Bupati Ngada didakwa terima Rp6,812 miliar

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-07-11

Jakarta (ANTARA News) - Bupati Ngada Marianus Sae didakwa menerima suap Rp5,937 miliar dan gratifikasi senilai Rp875 juta yang berasal dari para pengusaha dan kepala dinas di kabupaten Ngada

Dalam dakwaan pertama, Marianus didakwa menerima suap dari Direktur Utama PT Sinar 99 Permai Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming sebesar Rp2,487 miliar dan dari Direktur Utama PT Flopini Raya Bersatu Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan Rp3,45 miliar.

"Terdakwa telah mengetahui bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan terdakwa sebagai Bupati Ngada agar memberikan paket proyek pekerjaan di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Ngada kepada perusahaan yang digunakan oleh Wilhelmus Iwan Ulumbu dan Albertus Iwan Susilo," kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Ronald Worontikan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Selasa.

Wilhelmus memiliki anak perusahaan yaitu PT Flopino Raya Bersatu yang bergerak di konstruksi infrastruksi jalan dan jembatan di kabupaten Ngada dan kawan lama sekaligus tim pemenangan terdakwa pada pilkada Ngada 2010 sedangkan Albertus adalah Direktur Utama PT Sukses Karya Inovatif dan merupakan keponakan Wilheminus.

Antara 7 Februari 2011-15 Januari 2018, Marianus menerima uang seluruhnya Rp5,937 miliar yang berasal dari Wilhelmus senilai Rp2,487 miliar yang besarannya 4-5 persen dari nilai kontrak pekerjaan melalui kartu debit BNI Gold.

Sebagai imbalannya, Wilhelmus menerima 61 proyek peningkatan dan pembangunan jalan di kabupaten Ngada untuk anggaran tahun 2011-2017.

Selanjutnya sekitar November 2017, Marianus meminta utang kepada Wilhelmus sejumlah Rp1,5 miliar untuk keperluan Marianus di Jakarta, dan Wilhelmus memberikan uang sejumlah Rp1,5 miliar di hotel Sultan namun selanjutnya dikembalikan ke Wilhelminus karena tidak jadi menggunakan uang itu.

Sedangkan Marianus mendapatkan total Rp3,45 miliar dari Albertus yaitu sebesar 10 persen dari total anggaran proyek yang didapat oleh Albertus secara tunai maupun pemindahbukuan. Atas pemberian uang tersebut, Albertus pun mendapatkan 14 proyek sepanjang 2014-2017

"Uang dari Wilhelmus digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya antara lain untuk pencalonan dalam pilkada bupati Ngada maupun Gubernur NTT sehingga tersisa Rp659,854 juta yang dilakukan penyitaan oleh KPK," kata jaksa KPK

Atas perbuatannya, Marianus didakwa pasal 12 ayat (1) huruf a atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup dan denda minimal Rp200 juta maksimal Rp1 miliar.

Selain itu, Marianus juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp875 juta.

"Terdakwa menerima gratifikasi berupa uang Rp875 juta dari Wilhelmus Petrus Bate alias Wempi Bate selaku Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngada berhubungan dengan jabatan terdakwa selaku Bupati Ngada," ungkap jaksa.

Baca juga: KPK perpanjang penahanan bupati Ngada Marianus Sae

Marianus meminta sejumlah uang kepada Wilhelmus untuk keperluan operasional dan meminta agar uang disetorkan ke rekening BNI atas nama Wilhelmus Iwan yang kartu ATMnya diberikan kepada Marianus.

Wilhelmus Petrus Bate lalu menyampaikan permintaan Marianus kepada para Kepala Bidang dan Sekretariat Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngada sehingga dilakukan penyetoran seluruhnya senilai Rp875 juta mulai 25 Mei 2016 sampai 25 September 2017.

Atas perbuatannya, Marianus didakwa pasal 12 B ayat (1) UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Hukuman bagi penyelenggara yang terbukti menerima gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Baca juga: KPK limpahkan berkas Bupati Ngada nonaktif ke penuntutanPewarta: Desca Lidya NataliaEditor: SuryantoCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/725680/bupati-ngada-didakwa-terima-rp6812-miliar



Original Post

Geledah Kantor Dispora, KPK Angkut Koper Diduga Berisi Bukti Suap Gubernur Aceh

Media Online okezonecom
2018-07-11

BANDA ACEH - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh, Selasa (10/7/2018). Hal ini dilakukan sebagai bentuk penelusuran bukti \' bukti kasus dugaan suap dana otonomi daerah (OTDA) 2018, yang menjerat Gubernur non-aktif Aceh Irwandi Yusuf.

Dari pantauan okezone.com di lapangan, KPK telah memasuki kantor Dispora Aceh sejak pukul 11.00 WIB, dan baru keluar pada sekira pukul 17.40 WIB, dengan membawa sebuah tas koper biru dan beberapa berkas dalam kotak minuman instan.

Saat keluar dari Kantor Dispora Aceh, Tim KPK dijaga beberapa aparat keamanan dengan menggunakan empat mobil Toyota Innova, Kepala Dispora Aceh Darmansyah juga turut dalam rombongan. Darmansyah disebut \' sebut ikut diboyong ke Polda Aceh untuk mengikuti pemeriksaan lebih lanjut, namun hal ini belum terkonfirmasi pihak terkait.

 

Juru Bicara KPK Febri Febriansyah mengatakan, tim penyidik KPK meneruskan penelusuran bukti-bukti di kasus dugaan suap terkait Dana Otonomi Khusus Aceh.

"Penggeledahan dilakukan di Dinas PUPR dan Dispora Aceh. Perkembangan lebih lanjut akan diinformasikan kembali," kata Jubir KPK Febri Febriansyah.

Seperti diberitakan sebelumnya, Tim KPK di Aceh menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Dispora Aceh. Penggeledahan dilakukan untuk menelusuri bukti-bukti terkait kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh.

‎

Sebelumnya, tim penyidik telah melakukan penggeledahan di tiga lokasi yakni, kediaman Gubernur non-aktif Aceh, Irwandi Yusuf, serta rumah dua pihak swasta, Hendri Yuzal dan T Syaiful Bahri, pada Jumat, 6 Juli 2018.

Dalam penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen serta alat bukti elektronik terkait Dana Otonomi Khusus Aceh tahun anggaran 2018.

Menurut Febri, sejumlah alat bukti yang didapat dari hasil penggeledahan menguatkan konstruksi perkara adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Gubernur non-aktif, Irwandi Yusuf, dan Bupati non-aktif Bener Meriah, Ahmadi.‎‎

(Ari)

https://news.okezone.com/read/2018/07/11/340/1920642/geledah-kantor-dispora-kpk-angkut-koper-diduga-berisi-bukti-suap-gubernur-aceh



Original Post

KPU Ingatkan Parpol Segera Daftarkan Calegnya

Media Online republika.co.id
2018-07-11

Hingga Selasa, belum ada satu pun parpol yang mendaftarkan calegnya ke KPU.REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan partai-partai politik untuk segera mendaftarkan bakal calon anggota legislatif (caleg) ke lembaga penyelenggara pemilu tersebut. Hingga sepekan sejak pendaftaran dibuka pada 4 Juli 2018, belum ada satu pun partai politik yang mendaftar.

"Saya ingin mengingatkan sekali lagi agar bisa mengajukan lebih awal sehingga kalau ada hal-hal yang dirasa masih belum lengkap, masih cukup waktu untuk melakukan perbaikan," kata Ketua KPU Arief Budiman di Jakarta, Selasa (10/7) malam.

Menurut dia, biasanya partai politik mendaftar pada menit-menit akhir. Pendaftaran bakal calon legislatif sendiri akan ditutup pada tanggal 17 Juli 2018.

Ia mengatakan, bahwa pihaknya siap meskipun pendaftaran dilakukan pada hari-hari terakhir. "KPU siap selama sesuai dengan jadwal yang sudah diatur di tahapan itu," katanya.

Ia juga menepis bahwa partai politik belum mendaftar karena menunggu uji materi PKPU Nomor 20/2018 di Mahkamah Agung. "Tidak, tidak. Sudah biasa, pada hari terakhir. KPU tentu akan kerja lembur semua pada hari itu," katanya menjawab pertanyaan wartawan.

Terkait dengan adanya pengajuan uji materi terhadap PKPU 20/2018 ke Mahkamah Agung (MA), dia mengatakan bahwa pihaknya terus menjalankan tahapan pemilu sesuai dengan keputusan yang telah diambil.

"Tahapan pemilu akan berjalan sesuai dengan tahapan yang telah diputuskan. Kalau ada putusan hukum baru atau fakta hukum baru, nanti akan dilihat isi dari putusan tersebut seperti apa," katanya.

Salah satu mantan narapidana kasus korupsi, Wa Ode Nurhayati, resmi mengajukan gugatan uji materi ke MA atas PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Gugatan ini dilayangkan Wa Ode karena dirinya sudah mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) untuk Pemilu 2019.

Dihuhungi pada Selasa (10/7), Wa Ode, menyatakan gugatan uji materi ke MA sudah dilayangkan pada Jumat (6/7) lalu. Sementara itu, berdasarkan pantauan Republika pada laman resmi MA, gugatan Wa Ode baru teregistrasi pada Selasa.

Perkara ini teregistrasi dengan nomor 45P/HUM/2018, dengan termohon Ketua KPU, Arief Budiman. "Saya sudah mendaftar sebagai caleg. Saya menggugat PKPU karena bertentangan dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan hak asasi manusia," ujar Wa Ode.

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/07/10/pbntv2409-kpu-ingatkan-parpol-segera-daftarkan-calegnya



Original Post

Kadis perkebunan Provinsi Jatim ditahan

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-07-11

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur M Samsul Arifien yang telah ditetapkan tersangka suap DPRD Provinsi Jatim terkait pengawasan penggunaan anggaran dan revisi Perda di Provinsi Jatim Tahun 2017.

"SAR, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jatim ditahan 20 hari pertama di Rutan Negara Klas 1 Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa.

Seusai menjalani pemeriksaan, Samsul Arifien yang telah mengenakan rompi jingga tahanan KPK enggan berkomentar banyak saat dikonfirmasi seputar kasusnya itu.

"Tanya ke penyidik. Kita serahkan ke penyidik," kata dia.

Untuk diketahui, Samsul Arifien telah ditetapkan bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Moch Ardi Prasetiawan (MAP) sebagai tersangka pada Jumat (6/7).

"Tersangka MAP dan SAR selaku Kepala Dinas di lingkungan Provinsi Jawa Timur yang merupakan mitra kerja Komisi 8 DPRD Provinsi Jatim diduga telah memberikan hadiah atau janji terkait fungsi pengawasan dan pemantauan oleh DPRD Provinsi Jatim terhadap pelaksanaan Perda dan penggunaan anggaran di Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2016-2017," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat (6/7).

Moch Ardi Prasetiawan telah terlebih dahulu ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak Jumat (6/7) juga di Rutan Klas 1 Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur.

Atas perbuatannya, Moch Ardi Prasetiawan dan M Samsul Arifien disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal itu yang mengatur mengenai memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

"Sebelumnya, KPK telah menetapkan tujuh orang lainnya sebagai tersangka dari unsur DPRD dan Pemprov Provinsi Jatim," ucap Saut.

Tujuh tersangka itu antara lain mantan Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jatim Mochamad Basuki (MB), dua mantan staf DPRD Provinsi Jatim Rahman Agung (RA) dan Muhamad Santoso (MSN), mantan anggota DPRD Provinsi Jatim Moch Kabil Mubarak (MKM), mantan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jatim Bambang Heriyanto (BH), mantan PNS Dinas Pertanian Provinsi Jatim Anang Basuki Rahmat (ABR), dan mantan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jatim Rohayati (ROH).

"Tujuh tersangka tersebut telah divonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya," kata Saut.

Untuk kepentingan penyidikan, KPK pada Jumat memanggil dua tersangka tersebut.

"Setelah menjalani pemeriksaan dalam kapasitas sebagai tersangka, MAP ditahan untuk 20 hari pertama terhitung mulai hari ini di Rutan Klas 1 Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur. Sedangkan terhadap tersangka SAR, berhalangan hadir dan akan dijadwalkan ulang pemeriksaannya pada Selasa (10/7)," ungkap Saut.

Saut menyatakan perkara itu bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Juni 2017 di kantor DPRD Provinsi Jawa Timur dan di Malang.

"Penyidik KPK saat itu mengamankan sejumlah pihak dan uang Rp150 juta dari tangan RA yang diamankan di ruang Komisi B gedung DPRD Provinsi Jatim. Uang tersebut diserahkan oleh ABR sebagai perantara BH kepada RA untuk diserahkan kepada MB," tuturnya.

Pemberian uang tersebut merupakan pembayaran triwulan kedua dari total komitmen Rp600 juta terkait pelaksanaan tugas pengawasan dan pemantauan oleh DPRD Provinsi Jatim terhadap pelaksanaan Perda dan penggunaan anggaran di Provinsi Jatim Tahun 201.

"MB juga menerima sejumlah uang lainnya dari para Kepala Dinas di lingkungan Provinsi Jatim dalam jabatannya sebagai Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jatim, yaitu tanggal 26 Mei 2017 sebesar Rp100 juta dari ROH terkait pembahasan revisi Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif," kata Saut.

Selanjutnya, pada 31 Mei 2017 sebesar Rp50 juta dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim, sebesar Rp100 juta dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi, dan pada triwulan 1 menerima Rp150 juta dari Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jatim.

Baca juga: KPK akan periksa tiga lagi saksi kasus korupsi DPRD JatimPewarta: Benardy FerdiansyahEditor: SuryantoCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/725694/kadis-perkebunan-provinsi-jatim-ditahan



Original Post

Polisi Segera Hitung Kerugian Negara dalam Korupsi Disdik DKI

Media Online Cnnindonesia.com
2018-07-11

Jakarta, CNN Indonesia Polisi sedang mengusut kasus dugaan korupsi proyek rehabilitasi sekolah di Provinsi DKI Jakarta. Polda Metro Jaya bakal menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung dugaan kerugian negera.

