Perlawanan Kolom Kosong terhadap Para ‘Raksasa’ Politik

Media Online republika.co.id
2018-07-10

Kemenangan kolom kosong memperlihatkan parpol kalah dengan ketokohan calon.REPUBLIKA.CO.ID, oleh Ratna Puspita

Kolom kosong dipastikan menang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Makassar 2018. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar pada Jumat (6/7) mengumumkan hasil rekapitulasi per kecamatan yang memastikan kolom kosong meraih 300.969 suara.

Kolom kosong unggul 36.298 suara dibandingkan pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu). Pasangan yang didukung oleh partai politik ini meraih 264.071 suara.

Hasil ini memastikan Danny Pomanto akan melanjutkan jabatannya hingga masa pemerintahannya habis pada tahun depan. Selain itu, hasil ini memastikan Pilkada Kota Makassar harus diulang pada 2020.

Pengumuman ini juga mengakhiri berbagai polemik yang muncul setelah pemungutan suara pada 27 Juli lalu. Bahkan, mungkin, pernyataan kemenangan ini mengakhiri perdebatan sebelum pendaftaran Pilkada Kota Makassar pada Maret silam.

Pilkada Kota Makassar sedianya diikuti oleh dua calon. Selain Appi-Cicu, calon lainnya merupakan calon independen, yang disokong juga oleh Partai Demokrat, yakni Pasangan Moh Ramdhan Pomanto (kiri)-Indira Mulyasari Paramastuti.

Mohammad Ramdhan Pomanto atau lebih dikenal Danny Pomanto adalah pejawat wali kota Makassar. Namun, pencalonannnya dibatalkan oleh KPU menyusul putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

Dalam putusan itu, Danny dianggap menyalahugunakan wewenang dengan mengambil keputusan enam bulan sebelum pendaftaran Pilkada Makassar. Ada tiga keputusan Danny yang dianggap menguntungkan dirinya dan merugikan calon lain.

Ketiga kebijkan itu yakni pembangian handphone kepada RT/RW, pengangkatan tenaga kontrak dan penggunaan tagline 2xbaik. Gugatan ke PTUN diajukan oleh kubu Appi-Cicu.

Danny sempat mengajuan kasasi atas putusan PTUN ini ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya kasasinya ditolak MA. Tidak berhenti sampai di situ, Danny juga sempat dipanggil terkait kasus dugaan korupsi di Polda Sulsel.

Kasus-kasus hukum itu turut memanaskan Pilkada Kota Makassar yang menunjukkan melawan partai politik. Kolom kosong menjadi upaya perlawanan terhadap kedigdayaan partai politik di Kota Makassar.

Appi-Cicu tidak bisa dimungkiri merupakan representasi kekuatan partai politik. Tidak tanggung-tanggung, Appi-Cicu mendapat dukungan 10 partai politik. Sepuluh parpol yang mengusung Appi-Cicu, yakni Partai Golkar, Nasdem, Hanura, PAN, PBB, PKPI, PDIP, Gerindra, PKS, dan PPP.

Dukungan itu boleh jadi menunjukkan Kota Makassar menjadi satu-satunya wilayah yang menyatukan kekuatan politik yang selama ini usai Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Kubu yang saling benci selama hampir empat tahun mengusung satu-satunya calon pada Pilkada Kota Makassar.

Karena itu, kekalahan Appi-Cicu memperlihatkan bagaimana kekuatan partai politik ternyata tidak digdaya dibandingkan ketokohan calonnya. Pada level pemilihan kepala daerah, popularitas calon menjadi sesuatu yang lebih penting.

Hal lain yang bisa disimak dari Pilwalkot Makassar, yakni kemungkinan adanya ketidakpercayaan terhadap politik dan proses demokrasi. Hal ini ditunjukkan oleh partisipasi politik di Kota Makassar yang terus turun mendekati angka 50 persen.

Hasil rekapitulasi KPU Kota Makassar menunjukkan angka partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Makassar turun dibandingkan periode sebelumnya pada 2013. Pada Pilkada Makassar tahun ini, tingkat partisipasi pemilih mencapai 57.02 persen.

Angka itu menunjukkan penurunan sebesar dua persen dibandingkan pada 2013. Lima tahun lalu, angka partisipasi pemilih pada Pilkada Makassar 59 persen.

Memang, perlu dikaji lebih jauh alasan masyarakat tidak datang ke TPS untuk menggunakan partisipasi politiknya, apakah di antaranya calon yang minim. Namun, penurunan partisipasi pemilih sering kali memperlihatkan ketidakpercayaan terhadap proses politik.

Proses politik yang seharusnya demokratis dianggap tidak berhasil menjaring calon yang memiliki kapabilitas membangun daerah. Proses politik hanya melanggengkan kekuasaan yang buruk.

) Penulis adalah redaktur republika.co.id

https://republika.co.id/berita/kolom/fokus/18/07/09/pblo35318-perlawanan-kolom-kosong-terhadap-para-raksasa-politik



Original Post

Saksi Sebut PT DCD Jamin Utang para Petambak

Media Online metrotvnews.com
2018-07-10

Jakarta: Pensiunan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Yusak Kasan bersaksi untuk terdakwa Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Syafruddin Arsyad Temenggung. Dalam persidangan, Yusak menyatakan, PT Dipasena Citra Darma (PT DCD) menjamin dana kredit pada petani tambak di Provinsi Lampung.

"Terkait itu legal opinion itu ada pembahasan penjaminan PT DCD itu penjamin inti, terhadap petani tambak yang tidak serta merta. Iya menjamin," kata Yusak di Ruang Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 9 Juli 2018.





Yusak mengatakan, dalam penandatanganan perjanjian Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) atau Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS), tak merinci apakah hutang petani tambak bisa sepenuhnya ditagih PT DCD.

Dia bilang, terkait bisa ditagihnya utang petani tersebut, tergantung dalam perjanjian MSAA. Dalam perjanjian itu tertera soal pihak-pihak yang mau melaksanakan atau tidak.

"Apakah bisa ditagih ke PT DCD atau enggak itu masih tergantung enforcement perjanjian itu (MSAA)," jelas Yusak.

Untuk diketahui, Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) adalah salah satu bank di era 1998 yang dinyatakan tidak sehat dan harus ditutup. BPPN menyebutkan, BDNI per 21 Agustus 1998 memiliki utang sebesar Rp 47,258 triliun.

Baca:Piutang BDNI ke Petambak Terindikasi Macet

Sementara BDNI memiliki aset sebesar Rp 18,85 triliun, termasuk di dalamnya utang Rp 4,8 triliun kepada petani tambak yang dijamin PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM) milik Sjamsul Nursalim.

Pada 27 April 2000, BPPN memutuskan utang petambak yang dapat ditagih adalah Rp 1,34 triliun dan utang yang tidak dapat ditagih sebesar Rp 3,55 triiun diwajibkan untuk dibayar kepada pemilik atau pemegang saham PT DCD dan PT WM.

PT DCD tidak punya kapasitas untuk memenuhi kewajiban itu, lantaran utang itu kredit usaha rakyat.
(DMR)

http://news.metrotvnews.com/hukum/8kor8P5b-saksi-sebut-pt-dcd-jamin-utang-para-petambak



Original Post

Pilkada Makassar Cermin Elite Politik Dan Pemilik Modal Memaksakan Kehendak

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-07-10

RMOL. Ketua Relawan Kotak Kosong (Rewako) Pilwalkot Makassar, Anshar Manalu mengatakan bahwa yang terjadi dalam pemilihan Walikota Makassar merupkan bentuk dari kekuatan elite politik dan pemilik modal yang memaksakan kehendak."Jadi yang muncul di sana adalah upaya siatematis yang dilakukan elite politik dan pemilik modal untuk menciptakan calon tunggal," kata Anshar saat ditemui Kantor Berita Politik RMOL , kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (9/7) malam.

Pasalnya, sambung Anshar, pada Pilwalkot Makassar sendiri sebelumnya muncul banyak calon yang menyatakan siap untuk bertarung. Mengingat di Makassar dalam gelaran Pilwalkot sebelumnya ada sembilan pasangan calon.

