Bebas Bersyarat, Antara Hoaks dan Pilihan Ahok

Media Online liputan6com
2018-07-12

Liputan6.com, Jakarta - Sebuah pesan berantai beredar lewat aplikasi pesan singkat sejak Selasa (10 Juni 2018). Isinya mengabarkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bebas.

Tak ada penjelasan memadai, termasuk kapan Ahok akan bebas, dalam pesan yang beredar. Yang jelas, kabar itu menyebar cepat.

Keesokan harinya, Rabu (11 Juni 2018) siang, kata kunci Ahok Bebas nangkring di tiga besar pencarian google.

Kabar bebas bersyarat Ahok dibantah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Direktur Jenderal Lembaga Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami, menampik kabar itu.

Menurut dia, Ahok sudah memenuhi persyaratan bebas bersyarat. Hanya saja,ia belum mengajukan permohonan.

Perempuan yang akrab disapa Tami itumenduga, ada pertimbangan pribadi yang mengurungkan niat Ahok mengajukan bebas bersyarat.

"Beliau sebenarnya bisa Pembebasan Bersyarat (PB) pada bulan Agustus, tapi sampai saat ini sepertinya Beliau ingin bebas murni," kata Sri lewat pesan singkat kepada Liputan6.com, Rabu (11/7/2018).

Penegasan serupa disampaikan, Kabag Humas Ditjen PAS Ade Kusmanto. Ia menegaskan Ahok belum bebas.

Hingga saat ini, statusnya masih narapidana. "Pak Ahok belum bebas, hoaks," tulis Ade lewat pesan singkat kepada Liputan6.com.

Ia lantas mengurai persyaratan pengajuan bebas bersyarat, yakni syarat administrasi dan substantif. Salah satunya terkait masa pidana.

"Jadi (syarat) berkelakuan baik minimal 9 bulan terakhir sebelum masa pembebasan bersyarat, telah menjalani 2/3 masa pidana," terang Ade.

Selain itu ada pula syarat telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat dan masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Sayangnya, Ade enggan menegaskan apakah Ahok sudah memenuhi persyaratan itu. Yang jelas, Ahok hingga saat ini belum mengajukan pembebasan bersyarat.

"Iya, karena Ditjenpas belum menerima usulan PB tersebut, secara manual maupun online dari Lapas 1 Cipinang," Ade menyudahi.

Ahok mendekam ke Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Pada 9 Mei 2017, hakim memvonis Ahok hukuman 2 tahun penjara dalam kasus penistaan agama.

Kini Ahok telah menjalani masa hukuman 1 tahun 2 bulan. Ahok juga mendapat remisi sehingga mendapatkan bebas bersyarat Agustus 2018.

1 dari 3 halamanBantahan KeluargaPengacara yang juga adik kandung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Fifi Lety Indra menerima berkas saat sidang perdana peninjauan kembali (PK) di Gedung PN Jakarta Utara, Senin (26/2). (Liputan6.com/Arya Manggala)Kepada Liputan6.com, kakak angkat Ahok, Nana Riwayatie, juga membantah kabar bebasnya Ahok.

"Waktu itu ngomong-ngomong sama lawyer, hitungannya (bebas bersyarat) Agustus, emang hitungannya Agustus," ujar Nana.

Meski demikian, Nana tak bisa memastikan tanggal berapa Ahok mendapat bebas bersyarat. Lain lagi, Kuasa Hukum Ahok, I Wayan Sudiarta.

Ia memilih irit bicara soal kabar bebas bersyaratnya Ahok. Wayan khawatir pernyataannya justru memunculkan polemik baru.

"Kasihan Pak Ahok kalau saya mengomentari," katanya ketika dihubungi Liputan6.com. Ia cuma menegaskan Ahokpatuh dan mengikuti aturan hukum yang berlaku.

Jawaban yang lebih jelas datang dari Adik Ahok. Fifi Lety Indra, membenarkan kakaknya akan bebas bersyarat pada bulan Agustus 2018. Tapi Ahok memilih bebas murni.

"Soal hitungan bebas murni nanti lah awal Agustus uda dapat kepastian hitungannya, karena tergantung dapat remisi berapa bulan baru lah saya post lagi ya Di sini," tulisnya di akun Instagramnya.

Saat Ahok menjalani kasus penistaan agama, Fifi juga menjadi salah satu pengacara yang mendampingi.

Soal pertimbangan takmengajukan permohonan bebas bersyarat juga diungkap Nana Riwayatie, kakak angkatAhok. Ia menegaskan, Ahok akan tetap menjalankan hari-harinya di dalam tahanan.

"Ahok enggak mau ambil, riskan, takut. Sekarang dia juga lagi sibuk nulis," jelas Nana.

Dia juga mengaku melarang Ahok keluar dari sel. Menurut Nana, bisa saja pihak-pihak yang tidak suka dengan Ahok mencari jalan agar Ahok kembali mendekam di tahanan.

"Bahaya. Ditilang aja bisa 2 tahun lagi (di penjara). Riskan, ngeri," ucap Nana. "Saya terutama melarang (Ahok keluar sel). Bahaya," tegas Nana.

Ia terakhir kali mengunjungi Ahok, saat mantan suami Veronica Tan itu berulang tahun, 29 Juni lalu. Nana menilai, Ahok orang yang taat aturan.

"Orangnya itu disiplin. Keluar halaman Mako Brimob saja tidak mungkin. Dia juga tidak pegang HP (telepon genggam)," ujar Nana.

2 dari 3 halamanKasus AhokTerdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berunding dengan tim penasehat hukum setelah pembacaan putusan sidang di Kementan, Jakarta, Selasa (9/5). Majelis Hakim menjatuhkan vonis selama dua tahun penjara terhadap Ahok. (Liputan6.com/sigid Kurniawan/Pool)Kasus yang menimpa Ahok ini bermula dari sebuah video yang diunggah Pemprov DKI. Konten video berisi pidato sambutan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Pulau Pramuka pada 27 September 2016.

"Kan, bisa saja dalam hati kecil Bapak-Ibu, enggak pilih saya karena dibohongi (orang) pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu merasa enggak bisa pilih karena takut masuk neraka, dibodohin, begitu, enggak apa-apa, karena ini panggilan pribadi Bapak-Ibu. Program ini (budi daya kerapu) jalan saja. Jadi, Bapak-Ibu enggak usah merasa enggak enak karena nuraninya enggak bisa pilih Ahok," kata Ahok saat itu.

Pernyataan yang menyinggung Surat Al Maidah menjadi polemik. Beberapa orang melaporkan Ahok ke polisi atas dugaan penistaan agama.

Kasus itu juga sempat memicu demonstrasi besar menuntut penegakkan hukum yang segera. Aksi paling masif terjadi pada 2 Desember 2016. Unjuk rasa itu kemudian dikenal sebagai Aksi 212. Kasus ini pun terus bergulir hingga 2017.

Publik terbelah menyikapi kasus ini. Dalam pengusutan kasus ini, Polri melakukan gelar perkara terbuka terbatas. Sebuah hal yang tak lazim dalam penegakkan hukum.

Kapolri jenderal Tito Karnavian mengambil kebijakan itu untuk meredam polemik yang meluas hingga ke daerah-daerah. Langkah tersebut juga ingin menunjukan Polri transparan dalam mengusut dugaan penistaan agama Ahok.

Akhirnya, penyidik memutuskan menaikan status Ahok sebagai tersangka. Kasus ini berakhir di pengadilan. Majelis Hakim yang dipimpin Dwiarso Budi Santiarto memvonis Ahok dua tahun penjara, Selasa, 9 Mei 2017.

Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang hanya menuntutnya dengan hukuman satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun.

Hakim menilai perbuatan Ahok meresahkan warga dan dapat memecah antargolongan. Ahok juga merasa tidak bersalah sehingga memberatkan hukumannya.

Saksikan video pilihan di bawah ini

Basuki Tjahja Purnama alias Ahok merayakan ulang tahun yang ke-52. Sejumlah tokoh publik memberi ucapan selamat dan doa di media sosial.

https://www.liputan6.com/news/read/3586178/bebas-bersyarat-antara-hoaks-dan-pilihan-ahok



Original Post

Bupati Lampung Tengah Nonaktif Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Media Online metrotvnews.com
2018-07-12

Jakarta: Bupati Lampung Tengah nonaktif Mustafa dituntut hukuman empat tahun dan enam bulan penjara. Ia juga diwajibkan membayar denda Rp250 juta subsider enam bulan kurungan.

Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Mustafa telah bersalah menyuap sejumlah anggota DPRD Lampung Tengah. Suap itu bertujuan agar DPRD menyetujui rencana Pemkab Lampung Tengah meminjam uang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp300 miliar.





"Menuntut, menyatakan Terdakwa Mustafa telah secara sah dan meyakinkan tindak pidana korupsi," kata jaksa saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Juli 2018 malam.

Dalam menyusun surat tuntutan, jaksa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan tuntutan kepada Mustafa. Hal yang memberatkan, perbuatan Mustafa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, menciderai tatanan birokrasi pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta selaku bupati ia tidak memberikan contoh yang baik pada bawahan.

"Sedangkan, hal yang meringankan, Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya," ungkap jaksa.

Mustafa sebelumnya didakwa menyuap anggota DPRD Rp9,6 miliar. Suap tersebut agar anggota DPRD memberikan persetujuan terhadap rencana pinjaman daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT Sarana Muti Infrastruktur (Persero) sebesar Rp300 miliar pada tahun anggaran 2018.

Suap itu dilakukan Mustafa bersama Kepala Dinas Bina Marga Taufik Rahman. Sejumlah anggota DPRD yang diduga menerima uang haram tersebut antara lain; Natalis Sinaga, Rusliyanto, Achmad Junaidi Sunardi, Raden Zugiri, Bunyana, dan Zainudin.

pemberian uang dilakukan secara bertahap, yakni Rp2 miliar sebanyak dua kali, Rp1,5 miliar sebanyak dua kali, Rp495 juta, Rp 1,2 miliar, dan terakhir Rp1 miliar. Sehingga total uang yang diberikan sejumlah Rp9,6 miliar.

Selain itu, pemberian uang itu juga dimaksudkan agar anggota DPRD menandatangani surat pernyataan kesediaan Pimpinan DPRD untuk dilakukan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Lampung Tengah dalam hal terjadi gagal bayar.

Taufik untuk mengumpulkan uang suap tersebut kepada rekanan yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Lampung Tengah. Natalis kemudian kembali meminta uang kepada Mustafa sebesar Rp3 miliar untuk Ketua DPD Partai Demokrat, PDI Perjuangan, dan Gerindra.

Mustafa kemudian menjanjikan dua proyek dengan nilai total anggaran mencapai Rp67 miliar kepada keduanya. Simon dan Budi akhirnya berhasil mengumpulkan uang Rp12,5 miliar.

Mustafa dinilai telah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
(JMS)

http://news.metrotvnews.com/hukum/Rb1VLexk-bupati-lampung-tengah-nonaktif-dituntut-4-5-tahun-penjara



Original Post

KY Mengapresiasi Komisi III Loloskan 2 Calon Hakim Agung

Media Online metrotvnews.com
2018-07-12

Jakarta: Komisi Yudisial mengapresiasi langkah Komisi III DPR RI yang menyetujui dua calon hakim agung (CHA) usulan mereka; Abdul Manaf dari Kamar Dagang dan Pri Pambudi Teguh dari Kamar Perdata. Keduanya disetujui Komisi III setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan Rabu, 11 Juli 2018 siang tadi.

"KY mengapresiasi persetujuan DPR RI terhadap semua calon yang diajukan KY," kata Juru Bicara KY Farid Wajdi lewat keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018.





Persetujuan DPR ini, kata dia, membuktikan kedua lembaga telah bekerjasama dengan baik terkait menyeleksi hakim agung dengan baik. Proses seleksi CHA ini juga memberikan gambaran bahwa semua lembaga yang terlibat berkomitmen penuh untuk memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan dengan memenuhi permintaan MA terhadap kebutuhan hakim agung.

Lebih lanjut, Farid mengungkapkan sebagai mitra, KY akan terus membangun komunikasi intensif dengan Komisi III DPR dalam upaya mewujudkan peradilan bersih dan agung.

"KY memastikan akan terus mengutamakan aspek kualitas dan integritas dalam mencari hakim agung," ucap Farid.

Komisi III DPR sebelumnya menyetujui Abdul Manaf dan Pri Pambudi Teguh menjadi hakim agung. Abdul Manaf akan mengisi Kamar Agama, sementara Pri Pambudi yang juga kakak dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan mengisi Kamar Perdata.

Hasil rapat pleno komisi III itu selanjutnya akan disampaikan ke rapat pleno DPR. Nantinya nama mereka akan diusulkan untuk mendapat persetujuan dari fraksi-fraksi.
(JMS)

http://news.metrotvnews.com/hukum/1bVGvZ1k-ky-mengapresiasi-komisi-iii-loloskan-2-calon-hakim-agung



Original Post

Pejabat Kemendagri Didakwa Terima Suap Rp 4,2 Miliar

Media Online republika.co.id
2018-07-12

Dudy Jocom didakwa dalam kasus korupsi proyek pembangunan Kampus IPDN di Sumbar.REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dudy Jocom didakwa menerima suap Rp 4,2 miliar dalam proyek pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung Kampus IPDN di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat (Sumbar). Proyek itu dianggarkan pada 2011.

Hal tersebut dibacakan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (11/7) di Pengadilan Tipikor Jakarta. Jaksa KPK menilai, perbuatan Dudy bersama-sama mantan General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya, Budi Rachmat Kurniawan diduga menyebabkan kerugian negara Rp 34 miliar.

"Terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara," ujar jaksa KPK Titto.

Dalam dakwaan disebutkan berawal dari proyek lanjutan pembangunan Gedung IPDN dengan pagu anggaran sebesar Rp 127,8 miliar. Dudy yang merupakan pejabat pembuat komitmen bersama-sama Bambang Mustaqim selaku Senior Manager Pemasaran Divisi Gedung PT Hutama Karya berencana mengatur sendiri pemenang lelang yang akan menjadi pelaksana proyek.

Dudy pun kemudian membuat nota dinas terkait pelaksanaan lelang yang sudah diatur agar PT Hutama Karya yang memenangkan proyek dengan memanipulasi sistem penilaian evaluasi administrasi dan teknis. Pada akhirnya, PT Hutama Karya menandatangani kontrak dengan penawaran harga senilai Rp 125,6 miliar. Setelah itu, Dudy menangih fee kepada Budi Rachmat Kurniawan.

