Idrus Marham Ngaku Tidak Tahu Ada Aliran Suap PLTU Riau-1

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-07-27

RMOL. Menteri Sosial, Idrus Marham mengaku tidak tahu menahu mengenai pemberian suap yang terjadi antara pemegang saham Blackgold Resourches Natural Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo dengan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih.Penegasan itu dia sampaikan usai diperiksa Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama kurang lebih sembilan jam.

"Saya katakan saya enggak tahu sama sekali. Itu saja yang saya jelasin," ujarnya di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (26/7)

Selain Idrus, lembaga antirasuah juga memanggil beberapa saksi lainnya yakni Direktur Operasional PT. Pembangkit Jawa Bali Investasi (PT. PJBI) Dwi Hartono, Direktur Keuangan PT. PJBI Amir Faisal, dan Corporate Secretary PT. PJBI Lusiana Ester.

Kasus yang menjerat anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Eni Maulani Saragih ini berawal saat KPK mengadakan operasi tangkap tangan (OTT) di lapangan.

Eni yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pertama kali dijemput di kediaman dinas Idrus Marham yang berada di Widya Chandra saat mengadiri acara ulang tahun anak Idrus.

Kasus ini bermula saat KPK menduga Eni menerima uang sebesar Rp 500 juta bagian dari komitmen fee 2,5 persen dari nilai proyek yang akan diberikan terkait kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau-1.

Penerimaan kali ini diduga merupakan penerimaan keempat dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo kepada Eni dengan nilai total setidak-tidaknya Rp 4,8 miliar.

Pemberian pertama pada Desember 2017 sebesar Rp 2 miliar, kedua Maret 2018 sebesar Rp 2 miliar dan ketiga 8 Juni Rp 300 juta dan uang tersebut diduga diberikan melalui staf dan keluarga.

Diduga peran Eni adalah untuk memuluskan proses penandatanganan kerjasama terkait PLTU Riau-1. Saat ditangkap KPK telah mengamankan barang bukti yakni uang sebesar Rp 500 juta dan dokumen tanda terima.

Sebagai pihak penerima, Eni Maulani Saragih disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pihak pemberi, Johannes yang merupakan pihak swasta disangkakan melanggar pasal melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001. [ian]

http://politik.rmol.co/read/2018/07/27/349582/Idrus-Marham-Ngaku-Tidak-Tahu-Ada-Aliran-Suap-PLTU-Riau-1-



Original Post

Yusril Putusan MK Tolak DPD dari Parpol Tak Perlu Dipatuhi

Media Online Cnnindonesia.com
2018-07-27

Jakarta, CNN Indonesia Mantan Menteri KehakimanYusril Ihza Mahendra menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak perlu mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK memerintahkan KPU melarangan funsionaris partai menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu 2019.

Selaku pengacara Ketua DPD, sekaligus calon anggota DPD Oesman Sapta Odang, Yusril menilai pertimbangan MK memerintahkan KPU untuk melakukan suatu tindakan tertentu telah melampaui kewenangan.

googletag.cmd.push(function() googletag.display(\'div-gpt-ad-1520566820877-0\') )

"Pertimbangan seperti itu (MK memerintahkan KPU menolak calon anggota DPD berlatar belakang fungsionaris partai) tidak perlu dipatuhi oleh KPU," ujar Yusril di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (26/7).

Yusril menjelaskan MK hanya diberi kewenangan untuk menguji UU terhadap UUD. MK, kata dia, hanya berwenang untuk memutuskan apakah norma UU yang diuji bertentangan atau tidak dengan norma konstitusi.

Atas penjelasan itu, ia menilai MK tidak berwenang memberi perintah atau arahan kepada suatu lembaga untuk melakukan tindakan terntentu, seperti arahan kepada KPU sebagaimana tertunag dalam pertimbangan hukum dalam putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018.

"Bagaimana penerapan keputusan MK itu adalah sepenuhnya menjadi kewenangan badan pembentuk UU atau aparatur penyelenggara lainnya," ujarnya.

Selain menyalahgunkan kewenangan, Yursril menilai putusan MK tidak retro-aktif atau berlaku surut ke belakang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 UU tentang MK.

Atas hal tersebut, putusan MK tidak dapat membatalkan pencalonan fungsionaris partai sebagai calon anggota DPD di KPU. Sebab, ia mengatakan putusan MK atas uji materi tersebut keluar setelah lima hari KPU melakukan verifikasi terhadap calon anggota DPD.

Ia berkata fungsionaris partai yang mendaftar sebagai calon anggota DPD telah memenuhi kewajibannya dalam melakukan pedaftaran sebelum larangan itu ada.

"Kalau ini harus dibatalkan karena adanya putusan MK maka jelaslah bahwa putusan MK itu telah menimbulkan ketidakpastian hukum," ujar Yusril.

Di sisi lain, Yusril juga mengklaim PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tidak otomatis gugur dengan adanya putusan MK. Sebab, ia menyebut PKPU disahkan dan diundangkan sebelum Putusan MK berlaku.

"PKPU itu sendiri baru gugur apabila dinyatakan bertentangan dengan norma UU oleh Mahkamah Agung atau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh KPU sendiri," ujarnya. (DAL)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180726210642-32-317341/yusril-putusan-mk-tolak-dpd-dari-parpol-tak-perlu-dipatuhi



Original Post

Penyidik Tipikor Polres Gowa Geledah Gudang Bulog Panaikang Makassar

Media Online liputan6com
2018-07-27

Liputan6.com, Makassar - Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Gowa menggeledah kantor pergudangan Subdivre Bulog Panaikang Makassar, Kamis (26/7/2018).

Dari penggeledahan yang dilakukan sejak pukul 11.30 Wita hingga pukul 14.00 Wita tersebut, tim penyidik tampak mengamankan sejumlah dokumen penting terkait berita acara serah terima beras untuk masyarakat miskin (raskin) tahun 2017 dan dokumen tentang beras sejahtera (rastra) yang didistribusikan ke beberapa kecamatan di Kabupaten Gowa, Sulsel.

Kepala Sub Bagian Humas Polres Gowa, AKP Tambunan membenarkan adanya penggeledahan di kantor pergudangan Subdivre Bulog Panaikang Makassar yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukang, Makassar tersebut.

"Upaya penggeledahan dan penyitaan beberapa dokumen penting terkait kegiatan yang dimaksud merupakan bagian dari tahap penyidikan," kata Tambunan.

Penyidik Tipikor Polres Gowa menggeledah sekaligus menyita beberapa dokumen penting dalam rangka penyidikan dua kasus dugaan korupsi. Keduanya masing-masing terkait kasus dugaan penyimpangan raskin tahun 2017 serta kasus bansos rastra tahun 2018.

"Kasus raskin 2017 yang terjadi di gudang Bulog Makassar itu terjadi tepatnya pada bulan Oktober, November, dan Desember. Sementara kasus bansos rastra terjadi pada bulan April 2018," terang Tambunan.

Saksikan video pilihan di bawah ini

Kecewa harga beras mahal Bupati Jombang usir petugas Bulog

1 dari 2 halamanRaskin dan Bansos Rastra Dijual ke PengumpulPenyidik Tipikor Polres Gowa menyita sejumlah dokumen penting dari gudang Bulog Makassar (Liputan6.com/ Eka Hakim)Dalam pelaksanaannya, baik kegiatan raskin 2017 maupun bansos rastra 2018 tidak berjalan baik. Awalnya, Pemda Kabupaten Gowa mengajukan permintaan beras ke Bulog Makassar untuk didistribusikan ke beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Gowa.

Permintaan beras itu pun telah mengantongi surat perintah penyaluran dari Kementerian Sosial (Kemensos). Sehingga menjadi dasar Bulog Makassar menyalurkan beras raskin maupun rastra ke beberapa kecamatan di Kabupaten Gowa.

Namun, kenyataannya beras tidak ada yang tersalurkan atau didistribusikan ke beberapa kecamatan yang dimaksud. Beras dijual ke beberapa pengumpul.

"Modusnya, beras sebanyak 164 ton yang semestinya didistribusikan ke seluruh kecamatan di Kabupaten Gowa tapi tidak dilakukan. Malah beras dijual ke pengumpul," ucap Tambunan.

Kedua kasus ini mulai diselidiki pada bulan Mei 2018. Kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan sekaligus penetapan tersangka pada bulan Juni 2018.

"Tersangka bernama Ferial Rani yang berperan sebagai petugas satuan kerja (satker) di Subdivre Bulog Panaikang Makassar. Dan untuk penghitungan kerugian negara saat ini masih dalam koordinasi pihak Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel," Tambunan menandaskan.

https://www.liputan6.com/regional/read/3600980/penyidik-tipikor-polres-gowa-geledah-gudang-bulog-panaikang-makassar



Original Post

Mobil Di Rumah Orang Kepercayaan Eks Kalapas Sukamiskin Disita KPK

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-07-27

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan guna mencari bukti tambahan dalam dugaan kasus suap mantan Kalapas Klas I Sukamiskin, Wahid Husein."Kemarin (Rabu, 25/7)), KPK melakukan penggeledahan terkait dengan tindak pidana korupsi suap kepada penyelenggara negara terkait dengan pemberian fasilitas, pemberian perizinan ataupun pemberian lainnya di LP Klas 1 Sukamiskin," ujar Jurubicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (26/7).

Ada empat lokasi yang digeledah KPK, termasuk rumah artis Inneke Koesherawati yang terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Inneke merupakan istri dari penyuap Wahid Husein, Fahmi Darmawansyah.

Sementara tiga lokasi lain yang ikut digeledah adalah ruang Kalapas serta staf Lembaga Permasyarakatan Klas I Sukamiskin; rumah orang kepercayaan Wahid Hussein, Hendry Saputra di Rancasari, Bandung; dan rumah Wahid Husein di Bojongsoang.

Dalam penggeledahan yang dilakukan dilakukan selama 14 jam itu tim KPK menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan kasus ini serta kendaraan roda empat.

"Dari tiga lokasi tersebut, KPK menyita dokumen dan mobil dari rumah Hendry," tukasnya.

KPK menangkap mantan Kalapas Sukamiskin, Wahid Husein karena diduga telah menyalahgunakan jabatannya untuk pemberian fasilitas, pemberian perizinan ataupun pemberian lainnya di Lembaga Permasyarakatan Klas 1 Sukamiskin kepada narapidana.

