KPK Mengajukan Banding atas Vonis Fredrich Yunadi

Media Cetak Kompas Halaman 2
2018-7-9

KPK Mengajukan Banding atas Vonis Fredrich Yunadi

Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta terhadap mantan kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi. "KPK telah memutuskan atas vonis pengadilan tipikor untuk terdakwa Fredrich Yunadi. Pernyataan banding telah disampaikan jaksa penuntut umum KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta. Minggu (8/7/2018). Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan kepada Yunadi Vonis itu lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa yang meminta majelis hakim memidana Yunadi 12 tahun penjara de-I ngan denda Rp 1 miliar subsider 6 bujan.

(BOW)





Original Post

Sama-sama Tidak Puas

Media Cetak Koran Tempo Halaman 7
2018-7-9

Sama-sama Tidak Puas

Komisi Pemberantasan Korupsi menilai vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta terhadap mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, terlalu ringan. Alasannya, vonis itu di bawah dua pertiga tuntutan jaksa KPK. Di sisi lain, Fredrich juga menyatakan akan mengajukan banding dengan alasan vonis 7 tahun penjara yang ditetapkan hakim itu terlalu berat. Fredrich berkukuh menyatakan tak bersalah, ia menuntut supaya dibebaskan dari seluruh tuduhan.

Pasal yang Menjerat Fredrich Yunadi

Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang menghalang-halangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun saksi dalam perkara korupsi.

Ancaman hukumanPaling singkat 3 tahun penjara dan paling lama 12 tahun.Denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 600 juta

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Pidana penjara 12 tahun dengan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan.

Putusan Hakim

Pidana penjara 7 tahun dengan denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan.

Keberatan Jaksa KPK

Vonis kurang dari dua pertiga tuntutan jaksa.

Keberatan Fredrich

Tak ada bukti yang menunjukkan dia bersalah.

MAYA AYU PUSPITASARI





Original Post

KPK MINTA HUKUMAN FREDRICH DIPERBERAT

Media Cetak Koran Tempo Halaman 7
2018-7-9

KPK MINTA HUKUMAN FREDRICH DIPERBERAT

Kuasa hukum Fredrich menyatakan mengajukan banding.

Maya Ayu Puspitasari

maya.puspitasari@tempo.co.id

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permohonan banding ke pengadilan tinggi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta terhadap mantan kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan banding ini diajukan lantaran vonis yang diberikan majelis hakim terhadap Fredrich kurang dari dua pertiga tuntutan hukuman yang diajukan jaksa. "Bagi jaksa penuntut umum KPK, tidak ada alasan yang meringankan hukuman Fredrich," kata Febri saat dihubungi kemarin.

Menurut Febri, meski tak ikut langsung melakukan korupsi, pelaku obstruction of justice (OJ) atau perin-tangan penyidikan semestinya dipandang sebagai pelaku pelanggaran hukum berat. Sebab, tindakannya memiliki dampak terhadap penyidikan perkara. "Agar

ke depan kasus-kasus OJ dapat menjadi pembelajaran bagi pihak-pihak lain untuk tidak mencoba menghambat penegakan hukum dalam bekerja," kata dia.

Fredrich Yunadi dinyatakan bersalah merintangi penyidikan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP. Ia terbukti merekayasa data kesehatan terpidana kasus e-KTP, Setya Novanto, yang mencari alasan mangkir dari pemeriksaan KPK. Ia juga terbukti terlibat dalam merancang skenario kecelakaan agar Setya bisa dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Setya telah dinyatakan bersalah dan divonis 15 tahun penjara.

Pada sidangputusan yang dibacakan akhir Juni lalu, majelis hakim menghukum Fredrich 7 tahun penjara dengan denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan. Hukuman ini lebih rendah dibanding tuntutan jaksa yang meminta hakim

menjatuhkan hukuman 12 tahun dengan denda Rp 600 juta subsider 5 bulan kurungan.

Dalam pertimbangannya, hakim menilai Fredrich tidak berterus terang mengakui perbuatannya. Selama persidangan, Fredrich juga dinilai tidak sopan dan kerap mencari-cari kesalahan pihak lain. Meski begitu, menurut Febri, ada pertimbangan yang belum diperhatikan hakim dalam memutus hukuman. "Itu nanti dituangkan dalam memori banding," kata dia.

Jaksa penuntut umum KPK, Takdir Suhan, mengatakan saat ini tim

tengah menyusun isi memori banding sambil menunggu salinan putusan Fredrich. Dalam memori itu, jaksa meminta majelis hakim tinggi menghukum Fredrich seberat tuntutan jaksa di pengadilan negeri. "Begitu pun nanti apabila ada upaya hukum kasasi, kami tetap meminta agar putusan hakim kasasi mengabulkan tuntutan JPU," ujar dia.

Di sisi lain, pihak kuasa hukum Fredrich juga mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Menurut pengacara Fredrich, Sapriyanto Refa, hakim melakukan kekeliruan karena telah menyatakan

kliennya bersalah. "Memori banding kami menunjukkan kesalahan hakim dalam memutus perkara. Semua unsur pasal yang didakwakan tidak terbukti," ujar dia.

Sedangkan Fredrich berkukuh menyatakan tidak bersalah melakukan perintangan penyidikan.

Menurut dia, apa yang ia lakukan adalah semata untuk membela klien. Ia pun bertekad bakal terus melakukan upaya hukum hingga dinyatakan bebas. "Dihukum sehari pun saya banding.Ya, kami juga akan melakukan upaya kasasi," katanya.

MAYA AYU PUSPITASARI /ROSSENOAJI





Original Post

Rugikan Rp 18 M, Terdakwa Dituntut 10 Tahun Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-7-9

Rugikan Rp 18 M, Terdakwa Dituntut 10 Tahun Penjara

Perkara Korupsi Dana Hibah

DUA terdakwa korupsi dana hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2013 menjalani sidang tuntutan. Keduanya dituntut hukuman berat lantaran merugikan negara belasan miliar rupiah.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kutai Barat Angga Wardana menuntut Thomas Susadya Sutedjawidjaya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp600 juta subsider enam bulan kurungan.

Penerima dana hibah untuk Yayasan Pendidikan Sendawar Sejahtera, Yayasan Pendidikan Permata Bumi Sendawar. dan Yayasan Pendidikan Sekar Alamanda itu juga dituntut membayar uang pengganti Rp4.943.662.200.

Jika Thomas tidak melunasinya dalam tempo paling lambat satu bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan tetap, maka hartanya dapat disita oleh jaksa. Lalu dilelang untuk menutupi uang pengganti.

"Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama lima tahun," kau Jaksa Angga membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Samarinda.

Sidang ini ditangani majelis hakim yang diketuai Hongkun Otoh dengan didampingi Anggota Burhanuddin dan Ukar Priyambodo. Dalam sidang

yang sama, JPU juga membacakan tuntutan terhadap terdakwa lainnya. Fatur- rakhman. Jaksa meminta Faturrakhman dihukum 9 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Menurut jaksa, perbuatan kedua terdakwa memenuhi unsur dakwaan primair Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam merumuskan tuntutan, jaksa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa Thomas Susadya Sutedjawidjaya. Yakni terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi, perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian negara, terdakwa adalah seorang guru besar yang seharusnya menjadi teladan terhadap dunia pendidikan, terdakwa berbelit-belit dalam persidangan.

Sedangkan yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian negara sebesar Rp9.310.000.000.

Untuk menutupi kerugian negara sebesar Rp 18.405.000.000 dari kasus ini, penyidik kejaksaan telah menyita bangunan milik Thomas Susadya Sutedjawidjaya. Aset itu ditaksir bernilai Rp4 miliar.

byu





Original Post

KPK Ajukan Banding Atas Vonis Tujuh Tahun Fredrich Yunadi

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-7-9

KPK Ajukan Banding Atas Vonis Tujuh Tahun Fredrich Yunadi

KPK mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang memvonis Fredrich Yunadi tujuh tahun penjara. Alasannya, hukuman itu tak sampai dua pertiga dari tuntutan.

Jaksa penuntut umum (JPU) KPK menuntut Fredrich dijatuhi hukuman 12 tahun karena terbukti menghalangi penyidikan terhadap Setya Novanto, tersangka korupsi proyek e-KTP.

"KPK telah memutuskan banding atas vonis Pengadilan Tipikor untuk terdakwa Fredrich Yunadi. Pernyataan banding telah disampaikan jaksa penuntut umum KPK," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah, kemarin.

"Putusan majelis hakim prinsipnya sama dengan uraian analisis JPU. Namun, kami pandang, hukuman penjara masih di bawah dua pertiga dari tuntutan KPK," lanjut Febri. Saat ini, JPU KPK tengah menyusun memori banding.

Menurut Febri, tuntutan hukuman 12 tahun penjara terhadap Fredrich sudah berdasarkan pertimbangan matang mengenai perbuatan yang dilakukan bekas pengacara Setya Novanto itu.

Fredrich merekayasa data medis Setya Novanto agar bisa dirawat inap di Rumah Sakit Medika Permata Hijau .

Ia sudah memesan kamar perawatan di rumah sakit itu sebelum Novanto tiba akibat kecelakaan mobil.

Diagnosa yang awalnya hipertensi diubah menjadi sakit akibat kecelakaan. Upaya itu dilakukan rangka menghindari Setya Novanto dari pemeriksaan sebagai tersangka. Saat itu, Novanto tengah dicari KPK karena telah beberapa kali mangkir pemeriksaan.

Perbuatan merekayasa rekam medis Novanto itu dilakukan bersama Bimanesh Sutardjo, dokter RS Medika Permata Hijau. Fredrich juga melarang penyidik KPK melihat Novanto yang tengah dirawat di ruang VIP.

Menurut majelis hakim, perbuatan Fredrich memenuhi unsur dakwaan Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Usai mendengarkan vonis hakim. Fredrich langsung menyatakan banding. Ia berdalih, majelis hakim hanya menyalin pertimbangan jaksa KPK.

"Saya bisa buktikan apa yang disampaikan majelis hakim, apa yang disampaikan jaksa, 100 persen bukan 99 persen, itu copy paste. Itu pelanggaran, akan langsung saya laporkan ke KY (Komisi Yudisial)," ancamnya.

byu





Original Post

KPK Telusuri Aliran Uang Ke Pejabat Pemkab Subang

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-7-9

KPK Telusuri Aliran Uang Ke Pejabat Pemkab Subang

Kasus Suap Pengurusan Izin Pabrik

KPK kembali menetapkan tersangka dalam kasus suap pengurusan izin pabrik di Kabupaten Subang. Kali ini. Puspa Sukrisna alias Asun, Direktur Utama PT Pura Binaka Mandiridan PT Alfa Sentra Property.

NAMA Asun disebut dalam surat dakwaan perkara Bupati Subang Imas Aryumningsih. Imas menerima uang dari Asun Rp410 juta. Ia juga dijanjikan bakal dikasih Rpl miliar setelah izin prinsip dan izin lokasi PT Putra Binaka Mandiri dan PT Alfa Sentra Property diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.

"Menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp 300 juta dan fasilitas kampanye pemilihan Bupati Subang periode 2018-2023 sejumlah Rp 110.922.000 sehingga seluruhnya berjumlah Rp 410.922.000." ujar jaksa Lie Putra Setiawan membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Bandung, 2 Juli 2018.

Uang yang diterima Imas

dipergunakan untuk keperluan kampanye dirinya sebagai calon Bupati Subang. Di antaranya, biasa pemasangangan gambar Imas sebagai calon bupati sebesar Rpl0.000.000,.sewa mobil Alphard untuk kampanye Rp20.000.000, pembuatan foto branding Imas dan pasangannya Sutarno Rpl 1 200 .000,dan saw- eran untuk biduan musik saat penetapan Imas sebagai calon bupati Rp5.000.000. Kemudian biaya bensin, makan minum, dan lainnya menghabiskan Rp64.722.000.

