Irvanto dan Made Oka Segera Disidang

Media Cetak Kompas Halaman 2
2018-7-7

Irvanto dan Made Oka Segera Disidang

Dua tersangka perkara pengadaan kartu tanda penduduk elektronik di Kementerian Dalam Negeri tahun 2011-2012, Ir-vanto Hendra Pambudi Cahyo dan Made Oka Masagung, segera menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Berkas perkara beserta barang bukti milik keduanya telah dilimpahkan ke penuntut umum untuk selanjutnya dibawa ke pengadilan. "Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 28 Februari 2018. IHP telah diperiksa sebagai tersangka 3 kali. Sementara MOM telah diperiksa sebagai tersangka 5 kali," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah, di gedung KPK Jakarta, Jumat (67/2018). Hingga berkas dilimpahkan, sebanyak 120 saksi telah diperiksa terkait dengan perkara ini yang terdiri dari para anggota DPR periode 2009-2014, mantan pejabat Ke-mendagri, dan lainnya.

(IAN)





Original Post

Melawan Kutukan Terbesar

Media Cetak Kompas Halaman 2
2018-7-7

Melawan Kutukan Terbesar

M Subhan SD

Korupsi, satu-satunya kutukan terbesar masyarakat kita saat ini.

Olusegun Obasanjo, Presiden Nigeria (1999-2007)

Indonesia bukan Nigeria Akan tetapi, apa yang disampaikan mantan Presiden Nigeria Obasanjo itu seakan menggambarkan realita negeri ini. Sulit menampik bahwa Tanah Air ini terbebas dari kutukan terbesar korupsi. "Kutukan" itu bermakna menyengsarakan laknat, nista, bencana, buruk, celaka Dominasi diksi-diksi negatif itu membuat atmosfer langit negeri ini selalu dirundung gegana kelabu, kemurungan. ketidakgairahan, tiada asa Inilah cerita negeri jang tiap waktu ada saja pemimpinnya ditangkap KPK. Terakhir, Rabu (4.7/2018) malam. KPK menangkap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.

Penangkapan Irwandi menambah daftar hitam kepala .daerah korup. KPK sudah menangkapi belasan gubernur. Dalam setengah tahun 2018 ini dua gubernur ditahan KPK Gubernur Jambi Zumi Zola dan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Dan. sudah ratusan bupati atau wali kota yang masuk bui karena kasus korupsi. Sepanjang Januari-Juni 2018 ini, sedikitnya 12 bupati diciduk KPK. .Artinya dalam sebulan ada dua bupati wali kota yang digelandang KPK.

Perang melawan korupsi saat reformasi 20 tahun silam, mungkin bakal menjadi catatan saja, tidak mengubah sejarah negeri ini. Sikap pemerintah dan parlemen patut dipertanyakan tatkala begitu resistan dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif. Padahal, aturan KPU itu terobosan penting, tetapi malah mendapat perlawanan. Masalahnya, aturan itu dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam UU itu. syarat caleg disebutkan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan ancaman penjara lima tahun atau lebih, kecuali terbuka dan jujur mengakui sebagai mantan terpidana

Memilih dan dipilih memang hak asasi. Akan tetapi, warga negara juga punya hak asasi untuk hidup di negeri yang bersih. Dan. itu menjadi kewajiban semua warga negara untuk membersihkan negeri ini dari mental bobrok dan perilaku curang. Meminta mereka sadar diri, tahu diri, dan mengakui kesalahan, di sini belum ada sejarahnya. "Waktu yang tepat untuk berlindung dari korupsi dan tirani adalah sebelum mereka menangkap kita Lebih baik menjaga serigala di luar kandang daripada kita percaya dapat menarik gigi dan cakarnya ketika ada di dalam," kata Thomas Jefferson (1743-1826), pendiri dan presiden ketiga bangsa Amerika (1801-1809).

Ada pikiran usil lain. Semestinya disadari ada yang "bolong" dalam UU Pemilu. Di UU itu tidak terlihat gerakan pembasmian korupsi yang betul-betul serius. Jangan-jangan jadi jalan tengah

yang kompromistis. Jangan-jangan memang disengaja agar ada celah seorang napi korupsi bisa comeback ke politik Kalau tidak benar-benar strict, pemberantasan Korupsi, ya, akan begini-begini saja Ibarat obat sudah tak mujarab lagi, sebaliknya virus korupsi semakin kebal dan malah menumbuhkan gen-gen baru.

Ketika akhirnya Kementerian Hukum dan HAM mengundangkan Peraturan KPU itu sehari sebelum dimulainya pendaftaran caleg pada 4-17 Juli 2018, semoga saja bukan sekadar menghindari keruwetan teknis pemilu, tetapi menjadi titik balik agar panggung politik benar-benar bersih dari watak-watak bobrok. Selama libido keku;isaan para politikus begitu tinggi, segala daya upaya dikerahkan dengan menempuh segala cara Watak-watak Machiavellis yang menghalalkan segala cara tumbuh bermekaran.

Semestinya Pilkada 2018 menjadi pelajaran terbaru. Pada pilkada serentak yang digelar 27 Juni 2018 itu sedikitnya sembilan calon bupati wali kota gubernur ikut manggung, walaupun mereka berstatus tersangka korupsi dan ditahan KPK. Bahkan, ada yang menang pilkada, seperti calon gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus dan calon bupati Tulungagung Syahri Mulyo. Mereka pun bangga

Lebih parah lagi. ada pengurus parpol yang juga ikut membanggakan kemenangan calon yang diusungnya walaupun si calon ditahan KPK. Inilah ironi di panggung politik Kalau sudah soal kekuasaan, mereka lupa diri. Jangan sampai seperti kata Aesop (620-564 SAD. pendongeng pada zaman Yunani, "Kami menggantung pencuri kecil, tetapi malah menunjuk pencuri besar ke kantor-kantor publik" Dan, "Orang yang memilih politikus korup, penipu, pencuri dan pengkhianat, bukan korban, tetapi antek-anteknya," kata novelis George Orwell (1903-1950).

Soal korupsi dan pilkada sudah menjadi cerita usang. Ada ambiguitas dalam perang melawan korupsi Misalnya, ungkapan "ambil uangnya, jangan pilih orangnya" begitu sering terdengar. Belakangan ungkapan semirip itu dilontarkan Prabowo, orang nomor satu di Partai Gerindra Sepekan sebelum pilkada serentak lalu. Prabowo menyarankan agar masyarakat mengambil uang suap. "Tidak mungkin uang itu uang halal, tidak mungkin, mustahil. Itu pasti berasal dari uang bangsa Indonesia. Karena itu, saya anjurkan kalau rakyat dibagi sembako, diberi uang. terima saja karena itu hak rakyat," kata Prabowo di akun Facebook seraya mengimbau agar tidak terpengaruh memilih kandidat meski menerima suap (CNNIndonesia.com, 26 6/2018).

Bawaslu pun bereaksi bahwa seruan itu tidak mendidik rakyat. Kalau banyak politikus berkata begitu, terkutuklah negeri inil Karena. "Korupsi itu membuat hal terbaik pun menjadi sangat buruk," kata filsuf David Hume (1711-1776). Kita harus bangkit melawan kutukan itu!

M Subhan SD





Original Post

Pencabutan Hak Politik untuk Lindungi Publik

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-7-7

Pencabutan Hak Politik untuk Lindungi Publik

SUAP BUPATI

JAKARTA, KOMPAS - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta berpendapat, hak masyarakat untuk memperoleh pemimpin yang adil dan baik harus diutamakan. Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari pun dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok.

Rita yang mengenakan blazer biru muda dipadu kerudung hitam langsung menunduk seusai Ketua Majelis Hakim Sugiyanto membacakan putusan terhadap Rita atas perkara suap dan gratifikasi. Di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (6/7/2018), majelis hakim juga menjatuhi Rita hukuman pidana 10 tahun penjara dengan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan.

Pencabutan hak untuk dipilih dikenakan kepada Komisaris PT Media Bangun Bersama Khaerudin yang turut menerima gratifikasi. Khaerudin harus menjalani pidana 8 tahun penjara dengan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Vonis keduanya lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni 15 tahun penjara untuk Rita dan 13 tahun penjara untuk Khaerudin. "Sesuai fakta persidangan dan pembuktian unsur, terdakwa I, Rita selama menjalankan jabatannya yang dipilih langsung justru melakukan tindakan tak sesuai dan mengkhianati amanat masyarakat. Karena itu, perlu pencabutan hak untuk menciptakan efek jera," ujar Sugiyanto.

Terbukti menerima

Dalam nota pembelaan kuasa hukumnya, pekan lalu, Rita keberatan dengan tuntutan pencabutan hak politik. Dasarnya, pencabutan hak dinilai bertentangan dengan HAM. "Hal itu harus dikesampingkan. Hak masyarakat untuk mendapatkan dan memilih pemimpin baik perlu didahulukan. Pencabutan hak politik ini untuk mencegah publik salah pilih," kata Sugiyanto.

Dari keputusan itu, nilai gratifikasi yang terbukti menurut hakim Rp 110,7 miliar, berbeda dengan tuntutan jaksa yang disebutkan Rp 248,9 miliar. Gratifikasi yang terbukti itu terkait SKKL dan izin lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ke 136 perusahaan.

Keputusan tersebut juga diwarnai perbedaan soal status Khaerudin yang bukan PNS antara Sugiyanto dan hakim anggota Saifuddin Zuhri. Karena tak terpenuhinya unsur penyelenggara negara, keduanya berpandangan, Khaerudin tak bisa dipidana dan lepas dari tuntutan. Sementara tiga hakim lain, berpegang pada Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP sehingga Khaerudin tetap bisa dipidana. Atas putusan ini, jaksa Ahmad Burhanuddin menyatakan pikir-pikir, begitu juga Rita dan Khaerudin.

(IAN)





Original Post

Majelis hakim

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-7-7

Majelis hakim

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (6/7/2018), menjatuhkan vonis atas Bupati Kutai Kartanegara (nonaktif) Rita Widyasari selama 10 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, hak politik Bupati Rita juga dicabut oleh majelis hakim selama 5 tahun. Rita tampak menutupi wajahnya saat meninggalkan ruangan sidang.

KOMPAS ALIF ICHWAN





Original Post

Pemeriksaan Uji Materi PKPU Ditunda

Media Cetak Kompas Halaman 5
2018-7-7

Pemeriksaan Uji Materi PKPU Ditunda

MAHKAMAH AGUNG

JAKARTA, KOMPAS - Mahkamah Agung menangguhkan pemerik- saan perkara uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD karena masih ada pengujian terhadap ITU Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Sesuai ketentuan, uji materi di MA baru bisa dilakukan jika undang-undang yang dijadikan batu uji tidak sedang dipersoalkan konstitusi-onalitasnya di MK.

Pelarangan bekas narapidana korupsi, pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba menjadi calon anggota legislatif ditengarai paling banyak menjadi alasan PKPU tersebut diuji. Namun, hingga Jumat (6/7/2018), MA belum memproses permohonan uji materi PKPU tersebut

"Sudah banyak yang mau mendaftarkan uji materi ke MA soal ketentuan itu, tetapi beberapa ditarik kembali dan sebagian belum diproses karena masih ada pengujian UU Pemilu di MK," kata Abdullah, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA, Jumat, di Jakarta

Ketentuan mengenai penangguhan pemeriksaan uji materi di MA jika UU yang dijadikan batu uji masih diperiksa di MK itu tertuang dalam putusan MK Nomor 74//PUU-X/2012. Saat ini, masih ada lima permohonan uji materi UU Pemilu di MK.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini menilai, PKPU itu merupakan terobosan hukum untuk menghasilkan anggota legislatif yang bersih. Dengan ketentuan pakta integritas dalam PKPU No 20/2018, parpol didorong untuk mengusung kader yang bebas dari masalah hukum, terutama korupsi. Pakta integritas itu mengikat parpol agar mengajukan caleg yang lebih berintegritas.

(REK)





Original Post

PM Pakistan Sharif Dihukum 10 Tahun Penjara

Media Online republika.co.id
2018-07-07

Sharif membantah semua tudingan dan akan mengajukan banding.REPUBLIKA.CO.ID, -- Pengadilan Pakistan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara terhadap mantan Perdana Menteri Menteri Nawaz Sharif atas dugaan korupsi. Ia diduga terlibat praktik korupsi terkait pembelian apartemen kelas atas di London. Kasus tersebut menjadi pukulan terhadap partainya menghadapi pemilihan umum pada 25 Juli.

Putusan bersalah terhadap Sharif (68) itu juga menjadi ancaman sebagai akhir karier politik dari salah satu politisi paling terkenal di Pakistan selama empat dekade terakhir. Ia diketahui telah tiga kali menjadi perdana menteri negara tersebut.

"Keputusan hari ini menunjukkan bahwa apartemen Avenfield ini dibeli menggunakan uang korupsi," kata jaksa penuntut umum, Sardar Muzaffar Abbasi kepada wartawan, Jumat (6/7).

Putri Sharif, Maryam yang secara umum menjadi pewarisnya, dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara. Sementara suami Maryam dan anggota parlemen PML-N, Muhammad Safdar, dihukum satu tahun penjara. Putusan itu membuat Maryam Sharif akan didiskualifikasi sebagai kandidat yang mengikuti pemilihan.

"Rakyat Pakistan dan PML-N menolak keputusan ini. Keputusan ini didasarkan pada ketidakadilan, kata saudara Sharif, Shehbaz yang mengambil alih jabatan sebagai presiden PML-N setelah saudaranya dilarang memegang jabatan seumur hidup.

Sharif dan putrinya berada di London karena istri Sharif mendapat perawatan di rumah sakit akibat serangan jantung bulan lalu. Sharif dan putrinya membantah melakukan tuduhan itu dan berencana mengajukan banding. Sekutu politik mengatakan Sharif akan kembali ke Pakistan dari London untuk mengajukan banding tersebut.