Lembaga antirasuah telah menetapkan Wahid Husein dan tiga orang lainnya sebagai tersangka. Tiga orang tersebut adalah staf Kalapas Hendry Saputra, narapidana kasus korupsi yang juga suami dari Inneke Koesherawati, Fahmi Darmawansyah, dan tahanan pendamping Fahmi Darmawansyah yaitu Andri Rahmat.

Fahmi dan Andri merupakan pihak pemberi suap dan merupakan narapidana kasus korupsi dalam kasus suap pengadaan satelit monitoring Bakamla RI.

Mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husein dan Hendry Saputra diduga melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 atau pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak PIdana Korupsi.

Sedangkan Fahmi dan Andri Rahmat yang merupakan pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf atau pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP. [ian]

http://hukum.rmol.co/read/2018/07/27/349591/Mobil-Di-Rumah-Orang-Kepercayaan-Eks-Kalapas-Sukamiskin-Disita-KPK-



Original Post

Idrus Marham <i>Ngaku</i> Tidak Tahu Ada Aliran Suap PLTU Riau-1

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-07-27

RMOL. Menteri Sosial, Idrus Marham mengaku tidak tahu menahu mengenai pemberian suap yang terjadi antara pemegang saham Blackgold Resourches Natural Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo dengan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih.

Penegasan itu dia sampaikan usai diperiksa Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama kurang lebih sembilan jam.

"Saya katakan saya enggak tahu sama sekali. Itu saja yang saya jelasin," ujarnya di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (26/7)

Selain Idrus, lembaga antirasuah juga memanggil beberapa saksi lainnya yakni Direktur Operasional PT. Pembangkit Jawa Bali Investasi (PT. PJBI) Dwi Hartono, Direktur Keuangan PT. PJBI Amir Faisal, dan Corporate Secretary PT. PJBI Lusiana Ester.

Kasus yang menjerat anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Eni Maulani Saragih ini berawal saat KPK mengadakan operasi tangkap tangan (OTT) di lapangan.

Eni yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pertama kali dijemput di kediaman dinas Idrus Marham yang berada di Widya Chandra saat mengadiri acara ulang tahun anak Idrus.

Kasus ini bermula saat KPK menduga Eni menerima uang sebesar Rp 500 juta bagian dari komitmen fee 2,5 persen dari nilai proyek yang akan diberikan terkait kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau-1.

Penerimaan kali ini diduga merupakan penerimaan keempat dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo kepada Eni dengan nilai total setidak-tidaknya Rp 4,8 miliar.

Pemberian pertama pada Desember 2017 sebesar Rp 2 miliar, kedua Maret 2018 sebesar Rp 2 miliar dan ketiga 8 Juni Rp 300 juta dan uang tersebut diduga diberikan melalui staf dan keluarga.

Diduga peran Eni adalah untuk memuluskan proses penandatanganan kerjasama terkait PLTU Riau-1. Saat ditangkap KPK telah mengamankan barang bukti yakni uang sebesar Rp 500 juta dan dokumen tanda terima.

Sebagai pihak penerima, Eni Maulani Saragih disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pihak pemberi, Johannes yang merupakan pihak swasta disangkakan melanggar pasal melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001. [ian]

http://www.rmol.co/read/2018/07/27/349582/Idrus-Marham-Ngaku-Tidak-Tahu-Ada-Aliran-Suap-PLTU-Riau-1-



Original Post

3 Tersangka Korupsi Bantuan Ternak Ini Segera Disidang

Media Online jpnn.com
2018-07-27

jpnn.com, LHOKSEUMAWE - Tiga tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan ternak Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe, Aceh, segera disidang.

Itu setelah Polres Lhokseumawe telah menyerahkan tiga tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Aceh di Banda Aceh, pukul 12.00 WIB, Kamis (26/7).

Ketiga tersangka tersebut, terlibat dalam kasus korupsi proyek sebesar Rp 14,5 miliar. Sumber anggaran dari APBK LHoksuemawe tahun 2014. Akibat kasus itu negara mengalami kerugian sebesar Rp 8,1 miliar.

Kasat Reskrim AKP Budi Nasuha langsung memimpin penyerahan barang bukti dan tiga tersangka kepada Kasi Pidsus Kejari Lhokseumawe, Fery Ihsan di Kejati Aceh.

Dia menyebutkan, ketiga tersangka disangkakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Subs pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Ketiga tersangka itu berinisial drh. Rz sebagai Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertanian, drh. DH Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan drh. IM Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dinas setempat.

"Banyak dokumen yang kita bawa bersama tersangka kepada Kejari Lhokseumawe di kantor Kejati Aceh. Ini termasuk penyerahan berkas tahap II dari penyidik ke Jaksa. Karena dari Jaksa telah menyatakan berkas perkara ketiga tersangka sudah P21 atau lengkap,"ungkap Kasat Reskrim.

Usai diserahkan ketiga tersangka dan barang bukti ke Jaksa langsung ditahan oleh pihak Jaksa.

https://www.jpnn.com/news/3-tersangka-korupsi-bantuan-ternak-ini-segera-disidang



Original Post

Berantas Praktik Suap, Konsep Swastanisasi Penjara Mulai Ditawarkan

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-07-27

RMOL. Praktik jual beli fasilitas mewah di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) seperti tidak pernah hilang di negeri ini.Pengungkapan sel mewah narapidana kasus tindak pidana korupsi di Lapas Klas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat seolah menegaskan praktik suap di balik tembok penjara semakin marak.

Melihat fenomena ini, ahli hukum pidana Sani Imam Santoso berpendapat, sistem pemasyarakatan harus berdasarkan Pancasila dan menjalankan sistem itu diharapkan dapat menjadikan manusia yang baik, tidak melanggar hukum lagi, dan dapat hidup dengan baik.

"Menurut UU, fungsi pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat dapat berinteraksi secara sehat. Ini agar warga binaan dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab," kata Sani kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (26/7).

Sistem rekrutmen, penggajian, dan pendidikan terhadap para petugas lapas ditambah lemahnya integritas petugas lapas, adalah hal yang paling mendasar dan harus segera dibenahi. Namun, kata Gurubesar Ilmu Kepolisian ini, persoalan tersebut seakan tidak pernah bisa diselesaikan.

Dia pun menawarkan sistem perbaikan pengelolaan lapas. Usulan dan pemikiran itu tertuang dalam buku karyanya "Penjara Swasta: Pendekatan Kriminologi dan Teori Keadilan untuk Kepatutan Dilaksanakan di Indonesia".

Buku tersebut, aku Sani bakal diserahkan kepada Menkumham untuk dijadikan salah satu acuan dalam mengurai persoalan-persoalan penjara di Indonesia.

Menurut dia, konsep swastanisasi penjara sesungguhnya bisa meningkatkan kualitas pembinaan terhadap warga binaan. Pada dasarnya, penjara harus tetap memanusiakan manusia.

"Lapas sudah lama menjadi lembaga yang mati, tidak memasyarakatkan orang di penjara. Di negara lain, penjara dikelola swasta sudah sukses dijalankan," kata doktor hukum pidana kelahiran Pekalongan, Jawa Tengah ini. [ian]

http://politik.rmol.co/read/2018/07/27/349594/Berantas-Praktik-Suap,-Konsep-Swastanisasi-Penjara-Mulai-Ditawarkan-



Original Post

Boikot Pemilu, Oposisi Kamboja Didenda Rp 35 Juta

Media Cetak Koran Tempo Halaman 2
2018-7-27

Boikot Pemilu, Oposisi Kamboja Didenda Rp 35 Juta

PHNOM PENH - Lima mantan anggota partai oposisi CNRP (The Cambodia National Rescue Party) yang dilarang di Kamboja didenda masing-masing US$ 2.500 (Rp 35 juta). Mereka dinyatakan bersalah karena menyerukan pemboikotan pemilu pada Ahad mendatang. "Tindakan mereka menyebabkan kebingungan di antara penduduk," Hang Puthea, juru bicara Komite Pemilihan Nasional (NEC), kemarin.

Puthea mengatakan bahwa Chea Chiv, mantan salah satu Ketua Partai CNRP di Battambang, dan empat orang lainnya-yang dilarang berpolitik oleh Mahkamah Agung ketika partai itu dibubarkan tahun lalu-dapat menghadapi hukuman lebih lanjut.

Denda terhadap mantan oposisi CNRP merupakan kelanjutan dari pengaduan pejabat Partai CPP (Cambodian People"s Party) terhadap 30 mantan anggota CNRP. Pejabat itu mengadukan mantan anggota CNRP di Battambang yang menyerukan pemboikotan dengan istilah Jari Bersih atau Clean Finger-mengacu pada penggunaan tinta setelah mencoblos dari bilik suara. Otoritas pemilihan menyatakan seruan untuk memboikot pemungutan suara itu ilegal.

Pemilu Kamboja berlangsung tanpa oposisi. Partai CNRP, partai oposisi, dibubarkan tahun lalu oleh Mahkamah Agung. Tanpa oposisi, Partai CPP-partai pendukung Perdana Menteri Hun Sen - dipastikan menang.

Adapun Chea Chiv mengatakan dirinya khawatir bakal ditangkap. "Ini keputusan yang paling tidak adil," ujar dia.

REUTERS/SUKMA LOPPIES





Original Post

Terpilih

Media Cetak Koran Tempo Halaman 2
2018-7-27

Terpilih

Hakim Agung terpilih, Abdul Manaf (kiri) dan Pri Pambudi Teguh (kanan), menghadiri rapat paripurna DPR di Jakarta, kemarin. Rapat paripurna itu menetapkan Abdul Manaf sebagai Hakim Agung untuk kamar peradilan agama dan Pri Pambudi Teguh untuk kamar peradilan perdata.

ANTARA FOTO/DHEMAS REVIYANTO





Original Post

Partai Sengaja Langgar Pakta

Media Cetak Kompas Halaman 2
2018-7-27

Partai Sengaja Langgar Pakta

Sejumlah partai politik dengan sadar melanggar pakta integritas dengan mengusung bekas narapidana perkara korupsi menjadi calon anggota legislatif. Namun, sebagian partai lainnya menyatakan hal itu sebagai kecolongan.