"Terdakwa memerintahkan panitia penerima hasil pengadaan barang dan jasa untuk tidak melakukan pemeriksaan dan penilaian hasil pekerjaan pembangunan kampus," kata jaksa Tito.

Perbuatan Dudy juga memperkaya sejumlah orang yang lebih dari Rp 4,5 miliar. Kemudian memperkaya PT Hutama Karya sebesar Rp 22 miliar.

Atas perbuatannya Dudy didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/07/11/pbpek5409-pejabat-kemendagri-didakwa-terima-suap-rp-42-miliar



Original Post

Jaksa Tuntut Hakim Cabut Hak Politik Bupati Mustafa

Media Online metrotvnews.com
2018-07-12

Jakarta: Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Bupati Lampung Tengah nonaktif Mustafa agar dicabut hak politiknya. Mustafa dinilai telah terbukti menyuap sejumlah anggota DPRD Lampung Tengah.

"Menuntut majelis hakim agar memberikan hukuman tambahan berupa pecabutan hak dipilih dalam jabatan publik empat tahun setelah selesai menjalani masa pidana," kata jaksa saat membacakan surat tuntutan terhadap Mustafa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Juli 2018.





Jaksa mengatakan, Mustafa pada saat melakukan tindak pidana korupsi menjabat sebagai bupati yang diharapkan berperan aktif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, ia malah melakukan hal sebaliknya.

Mustafa telah menyuap sejumlah anggota legislatif sebesar Rp9,6 miliar yang ditujukan agar DPRD menyetujui rencana peminjaman dana daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp300 miliar.

Selain itu, dana untuk menyuap DPRD itu ia dapatkan dari para kontraktor sejumlah Rp51,3 miliar dan Rp36,4 miliar.

Oleh karena itu, jaksa menuntut agar hak politik Mustafa dicabut untuk melindungi publik dari informasi dan persepsi yang salah terhadap orang yang dipilih. Selain itu, pencabutan hak politik juga untuk menghindari agar daerah dipimpin orang yang pernah dipidana karena kasus korupsi.

Mustafa sebelumnya dituntut hukuman empat tahun dan enam bulan penjara. Ia juga diwajibkan membayar denda Rp250 juta subsider enam bulan kurungan.

Mustafa dinilai telah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
(JMS)

http://news.metrotvnews.com/hukum/dN6EeWRK-jaksa-tuntut-hakim-cabut-hak-politik-bupati-mustafa



Original Post

KY Apresiasi DPR Setujui Semua Calon Hakim Agung yang Diajukan

Media Online okezonecom
2018-07-12

JAKARTA \' Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi mengungkapkan bahwa pihaknya memberikan apresiasi kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah menyetujui semua calon hakim agung yang diajukan KY.

"KY mengapresiasi persetujuan DPR terhadap semua calon yang diajukan KY," ujar Farid saat dikonfirmasi, di Jakarta, Rabu 11 Juli 2018.

Adapun dua calon hakim agung yang diajukan oleh KY adalah Abdul Manaf dari Kamar Agama dan Pri Pambudi Teguh dari Kamar Perdata.

Sebelumnya, Abdul Manaf dan Pri Pambudi Teguh menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi III DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmon Junaidi Mahesa.

"Persetujuan DPR ini membuktikan bahwa kedua lembaga telah melakukan tugasnya terkait menyeleksi hakim agung dengan baik," kata Farid.

Lebih lanjut ia menyebutkan bahwa proses seleksi calon hakim agung tersebut memberikan gambaran bahwa semua lembaga yang terlibat berkomitmen memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan dengan memenuhi permintaan MA terhadap kebutuhan hakim agung.

Sebagai mitra, KY juga akan terus membangun komunikasi intensif dengan Komisi III DPR RI dalam upaya mewujudkan peradilan bersih dan agung.

"KY memastikan akan terus mengutamakan aspek kualitas dan integritas dalam mencari hakim agung," tambah Farid.

(han)

https://news.okezone.com/read/2018/07/12/337/1921171/ky-apresiasi-dpr-setujui-semua-calon-hakim-agung-yang-diajukan



Original Post

Buron 3 Tahun, Kepala Dinas Ini Akhirnya Ditangkap

Media Online republika.co.id
2018-07-12

Ia merupakan terpidana kasus korupsi pengadaan konstruksi dan instalasi PLTMHREPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Sujarwono, mantan Plt Kepala Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan (Dishuttamling) Pakpak Bharat, Sumut, akhirnya diringkus. Dia ditangkap tim Kejati Sumut setelah buron sejak tiga tahun lalu.

Kasi Penkum Kejati Sumut, Sumanggar Siagian mengatakan, Sujarwo merupakan terpidana kasus korupsi pengadaan konstruksi dan instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hybrid (PLTMH) yang bersumber dari APBD 2009 sebesar Rp800 juta. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 228.K/Pid.Sus/2014 tanggal 19 Maret 2014, Sujarwo dihukum empat tahun penjara dan denda sebesar Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan.

"Dia ditangkap di lokasi persembunyiannya di Jalan Mardisan, kompleks Kehutanan Provinsi Sumut, desa Bangun Sari, kecamatan Tanjung Morawa, Deli serdang pada Selasa (10/7) malam," kata Sumanggar, Rabu (11/7).

Sumanggar menjelaskan, penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang dikembangkan dengan melakukan pemantauan dan pengintaian beberapa hari. Terpidana pun akhirnya ditemukan dan langsung ditangkap.

Dari pemeriksaan, Sujarwo mengaku bekerja dengan temannya, Direktur PT Maju Jaya Mitra Abadi, Abdi Superto, selama bersembunyi. Dia pun akan diserahkan ke pihak Kejari Dairi untuk segera dieksekusi.

"Terhadap DPO telah dilakukan pemanggilan yang patut menurut hukum sebanyak tiga kali namun DPO tidak mengindahkan sehingga statusnya telah ditetapkan DPO oleh Kejari Dairi sejak 2015," ujar Sumanggar.

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/07/11/pbp2bq335-buron-3-tahun-kepala-dinas-ini-akhirnya-ditangkap



Original Post

Kemenko Polhukam Bantah Wiranto Gelar Pertemuan Terlarang Bahas Hanura

Media Online liputan6com
2018-07-12

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) membantah pernyataan pengurus Partai Hanura, bahwa Menko Polhukam Wiranto melakukan intervensi kepada KPU dalam kasus konflik internal Partai Hanura.

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Jhoni Ginting mengatakan, Rakortas yang diselenggarakan pada 5 Juli 2018 dilakukan dalam rangka implementasi dari tugas dan fungsi Kemenko Polhukam di bidang politik.

"Yaitu melakukan evaluasi penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2018 dan tindak lanjut pasca putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), atas gugatan terhadap SK Menkumham Nomor M.HH 01.AH.11.01 tanggal 17 Januari 2018. Rakortas ini juga untuk memastikan agar seluruh kementerian dan lembaga pemerintah terkait dengan penyelenggara Pemilu, mempunyai kesamaan pandangan dan tidak salah tafsir terhadap keputusan PTUN," ucap Jhoni dalam keterangannya, Rabu (11/7/2018).

Dia menuturkan, Rakortas di Kemenko Polhukam dilakukan setelah PTUN menerbitkan Putusan Nomor 24/6/2018 PTUN JKT tanggal 26 Juni 2018, dan bukan diselenggarakan sebelum keputusan PTUN ini.

Dia menyebut Kemenko Polhukam menilai, konfllk internal Partai Hanura memiliki potensi kerawanan keamanan dan dapat menghambat aspirasi politik masyarakat yang pada gilirannya berpengaruh kepada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

"Oleh sebab itu, perlu diadakan koordinasi dengan pihak pihak terkait setelah KPU menerbitkan surat keputusan," jelas Jhoni.

Karena itu, masih kata dia, tidak ada alasan yang menuduh Menko Polhukam Wiranto melakukan intervensi terhadap keputusan KPU.

"Upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Menko Polhukam dan jajarannya semata mata untuk melakukan tugas dan fungsi Kemenko Polhukan sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres No. 43 tahun 2015," ungkapnya.

Jhoni menuturkan, Wiranto bahkan mengimbau agar pihak yang berkonflik mematuhi keputusan hukum, apapun hasilnya.

"Kalaupun kemudian SK Menkumham Nomor M.HH.AH.11.01 56 tanggal 29 Juni 2018 ternyata diubah dengan SK Menkumham Nomor M.HH.AH.11.02 58 tanggal 6 Juli 2018, Kemenko Polhukam tetap meminta semua plhak mematuhinya. Kemenko Polhukam sangat menyesalkan pernyataan dari pengurus Partai Hanura yang intinya menuduh Menko Polhukam telah mengintervensi keputusan KPU melalui rapat pada tanggal 5 Juli 2018," pungkas Jhoni.

Saksikan video pilihan di bawah ini

Selain menghindari konflik kepentingan, Moeldoko mengaku akan fokus memegang amanah sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

1 dari 2 halamanTudinganSebelumnya, Hanura kubu Oesman Sapta Odang (Oso)-Herry Lontung Siregar, menuding Menko Polhukam Wiranto, telah melakukan pertemuan terlarang dengan Mahkamah Agung dan Ketua PTUN Jakarta. Pertemuan itu diduga untuk mengurusi dualisme kepengurusan di kubu partai Hanura.

"Pertemuan "terlarang" Wiranto dengan pejabat Mahkamah Agung, membuat noda hitam dalam kabinet kerja presiden Jokowi," ucap Wakil Sekjen Bidang Hukum DPP Hanura Petrus Selestinus.

Dia menuturkan, pertemuan yang dimaksud adalah pertemuan Wiranto dengan sejumlah pejabat di kantornya, pekan lalu yang membicarakan masalah Hanura. Menurutnya apa yang dilakukan Ketua Dewan Pembina Partai Hanura itu, menyandera kekuasaan MA.

"Ini jelas melanggar asas penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman yang merdeka yang mengancam dengan pidana segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman. Rakortas menko Polhukammerupakan perbuatan melanggar prinsip negara hukum, terlebih-lebih telah menyandera kebebasan hakim dalam memutus perkara Perselisihan Partai Hanura, yang saat ini dalam proses banding," tutur Petrus.

Dia menuturkan, sikap Wiranto tersebut mengandung itikad tidak baik. Karena sudah tahu ada banding. Dan seharusnya membicarakan dengan Oso dan Herry Lontung sebagai yang berhak bertindak mewakili Partai Hanura.

https://www.liputan6.com/news/read/3586351/kemenko-polhukam-bantah-wiranto-gelar-pertemuan-terlarang-bahas-hanura



Original Post

Kemenkopolhukam Sesalkan Tudingan Kubu Oso untuk Wiranto

Media Online Cnnindonesia.com
2018-07-12

Jakarta, CNN Indonesia Deputi Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Kemanan (Kemenkopolhukam) Jhoni Ginting membantah tudingan bahwa Menko Polhukam Wiranto telah mengintervensi keputusan PTUN dan KPU terkait polemik dualisme kepengurusan Partai Hanura.

Hal itu ia sampaikan untuk merespon pernyataan pengurus Hanura kubu Oesman Sapta Oedang yang mengatakan Wiranto telah menyalahgunakan jabatannya untuk mengintervensi konflik internal Hanura.

"Kemenko Polhukam menyesalkan pernyataan dari pengurus Partai Hanura yang intinya menuduh Menko Polhukam telah mengintervensi keputusan KPU melalui rapat pada tanggal 5 Juli 2018," kata Jhoni dalam ketwrangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com,Rabu (11/7).

googletag.cmd.push(function() googletag.display(\'div-gpt-ad-1520566820877-0\') )

Diketahui, bahwa Wiranto saat ini masih aktif menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Hanura.

Ia pun pernah memanggil Ketua KPU Arief Budiman, pihak MA, dan Kemenkumham di Kantornya untuk membicarakan sengketa Partai Hanura yang akan berlaga dalam kontestasi Pemilu 2019 pada Kamis (5/7) lalu.

Jhoni mengatakan bahwa rapat koordinasi terbatas (Rakortas) saat itu digelar semata-mata untuk mencarikan solusi agar konflik Hanura dapat diselesaikan dengan baik karena dianggap bisa mengganggu kelancaran Pemilu 2019.

"Konflik internal Partai Hanura mmeiliki potensi kerawanan keamanan dan dapat menyebabkan terhambatnya aspirasi masyarakat yang pada gilirannya akan berdampak pada Indeks Demokrasi Indonesia, karenanya harus dilakukan koordinasi," ujarnya.

Jhoni lantas menegaskan bahwa Kemenko Polhukam memiliki tugas dan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 untuk menyelenggarakan rakortas dengan pihak terkait untuk membahas isu tertentu.

Ia mengklaim bahwa Rakortas saat itu digelar untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 dan tindak lanjut pascaputusan PTUN terkait gugatan terhadap SK Menkumham Nomor M.HH-01AH.11.01 tanggal 17 Januari 2018.

Hal itu dilakukan agar instansi pemerintah terkait tidak ada yang salah tafsir dan harus memiliki pandangan yang sama terhadap putusan PTUN terkait Partai Hanura yang sah di mata hukum.

"Jadi Rakortas dilakukan dalam rangka implementasi dari tugas dan fungsi Kemenko Polhukam di bidang politik," ujar Jhoni.

Melihat hal itu, Jhoni menegaskan bahwa tuduhan pengurus Partai Hanura tersebut tak dibenarkan dan tak memiliki dasar yang kuat.

Ia juga mengimbau agar para elit Hanura yang berkonflik dapat patuh terhadap putusan hukum yang berlaku.

"Jadi Rakortas itu semata-mata ingin membuat tahapan pemilu berjalan lancar, termausk membahas tindka lanjut terkait putusan PTUN terkait Partai Hanura, karena Pwrtai Hanura adalah salah satu parpol peserta pemilu," pungkasnya.

Diketahui, Wakil Sekjen Bidang Hukum DPP Partai Hanura Petrus Selestinus yang menyoroti rakortas Wiranto bersama KPU hingga MA pada 5 Juli itu sebagai pertemuan \'terlarang\' dan telah memberikan noda hitam di Kabinet Kerja Jokowi.

"Pertemuan \'terlarang\' Wiranto dengan pejabat KPU dan Mahkamah Agung membuat \'noda hitam\' dalam Kabinet Kerja Presiden Jokowi," kata Petrus dalam keterangan tertulisnya.

Pertemuan itu, kata Petrus, melanggar UU Administrasi Pemerintahan dalam tiga kategori, yakni melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang.