"Perdana menteri akan kembali ke Pakistan sebelum pemilihan," ujar sekutu Sharif, Tariq Fazal Chaudhry.

Pengadilan NAB memerintahkan Sharif membayar denda 8 juta pound (10,6 juta dolar AS) dan mendenda Maryam 2 juta pound. Pengadilan juga memerintahkan penyitaan properti London atas nama pemerintah Pakistan.

Pengadilan Akuntabilitas Nasional (NAB) menuduh Sharif dan keluarganya melakukan pencucian uang dan tidak dapat secara sah menunjukkan jejak uang untuk pembelian beberapa properti mewah di London. Sebagian besar tudingan tersebut terjadi pada pertengahan 1990an.

Salinan putusan mengatakan keluarga Sharif gagal membuktikan sumber pendapatan hukum untuk pembelian apartemen Avenfield pada 1993, 1995 dan 1996.

Sharif digulingkan oleh Mahkamah Agung pada Juli 2017 dan dilarang berpolitik karena \'tidak jujur\' karena tidak melaporkan penghasilan bulanan sebesar 10 ribu Emirat Dirham (2.723 dolar AS) dari sebuah perusahaan milik putranya. Namun, dia membantah adanya gaji bulanan tersebut.

Keputusan itu muncul pada saat meningkatnya kecurigaan akan campur tangan militer dalam politik menjelang pemilu. Serta, keluhan media yang dibungkam. Sharif telah mengecam proses pengadilan terhadap dirinya sebagai motivasi politik dan perburuan peradilan.

https://internasional.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/18/07/06/pbgbzv370-pm-pakistan-sharif-dihukum-10-tahun-penjara



Original Post

KPK Geledah Kantor Gubernur Aceh - BeritaSatu.com

Media Online Beritasatu
2018-07-07

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Gubernur Aceh, Jumat (6/7), terkait penyidikan tindak pidana korupsi suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2018 pada Pemprov Aceh.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan empat tersangka antara lain Gubernur Aceh Irwandi Yusuf (IY) dan Bupati Bener Meriah Provinsi Aceh Ahmadi (AMD) serta dua orang dari unsur swasta masing-masing Hendri Yuzal (HY) dan T Syaiful Bahri (TSB).

"Di Aceh ada tim yang sekarang sedang bertugas di sana, dari pukul 11.00 WIB sampai dengan sore ini melakukan penggeledahan di kantor Gubernur Aceh," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Dari penggeledahan itu, kata Febri, disita dokumen-dokumen yang terkait dengan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).

"Kami akan mempelajari dokumen-dokumen tersebut untuk kepentingan proses penyidikan," ujar Febri.

KPK pun pada Jumat memeriksa Irwandi Yusuf dan Ahmadi sebagai saksi untuk tersangka lainnya dalam kasus tersebut.

"Ada kebutuhan administrasi tadi untuk pemberkasan dan kepentingan administrasi bukti terkait dengan penyitaan yang dilakukan sebelumnya atau penyitaan barang bukti," kata Febri pula.

Diduga sebagai penerima adalah Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan T Syaiful Bahri. Sedangkan diduga sebagai pemberi Ahmadi.

Diduga pemberian oleh Bupati Bener Meriah kepada Gubernur Aceh sebesar Rp 500 juta bagian dari Rp 1,5 miliar yang diminta Gubernur Aceh terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh pada Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018.

Pemberian tersebut merupakan bagian dari komitmen fee delapan persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dari setiap proyek yang dibiayai dari dana DOKA.

Adapun pemberian kepada Gubernur dilakukan melalui orang-orang dekat Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai perantara. KPK pun masih mendalami dugaan penerimaan-penerimaan sebelumnya.

Dalam kegiatan operasi tangkap tangan terkait kasus itu, KPK total mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana, yaitu uang sebesar Rp 500 juta dalam pecahan Rp 100.000, bukti transaksi perbankan BCA dan Bank Mandiri, dan catatan proyek.

KPK pun telah menahan empat tersangka itu pada empat lokasi yang berbeda selama 20 hari ke depan, masing-masing Irwandi Yusuf di Rutan Cabang KPK di belakang Gedung Merah Putih KPK, Ahmadi di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur, Hendri Yuzal di Ritan Polres Jakarta Pusat, dan T Syaiful Bahri Rutan Polres Jakarta Selatan.

Sebagai pihak yang diduga pemberi Ahmadi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan T Syaiful Bahri disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

http://www.beritasatu.com/satu/500013-kpk-geledah-kantor-gubernur-aceh.html



Original Post

Hakim Cabut Hak Politik Bupati Nonaktif Kutai Kartanegara Rita Widyasari

Media Online liputan6com
2018-07-07

Liputan6.com, Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis 10 tahun penjara terhadap Bupati nonaktif Kutai Kartanegara Rita Widyasari atas penerimaan gratifikasi dan suap. Hak politiknya juga dicabut.

"Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa I, Rita Widyasari berupa pencabutan hak dipilih pada jabatan publik selama lima tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok," ucap Ketua Majelis Hakim Sugiyanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (6/7/2018).

Pencabutan hak politik selama lima tahun juga dijatuhkan terhadap orang dekat Rita Widyasari, Khairuddin.

Rita divonis menerima gratifikasi Rp 110,7 miliar dari sejumlah perizinan di Provinsi Kutai Kartanegara bersama-sama dengan Khairuddin.

Keduanya dianggap telah melanggar Pasal 12B Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

Saksikan video pilihan di bawah ini

KPK memiliki bukti kuat, bahwa dua orang terlibat dalam pencucian uang hasil korupsi.

1 dari 2 halamanAda Dissenting OpinionSementara itu atas vonis tersebut, dua hakim yakni Sugiyanto dan Saifudin Zuhri dissenting opinion terhadap Khairuddin. Sebab, Khairuddin bukanlah penyelenggara negara sebagaimana unsur dalam Pasal 12 B tentang gratifikasi.

Sehingga keduanya berpendapat Khairuddin terbukti menerima gratifikasi akan tetapi tidak terbukti melakukan pidana.

Kendati demikian tiga hakim lainnya, berpendapat Khairuddin tetap terbukti melakukan pidana sebab dalam dakwaan keduanya disertakan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang artinya majelis hakim meyakini Khairuddin turut serta menikmati gratifikasi meski bukan penyelenggara negara.

"Dalam rapat musyawarah tidam diputuskan secara bulat hakim Sugiyanto dan Saifudin Zuhri berbeda pendapat mengenai kedudukan terdakwa 2," ujarnya.

"Keputusan ini diambil berdasarkan suara terbanyak," imbuhnya.

Atas perbuatan menerima gratifikasi Rita dijatuhi vonis pidana penjara 10 tahun denda Rp 600 juta atau subsider 6 bulan. Sementara Khairudin dijatuhi pidana penjara selama delapan tahun Rp 300 juta atau subsider tiga bulan.

Reporter Yunita Amalia

Sumber Merdeka.com

https://www.liputan6.com/news/read/3581254/hakim-cabut-hak-politik-bupati-nonaktif-kutai-kartanegara-rita-widyasari



Original Post

Kasus Keponakan Setnov Segera Disidangkan

Media Online republika.co.id
2018-07-07

Sidang keponakan Setnov akan digelar di PN JakpusREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan proses penyidikan ke tahap penuntutan terhadap Irvanto Hendra Pambudi, tersangka korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-el). Febri menyatakan sidang terhadap keponakan Setya Novanto itu akan dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Tadi, untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi sudah selesai proses penyerahan tersangka dan berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum atau tahap dua. Dalam waktu dekat akan kami limpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (6/7).

Irvanto yang merupakan keponakan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto telah ditetapkan bersama Made Oka, pengusaha sekaligus rekan Novanto sebagai tersangka korupsi KTP-el pada 28 Februari 2018 lalu. Irvanto diduga sejak awal mengikuti proses pengadaan KTP-el dengan perusahaannya, yaitu PT Murakabi Sejahtera dan ikut beberapa kali pertemuan di Ruko Fatmawati bersama tim penyedia barang proyek KTP-el, dan juga diduga telah mengetahui ada permintaan "fee" sebesar lima persen untuk mempermudah proses pengurusan anggaran KTP-el.

Irvanto diduga menerima total 3,4 juta dolar AS pada periode 19 Januari-19 Februari 2012 yang diperuntukkan kepada Novanto secara berlapis dan melewati sejumlah negara. Sedangkan Made Oka adalah pemilih PT Delta Energy, perusahaan SVP dalam bidang "investment company" di Singapura yang diduga menjadi perusahaan penampung dana.

Made Oka melalui kedua perusahaannya diduga menerima total 3,8 juta dolar AS sebagai peruntukan kepada Novanto yang terdiri atas 1,8 juta dolar AS melalui perusahaan OEM Investment Pte Ltd dari Biomorf Mauritius dan melalui rekening PT Delta Energy sebesar 2 juta dolar AS. Made Oka diduga menjadi perantara uang suap untuk anggota DPR sebesar lima persen dari proyek KTP-el.

Keduanya disangkakan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/07/07/pbgill330-kasus-keponakan-setnov-segera-disidangkan



Original Post

Bimanesh Klaim Sudah Ungkap Perbuatan Fredrich ke KPK

Media Online republika.co.id
2018-07-07

Bimanesh sebut tidak mau mengorbankan reputasi baik selama 38 tahun jadi dokterREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dokter spesialis penyakit dalam di RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutardjo mengklaim dirinya yang mengungkap perbuatan advokat Fredrich Yunadi ke penyidik KPK. Ia mengaku telah bersaksi yang berguna bagi KPK untuk mengungkap perbuatan menghalang-halangi penyidikan yang dilakukan oleh Fredrich Yunadi.

Ini membuktikan bahwa tidak ada persengkongkolan antara saya dengan dia dalam perkara ini," kata Bimanesh dalam sidang pembacaan nota pembelaan (pledoi) di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (6/7).

Dalam perkara ini, Bimanesh dituntut 6 tahun penjara ditambah denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan karena dinilai terbukti merintangi pemeriksaan Setya Novanto dalam perkara korupsi KTP-Elektronik (KTP-el). Sebagai pemohon \'justice collaborator\' (JC), ia telah mengakui semua perbuatan saya kepada KPK dan juga kepada pengadilan ini.

"Saya tidak akan mengorbankan reputasi baik selama 38 tahun menjadi dokter dan abdi negara untuk sesuatu yang amat tercela melawan hukum," tambah Bimanesh.

Meski mengaku sebagai JC, namun Bimanesh melalui pengacaranya menilai bahwa kesaksian sejumlah saksi terhadap dirinya tergolong kesaksian palsu. "Pendapat penuntut umum semua didasarkan atas kesaksian palsu yang disampaikan oleh dokter Michael, para perawat IGD yaitu Suhaidi, Nana Triana dan Apri Sudrajat dan yang paling kasat mata adalah kesaksian palsu perawat Indri Astuti, yang mengatakan bahwa terdakwa telah memerintahkan memasang infus pura-pura, membuang surat rawat inap, memasang perban pada Setya Novanto," kata penasihat hukum Bimanesh, Wirawan Adnan.

Menurut Wirawan, Indri Astuti telah berbohong yaitu ketika mengatakan sedang mengukur tensi bahwa terdakwa mengambil alih alat atensi untuk diukur sendiri oleh terdakwa. Kebohongan lain, tambah Wirawan, adalah perihal tugas merawat Setnov pada 16 November malam yang menurut pengakuan Indri ia ditawari oleh dokter Alia padahal menurut saksi dokter Alia dan dokter Francia perawat Indrilah yang menawarkan diri.

Terhadap pledoi itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riadi menegaskan bahwa Bimanesh bukanlah JC. Pihak tidak menanggapi status JC terdakwa di tuntutan tapi hanya menanggapi di persidangan, apakah jujur atau berbelit-belit.

"Kami keberatan JPU dikatakan hanya mencari kebenaran formil tapi juga materiil dengan menghadirkan saksi di depan sumpah dan CCTV, majelis hakim juga sudah memberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi meringankan dari pihak penasihat hukum," kata jaksa Roy.

Sedangkan mengenai keberatan penasihat hukum bahwa penuntut umum tidak membuktikan rekayasa kecelakaan yang dialami oleh Setya Novanto, jaksa mengatakan bahwa mereka memang tidak bertugas membutikannya. Pihaknya tidak mendakwakan rekayasa kecelakaan tapi rekayasa rawat inap walau punya hubungan kausalitas tapi ini sudah termaktub analisa yuridisnya.

"Sedangkan mengenai pernyataan perawat melakukan konspirasi dengan saksi-saksi lain, kami keberatan karena saksi memberikan keterangan di bawah sumpah bahkan Indri dengan menguraikan air mata menyampaikan tentang perbuatan terdakwa," ungkap Roy. Sidang putusan akan dibacakan pada 16 Juli 2018.

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/07/07/pbgi9r330-bimanesh-klaim-sudah-ungkap-perbuatan-fredrich-ke-kpk



Original Post

Dua Kepala Dinas Jadi Tersangka Suap DPRD Jawa Timur

Media Cetak Koran Tempo Halaman 5
2018-7-7

Dua Kepala Dinas Jadi Tersangka Suap DPRD Jawa Timur

KPK sebelumnya telah menetapkan tujuh tersangka lain.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan dua kepala dinas Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai tersangka dalam dugaan suap kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur. Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, mengatakan suap tersebut berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan dan penggunaan anggaran di Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2016-2017.

Dua tersangka tersebut adalah Kepala Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Mochamad Ardi Prasetiawan dan Kepala Dinas Perkebunan M. Samsul Arifien. Saut mengatakan penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan korupsi anggaran pada 2017. "Pendalaman dilakukan terus, maka baru ketemu dua kepala dinas," kata Saut di kantornya di Jakarta, kemarin.