Selain itu. Imas juga disebut memberikan sejumlah uang kepada beberapa pihak, dari mulai kepala dinas hingga supir pribadi. "Bahwa setelah menerima uang sejumlah uang dan fasilitas kampanye untuk pemili-

han Bupati Subang dan janji sebagaimana telah diuraikan di atas, pada 2 Februari 2018 terdakwa menandatangani izin prinsip untuk PT Putra Binaka Mandiri dan PT Alfa Sentra Property." sebut jaksa.

Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, penyidik masih menelusuri pemberian uang kepada sejumlah pejabat Pemkab Subang. "Ini masih dikembangkan. Kepada siapa dana hasil suap itu diberikan." tuturnya.

Kasus suap ini dibongkar setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan pada 13 Februari 2018 lalu. Delapan orang dicokok di Bandung dan Subang, yakni Bupati Subang Imas Aryumningsih, Data, Asep Santika (Kepala Bidang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Sutiana (Kepala Seksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Miftahuddin, dua ajudan bupat dan sopir.

Basaria menjelaskan pada

Selasa (13/2) sekitar pukul 18.30 WIB, tim KPK bergerak ke rest area Cileunyi Bandung untuk mengamankan Data. Dari tangan Data, tim KPK mengamankan uang senilai Rp 62.278.000. "Secara paralel, tim lainnya mengamankan Miftahuddin di Subang pada pukul 19.00 WIB," ucap Basaria.

Tim lain bergerak ke rumah dinas Bupati Subang dan mengamankan Imas Aryumningsih sekitar pukul 2Q.00 WIB bersama dua ajudan dan seorang sopir.

Selanjutnya, tim KPK berturut-turut mengamankan dua orang lainnya, yaitu Asep Santika dan S di kediaman masing-masing sekitar pukul 01.30 WIB dan 02.00 WIB dini hari.

Dari tangan Asep Santika diamankan uang senilai Rp 225.050.000 dan dari tangan Sutiana diamankan uang Rp 50 juta. "Total dari peristiwa tangkap tangan ini, tim mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp337328.000 beserta dokumen bukti penyerahan

uang," ungkap Basaria.

Basaria juga mengungkapkan bahwa dalam komunikasi pihak- pihak terkait dalam kasus itu, digunakan kode itunya yang menunjuk pada uang yang akan diserahkan.

Diduga, Imas bersama-sama beberapa pihak menerima hadiah dari swasta atau pengusaha terkait pengurusan perizinan yang diajukan dua perusahaan, yaitu PT ASP dan PT P,BM se- ni)ai Rp 1.4 miliar.

"Pemberian suap dilakukan untuk mendapatkan izin membuat pabrik atau tempat usaha di Kabupaten Subang." kata Basaria.

Pemberian uang atau hadiah dari pengusaha tersebut melalui orang-orang dekat Bupati yang bertindak sebagai pengumpul dana. Basaria mengungkapkan, diduga komitmen awal antara pemberi suap (Miftahuddin) dengan perantara (Data) adalah Rp4.5 miliar. Sedangkan komitmen Data kepada Imas adalah Rp 1 .4 miliar.

GPG





Original Post

Tiga Tahun Izin Pabrik Tidak Keluar, Pengusaha Lobi Orang Dekat Bupati

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-7-9

Tiga Tahun Izin Pabrik Tidak Keluar, Pengusaha Lobi Orang Dekat Bupati

KOMISI Pemberantasan Korupsi menahan Miftahhudin, pengusaha yang diduga menyuap Bupati Subang Imas Ar-yumningsih dan dua tersangka lainnya. Miftahhudin keluar dari Gedung KPK, Jakarta, memakai rompi oranye tahanan KPK,Kamis (15/2).pukul 00.15 WIB.

Kepada awak media, Miftahhudin mengatakan, dalam kasus ini dia dimintai tolong untuk menyelesaikan masalah perizinan. Perizinan tersebut diduga soal pengurusan izin membuat pabrik atau tempat usaha di Kabupaten Subang.

"Saya hanya dimintai tolong untuk menyelesaikan masalah perizinan yang sudah terkatung-katung lamanya tiga tahun," kata Miftahhudin saat keluar dari gedung KPK, Kamis.

Dia mengaku, tidak memperoleh keuntungan dari kasus ini. Diajuga membantah berhubungan langsung dengan Bupati Imas di kasus ini. Pemberian suap sebelumnya dilakukan melalui orang-orang dekat Bupati Imas yang bertindak sebagai pengumpul dana.

"Saya enggak berhubungan dengan Bupati. Saya (berhubungan) dengan yang namanya Saudara Data," ujar Miftahhudin.

Juru bicara KPK Febri Dian- syah saat dikonfirmasi mengatakan. Miftahhudin ditahan di Rutan Cabang KPK. Sementara itu. Kabid Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang. Asep Santika juga ditahan df Rutan Cabang KPK.

Adapun Data ditahan di Polres Jakarta Selatan. Asep dan Data saat keluar dari KPK bungkam saat ditanya awak media. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Bupati Imas. Asep Santika. Data dan Miftahhudin.

Miftahhudin diduga memberi-

kan suap untuk Imas. Asep dan Data* untuk mendapatkan izin prinsip untuk membuat pabrik atau tempat usaha di Subang. Pemberian suap dilakukan melalui orang-orang dekat Imas yang bertindak sebagai pengumpul dana.

Diduga. Bupati dan dua penerima lainnya telah menerima suap yang total nilainya Rp 1.4 miliar. Adapun komitmen fee antara perantara suap dengan pengusaha sebesar Rp 4.5 miliar. Sementara komitmen fee antara Imas dengan perantara suap sebesar Rp 1 5 miliar.

Dalam kasus ini, Miftahhudin sebagai pemberi suap disangka-

kan melanggar Pasal 5 ayat 1 (a) atau (b) atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kemudian sebagai penerima. Imas. Data dan Asep Santika disangkakan melanggar Pasal 12 (a) atau (b) atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

gpg





Original Post

Obamacare Dibekukan

Media Cetak Harian Kontan Halaman 3
2018-7-9

Obamacare Dibekukan

WASHINGTON. Pemerintahan Amerika Serikat (AS) membekukan sementara segala jenis pembayaran asuransi kesehatan yang berada di bawah naungan Obamacare, Sabtu (7/7). Langkah ini mengikuti putusan pengadilan yang memerintahkan penghentian distribusi dana kesehatan tersebut.

Centers for Medicare and Medi-caid Services (CMS), badan yang menjalankan program Obamacare berdasarkan payung hukum Affordable Care Act (ACA) mengatakan,

kebijakan yang digawangi Presiden Donald Trump akan berdampak pada pembayaran senilai US$ 10,4 miliar. Sebanyak 20 juta warga Amerika dilindungi dalam program asuransi kesehatan nasional tersebut.

Langkah ini mengikuti keputusan Pengadilan Distrik AS di New Mexico yang menyebutkan, pemerintah menggunakan formula yang tidak akurat dalam mengalokasikan pembayaran. "Kami kecewa dengan keputusan pengadilan tersebut. Sebagai hasil dari litigasi, pembayaran senilai miliaran dollar tertahan," kata Administrator CMS Seema Verma seperti dikutip Reuters.

Dia bilang, CMS telah meminta pengadilan agar mempertimbangkan keputusan itu.

Sanny Cicilia





Original Post

RI Serius Hadapi Gejolak Global

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 4
2018-7-9

RI Serius Hadapi Gejolak Global

KEBIJAKAN EKSPOR IMPOR

JAKARTA - Pemerintah mulai serius menyiapkan strategi

terkait dengan pemberlakuan kebijakan ekspor dan impor

di tengah gejolak global yang dipicu oleh kenaikan suku

bunga The Fed dan perang dagang antara Amerika

Serikat dan China.

Ipah Ayu H. N Rinaldi M. Azka redaksi9bisnis.com

Tak hanya itu, AS juga baru saja mengumumkan akan melakukan evaluasi atas 124 produk dan sektor yang diekspor dari Indonesia ke AS seperti kayu plywood, cotton, pertanian dan lainnya yang masuk dalam Generalized System of Preference atau GSP pada Sabtu i.7/7) waktu Indonesia.

GSP merupakan kebijakan perdagangan suatu negara yang memberi pemotongan bea masuk impor terhadap produk ekspor negara penerima. Jika GSP ini dihilangkan, bea masuk terhadap produk Indonesia ke AS menjadi lebih mahal.

Atas hal tersebut, pada Minggu (8/7) sore, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memanggil sejumlah menteri untuk merumuskan strategi dan kebijakan yang akan diberlakukan.

Sejumlan menteri yang tampak hadir adalah Menteri Koordinator Bidang Kema-ritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral lgnasius Jonan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Pariwisata Arief Yahya, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.

Adapun menteri yang diwakilkan yakni Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Sayangnya, tak ada hasil yang bisa dihimpun para awak media. Seluruh menteri yang keliar dari rapat koordinasi tersebut sepakat untuk bungkam.

Darmin, ketika dikonfirmasi pun tak banyak bicara. Menurutnya, secara substansi pembahasan rapat koordinasi belum dapat dibeberkan saat ini. Namun, arahnya pada respons dari kondisi perang dagang yang dipicu AS termasuk peninjauan GSP.

Hal ini karena menunggu keputusan

pada rapat terbatas atau ratas yang akan diselenggarakan. Senin (9/7) di Istana Bogor.

"Ratasnya disepakati Senin, terus kapan lagi kita mau rapat. Jadi, ya hari Minggu ini kita rakor," katanya. Minggu (8/7).

Belakangan, pemerintah memang sedang serius membuat strategi terkait ekspor dan impor. Bahkan, terbaru pemerintah akan memberlakukan pengetatan impor mengingat kinerja neraca perdagangan yang terus defisit.

TAK KOMPETITIF

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nur-wan memastikan, jika GSP diberlakukan, dampaknya produk Indonesia tidak akan kompetitif. Lebih jauh akan menambah defisit dalam neraca perdagangan.

"Kami sudah ada hitungannya akan mengurangi berapa besar surplus kita, tetapi saya belum bisa ngomong. Harus menunggu besok, yang jelas yang kena GSP itu 10% dari produk kita," ujarnya.

Shinta W. Kamdani, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), berharap pemerintah AS tidak mencabut kebijakan tersebut.

"Hingga saat ini, Indonesia masih memperoleh manfaat GSP AS dalam kategori A yang memberikan pemotongan tarif bea masuk di AS untuk 3.500 produk, termasuk sebagian produk agrikultur, produk tekstil, garmen, dan perkayuan," ungkapnya, Sabtu (7/7).

Menurut data GSP 2016 milik AS, Indonesia memperoleh manfaat GSP sebanyak USS 1,8 miliar dari total ekspor Indonesia ke AS sebesar US$20 miliar. Sebagian besar

produk ekspor unggulan Indonesia tidak memperoleh GSP serta tidak semua produk yang diberikan manfaat GSP oleh AS untuk Indonesia diekspor oleh Indonesia ke AS.

Di sisi lain, saat ini Indonesia tengah menjalani dua proses peninjauan ulang dengan Pemerintah AS, yakni terhadap kelayakan Indonesia memperoleh GSP AS dan produk-produk yang diberikan pemotongan bea masuknya oleh AS.

