Kamboja siapkan tempat pemungutan suara

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-07-29

Phnompenh (ANTARA News) - Relawan mengeluarkan kursi dari ruang kelas di sekolah dasar Toul Kork di Phnompenh, ibu kota Kamboja, menggantinya dengan bangku kayu dan mengubah ruang itu menjadi tempat pemungutan suara menjelang pemilihan umum.

"Saya yakin, pemilih akan datang memberikan suara," kata Yos Vanthan, kepala panitia pemilihan di sekolah itu, kepada Reuters.

Penentang Hun Sen menyerukan boikot, dengan mengatakan bahwa tanpa ada oposisi nyata terhadap pemerintah, pemilihan umum itu akan memalukan.

Pemungutan suara bukan kewajiban, tetapi pihak berwenang memperingatkan bahwa siapa pun memboikot pemungutan suara akan dilihat sebagai "pengkhianat".

Sebanyak 19 partai politik bertarung melawan Partai Rakyat Kamboja (CPP) pimpinan Hun Sen tetapi tak satupun yang sangat kritis terhadap perdana menteri itu atau pemerintah.

Tantangan utamanya Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP), yang kalah tipis dalam pemilihan sebelumnya tahun 2013, dibubarkan Mahkamah Agung tahun lalu dan banyak dari wakil-wakilnya di parlemen dilarang berpolitik selama lima tahun.

Hun Sen, mantan panglima Khmer Merah yang akhirnya membelot dari rezim Pol Pot yang bengis, telah berkuasa selama lebih 30 tahun dan perdana menteri terlama berkuasa di dunia.

Banyak pemimpin CNRP melarikan diri dan berada di pengasingan di luar negeri dan pemimpinnya, Kem Sokha, dijebloskan ke penjara pada September atas tuduhan pengkhianatan, menjadikan Hun Sen, yang telah berkuasa 33 tahun, tanpa lawan berarti.

Para pejabat mengatakan mereka berharap tak akan ada kekerasan pada hari pemungutan suara, tapi pekan lalu pihak berwenang menunjukkan kekuasaan, dengan polisi memperlihatkan peralatan antihuru-hara dan senjata serbu di ibu kota dalam suatu langkah untuk menakut-nakuti protes-protes di jalan.

Polisi pada Sabtu menahan empat petani dan menuduh mereka menanam sebuah granat di satu tempat pemungutan suara di Provinsi Preah Vihear di bagian utara Kamboja, kata Kepala kepolisian Daerah Ying Samnang dalam suatu laporan. Granat tersebut tak meledak.

Dim Sovannarom, seorang juru bicara Komite Pemilihan Nasional, yang memeriksa SD Toul Kork di komune Boeung Kak 1 Sabtu, mengatakan komisi berharap lebih 60 persen pemilih yang terdaftar memberikan suara.

Dalam pemilihan tahun 2013, hampir 70 persen pemilih memberikan suara mereka di seluruh negara.

"Kami berharap lebih 60 persen (pemilih berikan suara) di seluruh negeri," kata Dim Sovannarom kepada wartawan, sebelum mengecek kotak-kotak pemungutan suara yang terbuat dari metal bantuan pemerintah Jepang.

Tetapi, beberapa warga Kamboja memandang pemilihan umum itu tidak berarti dan sedikit orang memberikan suara akan mempengaruhi klaim CPP bagi keabsahannya.

(M016/B002)Pewarta: antaraEditor: Tasrief TarmiziCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/730985/kamboja-siapkan-tempat-pemungutan-suara



Original Post

Puigdemont Kembali Galang Dukungan

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-7-29

Puigdemont Kembali Galang Dukungan

MADRID, SABTU - Langkah mantan pemimpin Catalan, Carles Puigdemont, kembali lebar. Setelah otoritas Spanyol gagal meng-ekstradisinya dari Jerman, Puigdemont memulai lagi kampanyenya

Pemimpin Catalan itu, Sabtu (28/7/2018), meninggalkan Jerman dan kembali ke Belgia. Puigdemont mengatakan, dia akan melanjutkan perjalanan keliling Eropa untuk meningkatkan dukungan bagi kemerdekaan Catalan.

"Ini tidak akan menjadi perhentian terakhir saya, ini bukan akhir dari perjalanan saya," katanya dalam konferensi pers bersama dengan pemimpin Catalan saat ini, Quim Torra, di Brussels, Belgia. Torra sengaja datang dari Spanyol untuk menyambut Puigdemont.

"Saya akan berkeliling Eropa ke empat penjuru benua untuk membela perjuangan kami."

Saat berada di Jerman-menjelang kepekaannya ke Brussels-Puigdemont mengatakan, aktivitas politiknya akan berbasis di Belgia. Di negara itu, Puigdemont akan membentuk Dewan Republik yang diarahkan untuk memperjuangkan kemerdekaan Catalan.