Saut menuturkan, penetapan kedua tersangka menambah daftar tersangka dalam kasus suap serupa. Sebelumnya, KPK telah menetapkan tujuh orang lainnya. Beberapa di antaranya adalah Ketua

Komisi B DPRD Jawa Timur Mochammad Basuki; dua staf DPRD Jawa Timur, Rahman Agung dan Muhamad Santoso; serta anggota DPRD JawaTimur, Muhamad Kabil Mubarok.

Dua kepala dinas juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Bambang Heriyanto dan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Rohayati, serta pegawai Dinas Pertanian Anang Basuki Rahmat. "Ketujuh tersangka telah divonis Pengadilan Tipikor Surabaya," ujarnya.

Kasus suap terhadap DPRD Jawa Timur ini terbongkar ketika komisi antirasuah tersebut

melakukan operasi tangkap tangan pada Juni 2017 di kantor DPRD Jawa Timur dan DPRD Malang. Saut berujar, timnya menangkap dan menyita uang Rp 150 juta dari Rahman Agung yang disimpan di ruang Komisi B Gedung DPRD. Duit itu diserahkan Anang Basuki, yang menjadi perantara Bambang Heriyanto dan Rahman Agung, untuk Mochammad

Basuki.

Pemberian duit itu adalah pembayaran

triwulan kedua dari total komitmen pengawasan dan pemantauan Dewan

terhadap penggunaan anggaran di Provinsi Jawa Timur. Nilainya mencapai Rp 600 juta. Mochammad Basuki juga menerima sejumlah uang dari Dinas Peternakan sebesar Rp 100 juta. Ia pun menerima duit dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp 50 juta pada 31 Mei 2017 dan Dinas Perkebunan sebesar Rp 100 juta.

Ardi Prasetyawan dan Samsul Arief ien pun disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Saut menambahkan, pihaknya tak menutup kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang terlibat dalam suap DPRD ini. "Bagaimana ke samping ke atas itu perlu pendalaman. Sejauh mana kasus ini didalami dan pihak-pihak terkait terbuka, tentu KPK akan tindak lanjuti," ujarnya.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan penyidikan terhadap kedua kepala dinas telah dimulai sejak 27 April lalu. Ardi

Prasetyawan kini ditahan di Rumah Tahanan Klas 1 Jakarta Timur cabang KPK. Adapun KPK masih harus memanggil ulang Samsul Arifien pada 10 Juli.

Arkhelaus Wisnu/ ROSSENO AJI / ARKHELAUS W.





Original Post

KPK Sambut Baik Dicabutnya Hak Politik Rita

Media Online metrotvnews.com
2018-07-07

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta tehadap Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif Rita Widyasari (RIW). Rita divonis 10 tahun penjara dan denda Rp600 juta subsider enam bulan kurungan.

"Saya pikir dia juga mengakui dengan baik kemudian sudah optimal semua," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 6 Juli 2018.





Majelishakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap Politikus Partai Golkar. Pencabutan hak politik diterapkan selama lima tahun setelah menjalani pidana penjara.

Menurut Saut, penambahan pidana berupa pencabutan hak politik itu sejalan dengan semangat Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

"Berarti semangatnya, spiritnya sama dengan semangat PKPU," ujarnya.

Rita sendiri dijerat dalam tiga perkara rasuah oleh penyidik KPK. Teranyar, orang nomor satu di Kutai Kartanegara itu dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Saut memastikan semua kasus yang melibatkan Rita akan dituntaskan, termasuk pencucian uang yang masih dalam tahap penyidikan. "Iya masih jalan masih proses," pungkasnya.
(AGA)

http://news.metrotvnews.com/hukum/aNrDAmVk-kpk-sambut-baik-dicabutnya-hak-politik-rita



Original Post

Hakim Cabut Hak Politik Komisaris PT Media Bangun Bersama

Media Online Cnnindonesia.com
2018-07-07

Jakarta, CNN Indonesia Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menyatakan Bupati non aktif Kutai Kertanegara (Kukar) Rita Widyasari dan Komisaris PT Media Bangun Bersama Khoirudin bersalah lantaran terbukti menerima suap senilai Rp110 miliar dari sejumlah rekanan pelaksana proyek.

Dalam putusannnya, Jumat (6/7), hakim menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp600 juta subsider 6 bulan. Sedangkan terhadap Khoirudin, yang juga merupakan salah satu anggota dari tim XI, hakim menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara dan denda sebesar Rp300 juta subsider tiga bulan.

Selain itu, hakim juga mencabut hak politik terhadap keduanya. Pencabutan hak politik itu berlaku selama lima tahun setelah menjalani pidana.

googletag.cmd.push(function() googletag.display(\'div-gpt-ad-1520566820877-0\') )

Keduanya dianggap telah melanggar Pasal 12B Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

Putusan hakim terkait pencabutan hak politik Rita didasarkan pada statusnya yang merupakan penyelenggara negara. Namun, terhadap Khoirudin, dua hakim sempat berbeda pendapat atau dissenting opinion karena mempertimbangkan statusnya yang tidak termasuk pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara.

"Dalam rapat musyawarah tidak dicapai mufakat bulat hakim ketua Sugiyanto dan hakim anggota Zaifuddin Zuhri berbeda pendapat kedudukan status terdakwa Khairudin dalam perkara ini," kata Ketua Majelis Hakim Sugiyanto dalam persidangan.

Meskipun demikian, tiga hakim lainnya berpendapat bahwa Khairudin terbukti melakukan tindak pidana karena menikmati gratifikasi. Hal ini sebagaimana dakwaan kedua disertakan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Hakim kemudian menggunakan opsi suara terbanyak. Sebanyak tiga dari lima hakim yang mengadili perkara ini menyatakan Khoirudin merupakan penyelenggara negara.

"Tiga hakim berpendapat terdakwa dikenakan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, maka dapat diikutsertakan sebagai penyelenggara negara. Putusan ini diambil berdasarkan suara terbanyak," kata hakim.

Khoirudin dan Rita dianggap menerima gratifikasi senilai Rp110 miliar dari sejumlah rekanan pelaksana proyek di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Uang diterima Rita melalui Khairudin, salah satu anggota dari tim XI. Tim XI merupakan pihak yang menentukan berbagai macam proyek yang diajukan kepada Rita Widyasari selaku Bupati Kukar.

"Menimbang berdasarkan uraian fakta yang telah majelis pertimbangkan terdakwa satu Rita Widyasari bersama terdakwa dua Khairudin telah menerima gratifikasi berupa uang sejumlah Rp110.234.440.000," kata Sugiyanto.

Atas putusan hakim, Rita dan Khoirudin mengajukan opsi pikir-pikir sebelum memutuskan mengajukan banding.

(aal)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180707011009-12-312221/hakim-cabut-hak-politik-komisaris-pt-media-bangun-bersama



Original Post

Divonis 10 Tahun, Bupati Rita Widyasari Malah Minta Didoakan

Media Online jurnalnasional.com
2018-07-07

Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari Divonis 10 tahun penjara.

Jakarta - Bupati Kutai Kertanegara (Kutai) nonaktif Rita Widyasari divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta. Rita juga divonis hukuman denga Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan.

Selain pidana pokok, majelishakim juga menjatuhkan pidana tambahan. Yakni, pencabutan hak politik terhadap Politikus Partai Golkar itu selama lima tahun setelah jalani pidana penjara.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle[]).push({});

Majelis menyatakan Rita terbukti secara sah dan meyakinkan menerima gratifikasi selama menjabat Bupati Kutai. Hakim meyakini jikaRita terbukti menerima gratifikasi Rp 110 miliar bersama-sama dengan staf khususnya, Khairudin.

Selain itu, Rita dinilai terbukti menerima suap Rp 6 miliar dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun alias Abun. Uang itu diberikan terkait pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara kepada PT Sawit Golden Prima.Baca juga :
Resmi Tersangka, Bos PT Pura Binaka Mandiri Sogok Bupati Subang
Dua Kadis Pemprov Jatim Resmi Tersangka Suap DPRD
Peringatan, KPK jangan Jadi Lembaga Pelindung Perusahaan

Abun memberikan uang kepada Rita yang seluruhnya berjumlah Rp 6 miliar sebagai kompensasi atas izin lokasi yang telah diterbitkan. Adapun rinciannya, Rp 1 miliar pada 22 Juli 2010 dan Rp 5 miliar pada 5 Agustus 2010.

"Menyatakan terdakwa Rita Widyasari terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi," ucap Ketua Hakim Sugianto saat membaca amat putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (6/7/2018).

Sementara itu, K hairuddin divonis oleh majelis hakim dengan hukuman 8 tahun penjara. Lelaki yang disebut-sebut `pentolan` Tim 11 ini juga dijatuhi hukuman denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan.

Rita dan Khairudin terbukti melanggar Pasal 12 B dan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat1 KUHP.

Dalam menjatuhkan vonis, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang meringankan, Rita dan Khairudin dinilai berlaku sopan selama sidang dan belum pernah dihukum.

Sedangkan yang memberatkan, Rita dan Khairuddin dinilai tidak mendukung pemerintah yang gencar memberantas korupsi."Terdakwa seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat, khususnya di Kukar," ucap hakim Sugiyanto.

Vonis majelis terhadap Rita lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK. Sebelumnya Rita dituntut 15 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan.

Merespon putusan itu, Rita menyatakan pikir-pikir. Jaksa KPK juga menyatakan pikir-pikir.

"Atas vonis tersebut, setelah kami konsultasi dengan terdakwa, kami nyatakan pikir-pikir," ucap pengacara Rita, Wisnu Wardhana.

Usai persidangan, Rita enggan berbicara banyak. Termasuk soal putusan majelis hakim. Rita hanya menyebut akan mempelajari putusan hakim.

"Doakan kuat ya. Nanti dibahas dengan penasehat hukum, akan banding atau tidak," tutur Rita.

http://www.jurnas.com/artikel/37301/Divonis-10-Tahun-Bupati-Rita-Widyasari-Malah-Minta-Didoakan/



Original Post

Resmi Tersangka, Bos PT Pura Binaka Mandiri Sogok Bupati Subang

Media Online jurnalnasional.com
2018-07-07

Bupati Subang, Jawa Barat, Imas Aryumningsih

Jakarta - Direktur Utama PT Pura Binaka Mandiri dan PT Alfa Sentra Property, Puspa Sukrisna alias Asun resmi ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan suap kepada Bupati Subang, Imas Aryuminingsih terkait proses perizinan di lingkungan Pemkab Subang.

"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dan menetapkan seorang lagi sebagai tersangka," ucap Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (6/7/2018).

(adsbygoogle = window.adsbygoogle[]).push({});

Puspa Sukrisna diduga bersama-sama pengusaha bernama Miftahuddin memberikan suap kepada Imas. Suap ini diberikan agar PT Pura Binaka Mandiri dan PT Alfa Sentra Property mendapat izin membangun pabrik atau tempat usaha di Subang.

Atas dugaan itu, Puspa disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Baca juga :
Divonis 10 Tahun, Bupati Rita Widyasari Malah Minta Didoakan
Dua Kadis Pemprov Jatim Resmi Tersangka Suap DPRD
Peringatan, KPK jangan Jadi Lembaga Pelindung Perusahaan

Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat empat tersangka, termasuk Imas. Selain Imas, KPK juga menetapkanKabid Perizinan DPMPTSP Subang, Asep Santika; pihak swasta bernama Data; dan Miftahuddin.Keempat tersangka itu saat ini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

http://www.jurnas.com/artikel/37303/Resmi-Tersangka-Bos-PT-Pura-Binaka-Mandiri-Sogok-Bupati-Subang/



Original Post

Dua Kadis Pemprov Jatim Resmi Tersangka Suap DPRD

Media Online jurnalnasional.com
2018-07-07

Jabar Perbanyak Barang dan Jasa Unggulan

BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menambah daftar barang dan

jasa unggulan yang bisa masuk dalam e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP.

"Kami berharap semua produk yang ada di Jawa Barat akan masuk dalam e-katalog," ungkap Penjabat Gubernur Jabar M. Iriawan, Jumat (6/7).

Dia menegaskan hal itu seusai menandatangani MoU dengan LKPP, dan meminta agar seluruh perangkat daerah di Jabar memanfaatkan e-Katalog sebagai etalase sejumlah produk unggulan.

Menurutnya, melalui e-Katalog Jawa Barat juga bisa mempromosikan barang dan jasa yang dihasilkan ke daerah lain. "Produk unggulan Jawa Barat bisa masuk ke katalog yang ada. Kemudian bisa diambil provinsi lain. Demikian berputar terus, jadi seperti simbiosis mutualis-me," paparnya.

Terlebih hal ini bisa mencegah adanya tindakan penyimpangan seperti tindak pidana korupsi. E-katalog ini juga penting sekali untuk menghindari penyim-pangan-penyimpangan.

"Pengadaan barang dan jasa

sekarang itu harus jelas, dan barang-barang yang dipasarkan juga harus unggulan. Terobosan ini penting dan harus diikuti oleh seluruhnya," kata Iriawan.

Di tempat yang sama, Kepala LKPP Agus Prabowo mengungkapkan bahwa e-katalog ini seperti online shop.

Di e-katalog akan tertera jelas barang, merek, spesifikasi, hingga harga produk yang dipasarkan. "Tapi isinya barang-barang yang dibutuhkan oleh pemerintah, baik pusat dan daerah maupun sektor lainnya," tuturnya.

Dia menjelaskan, kesepakatan dengan Pemprov Jabar yang tertuang dalam MoU mendorong LKPP untuk ikut memasarkan produk barang dan jasa dari Jawa Barat. Kerja sama serupa sudah dilakukan oleh LKPP bersama delapan pemda lain di Indonesia.

"Jadi, melalui e-katalog ini produk-produk Jawa Barat dipasarkan oleh LKPP supaya dibeli oleh pembeli dari seluruh Indonesia, serta oleh pemerintah daerah di Jawa Barat sendiri," katanya.