"Kalau sudah ditentukan baru nanti dihitung (kerugian negara). Bisa BPK bisa Inspektorat bisa BPKP," kata Kasubdit Tipikor Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, AKBP Bhakti Suhendrawan saat dikonfirmasi, Selasa (10/6).

Bhakti menyatakan penghitungan bakal dilakukan setelah polisi menentukan unsur pidana dari kasus tersebut. Pemeriksaan oleh institusi terkait akam dilakukan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

googletag.cmd.push(function() googletag.display(\'div-gpt-ad-1520566820877-0\') )

"Yang penting sesuai putusan MK (Mahkamah Konstitusi) Nomor 25 Tahun 2016 kerugian negaranya nyata dan pasti," lanjut dia.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Adi Deriyan memastikan pihaknya masih melakukan penyelidikan. Senada, Deriyan mengatakan dugaan kerugian akibat korupsi itu bakal segera dihitung.

"Proses lidik masih berjalan. Kerugian nanti itu dihitung oleh tim auditor ya," ungkap Adi.

Kasus ini diduga terjadi pada 119 proyek rehabilitasi sekolah yang berasal dari anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta tahun 2017. Diduga ada penggelembungan harga dalam proyek rehabilitasi tersebut.

(kid)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180710202002-20-313083/polisi-segera-hitung-kerugian-negara-dalam-korupsi-disdik-dki



Original Post

Komisi III DPR Soroti Keberpihakan Hakim Perdata ke Pengusaha

Media Online Cnnindonesia.com
2018-07-11

Jakarta, CNN Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bakal menentukan nasib dua Calon Hakim Agung (CHA) Mahkamah Agung (MA) yang diajukan oleh Komisi Yudisial pada Rabu (11/7) besok. Kedua nama itu adalah Abdul Manaf dari kamar agama dan Pri Pambudi Teguh dari kamar perdata.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra Desmond Junaidi Mahesa memberikan beberapa catatan untuk kedua CHA itu. Untuk Pri Pambudi, Desmond menyoroti keberpihakan hakim perdata kepada para pengusaha bukan rakyat dalam kasus pertanahan.

Berdasarkan laporan yang dihimpun oleh Komisi III, kata Desmod, banyak masyarakat yang mengeluhkan selalu kalah dalam kasus sengketa tanah.

googletag.cmd.push(function() googletag.display(\'div-gpt-ad-1520566820877-0\') )

Menurut dia Pambudi tidak sensitif dalam menanggapi persoalan tersebut, saat diminta tanggapan pada uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR.

"Saya melihat bapak tidak sensitif dengan persoalan rakyat ini catatan khusus saya," ujar dia di tengah-tengah fit and proper tes Calon Hakim Agung MA, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/7).

Desmond juga sempat menyinggung hubungan antara Pambudi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranomo. Diketahui, Pambudi adalah kakak kandung dari Ganjar.

"Saya tanya bapak bersaudara enggak, nah kalau iya jawab saja biar saya enggak bertanya-tanya nanti di rumah," ujar Desmond sambil diikuti gelak tawa hadirin fit and proper test.

Sementara itu, untuk Manaf, Desmond menyoroti peradilan agama di daerah-daerah. Menurut dia mulai dari fasilitas orang, hakim, hingga kantornya tidak memadai.

Pengadilan agamadi daerah-daerah kata dia banyak mengeluhkan perihal anggaran kepada Komisi III DPR RI karena manajerialnya yang masih kurang memadai.

"Saya pribadi kecewa karena saya pimpinan Komisi III setiap ke daerah keluhannya menyedihkan, seolah-olah kami tidak memberi anggaran padahal selalu kami panggil," terang dia.

Sementara itu, seusai fit and proper test, Anggota Komisi III Fraksi Partai Nasdem Taufiqulhadi mengatakan fraksinya bakal mendukung Abdul Manaf dan Pambudi untuk menempati posisi Hakim Agung Kamar Agama dan Perdata.

"Kami melihat terhadap dua calon hakim agung ini kami memiliki sebuah sikap. mereka ini memiliki kapasitas yang memadai, kami tidak keberatan kalau dua-dua ini diterima, " kata dia. (DAL)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180711003051-12-313116/komisi-iii-dpr-soroti-keberpihakan-hakim-perdata-ke-pengusaha



Original Post

Kejaksaan amankan buron korupsi tol JORR

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-07-11

Jakarta (ANTARA News) - Kejaksaan mengamankan buronan korupsi pengelolaan jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi Pondok Pinang-Jagorawi (JORR) Pondok Pinang-TMII senilai Rp1,05 triliun, Thamrin Tanjung.

"Yang bersangkutan diamankan di Cilandak Town Square (Citos) Jakarta Selatan, Selasa (10/7) pukul 21.50 WIB," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati DKI Jakarta Nirwan Nawawi kepada Antara di Jakarta, Selasa (10/7) malam.

Selanjutnya, kata dia, yang bersangkutan dibawa ke Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan proses hukum lebih lanjut.

Ia mengatakan bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap Thamrin Tanjung itu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 720K/Pid/2001 Tanggal 11 Oktober 2001.

Thamrin Tanjung merupakan terpidana dalam kasus tindak pidana korupsi dalam penerbitan CP-MTN PT Hutama Karya dengan nilai Rp1,05 triliun dan 471.000.000 dolar AS yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Terpidana dikenai hukuman pidana penjara selama 2 tahun, pidana denda Rp25 juta subsider 6 bulan penjara dan uang pengganti sebesar Rp8 miliar.

Kasus jalan tol JORR S merupakan kasus lama. Pada tahun 1998, saat PT Jasa Marga mengambil alih aset tersebut yang sebelumnya merupakan barang sitaan negara atas ketidakmampuan oknum melunasi utang untuk pembangunan jalan tol kepada BNI.

Pihak yang berutang adalah PT Marga Nurindo Bhakti dengan mengambil kredit dari BNI senilai Rp2,5 triliun. Pada kenyataannya dari pinjaman sebesar itu, diketahui hanya Rp1 triliun untuk pembangunan tol, sisanya tidak diketahui.

PT MNB tidak bisa mengembalikan uang pinjaman itu hingga tol disita dan diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). BPPN mengembalikan proyek tersebut kepada negara, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Jasa Marga pada tahun 1998.

Baca juga: Kejagung setorkan uang kasus korupsi JORR Rp68 miliarPewarta: Riza FahrizaEditor: SuryantoCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/725699/kejaksaan-amankan-buron-korupsi-tol-jorr



Original Post

Kuasa Hukum SAT: Legal Audit Konsultan BPPN Prematur

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-07-11

RMOL. Sejumlah fakta baru terungkap dalam sidang lanjutan perkara pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan terdakwa mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Tumenggung, Senin (9/7) lalu.Sejumlah saksi yang dihadirkan oleh JPU pada KPK memberikan keterangan mereka baru melakukan audit setelah perjanjian MSAA di close, release and discharge (R D) telah diterbitkan dan aset-aset telah diserahkan kepada BPPN serta BDNI telah dibekukan dan sepenuhnya dalam kekuasaan BPPN.

Kuasa hukum terdakwa Syafruddin, Ahmad Yani menjelaskan saksi Timboel Thomas Lubis dari konsultan Lubis Ganie Surowijoyo (LGS) atau Konsultan Hukum BPPN dalam persidangan mengaku ragu apakah pihaknya mengeluarkan legal audit berdasarkan isi MSAA ataupun berdasarkan audit dari Ernest Young.

"Apa yang disebutkan memenuhi atau tidak memenuhi perjanjian itu basisnya kan harus kita lihat dalam MSAA, nah di dalam MSAA itu sendiri bahwa petani tambak itu tidak pernah dijamin oleh Sjamsul Nursalim dan juga tidak pernah menyatakan bahwa kredit petani tambak itu adalah lancar," ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (10/7).

Dia menambahkan, Tim LGS sendiri dalam persidangan menyatakan tidak
diberikan bukti-bukti, tidak pernah mendapatkan yang namanya R D. Artinya, sambung Ahmad kesimpulan yang dibuat oleh legal audit LGS prematur dan tidak bisa dijadikan pijakan.

"Apalagi auditnya LGS itu diserahkan dengan kepada TPBH, TPBH menyerahkan kepada KKSK, KKSK bisa mengambil keputusan yang berbeda. Ada keputusan-keputusan yang berbeda ada keputusan yang mengakomodir," katanya.

Dalam persidangan terungkap juga bahwa semua data saat audit dilaksanakan berasal dari BPPN, karena pada saat itu BDNI telah dibawa kendali BPPN dan DCD sudah diserahkan kepada BPPN, data-data yang diberikan atau tidak diberikan hanya BPPN yang mengetahuinya.

Pihak BDNI sama sekali tidak ditanya atau mengetahuinya. Sejak BDNI di BBO, MSAA ditandatangani September 1998, sepanjang waktu due diligence delapan bulan sampai dengan Closing MSAA pada 25 Mei 1999, pihak BPPN tidak pernah mempertanyakan atau mempermasalahkan hutang petambak kepada Sjamsul.

Ahmad menambahkan setelah DCD dibawah kendali BPPN, DCD mengalami kerusuhan besar dikarenakan keadaan yang tidak menentu pada krisis ditambah adanya gangguan external, BPPN baru mempermasalahkan hutang petambak.

MSAA sendiri adalah perjanjian yang bersifat perdata dan ditandatangani sewaktu Glenn Yusuf menjabat sebagai Ketua BPPN pada tahun 1998, tidak ada hubungan dengan kliennya yang baru menjabat sebagai Ketua BPPN pada April 2002.

"Jikalau adanya perselihian dalam penyelesaian MSAA harus sesuai dengan apa yang diatur dalam perjanjian tersebut yaitu harus melalui jalur Pengadilan Perdata. Melihat kondisi saat ini di Pengadilan Tipikor yang hanya membicarakan permasalahan penyelesaian MSAA, adalah salah alamat dan tidak benar. Atau memang punya tujuan untuk memaksa permasalahan perdata ke pidana." ujarnnya.

Ia menambahkan beberapa dokumen dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dokumen yang ada di dalam MSAA maupun keterangan beberapa saksi, tidak pernah ada dokumen yang menyatakan bahwa
masalah petani tambak dijaminkan oleh Sjamsul. [nes]

http://hukum.rmol.co/read/2018/07/11/347234/Kuasa-Hukum-SAT:-Legal-Audit-Konsultan-BPPN-Prematur-



Original Post

Jaksa Tangkap Thamrin Tanjung, Buron Korupsi Tol JORR Rp1,05 Triliun

Media Online okezonecom
2018-07-11

JAKARTA - Jaksa Eksekutor Jakarta Pusat bekerjasama dengan Tim Intelijen Kejaksaan Agung (Kejagung) mengamankan Thamrin Tanjung, terpidana dalam kasus tindak pidana korupsi pengelolaan jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi Pondok Pinang-Jagorawi (JORR) Pondok Pinang-TMII senilai Rp1,05 triliun.

"Jaksa Eksekutor Jakarta Pusat bekerjasama dengan Tim Intelijen Kejaksaan Agung baru saja berhasil mengeksekusi DPO Kejari Jakarta Pusat, terpidana Thamrin Tanjung," Kasipenkum Kejati DKI Jakarta Nirwan Nawawi melalui keterangannya kepada Okezone, Rabu (11/7/2018).

 

Nirwan mengatakan, Thamrin merupakan terpidana dalam kasus tindak pidana korupsi dalam penerbitan CP-MTN PT Hutama Karya dengan nilai Rp1,05 triliun dan USD 471.000.000 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

"Terpidana dikenakan hukuman pidana penjara selama 2 tahun, pidana denda Rp25.000.000 (subsidair 6 bulan penjara) dan uang pengganti sebesar Rp8.000.000.000,-," jelas dia.

Thamrin berhasil diamankan saat sedang di Cilandak Town Square (Citos) Jakarta Selatan, pada Selasa 10 Juli 2018 sekira pukul 21.50 WIB.

"Adapun dasar eksekusi adalah Putusan MA Nomor : 720K/Pid/2001 Tanggal 11 Oktober 2001," tukasnya.

 

(Ari)

https://news.okezone.com/read/2018/07/11/337/1920671/jaksa-tangkap-thamrin-tanjung-buron-korupsi-tol-jorr-rp1-05-triliun



Original Post

Uji Kelayakan Hakim Agung

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-7-11

Uji Kelayakan Hakim Agung

Mantan Dirjen Badan Peradilan Agama Abdul Manaf mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Hakim Agung dengan Komisi III DPR yang berlangsung di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen. Senayan, Jakarta, Selasa (KV7/2018). Selain Abdul Manaf, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Pri Pambudi Teguh juga mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

KOMPAS/ALIF ICHWAN





Original Post

Ujian Antikorupsi untuk Parpol

Media Cetak Kompas Halaman 5
2018-7-11

Ujian Antikorupsi untuk Parpol

Lewat PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan, harapan memiliki wakil rakyat yang berintegritas dan bebas korupsi tengah diupayakan. Kini, yang ditunggu adalah komitmen parpol untuk mewujudkan harapan tersebut.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 menjadi salah satu jalan untuk mening-katkan kualitas demokrasi. Se- telah menempuh jalan berliku, PKPU yang menjadi jalan untuk melarang mantan narapidana perkara korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba, akhirnya diundangkan pada 3 Juli 2018.

Upaya yang lebih serius, kini memang mesti dilakukan untuk menjaga agar pemilu dan juga pilkada, menjadi proses demokrasi guna menghasilkan pimpinan atau wakil rakyat yang

. berintegritas serta berkualitas.

, Hal itu, antara lain dengan cara hanya menyodorkan kandidat

yang punya rekam jejak tak tercela.

Langkah itu. dibutuhkan sebab sejumlah tersangka kasus korupsi ternyata dapat terpilih di pilkada. Pada Pilkada 2018 yang digelar 27 Juni lalu, dua tersangka kasus korupsi jadi pemenang. Mereka adalah Ahmad Hidayat Mus di Pemilihan Gubernur Maluku Utara dan Syahri Mulyo dalam Pemilihan Bupati Tulungagung. Padahal, saat pemungutan suara berlangsung, Syahri Mulyo bahkan berada dalam tahanan KPK.

