Duit Haram Bilung Ikut Dinikmati Wakil Bupati

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-07-28

RMOL . Fee proyek di Kabupaten Kebumen ternyata juga mengalir ke Wakil Bupati Yazid Mahfudz. Informasi itu diungkap Barli Halim dan Khayub M Luthfi.Keduanya dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan lanjutan perkara bupati non aktif Mohammad Yahya Fuad dan pengusaha Kebumen Hojin Ansori di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (25/7).

Barli menyebut dana bina lingkungan (bilung) atau fee proyek pengadaan barang dan jasa yang anggarannya diperoleh dari APBD Kabupaten Kebumen mengalir ke banyak pihak, termasuk ke Yazid Mahfudz. Keterangan Barli diamini pengusaha Khayub M Lutfi di depan majelis hakim yang diketuai Antonius Widijantono.

Barli mengaku mendapat tugas mengelola fee proyek. Nominalnay tak kurang dari Rp 2,9 miliar. Dana itu diperoleh dari Khayub dan rekanan atau pengusaha jasa konstruksi di Kebumen.

Barli mengatakan nama-nama penerima bina lingkungan, diantaranya Ketua PKB Zaeni Miftah 700 juta, Sekda Adi Pandoyo Rp 350 juta hingga Wakil Bupati Yazid Mahfudz yang seingat Barli sedikitnya Rp 125 juta dan sebuah mobil inova yang kini sudah di sita KPK.

Pengakuan Barli berbeda dengan catatan yang dimiliki jaksa KPK. KPK, berdasarkan pengakuan saksi-saksi lain, Barli mengelola uang Bilung senilai Rp 7,9 miliar.

Sementara uang yang dikembalikan barli senilai Rp 300 juta yang dikembalikan Barli. Saat dicecar JPU KPK apakah melaporkan soal uang-uang itu dan penggunaannya kepada bupati, Barli mengaku melapor dua kali.

Namun demikian, dalam beberapa kali dia bergerak sendiri tanpa sepengetahuan Yahya Fuad. Pastinya, kata Barli, tidak ada uang dari fee yang mengalir kepada Yahya Fuad.

Khayub mengaku menyerahkan uang Rp 2 miliar kepada Barli sebagai komitmen fee agar mendapatkan proyek pembangunan RSUD Prembun senilai Rp 42 miliar. Selain itu ada juga Rp 200 juta untuk fee proyek alun-alun Gombong dan hutan Kota kepada Barli Halim. Juga kepada Adi Pandoyo 2,5 miliar untuk proyek DAK bersumber anggaran pusat.

Khayub menyampaikan, uang fee itu setelah pertemuannya dengan Mohammad Yahya Fuad dan Sekda Adi Pandoyo di Hotel Ambarukmo Jogjakarta pada Juli 2018.

Saat itu, menurut Khayub, Mohammad Yahya Fuad memberitahukan ada proyek senilai Rp 100 miliar bersumber APBN. Agar dapat memeroleh proyek, Khayub diminta menyerahkan fee 7 persen. Namun, Khayub tidak menyerahkan uang itu kepada Bupati melainkan kepada Sekda Adi Pandoyo. Menanggapi kesaksian Khayub, Yahya Fuad mengaku keberatan soal pertemuan Ambarukmo Jogja.

Yahya Fuad masih yakin, pertemuan itu tidak pernah ada.

"Yang betul pertemuan berdua dengan saksi di pendopo (Bupati). Saya juga keberatan dengan angka Rp 36 miliar. Seingat saya Rp 30 miliar seperti yang disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan," tuturnya.

Yahya Fuad juga keberatan dengan kesaksian Barli Halim yang menyebut menarik fee atas perintah Mohammad Yahya Fuad. Yahya Fuad mengatakan, Barli sudah memungut fee sebelum dirinya dilantik bahkan jauh sebelum itu persisnya sejak masa-masa pemerintahan bupati sebelumnya.

http://nusantara.rmol.co/read/2018/07/28/349727/Duit-Haram-Bilung-Ikut-Dinikmati-Wakil-Bupati-



Original Post

KPK resmi tahan Bupati Lampung Selatan

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-07-28

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan (ZH), yang telah ditetapkan sebagai tersangka suap proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018.

Selain Zainudin, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya dalam kasus itu, yakni anggota DPRD Provinsi Lampung Agus Bhakti Nugroho (ABN), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan Anjar Asmara (AA), dan Gilang Ramadhan (GR) dari pihak swasta atau CV 9 Naga.

"Dilakukan penahanan 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini untuk tersangka ZH di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK," kata Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (27/7) malam.

Seusai menjalani pemeriksaan sekitar 11 jam, politisi PAN tersebut memilih irit bicara saat dikonfirmasi awak media seputar kasus yang menjeratnya itu.

"Saya lagi lelah sekarang ya. Kita hanya membantu tarbiyah," kata Zainudin yang telah mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK itu.

Adik kandung dari Ketua MPR sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan itu enggan menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan membantu Tarbiyah tersebut.

Namun, diketahui bahwa pada Sabtu (28/7) akan digelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tarbiyah Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) di Bandarlampung, Lampung.

Selain Zainudin, KPK juga telah menahan tiga tersangka lainnya untuk 20 hari ke depan di tiga rumah tahanan berbeda, yakni Agus Bhakti Nugroho di Rutan Polres Jakarta Pusat, Anjar Asmara di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur, dan Gilang Ramadhan di Rutan Polres Jakarta Timur.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus itu, tim KPK mengamankan Rp200 juta dari tangan Agus yang diduga uap terkait "fee" proyek di dalam tas kain merah dalam pecahan Rp100 ribu.

Selain itu, di rumah Anjar, tim juga mengamankan sejumlah uang sebesar Rp399 juta dari sebuah lemari dalam pecahan Rp50 ribu dan Rp100 ribu dan uang tersebut adalah uang yang terkait dengan "fee" proyek-proyek dari rekanan-rekanan yang lain.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, yaitu Gilang Ramadhan.

Sedangkan diduga sebagai penerima, yaitu Zainudin Hasan, Agus Bhakti Nugroho, dan Anjar Asmara.

"Diduga pemberian uang dari GR kepada ZH terkait "fee" proyek sebesar 10-17 persen di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Diduga, lanjut Basaria, Zainudin Hasan mengarahkan semua pengadaan proyek pada Dinas PUPR Lampung Selatan harus melalui Agus Bhakti Nugroho.

"Kemudian ZH meminta AA untuk berkoordinasi dengan ABN terkait "fee" proyek. AA kemudian diminta untuk mengumpulkan "fee" proyek tersebut sebagai dana operasional atau dana taktis Dinas PUPR. Dana taktis ini diduga penggunaannya sebagian besar untuk keperluan ZH," ungkap Basaria.

Dengan pengaturan lelang oleh Agus Bhakti Nugroho, kata dia, pada 2018 Gilang Ramadhan mendapat 15 proyek dengan total nilai Rp20 miliar.

Basaria mengungkapkan Gilang Ramadhan mengikuti proyek di Lampung Selatan dengan meminjam banyak nama perusahaan yang tidak semua miliknya.

"Uang Rp200 juta yang diamankan dari ABN diduga terkait bagian dari permintaan ZH kepada AA sebesar Rp400 juta karena pada hari itu ada sesuatu yang harus dibayarkan kepada hotel. Uang Rp200 juta diduga berasal dari pencairan uang muka untuk empat proyek senilai Rp2,8 miliar," kata Basaria.





Adapun empat proyek itu, antara lain Box Culvert Waysulan dimenangkan oleh CV Langit Biru, rehabilitasi ruang Jalan Banding Kantor Camat Rajabasa dimenangkan oleh CV Langit Biru, peningkatan ruas Jalan Kuncir Curug dimenangkan oleh CV Menara 9, dan peningkatan ruas Jalan Lingkar Dusun Tanah Luhur Batas Kota dimenangkan oleh CV Laut Merah.

Sebagai pihak yang diduga pemberi Gilang Ramadhan disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima Zainudin Hasan, Agus Bhakti Nugroho, dan Anjar Asmara disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Pewarta: Benardy FerdiansyahEditor: Ruslan BurhaniCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/730792/kpk-resmi-tahan-bupati-lampung-selatan



Original Post

Ini Daftar 20 Kepala Daerah Tersangka Korupsi di KPK

Media Online republika.co.id
2018-07-28

Pada Kamis (26/7), KPK menangkap Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan.REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (26/7) malam hingga Jumat dini hari melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di antaranya Bupati Lampung Selatan, Zainuddin Hasan. Zainuddin adalah adik kandung dari Ketua MPR Zulkifli Hasan.

"Betul tim KPK ada yang ditugaskan di daerah Lampung Selatan dalam beberapa hari ini. Kamis tadi malam sampai dini hari diamankan tujuh orang dari unsur Kepala Daerah/Bupati, anggota DPRD, swasta, dan pihak lain yang terkait," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Jakarta, Jumat (27/7).

"Tim mengamankan uang Rp 700 juta dalam pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu. Diduga terkait proyek infrastruktur," ungkap Agus.

Penangkapan tersebut menggenapkan jumlah kepala daerah yang terjaring KPK menjadi 20 orang. Angka itu berdasarkan data yang dikumpulkan Antara terkait penetapan tersangka kepala daerah termasuk dengan yang terkena OTT sampai 27 Juli 2018.

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) Fakultas Hukum UI menilai banyaknya kepala daerah yang ditetapkan tersangka karena kasus korupsi itu, menunjukkan pemenjaraan tidak memberikan efek jera kepada para pelakunya.

"Kalau fokusnya hanya penjara tapi tidak ada sanksi moneter seperti denda dinaikkan dan maksimalisasi uang pengganti, maka koruptor akan tetap berduit seperti yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung," katanya.

Di bawah ini, ke-20 kepala daerah yang terjaring KPK akan dirinci:

Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latief

KPK menangkap tangan Abdul Latief bersama tiga orang lainnya terkait tindak pidana suap terkait pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan tahun anggaran 2017 pada 4 Januari 2018.

Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 23 Januari 2018 resmi menetapkan Bupati Kebumen Muhammad Yahya Fuad beserta dua orang lainnya sebagai tersangka tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016.

Perkara tersebut bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada pertengahan Oktober 2016 di Kabupaten Kebumen. Saat itu, penyidik KPK saat itu mengamankan Yudhy Tri Hartanto di rumah seorang pengusaha swasta di Kebumen dan Sigit Widodo di kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Kebumen.

Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko

KPK pada 3 Februari 2018 menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, terkait suap perizinan dan pengurusan penempatan jabatan di Pemerintah Kabupaten Jombang.

Bupati Ngada Marianus Sae

KPK menangkap tangan (OTT) Bupati Ngada Marianus Sae pada 11 Februari 2018 terkait suap di proyek-proyek Pemerintahan Kabupaten Ngada.

Bupati Halmahera Timur Rudy Erawan

KPK menetapkan Bupati Halmahera Rudy Erawan sebagai tersangka menerima hadiah dari proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016.

Bupati Subang Imas Aryumningsih

KPK menggelar operasi tangkap tangan pengurusan izin perizinan di Pemkab Subang, Jawa Barat 2017-2018, pada 14 Februari 2018 dan menetapkan Bupati Subang Imas Aryumningsih sebagai tersangka.

Bupati Nganjuk nonaktif Taufiqurrahman

KPK menetapkan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman sebagai tersangka suap mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Gubernur Jambi Zumi Zola

KPK menetapkan Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli sebagai tersangka dugaan penerimaan suap proyek-proyek di Provinsi Jambi. Penetapan tersangkanya pada 2 Februari 2018.

Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari

Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada September 2017. Majelis hakim Pengadilan Tipikor memvonisnya dengan 10 tahun penjara karena terbukti menerima uang terkait perizinan dan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Kukar.

Bupati Lampung Tengah, Mustafa

KPK menangkap tangan Bupati Lampung Tengah Mustafa pada 16 Februari 2018. Mustafa memberi arahan kepada jajarannya untuk memberi suap kepada pihak DPRD Lampung Tengah. Suap tersebut untuk memuluskan langkah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah meminjam dana sebesar Rp300 miliar kepada salah satu Badan Usaha Milik Negara PT Sarana Multi Infrastruktur.

Bupati Bandung Barat, Abubakar

KPK menangkap Bupati Bandung Barat, Abu Bakar pada 10 April 2018 terkait penerimaan sejumlah uang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa

Pada 30 April 2018, KPK menetapkan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka penerimaan hadiah atau janji terkait pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015.

Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat

Pada April 2018, KPK menetapkan Agus Feisal sebagai tersangka dalam dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.

Bupati Purbalingga Tasdi

KPK melakukan penangkapan terhadap Bupati Purbalingga, Tasdi pada 4 Juni 2018, terkait perkara penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo

Pada 9 Juni 2018, Bupati Tulungagung Syahri Mulya menyerahkan diri kepada KPK setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pascaoperasi tangkap tangan terhadap tersangka lainnya Wali Kota Samanhudi Anwar. Keduanya menjadi tersangka kasus suap. Sedangkan Syahri diduga menerima suap fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan di Dinas PUPR Pemkab Tulungagung. Total penerimaan Syahri sebesar Rp 2,5 miliar.

Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar

KPK menetapkan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar sebagai tersangka penerimaan suap pada Mei 2018. Samanhudi diduga menerima Rp 1,5 miliar terkait ijon proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp23 miliar.

Bupati Bener Meriah, Ahmadi

Bupati Bener Meriah Ahmadi ditangkap KPK pada 4 Juli 2018 yang berujung kepada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.

Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf

Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami aliran dana untuk Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf yang telah ditetapkan sebagai tersangka suap terkait dengan pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada tahun anggaran 2018.

Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap

KPK menetapkan Bupati Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara Pangonal Harahap sebagai tersangka penerima suap dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji kepada Bupati Labuhanbatu terkait proyek di Kabupaten Labuhanbatu tahun anggaran 2018.

Bupati Lampung Selatan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (26/7) malam hingga Jumat dini hari melakukan operasi tangkap tangan (OTT) diantaranya Bupati Lampung Selatan, Zainuddin Hasan.

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/07/27/pcizj3409-ini-daftar-20-kepala-daerah-tersangka-korupsi-di-kpk



Original Post

Terungkap, Hasil Pungli PPDB Dibagi Rata Lima Tersangka

Media Online jpnn.com
2018-07-28

jpnn.com, BATAM - Kasus Pungutan Liar (pungli) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN 10 masih terus didalami Unit Tipikor Sat Reskrim polresta Barelang.

Dari hasil penyelidikan sementara, polisi belum ada menetapkan tersangka baru dalam kasus itu.

Wakapolresta Barelang dan Ketua Tim Sapu Bersih (saber) pungli Kota Batam AKBP Muji Supriadi mengatakan, dari pengakuan para tersangka aksi pungli baru dilakukannya pada PPDB tahun ini.

Meski demikian, Muji menegaskan pihaknya akan tetap mengecek pengakuan tersangka itu.

Lima tersangka dalam kasus ini, masing-masing Kepsek Rahip dan Wakilnya Antonius Yudi Noviyanto, Ketua Komite SMPN 10 Baharuddin, seorang guru honorer bernama Rorita, dan staf admin Mismarita.

"Itu sudah pasti. Kita tidak akan percaya begitu saja. Dari pengakuannya seperti itu dan nanti akan kita cek lagi pengakuannya. Benar apa tidak," kata Muji.

Dia menjelaskan, dari penyelidikan sejauh ini belum ada ditemukan bukti terkait adanya aliran dana ke pihak lain.