Agus meyakini bahwa e- katalog bisa mengurangi tindak pidana korupsi dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Di samping itu, menurutnya, secara otomatis mengurangi hambatan-hambatan yang sebelumnya ada di tender.

"Zaman dulu semua harus tender, beli alat berat harus tender, tidak boleh menyebut merek. Tapi sekarang tinggal klik

saja, jadi otomatis mengurangi potensi korupsi, " tegasnya.

Kepala Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK Asep Rahmat Suwanda berharap agar Jawa Barat bisa segera menerapkan e-katalog tersebut.

Dia menjelaskan, KPK berkeinginan agar Jawa Barat bisa menjadi contoh dalam penerapan e-katalog. Hal itu karena, kata Asep, sebelumnya sistem aplikasi e-samsat, SKP Online, dan perizinan asal Jawa Barat telah berhasil direplikasi oleh daerah lain.

Dia meyakini bahwa meskipun beberapa daerah lebih dahulu menerapkan e-katalog lokal tetapi Provinsi Jawa Barat akan mampu mengakselerasi lebih cepat. "Selain itu, bisa memperbanyak produk yang diberikan untuk contoh katalog lokal ini serta bisa direplikasi ke daerah lain," paparnya.

E-COMMERCE UMKM

Pada perkembangan lain, Kadin Bali menyiapkan platform e-commerce untuk membantu pemasaran produk industri kreatif hasil usaha mikro, kecil, dan menengah secara online.

Ketua Kadin bali Anak Agung Ngurah Abt Wiraputra mengatakan bahwa melalui aplikasi yang mudah diakses, pelaku industri kreatif bisa menawarkan produk dengan mudah, murah, cepat, dan menjangkau seluruh dunia.

"Inilah salah satu antisipasi era digital agar produk kita lebih gampang diakses pasar global," katanya, Jumat (6/7).

Menurut Alit, platform e-commerce Kadin Bali ini sudah hampir rampung dan diluncurkan pada bukan depan. Selain bisa diakses melalui website, e-commerce Kadin Bali bisa dibuka di smartphone berbasis android ataupun iOS.

Dia menjelaskan, e-commerce yang ditawarkan mirip gerai yang ada di Bukalapak, Lazada,

Tokopedia, BliBli dll. Kadin Bali mengelola platform dari sisi dukungan aplikasi, sistem, dan teknologinya, sedangkan pelaku industri menyiapkan produk.

Pasar yang disasar bukan hanya dalam negeri melainkan lebih fokus pasar ekspor, karena selama ini daya saing produk ekonomi kreatif di Bali cukup tinggi sehingga bisa tembus pasar di sejumlah negara.

Kehadiran platform e-commerce Kadin Balidiharapkan memperluas cakupan pasar dan bisa langsung mempertemukan pembeli dari berbagai penjuru dunia dengan pelaku ekonomi kreatif secara online.

"Database dari e-commerce ini kelak bisa membantu pemetaan yang lebih terintegrasi jika ingin memperluas jangkauan pasar."

Kadin Bali telah mempromosikan keberadaan platform e-commerce ini kepada UMKM pelaku ekonomi kreatif di Bali dan diharapkan segera bergabung dan menginformasikan ke jaringan pembeli potensial di luar negeri.

"Sekitar 50 pelaku ekonomi kreatif yang pernah melakukan ekspor telah menyatakan niat untuk bergabung ditambah 300-an pelaku usaha yang selama ini memasarkan secara lokal," katanya.

Alit menambahkan, seluruh produk UKM di Bali seperti kerajinan, fashion, makanan, minuman, animasi, dan lainnya bisa dipasarkan melalui e-commerce Kadin Bali ini.

Untuk meningkatkan daya saing dan legalitas agar bisa diterima di pasar ekspor, seluruh produk akan dilengkapi dengan sertifikat keaslian {certificate of authenticity) yang dikeluarkan Kadin Bali.

"Sertifikat keaslian dari Kadin Bali ini diakui pasar ekspor internasional. Tanpa sertifikat tersebut produk industri kreatif Bali agak kesulitan masuk dan bersaing," tuturnya.

k57/ Erna Sukarelawanto)



Berita UmumBisnis Indonesia11 227 Jul 2018Keponakan Setya Novanto Segera Diadili Berita UmumPikiran Rakyat11 237 Jul 2018MA Masih Mencari Calon Hakim Agung Pajak Berita UmumHarian Kontan2 247 Jul 2018Surat Keterangan untuk Caleg Gratis Berita UmumRepublika4 257 Jul 2018Rita Divonis 10 Tahun Penjara Berita Umum BerfotoRepublika3 267 Jul 2018KPU Segera Data Mantan Koruptor Berita UmumRepublika1 277 Jul 2018Bupati Kukar Rita Widyasari Divonis 10 Tahun Penjara Berita Umum BerfotoMedia Indonesia4 287 Jul 2018Plt Gubernur Jambi Ngaku Sering Digoda untuk KorupsiBerita OnlineokezonecomOnline297 Jul 2018Dua Kadis Pemprov Jatim Resmi Tersangka Suap DPRD

Rita Dikurung 10 Tahun

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 20
2018-7-7

Rita Dikurung 10 Tahun

JAKARTA - Pengadilan menjatuhkan vonis pidana kurungan kepada Bupati Kabupaten Kutai Kertanegara non-aktif, Rita Widyasari, dalam sidang tindak pidana korupsi (tipikor) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (6/7).

Rita Widyasari bersama dengan terdakwa dua, Khairudin, telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

"Menjatuhkan kepada terdakwa satu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah Rp600 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan," ujar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

Sementara itu, terdakwa dua, Khairudin, dijatuhkan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sejumlah Rp300 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Hak politik Rita Widyasari juga dicabut selama 5 tahun terhitung sejak

dirinya menjalani terpidana. Adapun, Khairudin juga dicabut hak politiknya selama 5 tahun terhitung sejak dirinya selesai menjalani pidana.

Rita divonis karena melakukan tindak pidana korupsi menerima suap terkait dengan pemberian izin lokasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru Kecamatan Muara Kaman kepada PT Sawit Golden Prima, serta menerima hadiah atau gratifikasi dari Hery Susanto Gun, direktur utama perusahaan sawit tersebut.

Rita Widyasari terbukti telah melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Selain itu, Rita Widyasari juga didakwa menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau

tugasnya.

(Rahmad Fauzan)





Original Post

Cemari Citarum, Masuk Tipikor

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 3
2018-7-7

Cemari Citarum, Masuk Tipikor

Pemprov Jabar Sedang Mengkaji Bersama KPK

SOREANG, (PR).-Semua pihak yang terbukti mencemari Sungai Citarum bakal dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Wacana itu sadang dirumuskan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Beberapa waktu lalu kami (Pemprov Jabar) telah melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK, Pak Asep Rahmat Suwanda. Salah satu yang dibahas ialah rencana penerapan pasal korupsi bagi pelaku pencemaran Sungai Citarum. Langkah ini diambil dengan tujuan memberi efek jera terhadap pelaku melalui sanksi hukuman yang lebih berat," ujar Penjabat Gubernur Jabar, Mochammad Iriawan saat meninjau hulu Sungai Citarum atau Kilometer o Citarum di Situ Cisanti, Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jumat (6/7/2018).

Untuk itu, Iriawan meminta para pengusaha yang ada di sekitar DAS Citarum agar menerapkan instalasi pengolahan air liman (IPAL) dengan baik. Pasalnya, masih ada beberapa pabrik yang membuang limbah sembarangan.

"Kami berharap para pengusaha, khususnya pabrik-pabrik di sekitar Citarum segera melakukan pengolahan limbah yang sesuai dengan aturan yang harus ditaati mereka. Ha-rus ada penegakan hukum bagi pabrik yang bandel," ujarnya.

Dengan tindakan tegas dan sanksi hukuman yang berat, diharapkan para pencemar ling-

kungan itu tak mengulangi perbuatannya. "Kalau enggak ditindak tegas, mereka tahu itu perbuatan salah tetapi akan melakukan itu terus-menerus. Mudah-mudahan dengan kita memberi edukasi terus, akan mengubah mindset mereka yang selama ini salah," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Bandung Dadang M Naser menuturkan, sejauh ini telah ada 126 pabrik yang diberikan peringatan oleh pemerintah. "Mereka, pengusaha yang pabriknya mencemari Sungai Citarum, saat ini dibina pemerintah," katanya yang mendampingi Iriawan saat meninjau Situ Cisanti.

Sementara itu, Pit Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jabar Nana Nasuha Juhri mengatakan, sebelum menerapkan pasal korupsi untuk para pencemar Citarum, perlu ada kajian terlebih dahulu terkait pelanggaran yang bisa dijerat tipikor.

"Limbah yang sudah ada di sumber air harus segera diam-

bil sampelnya. Lalu, diteliti apakah itu sudah melewati batas cemarnya atau bagaimana," kata Nana yang juga Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jabar tersebut.

Menurut dia, Petugas Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang ada di bawah kewenangan Dinas Lingkungan Hidup pun bakal terus memantau DAS Citarum. "Jadi, saat ada laporan pembuangan limbah dari industri ke sumber air, petugas kami akan langsung turun dan berkoordinasi dengan teman-teman kabupaten/kota," katanya.

Rawat Situ Cisanti

Dalam peninjauan ke Situ Cisanti, Iriawan didampingi Bupati Bandung Dadang M Naser dan Komandan Sektor I (Situ Cisanti) Kolonel Inf Catur. Rombongan melihat mengunjungi hulu Sungai Citarum (Kilometer o Citarum) di Situ Cisanti, Desa Tarumajaya.

Iriawan tampak mengagumi

kesejukan dan keindahan Situ Cisanti. Dia pun menikmati kejernihan air Situ Cisanti menggunakan perahu karet.

Air di Situ Cisanti berasal dari tujuh mata air. Ketujuh mata air tersebut ialah Citarum, Ci-kahuripan, Cikoleberes, Cihani-wung, Cisadane, Cikawudukan, dan Cisanti. Tentunya Cisanti harus dijaga karena memang

ada pertumbuhan ganggang yang cepat sekali. Signifikan pertumbuhannya," ucapnya.

Iriawan berharap, melalui kegiatan Citarum Harum itu, harapan warga agar Sungai Citarum kembali bersih bisa terealisasi. "Tentunya membutuhkan waktu dan kerja keras dari berbagai komponen untuk merealisasikan hal ini (Citarum Harum)," ujarnya.

Dia menambahkan, fokus program Citarum Harum juga terkait rehabilitasi lahan gundul yang ada di sekitar Cisanti. Menurut dia, harus ada program pemberdayaan masyarakat terkait alih tanam lahan.

"Kami lihat beberapa bukit masih gundul. Masyarakat ha-rus betul-betul diedukasi. Untuk mengubah budaya tanam tidaklah mudah. Kami akan coba alihkan dari sayuran ke kopi. Harus ada tanaman keras atau pepohonan tinggi sebagai resapan air. Tentunya, bekerja sama dengan pemerintah setempat," ujarnya.

Sebelumnya, Iriawan juga meninjau area Oxbow ada di bawah jembatan biru, Bojong-soang. Kondisi Oxbow yang berada di antara Sungai Ci-jagra dan Sungai Cikapundung itu sudah jauh lebih baik. Tidak ada lagi tumpukan sampah di atas sungai yang akan bermuara ke Sungai Citarum tersebut.

(Satrya Graha)





Original Post

Mahkamah Agung Masih Sepi Gugatan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-7-7

Mahkamah Agung Masih Sepi Gugatan

LARANGAN bagi eks napi korupsi, narkoba dan kejahatan seksual untuk maju sebagai calob legislatif masih bisa dirubah. Caranya, pihak yang keberatan dengan aturan dalam PKPU No. 20 Tahun 2018 , silahkan ajukan gugatan pada Mahkamah Agung.

Namun hingga kemarin, MA mencatat belum ada I pun pihak yang mengajukan gugatan. Pihak MA sendiri mengaku tidak akan tebang pilih siapa pun dari masyarakat yang ingin mengajukan gugatan.

"Hingga Jumat (6/7) pagi ini, belum ada yang melaporkan atau mengajukan uji materi PKPU ke MA," kata Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah, di kantornya, kemarin.

Abdullah mengatakan, MA memperbolehkan siapapun mengajukan uji materi PKPU ke NIA, bila merasa tidak diakomodir oleh pasal atau ayat yang terdapat dalam peraturan tersebut. "Secara administratif, siapapun yang menguji ke MA bisa diterima," kata Abdullah. Dia menjelaskan setelah permohonan uji materi didaftarkan ke MA, pemohon uji materi akan diberi waktu 14 hari untuk melengkapi berkas uji materi. Bila berkas permohonan sudah dilengkapi dan teregistrasi maka akan segera ditunjuk majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut.

"Karena waktu yang singkat, maka prosesnya sederhana, lagipula yang diuji adalah normanya bukan dalil dan alasannya," kata Abdullah.

Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Pus-kapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono menilai kecil kemungkinan PKPU

digugat ke MA. Menurutnya, ketika Kemenkumham akhirnya mengesahkan, maka kedudukan PKPU itu bisa dikatakan kuat. "Kemenkumham mengun-dngkan ini kan bukan tanpa syarat, kemarin diperbaiki. kemudian pasal 7 ayat 1 huruf h dalam PKPU 20/2018 menjadi hilang, muncul pasal 6 ayat 1 huruf e dan pasal 4 ayat 3 yang mengubah subjek dari orang ke partai." ujar dia.

Artinya, lanjut Bayu, Kemenkumham telah melakukan penyelarasan sehingga pada akhirnya berani mengundangkan PKPU tersebut. Sebab, PKPU ini sudah dianggap aman secara substansi sehingga tidak ada pertentangan dengan UU Pemilu.

"PKPU ini tidak lagi bertentangan dengan putusan MK dan UU Pemilu, dengan itu, maka secara perundang-undangan itu sudah aman," tegasnya.

