana Edward dijerat dengan Pasal 2 ayal atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-I KUHP.

Mengenai wewenang penahanan Edward, Prasetyo menjelaskan, sudah beralih ke hakim sejak perkara dilimpahkan ke pengadilan. Keberadaan Edward di Rutan Kejaksaan Agung adalah tahanan titipan pengadilan.

GPG





Original Post

Pemberantasan Korupsi Swasta Belum Tersentuh

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2018-7-5

Pemberantasan Korupsi Swasta Belum Tersentuh

Tidak Masuk RKUHP

Tim Panitia Kerja Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Panja RKUHP) pemerintah memutuskan, menghilangkan seluruh pasal terkait korupsi di sektor swasta dalam RKUHP.

PEMERINTAH mengusulkan, tindak pidana korupsi di sektor swasta diatur dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) melalui mekanisme revisi undang-undang.

Direktur Fk.sekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Anggara Susvahju menuturkan, pertanggungjawaban korporasi lebih lengkap diatur dalam R KUHP ketimbang UU Tipikor. Kejahatan korporasi ini telah diatur dalam bab tindak pidana di luar KUt yakni Pasal 52-57 R KUHP.

"Ada enurn pasal pengaturan tanggungjawab korporasi. Namun, kedudukan korporasi sebagai subjek hukum dalam R

KUHP masih dirasa memiliki kekurangan," ujarnya, di Jakarta, kemarin.

Dia menerangkan, definisi korporasi dalam R KUHP masih sebatas teori identifikasi yakni bertanggungjawab atas perbuatan pemimpinnya. Padahal korporasi sejatinya dapat dipidana atas dasar misalnya, vicarious liability, teori corporate culture atau pelaku fungsional.

Dengan demikian, pengaturan korporasi dalam R KUHP seolah meriyarhakan antara 1 korporasi sebagai subjek hukum dengan pemimpin/pengurus korporasi sebagai subjek hukum. "Padahal antara pertanggungjawaban korporasi dengan pertanggungjawaban pimpinan merupakan hak

yang berbeda," sebutnya.

Pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pa-rahiyangan Bandung, Agustinus Pohan berpendapat, pengaturan kejahatan korporasi secara umum perlu diatur lebih jelas dalam RKUHP. Ini penting, agar sinkron dengan undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana khusus di luar KUHP. Baik yang subjek hukumnya baik perorangan maupun badan hukum korporasi.

Dia mencontohkan, pidana denda dalam UU Tipikor relatif lebih ringan ketimbang pidana denda terhadap korporasi dalam RKUHP. Hal ini bisa menjadi cela bagi aparat penegak hukum dan tidak membuat efek jera bagi korporasi yang kerap melakukan kejahatan.

"Belum lagi, ada kemungkinan pengaturan pidana tambahan terhadap korporasi (penutupan

perusahaan)," katanya.

Meski demikian, kelebihan dalam pengaturan R KUHP dapat dimanfaatkan dalam upaya efektivitas pemberantasan korupsi yang melibatkan korporasi. Agustinus menyatakan,jera korupsi baik bagi perorangan maupun korporasi merujuk pada Pasal 14 UU Pemberantasan Tipikor.

"Dengan begitu, pengaturan kejahatan korporasi dalam perkara korupsi dapat juga diberlakukan pidana korporasi dalam R KUHP. Pilihan lain, dapat melakukan revisi terhadap UU Pemberantasan Tipikor yang berlaku saat ini," sambungnya.

Sementara itu. anggota tim Panja RKUHPdati pe merimah. Muladi menjelaskan, tindak pidana korupsi di sektor swasta ditangguhkan menunggu revisi total. "Jadi perbaikan UU 31/1999 itu harus menyeluruh. Mengacu pada UNCAC (United

Nations Convention Against Corruption) empat tindak pidana itu kami keluarkan dari R KUHP," katanya.

Keempat jenis tindak pidana yang dimaksud adalah penyuapan di sektor swasta, memperdagangkan pengaruh, tindakan memperkaya diri sendiri secara tidak sah dan penyuapan pejabat asing/ organisasi internasional. "Karena itu non-mandatory ya dan kalau mengubah UU 31/1999 harus disesuaikan dengan UNCAC.jadi harus menyeluruh," imbuhnya.

Untuk diketahui, pemerintah Indonesia telah meratifikasi UNCAC atau Konvensi PBB tentang Antikorupsi. Konvensi tersebut diratifikasi melalui UU no. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC. Awalnya DPR dan pemerintah mengusulkan jenis-jenis tindak pidana korupsi di UNCAC diatur juga dalam R KUHP.

osp





Original Post

Kendali di Tangan Partai Politik

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 12
2018-7-5

Kendali di Tangan Partai Politik

JAKARTA - Partai politik harus memiliki komitmen

yang sama dengan penyelenggara pemilihan umum

untuk mengusung calon anggota legislatif yang bersih

dan bebas dari kasus tindak pidana korupsi pada masa lalu.

Kelua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawalu) Abhan mengatakan bahwa prinsipnya penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu berkomitmen mendukung pemberantasan korupsi di Tanah Air.