Hasil ini berdasarkan hasil pemeriksaan rekening dari setiap tersangka. Uang hasil pungli itu rencananya akan mereka bagi secara merata.

https://www.jpnn.com/news/terungkap-hasil-pungli-ppdb-dibagi-rata-lima-tersangka



Original Post

Bupati Lampung Selatan Ditahan

Media Online metrotvnews.com
2018-07-28

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan. Penahanan dilakukan setelah Zainudin resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Selatan.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan Zainudin akan ditahan di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK, untuk 20 hari ke depan. Penahanan dilakukan demi kepentingan penyidikan.





"Dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini," kata Febri saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat, 27 Juli 2018.

Adik kandung Ketua MPR Zulkifli Hasan itu keluar dari markas Antirasuah sekitar pukul 23.00 WIB. Zainudin membantah aliran uang suap yang diterimanya mengalir untuk partai.

Dia mengklaim aliran dana uang yang diterimanya dari sejumlah pihak digunakan untuk kegiatan pendidikan atau tarbiah.

"Enggak ada, enggak ada urusan seperti itu, kita hanya membantu tarbiah," kata Zainudin sebelum masuk ke mobil tahanan.

(Baca:

Selain Zainudin, KPK juga ikut menjebloskan tiga tersangka lainnya yaitu Anggota DPRD Provinsi Lampung Agus Bhakti Nugroho , Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lampung Selatan Anjar Asmara danpemilik CV 9 Naga Gilang Ramadhan.

Anjar Asmara ditahan di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK yang beralamat di Pomdam Jaya Guntur, Gilang Ramadhan di Rutan pada Polres Jakarta Timur. Sedangkan, Agus Bhakti ditahan di Rutan pada Polres Jakarta Pusat.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan,Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lampung Selatan Anjar Asmara, anggota DPRD Provinsi Lampung Agus Bhakti Nugroho, danpemilik CV 9 Naga, Gilang Ramadhan sebagai tersangka.

Zainudin, Agus dan Anjar diduga menerima suap sekitar Rp600 juta dari Gilang. Suap itu diduga terkait fee 15 proyek infrastruktur di Dinas PUPR di Pemkab Lampung selatan.

Zainudin diduga mengarahkan agar semua pelaksana proyek di Dinas PUPR ditentukan melalui Agus Bhakti. Zainudin juga meminta agar Agus berkoordinasi dengan Anjar Asmara mengenai permintaan fee dari kontraktor.

Atas perbuatannya, Zainudin, Anjar dan Agus selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, Gilang sebagai pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001.
(JMS)

http://news.metrotvnews.com/hukum/VNnR8LjN-bupati-lampung-selatan-ditahan



Original Post

Hakim Andy Laporkan Dirinya Sendiri Ke KY

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-07-28

RMOL. Hakim non palu Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang dijatuhi hukuman disiplin secara non prosedural oleh Bawas Mahkamah Agung RI Andy Nurvita kembali mendatangi Komisi Yudisial.Kali ini Andy bertindak sebagai pelapor yang melaporkan dirinya sendiri sebagai pihak terlapor karena mengganggap telah melakukan pelanggaran kode etik, yakni mangkir menjalankan kebijakan administrasi yang ditetapkan Ditjen Badan Peradilan Umum tanggal 11 Juli 2018 perihal tugas mutasi ke Pengadilan Negeri Mandailing Natal.

Andy meminta KY segera menyidangkan dirinya sebagai pihak terlapor dalam Majelis Kehormatan Hakim (MKH) atas dugaan telah pelanggaran kode etik tersebut.

Dia lebih memilih untuk disidangkan sebagai terlapor dalam MKH daripada menjalankan kebijakan administrasi yang dibuat Tim Promosi Mutasi Hakim Dirjen Badilum MA yang mengharuskannya mutasi ke Pengadilan Negeri Klas II di luar Jawa.

Andy keberatan melaksanakan kebijakan admistrasi Ditjen Badilum. Pasalnya, mutasi tersebut isinya adalah demosi yang memangkas karir yang telah dibangun selama 15 tahun.

"Keputusan mutasi pada 11 Juli 2018 kemarin sangat merugikan karir saya. Karena chasing-nya saja yang mutasi namun isinya seratus persen adalah demosi," ujarnya di Gedung KY, Jakarta, Jumat (27/7).

Andy menjelaskan, jika menerima keputusan mutasi itu maka karirnya kembali ke titik nol. Sebab, dengan pangkat sekarang IIId, dirinya sudah bertugas sebagai hakim fungsional di Pengadilan Negeri Klas IB.

"Keadaan ini menjadi salah satu alasan pendorong bagi saya untuk mangkir dari tugas mutasi terkait, dan kemudian melaporkan diri saya yang telah berbuat mangkir ke KY," ujarnya.

Sebelumnya, pada Juli 2017, MA menjatuhkan hukuman disiplin kepada Andy. Dia dituduh sebagai mafia peradilan saat menjadi ketua majelis hakim dalam perkara penganiayaan anak seorang asisten rumah tangga oleh majikannya hingga mengalami cacat seumur hidup di Bantul, Yogyakarta.

Saat proses persidangan berjalan, tanpa seizin dan sepengetahuan Andy, oknum WKPN Bantul dibantu oknum Kalapas Bantul mengeluarkan terdakwa kasus tersebut dari dalam lapas. Akibatnya, Jaksa penuntut umum tidak bisa menghadirkan terdakwa ke persidangan.

Dampak peristiwa tersebut, kepala lapas Bantul dicopot dari jabatannya oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Yogyakarta. Kemudian, Andy selaku ketua majelis yang bertugas mengadili perkara tersebut ikut dikenai sanksi. Dia dijatuhi hukuman disiplin sebagai hakim non palu oleh Bawas MA di PT Yogyakarta.

Hukuman tersebut dinilai tidak adil oleh Andy. Maka dia mengajukan permohonan keberatan kepada MA. Pasalnya, sebagai ketua majelis, Andy justru membuat Berita Acara Persidangan perkara a quo sebagai bukti otentik yang isinya menerangkan secara jelas tentang kronologis dikeluarkannya terdakwa dari lapas oleh oknum WKPN Bantul tanpa sepengetahuan hakim dan jaksa perkara a quo. Andy merasa dirugikan akibat sanksi tersebut.

"Sebagai ketua najelis dalam perkara a quo hakikatnya saya dan anggota adalah pihak yang sangat dirugikan atas tindakan ilegal oknum WKPN Bantul yang mengeluarkan terdakwa dari lapas. Namun sebagai korban yang dirugikan saya malah yang diberikan punishment berupa hukum non palu oleh MA. Saya diklaim sebagai mafia peradilan atas perbuatan yang tidak saya lakukan dalam amar putusan hukuman disiplin tersebut tanpa melalui proses penjatuhan hukuman disiplin yang prosedural. Saya bukan oknum yang mengeluarkan terdakwa dari lapas malah terzolimi. Sedangkan, oknum WKPN Bantul malah diberi reward oleh MA dengan cara dinaikkan pendapatan dan jabatannya dari WKPN Klas II menjadi WKPN Klas Ib," papar Andy.

Ternyata, kezoliman terhadap Andy belum berakhir. Juli 2018, setelah masa hukuman disiplin MA berakhir, Andy justru dimutasi ke PN Mandailing Natal Klas II oleh MA. Padahal secara kepangkatan semestinya Andy dimutasi ke Pengadilan Negeri Ib. Akibat negatif dari adanya keputusan administrasi MA perihal tugas mutasi tersebut karir Andy harus terpangkas sebanyak 15 tahun dan pendapatannya merosot tajam.

"Keputusan mutasi itu berbau demosi. Kebijakan mutasi berisi demosi yang dibuat oleh bagian administrasi pada MA tersebut hakikatnya merupakan hukuman jilid kedua yang diderakan kepada saya atas kasus yang sama. Asas hukum melarang terhadap subjek hukum termasuk hakim sebagai subjek hukum dijatuhi hukuman dua kali. Semestinya setelah subjek hukum selesai menjalani hukuman seketika itu juga semuanya selesai. Tidak betul bila setelah selesai menjalani hukuman, Terhukum dihukum lagi dengan bentuk dan cara yang baru atas kasus yang sama. Saya dihukum dua kali dalam konteks ini. Penghukuman yang saya alami tersebut menyalahi asas hukum dan oleh karena bertentangan dengan hukum maka saya bersikeras tidak mau menjalani perintah mutasi tersebut," jelasnya.

Untuk itu, Andy melaporkan dirinya sendiri untuk disidangkan di MKH kepada KY. Dengan asumsi telah melakukan pelanggaran tidak menjalankan keputusan mutasi yang dijatuhkan oleh MA.

"Makanya saya ke KY, dan minta di MKH-kan. Walaupun saya juga tahu, bahwa sepanjang usia KY di Indonesia baru terjadi pertama kali ini ada hakim yang melaporkan dirinya sendiri ke KY atas dugaan melakukan suatu pelanggaran sekaligus meminta kepada KY untuk di MKH-kan," ujar Andy.

Dalam surat permohonan kepada KY, Andy menyatakan bahwa kebijakan administrasi Dirjen Badilum melakukan mutasi tersebut adalah salah satu dari sekian banyak perlakuan buruk berkelanjutan yang dia terima setelah mengajukan permohonan judicial review PP 36/2011 ke MA pada 2014.

Permohonan tersebut dikabulkan oleh MA sehingga berimbas secara yuridis mengecilkan kewenangan dari kalangan administratur negara (PNS non hakim/teknis yudisial) di MA dan sebaliknya memperbesar kewenangan hakim/teknis yudisial. [nes]

http://hukum.rmol.co/read/2018/07/28/349744/Hakim-Andy-Laporkan-Dirinya-Sendiri-Ke-KY-



Original Post

Ajukan Eks Napi Korupsi, Parpol Dinilai Ambigu

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-7-28

Ajukan Eks Napi Korupsi, Parpol Dinilai Ambigu

Sejumlah partai politik siap untuk mengganti bakal calon anggota legislatif yang merupakan bekas napi korupsi. Namun, pengajuan bekas napi korupsi itu mendapat sorotan.

JAKARTA, KOMPAS - Alasan kecolongan yang dikemukakan partai politik yang mengusung bekas narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif, dinilai tak dapat diterima. Partai politik seharusnya memiliki basis data yang jelas terkait rekam jejak para kadernya.

Peneliti Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, menilai, pengajuan bekas napi korupsi sebagai bakal caleg menunjukkan ambiguitas sikap partai.

"Di depan publik, parpol mendukung PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif), tetapi nyatanya tetap mengajukan caleg bermasalah hukum dengan alasan kecolongan. Argumen itu menunjukkan parpol tidak punya database anggota partai. Kalau database rekam jejaknya baik, parpol tidak perlu menyodorkan barang busuk kepada publik," kata Donal, Jumat (27/7/2018), di Jakarta.

Pasal 4 Ayat (3) PKPU Pencalonan melarang parpol mengajukan bekas napi korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba sebagai caleg.

Hingga saat ini, Ketua KPU Arief Budiman mengaku belum menerima daftar koruptor, baik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Mahkamah Agung (MA). Pihaknya tetap berusaha menghimpun data serupa dari KPU daerah. Terkait hal itu, Arief mengaku belum tahu jumlah pasti jumlah bacaleg bekas napi korupsi.

Berdasarkan hasil verifikasi se-

mentara, KPU menemukan lima bakal calon anggota DPR yang merupakan bekas napi korupsi. Di tingkat DPflD, Bawaslu menemukan setidaknya 199 bacaleg bekas napi kasus korupsi.

Menurut Donal, banyak bekas napi korupsi yang memiliki elek-tabilitas tinggi sehingga diajukan sebagai penarik suara bagi parpol. Pengaruhnya, bekas napi korupsi di tubuh partai juga kuat berkontribusi dalam menentukan sikap parpol.

Menyikapi hal tersebut, parpol diharapkan menaati PKPU yang sudah berlaku secara sah. "PKPU No 20/2018 sudah menjadi hukum positif, kecuali Mahkamah Agung memutus lain. Seharusnya parpol menaati," kata Donal.

Siap mengganti

Sejumlah parpol bersedia mengganti bacalegnya yang merupakan mantan napi korupsi. Munculnya nama-nama caleg yang bermasalah itu, menurut mereka, merupakan gabungan sejumlah faktor yang tidak disengaja Misalnya, ketidaktelitian dalam proses penjaringan atau kebutuhan partai yang stok bakal calegnya di daerah tertentu terlalu minim.

Dari 199 bacaleg bekas napi korupsi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang ditemukan Bawaslu, terdapat 14 caleg dari Nasdem dan enam dari Partai Persatuan Pembangunan.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, partai pada dasarnya siap mengganti bacaleg yang bermasalah menurut KPU dan Bawaslu. Saat ini, partai sedang mengecek nama-nama ba-

caleg yang, menurut Bawaslu, pernah menjadi terpidana korupsi. Jika terbukti, nama-nama itu akan dicoret dan diganti dengan calon lain.

Ia mengatakan, penyebab munculnya nama caleg bekas terpidana korupsi yang diajukan partai-partai bisa saja karena disengaja berhubung partai tidak setuju dengan isi PKPU karena partai kecolongan akibat tidak teliti atau tanpa dimaksud, tetapi terpaksa diajukan karena faktor lain. PPP, misalnya, kesulitan memenuhi kuota caleg di beberapa daerah. Akibatnya, ketika ada orang luar partai yang mendaftar sebagai caleg, akhirnya diterima, meski ternyata rekam jejak hukumnya bermasalah.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, nama bacaleg bekas napi korupsi dari Nasdem bisa muncul karena partainya kecolongan. Menurut dia, tak mudah memantau ribuan caleg yang tersebar di seluruh dapil di berbagai tingkatan.

Sekjen PAN Eddy Soeparno mengatakan, mengenai bekas napi korupsi di antara bacaleg yang diajukan PAN, pihaknya telah meminta pengurus partai di daerah untuk segera berkonsultasi dengan KPU dan Bawaslu. Jika memang dari hasil konsultasi itu, caleg dinyatakan tidak bisa maju, pengurus partai di daerah diminta segera melakukan evaluasi dan mengambil tindakan yang dianggap perlu.

Menurut dia, ada lima bacaleg PAN untuk kursi DPRD berlatar belakang bekas napi korupsi.

(APA/AGE/E03/E18)





Original Post

Parpol Menentang Masyarakat

Media Cetak Kompas Halaman 6
2018-7-28

Parpol Menentang Masyarakat

Sejumlah partai politik sengaja mencalonkan bekas narapidana perkara korupsi sebagai calon anggota legislatif. Parpol itu sadar, langkah ini tak sesuai aturan KPU.

Seperti diberitakan harian Kompas, Jumat (27/7/2018), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan sadar mengajukan sejumlah bekas narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg). Walau Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 20/2018, yang antara lain mengharuskan pimpinan parpol menandatangani pakta integritas, untuk tidak mengajukan caleg yang bekas terpidana kasus korupsi, kasus kejahatan seksual terhadap anak, dan kasus bandar narkoba, PKB tetap mengajukan kadernya itu.

Seperti dikatakan Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Kar-ding, Peraturan KPU No 20/2018 itu dinilai bertentangan dengan Undang-Undang (UU) No 7/2017 tentang Pemilu. Saat ini, peraturan itu juga tengah diuji materi di Mahkamah Agung (MA). Selain itu, seseorang yang pada masa lalunya melakukan kesalahan, serta sudah dijatuhi dan menjalani hukumannya, tidak selayaknya lagi dihukum. Hak individu harus dihargai.