Sementara itu. Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dah-nil Anzar Simanjuntak berharap MA menolak permohonan uji materi terhadap PKPU.

Jika gugatan diterima, maka KPU wajib meloloskan calon peserta eks napi korupsi, bandar narkoba dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak sebagai caleg.

"Iya. jadi, bagi saya upaya yang dilakukan oleh KPU melalui PKPU tersebut adalah upaya melindungi hak publik. Dan bagi saya di atas konstitusi ada etika atau akhlak yang menjiwai konstitusi," ujar Dahnil.

Seperti diketahui, PKPU No. 20 Tahun 2018 yang melarang eks napikor nyaleg sempat menjadi pro dan kontra. Bahkan Kemenkumham sempat menolak mengesahkan PKPU tersebut.

hen





Original Post

Bimanesh Menyesal Membantu Fredrich Merawat Setnov

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-7-7

Bimanesh Menyesal Membantu Fredrich Merawat Setnov

DOKTER Rumah Sakit Medika Permata Hijau (RS MPH) Bimanesh Sutarjo menyesal telah membantu Fredrich Yunadi merawat bekas Ketua DPR Setya Novanto.

Bimanesh mengatakan dirinya merasa dipermainkan. Fredrich Yunadi karena diminta merawat Novanto yang sedang diburu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik.

"Di persidangan ini yang terbukti adalah FY (Fredrich Yunadi) yang sengaja menghalang-halangi KPK yang ingin melakukan penangkapan pada SN (Setya Novanto)," sebut Bimanesh membacakan pledoinya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (6/7).

Bimanesh menepis dakwaan bahwa dirinya bersekongkol dengan Fredrich untuk menghindari Novanto dari penangkapan yang akan dilakukan penyidik KPK. Menurut Bimanesh, dirinya

hanya sebatas melaksanakan tugas sebagai dokter yang merawat pasien.

Ia menyebut Fredrich Yunadi-lah yang mengatur skenario perawatan Novanto dan merekayasa data medis bekas Ketua Umum Golkar itu. "Fredrich Yunadi menghalangi penyidikan, beda dengan saya yang melakukan tugas mengobati dan merawat hipertensi yang diderita Setya Novanto. Demikian tidak ada persamaan niat untuk dapat dikatakan kerjasama. Hal ini diakui Fredrich Yunadi dalam persidangan saya dan dia sendiri," sebut Bimanesh.

Dalam pledoinya, Bimanesh juga menyampaikan kekecewaannya terhadap direksi RS MPH. Lantaran pihak rumah sakit lepas tangan atas kejadian ini. Bimanesh mengatakan bahwa dirinya adalah dokter mitra, sehingga kewenangannya di RS Medika Permata Hijau hanya sebatas kewenangan klinis,

byu





Original Post

Perkara Keponakan Novanto Dilimpahkan Ke Tahap Penuntutan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-7-7

Perkara Keponakan Novanto Dilimpahkan Ke Tahap Penuntutan

TIM penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan berkas perkara Irvanto Hendra Pambudi Cahyo. Bekas Direktur PT Murakabi Sejahtera itu bakal menyusul pamannya Setya Novanto diadili karena korupsi proyek pengadaan KTP elektronik. Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK Febri Diansyah mengungkap, berkas perkara Irvan sudah masuk tahap penuntutan. "Tadi (kemarin-red) untuk perkara IHP(Irvanto Hendra Pambudi) sudah selesai proses penyerahan tersangka dan berkas dari penyidik ke penuntut umum atau (pelimpahan) tahap dua," ujarnya. Jaksa penuntut umum KPK memiliki waktu 14 hari untuk menyusun surat dakwaan sebelum dibacakan di pengadilan. Rencananya, persidangan perkara Irvanto digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. "Dalam waktu dekat akan kami limpahkan ke pengadilan." kata Febri. Untuk melengkapi berkas

perkara Irvanto, penyidik KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 120 saksi. Mulai dari pihak Kementerian Dalam Negeri, konsorsium pemenang tender proyek KTP elektronik, DPR dan pihak lainnya yang terlibat.

Penyidikan kasus korupsi KTP elektronik mengalami perkembangan signifikan. Khususnya saat penyidik mendalami perkara dua tersangka Irvanto dan Made Oka Masagung. Keduanya adalah orang dekat Setya Novanto.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengungkapkan, perkembangan signifikan tersebut terkait dengan keterangan dan informasi yang diberikan tersangka Irvanto.

Kepada penyidik, Irvanto menyampaikan tentang dugaan ada uang hasil dugaan korupsi proyek KTP elektronik yang dipergunakan dan dipakai untuk kegiatan partai politik. Serta dugaan pimpinan lembaga negara ikut menerima jatah duit proyek yang beranggaran Rp 5,9 triliun itu.

byu





Original Post

Kontraktor Proyek Wajib Setor 13,5 Persen Buat Rita Widyasari

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-7-7

Kontraktor Proyek Wajib Setor 13,5 Persen Buat Rita Widyasari

PT Citra Gading Asritama (CGA) harus menyetor minimal 13.5 persen dari nilai proyek untuk Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Setoran yang diistilahkan material pusat (matpus) itu diserahkan setelah menang proyek.

Pengakuan itu disampaikan Direktur Utama PT CGA Ichsan Suaidi saat bersaksi dalam sidang perkara gratirtkasi dan suap Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari dan staf khususnya, Khairudin di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Menurut Ichsan, persentase setoran itu bisa berubah tergantung besarnya proyek yang dikerjakan PT CGA. "Saya mengiyakan saja." katanya. Setoran untuk Rita diserahkan melalui Khairudin.

Marsudi, bekas staf administrasi pemasaran PT CGA membenarkan setoran itu. Ia terlibat penyerahan uang Rp 1,7 miliar

kepada Khairuddin.

Awalnya, ia menerima kiriman Rp i miliar dari Tjatur Soewarldono. staf keuangan PT CGA di kantor pusat. "Disuruh siapkan kirim uang ke Tenggarong. Besoknya saya cairkan dibantu staf saya. Mbak Ida," tutur Marsudi.

Khairudin kemudian bertandang ke kantor PT CGA di Tenggarong untuk bertemu Ichsan. "Pak Khairudin dan Pak Ichsan ngobrol di ruangan, saya di belakang siapkan uang Rp I miliar itu," kata Marsudi.

Setelah uang siap. Ichsan menyuruh Marsudi memasukkannya ke mobil Khairuddin yang diparkir di depan kantor. Sementara uang Rp 700 juta diserahkan di rumah Khairudin di kawasan Mangkurawang. Tenggarong.

"(Di) rumah dua kali seingat saya. Kalau di rumah menyerahkan langsung jumlah seingat

saya Rp 500 juta dan Rp 200 juta, tapi waktunya tidak ingat," aku Marsudi.

Marsudi menyebutkan saat itu PT CGA sedang mengerjakan sejumlah proyek di Kutai Kartanegara. Salah satunya proyek pembangunan SMA Negeri Unggulan 3 Tenggarong.

Dalam surat dakwaan jaksa disebutkan Rita menerima Rp 49,5 miliar secara bertahap dari Ichsan terkait pengerjaan proyek tahun 2010 hingga 2012.

Proyek yang digarap PT CGA adalah pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Parikesit, pembangunan Jalan Tabang tahap III Baru, pembangunan SMA Negeri Unggulan 3 Tenggarong, proyek lanjutan semenisasi Kota Bangun-Liang Ilir, proyek Kembang Janggut Kelekat Tenggarong, proyek irigasi Jonggon dan Pembangunan Royal World Plaza Tenggarong.

BYU





Original Post

Bupati Kukan Terbukti Raup Duit Rp 110 Miliar

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-7-7

Bupati Kukan Terbukti Raup Duit Rp 110 Miliar

Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari divonis hukuman 10 tahun penjara, ditambah denda Rp 600 juta subsider kurungan selama 6 bulan.

MAJELIS hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menyatakan Rita terbukti menerima suap dan grati-flkasi ketika menjabat Bupati Kutai Kartanegara periode 2010-2015 dan 2016-2021. Total uang yang diterima mencapai Rp 110.720.440.000.

"Penerimaan gratifikasi berhubungan dengan jabatan dan tugasnya. Fakta hukum, (penerimaan gratifikasi) bertempat di rumahnya di Tenggarong, Hotel Balikpapan, Hotel Tenggarong dan ATM Mandiri Tenggarong dengan total Rp 110.720.440.000," ujar ketua majelis hakim Sugianto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (6/7).

Majelis hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan kepada Rita berupa pencabutan hak politik. Rita dianggap te-

lah menciderai amanah rakyat yang telah memilihnya sebagai bupati. "Mencabut hak memilih dan dipilih terdakwa selama 5 tahun," putus majelis hakim.

Dalam sidang yang sama, majelis hakim juga menjatuhkan vonis terhadap Khairuddin. staf khusus Rita. Bekas anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dihukum delapan tahun penjara dan diddenda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan

Sama seperti Rita. Khairuddin juga dikenakan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama lima tahun usai menjalani pidana pokok.

Majelis menyatakan, Khai-rudin terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sejak Juni 2010 sampai Agustus 2017 dari pengerjaan sejumlah proyek

Pemkab Kutai Kartanegara.

Khairudin bersama Rita dinyatakan secara sah dan meyakinkan menerima suap maupun gratifikasi, baik secara langsung maupun dalam bentuk fee proyek sebesar 6 persen.

Penerimaan uang itu sejak Rita terpilih menjadi Bupati Kutai Kartanegara periode 2010-2015. Rita memerintahkan Khairudin bekas tim pemenangannya mengurus penerimaan uang dari proyek dan pengurusan izin.

Khairudin lalu menyampaikan ke sejumlah kepala dinas agar memenuhi permintaan Rita. Yakni, memungut sejumlah uang kepada para pemohon izin dan rekanan proyek. Menurut majelis hakim, jumlah uang diterima mencapai Rp 110,7 miliar.

Perbuatan Rita dan Khairudin memenuhi unsur dakwaan Pasal 12 B UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat

1 ke-1 KUHPidana.

Nilai gratifikasi yang terbukti menurut hakim berbeda dengan versi jaksa. Dalam surat tuntutan, jaksa KPK menyimpulkan Rita dan Khairudin terbukti menerima gratifikasi Rp 248,9 miliar. Sebelumnya dalam surat dak waan, jaksa menyampaikan Rita dan Khairuddin menerima gratifikasi mencapai Rp 469,4 miliar.

Sementara khusus untuk Rita, majelis hakim juga menyatakan dia terbukti menerima suap dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima (SGP), Hery Susanto Gun alias Abun.

Suap diberikan agar Rita menyetujui izin lokasi perkebunan sawit PT SGP di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman. Kabupaten Kukar, seluas 16 hektare.

Rita menerima uang sebesar Rp 6 miliar yang dikirimkan Abun via transfer ke rekening Bank Mandiri dalam 2 tahap.

Rincian, Rp I miliar pada 22 Juli 2010 dan sisanya Rp 5 miliar pada 5 Agustus 2010.

"Heri Susanto Gun (Abun) memerintahkan bawahannya untuk mendekati Rita Widyasari, dan menyampaikan permohonan izin lokasi. Pada 30 Juni 2010. setelah Rita Widyasari terpilih sebagai Bupati, Heri Susanto Gun meminta Rita Widyasari menandatangani surat perizinan." papar hakim.

"Rita Widyasari menerima uang Rp 6 miliar melalui rekening atas nama Rita Widyasari. Terbukti pula Heri Susanto Gun meminta Rita Widyasari agar segera menandatangani izin PT SGP. Rita Widyasari yang hari itu baru dilantik, memerintahkan anak buahnya mempercepat surat keputusan untuk ditandatangani," sambung hakim.

Perbuatan Rita memenuhi unsur dakwaan Pasal 12 hurufbUU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 64 ayat I KUHPidana.

byu





Original Post

Kawal Ganti Rugi Korban Terorisme!

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2018-7-7

Kawal Ganti Rugi Korban Terorisme!

SEJUMLAH putusan pengadilan telah memerintahkan pemberian ganti kerugian dari negara, khususnya dalam tindak pidana terorisme. Hal iiu tampak pada kasus terorisme di rumah ibadah di Samarinda, penyerangan di Polda Sumut, hingga kasus bom Thamrin dan kasus Terminal Kampung Melayu.

Hal ini dinyatakan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Abdul Haris Semendawai. Menurutnya, sebagai lembaga yang diperintahkan undang-undang untuk memfasilitasi tuntutan kompensasi bagi korban terorisme. LPSK tentu sangat mengapresiasi putusan majelis hakim itu.

"Setelah keluarnya putusan kompensasi bagi korban terorisme Jakarta dan Sumut. LPSK tengah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan perihal anggaran yang akan digunakan untuk pembayaran," katanya.

Esensi kompensasi atau ganti kerugian dari negara, bukan dilihat dari berapa besar nominal rupiah yang diserahkan, karena hal itu tidak akan mampu mengobati atau mengembalikan jiwa korban yang tewas akibat serangan terorisme. Tapi paling tidak menjadi salah satu bentuk tanggung jawab negara terhadap masyarakat yang menjadi korban.

"Korban terorisme masa lalu atau yang persidangan maupun proses hukumnya telah usai, juga tetap berpeluang mengajukan kompensasi." sebutnya. Caranyajelas Semendawai.

dengan mengajukan permohonan kepada LPSK. Permohonan mendapatkan bantuan, termasuk di dalamnya kompensasi, harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain penetapan sebagai korban yang dikeluarkan BNPT.

Permohonan dimaksud diajukan paling lama tiga tahun, terhitung sejak revisi (JU Pemberantasan Terorisme mulai berlaku. Sedangkan untuk besaran kompensasi dihitung dan ditetapkan oleh LPSK setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan. "Koordinasi intensif dilakukan antara LPSK dan BNPT serta LPSK dan Kementerian Keuangan." tambahnya.