Peninjauan ulang tersebut merupakan kegiatan rutin setiap tahun terhadap produk GSP. Proses ini sudah dilakukan selama Januari-April 2018 dan sudah selesai meskipun belum ada pengumuman lebih lanjut terkait perubahan produk yang akan diberikan manfaat GSP untuk Indonesia.

Proses peninjauan ini dilanjutkan tahap dengar pendapat publik yang dilaksanakan 17 Juli 2018 dan mengundang pemerintah Indonesia serta pengusahanya. Proses pun akan berlangsung sampai akhir 2018.

"Kami juga meyakini GSP AS untuk Indonesia juga mengurangi ketergantungan AS terhadap impor dari negara lain melalui diversifikasi impor dan turut menjaga persaingan dagang yang sehat di AS," jelasnya.

Secara keseluruhan. Apindo melihat proses peninjauan kembali kelayakan Indonesia tetap memperoleh GSP AS sebagai suatu proses yang penting untuk menjaga hubungan perdagangan strategis Indonesia-AS yang saling menguntungkan.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhine-gara menilai Indonesia harus melakukan antisipasi sesegera mungkin atas perang dagang yang terjadi.

Dia mengatakan, langkah antisipasi ini sangat urgen karena ekspor nonmigas Indonesia ke Amerika Serikat (AS) dan China mencapai 25%.

Artinya, penurunan volume perdagangan dua negara tersebut akan berimbas besar ke Indonesia. "Untuk langkah antisipasi dari sisi ekspor memang kita harus terus dorong pasar-pasar nontradisional. Kalau pasar di AS dan China terganggu bisa lempar produk ke negara lain yang lebih prospektif," katanya, Minggu (8/7).

Tak hanya itu, Bhima melanjutkan soal misi dagang juga perlu ditingkatkan lagi peran dari duta besar plus atase perdagangan. Misalnya, ditarget duta besar harus bisa menaikkan ekspor di negara penempatan minimum 10% per tahun.

Ipah Ayu H. N/ Rinaldi M. Azka





Original Post

Permudah Syarat Hakim Agung Pajak

Media Cetak Harian Kontan Halaman 21
2018-7-9

Permudah Syarat Hakim Agung Pajak

Dengan satu orang, putusan kasus pajak bisa lama

JAKARTA. Berbagai kebijakan sektor perpajakan tidak diimbangi dengan kesiapan dalam bidang hukum perpajakan. Jika kondisi itu dibiarkan, bukan tidak mungkin ketidakpastian hukum perpajakan akan bertambah.

Salah satunya yang menyebabkannya adalah jumlah hakim agung pajak yang sangat kurang. Hakim agung bidang pajak di Mahkamah Agung (MA) adalah pintu terakhir penyelesaian masalah perpajakan yang diadili di Pengadilan Pajak.

Dengan minimnya hakim agung pajak, penyelesaian sengketa pajak akan semakin berlarut-larut dan lama. Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah, calon hakim agung pajak belum juga terisi karena syarat-syaratnya sangat sulit dipenuhi (lihat tabel).

Itulah sebabnya sampai saat ini posisi hakim agung pajak yang diajukan MA belum juga terisi. Alhasil, hingga kini, jumlah hakim agung pajak masih diisi satu orang. Padahal, perkara pajak di MA tahun ini diperkirakan meningkat dibandingkan tahun lalu yang mencapai 2.187 kasus.

Bawono Kristiaji, Pengamat Perpajakan dari Danny Darus-

salam Tax Center (DDTC) mengatakan, dalam paket kebijakan ekonomi, terdapat sejumlah paket yang berkaitan dengan perpajakan, mulai amnesti pajak, penurunan tarif pajak, dan kewajiban setor data pajak. Hal itu rawan menimbulkan sengketa di pengadilan pajak hingga ke tingkat Peninjauan Kembali (PK).

Permudah syarat

Minimnya jumlah hakim pajak dikhawatirkan mempengaruhi waktu penetapan putusan PK yang diajukan wajib pajak (WP). Lamanya waktu tunggu bisa membuat ketidakpastian hukum bertambah. "Pertimbangan hukum dari hakim agung bakal terpengaruh," ucap Bawono.

Wakil Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Perpajakan, Herman Juwono mengatakan, lambatnya putusan MA terkait pajak bakal berimbas lang-gung pada ekonomi. "Kalau memang cepat, bisnis itu bisa lebih cepat, dan sebaliknya," ujar Herman.

Masalah ini harus diperhatikan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena pajak adalah sumber penerimaan negara terbesar. "Marilah berpikir ulang, pola pikir diubah, tambah jumlah hakim dan atur syarat yang lebih mudah," kata Herman."

Meski bisa diambil dari jalur hakim non-karier alias tak pernah jadi hakim sebelumnya, syarat hakim agung pajak cukup sulit. Mereka juga perlu fit and proper test di DPR.

Andi M. Arief





Original Post

Akademisi PKPU Anti-Koruptor Aman Secara Hukum

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-7-9

Akademisi PKPU Anti-Koruptor Aman Secara Hukum

NERACA

Jakarta - Dosen Hukum Tata Negara Universitas Jember Bayu Dwi Anggono menegaskan secara hukum dan etika, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20/2018 yang didalamnya mengatur partai politik untuk tidak mengajukan mantan napi koruptor sebagai calon legislatif tidak bermasalah.

"Dengan Kementerian Hukum dan HAM mengundangkan tanggal 3 Juli 2018, maka secara formil dia aman, sah berlaku, secara substansi jauh lebih aman lagi karena sudah melalui penyelarasan," kata dia di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (6/7).

Menurut Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) tersebut, Kementerian

Hukum dan HAM telah melalaikan penyelarasan dan menghapuskan pasal 7 ayat 1 huruf h terkait dengan persyaratan bakal calonyang selama ini dinilai bertentangan dengan UUPemilu2017dankepu-tusanMKNomor42/PUU-X1II/2015.

Dalam 7 Ayat 1 huruf h tersebut, persyaratan bakan calon berbunyi, "Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi." Sementara UU Pemilu 2017 pasal 240 ayat 1 huruf g, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

Dalam PKPU No. 20/-

2018 yang telah diundangkan tersebut tidak melarang seseorang untuk mencalonkan diri. Namun demikian, PKPU tersebut mengatur Partai Politik dalam pengajuan calon anggota legislatif, sehingga substansi untuk pemberantasan korupsi tetap terjaga, tuturnya.

PKPU yang telah diundangkan dan ditandatangani oleh Kementerian Hukum dan HAM tersebut mengatur bahwa partai politik yang melaksanakan seleksi calon legislatif tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi. Hal ini diatur dalam pasal 4 ayat 3. Kemudian diperkuat dengan pasal 6 ayal 1 huruf e, yang mengatur Partai Politik harus menandatangani Pakta Integritas dan melaksa-

nakannya.

Pakta integritas tersebut, menurut dia, memiliki sanksi administratif, a-pabila tidak dilaksanakan saat masih Daftar Calon Sementara (DCS), maka akan dikembalikan untuk diganti. Namun, bila sudah tahap Daftar Calon tetap, KPU dapat mencoretnya.

Untuk itu, menurut dia, upaya untuk melakukan "judicial review" PKPU ke Mahkamah A-gungperlu dipikir dua kali. Meski menurut dia, upaya untuk melakukan judicial review tersebut merupakan hak warga ne-gara."Aman, tapi kita tidak bisa melarang orang menguji ke Mahkamah Agung baik Bawaslu, Parpol maupun orang-perorang, karena itu hak poli tik dijamin UU juga," ujar dia.

ant





Original Post

Jaksa Agung Kasus Korupsi Sang Hyang Seri Ditindaklanjuti

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-7-9

Jaksa Agung Kasus Korupsi Sang Hyang Seri Ditindaklanjuti

NERACA

Jakarta Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan pihaknya tidak mencari-cari kesahanan dalam perkara dugaan korupsi penggunaan Kredit Modal Kerja (KMK) oleh Kantor Regional I PT Sang Hyang Seri (Pesero) pada 2012 yang merugikan keuangan negara Rp7 miliar.

"Kita tidak mencari-cari, kalau ada temuan bukti dan fakta akan kita tindaklanjuti," kata laksa Agung di Jakarta, (umat (6/7).

Kemudian Prasetyo menyatakan satu tersangka yakni eks Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero), Saiful Bahri, terkait dugaan korupsi penggunaan KreditModalKerja

(KMK) oleh Kantor Regional I perusahaan negara tersebut pada 2012, telah ditahan oleh penyidik.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung M Rum menyatakan penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) telah menahan eks Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero), Saiful Bahri, terkait dugaan korupsi penggunaan KreditModalKerja (KMK) oleh Kantor Regional I perusahaan negara tersebut pada 2012.

"Tersangka SB ditahan di Rumah Tahan anNegara Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI selama 20 hari terhitung mulai tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan 24 Juli 2018 berdasarkan surat perintah penahanan Direktur Penyidikan padaJaksaAgung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor Print-17/F.2-/Fd.1/07/2018 tanggal 5 Juli 2018," kata Rum.

Tersangka disangka-kan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 9, 12

huruf e Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Un-dangNomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam perkara itu, pe-nyidiktelah memeriksa sebanyak 30 saksi dengan kerugian keuangan negara mencapai Rp7 miliar yang berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK.

Sementara dua tersangka lainnya saat ini tengah menjalani proses persidangan, yakni, KP pekerjaan mantan Kepala Divisi Keuangan PT Sang Hyang Seri (persero) Pusat periode tahun 2012 dan HS pekerjaan Kepala Bagian Keuangan PT. Sang Hyang Seri (persero) periode tahun 2012.

Kasus tersebut bermula pada2012, pada PTSang

Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I (KRI) Su-kamandi, telah terjadi penyalahgunaan dana dropping Kredit Modal Kerja yang dilakukan oleh tersangka SB selaku General Manager KR-I Sukamandi bersama-sama dengan Ki-tot Prihantono (KP), selaku Kadiv Keuangan tahun 2012 dan Herman Sudianto (HS) selaku Kepala Bagian Keuangan tahun 2012.

Tersangka SB memberikan persetujuan dana dropping tersebut dicairkan secara bertahap, setelah dana dropping cair kemudian, diambil kembali oleh Kitot Prihantono dan Herman Sudianto secara tunai yangtidakbisa dipertanggungjawabkan peruntukannya.

Selanjutnya dibuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran secara ndak benar, seolah-olah uangsebesarRp7 miliar tersebut, digunakan sebagai uang operasional/ UUDP Cabang Khusus Sukamandi.

ant





Original Post

SKL Perkara Perdata, Tidak Bisa Dipidana

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-7-9

SKL Perkara Perdata, Tidak Bisa Dipidana

Jakarta - Perkara yang berkaitan dengan penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) untuk obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang saat ini sedang diperiksa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Tipikor Jakpus) dengan terdakwa mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung adalah perkara keperdataan. Hulu perkara berkaitan dengan perjanjian utang berupa surat utang dari negara kepada obligor.

neraca

"Bukan melakukan pemidanaan, yang justru kemungkinan besar malah tidak akan tercapai tujuan keadilan dan pengembalian keuangan negara yang maksimal," kata Wakil Direktur Indonesia Advocacy and Public Policy Hendra Hidayat kepada wartawan di lakarta. Jumat (6/7).

Menurutnya, masyarakat sebaiknya lebih teliti dan cermat memandang perkara tersebut. SKL BLBI merupakan produk kebijakan Negara yang diputuskan setelah melalui proses pembahasan lintas-lemba-ga. Bukan keputusan per-sonal.Oleh karena itu, memidanakan seseorang dalam kasus ini harus hati-hati. Potensi salah orang (error in persona) sangat mungkin terjadi," katanya.

