KPU harap MA segera proses jika ada yang gugat PKPU Nomor 20

Media Online merdeka.com
2018-07-06

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengharapkan Mahkamah Agung (MA) nantinya dapat memproses bila terdapat gugatan terhadap PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Aturan ini melarang eks narapidanakorupsi mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif.

Sebab, menurut Arief, putusan yang cepat tidak akan mengganggu tahapan pendaftaran bakal caleg.

"Kalau putusan keluar sebelum daftar caleg tetap (ditetapkan), enggak akan mengganggu tahapan," kata Arief di Kompleks Parlemen,Jakarta Pusat, Kamis (5/7).

Kendati begitu, dia menyebut pihaknya akan tetap menghormati keputusan MA. Arief mengaku tidak mengetahui pihak mana yang telah mengajukan uji materi terkait pasal dalam PKPU.

"Kalau Pileg DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota tidak tahu. Tapi kalau DPD, setahu saya ada yang mengajukan," ucapnya.

Sementara itu, Arief menyatakan proses verifikasi pendaftaran caleg dilakukan pada 5-18 Juli 2018. Dia mengatakan dalam proses pendaftaran hanya tahap pengecekan kelengkapan dokumen.

"Begitu enggak lengkap, dikembalikan. Tapi verifikasi itu memeriksa isi berkas, saat diperiksa, enggak ada keterangan (mantan terpidana korupsi, narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak) itu misalnya, berarti diterima saat pendaftaran," jelas Arief.

Reporter: Ika Defianti

Sumber: Liputan6.com [rzk]

http://www.merdeka.com/politik/kpu-harap-ma-segera-proses-jika-ada-yang-gugat-pkpu-nomor-20.html



Original Post

Sidang gugatan cerai, Brimob ngamuk dan ancam mati majelis hakim

Media Online merdeka.com
2018-07-06

Sidang gugatan cerai di Pengadilan Negeri Ambon berlangsung tegang. Sebab, pihak tergugat, ML yang merupakan anggota Brimob Polda Maluku meradang hingga mengancam majelis hakim.

Bahkan, perbuatan ML sudah masuk dalam contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan dengan mengancam majelis hakim dan dua penasihat hukum.

"Sikap ML dilakukan dalam persidangan ketika dirinya digugat cerai oleh isterinya Khaterine," kata juru bicara Kantor PN Ambon, Hery Setyobudi di Ambon, Kamis (5/7).

Hery Setyobudi menuturkan, sebelum persidangan dimulai, panitera pengganti menginformasikan bahwa kedua belah pihak untuk bersiap. Tetapi ketika kepada tergugat diperlihatkan surat kuasa penggugat menggunakan pengacara, ML langsung marah-marah dan merobek surat kuasa tersebut.

Perbuatan ML lantas dilaporkan panitera pengganti ke majelis hakim. Kepada hakim, panitera pengganti menjelaskan seyogyanya sidang sudah siap dimulai karena penggugat dan tergugat sudah hadir. Namun, surat kuasa dirobek tergugat.

Majelis hakim yang diketuai Lucky Rombot Kalalo, Esau Yarisetou dan Hery Setyobudi akhirnya memasuki ruang sidang dan tergugat juga sudah ada di sana.

Sedangkan penggugat dan penasihat hukumnya Ahmad Soulissa bersama Misna Weluertafelar dari Posbankum Maluku tidak bisa masuk ruang sidang karena sudah diancam tergugat.

"Kami sudah masuk tetapi belum membuka persidangan, apalagi sidang perkara perceraian biasanya bersifat tertutup untuk umum, dan panitera pengganti menginformasikan kepada kedua pihak bahwa majelis hakim sudah ada lalu masuklah tergugat namun suasananya sudah tidak nyaman," kata Setyobudi, seperti diberitakan Antara.

Tetapi bagaimanapun sidangnya harus dibuka karena sudah sesuai jadwal, dan cuma untuk menjelaskan saja kalau prosedurnya kedua belah pihak harus hadir dalam ruang sidang.

Majelis hakim memberikan pengertian kepada tergugat namun anggota brimob itu dia semakin menjadi-jadi. "Tergugat bahkan mengeluarkan ancaman bahwa kalau sampai dirinya diceraikan maka bapak mati (majelis hakim) dan saya juga mati," ujar Setyobudi mengutip ancaman tergugat.

Ancaman tersebut dinilai juru bicara Pengadilan Negeri Ambon bukanlah persoalan sepele.

Majelis hakim juga mengingatkan agar kondisinya harus reda mengingat sikap tergugat sangat merugikan dirinya dan memperkuat dalil-dalil yang disampaikan dalam berkas gugatan sehingga persidangan ditunda sampai pekan depan.

"Pernyataan tergugat dalam persidangan sudah menjadi persoalan besar dan kalau dibilang ada Undang-Undang tentang penghinaan terhadap pengadilan atau contempt of court sebab sudah bersifat ancaman dan ada aturan pidananya, namun majelis hakim tidak terpancing dan masih membijaki sikap tergugat seperti ini," katanya.

Sementara itu, Trauma Pembina Posbankum Maluku, Thomas Wattimury menyatakan kepada majelis hakim kalau dua anggotanya yang menangani perkara gugatan perceraian ini sudah merasa trauma dan mundur dari perkara tersebut.

"Saya tidak mengetahui persoalannya seperti apa tetapi selaku pembina Posbankum, saya sampaikan kepada majelis hakim kalau dua penasihat hukum yang menangani perkara ini telah mengundurkan diri karena diancam," jelas Thomas.

Misna Weluartafelar yang merupakan salah satu penasihat hukum mengaku trauma dengan ancaman dan tindakan tergugat.

"Awalnya yang ditunjuk PN untuk mendampingi penggugat adalah Ahmad Soulissa dan ikut dalam proses mediasi namun gagal, dan jadwal persidangan hari ini adalah pembacaan gugatan," beber Misna.

Sikap tergugat yang diduga telah mengeluarkan ancaman terhadap penasihat hukum dan majelis hakim membuat seorang pengacara lainnya, Abdusyukur Kaliki berkoordinasi dengan pihak Polsek Sirimau sehingga sejumlah petugas Polri dipimpin Wakapolsek mendatangi kantor PN dan mengamankan tergugat. [rhm]

http://www.merdeka.com/peristiwa/sidang-gugatan-cerai-brimob-ngamuk-dan-ancam-mati-majelis-hakim.html



Original Post

KPK Bakal Sodorkan Daftar Koruptor ke KPU

Media Online Cnnindonesia.com
2018-07-06

Jakarta, CNN Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap memberikan daftar nama para pelaku kasus tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap alias inkracht kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Penyerahan nama-nama koruptor itu dilakukan untuk membantu KPU dalam menyeleksi para pihak yang mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif pada Pemilu 2019.

"Belum sih (KPU meminta daftar nama koruptor), tapi kita pasti kasih daftar koruptor itu," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Rabu (4/7) malam.

googletag.cmd.push(function() googletag.display(\'div-gpt-ad-1520566820877-0\') )

Sejak berdiri hingga saat ini, KPK telah memproses 739 orang dalam tersangkut kasus tindak pidana korupsi. Sebagian di antaranya sudah berkekuatan hukum tetap. Dari jumlah itu, hingga Desember 2017 terdapat 144 anggota DPR dan DPRD yang dijerat lembaga antirasuah.

Jumlah itu di luar anggota DPR dan DPRD yang dijerat KPK pada tahun ini, seperti 38 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 serta 18 anggota DPRD Kota Malang yang ditetapkan sebagai tersangka suap.

Basaria menyambut baik Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang memuat larangan mantan narapidana menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota telah diundangkan di Kementerian Hukum dan HAM dalam berita negara.

Menurut dia, tak pantas bila narapidana kasus korupsi dan kasus-kasus lainnya menjadi wakil rakyat, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat. Ia justru menyarankan semua pelaku tindak pidana dilarang mendaftar sebagai bakal calon legislatif.

"Namanya perwakilan rakyat, kamu mau engga punya wakil yang engga bener? Ya jangan dong," ujarnya.

Menurut Basaria, pihaknya telah menyelesaikan kajian partai politik yang salah satu poinnya adalah tentang kader para anggota partai. Basaria meminta agar partai politik melakukan perbaikan dalam hal sistem kaderisasi.

"Jadi memang harusnya yang di kader itu adalah orang-orang yang baik yang tidak terlibat dengan korupsi salah satunya," kata dia.

Sebelumnya, Komisioner KPU Hasyim Asy\'ari menyatakan pihaknya bakal menolak jika partai politik mendaftarkan mantan terpidana kasus korupsi menjadi bakal calon anggota legislatif pada Pemilu 2019.

Hal itu dilakukan sebagai penerapan Peraturan KPU No. 20 tahun 2018 yang memuat larangan bagi eks napi korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak menjadi bacaleg.

Menurut Hasyim, pihaknya mengantisipasi parpol mendaftarkan eks koruptor menjadi bakal calon legislatif dengan berkoordinasi kepada sejumlah lembaga.

"Misalkan tentang status bekas narapidana KPU bisa berkoordinasi dengan lembaga penegakkan hukum bisa kepada pengadilan bisa kepada MA, kepolisian, kejaksaan, KPK, ya itu informasi yang akurat," kata Hasyim.

KPU membuka pendaftaran bacaleg untuk Pemilu 2019 pada 4-17 Juli. Partai politik mendaftakan bacaleg sesuai dengan tingkatan.

Bacaleg DPRD kabupaten/kota didaftarkan oleh pengurus parpol tingkat kabupaten/kota. Kemudian, bacaleg DPRD provinsi didaftarkan pleh pengurus parpol tingkat provinsi. Sementara itu, bacaleg DPR diajukan pengurus parpol tingkat pusat ke KPU pusat.

(ugo)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180705103522-12-311677/kpk-bakal-sodorkan-daftar-koruptor-ke-kpu



Original Post

BNP2TKI Fasilitasi Kepulangan Nurkoyah Setelah Bebas dari Hukuman Mati

Media Online metrotvnews.com
2018-07-06

Jakarta: BNP2TKI kembali memulangkan pekerja migran Indonesia (PMI) yang bebas dari hukuman mati. Kali ini, PMI yang dipulangkan bernama Nurkoyah binti Marsan Dasan.

Perempuan berusia 42 tahun itu dipulangkan ke Indonesia oleh KBRI Riyadh pada Rabu, 4 Juli 2018, dengan menumpang penerbangan Emirates EK356 dari Dubai, dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, pada hari yang sama pukul 15.40 WIB. Kemudian, BNP2TKI membantu kepulangan Nurkoyah dari Bandara Soekarno-Hatta menuju daerah asalnya di Karawang, Jawa Barat.

KBRI Riyadh berkoordinasi dengan penjara Dammam dalam memfasilitasi penyelesaian exit permit serta dokumen yang diperlukan untuk pemulangan WNI yang terbebas dari hukuman mati.

Diketahui, Nurkoyah ditangkap aparat kepolisian Arab Saudi atas pengaduan pertama melalui KBRI Riyadh pada 10 April 2012, atas dugaan kasus meracuni anak majikan yang berusia tiga bulan hingga meninggal dunia. Nurkoyah menjelaskan dirinya dipaksa mengakui perbuatan yang tak dilakukannya oleh aparat kepolisian setempat.

Pada 2 Juni 2018, KBRI Riyadh secara resmi menerima salinan putusan Pengadilan Umum Dammam atas kasus Nurkhoyah binti Marsan Dasan yang menyatakan bahwa putusan hakim menolak tuntutan hak khusus dari Ahmad Abbdurahman Al Busyail terhadap Nurkhoyah dan telah berkekuatan hukum tetap.

Nurkhoyah terbebas dari hukum mati baik dari hak umum (ghilah) maupun hak khusus (qishash), serta tuntuan diyat. Sepanjang proses tersebut, KBRI Riyadh melakukan pendampingan terhadap Nurkoyah, hingga akhirnya dapat dipulangkan ke Indonesia.

Setiba di Jakarta, Nurkoyah difaslilitasi kepulangannya oleh BNP2TKI, dan Tim dari PWNI BHI Kemlu. Nurkoyah disambut kedatangannya di LTSP Kerawang dan didampingi petugas BNP2TKI bertemu keluarganya.





Keluarga Nurkoyah terharu dan memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah membantu proses pemulangan.

Nurkoyah pun berkali-kali menyampaikan terima kasih. "Saya berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan pemerintah karena telah mengupayakan pembebasan dari ancaman hukuman mati," ucapnya.

Sementara itu, Deputi Perlindungan BNP2TKI Anjar Prihantoro menyampaikan rasa syukur karena Nurkoyah dapat kembali ke Indonesia.

"Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, bahwa perjuangan kita, semua pihak, utamanya kawan-kawan perwakilan RI di Riyadh dan pengacaranya, sehingga Nurkoyah bisa dibebaskan dan kembali ke tengah keluarga di kampung halamannya saat ini," ujar Anjar, dalam keterangan pers yang diterima Medcom.id, Jumat, 6 Juli 2018.

Anjar menjelaskan, BNP2TKI berkoordinasi secara intensif dengan perwakilan RI di negara penempatan, juga dengan Direktorat PWNI dan BHI Kemenlu guna melindungi PMI selama masa penempatan.

Dia juga menekankan pentingnya pembekalan bagi PMI sebelum keberangkatan, sosialisasi, serta persiapan mental dan kompetensi. Hal itu sebagai bentuk perlindungan awal sebelum keberangkatan PMI.

"Kami mengupayakan menghindari, dan meminimalkan kasus yang mungkin menimpa PMI," tutur Anjar.
(ROS)

http://news.metrotvnews.com/peristiwa/Zke0yR5b-bnp2tki-fasilitasi-kepulangan-nurkoyah-setelah-bebas-dari-hukuman-mati



Original Post

Ini Penjelasan KPU soal Nasib Eks Napi Korupsi di Pileg 2019

Media Online jpnn.com
2018-07-06

jpnn.com, JAKARTA - Para eks narapidana kasus korupsi, narkotika dan kejahatan anak tetap bisa mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif di Pemilu 2019. Ketentuan ini disepakati dalam rapat konsolidasi antara KPU, Bawaslu, Pemerintah dan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/7).

Ketua KPU Arief Budiman dalam konferensi pers usai rapat tersebut mengatakan bahwa seluruh pihak yang hadir mengapresiasi kerja lembaganya dalam menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

"Semua juga bersepakat bahwa PKPU ini tidak diubah. PKPU ini tetap dijalankan. Kalau memang ada yang ingin mengajukan perubahan maka bisa melakukan ke Mahkamah Agung melalui judicial review," ucap Arief.

Pihaknya juga menyebutkan selama proses gugatan ke MA dan tahapan verifikasi berjalan, di PKPU tidak ada larangan bagi warga negara eks napi kejahatan seksual terhadap anak, kasus korupsi dan narkotika untuk mendaftarkan diri sebagai caleg ke KPU.

"Di dalam PKPU pendaftarannya bisa diterima semua, bisa diterima sampai dengan diverifikasi. Nah kalau diverifikasi tidak memennuhi syarat, ya kami kembalikan. Kemudian diberikan kesempatan untuk mengajukan calon pengganti sembari menunggu proses judicial review kalau itu dilakukan," jelas Arief.

Sebagaimana disepakati dalam rapat konsolidasi itu, bila MA mengabulkan eks napi tiga kasus tersebut, dalam arti memerintahkan KPU menetapkan mereka ke dalam daftar calon tetap (DCT), Arief memastikan lembaganya akan menjalankan putusan itu.

"Tapi kalau JR ternyata membenarkan apa yang diatur dalam PKPU (larangan-red) ya tentu tidak bisa kami masukan. Tetapi KPU memberikan catatan mohon agar proses JR itu dapat selesai cepat sebelum ditetapkannya DCT," tambah Arief.

Permintaan agar proses JR di MA bisa diputus dengan cepat, karena para bakal caleg yang tidak lolos verifikasi oleh KPU juga diberikan ruang oleh UU melakukan gugatan sengketa ke Bawaslu.

https://www.jpnn.com/news/ini-penjelasan-kpu-soal-nasib-eks-napi-korupsi-di-pileg-2019



Original Post

Vonis Bebas Menjadi Preseden Buruk

Media Cetak Kompas Halaman 25
2018-7-6

Vonis Bebas Menjadi Preseden Buruk

SEMARANG, KOMPAS - Majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah, Kamis (5/7/2018), memvonis bebas terdakwa Windi Hiqma Ardani, Direktur PT Sofia Sukses Sejati, dalam dugaan kasus perdagangan orang ke Malaysia. Putusan ini dinilai tak adil dan bisa jadi preseden buruk penanganan kasus serupa. Atas vonis itu, jaksa mempertimbangkan kasasi

Putusan hakim yang membebaskan terdakwa jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) dengan hukuman 6 tahun penjara dan ganti rugi bagi korban sebesar Rp 1,1 miliar subsider 2 bulan penjara Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam putusan yang dibacakan majelis hakim dengan ketua Pudjiastuti Handayani, perbuatan terdakwa dinyatakan tidak memenuhi unsur pidana. Terdakwa sebagai direktur perusahaan pengerah tenaga kerja sudah menaati prosedur pengiriman pekerja wanita ke Malaysia Jika kemudian diketahui pekerja wanita itu ditempatkan di perusahaan lain, terdakwa dianggap tidak mematuhi perjanjian kerja "Untuk kesalahan penempatan pekerja wanita itu hukuman telah dijalani terdakwa dengan perusahaan telah diberi sanksi administrasi, yakni larangan tiga bulan beraktivitas oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi," ujar hakim.

Sidang vonis digelar setelah sempat tiga kali ditunda Dalam

sidang kemarin hadir pula sejumlah buruh migran yang jadi korban dalam kasus itu. Mereka berasal dari Weleri, Kendal.

Kejadian bermula saat terdakwa bersama stafhya mencari calon buruh migran yang akan dipekerjakan di Malaysia Mereka pergi ke sekolah-sekolah, khususnya SMK, dan menawarkan pekerjaan itu. Sejumlah calon tertarik dan melamar. Setelah melalui serangkaian prosedur administrasi, mereka diberangkatkan ke Malaysia

Kepada para calon pekerja terdakwa menjanjikan dipekerjakan sebagai operator produksi di PT Kiss Production Food Trading di Malaysia dengan gaji RM 900 hingga RM 1.000. Namun, di Malaysia mereka tak dipekerjakan di PT Kiss, tetapi

di PT Maxim dengan upah sekitar RM 300.

Tyas (23), salah satu saksi korban, mengaku sejak awal sudah ditipu. "Sampai di Malaysia, nyatanya saya bekerja di rumah sarang burung walet Jam kerjanya pun tidak sesuai perjanjian. Saya kerja hingga larut malam," tuturnya Mereka ditangkap imigrasi Malaysia dan ditahan selama 21 hari, kemudian dideportasi ke Indonesia

Anggota JPU Kejaksaan Negeri Semarang, Zahri Aeniwati, mengatakan, sejak awal pihaknya merumuskan kasus itu sebagai perdagangan manusia "Namun, hakim ternyata punya pandangan lain. Kami akan berkonsultasi dengan Kejaksaan Agung guna mengajukan kasasi," ucapnya

(GRE/WHO)





Original Post

KPK Geledah Delapan Lokasi di Tulungagung-Blitar

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 10
2018-7-6

KPK Geledah Delapan Lokasi di Tulungagung-Blitar

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah delapan lokasi di Kabupaten Tulungagung dan Kota Blitar dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Tulungagung dan Pemkot Blitar Tahun Anggaran 2018.

"Dalam dua hari kemarin tim KPK melakukan serangkaian pemggeledahan di delapan lokasi di Tulungagung dan Blitar," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (5/7).

Penggeledahan di Tulungagung pada Selasa (3/7) dilakukan di lima lokasi antara lain rumah Kadis PUPR Kabupaten Tulungagung Sutrisno, rumah Agung Prayitno yang merupakan tim sukses Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, rumah Kabid PUPR Kabupaten Tulungagung Sukarji, rumah Kepala ULP Kabupaten Tulungagung Syamrotul Fuad, dan rumah Kasi Perencanaan Jalan Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung Wahyudiana.