"Ini saya kira sama yang kami lakukan hari ini (kemarin], action langsung kami adalah meminta komitmen moral agar daripada parpol untuk tidak mencalonkan narapidana mantan koruptor," ujarnya, Rabu (4/7).

Bawaslu, lanjut Abhan terus melakukan sosialisasi ke setiap partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019. Sosialisasi itu, salah satunya menyangkut permintaan agar calon legislatif (caleg) yang diusung parpol bebas dari kasus korupsi.

"Saya kira komitmen moral lebih tinggi dari sekedar aturan undang-undang dan saya yakin partai-partai yang sudah memiliki pakta dan komitmen akan mematuhi itu," jelasnya.

Sementara itu. Ketua MPR Zulkifli Hasan menghormati langkah KPU yang menerbitkan aturan larangan mantan narapidana korupsi, kejahatan anak, dan kasus narkqba menjadi calon anggota legislatif.

Karena sudah diatur oleh KPU, dia meminta semua pihak menghormati termasuk lembaga DPR yang ingin mengajukan Hak Angket. "Jika tak puas bisa ke Bawaslu. Orang dihukum macam-macam. Ada yang tipikor, masalah perdagangan, sengketa, bila tak puas ada Bawaslu," katanya.

Dia menilai, langkah DPR yang ingin mengajukan Hak Angket dinilai terlalu berlebihan dan mengada-ada.

Anggota Komisi n DPR Finnan Soebagyo mempersilakan para mantan narapidana kasus korupsi untuk mendaftar sebagai caleg sebelum ada keputusan judicial review atas Peraturan KPU.

"Sekarang ini biarkan saja mereka mendaftar, harapan kami dari Komisi II biarkan proses hukum berjalan, ketika nanti MA memutuskan apakah ini dikuatkan dalam PKPU atau dibatalkan tentu nanti baru ada tindakan," ujar Firman Subagyo.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta agar dilakukan rapat konsultasi bersama antara DPR, pemerintah, KPU, dan Bawaslu soal polemik Peraturan KPU yang melarang mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg. Menurut Taufik, polemik PKPU terse-

but tidak boleh berlarut-larut dan harus segera diselesaikan. Dengan demikian semua pihak yang memiliki pendapat berbeda bisa mencari solusi dengan duduk bersama.

Taufik menjelaskan bahwa selama ini seluruh lembaga terkesan jalan sendiri-sendiri dalam menyikapi PKPU. Dia juga mengatakan KPU memiliki semangat yang baik untuk memperbaiki keadaan tetapi juga harusnya PKPU sesuai UU.

PARPOL MENJAMIN

Dia menambahkan bahwa sebaiknya PKPU itu tidak hanya berlaku terhadap tingkatan calon legislatif saja, tetapi di-semua tingkatan eksekutif juga harus

diterapkan.

Adapun, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menegaskan partainya tak akan mengusung caleg yang pernah terlibat kasus korupsi.

Dia menjamin, caleg yang diusung PKB bebas dari perkara tindak pidana korupsi seperti yang diatur oleh KPU maupun yang ingin diharapkan oleh Bawaslu.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan beleid tersebut sudah ditandatangani pada Sabtu (30/6) dan telah dipublikasikan di situs resmi KPU.

Pada Pasal 7 ayat 1 Peraturan KPU

Tahun 2018 tentang

Pencalonan Anggota DPR, DPRD, dan DPD, disebutkan untuk yang bisa menjadi calon legislatif adalah bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.

Arief menjelaskan PKPU tersebut tetap sah dan tidak melanggar undang-undang meski tidak ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

(John A. Oktaveri/ Jaffry P Prakosa Lingga S Wiangga )





Original Post

Tiongkok Larang Peniualan Cip Micron

Media Cetak Media Indonesia Halaman 10
2018-7-5

Tiongkok Larang Peniualan Cip Micron

Tiongkok berjanji akan membalas dengan memberlakukan tarif sendiri atas produk pertanian AS dan barang lainnya. Tiongkok dan AS kian larut dalam perang dagang.

PERANG dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) terus berlanjut. Sebuah perusahaan teknologi Tiongkok yang terlibat dalam sengketa paten dengan raksasa cip Amerika Serikat (AS) Micron mengatakan pengadilan telah memutuskan mendukung dan memerintahkan penghentian segera beberapa produk Micron di Tiongkok pada Rabu (4/7).

Menurut perusahaan milik negara Fujian Jinhua Integrated Circuit Co. pengadilan di tenggara Kota Fuzhou telah memutuskan Micron harus menghentikan penjualan lebih dari selusin hard disk solid state, memory stick, dan cip. Namun, putusan pengadilan itu belum dipublikasikan.

Seorang mitra Taiwan dari Jinhua, United Microelectronics Corporation (UMC), mengeluarkan pernyataan serupa dengan mengatakan pengadilan telah mengeluarkan perintah awal terhadap 26 produk Micron.

Kasus itu terjadi di tengah meningkatnya gesekan perdagangan antara dua negara teratas di dunia dengan miliaran dolar dalam tarif perdagangan baru yang akan diberlakukan. Jumat (6/7).