Sifat keperdataan i iu tersirat dari keterangan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri periode 26 Oktober 1999 - 23 Agustus 2000/Ke-tua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Kwik Kian Gie yang dihadirkan

sebagai saksi dalam persidangan Kamis (5/7/2018).

"BLBI itu keluarnya (berbentuk) surat utang," kata Kwik. "(Proses pengucurannya) berlangsung selama 3 hari sebesar Rp 144,5 triliun."

Ketika di kemudian hari terjadi permasalahan dalam hal pengembalian u-tang tersebut, Kwik mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Awalnya prinsip yang dipegang oleh Kwik adalah pengembalian berupa uang tunai."Buat saya ukurannya ada uang tunai yang masuk atau tidak," kata Kwik.

Perkembangan berikutnya, pengembalian utang itu dilakukan juga dengan penyerahan aset milik para obligor dengan memperhatikan asas komersial dan prospek usaha. Selain itu, Kwikjugamenekankan adanya jaminan personal (personal guarantee) dari obligor." Buat saya itu penting."

Pada bagian Iain Kwik menceritakan tentang proses penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) bagi para obligor yang temyata dilakukan melalui serangkaian

pembahasan yang melibatkan sejumlah pejabat Saat itu Kwik menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/-Bappenas (periode 9 Agustus 2001 - 20 Oktober 2004). Menurut Kwik, pertemuan pertama berlangsung di rumah Presiden Megawati Soekarnoputri, Jl. Teuku Umar, Jakarta Pusat, dihadiri oleh Menko Ekuin Dorodjatun Kuntjoro-Djakti, Menteri Keuangan Boediono, Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi, dan Jaksa Agung MA. Rahman. Hasilnya disepakati

penerbitan SKL untuk debitur kooperatif, meskipun Kwik berposisi menolak SKL. Pertemuan kedua di Istana Negara. Pertemuan ketiga di Istana Negara dihadiri pejabat yang sama plus Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra.

"Hampir semua setuju SKL kecuali saya. Yang agak netral Bambang Kesowo (Menteri Sekretaris Negara)," kata Kwik.

Berkaitan dengan Sjamsul Nursalim, menurut Kwik, pertemuan tersebut tidak membahas khusus. Jadi, lanjut Kwik, ketua BPPN

menandatangani SKL itu berdasarkan pada Inpres Nomor8Tahun2002danke-putusan-kepurusan KKSK, terutama keputusan 17 Maret 2OO4."Tanda tangan ketua BPPN atas dasar Inpres hingga keputusan-keputusan KKSK, apabila semua kewajiban dipenuhi," kata Kwik.

Dalam persidangan, Syafruddin mengatakan semuayang ditugaskan oleh KKSK kepada dirinya selaku ketua BPPN sudah dilaksanakan serta diverifikasi oleh tim hukum dan KKSK."Kami mengambil alih 12 perusa-

haan (milik Sjamsul Nursalim). Suatu hal yang tidak pernah dilakukan oleh ket-uaBPPNmana pun sejak zaman Gus Dur," katanya.

Saksi selanjutnya adalah Rizal Ramli yang menjabat Menko Ekuin periode 23 Agustus 2000 -12 Juni 2001 dan Menteri Keuang?-" periode 12Juni2001 -9A,iStus 2001. Rizal menekankan pa 1 da kerugian negara jang jauh lebih besar ketika aset petambak Dipasena dijual murah oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada tahun 2007.

mohar





Original Post

IRWANDI MENGINGKARI HANA FEE

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 66
2018-7-9

IRWANDI MENGINGKARI HANA FEE

KPK menangkap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi dalam kasus suap Dana Otonomi Khusus 2018. Dana ini diduga sudah lama menjadi bancakan pejabat Aceh.

SAUT Situmorang geram bukan kepalangsaat mendapat laporan dari anak buahnya bahwa mereka hendak mencokok Gubernur Aceh Irwandi Yusuf pada Selasa pekan lalu. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu baru dua bulan lalu bertemu dengan Irwandi dalam acara pembentukan Komite Advokasi Daerah Antikorupsi Provinsi Aceh.

Pembentukan Komite Advokasi Daerah Antikorupsi merupakan upaya KPK dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia membangun bisnis yang berintegritas. Pada acara tersebut, kata Saut, Irwandi berkomitmen dalam pencegahan korupsi. "Waktu itu Irwandi bilang pemerintah Aceh memakai prinsip Hana Fee," ujar Saut sembari mengingat ucapan Irwandi, Kamis pekan lalu.

Kala itu Saut bertanya kepada Irwandi maksud dari "Hana Fee" tersebut. Menurut Irwandi, hana dalam bahasa Aceh artinya tidak, sedangkan/?* merupakan uang sogok. "Jadi tidak pakai uang sogok," kata Saut menirukan ucapan Irwandi saat itu.

Dua bulan kemudian, Irwandi mengingkari ucapannya sendiri. Tim satuan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap dia bersama delapan orang lain di beberapa tempat sepanjang sore hingga malam, Selasa pekan lalu. Irwandi diduga menerima suap dari Bupati Bener Meriah, Aceh, Ahmadi, terkait dengan pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018.

Ahmadi diduga memberikan uang Rp 500 juta kepada Irwandi. Fulus tersebut

Irwandi Yusuf setelah menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, h Juli 2018.

merupakan bagian dari Rp 1,5 miliar yang diminta Irwandi terkait dengan fee ijon proyek-proyek infrastruktur yang menggunakan dana otonomi khusus.

Saut pun meminta penyidik dan penuntut memasukkan kegiatan pertemuan penyusunan Komite Advokasi Daerah di Aceh dijadikan unsur pemberatan untuk Irwandi. Dengan adanya pemberatan itu, penyidik bakal meminta keterangan Saut dalam berita acara pemeriksaan. "Saya katakan siap. Ada pimpinan KPK hadir, tapi kesannya sia-sia. Karena negara mengeluarkan uang untuk kunjungan pimpinan KPK ke daerah tapi tidak berefek," ujar mantan anggota staf ahli Kepala Badan Intelijen Negara itu.

Bukan hanya kepada Saut, jargon Hana Fee kerap disampaikan Irwandi saat berpidato di berbagai acara. Ketika melantik 51 pejabat eselon IIa dan lib pada awal Mei lalu, misalnya, ia mengingatkan para pejabatnya harus menerapkan prinsip Hana Fee dalam proses lelang proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh 2018. Lelang harus berjalan transparan, akuntabel, jujur, dan tanpa intervensi. "Semuanya memiliki peluang yang sama dalam proses lelang ini," ucap Ketua Umum Partai Nanggroe Aceh itu.

Irwandi menjabat Gubernur Aceh sejak 2007. Periode pertama berakhir pada

2012. Pria yang dikenal dengan naina Tengku Agam ini kemudian mencalonkan sebagai gubernur lagi untuk periode 2017-2022. Baru enam bulan menjabat, Irwandi berurusan dengan komisi antikorupsi.

Saat ditanya soal program Hana Fee yang berbalik dengan perilakunya seusai pemeriksaan Kamis pekan lalu, Irwandi irit bi-

cara. Ia membantah telah menerima suap. "Saya enggak tahu," kata mantan pejabat Gerakan Aceh Merdeka itu setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK.

DUA tim satuan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi tersebar di Kota Banda Aceh

dan Bener Meriah, Selasa sore pekan lalu. Mereka mendapat informasi adanya dugaan korupsi dana otonomi khusus di Aceh sejak tiga bulan lalu. "Laporan mengenai penyalahgunaan dana otonomi khusus ini sudah lama disuarakan banyak pihak," ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, Kamis pekan lalu.

Provinsi ini menerima dana otonomi khusus sejak 2008 dan akan berakhir pada 2027. Total dana yang diterima sejak 2008 hingga 2018 senilai Rp 65,019 triliun. Tahun ini Aceh mendapatkan suntikan dana otonomi khusus sebesar Rp 8,029 triliun. Dana itu dipecah menjadi Rp 1 triliun untuk program bersama, 40 persen dari si-

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan bersama penyidik KPK menunjukkan barang bukti uang hasil operasi tangkap tangan, di gedung KPK, Jakarta, k Juli 2018.

sanya untuk kabupaten atau kota, serta 60 persennya buat usul satuan kerja pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat provinsi itu.

Kabupaten Bener Meriah mendapatkan alokasi Rp200 miliar. Dari dana itu, 20 persennya untuk pendidikan; 10 persen untuk kesehatan; serta 70 persen untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pengentasan angka kemiskinan. Duit suap untuk Irwandi Yusuf berasal dari proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).

Baru tahun ini berlaku ketentuan Qanun Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pe-

nyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh yang menyebutkan kewenangan program yang dibiayai dana ini ditetapkan oleh peraturan gubernur. Celah inilah yang diduga dipakai Irwandi untuk menekan bupati atau wali kota dalam pencairan dana otonomi khusus. Informasi bakal adanya penyuapan oleh Bupati Bener Meriah Ahmadi kemudian masuk radar KPK.

Setelah melakukan verifikasi dengan beberapa informan dan pelapor, KPK menerbitkan surat perintah penyelidikan pada 29 Juni lalu. Empat hari berselang, tim mengantongi informasi ihwal penyerahan uang sebesar Rp 500 juta dari orang kepercayaan Ahmadi, Muyassir, kepada anggota staf ahli Irwandi, Fadli, di teras Hotel Hermes Palace, Banda Aceh.

Dari hasil pemantauan, tim KPK mengantongi komunikasi tentang permintaan uang oleh Irwandi melalui orang kepercayaannya kepada Ahmadi. "Minta satu meter saja dulu," kata salah seorang pene-

gak hukum menirukan hasil penyadapan. Satu meter adalah kode untuk Rp I miliar.

Terkait dengan proyek infrastruktur yang menggunakan dana otonomi khusus di Kabupaten Bener Meriah, Irwandi me-minta/ee Rp 1,5 miliar. Namun Ahmadi belum mempunyai uang sejumlah tersebut. Melalui Muyassir, Ahmadi akhirnya baru menyanggupi pemberian Rp SOOjuta.

Muyassir membawa tas berisi uang dari dalam hotel menuju mobil. Kemudian dia turun di suatu tempat dan meninggalkan tas itu di dalam mobil. Duit itu kemudian diambil Fadli. Setelah menerima duit itu, Fadli menyetorkan ke beberapa rekening BCA dan Bank Mandiri masing-masing se-nilai Rp50juta, Rp 190juta, dan Rp 173juta. "Ini bukan pemberian yang pertama," ujar Laode Muhammad Syarif. Pengakuan Fadli ke penyidik, uang yang disetor ke beberapa rekening tersebut sebagian digunakan untuk pembayaran medali dan pakaian buat kegiatan Aceh Marathon, yang di-

gelar 29Juli mendatang.

Menurut Syarif, Irwandi memang kerap menggunakan rekening perantara atau orang kepercayaannya untuk menampung uang dari berbagai sumber. "Tapi ada ko-munikasikomunikasi yang mengindikasikan semua itu atas perintah dan persetujuan Irwandi, Uiyrriiig-nyn banyak," kata Syarif.

Pada sore sekitar pukul 17.00, tini satuan tugas menciduk Radii bersama beberapa temannya tii SolongCoffee, Kanda Aceh. Setelah menangkap anggota sial ahli Gubernur Irwandi yang palingjimior itu, tim KPK mengorek keterangan. Berbekal info dari Fa-

cili dan hasil penyadapan sebelumnya, satu jam berikutnya tim kpk menangkap orang kepercayaan Irwandi sekaligus Direktur PT Tamitana, Teuku Syaiful Bahri, di sebuah kantor advokat dan menyita uang Rp SO juta.