"Dari lima lokasi tersebut. KPK menyita perangkat elektronik, dokumen kontrak, dan dokumen catatan keuangan," ungkap Febri.

Sedangkan penggeledahan di Blitar pada Rabu (4/7) dilakukan di tiga lokasi, yakni rumah Eko Yongtono di TGP 25C Blitar, kantor Moderna di Jalan Garum Blitar Kota, dan kantor

Sarana Multi Usaha di Jalan Anjasmoro Blitar Kota.

"Dari tiga lokasi tersebut, KPK menyita dokumen keuangan perusahaan dan dokumen catatan kerja perusahaan," kata Febri.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Wali Kota Blitar Muh Samanhudi Anwar bersama empat orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus suap itu.

Empat tersangka lainnya antara lain Susilo Prabowo dari swasta atau kontraktor. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung Sutrisno, Agung Prayitno dari pihak swasta, dan Bambang Purnomo dari pihak swasta.

Untuk perkara di Tulungagung diduga sebagai penerima, yakni Syahri Mulyo, Sutrisno, dan Agung Prayitno. Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Susilo Prabowo.

Sementara untuk perkara di Blitar diduga sebagai penerima antara lain Muh Samanhudi Anwar dan Bambang Purnomo. Sedangkan diduga sebagai pemberi, yakni Susilo Prabowo.

Diduga pemberian oleh Susilo Prabowo kepada Bupati Tulungagung melalui Agung Prayitno sebesar Rpl miliar terkait fee proyek-proyek

pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.

Diduga, pemberian tersebut adalah pemberikan ketiga di mana sebelumnya Bupati Tulungagung diduga telah menerima pemberian pertama sebesar Rp50O juta dan pemberian kedua sebesar Rpl miliar.

Tersangka Susilo Prabowo adalah salah satu kontraktor yang kerap memenangkan proyek-proyek di Pemkab Tulungagung sejak 2014 hingga 2018.

Sementara itu, diduga Wali Kota Blitar menerima pemberian dari Susilo Prabowo melalui Bambang Purnomo senilai Rpl,5 miliar terkait ijon proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak senilai Rp23 miliar.

Fee itu diduga bagian dari 8% yang menjadi bagian untuk Wali Kota dari total "fee" 10 persen yang disepakati. Sedangkan 2% akan dibagi-bagikan kepada Dinas.

Dalam kegiatan tersebut, KPK total mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana, yaitu uang sebesar Rp2,5 miliar (dalam pecahan 100 dan 50 ribuan rupiah), bukti transaksi perbankan, dan catatan proyek,

(ant)





Original Post

Kasus Suap Bakamla, KPK Periksa Tb Hasanuddin

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-7-6

Kasus Suap Bakamla, KPK Periksa Tb Hasanuddin

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Tubagus (Tb) Hasanuddin, Kamis (5/7). Kang Hasan, sapaan TB Hasanuddin diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang menjerat politikus Partai Golkar, Fayakhun Andriadi.

"Saksi Tb Hasanuddin diperiksa untuk tersangka FA (Fayakhun Andriadi)," kata Jubir KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (5/7).

Sementara itu, Hasanuddin mengaku dicecar penyidik KPK mengenai prosedur pengadaan di Bakamla yang menjadi mitra kerja Komisi I DPR. TB Hasanuddin mengaku mengikuti dua

kali rapat di DPR yang membahas pengadaan di Bakamla.

"Ditanya prosedur pada saat pengadaan, ada dua pengadaan rapat, rapat itu ada kesimpulan. Kesimpulan itu diserahkan ke Banggar," kata Hasanuddin.

Dia mengklaim telah membeberkan yang diketahuinya mengenai prosedur pengadaan, termasuk untuk Bakamla yang dibahas di Komisi I. Dikatakan Hasanuddin, hasil rapat di Komisi I diserahkan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR.

"Saya selaku pimpinan Komisi I, menjelaskan dengan segam-blang-gamblangnya sesuai dengan prosedur, tahapan dan sebagainya. Dan kemudian, sesuai dengan kesepakatan Komisi I, diajukan ke Banggar," tuturnya.

Calon Gubernur Jawa Barat ini mengaku tak tahu menahu

kelanjutan hasil rapat terkait anggaran Bakamla pada APBN-P tahun anggaran 2016 itu setelah berada di Banggar. Menurutnya, perubahan yang terjadi terkait hasil rapat tersebut telah menjadi kewenangan Banggar.

Diketahui, pemeriksaan terhadap Tb Hasanuddin merupakan upaya tim penyidik untuk mengembangkan kasus ini, termasuk menelusuri pihak-pihak yang terlibat atau turut kecipratan aliran dana dari proyek Bakamla

Nama Tb Hasanuddin berulangkali disebut sebagai salah satu anggota DPR yang turut terlibat atau kecipratan aliran dana dari proyek di Bakamla. Selain Tb Hasanuddin, terdapat nama politikus PDIP lainnya, yakni Eva Sundari, serta dua politikus NasDem, Bertus Merlas dan Donny Priambodo.

Soal keterlibatan dan aliran dana kepada anggota DPR ini diungkapkan Direktur PT Melati Technofo Indonesia (PT MTI), Fahmi Darmawansyah saat bersaksi untuk terdakwa mantan pejabat Bakamla, Nofel Hasan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dalam kesaksiannya. Fahmi mengakui pernah memberikan uang Rp 24 miliar atau enam persen dari nilai total proyek alat satelit monitoring di Bakamla sebesar Rp 400 miliar kepada Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi yang disebut sebagai inisiator kasus suap proyek satelit monitoring di Bakamla. Uang tersebut diduga telah disalurkan Ali Fahmi kepada sejumlah anggota DPR untuk meloloskan anggaran proyek Bakamla ini.

(bI)





Original Post

Ketua DPR Dorong Caleg Mantan Koruptor Gugat PKPU ke MA j

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-7-6

Ketua DPR Dorong Caleg Mantan Koruptor Gugat PKPU ke MA j

Oleh Imam Suhartadi

JAKARTA - Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR, pemerintah dan penyelenggara pemilu yang membahas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif menghasilkan kesepakatan caleg mantan koruptor dapat mendaftar sebagai calon legislatif (caleg) di pemilu 2019 dan diverifikasi oleh KPU.

Namun sambil menunggu proses verifikasi caleg, mereka diperkenankan menggunakan haknya melakukan gugatan atau uji materi terkait PKPU tersebut ke Mahkamah Agung (MA).

Kepuasan di MA tersebut akan menjadi patokan bagi KPU untuk meneruskan proses verifikasi aatau mencoret nama caleg.

"Keputusan apapun di MA akan menjadi patokan bagi KPU, misalnya, kalau gugatan diterima maka KPU meneruskan proses verifikasi menjadi caleg tetap, namun sebaliknya apabila ditolak maka KPU berhak mencoret caleg yang bersangkutan. Semua berpulang pada putusan MA yang dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) diberikan waktu paling lama 30 hari ketika ada gugatan di MA," kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo usai Rapat Konsultasi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/7).

Rapat tersebut, lanjut dia, menghasilkan kesepakatan, yaitu semua warga negara berhak memilih dan dipilih.

"Rapat menghargai apa yang sudah diputuskan pemerintah yaitu mengesahkan PKPU, namun kami menghargai adanya ketentuan lain yaitu hak asasi warga negara untuk dipilih dan memilih sesuai konstitusi," kata Ketua DPR.

Diketahui, proses pendaftaran calon anggota DPD RI pada 2 Juli 2018 Juli 2018, sementara itu untuk pengajuan daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten dan Kota pada 4 -17 Juli 2018.

Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD RI pada 21 - 23 September 2018. Begiitupula pengumuman DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 21 - 23 September 2018.

Bambang mengatakan, dalam rapat konsultasi tersebut, KPU menjelaskan alasan membuat PKPU yang melarang eks-nara-pidana korupsi menjadi caleg karena adanya tekanan publik dan adanya kekosongan hukum.

Selain itu, menurut dia, beberapa pihak juga menyampaikan catatan tentang filsafat tentang hak warga negara dan hak asasi, prinsip-prinsip penyusunan UU serta norma yang diatur dalam konstitusi.

"Kami sepakat berikan kesempatan pada semua pihak untuk mendaftar menjadi caleg di semua tingkatan di parpol masing-masing," ujarnya.

Bambang berharap kesepakatan dalam rapat konsultasi tersebut dapat menurunkan tenai politik yang meningkat terkait polemik PKPU tersebut, beberapa hari terakhir.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman berharap MA cepat memproses gugatan uji materi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota legislatif agar tidak mengganggu proses tahapan Pemilu.

"Kalau ada pihak yang mengajukan uji materi, kami harap putusannya bisa keluar cepat sehingga tidak akan mengganggu tahapan pemilu," kata Arief usai Rapat Konsultasi di Kompleks Parlemen,Jakarta, Kamis (5/7).

Dia mengatakan, apabila putusan uji materi sebelum keluarnya DCT maka tidak akan mengganggu tahapan pemilu.

Namun, dia belum bisa memastikan apakah Putusan MA itu langsung diterapkan apabila keluar setelah adanya pendaftaran calon legislatif.

"Kita belum tahu juga putusan MA ini bunyinya seperti apa, misalnya mengatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Kita akan cek dulu tahapannya sudah masuk tahapan apa atau bisa juga putusan MA walaupun dikeluarkan kapanpun tapi dia menyertakan putusan yang lain misalnya memerintahkan agar calon dimasukkan," ujar Ketua KPU.

Menurut dia, KPU akan menghormati dan melaksanakan putusan MA terkait uji materi PKPU tersebut.

Fakta Integritas

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pakta integritas yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf (e) Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan anggota legislatif merupakan bagian dari komitmen semua pihak untuk memerangi korupsi.

"Pakta integritas itu bagian daripada komitmen semuanya untuk memerangi korupsi. Pemerintah dan KPU memberikan kesempatan kalau ada masyarakat yang menganggap PKPU itu menyimpang dari UU,

silakan digugat," kata Tjahjo sebelum menghadiri Rapat Konsultasi dengan Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/7).

Dia mengatakan, pakta integritas tersebut hanya mengingatkan kembali kepada semua pihak termasuk partai politik untuk tidak mencalonkan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak.

Tjahjo meyakini parpol-parpol tidak akan mencalonkan ketiga kelompok tersebut sebagai calon anggota legislatif, hal itu berdasarkan pengalamannya yang pernah menjadi Sekjen PDI Perjuangan.

"Jadi kalau ada pakta integritas saya pengalaman sekjen partai ya. Termasuk partai-partai tidak ada kok mencalonkan tiga kelompok tadi," ujarnya.

Selain itu, Tjahjo mengatakan terkait pro-kontra PKPU, posisi pemerintah adalah menjaga agar tidak ada peraturan yang menyimpang dari UU yang telah dibahas bersama antara Pemerintah dan DPR.

Dia tidak menginginkan PKPU menyimpang dari UU karena bisa berpotensi adanya gugatan yang dikhawatirkan mengganggu proses tahapan-tahapan pemilu.

"Ini sudah mepet pendaftaran caleg, lalu sudah dilakukan lobi-lobi partai politik untuk awal September karena sudah pendaftaran capres dan cawapres dan 23 September sudah mulai kampanye. Kampanye partai, kampanye pasangan capres dan cawapres sehingga waktunya sangat mepet," katanya.

Di tempat terpisah, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan, pihaknya mendukung PKPU No.20/2018 tentang calon legislatif dan menilai sebagai terobosan penting dalam membangun demokrasi yang lebih berkualitas,

(bl/ant)





Original Post

KPK Resmi Tahan Bupati Bener Meriah

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-7-6

KPK Resmi Tahan Bupati Bener Meriah

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Bener Meriah Ahmadi yang telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap terkait pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh. "Ahmadi, Bupati Bener Meriah ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (5/7).

Ahmadi sendiri telah keluar dari gedung KPK, Jakarta, Kamis sekitar pukul 15.30 WIB, setelah menjalani pemeriksaan sejak Rabu (4/7) malam.

Saat dikonfirmasi awak media, ia menyatakan akan kooperatif mengikuti proses hukum di KPK,

"Saya akan kooperatif terhadap masalah hukum yang sedang saya hadapi. Insya Allah saya juga akan berikan penjelasan yang saya tahu dan yang saya alami karena saya men-

yangkut dengan alokasi dana khusus untuk Kabupaten. Insya Allah demikian," kata Ahmadi yang telah mengenakan rompi oranye tahanan KPK itu.

Ia pun mengaku tidak ada barang bukti apapun dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap dirinya itu.

"Dalam pencegatan saya tidak ada barang bukti apapun. Uang tidak ada hanya ada bundel perencanaan alokasi dana khusus yang berasal dari unit pelayanan terpadu yang sistem itu siapapun bisa mengakses. Namun, penyidik KPK merasa perlu meminta keterangan saya karena terkait OTT terhadap Bapak Gubernur Aceh," tuturnya.

Ia pun juga tidak mengakui bahwa dirinya telah memberikan kepada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sebesar Rp5O0 juta bagian dari Rpl,5 miliar terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur.

"Bukan saya yang menyerahkan, itu tidak benar.Yang menyerahkan itu kalau tidak salah ajudan saya sama pengu-

saha dari kabupaten saya," ucap Ahmadi.

Selain Ahmadi, KPK pada Kamis juga menahan satu tersangka lainnya, yakni T Syaiful Bahri dari pihak swasta selama 20 hari pertama di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, kedua tersangka ditahan di rumah tahanan berbeda. Ahmadi ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur, sementara Syaiful Bahri ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan. Keduanya bakal mendekam di sel tahanan setidaknya selama 20 hari ke depan.

"Setelah dipandang memenuhi ketentuan Pasal 21 KUHAP, penyidik melakukan penahanan terhadap keduanya selama 20 hari ke depan terhitung hari ini. Baik alasan objektif ataupun subjektif serta para tersangka diduga keras melakukan korupsi telah terpenuhi," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, KPK menduga suap kepada Irwandi ini menggunakan kode "1 meter".

(bI)





Original Post

Kadis Bina Marga Lampung Tengah Dituntut 2,5 Tahun Penjara

Media Online Cnnindonesia.com
2018-07-06

Jakarta, CNN Indonesia JaksaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Kepala Dinas (Kadis) Bina Marga Lampung Tengah, Taufik Rahman, dengan hukuman penjara selama dua tahun enam bulan. Selain itu, dia didenda senilai Rp200 juta atau subsider 4 bulan kurungan penjara.

"Menjatuhkan pidana penjara 2 tahun 6 bulan dan denda bulan 200 juta subsider 4 bulan penjara," kata Jaksa Ali Fikri dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (5/7).

Jaksa menilai Taufik ikut berperan dalam kasus korupsi terkait persetujuan rencana pinjaman daerah Lampung Tengah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero untuk perbaikan jalan dan kesediaan menandatangani pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU).

googletag.cmd.push(function() googletag.display(\'div-gpt-ad-1520566820877-0\') )

"Menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," ujar dia.

Menurut Ali, Taufik terbukti menyuap sejumlah anggota DPRD Lampung Tengah senilai Rp 9,6 miliar. Suap dilakuan bersama Bupati Lampung Tengah, Mustafa.

Hal yang memberatkan adalah perbuatan Taufik bertentangan dengan upaya pemerintah dan masyarakat yang saat ini gencar memberantas korupsi. Dia juga dinilai mencederai tatanan birokrasi yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sedangkan alasan meringankan adalah Taufik berlaku sopan selama persidangan, dan mau berterus terang serta menyesali perbuatannya.

Perkara Taufik bermula ketika Pemkab Lampung Tengah berencana mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp300 miliar pada PT SMI untuk perbaikan ruas jalan dan jembatan.

Sesuai PP 30/2011 tentang Pinjaman Daerah, wajib mendapatkan persetujuan DPRD. Oleh karena itu, Mustafa menyampaikan surat permohonan rencana pinjaman tersebut kepada DPRD Lampung Tengah.

Ternyata permohonan itu ditolak sejumlah fraksi di DPRD. Mustafa pun berinisiatif menemui Natalis yang mewakili fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) agar permohonan tersebut disetujui seluruh fraksi.

Kemudian Natalis meminta Mustafa menyediakan uang Rp5 miliar untuk diserahkan pada unsur pimpinan DPRD, ketua fraksi, dan anggota DPRD Lampung tengah. Permintaan itu disanggupi Mustafa.

Natalis juga sempat meminta tambahan sebesar Rp3 miliar untuk diberikan kepada Ketua DPD Demokrat, PDIP, Gerindra, kepada Mustafa agar permohonan tersebut disetujui.

Mustafa menyanggupi dengan mengumpukan uang dari para rekanan yang akan mengerjakan proyek tahun 2018 dengan biaya pinjaman daerah dari PT SMI. Uang itu akhirnya terkumpul hingga Rp12,5 miliar.

Melalui Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah, Taufik Rahman uang itu dibagikan kepada Natalis sebesar Rp2 miliar, Ketua Komisi III DPRD Lamteng Raden Zugiri Rp1,5 miliar, anggota DPRD Lamteng Bunyana dan Zainuddin masing-masing Rp2 miliar dan Rp1,5 miliar, serta tambahan Rp495 juta bagi keduanya dan Natalis. Uang itu juga dibagikan kepada Ketua DPRD Lamteng Achmad Junaidi sebesar Rp1,2 miliar.

Setelah pemberian uang yang jumlah seluruhnya Rp 8,695 miliar, pimpinan DPRD Lampung Tengah mengeluarkan Surat Keputusan mengenai persetujuan rencana pinjaman daerah

PT SMI kemudian meminta Mustafa membuat surat kesediaan pemotongan DAU atau Dana Bagi Hasil (DBH) secara langsung apabila terjadi gagal bayar atas pinjaman daerah tersebut Permintaan itu pun disetujui Mustafa atas sepengetahuan pimpinan DPRD Lampung Tengah.

Perbuatan Natalis akhirnya tercium oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Atas perbuatannya, Natalis didakwa melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 11 UU Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sementara Taufik dinilai melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (ayp)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180705191603-12-311862/kadis-bina-marga-lampung-tengah-dituntut-25-tahun-penjara



Original Post

Saat Hakim Tanya di Luar Perkara

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-7-6

Saat Hakim Tanya di Luar Perkara

Suasana persidangan perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Syafruddin Arsyad Temenggung tak selamanya membuat kening para pengunjung sidang berkerut Tawa sering kali juga terdengar, seperti dalam persidangan pada Kamis (5/7 2018) yang digelar di ruang Kusuma Atmadja I, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta

Saat itu, di tengah persidangan, Ketua Majelis Hakim Yanto, dengan tersenyum malu, mengajukan pertanyaan kepada salah satu saksi yang dihadirkan jaksa

"Mohon maaf ibu. Saya dari tadi penasaran. Saya terus ber-bisik-bisik dengan sebelah saya. Ibu benar penyanyi terkenal, ya?" tanya Yanto kepada mantan Ketua Tim Pengarah Bantuan Hukum Badan Penyehatan Perbankan Nasional Hadiah Herawatie rang disambut tawa pengunjung.

"Lha benar ini. Wajahnya mirip. Benar kan. Bu?" kejar Yanto yang kemudian dibenarkan oleh Hadiah. Istri dari mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda ini merupakan penyanyi terkenal pada era J97O-an dengan nama

panggung Dhenok Wahyudi. Sebelum bertanya, Yanto memang terlihat beberapa kali berbisik dengan salah satu hakim anggota Sunarso, yang duduk di sebelahnya. Untuk memuaskan rasa penasaran-nya. ia pun memutuskan bertanya. Terlebih lagi, Syafruddin sempat keceplosan memanggil Hadiah dengan Dhenok.

"Maaf Bu, saya terbiasa memanggil ibu dengan Bu Dhenok," tukas Syafruddin yang dibalas senyum oleh Hadiah.