Selain kompensasi, lanjut dia. LPSK juga tetap memberikan layanan perlindungan dan bantuan bagi korban terorisme, baik perlindungan fisik maupun perlindungan hukum, bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Selama tahun 2018. . LPSK tercatat memberikan layanan bantuan kepada 94 korban terorisme.

Untuk diketahui, majelis hakim yang menangani perkara terorisme dengan tersangka Aman Abdurrahman mengabulkan tuntutan jaksa terkait ganti rugi terhadap korban bom Thamrin dan bom Kampung Melayu. Dalam berkas tuntutan jaksa, tercatat 16 nama korban dan berhak mendapat ganti rugi.

Tak hanya itu. negara atas nama pemerintah melalui Menteri Keuangan diperintahkan untuk memberikan ganti rugi kepada para korban sebesar Rp 1.017 miliar.

osp





Original Post

Majelis Hakim Dituding Tak Adil

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2018-7-7

Majelis Hakim Dituding Tak Adil

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang memvonis bebas terdakwa Direktur PT Sofia Sukses Sejati (SSS) Windi Hiqma Ardani. Padahal. PT SSS terbukti melakukan penipuan terhadap TKI hingga mengarah pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Putusan tersebut menyesakkan para korban pencari keadilan.

KOORDINATOR Bantuan Hukum Migrant Care, Nur Harsono menyebutkan, majelis hakim lebih mempertimbangkan saksi yang meringankan terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi ahli dari BNP2TKI. jika Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) menempatkan tidak sesuai perjanjian kerja maka dikenai sanksi administratif.

Saksi ahli tersebut juga menyatakan perbuatan yang dilakukan terdaVwa bukan merupakan domain hukum pidana, namun nukim perdata. Kasus pelanggaran terhadap kontrak kerja

berlaku hukum administratif. Sementara anksi administratif sudah dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan kepada PT SSS sejakApril 2017 berupa skorsing selama 3 bulan.

Saksi ahli dari BNP2TKI menyampaikan keterangan bahwa calon pekerja migran Indonesia formal tidak wajib uji kompetensi, juga menjadi pertimbangan hakim. Padahal uji kompetensi salah satu syarat penempatan pekerja migran Indonesia," ujarnya.

Sementara itu saksi ahli dari Ombudsman menyampaikan, pelanggaran hukum yang di-lakufcan-xifeh PT S*SS terkait

penempatan pekerja migran Indonesia ke Malaysia telah memenuhi unsur-unsur TPPO. Di antaranya, penipuan karena direkrut tidak sesuai kontrak kerja, eksploitasi di tempat kerja karena pekerja bekerja sekitar 12 - 16 jam per hari dengan upah hanya 8 jam plus lembur 2 jam.

Nur menuturkan, para korban PT SSS adalah pekerja migran Indonesia yang direkrut melalui kerjasama dengan program Bursa Kerja Khusus (BKK) di salah satu SMK di Kendal. Jawa Tengah. "Mereka bekerja di Malaysia, dipekerjakan tidak sesuai dengan kontrak kerja, bekerja dengan situasi kerja yang eksploitatif." ungkapnya.

Migrant Care yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Korban TPPO menyesalkan putusan pengadilan tersebut karena tidak memberikan keadilan bagi korban. "Putusan tersebut menunjukan bahwa perlindungan Pekerja

Migran Indonesia sangat rendah dan kasus TPPO tidak menjadi kasus yang serius untuk ditangani." kata Nur.

Pihaknya mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum bahwa kasus TPPO penting menjadi perhatian dan harus secara serius memenuhi rasa keadilan bagi korban. "Nanti, kami akan meminta jaksa mengajukan kasasi. Dalam kurun 20 hari ini kami akan melakukan pertimbangan atas keputusan hakim," imbuhnya.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang menyatakan. Direktur PT Sofia Sukses Sejati. Windi Hiqma Ardani, bebas dari tuduhan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau penipuan tenaga kerja Indonesia (TKI), di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Kamis (5/7) lalu.

"Terdakwa terbukti bersalah, tapi tidak masuk dalam perbua-

tan pidana, melainkan perdata. Atas pertimbangan itu. terdakwa dinyatakan bebas." ujar ketua majelis hakim. Pudjiastuti Handayani, dalam persidangan.

Majelis hakim juga menyatakan perkara yang menyeret nama Windi tidak bisa dimasukan dalam ranah pidana. Setelah mempelajari kasus itu, ada kekeliruan dalam penempatan tenaga kerja melalui PT SSS. Kesalahannya sebatas administrasi.

"Atas kesalahannya, terdakwa telah dihukum oleh Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja berupa skors pada PT Sofia Sukses Sejati selama tiga bulan." ungkapnya.

Majelis hakim juga mengungkapkan, nama baik terdakwa bisa dipulihkan setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap. "Mempertimbangkan untuk membebaskan biaya perkara kepada negara." katanya a

OSP





Original Post

Gratifikasi Rp 110 Miliar Berujung 10 Tahun Bui untuk Bupati Rita

Media Online Detikcom
2018-07-07

Jakarta -
Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif Rita Widyasari divonis 10 tahun penjara. Selain bui, Bupati Rita juga diwajibkan membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan.

Bupati Rita terbukti menerima uang gratifikasi sebesar Rp 110.720.440.000 terkait perizinan proyek pada dinas Pemkab Kukar. Selain itu, hak politik Bupati Rita dicabut hakim selama 5 tahun.

"Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Rita Widyasari pencabutan hak untuk dipilih selama 5 tahun," ujar ketua majelis hakim Sugiyanto saat membacakan amar putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (6/7).

Rita melakukan perbuatan korupsi bersama Khairudin, yang divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Peran Khairudin adalah sebagai Komisaris PT Media Bangun Bersama (MBB) serta tim 11 pemenangan Bupati Rita itu sebagai pihak yang ikut menerima gratifikasi.

Khairudin awalnya menjabat anggota DPRD Kukar saat Rita Widyasari mencalonkan diri sebagai Bupati Kukar periode 2010-2015.

Selain itu, Rita terbukti menerima uang suap Rp 6 miliar terkait pemberian izin lokasi perkebunan sawit. Uang suap itu diterima dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun alias Abun.

Terkait vonis majelis hakim, Bupati Rita masih menyatakan pikir-pikir. Hal itu disampaikan pengacara Rita, Wisnu Wardana, di muka persidangan.

"Kami pikir-pikir dulu, Yang Mulia," Wisnu dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (6/7).

Usai sidang Rita tampak irit bicara. Dia hanya minta didoakan agar kuat.

"Aku malas komentar, doain saja kuat," kata Rita.
(rna/knv)

https://news.detik.com/berita/d-4102749/gratifikasi-rp-110-miliar-berujung-10-tahun-bui-untuk-bupati-rita



Original Post

Ginandjar Penolakan Permohonan PKPU terhadap Meikarta Dorong Investasi

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 1
2018-7-7

Ginandjar Penolakan Permohonan PKPU terhadap Meikarta Dorong Investasi

Oleh Imam Mudzakir

JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) Ginandjar Kartasasmita menilai, putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan dua vendor - PT Relys Trans Logistic (RTL) dan PT Imperia Cipta Kreasi (ICK)- serta satu kreditor, yakni PT Kertas Putih Indonesia (KPI) kepada PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), pengembang kota baru Meikarta, adalah sebagai langkah benar dan memberikan kepastian hukum bagi iklim investasi di Indonesia

"Putusan ini menunjukkan bahwa hukum ditegakkan dengan baik. Karena investasi itu membutuhkan kepastian hukum. Jadi, dalam dunia bisnis bahwa kepastian hukum sangat penting dan hukum harus bisa mengambil keputusan yang benar dan tepat untuk menjaga

Ginandjar Kartasasmita

rasa keadilan," ungkap Ginandjar Kartasasmita kepada Investor Daily di Jakarta, Jumat (6/7).

Sebelumnya, Kamis (5/7), Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Agustinus Setya Wahyu mengatakan, putusan menolak PKPU yang diajukan pemohon atas pertimbangan bahwa termohon (PT MSU) telah mengajukan surat bukti-bukti kepada pengadilan, yang pada pokoknya

telah membuat laporan polisi ke Polresta Bekasi terkait dugaan praktik tindak pidana penipuan surat palsu.

"Karena masih ada proses yang masih berjalan di kepolisian, maka utang dalam perkara ini tidak menjadi sederhana lagi sebagaimana diamanatkan undang-undang," ungkap Agustinus yang memimpin persidangan perkara PKPU ini dan terdaftar dengan nomor perkara 68/PdtSus-PKPU/2018/PN JktPsL

Menurut Ginandjar, perkara tersebut bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak, pemerintah, swasta, investor dan pihak lainnya kalau ada sengketa lebih baik menggunakan jalur hukum bila tidak bisa diselesaikan secara bilateral, dan apapun keputusan hukum harus tetap dipatuhi.

"Jadi kasus ini bukan seolah-olah hanya untuk Meikarta, tetapi untuk kepastian usaha di Indonesia Saya kira ini langkah bagus dan ada hikmahnya buat kita semua," katanya.

Mantan ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ini menambahkan, Indonesia adalah negara hukum. Karena itu, bila ada orang yang mau menggugat, menuntut, harus tetap dihormati dan biarkan hukum yang menyelesaikan dan menentukan rasa keadaannya.

Menurut dia. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menunjukkan bahwa hukum ditegakkan dengan baik. "Jadi, biar tidak ada lagi orang menggugat sembarang seperti ini, kalau tidak, pasti akan diulang dan dicoba lagi, tidak hanya kepada Meikarta, tetapi juga kepada proyek lain. Kan kalau ini seperti memeras, karena tidak berdasarkan fakta, tidak dipenuhi dan pengadilan memutuskan dengan baik. Pengadilan sudah mengambil sikap yang benar dan menurut saya itu sudah sangat menguntungkan semua dan iklim investasi di Indonesia," kata Ginandjar.

Dia melanjutkan, hukum harus tegas dan ambil keputusan yang benar.

karena masih banyak yang meragukan kepastian hukum di Indonesia. "Banyak persepsi sistem hukum kita bisa dibeli, disalahgunakan. Kasus ini membuktikan bahwa hukum kita berjalan dengan baik. Karena saya seringkali mendengar dan waduh...investasi di Indonesia itu susahlah karena belum ada kepastian hukum. Sekarang kita tunjukkan bahwa di Indonesia bisa menegakkan iklim investasi dengan baik dengan penegakkan hukum yang kuat," kata dia.

Dia meyakini investasi di Indonesia baik karena dilindungi secara hukum dan menegakkan Undang-undang dan jadi tidak dimainkan begitu saja.

Hal ini sangat positif ke depan untuk investasi di Indonesia bukan hanya Meikarta, tetapi positif bagi Indonesia.

Ginandjar yang juga tokoh Jawa Barat ini menilai bahwa kasus yang dialami oleh pengembang Meikarta ke depan tidak terjadi seperti ini dan putusan pengadilan bisa mencerminkan hukum di Indonesia secara keseluruhan. Sehingga, investor tambah percaya, meski memang masih ada keragu-raguan dan mudah-mudahan sekarang bisa dikurangi.

Di sisi lain. Ginandjar mengatakan, seharusnya pemerintah yang mengambil kebijakan soal regulasi harus bisa mensinkronkan kebijakan

investasinya di daerah, baik antara pemerintah pusat dan daerah. Sebab, acap kali tidak sinkron antara kebijakan pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, apalagi sejak adanya desentralisasi.

"Pelayanan birokrasi, terutama di daerah, dengan adanya desentralisasi sekarang kewenangan itu menjadi bertingkat, ada kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Nah, ini seringkali tidak sinkron dan ini juga menjadi masalah. Meikarta juga pernah mengalami masalah itu," katanya.

Harus Didukung

Menurut Ginandjar, seharusnya proyek besar yang dikembangkan perusahaan membangun kota seperti Meikarta ini harus didukung dan di- back up kuat oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota agar bisa berjalan lancar. Hal ini karena efek dari pembangunan kota mandiri seperti Meikarta cukup besar.

"Baik juga untuk sektor pajak, dan ribuan tenaga kerja akan tersedia di kawasan Meikarta. Sangat jarang perusahaan dan pengembang yang mau membangun kota mandiri seperti Meikarta ini," jelas dia.

Menurut dia, Meikarta membuktikan dan konsisten mengembangkan proyek besar dan membantu pemerin-

tah wujudkan perumahan yang layak huni dan menjadi kawasan hunian terpadu menjadi kawasan kota mandiri.

Ginandjar melihat bahwa Indonesia sebagai negara yang ekonominya terus berkembang dan berbenah diri, dan tidak ada kekurangan minat investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia.

"Pembangunan Meikarta tidak menggunakan dana negara dan ini bukti peran swasta membantu pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi. Kami yakin Meikarta akan menjadi salah satu proyek perconto-hon kawasan kota mandiri. Apalagi lokasinya sangat bagus di koridor Bakarta-Bandung," kata dia.

Meikarta, lanjut dia, merupakan proyek terpadu dan menjanjikan kualitas hidup yang lebih baik. Ada kebutuhan ruang hidup yang nyaman di Pulau Jawa karena penduduknya terus bertambah, dan tidak mudah memindahkan penduduk dari Jawa ke luar Jawa. "Justru yang keluar Jawa," ujarnya.

Jadi, menurut dia, dalam waktu 20-30 tahun sebanyak 90% penduduk akan tinggal di perkotaan terutama di Jawa dan karena itu kebutuhan permukiman penting sekali. Salah satunya adalah kawasan smart city yang sangat diperlukan. "Meikarta sebagai sebuah kawasan baru harus

mendorong terciptanya tempat tinggal yang nyaman dan mampu ciptakan lapangan kerja dan bisa mengatasi urbanisasi penduduk ke kota besar seperti Jakarta," papar dia.