JAKARTA, KOMPAS - Partai Kebangkitan Bangsa dengan sadar mengajukan sejumlah bekas narapidana perkara korupsi menjadi calon anggota legislatif. PKB akan menggelar rapat untuk menentukan sikap terkait caleg yang bermasalah tersebut

Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding, di Jakarta, Kamis (26/7/2018), mengatakan, ada satu calon anggota DPR dari PKB di daerah pemilihan (dapil) Aceh II yang merupakan bekas terpidana kasus korupsi penyalahgunaan dana operasional .menteri (DOM)- Ia menegaskan, PKB dengan sadar mencalonkan sosok itu.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menuturkan, dua kader Golkar yang bekas narapidana korupsi, yaitu TM Nurlif (dapil Aceh 10 dan Iqbal Wibisono (dapil Jawa Tengah) tetap diusung jadi caleg karena permintaan konstituen. (Kompas, 21/7/2018).

Menurut Karding, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan, yang antara lain mewajibkan parpol menandatangani pakta integritas untuk tidak mengusung caleg yang bekas napi perkara korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak, bertentangan dengan UU Pemilu.

"Orang berpandangan sejak awal bahwa orang yang sudah dihukum buat apa lagi dipersoalkan?" tanya Karding.

Di ringkat DPR, KPU menemukan ada lima caleg yang merupakan bekas napi korupsi. Ke-ima caleg itu berasal dari dapil Aceh II, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Bangka Belitung.

Selain itu. Badan Pengawas Pemilu juga menemukan adanya 199 caleg di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan bekas terpidana korupsi

Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, partainya kecolongan sehingga masih ditemukan empat calegnya di tingkat provinsi yang bekas napi korupsi Menurut dia, Nasdem tidak akan langsung mencoret dan mengganti nama caleg itu, tanpa ada informasi yang jelas dari KPU dan Bawaslu, beserta bukti putusan pengadilan atau data yang menguatkan.

Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Ro-siade menuturkan, pihaknya tetap akan mendukung isi pakta integritas, tetapi juga menghormati hak politik individu. Terkait penggantian caleg bekas napi korupsi dengan orang lain, Andre menyampaikan, sebelum bersikap, pihaknya akan menunggu keputusan Mahkamah Agung (MA) terlebih dulu.

Sementara itu, Masinton Pasaribu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P, mengatakan, pihaknya telah menandatangani pakta integritas dan akan tetap konsisten pada aturan tersebut Terkait penggantian calon yang bermasalah, silakan jika ada yang ingin mengajukan gugatan. Kami tetap konsisten pada aturan KPU," ujarnya.

Data KPK

KPU akan menggunakan data narapidana perkara korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bahan pembanding saat verifikasi hasil perba-

ikan berkas caleg. Ini karena terbuka kemungkinan masih ada caleg yang bekas napi korupsi tetapi belum terdeteksi oleh jajaran KPU di semua tingkatan.

Anggota KPU, Hasyim Asyari, menuturkan, data dari KPK itu akan juga dibagikan ke KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota untuk digunakan pada verifikasi berkas hasil perbaikan. KPU juga masih menunggu data dari Mahkamah Agung (MA). Data pembanding itu dibutuhkan karena sejauh ini, KPU mendapat data mengenai caleg bekas napi kasus korupsi dari lampiran surat keterangan pengadilan yang disertakan oleh caleg.

Hingga 31 Juh, parpol masih bisa memperbaiki berkas caleg, termasuk mengganti caleg yang berlatar belakang bekas napi korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak.

Terkait dengan permintaan KPU kepada MA untuk memberikan informasi nama orang yang pernah dijatuhi pidana korupsi, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA Abdullah mengatakan belum mendapatkan informasi mengenai surat itu. "Mungkin suratnya sudah sampai di pimpinan, tetapi apakah sudah ditindaklanjuti ataukah belum, saya belum menerima informasi," ujarnya

Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, menuturkan, di tingkat pusat, belum ada sengketa yang diajukan terkait caleg bekas napi kasus korupsi Bawaslu masih mengumpulkan data dari daerah jika ada pengajuan sengketa serupa di tingkat provinsi serta kabupaten/kota.

(GAVITA/E01/REK/AGE)





Original Post

Pencegahan Dapat Semakin Efektif

Media Cetak Kompas Halaman 5
2018-7-27

Pencegahan Dapat Semakin Efektif

TERORISME

JAKARTA, KOMPAS - Langkah Kepolisian Negara RI mengajukan kelompok teroris Jamaah Ans-harut Daulah ke pengadilan untuk dikategorikan sebagai organisasi terlarang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan terorisme. Jika pengajuan itu berhasil, setiap individu yang berhubungan dengan jaringan JAD akan bisa diproses hukum. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Mohammad Iqbal mengatakan, dakwaan JAD sebagai korporasi terlarang yang disampaikan jaksa pada sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (24/7/2018), merupakan hasil penilaian matang dan sudah dikoordinasikan dengan tim Detasemen Khusus

88 Antiteror Polri Polri dan Kejaksaan- Agung sepakat bahwa JAD berafiliasi dengan kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (NUS) yang berada di balik berbagai aksi teror di Tanah Air dalam tiga tahun terakhir.

Pasal 12A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur hukuman penjara maksimal 12 tahun bagi setiap individu yang memiliki hubungan dengan organisasi teroris terlarang. Akan tetapi, untuk bisa menerapkan pasal itu, penegak hukum memerlukan putusan pengadilan terkait status suatu organisasi terlarang (Pasal 17 UU No 5/2018).

Menurut Iqbal, putusan pengadilan dibutuhkan karena selama

ini penegak hukum belum memiliki dasar hukum kuat untuk menindak organisasi teroris. Alhasil, meskipun telah mengetahui keterkaitan setiap individu pada organisasi teroris tertentu, penindakan hukum dapat dilakukan setelah ada persiapan dan perencanaan aksi teror.

Cegah sel-sel teroris

Dampak dari tuntutan kepada JAD di pengadilan, tambahnya, setiap individu yang terbukti berkaitan dengan jaringan dan terhubung aksi teror yang dilakukan JAD bisa diproses hukum. Adapun JAD didirikan oleh terpidana mati, Aman Abdurrahman, pada 2015 di Malang, Jawa Timur.

Menurut pengamat terorisme. Al Chaidar, kehadiran putusan

pengadilan terkait korporasi terlarang bagi kelompok teroris dapat mencegah perkembangan sel-sel teroris. Namun, pemerintah harus jeli memperhatikan sel-sel kelompok teroris itu yang bisa berevolusi dengan berganti nama. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas serta pengawasan secara berkala oleh pemerintah.

Sebagai contoh, setelah putusan pengadilan yang menetapkan Jemaah Islamiyah (JI) sebagai organisasi terlarang, pergerakan kelompok itu bisa diredam dengan menangkap setiap individu anggota JI. Akan tetapi, kini, sel-sel JI mulai membentuk kelompok baru bernama Neo JI yang bergerak di sejumlah wilayah di Jawa Timur.

(SAN)





Original Post

Kampanye Kubu Oposisi Minim

Media Cetak Kompas Halaman 10
2018-7-27

Kampanye Kubu Oposisi Minim

Kampanye pemilu didominasi partai berkuasa yang dipimpin PM Kamboja Hun Sen. Pengurus partai gigih berupaya agar partisipasi pemilih setinggi mungkin.

Kris Razianto Mada

PHNOM PENH, KOMPAS - Hingga tiga hari sebelum pemungutan suara, nyaris tidak ada kampanye atau pemasangan alat peraga oleh partai peserta pemilu, selain oleh partai berkuasa di Kamboja. Partai Rakyat Kamboja yang dipimpin Perdana Menteri Hun Sen melakukan beragam kampanye dan memasang alat peraga di berbagai penjuru negara itu.

Di Phnom Penh, ibu kota negara. Kamis (26/7/2018), disiapkan dua lokasi kampanye akbar untuk Partai Rakyat Kamboja (CPP). Panggung-panggung dibangun untuk hari terakhir kampanye. Jumat (27/7). Pemimpin CPP PM Hun Sen dijadwalkan hadir pada hari terakhir kampanye

Setelah kampanye pada Jumat ini, Kamboja akan memasuki masa tenang. Selanjutnya, pemungutan suara berlangsung pada Minggu (29/7).

CPP tidak hanya menyiapkan kampanye akbar. Poster dan bendera partai itu terpasang di berbagai penjuru Phnom Penh dan Kandal, provinsi yang berbatasan dengan Phnom Penh.

Sejumlah panggung kecil juga didirikan untuk menjadi lokasi kampanye CPP. Tak ketinggalan, mobil-mobil yang dipasangi poster dan bendera CPP hilir mudik di sejumlah tempat

"Sejak tahun lalu, sudah diketahui partai mana yang akan menang pemilu tahun ini. Tidak ada oposisi yang kuat Buat apa kampanye kalau sudah jelas," ujar penduduk Kandal yang hanya mau disebut sebagai Sarath.

Ia mengacu pada pembubaran Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP) oleh Mahkamah Agung Kamboja, November 2017. CNRP dituduh bekerja sama dengan negara asing untuk

mengacau Kamboja. Karena itu, partai dibubarkan dan pengurusnya dilarang terlibat politik selama lima tahun. Pemimpin CNRP, Kem Sokha, dipenjara karena dituduh berkhianat

Partai lain yang cukup kuat adalah FUncinpec yang dipimpin Pangeran Norodom Ranariddh, kakak Raja Kamboja Norodom Sihamoni. Di Phnom Penh dan Kandal, hanya kurang dari 20 poster Funcinpec terpasang di jalan-jalan kecil. Tidak ada poster atau alat peraga kampanye Funcinpec di jalan-jalan besar.

Seorang pengusaha di Phnom Penh, Bun Ly, mengatakan, pemilu sekarang lebih tenang dibandingkan dengan pemilu 2013. Sekarang tidak ada kecemasan kemungkinan kerusuhan setelah

pemilu. "Bagi kami, ketenangan berusaha lebih penting. Soal politik, saya tidak bisa berkomentar banyak. Kami jelas tidak mau seperti 2013, harga barang-barang naik karena orang yang takut kerusuhan memborong aneka kebutuhan," tuturnya.