Dicabut

Puigdemont ditangkap pada 25 Maret lalu di sebuah SPBU di Schleswig-Holstein setelah otoritas Spanyol mengeluarkan surat perintah penahanan dan ekstradisi.

Namun, beberapa waktu lalu, pengadilan di Jerman secara resmi mengakhiri proses ekstradisi Puigdemont setelah Mahkamah Agung Spanyol mencabut

permohonan ekstradisi atas Puigdemont. Atas putusan itu pula, pengadilan negara bagian di Schleswig mencabut surat perintah yang menempatkan Puigdemont dalam penahanan pra-ekstradisi yang dikeluarkan setelah penangkapannya pada bulan Maret. Keputusan itu membuat Puigdemont dengan leluasa meninggalkan Jerman.

Sebelum Mahkamah Agung Spanyol mengeluarkan putusan itu, pengadilan Jerman sempat memutuskan bahwa Puigdemont dapat diekstradisi ke Spanyol untuk menghadapi tuduhan penyalahgunaan dana publik, tetapi tidak untuk tuduhan pemberontakan.

Di bawah hukum Eropa, putusan itu berarti Spanyol dilarang mengadilinya dengan tuduhan yang lebih serius. Otoritas Spanyol menolak tawaran Jerman.

Di sisi lain, meskipun saat ini hubungan antara pemerintah Spanyol dan Catalan telah mencair, Madrid tidak mencabut tuduhan pemberontakan terhadap Puigdemont Itu berarti ia akan ditangkap jika kembali ke Spanyol.

Beberapa waktu lalu, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menjadi tuan rumah pembicaraan hangat dengan pemimpin Catalan, Quim Torra, di Madrid. Meskipun demikian, Sanchez tetap kukuh menolak referendum Catalan. Ia mengatakan, hal itu bertentangan dengan konstitusi Spanyol.

(AP/AFP/REUTERS/JOS)





Original Post

Wapres Prihatin Bupati Lampung Selatan Ditangkap KPK

Media Online republika.co.id
2018-07-29

Ada proses hukum yang berjalan dan proses hukum harus diikuti.REPUBLIKA.CO.ID, -- Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyatakan prihatin kepala daerah dan sejumlah pejabat terkait di Kabupaten Lampung Selatan ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan. "Ya, tentu saya prihatin. Akan tetapi, tentu kita ikuti proses hukumnya yang baik, kan baru. Kita percaya praduga tak bersalah," kata Wapres usai membuka Rakernas Perti 2018 di Lampung, Sabtu (28/7) menanggapi pertanyaan wartawan.

Ia menyampaikan ada sistem hukum yang berjalan. Untuk itu, proses hukum harus diikuti.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangkap (OTT) terkait dengan tindak pidana korupsi suap proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan pada tahun anggaran 2018. Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan empat tersangka.

Keempat tersangka itu yakni Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan (ZH), anggota DPRD Provinsi Lampung Agus Bhakti Nugroho (ABN), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan Anjar Asmara (AA), dan Gilang Ramadhan (GR) dari pihak swasta atau CV 9 Naga. Secara keseluruhan, KPK mengamankan 13 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT), Kamis (26/7) malam di Provinsi Lampung.

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/07/28/pckgaz384-wapres-prihatin-bupati-lampung-selatan-ditangkap-kpk



Original Post

Penertiban ODOL Belum Disetujui oleh Para Pemilik Barang

Media Online beritatrans.com
2018-07-29

JAKARTA (BeritaTrans.com) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menindak tegas Kendaraan Over Dimensi dan Overload (ODOL) untuk mrnegakkan aturanbdi jalan raya. Sesuai UU LLAJ dilarang dan kerugian akibat ODOL mencapai Rp43.3 triliun setahun.

Dalam kaitan itu, Kemenhubmengundang semua stakeholder terkait. Menhub menegaskan bahwa semua masyarakat harus mengetahui peraturan ini agar berbagai aspek lalu lintas bisa berjalan dengan baik.

Dikatakan Menhub, jika semua menaati Undang Undang maka seluruh aspek akan lebih efisien. Sehingga tidak akan terjadi lagi kerugian negara sebesar Rp43 trilliun/ tahun dan terjadinya kemacetan selain faktor keselamatan (bahaya).

"Semua asosiasi seperti organda, asosiasi truk, INSA dan ALFI pun telah menyetujui hal ini. Namun masih belum disetujui oleh para pemilik barang," kata Menhub Budi Karya Sumadi di Jakarta, kemarin.

Dalam kesepakatan bersama Kemenehub, Kementerian PUPT, Korlantas Polri, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung fan beberapa assosiasi ada yang belum sepakat dan ikut teken.

Salah satunya Assosiasi Semen Indonesia (ASSI). Ketua ASSI Widodo berkilah, pihaknya tak mau teken karena dalam undangan untuk membahas ODOL, bukan untuk teken kesepakatan.