Selain itu, lanjutnya, kawasan yang dikembangkan di kawasan Meikarta dan sekitarnya ini berdampak pada ekonomi nasional karena wilayah ekonomi terbesar 70% ada di Pulau Jawa dan itu semuanya mayoritas ada di Jawa Barat koridor sabuk Jakar-ta-Bekasi-Cikarang-Karawang-Pur-wakar ta-Bandung.

"Sabuk ekonomi ini menghasilkan pion terbesar dari produksi nasional dan Meikarta berada di kawasan ini dalam rangka memenuhi kebutuhan permukiman dan pelayanan komunitas," jelas dia.

Proyek Meikarta sangat positif ke depannya. Sebab, ribuan perusahaan akan membutuhkan hunian yang nyaman bagi pekerja dan keluarganya. Ditambah lagi pemerintah membangun Pelabuhan Patimban dan Bandara Internasional Kertapati di Bawa Barat.

"Saya yakin bila Meikarta ini jadi, banyak investasi masuk, juga lerma-suk dari asing, karena proyek yang sukses itu didukung oleh masyarakatnya dan pemerintah. Pemda. Orang akan datang berbondong-bondong ke Meikarta," ujar dia.

(jn)





Original Post

Truk Overbad Ditilang Mulai 1 Agustus

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 6
2018-7-7

Truk Overbad Ditilang Mulai 1 Agustus

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menindak truk bermuatan berlebih (overload) hingga 100% dari batas toleransi di tiga titik jembatan timbang atau unit pelaksana pertimbangan kendaraan bermotor (UPPKB) mulai 1 Agustus 2018. Ketiga jembatan timbang itu adalah UPPKB Lo-sarang Indramayu, UPPKB Balonggandu Karawang, dan UPPKB Widang Tuban.

"Hasil evaluasi selama tiga bulan, dari tujuh jembatan timbang, ternyata dari 100 kendaraan truk yang lewat, 75 itu melakukan pelanggaran overload, dan dari 75 kendaraan yang overload tersebut 25% di antaranya melakukan pelanggaran sampai dengan 100%. Misal truk itu daya angkutnya 50 ton, dia mengangkut sampai dengan 100 ton," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Budi Setiyadi di

Jakarta, Jumat (6/7).

Menurut Budi, ketiga jembatan timbang ini merupakan konsentrasi Menteri Perhubungan untuk ditingkatkan kualitasnya melalui program percontohan. Ke depan, apa yang diterapkan di tiga jembatan timbang ini akan diimplementasikan juga di jembatan timbang lainnya.

"Ini upaya nanti (jembatan timbang) yang lain, seperti itu per-formanya, baik SDM (sumber daya manusia), sistem, teknologi informasi, pengawasan, serta sarana dan prasarananya," ujar Budi.

Dia menambahkan, sosialisasi sudah dilakukan dengan mengumpulkan para pemilik barang, pengelola kawasan industri. Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Organisasi Angkutan Darat (Organda), hingga karoseri

"Kalau bentuk pelanggarannya adalah over dimensi,

pelakunya adalah orang yang menyuruh apakah dia pemilik truk, ataukah dia karoseri. Tapi kalau over loading, penanggung jawabnya adalah pengusahanya, bukan pengemudi," lanjutnya.

Lebih lanjut. Budi mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 277, sanksi bagi pelanggar over dimensi diancam pidana kurungan 1 tahun. Pihaknya akan bekerja sama dengan Mahkamah Agung (MA) guna memberi sanksi kepada para pelanggar lantaran terdapat ancaman pidana selama satu tahun minimal.

"Berdasarkan rilis yang disampaikan Kementerian PUPR, bahwa dalam satu tahun kerugian untuk memperbaiki jalan sampai dengan Rp 43 triliun, sedangkan (anggaran) untuk membangun jalan itu hanya Rp 26 triliun," tutur Budi.

(esa)





Original Post

Bupati Kukar Dihukum 10 Tahun Penjara

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 10
2018-7-7

Bupati Kukar Dihukum 10 Tahun Penjara

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 10 tahun pidana penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Bupati nonaktif Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari. Majelis Hakim menyatakan Rita terbukti secara sah dan meyakinkan menerima ratifikasi dan suap terkait proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar.

Majelis Hakim juga menjatuhkan vonis terhadap Khairuddin selaku Komisaris PT Media Bangun Bersama, yang juga teman dekat Rita. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 8 tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Khairuddin.

"Mengadili, menyatakan terdakwa

satu Rita Widyasari dan terdakwa dua Khairudin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi," kata Ketua majelis hakim Sugianto saat membacakan amar putusan terhadap Rita dan Khairuddin di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (6/7).

Tidak cuma pidana pokok, majelis hakim pun menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap Rita yang juga Politikus Partai Golkar selama lima tahun setelah menjalani pidana pokok.

Dalam menjatuhkan vonis ini. Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang meringankan, Ritan dan Khairuddin dinilai telah berlaku sopan selama sidang dan belum pernah dihukum. Sementara untuk hal yang memberatkan,

hakim menilai perbuatan Rita tidak mendukung perbuatan pemerintah dalam memberantas korupsi. Menurut hakim. Rita sebagai bupati seharusnya menjadi teladan masyarakat Kukar dan masyarakat Indonesia.

Terdakwa seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat, khususnya di Kukar," kata hakim Sugianto.

Majelis Hakim menyatakan Rita bersama Khairuddin terbukti menerima gratifikasi Rp 110 miliar. Menurut hakim, Rita menugaskan Khairudin untuk mengkondisikan penerimaan uang terkait perizinan dan proyek- proyek di lingkungan Pemkab Kukan Atas tugas dari Rita itu, Khairuddin menyampaikan kepada para kepala dinas agar meminta uang kepada para pemohon perizinan dan rekanan.

Uang-uang tersebut akan diambil alih oleh Andi Sabrin, Junaidi, Ibrahim dan Suroto yang merupakan anggota tim pemenangan Rita saat mencalonkan diri sebagai Bupati Kukar. Selain itu. Rita dan Sugiharto juga menerima uang atas penjualan PT Gerak Kesatuan Bersama yang diberikan izin pertambangan seluas 2.000 hektare.

Tak hanya gratifikasi. Majelis Hakim juga menyatakan Rita terbukti menerima suap Rp 6 miliar dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun alias Abun terkait pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara kepada PT Sawit Golden Prima.

(b1 /sp)





Original Post

Bos PT Pura Binaka Mandiri Jadi Tersangka Suap Bupati Subang

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 10
2018-7-7

Bos PT Pura Binaka Mandiri Jadi Tersangka Suap Bupati Subang

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama PT Pura Binaka Mandiri dan PT Alfa Sentra Property. Puspa Sukrisna sebagai tersangka kasus dugaan kepada Bupati Subang, Imas Aryuminingsih terkait proses perizinan di lingkungan Pemkab Subang. Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat empat tersangka, termasuk Imas.

"KPK menemukan bukti permulaan

yang cukup dan menetapkan seorang lagi sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (6/7).

Selaku Dirut PT Pura Binaka Mandiri dan PT Alfa Sentra Property, Puspa Sukrisna alias Asun alias Koh Asun diduga bersama-sama pengusaha bernama Miftahuddin memberikan suap kepada Imas. Suap ini diberikan agar PT Pura Binaka Mandiri dan PT Alfa Sentra

Property mendapat izin membangun pabrik atau tempat usaha di Subang.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Puspa disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam kasus sebelumnya, KPK

telah menjerat empat orang sebagai tersangka. Bupati Subang Imas Aryuminingsih; Kabid Perizinan DPMPTSP Subang, Asep Santika; dan pihak swasta bernama Data ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sementara Miftahuddin ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

"Keempat tersangka itu saat ini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta," kata Saut.

(b1/sp)





Original Post

KPK Tetapkan 2 Kadis Pemprov Jatim Tersangka

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-7-7

KPK Tetapkan 2 Kadis Pemprov Jatim Tersangka

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua kepala dinas (kadis) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur sebagai tersangka kasus dugaan suap kepada DPRD Jatim.

Kedua Kepala Dinas Pemprov Jatim, yakni Kadis Perindustrian dan Perdagangan, M. Ardi Prasetiawan serta Kadis Perkebunan, M. Samsul Arifin diduga telah memberikan suap kepada DPRD terkait fungsi pengawasan dan pemantauan DPRD terhadap pelaksanaan Perda dan penggunaan anggaran di Pemprov Jatim tahun anggaran 2016-2017.

"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dan menetapkan dua orang sebagai tersangka," kata Wakil Ketua

KPK, Saut Situmorang dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (6/7).

Kedua Kadis ini diduga telah memberikan suap kepada sejumlah anggota Komisi B DPRD Jatim yang menjadi mitra kerja mereka.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya. Ardi Prasetiawan dan Samsul Arifin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus yang menjerat Arai Prasetiawan dan Samsul Arifin ini merupakan pengembangan dari kasus yang telah menjerat tujuh

orang dari unsur DPRD dan Pemprov Jatim. Ketujuh orang itu, yakni Ketua Komisi B DPRD Jatim, M. Basuki; dua staf DPRD Jatim bernama Rahman Agung dan M. Santoso; anggota DPRD Jatim dari Fraksi PKB, M Kabil Mubarok; Kadis Pertanian Jatim Bambang Heriyanto dan ajudannya Anang Basuki Rahmat serta Kadis Peternakan, Rohayati.

"Tujuh tersangka tersebut telah divonis Pengadilan Tipikor Surabaya," kata Saut

Dalam menyidik kasus ini, tim penyidik memanggil untuk memeriksa kedua tersangka pada hari ini. Usai diperiksa sebagai tersangka, Ardi Prasetiawan ditahan tim penyidik di Rutan Pomdam Jaya Guntur untuk 20 hari pertama terhitung sejak hari ini.

(b1/sp)





Original Post

Presiden Sedih Banyak Kepala Daerah Ditangkap KPK

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-7-7

Presiden Sedih Banyak Kepala Daerah Ditangkap KPK

Oleh Imam Suhartadi

TANGERANG SELATAN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kesedihannya karena banyak kepala daerah yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Karena itu, Presiden mengingatkan kepala daerah agar tidak bersentuhan dengan korupsi, gratifikasi dan hal lain yang berhubungan dengan masalah hukum.

"Saya juga sangat sedih loh. Jangan dipikir saya senang, tengah malem tahu-tahu dapat berita, pagi-pagi dapat berita," kata Presiden Jokowi, saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (6/7).

Kepala Negara mengungkapkan, para bupati saat bertemu di Istana Bogor, Kamis (5/7), telah blak-blakan terkait ketakutannya ditangkap KPK karena dianggap korupsi.

Tapi yang paling takut, seperti tadi sudah disampaikan pak Ketua (APKASD, pak Presiden, sekarang ini banyak gubernur, bupati, wali kota yang ditangkap KPK. Ya, saya sampaikan hati hati, jangan main-main dengan yang namanya korupsi, suap gratifikasi. Hati hati," kata Presiden.

Dia kembali mengingatkan kepala daerah agar tidak bersentuhan dengan masalah korupsi.

"Kalau ndak bersentuhan nggak perlu yang namanya takut, nggak perlu yang namanya khawatir. Hati hati. Karena setiap bulan, setiap minggu pasti ada," ujarnya.

Ketua Umum Apkasi, Mardani H Mamingsa mengaku bangga, namun hal itu terkikis karena banyak berita yang menyebut kepala daerah ditangkap KPK.

"Dulu saya merasa bangga terpilih menjadi bupati termuda di Indonesia dalam pilkada beberapa tahun lalu. Namun setelah sekian lama menjadi bupati dan setelah menjabat ketua Apkasi, saya mulai merasa kehilangan kebanggaan itu," katanya pula.

Dia menyatakan hampir setiap bulan sering mendengar dan menyaksikan berita bahwa bupati dan kepala daerah ditangkap aparat hukum karena tersangkut permasalahan.

Mardani menyebutkan bahwa berdasarkan data, sebanyak 416 bupati di seluruh Indonesia, kurang lebih 300 di antaranya bermasalah hukum atau tersangkut masalah.

"Ini sebuah angka yang fantastis dan perhatian bagi saya. Saya tidak mengerti, apakah bupati yang salah atau sistem hukum kita yang keliru," katanya pula.

Dia menegaskan, hal ini harus menjadi introspeksi bersama. Jangan sampai muncul anggapan di tengah masyarakat bahwa menjadi bupati adalah para koruptor, sehingga orang baik dan memiliki kemampuan memimpin tidak mau lagi menjadi kepala daerah karena takut dianggap koruptor.

Beberkan Jasa

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf

yang juga mantan juru runding Gerakan Aceh Merdeka (GAM) membeberkan jasa- jasanya kepada Pemerintah Indonesia saat proses perdamaian dengan GAM beberapa waktu lalu.

KPK baru saja menetapkan Irwandi dan Bupati Bener Meriah Ahmadi bersama dua orang lainnya sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018 pada Pemprov Aceh.

"Saya hanya mau memberi pernyataan bahwa sebetulnya damainya Aceh dengan NKRI, saham saya besar di situ. Saya ikut mendamaikan, ikut mengumpulkan senjata, ikut berunding, dan akhirnya kayak sekarang," kata Irwandi usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Jumat (6/7).

Lebih lanjut, ia pun juga menyinggung terkait terobosan-terobosannya saat menjadi Gubernur Aceh.

"Setelah damai dan saya menjadi Gubernur pertama, saya membuat terobosan-terobosan yang banyak. Yang sebagian diadopsi oleh pemerintah pusat seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Perkuliahan Karyawan (P2K), dan beberapa hal lain dalam hal lingkungan hidup," tuturnya.

Selain itu. Irwandi juga menyatakan dirinya berjasa dalam mengamankan Aceh dari ron-grongan teroris pada 2010 lalu.

