Urus Surat Bebas Kasus Dari Pengadilan, Gratis

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 2
2018-7-8

Urus Surat Bebas Kasus Dari Pengadilan, Gratis

Kabar Baik Buat Bakal Caleg

KABAR baik datang bagi bakal caleg yang ingin urus surat keterangan bebas kasus dari pengadilan. Mahkamah Agung sudah edaran kalau urus surat di pengadilan, bacaleg tidak akan dipungut duit alias gratis.

Untuk diketahui, ada beberapa persyaratan yang harus disiapkan masyarakat yang ingin maju sebagai caleg. Selain ijazah, caleg harus membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Surat Sehat Jasmani dan Rohani dari rumah sakit. Termasuk surat tidak sedang berkasus dari pengadilan.

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah mengatakan, jelang pendaftaran caleg, permintaan untuk membuat SK dari pengadilan meningkat. Sementara MA sendiri mendapat banyak pertanyaan dari peradilan umum maupun peradilan militer terkait pedoman pelaksanaan pembuatan surat keterangan.

Abdullah mengatakan. MA sudah membuat Surat Edaran (SE) yang menyatakan bahwa pembuatan SK bersifat gratis. Karena SK dari pengadilan tidak masuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Bagi peradilan umum dan peradilan militer yang telah telanjur memungut biaya kepada para pemohon dengan alasan apa pun diminta untuk mengembalikannya," kata Abdullah di Gedung MA. Jumat (5/7), kemarin.

Ia berharap, dengan lahirnya peraturan baru ini dapat memberi kejelasan kepada pengadilan umum dan pengadilan mi-

liter untuk dapat dilaksanakan sesuai aturan. Sehingga tidak ada lagi salah paham antara yang mengurus dan petugas di lapangan.

Abdullah menjelaskan, kebijakan ini merupakan pengecualian terhadap ketentuan huruf e angka 12 Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas PNBP pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

Dihubungi terpisah. Ketua Voter Initiative for Democracy (IVID) Rikson Nababan menyambut baik inisiatif MA yang memberikan manfaat dengan mendelegasikan kewenangannya ke Peradilan Militer. MA melakukan antisipasi karena banyaknya jumlah bacaleg yang mengurus SK demi menjadi wakil rakyat. Juga untuk memberantas praktik pungli yang bisa saja terjadi. "Sehingga, potensi terjadinya penyimpangan dari pemasukan negara bisa diminimalisir," ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Selain itu. sambungnya, karena kewenangannya didelegasikan oleh lembaga yg memang berwenang, kepastian hukumnya pun terpenuhi. "Jadi harus diapresiasi dan sama-sama menjalani aturan tersebut dengan baik," ungkapnya.

Pendaftaran caleg Pemilu 2019 resmi dibuka mulai 4-17 Juli 2018. KPU meminta semua parpol segera menyerahkan berkas caleg yang akan mendaftar untuk tingkat DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

hen





Original Post

Bekas Kepala MTs Dituntut Hukuman1,5 Tahun Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-7-8

Bekas Kepala MTs Dituntut Hukuman1,5 Tahun Penjara

Korupsi Proyek Penahan Tebing

DATU Maskaryanto. bekas Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Koto Nan Tuo. Nagari Baru-lak. Kecamatan Tanjung Barat, Kabupaten Tanahdatar, Sumatera Barat dituntut hukuman 1,5 tahun penjara.

Dalam tuntutannya JPU menilai, terdakwa Datu Maskaryanto terbukti melakukan tindak pidana korupsi terhadap proyek pembangunan dam penahan tebing di MTsN Koto Nan Tuo pada tahun 2015.

JPU juga menuntut terdakwa membayar denda Rp 30 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan hukuman penjara selama tiga bulan.

"Terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 39 juta dan subsider 9 bulan kurungan penjara," kata JPU Fitria Putri saat membacakan tuntutannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang.

Dalam menjatuhkan tuntutan, jaksa telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah

dalam membarantas tindak pidana korupsi.

"Sementara hal-hal yang meringankan terdakwa telah mengembalikan keuangan negara dan mengakui seluruh perbuatannya," jelas jaksa.

Menurut jaksa, perbuatan Datu Maskaryanto memenuhi unsur dakwaan subsidair Pasal 3 juncto Pasal 1 8 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kasus korupsi proyek pembangunan dam penahan tebing MTsN Koto Nan Tuo juga menyeret Ridwan selaku pelaksana pekerjaan dan Rita Sumelfia selaku konsultan pelaksana. Keduanya juga dituntut hukuman 1 J) tahun penjara.

Proyek pembangunan dam penahan tebing MTsN Koto Nan Tuo menelan biaya Rp 150 juta. Anggarannya dari Direktorat Pendidikan Islam, Kementerian Agama.