PKB tak sendirian. Partai Golkar, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Nasdem juga memasukkan bekas terpidana korupsi dalam daftar caleg sementara. Mereka tetap diajukan karena ada permintaan dari pemilih, sambil menanti putusan MA, dan "kecolongan". Partai lain ada yang memastikan akan mengganti calegnya yang ternyata bekas koruptor.

KPU masih memilah status hukum caleg yang diterimanya, sesuai data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan MA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan 199 caleg tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang eks terpidana korupsi. Jumlah ini terasa kecil jika dibandingkan dengan jumlah anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang pada Pemilu 2019 sebanyak 19.817 orang, naik dibandingkan dengan jumlah anggota DPRD pada Pemilu 2014 yang sebanyak 19.007 orang. Di tingkat DPR dan DPD belum ada angka pastinya.

Namun, kebijakan partai yang tetap mencalonkan caleg bekas terpidana korupsi itu seakan memperlihatkan kelangkaan kader yang bisa menggantikan posisinya. Atau partai berutang budi pada bekas terpidana korupsi sehingga memaksakan untuk tetap mencalonkannya. Sikap partai-partai ini juga makin meneguhkan pandangan publik, serta data dari KPK dan lembaga antikorupsi lain, yang menunjukkan selama ini lembaga legislatif, di pusat dan di daerah, serta partai adalah institusi terkorup di negeri ini.

Bangsa ini, melalui Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; atau UU No 30/2002 tentang KPK; dan beragam peraturan lain, menempatkan korupsi adalah kejahatan, luar biasa Itulah salah satu buah gerakan reformasi Masyarakat perlu melawan korupsi secara luar biasa pula.

Sikap partai yang tetap mencalonkan bekas terpidana korupsi tak hanya menentang pakta integritas dan peraturan KPU, tetapi juga melawan kehendak masyarakat. Padahal, rakyat merupakan pemilik kedaulatan di negeri ini.

REDAKSI





Original Post

Piye Le, Enak Zamanku?"

Media Cetak Kompas Halaman 7
2018-7-28

Piye Le, Enak Zamanku?"

Tahun depan tampaknya pemilu di Indonesia akan menyaksikan calon baru dari dinasti lama, Tommy Soeharto, dengan Partai Berkarya. Lalu ada tren lain juga yang sudah dimulai beberapa tahun lalu "Piye kabare? Enak zamanku to?".

Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menggembar-gemborkan bahwa dalam masa Orde Baru, keadaan lebih stabil, murah sandang, dan murah pangan. Beredarnya slogan ini merupakan cermin akan alpanya kesadaran politik di negara ini sehingga kasus korupsi dan kesalahan Soeharto lainnya seolah dilupakan.

Dalam putusan kasasi kasus penyelewengan dana Yayasan Supersemar yang diketuai oleh Presiden Soeharto, Mahkamah Agung memutuskan bahwa keluarga Soeharto mesti membayar Rp 4,4 triliun.

Namun, masih ada hal lain yang tak kalah mengerikan. Pada November 2015, hakim Pengadilan Rakyat Internasional tentang kasus 65 (IPT "65) menyatakan bahwa pemerintahan Orde Baru bertanggung jawab atas 10 tindak pelanggaran HAM berat, yakni pembunuhan massal, pemusnahan, pemenjaraan, perbudakan, penyiksaan, penghilangan paksa, kekerasan seksual, pengasingan, propaganda palsu, keterlibatan negara lain, dan genosida.

Jadi, bagaimana mungkin orang semacam ini bisa bertahan sebagai ikon yang dibanggakan sebuah partai? Tanpa ragu Priyo Budi Santoso menyatakan kepada beberapa media massa bahwa ia "terhipnosis trah Soeharto". Rupanya kekuatan lama ingin kembali.

SOE TJEN MARCHING

Dosen Senior Departemen Studi Asia Tenggara di SOAS,

University of London

SOE TJEN MARCHING





Original Post

Anak Terus Menjadi Korban

Media Cetak Kompas Halaman 9
2018-7-28

Anak Terus Menjadi Korban

Berbagai kekerasan seksual terus menimpa anak-anak di Tanah Air. \amun ketika berhadapan dengan hukum, proses hukumnya tak sesuai harapan, putusan jauh dari keadilan.

Masa remaja dua kakak beradik berakhir di lembaga pembinaan khusus anak atau LPKA. Kecanduan konten pornografi mendorong AR (17) memperkosa WA (15), adiknya, delapan kali sehingga menyebabkan kehamilan. Sang adik tak kuat menerima kenyataan pahit tersebut sehingga akhirnya, dibantu ibunya, menggugurkan kandungannya. Tragedi tersebut membawa kakak beradik tersebut, termasuk ibunya, ke meja hijau. Mereka diadili di Pengadilan Negeri Muara Buhan, Kabupaten Ba-tanghari, Jambi, dan berujung pada pemidanaan. Keduanya dinyatakan bersalah, AR divonis dua tahun penjara, sementara WA divonis enam bulan penjara. Mereka ditempatkan di LPKA Sungai Bulu, Muara Buhan. Adapun sang ibu masih dalam proses hukum.

Beragam tanggapan muncul pascavonis hakim yang dijatuhkan pada 23 Juli 2018, bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Sorotan muncul karena keduanya adalah anak-anak. Vonis tersebut dinilai jauh dari rasa kemanusiaan karena kedua anak tersebut dianggap sebagai korban.

Sorotan paling tajam terutama atas vonis terhadap WA. Hakim dinilai mengabaikan kemanusiaan dalam mengadili perkara tersebut, jauh dari semangat perlindungan anak.

Konsorsium Perempuan Jambi menggalang petisi "Anak Korban Perkosaan Tidak Layak untuk Dihukum Stop Pemidanaan Perkosaan" lewat laman change.org. Hingga Jumat (27/7/2018) pukul 22.00, tercacat ada 5.000 tanda tangan.

Lembaga Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai, selain tidak adil, proses hukum atas WA tidak sejalan dengan semangat Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

"Berdasarkan peraturan MA tersebut, hakim dalam mengadili seharusnya menggali rasa keadilan untuk menjamin kesetaraan jender, perlindungan yang setara, dan nondiskriminasi. Korban harusnya mendapatkan perlindungan," kata Maidina Rahmawati, peneliti ICJR

Kasus WA bukanlah yang pertama Veni Siregar dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta mengungkapkan, pada 2017, LBH APIK menangani masalah hukum tiga kasus kehamilan yang tidak diketahui dan tidak dikehendaki. Salah satunya, kasus yang menimpa BL (16), korban perkosaan yang dituntut 8 tahun penjara karena dituduh menggugurkan kandungan. Namun, berbeda dengan WA, hakim memutuskan BL menjalani rehabilitasi karena pertimbangan sebagai korban pemerkosaan.

Karena itulah perspektif hakim dalam mengadili kasus-kasus pemerkosaan sangat penting untuk mehndungi anak-anak dan perempuan.

Pemahaman hakim menjadi penting, setidaknya seperti yang diungkapkan begawan hukum Satjipto Rahardjo (alm), bahwa berhukum itu tak hanya berbasis teks, tetapi juga akal sehat dan nurani. Ia berkeyakinan, sebenarnya Indonesia memiliki

manusia-manusia dengan cara berhukum berbasis mata nuranL

Sudah ada aturan

Di luar konteks hukum, Di- rektur Yayasan Kesehatan Perempuan Zumrotin menegaskan, Kementerian Kesehatan (Kemkes) ikut bertanggung jawab atas apa yang dialami WA.

Kasus WA tidak perlu sampai berujung ke pengadilan jika saja Kemkes sudah mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan akibat Perkosaan.

Berdasarkan ketentuan itu, Kemkes seharusnya menunjuk rumah sakit dan memberikan pelatihan kepada tenaga medis yang akan memberikan layanan untuk menggugurkan kandungan yang aman, untuk kasus kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan.

"Kedua aturan itu sampai sekarang belum diimplementasikan. Maka, seorang korban pemerkosaan bingung, tidak tahu mau ke mana, apalagi anak-anak tidak memahami dirinya hamil dan baru tahu saat perutnya sudah besar," kata Zumrotin.

Kasus WA seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, tak hanya pengadilan, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia Apa yang terjadi pada WA menggambarkan betapa kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja, termasuk di rumah yang kita anggap wilayah paling aman.

(SONYA HELLEN SINOMBOR)





Original Post

DITUNTUT TIGA TAHUN PENJARA

Media Cetak Media Indonesia Halaman 10
2018-7-28

DITUNTUT TIGA TAHUN PENJARA

Terdakwa Wali Kota nonaktif Malang Mochamad Anton (tengah) meningggalkan ruang sidang seusai mendengarkan tuntutan kasus suap anggota DPRD Kota Malang, di Pengadilan Tipikor Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, kemarin. Jaksa menuntut Anton pidana tiga tahun penjara.

ANTARA/UMARUL PARUQ





Original Post

Wali Kota Nonaktif Malang Dituntut 3 Tahun Penjara

Media Cetak Media Indonesia Halaman 10
2018-7-28

Wali Kota Nonaktif Malang Dituntut 3 Tahun Penjara

WALI Kota nonaktif Malang Muhammad Anton dituntut tiga tahun penjara oleh jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya, kemarin.

Menurut jaksa, berdasarkan fakta persidangan, Anton terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Anton diduga kuat terlibat pemberian uang suap kepada Ketua DPRD Kota Malang Arief Wicaksono.

Kasus ini bermula saat operasi tangkap tangan KPK terhadap Ketua DPRD Kota Malang Arief Wicaksono yang menerima uang suap dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Malang Jarot Edy Sulistyono senilai Rp700 juta pada Agustus 2017. Uang suap itu guna memperlancar pembahasan APBD perubahan Kota Malang TA 2015.

Dari hasil OTT itu terungkap peran Muhammad Anton. Kasus ini terus berkembang karena uang suap dibagikan kepada 18 anggota DPRD Kota Malang lainnya.

"Menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama tiga tahun dan denda sebesar Rp200 juta, subsider enam bulan penjara,"

kata jaksa Arif Suhermanto. Jaksa juga meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih selama empat tahun. Pencabutan hak politik itu terhitung setelah yang bersangkutan menjalani masa hukuman.

Pada kasus korupsi lainnya, Kejari Kutai Kertanegara akhirnya berhasil menangkap Tjiptadi Karto Sudarmo, 69, yang merupakan buron pihak berwajib selama 6 tahun. Tjiptadi merupakan terpidana korupsi yang merugikan negara Rpl,08 miliar di wilayah hukum Kejari Kutai .Kertanegara.

Tim gabungan yang terdiri dari Kejagung, Kejari Kutai Kertanegara, dan Kejari Banyumas menangkap Tjiptadi saat berada di rumahnya di Desa Kedung-pring, Kecamatan Kemran-jen, Banyumas, Kamis (26/7) malam. Menurut Kajari Kutai Kertanegara Kasmin, perkara hukum Tjiptadi telah final.

Setelah ditangkap, Tjiptadi langsung dijebloskan ke LP Purwokerto guna menjalani hukuman. "Dia dipidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp200 juta subsider enam bulan kurungan," kata Kasmin.

(HS/LD/N-1)





Original Post

Kampanye Terakhir Partai Penguasa

Media Cetak Koran Tempo Halaman 11
2018-7-28

Kampanye Terakhir Partai Penguasa

PHNOM PENH - Partai penguasa Kamboja menggelar kampanye terakhir, kemarin. Sekitar 250 ribu pendukung Partai Rakyat Kamboja atau Cambodias People Party (CPP) membanjiri jalanan di ibu kota Kamboja setelah Perdana Menteri Hun Sen berpidato.

Hun Sen menekankan pentingnya Kamboja agar tetap damai. Dia membandingkan dengan masa Khmer Merah-kelompok bersenjata merangkap partai politik berhaluan komunis saat Perang Vietnam. "Pilih CPP, akan menjamin perdamaian. Saya tidak akan membiarkan negara ini jatuh dalam pertumpahan darah seperti masa lalu," ucap Hun Sen di depan ribuan orang yang mengenakan kaus biru dan putih.

Pemilu Kamboja digelar tanpa oposisi, meski ada 20 partai kecil yang ikut berlaga. Partai Penyelamatan Nasional Kamboja atau Cambodia National Rescue Party (CNRP), partai oposisi yang meraih 40 persen kursi dalam pemilu Kamboja pada 2013, dibubarkan Mahkamah Agung pada November lalu.

Tanpa oposisi, CPP yakin menang. "Mengapa kami menang? Karena sudah lebih dari 50 persen dukungan dari warga untuk CPP," ujar juru bicara pemerintah dan anggota senior CPP, Phay Siphan. Meski begitu, beberapa pemilih mengatakan kepada Reuters bahwa mereka dipaksa untuk memilih CPP. Klaim tersebut dibantah CPP.

Seorang siswa, Sum Davin, 19 tahun, mengatakan tidak banyak perubahan dalam pemilu karena Samdech akan kembali memimpin. Samdech adalah gelar resmi Hun Sen. "Orang-orang hanya mendengar satu partai dan tidak ada yang tahu partai-partai lain," katanya.

Amerika Serikat dan Eropa mengkritik cara Kamboja menangani oposisi. Amerika memberlakukan pembatasan visa kepada beberapa anggota pemerintah Kamboja.

Sebastian Strangio, penulis buku "Hun Sens Cambodia", mengatakan kecaman Barat terhadap Hun Sen berdampak kecil. Sebab, Hun Sen mendapat dukungan dari negara-negara di kawasan, termasuk Cina. "Barat menerapkan sanksi, tapi Hun Sen tidak mungkin mundur. Kamboja diatur untuk era baru yang akan bergejolak dengan Barat," kata Strangio.

CHANNEL NEWS ASIA / REUTERS /SUKMA LOPPIES





Original Post

Amnesty Desak Perubahan Aturan Pemilu Kamboja

Media Cetak Koran Tempo Halaman 11
2018-7-28

Amnesty Desak Perubahan Aturan Pemilu Kamboja

Warga Kamboja akan memberikan suara dalam pemilu yang digelar Ahad besok.

PHNOM PENH - Amnesty International menyerukan adanya kebebasan berpendapat dalam undang-undang pemilu Kamboja. Clare Algar, Direktur Operasi Global Amnesty, meminta pemerintah Kamboja mengamandemen atau mencabut undang-undang yang melarang adanya protes terhadap pemilu.

"Pemerintah telah mengancam adanya tindakan

hukum terhadap mereka yang menyerukan pemboikotan, seperti yang dilakukan oposisi. Pemerintah beralasan pemboikotan adalah hasutan untuk menghalangi pemilu," ujar Algar dalam pernyataannya seperti dilansir Voice of America (VoA), kemarin.

Amnesty menyerukan aturan dan kode etik yang komprehensif tentang penggunaan kekuatan personel penegak hukum oleh pemerintah. Amnesty mendesak pemerintah mengakhiri penindasan terhadap aktivis. Mereka mende-

sak mencabut Undang-Undang tentang Asosiasi dan Organisasi Nonpemerintah.

Pemerintah Kamboja mengenakan denda US$ 2.500 (Rp 35 juta) terhadap lima mantan anggota partai oposisi The Cambodia National Rescue Party (CNRP). Mereka dinyatakan bersalah karena menyerukan pemboikotan pemilu dengan istilah Jari Bersih atau Clean Finger-mengacu pada penggunaan tinta setelah mencoblos dari bilik suara-pada pemilu Kamboja, Ahad mendatang.