"Saya juga berjasa dalam mengamankan negang masuk ke Aceh dan men-Vr up" pelatihan di Aceh di Jalin Janto. Itu informasi ke polisinya pertama sekali masuk dari saya dan informasi lanjutan juga dari saya. Maka teroris di sana tidak bisa beraktivitas dan ke lapangan pun saya ikut Ada begitu banyak hal yang saya lakukan untuk kebai-

kan negeri ini," ujarnya.

Sementara terkait kasus suap yang menjeratnya, Irwandi membantah ikut terlibat

"Saya pun tidak tahu masalahnya apa. Ada pengarahan dana dari Bupati Bener Meriah katanya, ke pihak ketiga tanpa perintah saya. Saya tidak pernah minta, tidak pernah menyuruh, tidak pernah menerima Jadi, dikaitkan dengan saya atau apa, mungkin ada orang yang menyebut nama saya dan didengar oleh KPK tetapi saya sendiri tidak pernah meminta, tidak pernah menyuruh, tidak pernah menerima," tuturnya.

Sementara itu, KPK menginformasikan salah satu tersangka dalam kasus suap pengalokasian dan penyaluran DOKA Tahun Anggaran 2018 pada Pemprov Aceh akan mengajukan diri sebagai justice collaborator QC).

Tadi saya dapat informasi dari penyidik bahwa ada salah satu pihak tersangka yang menyatakan akan ajukan JC. Saya kira positif tetapi kami ingatkan pengajuan JC adalah hak tersangka namun harus dilakukan serius dan tidak setengah hati," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK.

Oleh karena itu, kata Febri, jika salah satu tersangka itu serius mengajukan JC maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mengakui perbuatannya, membuka peran pihak lain secara siginifikan, dan juga bukan pelaku utama. Namun, Febri belum bisa menginformasikan lebih lanjut siapa tersangka yang akan mengajukan JC tersebut.

"Nanti saja kalau sudah diajukan secara resmi tetapi saya mau sampaikan mulai ada kesadaran dan sikap kooperatif dari salah satu tersangka. Jadi, kami harapkan yang lainnya juga terbuka," ucap Febri.

(b1/ant)





Original Post

Bupati Kukar Divonis 10 Tahun

Media Cetak Jawa Pos Halaman 2
2018-7-7

Bupati Kukar Divonis 10 Tahun

BUPATI (nonaktif) Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari akhirnya divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (6/7). Rita dinyatakan terbukti menerima gratifikasi Rp 110,7 miliar. Dia juga divonis bersalah menerima uang suap senilai Rp 6 miliar terkait izin lokasi perkebunan sawit. Dalam dua kasus tersebut, Rita dihukum penjara selama 10 tahun dan denda Rp 600 juta subsider

enam bulan kurungan, (tyo/agm)

FEDRIK TARIGAN/JAWA POS





Original Post

Jaksa KPK Hadirkan Suami Istri sebagai Saksi

Media Cetak Jawa Pos Halaman 10
2018-7-7

Jaksa KPK Hadirkan Suami Istri sebagai Saksi

Kasus Suap Bupati Nonaktif Jombang Nyono

SIDOARJO - Jaksa Komisi Pemberantasan Konjpsi (KPK) Wawan Yunawanto menghadirkan lima saksi dalam pemeriksaan di Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo kemarin. Para saksi itu datang untuk memberikan jawaban atas dugaan penerimaan gratifikasi Bupati (nonaktif) Jombang Nyono Suharli Wihandoko.

Kelimanya adalah Inna Silestyowati, Samidjan, Puji Umbaran, Maruf Rofii, dan M. Munir. Seluruhnya punya peran penting dalam kasus dugaan gratifikasi tersebut. Terutama suami istri Inna dan Samidjan. Sebab, dari situlah gratifikasi dan suap tersebut dibongkar KPK.

Inna merupakan pemberi suap terkait dengan" pelantikannya sebagai Pit kepala Dinkes Kabupaten Jombang. Inna juga memberikan dana Rp 1,055 miliar kepada Nyono.

Inna merupakan terpidana kasus tersebut Dia dihadirkan kembali dalam sidang. Dia ditemani suaminya, Samidjan. Tidak ada yang berubah dari pernyataannya terkait dengan sidangyang mengaitkannya dengan Nyono. Inna masih mengaku bahwa dirinya memang menginginkan jabatan tersebut

Tapi, awalnya saya diangkat jadi kepalapuskes-rnas wilayah Gambiran, Jombang ujarnya

Kemudian, Inna ditarik untuk menjadi sekretaris dinas kesehatan. Hal itu didorong rasa terima kasih Nyono terhadap suami Inna yang telah menjadikannya bupati dengan menjadi tim sukses. "Kalau bukan dari suami saya, tidak mungkin

diangkat saat itu," ujarnya.

Selain itu, Inna mengaku, setelah dirinya menerima jabatan tersebut, suaminya ditawari Nyono untuk menjadi kepala Rumah Sakit Daerah Jombang. Namun, suaminya menolak karena pensiun.

Karena tidak mau, Samidjan menawarkan istrinya sebagai penggantinya. Namun, pembicaraan itu berakhir pada kondisi dana.

"Jabatan itu mahal. Ada harganya, sekitar Rp 350 juta," ungkap Inna.

Namun, biaya sebesar itu bisa dipenuhi Samidjan. Akhirnya, Samidjan memberikan uang tersebut kepada Nyono. Selain itu, dalam sidang, Samidjan mengaku uang itu diberikannya langsung kepada Nyono di pendapa kabupaten.

Setelah memberikan uang itu, Inna diangkat menjadi Pit Dinkes Kabupaten

Jombang. Namun, dia belum menerima SK jabatan. Setelah itu, dia bertanya kepada Nyono. Terdakwa memintanya untuk segera ke BKD.

"Lha, saat itu saya suruh bayar untuk diberikan kepada Pak Bupati melalui Kepala BKD Budi Nugroho. Jumlahnya Rp 100 juta," ujar Inna.

Inna mengaku, uang dari puskesmas itu merupakan inisiatifnya Dia melihat kepemimpinan tahun-tahun sebelumnya Dari sanalah uang itu diserahkan kepada Nyono.

Sebab, sebelumnya Inna telah dihubungi Puji Umbaran (direktur RSUD Jombang) untuk memberikan dana operasional kepada bupati. "Karena saya ingin dianggap loyal oleh bupati, saya berikan uang itu. -Uangnya berasal dari dana pelayanan 34 puskesmas," jelasnya.

(den/c5/diq)





Original Post

Kami Ikuti UU, Sebaiknya Tidak Calonkan Eks Koruptor, Teroris, Pecandu Penjahat Seks

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 2
2018-7-7

Kami Ikuti UU, Sebaiknya Tidak Calonkan Eks Koruptor, Teroris, Pecandu Penjahat Seks

KEMENTERIAN Hukum dan HAM telah resmi mengundangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018. PKPU ini menjadi polemik lantaran memuat larangan nyaleg bagi bekas terpidana korupsi.

PKPU Nomor 20 tahun 2018 itu sudah masuk dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan Nomor 834, 2018 yang ditandatangani Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham, Widodo Eka Tjahjana pada 3 Juli 2018 lalu. Dalam draft yang sudah ditandangani itu, KPU sedikit mengubah isi PKPU tersebut. Perbedaan tersebut nampak pada nomenkla-tur larangan mantan napi korupsi yang mendaftar caleg.

Awalnya aturan itu tertuang dalam Pasal 7 Ayat (1) Huruf h Bab II Bagian Keempat tentang Pengumuman dan Tata Cara Pengajuan Bakal Calon. Dalam pasal tersebut tertuang berbagai syarat seseorang yang ingin menjadi caleg termasuk bukan mantan terpidana kasus korupsi. Namun setelah diundangkan, aturan ini menjadi ada di dalam

Pasal 4 Ayat (3). Pasal ini juga menyebutkan tentang bagaimana partai politik diwajibkan menyeleksi bacaleg sebelum didaftarkan ke KPU.

Meski demikian PKPU tersebut masih bisa di-judicial review di Mahkamah Agung (MA) oleh masyarakat, termasuk eks napi koruptor. Lantas apa harapan Badan Pengawas Pemilu terhada MA jika ada yang melakukan JR? Berikut pemaparan selengkapnya dari Ketua Bawaslu, Muhamad Abhan.

PKPU telah diundangkan oleh Kemenkumham, namun masih bisa di-judicial review di MA oleh masyarakat termasuk eks napi koruptor. Lantas apa harapan Anda terhadap MA?

Rapat pimpinan terkait PKPU memang sudah diundangkan artinya telah berlaku. Akan tetapi di dalam kesempatan tersebut terdapat beberapa kesimpulan. Pertama partai politik diimbau untuk tidak mencalonkan pada empat kategori, napi korupsi, napi teroris, napi narkotika, dan napi kejahatan seksual.

Seandainya parpol tetap mendaftarkan caleg yang memenuhi kriteria tersebut?

Jika seandainya masih ada partai yang mendaftarkan dengan kriteria empat itu. maka masih diberi ruang. KPU pun masih menerimanya sembari menanti jika ada masyarakat yang melakukan uji materi atas PKPU tersebut.

Misalkan putusannya bahwa PKPU sah, alhasil eks napi koruptor itu tidak bisa masuk ke tahap selanjutnya dan partai politik harus mengakuinya. Akan tetapi jika putusannya PKPU itu dinyatakan bertentangan dengan undang-undang, maka partai yang mendaftarkan eks napi koruptor tersebut bisa ikut Pileg 2019.

Menurut Anda bekas napi kasus kasus korupsi ini lebih baik langsung dilarang nyaleg atau mereka cukup mengumumkan dirinya bahwa dia pernah jadi napi kasus korupsi?

Begini, ini bukan hanya persoalan diumumkan. Akan tetapi bagi mantan napi harus mende-

klarasikan dirinya, bahwa yang bersangkutan pernah menjadi napi korupsi. Pasalnya itu adalah sebuah kewajiban. Bahkan tidak hanya harus dideklarasikan oleh KPU atau penyelenggara, namun dirinya juga harus mendaklarasi- kan secara pribadi dan harus diumumkan di media.

Jadi PKPU Nomor 20/2018 itu penjelasannya selain diumumkan oleh penyelenggara namun secara personal juga wajib mengumumkannya?

Personalnya sendiri yang harus mendeklarasikan bahwa yang bersangkutan pernah menjadi napi korupsi dan sudah menjalani hukuman.

Sikap Bawaslu sendiri seperti apa terkait PKPU itu?

Sikap Bawaslu jelas kami berpegang pada undang-undang yang ada.

Bagaimana perkembangan penanganan kasus dugaan manipulasi form CI di Pemilihan Wali Kota Makassar?

Perkembangan di Makassar

bahwa Panwas sudah memegang form CI yang dimanipulasikan. Artinya saya bisa mengatakan form C1 yang dipegang jajaran kami adalah mahkota. Sebab tidak ada yang lain kecuali Panwas yang punya dari KPPS. Jika ada manipulasi yang dilakukan penyelanggara, balk dari KPPS hingga KPU penyelenggara kabupaten/kota maka pembandingnya siapa? Ya form CI yang ada di kami.

Maksudnya?

Pasalnya tidak ada saksi lagi. Saksinya hanya partai politik yang pasangan calon tunggal itu. Maka form CI jang kami pegang bisa dipergunakan jika ada persoalan. Artinya form CI itu menjadi sangat berharga buat kami.

Apakah akan dilaporkan ke kepolisian?

Oh tidak, kalau kasus ini ada proses lantaran diduga memanipulasi maka ada dugaan tindak pidana. Panwas menindaklanjutinya dengan Sentra Gakkumdu artinya sesuai dengan proses.

umm





Original Post

KPK Apresiasi Hakim Cabut Hak Politik Bupati Kukar Rita Widyasari

Media Online kompascom
2018-07-07

JAKARTA, - Wakil Ketua Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) ,Saut Situmorang, mengapresiasi putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mencabuthak politik Bupati Kutai KartanegaraRita Widyasari.

"Jadi saya dengar hak politik (Rita) dicabut. Dan saya pikir dia juga mengakui dengan baik kemudian sudah optimal semua," kata Saut di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/7/2018) malam.

Saut juga sempat menyinggung pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap Rita juga searah dengan semangat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pencalonan Anggota Legislatif.

Bagi Saut, pencabutan hak politik koruptor dalam pidana tambahan serta larangan mantan narapidanakorupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) dalam PKPU merupakan dua hal yang patut didukung.

"Berarti semangatnya sama dengan semangat PKPU," ujarnya.

Saut juga memastikan KPK terus memproses dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Rita.

Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mencabut hak politik Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

Baca juga:

Hakim beralasan ingin melindungi publik agar tidak salah pilih pemimpin yang pernah terbukti korupsi.

"Menjatuhkan pidana tambahan pada Rita Widyasari berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik, 5 tahun sejak selesai menjalani pidana pokok," ujar ketua majelis hakim Sugianto saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (6/7/2018).

Dalam pencabutan hak politik, hakim mempertimbangkan jabatan Rita selaku bupati saat menjalankan praktik korupsi.

Baca juga:

Padahal, menurut hakim, kepala daerah yang dipilih oleh rakyat diharapkan menjalankan pemerintahan yang bebas dari korupsi.

Menurut hakim, pada kenyataannya selama menjalankan pemerintahan, Rita melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Rita divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan. Rita terbukti menerima gratifikasi Rp 110 miliar bersama-sama dengan staf khususnya, Khairudin.

Menurut hakim, Rita menugaskan Khairudin untuk mengkondisikan penerimaan uang terkait perizinan dan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Kukar.

Selain itu, Rita terbukti menerima suap Rp 6 miliar dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun alias Abun.

Uang itu diberikan terkait pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara kepada PT Sawit Golden Prima.

http://nasional.kompas.com/read/2018/07/07/07123341/kpk-apresiasi-hakim-cabut-hak-politik-bupati-kukar-rita-widyasari



Original Post

Media