Presiden AS Donald Trump akan memberlakukan tarif barang tambahan senilai 34 miliar dolar AS untuk impor Tiongkok pada Jumat (6/7). Trump juga menyinggung praktik perdagangan Tiong-

kok yang tidak adil dan telah mengancam kenaikan tarif hingga US$450 miliar untuk impor Tiongkok.

Micron ialah pemasok semikonduktor terbesar keempat di dunia dengan pendapatan penjualan menyusul perusahaan Korea Selatan, Samsung dan SK Hynix dan raksasa cip AS Intel.

Lebih dari separuh penjualan bersihnya berasal dari Tiongkok, perusahaan yang berbasis di Idaho itu mengatakan dalam laporan pendapatan 2017.

Tiongkok mendirikan Jinhua pada Februari 2016 dalam upaya untuk membuat cip buatan sendiri dengan

investasi perusahaan senilai 37 miliar yuan untuk membangun Uni produksi, yang didukung teknologi dari UMC.

"Perilaku tak terkendali Micron telah menyebabkan kerusakan yang tak dapat diperbaiki bagi perusahaan dan akan terus memantau produk lain yang menggunakan cip Micron," ungkap Jinhua.

Awal tahun ini, Washington melarang perusahaan telekomunikasi Tiongkok dan raksasa smartphonettE membeli komponen AS yang penting selama tujuh tahun, mengancam kelangsungan hidupnya, sebagai hukuman karena melanggar kontrol ekspor AS.

Travel warning

Kedutaan Besar Tiongkok di Washington telah mengeluarkan peringatan perjalanan untuk warga negaranya yang sedang berada di AS. Langkah itu diambil saat ketegangan

kedua negara tengah meningkat terkait perdagangan.

"Keamanan publik di Amerika Serikat tidak bagus. Kasus penembakan, perampokan, dan pencurian sering terjadi," kata kedutaan dalam pernyataan yang dirilis di situs resminya, Selasa (3/7).

Kemenlu Tiongkok mengatakan musim panas menjadi waktu populer bagi wisatawan Tiongkok untuk pergi ke AS. Kedutaan Besar Tiongkok memiliki kewajiban untuk memperingatkan warganya.

"Peringatan semacam ini dari Kedutaan Tiongkok di negara yang bersangkutan, saya pikir benar-benar masalah yang ada dalam lingkup tugas kami," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lu Kang.

Sejumlah pengamat berpendapat Tiongkok menggunakan alasan pariwisata untuk menghadapi konflik.

(AFP/Ant/I-2/ Irene harty )





Original Post

Jalan Berliku Irwandi

Media Cetak Kompas Halaman 1
2018-7-5

Jalan Berliku Irwandi

Irwandi Yusuf bukan gubernur pertama Aceh yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelumnya ada Abdullah Puteh yang diproses hukum KPK. Gubernur Aceh 2000-2004 ini kemudian dijatuhi hukuman 10 tahun penjara pada U April 2005 karena dinjatakan terbukti korupsi dalam pembelian helikopter M1-2 merek PLC buatan Rostov, Rusia.

Proses hukum yang kini dijalani Irwandi juga bukan yang pertama kali dia hadapi. Pada 3 November 2003, pria kelahiran Bireuen, 2 Agustus 1960, ini dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Saat itu, dia diadili di Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan dakwaan sebagai pembuat konsep pidato Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Muzakkir

Manaf, menulis siaran pers atas nama juru bicara militer GAM, dan berbagai aktivitas lain yang berhubungan dengan GAM.

Namun, saat tsunami melanda Aceh pada 26 Desember 2004, dia berhasil lari dari tempat dia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Keudah, Banda Aceh. "Bukan saya yang lari dari penjara, tetapi penjara yang lari dari saya," kata Irwandi sambil berkelakar dalam sebuah obrolan dengan Kompas pada pertengahan Juni 2017.

Pimpinan GAM di Swedia lalu menunjuk Irwandi sebagai koordinator juru runding GAM dalam perundingan damai antara Indonesia dan GAM di Finlandia. Setelah perjanjian damai ditandatangani pada 15 Agustus 2005, Irwandi menjadi salah satu tahanan dan narapidana politik yang mendapat amnesti.

Pada Pilkada Aceh 2006. Irwandi berpasangan dengan Muhammad Nazar, Ketua Presidium Sentral Informasi Referendum Aceh. mencalonkan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur. Mereka mendapat suara terbanyak dan jadi pasangan pertama dari jalur nonparpol yang memenangi pemilihan gubernur.

Setelah kalah dalam pemilihan gubernur Aceh 2012, Irwandi kembali maju dalam pemilihan gubernur Aceh 2017 dan menjadi pemenang. Salah satu kandidat yang dia kalahkan ialah Abdullah Puteh, yang telah bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, pada 18 November 2009.

Seperti halnya Puteh pada 2004, kini Irwandi harus menghadapi sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan KUHP. Hal ini karena dalam qanun jinayah yang berlaku di Aceh, sampai kini tidak ada ketentuan tentang tindak pidana korupsi.

(AIN/PDS/IAN)





Original Post

Pezina Dirajam, Maling Harus Dipotong Tangan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2018-7-5

Pezina Dirajam, Maling Harus Dipotong Tangan

GUBERNUR ACEH DITANGKAP KPK

KPK menangkap tangan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Menerima suap Rp 500 juta dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. Irwandi ditetapkan sebagai tersangka. Di Aceh, diberlakukan hukum syariat. Bagi pezina, hukumannya dirajam. Nah, kalau maling harus dipotong tangan dong...