Saat menjadi penyanyi. Dhenok. antara lain, menyanyikan sejumlah lagu hits yang berasal dari Lomba Cipta Lagu Remaja radio Prambors. Sekitar tiga tahun lalu. Dhenok kembali tampil di atas panggung dajam konser Lomba

Cipta Lagu Remaja Plus Yocltie Suryo Prayogo.

Foto bersama

Kemarin, tak hanya Dhenok yang mencuri perhatian. Menko Perekonomian Rizal Ramli yang hadir sebagai saksi juga mendapat perhatian.

Memasuki sesi kedua sidang, Rizal dipanggil sebagai salah satu saksi bersama dua mantan Ketua BPPN, yaitu Edwin Gerungan dan I Putu Gede Ary Suta Edwin Gerungan dan Ary Suta. Sesaat setelah Rizal dan dua saksi lainnya masuk ruang sidang, Yanto mempersilakan peserta sidang yang ingin ke kamar kecil. Syafruddin pun izin.

"Oke, skors sebentar, ya. Yang mau berfoto juga boleh selama skors," kata Yanto yang kembali disambut tawa. Lalu majelis hakim pun berfoto bersama Rizal yang berkemeja biru.

Seolah tidak mau ketinggalan, seorang jaksa juga berfoto berdua bersama Rizal. Selanjutnya giliran Syafruddin yang seolah tengah reuni. Syafruddin dan Rizal mengajak Edwin dan Ary ikut berfoto bersama tanpa canggung.

Sesaat kemudian, persidangan pun kembali dibuka.

(RIANA A IBRAHIM)





Original Post

Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-7-6

Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) periode 2000-2001 Edwin Gerungan, mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli, Kepala BPPN periode 2001-2002 I Putu Gede Ary Suta (dari kiri ke ke kanan), menjadi saksi pada sidang dengan terdakwa mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Jakarta, Kamis (5/7/2018). Syafruddin menjadi terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BBNI).

KOMPAS/ALIF ICHWAN





Original Post

Pemerintah Harap DPR Tak Terburu buru

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-7-6

Pemerintah Harap DPR Tak Terburu buru

Pemerintah berkomitmen untuk tidak melemahkan KPK. Pemerintah clan DPR pun akan duduk bersama kembali untuk membangun kesepahaman mengenai pasal tindak pidana korupsi dalam Rancangan KUHP.

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah berharap Dewan Perwakilan Rakyat tidak terburu-buru menyelesaikan pembahasan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pembahasan mengenai pasal tindak pidana korupsi akan dibuka kembali oleh pemerintah dengan tim Panitia Kerja Rancangan KUHP DPR

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengatakan, setelah menerima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu (4/7/2018) kemarin, Presiden Joko Widodo akan menerima tim ahli pemerintah untuk mendengar penjelasan terkait perkembangan pembahasan RKUHP.

"Jadi, yang disepakati (pemerintah) supaya jangan dulu buru-buru (disahkan) tanggal 17 Agustus. Agar pembahasan dapat dilakukan lebih mendalam," ujar Yasonna, Kamis (5/7). di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta

Menurut dia, pembahasan utama yang perlu dimatangkan ialah terkait pasal tindak pidana korupsi. Pemerintah berkomitmen untuk tidak melemahkan KPK, tetapi melakukan penguatan hukum untuk pemberantasan korupsi, termasuk mengadopsi hasil Konvensi PBB Antikorupsi (United Nations Convention Against Corrupti-on/UNCAQ.

Selain pasal tindak pidana korupsi, pemerintah juga akan mengundang pihak terkait dan Komisi Nasional HAM untuk

membahas pasal-pasal terkait pelanggaran HAM berat

Lebih lanjut, menurut Yasonna, pemerintah tidak khawatir upaya untuk memperpanjang pembahasan RKUHP akan ditolak oleh fraksi-fraksi di DPR Ia memastikan, pemerintah akan kembali membuka komunikasi dengan DPR pasca-keputusan baru dari pemerintah. "Kami akan duduk bersama lagi dengan DPR Membahas lagi RKUHP sehingga semuanya berjalan baik. Intinya, tahun ini harus selesai," kata Ya-sonna.

Seperti diketahui, pemerintah dan DPR berencana memasukkan empat jenis tindak pidana korupsi yang diatur UN-CAC itu ke dalam RKUHP. Empat tindak pidana itu ialah penyuapan di sektor swasta, memperdagangkan pengaruh, tindakan memperkaya diri sendiri secara tidak sah, serta penyuapan pejabat asing/organi-sasi internasional.

Menanggapi wacana itu, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra. Fadli Zon, mengatakan, pihaknya akan membuka komunikasi dengan pemerintah, terutama terkait belum ditemukannya kesepahaman mengenai pasal tindak pidana korupsi. Komisi-komisi terkait di DPR katanya, siap untuk membahas kembali pasal-pasal RKUHP dengan pemerintah.

Namun, ia mengingatkan, pembahasan itu jangan terlalu lama sebab aspirasi masyarakat menginginkan adanya dasar hukum pidana baru. "Saya kira.

dengan diundangkannya

RKUHP akan menjadi prestasi karena kita belum punya UU yang lebih independen dari zaman kolonial," kata Fadli.

Tidak kodifikasi

Koordinator Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo menilai, korupsi merupakan bagian dari kejahatan besar yang dinamis sehingga diperlukan aturan atau undang-undang khusus yang akan lebih fleksibel untuk melakukan perubahan pada masa mendatang. Alhasil, katanya, tidak tepat apabila tindak pidana korupsi dikodifikasi ke dalam KUHP.

"Posisi KPK untuk menolak pasal tipikor di KUHP menunjukkan posisi politik hukum mereka. Di sisi lain, tidak ada alasan genting pasal-pasal korupsi dimasukkan di KUHP," kata Adnan.

Ia menekankan, keempat poin tipikor sesuai ratifikasi UN-CAC, yang hendak dikeluarkan dari RKUHP, seharusnya diatur dan dibahas lebih rinci di dalam revisi UU No 20/2001 tentang Tipikor. Adnan mencontohkan, revisi UU Tipikor perlu mengatur pengembalian aset yang dapat memperkuat upaya pencegahan KPK,

"Pengembalian aset adalah instrumen pencegahan. Jadi, orang akan lebih takut dimiskinkan melalui mekanisme itu. Nyatanya, selama ini lewat hukuman penjara kurang efektif memberikan efek jera," ujar Adnan.

(SAN)





Original Post

Seleksi Ketat di Setiap Parpol

Media Cetak Media Indonesia Halaman 3
2018-7-6

Seleksi Ketat di Setiap Parpol

POLEMIK mengenai PKPU Nomor 20/2018 yang melarang mantan narapidana menjadi calon anggota legislatif (caleg) dalam Pemilu 2019 bisa terus berlangsung dan dikhawatirkan mengganggu tahapan pemilu. Untuk itu, parpol peserta pemilu harus melakukan verifikasi secara ketat agar tidak ada mantan napi yang lolos menjadi caleg sehingga menyulitkan KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Berkenaan denganhal itu, aktivis ICW Donal Fariz mengapresiasi adanya ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e PKPU

20/2018 yang mewajibkan partai politik menandatangani pakta integritas sebelum mendaftarkan caleg ke KPU. "Jadi, proses penyisiran caleng yang layak dan tidak terjadi di setiap parpol, bukan di KPU," kata Donal melalui press release yang diterima di Jakarta, kemarin.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono, menyebut ada tiga hal yang harus diantisipasi KPU. Pertama, serangan hukum karena pihak yang keberatan dengan PKPU 20 akan menguji ke Mahkamah Agung setelah 30 hari PKPU tersebut diundangkan. Kedua, serangan etik. Pihak yang keberatan bisa melaporkan KPU ke DKPP. Ketiga, serangan politik. "Ini yang paling berbahaya karena

gugatan yang diajukan bisa menghambat kerja KPU."

Peneliti Perludem Fadli Ramadhani menilai parpol yang menggugat PKPU tersebut berarti tidak punya etika baik untuk turut mencipatakan penyelengara negara yang bersih dan bebas KKN. "Harusnya parpol senang bisa terbebas dari caleg mantan napi sehingga harapan untuk mendapatkan pemilu yang berintegritas dapat terwujud," ujarnya.

Boleh mendaftar

Pimpinan DPR, Kemendagri, Kemenkum dan HAM, KPU RI, dan Bawaslu RI menggelar rapat konsultasi yang berlangsung tertutup di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin. Dalam rapat yang berlangsung sekitar dua jam itu, disepakati bahwa mantan napi korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak boleh mendaftar sebagai caleg dalam Pemilu 2019.

"Kami sepakat memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mendaftar jadi caleg di semua tingkatan melalui parpol masing-masing, sambil menunggu proses verifikasi. Yang bersangkutan juga dipersilakan untuk menggunakan haknya untuk melakukan gugatan atau judicial review ke Mahkamah Agung," papar Ketua DPR Bambang Soesatyo seusai pertemuan.

Jika ada pihak yang mengajukan uji materi terhadap PKPU 20/2018 ke MA, terang Bamsoet, sapaan akrabnya, putusan MA akan menjadi patokan bagi KPU apakah bakal caleg yang berstatus mantan napi dari tiga kejahatan tersebut bisa maju atau tidak.

Hadir dalam pertemuan itu antara lain, Ketua DPR Bambang Soesatyo, .Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkum dan HAM Yasonna H Laoly, Ketua KPU RI Arief Budiman, Ketua Bawaslu RI Abhan, Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali, dan Ketua Komisi III DPR Kahar Muzakir.

(/P-2)





Original Post

KPK Tahan Anggota DPRD Sumut

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2018-7-6

KPK Tahan Anggota DPRD Sumut

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan anggota DPRD Sumatra Utara Sonny Firdaus (SF). Tersangka kasus dugaan suap kepada DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 itu ditahan selama 20 hari ke depan.

"Penahanan terhadap tersangka SF selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah.

Sonny ditahan seusai diperiksa sebagai tersangka. Sedianya, penyidik memeriksa dua anggota DPRD lain, yakni Helmiati dan Mislim Simbolon. Namun, keduanya mangkir dari panggilan penyidik.

Sementara itu, mantan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah Taufik Rahman dituntut dua tahun dan enam bulan penjara. Ia juga dituntut membayar denda Rp200 juta subsider empat bulan kurungan.

Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri meyakini Taufik telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Taufik tersangkut kasus suap kepada DPRD Lampung Tengah bersama

Bupati Mustafa.

"Menuntut, majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi," kata Jaksa Ali saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Kamis, 5 Juli 2018.

Dalam menyusun surat tuntutan, jaksa mempertimbangkan sejumlah hal. Hal yang memberatkan tuntutan jaksa ialah perbuatan Taufik dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Ia juga dinilai mencederai tatanan birokrasi yang bebas KKN.

Praktik rasywah itu berawal ketika Bupati Lampung Tengah Mustafa yang juga menjadi tersangka dalam perkara itu mengirimkan surat Pengajuan Pinjaman Daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) tanggal 22 Mei 2017 sebesar Rp300 miliar. Pinjaman Daerah itu diajukan untuk keperluan pembangunan infrastruktur berupa ruas jalan dan jembatan.

(Put/Ant/P-3)





Original Post

Soal Nyaleg, Menaker Tunggu Partai

Media Cetak Jawa Pos Halaman 1
2018-7-6

Soal Nyaleg, Menaker Tunggu Partai

Cukup Cuti, Menteri Tak Wajib Mundur

JAKARTA - Menteri yang ikut dalam kontestasi pemilihan anggota legislatif tahun depan bakal ramai. Sebab, mereka tidak perlu mundur dari kabinet Cukup cuti.

Komisioner KPU Ilham Sa-

putra menyatakan, PKPU Nomor 20/2018 tentang Pencalonan DPR. DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak mengatur menteri yang nyaleg

Dalam pasal 7 ayat (1) huruf K hanya disebutkan, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, aparatur sipil negara (ASN), tentara, polisi, dan direksi, komisaris, serta dewan penasihat BUMN dan BUMD harus mundur jika ingin nyaleg.

"Menteri dan Dubes tidak diatur," terang dia di kantor KPU kemarin (5/7).

UU Nomor 7/2017 tentang Peni i lu juga tidak mengatur pencalegan dari menteri. ladi, kata Ilham, memang tidak ada aturan soal menteri yang ingin menjadi calon anggota legislatif (caleg). Menteri boleh saja mencalonkan diri. Jika akan maju, menteri hanya cukup mengajukan cuti saat kampanye.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, salah seorang menteri yang disebut-sebut bakal nyaleg, menyatakan, dirinya masih menunggu arahan dari presiden maupun partai. Apakah bakal maju menjadi caleg atau tidak, dia paruh pada keduanya. "Sekarang fokus kerja dulu (sebagai menteri, Red). Kalau ada hajatan politik, itu nanti," ucapnya.

Menteri asal PKB itu tidak membantah bahwa dirinya akan nyaleg. Namun, dia juga tidak bisa memastikan karena partai belum memberikan instruksi apa pun. "Saya kan cuma anak buah," ucapnya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menjelaskan, untuk mengundurkan diri, menteri harus menyampaikan permohonan melalui kementerian masing-masing. Hanya, hingga kemarin, belum ada menteri yang menyampaikan permohonan pengunduran diri.

"Nggak ada. Kalau mau resign, kan harus melalui saya," ujarnya di Istana Bogor. Dia mengaku belum mengetahui siapa saja menteri yang disebut-sebut akan maju ke ajang pemilihan anggota legislatif.

Mantan rektor Universitas Gadjah Mada itu juga menjelaskan, jika ada menteri yang mendaftar caleg, sebetulnya mereka tidak perlu mundur. Hal itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa tahun lalu. "Cuti saja, toh. Cek aja di MK ya, ada putusan di MK. Dia kan cuti. Dan kami belum menerima surat apa pun," imbuhnya.

Namun, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donald Fariz mengungkapkan, menteri yang berniat m aleg seharusnya mengundurkan diri. Sebab, dengan tetap menjadi menteri, mereka sangat mungkin menyalahgunakan fasilitas negara.

"Contoh, menteri pertanian, dia mau maju di dapil ini. Seluruh program akan diarahkan kepada dia. Menteri sosial, bansos-ban-sos itu diarahkan ke dapilnya. Di situ sebenarnya terjadi penya-

lahgunaan wewenang," ungkap Donald seusai diskusi tentang pencalegan kemarin.

Namun, penyalahgunaan semacam itu sering kali lolos dalam pengaturan. Maklum, yang membuat aturan adalah yang sedang berkuasa. Karena itu, berpotensi terjadi praktik dugaan penyalahgunaan wewenang untuk tujuan pemilihan tersebut. "Karena kadang saat dia berkuasa, dia memanfaatkan. Dia tidak berkuasa, dia protes," ujarnya.

Polemik PKPU Pencalegan

Sementara itu, PKPU Pencalegan terus menjadi pembahasan. Khususnya soal larangan untuk nyaleg bagi mantan napi kasus korupsi. Kemarin pimpinan DPR mengundang KPU, Bawaslu, menteri hukum dan HAM, serta menteri dalam negeri.

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) setelah rapat yang berlangsung lebih dari dua jam itu menyatakan, PKPU No 20/2018 tetap menjadi rujukan dalam pendaftaran bakal caleg parpol peserta pemilu.

"Seluruh pihak menghormati keputusan KPU yang mengesahkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Namun, hak dasar warga negara dan prinsip HAM, yakni memilih dan dipilih, harus dihargai," tegasnya.

Bamsoet menyatakan, para mantan terpidana yang masuk larangan KPU, yakni kasus korupsi, kejahatan seksual, dan

bandar narkoba, tetap diberi kesempatan untuk mendaftar sebagai bakal caleg dari parpol masing-masing. Bersamaan dengan itu, pihak yang berkeberatan dengan pasal PKPU itu bisa mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA).

"Sambil menunggu proses verifikasi, yang bersangkutan juga dipersilakan menggunakan haknya untuk melakukan uji materi kepada MA agar peraturan dalam PKPU itu bisa diluruskan MA," kata mantan ketua Komisi IU DPR tersebut.

Di tempat yang sama, Ketua KPU Arief Budiman menuturkan, pada prinsipnya, PKPU No 20/2018 tetap berlaku tanpa pengurangan maupun penambahan. KPU mempersilakan parpol peserta pemilu untuk mendaftarkan bakal caleg masing-masing. Namun, proses verifikasi akan menentukan bakal caleg mana yang memenuhi syarat dan yang tidak.

"Kalau pendaftaran, siapa pun boleh didaftarkan. Nah, nanti saat verifikasi baru mulai, kami menentukan apakah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan di PKPU atau tidak."

"Silakan publik menilai. Kami sudah mengatur sebaiknya pada saat mendaftar itu sudah tidak menyertakan akan bakal calon yang terlibat tindak pidana tiga hal itu" ujar mantan komisioner KPU Jatim itu. (lum tau far jun

car/bay/syn/wan/c5/ang/ PRATIKNO)





Original Post

Aturan Haram Koruptor Berpolitik

Media Cetak Jawa Pos Halaman 4
2018-7-6

Aturan Haram Koruptor Berpolitik

KEPUTUSAN pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (4/7/2018) yang mengundangkan PKPU No 20/2018yang mengharamkan pencalonan bekas napi koruptor, bandar narkoba, dan kejahatan seksual pada anak menuju kursi legislatif patut diapresiasi.

Konsekuensi atas pemberlakuan aturan tersebut, KPU berwenang mengeksekusi setiap pelanggaran yang berpotensi muncul di setiap tahapan pemilu. Jika terdapat mantan koruptor yang masuk dalam daftar calon sementara (DCS) anggota legislatif, KPU memiliki otoritas penuh untuk tidak menerima, mengembalikan ke parpol, serta meminta nama calon penggantinya yang memiliki rekam jejak bersih. Bahkan, jika masuk dalam daftar calon tetap (DCT), KPU tetap berwenang menganulir proses pencalonan.

Aturan ini merupakan mekanisme politik yang penting untukmengan-risipasi tren anomali demokrasi yang sering bermunculan. Eric Chang dan Yu-han Chu (2006), misalnya, mencermati kecenderungan banyaknya politisi di sejumlah negara demokrasi di kawasan Asia yang sedari awal jelas-jelas diketahui sebagai politisi korup, tetapi tetap mampu memenangkan kompetisi politik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Rose Ackerman (1999) dan Pranab Bardhan (1997) juga mencermati realitas serupa, di mana banyak elite politik korup di sejumlah

kawasan Asia, Afrika, Amerika Latin, sena beberapa negara maju sekalipun tetap memiliki tingkat ke-terpilihan dan dukungan politik yang tinggi kendati masyarakat paham betul bagaimana rekam jejaknya.

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya dua persoalan mendasar. Pertama, tidak adanya sanksi politik di dalam mekanisme demokrasi yang memfasilitasi masyarakat untuk secara aktif mengevaluasi para pemimpinnya yang korup dalam sistem kekuasaan. Kedua, adanya kecenderungan masyarakat, khususnya di kawasan Asia, untuk menoleransi praktik korupsi yang terjadi dise-kj tarnya. Korupsi dianggap sebagai hal lumrah akibat banalnya praktik politik transaksional.

Selain itu, diamnya masyarakat dalam merespons banyaknya koruptor di sistem politik dan pemerintahan itu juga dapat dianggap sebagai ekspresi "kepasrahan di akar rumput akibat ketidakberdayaan mereka untuk mewarnai dan memengaruhi proses politik di seka tarnya.

Karena absennya hukuman sosial dan sanksi politik melalui mekanisme demokrasi yang ada, korupsi tidak lagi dijalankan dalam ruang tertutup dan sembunyi-sembunyi, melainkan dijalankan di ruang terbuka dengan rasa bangga dan sukacita. Dengan kekuatan logistik yang kuat, koruptor terus mampu memelihara jaringan dan basis kekuatan di tingkat struktural partai maupun kultural

di akar rumput Akibatnya, figur-figur politisi koruptor terus tereproduksi. Korupsi berubah status menjadi media pertukaran yang "sah" di dalam lingkaran kekuasaan. Sehingga pemilu tak ubahnya praktik pembajakan aspirasi rakyat oleh segerom-bolan bromocorah yang selalu menutup-nutupi wajah mereka dengan kusumyacadar demokrasi prosed urai (Hadiz dan Robison, 2004).