"Inilah kemudian yang dipaksakan oleh elite politik, agar hanya ada calon tunggal," ujarnya.

Kekuatan elite politik sangat kental, terlihat ketika di tahapan awal mereka mengarahkan dukungan hanya kepada pasangan Munaffri Arifuddin-Rachmatika Dewi (Appi-Cicu). Sehingga, calon yang lain tidak mendapatkan dukungan dari seluruh partai politik yang ada sebagai salah satu persyaratan untuk maju sebagai calon.

"Mereka memborong partai untuk menutup ruang bagi kandidat yang ingin maju," ungkap Anshar.

Tidak hanya itu, intervensi elite politik dan kekuatan modal juga bermain saat calon Walikota Makassar petahana Dany Pomanto, salah satu kandidat terpaksa maju melalui jalur perseorangan setelah delapan partai politik mencabut dukungannya.

"Hingga kemudian dicari-cari persoalan hukumnya, sampai di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung yang menggugurkan pencalonannya (Danny Pomanto)," urai Anshar.

Anshar mengatakan, walaupun kekuatan elite politik dan pemilik modal bersenyawa untuk menciptakan calon tunggal, warga dari Kota Angin Mamiri itu sudah melalukan perlawanan. Hal itu telah tercermin dari hasil beberapa lembaga survei dua bulan kurang sebelum dilaksanakannya pemungutan suara.

"Elektabilitas Appi-Cicu, tidak pernah mencapai angka 20 persen, itu artinya ada 70-80 persen masyarakat Makassar yang memang tidak setuju adanya calon tunggal itu," jelas Anshar.

Dari 15 Kecamatan yang ada, 13 di antaranya dimenangi oleh kotak kosong. Hanya dua Kecamatan yaitu Manggala dan Tamalate. Bahkan di Kecamatan Tamalate itu selisihnya sangat tipis sekitar 200 suara.

"Bahkan Di TPS tempat pak Munaffri mencoblos aja dia kalah," demikian Anshar.

Berdasarkan rapat pleno hasil perhitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar, KPU Makassar menetapkan kotak kosong sebagai pemenang dalam Pilkada Makassar 2018.

Kotak kosong memperoleh suara sebanyak 300.795, sedangkan calon tunggal memperoleh suara sebanyak 264.245. Total perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar mencapai 565.040 suara. Perolehan suara antara kotak kosong dengan calon tunggal sebanyak 36.898 suara.

Perolehan suara kotak kosong memperoleh suara Pilkada Makassar 2018 sebanyak 53,23 persen, dan perolehan suara calon tunggal Appi-Cicu yang diusung 10 partai besar memperoleh suara sebanyak 46,77 persen. [fiq]

http://nusantara.rmol.co/read/2018/07/10/347074/Pilkada-Makassar-Cermin-Elite-Politik-Dan-Pemilik-Modal-Memaksakan-Kehendak-



Original Post

Anggota DPRD Sumut Pasrah

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-7-10

Anggota DPRD Sumut Pasrah

KOMISI Pemberantasan Korupsi kembali menahan dua tersangka kasus dugaan suap kepada DPRD Provinsi Sumatra Utara (Sumut). Dua tersangka yang ditahan itu ialah anggota DPRD Sumut 2009-2014 Muslim Simbolon (MSI) dan Helmiati (Hel). "MSI ditahan 20 hari pertama di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur, sedangkan Hel ditahan di Rutan Pondok Bambu," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, keduanya diperiksa sebagai tersangka di gedung KPK. Seusai menjalani pemeriksaan, Muslim menyatakan akan menghormati baik proses hukum yang dilakukan KPK maupun putusan pengadilan kelak. "Saya menghormati proses hukum yang dilaksanakan KPK dan insya Allah saya sebagai warga negara

yang taat hukum akan kooperatif. Apa pun keputusan pengadilan nantinya saya akan ikuti," ucapnya pasrah.

Sementara itu, Helmiati memilih bungkam saat dikonfirmasi awak media seputar kasus yang menjeratnya itu. Dua tersangka itu termasuk dari 38 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap DPRD Sumut.

"Untuk penjadwalan pemeriksaan tersangka lain akan kami informasikan lebih lanjut. Jika dipanggil, saya ingatkan agar para tersangka kooperatif datang dan memenuhi panggilan penyidik," ucap Febri.

Selain Muslim dan Helmiati, KPK telah menahan lima tersangka lainnya. Tiga di antaranya anggota DPRD Sumut periode 2009-2014, yakni Fadly Nurzal, Rijal Si-

rait, dan Rooslynda Marpaung. Dua lagi ialah anggota DPRD Sumut periode 2014-2019, yakni Rinawati Sianturi dan, Sonny Firdaus.

Pada 3 April 2018 KPK mengumumkan 38 anggota DPRD Sumut sebagai tersangka dugaan korupsi karena memberi atau menerima hadiah terkait dengan fungsi dan kewenangan sebagai anggota DPRD. Mereka diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumut Gatot Puji Nugroho. Pertama, terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut tahun anggaran 2012-2014. Kedua, persetujuan perubahan APBD Provinsi Sumut tahun anggaran 2013 dan 2014. Ketiga, terkait dengan pengesahan APBD Provinsi Sumut tahun anggaran 2014 dan 2015.

(Dro/Ant/P-2)





Original Post

Utang Petani Tambak Kredit Macet

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-7-10

Utang Petani Tambak Kredit Macet

ADVOKAT dari Lubis Ganie Surowidjojo (LGS), Timbul Thomas Lubis, mengatakan utang petani tambak Dipasena kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDM) dinyatakan sebagai kredit macet. Ia pun menegaskan utang itu dipastikan tidak bisa ditagihkan.

Pernyataan itu disebut dalam laporan analisis hukum LGS atas BDNI yang dilakukan dengan dasar permintaan dari Ketua Tim Divisi Litigasi Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Robertus Bilitea.

"Setelah kami lakukan pemeriksaan, kami temukan utang petani tambak itu sebagai kredit macet, Pak," kata Timbul saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Timbul menjadi saksi dalam perkara korupsi terkait dengan penerbitan surat keterangan lunas (SKL) BDNI untuk dana bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan terdakwa maman Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Robertus Bilitea mengatakan pihaknya membentuk tim bantuan hukum (TBH) yang diisi beberapa orang dari BPPN serta perwakilan pihak legal independen guna menganalisis keadaan para obligor yang akan diberi BLBI oleh pemerintah.

Menurutnya, pertimbangan adanya pemeriksaan, baik di bidang hukum maupun kondisi keuangan para obligor, disebabkan banyaknya bank yang tidak kooperatif.

Kategori tidak kooperatif itu, dikatakannya, diindikasikan dari tertutupnya akses pemerintah terhadap obligor dan sumirnya data-data yang

diberikan obligor. "Jadi, kami minta bantuan para legal, termasuk Kantor LGS, karena kami juga tidak bisa melakukan pemeriksaan semuanya. Lalu nanti laporan dari para legal dijadikan satu laporan kami," jelas Robertus.

Sebelumnya, kuasa hukum Sjamsul Nursalim, Maqdir Ismail, menyesalkan dakwaan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian SKL yang dikenakan kepada Syafruddin disesatkan ke masalah penyelesaian kewajiban BLBI Sjamsul Nursalim yang sudah tuntas 20. tahun silam.

Penyelesaian itu telah dilakukan melalui penandatanganan master of settlement and acquisition agreement (MSAA) atau penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS) antara pemerintah (BPPN) dan Sjamsul. "Jadi, masalahnya sudah selesai."

(Put/P-2/ Timbul Thomas Lubis)





Original Post

Saksi tidak Tahu Dewan Minta Jatah

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-7-10

Saksi tidak Tahu Dewan Minta Jatah

KEPALA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Tengah, Madani, mengungkapkan Pemkab Lampung Tengah harus melakukan pinjaman kepada pihak swasta untuk pembangunan infrastruktur. Pasalnya, anggaran infrastruktur di daerah itu sangat kecil.