Tak hanya Amnesty. Seperti dilansir Phnom Penh Post, Human Rights Watch (HRW) menyebut pemilu Kamboja yang dige-

lar pada Ahad besok "tidak asli". Pegiat hak asasi ini mempertanyakan pembubaran sewenang-wenang partai oposisi utama, CNRP, dan intimidasi serta penuntutan bermotifkan politik terhadap para anggota oposisi.

Direktur HRW kawasan Asia, Brad Adams, mengatakan pemerintah Kamboja selama setahun terakhir secara sistematis menindak kebebasan dan suara oposisi. Tujuannya untuk memastikan partai yang berkuasa tidak menghadapi kendala dan kontrol politik secara total.

CNRP adalah partai oposisi yang menjadi rival Cambodias People Party (CPP). CNRP memenangi lebih dari 40 persen dalam pemilu Kamboja pada 2013. Pada November lalu, Mahkamah Agung membubarkan partai ini dengan tuduhan makar, dan melarang anggotanya berpolitik selama lima tahun. Namun CNRP membantahnya. Sebagian besar pemimpin CNRP melarikan diri ke luar negeri. Tanpa oposisi, Partai CPP-partai pendukung Perdana Menteri Hun Sen-dipastikan menang.

Menanggapi hal tersebut, juru bicara CPP, Sok Eysan, mengatakan seruan Amnesty tidak mencerminkan realitas politik di Kamboja. "Pemerintah justru selalu peduli tentang hak asasi manusia dan demokrasi di Kamboja, meningkatkan hak dan kebebasan rakyat, sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban mereka dalam pemilu,"ujar dia.

Dia mengatakan organisasi hak asasi manusia internasional tidak berhak mengevaluasi pemilu Kamboja. Eysan menuding lembaga itu memiliki niat buruk terhadap Kamboja dan CPP pada khususnya. "Tidak akan ada evaluasi asing untuk menentukan nasib rakyat Kamboja. Hanya orang Kamboja yang bisa menentukan nasibnya sendiri."

REUTERS / CHANNEL NEWS ASIA/ Sukma Loppies





Original Post

Bekas Kadis Dikbud Kota Palu Jalani Hukuman

Media Cetak Kompas Halaman 18
2018-7-28

Bekas Kadis Dikbud Kota Palu Jalani Hukuman

KORUPSI

PALU, KOMPAS - Bekas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, Sulawesi Tengah, Hamzah Rudji, mulai menjalani pidana penjara 20 bulan sesuai vonis kasasi Mahkamah Agung. Hamzah terlibat dalam kasus penyalahgunaan dana alokasi khusus tahun anggaran 2007.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Palu Alfred N Pasande di Palu, Jumat (27/7/2018), mengatakan, terpidana datang sendiri ke Lembaga Pemasyarakatan Palu. "Inisiatif terpidana memang tidak lepas dari surat yang kami layangkan untuk eksekusi pada Rabu lalu," ujar Alfred.

Hamzah terjerat kasus korupsi penyaluran dana alokasi khusus (DAK) yang dikelola

instansinya. Sebanyak Rp 450 juta dana tak dapat dipertanggungjawabkan. Perkara ini turut menyeret dua bawahan Hamzah, yakni Idham selaku pejabat teknis pelaksana kegiatan dan Wahyuni Sri (bendahara) yang tengah menjalani masa pidana.

Pada 2013, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu memvonis Hamzah penjara 20 bulan dan denda Rp 60 juta subsider 5 bulan kurungan. Atas vonis itu, terpidana mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sulteng. Putusan Pengadilan Tinggi Sulteng pada 2014 menguatkan vonis pengadilan tingkat pertama dengan tambahan uang pengganti kerugian negara Rp 312 juta subsider 6 bulan penjara

Hamzah pun melayangkan

lagi kasasi ke Mahkamah Agung. Majelis hakim MA pada 2015 menguatkan vonis majelis hakim Pengadilan Tinggi Sulteng. Namun, Pengadilan Tipikor Palu baru menerima salinan putusan pada Rabu (18/7).

Kejari Palu juga akan mengeksekusi terdakwa tindak pidana korupsi lainnya, yakni Si-rajuddin M Thayeb, bekas pejabat Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulteng. Ia diminta menjalani pidana penjara 4 tahun atas penyelewengan bantuan sosial yang dikelola instansinya pada 2009.

Dituntut tiga tahun

Wali Kota Malang (nonaktif) Mochammad Anton dituntut pidana 3 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan

kurungan, dan dicabut haknya untuk dipilih selama empat tahun. Terdakwa dianggap terbukti menyetujui dan memerintahkan pemberian suap uang pokok pikiran untuk 45 anggota DPRD setempat senilai Rp 9 miliar.

Tuntutan itu dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK Arif Suhermanto pada sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Jumat (27/7). Sidang dipimpin majelis hakim yang diketuai Unggul Warsa Mukti. Suap terhadap semua anggota DPRD itu untuk memuluskan pembahasan APBD Perubahan 2015. Adapun uangnya dihimpun dari mitra kerja pemkot, yakni para kontraktor menggarap proyek strategis.

(VDL/NIK)





Original Post

Danny Pomanto Bisa Maju Lagi

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 20
2018-7-28

Danny Pomanto Bisa Maju Lagi

JAKARTA - Wali Kota Makassar Ramdhan Pomanto disebut bisa mengikuti lagi pemilihan wali kota kendati telah digugurkan. Namun, kini kubu Pomanto menggugat dan meminta melawan kotak kosong.

Danny Pomanto dan pasangannya Indira Mulyasari Para-mastuti Ilham, didiskualifikasi dari Pilwalkot Makassar 2018. Namun, pemungutan suara pada 27 Juni tidak menghasilkan pemenang mengingat Calon Wali Kota dan Wakil Wab Kota Munafri Arifuddin-Rachmanka Dewi Yustitia Iqbal kalah dari kotak kosong.

Gugatan Danny Pdmanto ke Mahkamah Konstitusi (MK) bersamaan dengan permohonan yang diajukan kubu Munafri.

Kuasa hukum Munafri -Rach-matika, Yusril Ihza Mahendra menyatakan Pomanto berhak mengikuti Pemilihan Wali Kota Makassar ulang kendati telah digugurkan.

Berdasarkan UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, pemilihan ulang dari pilkada yang dimenangi kotak kosong dilangsungkan pada tahun berikutnya atau pada pilkada serentak 2020.

"Pak Pomanto masih boleh maju lagi. Pihak yang dinyatakan kalah juga bisa maju lagi," kata Yusril usai sidang pemeriksaan pendahuluan di Jakarta, Jumat (27/7).

Sebelum pilkada ulang digelar, Yusril mengatakan

pemerintah akan menunjuk penjabat wali kota ketika jabatan Pomanto habis pada 8 Mei 2019. Pada pilkada ulang itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar akan membuka pendaftaran lagi.

Meski demikian, Yusril mengingatkan bahwa Pilwalkot Makassar ulang hanya dapat terwujud bila .MK ndak mengabulkan gugatan kliennya. Yusril menuding kemenangan kotak kosong disebabkan intervensi Pomanto.

Setelah terdiskualifikasi, Pomanto memang dilantik kembali sebagai Wali Kota Makassar sehingga memiliki kewenangan untuk memobilisasi aparatur sipil negara (ASN) dan mem-pengarui pemilih.

Sementara itu, Refly Harun, kuasa hukum Ramdhan-lndija, mengakui bahwa Mahkamah Agung memutuskan kliennya batal ikut pilkada, sehingga didiskualifikasi KPU Makassar. Namun, kliennya kemudian mengajukan gugatan ke Panitia Pengawas Pemilu Makassar dan dinyatakan berhak kembali bertarung dalam pilkada.

Sayangnya, keputusan Panwaslu Makassar tidak ditaati oleh KPU Makassar sehingga Ramdhan-Indira tetap terdiskualifikasi.

Alasan pihaknya minta melawan kotak kosong lantaran Munafri tidak dikehendaki rakyat dengan kalah dari kotak kosong dengan selisih suara

6,46%.

(Samtysara Saragih)





Original Post

KPK Tetapkan Bupati Lampung Selatan Sebagai Tersangka

Media Cetak Republika Halaman 1
2018-7-28

KPK Tetapkan Bupati Lampung Selatan Sebagai Tersangka

DIAN FATH RISALAH ARIF SATRIO NUGROHO

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Lampung Selatan pada Kamis (26/7). Salah satunya adalah Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan.

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan, KPK telah melakukan pemeriksaan 1x24 jam dan dilanjutkan gelar perkara. Hasilnya, disimpulkan ada dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji kepada Zainudin Hasan terkait proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. "KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan empat orang tersangka," kata Basaria di KPK, Jakarta, Jumat (27/7) malam

Selain Zainudin, tersangka lainnya adalah Gilarig Ramadhan yang diduga sebagai pemberi hadiah. Gilang merupakan pihak swasta dari CV 9 Naga. Tersangka lainnya adalah Agus Bhakti Nugroha (ABN) yang anggota DPRD Provinsi Lampung dan Anjar Asmara (AA) yang merupakan kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan.

KPK mengamankan 13 orang dalam OTT, termasuk empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Basaria mengatakan, KPK sangat menyesalkan peristiwa dugaan suap terhadap kepala daerah yang masih terus berulang. "Hingga hari ini KPK telah menangani total 98 kepala daerah," ujar Basaria.

Basaria menjelaskan, pemberian uang dari tersangka Gilang Ramadhan kepada Zainudin terkait dengan fee proyek sebesar 10-17 persen di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan. "Diduga ZH mengarahkan semua pengadaan proyek pada Dinas PUPR Lampung Selatan harus melalui ABN," kata Basaria.

Kemudian, lanjut Basaria, ZH meminta AA

untuk berkoordinasi dengan ABN terkait dengan fee proyek. AA kemudian diminta untuk mengu mpulkan/ee proyek tersebut sebagai dana operasional atau dana taktis Dinas PUPR. Dana taktis ini diduga penggunaannya sebagian besar untuk keperluan Zainudin.

"Dengan pengaturan lelang oleh ABN, pada tahun 2018, GR mendapat 15 proyek dengan total nilai Rp 20 miliar. GR Ikut proyek di Lampung Selatan dengan meminjam banyak nama perusahaan yang tidak semua miliknya," kata Basaria menjelaskan.

Uang Rp 200 juta yang diamankan dari ABN pun diduga terkait bagian dari permintaan ZH kepada AA sebesar Rp 400 juta. Uang Rp 200 juta diduga berasal dari pencairan uang muka untuk empat proyek senilai Rp 2,8 miliar.

Empat proyek tersebut adalah Box Culvert Waysulan yang dimenangkan oleh CV Langit Biru, .Rehabilitasi ruang Jalan Banding Kantor Camat Rajabasa dimenangkan oleh CV Langit Biru, Peningkatan ruas Jalan Kuncir Curug dimenangkan oleh CV Menara 9 dan Peningkatan ruas Jalan Lingkar Dusun Tanah Luhur Batas Kota dimenangkan CV Laut Merah.

Awalnya, informasi yang beredar mengabarkan ada tujuh orang yang ditangkap dalam OTT. Selain bupati Lampung Se-

latan, KPK turut mengamankan kepala Dinas Pendidikan Lampung Selatan, kepala Dinas Pekerjaan Umum Lampung Selatan, dan ketua Fraksi PAN DPRD Lampung. KPK memiliki waktu l x 24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

Dalam perkembangannya, jumlah orang yang diamankan bertambah menjadi 12 orang. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Dian-syah menuturkan, sebagian dari mereka dibawa ke kantor KPK Jakarta untuk menjalani pemeriksaan.

Menurut Febri, penyidik akan melihat hasil pemeriksaan terhadap oknum-oknum yang ditangkap. "Tim akan mempertimbangkan dari hasil pemeriksaan di Polda," ujar dia.

Kemarin, Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan tiba di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Sebelumnya, Zainudin telah menjalani pemeriksaan awal di Mapolda Lampung, Bandar Lampung, setelah ditangkap dalam OTT.

Zainudin yang merupakan adik kandung dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan itu tiba sekitar pukul 13.40 WIB. Zainudin yang mengenakan kemeja lengan pendek putih serta peci hitam itu hanya melontarkan senyum kepada awak media sebelum masuk ke gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan. Se-

lain Zainudin, KPK turut membawa tiga orang lainnya untuk diperiksa lebih lanjut pasca-OTT tersebut.

Presiden Joko Widodo (Jo-kowi) angkat bicara terkait OTT KPK terhadap bupati Lampung Selatan dan beberapa pejabat lainnya. Jokowi mengingatkan para pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) untuk menjaga integritas.

"Titip kepada seluruh bupati, wali kota, gubernur, dan seluruh ASN kita, jangan ada yang bermain-main dengan yang namanya anggaran," ujarnya kepada wartawan setelah acara pelantikan pamong praja muda IPDN di Sumedang, Jumat (27/7).

Jokowi mengatakan, KPK telah bertindak secara profesional dan sesuai kewenangannya saat melakukan OTT. "Kita tahu, KPK bertindak profesional sesuai kewenangan dan itu harus dihargai," ujarnya.

Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, yang juga menjabat sebagai ketua MPR, yakin KPK bertindak profesional dalam menangani kasus yang menjerat adiknya, Zainudin Hasan. "Saya menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada KPK. Saya percaya KPK akan bertindak profesional," kata Zulkifli kepada para wartawan di Jakarta, kemarin.

antara ed satria kartika yudha





Original Post

Pejabat Lapas Sukamiskin Dirombak

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-7-28

Pejabat Lapas Sukamiskin Dirombak

BANDUNG - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin yang baru, Tejo Herwanto, merombak pejabat struktural maupun fungsional di Lapas khusus narapidana korupsi tersebut. Tejo dilantik pada Kamis (26/7) menggantikan Wahid Husen yang menjadi tersangka kasus jual beli fasilitas dan izin di lapas tersebut.

"Perombakan ada, semua diganti. Semuanya disahkan oleh Pak Kanwil," kata Tejo saat dihubungi melalui sambungan telepon di Bandung, Jumat (27/7).

Tejo mengatakan, perombakan ini sebagai langkah awal untuk melakukan bersih-bersih di Lapas Sukamiskin. Hal itu sebagai buntut dari penangkapan Wahid Husen oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Tejo,perombakan dilakukan dijajaran fungsional dan administrasi berdasarkan surat keterangan (SK) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly. "Yang diganti jabatan fungsional dan administrasi," kata dia.

Tejo dilantik Menkumham Ya-

sonna H Laoly sebagai kepala Lapas Sukamiskin pada Kamis (26/7). Sebelum menjabat sebagai kepala Lapas Sukamiskin, Tejo menjabat sebagai kalapas Kelas 1 Tanjung Gusta, Medan, Sumatra Utara. Tejo juga pernah dipercaya menjabat kepala Lapas Kelas IIA Jember, Jawa Timur.

Sementara, Menkumham Yasonna Laoly memastikan napi koruptor tidak akan dipindah ke lembaga pemasyarakatan di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Menurut dia, para koruptor itu bukan narapidana yang memiliki risiko tinggi.

"Koruptor itu bukan high risk, hanya menuntut fasilitas mewah. Nah, itu yang tidak boleh," katanya saat menggelar konferensi pers di Dermaga Wijayapura. Cilacap. Jumat siang. Di sana, ia meninjau percepatan pembangunan Lapas High Risk di Karanganyar, Pulau Nusakambangan.