Hal serupa juga terjadi di pilkada sebelumnya Pada Pilkada 2017, Samsu Umar Abdul Sa-miun memenangi Pilkada Buton. Padahal, saat itu dia sedang berstatus tersangka.

Sesuai Pasal 163 Ayat 6 dan Pasal 164 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Ahmad Hidayat Mus dan Syahri Mulyo tetap akan dilantik sebagai kepala daerah, meski dia berstatus tersangka. Pemberhentian dari jabatan sebagai kepala daerah baru akan dilakukan jika sudah ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa mereka bersalah.

Persoalan ini, beberapa kali menimbulkan perdebatan ter-

kait etis tidaknya pelantikan kepala daerah yang telah berstatus tersangka. Pada saat yang sama, juga muncul kesadaran terhadap pentingnya pembenahan di partai politik (parpol) dan peningkatan pendidikan politik agar masyarakat tidak permisif terhadap masalah korupsi.

Momentum

Terlepas dari itu semua, menurut peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris, mestinya pilkada adalah momentum untuk memilih pemimpin yang terbaik, baik rekam jejaknya maupun kinerjanya.

"Nyatanya di Tulungagung dan Maluku Utara, calon yang tersangka dan ditahan tetap terpilih. Ini menjadi tantangan. Sa-

ya mendukung apa yang diputuskan KPU (dengan mencegah mantan napi perkara korupsi menjadi caleg)," tutur Haris dalam acara bincang Satu Meja berjudul "Pilkada dan Korupsi" di Kompas TV, Senin (9/7/2018).

Turut hadir sebagai pembicara dalam acara, yang dipandu Pemimpin Redaksi Harian Kompas Budiman Tanuredjo, ini adalah Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar Baharuddin, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Achmad Baidowi, dan

pengajar hukum tata negara Bivitri Susanti.

Menurut Baidowi, unggulnya sejumlah tersangka korupsi dalam pilkada disebabkan sejumlah faktor. Ha! itu, antara lain, karena tingkat kedewasaan dan pemahaman politik di daerah yang tidak bisa disamakan dengan warga ibu kota. Ia juga mengatakan, politik uang masih memegang peranan dalam persoalan ini.

Terkait PKPU No 20/2018 yang membuat mantan napi perkara korupsi tak bisa menjadi caleg di Pemilu 2019. Baidowi

menilai kebijakan tersebut tepat secara moral. Namun, bertentangan dengan regulasi yang ada. "PKPU silakan berlaku, tetapi KPU tetap bisa menerima caleg bekas napi korupsi hingga ada putusan uji materi dari Mahkamah Agung (MA)," ujarnya.

Namun, MA memilih menunda pengujian PKPU tersebut. Alasannya, uji materi tentang UU Pemilu, yang akan menjadi batu uji dari PKPU itu, masih berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Bahtiar menyebutkan aturan yang membuat para bekas napi perkara korupsi tak bisa menjadi caleg, sebelumnya telah dicantumkan dalam beberapa UU, tetapi dibatalkan oleh MK. "Sebenarnya sudah ada dari dulu, meski dengan syarat jika yang

bersangkutan mengakui dan terbuka tetap bisa ikut Tapi dari kesimpulan terakhir, silakan parpol melakukan seleksi internal sendiri," katanya.

Sementara itu, Bivitri berpendapat adagium vox populi vox Dei sukar diterapkan di Indonesia karena pendidikan politik belum tepat sasaran. Munculnya PKPU itu, menurut dia, sesuai dan tidak melanggar UU, bahkan mengedepankan etika Hal yang patut digarisbawahi, PKPU itu berupaya melindungi daerah agar tak digerogoti korupsi dan parpol punya tanggung jawab menunjukkan dukungannya terhadap pemberantasan korupsi.

Tang tersampaikan selama ini hanya sebatas jargon. Politik uang masih ada karena masyarakat hanya paham dapat uang, tidak peduli uang itu, misalnya dari hasil korupsi rumah sakit. Lalu (tersangka korupsi) yang terpilih tetap dilantik sesuai aturan. Ini ironis, dilantik untuk diberhentikan," ujar Bivitri.

Dalam buku Political Parties and Democracy, Larry Diamond dan Richard Gunters menyatakan, parpol adalah instrumen utama dalam demokrasi dan menjadi wadah bagi publik untuk memperoleh pendidikan politik dan bersaing sehat untuk membangun negara.

Namun, seiring berjalannya waktu, parpol cenderung hanya menjadi alat untuk memperoleh kekuasaan dan memuaskan kepentingan sepihak. Asas perekrutan, membangun pemilu yang adil, hingga menciptakan pemerintahan yang bersih serta efektif mulai ditinggalkan. Kondisi ini yang akhirnya memunculkan sejumlah anomali, seperti kandidat dengan rekam jejak tak baik bisa menang pada pemilu atau pilkada

Pada akhirnya, muara dari persoalan ini kembali ke parpol. Kontribusi nyata parpol dalam melawan korupsi dan kesadaran untuk membangun etika politik yang sehat amat dinanti.

(RIANA A IBRAHIM)





Original Post

Trump Usulkan Kavanaugh Jadi Hakim Agung

Media Cetak Kompas Halaman 8
2018-7-11

Trump Usulkan Kavanaugh Jadi Hakim Agung

Presiden Donald Trump, Senin (9/7/2018), mengajukan nama Brett Kavanaugh (53) mengisi posisi hakim agung. Kavanaugh merupakan hakim konservatif yang cukup dikenal di kalangan hukum di Washington. Aktivis lingkungan sangat khawatir jika Kavanaugh duduk di kursi lembaga hukum tertinggi ini karena posisinya yang tidak pro lingkungan. Beberapa putusannya tentang kasus lingkungan hidup memperlihatkan sikapnya yang sering mempertanyakan regulasi di bidang itu. Pada 2014 dalam sebuah kasus lingkungan, misalnya, dia mengkritik pe- . merintahan Obama yang tidak mempertimbangkan biaya dari pembatasan emisi merkuri serta polutan berbahaya lain, terutama dari pabrik pembakaran batubara. Jonathan Adler, profesor hukum di Case Western Reserve University School of Law, mengatakan, pilihan Trump memperlihatkan bahwa pemerintahannya serius ingin "menjinakkan" isu lingkungan.

(REUTERS/RET)





Original Post

TES CALON HAKIM

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2018-7-11

TES CALON HAKIM

Calon hakim agung Abdul Manaf mendengarkan pertanyaan anggota dewan saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR. kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Komisi Yudisial menyerahkan dua nama calon hakim agung kepada pimpinan DPR untukdites dan dipilih.

MI/M IRFAN





Original Post

Chairuman Harahap Dicecar soal Pengadaan KTP-E

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-7-11

Chairuman Harahap Dicecar soal Pengadaan KTP-E

MANTAN anggota DPR 2009-2014 Chairuman Harahap memilih irit bicara setelah diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-E).

Politikus Partai Golkar itu menjadi saksi untuk tersangka Markus Nari, anggota DPR periode 2009-2014 dan periode 2014-2019, yang juga teman Chairuman di Golkar. "Sama dengan yang dulu,"

kata Chairuman di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Ia pun enggan menjelaskan lebih lanjut apa yang dikonfirmasi penyidik dalam pemeriksaannya kali ini. "Berita acara yang lalu," kata dia. Saat ditanya apakah diri-nya sempat dikonfirmasi soal aliran dana atau penganggaran proyek KTP-E, Chairuman pun juga memilih irit bicara. "Iya enggak itu saja," ucap dia.

Chairuman sebelumnya juga telah diperiksa untuk tersangka kasus KTP-E lainnya seperti mantan Dirut Quadra Solution

Anang Sugiana Sudihardjo, Irvanto Hendra Pambudi yang merupakan keponakan Setya Novanto, dan Made Oka Mas-agung, pengusaha sekaligus rekan Novanto.

Untuk diketahui, nama Chairuman sempat disebut oleh Irvanto yang menjadi saksi dalam persidangan dengan terdakwa mantan Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 21 Mei silam.

Irvanto dalam persidangan itu merinci sejumlah uang yang ia serahkan kepada ang-

gota DPR lainnya, yaitu mantan Ketua Komisi II Chairuman Harahap sebesar USS500 ribu dan USS1 juta.

Selanjutnya, Melchias Markus Mekeng sebesar US$1 juta, mantan Ketua Fraksi Partai Golkar Agun Gunanjar sebesar US$500 juta dan USS1 juta. Ada pula nama mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah US$500 ribu dan USS100 ribu dan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Assegaf USS100 ribu.

KPK memang menjadwalkan .pemanggilan terhadap

mantan anggota DPR 2009-2014 Chairuman Harahap dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP-E.

"Hari ini dijadwalkan pemeriksaan terhadap Chairuman Harahap, mantan anggota DPR RI periode 2009-2014 sebagai saksi untuk tersangka Markus Nari," kata juru bicara KPK Febri Diansyah.

KPK juga memanggil dua saksi lainnya untuk tersangka Markus Nari yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri.

(Ant/P3)





Original Post

Zumi Zola kembali Jadi Tersangka Korupsi

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-7-11

Zumi Zola kembali Jadi Tersangka Korupsi

Zumi diduga memerintahkan anak buahnya mengumpulkan uang untuk diserahkan kepada anggota DPRD Jambi terkait dengan pengesahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).

GUBERNUR nonaktif Jambi Zumi Zola kembali menjadi tersangka KPK. Zumi diduga memerintahkan anak buahnya mengumpulkan uang untuk diserahkan kepada anggota DPRD Jambi terkait dengan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2017 dan 2018.

Selain memerintahkan anak buahnya untuk melakukan pengumpulan dana dari kepala organisasi perangkat daerah (OPD), orang nomor satu di Jambi itu juga memerintahkan mereka untuk melakukan pinjaman kepada pihak-pihak lain.

"KPK meningkatkan kembali satu perkara ke tahap penyidikan dengan tersangka ZZ (Zumi Zola)," beber Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Menurut Basaria, pihaknya tidak sembarangan menetapkan Zumi Zola kembali menjadi tersangka. Lembaga antirasywah sudah mencermati fakta-fakta persidangan kasus uang ketuk palu RAPBD Jambi sekaligus mengumpulkan alat bukti berupa keterangan saksi.

Ia mengutarakan uang yang dikumpulkan Pit Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jambi (Kadis PU-PR) Arfan dan Asisten Daerah II

Jambi Syaifuddin itu kemudian diserahkan kepada sejumlah anggota DPRD Jambi. "Uang terkumpul mencapai Rp3,4 miliar," ferang Basaria.

Atas kasus tersebut, Zumi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengembalian uang

Basaria menambahkan, pihaknya telah menerima pengembalian uang dari tujuh anggota DPRD Jambi sejumlah Rp700 juta. Namun, komisioner KPK yang berlatar belakang polisi itu tidak memerinci nama-

nama anggota dewan yang telah mengembalikan uang tersebut.

"Selama proses penyidikan berjalan, KPK menerima pengembalian uang dari pihak yang telah menerima, yaitu uang yang dialokasikan untuk 7 anggota DPRD

sejumlah total Rp700 juta. Uang tersebut menjadi alat bukti dan dititipkan dalam rekening penampungan KPK," ujarnya.

Sebelumnya, Zumi Zola, mantan politikus Partai Amanat Nasional (PAN), ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi dari proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi bersama dengan mantan Pit Kadis PU-PR Jambi, Arfan.

Basaria menambahkan, setelah penyidik antirasywah melakukan penyidikan yang lebih mendalam terkait dengan kasus gratifikasi, Zumi Zola ternyata menerima Rp49 miliar. Semula Zumi diduga hanya menerima gratifikasi Rp6 miliar.

"Selama proses penyidikan untuk dugaan gratifikasi tersebut, sampai saat ini penyidik

telah menemukan bukti bahwa ZZ diduga menerima total Rp49 miliar. Perkara tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan," cetus dia.

Kasus Ini ialah pengembangan operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 29 November 2017 terhadap Pit Sekretaris Daerah provinsi Jambi Erwan Malik, Pit Kadis PU-PR Jambi Arfan, Asisten Daerah Bidang ni Provinsi Jambi Saifudin, dan anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Supriono.

Total uang yang disita KPK dalam OTT itu ialah Rp4,7 miliar. Zumi dan Arfan dijerat dengan Pasal 12 b atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Putria Anisa Yuliani/ (P3)





Original Post

Zumi Zola Kembali Ditetapkan sebagai Tersangka Suap

Media Cetak Koran Tempo Halaman 9
2018-7-11

Zumi Zola Kembali Ditetapkan sebagai Tersangka Suap

Ia diduga mengetahui uang suap ketok palu pengesahan RAPBD Jambi.

aw. triyogo@tempo. co. id

JAKARTA, Komisi

Pemberantasan Korupsi kembali menetapkan Gubernur Jambi (nonaktif), Zumi Zola Zulkifli, sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan penetapan Zumi sebagai tersangka merupakan pengembangan setelah operasi tangkap tangan sejumlah pejabat daerah di Jambi pada November tahun lalu.

KPK menduga Zumi Zola terlibat dalam pemberian suap untuk mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jambi Tahun Anggaran 2017-2018. "ZZ selaku Gubernur Jambi diduga mengetahui dan menyetujui uang ketok palu pada anggota DPRD," ujar Basaria saat konferensi pers di Gedung KPK,

Jakarta, kemarin.

Kasus ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan pada 28 November 2017. Saat itu, KPK menangkap Supriyono, anggota DPRD Provinsi Jambi; Erwan Malik, pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi; Arfan, pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Saipudin, Asisten Daerah III Provinsi Jambi. Keempatnya telah dijatuhi vonis dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi.