Sebelumnya, KPU akan menerima pendaftaran bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota Pemilu 2019 dari Hanura kubu Ketua Umum OSO dan Sekjen Herry Lontung Siregar.

Komisioner KPU Hasyim Asy\'ari mengatakan hal itu dilakukan sesuai dengan SK kepengurusan Hanura yang diterbitkan Kementerian Hukum dan HAM.

Dengan demikian, Daryatmo dan Sarifuddin Suding yang merupakan rival Oso-Herry Lontung dalam sengketa internal Hanura, tidak dapat mendaftarkan bakal caleg atas nama Hanura.

SK Menkumham yang dimaksud Hasyim yakni surat bernomor M.HH.AH.11.02-58 tertanggal 6 Juli 2018. Dalam surat itu termaktub bahwa Menkumham Yasonna Laoly mengakui kepengurusan Hanura dengan ketua umum Oso dan Sekjen Herry Lontung Siregar.

(DAL)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180712031743-32-313412/kemenkopolhukam-sesalkan-tudingan-kubu-oso-untuk-wiranto



Original Post

Koruptor Tol JORR Ditangkap di Mal

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2018-7-12

Koruptor Tol JORR Ditangkap di Mal

KORUPTOR Tol JORR, Thamrin Tanjung. 17 tahun tak dibui. Padahal, vonis berkekuatan hukum tetap sudah putuskan sejak 2001. Apa alasan jaksa tak segera menjebloskan Thamrin ke bui?

"Keputusan presiden grasi dia (Thamrin) baru diterima Kejari Jakpus 6 April 2018," ujar Kasipen-kum Kejati DKI Nirwan Nawawi.

Thamrin divonis di tingkat kasasi pada 2001. Putusan Thamrin teregister dengan No 720K/Pid/2001 tertanggal 11 Oktober 2001.

"Berdasarkan penetapan Ketua PN Jakpus No 189/ PID.B/1998 tanggal 7 Oktober 2002 yang menetapkan penangguhan penahanan pelaksanaan eksekusi atas nama Thamrin Tanjung sampai menunggu keputusan permohonan grasinya," jelas Nirwan.

Thamrin pun akhirnya ditangkap di Cilandak Town Square (Citos), Jaksel, saat sedang makan pada Selasa (9/7) pukul 21.50 WIB.

Berdasarkan putusan MA, Thamrin divonis 2 tahun penjara dan denda Rp25 juta. Selain itu, Thamrin divonis membayar uang pengganti Rp8 miliar.

Thamrin Tanjung merupakan terpidana dalam kasus tindak pidana korupsi dalam penerbitan CP-MTN PT Hutama Karya dengan nilai Rpl,05 triliun dan US$471 juta yang telah berkekuatan hukum tetap.

Keberhasilan penang-buron kasus pidana

merupakan bukti -TflSnkret program Tabur 31.1 yang digagas Jaksa Agung Muda Intelijen Jan Samuel Maringka. Program itu merupakan rekomendasi rapat kerja Kejaksaan Agung.pada Desember 2017.

Kasus jalan tol JORR S merupakan kasus lama. Pada tahun 1998, saat PT Jasa Marga mengambil alih aset tersebut yang sebelumnya merupakan barang sitaan negara atas ketidakmampuan oknum melunasi utang untuk pembangunan jalan tol kepada BNI.

Pihak yang berutang ialah PT Marga Nurindo Bhakti dengan mengambil kredit dari BNI senilai Rp2,5 triliun.

Pada kenyataannya dari pinjaman sebesar itu, diketahui hanya Rpl triliun untuk pembangunan tol, sisanya tidak diketahui.

PT MNB tidak bisa mengembalikan uang pinjaman itu hingga tol disita dan diambil alih Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). BPPN mengembalikan proyek tersebut kepada negara, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Jasa Marga pada tahun 1998.

(Gol/P1)





Original Post

Wapres Bela Mantan Menag Terkait DOM

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-7-12

Wapres Bela Mantan Menag Terkait DOM

Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi saksi meringankan yang diajukan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali dalam sidang lanjutan peninjauan kembali (PK).

PEMERINTAH tidak pernah menentukan aturan penggunaan dana operasional menteri. Pernyataan itu diberikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang hadir menjadi saksi dalam persidangan peninjauan kembali terpidana korupsi pengelolaan dana haji serta penyelewengan dana operasional menteri (DOM), Suryadharma Ali.

Menurut pria yang akrab disapa JK itu, pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No 268/PMK.05/2014 telah membuat penggunaan dana operasional menteri fleksibel.

"Awalnya pemerintah mengatur melalui PMK No 03/PMK 06.2006 untuk pemberian dana tersebut, kemudian diperbaiki dalam PMK 268 yang memberikan keleluasaan untuk gunakan dana operasional menteri," kata JK di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Rabu (11/7).

JK pun membeberkan alasan perbaikan PMK itu, yakni agar tidak ada lagi kebutuhan pemerintah terhadap laporan pertanggungjawaban menteri atas penggunaan dana operasional tersebut sebagai salah satu kewajiban administrasi.

"Ya, PMK 3 memang dibutuhkan pertanggungjawaban, tetapi keluarnya PMK yang baru berarti mencabut PMK nomor 3 itu sehingga tidak perlu ada pertanggungjawaban detail lagi," ujarnya.

Namun demikian, JK menyebut tak seluruhnya penggunaan dana operasional menteri bisa digunakan secara fleksibel.

Tidak seluruhnya

Menurutnya, dari jumlah Rpl20 juta yang didapat setiap menteri, hanya 20% yang peruntukannya diatur dan harus memiliki pertanggungjawaban. Sementara sisanya sebanyak 80% tidak perlu pertanggungjawaban.

"Katakanlah ada tamu diberikan tiket

pulang, jadi ya boleh kecuali yang 20% harus jelas pertanggungjawabannya," tuturnya.

Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali puas dengan keterangan Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Pak JK ialah atasan saya langsung, mengerti apa tugas-tugas menteri dan memahami aturan-aturan yang berkaitan dengan dana operasional menteri. Jadi, saya merasa cukup apa yang telah beliau berikan keterangan pada hari ini dan mudah-mudahan bisa dipahami semua pihak," kata Suryadharma seusai sidang.

Sebelumnya, Suryadharma Ali divonis enam tahun penjara dengan denda Rp300 juta oleh Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta pada 11 Januari 2016 lalu. Melalui proses banding justru upaya bandingnya pada 2 Juni 2016 pun ditolak oleh Pengadilan Tinggi Jakarta

PT Jakarta malah memperberat hukumannya menjadi 10 tahun penjara. Ia dinilai terbuka menyalahgunakan wewenangnya sebagai pemegang penyelenggaraan ibadah haji 2010-2013 dan pengelolaan dana haji.

Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu pun dianggap memanfaatkan sisa kuota haji nasional dengan tidak berdasarkan prinsip keadilan.

Atas penyalahgunaan wewenangnya, Suryadharma dianggap merugikan keuangan negara sebesar Rp27.283.090.068 dan 17.967.405 riyal Saudi

Suryadharma juga dianggap menggunakan dana operasional menteri untuk kepentingan pribadinya. Selama mei!j5i menteri, DOM yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diterima Suryadharma berjumlah RplOO juta per bulan.

Kuasa hukum SDA, Rullyandi, enggan membeberkan siapa lagi saksi yang akan dipanggil untuk meringankan kliennya.

Putri Anisa Yuliani/ (P3)





Original Post

Dudy Jocom Didakwa Korupsi Rp4,2 M

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-7-12

Dudy Jocom Didakwa Korupsi Rp4,2 M

MANTAN Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi (Kapusdatin) Setjen Kementerian Dalam Negeri, Dudy Jocom, didakwa melakukan korupsi Rp4,2 miliar pada proyek pembangunan gedung kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Agam. Sumatra Barat.

"Terdakwa melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang memperkaya diri sendiri sebesar Rp4,2 miliar," kata jaksa penuntut umum KPK Budi Nugraha saat membacakan dakwaan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, kemarin.

Dudy pun diduga merugikan negara hingga Rp34,8 miliar dalam proyek itu. Jaksa juga menyebut Dudy telah memperkaya orang lain serta korporasi.

Pihak-pihak yang diuntungkan di antaranya General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya Budi Rachmat Kurniawan sebesar Rp57i juta, pejabat penandatanganan SPM Mohmmad Rizal Rp500 juta, dan GM Pemasaran Divisi Gedung PT Hutama Karya Bambang Mus-taqim Rp500 juta.

Dudy juga dinilai memperkaya korporasi, di antaranya PT Hutama Karya (persero) Rp22 miliar, CV Restu Kreasi Mandiri Rp265 juta. CV Prima Karya Rp3,3 miliar. Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sri Kandiyati RplOO juta, dan PT Yulian Berkah Abadi Rp79,4 juta.

Jaksa KPK mengatakan Dudy Jocom

merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) pada 2010. Kemudian Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni membentuk panitia pengadaan barang dan jasa terkait lelang proyek pembangunan IPDN di Kabupaten Agam, Sumatra Barat.

Sebagai PPK, Dudy seharusnya mengumumkan lelang setiap proyek berikut keterangan spesifikasi proyek serta harga perkiraan sementara (HPS) untuk dijadikan patokan penawaran harga bagi kontraktor. Namun, Dudy urung melakukan tugasnya. "Perbuatan terdakwa yang

tidak menyusun HPS dan menambahkan . persyaratan yang diskriminatif bertentangan dengan Pasal 6 huruf e Perpres Pengadaan Barang dan Jasa."

Setelah tanda tangan kontrak, jaksa KPK mengatakan Dudy bertemu dengan Budi Rahmat dengan memperkenalkan Mulyawan. Dalam pertemuan itu juga Dudy meminta komitmen/ee kepada Budi Rachmat. "Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 6 huruf g dan huruf h Perpres Pengadaan Barang dan Jasa," terang Jaksa.

(Put/P3)





Original Post

Zumi Zola Bungkam soal Kasus Suap

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-7-12

Zumi Zola Bungkam soal Kasus Suap

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola dalam penyidikan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi terkait proyek-proyek di Dinas PU-Pera Provinsi Jambi Tahun 2014-2017.

"Hari ini (Rabu), Zumi Zola dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Arfan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, kemarin.

Selain kasus gratifikasi, KPK kembali menetapkan Zumi Zola sebagai tersangka suap terkait pengesahan Rancangan Anggaran Penda-

patan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018.

Setelah diperiksa, mantan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu enggan berbicara soal kasus gratifikasi dan suap yang tengah menjeratnya. Aktivis 212 tersebut hanya tersenyum saat ditanya mengenai KPK yang kembali menetapkannya sebagai tersangka. "Terima kasih ya, permisi," kata Zumi di

Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Setelah berkata itu, Zumi yang mengenakan rompi tahanan oranye khas KPK, langsung masuk ke mobil tahanan.

Dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Provinsi Jambi dan penerimaan lainnya, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana

korupsi pemberian hadiah atau janji terkait pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018.

KPK juga mencermati fakta-fakta persidangan dan didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa Zumi Zola selaku Gubernur Jambi periode 2016-2021 diduga mengetahui dan setuju terkait uang ketok

palu.

Selanjutnya, Zumi Zola meminta Pit Kadis PU-Pera Jambi Arfan (ARN) dan Asisten Daerah 3 Provinsi Jambi Saipudin (SAI) untuk mencari uang agar mendapat pengesahan Raperda APBD 2018 Jambi. Arfan juga diminta melakukan pengumpulan dana dari kepala-kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan pinjaman pada pihak lainnya serta pengumpulan dana yang akan diperuntukkan ke-

pada para anggota DPRD.

Dari dana yang terkumpul itu, Arfan melalui orang kepercayaannya telah memberikan kepada sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi sekitar Rp3,4 miliar.

"Selama proses berjalan, KPK menerima pengembalian uang dari pihak yang telah menerima, yaitu uang yang dialokasikan untuk tujuh anggota DPRD sejumlah total Rp700 juta. Uang itu menjadi alat bukti dan dititipkan dalam rekening penampungan KPK," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Jakarta, Selasa (10/7).

(Ant/P3)





Original Post

Rusia Kejar Sekte Saksi Yehova

Media Cetak Media Indonesia Halaman 11
2018-7-12

Rusia Kejar Sekte Saksi Yehova

POLISI dengan memakai topeng dan senapan mendatangi rumah Anatoly Vilitkevich, 31, kemarin pagi.

Dia dicari aparat karena tudingan melakukan kegiatan ekstremisme agama sebagai Saksi Yehova. "Lupakan saja. Pergi dan cari telepon baru, tablet baru, dan suami baru," kata para polisi kepada istrinya, Alyona, 35, sambil membawa perangkat tablet, komputer, dan telepon milik pasangan itu.

Setelah penggerebekan itu, Alyona mengatakan para penyelidik menggolongkan pembacaan Alkitab yang me-

reka lakukan dan kegiatan 1 kelompok-kelompok doa sebagai aktivitas ekstremis.

"Itu memalukan. Itu tidak adil. Kami warga negara yang damai, jauh dari segala jenis ekstremisme, tetapi mereka menganggap kami sebagai penjahat," katanya melalui telepon dari Ufa;

Sebelumnya, Vilitkevich telah ditahan selama sembilan hari pada April lalu kemudian dipindahkan ke tahanan rumah sambil menunggu persidangan.

Dia tidak diizinkan berbicara dengan wartawan. Alyona mengaku telah mengajukan banding atas kasusnya

ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia.

"Saya tidak akan meninggalkan keyakinan saya. Inilah hidup saya, prinsip saya. Aku tidak bisa hidup dengan cara lain," tandasnya.

Berisiko dipenjara

Vilitkevich, yang tinggal di kota industri Ufa, ialah salah satu dari sekitar 20 anggota gerakan keyakinan yang didirikan di Amerika Serikat (AS). Dalam beberapa bulan terakhir, kelompok mereka diberangus di seluruh Rusia.

Menurut Human Rights Watch, mereka kini berisiko

menghadapi hukuman penjara hingga 10 tahun.

Lembaga itu mengatakan polisi mengancam para anggota Saksi Yehova saat penggerebekan. Dalam beberapa kasus, para aparat bahkan mengacungkan senjata ke kepala anggota kelompok itu.

Sementara itu, anggota-anggota Saksi Yehova mengatakan 22 dari anggota mereka dipenjara di Rusia, termasuk pasangan yang ditahan secara bersamaan pada 4 Juli lalu.