Hal itu disampaikan Madani saat bersaksi dalam sidang perkara suap di Lampung Tengah dengan terdakwa Wakil Ketua nonaktif DPRD Lampung Tengah Natalis Sinaga dan anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto. "Anggaran kami kecil, Yang Mulia," kata Ma-dani di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Madani menyebut anggaran infrastruktur di Kabupaten Lampung Tengah per tahun hanya Rp300 miliar. Sementara itu, kebutuhan untuk membangun serta pemeliharaan bisa mencapai tiga kali lipat.

Ia menyatakan anggaran yang dibutuhkan sangat besar karena Kabupaten Lampung Tengah sangat luas. "Lampung Tengah itu kabupaten terluas di Provinsi Lampung. Satu kecamatan, lebih luas dari Kota Bandar Lampung, Yang Mulia," jelasnya kepada majelis hakim.

Madani pun menyebut anggaran pinjaman yang diajukan Bupati nonaktif Lampung Tengah Mustafa kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) seha-

rusnya Rp700 miliar. Namun, dalam pembicaraan dengan PT SMI berubah menjadi Rp300 miliar.

Dia menegaskan tidak mengetahui detail alasan DPRD meminta uang guna melancarkan persetujuan pinjaman tersebut. Ia hanya mendengar dari terdakwa lain, yakni Kepala Dinas Bina Marga nonaktif Kabupaten Lampung Tengah, Taufik Rahman. "Hanya dengar dari Pak Taufik kalau DPRD ada permintaan," ucapnya.

Dalam kasus itu, Natalis Sinaga dan Rusliyanto diduga menerima suap dari Mustafa yang difasilitasi Taufik Rahman. Suap tersebut diberikan agar DPRD menyetujui pinjaman ke PT SMI. Selain itu, suap diberikan secara berlanjut guna mendapat surat pernyataan dari DPRD Lampung Tengah yang berisi kesediaan pemotongan dana alokasi umum (DAU) dan dana.bagi hasil Lampung Tengah dalam hal terjadi gagal bayar.

(Put/P-2)





Original Post

Dibutuhkan Pemimpin yang Disyacitra

Media Cetak Media Indonesia Halaman 8
2018-7-10

Dibutuhkan Pemimpin yang Disyacitra

Asisten Madya Ombudsman pada Ombudsman RI

BILA melihat maraknya kasus OTT kepala daerah yang dilakukan KPK, mungkin kita perlu belajar dari sejarah tentang pesan bijak pujangga terkenal Empu Prapanca dalam bukunya yang terkenal Nagarakretagama. Sang Empu menyebut ada IS sifat bijak dari seorang pemimpin, yang bila kita terjemahkan saat ini sebenarnya sudah tertuang dalam berbagai bentuk aturan hukum yang intinya ialah" penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Kepemimpinan yang dibutuhkan untuk memimpin dimaksud ialah dari sifat kepemimpinan yang bijak ( wija- na) hingga pemimpin yang kuat bahkan dapat menghancurkan musuhnya (ansyaken musuh). Dalam kenyataan saat ini yang terjadi ialah pemimpin dipilih

rakyat melalui proses pemilu yang demokratis justru mengingkari sumpah jabatannya dan terlibat tindak pidana. Terlebih lagi tindak pidana korupsi yang tentunya merugikan masyarakat banyak.

Jarang menemukan pemimpin di zaman sekarang yang memenuhi prinsip pemimpin sebagaimana diingatkan Empu Prapanca pada 1365 atau sekitar 653 tahun lalu. Salah satu dari sifat bijak tersebut ialah disyacitra, yaitu jujur terbuka, yang bila diterjemahkan dalam kepemimpinan saat ini ialah berintegritas dan transparan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Sayangnya, hal ini justru menjadi persoalan utama bangsa ini, yaitu sikap para pemimpinya yang tidak jujur dan terbuka. Terbukti dengan sekian banyak kepala daerah

dan pemimpin negeri ini yang dihukum penjara karena tidak disyacitra.

Pemimpin yang dihindari

Cita-cita menjadi penguasa atau pemimpin ialah merupakan hak setiap orang sebagai warga negara sepanjang memenuhi persyaratan sesuai aturan yang berlaku. Naluriah dan alamiah bila manusia memiliki hasrat untuk berkuasa dan menjadi pemimpin. Namun, kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan saat ini, harusnya menjadi pelajaran yang mahal karena terus berulangnya OTT oleh penegak hukum dan menjadi sebuah pemandangan biasa.

Padahal ketika masa kampanye pemilu semua calon dalam visi misinya sudah dipastikan mencantumkan komitmen untuk menjalankan pemerintahan tanpa perilaku korupsi atau bebas KKN. Sayangnya, pemilih tertipu dengan janji manis masa kampanye dan

ketika berkuasa lupa akan janji dan sumpah jabatannya.

Menurut psikologi politik, setidaknya ada lima ciri pemimpin yang seharusnya sejak awal dihindari untuk tidak dipilih. Ciri tersebut ialah, pertama, sejak awal mencalonkan dirinya sendiri menjadi pemimpin dan bukan karena diminta atau dipinang oleh parpol atau massa pendukung karena kualitas serta kepribadian yang bersangkutan dianggap layak menjadi pemimpin.

Kedua, mengiklankan diri, pemimpin yang sejati ialah mereka yang bekerja untuk kemaslahatan, bekerja dalam diam dan tidak menonjolkan dirinya, apalagi menjual dirinya untuk dipilih.

Ketiga, mengobral janji, calon pemimpin yang mengobral janji tanpa melihat realitas dan irasional. Keempat, memanipulasi tingkat elektabilitas dengan memperalat lembaga survei. Calon pemimpin seperti ini sudah jelas berpotensi

untuk menyalahgunakan kewenangannya (abuse of power) ketika terpilih.

Kelima, mempunyai rekam jejak yang tidak baik. Sudah jelas bahwa pemimpin yang baik bisa tecermin dari portofolio kehidupan karier yang dibangun selama bertahun-tahun. Bila saja terdapat cacat cela yang mencoreng reputasinya menjadi calon pemimpin, sebaiknya sejak awal sudah dihindari untuk dipilih.

Dengan demikian, sudah tepat langkah KPU untuk melarang caleg yang mantan koruptor untuk menghindari perbuatan tercelanya berulang kembali. Apakah para pemimpin yang tertangkap OTT KPK atau yang sudah dan sedang dihukum penjara saat ini, pada masa kampanyenya terlibat setidak-tidaknya masuk lima ciri pemimpin yang seharusnya dihindari untuk dipilih sejak awal, wallahualam.

Bila saja dilakukan penelitian, hampir semua calon pemimpin

negeri ini mempraktikkan ciri-ciri pemimpin yang harus dihindari. Walaupun mungkin tidak semua ciri tersebut dilakukan, tapi setidak-tidaknya beberapa dari ciri tersebut sudah pasti dilakukannya.

Pesan moral

Kita patut bersyukur karena pelaksanaan pilkada di 171 daerah, yaitu di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota telah selesai dilaksanakan, walaupun beberapa daerah melakukan pemilihan ulang pada beberapa TPS. Sementara itu, masih menunggu keputusan final penghitungan suara dan pengumuman resmi KPU, mengingat masih terdapat kemungkinan ada keberatan peserta pilkada yang kalah untuk mengajukan upaya hukum memperjuangkan haknya.

Akan tetapi, sudah bisa dipastikan tidak banyak perubahan peta para calon kepala daerah yang sudah terpilih mengacu pada penghitungan cepat pas-capelaksanaan pilkada pada 27 Juni 2018. Selaku warga masyarakat, kita berharap pesan moral yang terpatri

dalam sumpah jabatan setiap pemimpin yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya di atas kitab suci agar dapat menjadi amanat agung yang tetap dipertahankan selama menjalani masa jabatan.