Namun dalam pengerjaan proyek tak sesuai kontrak kerja. Saat serah terima pekerjaan, diketahui dinding penahan tebing mengalami keretakan. Kontraktor melakukan perbaikan, namun gagal,

byu





Original Post

Eks Kadis Kominfo Jembrana Divonis 1 Tahun Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-7-8

Eks Kadis Kominfo Jembrana Divonis 1 Tahun Penjara

I PALU HAKIM

Korupsi Retribusi Terminal Gilimanuk

BEKAS Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana. Gusti Ngurah Bagus Putra Riyadi dan Koordinator Terminal Manuver Gilimanuk, Nengah Darna terbukti melakukan korupsi retribusi Terminal Manuver Gilimanuk.

Putusan itu diketuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar. Gusti Riyadi mendapat giliran pertama mendengarkan pembacaan putusan majelis hakim yang diketuai Ni Made Sukereni.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan perbuatan Gusti Riyadi memenuhi unsur dakwaan sub-sidair Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal tersebut berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Majelis hakim pun menjatuhkan hukuman penjara dan denda kepada Gusti Riyadi. "Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa Gusti Ngurah Bagus Putra Riyadi dengan pidana penjara selama 1 tahun, dikurangi sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa

penahanan dan pidana denda sebesar Rp5O juta rupiah subsidair 1 bulan penjara," Ni Made Sukereni membacakan amar putusan.

Putusan ini lebih ringan 6 bulan dari tuntutan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana, Made Pasek Budiawan, Meanhi dan Lilik yang sebelumnya menuntut terdakwa Gusti Riyadi dengan hukuman 1,5 tahun penjara.

Sementara dalam sidang yang dipimpin ketua majelis hakim I Wayan Sukanilla, terdakwa Nengah Darna dinyatakan terbukti melakukan korupsi seperti atasannya. Gusti Riyadi.

Namun Nengah Darna dihukum lebih berat. "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nengah Darna dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tah an anan sementara," kata Wayan Sukanilla membacakan amar putusan.

Vonis ini juga iebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara dua tahun.

Kedua terdakwa tidak dikenakan hukuman membayar uang pengganti kerugian. Terdakwa sudah mengembalikan uang korupsi Rp 190.6 juta. Menanggapi vonis tersebut. Gusti Riyadi dan Nengah Dama menyatakan menerima. Sedangkan JPU masih mempertimbangkan putusan hakim.

byu





Original Post

Ahmadi, Bupati Bener Meriah Kedua Yang Jadi "Pasien" KPK

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-7-8

Ahmadi, Bupati Bener Meriah Kedua Yang Jadi "Pasien" KPK

KARIR Ahmadi sebagai Bupati Bener Meriah terhenti di tengah jalan karena ditangkap KPK dan ditetapkan tersangka kasus suap alokasi dana khusus Aceh.

Pendahulunya, Ruslan Abdul Gani juga tak menuntaskan masa tugas sebagai Bupati Bener Meriah karena kasus korupsi. Ruslan hanya menjabat empat tahun (2012-2016).

Ruslan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek pembangunan dermaga bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, tahun anggaran 2011. Penyidikan kasus ini ditangani KPK.

Kasus ini terjadi saat Ruslan menjabat Kepala Badan Pengu-sahaan Kawasan Sabang (BPKS) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek itu.

Perkara Ruslan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Rus-

lan dinyatakan bersalah dan dihukum lima tahun penjara. "Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama," ketua majelis hakim Masud membacakan putusan pada Rabu, 23 November 2016.

Ruslan juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain itu, hakim menghukum Ruslan membayar uang pengganti Rp43 miliar. Apabila dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap uang tidak dibayar, maka harta Ruslan akan dilelang jaksa. Namun, jika harta benda tidak mencukupi, akan diganti pidana penjara selama 1 tahun.

Majelis hakim menilai perbuatan Ruslan tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi. Namun, Ruslan belum pernah dihukum, mau menyesali

perbuatan, dan masih memiliki tanggungan keluarga.

Ruslan didakwa lantaran diduga merugikan negara sebesar Rp 53 miliar atas proyek pembangunan dermaga bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam tahun anggaran 2011.

Saat itu. Ruslan meminta pejabat pembuat komitmen (PPK) membuat harga perkiraan sendiri (HPS) berdasarkan harga yang telah digelembungkan dan menerima uang dari kontraktor pelaksana pekerjaan. Ruslan diangkat sebagai Kepala BPKS berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.

Uang hasil penggelembungan proyek dibagi bos PT Nindya Karya, Heru Sulaksono senilai Rp 19,8 miliar dan perwakilan PT Nindya Karya, Sabir Said sebesar Rp 3,8 miliar.

PT Nindya Karya merupakan perusahaan penggarap proyek pembangunan dermaga tersebut. Selain itu, uang korupsi diduga juga mengalir ke pejabat pembuat kebijakan (PPK) pembangunan dermaga bongkar Sabang tahun 2004-2010, Ramadhani Ismy senilai Rp 470 juta; dan Ananta Sofwan selaku staf ahli PT Ecoplan Rekabumi Inter-consultant sebesar Rp 250 juta.

Menurut majelis hakim, perbuatan Ruslan memenuhi unsur dakwaan primair Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat I ke-1 KUHP.