"Kami tidak melihat penjelasan yang masuk akal untuk itu. Namun, kami tidak melupakan kata-kata Kristus, Sama seperti saya telah diani-

aya, demikian juga Anda aan dianiaya. Bagi kami, itulah yang menjelaskannya," kata Yaroslav Sivulsky, wakil senior Saksi Yehova di Rusia.

Di Rusia, berbagai kelompok telah ditargetkan berdasarkan Undang-Undang Antiekstrem-isme 2016. Mahkamah Agung secara khusus menarget Saksi Yehova; memerintahkan pembubaran mereka di Rusia.

"Secara resmi, ini sekte ekstremis totaliter. Namun, faktanya, mereka adalah orang-orang yang karena keyakinan mereka tidak rentan terhadap propaganda," kata petugas dinas rahasia FSB Rusia.

(AFP/Ire/I3)





Original Post

Suryadharma Hadirkan JK

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-7-12

Suryadharma Hadirkan JK

KPK akan melelang sitaan korupsi SDA.

JAKARTA - Terpidana kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji dan dana operasional menteri (DOM) Suryadharma Ali (SDA) menghadirkan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjadi saksi dalam sidang peninjauan kembali (PK) perkara korupsi DOM dan pelaksanaan ibadah haji periode 2010-2013 di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (n/7).

JK menjadi saksi dalam kapasitasnya sebagai Wakil Presiden 2004-2009. JK menjelaskan aturan penggunaan DOM saat SDA menjabat sebagai menteri agama pada 2009-2014.

Menurut JK, penggunaan DOM ini untuk menteri dan pejabat sederajat yang mendapatkan gaji Rp 19 juta. Karena itu, dalam menjalankan tugasnya, pemerintah memberikan dana operasional sebanyak Rp 120 juta.

"DOM tersebut sejak 2006 diatur di Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) yang kemudian diperbaiki dalam PMK nomor 268 yang memberikan keleluasaan untuk menggunakan dana operasional menteri," kata JK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu.

Menanggapi kesaksian JK yang meringankan tersebut, Suryadharma merasa cukup. JK di mata Suryadharma merupakan atasannya saat itu yang mengerti tugas dan memahami aturan-aturan DOM.

"Jadi, saya merasa cukup apa yang telah beliau berikan keterangan pada hari ini dan mudah-mudahan bisa dipahami semua pihak," ujar SDA.

SDA merasa vonis yang dijatuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada dirinya sangatlah tidak pas. Hal ini karena dasar aturan yang sudah kedaluwarsa.

"Kerugian negara itu berdasarkan pada PMK 003 tahun 2006, saya diadili menggunakan PMK itu nomor 003 tahun 2006. PMK tahun 2006 itu sudah dicabut. Jadi, saya diadili oleh PMK yang mati," kata dia. Kuasa hukum SDA, M Rullyandi, mengatakan, kesaksian JK makin menguatkan kliennya. Keterangan JK selaku Wapres terkait DOM penting dicatat. "Inilah kekeliruan selama ini yang barangkali akan menjadi balian pertimbagan bagi ma-

jelis hakim Mahkamah Agung. Terima kasih," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, KPK tak ambil pusing dengan kesaksian JK. "Hak dari terpidana mengajukan peninjauan kembali. Nanti hakim yang akan mempertimbangkan hal tersebut. Kalau bagi KPK. kami masih sangat yakin kalau kasus itu terbukti dan diuji secara berlapis sampai berkekuatan hukum tetap," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Rabu.

Jaksa KPK Abdul Basir menegaskan, KPK tidak salah memperkarakan Suryadharma. Menurut Basir, peraturan DOM yang didakwakan ke SDA sampai 2013 sebelum peraturan Menteri Keuangan yang baru terbit. "Kasus posisi sudah terang benderang, sudah surat tuntutan dan putusan dikuatkan juga di pengadilan tinggi," kata dia.

Menurut Basir, SDA menggunakan DOM tidak semestinya. Sefleksibel pengelolaan uang negara pasti ada batasannya. "UU membatasi itu, apa batasannya? Jangan merugikan keuangan negara," kata dia.

Lelang kiswah

Lebih lanjut, Febri mengatakan, KPK akan melelang satu lembar kain kiswah atau penutup Kabah terkait kasus tindak pidana korupsi yang menjerat SDA.

"Salah satu barang rampasan yang akan dilelang Rabu 25 Juli 2018 adalah satu lembar kain kiswah atau penutup Kabah berwarna hitam berukuran 80 cm X 59 cm," kata Febri.

Febri pun menegaskan bahwa proses PK yang diajukan Suryadharma saat ini juga tidak bisa menghentikan proses lelang yang akan dilakukan tersebut.

"Saya kira itu tegas ya di Undang-Undang MA sangat jelas diatur pelaksanaan PK tidak menghentikan eksekusi atau pelaksaan sebuah putusan.

Jadi, kami hanya melaksanakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap," tutur Febri.

Pada 11 Januari 2016, Suryadharma dihukum enam tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan serta uang pengganti Rp 1,821 miliar. Suryadharma terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

antara ed nashih nashrullah





Original Post

Sidang Dakwaan

Media Cetak Koran Tempo Halaman 2
2018-7-12

Sidang Dakwaan

Terdakwa mantan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Dudy Jocom, mengikuti sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin. Ia didakwa menerima suap Rp 4,2 miliar.

FOTO TEMPO/IMAM SUKAMTO





Original Post

KPK Tetap Menilai Suryadharma Ali Rugikan Negara

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2018-7-12

KPK Tetap Menilai Suryadharma Ali Rugikan Negara

Kesaksian Jusuf Kalla justru menguatkan dakwaan terhadap mantan Menteri Agama tersebut.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi berkukuh mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali, telah menyelewengkan dana operasional menteri (DOM) selama masa jabatan 2009-2014. Jaksa KPK, Abdul Basir, juga menilai keterangan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla yang

diajukan sebagai saksi meringankan justru semakin membuktikan dakwaan terhadap mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan tersebut. "Posisi kasus sudah te-rang-benderang. Yang bersangkutan menggunakan DOM tidak semestinya. Sefleksibel pengelolaan uang negara pasti ada batasannya. Undang-undang membatasi itu. Apa

batasannya, jangan merugikan keuangan negara," kata Abdul di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, kemarin.

Majelis hakim Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis penjara selama 6 tahun dan denda Rp 300 juta kepada Suryadharma pada 11 Januari 2016. Vonis ini justru semakin dikuatkan Pengadilan Tinggi Tipikor DKI Jakarta dengan menambah hukuman penjara menjadi 10 tahun, denda Rp 300 juta, dan pencabutan hak politik selama 5 tahun.

Dalam perkara ini, Suryadharma dinyatakan

terbukti melakukan sejumlah tindak pidana korupsi, yaitu menunjuk kerabatnya sebagai Petugas Penyelenggara Ibadah Haji dan pendamping amirulhaj pada 2010-2013. Suryadharma juga terbukti menggunakan DOM hingga Rp 1,821 miliar untuk kepentingan pribadi.

Selain itu, Suryadharma menunjuk sejumlah majmuah penyedia perumahan di Jeddah dan Madinah sesuai dengan keinginan sendiri yang menyebabkan kerugian negara hingga 15,498 juta riyal. Dia juga menyalahgunakan sisa kuota haji periode 2010-2012 dengan memberangkatkan dan memperkaya 1.771 anggota jemaah haji. "Dalam aturan pengelolaan negara, tidak boleh uang negara digunakan semau sendiri. Jangan salah pengertian DOM untuk keadaan apa pun," Basir menjelaskan.

Jusuf Kalla, dalam persidangan, mengatakan Kementerian Keuangan memberikan DOM kepada menteri dan sederaj atnya untuk mengimbangi kebutuhan dengan gaji Rp 19 juta. Dengan demikian, ber-dasarkanPeraturanMenteri Keuangan (PMK) Nomor 3 Tahun 2006, p emerintah memberikan DOM senilai Rp 120 juta yang harus dipertanggungjawabkan secara administratif.

Aturan tersebut kemudian diperbaiki dalam PMK 268 Tahun 2014 yang menyatakan hanya 20 persen DOM yang dipertanggungjawabkan secara administratif. Namun kasus yang menjerat Suryadharma adalah DOM tahun 2010-2013 atau sebelum PMK baru.

"Pak JK memberikan keterangan bagus, walaupun fleksibel, tetapi untuk mendukung tugas sebagai menteri itu yang harus digarisbawahi," Basir menambahkan. Suryadharma mengatakan optimistis kesaksian Kalla akan menjadi

pertimbangan hakim untuk merevisi atau meringankan hukuman. "Saya merasa keterangan beliau cukup, semoga bisa dipahami oleh pihak lain,"ujar dia.

Hal yang sama disampaikan kuasa hukum Suryadharma, Rullyandi, yang menilai kliennya membutuhkan pembelaan dan

penegasan tentang syarat penggunaan D OM. Menurut dia, kesaksian Kalla menegaskan bahwa DOM dapat digunakan setiap menteri sesuai dengan kebutuhannya dan tanpa pertanggungjawaban. "Keterangan JK tadi sangat menguatkan," ujar dia.

TAUFIQ SIDDIQ/ Fransisco Rosarians





Original Post

Partai Belum Setor Calon Legislator ke KPU

Media Cetak Koran Tempo Halaman 10
2018-7-12

Partai Belum Setor Calon Legislator ke KPU

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum mengatakan belum ada satu pun partai politik yang menyetorkan nama kadernya sebagai calon anggota legislatif dalam Pemilihan Umum 2019. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan lembaganya dan Presiden Joko Widodo mendorong seluruh pengurus partai politik untuk segera mendaftarkan nama-nama calon legislator di parlemen daerah dan

parlemen Senayan."Hingga hari ini belum ada yang mendaftar," kata Arief di kompleks Istana Negara, kemarin.

Anggota Staf Khusus Kepresidenan Bidang Komunikasi, Johan Budi, mengatakan menteri Kabinet Kerja belum ada yang mengajukan izin untuk maju sebagai calon anggota legislatif. Sebelumnya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan Puan Maharani sempat menyatakan diri tengah berpikir untuk maju sebagai caleg.

Seiring dengan isu tersebut, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh melarang menteri dari partainya untuk mendaftar sebagai calon anggota parlemen. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menyatakan tak

akan mendaftar. "Belum ada satu menteri pun yang menyampaikan ke Presiden," kata Johan.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan partainya akan mendaftarkan nama kadernya ke KPU secara serentak pada 14 Juh mendatang. Dia mengklaim Partai Demokrat akan mencantumkan semua nama kadernya yang maju untuk parlemen di

daerah dan Senayan. Saat ini, menurut dia, partainya masih memastikan keterwakilan 30 persen perempuan sebagai caleg Partai Demokrat. "Semua tinggal finalisasi," ujar Hinca. "Partai Demokrat berkomitmen menjalankan seluruh pakta integritas yang diajukan Badan Pengawas Pemilu."

Adapun politikus Partai Gerindra, Muhammad Taufik, masih berupaya

untuk menggugat Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang larangan mantan narapidana maju sebagai caleg. Dia mengajukan uji materi tersebut ke Mahkamah Agung pada 10 Juli lalu. Dalam gugatannya, dia menilai larangan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

BUDIARTI UTAMI PUTRI





Original Post

Mahkamah Konstitusi Telaah 56 Berkas Sengketa Pilkada

Media Cetak Koran Tempo Halaman 10
2018-7-12

Mahkamah Konstitusi Telaah 56 Berkas Sengketa Pilkada

Komisi

Pemilihan

Umum

merampungkan

rekapitulasi

163 pemilihan

kepala daerah.

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi telah menerima 56 berkas pendaftaran sengketa hasil pemilihan kepala daerah serentak 2018. Lembaga penegak konstitusi tersebut akan mulai menelaah untuk memverifikasi dan meminta perbaikan hingga gugatan tersebut resmi teregistrasi sebagai perkara. "Kalau sudah lengkap, kami bisa melakukan registrasi pada 23 Juli 2018," kata juru bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono, saat dihubungi Tempo, kemarin.

Mahkamah membuka pendaftaran gugatan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum secara langsung dan online pada 4-11 Juli 2018. Dari 171 daerah yang menggelar pemungutan suara, hanya tiga pilkada provinsi dan sejumlah pilkada kabupaten/kota yang melayangkan berkas gugatan. Beberapa dalih yang diajukan antara lain kecurangan penghitungan suara, politik uang, dan pelanggaran lainnya.

Menurut Fajar, Mahka-

mah sengaja membuka akses luas kepada masyarakat untuk memantau seluruh proses penyelesaian gugatan sengketa hasil pilkada. Dia mengklaim semua tahap penyelesaian kasus tersebut akan diung-gah dan dapat diunduh di laman resmi Mahkamah Konstitusi. Hal ini menjadi salah satu cara mencegah terjadinya praktik korupsi dalam pengambilan keputusan di persidangan.

Sebelumnya, dua hakim konstitusi menjadi pesakitan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta setelah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mocthar, terbukti menjual putusan

sejumlah sengketa pilkada. Sedangkan hakim konstitusi Patrialis Akbar terbukti menjual putusan uji materi beleid kesehatan hewan. "Supaya tidak ada lagi praktik-praktik seperti jual-beli berkas atau harus menghubungi orang dalam untuk tahu permohonan yang diajukan oleh pemohon," kata Fajar.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan lembaganya memang memprediksi ada delapan daerah yang berpotensi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Daerah-daerah tersebut memiliki perbedaan suara tipis di antara dua calon kuat, yaitu Provinsi Maluku Utara, Kota Cirebon, Kota

Tegal, Kabupaten Sampang, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Menurut dia, KPU akan segera menetapkan hasil pilkada setelah MK memastikan daerah-daerah yang tak mengajukan gugatan. Sedangkan untuk daerah yang mengajukan gugatan, KPU akan mengeluarkan penetapan setelah MK mengetuk putusan. "Persidangan perdana untuk perkara sengketa hasil pilkada 2018 akan dimulai pada 26 Juli 2018. Berdasar peraturan perundang-undangan, MK sudah harus menyelesaikan perkara sengketa hasil pilkada

pada 26 September 2018," kata Arief.

Hingga saat ini, KPU sudah menerima data rekapitulasi dari 163 daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Sedangkan delapan kabupaten dan kota lainnya masih belum menyerahkan hasil rekapitulasi. Satu daerah tercatat belum melakukan pemungutan suara, yakni Kabupaten Paniai, Papua.