KPK juga menyita uang Rp 400 juta terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun Anggaran 2017-2018. Basaria mengatakan uang tersebut ditujukan agar anggota DPRD hadir dan mengesahkan anggaran. Dalam perkembangan, KPK menemukan bukti dugaan pemberian suap kepada sejumlah pihak dan dugaan penerimaan gratifikasi oleh Zumi Zola.

Nilainya mencapai Rp 49 miliar. "Perkara tersebut masih dalam proses penyidikan," kata Basaria.

Penyidik komisi antira-suah pun mengembangkan kasus suap Zumi Zola. Penyidik,kata Basaria menduga Zumi Zola meminta Arfan dan Saipudin mencari uang agar mendapatkan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah APBD Jambi 2018. Zumi Zola juga diduga mengumpulkan dana dari organisasi perangkat daerah dan pinjaman pihak ketiga. "Pengumpulan dana akan diperuntukan kepada anggota DPRD," ujarnya.

Duit pun terkumpul. Arfan, melalui orang kepercayaannya, memberikan uang kepada sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi sekitar Rp 3,4 miliar. KPK pun telah menerima pengembalian uang dari pihak yang telah menerima duit suap. Nilai uang yang dikembalikan Rp 700 juta untuk tujuh anggota DPRD.

Atas perbuatannya, Zumi Zola disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Sebelumnya, kuasa hukum Zumi Zola, Muhammad Farizi, mengatakan kasus ini berawal dari tarik-menarik kepentingan. Zumi menolak menyetujui sejumlah proyek yang diusulkan anggota DPRD Jambi. Farizi menjelaskan bahwa anggota DPRD mengancam tak hadir dalam rapat paripurna pengesahan jika tak diberi uang ketok. "Permintaan uang ketok tersebut oleh Zumi Zola bersama pejabat-pejabat pemerintah daerah terkait bersepakat untuk ditolak," kata Farizi.

TAUFIQ SIDDIQ/ ARKHELAUS W./ Arkhelaus Wisnu





Original Post

MA Proses Uji Materi Larangan Nyaleg

Media Cetak Republika Halaman 5
2018-7-11

MA Proses Uji Materi Larangan Nyaleg

DIAN ERIKA NUGRAHENY

Sudah enam terpidana koruptor yang mengajukan uji materi.

JAKARTA - Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi mengatakan, pihaknya dapat segera memproses uji materi atas PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang memuat larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg). Pokok permasaJahan yang diajukan untuk uji materi di MA berbeda dengan persoalan yang saat ini sedang menjalani proses uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau menurut ketentuannya, jika ada pasal yang sama dan perkara sama yang diuji materi di MK, kemudian pasal dan perkara itu juga diuji materi di MA, maka MA harus menghentikan sementara proses uji materinya. Tetapi, kalau pasal dan perkaranya berbeda, uji materi tetap berlanjut," kata Suhadi saat dihubungi Republika, Selasa (10/7) petang.

Uji materi di MA juga harus ditunda untuk sementara jika ada satu aturan yang secara penuh sedang diuji materi di MK. "Misalnya saja, kalau saat ini PKPU Nomor 20 diuji materi di MA, kemudian di MK ada yang mengajukan uji materi atas UU Nomor 7 Ta-

hun 2017 secara keseluruhan (bukan pasal per pasal), maka harus ditunda untuk proses yang di MA," sambung dia.

Penundaan itu, dilakukan sampai ada putusan atas uji materi di MK selesai dilaksanakan dan sudah ada putusan hukum. Sementara itu, lanjut Suhadi, jika merujuk kondisi saat ini, maka uji materi terhadap PKPU Nomor 20 tetap bisa dilanjutkan.

Senada dengan Suhadi, Juru Bicara MK Fajar Laksono juga membenarkan bahwa proses uji materi PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dapat terus berlanjut. Sebab. MK saat ini tidak menangani uji materi terkait aturan pencalonan caleg DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Selain uji materi tentang pencalonan anggota DPD, MK saat ini juga menangani uji materi soal ambang batas pencalonan presiden. "Karena itu, MA bisa melanjutkan proses uji materi atas PKPU Nomor 20 Tahun 2018," ujar Fajar.

Dia menjelaskan, aturan ini sesuai dengan putusan MK pada 20 Maret lalu terkait perkara Nomor 93/PUU-XV/2017. Dalam putusannya, MK mengabulkan uji materi terhadap pasal 55 UV Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, terkait penghentian proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UUyang dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Putusan MK itu mengharuskan MA menunda pengujian peraturan di

bawah UU jika sedang ada proses uji materi UU di MK, hingga ada putusan MK.

Hingga Selasa, tercatat sudah ada enam orang mantan koruptor yang mengajukan gugatan uji materi ke MA atas PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Kelimanya yakni Patrice Rio Capella, Darmawati Dareho, Al Amin Nasution, Sanan Tahir, Muhammad Taufik, dan Wa Ode Nurhayati.

Dari keenamnya, hanya permohonan Wa Ode Nurhayati, Darmawati Dareho, Al Amin Nasution, Muhammad Taufik, dan Sanan Tahir yang menyatakan maju sebagai caleg di Pemilu 2019. Sementara itu. Rio Capella menyatakan tidak mau maju sebagai caleg, tetapi hanya membantu mengajukan gugatan uji materi ke MA.

"Benar, kami sudah mengajukan gugatan pada Senin. Ada empat orang yang mengajukan gugatan, yakni saya, Darmawati Dareho, Al Amin Nasution, dan Sarjan Tahir. Semuanya eks narapidana kasus korupsi," ujar Rio lewat sambung telepon pada Selasa siang.

"Saya tidak maju sebagai caleg. Tapi, menghilangkan hak seseorang yang pernah terpidana, itu yang saya lawan," kata Rio menjelaskan alasan mengajukan gugatan.

Dia menjelaskan, ada aturan dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi untuk maju sebagai caleg, baik di tingkat DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Aturan

itu, kata Rio, bertentangan dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang tidak menegaskan adanya larangan mencalonkan diri sebagai caleg bagi mantan koruptor.

Alasan kedua, Indonesia sudah meratifikasi hukum hak asasi manusia (HAM) internasional, yang salah satunya memuat tentang hak sipil dan politik. Salah satu butir dalam hukum itu yakni adanya hak sipil untuk ikut serta dalam pemerintahan, yang tidak boleh dihilangkan dalam kondisi dan alasan apa pun.

KPU siap sidang

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari mengatakan, semua pihak yang merasa dirugikan atas keberadaan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan caleg dapat mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Agung (MA). KPU siap memberikan keterangan jika nanti persidangan uji materi tersebut dilaksanakan.

"Secara yuridis memang jalurnya demikian. Bahwa uji materi terhadap peraturan KPU, dalam hal ini PKPU Nomor 20 Tahun 2018, kalau ada yang keberatan soal substansi atau lainnya, maka jalurnya lewat uji materi ke MA," ujar Hasjim.

Setelah pengajuan uji materi diregistrasi dan kemudian ada panggilan sidang untuk memberikan keterangan, maka KPU akan mengikuti prosesnya.

ed stevy maradona/ DIAN ERIKA NUGRAHENY





Original Post

Kasus Gratifikasi Dikembangkan

Media Cetak Kompas Halaman 17
2018-7-11

Kasus Gratifikasi Dikembangkan

Sejumlah pemimpin dan anggota DPRD Jambi diperiksa KPK dalam kasus gratifikasi dan uang ketuk palu APBD. Sementara itu. Bupati \gada (nonaktif) Marianus Sae menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Surabaya.

JAMBI. KOMPAS - Komisi Pemberantasan Korupsi melanjutkan pemeriksaan terhadap anggota legislatif di Jambi terkait . dengan kasus gratifikasi yang menyeret Gubernur Jambi Zu-mi Zola ke tahanan KPK. Sepanjang Senin hingga Selasa (9-10/7/2018). 14 anggota dan pimpinan DPRD Provinsi Jambi dimintai keterangan di Markas Kepolisian Daerah Jambi.

Selasa, tujuh anggota DPRD diperiksa KPK di lantai 2 Mapolda Jqmbi. Mereka ialah Kusnindar (Fraksi Nasdem), Popriyanto dan Maeludin (Fraksi Golkar), Ismet Kahar (Fraksi PDI-P), Nurhayati dan Rahimah (Fraksi Demokrat), serta Yanti Maria (Fraksi Gerindra).

"Saya diperiksa terkait kasus gratifikasi," ujar Maeludin seusai dimintai keterangan KPK.

Maeludin tiba di Mapolda sekitar pukul 1000. Ia menuju lantai 2, tempat pemeriksaan. Ia sempat istirahat satu jam, kemudian kembali ke ruang pemeriksaan.

Yanti Maria selesai memberikan keterangan sekitar pukul 12.30. Ia tak mau berkomentar saat ditanya wartawan.

Popriyanto mengatakan, dirinya mendapat 11 pertanyaan dari penyidik KPK. Sebagian besar pertanyaan terkait uang ketuk palu pengesahan dana APBD Provinsi Jambi tahun 2018. Juga perihal gratifikasi dan uang keruk palu pada pengesahan APBD 2017.

Selain itu, Popriyanto ditanya soal sumber dana gratifikasi yang diterima Zumi Zola dalam konteks pengesahan dana APBD. Tetapi, saya tidak tahu sumber dananya," ujarnya.

Kasus uang ketuk palu APBD 2018 menyeret empat pejabat teras masuk bui, yakni mantan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Erwan Malik, Asisten III Sekda Saifudin, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Arfan, serta anggota DPRD Provinsi Jambi, Supriyono.

Sebelumnya, Senin, tiga pimpinan DPRD dan empat anggota lain telah diperiksa oleh KPK. Para pimpinan DPRD ialah Ketua Cornelis Buston, Wakil Ketua Chumaidi Zaidi dan Syahbandar.

Sidang Bupati Ngada

Dari Jawa Timur dilaporkan, Bupati Ngada (nonaktif) Marianus Sae didakwa menerima suap Rp 5,9 miliar dari dua pengusaha yang menjadi rekanan Pemerintah Kabupaten Ngada. Uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk pencalonan Bupati Ngada periode 2016-2021 dan Gubernur Nusa Tenggara Timur 2018.

Dakwaan disampaikan Jaksa Penuntut Umum KPK Ronald F Worotikan-dalam sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Selasa. Sidang dipimpin majelis hakim yang diketuai Unggul Warsa Mukti.

Ronald mengatakan, uang suap Rp 5,9 miliar diterima Marianus Sae saat menjabat Bupati Ngada 2011. Uang itu pemberian dari Direktur Utama PT Sinar 99 Permai Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming Rp 2,48 miliar dan Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan selaku Direktur Utama PT Sukses Karya Inovatif sejumlah Rp 3,45 miliar.

"Suap atau hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan terdakwa selaku Bupati Ngada agar memberikan paket proyek pekerjaan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngada ke perusahaan mereka," ujar Ronald.

Penyuapan bermula saat ter-. dakwa bertemu Wilhelmus dan minta sejumlah uang untuk operasional selaku Bupati Ngada Menindaklanjuti permintaan itu, Wilhelmus membuka

rekening di BNI Cabang Bajawa atas nama dirinya. Namun, kartu debit beserta nomor PIN diserahkan kepada Marianus.

Setelah terdakwa menerima kartu debit beserta PIN, Wilhelmus melakukan setoran tunai secara bertahap. Besaran nilainya 4-5 persen dari nilai kontrak yang dikerjakan oleh PT Sinar 99 Permai. Total akumulasi uang yang disetorkan Rp mencapai 2,48 miliar.

Selain itu, Wilhelmus memfasilitasi penyetoran uang dari perusahaan rekanan Pemkab Ngada lain, PT Sukses Karya Inovatif, sebesar Rp 3,450 miliar. Setoran uang dari perusahaan rekanan lain itu atas permintaan Marianus.

Membiayai pilkada

Uang yang terkumpul digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi, di antaranya membiayai pencalonan sebagai kepala daerah Kabupaten Ngada dan untuk Pilkada Gubernur NTT. Saat dilakukan penyidikan oleh KPK, uang yang tersisa di rekening tinggal Rp 569 juta.

"Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 12a dan Pasal 12b Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP," kata Ronald.

Menanggapi dakwaan jaksa, terdakwa Marianus mengatakan, pihaknya tidak mengajukan eksepsi atau pembelaan. Atas tanggapan tersebut, Hakim Unggul Warsa Mukti mengagendakan sidang berikutnya untuk mendengarkan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa ataupun pihak kuasa hukum terdakwa.

(ITA/NIK)





Original Post

Pilkada Maluku Utara Berlanjut ke MK

Media Cetak Kompas Halaman 19
2018-7-11

Pilkada Maluku Utara Berlanjut ke MK

AMBON, KOMPAS - Tim pemenangan pasangan Abdul Gani Kasuba-Al Yasin Ali menolak hasil rekapitulasi Pemilihan Gubernur Maluku Utara yang dimenangi pasangan Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar. Dengan mengantongi sejumlah bukti pelanggaran pemilu, mereka akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hasil rekapitulasi, pasangan Ahmad-Rivai meraih 176.993 suara, disusul Abdul-Yasin 169.123 suara, lalu Burhan Abdurahman-Ishak Jamaluddin 143.416 suara, dan terakhir Muhammad Kasuba-Madjid Husen 65.202 suara. Abdul-Yasin hanya terpaut 1,42 persen dari Ahmad-Rivai.

Juru bicara tim pemenangan Abdul-Yasin, Dino Umahuk, yang dihubungi Kompas dari Ambon, Selasa (10/7/2018), mengatakan, gugatan itu didaftarkan tim hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK) Selasa kemarin. Namun, hingga Selasa malam pukul 20.20 WIT, belum diperoleh nomor laporan di MK.

Menurut Dino, ada bukti kuat pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif di Kabupaten Kepulauan Sula. Indikasi itu ditemukan di 42 tempat pemungutan suara di 10 kecamatan. Kepulauan Sula merupakan daerah asal Ahmad yang memimpin kabupaten itu selama dua periode.