Yasonna mengatakan, napi yang ditempatkan di sejumlah Lapas Pulau Nusakambangan merupakan napi yang terlibat kasus berat serta berisiko tinggi seperti bandar narkoba dan teroris. Terkait dengan kasus yang

terjadi di Lapas Sukamiskin Bandung, dia mengatakan, pihaknya sedang melakukan pembenahan dan napi-napi tindak pidana korupsi tersebut akan diredistribusi ke daerah-daerah.

"Jadi, di sini (lapas-lapas di Pulau Nusakambangan) khusus yang high risk. Ini betul-betul khusus, super-maksimum," katanya.

Kalapas Sukamiskin Wahid Husen terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Sabtu {21/7), pekan lalu. Penangkapan terkait jual beli fasilitas dan izin bagi para narapidana kasus korupsi.

Pada Kamis, Yasonna H Laoly melantik dan meminta Tejo Harwanto melakukan aksi bersih-bersih di Lapas Sukamiskin. Saat melantik Tejo, Yasonna sempat menanyakan ihwal keseriusan Tejo menjaga integritasnya mengawasi warga binaan tindak kasus korupsi di Lapas Sukamiskin.

"Kamu siap, Tejo, bersihkan Lapas Sukamiskin?" tanya Yasonna saat melantik Tejo di gedung Kemenkuni-ham Jakarta, Kamis (26/7). "Siap,

Pak," jawab Tejo.

antara ed ilham tirta





Original Post

MA Tunda Uji Materi Larangan Koruptor Nyaleg

Media Cetak Republika Halaman 3
2018-7-28

MA Tunda Uji Materi Larangan Koruptor Nyaleg

DIAN ERIKA NUGRAHENY

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) memastikan untuk menunda uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang larangan mantan narapidana kasus korupsi nyaleg. Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah, mengatakan, penundaan proses uji materi ini akibat menunggu putusan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

Abdullah menuturkan, sebagaimana putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017, penundaan proses uji materi terhadap peraturan di bawah undang-undang dilakukan jika masih ada proses uji materi terhadap WJ. Penundaan dilakukan sampai adanya putusan MK. "UU yang lebih tinggi (UU Pemilu) saat ini masih diuji di MK. Dengan demikian, MA akan memproses lebih lanjut jika perkara yang diuji materi di MK sudah diputuskan. Untuk sementara ini (uji materi di MA) belum bisa diteruskan kepada majelis," kata Abdullah kepada wartawan di gedung MA, Jakarta Pusat, Jumat (27/7).

Dia melanjutkan, saat ini berkas permohonan uji materi atas PKPU Nomor 20 Tahun 2017 masih berada di kepaniteraan MA. Jika nanti berkas sudah diajukan ke majelis hakim MA, mereka harus memutus permohonan uji materi itu dalam batas waktu 14 hari. "Kalau diajukan ke majelis, sementara UU-nya masih diuji di MK, maka 14 hari ini tetap berjalan dan 14 hari juga harus putus. Sementara UU-nya masih diuji/belum ada kepastian sehingga berkas ini ditangguhkan

dulu di kepaniteraan, belum diteruskan ke majelis," tuturnya.

Hingga saat ini MA telah menerima enam gugatan uji materi terhadap PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang telah diregistrasi. Keenamnya diajukan masing-masing atas nama Muhammad Taufik, Djekmon Ambisih, Wa Ode Nurhayati, Junianto, Mansyhur M Abunawas, dan Abdulgani AUP. Sementara itu, berdasarkan informasi perkara yang dilansir

dari kepaniteraan MA, Rabu (25/7), delapan orang yang mengajukan gugatan terhadap peraturan yang ada dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 ini adalah Muhammad Taufik, Djekmon Ambisi, Wa Ode Nurhayati, Ju-manto, Masyhur Masie Abunawas, Abdulgani AUP, Usman Effendi, dan Ririn Rosiana.

Sebelumnya, KPU telah menerbitkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD. Dalam aturan tersebut, pada pasal 4 ayat 3 disebutkan, partai politik yang melaksanakan seleksi calon legislatif tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, keja-

hatan seksual terhadap anak, dan korupsi. Selain itu, dalam Pasal 6 ayat 1 huruf (e), partai politik juga harus menandatangani dan melaksanakan pakta integritas terkait ketentuan pasal 4 ayat 3 tersebut. Sementara itu, syarat bakal calon anggota legislatif, sesuai dengan pasal 7 huruf g, tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih.

KPU mempersilakan pihak yang keberatan dengan norma larangan mantan narapidana korupsi maju sebagai caleg untuk mengajukan uji materi ke MA. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota legislatif bukanlah aturan yang tidak bisa diubah.

"Peraturan KPU bukan suatu yang tidak bisa diapa-apakan, diubah, diperbaiki tentu bisa. Tapi cara mengubah, memperbaiki itu, sudah diatur mekanisme di dalam peraturan perundang-undangan. Siapa pun boleh, kalau mau nyalon dan tidak setuju dengan PKPU, silakan judicial review di MA," ujar Arief.

Sebab, menurut dia, PKPU ang telah ditetapkan KPU dan dipublikasikan tersebut telah terlebih dahulu dikaji KPU. KPU merasa cukup dengan substansi di PKPU tersebut. Namun, KPU terbuka untuk melakukan perbaikan jika perlu diperbaiki.

"Berarti kemudian menjadi mati dan tidak bisa bergerak, tidak, ruang masih ada melalui MA, melalui KPU sendiri melakukan revisi bisa, masih ada ruang, tapi kami memandang cukup,"

kata Arief.

antara ed agus raharjo





Original Post

BKN Blokir Data terhadap 231 ASN Terlibat Korupsi

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 11
2018-7-28

BKN Blokir Data terhadap 231 ASN Terlibat Korupsi

JAKARTA, (PR).-

Badan Kepegawaian Negara telah melakukan pemblokiran data terhadap 231 aparatur sipil negara yang telah dinyatakan bersalah dan berkekuatan hukum tetap {inkracht) oleh pengadilan.

Ke-231 orang itu merupakan pegawai yang terlibat dalam kejahatan tindak pidana korupsi terhitung hingga 20 Juli 2018. Dari jumlah tersebut diketahui para pegawai yang datanya diblokir didominasi oleh pegawai-pegawai pemerintah daerah.

Terdapat 135 ASN yang bekerja di pemerintah kabupaten, 40 ASN pemerintah kota, 55 orang merupakan pegawai provinsi dan hanya 1 orang yang bekerja di kementerian (pemerintah pusat)," ujar Kepala Biro Humas BKN Muhammad Ridwan, di Jakarta, Jumat (27/7/2018).

Dia menjelaskan, langkah pemberhentian kepada oknum ASN yang terlibat tindak pidana korupsi setelah adanya kekuatan hukum tetap, harus segera dilakukan. Mengingat tindakan korupsi menyangkut kerugian negara dan wibawa birokrasi. ASN yang dijatuhi hukuman penjara karena melakukan korupsi harus diberhentikan tidak dengan hormat terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah inkracht.

Menurut Ridwan, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) harus berperan aktif untuk menindaklanjuti keputusan pengadilan serta sanksi kepegawaian yang telah ditetapkan BKN. Pihaknya tidak ingin adanya data kepegawaian tetap berjalan bagi pelaku kejahatan korupsi, karena ketidaksinkronan antarlembaga pemerintah.

Bahkan, BKN mengancam jika tindakan pemberhentian tidak dilakukan, hasil pengawasan bersama akan ditindaklanjuti BKN dan KPK, sesuai dengan kewenangan dan regulasi yang berlaku terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian kepada seluruh PPK di berbagai lapisan instansi.

(Puga Hilal Bayhaqie)





Original Post

Pengawasan Masif Komisi Yudisial

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 11
2018-7-28

Pengawasan Masif Komisi Yudisial

Bekerja Sama dengan Kampus dan LSM di 200 Kota Serta Kabupaten

BANDUNG, (PR).

Komisi Yudisial meluncurkan

program pengawasan masif dengan

melibatkan unsur perguruan tinggi

dan organisasi nonpemerintah

lainnya. Program ini pada tahap

awal akan diberlakukan di 200

kota/kabupaten di Indonesia dan

menjadi upaya konsolidasi dengan

organ civil society dalam -upaya

pengawasan peradilan.

Hal tersebut disampaikan Ketua KY Jaja Ahmad Jayus saat menghadiri diskusi "20 Tahun Reformasi Lembaga Peradilan" yang diselenggarakan Program Pascasarjana Universitas Pasundan di Aula Pascasarjana Unpas Jalan Sumatra 41 Kota Bandung, Jumat (27/7/2017).

Diskusi yang dibuka Direktur Pascasarjana Unpas M Didi Turmudzi itu menghadirkan pembicara anggota Komisi Yudisial Sukma Violetta, pa-

kar hukum Asep Warlan Yusuf dan Memet A Hakim, dengan moderator T Subarsyah.

Diskusi dihadiri berbagai kalangan antara lain Dewan Pengaping PB Paguyuban Pasundan Dindin S Mao-lani, praktisi hukum Melani, akademisi Yesmil Anwar, dan Ketua DPD KNPI Jabar Rio F Wilantara.

Menurut Jaja, KY merupakan anak kandung reformasi. Keberadaannya dilahirkan lewat amendemen UUD 1945 untuk mengawal dan mengawasi jalannya reformasi peradilan, terutama mengawasi hakim-hakim nakal dan lembaga Mahkamah Agung (MA). Ia mengakui, melaksanakan ketentuan perundangan ini bukan hal mudah karena banyak tantangannya.

"Namun, kami bertekad bahwa kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh KY harus dimaksimalkan untuk mendorong reformasi peradilan. Dalam waktu dekat, KY akan meluncurkan program pengawasan masif bekerja sama dengan perguruan tinggi dan organisasi nonpemerintah atau LSM di berbagai daerah. Publik harus berperan langsung mendorong

kinerja hakim yang berkualitas," kata Jaja Ahmad Jayus yang juga dosen tetap di Universitas Pasundan Bandung.

Ia mengakui, KY prihatin dengan bertambahnya jumlah hakim yang terjerat korupsi. Korupsi di ruang yudikatif juga telah masuk di semua lembaga kehakiman. Oleh karena itu, diperlukan gerakan pemberantasan korupsi yang komprehensif, termasuk di dalamnya upaya pencegahan secara sistemik, terstruktur, dan masif. Terstruktur dengan melibatkan semua pihak dari atas ke bawah dan masif artinya menyeluruh, terus-menerus menembus ruang serta waktu," ujarnya.

Nurani

Sementara itu, Didi Turmudzi menegaskan, persoalan mendasar karut-marutnya wajah dunia peradilan saat ini adalah pergeseran nilai dari aspek ilahiah seharusnya, kepada nilai-nilai materialistis.

"Ini yang seharusnya disadari. Para hakim yang disebut sebagai wakil Tuhan di ruang peradilan telah me-

ninggalkan nuraninya. Hitung-hitungan dan pemikiran materialistis telah merasuk. Aspek mendasar ini yang seharusnya dibenahi," kata Ketua Umum PB Paguyuban Pasundan ini.

Upaya pembenahan, menurut Didi, harus dimulai dari pranata terkecil yakni keluarga. "Perbaikan harus dimulai dari keluarga. Apa pun nanti profesi anak, kalau nilai keluarganya baik, insyaallah akan baik pula," ucapnya.

Dindin S Maolani menyoroti masih terlalu kuatnya kewenangan DPR dalam proses pengisian jabatan di lembaga peradilan. Menurut dia, meskipun Mahkamah Konstitusi telah memutuskan kewenangan DPR terhadap seleksi hakim agung untuk hanya menyatakan setuju atau tidak terhadap usulan KY, hal itu tetap bernuansa politis.

"Bagaimanapun, tetap akan ada intervensi politis jika DPR masih menjadi pintu disetujui tidaknya posisi-posisi di lembaga kehakiman dan peradilan kita," katanya.

(Erwin Kustiman)





Original Post

Napi Koruptor Tak Dipindah ke Nusakambangan

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 11
2018-7-28

Napi Koruptor Tak Dipindah ke Nusakambangan

CILACAP, (PR).-

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, tidak sepaham dengan usulan Komisi Pemberantasan Kompi, agar narapidana kasus korupsi dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Menurut Yasonna, Lapas Nusakambangan hanya untuk napi dengan high risk. Sementara itu, napi koruptor bukan kategori napi high risk. "Napi koruptor itu bukan high risk, mereka hanya menuntut fasilitas mewah saja," katanya kepada wartawan di Dermaga Wijayapura, Cilacap, seusai meninjau percepatan pembangunan Lapas High Risk Karanganyar, Pulau Nusakambangan, Jumat (27/7/2018).

Dalam kunjungan ke Nusakambangan, Yasonna didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Sri Puguh Budi Utami, dan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarief Burhanudin.

Yasonna mengakui, karena bukan high risk maka napi koruptor tidak akan dipindah ke lapas di Nusakambangan seperti permintaan KPK.

Terkait dengan kasus yang terjadi di Lapas Sukamiskin Bandung, Yasonna mengatakan, jika napi-napi tindak pidana korupsi tersebut akan diredistri-busi ke daerah-daerah. Adapun lapas di Nusakambangan hanya untuk penempatan para napi yang terlibat kasus be-

rat serta berisiko tinggi seperti bandar narkoba dan teroris. "Kami sedang melakukan pembenahan di Lapas Sukamiskin. Namun khusus untuk lapas di sini (Nusakambangan) khusus untuk napi high risk" ujarnya

Di dalam Lapas Nusakambangan, tutur dia, nanti menggunakan pengamanan supermaksimum. Satu sel hanya di-

huni seorang napi dan tidak terjangkau sinyal seluler serta dibatasi dalam beberapa hal.

Menurut dia, pihaknya pada 2019 akan menambah sekitar satu hingga dua lapas yang menerapkan pengamanan supermaksimum. Di Pulau Nusakambangan saat ini telah ada 2 lapas high risk yang menggunakan peng-

amanan super maksimum, yakni Lapas Batu dan Lapas Pasir Putih.

Mengenai pembangunan Lapas High Risk Karanganyar di Pulau Nusakambangan, tambah Yasonna, pihaknya sedang mempercepat proses pembangunannya dan diharapkan dapat diselesaikan pada akhir 2018.

"Selama beberapa waktu terakhir, ada pengalihan napi dari Rutan Mako Brimob ke Nusakambangan. Kami kesulitan sehingga sebagian telah dipindah ke Lapas Gunungsindur, Bogor," tuturnya.

Rusun rusus

Yasonna menambahkan, Kemenkumham bersama Kementerian PUPR tengah membangun rumah susun dan rumah khusus bagi pegawai lembaga pemasyarakatan di Nusakambangan. "Rusun dan Rusus tersebut untuk staf dan petugas kita yang bertugas di sana," katanya.

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, pembangunan 2 rusun itu, yakni untuk petugas Lapas yang berstatus lajang sebanyak 22 unit tipe 24, sehingga bisa menampung 44 orang, karena satu unit untuk dua orang. Sedangkan satu rusun lainnya unjuk pegawai lapas yang telah berkeluarga.

"Ada 92 keluarga ditempatkan di rusun dengan tipe 36. Untuk pejabat strukturalnya juga dibuatkan rumah khusus sebanyak 28 unit tipe 36," ujarnya.