RYAN DWIKY ANGGRIAWAN / DEWI NURITA/ Fransisco Rosarians





Original Post

Kalla Pemanfaatan Dana Operasional Fleksibel

Media Cetak Kompas Halaman 4
2018-7-12

Kalla Pemanfaatan Dana Operasional Fleksibel

JAKARTA, KOMPAS -Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pada prinsipnya, dana operasional menteri dapat digunakan secara fleksibel. Penyaluran dana tersebut bergantung pada diskresi atau kebijakan menteri.

Kalla saat menjadi saksi dalam sidang peninjauan kembali yang diajukan Suryadharma Ali, mantan Menteri Agama, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (11/7/2018), mengatakan, pengucuran dana operasional menteri terdiri dari 80 persen lumpsum dan 20 persen lainnya untuk dukungan operasional lainnya yang bisa diajukan secara fleksibel.

"Awalnya, PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 3 Tahun 2006 membutuhkan pertanggungjawaban, tetapi keluarnya PMK Tahun 2014 mencabut yang sebelumnya sehingga

penggunaan dana operasional tidak perlu pertanggungjawaban detail lagi." kata Kalla di hadapan majelis hakim yang diketuai Franky Tumbuwun.

Padahal, mengacu pada PMK Nomor 268 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran DOM/Pimpinan Lembaga, pertanggungjawaban tetap harus dilakukan dengan menyertakan bukti pengeluaran yang sah. Meskipun fleksibel dan bergantung pada diskresi menteri, penggunaan dana operasional itu juga perlu melihat kepatutan dan kewajaran.

Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdul Basir, pun menanyakan, apakah dana operasional menteri bisa digunakan sebebas-bebasnya, termasuk untuk membiayai keluarga. "Karena dianggap sekian tahun gaji menteri tidak naik sehingga diberi keleluasaan itu. Jadi fleksibel sekab. Atau katakanlah ada tamu diberikan tiket pulang, jadi, ya, boleh saja," jawab Kalla

Suryadharma mengajukan PK setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menghukumnya dengan pidana 10 tahun penjara. Ia terbukti menyalahgunakan kewenangannya dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013 dan dalam penggunaan dana operasional menteri.

(IAN)





Original Post

Menjawab Keberatan KPK

Media Cetak Kompas Halaman 6
2018-7-12

Menjawab Keberatan KPK

Beberapa waktu lalu, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menemui Presiden Joko Widodo terkait masuknya delik korupsi dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana. Kala itu ada sepuluh alasan KPK untuk menolak masuknya delik korupsi dalam RUU HP.

Pada Selasa, 26 Juni 2018, Kepala Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK Rasamala Aritonang di sebuah media cetak menuliskan, ada tujuh kelemahan delik korupsi dalam RUU HP. Pada Rabu. 4 Juli 2018, pimpinan KPK kembali menemui Presiden Jokowi, menyampaikan keberatan yang sama, tetapi kali ini hanya ada empat alasan. Artinya, alasan penolakan KPK itu semakin hari semakin berkurang.

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada pimpinan KPK-yang integritasnya dalam pemberantasan korupsi tidak diragukan lagi-sebenarnya resistensi terhadap delik korupsi dalam RUU HP bukanlah suatu perdebatan teoretis akademik. Sebab, berbagai argumentasi penolakan KPK tidak didasarkan pada konstruksi teoretik yang kokoh, tetapi alasan ala kadarnya, terlebih dalam kerangka membangun sistem hukum pidana nasional yang utuh.

Saya tetap berpikir positif bahwa resistensi KPK tersebut lebih pada suatu kekhawatiran terganggunya agenda pemberantasan korupsi karena acap kali KPK diganggu oleh para politisi Senayan, teristimewa terkait kewenangannya dalam menyelidik, menyidik, dan menuntut perkara korupsi

Tak ada kaitan

Sejatinya jika memahami hukum pidana secara benar, substansi RUU HP tidak ada kaitannya dengan kewenangan KPK. Dalam konteks teori, substansi RUU HP adalah iuspoenale, yaitu hukum pidana materiil yang berisi perintah atau larangan yang disertai dengan ancaman pidana bagi yang tidak mematuhi atau

melanggar, kapan, dan dalam hal apa pidana itu dapat dijatuhkan.

Sementara kewenangan KPK adalah ius puniendi, yaitu hak negara untuk menuntut, menghukum, dan melaksanakan pidana yang merupakan inti dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kendatipun demikian, untuk tetap menjaga eksistensi dan keberlangsungan KPK, tim penyusun telah me-magarinya dengan sejumlah pasal berikut penjelasannya dalam aturan peralihan yang secara expressive verbis menyebut kewenangan KPK.

Adapun empat alasan KPK menolak masuknya delik korupsi dalam RUU HP yang harus ditanggapi adalah sebagai berikut Pertama, tidak ada keuntungan atau insentif yang didapatkan dalam pemberantasan korupsi jika delik korupsi masuk dalam RUU HP. Terhadap alasan ni perlu ditanggapi bahwa kita tidak sedang berbicara mengenai untung rugi pemberantasan korupsi, tetapi membangun sistem hukum pidana nasional dalam sebuah kodifikasi yang tepat dan benar.

Politik hukum yang dipilih dalam pembaruan hukum pidana terhadap konstruksi KUHP baru adalah dekolonisasi, rekodifikasi, konsolidasi, dan harmonisasi. Dalam criminal law policy theory, rekodifikasi mengandung makna membukukan kembali dalam satu kitab undang-undang berbagai hukum pidana khusus internal (korupsi, terorisme, pelanggaran berat HAM, pencucian uang, dan narkotika) yang tumbuh dan berkembang setelah KUHP buatan kolonial Belanda dibuat

Agar tidak menghilangkan sifat kekhususan dari hukum pidana khusus internal, yang diatur dalam RUU KUHP hanyalah core crime. Kalaupun delik korupsi masuk dalam RUU HP, tidak ada kerugian sedikit pun terhadap agenda pemberantasan korupsi.

Kedua, KPK beralasan bahwa masuknya delik korupsi dalam RUU HP akan menimbulkan multi-interpretasi sehingga berpotensi menimbulkan ketidak-

pastian hukum. Anggapan demikian sangatlah tidak berdasar.

Dalam undang-undang (UU) yang sekarang berlaku ada 30 perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi (tipikor). Delik korupsi yang dimasukkan dalam RUU HP hanyalah korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara dan suap yang merupakan core crime tipikor. Tegasnya, yang direvisi hanyalah lima pasal, yakni Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13.

Artinya, 25 perbuatan lain yang dikualifikasi sebagai tipikor dalam UU a quo masih tetap berlaku dan tidak dicabut oleh aturan peralihan dalam RUU HP. Berdasarkan aturan peralihan pula berikut penjelasannya dalam RUU HP, justru kewenangan KPK diperluas. Tidak hanya melakukan proses hukum terhadap tipikor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU KPK juncto Pasal 14 UU Tipikor, tetapi juga berwenang melakukan proses hukum terhadap delik korupsi dalam RUUHP.

Sesat pikir

Ketiga, KPK menyatakan bahwa masuknya delik korupsi dalam RUU HP akan menghilangkan kekhususan atau keseriusan dalam pemberantasan korupsi dan akan mengirimkan pesan yang tidak baik bagi upaya pemberantasan korupsi.

Keempat, KPK beralasan bahwa pengaturan kekhususan delik korupsi sebagai serious/extraordinary crime di Indonesia telah diakui dunia internasional dan dianggap sebagai best practices sehingga memasukkan delik korupsi dalam RUU HP dianggap sebagai langkah mundur.

Alasan ketiga dan keempat ini lebih pada ketidakpahaman KPK terhadap konsep the most serious crime atau extraordinary 1 crime. KPK terlalu menyederhanakan parameter kejahatan serius atau kejahatan luar biasa.

Seolah-olah ketika sebuah kejahatan diatur di luar KUHP, hal itu dikualifikasikan sebagai ke-

jahatan serius atau luar biasa. Jika menggunakan logika KPK, hampir 200 UU sektoral yang memuat sanksi pidana di luar KUHP yang sifatnya pidana administrasi adalah kejahatan serius atau luar biasa.

Hal ini adalah kesesatan berpikir KPK dan celakanya publik pun ikut tersesat Harus dipahami bahwa the most serious crime atau extraordinary crime tidaklah terletak pada pengaturan apakah di dalam atau di luar RUU HP, tetapi didasarkan pada tujuh parameter.

Pertama, delik tersebut dampak viktimisasinya sangat luas dan multidimensi. Kedua, delik tersebut bersifat transnasional terorganisasi dan didukung oleh teknologi modern di bidang komunikasi dan informatika. Ketiga, delik tersebut merupakan predicate crimes tindak pidana pencucian uang. Keempat delik tersebut memerlukan pengaturan hukum acara pidana yang bersifat khusus. Kelima, delik tersebut memerlukan lembaga-lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat khusus dengan kewenangan yang luas.

Kemudian, keenam, delik tersebut dilandasi oleh konvensi internasional yang merupakan treaty based crimes. Dan ketujuh, delik tersebut merupakan super mala per se (sangat jahat dan tercela) dan sangat dikutuk oleh masyarakat (people condemnation), baik nasional maupun internasional.

Delik korupsi memenuhi ketujuh kriteria tersebut Kendatipun core crime-nya diatur dalam RUU HP, sifat kejahatan korupsi sebagai the most serious crime atau extraordinary crime masih tetap berlaku. Itu sebabnya. Tim Penyusun RUU HP memasukkan delik korupsi, terorisme, narkotika, dan pelanggaran berat HAM dalam RUU HP di bawah bab yang berjudul Tindak Pidana Khusus. Selain itu, eksistensi kewenangan lembaga-lembaga khusus, termasuk KPK. diperkuat dengan ketentuan peralihan dalam RUU HP.

Terlepas dari perdebatan ini, suatu hal yang penting diketahui publik, bahwa setiap kali rapat Tim Penyusun RUU HP, aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan KPK) selalu diundang. Sayangnya, perwakilan KPK-lah yang paling sering absen. Namun, dalam rapat tini terakhir, 27-29 Juni 2018, Biro Hukum KPK hadir dan memberikan masukan yang konstruktif dalam penyusunan draf aturan peralihan RUU HP.

Eddy OS Hiariej





Original Post

Lapar Data

Media Cetak Kompas Halaman 6
2018-7-12

Lapar Data

Dalam mimpi. John Doe, Hen e Daniel Marel Falciani, dan Stephanie Gibaud datang menghadap dan bertanya; "Apa hukumnya mencuri, membocorkan data publik, atau yang dianggap sebagai data publik, dari institusi publik atau swasta, demi kepentingan publik?" Ketiganya instrumental dan terkenal sebagai pencuri atau pembocor data informasi publik privat kelas wahid.

Masih ingat Dokumen Panama (Panama Papers)? John Doe, nama samaran, orang paling penting di balik terbit dan beredarnya Dokumen Panama Siapa sebenarnya John Doe, kita tidak tahu. Ia membobol basis data nasabah atau klien firma hukum Mossack Fonseca.

Mossack Fonseca melayani jasa kerahasiaan keuangan nasabah pribadi dan korporasi, termasuk membangun perusahaan cangkang di sejumlah kawasan sekretif. Jasa yang ditawarkan adalah me-nutupi/menyamarkan identitas nasabah, melegalkan dana/aset yang ilegal, menya-markan/menutup asal-usul dana/aset, termasuk-jika perlu-menawarkan jasa suaka politik. Firma hukum yang dibobol ini berbasis di Panama, salah satu kawasan sekretif terkemuka di dunia

Kawasan sekretif

Pada 2015, Panama menempati urutan ke-13 sebagai kawasan paling sekretif. Pada 2018, peringkatnya bertengger di posisi ke-12. Akan tetapi, sekarang, Panama lebih bersahabat dan kooperatif. Panama ikut menandatangani The Multilateral Competent Authority Agreement tentang pertukaran informasi secara otomatis ihwal informasi keuangan (common report standard).

Magnitudo data yang dibobol John Doe mencapai 11,5 juta dokumen rahasia yang dibuat mulai dari tahun 1970-an sampai 2016. Beberapa pejabat dan politisi kita tercantum dalam Dokumen Panama Se-

telah membobol Mossack Fonseca, ia menghubungi Bastian Obermayer, wartawan koran Jerman Sud-deutsche Zeitung. Lalu, Obermayer mengontak dan meminta bantuan International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) untuk memverifikasi dan memublikasikan data itu. Setelah dianggap tidak bermasalah, Dokumen Panama diterbitkan perdana pada 3 April 2016.

Lebih dari 18 bulan kemudian, tepatnya 5 November 2017, ICIJ kembali menerbitkan Dokumen Surga (Paradise Paper). Kah ini, firma hukum yang dibobol datanya adalah Appleby yang berkantor di sejumlah kawasan sekretif yang dikuasai Inggris Bermuda, British Virgin Islands, Caymans Islands, Isle of Man, Jersey, Guernsey, Mauritius, Seychlelles, Hong Kong, dan juga Shanghai

Dokumen Surga, di antaranya, memuat informasi tentang investasi dan bisnis keluarga Kerajaan Inggris di kawasan sekretif. Ivan Danilov, ekonom dan analis politik Rusia, menyebut George Soros sebagai dalang di balik Dokumen Surga ICIJ disebutnya sebagai "Soros-Leaks. Sebabnya, menurut dia ICU juga didanai Soros.

Tidak berlebihan kalau dikatakan La-garde List tidak akan pernah ada kalau tak ada Falciani (47). Ia- spesialis teknologi informasi yang bekerja pada kantor cabang HSBC di Geneva Swiss-didakwa mencuri data 130.000 nasabah yang diduga melakukan kejahatan perpajakan dan pencucian uang. Lagarde List diambil dari nama mantan Menteri Keuangan Perancis Christine Lagarde, yang sekarang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF).

Data curiannya ia kirimkan kepada Lagarde. Selanjutnya Lagarde mengirimkannya ke sejumlan pemerintah yang nama warganya tercantum dalam daftar itu. Pada November 2014, otoritas Perancis mendakwa HSBC melakukan praktik pencucian uang. Pada 11 Desember 2014, Falciani diadili secara in absentia atas tuduhan pelanggaran kerahasiaan bank dan spionase bisnis. Pengadilan Federal Swiss menuntut Falciani 5 tahun penjara.

Atas permintaan otoritas Swiss, Falciani ditahan oleh otoritas Spanyol. Otoritas Swiss minta supaya Falciani diekstradisi. Akan tetapi, permintaan itu ditolak karena tuduhan kejahatan yang diarahkan kepada Falciani bukan subyek persekusi pengadilan Spanyol.