Selain itu, lanjut Dino, temuan serupa di Kabupaten Pulau Taliabu, kabupaten yang sebelumnya tergabung dalam Kepulauan Sula Bupati Pulau Taliabu saat ini adalah adik kandung Ahmad. "Kami juga menemukan politik uang. Banyak bukti yang sudah kami kumpulkan untuk diuji ke MK," ujar Dino.

Senin lalu, Ketua KPU Maluku Utara Syahrani Somadayo mengatakan, jika laporan itu sampai disidangkan oleh MK, KPU Maluku Utara tinggal menunggu keputusan MK yang bersifat final dan mengikat. Keputusan itu bisa jadi menolak permohonan penggugat, mengabulkan sebagian atau semua permohonan.

Berlanjutnya dinamika Pemilihan Gubernur Maluku Utara saat ini seperti mengulang persaingan Ahmad dan Abdul yang berakhir di MK tahun 2014. Saat itu, Abdul menang setelan pemungutan suara ulang di Kepulauan Sula, termasuk Taliabu. Saat itu, Ahmad masih bupati di sana Abdul yang berpasangan dengan M Naser Thaib meraih 262.983 suara, sedangkan Ahmad yang berpasangan dengan Hasan Doa meraih 258.747 suara

Pilkada Paniai

Di Jayapura, Papua, KPU Provinsi Papua akhirnya menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai, yakni 25 Juli. Paniai menjadi satu-satunya daerah yang belum melaksanakan pilkada karena masalah keamanan.

Pemilihan bupati dan wakil bupati di Paniai terpaksa tertunda pada 27 Juni lalu. Penyebabnya protes sekelompok masyarakat yang menolak kandidat petahana Hengky Kayame-Yehezkiel Tenouye sebagai peserta pilkada Hengky dinilai telah pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Makassar.

Massa hanya menginginkan calon tunggal dalam pilkada di Paniai, yakni Meki Nawipa-Oktovianus Gobay. Namun, KPU tetap meloloskan Hengky Kayame berdasarkan putusan Panwaslu Paniai. Hengky dianggap sudah membayar utangnya kepada pihak penggugat

Anggota KPU Provinsi Papua, Tarwinto, dihubungi dari Jayapura, mengatakan, pihaknya telah menetapkan jadwal Pemilihan Bupati Paniai berdasarkan hasil rapat Senin lalu.

"Kami mengambil keputusan untuk penetapan jadwal pilbup pasca-pelaksanaan rekapitulasi hasil suara Pilgub Papua tingkat provinsi," kata Tarwinto.

(FRN/FLO)





Original Post

PETANI MENGGUGAT

Media Cetak Media Indonesia Halaman 9
2018-7-11

PETANI MENGGUGAT

Para petani memperlihatkan skema lahan pertanian mereka yang dikuasai sepihak oleh salah satu pengembang properti di Cakung, Jakarta Timur, kemarin. Para petani akan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) atas sengketa lahan tersebut.

Ml/DENI





Original Post

Napi Korupsi Rp62 Miliar Melenggang di Jalanan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 20
2018-7-11

Napi Korupsi Rp62 Miliar Melenggang di Jalanan

NARAPIDANA korupsi surat pertanggungjawaban (Spj) fiktif Dinas Prasjaltarkim Sumatra Barat, Yusafni, yang seharusnya mendekam di Rutan Anak Air, Kota Padang, tepergok tengah berada di jalanan Kota Bukittinggi. Warganet pun mengabadikannya lewat kamera dan langsung viral di Uni massa.

Yusafni Ajo, demikian panggilannya, merupakan terpidana korupsi Rp62,5 miliar yang telah divonis 9 tahun penjara oleh majelis hakim Penga-

dilan Tipikor Padang. Dalam foto yang beredar, orang yang diduga Yusafni tersebut memakai baju merah dengan topi hitam. Dia seperti hendak berjalan dari arah parkir dengan terlihat mobil SUV, lalu menuju sebuah bangunan.

Terkait dengan itu, Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Sumatra Barat Dwi Prasetyo, setelah mengonfirmasi dan mengecek lagi, mengatakan foto itu benar Yusafni. Dia mengaku, setelah ditanyakan, Yusafni mengaju-

kan izin ke Bukittinggi untuk pergi ber-obat. "Yusafni pergi berobat ke Bukittinggi, terapi jarum," ujarnya, kemarin.

Bukittinggi berjarak 91 km dari Kota Padang. Tentunya kepergian Yusafni menimbulkan tanda tanya, apakah selama ini dia melenggang bebas di luar. Menurut Dwi, pihaknya dan Rutan Anak Aia tidak pernah tahu kepergian Yusafni ke Bukittinggi.

"Awalnya dia tidak mengaku, tapi setelah saya perlihatkan foto dia di Bukittinggi, baru dia

mengakui hal tersebut," imbuh Dwi. Artinya, jelas Dwi, sipir yang membawanya ke Bukittinggi tidak mengantongi izin dari kepala rutan maupun Kakanwil Kemenkum dan HAM Sumbar.

Karena itu, pihaknya akan menginvestigasi kasus kepergian Yusafni dari rutan itu. "Katanya ke Bukittinggi pada Jumat (6/7) untuk menjalani terapi jarum yang dilakukannya sekali dalam tiga bulan. Boleh saja pergi berobat ke luar, tapi harus mengantongi

izin. Kalau tanpa izin, berarti ada yang menyalahgunakan wewenang," terang Dwi.

Aliansi Masyarakat Sipil Antikorupsi Sumbar menyayangkan Yusafni yang seakan bebas keluar masuk Rutan Anak Air Padang. "Kejadian ini semakin mencederai rasa keadilan publik Sumbar, apalagi Mabes Polri beberapa waktu lalu menyatakan tidak memprioritaskan penuntasan keterlibatan pihak lain kasus Spj fiktif," kata Arief Paderi, Koordinator Perkumpulan Integritas.

(YH/N1)





Original Post

Wiranto Melampaui Wewenang Sebagai Menteri dan Wanbin Hanura

Media Online jpnn.com
2018-07-11

jpnn.com, JAKARTA - Surat Wiranto No. : 001/Dewan Pembina/HNR/VII/2018, tanggal 5 Juli 2018 yang ditujukan kepada Dr. Oesman Sapta, Ketua Umum DPP Partai Hanura, secara kasat mata telah membuka tabir praktik penyalahgunaan wewenang Eksekutif yang dilarang oleh UUD 1945, UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Adminsitrasi Pemerintahan.

Dalam UU Administrasi Pemerintahan persoalan penyalahgunaan wewenang dibagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu "melampaui wewenang", "mencampuradukan wewenang" dan bertindak "sewenang-wenang."

"Wiranto selaku Menko Polhukam dan Ketua Dewan Pembina Partai berada dalam zona larangan penyalahgunaan wewenang dengan 3 (tiga) kategori ini," kata Wakil Sekjen Bidang Hukum DPP Partai Hanura dan Koordinator TPDI, Petrus Selestinus dalam keterangan persnya, Selasa (10/7).

Menurut Selestinus, Wiranto bertindak "melampaui wewenang", karena Wiranto telah mengundang Mahkamah Agung dan Ketua PTUN Jakarta membangun kesepakatan atas perkara yang sedang berjalan, dimana Wiranto memiliki konflik kepentingan atas perkara di PTUN Jakarta.

"Itu berarti Wiranto telah bertindak melampaui batas wewenangnya sebagai Menko Polhukam dengan melanggar UU," tegas Selestinus.

Lebih lanjut, Selestinus mengatakan Wiranto bertindak "mencampuradukan wewenang", sebagai Menko Polhukam dengan Ketua Dewan Pembina Partai, yang sesungguhnya berada di luar cakupan bidang tugas dan wewenang yang diberikan dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan.

Sedangkan Wiranto bertindak "sewenang-wenang" karena sebagai Menko Polhukam Wiranto bertindak tanpa dasar kewenangan dan bertentangan dengan "Putusan Sela" PTUN Jakarta, membangun kesepakatan dengan pihak Menkumham, Mahkamah Agung, Ketua PTUN Jakarta, dan KPU untuk kembali kepada Kepengurusan Partai Hanura berdasarkan SK. Menkumham No. : M.HH-22.AH.11.01, Tahun 2017, Tanggal 12 Oktober 2017.

"Padahal SK. Menkumham dimaksud telah dibatalkan dan menjadi bagian di dalam Objek Sengketa di PTUN Jakarta sekaligus melanggar ketentuan pasal 184 UU No. 7 Tahun 2017, Tentang Pemilu," kata Selestinus.

https://www.jpnn.com/news/wiranto-melampaui-wewenang-sebagai-menteri-dan-wanbin-hanura



Original Post

Alibaba Diminta Dongkrak Penjualan Produk Indonesia

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 10
2018-7-11

Alibaba Diminta Dongkrak Penjualan Produk Indonesia

NERACA

Jakarta - Duta Besar RI untuk China merangkap Mongolia Djauhari Oratmangun mendorong Alibaba Group, perusahaan multinasionaJ China yang bergerak di bidang perdagangan berbasis elektron-ik(ecommerce), bisa mendongkrak penjualan produk-produk Indonesia. "Penjualan produk-produk Indonesia bisa ditingkatkan melalui Alibaba Mall," katanya disalin dari Antara di Jakarta.

Sehari sebelumnya Dubes bersama para konsul jenderal RI di China dan perwakilan BUMN mengunjungi kantor pusat Alibaba Group di Hang-zhou, Provinsi Zhejiang. "Melalui kunjungan itu, kii-mi ingin memanfaatkan peluang kerja sama antara Indonesia-China, khususnya dalam hal pengembangan e-commerce, fin-tech, dan digital platform," kata mantan Dubes RI untuk Rusia merangkap Belarusia itu.

Menurut dia, banyak sektor ekonomi di Indonesia yang bisa dikerjasamakan dengan perusahaan yang didirikan oleh

Jack Ma tersebut. "Pertemuan kemarin juga membahas rencana kunjungan top management Alibaba ke Indonesia terkait kerja sama, baik dengan pemerintah maupun partner dan partner potensial lainnya. Ekonomi Indonesia punya potensi besar dalam bidang ini," ujar Djauhari.

Dalam kunjungan tersebut delegasi dari Indonesia diterima oleh Derek Kwan selaku Senior Manager of Public Affairs Alibaba Group. Para delegasi sempat meninjau Herna Supermarket yang mengombinasikan pelayanan belanja secara "on-line" dan "off-line".

Mereka juga mengunjungi Ant Financial, anak perusahaan Alibaba Grup yang merupakan provider layanan keuangan digital terbesar di daratan Tiongkok "Dengan terus melakukan berbagai inovasi dan terobosan, Alibaba telah tumbuh pesat menjadi salah satu perusahaan e-commerce berbasis teknologi terintegrasi yang terbesar di China dalam kurun waktu kurang dari 20 tahun,"kataDerek-Saatini, Alibaba merupakan perusahaan retail terbesar di

dunia dan telah beroperasi di berbagai negara.

Sementara itu pemerintah perlu seksama dalam melakukan perjanjian perdagangan di tingkat internasional baikyangberben-tuk bilateral atau multilateral, bahkan bila perlu dapat dilakukan peninjauan kembali sebelum diberlakukan ratifikasi. Hal demikian dimaksudkan agar tidak merugikan kepentingan nasional.

Anggota Komisi VI D-PR Supratman Andi Agtas mengingatkan bahwa bila pemerintah tidak memiliki keunggulan kompetitif, maka hal ini berpotensi akan merugikan kepentingan nasional dari sisi perdagangan.

Dia mengingatkan bahwa berbagai pihak tentu menginginkan neraca perdagangan Republik Indonesia positif, sehingga seharusnya ditinjau bila ada hal yang mengakibatkan NKRI menjadi konsumtif. Sekretaris Bidang Ekonomi. DPP PKS Handi Risza menyoroti tren defisit neraca perdagangan yang bila dibiarkan begitu saja diperkirakan akan dapat semakin melebar ke depannya.

munib





Original Post

KPK OIT Kepala Daerah Adalah Tragedi

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-7-11

KPK OIT Kepala Daerah Adalah Tragedi

NERACA

Palu Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan penangkapan dajam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah Kepala Daerah di Indonesia sebenarnya bukanlah prestasi akan tetapi tragedi.

"Selama dua setengah tahun menjabat, saya tidak menghitung berapa kepala daerah yang kena OTT, yang jelas tahun 2018 ini saja sudah lebih dari sepuluh," kata dia menjawab pertanyaan wartawan setelah membuka pelatihan bersama peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Hotel Mercure Palu, Senin (9/7).

Dia mengatakan OTT terhadap sejumlah kepala daerah sebagai tragedi karena kepala daerah dipilih oleh mayoritas rakyat yang mengharapkan kepala daerah itu bisa membawa perubahan dan perbaikan di daerahnya."Rasa-rasanya ya aneh ketika ra .yat dengan suara mayoritas memilih seorang kepala daerah dan berharap betul kepala daerah itu dapat membawa perubahan perbaikan di daerahnya kemudian pada yang sama masyarakat merasa senang ketika kepala daerahnya itu kena OTT. Itu kan nggak sejalan," ujar dia.

Karena itu Marwata berharap kepada seluruh elemen masyarakat ketika sudah memilih kepala daerahnya untuk juga mengawal dan mengawasi agar kepala daerah yang dipilih itu tidak sampai melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum khususnya dalam tindak pidana korupsi."Jadi itu bukan hanya menjadi tugas KPK tetapi juga masyarakat mengawal dan mengawas. Ini adalah hal yang selama ini kita nilai menjadi titik lemah hingga kepala-kepala daerah itu melakukan korupsi, KPK bekerja sama dengan BPK dan BPKP juga dari Kejaksaan, Kepolisian supaya tidak terjadi penyimpangan," jelas dia.

Kemudian, kata dia, pengawasan atau audit juga harus dilakukan dan saat ini pihaknya sudah mendorong Kementrian Dalam Negeri agar aparat pengawas internal yang selama ini di bawah kepala daerah akan dinaikan menjadi benar-benar in-dipenden.