(Eviyanti)





Original Post

Bupati Lampung Selatan Tersangka Suap

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 11
2018-7-28

Bupati Lampung Selatan Tersangka Suap

JAKARTA, (PR).-

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan, sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Adik dari Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Zulkifli Hasan (ZH) tersebut diduga menerima suap untuk 4 proyek senilai Rp 2,8 miliar.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, dalam konferensi pers, di Gedung KPK, Jumat (27/7/2018) malam, mengatakan, Zainudin menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat suap. Total, 98 kepala daerah telah ditangani KPK.

Zainudin terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (26/7/-2018). Dia diamankan bersama 12 orang lainnya, di antaranya yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Anjar Asmara (AA), pihak swasta CV 9 Naga Gilang Ramadhan (GR), dan anggota DPRD Provinsi Lampung Agus Bhakti Nugroho (ABN).

Basaria menjelaskan, diduga pemberian uang dari GR kepada ZH terkait dengan

fee proyek 10-17 persen di lingkungan Dinas PUPR Lampung Selatan. Diduga ZH mengarahkan semua pengadaan proyek pada Dinas PUPR melalui ABN. "Kemudian ZH meminta AA untuk berkoordinasi dengan ABN terkait/ee proyek. AA kemudian diminta untuk mengumpulkan fee proyek tersebut sebagai dana operasional atau dana taktis Dinas PUPR. Dana taktis ini diduga penggunaannya sebagian besar untuk keperluan ZH," tutur Basaria.

Melalui pengaturan lelang yang diatur oleh ABN, pada 2018, GR mendapat 15 proyek dengan total nilai Rp 20 miliar. GR ikut proyek di Lampung Selatan dengan meminjam banyak nama perusahaan yang tidak semua merupakan miliknya.

Tim pun, saat OTT berlangsung, tutur Basaria, mengamankan uang Rp 200 juta dari tangan ABN. Uang tersebut diduga bagian dari permintaan ZH kepada AA sebesar Rp 400 juta. Uang Rp 200 juta itu diduga berasal dari pencairan uang muka untuk 4 proyek senilai Rp 2,8 miliar.

Empat proyek tersebut adalah Box Culvert Waysulan yang dimenangi oleh CV Langit Biru. Kemudian proyek rehabilitasi ruang Jalan Banding Kantor Camat Ra-

jabasa dimenangi oleh CV Langit Biru, proyek peningkatan ruas Jalan Kuncir Curug yang dimenangi oleh CV Menara 9, dan peningkatan ruas Jalan Lingkar Dusun Tanah Luhur Batas Kota dimenangi oleh CV Laut Merah.

"Setelah melakukan pemeriksaan 1 x 24 jam dilanjutkan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada Bupati Lampung Selatan terkait dengan proyek infrastruktur di Dinas PUPR," katanya.

KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan 4 tersangka, yaitu sebagai pihak yang diduga pemberi GR disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara sebagai pihak yang diduga penerima, yakni ZH, ABN, dan AA disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf h atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan ITU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-i KUHPidana.

(Ira Vera Tika)





Original Post

Kalau Temukan Bekas Napi Korupsi Nyaleg, Kami Akan Beri Status TMS

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 2
2018-7-28

Kalau Temukan Bekas Napi Korupsi Nyaleg, Kami Akan Beri Status TMS

WAHYU SETIAWAN, Komisioner KPU

KOMISI Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyisir dengan hati-hati dokumen bacaleg yang masuk. Mereka tak mau bacaleg berstatus bekas narapidana kasus korupsi masuk daftar. Hal itu seperti ditemukan KPU Nusa Tenggara Barat (NTB) baru-baru ini.

KPU NTB berhasil menemukan tiga orang bakal caleg bekas narapidana kasus korupsi. Dua orang bakal caleg dari Kabupaten Sumbawa, dan satu orang lagi dari Kabupaten Dompu.

Dari situ KPU NTB langsung meminta klarifikasi dari Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan apakah mereka benar atau tidak berstatus bekas narapidana kasus korupsi.

Kasus yang ditangani KPU NTB itu untuk pemilihan kursi DPRD. Lantas bagaimana dengan proses penyisiran yang dilakukan KPU Pusat untuk kursi DPR dan DPD? Apakah KPU akan langsung mencoret para bekas narapidana itu dari daftar caleg atau menunggu putusan uji materi terhadap aturan PKPU yang melarang bekas napi nyaleg, yang kini ditangani Mahkamah Agung?

Berikut penjelasan Komisioner KPU Wahyu Setiawan kepada Rakyat Merdeka.

S a mpa t saat ini berdasarkan penelusuran KPU sudah ada berapa bacaleg DPR berstatus eks napi kasus korupsi yang ditemukan?

Berdasarkan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan, kami baru menemukan lima bacaleg anggota DPR yang berstatus bekas napi kasus korupsi. Dalam tahapan berikutnya, KPU bisa saja menemukan lagi bacaleg eks napi kasus korupsi, karena kami mempunyai mekanisme berlapis. Kami mencari informasi tentang salinan putusan MA, dan kami juga membuka ruang partisipasi masyarakat untuk melaporkan. Dua jalur itu kami tempuh semuanya.

Kelima orang itu dari dapil mana saja?

Kelima orang itu dari dua partai politik. Dua bacaleg itu terdaftar di daerah pemilihan (dapil) Aceh. Satu orang terdaftar di dapil Babel, satu orang di dapil Sulawesi Utara (Sultra), dan satu orang di dapil Jawa Tengah (Jateng).

Kelima bacaleg itu dari partai mana saja?

Enggak enaklah disebutin. Kan mereka juga masih bisa melakukan perbaikan kan. Para caleg itu masih bisa diganti.

Bagaimana KPU bisa mengetahui mereka eks napi kasus korupsi?

Kelima bacaleg diketahui dari dokumen yang mereka lampirkan pada saat didaftarkan . Dalam daftar riwayat hidupnya memang yang bersangkutan mencantumkan bahwa dirinya

pernah dipidana kasus korupsi. Ada dasar salinan putusannya. Yang seperti ini bisa kami langsung eksekusi, memberikan status yang bersangkutan tidak memenuhi syarat, atau TMS. Jadi kami kembalikan kepada parpolnya untuk kemudian diganti.

Itu kan baru untuk bacaleg DPR. Kalau untuk DPRD?

Kalau untuk itu kami sampai saat ini belum mempunyai data, karena mereka sampai saat ini belum melaporkan. Tetapi prinsipnya, jika ada bekas napi kasus korupsi menjadi bacaleg DPR. DPRD, atau DPD maka kami akan memberi status yang bersangkutan TMS (Tidak Memenuhi Syarat).

Artinya mereka otomatis dicoret dan tidak bisa mencalonkan diri?

Kalau istilah kami itu tidak memenuhi syarat. Tanggal 21 Juli 2018 itu kami menyampaikan kepada partai politik tentang hasil verifikasi, kelengkapan, dan keabsahan dokumen persyaratan. Pemberitahuan itu isinya lengkap, masing-masing bacaleg ada laporannya. Itu kan persyaratannya banyak, ada pendidikan , kesehatan , dan lain-lain . Kalau kemudian ditemukan ada bekas napi kasus korupsi, maka akan kami beri status TMS.

Jadi pemberitahuan kami 21 Juli itu para bacaleg itu mendapat tiga kategori status. Pertama MS. atau memenuhi syarat. Ini artinya bacaleg itu persyaratannya sudah lengkap. Kemudian ada yang belum memenuhi syarat, dan diminta syarat itu segera dilengkapi. Lalu baru ada status

TMS. TMS itu antara lain bekas napi kasus korupsi, maka kami minta supaya diganti kepada partai yang bersangkutan.

Sekarang kan gugatan beberapa bacaleg eks napi kasus korupsi di MA masih berproses. Itu bagaimana?

Kan begini, bahwa ada upaya dari berbagai pihak mengajukan pengujian PKPU di Mahkamah Agung (MA) itu kami hormati juga. Tetapi KPU kan tidak bisa diam. KPU kan harus tetap bekerja sesuai tahapan. Karena kan jadwal tahapan sudah diatur secara rinci, jadi kami harus terus bekerja sesuai aturan yang ada saat ini.

Berarti seandainya MA memutuskan KPU harus membolehkan para caleg eks napi ini maju, lalu nasib yang sudah dicoret ini bagaimana?

Ya tergantung bagaimana isi putusan MA-nya nanti. Kami belum memberikan respon itu, karena jika MA membuat putusan kami harus mempelajari dulu bagaimana isinya, apakah putusannya berlaku surut atau tidak. Itu kan harus kami ketahui dulu.

Kalau tidak berlaku surut berarti hanya yang menggugat nanti yang masih bisa maju?

Ya bisa juga pihak lain nanti. Kan masih tergantung bagaimana kami pelajari isi putusannya nanti. Makanya kita sama-sama menunggu saja putusan MA nanti. Kami tidak biaa berandai-andai dalam situasi begini.

Batas waktu untuk pergantian bacaleg atau melengkapi berkasnya itu sampai kapan?

Batas waktunya 10 hari terhitung sejak 21 Juli 2018. Ini masih panjang perjalanan.

Jika sampai batas waktu bacaleg eks napi kasus korupsi tidak diganti bagaimana?

Jika tidak diganti, maka posisinya kosong karena mereka kan TMS. Tapi hasil komunikasi saya dengan salah satu pimpinan parpol terkait hal itu, parpol berkenan mengganti.

Sudah berkomunikasi dengan MA terkait batas waktunya ini?

Berkomunikasi dengan MA sudah. Jadi melalui surat-menyurat, tidak langsung. Yang pasti KPU tetap bekerja sesuai dengan jadwal, tahapan, dan program. Kalau kita bicara pencalonan DPR dan DPRD, maka menggunakan PKPU 20/2018 yang antara lain normanya adalah bekas napi kasus korupsi tidak boleh mencalonkan diri.

nda





Original Post

2 Pejabat Jambi Terima Vonis 3 Tahun Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-7-28

2 Pejabat Jambi Terima Vonis 3 Tahun Penjara

Perkara Suap Pengesahan APBD

BEKAS Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jambi, Arfan dan Asisten Hl Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Saipuddin menyatakan menerima putusan banding. Keduanya bakal menjalani hukuman penjara 3 tahun.

"Arfan dan Saipudin menerima (putusan banding)," kata Sri Handayani, penasihat hukum para terdakwa kasus penyuapan DPRD Provinsi Jambi itu.

Sementara, terdakwa Erwan Malik, bekas Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, belum menyatakan sikap atas putusan banding.

"Pak Erwan belum ada konfirmasi," kata Sri.

Untuk diketahui. Pengadilan Tinggi Jambi mengabulkan permohonan banding tiga pejabat Pemerintah Provinsi Jambi itu. Ketiganya mendapat pengurangan hukuman.

Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara kepada Erwan. Sedangkan terhadap Arfan dan Saipuddin masing-masing 3,5 tahun penjara. Ketiganya juga dikenakan denda masing-masing Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan.

Pengadilan Tinggi lalu mengurangi hukuman Erwan menjadi 3,5 tahun penjara. Sedangkan Arfan dan Saipuddin menjadi masing-masing 3 tahun penjara. Adapun hukuman denda tetap Rp 100 juta subsider tiga bulan kuningan.

Sama seperti pengadilan tingkat pertama, pengadilan banding menyatakan ketiganya bersalah melaku-

kan penyuapan terhadap DPRD Provinsi Jambi secara bersama-sama dan berlanjut. Perbuatan mereka memenuhi unsur dakwaan Pasal 5 ayat I huruf a UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat I KUHP.

Humas Pengadilan Tinggi Jambi, Sahabat Duha membenarkan pengurangan hukuman terhadap ketiga pejabat Pemprov Jambi itu. Putusan banding akan diberitahukan kepada terdakwa dan jaksa penuntut umum KPK.

Kasus yang menjerat ketiganya bermula ketika Gubernur Jambi Zumi Zola menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2018 kepada DPRD.

Untuk memperlancar pembahasan APBD, Erwan dan Arfan menemui Ketua DPRD Cornelis Buston. Dalam pertemuan di ruang kerja Cornelis itu, sejumlah anggota dewan meminta uang ketok palu untuk pengesahan APBD.

Erwan dan Arfan tak langsung mengiyakan. Keduanya lalu berkonsultasi kepada Zumi. Singkat cerita, Zumi menyetujui pemberian uang kepada Dewan.

Erwan lalu menyuruh Arfan dan Saipuddin mencari uangnya. Arfan mengumpulkan fulus dari para rekanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sedangkan Saipuddin mengepul duit dari Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD).

BYU





Original Post

Amin Santono Minta Panjar Rp 500 Juta

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-7-28

Amin Santono Minta Panjar Rp 500 Juta

DIREKTUR CV Iwan Binangkit, Ahmad Ghiast didakwa menyuap anggota DPR Fraksi Demokrat Amin Santono dan pejabat Kementerian Keuangan Yaya Pumomo. Pemberian suap agar Kabupaten Sumedang mendapat tambahan anggaran proyek infrastruktur dari APBN Perubahan 2018.

"Terdakwa Ahmad Ghiast memberikan uang sejumlah Rp510 juta kepada Amin Santono selaku anggota Komisi XI DPR periode 2014-2019 dan Yaya Purnomo. Kepala Seksi pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan," Jaksa Penuntut Umum KPK Eva Yus-tisiana membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Ghiast, kontraktor yang biasa menggarap proyek infrastruktur di Kabupaten Sumedang. Ia mendapat informasi dari Iwan Sonjaya, rekannya sesama kontraktor, mengenai cara mendapatkan tambahan anggaran proyek infrastruktur dari APBN-P 2018. Yakni dengan mengajukan usulan lewat Amin. Namun harus memberikan fee 7 persen dari anggaran yang bakal diterima.

Selanjutnya, dibuat proposal permohonan tambahan anggaran dari APBN-P 2018 kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jumlahnya Rp25,85 miliar.

Rinciannya, Rp21,85 miliar untuk proyek pembangunan jalan dan jembatan, serta Rp 4 miliar untuk proyek pengembangan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan pengairan sehingga totalnya Rp25,85 miliar.

Proposal ditandatangani Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Sumedang Sumarwan Ha-disumarto. Dokumen itu dibawa Ghiast untuk disampaikan kepada Amin.

. Ghiast dan Iwanpergi ke DPR pada 8 April 2018 untuk menemui Amin. Namun Amin tak ada. Iwan lalu mengenalkan Ghiast dengan Eka Kamaludin, teman dekat Amin. Proposal diserahkan lewat Eka.

Pada 24 April 2018,Ghiast menelepon Amin dan memohon agar membantu mengusulkan tambahan anggaran proyejc infrastruktur untuk Kabupaten Sumedang. Ghiast bersedia memberikan fee 7 persen. Amin setuju.

Sepekan kemudian. Amin

meminta uang panjar Rp500 juta kepada Eka. Pada 1 Mei 2018, Amin kembali meminta RplO juta untuk biaya pengawalan usulan. Uang ini akan diberikan kepada Yaya, Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Hari itu juga, Ghiast mentransfer RplO juta ke rekening Eka. Tiga hari kemudian, 4 Mei 2018, Ghiast kembali mentransfer Rp 100 juta ke Eka untuk diserahkan kepada Amin.

Sore harinya, Ghiast menemui Amin dan Eka di restoran di Bandara Halim Perdanakusumai, Jakarta Timur. Ghiast menyerahkan uang Rp400 juta kepada Amin. Penyerahan uang ini terendus KPK. Ketiga pun ditangkap. Yaya menyusul dicokok.