Wakil Ketua KPK Basaria Panjai-tan dalam konferensi pers di KPK, tadi malam, mengungkapkan. Irwandi ditangkap di Pendopo Gubernur Aceh, Selasa (3/6) malam, pukul 7. Sebelum mengamankan Irwandi, tim KPK telah lebih dulu menangkap

orang bernama MYS dan FDL. MYS memberikan uang sebesar Rp 500 juta kepada FDL di teras sebuah hotel di Banda Aceh. FDL kemudian menyetorkan uang itu ke sejumlah rekening bank BCA dan Mandiri masing-masing sebesar Rp 50 juta. Rp 190 juta dan Rp 173 juta. Bank mandiri masing-masing Rp 50 juta. Rp 190 juta dan Rp 173 juta. Uang yang disetor sebagian diduga pembayaran medali dan pakaian kegiatan Aceh Maraton 2018.

Setelah menangkap FDL pukul 5 sore, satu jam kemudian tim KPK menangkap Syaiful Bahri, pihak

swasta di kantor rekanan. Diamankan Rp 50 juta dalam tas tangan. Setelah itu. Hendri Yuzal yang dicokok di sebuah kafe bersama temannya. Secara paralel, di Kabupaten Bener Meriah, KPK menangkap Bupati bersama ajudan dan supir. Setelah itu, seorang berinisal DLM dari pihak swasta turut diamankan.

Mereka kemudian diterbangkan ke Jakarta. Irwandi yang mengenakan kemeja putih tiba di Gedung KPK seorang diri menumpang mobil tahanan sekitar pukul 14.04 WIB,

kemarin. Sembari melempar senyum, Irwandi yang didampingi petugas KPK langsung memasuki gedung dan menuju lantai 2. "Nanti ya, nanti ya," ujar Irwandi singkat. Sementara Bupati Bener Meriah baru diterbangkan ke Jakarta kemarin malam. Setelah dilakukan pemeriksaan, KPK menetapkan empat orang yakni Irwandi, Ahmadi, Syaiful Bahri dan Hendri Yuzal sebagai tersangka

Irwandi, Syaiful dan Hendri sebagai tersangka penerima suap. Sementara pemberinya adalah Ahmadi. "Diduga pemberian oleh bupati Bener Meriah ke Gubernur Aceh sebesar Rp 500 juta adalah bagian dari Rp 1,5 miliar yang diminta Gubernur Aceh terkait fee izin proyek-proyek pengembangan

infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018 sebesar Rp 8 triliun," ujar Basaria.

Pemberian tersebut diduga bagian dari komitmen fee 8 persen yg yang jadi bagian pejabat Pemprov Aceh.

Kelakuan Irwandi dan Ahmadi ini ditanggapi negatif netizen. Di jagat Twitter, banyak yang meminta hukum syariat di Aceh ditegakkan bagi kedua kepala daerah Serambi Mekah itu. Sesuai hukum syariah, hukuman bagi maling adalah dipotong tangannya. Ini yang dicuit oleh @P3nj314J4h. "OTT Aceh, KPK Amankan 2 Kepala Daerah dan Uang Ratusan Juta. Perda Syariah apa kabarnya Pak Gubernur? Mencuri potong tangan ya pak? Terus korupsi itu juga termasuk mencuri bukan? Setuju nggak tweeps Jika yang OTT di Aceh ini hukumannya Potong tangan?

RT ya," cuitnya.

Cuitan ini direspons netizen. Hingga tadi malam, sudah ada 137 komentar yang menanggapi cuitan @P3nj3l4j4h. "Potong tangan harusnya," cuit @ Kataindahku 11. "Tolong potong tangannya di alun-alun ya," pesan @elsin234. Akun @AdrianR3Y juga mengeluarkan pendapat serupa "TKP di Aceh, pelakunya juga orang Aceh yang juga me-ngimani hukum syariah. Maka, wajib berlaku hukum syariah bagi sang pencuri uang rakyat Sangat tidak adil jika berlaku hukum pidana, sementara yang kena kasus zina judi, dan kasus receh lain harus dicambuk, dipermalukan di muka umum," kicaunya

"Kalau rakyatnya saja hukumannya demikian, gubernurnya layak dipotong tangannya kalau bisa 2x," sambung @ JalanLuruS.

Akun @adevjI969 lebih ekstrim

lagi. Dia berpendapat, korupsi adalah tindakan pencurian dengan otak, bukan hanya dengan tangan. "Waaah harusnya disegerakan potong tangan kalau pencuri. Btw kalo koruptor kan mencurinya pake otak, tangannya nerima duit haram. Jadi apa nggak sekalian potong kepala? Logikanya kan gitu ya?," cuitnya Akun @Hermawa28322499 mengatakan sama "Kalau untuk pimpinan daerah yang kena OTT bagusnya bukan potong tangan, tapi potong leher," cuitnya

Namun, beberapa netizen meragukan hukum Syariah akan ditegakkan bagi kedua kepala daerah Aceh itu. "Bagi yang berharap koruptor potong tangan, nggak usah berharap kagak-kagak. Perda Syariat Islam Aceh hanya untuk tontonan rakyat aja Gubernur yang kena OTT KPK mah cuma diancam pake hukum Tipikor Republik Indonesia," cuit @Herrreza

okt





Original Post

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Bantah Terima Suap

Media Online kompascom
2018-07-05

JAKARTA, -Gubernur AcehIrwandi Yusuf membantah dirinya menerima suap terkait penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2018. Hal itu ia ungkapkan saat ditahan olehKPK, Kamis (5/7/2018) dinihari.