Dalam sidang Ruslan, nama Gubernur Irwandi Yusuf disebut-sebut ikut kecipratan duit proyek. Dalam dokumen putusan 59/PID.SUS/TPK/20I6/

PNJKT.PST yang beredar di media sosial, Irwandi ikut menerima fee sebesar 14 miliar lebih atau secara Rpl4,069. 375.000 miliar rupiah.

Uang dari PT Nindya Karya diserahkan lewat Izil Azhar. Irwandi pun membantah menerima fulus itu. "Waktu isu menjadi hangat saya tanya sama Izil Azhar mengenai mengapa ada nama Gubernur NAD di situ? Jawabannya uang itu adalah uang keamanan proyek yang habis dibagi-bagikan kepada panglima-panglima GAM," katanya.

Irwandi mengaku pernah dipanggil KPK untuk menjadi saksi perkara Ruslan Abdul Gani. Menurut Irwandi, Ruslan dalam kesaksiannya di persidangan mengaku tak pernah mendengar permintaan fee dari Gubernur Aceh. Ruslan pun mengaku tak memberikan apapun kepada Irwandi.!

GPG





Original Post

Caleg Terbaik Mestinya Dapat Prioritas Utama

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 5
2018-7-8

Caleg Terbaik Mestinya Dapat Prioritas Utama

TITI ANGGRAINI

Direktur Eksekutif Periudem

PENDAFTARAN bakal calon anggota legislatif (bacaleg) 2018 diprediksi peminatnya menurun. Pasalnya, banyak masyarakat sudah pernah mendaftar sebagai caleg pada pemilu sebelumnya namun gagal.

"Biasanya mereka (caleg) trauma pada proses kompetisi sebelumnya dianggap terlalu bebas dan tidak memberi proteksi," ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Periudem) Titi Anggraini dalam keterangannya, kemarin.

Alasan kedua, kata Titi karena parpol membiarkan orang maju berkompetisi sendiri tanpa ada pengawalan dari partai, sehingga orang berpikir dua kali untuk maju sebagai caleg."Seperti biaya (kampanye), praktik kecurangan, maupun manipulasi suara," sebut dia.

Faktor ketiga, lanjut Titi dan paling dominan karena ongkos politik yang tidak sedikit. "Juga persaingan tidak sehat, kompetisi terlalu bebas dan juga kecurangan ," kata dia.

Selain itu. Titi memperkirakan akan ada bacaleg bermasalah yang diusung parpol. Sebab, kata dia. ada Iebih 20 ribu kursi yang diperebutkan mulai dari DPR RI sampai DPRD Provinsi dariDPRDKabupaten Kota. "Bisa saja, ada sempalan-

sempalan partai tetap mengusung caleg-caleg bermasalah." duga dia.

Padahal kata Titi seharusnya parpol bisa menjadi sumber rekrutment kader-kader terbaik yang dimiliki bangsa. Sebab, partai tidak kekurangan orang yang berintegritas untuk diajukan sebagai caleg di Pemilu 2019.

Sehingga kata Titi sudah sepantasnya parpol tidak mengajukan bekas napi kasus korupsi. bandar narkoba dan pelaku kejahatan seksual kepada anak.

"Kejujuran integritas dan komitmen pimpinan partai diuji ketika ia menandatangani pakta integritas sebagai syarat untuk mendaftarkan pasangan calon." tandasnya.

Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina menambahkan, dengan diresmikannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 oleh Kemenkumham artinya sudah tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan dan sudah harus menjadi pedoman untuk pencalonan legislatif yang dimulai sejak 17 Juli.

Seandainya, masih ada pihak-pihak yang keberatan dengan diundangkannya PKPU. lanjut dia maka bisa memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku. "Mereka bisa mengajukan uji materi legalitas KPU kepada Mahkamah Agung (MA)." kata dia.

Menurut kajian ICW. kata A Imas ban) ak anggota legislatif yang tersandung kasus korupsi seperti yang terjadi pada 2014.

"Banyak di DPR yang statusnya sudah tersangka saat dicalonkan kurang lebih lima orang walaupun kemudian kasusnya ada yanr di SP3 atau di vonis bebas." ungkapnya,

tif





Original Post

KPU Harus Terima Caleg Eks Napi Korupsi

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 5
2018-7-8

KPU Harus Terima Caleg Eks Napi Korupsi

I SUDUT PANDANG AZIKIN SOLTHAN

Anggota Komisi II DPR

ANGGOTA Komisi II DPR RI. Azikin Solihun meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tetap menerima caleg yang berasal dari bekas napi korupsi. Pasalnya, kata dia aturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR. DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019 saat ini masih dalam proses uji materi di Mahkamah Agung (MA).

"Jadi DPR dan KPU telah sepakat tetap menerima caleg bekas napi korupsi sampai keluar putusan MA," ujar Azikin dalam keteranganya, kemarin.