"Secara prinsip Kemendagri dan Menpan sudah setuju, mungkin nanti inspektorat itu tidak di bawah kepala daerah langsung. Inspektor tingkat dua kabupaten kota itu nanti SK-nya oleh gubernur Inspektur provinsi nanti Sknya itu Mendagri sehingga apa ketika inspektor itu menemukan dalam audit menemukan penyimpangan yang dilakukan oleh kepala daerah dia tidak kuatir lagi mengungkapnya, menyampaikannya, tidak kuatir kalau nanti dia akan dimutasi atau dicopot," tandas dia.

Kepala daerah, kata dia, tidak bisa lagi mencopot atau mutasikan inspektur bila menemukan pelanggaran."Nah konsep seperti ini sudah disetujui dan disepakati, ya mudah-mudahan akhir bulan ini sudah ada peraturan pemerintah yang untuk memperbaiki peraturan pemerintah sebelumnya. Tujuannya selain indipendensi kemampuan dari ouditor kita tingkatkan, supaya tidak ada lagi kepala daerah yany kena OTT dan pelanggar.hukum," tegas dia.

ant





Original Post

Eks Napi Korupsi Melawan, Ramai-ramai Gugat PKPU

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-7-11

Eks Napi Korupsi Melawan, Ramai-ramai Gugat PKPU

Sambangi Gedung MA

Para bekas napi koruptor (napikor) mulai lakukan perlawanan terhadap aturan KPU. Mereka ramai-ramai ajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) terkait aturan yang melarang eks napikor maju sebagai caleg.

ADA beberapa nama beken yang ajukan gugatan ke MA. Mereka adalah Rio Capella, Wa Ode Nurhayati, Al Amin Nasution, Muhammafld Taufik dan Sarjan Tahir. Serta ada juga politisi lokal asal Sulut Darmawan Dareho.

Namun tidak semua yang ajukan gugatan berniat untuk nyaleg. Rio Capella misalnya. Bekas Sekjen Partai Nasdem itu menegaskan, keputusannya menggugat PKPU bukan untuk kepentingannya pribadi maju sebagai caleg.

"Saya tidak niat maju, tapi saya melawan kesewang-wenang-an KPU yang melanggar konstitusi, melanggar hak orang serta menghilangkan hak asasi

seseorang untuk memilih dan dipilih," ujar Rio dalam keterangan persnya, kemarin.

Wa Ode Nurhayati, bekas anggota DPR dari PAN masuk daftar eks napikor yang menggugat. Wa Ode yang terjerat kasus korupsi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) menggugat karena ingin maju sebagai caleg DPR.

"Kami mengajukan gugatan PKPU ke MA. UU Pemilu tidak mengatur norma yang melarang caleg eks terpidana. Tidak ada larangan .secara tegas kenapa PKPU bisa muncul menabrak norma di atasnya," kata pengacara Wa Ode, Herdiyan Saksono.

Herdiyan mengatakan. Wa

Ode mengajukan gugatan karena ingin mencalonkan diri pada Pileg 2019. Gugatan Wa Ode yang ingin maju dari dapil Sulawesi Tenggara ini didaftarkan ke MA pada Jumat (6/7).

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tidak mempermasalahkan banyaknya napikor yang mengajukan gugatan. Menurutnya, gugatan merupakan hak warga negara.

"Ya jalan saja, jalan. Memang itu kan hak mereka untuk menggugatnya," kata Yasonna.

Apa tanggapan KPU? Komisioner KPU Hasyim Asyari mengaku siap menghadapi gugatan tersebut. "Kalau nanti sudah ada proses, registrasi, dan kemudian ada panggilan sidang, atau ada permintaan dari MA untuk berikan keterangan, ya KPU akan kasih keterangan sebagaimana yang sudah-sudah," jawabnya.

Hasyim mengatakan, gugatan

yang diajukan untuk uji materi ke MA telah sesuai dengan aturan yang ada. Ia mengatakan, bila masyarakat ingin melakukan uji materi, harus melalui MA.

"Secara yuridis, memang jalurnya demikian. Bahwa uji materi terhadap aturan KPU, dalam hal ini PKPU Nomor 20 Tahun 2018, kalau ada yang keberatan soal substansi atau lainnya, memang jalurnya lewat JR (judicial review) atau uji materi ke MA." jelas Hasyim.

Menurut Hasyim. KPU telah memberikan keterangan beberapa gugatan terkait PKPU. Karena itu. gugatan larangan eks napi korupsi nyaleg ini juga nanti akan dijelaskan.

"Ada beberapa gugatan atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018, itu juga demikian, sudah ada pihak-pihak yang berkeberatan dan ajukan ke MA. dan beberapa perkara KPU sudah berikan keterangan secara tertulis," kata

Hasyim

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah, mengungkapkan pihak Kepaniteraan MA sudah menerima beberapa berkas permohonan pengujian PKPU. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). "Tapi saya belum tahu pasal yang diuji itu pasal berapa, karena ini baru masuk dan baru diberi nomor." katanya.

Bila berkas permohonan sudah dilengkapi dan teregistrasi maka pimpinan MA akan segera menunjuk majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut, dan majelis hakim diberi waktu 14 hari kerja untuk menyelesaikan perkara uji materi tersebut hingga putusan.

"Karena waktu yang singkat, maka prosesnya sederhana, lagipula yang diuji adalah nor-manya bukan dalil dan alasannya." kata Abdullah.

hen





Original Post

Ditawari Rp 1,5 Miliar, Orang Dekat Bupati Pusing Bagi-baginya

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-7-11

Ditawari Rp 1,5 Miliar, Orang Dekat Bupati Pusing Bagi-baginya

Perkara Suap Perizinan Di Subang

PUSPA Sukrina alias Asun sanggup memberikan "pelicin" Rp 1 ,7 miliar untuk pengurusan izin dua perusahaannya PT Pura Binaka Mandiri dan PT AJfa Sentra Property.

Kesanggupan itu disampaikan kepada Miftahuddin. orang yang dimintai tolong Asun mengurus izin. Namun Miftahuddin hanya menawarkan uang Rp 1. 5 miliar kepada Darta, orang dekat Bupati Subang Imas Ayumningsih.

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung. Miftahuddin menuturkan Darta yang mempertemukan dirinya dengan Imas. Saat itu. Imas masih menjabat Wakil Bupati.

Saat bertemu Imas. Miftahuddin meminta tolong agar dipermudah mengurus izin. "Waktu itu beliau (Imas) bilang. Asal benar. Pak Miftah, kalau mau bangun Subang pasti dibantu ." tutur Miftahuddin.

Soal uang pelicin pengurusan izin. Miftahuddin membicarakan dengan Darta. Miftahuddin menawarkan Rpl 5 miliar. Dalihnya.Asun hanya sanggup segitu. "Darta bilang. Jangan segitu lah, Hear reuing ngabagi-bagina (pusing membagi-bagikan- nya)," tutur Miftahuddin.

Secara bertahap. Miftahuddin menyerahkan uang dari Asun kepada Darta. Awalnya, Darta minta Rp200 juta. Darta bilang untuk rapat, sosialisasi perizinan dan Imas.

Darta selalu bilang saya terima beres saja. Selain itu jika ada permintaan dia selalu bilang untuk Ibu atau Bunda (Imas), dan selalu mengirimkan foto kegiatan bersama Imas," ungkap Miftahuddin.

Totalnya, Asun telah mengeluarkan uang hingga Rpl 275 miliar. Miftahuddin lalu menyerahkannya kepada Darta. Berdasarkan surat dakwaan jaksa KPK, uang itu dipakai untuk keperluan pribadi Imas Rp300 juta. Kemudian, pembelian kamera Canon dan laptop untuk Imas.

Uang Rpl 10,9 juta untuk keperluan Imas kampanye sebagai calon Bupati Subang. Untuk pemasangan gambar Imas sebagai calon bupati RplO juta.sewa mobil Alphard untuk kampanye Rp20 juta, pembuatan foto branding Imas dan pasangannya Sutarno Rpl 1 ,2 juta, saweran untuk penyanyi saat penetapan Imas sebagai calon bupati Rp5 juta. Kemudian, Rp64.7 juta untuk biaya bensin, makan minum, dan lainnya,

b YU





Original Post

TUNJUK DENAH

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 5
2018-7-11

TUNJUK DENAH

Perwakilan petani saat memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, kemarin. Mereka mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) atas tanah mereka yang dikuasai sepihak oleh pengembang Jakarta Garden City (JGC) dan meminta Proyek Jakarta Garden City (JGC) dikembangkan konsorsium Grup Astra, Hong Kong Land, dan Modernland dihentikan.

AMA/RM





Original Post

Ryamizard Pasrah Saja...

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 6
2018-7-11

Ryamizard Pasrah Saja...

Kalah Di Arbitrase, Didenda 20 Juta Dolar AS

Kalah di pengadilan arbitrase, Kementerian Pertahanan akan segera membayar denda sebesar 20 juta dolar, atau sekitar Rp 280 miliar kepada Avanti Communications Limited, perusahaan satelit yang berbasis di Inggris.

MENTERI Pertahanan (Menhan) Ryamizard Riyakudu mengatakan, pihaknya menghormati dan menerima putusan pengadilan arbitrase. Ia takkan mengambil upaya banding atas putusan pengadilan arbitrase internasional itu.

"Kita tidak akan banding. Putusan arbitrase akan kami jalankan dan kita bayar denda tersebut." kata Ryamizard kepada Rakyat Merdeka usai mengikuti rapat paripurna di

Gedung DPR. kemarin.

Menhan berjanji akan segera membayar denda pada bulan ini. sesuai dengan putusan pengadilan Arbitrase Internasional yakni 31 Juli 2018. "Pembayaran tidak nyicil. Kami akan bayar dari uang Negara. Utang itu harus dibayar." kata Ryamizard.

Menanggapi hal itu. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar. Bobby Adhityo Rizafdi meminta masalah tunggakan atas penyewaan satelit tersebut bisa segera

diselesaikan oleh pemerintah.

"Adapun soal di atas adalah teknis pengadaan, yang kami minta pemerintah segera menyelesaikannya dan terkoordinir dengan baik antar instansi antara Kemenkopolhukam, Kemhan dan Kemenkominfo," ujar Bobby.

Ke depan, saran Bobby, sebaiknya Indonesia memiliki satelit sendiri sehingga tidak harus menyewa ke perusahaan asing yang menyewakan satelit.

"Opsi terbaik jelas demi kedaulatan harus memiliki satelit sendiri. Tapi, pemerintah pasti memiliki alasan kenapa sampai terjadi tunggakan tersebut," tuturnya.

Seperti dikethui. proses arbi-

trasi dimulai pada 9 Agustus 2017 dibawah London Court of International Arbitration Rules 2014 melawan Kemhan terkait pembayaran untuk sewa satelit ARTEMIS miliknya, senilai USS 30 juta. Namun. Kemhan baru membayar USS 132 juta dan menyisakan tagihan USS 16,8 juta.

Karena Indonesia tak membayar tagihan sebesar USS 16.8 juta tersebut lebih dari setahun, Avanti memutuskan mengajukan gugatan arbitrase.

Pada 6 Juni 2018, pengadilan arbitrase memutuskan Kemhan RI harus membayar Avanti USD 20,075 juta atau sekira Rp 280 miliar (bila harga satu dolar sebesar Rp 14.000), dengan batas

waktu 31 Juli 2018.

Kemhan sendiri menyatakan kontrak sewa satelit floater (satelit sementara pengisi orbit) dengan Avanti Communications Ltd dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk mengisi kekosongan pengelolaan Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) sejak satelit Garuda dinyatakan keluar dari orbit itu pada IS Januari 2015.

Langkah itu pada dasarnya diambil berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas yang dilaksanakan 4 Desember 2015 yang telah memerintahkan agar Slot Orbit 123 derajat BT tersebut diselamatkan untuk kemudian dikelola oleh Indonesia,

Qar





Original Post

KPK Tahan Kadis Perkebunan Provinsi Jatim

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-7-11

KPK Tahan Kadis Perkebunan Provinsi Jatim

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur M Samsul Arifien yang telah ditetapkan tersangka suap DPRD Provinsi Jatim terkait pengawasan penggunaan anggaran dan revisi Perda di Provinsi Jatim Tahun 2017.

"SAR, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jatim ditahan 20 hari pertama di Rutan Negara Klas 1 Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (10/7).

Seusai menjalani pemeriksaan. Samsul Arifien yang telah mengenakan rompi jingga tahanan KPK enggan berkomentar banyak saat dikonfirmasi seputar kasusnya itu. Tanya ke penyidik. Kita serahkan ke penyidik," kata dia.

Untuk diketahui. Samsul Arifien telah ditetapkan bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Moch Ardi Prasetiawan (MAP) sebagai tersangka pada Jumat (6/7).

Tersangka MAP dan SAR selaku Kepala Dinas di lingkungan Provinsi Jawa Timur yang merupakan mitra kerja Komisi 8 DPRD Provinsi Jatim diduga telah memberikan hadiah atau janji terkait fungsi pengawasan

dan pemantauan oleh DPRD Provinsi Jatim terhadap pelaksanaan Perda dan penggunaan anggaran di Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2016-2017," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat (6/7).

Moch Ardi Prasetiawan telah terlebih dahulu ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak Jumat (6/7) juga di Rutan Klas 1 Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur.

Atas perbuatannya, Moch Ardi Prasetiawan dan M Samsul Arifien disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal itu yang mengatur mengenai memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta,

(ant)





Original Post

Pengusaha Lokal Lolos Gugatan

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-7-11

Pengusaha Lokal Lolos Gugatan

PEREBUTAN MEREK CAT SAMHWA

JAKARTA - Keinginan produsen cat asal Korea Selatan untuk membatalkan merek cat Samhwa di Indonesia akhirnya kandas di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Hal ini sesuai dengan putusan majelis hakim yang menolak gugatan bernomor 6/Pdt.Sus-HKI/Me-rek/2018/PN.Jkt.Pst yang diajukan oleh Samhwa Paints Ind Co. Ltd (penggugat) terhadap pemilik pabrik cat di Indonesia PT Futanlux Chemitraco milik pengusaha Hendry Chandra Tjo (tergugat).