Ketika upaya evaluasi untuk menghentikan kondisi tersebut dilakukan, narasi besar yang selalu digunakan untuk menyerang balik para aktivis demokrasi dan antikorupsi adalah wacana hak asasi manusia (HAM). Larangan mantan koruptor untuk mencalonkan diri menuju kursi legislatif dianggap sebagai pelanggaran HAM. Sebab, mereka telah menjalani hukuman setimpal yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pengadilan. Sehingga hak politik mereka sebagai warga negara untuk bisa memilih dan dipilih harus

dikembalikan setelah urusan legal-formal itu diselesaikan.

Kendati demikian, argumentasi tersebut tampaknya misleading. Radha Ivory (2016) dalam bukunya berjudul Corruption, Asset Recovery, and the Protection of Property in Public International Law berpendapat bahwa dalam konteks etik, HAM-nya para pelanggar HAM dapat dikesampingkan untuk menghindarkan potensi terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM yang lebih besar. Logika sosiologi hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah usulfiqih dalam konsep hukum Islam yang berbunyi "darul mafasid muqad-damun ala jalbil mashalih" atau mencegah kemudaratan lebih prioritas dibanding menarik kemanfaatan.

Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah afirmasi yang mampu mendorong masyarakat untuk lebih aktif dan berani mengevaluasi para politisi yang mewakili suaranya dengan menyediakan mekanisme aturan yang dapat mendegradasi adanya subkultur politik yang menyimpang. Dengan adanya aturan PKPU No 20/2018, khususnya di pasal 4 ayat 3, proses seleksi bakal calon anggota legislatif ke depan akan dilaksanakan secara demokratis dan terbuka.

Untuk itu, sebagaimana dipertegas dalam pasal 6 ayat 1 huruf (e), pimpinan parpol di semua tingkatan ha-rus menandatangani dan menjalan-

kan pakta integritas pencalonan para anggotanya sebagaimana diatur pada pasal sebelumnya (pasal 4 ayat 3). Pelanggaran terhadap pakta integritas itu diharapkan tidak hanya berimbas pada sanksi administrasi pembatalan pencalonan, tetapi juga bisa mempermalukan parpol terkait yang masih berani "nekat" mengajukan para kadernya yang korup.

Ke depan, masyarakat dan seluruh elemen civilsocietyhams siap dan sigap mengawal situasi andaikata muncul gugatan dari sejum! ah pihak yang tidak puas dengan aturan tersebut Sebab, sebagaimana diatur dalam pasal 76 (ayat 4) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pihak-pihak yang ndak puas dapat mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Agung (MA).

Artinya, masih ada celah lebar bagi sejumlah kalangan untuk menggagalkan aturan tersebut Jika tidak dikawal secara ketat, argumentasi -argumentasi para penggugat berpotensi memengaruhi paradigma MA hingga mengubah keputusan yang telah ada dengan menyatakan PKPU ini bertentangan dengan undang-undang. Jika itu terjadi, langkah progresif ini akan berubah menjadi kemunduran demokrasi {democratic regression).

AHMAD KHOIRUL UMAM) Dosen Hmu Politik Universitas

Paramadina, Jakarta; doktor ilmu

politik dari University of

Queensland, Australia





Original Post

Eks Kadis Bina Marga Dituntut Hukuman 2,5 Tahun Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-7-6

Eks Kadis Bina Marga Dituntut Hukuman 2,5 Tahun Penjara

BEKAS Kepala Dinas Bina Marga -Lampung Tengah Taufik Rahman dituntut hukuman 2.5 lah u n penjara dan denda Rp200 juta subsider empat bulan kurungan

Menurut jaksa KPK.Taufik terlibat penyuapan terhadap DPRD Lampung Tengah. "Menuntut supaya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, menyatakan terdakwa Taufik Rahman terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata Jaksa Ali Fikri membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kemarin.

Taufik melakukan penyuapan tersebut bersama Bupati Lampung Tengah Mustafa. Pemberian fulus kepada dewan itu untuk mendapatkan persetujuan atas rencana pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp300 miliar.

"Natalis Sinaga selaku Wakil Ketua DPRD meminta Bupati Lampung Tengah Mustafa harus memberikan atau menyediakan uang sebesar Rp 5 miliar untuk diserahkan kepada unsur pimpinan DPRD Lamteng. para ketua fraksi, dan para anggota DPRD Lamteng." Jaksa Ali Fikri membeberkan fakta persidangan.

"Mustafa menyetujuinya

dari menjanjikan akan memenuhi permintaan uang tersebut dengan mengatakan terdakwa (Taufik) yang akan menyerahkan uangnya," lanjut jaksa.

Uang yang akan diberikan kepada DPRD diperoleh dari kontraktor yang mengerjakan proyek di Lampung Tengah.

Taufik memerintahkan Rusmaladi mengambil uang dari kontraktor Simon Susilo dan Budi Winarto secara bertahap sehingga terkumpul seluruhnya Rp 124 miliar.

"Menurut keterangan terdakwa, Mustafa yang mengenalkan Simon dan Budi sehingga unsur menerima dan memberi penyelenggara terpenuhi," ujar jaksa.

Setelah uang terkumpul. Taufik menyerahkan secara bertahap kepada anggota dewan. Yakni kepada Wakil Ketua DPRD Natalis Sinaga, Rusli yanto. Achmad Junaidi Sunardi. Kemudian Ketua Fraksi PDIP Raden Zugiri, Bunyana dan Ketua Fraksi Gerindra Zainuddin.

Menurut jaksa, perbuatan Taufik memenuhi unsur dakwaan Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang diubah dengan UU 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

byu





Original Post

MSU Minta Semua Pihak Hormati Hukum

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-7-6

MSU Minta Semua Pihak Hormati Hukum

TERKAIT putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Kamis (5/7) yang menolak permohonan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dari PT Relys Trans Logistic (RTL). PT Imperia Cipta Kreasi (ICK) dan kreditur lainnya yaitu PT Kertas Putih Indonesia (KPI), PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) menyambut baik putusan tersebut.

Putusan telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana tidak ada kontrak apapun di antara para pihak yang menimbulkan hubungan hukum (utang piutang) antara Termohon dengan Pemohon. Dokumen-dokumen yang diajukan oleh Pemohon diduga fiktif pal.su. cacat hukum, bukan merupakan tagihan yang sah. Selain itu, memang sudah terdapat proses penyelidikan dan penyidikan terhadap vendor-vendor yang bermasalah.

MSU sangat mengapresiasi putusan Majelis yang memperhatikan asas keadilan dan kepastian hukum, termasuk adanya proses pe-

nyelidikan di Polres Metro Bekasi dan Polda Metrojaya yang statusnya telah ditingkatkan menjadi penyidikan. Bahkan pihak Kepolisian sudah mengantongi Surat Penetapan Penggeledahan dan Penyitaan dari PN Jakarta Timur dan PN Jakarta Selatan.

MSU selaku pengembang kota baru Meikarta menjamin bahwa vendor yang memiliki dokumen yang lengkap dan sah tak perlu khawatir.

"Hak-haknya pasti terjamin," kata Reza Chatab. Direktur Utama MSU. Begitu juga dengan konsumen, "tak perlu takut, hak-haknya pasti terjamin, serah terima unit direncanakan sesuai jadwal," katanya.

Adanya perkara PKPU tidak mempengaruhi proses konstruksi dan pembangunan. Proyek bergerak cepat dan sangat aktif.

Saat ini ribuan pekerja sedang bekerja keras menyelesaikan 14 blok (28 tower) untuk IS ribu unit yang direncanakan untuk serahterima dengan konsumen Februari 2019.

gpg





Original Post

TB Hasanuddin Diperiksa Soal Pembahasan Anggaran Di DPR

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-7-6

TB Hasanuddin Diperiksa Soal Pembahasan Anggaran Di DPR

Anggota DPR TB Hasanuddin diperiksa KPK. Bekas Wakil Ketua Komisi I itu dikorek soal pengajuan dan pembahasan anggaran proyek Badan Keamanan Laut (Bakamla) pada APBN Perubahan 2016.

"Pemeriksaan saksi (TB Hasanuddin) untuk perkara tersangka FA (Fayakhun Andriadi), " kata juru bicara KPK Febri Diansyah.

Fayakhun adalah bekas anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar yang ditetapkan sebagai tersangka suap pembahasan anggaran proyek satellite monitoring Bakamla.

Hasanuddin tak berlama-lama di KPK. Sekretaris Militer di era Presiden Megawati Soekarnoputri itu hanya sekitar tiga jam menjalani pemeriksaan. "Semua sudah saya sampaikan pada penyidik," ujarnya, saat keluar dari gedung KPK.

Ia mengaku penyidik menanyakan soal pembahasan anggaran Bakamla sampai usulan proyek. "Saya selaku pimpinan Komisi I DPR (saat itu) telah menjelaskan dengan segamb-lang-gamblangnya sesuai prosedur, tahapan-tahapan dan lain sebagainya," ujar Hasanuddin.

Ia berterus terang Komisi I pernah dua kali membahas anggaran proyek Bakamla. Setelah disetujui di komisi, diserahkan kepada Badan Anggaran (Bang-gar) DPR untuk dibahas lagi.

Hasanuddin yang baru saja mengikuti kontestasi pemilihan gubemur-wakil gubernur Jawa Barat itu, tak tahu proses pembahasan di Banggar. "Setelah di Banggar bukan kewenangan Komisi I, sehingga kami tidak bisa menjelaskan apa yang dilakukan," katanya.

Banggar yang memutuskan untuk menaikkan atau bahkan memotong anggaran Bakamla. "Mengapa anggaran itu bisa naik, bisa turun (keputusan) di Banggar," sebut Hasanuddin.

Sebelumnya, Febri mengungkapkan akan memanggil sejumlah anggota Komisi I DPR yang diduga mengetahui pembahasan anggaran Bakamla.

"Bagaimana prosesnya, usulannya, serta pengambilan keputusannya," ujarnya.

Penyidik, menurut Febri, sudah mengantongi data nama-nama anggota Dewan yang terlibat proses pembahasan anggaran proyek satellite monitoring (satmon). "Kita akan memintai kesaksian mereka." ucapnya.

Febri tak bersedia mengungkap anggota Komisi I yang bakal diperiksa. INanti akan diumumkan siapa-siapa saja yang dipanggil j elaknya.

Sebelum memeriksa anggota Dewan, penyidik lebih dulu memanggil Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPR A. Djuned. Djuned dimintai keterangan seputar kewenangan Komisi I. "Tugas-tugas dan tanggung jawab ditanyakan penyidik," kata Febri.

Selain itu. Juned ditanya mengenai pembahasan anggaran Bakamla pada APBN Perubahan 2016. Djuned telah menyerahkan risalah hasil rapat tanggal 9 Juni 2016 dan 27 Juni 2016 kepada penyidik.

Data yang diserahkan meliputi siapa saja yang mengikuti rapat, apa usulan-usulan yang dibahas dalam rapat, serta bagaimana kesimpulan rapat.

Dalam rapat itu. Komisi I setuju meloloskan proyek satmon Bakamla yang beranggaran Rp400 miliar masuk APBN Perubahan 2016. Belakangan anggaran proyek itu dipangkas menjadi Rp200 miliar karena pemerintah melakukan penghematan. "Saya hanya menyerahkan risalah rapatnya saja," kata Juned usai menjalani pemeriksaan di KPK.

Dugaan keterlibatan anggota DPR untuk meloloskan anggaran proyek satmon disampaikan Direktur Utama PT Melati Tech- nofo Indonesia (MTI), Fahmi Darmawansyah. PT MTI adalah pemenang* tender proyek satmon.

Ketikk "bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Fahmi Darmawansyah mengaku pernah menyerahkan uang ke Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi sebesar Rp24 miliar. Menurut Ali Fahmi, uang itu untuk mengurus anggaran di DPR.

Ketika ditanya mengenai apakah ada aliran dana ke DPR, Fahmi Darmawansyah tak me- nampiknya. "Sepertinya ada, atas instruksi Fahmi Ali," ungkap Fahmi.

KPK pun memanggil anggota Komisi I Fayakhun Andriadi. Belakangan, Fayakhun ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pembahasan anggaran proyek Bakamla. Ia diduga menerima fee 1 persen atas perannya menggolkan anggaran Bakamla. Jumlahnya sekitar Rp 12.2 miliar.

GPG





Original Post

Proyek Meikarta Jalan Terus

Media Cetak Jawa Pos Halaman 3
2018-7-6

Proyek Meikarta Jalan Terus

Pengadilan Tolak Permohonan PKPU

JAKARTA Proses hukum terkait permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) tidak memengaruhi proses pembangunan kota baru Meikarta. Apalagi, proses hukum itu berakhir dengan ditolaknya permohonan PKPU.

Dalam sidang kemarin (5/7), Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak permohonan PKPU yang diajukan PT Relys Trans Logistic (RTL), PT Imperia Cipta Kreasi (ICK), dan PT Kertas Putih Indonesia (KP!) terhadap PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta. "Kami menyambut baik putusan tersebut," ujar Direktur Utama PT MSU Reza Chatab melalui keterangan resmi kemarin (5/7).

Menurut Reza, putusan telah

sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Tidak ada kontrak apa pim di antara para pihak yang menimbulkan hubungan hukum (utang piutang) antara termohon dan pemohon.

Dalam persidangan terungkap, dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon diduga fiktif, cacat hukum, serta bukan merupakan tagihan yang sah. "Selain itu, memang sudah terdapat proses penyelidikan dan penyidikan terhadap vendor-vendor yang bermasalah," lanjut Reza

Karena itu, lanjut dia, MSU sangat mengapresiasi putusan pengadilan yang memperhatikan asas keadilan dan kepastian hukum. Termasuk adanya proses penyelidikan di Polres Metro Bekasi dan Polda Metro Jaya yang statusnya telah ditingkatkan menjadi penyidikan. Bahkan, pihak kepolisian sudah mengantongi surat penetapan penggeledahan dan penyitaan

dari PN Jakarta Timur dan PN Jakarta Selatan.

Reza mengatakan, MSU selaku pengembang kota baru Meikarta menjamin bahwa vendor yang memiliki dokumen lengkap dan sah tak perlu khawatir. "Hak-haknya pasti terjamin," ucapnya.

Lantas, bagaimana soal isu bahwa proyek Meikarta terancam molor? Reza menegaskan, konsumen tidak perlu takut. "Hak-hak konsumen pasti terjamin. Serah terima unit direncanakan sesuai jadwal," sebutnya.

Reza memastikan, adanya perkara PKPU tidak memengaruhi proses konstruksi dan pembangunan. Proyek bergerak cepat dan sangat aktif. Saat ini, ribuan pekerja sedang bekerja keras menyelesaikan 14 blok atau 28 tower. "Ada 15 ribu unit yang direncanakan untuk serah terima dengan konsumen pada Februari 2019," jelasnya.

(agf/c6/ang)





Original Post

DPR Harusnya Ajukan Gugatan Ke MA. Bukan Malah Tekan KPU

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2018-7-6

DPR Harusnya Ajukan Gugatan Ke MA. Bukan Malah Tekan KPU

Rapat gabungan antara DPR dan pemerintah akhirnya membolehkan bekas narapidana korupsi mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) 2019. Dengan demikian. Peraturan KPU No 20 tahun 2018 yang melarang bekas napi korupsi nyaleg seakan tidak memiliki kekuatan hukum.

KOORDINATOR Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz menyebutkan, rapat gabungan tersebut jelas mengabaikan keberadaan PKPU No 20 tahun 2018. "Ini aneh, karena mereka mengabaikan PKPU. Padahal, dasar pt idat taran caleg adalah PKPU," katanya, di Jakarta, kemarin.

Padahal PKPU itu tidak bisa diabaikan. Apalagi dengan alasan yang d emukakSh Ketua DPR Bamb ,g Soesatyo. yakni

sembari menunggu gugatan uji materi di Mahkamah Agung (MA). Selain itu secara hukum, keputusan rapat konsultasi di DPR itu juga tidak wajib ditaati.

"Rapat gabungan hari ini (kemarin) di DPR tidak bisa menjadi dasar KPU untuk bekerja di luar PKPU. KPU tetap berwenang bekerja berdasar PKPU yang memuat bekas narapidana korupsi tak punya kesempatan maju menjadi taleg." terangriya.

ICW terus mendukung KPU

bekerja sesuai dengan aturan tanpa terpengaruh oleh hasil rapat di DPR. Seharusnya, parpol DPR mengapresiasi PKPU itu, bukan malah mengabaikan.

"Langkah KPU menerbitkan PKPU ini harus diapresiasi oleh parpol. Namun tindakan mereka itu merupakan bagian dari upaya menggergaji PKPU," sebut Donal.

Krit.kan juga disampaikan peneliii S nior Forum Masyarat peduli Parlemen Indonesi LuciusKarus. Mer DPR dan pemerintah yang berusaha me-nek mi mengubah pers igan napi korupsi iz aleg patut disesalkan.

"Begitu sudah diundangkan, mestinya nggak ada pembicaraan

atau konsultasi lain. Saya kira salah kalau DPR masih membicarakan itu dengan tendensi mau ubah aturan yang sudah diundangkan," ujarnya.

Dia menerangkan, jika DPR atau perwakilan pemerintah menoiak peraturan KPU. harusnya mengajukan gugatan ke Mahkamah Agug (MA). Bukan memanggil KPU dan terkesan menekan dalam rapat tertutup dua jam.

"Mestinya orang yang paham hukum langsung ujikan ke Mahkamah Agung kalau belum puas," imbuhnya.

Sebelumnya. DPR. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. KPU .dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar rapat konsultasi di

DPR. Rapat tersebut memutuskan, memberi kesempatan bagi bakal caleg untuk mendaftarkan diri sambil menunggu keputusan gugatan di MA.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya meminta penjelasan kepada Menteri Hukum Yasonna Laoly. ihwal pengundangan PKPU tersebut. "Yang pasti, kami dari DPR akan memberikan catatan-catatan," ujarnya.di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin.

Menurut Bamsoet. PKPU tersebut melanggar konstitusi yang telah menjamin hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih. "Seseorang kan tidak boleh dihukum dua kali. Itu "rrtelanggafkonstitusi. Ini bisa menjadi preseden buruk kalau dilanjutkan." katanya.

OSP





Original Post

Sidang Skandal BLBI: Kwik Kian Gie Ungkap Peran Megawati

Media Online jpnn.com
2018-07-06

jpnn.com, JAKARTA - Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli menjadi saksi dalam persidangan perkara dugaan korupsi surat keterangan lunas (SKL) bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Kamis (5/7).

Kwik Kian Gie merupakan mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sedang Rizal Ramli mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Keduanya blak-blakan menjelaskan kronologi pemberian SKL kepada para debitur penerima BLBI. Kwik Kian Gie, misalnya, menjelaskan bahwa dirinya beberapa kali menolak pendapat para menteri era Presiden Megawati Soekarno Putri terkait pemberian SKL tersebut. Namun, upaya itu sia-sia lantaran akhirnya Megawati tetap menyetujui SKL itu.

"Obligor itu kalau dipanggil datang, diajak bicara mau. Tapi menurut saya, belum tentu menyelesaikan masalah, karena obligor bisa berpura-pura kooperatif," ungkapnya dalam sidang terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung itu di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (5/7).

Pemberian SKL kepada obligor yang dianggap kooperatif sangat berbahaya. Sebab, takaran "bersikap kooperatif" sangat luas.

Kwik melanjutkan, sikap kooperatif saja tidak cukup untuk menyelesaikan kewajiban para obligor. Sebab, hal itu tidak bisa menjadi acuan atau jaminan para obligor mengembalikan uang negara.

"Dalam rapat sidang kabinet terakhir, saya tidak banyak protes, tidak banyak mengemukakan pendapat, karena saya tidak berdaya dengan pembicaraan para menteri saat itu," jelasnya.