Bila MA sudah mengeluarkan keputusan, kata Azikin maka harus dihormati semua pihak apapun keputusannya. Menurut Azikin larangan bekas napi korupsi menjadi caleg masih jadi perdebatan. Beberapa pihak juga menganggap larangan tersebut justru bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Yang pasti garis besarnya tidak memberikan ruang bagi bekas terpidana korupsi untuk menjadi calon ,aim-

gota legislatif." kata dia.

Walapun di sisi lain. Ian-jut dia ada yang berpendapat bahwa itu bertentangan dengan HAM.Politikus Ge-rindra mengungkapkan,aspirasi mayoritas masyarakat juga lebih dominan menolak bekas napi korupsi untuk menjadi caleg.

Sebetulnya Azikin juga mengaku sependapat dengan peraturan KPU yang melarang bekas napi korupsi untuk daftar sebagai caleg. Masalahnya, kata dia. aturan tersebut melanggar undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. "Jadi peraturan KPU tidak boleh bertentangan dengan undang-undang diatasnya," kata dia.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria menambahkan. KPU dan Bawaslu bisa melakukan roadshow ke parpol-parpol untuk mengimbau agar mereka tidak mencalonkan caleg bermasalah. Pasalnya, kata dia aturan KPU yang melarang bekas napi korupsi mendaftar caleg masih menjadi perdebatan. "Jadi Peraturan KPU harus sejalan dengan UU Pemilu sehingga PKPU dan tidak boleh melebihi ketentuan di atasnya." ujar Riza.

Riza menjelaskan.dalam Undang-Undang Pemilu diatur bahwa yang tidak boleh menjadi caleg adalah bekas napi yang terlibat kasus narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Hal itu merujuk pada hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau sudah jadi Keputusan MK bagi harus diikuti. Jadi sudah selesai di DPR (Jan pemerintah." tandasnya;

tif





Original Post

TGB Diserang Balik, Hentikan Berpolitik Pakai Gelar Ulama

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 12
2018-7-8

TGB Diserang Balik, Hentikan Berpolitik Pakai Gelar Ulama

Imbau Stop Politik Ngutip Ayat Perang

Setelah kontroversial atas dukungannya kepada Presiden Jokowi memimpin Indonesia dua periode, Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB) kembali membuat heboh dunia maya. Kali ini, terkait pernyataan yang meminta agar para ulama tak mengutip ayat-ayat perang untuk kepentingan politik.

PERNYATAAN TGB ini langsung disambar warganet. Ada yang menyindir, ada yang menyayangkan, ada juga netizen yang memberikan dukungan kepada sosok TGB.

TGB melontarkan pernyataannya saat mengisi pengajian, lalu dipublikasikan melalui akun Instagram pribadinya. Dalam video itu, TGB mengakui jika pilihan politiknya mendukung Jokowi banyak dihujat masyarakat. Namun, dia mengatakan, membuat semua orang senang atau menyenangkan semua orang memang mustahil.

"Kita bikin senang yang menciptakan manusia sajalah. Kita berusaha mencari ridho Allah, mencari keridhaan Allah supaya Allah mencintai kita itu pasti menguntungkan, tapi kalau kita mencari kecintaan dan menjilat manusia itu biasanya akan kecewa dan tidak akan membawa kebaikan apa-apa." katanya.

Yang membuat kontroversi adalah pernyataan TGB agar para ulama dan kiyai tidak menggunakan ayat perang dalam politik. "Tokoh-tokoh, guru-guru yang saya muliakan berhentilah kontestasi politik dengan mengutip ayat ayat perang dalam Al-Quran. Kita tidak sedang berperang." serunya.

"Kita ini satu bangsa, saling mengisi dalam kebaikan. Kalau kita kontestasi politik atau apapun letakkan itu dalam fastabiqul khairat," katanya.

Komentar TGB ini langsung ditanggapi Wakil Sekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay. "Kemarin-kemarin TGB ke mana saja ya? Kok baru sekarang membuat tafsiran? TGB tidak boleh melarang umat Islam meletakkan landasan pandangan politiknya berdasarkan Al-Quran," kata Wasekjen PAN.

Kritikan terhadap TGB juga ramai di twitter. Bahkan, netizen menyindir sikap TGB yang

terkesan menjilat. Seperti akun Peterson @ YFebrison yang mempertanyakan siapa yang dimaksud TGB. "Yang ngutip ayat perang siapa? Yang mau perang siapa? Berhentilah menjilat untuk mencari atau mendapatkan kekuasaan," kritik pedas dari @Yfebrison.

Kritikan juga dikatakan akun Katia @wat-sonkatia. Ia menilai TGB tidak konsisten dalam menjalankan ajaran agama. "Masalahnya dulu anda ikut 411 yang suka kutip ayat buat politik pak." nyindir dia yang ditimpali akun handri wahyudi @handsrock77. "Waktu kasus Ahok kemana aja om. Heuheu."

"Coba pas Pilkada DKI Jakarta ngomong seperti itu baru angkat jempol. Sekarang? Pasti ada maksud," duga akun Daniel Lim Bong @ daniellimbong.