Bisa jadi tidak semua janji kampanye dapat dipenuhi karena berbagai keterbatasan, tetapi yang terpenting ialah bersikap jujur dan terbuka {disyacitra) kepada rakyat yang dilayaninya.

Janganlah mengingkari pilihan rakyat dengan mengkhianati mandatnya. Hanya orang yang tidak berakal sehat serta tidak belajar dari sejarah, yakni perilaku korupsi para pemimpin terdahulu yang terus berulang untuk ditiru dengan melakukan kesalahan yang sama. Mengingat pula bahwa perilaku korupsi bukanlah hakikat manusia Indonesia yang Pancasilais.

Semoga noktah hitam tidak terjadi pada 171 kepala daerah terpilih. Dengan demikian, setidak-tidaknya masyarakat masih menaruh asa atas Indonesia yang lebih baik.

Dominikus Dalu Sogen





Original Post

Keterangan Saksi BLBI Sudutkan Syafruddin

Media Cetak Koran Tempo Halaman 10
2018-7-10

Keterangan Saksi BLBI Sudutkan Syafruddin

Syafruddin semestinya membantu negara menagih utang Sjamsul.

JAKARTA - Keterangan mantan Kepala Divisi Litigasi Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Robertus Bilitea, memperkuat tudingan adanya pelanggaran yang dilakukan mantan Kepala BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung, dalam me-

nerbitkan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, menyebutkan kesaksian Robertus membuktikan bahwa masih ada utang yang wajib dibayar oleh pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim, kepada pemerintah. "Dengan sikap Nursalim yang ti-

dak kooperatif, bukan SKL yang seharusnya dikeluarkan," katanya, kemarin.

Dalam sidang skandal BLBI di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang digelar kemarin, Robertus menyebut bahwa Sjamsul masih memiliki utang Rp 1 triliun dari total Rp 30,9 triliun yang harus dibayarkan. Dana itu dikucurkan Bank Indonesia untuk membantu bank milik Sjamsul tersebut. Selain BDNI, pemerintah mengucurkan BLBI ke 47 bank lain dalam kurun 1997-1998. Totalnya

Rp 574 triliun.

Kepada majelis hakim, Robertus mengatakan mengetahui kekurangan bayar itu saat ditugasi untuk menelaah kewajiban yang harus dibayarkan Sjamsul berdasarkan mutual settlement acquisition agreement (MSAA). MSAA adalah mekanisme penyelesaian utang BLBI melalui jalur non-pengadilan, berupa perjanjian pembayaran secara tunai dan dengan penyerahan aset. Untuk melunasi utangnya, Sjamsul menyerahkan piutang petambak

udang yang telah dijaminkan kepada BDNI sebesar Rp 4,8 triliun.

Robertus menilai Sjamsul telah berbohong saat menandatangani perjanjian. Sjamsul, kata dia, tidak mengungkap kan bahwa aset sitaan berupa piutang petambak udang dijaminkan oleh PT Dipasena Citra D armaj a danPTWach-yuni Mandira. Kedua perusahaan penjamin itu milik Sjamsul. "Saudara Sjamsul memberikan keterangan yang tidak benar atau keterangan yang tidak pas atas perjanjian itu."

Robert mengatakan hal itu tercantum dalam hasil audit Legal Due Diligence Kantor Hukum Lubis Gani Suro widjojo (LGS). Dalam audit tersebut, Kantor Hukum LGS juga menyatakan Sjamsul telah melakukan kesalahan interpretasi soal utang petambak dengan memunculkan seolah utang lancar.

Adanya kesaksian yang menyatakan bahwa Sjam-

sul telah berbohong, kata Febri, seharusnya menjadi pertimbangan Syafruddin untuk tidak menerbitkan SKL. Meski perjanjian MSAA tetap ditandatangani, mestinya tidak dijadikan dasar untuk menerbitkan SKL lantaran perjanjian itu bermasalah. Alih-alih menerbitkan SKL, Syafruddin semestinya memb antu negara untuk menagih utang Sjamsul.

Jaksa penuntut umum KPKmendakwa Syafruddin telah memperkaya diri sendiri dan Sjamsul Nursalim hingga Rp 4,5 triliun. Perbuatannya juga dinilai merugikan negara hingga Rp 4,8 triliun.

Kuasahukum Syafruddin, Timbul Tomas Lubis, mengatakan Sj amsul telah melaksanakan kewajibannya melalui perjanjian MSAA. Sedangkan adanya nominal yang belum tertagih, menurut dia, sudah menjadi utang petani tambak. "Sudah dialihkan ke petani tambak.

ROSSENO AJI NUGROHO/ Maya Ayu Puspitasari





Original Post

KPK Panggil Sekjen Kemendagri

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-7-10

KPK Panggil Sekjen Kemendagri

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus korupsi KTP eleltronik. Pada Senin (9/7), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap beberapa orang sebagai saksi untuk tersangka anggota DPR dari Fraksi Golkar Markus Nari.

Salah satu saksi yang dipanggil adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Yuswandi A Temenggung. Diketahui, Yuswandi menjabat kepala

Biro Perencanaan dan Anggaran Kemendagri saat proyek KTP-el masih dalam tahap perencanaan dan pembahasan. Yuswandi juga sempat menduduki jabatan direktur jenderal Keuangan Daerah.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, selain Yuwandi, saksi yang juga diperiksa adalah mantan anggota DPR RI Fraksi PKB Abdul Malik Haramain, staff Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Ach-

mad Purwanto, Kasubbag Sistem dan Prosedur Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Endah Lestari.

"Selain empat saksi di atas, Prof Zudan Kemendagri (Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh) juga dijadwalkan diperiksa hari ini. Namun, telah mengirimkan surat ke KPK dan akan dijadwalkan ulang pekan depan," kata Febri

saat dikonfirmasi, Senin (9/7).

Dari para saksi tersebut, yang sudah memenuhi panggilan penyidik KPK adalah Abdul Malik. Nama calon bupati Probolinggo nomor urut 2 itu sempat muncul dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto. Mantan anggota Komisi II DPR itu disebut menerima 37 dollar AS ribu dari proyek KTP-el.

Usai diperiksa Malik mengaku dicecar terkait Markus Nari. "Pertama saya dimintai kete-

rangan tentang Markus Nari.TCe-dua semua penjalasan saya soal Pak Markus Nari sudah sampaikan ke penyidik selengkapnya sama penyidik ya," kata Malik di gedung KPK Jakarta, Senin.

Namun, kata dia, dirinya membantah ikut menerima adanya aliran panas dari proyek yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun. "Sama sekali tidak ada," ujarnya.

Markus Nari, telah ditetapkan sebagai tersangka sejak per-

tengahan Juli 2017 lalu. Markus disebut menerima uang sebesar Rp 4 miliar karena membantu menambah anggaran proyek KTP-el pada 2012 sebesar Rp 1,49 triliun.

Sebelumnya, KPK memutuskan untuk melakukan banding atas vonis Pengadilan Tipikor untuk terdakwa merintangi pemeriksaan Setya Novanto dalam perkara korupsi KTP-el, Fredrich

Yunadi.

dian fam risalah ed nashih nashrullah





Original Post

KPK Ingatkan Pemkab Dukung Program Pencegahan Korupsi

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-7-10

KPK Ingatkan Pemkab Dukung Program Pencegahan Korupsi

NERACA

Biak - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Pemkab Biak Numfor untuk mendukung program pencegahan tindak pidana korupsi dengan melakukan reformasi birokrasi tata kelola pemerintahan yang bersih bebas kolusi korupsi dan nepotisme (KKN).

"Sosialisasi pencegahan korupsi guna mengangkat Kabupaten Biak Numfor bebas korupsi, KPK telah melakukan koordinasi dan supervisi yang terintegrasi antara penindakan dan pencegahan," kata Marulitua Manurung dari Tim Koordinator Supervisi Pencegahan Korupsi KPK seu-

sai rapat konsolidasi dan penecagahan korupsi ter-itegriasi di jajaran Pemkab Biak Numfor, Senin (9/7).