"Menolak gugatan penggugat seluruhnya dan menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4,61 juta," kata Ketua Majelis Hakim Bambang Edhy Supriyanto membacakan amar putusan. Senin (9/7).

Bambang yang didampingi anggota hakim Mahfudin dan Jamaluddin Samosir mengatakan, pertimbangannya menolak gugatan dari Samhwa Paints karena tidak serta merta merek tersebut dikenal oleh masyarakat di Indonesia, kendati sudah didaftarkan di sejumlah negara.

Martha Yuda, kuasa hukum Hendry Chandra Tjo mengatakan, keputusan hakim menolak gugatan dari Samhwa Paints sudah tepat karena selain merek dari Samhwa Paints tidak dikenal oleh masyarakat di Tanah

Air, Indonesia juga mengatur asas pemilik merek pendaftar pertama.

"Jadi sebelum mengajukan gugatan, penggugat itu sudah tahu kalau pak Hendry Tjo sudah mendaftarkan terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual," kata Martha.

Bahkan, lanjutnya, kubu lawan sudah mengetahui kalau kliennya juga mempromosikan merek bernama Samhwa di Indonesia sehingga membuat merek cat Samhwa justru menjadi terkenal di bawah bendera PT Funtalux Chemitraco.

"Kenapa setelah terkenal, pihak Samhwa Paints ingin menggugat? Pak Hendry Tjo itu sudah mengeluarkan biaya promosi yang besar untuk merek Samhwa," paparnya.

Terpisah, kuasa hukum Samhwa Paints Ind Co. Ltd Nabil mengatakan, pihaknya tetap menghormati keputusan dari majelis hakim dan berterimakasih atas proses hukum yang berjalan dalam menangani perkara gugatan dari kliennya.

Namun, menurutnya, timnya keberatan atas putusan majelis hakim dan bakal melangkah ke upaya hukum selanjutnya, yakni perkara kasasi ke Mahkamah Agung.

"Bukti-bukti yang kami ajukan ke pengadikn pada dasarnya sudah sangat cukup untuk membuktikan keterkenalan merek klien kami."

(Yanuarius/Viedeogo )





Original Post

MA Perlu Banyak Hakim untuk Selesaikan Perkara

Media Online rri.co.id
2018-07-11

KBRN, Jakarta: Mahkamah Agung (MA) masih memerlukan banyak hakim agung untuk ditempatkan di kamar-kamar perkara guna percepatan penyelesaian perkara yang menumpuk di lembaga peradilan tertinggi itu, kata anggota Komisi III DPR RI Mulyadi.

Ia mengemukakan hal itu di sela-sela uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung Abdul Manaf dan Pri Pambudi Teguh, untuk ditempatkan di Kamar Agama dan Kamar Perdata di MA, di Komisi III DPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (10/7/2018).

"Komisi III menerima usulan dua nama calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial ke DPR RI, sehingga melakukan uji keyakan dan kepatutan terhadap dua calon tersebut," katanya.

Oleh karena calonnya hanya dua dan untuk ditempatkan di dua kamar, menurut dia, maka pilihannya adalah menerima atau tidak menerima.

Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan bahwa MA sebenarnya masih membutuhkan banyak hakim agung untuk ditempatkan di sejumlah kamar perkara untuk percepatan penyelesaian berbagai perkara yang menumpuk di MA.

"Karena hanya dua nama calon yang diusulkan, maka kami selenggarakan uji kelayakan dan kepatutan," katanya.

Mulyadi menyatakan, DPR RI tidak bisa meminta usulan calon hakim agung karena prosesnya ada pada Komisi Yudisial.

"DPR cuma mengimbau, agar Komisi Yudisial dapat melakukan seleksi calon hakim agung lagi," katanya.

Sebelumnya, Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi mengatakan pihaknya mengirimkan dua nama calon hakim agung ke DPR RI, yakni Abdul Manaf dan Pri Pambudi Teguh, setelah dinilai keduanya layak untuk diusulkan.

"Kedua nama tersebut dinyatakan lulus secara musyawarah mufakat pada penetapan kelulusan dalam rapat pleno KY," katanya.

Kedua calon yang diajukan KY, diungkapkannya, memang tidak memenuhi kebutuhan yang diminta MA, yaitu sebanyak delapan jabatan hakim agung, yakni seorang di kamar agama, tiga orang di kamar perdata, seorang di kamar pidana, dua orang di kamar militer dan seorang di kamar tata usaha negara (TUN) yang memiliki keahlian hukum perpajakan.

Khusus di kamar TUN, ia menambahkan, tidak ada calon yang lulus seleksi kualitas sehingga tidak dapat melanjutkan ke seleksi selanjutnya, kemudian di kamar pidana dari dua orang calon yang menjalani wawancara terbuka, KY menyatakan keduanya tidak memenuhi syarat diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. (Antara/AKS)

http://rri.co.id/post/berita/547836/nasional/ma_perlu_banyak_hakim_untuk_selesaikan_perkara.html



Original Post

Anggaran Desa Jangan Dipakai Calon

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 6
2018-7-11

Anggaran Desa Jangan Dipakai Calon

CIKARANG, (PR).-

Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi tegaskan larangan penggunaan anggaran desa pada pemilihan kepada desa yang digelar serentak, 26 Agustus mendatang. Apalagi jika anggaran desa dipakai untuk kampanye pemenangan salah satu kandidat.

"Kami tegaskan, dilarang pilkades menggunakan anggaran desa, apalagi dipakai kampanye untuk memenangkan si A, si B, dan seterusnya," kata Kepala Kejari Risman Tarihoran, Selasa (10/7/2018).

Seperti diketahui, setelah berakhirnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Kabupaten Bekasi dihadapkan pada pemilihan kepala desa. Walaupun cakupannya terbilang kecil, hajatan desa ini wajib diberi perhatian lebih.

Selayaknya pemilihan kepala daerah

lalu, pilkades pun digelar serentak. Dari 184 desa di Kabupaten Bekasi, 154 desa di antaranya yang bakal menggelar pemilihan untuk menentukan kepala desa yang bakal memimpin selama enam tahun ke depan.

Menghadapi .pemilihan "raja kecil" ini, peredaran uang diyakini bakal meningkat. Pasalnya, setiap calon kepala desa membutuhkan biaya untuk serangkaian kegiatan pemenangan, di antaranya kampanye.

Oleh karena itu, kata Risman, kejaksaan tengah meningkatkan pengawasan agar tidak ada anggaran desa rang dipakai untuk kebutuhan para calon kepala desa.

"Kami sudah perhatikan itu dan perhatian terhadap pilkades ini tentu lebih. Jangan ada main-main. Apalagi ada uang negara kan yang dikelola desa," ucap dia.

Penggunaan anggaran desa untuk kepentingan di luar pembangunan desa, lanjut dia, berpotensi terjadi. Pasalnya, dalam beberapa kasus, kejaksaan pun berhasil mengamankan sejumlah kepala desa dengan kasus korupsi anggaran desa.

Dikatakan Risman, modus yang dDakukan dalam dugaan korupsi dana desa bervariasi. Modus yang mereka lakukan mulai dari memanipulasi laporan pertanggungjawaban, melakukan pekerjaan fiktif hingga tidak mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan yang direncanakan.

"Biasanya main di laporan pertanggungjawaban, ada \-ang fiktif, ada yang dikerjakan hanya beberapa persen, dan jelas itu menyalahi aturan." ucapnya

Telusuri

Lebih jauh diungkapkan Risman, tim

penyidik kejaksaan tengah menelusuri dugaan tindak pidana korupsi di Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara. Hanya, Risman enggan mengungkap kasus tersebut lebih jauh. "Masih dalam proses, pengumpulan bukti-bukti dan pemeriksaan beberapa orang saksi," ucap dia.

Selain itu, Kejaksaan pun tengah menelaah pengajuan dari masyarakat terkait dugaan korupsi di Desa Setialak-sana, Kecamatan Cabangbungin. Terkait adanya laporan masyarakat Desa, sudah kami tanggapi dan akan ditelaah terlebih dahulu ada indikasi korupsi atau tidak," ujarnya.

Dalam waktu dekat ini, menurut dia, Kejaksaan akan meminta keterangan kepada semua pihak yang terkait dalam penggunaan dana desa di Desa Setialaksana.

(Tommi Andry andy)





Original Post

Jaksa Menangkap Thamrin Tanjung, Buron Korupsi Rp 1 Triliun

Media Online liputan6com
2018-07-11

Liputan6.com, Jakarta - Jaksa Eksekutor Jakarta Pusat bekerjasama dengan Tim Intelijen Kejaksaan Agungmenangkap buron Kejari Jakarta Pusat, Thamrin Tanjung. Dasar eksekusinya adalah Putusan MA Nomor 720K/Pid/2001 Tanggal 11 Oktober 2001.

Kasipenkum Kejati DKI Jakarta Nirwan Nawawi mengatakan, Thamrin merupakan terpidana dalam kasus tindak pidana korupsi dalam penerbitan CP-MTN PT Hutama Karya dengan nilai Rp 1,05 triliun dan USD 471.000.000 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach).

Dia dikenakan hukuman pidana penjara selama 2 tahun, pidana denda Rp 25.000.000 (subsider 6 bulan penjara) dan uang pengganti sebesar Rp. 8.000.000.000.

"Yang bersangkutan diamankan di Cilandak Town Square (Citos) Jakarta Selatan pada Selasa, 10 Juli 2018, jam 21.50 WIB," kata Nirwan Nawawi dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (11/7/2018).

Nirwan menambahkan, Thamrin Tanjung kemudian dibawa ke Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk proses lebih lanjut.

Saksikan video pilihan di bawah ini

Kejagung menahan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) nonaktif, Surya Chandra Surapaty.

1 dari 2 halamanKejagung Tangkap 250 BuronJaksa Agung HM Prasetyo menyatakan, pihaknya telah berhasil menangkap 250 buron yang didominasi perkara tindak pidana korupsi sejak Januari 2018 sampai sekarang.

"Dari Januari sampai sekarang ini setidaknya 250 buron yang sudah berhasil kita amankan. Mereka semuanya kasus tindak pidana korupsi," kata Prasetyo di Jakarta, Jumat 18 Mei 2018.

"Bukan hanya itu, disamping kita mengejar buron yang berhasil kita amankan, kita juga berhasil memulihkan aset negara," katanya dikutip dari Antara.

Kejagung telah meluncurkan program Tangkap Buron (31.1) atau 31 kejaksaan tinggi menangkap 1 buron setiap bulannya pada awal Januari 2018.

https://www.liputan6.com/news/read/3585186/jaksa-menangkap-thamrin-tanjung-buron-korupsi-rp-1-triliun



Original Post

Kemarin, polisi selidiki korban tertembak di tol JORR hingga Kominfo buka blokir Tik Tok

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-07-11

Jakarta (ANTARA News) - Polisi selidiki korban tewas diduga akibat peluru, Presiden "uji" ulama muda hafalan Pancasila, KPK tetapkan Zumi Zola sebagai tersangka suap RAPBD Jambi 2017, Kemkominfo buka blokir Tik Tok hingga GIIAS 2018 akan tampilkan 40 kendaraan terbaru, menjadi lima berita kemarin yang layak baca.

1. Polisi selidiki korban tewas diduga akibat peluru
Jakarta (ANTARA News) - Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menyelidiki korban meninggal dunia Marten Lay Raga diduga akibat tembakan peluru.

"Kejadian itu tiba-tiba terkena bagian kepala," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan Ajun Komisaris Besar Polisi Stefanus Tamuntuan di Jakarta, Selasa.

Stefanus mengatakan polisi belum dapat memastikan benda yang bersarang itu peluru atau bukan karena masih menunggu hasil otopsi.

Baca beritanya di sini.

2. Presiden "uji" ulama muda hafalan Pancasila
Sentul, Bogor (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo mengundang seorang ulama muda untuk naik ke panggung dan menguji hafalan Pancasila di hadapan 15.000 orang yang hadir di Sentul International Convention Centre (SICC), Sentul, Bogor, Selasa.

"Malam ini saya minta satu orang saja maju ke depan yang hafal Pancasila. Saya ingin menguji jangan-jangan ini jajaran pengurus atau relawan Samawi enggak hafal Pancasila. Tapi saya yakin insya Allah hafal Pancasila," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Presiden Jokowi hadir dalam acara Halal Bihalal dan Silaturrahim Nasional Ulama Muda Indonesia yang tergabung dalam Solidaritas Ulama Muda Jokowi (SAMAWI) di Sentul International Convention Centre (SICC), Sentul, Bogor, Selasa malam (10/7).

Berita lengkapnya di sini.

Simak pula berita foto: Jokowi Hadiri Silaturrahim Samawi

3. KPK tetapkan Zumi Zola sebagai tersangka suap RAPBD Jambi 2017
Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola sebagai tersangka suap terkait pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018.

"Dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Provinsi Jambi dan penerimaan lainnya, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji?terkait pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Terkait hal tersebut, KPK meningkatkan kembali satu perkara ke penyidikan dengan tersangka Zumi Zola (ZZ).

Berita selengkapnya di sini.

4. Kemkominfo buka blokir Tik Tok
Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Komunikasi dan Informatika membuka blokir aplikasi video pendek Tik Tok sejak 3 Juli 2018 sehingga dapat kembali diakses mulai hari ini.

"Harusnya nanti malam atau besok pagi sudah bisa diakses. Operator harus memperbarui apa yang mereka punya seperti DNS," tutur Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kominfo Semuel Abrijani di Kantornya, Jakarta, Selasa.

Semuel menilai pihak Tik Tok sangat responsif dan membersihkan konten-konten negatif dalam platform dengan cepat sehingga Kominfo pun membuka akses aplikasi itu.

Baca berita lengkapnya di sini.

Baca juga: Kominfo: Tidak ada akun facebook Indonesia bocor

5. GIIAS 2018 akan tampilkan 40 kendaraan terbaru
Jakarta (ANTARA News) - Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) akan kembali digelar pada 2 - 12 Agustus 2018 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, dengan menghadirkan 40 kendaraan dan mobil konsep terbaru.