Dari segi gender, tidak semua pencu-ri/pembocor data itu laki-laki. Di sini kita mengenal Stephanie Gibaud (SG). SG bekerja sebagai Manajer Komunikasi dan Pemasaran UBS. Ia berperan penting dalam mengungkap praktik pengemplangan pajak dan pencucian uang hasil kejahatan pajak yang dilakukan UBS Group AG.

Kelompok usaha UBS merupakan perusahaan multinasional Swiss yang bergerak dalam jasa keuangan dan investasi di sektor perbankan. Berbeda dengan John Doe dan Falciani, SG tak menghasilkan dokumen serupa Dokumen Panama Dokumen Surga dan Lagarde List Informasi yang dicuri SG berguna bagi otoritas Perancis untuk menangani kejahatan perpajakan dan pencucian uang.

Pertanyaan ketiga orang itu mungkin juga relevan bagi para peretas (hacker) yang membobol situs lembaga publik sehingga bisa mendapatkan data laporan kas bulanan keuangan Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung. Dari data laporan itu didapatkan secara rinci data dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun fiskal 2016 dan 2017 yang didepositokan Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Bandung. Setelah diolah, data curian itu menghasilkan informasi penting tentang dugaan malapraktik pengelolaan dana deposito Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung.

Aku meretas, maka aku ada

Ke depan, tampaknya pembobolan dan pencurian data publik atau yang dianggap sebagai data publik dari institusi pub-lik/swasta untuk pengungkapan kasus dugaan korupsi dan kejahatan finansial lain mungkin akan marak. Mengapa?

Pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (ITU KlPi itu sudah mencapai puncak pencapaiannya Ini dicirikan oleh dua hal. Pertama dalam bahasa metaforik.

seefektif-efektifhya UU KTP. ia hanya bisa menyingkap rok atau sarung sehingga hanya betisnya yang kelihatan. Padahal, dalam imaji saya freedom of information act itu seharusnya membuat lembaga publik itu telanjang sepenuhnya

Kedua pembangkangan institusi publik terhadap keputusan pengadilan untuk membuka data yang diminta pemohon. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, misalnya, membangkang, tidak me-iF. sw nuruti putusan Mahkamah Agung yang memenangkan Forest Watch Indonesia untuk mendapatkan data hak guna usaha Dua hal ini akan mendorong tingginya prevalensi orang yang lapar data Yang kelaparannya bisa bersifat struktural.

Kedua kalau pencurian/pembobolan data itu diperkarakan secara hukum, hakim yang bijak, knowledgeable, dan hatinya masih hidup bisa jadi akan membebaskan pencuri/pembobol data Dongeng sebelum tidur ibuku dulu bisa jadi "yurisprudensi". Alkisah, dulu seorang hakim dengan riang membebaskan seorang pencuri. Hakim sampai pada pemahaman bahwa lapar dan kelaparan struktural-lah penyebab ia mencuri. Oleh karena itu, selain memvonis bebas, hakim juga mengirim surat kepada raja, mengingatkannya untuk memastikan tidak ada seorang pun yang lapar dan kelaparan di seluruh negeri.

Ketiga, menguatnya tradisi perlindungan saksi. Julian Paul Assange, pendiri Wikileaks, dan Edward Snowden-bekas pegawai CIA dan juga bekas anggota staf kontrak Pemerintah Amerika Serikat-yang mencuri dan membocorkan data dan informasi dari National Security Agency, sekarang mendapat perlindungan yang memadai, masing-masing dari Pemerintah Ekuador dan Rusia

Kalau selama ini perlindungan itu masih bersifat kasuistik dan melibatkan sehingga! negara, ke depan hal itu harus dilembagakan. Ini juga yang diusulkan SG kepada pemimpin negara G-20 supaya ada perlindungan yang terorganisasi dan sistematik kepada para pencuri/pembocor data seperti dirinya Kita sudah punya UU No 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi, sebenarnya men-curi/membobol data publik atau yang dianggap sebagai data publik untuk kepentingan publik itu cukup aman dan terlindungi

Maka para peretas data publik ber-filsafatlah, "Aku meretas, maka aku ada.

Dedi Haryadi





Original Post

Komisi III DPR Setujui Dua Hakim Agung

Media Online jpnn.com
2018-07-12

jpnn.com, JAKARTA - Dua calon Hakim Agung Abdul Manaf dan Pri Pambudi Teguh yang diusulkan Komisi Yudisial (KY), lolos uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR.

Rapat pleno Komisi III DPR, Rabu (11/7), yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa memutuskan menerima dua calon itu menjadi hakim agung.

Abdul Manaf diterima sebagai hakim agung pada kamar agama, dan Pri Pambudi Teguh di kamar perdata.

Desmond mengatakan, keduanya terpilih secara aklamasi oleh sepuluh fraksi yang ada di Komisi III DPR.

"Secara aklamasi kami pilih saja karena kekurangan hakim di MA (Mahkamah Agung). Lolos pada kamar perdata dan kamar agama," kata Desmond usai rapat pleno.

Hanya saja, Desmond berujar bahwa keduanya tidak memenuhi kebutuhan delapan hakim agung sesuai yang diminta MA.

Desmond berharap ke depan KY menyeleksi calon hakim sesuai kebutuhan.

"Supaya itu bukan menjadi putuskan KY, seolah-olah KY hari ini menyeleksi," ungkap ketua DPP Partai Gerindra itu.

https://www.jpnn.com/news/komisi-iii-dpr-setujui-dua-hakim-agung



Original Post

UU Dana Pensiun Digugat ke MK

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-7-12

UU Dana Pensiun Digugat ke MK

JAKARTA - Mantan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina Muhammad Helmi Kamal Lubis menggugat UU No. 11/1992 tentang Dana Pensiun ke Mahkamah Konstitusi untuk meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan tidak mengaudit lembaga pengelola dana pensiun perusahaan pelat merah.

Objek gugatan Helmi adalah Pasal 14, Pasal 52 ayat (1), dan Pasal 52 ayat (4) UU Dana Pensiun. Ketiga pasal tersebut mengatur ketentuan audit laporan keuangan dana pensiun oleh lembaga akuntan publik yang ditunjuk oleh dewan pengawas.

Semasa memimpin DP Pertamina periode 2013-2015, Helmi merasa tidak pernah menyimpang dalam menjalankan tugas. Dia membuktikan klaim itu dengan hasil audit akuntan publik terhadap DP Pertamina selalu mendapat predikat wajar tanpa pengecualian.

Namun, pada kurun waktu yang sama. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar audit investigatif terhadap DP Pertamina. Hasilnya, auditor negara itu menemukan ada-ny.i penyimpangan di lembaga yang dipimpin oleh Helmi.

Alhasil, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menggelar pemidikan dugaan

penyimpangan terkait penempatan investasi dana DP Pertamina di PT Sugih Energy Tbk (SUGI).

Kejagung akhirnya menetapkan Helmi Kamal sebagai tersangka, mendakwanya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, hingga akhirnya diputus bersalah.

Ahmad Bay Lubis, kuasa hukum Helmi Lubis dari Lubis-Agamas and Partners, mengklaim kliennya tidak semestinya dituduh melakukan tindak pidana korupsi karena dana kelolaan DP Pertamina bukan bersumber dari kas negara. Oleh karena itu, menurut dia, BPK tidak berwenang mengaudit laporan keuangan DP Pertamina.

Di sisi lain, Ahmad mengklaim penempatan dana DP Pertamina di SUGI dilakukan lewat mekanisme pasar modal. Ketika BPK menggelar audit investigatif saham SUGI di-suspend, tetapi saat ini sudah aktif dan sahamnya bernilai ekonomi.

"Bahwa transaksi repurchase agreement atau REPO saham SUGI oleh pemohon dilakukan pada Desember 2014. Pada saat itu tidak ada larangan sama sekali dari regulator sehingga tidak ada penyimpangan," katanya dalam berkas permohonan yang dikutip Bisnis, Rabu (11/7).

(Samdysara Saragih)





Original Post

Daftar caleg, SKCK mantan koruptor di Bengkulu diberi tanda khusus

Media Online merdeka.com
2018-07-12

Kepolisian Resor Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, menyatakan mantan terpidana kasuskorupsi yang akan mendaftar sebagai calon anggota legislatif Pemilu 2019 tetap diberikan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Kapolres Rejang Lebong AKBP Ordiva melalui Kasat AKP Wiwit Hartono di Mapolres Rejang Lebong, Rabu (11/7), mengatakan para bacaleg yang pernah tersangkut kasus korupsi tersebut tetap bisa mendapatkan SKCK, namun di dalamnya diberikan catatan pernah terlibat pidana korupsi.

"Sudah ada lima sampai enam orang yang pernah terlibat tindak pidana dan ada yang terlibat pidana korupsi sesuai dengan PKPU nomor 20 tahun 2018, terakhir nanti jumlahnya akan kita cek kembali," katanya seperti dikutip Antara.

Para mantan pelaku tipikor ini tambah dia, tetap bisa mendapatkan SKCK dengan hanya diberikan catatan kepolisian. Jika nantinya ada yang terlewat karena adanya data yang belum online di beberapa instansi seperti kejaksaan dan pengadilan maka pihaknya akan segera meralat SKCK yang diterbitkan.

Pihaknya baru menemukan bacaleg eks koruptor yang sudah mengurus SKCK. Sedangkan untuk bacaleg yang pernah dihukum dalam kasus kejahatan seksual anak dan bandar narkoba belum ada.

Sementara itu, pengurusan SKCK di Polres Rejang Lebong saat ini kata dia, mengalami peningkatan dari hari biasanya, karena setelah liburan panjang lebaran kemarin juga bersamaan musim masuk perguruan tinggi maupun syarat bagi mereka yang akan mencari pekerjaan serta syarat untuk menjadi caleg Pemilu 2019.

"Untuk pembuatan SKCK bacaleg ini kami terus siap karena pendaftarannya di KPU berbatas waktu dan belum mengurus persyaratan lainnya," ujar Wiwit Hartono.

Sebelumnya, KPU RI mengeluarkan larangan kepada bekas pelaku tindak kejahatan korupsi, bandar narkoba dan kejahatan seksual anak menjadi bacaleg pada Pemilu 2019. Larangan ini diatur dalam PKPU Nomor 20/2018 pada pasal empat ayat tiga. [bal]

http://www.merdeka.com/peristiwa/daftar-caleg-skck-mantan-koruptor-di-bengkulu-diberi-tanda-khusus.html



Original Post

MA Butuhkan Banyak Hakim untuk Selesaikan Perkara

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-7-12

MA Butuhkan Banyak Hakim untuk Selesaikan Perkara

Jakarta - Mahkam ah A-gung (MA) masih membutuhkan banyak hakim a-gung untuk ditempatkan di kamar-kamar perkara guna percepatan penyelesaian perkara yang menumpuk di lembaga peradilan tertinggi tersebut

Anggota Komisi HI DPR RI, Mulyadi, mengatakan hal itu di sela penyelenggaraan uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung di Komisi III DPR RI, di Gedung MPR-/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (10/7).

Menurut Mulyadi, Komisi III DPR RI pada Selasa (10/7) menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap dua calon hakim agung, Abdul Manaf dan Pri Pambudi Teguh, untuk ditempatkan di

Kamar Agama dan Kamar Perdata di MA."Komisi HI menerima usulan dua nama calon hakim agung yang diusulkan Komisi YudisialkeDPRRI, sehingga melakukan uji kelayakan dan kepatutan ter-hadapduacalontersebut," kata dia.

Menurut dia, karena calonnya hanya dua dan untuk ditempatkan di dua kamar, maka pilihannya adalah menerima atau tidak menerima. Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, MA sebenarnya masih membutuhkan banyak hakim agung untuk ditempatkan di kamar-kamar perkara untuk percepatan penyelesaian perkara-perkara yang menumpuk di MA.

"Karena hanya dua nama calon yang diusulkan, maka kami selenggarakan

uji kelayakan dan kepatu-tannya," ujar dia.

Mulyadi menambahkan, DPR RI tidak bisa meminta usulan calon hakim agung, karena prosesnya ada pada Komisi Yudisial. "DPR cuma mengimbau, agar Komisi Yudisial dapat melakukan seleksi calon hakim agungla-gi," katanya.

Sebelumnya, Juru Bicara Komisi Yudisial, Farid Wajdi mengatakan, Komisi Yudisial mengirimkan dua nama calon hakim agung ke DPR RI, yakni Abdul Manaf dan Pri Pambudi Teguh, setelah dinilai layak untuk diusulkan.

"Kedua nama tersebut dinyatakan lulus secara musyawarah mufakat pada penetapan kelulusan dalam rapat pleno KY," ka-tadia.

Menurut Farid, kedua

calon yang diajukan KY ini memang tidak memenuhi kebutuhan yang diminta MA, yaitu sebanyak delapan jabatan hakim agung. Rinciannya, satu orang di kamar agama, tiga orang di kamar perdata, satu orang di kamar pidana, dua orangdikamarmiliter.dan satu orang di kamar tata usaha negara (TUN) yang memiliki keahlian hukum perpajakan.

Khusus di kamar TUN, kata dia, tidak ada calon yang lulus seleksi kualitas sehingga tidak dapat melanjutkan ke seleksi selanjutnya Untuk kamar pidana, dari 2 orang calon yang menjalani wawancara terbuka, KY menyatakan keduanya tidak memenuhi syarat diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan.

ant





Original Post

Soal Uang, Diurus Abubakar

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 4
2018-7-12

Soal Uang, Diurus Abubakar

Elin Bersaksi dalam Kasus Dugaan Suap Terkait Dana Suksesi Piibup KBB

BANDUNG, (PR).-

Istri Bupati Bandung Barat nonaktif,

Elin Suharliah Abubakar, mengaku

tak tahu tentang aliran dana dari

SKPD-SKPD KBB untuk keperluan

pencalonan dirinya dalam Piibup

Bandung Barat. Hal itu dilontarkan

Elin saat menjadi saksi dalam sidang

kasus dugaan suap yang digelar di

Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan

LLRE Martadinata, Rabu

(11/7/2018).

Elin hadir sebagai saksi untuk terdakwa Asep Hikayat (mantan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengemban-gan SDM KBB). Sidang juga meng-hadirkan mantan Sekda KBB Maman Sulaiman Sunjaya (menjadi pasangan Elin di Piibup KBB), Ketua KPU KBB

ling Nurdin, PNS KBB Yusep, dan Wempie dari PT Indopolling Network.

Kasus suap di KBB itu juga meli-batkan mantan Bupati Bandung Barat Abubakar, Kepala Indag Weti Lem-banawati, dan Kepala Bappeda Adyoto. Tiga nama terakhir masih menjalani pemeriksaan di KPK.