Disisi lain, Rizal Ramli menyatakan bahwa BPPN tidak bisa mengambil keputusan sendiri dalam pemberian SKL. Karena itu, pihak lain yang turut serta mengambil kebijakan tersebut harus diusut tuntas. Terutama pejabat level atas pada saat kasus itu bergulir.

https://www.jpnn.com/news/sidang-skandal-blbi-kwik-kian-gie-ungkap-peran-megawati



Original Post

Penerbitan Inpres SKL Jamin Kepastian Hukum

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-7-6

Penerbitan Inpres SKL Jamin Kepastian Hukum

JAKARTA - Penerbitan instruksi presiden tentang pemberian surat keterangan lunas kepada obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) merupakan upaya unrtik menghadirkan kepastian hukum.

Hal itu diungkapkan oleh mantan menteri di era kepemimpinan Megawati Soekamoputri Kwik Kian Gie saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (5/7).

Dia dihadirkan sebagai saksi bagi terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Dalam kesaksiannya, Kwik Kian Gie mengatakan bahwa instruksi presiden tentang pemberian surat keterangan lunas (SKL) kepada obligor BLBI bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para debitur. Meski demikian, saat itu, Kwik mengaku ndak menyetujui pemberian SKL tersebut.

"Penerbitan SKL bisa berbahaya karena menyebabkan kerugian negara. Seharusnya SKL diberikan kepada debitur yang sudah lunas saja," jelasnya di hadapan majelis hakim.

Dia melanjutkan, saat itu, Presiden Megawati Soekamoputri memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra untuk menyiapkan rancangan instruksi presiden tentang peneritan SKL tersebut.

"Seingat saya. Bu Presiden minta Pak Yusril saat itu untuk susun drafnya saja. Formalnya memang Setneg Pak Lambok, Pak Bambang Kesowo," tuturnya.

Sementara itu, pengacara yang pernah mendampingi Sjamsul Nursalim (SN), yakni Maqdir Ismail

menyesalkan pengusutan perkara penerbitan surat keterangan lunas dengan terdakwa Syafruddin Temenggung.

MEMBEBASKAN

Dia mengatakan bahwa bersamaan dengan penutupan master of settlement and acquisition agreement (MSAA) pada 25 Mei 1999, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Menteri Keuangan menerbitkan release and discharge (RD) untuk Sjamsul Nursalim.

"Dalam surat itu menyatakan bahwa dengan telah diselesaikannya seluruh kewajiban oleh SN yang tercantum dalam MSAA, pemerintah membebaskan dan melepaskan SN, Bank BDNI.dinek-tur-direktur dan komi-saris-komi-sarisnyadari setiap kewajiban lebih lanjut untuk pembayaran BLBI," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima Bisnis, Kamis (5/7).

Dengan demikian, lanjutnya.

pemerintah mengakui dan menyetujui untuk tidak akan memulai atau melakukan tuntutan hukum apapun atau menjalankan hak hukum apapun yang dimiliki, bilamana ada, terhadap SN, Bank BDNI, para komisaris dan direkturnya, serta pejabat lainnya atas segala hal berkaitan dengan BLBI. "Pada tanggal yang bersamaan, pemerintah dalam Akta Notaris No.48, 25 Mei 1999 yang ditandatangani oleh Ketua BPPN dan SN, menegaskan bahwa SN telah memenuhi seluruh kewajiban dan pemerintah telah memberikan surat pelepasan dan pembebasan [RD]

kepada SN," ungkapnya.

Menurutnya, utang petambak yang telah diperhitungkan dan diselesaikan melalui perjanjian MSAA 20 tahun yang lalu, tidak sepantasnya dipermasalahkan kembali akhir-akhir ini dalam sidang penyalahgunaan wewenang penerbitan SKL yang didakwakan kepada Syafruddin Temenggung karena tidak relevan.

Pasalnya, lanjut dia, MSAA ditandatangani dan ditutup pada waktu Glenn Yusuf menjabat sebagai ketua BPPN dan dalam Pasal 12.4 MSAA tertulis jikalau di kemudian hari ada perselisih-

an atau klaim harus dibicarakan oleh para pihak, dan apabila tidak terjadi kesepakatan maka perselisihan harus diselesaikan melalui pengadilan perdata.

"Sebelum adanya keputusan pengadilan berarti tidak ada mis-representasi," katanya.

Dia mengungkapkan, setelah 20 tahun MSAA ditandatangani dan tidak pernah ada keputusan pengadilan yang menyatakan terdapat misrepresentasi dalam perjanjian MSAA, tidak seharusnya berulang-ulang mengungkit dan mengatakan adanya misrepresentasi, terkecuali bertujuan membentuk opini

masyarakat untuk menyudutkan pihak tertentu.

Pihak Syafruddin Temenggung sejauh ini mempersoalkan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya, dalam laporan audit investigasi atas penyelesaian kewajiban pemegang saham PT BDNI pada 2002, menyatakan bahwa penyelesaian itu telah ditutup pada 1999.

Dalam perkara ini, Syafruddin didakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain yang merugikan keuangan negara hingga Rp4,5

triliun.

(M.G. Noviarizal Fernandez)





Original Post

Pengembang Meikarta Lolos PKPU

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-7-6

Pengembang Meikarta Lolos PKPU

PERMOHONAN TIDAK BISA DIBUKTIKAN

JAKARTA - Pengembang kota baru Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama akhirnya lolos dari jerat penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

Yanuarius Vioaeogo Yanuarius.viodeogo@@bisnis.com

Hal itu menyusul putusan majelis hakim yang menolak permohonan yang diajukan oleh dua vendomya, yakni PT Relys Trans Logistic dan PT Imperia Cipta Kreasi.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Agustinus Setya Wahyu Triwiranto mengatakan bahwa pertimbangan majelis menolak permohonan PKPU dari PT Relys Trans Logistic (RTL) dan PT Imperia Cipta Kreasi (1CK) sebagai pemohon karena tidak bisa dibuktikan secara sederhana.

Kedua perusahaan itu melayangkan permohonan PKPU terhadap PT Mahkota Sentosa Utama dalam perkara bernomor 68/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst pada

25 Mei 2018.

"Mengadili, menolak permohonan PKPU," katanya membacakan amar putusan, Kamis (5/7).

Putusan tersebut dibacakan oleh Agustinus yang didampingi oleh anggota hakim lainnya yaitu Titi Tedjaningsih dan Marulak Purba.

Agustinus menjelaskan, pertimbangan tidak bisa dibukukan sederhana karena PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) sebagai termohon mengajukan bukti adanya pemalsuan surat kerja sama yang telah dilaporkan secara pidana.

Dengan demikian, lanjutnya, bukti tersebut harus dibuktikan terlebih dulu dalam pengadilan hukum acara pidana.

Menurut dia, laporan pidana itu terkait dengan adanya oknum dari pekerja. MSU yang bekerja sama dengan oknum karyawan RTL dan ICK membuat surat palsu perjanjian kerja sama untuk meminta dana mempromosikan proyek kota baru Meikarta.

Direktur Utama MSU Reza Chatab mengapresiasi putusan majelis hakim yang dinilai memperhatikan asas keadilan dan kepastian hukum, termasuk terkait dengan proses penyidikan di Polres Metro Bekasi dan Polda Metro Jaya yang berhubungan dengan vendor-vendor MSU yang dinilai bermasalah.

Dia mengatakan, putusan pengadilan telah sesuai dengan fakta yang terungkap

di persidangan, yakni tidak ada kontrak apapun antara para pihak yang menimbulkan hubungan utang piutang antara termohon dengan pemohon.

"Dokumen yang diajukan oleh pemohon diduga fiktif atau palsu, cacat hukum, bukan merupakan tagihan yang sah. Selain itu, memang sudah terdapat proses penyelidikan dan penyidikan terhadap vendor-vendor yang bermasalah," paparnya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Kamis (5/7).

KEBERATAN

Di sisi lain, kuasa hukum pemohon RTL dan ICK Ibnu Setyo Hastomo menyatakan bahwa pihaknya keberatan dengan putusan majelis hakim yang menyatakan menolak permohonan PKPU tersebut.

"Seharusnya patut dicermati bahwa saat hakim memutuskan menolak permohonan PKPU karena adanya laporan pidana, itu udak mendasar. Pasalnya, laporan pidana itu muncul saat permohonan PKPU sudah diajukan. Seharusnya tidak bisa diajukan kalau ada PKPU," ujarnya.

Terkait dengan laporan pidana tersebut, Ibnu mengklaim bahwa belum ada penahanan terhadap oknum karyawan dari kedua kliennya yang dituduhkan oleh MSU melakukan pemalsuan surat perjanjian kerja sama.

Dia mengatakan, setelah putusan penolakan dari majelis hakim tersebut, pihaknya akan mengajukan lagi permohonan PKPU ke PN Pusat.

"Kami masih berunding lagi, bisa jadi hari ini mendaftarkan lagi PKPU karena tadi banyak kejanggalan pertimbangan dari hakim, seperti memutuskan menolak permohonan PKPU kami karena adanya

laporan pidana," ujar dia.

Hal senada disampaikan oleh kuasa hukum lain dari RTL dan ICK Tomy Sihotang yang mengatakan bahwa pihaknya tetap mengajukan PKPU baru.

Hanya saja, jelasnya, permohonan PKPU baru itu akan diajukan dengan kreditur yang berbeda, bukan RTL dan ICK lagi.

"Kali ini tiga vendor, tetap sama-sama bergerak di bidang periklanan. Jumlahnya puluhan miliar, masih dihitung-hitung dulu," kata Tomy, seusai persidangan.

Sementara itu, kuasa hukum MSU Sarmauli Simangunsong menilai RTL dan ICK tidak memiliki iktikad baik apabila mengajukan PKPU baru ke PN Niaga dengan gugatan dan tuntutan yang sama.

Pasalnya, permohonan PKPU itu bakal mengganggu iklim bisnis pengembangan kota baru Meikarta.

"Itu kan iktikadnya sudah tidak baik, mereka justru tidak punya niat untuk meminta pembayaran utang. Justru ingin mengganggu proyek Meikarta," ujarnya.

Sarmauli mengatakan bahwa dari audit internal perusahaan lippo Group yang selesai pada Maret 2016, tidak ditemukan adanya nominal piutang dari RTL dan ICK yang dituduhkan kepada kliennya.

Terkait dengan oknum dari pihak MSU yang memalsukan surat kerja sama dengan sejumlah vendor, kuasa hukum lain MSU Ari Yusuf Amir mengatakan bahwa hal itu sudah terungkap, yakni mereka adalah pegawai kontrak SMU.

"Mereka jabatannya paling bawah levelnya dari proyek terbesar [Meikarta) ini. Mereka sudah ketahuan dan itu sudah dilaporkan secara pidana ke Kepolisian Bekasi dan Polda Metro Jaya atas tuduhan pemalsuan surat dan penipuan," ujarnya.

Yanuarius Vioaeogo





Original Post

MA Benteng Terakhir Adang Koruptor

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 12
2018-7-6

MA Benteng Terakhir Adang Koruptor

JAKARTA - Mahkamah Agung akan menjadi benteng terakhir bagi mantan narapidana kasus tindak pidana

korupsi yang menjajal peruntungan sebagai calon anggota parlemen pada Pemilihan Umum Legislatif 2019.

Samdysara Saragih samdYsara.saragih@bisnis.com

Terbitnya Praturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif memang membuat mantan narapidana kasus korupsi tidak bisa berdiam diri. Mengacu aturan itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan terpidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif di tingkat DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Sejumlah bakal calon anggota legislatif atau caleg berlatar belakang mantan terpidana korupsi berencana menggugat PKPU No. 20/2018 ke Mahkamah Agung (MA).

Regginaldo Sultan, kuasa hukum pemohon dari Koalisi Advokat Nawacita Indonesia (KANI), mengatakan kliennya berencana mendaftar sebagai caleg ke beberapa partai politik. Namun, niat mereka terancam dengan eksistensi PKPU No. 20/2018 sehingga mengajukan permohonan uji materi ke MA.

"Rencananya Senin [9/7] depan didaftarkan uji materinya," kata Regginaldo ketika dikonfirmasi Bisnis, Kamis (5/7).

PKPU No. 20/2018 resmi diundangkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 3 Juli setelah ditetapkan Ketua KPU Arief Budiman sehari sebelumnya.

Beleid tersebut memuat norma baru yang tidak membolehkan bekas narapidana korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba untuk maju sebagai caleg.

Berbeda dengan rancangan awal, Pasal 4 Ayat 3 PKPU

No. 20/2018 mencantumkan larangan itu kepada parpol. Bentuk pengaturannya, parpol tidak boleh menyertakan mantan terpidana korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba dalam seleksi calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota.

Regginaldo menilai norma PKPU tersebut bertentangan dengan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pasalnya, UU Pemilu tidak melarang bekas terpidana yang diancam pidana di atas 5 tahun seperti korupsi untuk menjadi caleg.

Pada Pasal 240 Ayat 1 huruf g UU Pemilu hanya meminta kepada bekas terpidana

untuk secara terbuka dan jujur menyatakan kepada khalayak bahwa mereka eks narapidana.

Selain itu, Regginaldo mengingatkan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan larangan bekas terpidana korupsi maju sebagai calon kepala daerah. Menurut MK, larangan tersebut melanggar prinsip hak asasi manusia.

PKPU No. 20/2018 memancing polemik sejak masih berupa rancangan PKPU. Klausul larangan itu ditentang oleh pemerintah, DPR, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Namun, KPU berkukuh pada sikapnya dengan tujuan akhir untuk mencetak penyelenggara negara yang bersih dari praktik korupsi.

Sementara itu, DPR bersama dengan Pemerintah, KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Kejaksaan Agung menggelar pertemuan bersama kemarin.

Ketua DPR Bambang Soesatyomengatakan bahwa lembaganya memberikan catatan jika PKPU melanggar UU. "Bahwa seseorang tidak boleh dihukum dua kali. Kalau dia sudah pernah dihukum kemudian dihukum lagi secara politik bagaimana?" tegas Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berpendapat bahwa sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), KPU memang memiliki kemandirian dalam membuat PKPU.

Adapun, Indonesia Corruption Watch (ICW), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan Rumah Kebangsaan bersikap agar pihak-pihak yang masih menyangsikan legalitas PKPU dapat dikatakan tidak menghormati KPU sebagai penyelenggara pemilu yang mempunyai wewenang mandiri dalam penyusunan PKPU.

Lembaga nonpemerintah itu juga menuding Bawaslu tidak suportif di tengah polemik yang tengah berkembang saat ini karena mendukung mantan narapidana korupsi untuk tetap maju sebagai caleg.

(John A. Oktaveri/Stefanus Arief Setiaji)/Samdysara Saragih





Original Post

Jokowi Ingatkan Kepala Daerah Hati-Hati OTT KPK

Media Cetak Republika Halaman 1
2018-7-6

Jokowi Ingatkan Kepala Daerah Hati-Hati OTT KPK

DEBBIE SUTRISNO. DIAN FATH RISALAH

BOGOR - Presiden .Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para kepala daerah agar berhati-hati dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang gencar dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini disampaikan Jokowi saat bertemu 23 bupati di Istana Kepresidenan. Kamis (5/7).

"Beliau hanya menyampaikan pesan, bupati berhati-hati dalam OTT. tapi tidak membahas itu secara spesifik." ujar Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia

(Apeksi), Mardani H Maming. selepas pertemuan dengan Presiden, kemarin.

Bupati Tanah Bumbu ini menuturkan, peringatan secara langsung oleh Jokowi kepada kepala daerah sebenarnya bukan kali ini disampaikan. Setiap bertemu dengan para kepala daerah .Jokowi juga menyampaikan agar pemerintah daerah berhati-hati dalam menggunakan anggaran ataupun melakukan tender. .Jika tidak, hal itu bisa jadi permasalahan yang bisa berujung pada kasus korupsi.

Bupati Serang Ratu Tatu membe-

narkan. Presiden .Jokowi pun meminta para kepala daerah berhati-hati terhadap dana dan gratifikasi. G ratifikasi irri nantinya bisa menjadi sumber bagi lembaga antirasuah menangkap kepala daerah karena dianggap sumber korupsi.

Sehari sebelum Presiden menyampaikan pesan itu. KPK melakukan OTT terhadap Bupati Bener Meriah,- Ahmadi, di Kabupaten Aceh Tengah, Selasa (3/7) sore. KPK juga menangkap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf pada waktu yang hampir bersamaan. Dalam OTT itu. tim penindakan KPK mengidentifikasi penye-

rahan uang sejumlah Rp 500 juta. Uang itu disinyalir sebagai bagian dari jatah yang diminta Irwandi ke Ahmadi senilai Rp 1.5 miliar.

KPK menduga Irwandi Yusuf telah beberapa kali menerima suap terkait penggunaan dana otonomi khusus Aceh (DOKA). Irwandi diduga meminta jatah sebesar Rp 1,5 miliar terkait izin proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari DOKA tahun anggaran 2018. "Ini tidak tahap pertama lagi, menurut informasi sudah tahap yang

bagian dari Rp 1,5 miliar yang menjadi/ee yang diberikan ke tingkat provinsi," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, kemarin.

Basaria mengatakan, pihaknya menduga setiap anggaran untuk proyek yang dibiayai dari DO KA dipotong 10 persen. Perinciannya, delapan persen untuk pejabat di tingkat provinsi dan dua persen untuk pejabat di tingkat kabupaten. Menurut Basaria. pemberian kepada Irwandi disinyalir bagian dari/ec delapan persen tersebut. "Pemberian kepada gubernur dilakukan melalui orang-orang dekat Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai perantara." ujarnya.

KPK, sambung Basaria, juga menduga uang suap yang diberikan kepada Gubernur Aceh digunakan untuk pembayaran medali dan pakaian kegiatan Aceh Marathon 2018. Uang tersebut dikirim ke rekening BCA dan Bank Mandiri secara bertahap masing-masing sebesar Rp 50 juta, Rp 190 juta, dan Rp 173 juta. Dalam kasus ini. Irwandi diduga menerima Rp 500 juta dari Bupati Bener Meriah Ahmadi.

Berdasarkan laman resmi Aceh Marathon 2018. kegiatan tersebut akan digelar pada 29 Juli 2018 di Pulau Weh. Aceh Marathon ini merupakan lomba lari perdana berskala internasional dengan kategori half dan full marathon di Aceh. Para peserta bakal berlari sejauh 42.195 kilometer mengelilingi Pulau Weh, yang akan mengekspose pelari dengan keindahan pulau tersebut. Aceh Marathon diproyeksikan sebagai ikon olahraga dan

pariwisata di Aceh.

Basaria menambahkan, diduga suap tersebut bersumber dari pengusaha yang mendapat proyek di Kabupaten Bener Meriah. "Sumber uang dari Bupati Bener Meriah ini menurut informasi dikumpulkan dari beberapa pengusaha di sana. Ini masih pengembangan," kata dia.

KPK sejauh ini telah menetapkan Irwandi dan Ahmadi serta dua orang lainnya yang merupakan pihak swasta. Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri, sebagai tersangka suap terkait proyek yang bersumber dari dari dana otonomi khusus Aceh (DOKA) 2018.

Diduga sebagai penerima, yakni Irwandi Yusuf serta Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri. Sementara, diduga sebagai pemberi adalah Ahmadi. Dalam kegiatan ini, KPK total mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana, yaitu uang sebesar Rp 50 juta dalam pecahan seratus ribu rupiah dan bukti transaksi perbankan dari Bank BCA. Mandiri, serta catatan proyek.