Puluhan kendaraan terbaru itu akan meluncur pada GIIAS yang bertema Beyond Mobility sebagai gerakan evolusi kendaraan bermotor, dari sebuah alat transportasi menjadi sebuah kontribusi guna mendorong percepatan kualitas kehidupan manusia.

"Kami ingin agar GIIAS dapat menjadi tempat mensosialisasikan berbagai informasi dan kebijakan terbaru dari industri otomotif Indonesia. Tujuannya agar mendapatkan pengertian dan dukungan dari publik, demi pertumbuhan positif industri otomotif Indonesia", ujar Ketua Umum Gaikindo Yohanes Nangoi di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya di sini.Pewarta: Arindra MeodiaEditor: MonalisaCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/725721/kemarin-polisi-selidiki-korban-tertembak-di-tol-jorr-hingga-kominfo-buka-blokir-tik-tok



Original Post

Syariat Islam di Aceh Tak Sentuh Kasus Gubernur Irwandi Yusuf

Media Online Cnnindonesia.com
2018-07-11

Jakarta, CNN Indonesia Gubernur Aceh Irwandi Yusufditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaankorupsi Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018. KPK menemukan indikasi bancakan yang dilakukan Irwandi dan oknum pejabat Aceh terkait penggunaan DOKA.

Setiap anggaran untuk proyek yang dibiayai DOKA dipotong 10 persen dengan rincian delapan persen untuk pejabat di tingkat provinsi dan dua persen untuk pejabat di tingkat kabupaten/kota.

Perdebatan muncul terkait hukuman yang akan diterima Irwandi. Sejumlah pihak menyatakan mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu harus dihukum cambuk sesuai dengan penerapan hukum syariat Islam atau qanun yang berlaku di kota serambi Mekkah itu. Bahkan Front Pembela Islam (FPI) di Aceh meminta agar Irwandi atau siapapun warga Aceh yang terbukti korupsi dipotong tangannya.

Warga di Aceh mayoritas menyatakan setuju dengan penerapan hukum syariat Islam bagi Irwandi.

googletag.cmd.push(function() googletag.display(\'div-gpt-ad-1520566820877-0\') )

Dikutip dari CNN Indonesia TV, seorang warga Aceh, Miko mengaku setuju dengan penerapan hukum tersebut. Menurutnya, penerapan hukum syariat selama ini tak adil lantaran terkesan hanya menyasar masyarakat kecil.

"Kami merasa itu tidak adil. Artinya pejabat, pegawai negeri, penguasa itu harus kena hukum syariat Islam juga. Harusnya dirajam saja," katanya.

Hal senada disampaikan warga Aceh lainnya, Mukhlis. Ia meyakini penerapan hukum syariat itu akan membuat jera siapapun pihak yang melakukan korupsi.

"Dengan begitu orang akan mikir-mikir dulu. Bagusnya ya, terapin saja, lebih adil itu," ucap Mukhlis.

Namun jika ditinjau lebih jauh, tindak pidana korupsi ternyata tak diatur dalam qanun atau aturan syariat Islam di Aceh. Dari laman daring dsi.acehprov.go.id terdapat 13 qanun yang di antaranya mengatur tentang pembinaan kehidupan adat istiadat, hukum jinayat, hingga pembinaan aqidah.

Dalam ketentuan hukum jinayat, hanya mengatur hukuman ta\'zir atau yang menjadi kewenangan hakim berupa perbuatan maksiat seperti judi, minuman keras, hingga perbuatan asusila.

Seorang terpidana (duduk) saat menjalani eksekusi cambuk di halaman masjid Al-Badar, Aceh.(ANTARA FOTO/Irwansyah Putra)

Sementara perbuatan seperti pembunuhan maupun pencurian termasuk hukum hudud yang tak bisa diproses dengan qanun karena merujuk langsung pada Al-quran.

Ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Muzakkir mengatakan dalam qanun memang tidak mengatur tentang tindak pidana korupsi. Dalam tingkat perundang-undangan, qanun hanya berlaku sebagai peraturan daerah yang berada di bawah Undang-undang.

"Qanun itu memang tidak mengatur pidana berat seperti pembunuhan atau korupsi karena itu sudah diatur dalam UU yang lebih tinggi," ujar Muzakkir.

Menurut Muzakkir, jika hukum qanun diterapkan untuk tindak pidana korupsi akan menimbulkan permasalahan di masyarakat. "Kalau itu betul dilaksanakan saya kira ya, tidak sesuai. Kecuali kalau memang qanun mengatur (soal korupsi), tapi itu pun akan menimbulkan masalah," katanya.

Di sisi lain, pernyataan masyarakat yang setuju dengan penerapan hukum itu dinilai Muzakkir sebagai bentuk sindiran lantaran selama ini aturan itu hanya berlaku di masyarakat umum.

"Jadi kesannya penegakan syariat Islam ini kok hanya hal-hal tertentu yang tidak mungkin dilakukan pejabat. Makanya ketika ada pejabat, gubernur yang melakukan ini, mereka inginnya diberi hukuman yang sama. Padahal tidak bisa," terangnya.

Oleh karena itu, lanjut Muzakkir, Irwandi harus tetap diproses sesuai prosedur di KPK dan hanya dapat dijerat dengan UU Tipikor.

"Kecuali memang mau diatur kombinasi ke depan antara qanun dengan undang-undang, mungkin saja," katanya.

(ugo/pmg)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180710202023-12-313082/syariat-islam-di-aceh-tak-sentuh-kasus-gubernur-irwandi-yusuf



Original Post

Jejak Zumi Zola yang Tersandung 2 Kasus di KPK

Media Online Detikcom
2018-07-11

Jakarta -
Zumi Zola kini menyandang 2 status tersangka di KPK, berkaitan dengan gratifikasi serta suap ke anggota DPRD Jambi.

Kasus berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 28 November 2017. Saat itu, KPK menangkap sejumlah orang hingga akhirnya menetapkan 4 orang tersangka yaitu anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Supriyono, Plt Sekda Provinsi Jambi Erwan Malik, Plt Kadis PUPR Jambi Arfan, dan Asisten Daerah 3 Provinsi Jambi Saipudin.

Uang Rp 400 juta turut disita KPK dalam OTT itu. KPK menyebut uang itu ditujukan pada anggota DPRD agar hadir dalam pengesahan RAPBD Jambi atau biasa disebut \'suap ketok palu\'.

Erwan Malik, Arfan, dan Saipudin kemudian menjalani sidang dengan dakwaan memberikan suap Rp 3,4 miliar kepada Supriyono (dituntut dalam berkas terpisah) dan 9 anggota DPRD Jambi lainnya. Hingga pada akhirnya keempat orang itu divonis bersalah, tetapi para anggota DPRD Jambi lainnya belum dijerat KPK. Tiga dari 4 orang itu mengajukan banding, sedangkan seorang yang menerima putusan yaitu Supriyono sehingga putusannya berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Di tengah proses pengusutan perkara itu, KPK menetapkan Zumi yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jambi sebagai tersangka. Namun Zumi tidak dijerat terkait perkara sebelumnya melainkan disangka menerima gratifikasi senilai Rp 6 miliar.

Perbuatan itu disebut KPK dilakukan bersama dengan Arfan yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Namun belakangan, gratifikasi yang diterima Zumi meningkat menjadi Rp 49 miliar dalam kurun waktu 2016-2017.

Perkara itu masih dalam proses penyidikan KPK. Hingga pada akhirnya, Zumi turut dijerat pula dalam perkara pertama yaitu \'suap ketok palu\'.

"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017 dan 2018. Terkait hal tersebut, KPK meningkatkan kembali satu perkara ke penyidikan dengan tersangka ZZ (Zumi Zola)," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (10/7/2018).

Zumi disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Zumi disebut KPK mengetahui dan setuju terkait uang ketok palu tersebut. Selain itu, Zumi juga disebut meminta Arfan dan Saipudin untuk mencari uang agar mendapat pengesahan RAPBD 2018.


(haf/dhn)

https://news.detik.com/berita/d-4108525/jejak-zumi-zola-yang-tersandung-2-kasus-di-kpk



Original Post

Jaksa Amankan Buron Korupsi Tol JORR Pondok Pinang-Jagorawi Rp1,05 Triliun

Media Online Bisnis.com
2018-07-11

Jalan Tol Pondok Pinang - ww.bpjt.pu.go.id JAKARTA - Kejaksaan mengamankan buronan korupsi pengelolaan jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi Pondok Pinang-Jagorawi (JORR) Pondok Pinang-TMII senilai Rp1,05 triliun, Thamrin Tanjung.

"Yang bersangkutan diamankan di Cilandak Town Square (Citos) Jakarta Selatan, Selasa (10/7/2018) pukul 21.50 WIB," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati DKI Jakarta Nirwan Nawawi kepada Antara di Jakarta, Selasa (10/7/2018) malam.Selanjutnya, kata dia, yang bersangkutan dibawa ke Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan proses hukum lebih lanjut.

Ia mengatakan bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap Thamrin Tanjung itu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 720K/Pid/2001 Tanggal 11 Oktober 2001.

Thamrin Tanjung merupakan terpidana dalam kasus tindak pidana korupsi dalam penerbitan CP-MTN PT Hutama Karya dengan nilai Rp1,05 triliun dan 471.000.000 dolar AS yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Terpidana dikenai hukuman pidana penjara selama 2 tahun, pidana denda Rp25 juta subsider 6 bulan penjara dan uang pengganti sebesar Rp8 miliar.

Kasus jalan tol JORR S merupakan kasus lama. Pada tahun 1998, saat PT Jasa Marga mengambil alih aset tersebut yang sebelumnya merupakan barang sitaan negara atas ketidakmampuan oknum melunasi utang untuk pembangunan jalan tol kepada BNI.

Pihak yang berutang adalah PT Marga Nurindo Bhakti dengan mengambil kredit dari BNI senilai Rp2,5 triliun. Pada kenyataannya dari pinjaman sebesar itu, diketahui hanya Rp1 triliun untuk pembangunan tol, sisanya tidak diketahui.

PT MNB tidak bisa mengembalikan uang pinjaman itu hingga tol disita dan diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). BPPN mengembalikan proyek tersebut kepada negara, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Jasa Marga pada tahun 1998.

Sumber Antara

http://kabar24.bisnis.com/read/20180711/16/815259/jaksa-amankan-buron-korupsi-tol-jorr-pondok-pinang-jagorawi-rp105-triliun



Original Post

Kejaksaan Tinggi DKI Eksekusi Buronan Korupsi PT Hutama Karya

Media Online Bisnis.com
2018-07-11

Kasipenkum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Nirwan Nawawi (kiri). - Bisnis/Sholahuddin Al Ayubbi JAKARTA--Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah mengeksekusi Thamrin Tanjung, buronan korupsi penerbitan CP-MTN PT Hutama Karya. Thamrin Tanjung merugikan negara sebesar Rp1,05 triliun dan US$ 471 juta.

Kasipenkum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Nirwan Nawawi mengatakan buronan korupsi itu diamankan saat tengah berada di Mal Cilandak Town Square (Citos) pada Selasa 10 Juli 2018 sekitar pukul 21.50 WIB.Menurutnya, eksekusi terhadap DPO tersebut sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 720K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001.

"Jaksa eksekutor Jakarta Pusat bekerja sama dengan Tim Intelijen Kejaksaan Agung telah berhasil mengeksekusi DPO Kejari Jakarta Barat terpidana atas nama Thamrin Tanjung tadi malam," tuturnya, Rabu (11/7/2018).

Dia menjelaskan Thamrin Tanjung merupakan salah satu terpidana dalam kasus tindak pidana korupsi penerbitan CP-MTN PT Hutama Karya dengan nilai mencapai Rp1,05 triliun dan US$ 471 juta yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach).

Menurut Nirwan, terpidana telah dikenakan hukuman pidana penjara selama 2 tahun dengan denda sebesar Rp25 juta subsidair 6 bulan penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp8 miliar.

"Selanjutnya yang bersangkutan dibawa ke Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk proses lebih lanjut," katanya.

http://kabar24.bisnis.com/read/20180711/16/815252/kejaksaan-tinggi-dki-eksekusi-buronan-korupsi-pt-hutama-karya



Original Post

Mantan Koruptor Uji Materi PKPU, KPU: Memang Jalurnya Demikian

Media Online Bisnis.com
2018-07-11

Patrice Rio Capella - Istimewa JAKARTA - Empat mantan koruptor sudah melakukan gugatan uji materi ke Mahkamah Agung terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang eks terpidana korupsi .

Ketua KPU Hasyim Asy\'ari mengatakan memang sudah seharusnya pihak yang keberatan dengan peraturan tersebut melakukan uji materi."Nah kalau nanti sudah ada proses, registrasi, dan kemudian ada panggilan sidang, atau ada permintaan dari MA untuk berikan keterangan, ya KPU akan kasih keterangan, sebagaimana yang sudah-sudah," katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Hasyim menjelaskan sejak awal KPU sudah siap, jika PKPU yang telah ditandatangani Menteri Hukum dan HAM ini akan digugat. Meski begitu dia yakin jadwal pelaksanaan pemilihan legislatif dan presiden tidak akan berubah dengan adanya gugatan.

PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD, dan DPD pada pasal 7 ayat 1 huruf h berbunyi larangan untuk menjadi calon legislatif adalah bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun sudah ada empat orang mantan koruptor mengajukan gugatan uji materi terkait PKPU. Tiga dari empat pemohon gugatan tersebut berencana maju sebagai caleg pada Pemilu 2019.

Mereka adalah Patrice Rio Capella, Darmawati Dareho, Al Amin Nasution, dan Sarjan Tahir. Berkas gugatan sudah diserahkan pada Senin lalu.

http://kabar24.bisnis.com/read/20180711/15/815249/mantan-koruptor-uji-materi-pkpu-kpu-memang-jalurnya-demikian



Original Post

Media