Dorong partisipasi

Di sejumlah desa, pengurus CPP didorong untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Bahkan, mereka diperintahkan untuk menekan warga agar menggunakan hak pilih. "Setiap hari kami menyampaikan pencapaian partai ke warga. Mereka harus bersyukur dan kewajiban mereka untuk menggunakan hak pilih," kata seorang pengurus CPP di Provinsi Kampong Thom.

Pengurus CPP yang tidak mau namanya diungkap itu menyebutkan, setiap yang tidak menggunakan hak pilih akan didiskri-minasi. "Kalau tidak memilih, akan dikeluarkan dari komunitas. Mereka akan kesulitan mendapat layanan umum dan sumbangan," ujarnya.

Juru bicara CPP, Sok Eysan, menyangkal ada intimidasi. Meskipun demikian, ia menyatakan wajar bagi pengurus untuk menyampaikan prestasi partai.

Tingkat partisipasi dalam pemilu 2018 penting bagi CPP dan Hun Sen. Partisipasi rendah akan memberi alasan bagi Amerika Serikat dan Uni Eropa menjatuhkan sanksi kepada Kamboja serta melemahkan Hun Sen.

(REUTERS/ Kris Razianto Mada )





Original Post

Tiga Tersangka Korupsi Pengadaan Sapi Ditahan

Media Cetak Kompas Halaman 23
2018-7-27

Tiga Tersangka Korupsi Pengadaan Sapi Ditahan

DANA OTONOMI KHUSUS

BANDA ACEH, KOMPAS - Tiga tersangka korupsi pengadaan sapi pada Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Lhokseumawe, Aceh ditahan setelah berkas perkara dilimpahkan oleh Polisi Resor Lhokseumawe kepada Kejaksaan Tinggi Aceh, Kamis (26/7/2018). Kerugian negara akibat perbuatan tersangka mencapai Rp 8,1 miliar.

Tersangka yang ditahan adalah mantan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan (DKPP) Lhokseumawe Rizal, mantan Kepala Bidang Peternakan DKPP Lhokseumawe Dahlia, dan Pejabat Pembuat Komitmen DKPP Lhokseumawe Ismu-nazar.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas (Kasipenkum) Kejati Aceh Munawal mengatakan. Rizal dan Ismunazar ditahan di Rumah Tahanan Kajhu Aceh Besar dan Dahlia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Lhoknga.

"Kita akan segera menyiapkan pelimpahan ke Pengadilan Tipikor Banda Aceh untuk segera disidangkan," kata Munawal.

Para tersangka didakwa melanggar Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 mengatur ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Sementara Pasal 3 memberi ancaman penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun.

Munawal mengatakan, penyidikan tidak berhenti pada tiga tersangka. Aliran dana hasil korupsi itu akan diselidiki. Saat ini pihak rekanan pemenang tender juga sedang diperiksa oleh penyidik. Program pengadaan dan penggemukan sapi yang dibiayai oleh APBD Lhokseumawe bersumber pada dana otonomi khusus tahun 2014. Pagunya mencapai Rp 14,5 miliar. Namun, dalam pelaksanaan, diduga pengadaan tidak sesuai perencanaan. Jumlah sapi dan kelompok penerima dipalsukan.

"Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh menunjukkan, kerugian negara mencapai Rp 8,1 miliar," ujar Munawal.

Koordinator Masyarakat Transparansi Anggaran Aceh Alfian mengatakan, penyidik harusnya menelusuri aliran dana yang dikorupsi. Alfian menduga, dana tersebut tidak hanya dinikmati oleh tiga tersangka. Apalagi kasus ini terjadi menjelang pemilihan wali kota dan pemilihan calon legislatif. Dana otonomi khusus ini rawan dikorupsi karena perencanaan dan pengawasan yang buruk. Sejauh ini. Aceh belum memiliki rencana induk penggunaan dana otonomi khusus. "Kami banyak menemukan indikasi korupsi dalam program yang didanai otsus," ujar Alfian.

Kasus terbaru korupsi dana otonomi khusus Aceh ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni dugaan suap yang melibatkan Irwandi Yusuf, Gubernur Aceh (nonaktif) Ahmadi Bupati Bener Meriah(nonaktif); pengusaha Teuku Syaiful Bahri, dan ajudan Gubernur Hendri YuzaL

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Muharuddin mengatakan, dana otonomi khusus memang kerap bermasalah pada pelaksanaan. Padahal, pada saat perencanaan sudah dikaji dengan teliti. Pada saat pembahasan presentasi dari eksekutif sangat bagus, sasaran capaian sangat logis, tetapi banyak bermasalah pada saat pelaksanaan.

Sebelum tahun 2016. kata Muharuddin, pengelolaan dana otonomi khusus 40 persen langsung ditransfer ke kas kabupaten/kota Namun, pada 2016, qanun, perda pengelolaan dana otonomi khusus direvisi, pengelolaan sepenuhnya berada di bawah pemerintah provinsi. Perubahan itu dilakukan salah satunya untuk memudahkan pengawasan dan menghindari penyalahgunaan di tingkat kabupaten/kota.

(AIN)





Original Post

KPU Daerah tak Kompak Soal Caleg Koruptor

Media Cetak Republika Halaman 5
2018-7-27

KPU Daerah tak Kompak Soal Caleg Koruptor

Parpol masih mendaftarkan ratusan mantan terpidana korupsi menjadi caleg.

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengkritisi sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tiap daerah dalam memproses pendaftaran calon anggota legislatif mantan narapidana kasus korupsi. Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menuturkan-, KPU menerapkan standar yang berbeda-beda saat memproses pendaftaran caleg koruptor.

Menurut Fritz, ada KPU daerah yang menerima pendaftaran caleg koruptor untuk kemudian diperiksa dalam verifikasi administrasi. Di sejumlah tempat lainnya, ada KPU yang menerima pendaftaran caleg koruptor, tetapi tetap menunggu putusan Mahkamah Agung (MA) terkait Peraturan KPU Nomor 20 tentang larangan narapidana korupsi nyaleg.

"Ada juga yang KPU-nya langsung menolak. Jadi, tidak ada kesamaan standar, melainkan ada tiga variasi bagaimana KPU menindaklanjuti hal ini," tutur Fritz dijumpai di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis (26/7).

Fritz menambahkan, sebenarnya sudah ada kesepakatan antara KPU, Bawaslu, DPR, dan Kementerian Dalam Negeri tentang prosedur pe-

nerimaan pendaftaran caleg mantan narapidana korupsi. Berdasarkan kesepakatan itu, KPU diperbolehkan menerima semua pendaftaran caleg mantan narapidana korupsi sambil menanti putusan hasil uji materi terhadap PKPU Nomor 20 Tahun 2018 oleh Mahkamah Agung (MA). Jika sampai penetapan daftar calon tetap (DCT) belum ada putusan MA, parpol baru bisa mengajukan nama baru sebagai caleg. Kemudian, nama caleg mantan koruptor tadi akan dicoret. "Tapi, namanya juga kesepakatan di komisi II, ya. Secara hukum tidak mengikat dan hanya mengikat secara politik," tegas Fritz.

Bawaslu sendiri sudah mendata ratusan bakal caleg yang teridentifikasi pernah dipidana karena kasus korupsi. Anggota Bawaslu Mochamad Arifuddin mengatakan, caleg-caleg tersebut mencalonkan diri di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. "Untuk sementara, sudah ditemukan sekitar 199 caleg (teridentifikasi mantan narapidana kasus korupsi)," ujar Afif.

Afif melanjutkan, para caleg ini tersebar di 11 provinsi, 93 kabupaten, dan 12 kota. Tapi, pihaknya menegaskan, belum dapat membuka namanama caleg yang terindikasi sebagai mantan narapidana korupsi. "Data tersebut merupakan hasil penelusuran dan pengawasan kami yang masih harus divalidasi dan dipastikan. Untuk sementara, nanti masih ditelusuri dan dipastikan kembali," tegas Afif.

Komisioner KPU Hasyim Asyari mengatakan, perlakuan KPU terhadap pendafataran caleg mantan narapidana korupsi tergantung situasi dan

kondisi. Sebab, menurutnya, masih ada KPU di daerah yang tidak mengetahui jika seorang caleg adalah mantan koruptor. Kalau KPU sudah mengetahui caleg yang bersangkutan merupakan mantan koruptor, tindakan yang diambil adalah langsung mengembalikan berkas yang bersangkutan ke partai.

"Jadi, masing-masing perlakuan itu tergantung situasi informasi yang diterima," tutur Hasjim.

Hasyim justru menyesalkan parpol yang masih mendaftarkan mantan koruptor sebagai caleg. Menurutnya, komitmen parpol untuk tidak mencalonkan mantan koruptor yang tertuang dalam pakta integritas tidak sejalan dengan fakta yang ada di lapangan. Padahal, pakta integritas sudah ditandatangani sebanyak dua kali. Penandatanganan pertama antara parpol dengan KPU. Sementara itu, penandatanganan kedua dilakukan antara parpol dengan Bawaslu.

Berpegang kepada pakta integritas yang tertuang dalam formulir B3 parpol itu, Hasjim menegaskan, jika memang ditemukan mantan narapidana korupsi yang masih mendaftar sebagai caleg maka dinyatakan tidak memenuhi syarat dan harus diganti. "Kalau memang ditemukan seperti itu, ya kemudian di luar komitmen dan akan kita coret," tegasnya.

Hasyim pun berharap, parpol mau memegang komitmennya untuk tidak kembali mendaftarkan mantan narapidana korupsi sebagai caleg DPR atau DPRD. Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menegaskan bahwa ratusan berkas caleg ko-

raptor sudah dikembalikan ke parpol. Berdasarkan penelusuran dari Bawaslu, ada 199 caleg di daerah yang diketahui sebagai mantan koruptor.

"Sepanjang belum ada putusan dari Mahkamah Agung (MA) vang belum membatalkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018, maka kami akan mengembalikan kepada parpol," ujar Pramono.