Ia turut mengklaim dirinya tak pernah mengatur dan meminta uang komitmen atas proyek-proyek yang bersumber dari dana otonomi khusus tersebut.

"Saya enggak melanggar apa pun, enggak mengatur fee, enggak mengatur proyek, enggak ada janji memberikan sesuatu," kata Irwandi di gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/7/2018).

"Saya enggak minta hadiah, saya enggak pernah memerintah orang untuk minta, enggak terima juga dari Bupati (Ahmadi)," ujar dia.

Baca juga:

Irwandi juga mengaku tak tahu soal pemberian uang Rp 500 juta oleh Bupati Bener Meriah Ahmadi.

Dalam kasus ini, KPK menduga uang tersebut menjadi bagian dari Rp 1,5 miliar yang diminta oleh Irwandi.

"Enggak tahu, karena mereka enggak lapor ke saya, dan yang memberikan enggak koordinasi dengan saya, lalu tidak terima uang," ucap Irwandi.

Ia pun menyatakan siap menjalani rangkaian pemeriksaan dan membuktikan dirinya tak menerima suap.

Dalam perkara ini, KPK menduga pemberian oleh Ahmadi sebesar Rp 500 juta adalah bagian dari Rp 1,5 miliar yang diminta Irwandi terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2018.

"Diduga pemberian tersebut merupakan bagian dari commitment fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dan setiap proyek yang dibiayai dari dana otonomi khusus Aceh," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers, Rabu (4/7/2018).

Baca juga:

Menurut Basaria, pemberian kepada Irwandi dilakukan melalui orang-orang terdekatnya serta orang-orang terdekat Ahmadi sebagai perantara.

"Tim masih mendalami dugaan penerimaan-penerimaan sebelumnya," kata dia.

Selain Irwandi dan Ahmadi, KPK juga menetapkan dua orang swasta, Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri sebagai tersangka.

Sebagai penerima, Irwandi, Hendri, dan Syaiful disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak pemberi, Ahmadi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Kompas TV Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK juga mengamankan uang ratusan juta rupiah.

http://nasional.kompas.com/read/2018/07/05/07085151/gubernur-aceh-irwandi-yusuf-bantah-terima-suap



Original Post

PPP Nilai Kewenangan KPK Harus Dipertegas dalam RKUHP

Media Online kompascom
2018-07-05

JAKARTA, - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Arsul Sani menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) tidak akan terganggu dengan diaturnya tindak pidana korupsi (tipikor) dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP).

"Kalaupun (tipikor) diatur, yang jelas paling tidak Fraksi PPP akan memastikan bahwa kewenangan KPK tidak akan terganggu," ujar Arsul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/7/2018).

Menurut Arsul, memang perlu ada pasal yang menegaskan bahwa KPK tetap memiliki kewenangan dalam menangani tindak pidana korupsi, setelah ketentuan tersebut diatur dalam bab khusus RKUHP.

Penegasan itu, kata Arsul, bisa dicantumkan dalam bagian ketentuan penutup RKUHP.

"Harus ada penegasan yang lebih jelas daripada yang ada di draf sekarang, di ketentuan penutup RKUHP. Itu saja," kata Arsul.

Baca juga:

Hal senada juga diungkapkan oleh pakar hukum pidana Universitas Parahyangan Agustinus Pohan.

Ia menilai, kewenangan KPK perlu dipertegas dalam RKUHP. Sebab, menurut dia, draf RKUHP saat ini mengatur sejumlah tindak pidana korupsi dalam Bab Tindak Pidana Khusus.

Namun, dengan diaturnya tipikor dalam RKUHP berpotensi menghilangkan kewenangan KPK dalam menangani kasus korupsi.

"Perlu ada jaminan. Kewenangan KPK harus diatur secara jelas dalam RKUHP," ujar Agustinus.

Menurut Agustinus, kewenangan KPK harus diatur dalam satu pasal di RKUHP.

Sebab, Pasal 673A menyatakan, dalam jangka waktu lima tahun sejak RKUHP dinyatakan berlaku, maka Buku Kesatu KUHP menjadi dasar bagi ketentuan-ketentuan pidana lain di luar KUHP.

Sementara, dalam Buku Kesatu RKUHP tidak diatur kewenangan KPK dalam menangani kasus korupsi.

Selain itu, Pasal 205 Ayat (1) menyatakan ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu KUHP berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundangundangan lain, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang.

Agustinus mengatakan, jika kewenangan KPK tidak diatur dalam KUHP maka akan berpotensi menimbulkan tafsir yang berbeda saat implementasi atau penegakan hukum di lapangan.