Ia mengatakan bahwa pendampingan terhadap tata kelola pemerintah dilakukan KPK agar tidak terulangnya tindak pidana korupsi dengan mengedepankan rencana aksi pencegahan terintegrasi. KPK memberikan berbagai rekomendasi pada tiga hal, menurut Marulitua, yakni tentang penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa pemerintah serta pelayanan terpadu satu pintu. Dalam hal perencanaan dan pengelolaan APBD, menurut Marulitua, rencana aksi yang dilakukan Pemerintah Ka-bupatenBiakNumforden-gan implementasi aplikasi e-planning, e-budgeting, serta pelelangan elektronik secara "online".

Marulitua mengatakan bahwa sosialisasi dan monitoring evaluasi oleh

KPK merupakan upaya pencegahan dini dalam mendorong pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi."Dengan adanya rapat konsolidasi pencegahan korupsi terintegrasi, dapat meminalisasi penyimpangan terhadap keuangan Pemkab Biak Numfor," ujar dia.

Dalam mencegah korupsi terintegrasi dan pengendalian gratifikasi, menurut dia, ada tiga hal yang harus dilakukan, yakni kepaladaerahdalam hal ini bupati harus mempunyai komitmen yang kuat, baik secara formal maupun substansial.

"Jajaran Pemkab Biak Numfor harus ikut mendukung komitmen pemberantasan korupsi dengan melakukan perubahan serta adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dengan gerakan yang bersinergi yang dilakukan secara nyata," kata Marulitua.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Bupati Biak Herry Ario Naap menegaskan bahwa jajaran pemkab setempat mendukung penuh upaya pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan memperketat pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

"Pemkab Biak Numfor berterima kasih dengan lembaga KPK yang sudah memberikan pemahaman hukum bagi pember-antasna korupsi kepada aparatur sipil negara, kepala kampung, kepala distrik, dan kepala organisasi perangkat daerah," ujar dia.

Sosiliasasi pencegahan pemberantasan korupsi terintegrasi di lingkungan Pemkab Biak Numfor diikuti 250 peserta perwakilan DPRD, ASN, kades, kepala OPD, serta pejabat eselon III dan FV di jajaran Pemkab Biak

Numfor,

ant





Original Post

Sjamsul Nursalim Menolak Disebut "Misrepresentasi" Kredit

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-7-10

Sjamsul Nursalim Menolak Disebut "Misrepresentasi" Kredit

Jakarta - Pemilik Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim menolak disebut melakukan "misrepresentasi" utang petambak yang dijaminkan oleh dua perusahaan milik Sjamsul, yaitu PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM).

NERACA

"Tanggapan Sjamsul Nursalim dalam pertemuan itu saya tidak ingat persis apakah menolak misrepresentasi. Akan tetapi, saya ingat pertemuan pertama financial advisor-nya mengatakan tidak ada misrepresentasi," kata mantan Kepala Divisi Litigasi Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Robertus Bilitea di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (9/7).

Dalam dakwaan disebutkan bahwa Sjamsul Nu-salim menampilkan piutang BDNI kepada petambak untuk diserahkan kepada BPPN seolah-olah sebagai piutang lancar, padahal kredit petambak telah macet dan dijamin oleh PT DCD dan tidak diungkap oleh Sjamsu] kepada BP-PN."Dalam BAP saudara nomor 68 disebut pertemuan dipimpin Ketua B-PPN Syafruddin Arsyad Temenggung, dihadiri saya, Sjamsul Nursalim, penasihat hukumnya Adnan Buyung Nasution. Setelah itu, Sjamsul menolak ada mis-represetnasi," tambah Robertus.

Robertusjugamenjelas-kan bahwa ada Tim Bantuan Hukum (TBH) BPPN yang sudah meneliti kewajiban mana yang sudah maupun belum dipenuhi oleh Sjamsul. Pada tanggal 14 Mei

2002, TBH mengeluarkan dua hasil penelitian, yaitu pertama, Sjamsul belum memenuhi sepenuhnya beberapa kewajiban kepada BPPN dalam Master Settlement Aqcuisition(MSAA).

"Yang saya ingat pemenuhan pembayaran Rpl triliun belum dibayar. Kedua, saudara Sjamsul memberikan keterangan yang tidak benar dengan atau dengan istilah melanggarperjanjian atau misrepresentation wordies. Pada saat perjanjian ditandatangani, dia tidak mengungkapkan terhadap fakta material bahwa PT DCD adalah penjamin dari petambak Dipasena dan kondisinya saat itu sepengetahuan saya dalam kedaan default dua hal itu seingat saya intens dibicarakan," kata JPU KPK Wayan Riana membacakan B-AP Robertus.

Pada tanggal 14Mei200-2, Syafruddin sudah menjadi Ketua BPPN."TBH melakukan review kepada banyak obligor salah satunya MSAA Sjamsul Nursalim oleh TBH dilaporkan ke KKSK, kemudian KKSK mengembalikan ke BPPN melalui Pak Ketua dan saya ikut dua kali pertemuan. Dalam pertemuan itu diutarakan temuan TBH misrepresentasi dan disampaikan kepada kuasa hukum Sjamsul yang saya lupa siapa mereka dan mereka menyatakan tidak ada misrep-

resentasi tetapi menurut kami misrepresetnasi," jelas Robertus.

Pertemuan itu dilakukan setelah ada perintah Syafruddin selaku Ketua BPPN.

Kemudian Robertus juga mengatakan status perusahaan milik Sjamsul Nursalim yaitu PT Dipasena Citra Darmadja dan PT Wachyuni Mandira di BPPN sempat menggantung."

Karena statusnya menggantung, tidakmenentu, kami membuat memo kepada Wakil Ketua BPPN saat itu," kata Robertus.

Ia juga meminta klarifi-

kasi status penanganan Dipasena. Kalau masih berada di Divisi Litigasi, tindakan pihaknya tetap di jalur hukum, kecuali Dipasena bersedia membayar 10 persen dari total kewajibannya maka dia bisa masuk ke restrukturisasi lagi

Robertus bersaksi untuk terdakwa mantan Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung yang didakwa bersama-sama dengan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Dorojatun Kuntjoro-Jakti serta pemilik Bank Dagang Negara (BDNI) Sjamsul Nursalim dan Itjih S. Nursalim me-

lakukan dugaan korupsi penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham BDNI yang merugikan keuangan negara Rp4,58 triliun.

BDNI adalah salah satu bank yang dinyatakan tidak sehat dan harus ditutup saat krisis moneter pada tahun 1998. Berdasarkan perhitungan BPPN, BDNI per 21 Agustus 1998 memiliki u-tang (kewajiban) sebesar Rp47,258 triliun, sedangkan aset yang dimiliki BDNI sebesar Rp 18,85 triliun, termasuk di dalamnya utang Rp4,8 triliun kepada petani tambak yang dijamin oleh

PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM) milik Syamsul Nursalim.

BPPN pada tanggal 27 April 2000 memutuskan utang petambak yang dapat ditagih adalah Kpi. i 1 triliun dan utang yang tidak dapat ditagih sebesar Rp3,55 triiun div ,ibkan untuk dibayar kepada pemilik atau pemega ig saham PT DCD dan PT WM. Namun, Sjamsul Nursalim juga tidak bersedia memenuhi kewajiban itu karena menilai kredit itu kredit usaha rakyat (KUR).

ant





Original Post

KPK Tahan Dua Tersangka Suap DPRD Sumut

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-7-10

KPK Tahan Dua Tersangka Suap DPRD Sumut

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali dua tersangka tindak pidana korupsi suap kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Adapun dua tersangka yang ditahan itu adalah mantan anggota DPRD Sumut 2009 s.d. 2014 masing-masing Muslim Simbolon (MSI) dan Helmiati (HEL).

"MSI ditahan 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur dan HEL ditahan 20 hari pertama di Rutan Pondok Bambu," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (9/7).

Sebelumnya, KPK pada hari Senin memeriksa dua orang itu dalam kapasitas sebagai tersangka.