Artinya, kata Pramono, parpol boleh mengganti para caleg tersebut dengan orang lain. "Kami kembalikan ke parpol untuk diganti. Sebab kan tidak sesuai juga dengan kesepakatan antara KPU dengan parpol (soal pakta integritas tidak akan mencalonkan mantan narapidana korupsi)," tegas

Pramono. ed agus raharjo

DIANERIKANUGRAHENY





Original Post

Pada Masanya Nanti, Akan Ada Orang-orang Berintegritas Dan Egaliter Lahir Di Negara Kita

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 2
2018-7-27

Pada Masanya Nanti, Akan Ada Orang-orang Berintegritas Dan Egaliter Lahir Di Negara Kita

SAUT SITUMORANG, Wakil Ketua KPK

SATU per satu para terpidana kasus korupsi berbondong-bondong mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali alias PR pasca Artidjo Alkostar pensiun dari posisinya sebagai Hakim Agung. Terpidana kasus korupsi yang mengajukan PK pasca Artidjo pensiun adalah;

Anas Urbaningrum, Siti Fa-dilah Supari, Suryadharma Ali, Jero Wacik, Andi Zulkarnaen Mallarangeng alias Choel Mallarangeng, dan Mohamad Sanusi.

Seperti diketahui. Hakim Artidjo boleh dibilang menjadi penjaga gawang terakhir dalam peradilan kasus korupsi. Setiap terpidana kasus korupskyang mengajukan kasasi ataupun PK ketika ditangani oleh Hakim Artidjo justru kerap mendapat tambahan hukuman. Kini setelah Artidjo pensiun, para terpidana kasus korupsi buru-buru antre mengajukan PK. Lantas bagaimana Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) memandang fenomena PK para terpidana korupsi yang dilakukan pasca Artidjo pensiun? Berikut ini pandangan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kepada Rakyat Merdeka.

Apakah KPK tidak khawatir melihat fenomena maraknya para terpidana kasus korupsi mengajukan PK pasca Hakim Artidjo pensiun?

Apa yang dilakukan KPK harus bisa diuji oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, undang-undang, serta ketentuan-ketentuan lain. Termasuk batas-batas kepatutan sebagai filosofi paling atas dari filsafat hukum.

Fenomena itu menggangu konsentrasi KPK enggak sih dalam menangani kasus lainnya?

KPK malah semakin fokus, baik atas dosa masa lalu atau masa kini (tindak pidana ko-

rupsi yang baru maupun yang lalu) ataupun antisipasi potensi korupsi. Misalnya sebagaimana Januari 2017 silam kami antisipasi proyek listrik 35.000 megawatt yang berpotensi ada tindakan transaksional, ternyata benar adanya.

Menurut pengamatan KPK kenapa masih ada saja yang mengajukan PK?

KPK bisa saja lengah atau kurang lebihnya teliti (walaupun kami selalu menganut keyakinan akan conviction rate 100 persen). Harus dianggap hal tersebut merupakan bagian pembangunan peradaban hukum di Indonesia. Artinya akan selalu ada sinar keluhuran ilahi menyinari negara ini.

Beberapa orang menilai pengajuan PK lantaran tuntutan hukuman dari KPK selalu memberatkan?

Nyatanya analisa banyak orang hukuman atas pelaku tipikor masih dinilai rendah. Silakan lihat hasil studi Indonesia Corruption Watch edisi 2017 lalu. Ataupun hasil-hasil studi tentang vonis.

Menurut Anda apakah ada kelompok yang mengorganisir pengajuan PK tersebut?

KPK belum mendengar dan tidak dalam posisi goyah kalaupun itu ada. Lagi-Lagi anggap saja itu shadow boxing buat KPK.

Jika ada bagaimana itu?

Hukum itu harus bisa dicek dengan hukum pula. Jadi tidak masalah jika memang ada.

Orang tahu Artidjo Alkostar adalah hakim yang paling ditakuti para koruptor. Tapi dia sudah pensiun. Lantas menurut Anda siapa lagi ha-

kim Mahkamah Agung yang memiliki komitmen besar dalam pemberantasan korupsi?

Pada masanya pasti akan ada saja orang-orang berintegritas dan egaliter akan lahir di negara kita.

Tapi pascapehsiunnya Artidjo publik khawatir akan banyak tersangka kasus korupsi yang hukumannya bakal diperingan di peradilan lanjutan. Lantas apakah Pengadilan Tipikor perlu dibentuk hingga Pengadilan Tinggi guna mencegah hal tersebut?

Untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum memang perlu banyak inovasi.

Jika PK sudah masuk ke meja MA apa harapan KPK kepada hakim yang menangani kasus korupsi?

KPK percaya ada sinar keluhuran ilahi menyinari semua penegak hukum di Indonesia.

umm





Original Post

Hakim Perintahkan Jaksa Panggil Heri Yang Tilep Duit Rp 2 Miliar

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-7-27

Hakim Perintahkan Jaksa Panggil Heri Yang Tilep Duit Rp 2 Miliar

JAKSA KPK diperintahkan menghadirkan Zulkhairi Muchtar alias Heri dalam sidang sidang perkara suap Bupati Halmahera Timur (Haltim) nonaktif Rudi Erawan.

Heri adalah orang yang menerima uang Rp8 miliar hasil patungan Direktur PT Windu Tunggal Utama, Abdul Khoir dan Direktur PT Sharleen Raya, Hong Arta John Alfred.

Uang itu untuk suksesi Amran Hl Mustary sebagai Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku-Maluku Utara. Namun dari Rp8 miliar itu hanya Rp6 miliar yang diserahkan kepada Amran.

Uang yang diterima Amran lalu diteruskan kepada Rudi. Uang itu merupakan imbalan atas jasa Rudi mengusulkan nama Amran ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumaha Rakyat (PUPR) agar diangkat menjadi Kepala BPJN IX.

"Heri ini punya peranan penting," kata Fashal Hendri, ketua majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Jaksa KPK Iskandar Mar wanto memberitahu Heri telah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perkara Rudi. Ia memohon keterangan Heri dibacakan di persidangan karena tak tahu lagi kebe-

radaan orang itu.

Majelis hakim bersikukuh Heri perlu dihadirkan dalam sidang. "Panggil sekali lagi upayakan supaya ketemu. Kita dengar keterangan dia (Heri) disini. Jangan diba-cain dulu (BAP Heri). Rp2 M dia makan sendiri," perintah Fashal.

Dalam perkara ini. Rudi didakwa menerima Rp6,l miliar dari Amran. Berawal dari pertemuan Amran dan Rudi pada 2015 silam di Jakarta. Amran meminta tolong Rudi membantu pencalonan dirinya sebagai Kepala BPJN IX.

Amran berjanji akan memberikan imbalan uang kepada Rudi dan mengalokasikan program jalan untuk Kabupaten Halmahera Timur. Rudi-yang menjabat Ketua PDIP Maluku Utara-melobi orang yang memiliki akses ke Kementerian PUPR.

Singkat cerita, Amran terpilih. Untuk memenuhi janjinya kepada Rudi, Amran menyuruh Heri menghubungi pengusaha yang ingin mendapatkan proyek BPJN IX.

Heri menghubungi Alfred. Alfred lalu mengontak Khoir. Alfred mengajak Khoir bertemu Heri di Plaza Senayan. Esoknya, Heri menggiring Khoir dan Alfred bertemu Amran di Hotel Lumere, Senen, Jakarta Pusat.

byu





Original Post

Proposal Tambahan Anggaran Diteken Pjs Bupati Sumedang

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-7-27

Proposal Tambahan Anggaran Diteken Pjs Bupati Sumedang

DIREKTUR CV Iwan Binangkit, Ahmad Ghiast didakwa menyuap anggota DPR Fraksi Demokrat Amin Santono dan pejabat Kementerian Keuangan Yaya Purnomo. Pemberian suap agar Kabupaten Sumedang mendapat tambahan anggaran proyek infrastruktur dari APBN Perubahan 2018.

"Terdakwa Ahmad Ghiast memberikan uang sejumlah Rp510 juta kepada Amin Santono selaku anggota Komis XI DPR periode 2014-2019 dan Yaya Purnomo, Kepala Seksi pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan," Jaksa Penuntut Umum KPK Eva Yus-tisiana membacakan dakwaan di

Pengadilan Tipikor Jakarta.

Ghiast, kontraktor yang biasa menggarap proyek infrastruktur di Kabupaten Sumedang, la mendapat informasi dari Iwan Sonjaya, rekannya sesama kontraktor, mengenai cara mendapatkan tambahan anggaran proyek infrastruktur dari APBN-P 2018. Yakni dengan mengajukan usulan lewat Amin. Namun harus memberikan "fee 7 persen dari anggaran yang bakal diterima.

Selanjutnya, dibuat proposal permohonan tambahan anggaran dari APBN-P 2018 kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jumlahnya Rp25,85 miliar.

Rinciannya, Rp21,85 miliar untuk proyek pembangunan jalan

dan jembatan, serta Rp 4 miliar untuk proyek pengembangan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan pengairan sehingga totalnya Rp25.85 miliar.

Proposal ditandatangani Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Sumedang Sumarwan Hadi-sumarto. Dokumen itu dibawa Ghiast untuk disampaikan kepada Amin.

Ghiast dan Iwan pergi ke DPR pada 8 April 2018 untuk menemui Amin. Namun Amin tak ada. Iwan lalu mengenalkan Ghiast dengan Eka Kamaludin, teman dekat Amin. Proposal diserahkan lewat Eka.

Pada 24 April 2018, Ghiast menelepon Amin dan memohon agar membantu mengusulkan

tambahan anggaran proyek infrastruktur untuk Kabupaten Sumedang. Ghiast bersedia memberikan fee 7 persen. Amin setuju.

Sepekan kemudian, Amin meminta uang muka Rp500 juta kepada Eka. Pada 1 Mei 2018, Amin kembali meminta RplO juta untuk biaya pengawalan usulan. Uang ini akan diberikan kepada Yaya, Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Hari itu juga, Ghiast mentransfer RplO juta ke rekening Eka. Tiga hari kemudian, 4 Mei 2018, Ghiast kembali mentransfer Rp 100 juta ke Eka untuk

diserahkan kepada Amin.

Sore harinya, Ghiast menemui Amin dan Eka di restoran di Bandara Halim Perdanakusuma, I.ik.ni.i Timur. Ghiast menyerahkan uang Rp400 juta kepada Amin. Penyerahan uang ini terendus KPK. Ketiga pun ditangkap. Yaya menyusul dicokok.

aeMenurut jaksa KPK, perbuatan Ghiast diancam pidana sebagaimana Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 64 ayat I KUHP. Ancaman hukumannya minimal 1 tahun penjara, maksimal 5 tahun penjara. Serta denda minimal Rp50 juta, paling banyak Rp250 juta. Ghiast tak mengajukan keberatan atas dakwaan ini.

byu





Original Post

PEGANG DAGU

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-7-27

PEGANG DAGU

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum (kanan) mengikuti sidang lanjutan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, kemarin. Sidang mengagendakan jawaban Jaksa Penuntut Umum atas materi peninjauan kembali yang diajukan Anas.

ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A/FOC/18





Original Post

KPU Kembalikan Berkas 199 Eks Koruptor

Media Cetak Media Indonesia Halaman 1
2018-7-27

KPU Kembalikan Berkas 199 Eks Koruptor

KOMISIONER KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan pihaknya mengembalikan berkas 199 bakal calon anggota legislatif (bacaleg) berstatus mantan narapidana kasus korupsi yang akan maju dalam Pemilu Legislatif 2019. Data itu berdasarkan temuan Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. "Iya dikembalikan ke parpol," kata Pramono di Jakarta, kemarin. KPU pun meminta parpol mengganti nama-nama bacaleg mantan napi kasus korupsi hingga masa perbaikan berakhir 31 Juli.

Menurut Pramono, sepanjang Mahkamah Agung (MA) belum membatalkan peraturan KPU yang mengatur larangan bagi mantan napi kasus korupsi maju menjadi caleg. KPU tetap berpedoman pada PKPU No 20 Tahun 2018 itu.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar melihat ada perbedaan perlakuan KPU di daerah .dalam menerima pendaftaran bakal caleg yang berstatus mantan napi kasus korupsi. Padahal, lanjut Fritz, pertemuan antara DPR, Kemendagri, Bawaslu. KPU, serta Kemenkum dan HAM sebelumnya menyepakati semua pendaftaran bacaleg akan diterima sambil menunggu putusan MA terkait dengan PKPU No 20 Tahun 2018.

Di lain pihak, parpol masih saja mengajukan nama-nama bacaleg berstatus mantan napi kasus korupsi. Hal itu terungkap dalam temuan Bawaslu bahwa ada 199 eks koruptor yang mendaftar sebagai bakal caleg, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota.

Politikus Gerindra Andre Rosiade mengatakan pihaknya menunggu putusan MA sebelum bersikap akan mengganti nama bacaleg mantan napi kasus korupsi atau tidak.

Salah satu bacaleg Gerindra yang mantan napi kasus korupsi ialah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik. Taufik ialah terpidana kasus korupsi yang divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004 dalam kasus pengadaan barang dan peraga Pemilu 2004 yang merugikan negara Rp488 juta.

(Nur/Dro/X-6)





Original Post

KPK Geledah Rumah Politikus PAN

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2018-7-27

KPK Geledah Rumah Politikus PAN

TIM satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah dinas anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PAN. Namun, lembaga antirasy-vvah belum membeberkan identitas wakil rakyat yang dimaksud.

Selain rumah dinas tersebut. KPK menggeledah sebuah apartemen di Kalibata City. Jakarta, yang dihuni tenaga ahli dari Fraksi PAN. Kegiatan serupa juga berlangsung di rumah pengurus PPP di Graha Raya Bintaro, Tangerang Selatan.

"Hari ini dilakukan penggeledahan di tiga lokasi sejak pukul 09.00 WIB sampai sore tadi. Itu dalam penyidikan kasus suap terkait dengan dana perimbangan daerah dengan tersangka YP dan AS," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah. kemarin.

Menurut Febri, penyidik langsung menyita beberapa barang dari lokasi perkara. Perinciannya satu Toyota Camry di Apartemen Kalibata City, dokumen dari rumah dinas anggota DPR. serta dokumen terkait dengan permohonan anggaran daerah yang disimpan di Graha Raya Bintaro.

KPK sebelumnya telah menetapkan empat tersangka dalam kasus tersebut. Para tersangka ialah anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Amin San-tono. Ahmad Ghiast dan Eka Kamaludin selaku pihak swasta yang memberikan suap, serta Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Yaya Purnomo.

Ahmad Ghiast saat ini sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada keempatnya pada 4 Mei lalu di Jakarta dan Bekasi.

Amin diduga menerima Rp400 juta, sedangkang Eka menerima RplOO juta yang merupakan bagian dari commitment fee sebesar Rpl.7 miliar, atau 7% dari nilai 2 proyek di Kabupaten Sumedang senilai total Rp25 miliar.

Uang suap untuk Yaya belum terealisasi meski Yaya sudah menerima proposal dua proyek tersebut, yaitu proyek di Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Kabupaten Sumedang senilai Rp4 miliar dan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Sumedang senilai Rp21.85 miliar.

KPK menyita beberapa barang, di antaranya logam mulia 1,9 kilogram dan uang Rpl.844 miliar.

(Gol/P-3)





Original Post

Zumi Zola Segera Disidangkan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2018-7-27

Zumi Zola Segera Disidangkan

JURU bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan Gubernur nonakrif Jambi Zumi Zola yang telah ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi akan segera dilimpahkan ke tahap penuntutan.

"Pemeriksaan tersangka masih perlu dilakukan, baik gratifikasi maupun suap. Tadi kami sudah tanya ke tim dalam waktu dekat akan dilakukan pelimpahan lebih lanjut dan direncanakan persidangan akan dilakukan di Pengadilan Tipikor Jakarta," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, kemarin.

Mantan politikus PAN itu telah ditetapkan sebagai tersangka menerima gratifikasi terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi 2014-2017 dan juga suap terkait dengan pengesahan RAPBD Provinsi

Jambi Tahun Anggaran 2017

dan 2018.

"Dua kasus ini baik penerimaan grtifikasi dan pemberian suap ada irisan. ada sebagian yang mengalir ke pihak DPRD seperti apa akan disampaikan lebih lanjut karena penerimaan gratifikasi sudah didukung bukti-bukti kuat dan ada temuan-temuan baru yang dilakukan." ungkap Febri.

Dalam kasus suap. KPK menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait dengan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi pada TA 2017 dan 2018.

Setelah mencermati fakta-fakta persidangan dan didukung dengan alat bukti beru-

pa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik, KPK mendakwa Zumi Zola selaku Gubernur Jambi periode 2016-2021 diduga mengetahui dan setuju terkait dengan uang ketuk palu.

Selanjutnya, Zumi Zola meminta Pit Kadis PUPR Jambi Arfan (ARN) dan Asisten Daerah 3 Provinsi Jambi Saipudin (SAI) untuk mencari uang agar mendapat pengesahan Raperda APBD 2018 Jambi, melakukan pengumpulan dana dari kepala-kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan pinjaman pada pihak lainnya serta pengumpulan dana yang akan diperuntukkan para anggota DPRD.

Dari .dana terkumpul tersebut. Arfan memberikan kepada sejumlah" anggota DPRD Provinsi Jambi sekitar Rp3,4 miliar.

(Put/Ant/P-3)





Original Post

KPK Telusuri Pertemuan Idrus-Eni

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2018-7-27

KPK Telusuri Pertemuan Idrus-Eni

Idrus Marham mengaku ditanyai mengenai pertemuannya dengan Eni Maulani, Johannes B Kotjo, dan Sofyan Basir.

GOLDA EKSA

goldo@mediaindonesio.com

MENTERI Sosial Idrus Marham mengaku telah membeberkan semua informasi yang diketahuinya terkait kasus dugaan suap

proyek PLTU Riau-1 kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kepada awak media, seusai menjalani pemeriksaan yang berlangsung hampir selama delapan jam di Gedung KPK. Jakarta, kemarin. Idrus mengaku menyampaikan informasi pertemuannya dengan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Limited Johannes B Kotjo, serta Dirut PLN Sofyan Basir.

"Jadi saya kira itulah sudah dijelaskan tadi semuanya, biar penyidik yang tahu semua. Semua sudah saya jelasin. Saya kira semua materinya, sesuai pertanyaan, semua sudah saya jelaskan secara rinci,"

ujarnya.

Kuat dugaan sejumlah pertemuan yang dihadiri mantan Sekjen Partai Golkar, itu membahas proyek PLTU Riau senilai USS900 juta. Bahkan, bukti pertemuan tersebut juga dikuatkan rekaman CCTV yang kini disita penyidik lembaga antirasywah.

Idrus pun bergeming ketika disinggung apakah pertemuan yang kabarnya dihadiri Sofyan Basir justru membicarakan proyek tersebut. Ia menegaskan, detail informasi itu sebaiknya ditanyakan kepada penyidik.

"Semuanya sudah saya jelaskan, seperti apa yang ditanyakan penyidik. Sesuai apa yang saya ketahui terkait de-

ngan tersangka, baik saudara Eni Saragih maupun saudara Johanes Kotjo, semua sudah saya jelaskan. Ini adalah yang saya ketahui dan didengar penyidik."

Menurut dia, pemeriksan kali ini dengan 20 pertanyaan, tujuannya untuk melanjutkan pemeriksaan pada Kamis (19/7).

Saksi lainnya

Selain Idrus, KPK juga memanggil tiga petinggi PT Pembangkit Jawa Bali Investasi (PJBI) untuk diperiksa sebagai saksi dari tersangka Johannes Budisutrisno Kotjo, yakni Direktur Operasional PT PJBI Dwi Hartono, Direktur Keuangan PT PJBI Amir Faisal, dan Corpo-

rate Secretary PT PJBI Lusiana Ester.

KPK telah mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait kasus itu. yaitu uang sejumlah Rp500 juta dalam pecahan RplOO ribu dan dokumen atau tanda terima uang sebesar RpSOO juta.

Penerimaan uang sebesar RpSOO juta diduga merupakan bagian dari biaya komitmen 2,5% dari nilai proyek yang akan diberikan kepada Eni Maulani Saragih dan kawan-kawan terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Penerimaan kali ini merupakan penerimaan keempat dari Johannes kepada Eni dengan nilai total setidak-tidaknya

Rp4,8 miliar, yaitu Desember

2017 sebesar Rp2 miliar. Maret

2018 Rp2 miliar, dan 8 Juni 2018 Rp300 juta.

Diduga uang diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo kepada Eni melalui staf dan keluarga. Peran Eni ialah untuk memuluskan proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1.

Sebagai pihak yang diduga pemberi Johannes Budisutrisno Kotjo disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 juntto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(P-3)





Original Post

Al Khadziq: Saya Menang Tapi Istri Sedang Ditahan KPK...