Dalam sidang kemarin, jaksa ber-tanya kepada Elin terkait asal muasal dana untuk mendukung pilkada dia. "Saya tidak tahu soal itu". Semua yang mengurus adalah Bapak (suaminya, Abubakar)," ucap Elin.

Elin juga menegaskan bahwa dia di-dorong suaminya untuk mencalonkan diri sebagai bupati. Tujuannya meng-gantikan posisi suaminya yang akan habis masa jabatannya. "Saya tidak tahu apa-apa, saya disuruh bapak untuk maju," katanya.

Sementara itu, Maman mengaku pernah menerima uang Rp 260 juta dari mantan Kepala Dinas Perindus-trian dan Perdagangan Weti Lem-banawati. Uang itu diduga berasal dari

iuran sejumlah pejabat SKPD di lingkungan Pemkab Bandung Barat untuk mendukung pencalonan dan bi-aya kegiatan survei elektabilitas Elin-Maman.

"Saya pernah menerima uang. Dari siapanya saya lupa, tapi kalau tidak salah dari Weti. Sekitar Rp 260 juta. Saya enggak tahu maksudnya apa pemberian uang itu. Kayaknya dari SKPD. Namun, uangnya saya kemba-likan esok harinya," ucap Maman.

Jaksa KPK kemudian menanyakan tentang uang yang disebut sebagai "dana gotong royong" dari SKPD untuk menyokong amunisi Elin-Maman bertarung di Pilkada 2018. "Bukan (dana gotong royong), tapi cuma ben-tuk perhatian," katanya.

Lupa karena stroke

Dalam sidang, jaksa KPK juga ber-tanya tentang sejumlah pertemuan di rumah dinas sekda yang dihadiri Bupati Abubakar dan sejumlah pejabat SPKD. Rapat diduga membicarakan

soal suksesi pencalonan Elin-Maman.

Namun, Maman dan Elin memban-tahnya. Maman bahkan mengaku lupa pemah terlibat hadir dalam pertemuan itu meski digelar di rumah dinas-nya. "Saya lupa Pak. Mohon maaf. Ini karena saya pemah sakit stroke tahun 2014. Bahkan, nama keponakan saya sendiri juga lupa," katanya.

Jaksa KPK juga mengungkap sejumlah pertemuan lain yang diduga menggalang kekuatan untuk meme-nangkan pasangan Elin-Maman sebagai Bupati/Wabup Bandung Barat pe-riode 2018-2023. Salah satunya digelar di sebuah hotel di Bandung.

Sementara itu, Ketua KPU KBB ling Nurdin mengungkap tentang laporan keuangan dari lembaga survei yang bekerja sama dengan tim pasangan Elin-Maman. "Dari catatan yang ada, tim hanya melapor pemah melakukan pembayaran tiga kali, yaitu 25 April 2018 Rp 50 juta, 26 April 2018 Rp 50 juta, dan 13 Mei 2018 Rp 25 juta.

(YediSupriadi)





Original Post

Penegakan Hukum Masih PR Panjang

Media Cetak Jawa Pos Halaman 1
2018-7-12

Penegakan Hukum Masih PR Panjang

BAGI saya, penegakan hukum saat ini masih seperti awan mendung. Saya termasuk yang memberikan

catatan kepada pemerintah sekarang soal penegakan hukum

Indikatornya gampang. Kualitas hukum bisa dilihat dari penegakan hukum, apakah sudah berintegritas atau belum.

Misalnya, orang yang datang ke pengadilan apakah masih perlu suap-menyuap atau para penegak hukum kini sudah bekerja profesional dan objektif, tidak disusupi mafia. Atau, apakah mafia hukum itu sudah berkurang atau tidak ada lagi.

Dari kriteria tersebut, saya menyatakan, PR penegakan hukum di tanah air masih panjang. Penegakan hukum belum pada track yang diharapkan. Pada era Presiden Joko Widodo, tantangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru sangat kuat. Banyak isu pelemahan KPK. Padahal, kita tahu, KPK adalah ujung tombak pemberantasan korupsi.

Isu pelemahan KPK juga muncul dalam pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). lika berbicara KUHP, ini adalah hukum materiil. Hal yang paling penting adalah bagaimana KUHP tidak menjadi alat untuk mele-

mahkan pemberantasan korupsi. Lalu, di luar itu, bukan masalah KUHP-nya, tapi bagaimana menegakkan integritas hukum itu sendiri oleh para aparat atau personel penegak hukum.

Menurut saya, setidaknya ada empat hal yang harus dilakukan presiden mendatang. Baik itu Jokowi maupun bukan Jokowi. Langkah pertama tentu memperkuat KPK. Caranya, mendukung dan men-support KPK dalam pemberantasan korupsi, termasuk menjauhkan KPK dari anasir-anasir yang memperlemahnya.

Satu titik kunci penguatan adalah rekrutmen pimpinan KPK. Jika salah, rekrutmen pimpinan itu bisa memperlemah KPK. Tidak semua pimpinan KPK itu berkualitas oke. Ini harus dijaga betul, termasuk juga mencegah KPK melakukan politicking.

Langkah kedua adalah memilih personel penegak hukum yang berintegritas dan berani melakukan perubahan radikal. Dari sisi ini, ada tiga lembaga yang dikontrol langsung oleh presiden, yakni kepolisian, kejaksaan, serta Kementerian Hukum dan HAM. Tentu, presiden harus memastikan sosok pemimpin tiga lem-

baga tersebut benar-benar berintegritas dan berani melakukan perubahan. Sebab, kalau hanya berintegritas, tapi tidak berani, ya sama saja.

Langkah ketiga, presiden mendatang harus berani menginisiasi sejumlah UU Antikorupsi. Misalnya, presiden nanti harus menginisiasi UU Pembuktian Terbalik atau UU Pembatasan Transaksi Tunai.

Jangan lupa juga, melakukan perubahan di UU Pemilu dan UU Pilkada. Kita tahu bahwa dua UU tersebut juga menjadi pangkal persoalan korupsi. Presiden harus berani menginisiasi perubahan itu.

Langkah keempat yang tak kalah penting adalah mengumpulkan energi masyarakat untuk menyokong penegakan hukum yang berintegritas. Bagaimana agar kelompok civil society bisa digalang untuk mendukung pemberantasan korupsi. Soal ini, saya pernah membuat catatan 100 hari pemerintahan yang prosesnya dilakukan tanpa penegakan korupsi.

Satu hal yang juga menjadi tambahan catatan adalah kasus Novel Baswedan.

Ahli Hukum Tata Negara

(bay/c5/onl) / REFLY HARUN





Original Post

Setnov Kabur dari Penjara"

Media Cetak Jawa Pos Halaman 4
2018-7-12

Setnov Kabur dari Penjara"

Judul broadcast itu menyebar di grup-grup WhatsApp

(WA) jurnalis belakangan ini. Mengagetkan. Ada

bumbu-bumbu tentang kontak senjata antara

sipir penjara dan gerombolan tak dikenal. Bahkan,

seorang sipir tewas.

MEDIA mana pun pasti akan berbondong-bondong mengejar kabar hot itu. Baik awak media mainstream maupun para pegiat media sosial (medsos). Publik sudah barang tentu ikut-ikutan heboh dan membahasnya di berbagai forum. Baik formal maupun informal. Seperti nyangkruk di warung kopi.

Untung, kabar itu ditepis langsung oleh si pembuat broadcast. Di kalimat akhir kabar tersebut tertulis, 100 orang kena tipu. Kah sama yang baca ya jadi 101 orang. Guyonan yang nggak lucu, menurut saya.

Setnov (Setya Novanto) memang telah dihukum 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta serta uang pengganti USD 7,3 juta dikurangi Rp 5 miliar. Hak politik mantan ketua DPR tersebut juga dicabut selama 5 tahun terhitung sejak keluar dari penjara. Vonis itu dibacakan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada 24 April 2018.

Sekali lagi, itu hanya hukuman tertulis. Apakah kenyataannya demikian? Tidak ada yang bisa memastikan.

Bisa jadi, si pembuat broadcast ingin mengingatkan publik tentang hukuman Setnov tersebut Apakah benar-benar dijalani Setnov sebagaimana

mestinya? Atau formalitas semata. Pagi di penjara, malam di hotel.

Atau kemungkinan lain, si pembuat broadcast ingin memberikan peringatan kepada KPK terkait dengan masih adanya beberapa pekerjaan rumah (PR) yang belum diselesaikan. Yakni, dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang sempat digembar-gemborkan jaksa dan pimpinan KPK.

Masih segar di ingatan Iata saat sidang tuntutan Setnov beberapa bulan lalu. Jaksa KPK Irene Putri mendalilkan kasus korupsi Setnov serasa TPPU karena uang e-KTP lebih dulu melintasi berbagai negara sebelum akhirnya beru j ung ke keponakan Setnov, Irvan t o Hendra Pambudi Cahyo, dan rekan Setnov, Made Oka Masagung.

Artinya, KPKrneyakiniTPPUitu/bm. Dan tentu, mereka punya bukti kuat sebelum memutuskan untukmenyelip-kan kata TPPU dalam dalil tuntutan.

Kenapa publik dan KPK perlu mendapat alarm? Ya, salah satu alasannya, Setnov bukan orang sembarangan. Dia politikus kawakan yangbeberapa kali mempertontonkan taji tajamnya di hadapan publik. Mulai lolos dari kasus "papa minta saham" yang heboh pada 2015 hingga

menang praperadilan kasus e-KTP atas penetapan tersangka oleh KPK pada September 2017.

Mestinya, rekam jejak mantan ketua umum Partai Golkar yang terkenal licin itu harus benar-benar diingat Publik harus disadarkan bahwa

Setnov bukan anak kemarin sore. Sangat mungkin dia punya segudang strategi untuk lolos dari jerat hukum. Masak sih, Setnov diam-diam saja dihukum 15 tahun penjara?

Strategi itu bisa macam-macam. Yang pertama, misalnya, mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan hakim pengadilan tingkat pertama.

Langkah tersebut sangat mungkin dilakukan seiring pensiunnya hakim Mahkamah Agung (MA) Artidjo Al-kostar yang dikenal beringas terhadap para koruptor pada 22 Mei lalu.

Beberapa terpidana kasus korupsi lebih dulu mencoba "peruntungan" tersebut. Mereka mengajukan PK dan mulai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Di antaranya, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, eks Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, serta mantan Menteri Agama Suryadharma Ali.

Kemudian, strategi lain, bisa saja Setnovmencari cara agar KPK tidak menerapkan pasal TPPU yang bisa menguras seluruh hartanya. Cara itu bisa dilakukan dengan meminta bantuan pihak tertentu yang bisa "mengendalikan" komisi antirasuah. Terutama mengendalikan lima komisioner dan penyidik-penyidik senior seperti Novel Baswedan dan Ambarita Damanik yang menangani kasus e-KTP sejak awal.

Strategi kedua tersebut sebetulnya sudah terasa saat ini. Itu terbaca dari low response para pimpinan KPK saat ditanya perkembangan TPPU Setnov. Beberapa kali awak media menanyakan hal itu, baik bertanya melalui pesan singkat maupun saat doorstop (sesi wawancara) di gedungXPK. Namun, mereka tidak berani menjawab lugas seperti pasca pembacaan vonis Setnov beberapa waktu lalu.

Semoga saja, sikap "aneh* pimpinan KPK itu tidak didasari adanya intervensi dari pihak mana pun. Publik tetap berharap lembaga anak kandung reformasi tersebut bekerja secara profesional dan optimal.

Nah, untuk membuktikan profesionalisme itu, KPK memang sudah seharusnya menetapkan Setnov sebagai tersangka TPPU. Toh, TPPU tidak perlu dimulai dengan penyelidikan yang berliku-liku sepertihalnya kasus korupsi. KPK bisa langsung naik ke penyidikan dan menetapkan Setnov sebagai tersangka

Sebab, bila harta yang diduga hasil korupsi tidak dikuras, Setnov pasti akan "tersenyum" sambil menikmati hari-harinya duduk manis di saung "elite" dan beribadah di masjid Lapas Sukamisktn. Lha wong kerugian negara yang ditimbulkan dalam korupsi e-KTP sebesar Rp 2,3 triliun, harta yang dirampas dari pelaku utama kok tidak lebih dari Rp 100 miliar? Hemmm... Setnov masih "menang" banyak dong? Dan kembali ke broadcast tadi, jangan sampai kabar burung soal Setnov Kabur dari Penjara benar-benar menjadi kenyataan. Dan semoga saja itu bukan test the water, yang lazim dilakukan kalangan intelijen, untuk menguji sejauh mana publik dan KPK mengawasi Papa Setnov pasca dieksekusi ke Lapas Sukamiskin. ()

Wartawan Jawa Pos, ngepos di KPK

A.D. PRASETYO*





Original Post

SAKSI MERINGANKAN

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 12
2018-7-12

SAKSI MERINGANKAN

Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) bersalaman dengan pemohon selaku terpidana kasus korupsi penyelenggaraan dana haji pada 2010-2013 dan penggunaan dana operasional menteri, Suryadharma Ali (kiri) seusai memberikan kesaksian dalam sidang Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (11/7). Jusuf Kalla dihadirkan oleh pemohon sebagai saksi yang meringankan.

Antara/Wibowo





Original Post

Lapas Cipinang Belum Usulkan Pembebasan Bersyarat Ahok

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-7-12

Lapas Cipinang Belum Usulkan Pembebasan Bersyarat Ahok

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjenpas Kemkumham) menepis isu yang menyebutkan mantan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama mendapat pembebasan bersyarat pada Agustus tahun ini. Hingga saat ini Ditjen Pas belum menerima usulan dari Lapas Klas I Cipinang terkait pembebasan bersyarat Ahok, sapaan Basuki Tjahaja Purnama.

"Sampai saat ini. Lapas Kks 1 Cipinang belum mengusulkan pembebasan bersyarat pak Ahok baik secara online maupun manual ke Ditjenpas," kata Humas Ditjen Pas, Ade Kusmanto saat dikonfirmasi SP, Rabu (11/7).

Ade mengatakan, pembebasan bersyarat Ahok diusulkan oleh Lapas Klas I Cipinang. Usulan tersebut nantinya diproses oleh Ditjenpas. Lantaran belum me-

nerima usulan dari Lapas Klas I Cipinang, Ditjenpas tidak dapat memastikan Ahok akan mendapat pembebasan bersyarat pada bulan Agustus. "Jadi belum bisa dikatakan pasti bebas bulan Agustus," katanya.