Seusai menjalani pemeriksaan, Muslim menyatakan akan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK maupun putusan pengadilan nantinya atas kasus yang menjeratnya itu.

"Saya menghormati proses

hukum yang dilaksanakan KPK dan insyaallah saya sebagai warga negara yang baik dan taat saya akan kooperatif dan untuk itu apapun keputusan pengadilan nantinya saya akan ikuti," kata Muslim.

Sementara itu, Helmiati memilih bungkam saat dikonfirmasi awak media seputar kasus yang menjeratnya itu.

Dua tersangka itu termasuk dari 38 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap DPRD Sumut tersebut.

"Untuk penjadwalan pemeriksaan tersangka-tersangka lain akan kami informasikan lebih lanjut. Jika dipanggil, saya ingatkan agar para tersangka kooperatif datang dan memenuhi panggilan penyidik." ucap Febri.

Selain Muslim dan Helmiati, KPK juga telah menahan lima tersangka lainnya dalam kasus tersebut, yakni tiga anggota DPRD Sumut 2009 s.d. 2014 masing-masing Fadly Nurzal,

Rijal Sirait, Rooslynda Marpaung serta anggota DPRD Sumut 2014-2019 Rinawati Sianturi dan Sonny Firdaus.

Sebelumnya, KPK pada tanggal 3 April 2018 telah mengumumkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait dengan fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009 s.d. 2014 dan/ atau 2014 s.d. 2019.

Sebanyak 38 anggota DPRDSumut tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Puji Nugroho.

KPK mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa 38 tersangka itu diduga menerima "fee" masing-masing antara Rp300 sampai Rp350juta dari Ga- tot Pujo Nugroho terkait pelak- sanaan fungsi dan wewenang ; sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut.

(b1)





Original Post

Kuasa Hukum SAT Nilai KPK Bermain Opini

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-07-10

RMOL. Kuasa hukum Syafruddin Arsyad Tumenggung (SAT), Ahmad Yani menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah bermain opini untuk memaksakan agar kliennya dinyatakan bersalah atas dugaan tindak pidana korupsi pemberian SKL BLBI.Menurut Ahmad, pernyataan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Jurubicara KPK Febri Diansyah yang menyimpulkan dakwaan JPU sudah terbukti adalah hal yang tidak lazim, bahkan tidak boleh dilakukan oleh institusi penegak hukum manapun. Sebab, proses persidangan baru berjalan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi dari JPU.

"Mereka hadir di persidangan juga tidak, bagaimana dia bisa menyimpulkan. Itu namanya dia sudah bermain opini. Institusi penegak hukum tidak boleh bermain opini, dia harus berdasarkan fakta-fakta. Kita pun tidak pernah mau menyatakan apa yang saya kemukakan hari ini, karena proses persidangan masih berjalan," ujar Ahmad saat dikonfirmasi wartawan di sela persidangan lanjutan atas terdakwa Syafruddin Arsyad Tumenggung, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (9/7).

Ahmad menilai pernyataan keduanya prematur dan berlawanan dengan fakta-fakta baru yang muncul di persidangan.

Menurutnya dalam sejumlah fakta persidangan justru menunjukan tidak ada satu bukti yang menguatkan dakwan jaksa.

Salah satu fakta baru yang terkuak dalam sidang Senin (9/7), adalah kliennya ternyata tidak terlibat dengan penanganan penyelesaian BLBI. Pemberian SKL semata-mata mengikuti kebijakan yang telah dibuat oleh pejabat dari dua pemerintahan sebelumnya yakni pemerintahan Bacharuddin Jusuf Habibie dan Abdurrahman Wahid.

Ahmad juga menunjuk penyelesaian BLBI melalui Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) pada pemerintahan Presiden Habibie (1998-1999), dan diteruskan pada pemerintahan Abdurrahman Wahid yang pelaksanaannya oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Saat itu, BPPN diketuai oleh Glenn Yusuf, yang memberikan release and discharge (R D) kepada obligor yang telah memenuhi kewajibannya sesuai MSAA.

Ahmad menyatakan, dalam R D ditegaskan "Dengan telah diselesaikannya seluruh kewajiban oleh Pemegang Saham Bank Dagang Nasional Indonesia (PS BDNI) sesuai MSAA, Pemerintah membebaskan dan melepaskan PS BDNI, Bank BDNI, para komisaris dan direkturnya dari setiap kewajiban lebih lanjut untuk pembayaran BLBI. Pemerintah juga mengakui dan setuju tidak akan memulai atau melakukan tuntutan hukum apapun atau menjalankan hak hukum apapun yang dimiliki, bilamana ada, terhadap PS BDNI, Bank BDNI, para komisaris dan direkturnya, serta pejabat lainnya atas segala hal yang berkaitan dengan BLBI".

"SAT menjadi Ketua BPPN di April 2002. Maka dia bukanlah pejabat yang berwenang saat itu, melainkan Glenn Yusuf. Kalau masalah ini yang dijadikan pangkal tolak dari peradilan perkara SAT adalah tidak tepat atau salah alamat. Karena penyelesaian melalui MSAA dan penegasannya pada R D menyatakan jikalau ada masalah dalam penyelesaian BLBI ini harus diputuskan melalui pengadilan perdata, bahkan juga tidak akan melakukan tuntutan hukum apapun," demikian Ahmad. [ian]

http://hukum.rmol.co/read/2018/07/10/347083/Kuasa-Hukum-SAT-Nilai-KPK-Bermain-Opini-



Original Post

Kadis PU Lampung Timur Kabur, PPK Diadili Sendirian

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-7-10

Kadis PU Lampung Timur Kabur, PPK Diadili Sendirian

MUHAMMAD Satria, bekas pejabat Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Lampung Timur diseret ke meja hijau. Ia didakwa korupsi proyek pembangun jaringan irigasi bersama Alex Sandaria. Kepala Dinas PU Lampung Timur.

Satria, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek itu sendirian diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungkarang. Pasalnya, Alex tak diketahui keberadaannya. Buron.

Dalam surat dakwaan, jaksa penuntut umum membeberkan proyek irigasi itu berada di Dusun Sidorahayu. Anggarannya Rp6.1 miliar. Dipecah menjadi tiga paket D.I Sidorahayu Rp2.951. 600.000. D.I Sidorahayu I Rp 1326.413.000 dan D.I Sidorahayu 2 Rp 1.588. 230.000.

Proyek dimenangkan PT Karya Kamefada Wijaya Indonesia. Namun pengerjaannya dialihkan kepada CV Dinamika Multi ..Sesuai kontrak, lama pengerjaan 120 hari. Lantaran curah hujan tinggi dan kendala pembebasan lahan.diperpanjang menjadi 180 hari.

"Meski sudah diperpanjang selama 60 hari. Proyek itu juga belum selesai karena terkendala teknis dan pembebasan lahan. Tim mutual check datang untuk melakukan pengecekan. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tim ditemukan pengerjaan tidak

terpasang 100 persen dari seluruh yang dikerjakan," Jaksa Median Suwardi membacakan dakwaan.

Lantaran pekerjaan belum rampung, tim PHO dan FHO menolak menandatangani berita acara serah terima pekerjanya. Namun Alex memerintahkan pembayaran penuh kepada kontraktor.

Ia memerintahkan Lenny Apriono, pejabat Penata Usaha Keuangan Dinas PU Lampung timur menandatangani berkas pembayaran proyek. Awalnya Lenny menolak. Tapi Alex dan Satria memaksa Lenny menekan dan memproses pembayaran.

"Membuat negara mengalami kerugian Rp3.3\4. 625328 karena pembayaran tidak sesuai dengan volume pekerjaan terpasang." sebut Median, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Lampung Timur.

Jumlah kerugian negara itu mengacu kepada basil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung nomor LAPKKN- 577/PW08/5/2017.