Media Online kompascom
2018-07-27

TEMANGGUNG, - Calon terpilihBupatiTemanggung MuhammadAl Khadziq menyatakan siap menjalankan roda pemerintahan daerah Kabupaten Temanggung meskipun tanpa didampingi sang istriEni Maulani Saragih.

Eni merupakan Wakil Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar. Saat ini ia sedang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek PLTU Riau.

"Insyallah tidak mempengaruhi, tetap jalan, mohon doanya untuk dikuatkan. Saya tetap berusaha untuk bekerja semaksimal mungkin, profesional, untuk kepentingan masyarakat," ujar Al Khadziq, di Temanggung, Kamis (26/7/2018).

Sedianya ia ingin merayakan kemenangan Pilkada Temanggung ini bersama istri tercinta dan keluarganya.

"Saya inginkan menang (jadi)bupati, dan merayakan bersama dengan istri saya, Bu Eni, tetapi seperti yang masyarakat ketahui istri saya sedang di tahanan KPK, untuk menjalani proses hukum, saya menyesalkan ini semua," tutunya.

Baca juga:

Sejak istrinya diciduk KPK, Al Khadziq sudah dua kali dimintai keterangan sebagai saksi oleh KPK terkait kasus tersebut. Dirinya menyatakan siap dan akan kooperatif jika di kemudian hari dipanggil lagi oleh lembaga anti rasuah itu untuk menjadi saksi.

"Terakhir kemarin sore (Rabu), jadi saksi KPK. Sejauh ini belum mempengaruhi karena belum pelantikan, enggak tahu nanti kalau setelah pelantikan karena saya akan penuhi panggilan KPK kan. Pasti siap jika dipanggil KPK lagi, saya kooperatif, dan saya menganjurkan Bu Eni juga untuk kooperatif," paparnya.

Mantan wartawan itu optimistis kasus yang menjerat istrinya tidak menimbulkan mosi tidak percaya dari masyarakat terhadap kinerjanya sebagai kepala daerah Kabupaten Temanggung.

"Saya kira tidak ada, semoga tidak ada, dari masyarakat. Pilkada sudah selesai mari kita mulai membangun Temanggung," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Khadziq menyampaikan bahwa kondisi Eni Maulani Saragih sudah sehat dan sudah mulai bisa berfikir tentang masalahnya. Meski sebelumnya wanita itu sempat terpukul.

Baca juga:

"Kondisi Bu Eni Sehat, dia sudah mulai bisa berfikir tentang masalahnya, bisa mulai mengingat masalahnya. Sempat stress awalnya, saya juga, sekarang juga masih stres," ungkapnya tersenyum.

Terkait tugas sebagai istri bupati, Khadziq juga tidak khawatir karena hal itu bisa digantikan oleh istri wakil bupati Heri Ibnu Wibowo.

"Saya belum tahu nanti, boleh diganti siapa, kalau bisa kan ada istri wakil bupati. Tidak menghalangi ke depan. Mohon didoakan bu Eni dan anak-anak kuat menjalani ini, tidak mengganggu konsentrasi sebagai bupatitemanggung," ucapnya.

Sementara itu, calon terpilih wakil bupati Temanggung Heri Ibnu Wibowo, menambahkan kasus yang menimpa istri Khadziq merupakan ujian timnya.

"Ini bukan hanya ujian bagi mas Khadziq, tapi ujian bersama, memang dari awal kita sudah diuji kesabaran dari gambar yang dirusak, isu sara, dan lainnya," katanya.

Baca juga:

Pihaknya dapat mengambil hikmah hari serangkaian ujian yang dihadapi timnya ini sebagai motivasi untuk bekerja lebih hati-hati dalam menjalankan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

"Saya dengan Mas Khadziq akan lebih berhati-hati lagi dalam mengelola pemerintahan, apalagi dalam mengelola keuangan," pungkasnya.

http://regional.kompas.com/read/2018/07/27/05400041/al-khadziq



Original Post

Makelar Suap Dituntut 6 Tahun Penjara

Media Cetak Media Indonesia Halaman 18
2018-7-27

Makelar Suap Dituntut 6 Tahun Penjara

Heri Susetyo

herisusetyo@mediaindonesio.com

KETUA Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Fauzan Rifani dan Direktur PT Sugriwa Agung Abdul Basit dituntut 6 tahun penjara karena berperan sebagai perantara suap sebesar Rp3,6 miliar untuk Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif.

"Menuntut agar majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan terdakwa Fauzan Rifani secara sah dan meya-

kinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fauzan Rifani dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sejumlah Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan," kata jaksa penuntut umum KPK Lie Putra Setiawan di Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Jaksa juga meminta perampasan uang sejumlah Rp4S,45 juta untuk negara yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti terhadap Fauzan Rifani

Terhadap tersangka Abdul Basit, jaksa menuntut pidana penjara

selama 6 tahun dan denda sejumlah Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan.

"Hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Hal yang meringankan, terdakwa telah memberikan keterangan yang signifikan sehingga membuat terang tindak pidana, terdakwa berlaku sopan selama pemeriksaan di persidangan, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan belum pernah dihukum," ungkap jaksa Lie.

Perkara itu diawali pada Maret 2017 saat Direktur PT Menara Agung Pusaka Donny Witono mengikuti proses lelang dan bermaksud menemui Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif, tapi Abdul Latif menolak dan meminta Fauzan Rifani menemui Donny di Hotel Madani Barai.

Fauzan memberitahukan, bila

ingin jadi pemenang lelang, harus memberikan/ee 10% kepada Abdul Latif dari nilai kontrak Rp54,45 miliar setelah dipotong pajak. Namun, angka itu ditawar menjadi 7,5% yakni Rp3,6 miliar.

Abdul Latif lalu minta Fauzan menyampaikan hal itu kepada kelompok kerja (pokja) pelelangan bahwa sudah tercapai kesepakatan antara Latif dan Donny, juga agar memenangkan PT Menara Agung Pusaka. Perusahaan tersebut akhirnya diumumkan sebagai pemenang lelang proyek dan menandatangani kontrak pada 11 April 2017 untuk masa pengerjaan 260 hari kalender yang berakhir Sl Desember 2017.

Pungli

Tindak pidana korupsi memang masih subur di instansi pemerintahan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo, Jawa Timur, kemarin

petang menahan seorang kepala desa dan pegawai negeri sipil (PNS) dinas perizinan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 A Kabupaten Sidoarjo karena melakukan pungutan liar (pungli).

Tersangka pelaku pungli tersebut ialah Fathur Rochman, Kepala Desa Kragan, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo dan Achmad Anwar, PNS pada Dinas Perizinan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Perkara pungli yang menjerat sang kepala desa itu bermula saat ada orang berinisial K membeli tanah seluas 300 meter persegi dengan harga Rp350 juta. Kepala Desa Fathur Rochman saat itu meminta fee 5% senilai Rpl5 juta.

Adapun PNS Dinas Perizinan Sidoarjo Achmad Anwar melakukan pungli pengurusan perizinan di kantornya (saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu). Saat itu dia tertangkap tangan Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo, dan darinya ditemukan uang hasil pungli senilai Rp6,7 juta.

Meskipun nilai uang hasil pungli tidak besar, keduanya ditahan di LP Kelas 2 A Sidoarjo. Penahanan" dilakukan untuk mempermudah penyidikan agar tersangka tidak menghilangkan barang bukti atau melarikan diri.

(Ant/N-1)





Original Post

Sidang Perdana Sangketa Pigub Malut,MK Minta Salinan Sprindik Kasus AHM

Media Online rri.co.id
2018-07-27

KBRN, Jakarta : Sidang perdana gugatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara (Malut) dengan penggugat pasangan calon (Paslon) nomor urut 3 Abdul Gani Kasuba-M.Ali Yasin Ali (AGK-YA) dan tergugat Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umat (AHM-Rivai) yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (26/7/2018) berlangsung aman.

Meskipun sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan sengketa Pilkada Malut tahun 2018 tersebut berjalan aman yang dikawal ketat oleh aparat keamanan khususnya Polri, namun tim Kuasa hukum AGK-YA yakni AH Wakil Kamal masih mendapat beberapa pekerjaan rumah dari hakim pendamping MK Suhartoyo.

Pasalnya, dalam sidang yang berlangsung kurang lebih dua jam tersebut, hakim masih meminta tim AGK-YA untuk bisa melampirkan beberapa bukti salah satunya bukti Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan (Sprindik) AHM yang saat ini terseret kasus pembebasan lahan bandara Bobong, Kabupaten Kepualauan Sula (Kepsul).

Permintaan ini juga terkait dengan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diajukan calon gubernur Ahmad Hidayat Mus (AHM) ke Polda Malut namun pengajuan tersebut tidak diterbitkan karena yang bersangkutan juga telah terseret kasus tindak pidana korupsi yang perna dilidik oleh Polda Malut sampai ke Pengadilan.

Dengan tidak terbitnya SKCK Polda Malut tersebut lanjut Suhartoyo, AHM kembali mengajukan SKCK di Polda Metro Jaya karena diduga memberikan keterangan yang tidak benar bahwa dia (AHM) tidak tersangkut tindak pidana apa pun.

"Orangnya kan perna bebas atas putusan MA, lalu kasus yang mana sementara berjalan, dengan pempertanyaan Sprindik pada pemohon, jika ada tolong dimasukan Sprindiknya sebagai bukti dalam pembuktian mantis," tegasnya.

Memanggapai permintaan Hakim MK untuk melampirkan sprindik KPK dalam sidang lanjutan, Kuasa hukum AGK-YA, AH Wakil Kamal dihadapan hakim MK memastikan akan menlampirkan bukti sprindik sebagaimana yang diminta.

"kami akan masukan bukti Sprindik atas kasus tersebut," acapnya.

Untuk sidang selanjutkan pada Rabu (1/8/2018) dengan agenda jawaban dari pihak termohon. (Ir/WDA)

http://rri.co.id/post/berita/553912/pilkada_serentak/sidang_perdana_sangketa_pigub_malut_mk_minta_salinan_sprindik_kasus_ahm.html



Original Post

Survei KedaiKOPI Publik Inginkan Pemimpin Antikorupsi

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 1
2018-7-27

Survei KedaiKOPI Publik Inginkan Pemimpin Antikorupsi

NERACA

Jakarta - Survei KedaiKOPI menunjukkan bahwa korupsi masih masuk empat besar masalah yang dihadapi indonesia saat ini, bahkan mayoritas publik menginginkan figur pemimpin yang antikorupsi.