Tak kalah pedas, akun Sanko R. Thalib @ sankohasan justru menyerang balik pernyataan yang diucapkan oleh TGB dengan mengkritik agar TGB tak menggunakan gelar ulama dan menjual ayat untuk politik.

"Berhentilah politik menggunakan gelar ulama," tulisnya yang diamini oleh akun (s XqcMlk. "Berhentilah berpolitik memakai topeng ulama, dan hafiz Alquran. Berhentilah berpolitik dan mencari popularitas menunggangi ceramah UAS."

Akun Agung S P (§agungismaya mempunyai pandangan yang sama agar TGB tak menggunakan gelar ulama untuk menuduh orang menggunakan agama untuk berpolitik. "Dan berhentilah menuduh orang menggunakan agama untuk berpolitik karena sesungguhnya ajaran agama bisa diterapkan untuk petunjuk semua hal. untuk menuju kebaikan." ingatkan dia.

Berikutnya, akun mehmet @faxhurt yang mendesak TGB untuk berhenti menyangkal akan adanya ayat-ayat perang yang memang

fungsinya untuk berpolitik.

Akun Raden Kian Matang @Ariusl988 mengatakan politik tidak mungkin bisa santun tanpa agama. Politik tidak mungkin bisa benar tanpa agama. Politik bebas nilai tu artinya liberal, merusak.

"Agama tidak boleh lepas dari politik. Politik tanpa agama itulah yang membuat negara ini hancur oleh korupsi, dan saling hujat menghujat. Justru agama adalah pedoman bagi orang yang berpolitik." kata akun darwis effendi@danvis2OI2.

Lebih parah,akun M. AzharudinZ. @azha-rudinz menyindir TGB yang menghalalkan segala cara hanya untuk meraih kekuasaan. "Tapi jangan juga menjual aqidah untuk kepentingan pribadi atas todongan senjata musuh. Inilah perang sesungguhnya dimana anda dirayu dengan anggur penggembala untuk merubah diri anda menjadi murtad". Semoga Allah mengembalikan ke jalan benar dan lurus." kritik pedasnya.

Lebih kritis lagi, akun R4nta @ra680315 menilai TGB sudah kena virus liberal dan munafik yang ingin menjauhkan Alquran dari politik. Padahal Alquran cahaya atau petunjuk bagi umat Islam dalam kehidupan di dunia ini. "Lebih parah lagi menuduh Alquran ada ayat-ayat perang. Padahal di dalam Alquran tidak ada ayat yang mengajarkan perang."

Sementara akun KuwuJadul @maungbodas96 menyayangkan pernyataan TGB yang terkesan ingin membela penguasa dengan berbagai dalil, tetapi tidak melihat apa yang dilakukan penguasa terhadap ulama dan kiai serta umat islam. "Top. Apa beliau tidak peduli dengan kriminalisasi ulama dan cap Islam sebagai teroris. Sara hanya digunakan untuk kamuflase mengkerdilkan um-

mat Islam," ujar dia.

Netizen yang mendukung pernyataan TGB ini menganggap apa yang diucapkan oleh gu-bemur NTB ini benar. Kata akun @ rizieqdivist mengatakan yang menggunakan politik pakai agama justru merusak agama. Membuat agama tampak sebagai alat pembenaran saja. "Ayat dipotong-ayat dan ditampilkan dengan maksud yang berbeda-beda sesuai keinginan syahwat politik kelompok," dukungnya.

"Saya sependapat jika agama tidak ikut serta di dalam politik praktis. Biarlah agama itu menjadi penyejuk umatnya," ujar akun @mdualet yang diamini akun (saslandnv. "Berhentilah berpolitik dengan menjual agama. Jangan bawa-bawa Tuhan jangan bawa-bawa agama."

Senada akun @heybaaall ikut membenarkan jika agama dan ayat dipakai untuk politik maka akan merusak. "Nah bener nih, yang udah bawa-bawa ayat Alquran demi kepentingan pada parpol mereka yang gila kekuasaan, menarik simpati sesama umatnya dengan menjual ayat-ayat Alquran," tulis dia.

Akun Lembu suro @Yunosukaito mengharapkan TGB memberikan nasihat kepada yang suka menggunakan ayat supaya sadar. "Mantab sekali pak TGB. Tolong kasih nasehat sama mereka yang suka mengutip ayat-ayat perang itu. Islam agama yang rahmata) lil alamin."

Pujian datang dari akun Pecinta MU @ Ardiansyahlvan. Dia mengaku salut dengan keberanian TGB yang menyindir ulama dan kiai yang masih menggunakan ayat untuk kepentingan politik. "Alhamdulillah salut dengan TGB. semoga diikuti para politikus lainnya yang masih menjual agama demi tujuan politisnya." harapnya.

REN





Original Post

Para terpidana korupsi yang dicabut hak politiknya

Media Online beritagar.id
2018-07-08

Pencabutan hak politik dan penyitaan aset terhadap para pejabat yang terjerat korupsi menjadi tambahan hukuman agar menimbulkan efek jera. Vonis tambahan berupa pencabutan hak politik pun muncul karena banyak ada eks terpidana korupsi yang berlatar belakang pejabat publik kembali bangkit dan eksis di dunianya.