Setengah jam kemudian, petugas KPK menciduk anggota staf ahli Irwandi lainnya,

Hendri Yusal, bersama teman-temannya di Quantum Coffee Brasserie, Syiah Kuala, Aceh. I lendri sempat menerima uang transfer sebesar Rp 20 juta dari orang kepercayaan Ahmadi menjelang Lebaran lalu.

Setelah anak buah Irwandi tertangkap semua, tim KPK yang menunggang satu mobil Mitsubishi Pajero masuk dari pintu belakang pendapa gubernur, Kampung Baru, Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Sedangkan ajudan dan para pengawal Irwandi bei ada di bagian depan pendapa.

Saat itu Irwandi baru saja tiba dari kunjungan ke Sabang bersama Wakil Kepala Kepolisian Daerah Aceh Inspektur Jende-

ral Yanto Tarah. Di Sabang, Irwandi menggelar rapat acara Aceh Marathon. Mereka berangkat pagi dan balik sore menunggang helikopter milik Polda Aceh. Ia ditangkap tanpa perlawanan.

Kepada petugas keamanan di pintu belakang pendapa, Irwandi sempat berpamitan saat digiring petugas KPK. "Bapak bilang mau ngopi bersama temannya," ucap salah seorang penjaga pendapa. Menurut dia, Irwandi memang terbiasa keluar malam untuk ngopi bersama teman-temannya. Tim KPK lantas membawa Irwandi ke kantor Polda Aceh di Jalan Cut Meutia No-

mor 25, Banda Aceh, untuk menjalani pemeriksaan awal. Tiga orang terdekatnya juga digelandang ke kantor Polda.

Secara paralel, tim satuan tugas KPK di Bener Meriah menangkap Bupati Ahmadi di Jalan Takengon. Kala itu Ahmadi baru saja menghadiri acara Partai Golkar di Hotel Linge Land, Takengon, Aceh Tengah. Tiga jam kemudian, petugas komisi antikorupsi menciduk orang kepercayaan Ahmadi, Dailam, di kediamannya di Bener Meriah. Tim membawa Ahmadi dan Dailam untuk menjalani pemeriksaan di kantor Kepolisian Resor Aceh Tengah, Takengon.

Pemberian tersebut diduga merupakan bagian dari commitment fee 8 persen untuk pejabat Provinsi Aceh dari setiap proyek yang menggunakan dana otonomi khusus. "Kalau dihitung dari total dana otonomi khusus itu, dia (Irwandi) mendapat jatah fee 3-4 persen. Itu gede dan terjadi setiap tahun," ujar Laode Muhammad Syarif.

Sedangkan pejabat kabupaten juga mendapat jatah 2 persen dari penggunaan dana itu. Karena itu, tim KPK akan mengembangkan penanganan kasus ini dengan menelusuri praktik yang sama di kabupaten lain. KPK menduga dana ini sudah lama menjadi bancakan pejabat di Aceh. "Apakah formatnya sama dengan Bener Meriah, masih kami cari," kata Syarif.

Setelah melakukan pemeriksaan selama 24 jam, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Irwandi Yusuf, Syaiful Bahri, dan Hendri Yusal disangka sebagai penerima suap. Ketiganya dianggap melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-I Kiiab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan Ahmadi ditetapkan sebagai pemberi suap. Ia dijerat dengan Pasal 5 ayat 11mruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang tentang Pembe-rantasanTindak Pidana Korupsi.

Irwandi membantah telah menerima fee terkait dengan dana otonomi khusus ini. "Saya tidak terima uang," ujarnya. Adapun Hendri melalui kuasa hukumnya, Razman Arif Nasution, membenarkan telah menerima Rp 20 juta dari orang kepercayaan Ahmadi. "Tapi Pak Hendri tidak meminta uang itu. Ditransfer begitu saja," kata Razman.

LINDA TRIANITA/RUSMAN PARAQBUEQ/ADIWARSIDIIACEHI





Original Post

PEMILU BERDARAH DI MEKSIKO

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 90
2018-7-9

PEMILU BERDARAH DI MEKSIKO

Sedikitnya 136 politikus terbunuh menjelang pemilihan umum serentak di Meksiko. Kartel narkotik dan polisi korup diduga berada di belakangnya.

PESAN-PESAN itu datang hanya beberapa jam sebelum kampanye pemilihan anggota kongres Negara Bagian Guerrero, Meksiko, dimulai, awal Mei lalu. Kadang lewat pesan pendek, kadang melalui panggilan telepon dari seseorang yang tak dikenal. Tapi isi pesan sama mundurlah dari pencalonan atau mati.

Abel Montufar Mendoza, kandidat dari Partai Revolusioner Institusional (PRI), menerima pesan-pesan semacam itu, tapi dia bergeming. "Saya tidak takut kepadamu," kata Mendoza, seperti dikutip adiknya, Erit Montufar, beberapa pekan kemudian.

Mendoza adalah politikus populer di daerah itu. Bekas Wali Kota Coyuca de Catalan ini menentang kartel-kartel narkotik dan polisi korup. Dia juga yang membujuk rakyat untuk tidak menanam ganja dan mariyuana di pegunungan; sumber utama kehidupan kartel narkotik. Dua tahun lalu, Mendoza memimpin demonstrasi rakyat yang menentang Abel Alvarez Martinez, kepala polisi penyelidik kejaksaan kota itu, yang dilaporkan telah memeras rakyat.

Tapi, 8 Mei lalu, mayat Mendoza ditemukan tergeletak di mobilnya di tepi jalan raya Ciudad Altamirano-Coyuca de Catal-

an, Guerrero. Hingga Selasa pekan lalu, polisi dan tentara belum menemukan pembu-nuhnya. Mereka hanya dapat menangkap satu orang, yang diduga berhubungan dengan pembunuhan tiga tentara, yang tewas beberapa jam setelah kematian Mendoza.

Abel Mendoza adalah satu dari sedikitnya 136 politikus yang tewas dibunuh sejak September 2017, berdasarkan catatan Etel-lekt, lembaga analis risiko di Meksiko. Sebagian besar dari mereka adalah kandidat wali kota dan gubernur serta calon anggota parlemen lokal, negara bagian, dan federal yang ikut bertarung dalam pemilihan umum serentak di negeri itu. Pemilihan yang berlangsung pada Ahad dua pekan lalu itu menjadi pemilihan terbesar dalam sejarah Meksiko sekaligus yang paling berdarah.

Pembunuhan para politikus itu diduga dilakukan kartel narkotik atau polisi yang berkolusi dengan kartel. Sepekan sebelum hari pencoblosan, Fernando Angeles Juarez, pengusaha yang menjadi calon Wali Kota Ocampo dari Partai Revolusi Demokratik (PRD), ditembak orang tak dikenal di depan rumahnya di Ocampo, Negara Bagian Michoacan.

Menurut sumber koran El Universal di

kantor Deputi Keamanan Umum Michoacan, yang membawahkan kepolisian daerah itu, Fernando Juarez ditembak oleh tak kurang dari 16 polisi Ocampo. Polisi negara bagian kemudian menangkap Oscar Gonzalez Garcia, Direktur Departemen Kepolisian Ocampo, dan semua anggota kepolisian kota itu yang berjumlah 28 orang.

Politikus terbunuh paling banyak di Guerrero. Sebanyak 14 politikus tewas dalam setengah tahun terakhir di sana. Menurut media Meksiko, El Pais, tingkat kejahatan di negara bagian itu memang tinggi belakangan ini. Setahun lalu, Eli Cam-acho, bekas Wali Kota Coyuca dari PRI, dibunuh di Ciudad Altamirano. Dia sebelumnya bekerja untuk Hector Astudillo, Gubernur Guerrero dari PRI. Sebulan sebelumnya, sekelompok orang bersenjata menculik seorang bekas anggota majelis rendah federal dan beberapa hari sebelumnya sekelompok orang membunuh anggota majelis rendah daerah Saul Beltran Orozco, Modesto Carranza Catalan. Keduanya terjadi di Coyuca.

Hector Astudillo mengatakan menguatnya pengaruh sejumlah kelompok kriminal dalam perpolitikan lokal telah menggerogoti pemerintahannya. "Separuh waktu

saya digunakan untuk mencari cara menghadapi mereka, bagaimana menghentikan mereka," katanya kepada The New York Times, Ahad dua pekan lalu. Dia mengaku harus bersandar kepada penegak hukum federal untuk membantunya "karena polisi kota praja tak banyak menolong".

Di Chilapa de Alvarez, kota praja lain di Guerrero, empat politikus terbunuh, termasuk dua perempuan yang menjadi calon kuat wali kota. Tiga calon anggota kongres negara bagian dari sana mundur karena diancam akan dibunuh.

Jorge Luis Rendon, kandidat anggota kongres federal yang mewakili beberapa daerah, termasuk Chilapa, menyatakan kepada The New York Times bahwa perebutan pengaruh antarorganisasi kriminal atas pemilihan wali kota dipercaya luas sebagai penyebab terjadinya pembunuhan.

Menurut pemerintah, perang politik di negara bagian itu menjadi makin keras ketika harga ganja jatuh, yang memaksa kelompok-kelompok kriminal memperluas usaha di luar perdagangan narkotik. Pada mulanya upaya mereka untuk mengendalikan politik lokal berlangsung diam-diam dan tersembunyi. Tapi, menurut Rendon, sekarang mereka "lebih terbuka dan tak

malu-malu" dalam mengatur apa yang harus dicoblos pemilih. Anggota-anggota kelompok yang mendukung salah satu calon akan menerapkan batasan berapa banyak suara yang boleh dicapai calon lawan agar hasil akhirnya terkesan demokratis tapi tetap dimenangi kandidat mereka.

"Los Ardillos membunuh mereka," ujar jaksa Guerrero, Xavier Olea, seperti dikutip £/ Pais. Menurut dia, Los Ardillos hendak menguasai pegunungan di Guerrero yang dipenuhi ladang ganja. Kelompok itu bersaing dengan dua kelompok lain, Los Je-tes dan Los Rojos. Persaingan itu telah berlangsung bertahun-tahun.

Pemerintah Felipe Calderon, politikus dari Partai Aksi Nasional (PAN), dan kemudian Enrique Pena Nieto, dari PRI, berusaha memerangi kartel-kartel narkotik ini. Mereka mengirim polisi dan tentara untuk menangkap para anggota geng ini.

Roberto Alvarez, juru bicara bidang keamanan pemerintah Guerrero, menilai daerah pegunungan itu kawasan yang rumit. Selain itu, "Meningkatnya permintaan heroin dari Amerika Serikat secara tak langsung memicu pertikaian antargeng," katanya kepada El Pais. "Meksiko adalah produsen ganja terbesar ketiga di dunia dan sepa-

Korban penembakan misterius di kawasan wisata Pantai Acapulco, Guerrero, Meksiko, 15 April 2018.

ruhnya diproduksi di Guerrero." Badan Narkotik Nasional Amerika Serikat (DEA) menyatakan 93 persen narkotik yang masuk Negeri Abang Sam berasal dari Meksiko.

Andres Manuel Lopez Obrador, Presiden Meksiko yang baru terpilih, ingin mengatasi masalah ini dengan mengubah undang-undang serta menawarkan perundingan damai dan amnesti kepada anggota kartel narkotik itu. "Strategi gagal melawan kekerasan akan berubah," ujarnya dalam pidato kemenangannya. Pemimpin partai Gerakan Regenerasi Nasional (MORENA) ini mengatakan timnya akan segera berkonsultasi dengan kelompok hak asasi manusia, pemimpin agama, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengembangkan rencana rekonsiliasi dan perdamaian.