"Kalau mengaturnya tidak jelas, dalam praktiknya bisa ditafsir berbeda," kata Agustinus.

Berdasarkan draf RKUHP per 26 Juni 2018, tindak pidana korupsi diatur dalam Bab Tindak Pidana Khusus, Pasal 653 hingga Pasal 656.

Pasal-pasal tersebut mengadopsi sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Namun, masuknya ketentuan tipikor dalam RKUHP berpotensi menghilangkan kewenangan KPK.

Sebelumnya, KPK sudah mengirimkan surat pada Presiden agar pasal-pasal tindak pidana korupsi dikeluarkan dari RKUHP.

Presiden diharapkan mendorong pembuatan aturan yang lebih keras pada koruptor, melalui revisi Undang-Undang Tipikor yang ada saat ini.

Menurut KPK, tidak ada satu pasal pun dalam RKUHP yang menegaskan KPK masih berwenang sebagai lembaga khusus yang menangani korupsi.

Hal ini dikhawatirkan dapat menjadi celah pelemahan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Kompas TV Presiden Joko Widodo bertemu pimpinan KPK di Istana Bogor membahas RKUHP.

http://nasional.kompas.com/read/2018/07/05/06584751/ppp-nilai-kewenangan-kpk-harus-dipertegas-dalam-rkuhp



Original Post

KPK Tetapkan Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah Tersangka Suap

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-7-5

KPK Tetapkan Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah Tersangka Suap

BOGOR - Gubernur Aceh Irwandi Yusuf ditetapkan KPK sebagai tersangka. Dia diduga pennerima suap dari Bupati Bener Meriah Ahmadi.

"Diduga pemberian oleh Bupati Bener Meriah kepada Gubernur Aceh sebesar Rp 500 juta bagian dari Rp 1.5 miliar yang diminta Gubernur Aceh," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantornya. Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (4/7).

Pemberian itu disebut terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada Provinsi Aceh tahun anggaran 2018. Menurut Basaria, Ahmadi berperan sebagai perantara.

Irwandi dan Ahmadi ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, ada 2 orang swasta lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka yaitu Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri.

Untuk Irwandi, Hendri dan Syaiful dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Ahmadi dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Berjalan Normal

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Rahmad Raden menyatakan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat Berjalan seperti biasa di provinsi setempat pasca-operasi OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pemerintahan berjalan normal, Wakil Gubernur, Sekda, Asisten dan kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) beserta seluruh jajaran tetap melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat seperti biasa," kata Kabiro Humas dan Protokol Setda Aceh di Banda Aceh, Rabu (4/7).

Peryataan itu disampaikan menanggapi penjemputan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf di rumah dinasnya yang diperiksa di Polda Aceh oleh Tim KPK yang lebih lanjut dibawa ke gedung KPK, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut pasca-OTT), Selasa (3/7) malam.

Menurut dia berbagai tugas dan kegiatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah dan semua tugas pemerintahan berjalan normal seperti hari biasa.

Rahmad mengatakan, ini bukan kali pertama Gubernur Aceh berhalangan, baru-baru ini Irwandi Yusuf mengambil cuti saat kampanye di Aceh Selatan dan Subulussalam serta saat bulan Ramadhan gubernur melaksanakan umrah bersama keluarga dan roda pemerintahan tetap berjalan normal.

Ia meminta kepada semua pihak untuk tetap mengedepankan praduga tidak bersalah terhadap persoalan yang sedang dialami oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang saat ini sudah berada di Gedung KPK untuk menjali pemeriksaan lebih lanjut.

(bl/ant)





Original Post

Menkumham Tandatangani PKPU Larangan Caleg Mantan Narapidana Korupsi

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-7-5

Menkumham Tandatangani PKPU Larangan Caleg Mantan Narapidana Korupsi

BOGOR - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengaku sudah menandatangani Peraturan KPU (PKPU) No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang melarang caleg mantan narapidana korupsi.

PKPU Nomor 20 tahun 2018 itu sudah masuk dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan Nomor 834 tahun 2018.

"Sudah, sudah ditandatangani. Ada sedikit perubahan tapi ya kita serahkan kepada publik karena kita tidak mau mengganggu tahapan pemilu. Sebelumnya saya sudah bertemu dengan KPU, kita buat pertemuan KPU, Bawaslu dengan tim kita, dan ada beberapa narasumber, pengamat, beberapa hari mereka merumuskan itu," ungkap Yasonna," kata Yasonna di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (4/7).

KPU pada 30 Juni 2018 mengeluarkan PKPU No 20 tahun 2018 yang mengatur agar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia.

Selain itu, caleg harus memenuhi persyaratan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi (pasal 7 ayat 1 butir g dan h).

"Diundangkannya PKPU itu, lanjut dia, maka partai politik harus bertanggungjawab untuk menyeleksi caleg yang akan diajukan dalam pemilu.

"Memang sekarang tanggung jawab itu dikasih kepada partai politik untuk men-screen. Ini diserahkan kepada partai politik untuk tidak mencalonkan orang-orang yang itu, yang mantan (narapidana) itu," ungkap Yasonna

Dia mengatakan, PKPU itu mungkin saja diajukan uji materi ke Mahkamah Agung. "Masih potensial untuk di judicial review nampaknya, tidak apa-apa jalan saja, supaya tahapan jalan," tambah Yasonna.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, mendukung PKPU tersebut. "Itu bagus, (KPK) sangat mendukung, orang yang pernah menciderai kita masa dipilih" kata Yasonna.