Pencabutan hak politik terbaru dialami Bupati Kutai Kertanegara nonaktif, Rita Widyasari lewat vonis Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (6/7/2018). Rita divonis 10 tahun penjara dan Rp600 juta. Hukuman tambahannya berupa penyitaan aset dan pencabutan hak politik.

Rita bukan orang pertama yang menjalani vonis tambahan berupa pencabutan hak politik. Sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta mencabut hak politik mantan Ketua DPR dan Ketua Umur Partai Golkar, Setya Novanto pada April 2018 lalu.

Sepanjang 2018 ini, terpidana korupsi yang mendapat tambahan pidana berupa pencabutan hak politik adalah mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam serta mantan Gubernur Bengkulu , Ridwan Mukti.

Pencabutan hak politik menjadi pidana tambahan bagi terpidana korupsi sejak 2013. Marak eks terpidana korupsi yang berlatar belakang pejabat publik kembali bangkit dan eksis di dunianya memunculkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik.

Berdasarkan laporan ICW, sampai 2016 terdapat dari 576 vonis kasus korupsi dan ada tujuh vonis yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.

Terpidana korupsi pertama yang dicabut hak politiknya adalah mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI Irjen Djoko Susilo. Pencabutan hak politik Djoko diputuskan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Desember 2013. Kemudian pada tingkat kasasi, pencabutan hak politik Djoko tersebut diperkuat.

Terpidana korupsi korupsi yang dicabut hak politiknya adalah mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, dan dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Dasar hukum pencabutan hak politik tersebut terdapat pada Pasal 10 KUHP. Demikian pula Pasal 18 UU Tipikor Ayat 1 mengenai pidana tambahan, bisa berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak tertentu.

Hak-hak yang bisa dicabut sesuai Pasal 35 Ayat (1) KUHP, adalah (i) Hak memegang jabatan tertentu (ii) Hak memasuki angkatan bersenjata (iii) Hak memilih dan dipilih (iv) Hak menjadi penasihat, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengawas atas orang yang bukan anak sendiri (v) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri dan (vi) Hak menjalankan pekerjaan tertentu.

Hukuman tambahan lebih dimaksudkan mencegah seseorang menyalahgunakan hak tersebut, agar kejahatan serupa tidak terulang lagi. Terpidana korupsi pun hingga saat ini masih didominasi pejabat dari eksekutif, legislatif, serta yudikatif seperti tergambar melalui Lokadata Beritagar.id.

Ada beberapa contoh mantan narapidana yang mengikuti pemilihan calon kepala daerah di antaranya, mantan Bupati Talaud, Sulawesi Utara, Elly Engelbert Lasut.

Elly dihukum 7 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sukamiskin, Bandung dalam kasus korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif 2006-2008.

Mantan Bupati Talaud ini bebas pada November 2014 dan mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Sulawesi Utara pada 2015. Pencalonannya diusung oleh Partai Golkar meski akhirnya gagal karena statusnya masih sebagai tahanan.

Pada Pilkada 2018, Elly menjadi calon Bupati Talaud didukung Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Elly Engelbert Lasut yang berpasangan dengan Moktar Arunde Parapaga memperoleh suara terbanyak.

Terpidana korupsi yang bangkit lagi adalah Vonny Panambunan. Mantan Bupati Minahasa Utara ini pernah ditahan selama 18 bulan karena korupsi proyek studi kelayakan pembangunan bandara Loa Kulo Kutai Kertanegara pada 2008.

Vonny kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Minahasa Utara 2016 dan diusung partai Gerindra. Ia mendapat suara terbanyak menjadi Bupati Minahasa Utara sampai sekarang.

Ada juga Soemarmo Hadi Saputro, mantan Bupati Semarang ini pernah terjerat kasus suap Rancangan Peraturan daerah mengenai APBD Kota Semarang pada tahun 2012, dihukum penjara 1,5 tahun.

Soemarno kembali mencalonkan diri untuk jabatan yang sama pada pemilihan kepala daerah 2015, meski akhirnya kalah. Ketika itu, Soemarno diusung Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman mendorong agar setiap koruptor juga turut dikenakan hukuman pencabutan hak politik.

Pencabutan hak politik bagi koruptor, Zaenur menilai tepat untuk memberikan efek jera. "Yang jadi pertanyaan justru mengapa tak seluruh koruptor juga dicabut hak politiknya?" kata Zaenur dilansir Kontan.co.id.

https://beritagar.id/artikel/berita/para-terpidana-korupsi-yang-dicabut-hak-politiknya?content=all



Original Post

Mengedepankan Keseimbangan dan Ketenangan

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 16
2018-7-8

Mengedepankan Keseimbangan dan Ketenangan

Jaja Ahmad Jayus

SEJAK sepekan ke belakang,

kesibukan Jaja Ahmad Jayus

bertambah. Anggota Komisi Yudisial

(KY) RI sejak 2010 ini, pada Jumat

(29/6/2018), terpilih melalui voting

sebagai Ketua KY periode Juli 2018

hingga Desember 2020, menggantikan

Aidul Fitriciada Azhari.