Tahun ini Aceh mendapat alokasi dana otsus sebesar Rp 8.03 triliun. Pemberian dana otsus ini tertuang dalam UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

KPK menjerat Irwandi, Hendri, dan Syaiful sebagai penerima suap dengan Pasal 12 huruf a atau hatan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55

Ayat 1 ke-i KUHP. Sementara. Ahmadi sebagai pemberi dikenakan Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Irwandi dan Hendri sudah dikenai masa penahanan 20 hari ke depan sejak Kamis (5/7) dini hari. "Irwandi ditahan di rutan cabang KPK belakang gedung KPK Merah Putih dan Hendri ditahan di Rutan Polres Metro, Jakarta Pusat," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Saat akan ditahan dini hari kemarin, Irwandi yang mengenakan rompi tahanan mengklaim dirinya tidak pernah menerima suap terkait proyek yang bersumber dari DOKA 2018. Ia juga mengaku tak pernah mengatur proyek dan meminta jatah dari proyek-proyek yang ada di Aceh.

"Saya tidak melanggar apa pun, tidak mengatur/ee, tidak mengatur proyek, tidak terima fce, tidak ada janji memberikan sesuatu," kata Irwandi. Ia juga mengaku tidak mengetahui ihwal uang Rp 500 juta yang diberikan Ahmadi serta penerimaan uang oleh orang dekatnya. Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri.

"Tidak tahu karena mereka tidak pernah lapor ke saya dan yang memberikan tidak koordinasi dengan saya, lalu tidak terima uang," ujarnya. Mantan petinggi GAM itu menyatakan siap membuktikan bahwa dirinya tak pernah menerima suap dari Ahmadi ataupun pihak lain.

ed fitriyan zamzami/ DEBBIE SUTRISNO/DIAN FATH RISALAH





Original Post

Parpol Bisa Daftarkan Terpidana Korupsi

Media Cetak Republika Halaman 1
2018-7-6

Parpol Bisa Daftarkan Terpidana Korupsi

FAUZIAH MURSID

Mantan terpidana korupsi didorong menggugat PKPU saat proses verifikasi.

JAKARTA - Perwakilan partai-partai politik (parpol) di DPR berhasil mendapatkan kesepakatan boleh mendaftarkan mantan terpidana kasus korupsi sebagai bakal calon legislatif (bacaleg). Kesepakatan terkait diundangkannya Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif yang memuat norma larangan mantan terpidana korupsi menjadi caleg.

"Maka, tdi kami sepakat memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mendaftar menjadi calon legislatif di semua tingkatan melalui parpolnya masing-masing." ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/7).

Kesepakatan itu merupakan hasil rapat konsultasi gabungan pimpinan DPR dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Iaoiv. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kamis (5/7).

Sementara, sambil menunggu proses verifikasi caleg di KPU, kata Bambang, mantan koruptor yang

mendaftar dipersilakan menggunakan haknya untuk mengajukan gugatan kepada Mahkamah Agung (MA) terkait PKPU yang melarang mantan napi menjadi caleg.

"Agar peraturan yang ada dalam PKPU itu bisa kemudian diluruskan oleh MA sehingga keputusan apa pun dari MA nanti akan menjadi patokan bag; KPU untuk meneruskan para pihak yang mendaftar atau yang tidak memenuhi ketentuan PKPU," ujar politikus Golkar tersebut.

Langkah DPR tersebut dilakukan menyusul perubahan redaksional PKPU 20/2018 sebelum diundangkan Kemen-kumham. Senin (3/7)- Dalam regulasi awal yang diberlakukan KPU pada Sabtu (30/6), Pasal 7 Ayat I huruf (h) yang berisi larangan tersebut berbunyi "... [bakal calon anggota legislatif) bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi."

Sementara, sebelum diundangkan Kemenkumham, KPU mengubah redaksional larangan itu menjadi, "...dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2). [partai politik] tidak mem ertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi."

Aturan itu juga dipindah hingga menempati Pasal 4 Ayat 3. Perbedaan mencolok di antara dua redaksional tersebut adalah adanya frasa "seleksi" pada pasal yang diundangkan Ke-

menkumham, sementara dalam redaksional awal larangannya berlaku lebih umum.

Pihak Kemenkumham dan Ke-mendagri, juga DPR, sebelumnya merasa keberatan terhadap larangan itu atas dalih bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang tak menyertakan larangan serupa.

Ketua KPU Arief Budiman membenarkan adanya kesepakatan mengakomodasi mantan narapidana korupsi dapat mendaftar sebagai bakal caleg. Kesepakatan itu, menurut dia, atas masukan partai politik. "Silakan saja didaftarkan, tapi kita menentukan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan di PKPU atau tidak," ujar Arief setelah rapat konsultasi di Kompleks Parlemen Senayan, kemarin, la juga mengamini bahwa kesepakatan kemarin membuka celah bagi pendaftar bakal caleg mengajukan gugatan ke MA yang bisa berujung dibatalkannya klausul pelarangan dalam PKPU. Hal ini, kata Arief, tidak akan terjadi jika sejak awal pengajuan mantan terpidana korupsi sebagai bakal caleg oleh partai politik langsung ditolak saat proses pendaftaran berkas.

Arief juga mengingatkan, dalam pakta integritas memang parpol telah diminta agar tidak menyertakan bakal caleg dari mantan napi korupsi. "Silakan publik menilai. Kami sudah mengatur sebaiknya pada saat men-

daftar tidak menyertakan bakal calon yang terlibat tindak pidana tiga hal itu. Namun, kalau tetap dimasukkan, ya nanti pada saat verifikasi kami beri tanda," kata dia.

Sementara. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, terkait pro-kontra PKPU, posisi pemerintah adalah menjaga agar tidak ada peraturan yang menyimpang dari undang-undang. Menurut dia, hal itu bisa berpotensi memunculkan gugatan yang dikhawatirkan mengganggu tahapan pemilu. "Ini sudah mepet pendaftaran caleg, lalu sudah dilakukan lobi-lobi partai politik," kata dia.

dian enka nugraheny ed fitriyan zamzami/ FAUZIAH MURSID





Original Post

Dewan Tampung Penundaan RUU KUHP

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-7-6

Dewan Tampung Penundaan RUU KUHP

FAUZIAH MURSID

JAKARTA - Wakil Ketua DPR f-adli Zon menyatakan, DPR-RI menunggu sejauh mana langkah pemerintah menyikapi Rancangan Undang-Undang Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-RKUHP).

Pernyataan ini disampaikan menyikapi penundaan pembahasaan RUU KUHP yang rencananya akan disahkan pada 17 Agustus 2018. Penundaan tersebut memusul permintaan KPK agar mengeluarkan delik tindak pidana korupsi dari RUU KUHP. Sehingga, hal itu membuat Presiden .Joko Widodo meminta memundurkan tenggat waktu penyelesaian RKUHP. Pemerintah juga hendak melakukan pembahasan mendalam terhadap sejumlah substansi di RKUHP tersebut.

"Nanti kita lihatlah bersama pemerintah maksudnya sejauh mana, mau sampai kapan," kata Fadli, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/7).

Dia menilai, jika RKUHP ini diun-

dangkan ini juga merupakan prestasi karena indonesia belum mempunyai UU yang memang lebih independen dari zaman kolonial itu. Dikebutnya waktu penyelesaian pada masa sidang DPR kali ini untuk mengakomodir aspirasi masyarakat. Itu karena pembahasan RUU RKUHP sudah sangat lama dan tak kunjung selesai.

"Ya memang kita kan membahas UU bersama pemerintah, dari DPR sebetulnya ingin lebih cepat, itu aspirasi dari masyarakat juga karena UU itu udah terlalu lama ya sehingga tadinya mau diselesaikan pada masa sidang ini," ujar dia.

Anggota Panja R-KUHP Arsul Sani mengatakan, tenggat waktu 17 Agustus untuk penyelesaian RKUHP oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo beberapa waktu lalu tak lain sebagai patokan agar Panja segera menyelesaikan RKUHP tersebut. Namun, hal itu bukanlah harga mati waktu penyelesaian.

"Tapi, itu bukan tenggat waktu yang dipatok "mati". Kami yang di Panja tetap akan mencermati realitas pem-

bahasan yang masih ada, apakah masih banyak masukan-masukan masyarakat yang disampaikan dan apakah itu sudah tertampung," ujar Arsul.

Menurutnya, jika semua masukan sudah didengarkan dan masuk dalam rumiisan-rumusan yang pasalnya sudah disinkronisasi semua, tidak ada masalah RKUHP tetap diselesaikan.

"Ya bisa saja sebelum 17 Agustus DPR memaripurnakan persetujuan RKUHP sebagai UU. Tapi, kalau belum, ya kita tidak perlu paksakan." ujar Arsui.

Dia mengatakan, saat ini posisi DPR menunggu sikap pemerintah. "Kami yang di DPR akan meresponsnya setelah pemerintah bersikap karena ini RUU inisiatif pemerintah," ujar Arsul.

Sekjen PPP ini justru menyoal, masukan KPK yang ingin delik korupsi tetap dikeluarkan dari RKUHP. "Soal masukan KPK, sebagai masukan maka perlu kita dengarkan dan cermati. Namun. KPK tentu tidak bisa memaksakan sudut pandangnva," ujar Arsul.

ednashih nashrullah/ FAUZIAH MURSID





Original Post

KPK Siapkan Daftar untuk KPU

Media Cetak Republika Halaman 4
2018-7-6

KPK Siapkan Daftar untuk KPU

DIAN FATH RISALAH. BOWO PRIBADI

KPU daerah siap jegal terpidana kasus korupsi.

JAKARTA - Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik diundangkannya Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang memuat larangan mantan terpidana kasus korupsi menjadi calon legislatif. Daftar para terpidana korupsi akan disiapkan KPK untuk memudahkan KPU mencegah para terpidana korupsi mencalonkan diri.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menegaskan, sangat tidak pantas bila narapidana kasus korupsi dan kasus-kasus lainnya menjadi wakil rakyat, baik di tingkat kabupaten atau kota, provinsi, hingga pusat. "Namanya perwakilan rakyat. Kamu mau enggak punya wakil yang enggak bener? Ya jangan dong," ujar Basaria, di gedung KPK. kemarin.

Ia pun menyatakan siap memberikan daftar nama para pelaku kasus tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap alias inkrali kepada KPU. Meskipun KPU belum meminta. Basaria berharap daftar nama tersebut dapat membantu KPU dalam menyeleksi para pihak yang mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif pada Pemilu 2019. "Kami pasti kasih daftar koruptor itu." kata Basaria.

Saat ini, sambung Basaria, KPK telah menyelesaikan kajian partai politik yang salah satunya adalah tentang tren korupsi kader atau anggota partai. "Jadi, memang harusnya yang di kader itu adalah orang-orang yang baik yang tidak terlibat dengan ko-

rupsi salah satunya," kata dia.

Sampai saat ini, KPK telah memproses 739 orang terkait kasus tindak pidana korupsi. Sebagian di antaranya sudah berkekuatan hukum tetap. Dari jumlah itu, hingga Desember 2017 terdapat 144 anggota DPR dan DPRD yang dijerat lembaga antirasuah.

Jumlah itu di luar anggota DPR dan DPRD yang dijerat KPK pada tahun ini. seperti 38 anggota DPRD Sumatra Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 serta 18 anggota DPRD Kota Malang yang ditetapkan sebagai tersangka suap.

Pihak KPU di daerah juga siap menjegal para terpidana korupsi mencalonkan diri. "Bagi masyarakat yang pernah terlibat kasus korupsi tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif," kata Ketua KPU Kabupaten Semarang, Guntur Suhawan, Kamis (5/7).

Tak hanya koruptor, kata dia, mereka yang pernah berurusan dengan hukum dan pernah diancam hukuman lebih dari lima tahun juga tidak bisa mencalonkan. "Di dalam persyaratan ada surat keterangan dari pengadilan, yang memberitahukan jika yang bersangkutan tidak pernah dipidana dengan ancaman lima tahun," kata dia menegaskan.

Jika ada bacaleg yang pernah terlibat kasus korupsi. KPU Kabupaten Semarang akan melakukan koordinasi dengan Pengadilan Tipikor untuk melakukan klarifikasi. Sebab, saat ini belum ada undang-undang yang secara tegas mengatur tentang berapa lama masa hukuman jang hams diterima oleh koruptor tersebut. Namun, jika masih belum ada putusan pengadilan dan baru menyandang status tersangka, KPU juga tidak bisa membatalkan pencalegan seseorang. Selain itu, ia menjelaskan

proses pencalegan kali ini dimulai dari proses pengusulan daftar caleg. Kemudian dari daftar caleg imasuk ke daftar caleg sementara sambil menunggu tanggapan masyarakat. Kalau tanggapannya masyarakat bagus dan tidak ada penolakan, baru yang bersangkutan bisa menjadi daftar calon tetap.

"Sehingga dalam hal ini. KPU Kabupaten Semarang juga mengharapkan partisipasi dari masyarakat untuk menilai namanama caleg sementara yang nanti akan diumumkan." ujarnya.

Sementara itu. mantan narapidana korupsi Patrice Rio Ca-pela menyatakan niat mengajukan uji materi pasal larangan terpidana korupsi mencalonkan diri. Ia berdalih, divonis hukuman penjara tak sampai lima tahun sehingga merasa boleh mencalonkan diri sebagai caleg. "Senin (9/7) saya akan ajukan uji materi pasal itu ke MA," ujar Rio saat dihubungi Republika, Kamis (5/7.

Mantan sekjen Partai Nas-dem itu divonis bersalah menjanjikan bantuan pengamanan kasus korupsi bantuan sosial yang menjerat mantan gubernur Sumatra Utara Gatot Pujo Nugroho di Kejaksaan Agung. Ia diganjar hukuman penjara selama 1,5 tahun oleh hakim Pengadilan Tipikor Jakarta karena terbukti menerima uang senilai Rp 200 juta terkait janji tersebut.

Perihal rencana gugatannya. Rio juga menyatakan akan mengajak sejumlah mantan terpidana korupsi lainnya. Sejauh ini. Rio mengatakan belum memiliki kendaraan parpol guna mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif. Meski begitu, ia menjanjikan akan mendaftar sebagai bakal caleg. "Ini penghinaan namanya. Prinsipnya hak orang tidak boleh dihilangkan,"

kata dia.

fauziyah mursid ed fitriyani zamzani/DIAN FATH RISALAH/BOWO PRIBADI





Original Post

Bakal Caleg Diimbau Daftar Lebih Awal

Media Cetak Republika Halaman 5
2018-7-6

Bakal Caleg Diimbau Daftar Lebih Awal

DADANG KURNIA. SAPTO ANDIKA CANDRA

SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur mengimbau bakal calon legislatif untuk mendaftar lebih awal sejak dibukanya pendaftaran caleg pada Kabu (4/7). Ketua KPU Jatim Eko Sasmito mengatakan, pihaknya sudah siap menerima pendaftaran bakal caleg oleh partai politik. Eko menuturkan, seluruh aspek untuk menunjang pendaftaran juga sudah siap, seperti Sistem Informasi Pencalonan (silon).

"Semuanya sudah siap, Silon juga sudah clear," kata Eko di Surabaya. Kamis (5/7).

Eko menambahkan, seluruh partai politik agar segera berkomunikasi dengan KPU untuk memudahkan proses pendaftaran. Sehingga, jika nantinya terjadi kekurangan berkas bisa diatasi sebelum penutupan pendaftaran. "Kalau mau cepat, sedini mungkin proses komunikasi dengan KPU untuk melakukan proses Silon sekaligus pendaftarannya. Jadi, belakangannya nanti kalau ada yang kurang- kurang bisa diperbaiki secepatnya," ujarnya.

Selain itu. Eko juga meminta kepada seluruh partai peserta pemilu untuk menyelesaikan terlebih dahulu semua persoalan internal yang biasanya terjadi saat-saat menjelang pendaftaran. Eko tidak ingin konflik internal kepartaian menyeret posisi KPU sebagai penyelenggara pemilu. "Ini kan berharap kawan-kawan (partai) sudah clear semua ditingkat partai politik, sehingga di KPU tidak ada semacam masalah. Konflik internalnya biar diatasi sendiri, sehingga persoalan itu sudah selesai sebelum di KPU," kata Eko.

Mengenai syarat bakal calon, Eko menjelaskan, sudah jelas ada di peraturan KPU. KPU Jatim juga akan mempertimbangkan syarat bakal calon tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. "Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi," ujar Eko.

Di Kota Padang, pendaftaran calon legislatif (caleg) pada hari kedua sejak dibuka masih sepi. KPU Kota Padang, Sumatra Barat, mengungkapkan, belum ada bakal caleg yang mendaftar dan menyerahkan berkas untuk pemilu 2019. "Hingga hari ini, belum ada yang mendaftar, namun sudah ada beberapa partai yang datang untuk berkoordinasi," kata Ketua KPU Kota Padang Muhammad Sawati, Kamis (5/7).

Sawati menjelaskan, pendaftaran caleg sudah dibuka sejak Rabu (4/7) kemarin hingga 17 Juli 2018 dengan waktu pendaftaran pada pukul 08.00- 16.00 WIB. Sementara, rentang waktu pendaftaran pada hari terakhir dimulai pukul 08.00 pagi hingga 24.00 tengah malam. Sementara, untuk syarat pengajuan caleg, bakal calon harus diajukan pimpinan partai dari kepengurusan yang sah sesuai tingkatnya dengan jumlah calon paling banyak 100 persen dari jumlah kursi di setiap dapil.

Mekanisme ini juga mengharuskan penyusunan daftar caleg yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen di setiap dapil. "Kami mengimbau caleg yang adan mengikuti pemilu tidak mendaftar di akhir waktu, sehingga jika ada kekurangan berkas lebih leluasa untuk melengkapinya," katanya.

Sebelumnya, KPU resmi membuka pendaftaran calon anggota legislatif Pemilu 2019 pada Rabu (4/7). Pendaftaran caleg dimulai sejak 4 Juli hingga

17 Juli 2018.

ed agus raharjo/ DADANG KURNIA/SAPTO ANDIKA CANDRA





Original Post

Inggris Hentikan Penggusuran Desa Palestina

Media Cetak Republika Halaman 7
2018-7-6

Inggris Hentikan Penggusuran Desa Palestina

KAMRAN DIKARMA

LONDON - Pemerintah Inggris mendesak Israel agar menghentikan penggusuran desa komunitas Palestina Khan al-Ahniar di dekat Yerusalem Timur. Inggris berpendapat, hal itu berpotensi merusak rencana perdamaian di kawasan tersebut.

Menteri Negara Inggris untuk TimurTengah dan Afrika Utara Alistair Burt mengatakan, duta besar Inggris telah berbicara dengan penasihat keamanan nasional Israel mengenai penggusuran Desa Khan al-Ahmar. "Ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, tidak perlu terjadi." kata Burt, dikutip laman the.Jerusalem Post, Kamis (5/7).

Ia menilai, penggusuran Khan al-Ahmar berpotensi merusak rencana perdamaian di kawasan. Sebab, tak menutup kemungkinan Khan al-Ahinar memainkan peran penting untuk mencapai tujuan tersebut. Burt mengungkapkan, saat ini Inggris juga tengah menjalin komunikasi dengan negara-negara Eropa lainnya guna merespons penggusuran Khan al-Ahmar. "Kami sedang dalam pembicaraan dengan mitra yang berpikiran sama untuk melihat apa yang harus dilakukan selanjutnya," ujarnya.

Desa Badui di dekat permukiman Yahudi Kfar Aclumim itu akan dihancurkan setelah pada Mei lalu Mahkamah Agung Israel menyetujui rencana tersebut. Israel menyebutkan, peng-hancurkan dilakukan karena desa tersebut dekat dengan jalan bebas hambatan.

Pada Selasa, juru bicara Kantor HAM PBB Ln Throssell juga memberi pernyataan perihal penggusuran oleh Israel di Khan al-Ahmar. "Selama lebih dari satu dekade, orang-orang di komu- nitas Khan al-Ahmar telah me nolak upaya untuk memindahkan mereka guna membuka jalan bagi perluasan permukiman (ilegal Israel)." katanya.

Menurut Throssell. PBB tentu mengecam tindakan Israel di sana. "Hukum humaniter inter-

nasional melarang penghancuran atau penyitaan properti pribadi oleh penguasa pendudukan," ujar Throssell mengacu pada Israel.

Terdapat sekitar 200 penduduk Palestina di Desa Khan al-Ahmar. Mereka tinggal di gubuk-gubuk seng dan kayu. Beternak kambing dan domba menjadi aktivitas sehari-hari mereka.