KPU membolehkan para mantan narapidana itu untuk mencalonkan diri dengan syarat mengumumkan status pemidanaan mereka kepada publik.

Hal tersebut tertuang dalam pasal 7 ayat 4 yang berbunyi "Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikecualikan bagi (a) mantan terpidana yang telah selesai

menjalani masa pemidanaannya. dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup; dan (b) terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik.

Pengumuman itu dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota seperti yang tertuang dalam pasal 38 KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota mengumumkan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) pada laman KPU.

Harus Patuh

Ketua DPR Bambang Soe-satyo mengatakan semua pihak harus patuh terhadap PKPU yang sudah diundangkan. "Kalau sudah diundangkan, sebagai pekaksana UU, ya harusnya kita semua mematuhi itu," ujar Bambang di gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/7)..

Kendati demikian, DPR melalui Komisi II akan berkomunikasi dengan KPU, Bawaslu, Kejaksaaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, dan Kemkum-ham, pada Kamis (5/7) untuk membahas PKPU tersebut

"Bagaimana sikap dan kesepakatan kami yang resmi akan disampaikan besok secara bersama-sama, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Kami akan berupaya

untuk ada kepastian hukum dan menghindari ketidakpastian dalam pelaksanaan pendaftaraan caleg," katanya.

Tidak hanya larangan terhadap mantan narapidana korupsi, KPU juga mencantumkan adanya pakta integritas bagi pimpinan partai politik yang akan mengajukan caleg. "PKPU sudah diundangkan, mau tidak mau tetap harus ditaati," katanya.

Namun, lanjutnya, bagi masyarakat yang keberatan dengan peraturan tersebut dipersilakan menggugat ke Mahkamah Agung (MA). Sebab, yang dirugikan oleh peraturan tersebut adalah masyarakat dan bukan DPR.

"Kita lihat besok (hasil pertemuan) , apakah pakta intergritas itu juga berlaku bagi orang yang sudah menjalani hukuman dan sudah menebus kesalahannya, lalu mencalonkan sesuai aturan? Atau dia harus memgumumkan statusnya pernah menjalani hukuman kasusnya apa kepada publik," katanya.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menilai PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota belum menjawab persoalan yang ada.

"Masalah utamanya adalah apakah seseorang yang telah menjadi terpidana dalam kasus korupsi, bandar narkoba kemudian pelecehan seksual atau kekerasan seksual itu bisa diatur di tingkat PKPU, itu tidak menjawab," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/7).

Dia mengatakan, PKPU diundangkan maka bola diserahkan kepada partai politik dan itu sesungguhnya tidak menjawab masalah utamanya.

(bl/ant/ Imam Suhartadi)





Original Post

KPK Tahan Senator Sumut Rizal Sirait

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-7-5

KPK Tahan Senator Sumut Rizal Sirait

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan anggota DPRD Sumatera Utara, Rizal Sirait, Rabu (4/7).

Rizal yang kini anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Sumatera Utara itu ditahan usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho.

Terima kasih untuk rekan-rekan, kami serahkan saja kepada KPK proses ini," kata Rizal di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/7).

Mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye. Rizal terlihat keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 17.30 WIB. Senator asal Sumut itu mengaku pasrah dengan proses hukum yang dihadapinya.

Rizal meminta maaf kepada masyarakat Sumut atas kasus hukum yang menjeratnya. Rizal mengaku telah menerima uang

suap dari Gatot Pujo sebesar Rp 300 juta. Rizal menyebut uang tersebut telah diserahkan kepada penyidik KPK.

"Rp 300 juta ya. Mohon maaf. Masyarakat Sumut, saya Rizal Sirait saya mohon izin dan mohon maaf persitiwa ini, ini ketentuan Allah," ungkapnya.

Rizal mengapresiasi KPK yang terus mengusut kasus dugaan suap kepada anggota DPRD Sumut Senator asal Sumut itu juga mengucapkan terima kasih kepada KPK yang telah profesional menangani kasus ini. "Proses ini sudah dilakukan oleh petugas KPK. Terima kasih kepada KPK yang telah melakukan tugas lebih baik," katanya.

Tim penyidik menahan Rizal di Rutan cabang KPK. Rizal setidaknya bakal mendekam di sel tahanan selama 20 hari pertama.

"Ditahan di Rutan cabang KPK selama 20 hari pertama," kata Jubir KPK, Febri Diansyah

saat dikonfirmasi, Rabu (4/7).

Tahan Dua Tersangka

Selain itu, KPK kembali menahan dua tersangka tindak pidana korupsi suap kepada DPRD Sumatera Utara (Sumut) periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Dua tersangka itu ialah mantan aggota DPRD Sumut 2009-2014 dan saat ini anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Demokrat Rooslynda Marpaung serta anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 dari Fraksi Partai Hanura Rinawati Sianturi.