Menurut jaksa KPK, perbuatan Ghiast diancam pidana sebagaimana Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Ancaman hukumannya minimal I tahun penjara, maksimal 5 tahun penjara. Serta denda minimal RpSO juta, paling banyak Rp250 juta. Ghiast tak mengajukan keberatan atas dakwaan ini.

byu





Original Post

Pasangan Diami Minta PSII Untuk Pilkada Kota Makassar

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 8
2018-7-28

Pasangan Diami Minta PSII Untuk Pilkada Kota Makassar

Merasa Punya Legal Standing

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pendahuluan perkara atas sengketa Pillkada serentak 2018, kemarin, di Jakarta. Salah satu perkara yang dibahas adalah gugatan dari Moh. Ramdhan Pomanto-lndira Mulyasari Paramastuti (Diami) terhadap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar.

PEMBACAAN materi gugatan pasangan Diami termasuk peti-tumnya dilakukan langsung kuasa hukum pemohon, di antaranya DR Refly Harun, di hadapan majelis sidang MK yang dipimpin Anwar Usman. Sementara, selaku termohon adalah KPU Kota Makassar.

Dalam pemaparan legal standing. Refly Harun menegaskan, meski Mahkamah Agung (MA) memutuskan kliennya batal ikut

pilkada, namun pasangan Diami sudah mengajukan gugatan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Makassar dan dinyatakan berhak kembali bertarung dalam pilkada. Hanya saja, keputusan Panwaslu Makassar tidak ditaati KPU Makassar saat itu sehingga hak konstitusional pasangan Diami secara nyata telah dilanggar.

"Oleh sebab itu Pilwalkot Makassar 2018 sebetulnya su-

dah cacat hukum atau tidak sah digelar oleh KPU Makassar. Pemohon merasa hak konstitusional terlanggar,"ujamya.

Kuasa hukum Diami lainnya, Muhammad Nursal, menambahkan, atas pelanggaran hak konstitusional itu kliennya memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ke MK. Dan dalam petitumnya pemohon meminta agar Pilwalkot Makassar 2018 diulang dengan menetapkan pasangan Diami sebagai salah satu kontestannya.

"Kami juga meminta Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Selatan mengambil alih kewenangan KPU Makassar untuk mengadakan pemilihan suara

ulang (PSU) karena termohon (KPU Makassar) telah melanggar peraturan Perundang - undangan dengan tidak menjalankan Perintah Pengawas Pemilihan Kota Makassar," ujarnya.

Dia optimis permohonannya ini akan dikabulkan oleh majelis MK. Pasalnya, secara hukum KPU Makassar telah melanggar pasal 144 UU No 10 tahun 2016, yang bunyinya, dalam waktu 3 hari KPU harus menindak lanjuti putusan Panwaslu.

"Karena faktanya KPU Kota Makassar tidak mengindahkan putusan Panwaslu," tandasnya.

Ketua majelis sidang Anwar Usman memutuskan bahwa untuk saat ini berkas perkara Diami sah. Sidang akaj dilanjutkan

hari selasa 31 Juli 2018. "Sidang kembali dilanjutkan Selasa 31 Juli 2018," tukasnya.

Terpisah, Moh Ramadhan Pomanto menegaskan dirinya tak pernah memanfaatkan jabatan untuk mempengaruhi hasil pilkada. Dia menilai kemenangan kolom kosong merupakan bentuk atau keinginan masyarakat menginginkan figur lain dari calon tunggal.

"Dan, ingat hasil survei kemarin, saat masih mengikuti proses tahapan pilkada, hasil survei menunjukkan petahana punya strong voters di atas 50 persen. Artinya mereka adalah pemilih yg menegaskan tidak mengubah arah dukungan, " jelasnya di Makassar.

ssl





Original Post

Nih, Hakim Laporkan Dirinya Sendiri Ke KY

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2018-7-28

Nih, Hakim Laporkan Dirinya Sendiri Ke KY

ANDY Nurvita, hakim non palu di Pengadilan Tinggi (PT) Yogyakarta, kembali mendatangi Komisi Yudisial RI.

Pada Juli 2017. dia dijatuhi hukuman disiplin non palu tanpa tunjangan fungsional oleh Bawas MA RI secara non prosedural oleh Bawas MA RI. Uniknya, kali ini Andy bertindak sebagai Pelapor yang melaporkan dirinya sendiri, sebagai pihak Terlapor.

Alasannya, karena dia mengganggap dirinya telah melanggar kode etik. Yakni mangkir / menolak menjalankan kebijakan administrasi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. 11 Juli 2018 perihal tugas mutasi ke Pengadilan Negeri Mandailing Natal.

Andy juga meminta Komisi Yudisial RI untuk segera menyidangkan dirinya sebagai pihak Terlapor, dalam Majelis Kehormatan Hakim. Dugaannya, melakukan pelanggaran kode etik, yakni menolak menjalankan kebijakan administrasi yang ditetapkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum perihal tugas mutasi tersebut.

Andy datang ke Gedung KY di Jakarta Kamis (26/7) lalu. Ia lebih memilih disidangkan sebagai Terlapor dalam MKH, daripada menjalankan kebijakan administrasi. Kebijakan itu dibuat Tim Promosi Mutasi Hakim Dirjen Badilum Mahkamah Agung (MA) RI pertanggal 11 Juli 2018. yang mengharuskannya dimutasi ke Pengadilan Negeri Klas II di luar Jawa.

Dia mengaku keberatan melaksanakan kebijakan admistrasi tersebut. Pasalnya, mutasi tersebut isinya adalah demosi yang memangkas karirnya yang telah ia bangun selama 15 tahun. "Bila saya mengamini dan menerima keputusan tugas mutasi itu, karir yang saya bangun selama 15 tahun dengan susah payah, hangus, kembali ke titik nol," ujar Andy.

Saat ini, akunya, pangkat dia adalah Hid. Sebelum ada

keputusan tugas mutasi tersebut. Andy sudah bertugas sebagai hakim fungsional di Pengadilan Negeri klas IB. Dengan dimuta-sikannya ke Pengadilan Negeri Ktes II PN Mandailing Natal, otomatis jenjang karir dan take home pay dia pun anjlok.

"Keadaan ini menjadi salah satu alasan saya mangkir dari tugas mutasi terkait. Kemudian saya melaporkan diri sendiri yang mangkir kt KY. 1 -terangnya.

Sebelumnya, pada 2017, MA telah menjatuhkan hukuman disiplin kepada Andy. Ia dituduh sebagai mafia peradilan saat menjadi Ketua Majelis dalam salah satu perkara penganiayaan terhadap anak seorang asisten rumah tangga (ART) oleh majikannya, hingga cacat seumur hidup, di Bantul, Yogyakarta.

Pada saat proses persidangan berjalan, tanpa seizin dan sepengetahuan Andy, oknum WKPN Bantul yang dibantu oleh oknum Kalapas Bantul, mengeluarkan terdakwa dalam perkara penganiayaan tersebut dari lapas. Akibatnya, Jaksa Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan terdakwa ke persidangan, ketika Andy sebagai Ketua Majelis Hakim membuka sidang.

Dampak peristiwa itu, oknum Kalapas Bantul dicopot dari jabatannya oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Yogyakarta. Kemudian, Andy selaku Ketua Majelis yang bertugas mengadili perkara tersebut ikut dikenai sanksi. Andy dijatuhi hukuman disiplin sebagai hakim non palu oleh Bawas MA di Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Andy menilai, hukuman tersebut tidak adil. Dia pun mengajukan permohonan keberatan kepada MA. "Sebagai ketua majelis dalam perkara aquo, hakikatnya saya dan anggota majelis hakim, adalah pihak yang sangat dirugikan atas tindakan ilegal oknum WKPN Bantul. Karena dia mengeluarkan terdakwa dari lapas, tanpa ijin dan sepengetahuan majelis hakim," tegasnya.

Jon





Original Post

Empat terdakwa politik uang pilkada diputus bebas

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-07-28

Bandarlampung (ANTARA News) - Empat terdakwa politik uang dalam Pemilihan Gubernur Lampung 27 Juni 2018 lalu yang merupakan narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Rajabasa, Bandarlampung akhirnya diputus bebas oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA, Tanjungkarang, Bandarlampung.

Empat terdakwa itu, yakni Apin (33) warga Jalan Tangkuban Perahu, Telukbetung; Suhaimi (36) warga Jalan Cut Nyak Dien, Kaliawi; Mawardi (45) warga Jalan Hayam Wuruk, Tanjungkarang Timur; dan Intan Darmawan (46) warga Kemiling, Bandarlampung.

Majelis hakim yang diketuai Riza Fauzi dalam sidang di PN Tanjungkarang, Jumat (27/7), memutus bebas empat terdakwa lantaran pasal yang didakwa jaksa penuntut umum (JPU) tidak terbukti. "Memutus empat terdakwa dengan putusan bebas," ujar Riza.

Atas putusan tersebut, empat terdakwa yang didampingi kuasa hukum menyatakan menerima. Sedangkan JPU menyatakan pikir-pikir.

Sebelumnya, JPU Irfansyah dan Randy menuntut empat terdakwa dengan kurungan penjara selama tiga tahun dua bulan dan denda sebesar Rp200 juta subsider dua bulan kurungan.

JPU mendakwa mereka dengan pasal 187A ayat (2) jo pasal 73 ayat (4) UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubenur, Bupati dan Wali Kota.

Perbuatan tersebut terjadi pada Senin tanggal 25 Juni 2018 di dalam Lapas Rajabasa, Bandarlampung. Saat itu, kata JPU, seusai Salat Ashar pukul 16.30 WIB saksi Herman melihat terdakwa Intan sedang membagi-bagikan uang kepada sesama penghuni lapas.

"Uang tersebut dibagikan kepada terdakwa Apin, Suhaimi dan Mawardi. Melihat hal itu, saksi Herman kemudian mengamankan ketiganya dengan disaksikan saksi A Abe Ronaldo," ujar JPU.

Dari tangan para terdakwa, saksi Herman juga mengamankan uang sebesar Rp250 ribu. Uang tersebut diamankan dari tangan terdakwa Apin sebesar Rp150 ribu, Suhaimi Rp50 ribu, dan Mawardi Rp50 ribu.

"Maksud dari terdakwa Intan, pemberian uang tersebut dengan tujuan agar ketiganya memilih pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Arinal Djunaidi-Chusnunia," katanya pula.

Putusan hakim itu dinyatakan, sesuai fakta bahwa dakwaan yang diajukan oleh JPU tidak terbukti, sehingga unsur-unsur yang ditentukan dalam UU Pilkada ternyata terurai tidak terbukti dan mereka masuk persidangan tidak ada hubungan dengan pilkada, karena pemberian itu biasa dilakukan oleh terdakwa.

Usai sidang terdakwa didampingi penasihat hukum Gunawan Raka menyatakan putusan majelis hakim tersebut dianggap tepat karena sesuai fakta persidangan. "Jika upaya banding kami belum tahu, intinya dalam perkara ini tidak ada proses sampai kasasi ini hanya sampai banding. Kalau memang banding ya kami siapkan dokumen-dokumen yang masih berkaitan sesuai persidangan," katanya pula.

Ia menambahkan, usai putusan tersebut pihaknya menerima, sedangkan jaksa pikir-pikir. "Sejauh ini saya tidak akan ajukan barang bukti baru jika jaksa mengajukan banding. Oleh sebab itu, kami akan lihat dulu upaya jaksa, karena kami meyakini bahwa mereka tidak bersalah sesuai dengan fakta di persidangan sebagai mana keterangan para saksi," kata Gunawan Raka kepada wartawan usai sidang.Pewarta: Budisantoso BudimanEditor: Ruslan BurhaniCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/730833/empat-terdakwa-politik-uang-pilkada-diputus-bebas



Original Post

7 Terpidana Bank Jatim Ditahan

Media Cetak Jawa Pos Halaman 10
2018-7-28

7 Terpidana Bank Jatim Ditahan

KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Jombang kemarin (27/7) mengeksekusi tujuh terpidana kasus korupsi kredit fiktif Bank Jatim Cabang Jombang yang merugikan keuangan negara Rp 19 miliar setelah jaksa menerima putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA). Ketujuh terdakwa adalah Fitriya Mayasari, Wiwik Sukesi, Wahyuni, Andina, Fitri Juni Astuti, Ginarjar Triono, dan Hafied Wijayana.

"Menindaklanjuti putusan MA (Mahkamah Agung) terkait kasasi," ujar Kepala Kejaksaan Negeri Jombang Syafiruddin melalui Kasipidsus Kejari Jombang Adi Wibowo. Adi menjelaskan, sebenarnya kasus dugaan kredit fiktif Bank Jatim Cabang Jombang merupakan pelimpahan perkara yang ditangani Polda Jatim pada 2015 lalu.

Dari hasil pengembangan kasus, penyidik akhirnya turut menetapkan sembilan pegawai bagian analis bank menjadi tersangka. Setelah berkas dinyatakan lengkap, penyidik melimpahkan perkaranya ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. "Tim jaksa gabungan dari unsur Kejati Jatim dan Kejari Jombang," katanya.

TJalam proses sidang di pengadilan tindak pidana korupsi, hakim menjatuhkan vonis kesembilan terdakwa dengan hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp 600 juta, di tingkat banding hakim Pengadilan Tinggi menaikkan vonis menjadi 1 tahun 3 bulan pemjara dan denda Rp 600 juta

Sementara itu, lanjut Adi, di tingkat kasasi, Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan vonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. "Setelah terima putusan MA, kami terbitkan surat perintah eksekusi dan hari ini kami lakukan eksekusi. Sebab, putusan juga sudah inkracht" tandasnya,

(naz /nk c25 end)





Original Post

Wali Kota Malang Dituntut Tiga Tahun

Media Cetak Jawa Pos Halaman 10
2018-7-28

Wali Kota Malang Dituntut Tiga Tahun

Kasus Suap DPRD Kota Malang 2015

SIDOARJO - Jaksa KPK Arief Suhermanto menuntut tiga tahun penjara untuk Wali Kota nonaktif Malang Mochammad Anton kemarin. Tuntutan itu dititikberatkan pada perbuatan Anton yang telah terbukti menyalahgunakan wewenang untuk menyuap anggota DPRD dalam APBDP 2015.

Dalam sidang yang dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo

kemarin, Arief membacakan tuntutannya. Dia didampingi dua rekannya, Gina Saraswati dan Ahmad Burhanudin. Tuntutan itu dibacakan secara urut.

Arief memulai dari fakta-fakta yang ada di persidangan. Setiap unsur juga dia ucapkan. Bukti itu melengkapi unsur-unsur pasal yang diterapkan. "Kami menuntut Moch. Anton yang terdapat pada pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Tipikoryo 55 ayat 1KUHK ujarnya

Pasal itu berkaitan dengan perbuatan Anton. Dia dituntut karena telah menjadi otak atau dalang adanya korupsi berjamaah itu. Dari perintah Anton, anak buahnya menyusupkan uang untuk kepentingan percepatan pengesahan APBDP 2015.

Selain hukuman badan, Anton dituntut membayar denda senilai Rp 200 juta. Apabila

tidak membayar denda tersebut, dia harus menggantinya dengan hukuman kurungan selama enam bulan. "Kami tuntut juga dengan hukuman tambahan berupa pencopotan hak dipilih selama empat tahun," jelasnya.

Saat mendengarkan tuntutan itu, Anton memejamkan mata. Dia terlihat pasrah. Pendukungnya juga menyimak. Tuntutan itu merupakan tahap terakhir. Putusan vonisnya bisa dua pekan lagi.

Berdasar fakta yang diungkapkan Arief, Anton telah menjadi orang yang mempunyai kepentingan dalam pengesahan itu. "Terdakwa tidak ingin lama-lama terkait pengesahan itu. Makanya, ada uang pokir itu," ujarnya.