Olga Maria del Carmen Sanchez Corde-ro Davila, Menteri Dalam Negeri pilihan Lopez Obrador, mengatakan pemerintah baru ini akan menimbang kembali kebijakan narkotik dan pendekatan keamanan yang gagal mencegah lebih dari 200 ribu pembunuhan sejak kebijakan diterapkan pada 2006. "Segera setelah kami memerintah, kami akan langsung mengambil keputusan dramatisnya," kata Olga Sanchez kepada Reuters.

Perempuan mantan hakim Mahkamah Agung ini berencana menarik tentara yang memerangi kartel narkotik secara bertahap. Diajuga berjanji melegalkan mariyu-ana untuk rekreasi dan penanaman ganja buat kepentingan kedokteran. Olga Sanchez juga berencana memberikan amnesti melalui referendum umum. Jika rakyat mendukung, menurut dia, pemerintah akan mengajukan ke kongres, yang sekarang dikuasai MORENA.

Tapi rencana amnesti ini tampaknya bakal membentur tembok. Salah satu jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa 7 dari 10 orang Meksiko menentangnya. Kelompok-kelompok penuntut hak para korban juga menolaknya. "Saya ingin melihat . yangbersalah dipenjara," ujar Laura Flores kepada Reuters. Suaminya, Daniel Velasquez, diyakini tewas dibunuh pada 2015.

IWAN KURNIAWAN





Original Post

EMPAT UNTUK NAJIB

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 94
2018-7-9

EMPAT UNTUK NAJIB

laksa Agung Malaysia mengajukan empat dakwaan terhadap Najib Razak. Orang pertama yang diadili dalam kasus megarasuah 1MDB.

MATAHARI masih se- penggaiah ketika belasan polisi mengawal mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, masuk gedung Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Rabu pekan lalu. Lebih dari seratus pendukungnya menyambut kedatangannya dengan meneriakkan yel-yel pembebasan Najib. Massa penyambut yang diga-wangi pemimpin partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), Faisal Ismail Aziz, itu juga menyanyikan lagu Allah Selamatkan Kamu. Mengenakan setelan biru gelap, Najib melempar senyum dan melambaikan tangan ke arah kerumunan pendukungnya dan juru warta.

Riuhnya pendukung Najib itu membuat polisi dan wartawan kerepotan. "Mereka berteriak. Ada yang menjerit macam kena kerasukan dan menangis. Saya hampir jatuh dan diimpit saat mereka mencoba mendekati Najib yang baru sampai dan berjalan masuk ke ruang sidang," kata Muzliza Mustafa, jurnalis The Malaysian Insight, kepada Tempo, Kamis pekan lalu.

Di kerumunan lain, ada Fahmi Reza, desainer yang dihukum 1 bulan penjara dan denda

senilai Rp 106juta karena membuat karikatur badut Najib. Dia mengajukan permohonan banding atas putusan pengadilan pada Februari lalu itu. Kini dia sengaja datang untuk menyaksikan sidang Najib. "Saya ingin mendengar daftar tuduhan kriminal yang dibacakan terhadap Najib dan menyaksikan momen penting dan bersejarah ini dalam perjuangan melawan korupsi," ujar Fahmi kepada Tempo, Kamis pekan lalu.

Hari itu Najib disidang dalam perkara megakorupsi IMalaysia Development Berhad (1MDB), badan usaha dana investasi negeri itu. Sehari sebelumnya, tim satuan tugas khusus 1MDB Komisi Pemberantasan Korupsi (SPRM) menangkap tokoh UMNO itu di kediamannya di Jalan Langgak Duta, Kuala Lumpur. Mereka lantas menahannya di markas komisi antirasuah di Putrajaya.

Najib menjadi orang pertama yang diseret ke meja hijau dalam pengusutan kasus 1MDB, yang diduga merugikan Malaysia hingga Rp 64 triliun. Pria 64 tahun itu diduga menerima duit dari SRC International, bekas unit usaha 1MDB, dan memasukkannya ke rekening banknya.

Jaksa Agung Tommy Thomas, yang memimpin tim penuntut beranggotakan 12

Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, meninggalkan pengadilan Malaysia di Kuala Lumpur, 4 Juli 2018.

orang, mengajukan empat dakwaan terhadap Najib. Satu dakwaan adalah penyalahgunaan kekuasaan dalam menerima grati-fikasi dari SRC International serta tiga dakwaan pelanggaran pidana yang melibatkan tiga transaksi sebesar 42 juta ringgit atau sekitar Rp I49 miliar pada 2011-2015.

"Sebagai pejabat publik, yaitu perdana menteri dan menteri keuangan, Anda menggunakan posisi Anda untuk mendapatkan 42 juta ringgit," kata Thomas, seperti dikutip Channel News Asia. Tiap dakwaan mengandung ancaman hukuman penjara hingga 20 tahun, belum termasuk denda. Najib terbebas dari ancaman hukum cambuk karena berusia di atas 50 tahun. Tapi ia mengaku tak bersalah atas semua tuduhan itu.

Setelah tujuh jam persidangan, mahkamah menjatuhkan putusan uang jaminan senilai Rp 3,5 miliar dengan dua orang penjamin. Najib juga harus menyerahkan paspor diplomatik dan paspor biasanya. Najib kemudian dibebaskan setelah memenuhi syarat lain dan separuh uang jaminan dibayar oleh dua anaknya, Nooryana Najwa dan Mohd Norashman.

Najib melenggang ke luar gedung pengadilan. Didampingi ketua tim kuasa hukumnya, Muhammad Shafee Abdullah, ia sempat menghampiri awak media. "Hari ini saya telah resmi dituntut. Saya percaya bahwa saya tidak bersalah dan-ini kesempatan terbaik untuk membersihkan nama saya," ujar Najib, lalu tersenyum.

Namun, Kamis pekan lalu, Nooryana Najwa, putri Najib yang membayar uang jaminan itu, mengeluh di akun Facebook-nya bahwa rekening bank pribadinya dan anaknya yang berusia 10 bulan dibekukan setelah dia membayar uang jaminan. Padahal isi rekening anaknya itu cuma hadiah Lebaran senilai Rp 356 ribu. Rekening putra bungsu Najib, Norashman, juga dibekukan.

Wakil Ketua SPRM Datuk Seri Azam Baki membantah kabar bahwa lembaganya membekukan rekeningitu. "Akun cucu Najib tidak pernah dibekukan," katanya, seperti dikutip MStar.

mahardika satria hadi





Original Post

Korupsi sebagai Konsep Psikis

Media Cetak Media Indonesia Halaman 12
2018-7-9

Korupsi sebagai Konsep Psikis

PODIUM

BERTAMBAH lagi kepala daerah yang tidak hanya dijatuhi hukuman pj.dana pokok, tetapi juga diberi pi dana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik. Itulah putusan majelis hakim atas perkara korupsi Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari di Pengadilan Tipikor Ja-karta. Jumat (6/7).

Di satu pihak majelis ha-

Saur Hutabarat kim menghukum lebih ri-

Dewan Redaksi Media Group ngan 5 tahun (jaksa menuntut 15 tahun, hakim memutus 10 tahun), di lain pihak hakim mengabulkan tuntutan memberi tambahan hukuman pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik juga selama 5 tahun.

Kurun 5 tahun ukuran yang penting karena kepala daerah dipilih tiap 5 tahun. Mengurangi hukuman penjara 5 tahun dan memberi tambahan hukuman pencabutan hak politik pun selama 5 tahun menunjukkan hakim menyeimbangkan beratnya hukuman terhadap koruptor dalam dua perspektif sekaligus, yaitu perspektif hukum pidana dan perspektif demokrasi, betapa khianatnya pejabat publik yang dipilih langsung oleh rakyat.

Rita menolak tuntutan pencabutan hak politik karena bertentangan dengan HAM. Kata hakim, hal itu haras dikesampingkan. Hak masyarakat untuk mendapatkan dan memilih pemimpin baik perlu didahulukan. "Pencabutan hak politik ini untuk mencegah publik salah pilih," kata Ketua Majelis Hakim Sugiyanto.

Bupati Rita selama menjalankan jabatannya yang dipilih langsung justru melakukan tindakan tidak sesuai dan mengkhianati amanat masyarakat. "Karena itu, perlu pencabutan hak untuk menciptakan efek jera."

Majelis hakim melek kenyataan, berkesadaran yang konkret bahwa koruptor manusia bebal, yang tidak punya rasa malu. Dari perspektif hukum pidana, hukuman penjara yang terberatsekalipun tidak membuat kepala daerah takut korupsi. Karena itu. hukuman perlu diperberat dengan pencabutan hak politik selama 5 tahun, satu periode masa jabatan kepala daerah.

Efek jera merupakan produk psikis. Penjara 15 tahun bukan hukuman badan yang seram yang efektif memproduksi efek jera. Kenapa?

Penjara itu juga sarang korupsi. Sang badan secara legal terkurung di penjara, tapi faktual koruptor dapat berakhir pekan di Iviar peniara karena menyodok pemuas penjara. Sel penjiira bisa pula dibikin lebih nyaman ketimbang sel penjara orang biasa. Koruptor pun punya hak untuk mendapat remisi.

Sang jiwa juga dapat berkelana ke alam bebas melalui media sosial karena koruptor di penjara nyatanya dapat memakai telepon seluler sehingga melalui media sosial mereka tetap dapat merawat jaringan pendukung. Namun, hemat saya, masih pertanyaan apakah hukuman tambahan pencabutan hak politik 5 tahun efektif membuat jera?

Dengan menilik kebebalan dan hilangnya rasa malu, saya rasa 5 tahun kehilangan hak politik belum cukup untuk membuat kepala daerah, terlebih yang berusia muda, untuk jera dan bertobat. Lima tahun belum terlalu dalam untuk membuat jera secara politik, apalagi secara psikis. Kombimsi hukuman sebaliknya mungkin lebih berdaya guna secara psikis dalam rangka membuat jera. Hukuman penjara lebih diringankan, sebaliknya hukuman pencabutan hak politik lebih diperberat.

Dengan kata lain, pencabutan hak politik yang semula merupakan hukuman tambahan berubah menjadi hukuman yang tergolong pokok. Badan koruptor cukup dipenjara 7 tahun saja, misalnya, tetapi hak untuk dipilih dalam jabatan publik dicabut selama 10 tahun setelah menjalani pidana penjara. Bahkan, hukuman penjara cukup S tahun, tapi hak politik dicabut 15 tahun setelah keluar penjara.

Yang manakah hukuman pokok? Secara badaniah koruptor cepat berada di tengah masyarakat, tetapi tiga sampai empat kali pemilu mereka menjadi terpidana politik yang membuat koruptor secara psikis kehilangan pengharapan untuk kembali menduduki jabatan publik.

Karena itu, narasi pun berubah. Hukumlah koruptor seberat-beratnya di penjara diganti dengan narasi hukumlah seberat-beratnya secara psikis politik.

Saur Hutabarat





Original Post

Badilum MA Raih Rekor MURI

Media Cetak Media Indonesia Halaman 19
2018-7-9

Badilum MA Raih Rekor MURI

BADAN Peradillan Umum (Badilum) Mahkamah Agung dan Arya Noble menggelar bakti sosial berupa operasi hernia di Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemarin. Kegiatan itu diganjar catatan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (Muri) karena berhasil mencetak rekor jumlah penderita yang dioperasi, yakni 23 orang.

"Kegiatan ini merupakan karsa dan karya yang berkategori superlatif, pertama, unik, dan belum pernah dilakukan pihak lain. Kami mencatatnya sebagai rekor operasi hernia terbanyak dalam waktu satu hari di Indonesia," ungkap Vice President Muri, Osmar Semesta Susilo, seusai menyerahkan penghargaan di Kantor Pengadilan Negeri Selong.