Menurut JPU. perbuatan Satria dan Alex diancam pidana sebagaimana Pasal 2 ayat I atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang diubah dengan UU 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat I ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

BYU





Original Post

Gugatan Hugo Boss Ditolak

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-7-10

Gugatan Hugo Boss Ditolak

JAKARTA - Tiga pengusaha lokal yang digugat

Hugo Boss Trade Mark Management GmbH Co. KG

akhirnya dapat bernapas lega, setelah majelis hakim

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak permohonan

gugatan dari perusahaan fesyen asal Metzingen,

Jerman itu.

Dalam perkara yang terdaftar dengan No. 7/Pdt.Sus-KHKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst pada 21 Februari 2018, Hugo Boss Trade Mark Management GmbH Co. KG menggugat tujuh merek terdaftar milik Anthony Tan (tergugat I), Eric Steven Tan (tergugat II), dan Patty Legana (tergugat III).

Selain itu, pemerintah cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat

Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis juga ikut sebagai turut tergugat.

Lazuardi, kuasa hukum tergugat (I, II, dan IH) mengatakan bahwa majelis hakim yang diketuai oleh Agustinus Setya Wahyu Triwiranto menolak permohonan gugatan dari Hugo Boss (tergugat) atas pertimbangan eksepsi gugatan yang tidak dapat diterima dalam acara hukum perdata.

"Eksepsi tidak dapat diterima karena adanya kumulasi gugatan. Itu tidak boleh

atau tidak bisa diterima dalam hukum perdata oleh majelis hakim," kata Lazuardi kepada Bisnis, Senin (9/7).

Dia menjelaskan bahwa keputusan hakim dalam persidangan Kamis (5/7) lalu itu, berpedoman pada Niet Onvantkeiijke Verklwrd (NO) dalam bahasa Belanda yang berarti eksepsi tidak dapat diterima karena Hugo Boss menggugat tiga orang dengan lima merek daftar berbeda.

"Makanya itu dinamakan kumulasi gugatan. Penggabungan gugatan itu tidak bisa diterima dalam hukum perdata, ada subjek berbeda dan objek hukumnya berbeda. Semestinya satu gugatan saja," kata pengacara dari Kantor Hukum HNH Partner ini.

Kendati demikian, lanjutnya, apabila Hugo Boss ingin mendaftarkan permohonan lagi dengan satu gugatan pada suatu hari nanti, pihaknya tetap berkeyakinan bisa lolos dari gugatan tersebut.

Pasalnya, kata Lazuardi, elemen kata dari Hugo itu bukan hak eksklusif milik penggugat. Kata Hugo, lanjutnya, merupakan kata generik sesuai dengan Pasal 22 UU No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menurut dia, pengertian kata generik berdasarkan UU tersebut adalah setiap orang dapat mengajukan permohonan merek dengan menggunakan nama generik atau menambahkan kata lain sepanjang ada unsur pembeda.

Dalam hal ini, tergugat I dan II menggunakan kata Hugo Select Line ditambah lukisan, Hugo Selection, Hugoclassic, dan

Hugo Man. Menurutnya, penggunaan kata Hugo oleh kliennya tidak ada persamaan pokok, tulisan kata berbeda, dan bunyi mereknya juga berbeda.

"Selain generik, nama kata Hugo juga sudah umum dipakai oleh pengusaha di Indonesia. Dalam pencarian kami, ada sekitar puluhan, bisa sampai 50 pengusaha yang menggunakan kata Hugo. Kalau di dunia hampir ada 500 pengusaha yang menggunakan kata Hugo," ujarnya.

MENERIMA PUTUSAN

Terpisah, kuasa hukum Hugo Boss Bintang Leo A. Naibaho mengatakan, pihaknya menerima putusan dari majelis hakim terkait dengan gugatan yang diperkarakan tersebut.

"Hakim kan menolak isi eksepsi, bukan pokok perkara. Jadi, kami masih berdiskusi dulu dengan tim, apa langkah selanjutnya. Kami baru mengirim hasil laporan persidangan ke klien kami di

Jerman," kata kuasa hukum dari KK Advocates ini.

Menurut Leo, timnya baru bisa bersikap apabila kliennya membalas jawaban melalui surat elektronik dengan pilihan mendaftarkan gugatan baru atau melakukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Hugo Boss menggugat tujuh merek milik tergugat I, II, dan III, yakni Hugo Select Line, Hugo Selectline +Lukisan, dan Hugo Selection (milik tergugat I). Kemudian, merek Hugoclassic dan Hugo Man (milik tergugat II). Selanjutnya, merek Hugo Active dan Hugo Street (milik tergugat III), [lihat info gmfis)

Dalam berkas gugatan yang diperoleh Bisnis, penggugat mengatakan bahwa merek Hugo Boss dan beragam variasi merek lainnya yang mengandung varian kata Hugo dan/atau Boss milik penggugat merupakan merek yang telah terdaftar pertama kali di Hong Kong pada 1985.

Penggugat menilai pendaftaran merek

yang dilakukan oleh tergugat tidak mempunyai iktikad baik. Tergugat diklaim telah membonceng keterkenalan merek Hugo Boss dengan mencantumkan kesamaan nama sehingga bisa memicu kebingungan konsumen Hugo Boss.

Penggugat saat itu menyatakan bahwa merek milik para tergugat memiliki kesamaan merek dalam kelas 3, 18, 24, dan 25 dengan milik penggugat di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Hugo Boss mendaftarkan mereknya di Indonesia, pertama kali pada 24 Januari 1989 dengan nomor pendaftaran 245294 untuk melindungi jenis barang dan/ atau jasa yang terdapat dalam kelas 3, 18, 24, dan 25.

Jenis barang pada kelas 3, yakni minyak wangi, minyak rambut, bedak wangi, krem muka, krim kulit, shampoo, tapal gigi, sabun cuci, sabun wangi, dan obat keriting rambut.

Kemudian, jenis barang pada kelas 18, yakni tas, koper, dan dompet. Sementara itu, jenis barang pada kelas 24, yakni barang-barang tenunan, tekstil, handuk, selimut, kain sprei, sapu tangan dan selendang. Terakhir, jenis barang pada kelas 25, yakni dasi dan topi.

Pendaftaran/sertifikat merek tersebut juga telah diperpanjang oleh penggugat

yang masing-masing dengan nomor IDM000202212, IDM000202213, IDM000202214, dan IDM000202215 tertanggal 28 April 2009.

Untuk memperkuat gugatannya. Hugo Boss bahkan menggunakan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Daya Makara Universitas Indonesia pada 2017 yang menyatakan bahwa merek Hugo Boss adalah merek terkenal.

Untuk diketahui, Hugo Boss Trade Mark Management GmbH Co. KG tercatat dua kali menang kasasi di Mahkamah Agung melawan pengusaha lokal pada 2017 lalu.

Selain mengalahkan pemilik merek Zego Boss, perusahaan asal Jerman itu juga menang dalam upayanya membatalkan merek Hugo Hugo Sport milik Teddy Tan. 0

7 Merek yang Digugat Hugo Boss I Trade Mark Management GmbH Co.iKGJj

Sumber berkas perkara Hugo Boss diolah Bisnis /Erlangga Adiputra/ Yanuarius Viodeogo





Original Post

Mendagri Minta Pemprov Aceh Beri Bantuan Hukum untuk Irwandi

Media Online Cnnindonesia.com
2018-07-10

Jakarta, CNN Indonesia Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Pemerintah Provinsi Aceh memberikan bantuan hukum kepada gubernur Irwandi Yusuf yang kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Irwandi ditahan KPK terkait dugaan suap dana otonomi khusus Provinsi Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018.

"Perlu Pemda memberikan dukungan bantuan hukum. Saya kira wajib hukumnya kepada saudara Irwandi," kata Tjahjo usai menyerahkan mandat kepada Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (9/7).

googletag.cmd.push(function() googletag.display(\'div-gpt-ad-1520566820877-0\') )

Tjahjo mengatakan bantuan hukum perlu diberikan agar Irwandi dapat melakukan pembelaan terkait dugaan yang disangkakan kepadanya.

"Saya sedih dan prihatin. Tapi apapun, tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Mari kita berikan doa," kata Tjahjo.