Arief menambahkan, uang pokir tersebut ternyata sempat dipelesetkan menjadi uang THR. Alasannya, KPK telah menyelidiki

kasus tersebut. Karena itu, nama uang pokir diganti dan dipas-paskan menjadi uang THR. "Fakta itu didukung dengan rekaman yang ada," ungkapnya.

Anton, jelas Arief, menyuruh Cipto Wiyono selaku Sekda waktu itu untuk mengurus uang pokir tersebut. Kemudian, pengurusan uang itu diserahkan melalui Jarot Eddy Sulistyono selaku kepala dinas PUPR. Uang itu telah terkumpul sebanyak Rp 900 juta.

Lalu, uangnya diberikan kepada M. Arief Wicaksono, mantan ketua DPRD Kota Malang, senilai Rp 720 juta. "Sisanya yang Rp 180 juta itu dikarenakan adanya potongan PPh dan PPn," terangnya.

Dari mantan ketua DPRD Kota Malang tersebut, uang itu diberikan merata kepada ketua fraksi dan anggota DPRD.

(den/cl7/diq)





Original Post

Pemerintah AS Dinilai Abaikan Putusan Pengadilan

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 2
2018-7-28

Pemerintah AS Dinilai Abaikan Putusan Pengadilan

REUNIFIKASI KELUARGA MIGRAN

LOS ANGELES - Hakim federal Amerika Serikat (AS) mengadakan sidang pada Jumat (27/7) waktu setempat. Untuk memutuskan apakah pemerintahan Presiden Donald Trump tidak menghormati putusan pengadilan soal batas waktuuntuk kembali menyatukan anak-anak migran yang dipisahkan dari orang tuanya di perbatasan Meksiko. Batas waktu itu sekarang sudah berlalu.

Sementara itu, menurut pemerintah AS pada Kamis (26/7), masih ada ratusan keluarga yang terpisah dan belum dipersatukan kembali.

Drama pemisahan tersebut memicu kemarahan di seluruh dunia. Yang berasal atas kebijakan toleransi nol dari Presiden Trump terhadap para migran yang tidak memiliki dokumen sah.

Hakim Dana Sabraw telah memerintahkan agar semua keluarga migran yang memenuhi syarat dapat dipertemukan. Dengan batas waktu pada Kamis, pukul 18.00 waktu setempat.

Para pejabat mengatakan dalam dokumen pengajuan pengadilan, sebanyak 1.442 anak berusia lima tahun dan lebih tua telah dipersatukan kembali dengan orang tua masing-masing. Sedangkan 378 anak lainnya telah dibebaskan berdasarkan keadaan yang tepat

Sementara tenggat waktu telah berlalu, namun tercatat masih ada lebih dari 700 anak yang berada dalam tahanan. Pemerintah beralasan, para keluarga dari 700 anak-anak itu tidak memenuhi syarat Baik karena ada yang belum memiliki kepastian ikatan keluarga. Atau karena orang tuanya memiliki catatan kriminal, penyakit menular, atau malah tidak dapat ditemukan.

Peristiwa pemisahan yang kontroversial tersebut dimulai pada,Mei 2018. Ketika itu para migran yang masuk secara ilegal ditahan secara massal. Anak-anaknya dibawa ke pusat penahanan dan tempat penampungan.

American Civil Liberties Union (ACLU), yang mengajukan gugatan mengenai penyatuan keluarga kembali atau reunifikasi, menuding pemerintah AS memanipulasi angka sehingga memberi kesan telah melakukan pembohongan.

"Orang tua dan anak-anak ini kehilangan waktu berharga bersama yang tidak akan pernah bisa digantikan. Kami senang bagi keluarga yang akhirnya bersatu kembali, tetapi banyak lagi yang tetap terpisah. Pemerintahan Trump mencoba untuk menyembunyikannya secara sepihak, dengan memilih siapa saja yang memenuhi syarat untuk reunifikasi. Kami akan terus meminta pertanggungjawaban pemerintah dan membuat keluarga-keluarga ini kembali bersama," ujar Lee Gelernt, wakil direktur Proyek Hak Asasi ACLU, dalam sebuah pernyataan.

Menurut hakim yang bertugas di San Diego, sidang akan digelar pada pukul 13.30 waktu setempat. Jika pemerintah tidak menghormati pengadilan, pengadilan mungkin meminta rekomendasi ACLU mengenai sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan.

"Kami akan mengusulkan perbaikan yang akan membantu menjalankan proses lebih cepat daripada yang sudah berjalan sekarang," kata Gelernt.

Selain itu, ACLU - yang ingin menyatukan kembali keluarga - hanya memiliki waktu satu pekan untuk memutuskan langkah selanjutnya. Yakni, berjuang untuk mendapatkan suaka atau para orangtua setuju dideportasi tetapi meninggalkan anak-anaknya. Atau seluruh keluarga setuju untuk pergi.

Ada pun alasan sebagian besar keluarga migran berasal dari Amerika Tengah itu adalah melarikan diri dari kekerasan geng dan gejolak lainnya.

Menurut Gelernt, banyak orangtua yang dibujuk untuk menandatangani dokumen pelepasan hak asuh dan setuju untuk pergi sendiri. Mereka diyakinkan secara keliru bahwa itu adalah cara tercepat untuk kembali lagi dan mendapatkan anak-anaknya.

Di sisi lain, tenggat waktu dipandang ibarat membalik halaman kisah skandal. Akan tetapi, kekacauan itu baru dimulai bagi banyak keluarga yang kini sedang menghadapi keputusan yang akan mengubah hidup mereka.

Pengacara Efren Olivares dari Proyek Hak Sipil Texas - yang mewakili beberapa orangtua - menyatakan perlakuan terhadap keluarga migTan ditandai dengan kekacauan dan kekejaman.

Proses Lamban

Peristiwa pemisahan itu memicu kemarahan di AS dan di luar negeri. Terutama setelah merebaknya rekaman suara anak-anak kecil yang menangis di tempat-tempat penampungan. Mereka mencari orang tuanya.

Tekanan itulah yang kemudian menyebabkan pemerintahan Trump memerintahkan diakhirinya pemisahan. Selang enam pekan kemudian.

Hakim Sabraw kemudian memerintahkan reunifikasi dan menetapkan Kamis pekan ini sebagai tenggat waktu. Tapi perjalanannya sangat lambat Apalagi anak-anak dan orang tua ditempatkan di tempat terpisah di negara bagian. Sedangkan sebagian besar orang dewasa telah dideportasi.

Data pemerintah menunjukkan bahwa para lanjut usia atau orang tua dari lebih dari 430 anak kemungkinan telah dideportasi. Beberapa di antaranya melakukannya secara sukarela sehingga sulit untuk melakukan reunifikasi.

(afp/pya)





Original Post

Adik Ditangkap KPK, Ketum PAN Minta Maaf

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-7-28

Adik Ditangkap KPK, Ketum PAN Minta Maaf

BUPATI LAMPUNG SELATAN JADI TERSANGKA SUAP

Oleh Imam Suhartadi

JAKARTA - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) mengaku amat prihatin atas tertangkapnya Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan oleh penyidik KPK.

Sebagai kakak, Zulkifli menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Lampung Selatan khususnya dan seluruh masyarakat Lampung atas apa yang terjadi.

"Sebagai kakak tertua, waki] orang tua, kami sangat prihatin dan sedih atas musibah yang terjadi," ujar Zulkifli dalam pesan singkatnya, Jumat (27/7).

Dia mengaku, sejak kecil diri dan adik-adiknya dididik untuk selalu bekerja keras dan berbuat jujur. Zulkifli menyebut, peristiwa ini menjadi ujian bagi keluarganya.

Dia menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada KPK dan percaya KPK akan bertindak profesional. Zulkifli pun meminta Zainuddin untuk kooperatif. "Sebagai ketua umum PAN, saya selalu mengingatkan kader-kader dimanapun berada untuk menjauhi perilaku korupsi," ujar Zulkifli.

Di tempat terpisah, KPK menetapkan, Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan sebagai tersangka kasus korupsi. Dia ditetapkan tersangka dugaan suap proyek infrastruktur.

"KPK meningkatkan status pemeriksaan serta menetapkan 4 tersangka yaitu GR, ZH (Zainuddin), ABN dan AA," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, Jumat (27/7).

Zainuddin disangkakan pasal pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke

1KUHR

"Disangkakan pasal 12 a huruf atau huruf b atau pasal 11 UU No 31/1999 tentang pemberantasan tindak, pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP," ujarnya.

Selain itu, KPK juga menetapkan Gilang Ramadhan dari CV 9 Naga, Anggota DPRD Provinsi Lampung Agus Bhakti Nugroho, dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan Anjar Asmara sebagai tersangka.

Gilang Ramadhan yang dari swasta ditetapkan sebagai tersangka terkait pemberi suap. Dia dikenakan Pasal 15 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara Zainudin, Agus Bhakti Nugroho, dan Anjar Asmara sebagai penerima suap. Ketiganya disangkakan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP

Sebelumnya, KPK mengamankan Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan yang juga adik Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang sekaligus Ketua MPR RI Zulkifli Hasan.

Sejak (26/7) Kamis malam hingga dini hari telah diamankan 7 orang yang terdiri dari unsur Kepala Daerah/Bupati, anggota

DPRD, swasta dan pihak lain yang terkait

Dari tangan Agus Bhakti Nugroho diamankan uang tunai sebesar Rp 200 juta yang diduga akan diberikan kepada Zainudin.

"Uang Rp 200 juta yang diamankan dari ABN diduga terkait bagian permintaan ZH kepada AA sebesar Rp 400 juta," kata Basaria.

Dia mengatakan uang tersebut berasal dari pencairan uang muka untuk empat proyek se-nilai Rp 2,8 miliar.

Keempat proyek tersebut ialah Box Culvert Waysulan dan rehabilitasi ruangjalan Banding Kantor Camat Rajabasa yang dimenangkan CV Langit Biru, proyek peningkatan ruas Jalan Kuncir Curug yang dimenangkan CV Menara 9, dan proyek peningkatan ruas Jalan Lingkar Dusun Tanah Luhur Batas Kota yang dimenangkan CV Laut Merah.

Di tempat terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan aparatur negara di Tanah Air agar tidak mempermainkan anggaran negara.

"Saya titip kepada seluruh bupati, wali kota, gubernur, dan seluruh ASN kita jangan ada yang bermain-main dengan yang namanya anggaran," kata Presiden usai melantik 1.456 calon Pamong Praja Muda angkatan XXV lulusan tahun 2018 di Graha Wiyata Praja, Kampus IPDN, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jumat (27/7).

Hal ini diungkapkan Presiden ketika dimintai tanggapan soal Bupati Lampung Selatan yang terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK

Presiden Joko Widodo juga percaya bahwa KPK akan bertindak profesional dalam menangani setiap kasus.

"Kita tahu KPK selalu bertindak profesional sesuai dengan kewenangannya. Itu harus kita hargai," ujar Kepala Negara seperti yang dirilis Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media

Sekretariat Presiden, Bey Mach-mudin.

Maksimalkan Uang Pengganti

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) Fakultas Hukum UI menilai pemenjaraan jangan menjadi fokus utama pemidanaan koruptor.

"Kalau fokus hanya penjara, tapi tidak ada sanksi moneter seperti denda dinaikkan dan maksimalisasi uang pengganti, koruptor akan tetap berduit," kata Choky R Ramadhan Ketua Harian MAPPI FHUI di Jakarta, Jumat (27/7).

Ia mencontohkan OTT KPK di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, para koruptor masih memiliki uang hingga melakukan suap kepada kepala lapas tersebut

Karena itu, kata dia, upaya pemberantasan korupsi, terutama yang dilakukan KPK, tentu tidak berhasil jika menggunakan indikator pengembalian kerugian negara dan efek jera.

Ia menambahkan hukuman yang diancamkan kepada koruptor harus melebihi keuntungan yang diperolehnya agar mereka jera.

Ironisnya, kata dia, ancaman maksimal pidana denda yang diatur dalam UU Tipikor hanya Rpl miliar. Padahal diketahui banyak koruptor yang meraup keuntungan secara tidak wajar melebihi Rpl miliar.

Sebenarnya UU Tipikor membuka peluang untuk memberi tambahan hukuman berupa uang pengganti sebesar jumlah korupsi yang diperolehnya. Apabila terpidana korupsi tidak membayar, hartanya dapat dirampas negara.

Disebutkan, korupsi ditetapkan sebagai kejahatan agar meningkatkan kesejahteraan sosial. Koruptor selaku pelaku kejahatan ekonomi tentu memiliki perhitungan untuk menambah kekayaannya secara melawan hukum,

( Imam Suhartadi/ b1/ant)





Original Post

Bupati Lampung Selatan Diduga Pengatur Proyek

Media Online metrotvnews.com
2018-07-28

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan (ZH) dan Anggota DPRD Lampung dari Fraksi PAN Agus Bhakti Nugroho (ABN) mengatur proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan.

"Diduga ZH mengarahkan semua pengadaan proyek pada Dinas PUPR Lampung Selatan harus melalui ABN," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 27 Juli 2018.





Tak hanya itu, Zainudin juga telah memerintahkan Kepala Dinas PUPR Lampung Selatan Anjar Asmara agar berkoordinasi dengan Agus terkait setiap fee proyek yang disepakati. Anjar lantas diminta mengumpulkan fee setiap proyek sebagai dana operasional atau dana taktis Dinas PUPR.

"Dana taktis ini diduga penggunaannya sebagian besar untuk keperluan ZH," ujar dia.

Atas campur tangan Agus, kata Basaria sepanjang 2018, CV 9 Naga milik Gilang Ramadhan pun mendapat 15 proyek dengan total nilai Rp20 miliar. Gilang diduga meminjam banyak nama perusahaan yang bukan miliknya setiap ikut proyek di Lampung Selatan.

Basaria menuturkan uang Rp200 juta yang diamankan dari tangan Agus saat ditangkap di sebuah hotel di Bandar Lampung, diduga terkait dengan permintaan Zainudin kepada Anjar sebesar Rp400 juta.

"Uang Rp200 itu disinyalir terkait dengan pengerjaan empat proyek senilai Rp2,8 miliar," kata Basaria.

Empat proyek itu di antaranya,Box CulvertWaysulan dan rehabilitasi ruang Jalan Banding Kantor Camat Rajabasa yang dimenangkan CV Langit Biru. Kemudian peningkatan ruas Jalan Kuncir Curug yang dimenangkan CV Menara 9, dan peningkatan ruas Jalan Lingkar Dusun Tanah Luhur Batas Kota yang dimenangkan CV Laut Merah.

(Baca:

KPK sebelumnya menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Selatan. Keempatnya yakni Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan,Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lampung Selatan Anjar Asmara, anggota DPRD Provinsi Lampung Agus Bhakti Nugroho, danpemilik CV 9 Naga, Gilang Ramadhan.

Zainudin, Agus, dan Anjar diduga sebagai penerima suap, sementara Gilang sebagai pemberi suap. Tim KPK turut mengamankan uang sejumlah Rp600 juta, dengan rincian Rp200 juta dari tangan Agus yang diduga untuk Zainudin dan Rp400 juta dari rumah Anjar.

Atas perbuatannya, Zainudin, Anjar dan Agus selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, Gilang sebagai pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001.
(JMS)

http://news.metrotvnews.com/hukum/8N0V9nwk-bupati-lampung-selatan-diduga-pengatur-proyek



Original Post

Media