Selain operasi hernia, Arya Noble mengadakan operasi katarak gratis untuk warga Praya, Lombok Tengah, dan Selong, Lombok Timur. Operasi katarak itu digelar tim dokter di RSI Yatofa, Lombok Tengah, dan RSUD dr R Soedjono, Lombok Timur.

(YR/N-2)





Original Post

Mantan Koruptor Dilarang Jadi Caleg

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 23
2018-7-9

Mantan Koruptor Dilarang Jadi Caleg

KEMENTERIAN Hukum dan HAM (Kemenkum-HAM) akhirnya mengundangkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang memuat larangan mantan narapidana kasus korupsi atau eks koruptor menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Pemilu 2019. Aturan ini ditandatangani oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkum-HAM, Widodo Ekatjahjana, Senin (3/7/2018).

LARANGAN eks koruptor untuk dicalonkan/menca-lonkan diri sebagai anggota legislatif itu diatur dalam Pasal 4 Ayat 3 Bab II Bagian Kesatu tentang Umum. Disebutkan, "Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana di-

maksud pada ayat (2), [partai politik] tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi."

Ketentuan tersebut sudah bisa diterapkan pada masa pendaftaran bakal caleg, baik itu DPR RI, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten atau kota untuk Pemilu 2019 yang mulai dibuka pada 4-17 Juli 2018.

Meskipun menuai kontroversi, menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, PKPU tersebut harus tetap dijalankan. Pasalnya, peraturan itu dibuat untuk menjaga integritas bangsa Indonesia dari tindak pidana korupsi yang berkelanjutan.

"Persoalannya, di atas UU itu ada aturan lagi, kalau KPU tidak bisa membantah. Tapi kan ada UU kepantasan. Sebenarnya ini membangun intergritas bangsa dan tidak boleh berubah. Dalam perspektif demokrasi, kinerja saja tak cukup," tutur Saut saat on air di Radio

PRFM 107,5 News Channel, Sabtu (7/7/2018).

Menurut dia, meskipun eks koruptor telah mempertanggungjawabkan perbuatannya selama menjadi tahanan, potensi untuk kembali melakukan tindak pidana korupsi masih bisa terjadi. Oleh karena itu, Saut menilai keberadaan PKPU ini perlu didukung dan dikawal selama masa persiapan Pileg 2019.

Saut menambahkan, dengan adanya aturan baru tersebut, seharusnya partai politik dan elite politik merekomendasikan kader-kadernya yang lain untuk diusung dalam Pileg 2019 nanti. Ia berharap, seluruh partai politik peserta pemilu mampu menunjukkan komitmen dalam melaksanakan aturan ini. Hal itu demi menciptakan proses pemilihan yang bersih dan berintegritas.

"Sebaiknya tidak diberi rekomendasi (eks koruptor), karena masih ada kader-kader lain," ujarnya menambahkan.

Sementara itu, pakar hukum tata negara, Indra Pereira memperkirakan aturan pelarangan mantan eks koruptor nyaleg akan dibombardir gugatan. Mengingat aturan tersebut masih menjadi perdebatan oleh banyak kalangan. "Pencabutan hak politik eks koruptor tidak bisa melekat selamanya, misalkan diberi hukuman berapa tahun untuk tidak berpolitik. Jadi ada batasnya," ungkap Indra.

Ia menjelaskan, ketika narapidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, maka haknya sudah sama dengan masyarakat yang lain karena sudah menjalani hukuman. "Jadi upayakan agar aturan tersebut lebih logis bukan berdasarkan kekhawatiran dan prasangka saja," tuturnya.

Hal senada disampaikan oleh pendengar Radio PRFM, Iko. Eks koruptor harus mendapat hukuman pencabutan hak politik untuk beberapa waktu. Harapannya agar eks koruptor tersebut tidak mengulangi

perbuatannya.

Sementara itu, menurut pendengar lainnya, Nanda, hak politik eks koruptor tak perlu dicabut Sebab, jika akan mencalonkan diri sebagai caleg, maka ia harus memublikasikan bahwa dirinya mantan narapidana. "Undang-undangnya seperti

itu. Dengan memublikasikan dirinya mantan narapidana, masyarakat akan tahu. Apakah dia akan terpilih atau tidak, biarkan masyarakat yang menentukan. Toh masyarakat Indonesia sudah semakin paham politik," ujarnya.

(Desy Viani/PRFM)





Original Post

LARANGAN KORUPTOR MENJADI LEGISLATOR DISAHKAN

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 19
2018-7-9

LARANGAN KORUPTOR MENJADI LEGISLATOR DISAHKAN

MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly akhirnya meneken Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2OTahun 2018 mengenai pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Aturan tersebut melarang mantan terpidana kasus korupsi menjadi calon legislator dalam pemilihan legislatif 2019. "Sudah kami sahkan, supaya tidak mengganggu tahapan pemilu," ujar Yasonna, Rabu pekan lalu.

Mahkamah Agung membuka pintu bagi siapa pun yang ingin menguji Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2OTahun 2018 ini. "Silakan saja ajukan, gampang mengujinya," kata Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung Abdullah, Jumat pekan lalu.

Ketua KPU Arief Budiman berharap Mahkamah Agung bisa mempercepat sidang jika ada yang memohon uji materi. "Agar tidak mengganggu berkas pencalegan," ucapnya.o

redaksi





Original Post

KPK Cegah 4 Saksi Kasus Suap Alokasi Dana Otsus Aceh untuk Permudah Klarifikasi

Media Online okezonecom
2018-07-09

JAKARTA \' Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi aliran dana dalam kasus suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh. Guna mengklarifikasi hal itu, KPK telah mencegah empat saksi bepergian ke luar negeri terkait perkara suap tersebut selama enam bulan ke depan sejak 6 Juli 2018.

"Menjawab sejumlah pertanyaan tentang kaitan para saksi yang dicegah ke luar negeri, kami sampaikan bahwa pencegahan ke luar negeri terhadap sejumlah saksi tersebut perlu dilakukan untuk kebutuhan pemeriksaan bagi saksi-saksi nantinya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (9/7/2018).

Empat saksi yang dicegah tersebut yakni Nizarli, Rizal Aswandi, Fenny Steffy Burase, dan Teuku Fadhilatul Amri. Nizarli merupakan kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Aceh dan Rizal Aswandi sebagai mantan kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh.

"Terhadap pejabat ULP dan PUPR, kami perlu memperdalam proses pengadaan yang dilakukan. Pengadaan yang terkait dengan penggunaan DOKA," ungkap Febri.

(Baca juga: )



Sedangkan terhadap saksi Fenny Steffy Burase yang merupakan "orang dekat" Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, kata dia, ada informasi terkait aliran dana yang perlu diklarifikasi dan pertemuan-pertemuan dengan tersangka yang relevan dengan perkara ini.

"Perlu kita pahami bersama, yang dilakukan saat ini adalah proses hukum. KPK diberi tugas untuk melakukan penanganan kasus korupsi. Penanganan kasus korupsi tersebut perlu mendapat dukungan dari masyarakat karena yang dirugikan akibat korupsi adalah masyarakat itu sendiri," tuturnya.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan empat tersangka, yakni Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi serta dua orang dari unsur swasta masing-masing Hendri Yuzal dan T Syaiful Bahri. Diduga sebagai penerima Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan T Syaiful Bahri. Sedangkan diduga sebagai pemberi Ahmadi.

Diduga pemberian oleh Bupati Bener Meriah kepada Gubernur Aceh sebesar Rp500 juta bagian dari Rp1,5 miliar yang diminta Gubernur Aceh terkait "fee" ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018.

Pemberian tersebut merupakan bagian dari komitmen "fee" 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Provinsi Aceh dari setiap proyek yang dibiayai dari dana otsus Aceh.

Pemberian kepada Gubernur dilakukan melalui orang-orang dekat Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai "perantara". KPK pun masih mendalami dugaan penerimaan-penerimaan sebelumnya.

(Baca juga: )



Dalam kegiatan operasi tangkap tangan terkait kasus itu, KPK total menyita sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana, yaitu uang sebesar Rp50 juta dalam pecahan Rp100 ribu, bukti transaksi perbankan Bank BCA dan Bank Mandiri, dan catatan proyek.

KPK pun telah menahan empat tersangka itu di empat lokasi yang berbeda selama 20 hari ke depan masing-masing Irwandi Yusuf di Rutan Cabang KPK di belakang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Kemudian Ahmadi di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur, Hendri Yuzal di Rutan Polres Jakarta Pusat, dan T Syaiful Bahri Rutan Polres Jakarta Selatan.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Ahmadi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan T Syaiful Bahri disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 yang diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(han)

https://news.okezone.com/read/2018/07/09/337/1919712/kpk-cegah-4-saksi-kasus-suap-alokasi-dana-otsus-aceh-untuk-permudah-klarifikasi



Original Post

KPK cegah 4 saksi kasus suap gubernur Aceh

Media Online merdeka.com
2018-07-09

Empat orang saksi dalam kasus suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh telah dicegah bepergian keluar negeri oleh Kemenkum HAM atas permintaan KPK. Keempatnya dicegah selama enam bulan ke depan sejak 6 Juli 2018.

"Menjawab sejumlah pertanyaan tentang kaitan para saksi yang dicegah ke luar negeri, kami sampaikan bahwa pencegahan ke luar negeri terhadap sejumlah saksi tersebut perlu dilakukan untuk kebutuhan pemeriksaan bagi saksi-saksi nantinya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi diJakarta, Senin (9/7).

Empat saksi yang dicegah itu yakni; Rizal Aswandi, Fenny Steffy Burase, dan Teuku Fadhilatul Amri. Nizarli merupakan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Aceh dan Rizal Aswandi sebagai mantan kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh.

"Terhadap pejabat ULP dan PUPR, kami perlu memperdalam proses pengadaan yang dilakukan. Pengadaan yang terkait dengan penggunaan DOKA," kata Febri.

Sedangkan terhadap saksi Fenny Steffy Burase yang merupakan orang dekat Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, kata dia, ada informasi terkait aliran dana yang perlu diklarifikasi dan pertemuan-pertemuan dengan tersangka yang relevan dengan perkara ini.

"Perlu kita pahami bersama, yang dilakukan saat ini adalah proses hukum. KPK diberi tugas untuk melakukan penanganan kasuskorupsi. Penanganan kasus korupsi tersebut perlu mendapat dukungan dari masyarakat karena yang dirugikan akibat korupsi adalah masyarakat itu sendiri," tuturnya.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan empat tersangka antara lain Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Provinsi Aceh Ahmadi serta dua orang dari unsur swasta masing-masing Hendri Yuzal dan T Syaiful Bahri.

Diduga sebagai penerima Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan T Syaiful Bahri. Sedangkan diduga sebagai pemberi Ahmadi.

Diduga pemberian oleh Bupati Bener Meriah kepada Gubernur Aceh sebesar Rp 500 juta bagian dari Rp 1,5 miliar yang diminta Gubernur Aceh terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018. Pemberian tersebut merupakan bagian dari komitmen fee delapan persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dari setiap proyek yang dibiayai dari dana DOKA.

Pemberian kepada Gubernur dilakukan melalui orang-orang dekat Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai perantara. KPK pun masih mendalami dugaan penerimaan-penerimaan sebelumnya.

Dalam kegiatan operasi tangkap tangan terkait kasus itu, KPK total menyita sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana, yaitu uang sebesar Rp 50 juta dalam pecahan seratus ribu rupiah, bukti transaksi perbankan Bank BCA dan Bank Mandiri, dan catatan proyek.