"Latar belakangwakil presiden yang diinginkan publik adalah aktivis antikorupsi, yaitu se besar 90,2 persen," kata peneliti lembaga survei KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (26/7).

Diposisi kedua latar belakang cawapres yang diinginkan publik adalah seorang akademisi dengan persentase 86,1 persen, militer 83 persen, ulama 80,8 persen, dan pemimpin daerah 79,4 persen.

Berdasarkan sigi KedaiKOPI menunjukkan bahwa masalah korupsi masih menempati empat besar permasalahan utama di Indonesia. Permasalahan utama yang

dihadapi Indonesia adalah perekonomian terkait dengan tingginya harga kebutuhan pokok sebesar 39,8 persen, kedua pengangguran sebesar 24,4 persen, terorisme 7,4 persen, dan korupsi 6,6 persen.

Selain itu, menurut dia, hasil sigi tersebut juga mengungkapkan bahwa mayoritas pemilih sebesar 90,7 persen tidak menyetujui jika mantan napi tindak pidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Publik juga masih menaruh asa agar pemerintahan ke depan memiliki komitmen antikorupsi yang tercermin dari jawaban responden tentang latar belakang calon wakil presiden yang didominasi dengan jawaban pegiat antikorupsi sebesar 90,2 persen.

Lembaga survei KedaiKOPI juga melakukan serangkaian focus group discussion (FGD) pada tanggal 23 Juli 2018 untuk mendapatkan gambaran keinginan publik setelah pemberitaan OTTKala-

pas Sukamiskin oleh KPK.

Menurut dia, dari hasil FGD tersebut terungkap hanya 45 persen peserta FGD menganggap pemerintahan Joko Widodo lebih baik dalam menangani korupsi jika dibanding pemerintahan sebelumnya. Sementara itu, sebanyak 17 persen menganggap Iebih buruk dan 38 persen memandang bahwa penanganan korupsi di re-zim ini dan yang lalu sama saja.

Mayoritas peserta FGD menyatakan bahwa pemerintahan saat ini tidak lebih baik daripada pemerintahan yang lalu dalam penanganan korupsi. Hal ini merupakan "lampu kuning" bagi Jokowi. Menurut dia, perlu terobosan untuk mengembalikan kepercayaan publik bahwa pemerintah bersungguh-sungguh memberantas korupsi

Kemudian dalam "Focus Group Discussion" (FGD), hasil menunjukkan publik mempersepsikan Abraham Samad sebagai sosok calon wakil presiden anti-

korupsi dengan presentase 96 persen. "Dalam FGD itu nama Abraham Samad menempati posisi teratas sebagai sosokcawapres yang memiliki komitmen dan integritas anti-korupsi dengan angka 96 persen," kata Kunto.

Menurut dia di posisi kedua hingga kelima adalah Susi Pu-djiastuti dengan presentase 85 persen, Rizal Ramli (81 persen), TGB Zainul Majdi (80 persen), dan Anies Baswedan (71 persen).

Dia mengatakan lembaganya pernah melakukan survei pada 3 Juli, hasilnya menunjukkan sosok Abraham Samad dinilai sebagai orang yang jujur, kompeten, dan tegas."Lalu Susi Pudjiastuti dinilai sebagai sosoktegas, tidak takutme-lawan mafia perikanan, itu rekam jejaknya yang muncul," ujar dia.

Kunto menilai sosok-sosok anti-korupsi masih memiliki potensi untuk digaet sebagai cawapres meskipun peluangnya tidak terlalu besar karena nama-nama

tersebut merupakan profesional bukan dari kalangan partai politik. Namun, dia menilai keputusan akhir ada pada capres yang akan maju dalam kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

"Tergantung capres, apakah dia mengingingkan cawapres berdasarkan kesepakatan-kesepakatan politik atau dari keinginan masyarakat atau publik," kata dia.

Selain itu Kunto menjelaskan, dari hasil FGD tersebut juga terungkap bahwa publik menganggap hukuman penjara seumur hidup sebesar 21 persen adalah hukuman yang sesuai untuk napi tipikor. Selanjutnya menurut dia, hukuman yang seberat-beratnya (17 persen), penjara (15 persen), hukuman mati (14 persen) dan dimiskinkan (13persen)."Bahkan beberapa peserta FGD mengusulkan hukuman potong tangan atau dipermalukan di muka umum kepada napi koruptor," ungkap

dia.

mohar/ant





Original Post

KPK Supervisi Empat Kasus Korupsi di Minahasa Selatan

Media Online kompascom
2018-07-27

JAKARTA, - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Febri Diansyah mengungkapkan, pihaknya melakukan supervisi terhadap empat kasus tindak pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan.

Salah satunya adalah perkara korupsi rehabilitasi tembok Pantai Amurang yang berasal dari dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun anggaran 2016.

"Hari Kamis, 26 Juli 2018, di pengadilan Tipikor kota Manado dilaksanakan sidang perkara atas nama terdakwa Hendrie MJ Komaling, Stephen Yani Poluakan dan Christiano YAAB Weenas," kata Febri dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/7/2018).

Menurut Febri, Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan berkomitmen untuk segera menyelesaikan penyidikan perkara korupsi yang disupervisi oleh KPK hingga perkara-perkara tersebut mendapatkan kepastian hukum.

"Tiga perkara yang lain yaitu pembangunan tembok Pantai Ongkaw yang bersumber dari dana siap pakai (DSP) BNPB tahun anggaran 2016 pembangunan tembok Pantai Amurang yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Minahasa Selatan tahun anggaran 2016," ujar Febri.

Baca juga:

Kemudian, terdapat pulakasus korupsi pengadaan kendaraan bermotor angkutan darat pemadam kebakaran pada kesatuan polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan.

Menurut Febri, tiga perkara tembok pantai yang disidik oleh Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan cukup menarik perhatian publik.

Pasalnya, ditemukan dugaan kesalahan dalam penganggaran perencanaan dan pelaksanaan dana siap pakai yang diperuntukkan dalam kondisi darurat.

Terkait sidang perkara Pantai Amurang, menurut Febri, sidang ini adalah sidang pertama dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan.

"Agenda sidang yang dilaksanakan hari ini adalah pembukaan sidang yang dibuka untuk umum dan pembacaan identitas masing masing terdakwa," kata dia.

Baca juga:

Febri mengungkapkan, sebelum persidangan, para terdakwa menyatakan keberatannya atas persidangan yang dilaksanakan.

Adapun keberatan para terdakwa seperti, masing-masing terdakwa belum mendapatkan dan memperoleh surat dakwaan dari penuntut umum.

"Panggilan untuk mengikuti persidangan hari ini tidak dilakukan dengan layak surat panggilan sidang diterima kurang dari tiga hari kerja. Belum ada penasehat hukum yang ditunjuk oleh masing masing terdakwa," kata dia.

Atas keberatan tersebut, kata dia, jaksa penuntut umum menjelaskan bahwa para terdakwa menolak untuk menerima surat dakwaan dan surat panggilan sidang yang disampaikan oleh penuntut umum pada Rabu (25/7/2018).

"Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan upaya para terdakwa dalam hal ini adalah Cristiano Wenas yang mengajukan permohonan praperadilan di pengadilan negeri Minahasa Selatan," kata Febri.

Baca juga:

Majelis hakim memutuskan sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Hendrie MJ Komaling, Stephen Yani Poluakan, dan Christiano YAAB Weenas telah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum akan dilaksanakan pada Selasa (31/7/2018).

"Majelis Hakim juga memerintahkan kepada masing-masing terdakwa untuk menerima surat dakwaan dari penuntut umum dan untuk segera menunjuk penasihat hukum untuk hadir pada persidangan di hari Selasa," ucap Febri.

http://nasional.kompas.com/read/2018/07/27/07312091/kpk-supervisi-empat-kasus-korupsi-di-minahasa-selatan



Original Post

KPU sudah terima nama-nama eks napi korupsi dari KPK

Media Online merdeka.com
2018-07-27

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku telah menerima daftar mantan narapidanakorupsi dari Komisi PemberantasanKorupsi (KPK). Namun, KPU belum mau merinci berapa nama yang diserahkan KPK.

"Sudah. Sudah diterima," ujar Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asyari, Gedung Mahkamah Konstitusi,Jakarta Pusat, Kamis (26/7).

Hasyim menjelaskan, daftar yang diberikan oleh KPK tersebut tidak hanya berisi nama saja. Namun lengkap dengan dasar putusan terhadap mantan terpidana korupsi yang bersangkutan.

"Ada putusan nomornya saya kira KPK tidak akan menyerahkan nama saja tanpa dasar putusan," ucap Hasyim menjelaskan.

Data tersebut, lanjut, dari hasil kerja KPK sejak pertama terbentuk hingga yang sedang ditangani saat ini.

Namun terkait daftar nama bakal calon legislatif (bacaleg) mantan napi korupsi dari Mahkamah Agung (MA), kata dia, hingga saat ini MA belum memberikannya kepada KPU.

"Belum (diberikan MA)," kata dia.

Hasyim mengaku, daftar nama itu akan digunakan oleh KPU untuk melakukan pengecekan kembali. Setelah sebelumnya KPU melakukan deteksi bacaleg eks napi korupsi lewat salinan putusan pengadilan yang dilampirkan bacaleg dalam dokumen persyaratan.

Meskipun begitu, dia belum dapat memastikan apakah terdapat nama bacaleg mantan napi korupsi yang berkasnya belum dikembalikan kepada parpol yang bersangkutan, berdasarkan, data yang diberikan oleh KPK.

"Aduh, kemungkinan ada ya tapikan aku belum bisa pastiin. Iya (untuk pengecekan)," imbuhnya.

Sejauh ini, lima orang bacaleg untuk DPR RI terdeteksi merupakan eks napi korupsi. Berkas mereka pun telah dikembalikan kepada parpol yang bersangkutan agar kelima nama tersebut diganti.

Reporter: Yunizafira Putri

Sumber: Liputan6.com [lia]

http://www.merdeka.com/peristiwa/kpu-sudah-terima-nama-nama-eks-napi-korupsi-dari-kpk.html



Original Post

Media