Khan al-Ahmar dibangun tanpa izin dari Israel. Tapi, warga Palestina di sana mengklaim, izin tak mungkin mereka peroleh, terlebih untuk mendirikan bangunan atau tempat tinggal.

"Saya lahir di sini dan tidak akan pindah ke tempat lain. Jika mereka (Israel) menghancurkan desa, kami akan membangunnya lagi di sini atau di dekatnya," kata Feisal Abu Dahok (45 tahun), seorang warga Palestina di Desa Khan al-Ahmar. Israel telah mengatakan akan merelokasi warga Khan al-Ahmar ke dekat desa Palestina Abu Dis.

Anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Hanan Ashrawi menyeru dan mendesak komunitas internasional segera menghentikan Israel dalam melakukan penggusuran serta pemindahan paksa terhadap warga Palestina. Ia menilai, kata-kata peringatan tak lagi ampuh menghentikan kekejaman Israel.

"Perlindungan rakyat Palestina sudah lama tertunda. Tujuh puluh tahun setelah pembentukan Israel, perampasan dan pemindahan paksa warga Palestina terus berlanjut," kata Ashrawi. dikutip laman kantor berita Palestina. WAFA, pada Rabu (4/7).

Menurutnya, penggusuran demi penggusuran yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina sama sekali tidak dapat diterima. "Fakta bahwa Israel ingin menghancurkan seluruh desa yang penduduknya telah tinggal selama 51 tahun dengan tujuan untuk memperluas permukiman ilegal Kfar Adumim di Tepi Barat adalah keterlaluan dan tidak manusiawi." ucapnya.

ap ed yeyen roslryani/ KAMRAN DIKARMA





Original Post

Kadisdik DKI Enggan Tanggapi Kasus Rehabilitasi Sekolah

Media Cetak Republika Halaman 13
2018-7-6

Kadisdik DKI Enggan Tanggapi Kasus Rehabilitasi Sekolah

RAHMASULISTYA

JAKARTA - Pit Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta Bowo Irianto menolak menjelaskan terkait kasus dugaan korupsi proyek rehabilitasi berat 119 sekolah di Ibu Kota yang menggunakan tahun anggaran 2017. Dia meminta masalah itu dikonfirmasi ke Suku Dinas Pendidikan (Sudisdik) lima wilayah saja karena proyek

itu bukan di bawah kewenangan Disdik DKI.

"Pembangunan itu ada di sudin ya, saya tidak mau tanggapi. Biar saja (berjalan prosesnya)," ujar Bowo kepada Republika, Kamis (5/7).

Namun, jika kepolisian nantinya memanggil pihak Disdik DKI, Bowo siap hadir untuk mengklarifikasi masalah itu dan mengikuti proses hukum yang berjalan. Dia siap menjelaskan

secara detail proyek itu kepada penyidik, sehingga enggan mem-beberkannya ke publik. "Itu sudah risiko tugas kami," kata Bowo lagi. Koordinator Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri memilih menghindari untuk berkomentar mengenai penyelidikan polisi terkait kasus rehabilitasi gedung sekolah. Padahal, pada Mei lalu pihaknya yang menggembar-gemborkan ada kejanggalan

dalam proyek dengan anggaran Rp 191 miliar itu. "Mohon maaf, saya tidak bisa wawancara sampai akhir bulan ini, sedikit juga pun tidak bisa," ungkap Febri saat dihubungi.

Proyek rehabilitasi Disdik DKI itu tidak sampai membangun gedung sekolah baru, meski tingkat kerusakan berbeda-beda. Rehabilitasi masing-masing sekolah, mencakup perbaikan kusen, genteng, lantai, maupun

dinding gedung.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, penyidik masih mengumpulkan berbagai bukti untuk membongkar kasus dugaan korupsi rehabilitasi sekolah. Meski begitu, ia belum bisa mengungkap sampai sejauh mana proses itu berjalan. "Kita sudah melakukan penyelidikan. Penyelidikan itu kan mencari informasi, mencari alat bukti," ucap Argo.

Kasubdit Tipikor Ditres-krimsus Polda Metro Jaya AKBP Bhakti Suhendarwan menambahkan, pihaknya membuat laporan tipe A atau laporan yang dibuat polisi sendiri terkait adanya temuan penyalahgunaan dana APBD DKI itu. Bhakti juga enggan menjelaskan Iebih lanjut mengenai tahapan pemeriksaan dan siapa saja pihak \ T ang terjerat dalam kasus tersebut.

ed erik purnama putra/RAHMASULISTYA





Original Post

Rizal Ramli Titip Pesan Ke Moeldoko Ingatkan Jokowi Jangan Sering Blusukan

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-07-06

RMOL. Ekonom senior Rizal Ramli menitip pesan kepada Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko agar Presiden Joko Widodo jangan terlalu sering blusukan.Menurutnya jika sering blusukan keterampilan Jokowi tidak akan bertambah.

"Saya bilang ke pak Moeldoko, pak (Jokowi) jangan sering ikut blusukan, tahu enggak kenapa? nanti skill, tiga tahun nambah skill salaman doang," ujarnya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (5/7).

Rizal mengaku pernah bertemu Moeldoko. Pertemuan tersebut berlangsung di di Gedung Bina Graha, Jakarta, pada Jumat (11/5). Saat itu, sambung Rizal, dirinya menyatakan rencananya maju di Pilpres 2019.

Menurutnya Moeldoko mersepon positif keinginan mantan menteri koordinator bidang kemaritiman ini untuk maju sebagai Capres.

"Saya katakan, kalau Mas (Moeldoko) yang menang, saya selamat. Kalau kita (Rizal) yang menang karena keajaiban Tuhan kasih jalan, ya Mas Moeldoko, Pak Jokowi juga teman saya," ujarnya.

Lebih lanjut Rizal mengatakan langkah untuk mencalonkan diri sebagai Capres telah mendapat tempat di masyarakat. Ia menilai saat ini nama Rizal Ramli sudah masuk tiga besar. Dua calon lainnya, kata Rizal, Jokowi dan Prabowo Subianto.

"Ya, kalau banyak rakyat sih maunya kita (Rizal). Kita (Rizal) sekarang, sudah top three. Insyaallah pada waktunya nanti akan ada jalan, kun fayakun aja, man jadda wajada," tutur Rizal. [nes]

http://politik.rmol.co/read/2018/07/06/346629/Rizal-Ramli-Titip-Pesan-Ke-Moeldoko-Ingatkan-Jokowi-Jangan-Sering-Blusukan-



Original Post

Bupati Rita Jalani Sidang Vonis Kasus Gratifikasi Hari Ini

Media Online Detikcom
2018-07-06

Jakarta -
Bupati Kukar nonaktif Rita Widyasari akan menjalani sidang vonis kasus gratifikasi dan suap pada hari ini. Sidang rencananya digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Betul tapi belum tahu mulai jam berapa," ucap pengacara Rita, Wisnu Wardana kepada detikcom, Kamis (5/7/2018) malam.

Melalui pengacara, Bupati Kutai Kartanegara itu berharap vonis dari majelis hakim berdasarkan fakta persidangan. Hakim juga diminta untuk objektif terhadap perkara ini.

"Ya tentunya Bu Rita berharap Majelis Hakim dapat melihat duduk perkaranya secara proporsional dan obyektif berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dlm menjatuhkan vonisnya," tutur dia

Rita Widyasari dituntut 15 tahun penjara, denda Rp 750 juta dan subsider 6 bulan kurungan. Rita diyakini menerima uang gratifikasi Rp 248 miliar terkait perizinan proyek pada dinas Pemkab Kukar. Rita dan Khairudin menerima gratifikasi dari berbagai pihak melalui dinas Pemkab Kukar.

Selain itu, Rita juga menerima uang suap Rp 6 miliar terkait pemberian izin lokasi perkebunan sawit. Uang suap itu diterima dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun alias Abun.

Dalam nota pembelaan, Rita membantah membantah memerintahkan orang dekatnya Khairudin mengatur perizinan proyek pada dinas Pemkab Kukar. Khairudin juga terdakwa dalam kasus ini dengan berkas yang sama.
(fai/nkn)

https://news.detik.com/berita/d-4100864/bupati-rita-jalani-sidang-vonis-kasus-gratifikasi-hari-ini



Original Post

Kwik Pemberian SKL Berbahaya

Media Cetak Jawa Pos Halaman 12
2018-7-6

Kwik Pemberian SKL Berbahaya

JAKARTA - Dua tokoh menjadi saksi persidangan perkara dugaan korupsi surat keterangan lunas (SKL) bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Yakni, mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie dan mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli. Keduanya blak-blakan menjelaskan kronologi pemberian SKL kepada para obligor.

Kwik menjelaskan bahwa dirinya beberapa kali menolak pendapat para menteri era Presiden Megawati Soekamoputri terkait pemberian SKL tersebut Namun, upaya itu sia-sia lantaran akhirnya kebijakan tersebut disetujui.

"Obligor itu kalau dipanggil datang, diajak bicara mau. Tkpi menurut saya, belum tentu menyelesaikan masalah, karena obligor bisa berpura-pura kooperatif," ungkapnya dalam sidang terdakwa mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (5/7).

Pemberian SKL kepada obligor yang dianggap kooperatif sangat berbahaya. Sebab, takaran bersikap kooperatif sangat luas.

(tyo/clO/oki)





Original Post

Pengamat PKPU Soal Caleg Eks Napi Korupsi Langkah Tepat

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 1
2018-7-6

Pengamat PKPU Soal Caleg Eks Napi Korupsi Langkah Tepat

NERACA

Jakarta - Komisi Pemilihan Llmum (KPU) tepat mengeluarkan pera turan yangmelarangeksnara-pidana tindak pidana korupsi mengikuti calon anggota legislatif.

"PKPU ini sangat tepat karena menjalankan kaidah dari tujuan bangsa dan asas hukum, dan perintah undang-undang terkait untuk jadi pedoman penyelenggara negara, agar negara bisa mencapai tujuan mulia bangsanya," kata Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum (Alpha) Asmi Syahputra di Jakarta, Kamis (5/7).

Ia menambahkan KPU layak mengeluarkan peraturan tersebut mengingat keberadaannya sebagai organ negara yang mandiri guna melaksanakan pemilu yang berkualitas, serta rakyat mendapatkan penyelenggara yang berin-tegritas."Iadi KPU harus tegas membuat aturan, kalau tidaktegas lembaga itu jadi lemah dan tidak efektif," ujar dia.

Dikatakan, kalau peraturan itu sifatnya umum dan masa berlakunya terus menerus, sedangkan keputusan sifatnya individual dan berlaku pada masa tertentu atau sesekali. Jadi peraturan KPU ini adalahsalahsatujenisperundang-undangan yang sah dan kekuatannya mengingat karena ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang sebagai penyelenggara pemilu.

"Coba lihat Pasal 8 Ayat (1) UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu ada ruang kewenangan bagi lembaga atau komisi yang dibentuk dengan UU guna membuat peraturan," kata dia yang juga dosen hukum di Universitas Bung Karno (UBK).

Sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki kewenangan untukmembuat peraturan yang melarang eks narapidana tindak pidana korupsi me-

ngikuti pemilihan calon anggota legislatif.

"Coba kamu tanyakan ke menteri hukum dan HAM ya, karena KPU pun saya rasa memiliki atau diberikan kewenangan membuat peraturan. Nah peraturan yang dibuat itu sesuai dengan apa yang menjadi kewenangan," kata Jaksa Agung kepada wartawan baru-baru ini.

Ia menegaskan silakan ditanyakan pada KPU. Peraturan itu dibuat sesuai dengan kewenangan mereka. Ia mempersilahkan masyarakat untuk bertanya kepada KPU.

Sebelumnya Ketua Komisi Pemilihan umum (KPU) RI Arief Budiman menetapkan Peraturan KPU(PKPU)Nomor20Tahun2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota pada Sabtu (30/6).

PKPU tersebut juga mengatur larangan eks koruptor berpartisipasi sebagai calon anggota legis-

latif pada Pemilu 2019, yang tertera pada Pasal 7 Ayat 1 huruf h, berbunyi "Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksualterhadapanak,ataukorup-si,".

Kementerian Dalam Negeri menghormati keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang akhirnya mengundangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif.

PKPU yang juga memuat ketentuan tentang larangan eks-narapidana korupsi menjadi calon legislatif itu telah diundangkan dalam lembaran negara oleh Kemenkumham pada Selasa (3/7).

"Sejak awal, posisi Ke-mendagri sudah jelas menunggu dulu langkah yang diambil Kemenkumham terkait polemik pelaranganeks-napikorupsi menjadi caleg, karena Kemenkumham yang punya otoritas dalam hal

memberi nomor sebuah aturan. Jika saat ini telah disahkan, Ke-mendagri tentunya harus menghormati proses tersebut," ujar Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (4/7).

Ia menambahkan jika memang ada yang tidak puas atau tidak setu j u terkait aturan tersebut, maka ada mekanisme hukum yang bisa ditempuh, seperti yang diatur dalam Pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Pasal 76 UU Pemilu menyatakan dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya kemudian dilakukan oleh Mahkamah Agung. Bawaslu atau pihak yang dirugikan atas berlakunya PKPU itu berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat 1,"

tutur Bahtiar.

mohar/ant





Original Post

Perlu Lebih Cermat Dalam Perjanjian Perdagangan Internasional

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 11
2018-7-6

Perlu Lebih Cermat Dalam Perjanjian Perdagangan Internasional

UTAMAKAN KEPENTINGAN NASIONAL

Jakarta - Pemerintah perlu seksama dalam melakukan perjanjian perdagangan di tingkat internasional baik yang berbentuk bilateral atau multilateral, bahkan bila perlu dapat dilakukan peninjauan kembali sebelum diberlakukan ratifikasi. Hal demikian dimaksudkan agar tidak merugikan kepentingan nasional.

neraca

Anggota Komisi VI DPR Supratman Andi Agtas di Jakarta, disalin dari Antara, mengingatkan bahwa, bila pemerintah tidak memiliki keunggulan kompetitif, maka hal ini berpotensi akan merugikan kepentingan na-sionaldari sisi perdagangan.

Dia mengingatkan bahwa berbagai pihak tentu menginginkan neraca perdagangan Republiklndone-sia positif, sehingga seharusnya ditinjau bila ada hal yang mengakibatkan NKRI menjadi konsumtif.

Sebelumnya, Sekretaris Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Teknologi dan lingkungan DPP PKS Handi Risza menyoroti tren defisit neraca perdagangan nasional yang bila dibiarkan begitu saja diperkirakan akan dapat semakin melebar ke depannya.

"Tren defisit neraca perdagangan yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan tersebut akan meningkatkan kebutuhan pembelian, terhadap mata uang dolar AS lebih tinggi, dibandingkan dengan rupiah," kata Handi Risza.

Ia mengingatkan bahwa berdasarkan data BPS, nilai

impor semenjak Januari 20-18 mengalami defisit perdagangan mencapai 670 juta dolar AS. Defisit itu, ujar dia, terjadi karena nilai impor yang mencapai 15,3 miliar dolar, sedangkan kinerja ekspor hanya 14,46 miliar dolar.

"Lebih parah lagi neraca perdagangan bulan Mei 2018 mengalami defisit sebesar 1,52 miliar dolar. Hal ini disebabkan nilai impor lebih tinggi sebesar 17,64 miliar dolar dibandingkan dengan nilai ekspor yang sebesar 16,12 miliar dolar," paparnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal berpendapat tekanan terhadap kinerja perdagangan Indonesia dan potensi defisitnya lebih besar pada tahun 2018 ini.

Faisal ketika dihubungi di Jakarta, Senin (25/6) menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan harga komoditas andalan ekspor Indonesia yang mulai melemah sehingga menyebabkan pertumbuhan ekspor melambat. "Sementara harga minyak cenderung menguat, yang mendorong pelebaran defisit migas," kata dia.

Sebagaimana diwartakan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa neraca perdagangan Indonesia pada bulan Mei 2018 mengalami defisit hingga 1,52 miliar dolar AS. Posisi tersebut dipicu antara lain oleh defisit sektor migas sebesar 1,24 miliar dolar AS dan nonmigas sebesar 0,28 miliar dolar AS.

Pada kesempatan lain, Indonesia melalui Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meminta kepada negara-negara peserta kerja sama Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (R-CEP) untuk mengedepankan fleksibilitas dalam perundingan guna mewujudkan Pakta Perdagangan Mega FreeTradeAgreement (FTA) RCEP.

Hal tersebut disampaikan Enggartiasto pada pertemuan intersesi Menteri RCEP ke-5 di Tokyo, Jepang, yang secara intensif membahas penyelesaian berbagai isu yang belum dapat dituntaskan oleh Komite Perundingan RCEP, khususnya isu-isu yang sensitif secara politis.

Enggartiasto menambahkan, terdapat kesenjangan ambisi di antara negara peserta RCEP di hampir seluruh bidang perundingan. Selain iw juga beberapa negara mitra ASEAN tidak mempunyai hubungan FTA dengan sesama Negara Mitra ASEAN, sehingga mengakibatkan kesepakatan sulit dicapai.

"Para Menteri Ekonomi ASEAN akan mempertimbangkan untuk memberikan kesempatan waktu

yang lebih lama bagi negara mitra tersebut, khususnya yang belum memiliki perjanjian FTA dalam memenuhi kesepakatan menuju kesepakatan yang bersifat common consession nantinya," kata Enggartiasto, di-slain dari Antara.

Menurut Enggartiasto, pada kesempatan intersesi tersebut, Menteri Enonomi ASEAN mencoba bertukar pikiran tentang bagaimana menjembatani kesenjangan ambisi itu. Perundingan RCEP sendiri sudah berlangsung lima tahun, namun kemajuan perundingan berjalan lambat.

Selain itu, Enggartiasto mendapatkan kesempatan menyampaikan review atas revisi ketiga "tariff offer" dari seluruh peserta RCEP dalam upaya mencapai "tariff commitment RCEP" yang secara komersial menguntungkan untuk semua peserta RCEP.

"Ada sejumlah peningkatan dalam penawaran ketiga yang ditunjukkan oleh negara peserta, khususnya terkait offer yang ditargetkan untuk eliminasi. Namun pada saat yang sama juga masih terdapat disparitas jumlah offer kepada negara peserta RCEP, khususnya negara mitra dengan sesamanya," kata Enggartiasto.

Para Menteri RCEP sangat menyadari bahwa penyelesaian perundingan R-CEPtahuninisangatkrusial. Hal itu mengingat situasi perdagangan global yang saat ini sedang menghadapi maraknya tindakan proteksionisme.

munib





Original Post

KPK Sayangkan Dana Otsus Aceh Diwarnai Korupsi

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-7-6

KPK Sayangkan Dana Otsus Aceh Diwarnai Korupsi

NERACA

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh Tahun Anggaran 2018 berjumlah sekitar Rp8 triliun diwarnai denganpraktikkorup-si.

"Padahal seharusnya manfaat dana tersebut dirasakan oleh masyarakat Aceh dalam bentuk bangunan infrastruktur seperti jalan, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitansaatkonferensipers di gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/7) malam.

Lebih lanjut, Basaria menyatakan Aceh merupakan salah satu daerah yang karena dana otsus (DOKA) yang dikelolanya menjadi salah satu prioritas pendampingan KPK dalam upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.

"Dana otsus Tahun Ang-gam 2018 yang dikelola Aceh untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh sebesar Rp8 triliun yang seharusnya menjadi hak masyarakat Aceh justru KPK menemukan indikasi bagaimana DOKA menjadi bancakan dan dinikmati oleh sebagian oknum," tutur dia.

KPK pun kembali mengingatkan kepada para kepala daerah agar kembali pada sumpah jabatan dan a-manah dalam mengemban tugas sebagai aparatur pelayan masyarakat untuk memakmurkan masyarakatnya dengan memanfaatkan sumber daya dan anggaran yang diamanahkan kepada pemerintahannya dengan sebaik-baiknya.