SEMUA Anggota KY berhak mencalonkan diri sebagai ketua atau wakil ketua melalui pemilihan yang dilakukan oleh anggota KY secara langsung, bebas, dan rahasia, serta dilaksanakan secara terbuka untuk umum. Dari total tujuh anggota KY yang memberikan suara. Jaja berhasil mengantongi lima suara, sedangkan satu suara untuk Aidul dan satu suara lain abstain.

Jaja terpilih menjadi anggota KY dua periode, yaitu 2010-2015 dan 2015-2020. Dalam beberapa kesempatan, ia kerap melontarkan moto. "Jangan pernah berhenti berpikir dan berinovasi dalam mendorong peradilan yang bermartabat bersih, dan akuntabel".

Selepas merampungkan pendidikan sarjananya di Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Jaja memulai kariernya sebagai dosen sejak 1989. Kiprah dan dedikasi-nya sebagai dosen mendapatkan pengakuan dari berbagai institusi pendidikan. Misalnya, pada 1995 terpilih Dosen Teladan III Kopertis IV Jawa Barat

Di pundak Jaja kini tertanggung beban menjalankan lembaga independen peradilan Indonesia. KY lahir sebagai respons dari tuntutan reformasi yang bergulir pada 1998. Saat itu, salah satu dari enam agenda reformasi yang diusung adalah penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pada Sabtu (7/7/2018) dini hari. Jaja baru saja bertolak dari Makassar terkait pekerjaannya di BAN PT. Lalu, pagi harinya, di Gedung Pascasarjana Universitas Pasundan Jalan Sumatra Kota Bandung, ia meluangkan waktu untuk . berbincang dengan wartawan "PR" Eva Fahas dan fotografer Armin Abdul Jabbar.

Meski tak mendapat tidur yang cukup, ia sudah terbiasa bangun pagi dan siap menjalankan rutinitasnya hari itu, di antaranya mengajar. Pada kesempatan yang sempit itu, Jaja mengutarakan harapannya untuk peradilan tanah air.

Pertama, selamat atas terpilihnya Bapak sebagai Ketua Komisi Yudisial (KY). Bagaimana Bapak melihat posisi KY dalam ranah peradilan dan kehakiman Indonesia? Apa saja tantangan yang harus dihadapi KY?

Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 24b bahwa KY suatu lembaga independen yang tugas dan fungsinya itu ada dua. Pertama adalah menjaga dan menegakkan keluhuran, kehormatan, serta martabat dan perilaku hakim. Tugas itu diperluas lagi. Ada semacam tindakan pencegahan, pelatihan, kemudian sosialisasi yang dinamakan judicial education, yaitu pendidikan peradilan untuk semua stakeholder peradilan. Tidak hanya hakim tetapi juga pihak-pihak yang punya potensi berperkara

di pengadilan. Baik itu organisasi masyarakat warga, pengacara, jaksa, polisi, dan lainnya. Kalangan ini diberi pendidikan kode etik hakim supaya tidak mengganggu tugas hakim.

Tugas kedua adalah melakukan proses rekrutmen hakim agung untuk diusulkan kepada DPR dan untuk memperoleh persetujuan DPR. Tugas menyeleksi hakim agung itu ditambah termasuk hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Bisa hakim ad hoc hubungan industrial bisa juga hakim ad hoc tindak pidana korupsi.

Kedua tugas dan fungsi ini membuat KY memiliki peran untuk membantu cita-cita MA mewujudkan peradilan yang agung. Mudah-mudahan di 2035 bisa tercapai, yakin proses peradilan di Indonesia betul-betul bebas intervensi, para hakim yang independen, putusannya kredibel, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tentu saja tantangannya datang dari banyak faktor. Mulai dari aspek budaya masyarakat budaya hakim, dan budaya penegak hukum lain. Masyarakat belum sepenuhnya menyadari bahwa dalam proses peradilan tidak selalu harus menang atau kalah. Utamanya adalah bagaimana menyelesaikan masalah dengan bantuan hakim, hingga hakim memiliki pandangan atas fakta kasus itu, lalu membuat putusan.

Apa pun bentuk putusan hakim harus diterima. Jika masih ada ketidakpuasan, sebaiknya didasarkan pada alasan tingkat pengetahuan hakim, bukan karena persoalan ada kedekatan atau pelanggaran yang dilakukan hakim.

Seandainya ada warga yang tidak percaya kepada hakim dan penegak hukum, lalu dia melakukan upaya yang tidak diperkenankan seperti suap atau grati-fikasi yang termasuk dalam kualifikasi tindak pidana korupsi, itu ju-

ga hambatan bagi terwujudnya peradilan yang bersih.