Tjahko mengklaim DOKA yang disediakan telah digunakan dengan baik walaupun ada kepala daerah yang diduga melakukan korupsi. Tjahjo mengatakan sejauh ini dana otsus Aceh telah memberikan dampak positif. Dia mengatakan angka kemiskinan di Aceh turun menjadi 16 persen sejak dana otonomi khusus diberikan kepada Pemda Serambi Mekah tersebut.

"Sehingga terhadap kasus yang sedang menimpa sahabat kita itu, permasalahannya lebih kepada lemahnya faktor pengendalian internal dalam perencanaan anggaran di daerah," ujar Tjahjo.

Tjahjo berharap di masa yang akan datang tidak ada lagi penyalahgunaan wewenang terkait dana otsus di Aceh. Dia pun meminta kepada Nova untuk mengoptimalkan koordinasi dengan pemda tingkat kabupaten dan kota di Aceh.

"Dan terus menerus dikontrol sehingga tidak menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya," kata Tjahjo.

Irwandi Yusuf kini menjadi tahanan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tipikor di lingkungan provinsi Aceh. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Nomor Telepon Seluler

Sementara itu, di tempat terpisah, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan hasil sadapan komunikasi dalam kasus dugaan suap Irwandi diketahui perintah agar hati-hati dan segera membeli nomor telepon seluler (handphone/HP) baru.

"Sempat muncul juga dalam komunikasi kalimat \'kalian hati-hati, beli HP nomor lain\'. Kami duga hal tersebut muncul karena ada kepentingan yang sedang dibicarakan sehingga khawatir diketahui oleh penegak hukum," kata Febri lewat pesan singkat, Senin (9/7).

Febri mengatakan selain menemukan kalimat perintah tersebut dalam komunikasi para tersangka, pihaknya juga mendapati munculnya pembicaraan tentang \'kewajiban\' yang harus diselesaikan jika ingin dana dari DOKA 2018 turun.

"Diduga kata kewajiban tersebut mengacu pada commitment fee yang dibicarakan oleh pihak yang terkait dalam kasus ini," ujarnya.

Menurut Febri, pihaknya menduga uang Rp500 juta yang diterima Irwandi diduga bagian daricommitment fee sebesar Rp1,5 miliar yang harus direalisasikan Bupati Bener Meriah Ahmadi.

"KPK masih terus mendalami informasi-informasi yang didapatkan terkait dengan perkara dugaan suap yang ditangani saat ini," kata dia.

Irwandi ditetapkan sebagai tersangka suap penggunaan DOKA tahun anggaran 2018. Ia diduga menerima Rp500 juta, bagian jatah Rp1,5 miliar dari Ahmadi. Uang yang diterima Irwandi itu diduga telah digunakan untuk pembayaran medali dan pakaian kegiatan Aceh Marathon 2018.

Dalam kasus ini, selain menjerat Irwandi dan Ahmadi, KPK juga menjerat Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri sebagai tersangka suap. Irwandi, Hendri, dan Syaiful diduga sebagai penerima suap, sementara Ahmadi sebagai pemberi suap.

Penyidik KPK juga telah menggeledah rumah pribadi dan pendopo rumah dinas Irwandi, rumah Syaiful dan Hendri. Dari penggeledahan yang dilakukan Jumat (6/7), penyidik menyita sejumlah dokumen dan bukti elektronik terkait DOKA 2018.

(kid)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180709213219-12-312834/mendagri-minta-pemprov-aceh-beri-bantuan-hukum-untuk-irwandi



Original Post

Mahathir Anggota Kabinet dan Parlemen Harus Umumkan Asetnya

Media Online republika.co.id
2018-07-10

Hal ini terobosan Mahathir untuk menghapus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaanREPUBLIKA.CO.ID,

"PUTRAJAYA -- Pemerintah sedang membuat terobosan dalam upaya untuk menghapus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dengan memperkenalkan dua kebijakan baru.

"Perdana Menteri dan wakilnya sekarang menjadi anggota pemerintahan, yang berarti mereka harus menyatakan aset sama seperti menteri dan wakil menteri lainnya.

"Kode etik untuk anggota administrasi dan anggota parlemen akan diubah untuk membuat perubahan ini.

"Selanjutnya, undang-undang untuk mengatur pendanaan politik juga sedang dalam jalur pipa.

"Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad mengatakan ini adalah untuk memastikan bahwa anggota parlemen tidak akan menyerah pada praktik-praktik negatif.

"Anggota parlemen dari Pakatan Harapan juga akan diminta untuk menyatakan aset mereka kepada Komisi Anti-Korupsi Malaysia.

""Ada keputusan sebelumnya (tahun lalu) bahwa Perdana Menteri bukan anggota administrasi," kata Dr Mahathir seperti dilansir The Star, Selasa (10/7).

""Tapi kami telah memutuskan bahwa PM dan wakil harus -bersama dengan anggota kabinet, wakil menteri dan anggota parlemen pemerintah."

"Ini untuk memastikan bahwa mereka tidak akan lolos dari tindakan hukum jika mereka ditemukan memiliki aset yang tidak dapat mereka jelaskan, katanya.

""Semua aset dan pendapatan harus diumumkan," katanya kepada wartawan setelah memimpin pertemuan kedua komite khusus kabinet anti-korupsi.

"Dr Mahathir mengatakan pengecualian terhadap aturan adalah jika hadiah itu adalah bunga atau makanan. "Hal-hal lain, bahkan plakat timah, harus dinyatakan terlebih dahulu. Namun, jika seseorang diberi Mercedes, ia harus menolaknya.

"Tidak hanya Mercedes, tapi satu juga tidak bisa (menerima) mobil Proton, dia menyindir.

"Hadiah apa pun yang bernilai lebih dari RM5.000 hanya dapat diterima dengan izin tertulis dari Perdana Menteri. Putusan pengadilan sebelumnya memutuskan bahwa Perdana Menteri bukan pejabat publik.

"Tetapi Dr Mahathir mengatakan bahwa ini bisa diubah karena "pengadilan hukum bukan Tuhan".

""Jika mereka membuat keputusan yang tidak terkini atau sesuai dengan pemikiran saat ini, kita dapat mengubah hukum," jelasnya.

Tahun lalu, dalam putusan tengara, Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa perdana menteri bukan pejabat publik.

"Ia berpendapat bahwa perdana menteri itu juga tidak dalam layanan publik seperti yang didefinisikan di bawah Konstitusi Federal.

"Putusan dibuat untuk memungkinkan agar perdana menteri saat itu Datuk Seri Najib Tun Razak untuk mencoret gugatan terhadap dirinya karena kesalahan dalam jabatan publik.

"Mengenai pendanaan politik, Dr Mahathir mengatakan bahwa rencananya adalah merumuskan sebuah undang-undang untuk menerima kontribusi keuangan yang tidak akan melibatkan memberikan bantuan kepada para donor.

"Sebuah tim khusus, yang dipimpin oleh Pusat Pemerintahan, Integritas dan Anti-Korupsi (GIACC), akan dibentuk untuk menyusun undang-undang dan menyampaikannya kepada Kabinet.

"Dr Mahathir mengatakan model-model pendanaan politik di negara-negara lain juga akan diperiksa, mengutip contoh Jerman di mana pemerintah mengalokasikan dana untuk semua partai politik.

""Kami akan mempelajarinya dan melihat apakah itu sesuatu yang bisa kami lakukan (di Malaysia)," katanya.

"Sebaliknya, Dr Mahathir menunjuk sistem pelobi Amerika Serikat, di mana individu dan organisasi membayar uang untuk "mempengaruhi" keputusan dan kebijakan pemerintah. "Itu, bagi kami, adalah korupsi," katanya. "Kami tidak akan membiarkan itu di Malaysia. Kami akan menyusun undang-undang untuk pembiayaan partai politik, yang tidak akan melibatkan memberikan bantuan kepada donor .

https://internasional.republika.co.id/berita/internasional/asia/18/07/10/pbmj25330-mahathir-anggota-kabinet-dan-parlemen-harus-umumkan-asetnya



Original Post

Media