KPK pun telah menahan empat tersangka itu di empat lokasi yang berbeda selama 20 hari ke depan masing-masing Irwandi Yusuf di Rutan Cabang KPK di belakang gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Kemudian Ahmadi di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur, Hendri Yuzal di Ritan Polres Jakarta Pusat, dan T Syaiful Bahri Rutan Polres Jakarta Selatan.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Ahmadi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan T Syaiful Bahri disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [dan]

http://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-cegah-4-saksi-kasus-suap-gubernur-aceh.html



Original Post

Kotak Kosong Banyak Isinya

Media Cetak Sindo Weekly Halaman 22
2018-7-9

Kotak Kosong Banyak Isinya

CALON tunggal Wali Kota Makassar Munafri Afiruddin-Andi Ra-chmatika (Appi-Cicu) kaget bukan kepalang mendapati suara yang diperolehnya kalah telak dengan ko-

tak kosong dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali (Pilwalkot) Makassar 2018. Berdasarkan hasil hitung cepat beberapa lembaga survei, duet tersebut hanya mendulang suara sekitar 46%. Sementara, sisanya justru

diraup kolom atau kotak kosongdengan 53% suara pemilih. Hasil hitung cepat itu antara lain datang dari Celebes Research Centre (CRC), Jaringan Suara Indonesia (JSI), dan Lingkaran Survei Indonesia (LSI).

Bahkan, kemenangan kotak kosong itu juga terjadi di tempat pemungutan suara (TPS) dekat kediaman Munafri. Di TPS 003 Kelurahan Sawergading, Kecamatan Ujung Pandang, paslon nomor urut 1 itu hanya meraih 43 suara. Kalah jauh dari kotak kosong yang memperoleh 91 suara. "Mengapa banyak kolom kosong?" gerutu Munafri.

Hasil hitung cepat itu dinilainya berbeda

dengan tabulasi perolehan suara yang didapatnya dari tim posko. Menurutnya, data tabulasi yang dibuat tim justru menunjukkan perolehan suara lebih tinggi miliknya dibanding kolom kosong. "Kalau di kami, sekitar 52%," timpalnya.

Menurutnya, kemenangan kotak kosong bisa saja merupakan opini versi lembaga survei. Ia bersikukuh kebenaran hitung cepat tersebut tergantung pada verifikasi KPU yang diumumkan pada 9 Juli nanti.

Kemenangan kotak kosong di Pilwalkot Makassar menjadi fenomena tersendiri. Awalnya, kontes itu diikuti dua pasangan calon, yakni Mohammad Ramdhan Poman-to-lndira Mulyasari dan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika. Pasangan Danny-Indira maju dari jalur independen. Sementara, duet Munafri-Andi diusung koalisi gemuk sepuluh partai politik, yakni NasDem, Golkar, PAN, Hanura, PPP, PDI-P, Gerindra,

PKS, PKPI, dan Partai Bulan Bintang.

Akan tetapi, dua bulan jelang pemungutan suara, KPU Makassar mencoret Danny dan pasangannya karena tersandung kasus hukum setelah keluarnya putusan kasasi MA pada April lalu. Putusan itu otomatis menyisakan pasangan Appi-Cicu yang maju ke pilkada. Bahkan, putusan tersebut berpeluang melenggangkan jalan keduanya menuju pintu gerbang kemenangan.

Toh demikian, takdir berkata sebaliknya. Meski maju tunggal dan punya sokongan penuh dari koalisi parpol, Appi-Cicu justru takluk dari kolom kosong. Hasil itu sekaligus menorehkan sejarah baru sepanjang gelaran pilkada. Inilah pertama kalinya kotak kosong menang lawan calon tunggal sepanjang gelaran pilkada berlangsung. Pada Pilkada 2015 dan 2017, seluruh calon tunggal berhasil menang lawan kotak kosong.

Terlepas dari prestasi itu, kemenangan

kotak kosong punya kesan tersendiri bagi Wali Kota Makassar M Ramdhan Pomanto alias Danny. Ia menyebut kemenangan tersebut menjadi simbolisasi bahwa kekuasaan itu milik rakyat sekaligus menunjukkan bahwa kedigdayaan parpol ada batasnya. "Hasil itu merupakan murni suara rakyat yang memilih," jelas Danny.

Lebih dalam lagi, Danny menilai ada tiga poin pembelajaran penting dari fenomena tersebut. Kalau dari segi proses, kemenangan kotak kosong merupakan bagian dari perlawanan. Jika dilihat dari sisi pertarungan, torehan itu menunjukkan bahwa rakyat lebih berdaulat. Sisi lainnya, kotak kosong itu merupakan bukti kecerdasan rakyat dalam membaca keadaan. "Saya lebih cenderung ke sisi ketiga. Senjata paling ampuh adalah kecerdasan rakyat dalam membaca keadaan. Jadi, saya kira ini kecerdasan masyarakat Makassar," tegasnya.

Selain itu, Danny menilai kemenangan kotak kosong juga dilatari adanya perpecahan suara di antara parpol pendukung calon tunggal. Kalau dilihat secara formal, memang ada sepuluh partai pendukung Appi-Cicu. Namun kenyataannya, para pengikut beberapa partai juga mendukung kotak kosong.

"Beberapa pendukung partai juga memberikan dukungan ke saya. Jadi, kendaraannya di sana, orangnya di kami," singgung-nya.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menyatakan bahwa kotak kosong yang menang merupakan bukti perlawanan rakyat, la memperkirakan, kemungkinan Appi-Cicu kalah karena masyarakat masih relatif percaya dengan petahana Danny Pomanto.

Di sisi lain, mereka kurang percaya dan tak ingin dipimpin oleh pihak keluarga Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Sosok yang dimaksud adalah Munafri Arifuddin alias Appi. Appi merupakan menantu mantan Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud. Adapun Aksa Mahmud adalah adik ipar JK dan pendiri Bosowa Group. "Bisa jadi kemungkinannya di situ," ujar Ferry.

Andi Ali Armunanto, pengamat politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, menilai kekalahan paslon tunggal dari kolom kosong ini sebagai tamparan keras bagi elite partai politik. Bahkan, ia menyebut fenomena itu mempermalukan parpol. "Ini pelajaran agar tidak lagi ada kartel politik," terangnya.

Sebaliknya, Armunanto menilai parpol

sebaiknya mencari calon potensial daripada hanya ikut meramaikan pilkada dengan mengusung satu calon, tetapi kalah atau dipermalukan dalam pilkada. Sebab, pilihan masyarakat belum tentu sama antara legislatif dan pilkada. "Mereka harus memperbaiki figuritas, baik itu dalam konteks pemilihan legislatif maupun pilkada. Jangan asal ambil orang, tetapi justru menghancurkan citra serta basis suara partai," paparnya.

Kekalahan tersebut juga membuat basis massa parpol berantakan. Sebab, orang akan

menganggap bahwa calon yang diusung parpol tidak sesuai dengan keinginan mereka. "Akhirnya, mereka lebih memilih kotak kosong," tuturnya.

Mundur Dua Tahun

Jika hasil akhir real count tetap sama menyatakan bahwa kotak kosong unggul, Pilkada Makassar dapat digelar kembali pada tahun berikutnya. Namun, lantaran tahun depan akan digelar Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) serta Pemilihan

Legislatif (Pileg), Pilkada Makassar diundur hingga 2020. Sementara, posisi wali kota akan diisi pelaksana tugas (pit.) yang ditentukan oleh pemerintah.

Menilik Pasal 54Dayati Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud Pasal 54C, yakni jika mendapatkan suara lebih dari 50% dari suara sah. Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1), pasangan calon yang kalah dalam pemilihan boleh mencalonkan lagi pada pemilihan berikutnya.

Ketentuan lainnya, Pasal 25 ayat 1 PKPU Nomor 13 Tahun 2018 mengatur, apabila perolehan suara pada kolom kosong lebih banyak dari perolehan suara pada kolom foto pasangan calon, KPU menetapkan penyelenggaraan pemilihan kembali pada pemilihan serentak periode berikutnya. Sementara, pada ayat 2 disebutkan, pemilihan serentak berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diselenggarakan pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sebagaimana jadwal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Faorick Pakpahan





Original Post

Klarifikasi Dana Otonomi Khusus Aceh, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Media Online Bisnis.com
2018-07-09

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf (kanan) dibawa ke gedung KPK setelah diamankan untuk diperiksa, di Jakarta, Rabu (4/7/2018). - ANTARA/Hafidz Mubarak A JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi aliran dana dalam kasus suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh.

KPK telah mencegah empat orang saksi bepergian ke luar negeri terkait kasus suap tersebut selama enam bulan ke depan sejak 6 Juli 2018. "Menjawab sejumlah pertanyaan tentang kaitan para saksi yang dicegah ke luar negeri, kami sampaikan bahwa pencegahan ke luar negeri terhadap sejumlah saksi tersebut perlu dilakukan untuk kebutuhan pemeriksaan bagi saksi-saksi nantinya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (9/7/2018).

Empat saksi yang dicegah itu antara lain Nizarli, Rizal Aswandi, Fenny Steffy Burase, dan Teuku Fadhilatul Amri.

Nizarli merupakan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Aceh dan Rizal Aswandi sebagai mantan kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh.

"Terhadap pejabat ULP dan PUPR, kami perlu memperdalam proses pengadaan yang dilakukan. Pengadaan yang terkait dengan penggunaan DOKA," ungkap Febri.

Terhadap saksi Fenny Steffy Burase yang merupakan "orang dekat" Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, kata dia, ada informasi terkait aliran dana yang perlu diklarifikasi dan pertemuan-pertemuan dengan tersangka yang relevan dengan perkara ini.

"Perlu kita pahami bersama, yang dilakukan saat ini adalah proses hukum. KPK diberi tugas untuk melakukan penanganan kasus korupsi. Penanganan kasus korupsi tersebut perlu mendapat dukungan dari masyarakat, karena yang dirugikan akibat korupsi adalah masyarakat itu sendiri," tuturnya.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan empat tersangka antara lain Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Provinsi Aceh Ahmadi, serta dua orang dari unsur swasta, masing-masing Hendri Yuzal dan T Syaiful Bahri.

Penerima

Diduga sebagai penerima Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan T Syaiful Bahri. Diduga sebagai pemberi adalah Ahmadi.

Diduga pemberian oleh Bupati Bener Meriah kepada Gubernur Aceh sebesar Rp500 juta bagian dari Rp1,5 miliar yang diminta Gubernur Aceh terkait "fee" ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018.

Pemberian tersebut merupakan bagian dari komitmen "fee" delapan persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dari setiap proyek yang dibiayai dari dana DOKA.

Pemberian kepada Gubernur dilakukan melalui orang-orang dekat Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai "perantara". KPK pun masih mendalami dugaan penerimaan-penerimaan sebelumnya.

Dalam kegiatan operasi tangkap tangan terkait kasus itu, KPK total menyita sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana, yaitu uang sebesar Rp50 juta dalam pecahan seratus ribu rupiah, bukti transaksi perbankan Bank BCA dan Bank Mandiri, dan catatan proyek.

KPK pun telah menahan empat tersangka itu di empat lokasi yang berbeda selama 20 hari ke depan masing-masing Irwandi Yusuf di Rutan Cabang KPK di belakang gedung Merah Putih KPK,Jakarta. Kemudian, Ahmadi di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur, Hendri Yuzal di Ritan Polres Jakarta Pusat, dan T Syaiful Bahri Rutan Polres Jakarta Selatan.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Ahmadi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan T Syaiful Bahri disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sumber Antara

http://kabar24.bisnis.com/read/20180709/16/814259/klarifikasi-dana-otonomi-khusus-aceh-kpk-cegah-4-orang-ke-luar-negeri



Original Post

Media