Faktor lainnya masih seputar ketaatan hakim pada kode etik. Karena budaya yang belum berubah, masih saja terjadi pelanggaran. Dengan demikian, pengawasan harus diperketat Satu lagi, terkait sarana dan prasarana serta layanan untuk peradilan belum seluruhnya terakomodasi dengan baik. Namun, saya rasa terus diperbaiki pemerintah.

Bagaimana kualitas hakim di Indonesia saat ini?

Pendidikan hakim saat ini sudah jauh lebih sistematis dan diberikan banyak tambahan. Proses menjadi hakim dimulai dari CPNS, kemudian calon hakim, lalu menjadi hakim. MA sejak 2005/2006 sudah mengganti pola pendidikan calon hakim dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman praktikal sebelum menjadi hakim. Pola ini diharapkan menghasilkan hakim yang berkualitas dari sisi pengetahuan.

Setelah KY masuk dalam proses pendidikan hakim, ada pemberian pendidikan etika. Jadi dari sisi sistem sudah didorong agar baik dari sisi integritas maupun dari sisi kapabilitas. Persoalan lain, negara kita terlalu luas, ada hakim di daerah yang sulit cari referensi sehingga tertinggal.dari sisi pengetahuan.

Bersyukur ada internet sekarang yang sangat membantu hakim mencari referensi. Sejak 2016 mulai ada perubahan sarana dan prasarana yang semakin mendukung. Diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa menciptakan hakim dengan pemahaman maksimal terhadap proses peradilan. Hakim yang berkualitas juga harus memahami dan menjalankan kode etik.

Sepanjang 2017, KY menerima ribuan laporan masyarakat terkait

kinerja hakim. Laporan mengenai masalah perdata mendominasi sekitar 46%. Mengapa demikian?

Masalah perdata itu sangat kompleks, hubungannya antarpihak. Untuk kasus perdata masih didominasi laporan terkait sengketa tanah.

Di Indonesia menganut proses peradilan bebas. Di sini putusan bergantung keyakinan hakim. Itu karena kita sistemnya kodifikasi, pengkitaban undang-undang. Penerapannya sesuai dengan yang berlaku di negara-negara Eropa kontinental yang menganut rezim bebas. Artinya, hukum yang bergantung konteks, dan bukti serta fakta persidangan, jadi putusan hakim bisa saja berbeda.

Tahun 2017 ada 3.006-an laporan yang masuk ke KY, baik langsung maupun tembusan. Yang terbukti hakimnya melanggar kode etik di bawah 60 kasus, kecil sekali. Kenapa? Kebanyakan yang dilaporkan menyangkut teknis yudisial, kebebasan hakim dan pertimbangan hukumnya saat persidangan. Baik KY dan MA tidak punya kewenangan menyalahkan hakim. Prosesnya kalau sudah begitu adalah mengajukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Banyak yang menginginkan ada sosok Sunda yang muncul di pemerintahan, menjadi calon presiden, misalnya. Apa saja tantangan dan kiat-kiat untuk mewujudkannya?

Banyak pepatah orang Sunda yang mengedepankan keseimbangan sehingga dipersepsikan dengan kalimat mangga ti payun. Itu adalah kalimat yang menandakan aspek keseimbangan agar tetap dapat hidup tenang.

Tetapi menurut saya, kita juga ada kewajiban untuk menciptakan ketenangan hidup bagi orang lain. Ini yang berusaha saya bangun. Artinya ketika kita punya peluang dan perlu berkompetisi, orang Sun-

da harus tampil. Kita harus tunjukkan orang Sunda punya karakter yang mampu menciptakan keseimbangan dan ketenangan. Itu jangan dianggap sebagai kita enggak usah jadi apa-apa biar tenang. Bagaimana kita menggunakan potensi dan kemampuan di bidang masing-masing untuk unggul dan menularkan ketenangan kepada orang banyak, lingkungan sekitar, termasuk negara.

Pola pikirnya diubah. Di ranah politik, misalnya, kalau dia punya gaya kepemimpinan yang mampu menciptakan suasana yang kondusif, ambil kesempatan jadi ketua partai misalnya, tampil di pemerintahan. Kita juga harus saling dukung dan bersinergi dengan sesama orang Sunda. Tetapi jangan sampai primordial seperti berpikiran Sunda-sentris.

Kesibukan Bapak bertambah, bagaimana cara meluangkan waktu dengan keluarga?

Selama berkarier di KY, saya juga tetap berkiprah di kampus. Jadi saya bolak-balik Bandung Jakarta. Awal-awal bekerja di KY saya bisa 2-3 hari sekali pulang ke Bandung. Subuh besoknya saya balik lagi ke Jakarta, nyetir sendiri.

Saya menyiapkan bekal kepada anak-anak sebelum bekerja ke Jakarta. Minimal mengajari mengaji Alquran, dan saya juga banyak berkomunikasi dengan anak-anak agar mereka tetap dekat

Saat ini anak-anak sudah semakin besar, saya juga sudah pulang sekali seminggu saja karena sering macet dan usia sudah tidak muda lagi jadi tidak kuat menyetir lama."*

Jaja Ahmad Jayus/REDAKSI





Original Post

Media