Ade menjelaskan, untuk mei*-dapat pembebasan bersyarat terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi warga binaan. Beberapa di antaranya berkelakuan baik dan telah menjalani 2/3 masa hukuman.

Sebelumnya, kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), I Wayan Sudirta mengaku belum bisa mengonfirmasi kabar yang beredar bahwa mantan gubernur DKI Jakarta itu sudah dibebaskan dari penjara.

Wayan menuturkan, dirinya baru mengetahui kabar tersebut dari para wartawan. "Jujur saya malah baru tahu ada kabar

seperti ini," kata Wayan Kepada SP, Selasa (10/7).

Dia belum bisa memastikan apakah kabar tersebut fakta atau hoax. "Wah saya belum bisa pastikan. Nanti ya, saya pastikan dahulu. Nanti silakan hubungi saya lagi," pungkas Wayan.

Kabar Ahok bebas muncul di broadcast message di aplikasi WhatsApp, Selasa (10/7). Dalam pesan itu, tidak ada keterangan jelas dan hanya disebutkan bahwa Ahok telah bebas.

Diketahui, Pengadilan Jakarta Utara menjatuhkan vonis 2 tahun penjara terhadap Ahok atas perkara penodaan agama pada 9 Mei 2017 lalu.

Ahok mengajukan peninjauan kembali (PK). Namun PK yang diajukan Ahok ditolak Majelis Hakim Agung yang terdiri dari Artidjo Alkostar, Salman Lurhan, dan Margiatmo pada 26 Maret 2018 lalu.

(bl/sp)





Original Post

Proyek Digitalisasi Televisi Bergulir Lagi

Media Cetak Jawa Pos Halaman 12
2018-7-12

Proyek Digitalisasi Televisi Bergulir Lagi

Tinggal Sisakan Masalah Tarif

JAKARTA Setelah sempat padam, rencana digitalisasi saluran televisi di Indonesia kembali dihidupkan pemerintah. Kemarin (11/7) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemen-kominfo) mengumpulkan para penyelenggara dan pemilik televisi. Di- gi talisasi televisi dianggap sudah sangat mendesak karena Indonesia telah tertinggal sangat jauh dari negara-negara Asia lainnya seperti Korea Selatan, Taiwan, Jepang, maupun India yang sudah meninggalkan TV analog.

Direktur Penyiaran Kemenkominfo Geryantika Kurnia mengungkapkan, pemerintah menargetkan pada 2020 digitalisasi televisi di Indonesia sudah terwujud. Hanya, hingga saat ini para penyelenggara televisi masih belum sepakat dalam beberapa hal.

"Misalnya soal tarif penyewaan frekuensi," katanya kemarin. Pria yang akrab disapa Gary itu berharap asosiasi penyelenggara siaran televisi bisa memberikan hadiah pada HUT Ke-

merdekaan RI 17 Agustus nanti dengan mencapai titik temu.

Rencana digitalisasi televisi telah bergulir sejak 2011 saat Menkominfo Tifatu] Sembiring menjabat. Saat itu pemerintah membuat Peraturan Menteri (Permen) Nomor 22 Tahun 2011. Namun, pada 2012 Mahkamah Agung membatalkan permen tersebut setelah Asosiasi Televisi Seluruh Indonesia (ATVSI) mengajukan judicial review.

Staf Ahli Menkominfo Bidang Hukum Henri Subiakto mengatakan, permen soal digitalisasi dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan UV 32/2002 tentang Penyiaran. Saat ini UU 32/2002 sedang direvisi sehingga proses digitalisasi tidak bisa dilakukan sebelum revisi. "Dalam waktu dekat kami bikin peraturannya. Sebab, bila tidak segera dilaksanakan, Indonesia akan ketinggalan jauh," tuturnya.

Henri menjelaskan, ada beberapa alasan para penyelenggara penyiaran tidak setuju dengan sistem multiplex (mux) channelyang akan diterapkan pemerintah. "Ini cuma masalah tarif. Kalau tarif setuju, kita bisa mulai jalan," tuturnya.

(tau/c9/tom)





Original Post

Panggil JK Saudara Saksi, Minta Izin Dulu

Media Cetak Jawa Pos Halaman 12
2018-7-12

Panggil JK Saudara Saksi, Minta Izin Dulu

Wapres Bersaksi untuk Mantan Menteri Agama

JAKARTA Ruang Sidang Koesoema Atmadja 1 Pengadilan Tipikor Jakarta kedatangan "tamu" istimewa kemarin (11/7). Yakni, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK). Dia hadir sebagai saksi dari pemohon peninjauan kembali (PK) Suryadharma Ali untuk perkara korupsi penyelenggaraan haji dan dana operasional menteri (DOM) 2010-2013.

JK tiba di pengadilan tipikor sekitar pukul 09.45. Selama persidangan PK mantan menteri agama (Menag) itu berlangsung, pengamanan VIP diberlakukan. Hampir setiap sudut ruangan dijaga ketat oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Bahkan, barisan kursi paling depan ruang sidang disterilkan dari pengunjung sipil. Kursi tersebut diperuntukkan ajudan dan staf Wapres.

Sidang berlangsung sedikit "kaku"

Itu terlihat ketika hakim, tim penasihat hukum, dan jaksa KPK selalu meminta izin saat hendak memanggil JK dengan sebutan saudara saksi. "Kami mohon izin mungkin memanggil Bapak Wapres (dengan panggilan) saudara saksi, mohon izin," kata penasihat hukum (PH) Suryadharma Ali, M. Rullyandi, kepada JK.

Meski diperlakukan istimewa, JK tetap memberikan keterangan secara jelas. Dia menjawab semua pertanyaan PH, jaksa, dan majelis hakim yang diketuai Franky Tumbuan tersebut. Misalnya terkait dengan aturan penggunaan DOM yang dikeluarkan pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla pada 2006.

Menurut JK, pada aturan yang baru, 80 persen DOM bersifat lump sum dan global. Artinya, DOM memang diberikan kepada menteri bulat-bulat dan bebas digunakan untuk keperluan apa pun. Termasuk untuk kepentingan pribadi menteri sepanjang mendukung tugas.

(ryo/cl9/onl)





Original Post

BANTU SDA

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2018-7-12

BANTU SDA

WapresJusuf Kalla menjadi saksi meringankan Peninjauan Kembali (PK) kasus korupsi untuk terpidana bekas Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA), di Tipikor, Jakarta, kemarin.

putu wahyu rama/rm





Original Post

PAKAI KOPIAH

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-7-12

PAKAI KOPIAH

Terdakwa kasus suap terhadap anggota DPRD Lampung Tengah yang juga Bupati nonaktif Lampung Tengah, Mustafa (tengah) tiba untuk menjalani sidang tuntutan, di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN





Original Post

Jadi Perantara Suap, Bekas Wabup Malang Diperiksa KPK

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-7-12

Jadi Perantara Suap, Bekas Wabup Malang Diperiksa KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa bekas Wakil Bupati Malang, Achmad Subhan dalam perkara suap pengurusan menara telekomunikasi di Mojokerto, Jawa Timur.

BERSAMAAN, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Operation Maintenance PT Protelindo, Handi Prabowo serta Sitac Division Manager Protelindo, Suciratin.

"Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MKP (Mustafa Kamal Pasa)," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah.

Subhan diduga menjadi perantara pemberian suap kepada Bupati Mojokerto Mustafa Kamal Pasa. Ia ikut ditetapkan sebagai tersangka kasus ini.

"Bekas Wakil Bupati Malang juga terseret. Bekas Wakil Bupati Malang seingat saya sudah jadi tersangka," kata Ketua KPK

Agus Rahardjo.

"Mantan Wakil Bupati Malang sebagai perantara. Waktu uang itu sampai ke Bupati Mojokerto beliau perantaranya. Mudah-mudahan kasusnya segera selesai," ujar Agus.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga tersangka kasus ini. Yakni, Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa, Direktur Operasi Protelindo Onggo Wijaya, dan Ockyanto, Permit Regulatory Division Head PT Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group).

Mustofa Bupati Mojokerto periode 2010-2015 dan 2016-2021. diduga menerima".uang

Ockyanto dan Onggo Wijaya terkait pengurusan izin lokasi dan membangun menara telekomunikasi tahun 2015. Uang yang diterima Mustafa Rp2,7 miliar.

Selain itu. Mustofa juga ditetapkan tersangka penerimaan gratifikasi Rp3,7 miliar. Uang itu berasal dari kontraktor proyek Pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun 2015.

Mustafa menerima fulus itu bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto 2010-2015, Zainal Abidin.

Diduga, selama dua periode menjabat bupati, Mustafa banyak menerima uang dari kontraktor proyek. Pengusaha Suyanto mengaku pernah memberikan uang Rpl miliar pada 2010 silam. "Saya pernah dua kali mengantar uang untuk MKP (Mus-to£a Kamal Pasa)," akunya.

Uang untuk Mustafa diserahkan lewat Sukarman, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Bina Marga Kabupaten Mojokerto saat itu. Sukarman, dan PNS Ali Kuncoro. "Masing-masing Rp 500 juta. Jadi total Rp 1 miliar," kata Suyanto.

S uyanto be rterus terang, uang yang dia antar untuk Mustafa berasal dari Yudi Setiawan, Direktur PT Cipta Inti Parmindo (CIP). Yudi adalah terpidana kasus pembobolan Bank Jatim Cabang HR Muhammad Surabaya sebesar Rp 52,3 miliar tahun 2013. Modusnya dengan mengajukan kredit dengan agunan Surat Perintah Kerja (SPK) proyek-proyek. Padahal, SPK itu fiktif.

Suyanto menuturkan, Yudi menyiapkan uang akan diberikan kepada Mustafa. Uang sudah dimasukkan dalam 1 arhplop-

amplop coklat.

"Saya tinggal mengantarnya saja," tuturnya.

Suyanto mengambil uang dari Yudi di Surabaya lalu dibawa ke Mojokerto. Uang diserahkan di kantor Dinas PU Bina Marga kini Dinas PUPR di di Jalan Raden Wijaya, Mojokerto.

Suyanto membeberkan Yudi juga pernah menyuruh orang Iain untuk mentransfer uang ke Mustafa. "Termasuk dua orang dari Bank Mega Cabang Jombang (Jawa Timur)," sebutnya. Bekas pejabat Bank Mega itu masih kerabat Carolina Gunadi, istri Yudi.

Dua pegawai bank swasta itu maupun Mustofa pernah dimintai keterangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya dalam persidangan perkara kredit fiktif Bank Jatim tahun 2013. Carolina terdakwanya.

gpg





Original Post

BTN Akan Mengajukan Kasasi

Media Cetak Harian Kontan Halaman 21
2018-7-12

BTN Akan Mengajukan Kasasi

JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) akan mengajukan kasasi atas putusan banding di Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta terkait sengketa dengan PT Surya Artha Pembiayaan Finance (SANF). Kasasi tersebut akan dilayangkan pasca BTN mendapatkan putusan banding dari PT Jakarta.

Corporale Secretary BBTN Agus Susanto mengatakan, pihaknya masih menunggu salinan resmi putusan PT Jakarta terkait sengketa dengan SANF. "Ada rencana untuk mengajukan kasasi, tapi sampai saat ini kami masih belum menerima putusan banding secara resmi," ujar Agus saat mengunjungi kantor KONTAN, Selasa (10/7).

Kasasi ini diajukan lantaran bank pelat

merah ini mengklaim tidak terbukti bersalah atas kasus deposito fiktif yang dilakukan sindikat kejahatan perbankan yang melibatkan oknum perusahaan. Hanya saja SANF yang jadi satu dari lima korban, menuntut pengembalian uang yang telah disetornya

Menurut Agus, upaya kasasi akan dilakukan perusahaannya lantaran pihaknya merasa tidak bersalah atas kasus tersebut. Dalam hal ini, dia bilang, BTN telah melakukan prosedur sesuai yang ditetapkan terkait perpindahan dana nasabah. "Kami sudah melakukan prosedur, dan sekarang pun sudah ada tersangka," ucapnya.

Anggar Septiadi





Original Post

Jusuf Kalla Menjadi Saksi

Media Cetak Harian Kontan Halaman 21
2018-7-12

Jusuf Kalla Menjadi Saksi

Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi saksi dalam sidang Peninjauan Kembali (PK) kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji dengan terpidana mantan Menteri Agama Suryadharma Ali di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (11/7). Agenda sidang tersebut adalah mendengarkan keterangan saksi.

ANTARA/Aprillio Akbar





Original Post

KPK Lelang Kain Penutup Ka’bah Milik Suryadharma Ali

Media Online Bisnis.com
2018-07-12

Suryadharma Ali (kiri) bersilaturahmi dengan warga binaan lainnya usai melaksanakan salat Idul Fitri 1438 H di Lapas Klas IA Sukamiskin Bandung, Jawa Barat, Minggu (25/6). - Antara JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melelang sejumlah barang rampasan yang diperoleh dari berbagai kasus korupsi. Salah satunya kain kiswah atau kain penutup Ka\'bah, yang disita dari mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali.

"Salah satu barang rampasan yang dilelang adalah satu helai kain kiswah milik Suryadharma Ali," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah, saat dihubungi, Rabu (11/7/2018).Febri menyebut kain tersebut berukuran 80 sentimeter x 59 sentimeter. Selain melelang kain tersebut, KPK juga melelang barang rampasan lain, seperti mobil, rumah, tanah, dan handphone.

Berdasarkan halaman http.lelangdjkn.kemenkeu.go.id, kain kiswah Suryadharma dilelang dengan harga awal Rp22.500.000.

Febri menyebut lelang akan digelar pada 25 Juli mendatang di lantai 3 gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Syarat dan pendaftaran lelang secara detail sudah diumumkan di http.lelangdjkn.kemenkeu.go.id.

Menanggapi hal tersebut, Suryadharma Ali tidak mempermasalahkannya. Dia hanya meminta, jika sidang peninjauan kembali (PK) kasusnya diterima, kain kiswah tersebut bisa dikembalikan KPK.

"Dalam tuntutan, saya minta dikembalikan. Jika putusan pengadilan meminta dikembalikan, ya, kembalikan," ujarnya.

Menurut Febri, barang rampasan yang dilelang sudah memiliki hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan. Pengajuan PK tidak bisa menghentikan eksekusi, seperti yang diatur dalam Pasal 66 ayat 2 Undang-undang Mahkamah Agung, yang mengatur bahwa permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.

Sumber Tempo

http://kabar24.bisnis.com/read/20180712/16/815737/kpk-lelang-kain-penutup-kabah-milik-suryadharma-ali



Original Post

Media