"Ditahan di Rutan Cabang KPK di gedung Merah Putih KPK selama 20 hari ke depan," kata Febri.

Untuk diketahui, dua tersangka itu termasuk termasuk dari 38 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap DPRD Sumut tersebut

KPK juga telah terlebih dahulu menahan dua mantan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut)

2009-2014 masing-masing Fadly Nurzal pada Jumat (29/6) dan Rijal Sirait pada Rabu (4/7).

Artinya, total KPK telah menahan empat tersangka dari 38 tersangka dalam kasus suap tersebut

Selama proses penyidikan untuk 38 tersangka, kata Febri, jumlah pengembalian uang ke KPK terkait kasus suap itu terus bertambah. "Sekitar Rp5,47 miliar telah dikembalikan kemudian disita dan diletakkan pada rekening sementara KPK untuk kepentingan pembuktian. Pengembalian dilakukan oleh lebih dari 30 anggota DPRD Sumut" ungkap Febri.

Sebelumnya, KPK pada 3 April 2018 telah mengumumkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014- 2019.

(bl/sp)





Original Post

Ditahan KPK, Irwandi Yusuf Bantah Terima Suap Dana Otsus Aceh - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-07-05

Jakarta - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018, Kamis (5/7) dini hari. Penahanan ini dilakukan tim penyidik usai memeriksa intensif Irwandi yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT), Selasa (3/7).

Irwandi yang keluar ruang pemeriksaan sekitar pukul 00.35 WIB terlihat telah mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye. Kepada awak media, Irwandi membantah menerima suap terkait proyek yang bersumber dari DOKA 2018 seperti yang disangkakan KPK. Ketua Umum Partai Nanggroe Aceh (PNA) ini juga mengklaim tak pernah mengatur proyek dan meminta jatah dari proyek-proyek yang ada di Aceh.

"Saya enggak melanggar apapun, enggak mengatur fee, enggak mengatur proyek, enggak terima fee, enggak ada janji memberikan sesuatu," kata Irwandi di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/7) dini hari.

Irwandi mengklaim tak tahu-menahu mengenai uang sebesar Rp 500 juta yang diberikan Bupati Bener Meriah, Ahmadi. KPK menduga yang tersebut merupakan bagian dari jatah Rp 1,5 miliar yang diminta Irwandi terkait sejumlah proyek infrastruktur yang didanai DOKA tahun 2018.

Irwandi juga mengaku tak tahu menahu jika uang itu diterima oleh orang dekatnya, Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri. Irwandi menyebut, kedua orang tersebut tak pernah melaporkan kepadanya mengenai aliran dana tersebut.

"Enggak tahu, karena mereka enggak pernah melapor ke saya, dan yang memberikan enggak koordinasi dengan saya, lalu enggak terima uang," katanya.

Irwandi menyatakan kesiapannya membuktikan ucapannya ini dalam proses hukum selanjutnya. Setelah itu, Irwandi langsung bergegas menerobos awak media dan masuk ke dalam mobil tahanan yang telah menunggunya di pelataran Gedung KPK.

Tak berapa lama, giliran Hendri Yuzal yang terlihat keluar ruang pemeriksaan. Hendri yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini enggan berkomentar apapun saat dikonfirmasi awak media. Hendri yang juga telah mengenakan rompi tahanan KPK langsung menerobos kerumunan awak media dan masuk ke dalam mobil tahanan.

Jubir KPK Febri Diansyah menyatakan, tim penyidik menahan Irwandi dan Hendri di dua rumah tahanan (rutan) berbeda. Irwandi ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK, sementara Hendri ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat. Keduanya bakal mendekam di sel tahanan setidaknya untuk 20 hari pertama.

"Dilakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap dua tersangka, yaitu

IY (Irwandi Yusuf) Gubernur Provinsi Aceh ditahan di Rutan cabang KPK, dan HY (Hendri Yuzal) ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Pusat," katanya.

Diketahui, KPK menetapkan Irwandi Yusuf, bersama dua pihak swasta bernama Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri serta Bupati Kabupaten Bener Meriah, Ahmadi sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pembahasan anggaran dana otonomi khusus (otsus) Aceh dalam penganggaran antara provinsi dan kabupaten tahun anggaran 2018.

Penetapan keempat orang ini sebagai tersangka melalui gelar perkara setelah memeriksa intensif sejumlah pihak yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Aceh pada Selasa (3/7).

Irwandi diduga menerima suap dari Ahmadi sebesar Rp 500 juta terkait pembahasan anggaran dana otsus Aceh tahun 2018. Diduga suap ini bagian dari Rp 1,5 miliar yang diminta Irwandi terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada Provinsi Aceh TA 2018.

Transaksi suap ini dilakukan melalui orang-orang dekat Irwandi dan Ahmadi yang bertindak sebagai perantara. KPK masih terus mendalami dugaan penerimaan suap lain yang dilakukan Irwandi terkait dana Otsus Aceh.

Atas tindak pidana yang dilakukannya, Irwandi, Hendri dan Syaiful yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan, Ahmadi yang menyandang status tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

http://www.beritasatu.com/satu/499665-ditahan-kpk-irwandi-yusuf-bantah-terima-suap-dana-otsus-aceh.html



Original Post

Media