KPK total menetapkan empat tersangka dalam kasus suap terkait pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh. Empat tersangka itu antara lain Gu-bemur Aceh Irwandi Yusuf (IY) dan Bupati Bener Meriah Provinsi Aceh Ahmadi (AMD) serta dua orang dari unsur

swasta masing-masing Hendri Yuzal (HY) dan T Syaiful Bahri (TSB).

"Diduga sebagai penerima IY, Gubernur Provinsi Aceh, HY swasta, TSB swasta. Diduga sebagai pemberi AMD, Bupati Kabupaten Bener Meriah," ucap Basaria.

Diduga, kata Basaria, pemberian oleh Bupati Bener Meriah kepada Gubernur Aceh sebesar Rp500 juta bagian dari Rp 1,5 miliar yang diminta Gubernur Aceh terkait "fee" ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh pada Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018."Diduga pemberian tersebut merupakan bagian dari komitmen "fee" delapan persen yang menjadibagian untukpejabat di Pemerintah Aceh dari setiap proyek yang dibiayai dari dana DOKA," ucap Basaria.

Kemudian diajugameny-atakan pemberian kepada Gubernur dilakukan melalui orang-orang dekat Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai perantara."Tim masih mendalami dugaan peneri-maan-penerimaan sebelumnya," ungkap Basaria.

Dalam kegiatan operasi tangkap tangan terkait kasus itu, KPK total mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana, yaitu uang sebesar Rp50 juta dalam pecahan seratus ribu rupiah, bukti transaksi perbankan Bank BCA dan Bank Mandiri dan catatan proyek. Sebagai pihak yang diduga pemberi, Ahmadi disang-kakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasall3UUNo.31Tahunl999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal itu yang mengatur mengenai memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

ANT





Original Post

MA Kabulkan Kasasi KPPU Kartel Bawang Putih

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-7-6

MA Kabulkan Kasasi KPPU Kartel Bawang Putih

NERACA

Bogor - Mahkamah A-gung (MA) mengabulkan permohonan kasasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait perkara kartel bawang putih.

"Terkaitpengajuan kasasi KPPU yang dikabulkan MA, ini baru berdasarkan informasi dari website MA, tapi kami belum menerima pemberitahuan apakah kasasi kita itu dikabulkan sepenuhnya atau sebagian, artinya putusannya nanti setelah kami menerima salinan pu-tuan yang asli," kata Gop-prera Pangabean, Direktur Penindakan Bagian Deputi Penegakan KPPU, dalam kegiatan Forum Jurnalis, di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/7).

Menurut Gopprera fakta ini memang cukup sulit, namun dengan dikabulkannya kasasi KPPU oleh MA memberikan semangat tersendiri bagi pe-

nyidik KPPU untuk berkontribusi kepada masyarakat dalam pengawasan persaingan tidak sehat di sektor pangan.

Sebagaimana diketahui, KPPU menemukan pelanggaran Pasal 11, Pasal 19 huruf C, dan Pasal 24 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 199 terkait kartel importasi bawangputih.Terdapat 22 terlapor di mana 19 di antaranya merupakan pelaku usaha, dan tiga lainnya adalah lembaga pemerintah yakni Badan Karantina Kementerian Pertanian, Dirjen Daglu Kemendag, danMenteri Perdagangan.

Fakta penyelidikan yang dilakukan KPPU adanya pengaturan pasikan berdasarkan afiliasi antara terlapor I (CV Bintang) dengan terlapor V (PT Dakai Impex), di mana terlapor V merupakan perusahaan orang tua dari terlapor I. Fakta berikutnya, terlapor VI (PT Dwi Tunggal Buana) mempunyai afiliasi dengan terlapor XII (PT Tritunggal Sukses) di ma-

na pengurus di terlapor VI merupakan pengurus terlapor XII. Terlapor VII (PT Global Sarana Perkasa) mempunyai afiliasi den- gan terlapor XII, di mana pengurus terlapor XII merupakan sepupu dari pengurus terlapor VII. Dan terdapat kesamaan pihak yang menyerahkan dokumen dalam pengurusan Surat Perintah Impor(SPI) atau perpanjangan SPI.

KPPU juga menemukan adanya fakta pengaturan pasokan berdasarkan afiliasi. Dalam fakta persidangan terungkap terlapor I sampai dengan XIX tidakmelaksanakan kewajibannya untuk mengimpor bawang putih sesuai dengan kuota yang diberikan dalam waktu yang ditentukan oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.

"Berdasarkan fakta tersebut, maka dapat kita lihat telah terjadi pengaturan pasokan," kata dia.

Fakta lainnya, adanya persekongkolan dalam pengurusan dan perpan-

jangan SPI. Terhadap fakta-fakta tersebut KPPU memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait, serta memutuskan para terlapor dinyatakan terbukti melanggar pasal-pasal yang dimaksudkan, dan menghukum dengan denda ratusan juta untuk tiap-tiap terlapor.

Berdasarkan Pasal 44 pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri. Tercatat ada 18 pelaku usaha yang mengajukan keberatan.

Sementara itu, Komisioner KPPU Guntur Saputra Saragih mengatakan pihaknya masih menunggu putusan salinan dan MA, dan tidak ingin mendahului untuk tindaklanjut setelah kasasi dikab-ulkan."Jika kasasi itu dikabulkan, maka kita akan mengeksekusi denda-denda terkait terlapor, andai kata keputusan-keputusan KPPU diterima sepenuhnya," kata Guntur,

ant





Original Post

Kwik Sjamsul Nursalim Obligor yang Tak Kooperatif

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-7-6

Kwik Sjamsul Nursalim Obligor yang Tak Kooperatif

Jakarta - Mantan menteri negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) sebagai Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Kwik Kian Gie menegaskan pemilik bank dagang negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim adalah obligor yang tidak kooperatif.

neraca

"Sjamsul Nursalim tidak kooperatif, personal guarantee juga tidak diberikan oleh Sjamsul Nursalim," kata Kwikdalam sidangdi pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (5/7).

Kwik bersaksi untuk terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) periode 2002-2004 didakwa bersama-sama dengan Ketua KKSK Dorojatun Kuntjoro-Jakti serta pemilik BDNI Sjamsul Nursalim dan Itjih S Nursalim dalam perkara dugaan korupsi penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham yang merugikan keuangan negara Rp4,58 triliun.

"Personal Guarantee" a-dalah kewajiban perorangan untuk menjamin memenuhi penuangan saat debitur wanprestasi. BDNI adalah salah satu bank yang dinyatakan tidak sehat sehingga harus ditutup saat krisis moneter pada 1398. Berdasarkan perhitungan BPPN, BDNI per 21 Agustus 1998 memiliki utang (kewajiban) sebesar Rp47,258 triliun. Sedangkan aset yang dimiliki BDNI adalah sebesar Rp 18,85 triliun termasuk di dalamnya piutang Rp4,8 triliun kepada petani tam-bakyangdijaminolehPTDi-pasena Citra Darmadja CD-

CD) dan PT Wachyuni Man-dira (WM) milik Syamsul Nursalim.

Belakangan diketahui bahwa piutang Rp4,8 triliun itu macet sehingga Sjamsul Nursalim sebagai pemilik perusahaan penjamin yaitu DCD dan WM harus menyerahkan "personal guarantee" kepada BPPN tapi hal itu tidak pernah diberikan Sjamsul.

"Di BAP saudara mengatakan bahwa sebagai Menko Ekuin dan Ketua KKSK mengeluarkan surat Ketua KKSK No 20 tahun 27 April 2000 pada poin 2 menyatakan tentang utang Dipasena menyerahkan a-set ke BPPN adalah karena Sjamsul Nursalim sudah menyerahkan aset Rp4,8 triliun untuk petambak utang tapi setelah dicek BPPN utang itu unsastain (tidak dapat ditagih) dan tidak sesuai presentasi pertama bahwa utang itu sustain?" tanya jaksa penun tut um um (JPU) KPK I Wayan Riyana.

"Benar, tidak sesuai dengan presentasi pertama kali yang mengatakan kredit petambak bisa ditagih. Na-mun.suratKKSKitutidakju-ga dilakukan BPPN meski seharusnya bisa karena BPPN punya kekuasaan kalau BPPN mau melaksanakan sungguh-sungguh pasti bisa," jawab Kwik

Menurut Kwik, utang petambak penuh dengan konflik kepentingan karena

pada kenyataannya para petambak udang tidak mereka menerima kredit BDNI dan cara pembayarannya ditentukan BD-NI."Nilai tambak utang itu adalah 0 karena sudah kering dan beracun. Waktu itu juga terjadi demonstrasi besar-besaran para petambak dan petambak mengklaim segala sesuatu didasarkan pada dolar AS, petambak harus jual udang ke Dipasena dengan harga jauh lebih murah dari harga pokok, saat itu sampai keru-

suhan dan ada tewas, jadi ini dikategorikan irregularity," tambah Kwik.

Saat ditemukan "irregularity" tersebut maka BPPN memanggil kantor audit publik un tukmelakukanau-dit terhadap BDNI dengan investigasi yang mendalam. "Sjamsul bukan obligor yang kooperatif, kategori kooperatif itu bila obligor dipanggil datang, diajak bicara mau, tapi untuk saya obligor kooperatif belum tentu menyelesaikan masalah karena pengusaha atau

obligor bisa bersikap kooperatif tapi secara de facto tidakmembayar.Untuksaya ukuran kooperatif ada atau tidak uang negara yang masuk ke kas negara," jelas Kwik.

Kemudiandalamkesak-siannya, Kwik Kian Gie menegaskan bahwa pemilik Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim tidak menyerahkan "personal guarantee" (jaminan perorangan) ke BP-PN."Tidak ada personal guarantee dari Sjamsul Nur-

salim kepada BPPN sampai saya selesai menjabat sebagai ketua KKSK. Masalah ini masih tidak berubah karena seharusnya ada personal guarantee sebesar itu, adapun setelah saya tidak menjabat saya tidak paham," kata Kwik.

Kwik juga menjelaskan mengenai KKSK /ang menghapusbukukan utang petambak yang dilai ;kan berdasarkan rekomendasi BPPN yaitu menghapusbukukan utang Rp 1,1 triliun petambak.

ant





Original Post

KPU Tegaskan Pakta Integritas Bersifat Mengikat

Media Online metrotvnews.com
2018-07-06

Jakarta: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan pasal pakta integritas di P-KPU nomor 20 tahun 2018 bersifat mengikat kepada semua peserta pemilu 2019. Pakta integritas berisi komitmen parpol untuk tidak mencalonkan caleg mantan narapidana bandar narkoba, pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan koruptor.

"Mengikat, sebelum dilakukan verifikasi kita engga tahu seseorang itu memenuhi syarat atau tidak," kata Arief di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 5 Juli 2018.





Arief mengatakan sah-sah saja parpol tetap nekat mencalonkan calegnya berlatar belakang mantan narapidana tiga kasus yang dilarang di PKPU. Namun dengan konsekuensi penilaian publik sebagai partai yang tak memiliki komitmen dan bersiap didiskualifikasi saat proses verifikasi berkas.

"Pendaftaran siapapun bisa boleh didaftarkan. Nanti saat verifikasi baru mulai kita menentukan apakah yang bersangkutan sesaui dengan ketentuan yang ada di PKPU atau tidak," tegas Arief.

Namun bagi calon yang tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak lolos, KPU memberikan ruang gugatan, bisa melalui Mahkamah Agung (MA) dengan uji materi pasal 4 ayat 3 PKPU nomor 20 tahun 2018 dan juga bisa melalui gugatan sengketa di Bawaslu.

"Makanya kalau pendaftaran silakan saja didaftarkan. Nanti pada saat verifikasi kita nyatakan tidak memenuhi syarat," pungkas dia.
(SCI)

http://news.metrotvnews.com/politik/GNGq05rk-kpu-tegaskan-pakta-integritas-bersifat-mengikat



Original Post

KPK Siap Hadapi Banding Fredrich Yunadi

Media Online republika.co.id
2018-07-06

Yunadi langsung merencanakan mengajukan banding seusai mendapat vonis tujuh tahunREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan siap menghadapi banding yang kemungkinan akan diajukan oleh Advokat Fredrich Yunadi ihwal vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menjerat Yunadi. Diketahui, Yunadi langsung merencanakan mengajukan banding seusai mendapat vonis tujuh tahun penjara. Putusan tersebut sebenarnya masih di bawah dua pertiga dari tuntutan jaksa KPK yakni maksimal 12 tahun penjara.

"Yang pasti setelah putusan ada waktu untuk pikir-pikir, kami pikirkan apa banding atau tidak. Tapi, kalau terdakwa banding kami hadapi," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Jumat (6/7).

Sebelumnya, dalam putusan yang dibacakan majelis hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (28/6), Fredrich dinilai terbukti merintangi pemeriksaan Setya Novanto dalam perkara korupsi KTP-el.

"Kami menyatakan banding, hari ini juga kami membuat akta banding," kata Fredrich di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis pekan lalu.

Bekas pengacara Setya Novanto itu divonis tujuh tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider lima bulan kurungan. Vonis itu lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang menuntut agar Fredrich Yunadi divonis 12 tahun penjara ditambah denda Rp 600 juta subsider enam bulan kurungan.

Seusai sidang, Fredrich pun menyampaikan sejumlah keluhan dan protes terhadap vonis tersebut. "Jadi tadi saya sudah mendengarkan pertimbangan majelis hakim, ternyata pertimbangannya copy paste (menyalin) dari jaksa, saya bisa buktikan apa yang disampaikan majelis hakim 100 persen apa yang disampaikan jaksa, copy paste itu pelanggaran, akan langsung saya laporkan ke Komisi Yudisial," kata Fredrich berapi-api kepada wartawan.

Keberatan kedua adalah menurut Fredrich, majelis hakim bersikap inkonstitusional. Karena, menurutnya, Indonesia menganut sistem hukum kontinental dan anglo saxon.

"Ketiga, hari ini 28 Juni saya akan bicara dengan teman-teman Peradi dan advokat lainnya bahwa hari ini adalah hari abu-abu atau kematiannya advokat, karena peran advokat sudah hancur. Kita sudah diinjak habis dari penegak hukum lainnya. Istilahnya G30S, 28 Juni adalah hari kematiannya advokat," jelas Fredrich dengan wajah tegang.

Ia menilai, bahwa advokat yang membela kliennya dapat dijerat pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor. Fredrich mengaku sudah memprediksi akan divonis bersalah oleh hakim.

"Saya sudah prediksi (divonis bersalah) karena terus terang selama sidang majelis hakim menjadi bagian KPK, karyawan KPK, karena bila ada sesuatu majelis hakim nanya pertimbangan jaksa, padahal sidang punya siapa? Sidang punya pengadilan, hakim yang harusnya memerintah jaksa, tapi ini jaksa memerintah hakim, ini kehebatan KPK, tiada instansi lain di RI yang lebih hebat dari KPK," tuding Fredrich.

Fredrich pun menuduh bahwa tim jaksa penuntut umum KPK yang menuntutnya termasuk orang-orang yang tidak waras. "Ini kan jaksanya tidak waras, oknumnya tidak waras, masa saya dituntut 12 tahun? Saya tanya sekarang, saya korupsinya apa? saya menghalangi kenapa? Kamu (wartawan) kalau ngikutin orang edan kamu juga edan," tambah Fredrich.

Fredrich juga mengaku sampai saat ini belum dibayar oleh mantan Ketua DPR Setya Novanto. "Kita malah paling takut koruptor, kenapa? Karena nanti kita dijebak malah disebut ikut menikmati hasil korupsi lagi, kita paling takut, apa saya dibayar sama Pak Setya Novanto? Belum, dibayar janji surga saya," kata Fredrich sambil berlalu.

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/07/06/pbf6ir335-kpk-siap-hadapi-banding-fredrich-yunadi



Original Post

Seruan Potong Tangan untuk Gubernur Aceh yang Diciduk KPK

Media Online Detikcom
2018-07-06

Jakarta -
Senyum Irwandi Yusuf sedikit tersungging saat mengatakan tidak ada hukum cambuk bagi seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi di Aceh. Sejurus kemudian, Gubernur Aceh itu melangkahkan kaki menuju ke mobil yang mengantarnya ke rumah tahanan (rutan).

"Tidak ada hukum cambuk," kata Irwandi ketika ditahan KPK pada Rabu (4/7) lewat tengah malam.

Hukuman cambuk memang identik dengan Aceh yang menerapkan hukum syariat Islam atau qanun. Namun sayangnya, tidak ada satupun qanun yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

Ditilik dari situs Pemprov Aceh, acehprov.go.id, ada 13 qanun yang tercantum. Qanun itu mengatur berbagai hal, dari hukum acara jinayat atau pidana dalam Islam hingga urusan minuman keras serta perzinaan. Seringkali, hukumannya adalah dicambuk di hadapan publik.

Menurut aktivis antikorupsi Aceh, Mahmudin, wacana penyusunan qanun tentang korupsi sudah muncul sejak 2014. Namun hingga saat ini qanun tersebut tak kunjung terwujud.

Mahmudin menyebut ada berbagai perdebatan yang muncul dalam pembahasan qanun itu. Tetapi ada satu dugaan Mahmudin yang juga sebagai Kepala Sekolah Antikorupsi Aceh (Saka) itu tentang alasan qanun tersebut tak jua disahkan. Apa itu?

"Karena mayoritas yang terjebak kasus korupsi kan mereka (para pejabat). Jadi mereka istilahnya membuat hukuman untuk menghukum diri mereka sendiri," kata Mahmudin.

Dugaan akal-akalan para pejabat Aceh mulai dari legislatif hingga eksekutif soal qanun korupsi yang dikemukakan Mahmudin cukup masuk akal. Sampai-sampai, Ketua FPI Aceh Tengku Muslim At-Tahiry meminta agar Irwandi atau siapapun warga Aceh yang terlibat korupsi untuk dipotong tangannya.

"Walaupun yang ditangkap orang Serambi Mekah, KPK tak perlu segan-segan karena tak semuanya orang Serambi Mekah saleh, ada juga yang jahat. Maka kalau ada bukti tangkap, jangan lepaskan dan potong saja tangannya, biar jadi pelajaran bagi orang lain," kata Muslim.

Suara pro agar qanun itu disahkan juga diserukan kalangan akademisi. Salah satunya yaitu dari Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari. Dia menilai penerapan qanun di Aceh harus menyeluruh, termasuk terkait korupsi.

"Menurutku menarik (wacana qanun korupsi) sebagai upaya membangun efek jera. Jangan sampai qanun hanya untuk zina dan lain-lain ada, tapi untuk korupsi tidak," kata Feri.

Sementara itu, kalangan akademisi lainnya memberikan pandangan berbeda yaitu dari guru besar hukum dari Universitas Krisnadwipayana, Indriyanto Seno Adji. Terlepas dari belum adanya qanun yang mengatur tindak pidana korupsi, Prof Anto--panggilan akrab Indriyanto--menilai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau biasa disebut UU Tipikor sudah cukup untuk memidanakan seorang pelaku korupsi.

"Walau ada kekhususan regulasi di Aceh, sebaiknya UU Tipikor tetap sebagai regulasi tersendiri, bukan berbasis qanun (apabila kelak benar-benar diatur dan disahkan) ataupun dalam konteks unifikasi dan kodifikasi hukum pidana yang tetap mengakui adanya perkembangan delik khusus tindak pidana," kata Prof Anto.

Bagaimanapun juga, penegak hukum yang saat ini menangani Irwandi serta orang-orang yang saat ini sudah berstatus sebagai tersangka adalah KPK. Lembaga antikorupsi itu tentunya tunduk pada hukum positif yang berlaku di Indonesia, terutama bagi KPK adalah UU Tipikor.

"KPK hanya berwenang menangani kasus dugaan korupsi menggunakan UU Tindak Pidana Korupsi. Kalaupun ada aturan pidana lain di Aceh, kami tidak berwenang (untuk menerapkannya)," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada detikcom.
(dhn/nkn)

https://news.detik.com/berita/d-4100909/seruan-potong-tangan-untuk-gubernur-aceh-yang-diciduk-kpk



Original Post

Media