Audiensi dengan Menhub

Kepada Dirjen Hubdat Budi Setiyadi, Widodo meminta dispensasi terkait batas muatan serta truk yang suda diubah dimensinya. "Kita juga minta waktu untuk audiensi dengan Menhub Budi Karya," tukas dia.

Dikatakan, hal yang utama dari perihal ini adalah hukum atau peraturan yang berlaku. Keputusan penegakkan hukum terkait prlanggaran ODOL dimulai Agustus.

"Kemenhub akan menindak tegas untuk kendaraan overload dengan tindakan tilang dan kendaraan over dimensi dengan aksi legal, yang bekerja sama dengan kejaksaan," tandas Menhub.(helmi)

http://beritatrans.com/2018/07/29/penertiban-odol-belum-disetujui-oleh-para-pemilik-barang/



Original Post

Adik Gubernur Sultra Terpilih RugikanNegara Rp 11 Miliar

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-7-29

Adik Gubernur Sultra Terpilih RugikanNegara Rp 11 Miliar

Penyimpangan Solar Bersubsidi

BADAN Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara menyimpulkan penyimpangan solar bersubsidi di Pelabuhan Pendaratan Ikan Soropia, Kabupaten Konawe merugikan negara Rpl 1,7 miliar.

Hal itu diungkapkan AuditorBPKPPunvo Utomo ketika dihadirkan dalam sidang perkara korupsi terdakwa S ahn n, di Pengadilan Tipikor Kendari.

"Kami berpendapat, kerugian negara itu terjadi penyimpangan BBM. Di mana, seharusnya para nelayan mendapat BBM dengan harga subsidi. Namun dijual Saudara (terdakwa) dengan harga keekonomian (nonsubsidi)," jelasnya.

Lebih rinci. Purwo Utomo memaparkan, nelayan seharusnya menerima solar bersubsidi sebanyak 700 liter per bulan. Keterangan itu diperoleh dari Tayeb, nelayan yang juga dihadirkan sebagai saksi perkara ini.

"Bahwa periode 2011 sampai 2013 kapalnya melakukan pengisian 600 sampai 700 liter per bulan. Maka dari itu kami guna-

kan angka tertinggi 700 liter (untuk perhitungan)," kata Purwo Utomo dalam sidang yang dipimpin hakim Khusnul Khotimah itu.

Dalam perkara ini, Sahrin didakwa melakukan penyimpangan solar bersubsidi di Pelabuhan Pendaratan Ikan Soropia. Kabupaten Konawe pada periode 2011-2013. Adik Ali Mazi, Gubernur Sulawesi Tenggara terpilih itu dituduh melakukan korupsi.

Jaksa penuntut umum (JPU) menjerat Sahrin dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Sahrin pun terancam hukuman 20 tahun penjara.

Sahrin sempat buron tiga tahun sebelum perkaranya dilimpahkan ke pengadilan. Ia akhirnya berhasil ditangkap tim Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara. Polisi menyatroni Sahrin ketika berada di rumah kerabatnya di Kompleks PAM Lama Nomor 43 C, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

byu





Original Post

Jaksa Tuntut Hak Politik Walikota Malang Dicabut

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-7-29

Jaksa Tuntut Hak Politik Walikota Malang Dicabut

Terbukti Suap DPRD

WALIKOTA Malang nonaktif Mochammad Anton dituntut hukuman 3 tahun penjara karena menyuap anggota DPRD untuk pengesahan APBD Perubahan 2015.

Menurut jaksa penuntut umum (JPUi KPK. perbuatan Anton memenuhi unsur dakwaan Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Jaksa Arif Suhermanto juga menuntut Anton membayar denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan serta dicabut hak politiknya 4 tahun. Anton dianggap intelektual penyuapan berjamaah terhadap anggota DPRD Kota Malang. Ia memberikan rasuah agar pengesahan APBD Perubahan 2015 tak berlarut-larut.

Suap diberikan dalam bentuk uang pokok pikiran (pokir). Untuk menyamarkan pemberian uang itu, Anton menyebutnya sebagai Tunjangan Hari Raya (THR). "Fakta itu didukung dengan rekaman yang ada," kata Arif.

Pemberian suap itu disepakati dalam pertemuan 6 Juli 2015 sebelum rapat paripurna DPRD. Pertemuan dihadiri Anton, Wakil Walikota Sutiaji, Sekretaris Daerah Cipto Wiyono, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Jarot Eddy Substyono dan Ketua DPRD M Arief Wicaksono.

Anton memerintahkan Cipto menyediakan uang. Cipto lalu menyuruh Jarot memerintahkan Tedy Sujadi, Kepala Bidang Perumahan

dan Tata Ruang Dinas PU menemui dirinya.

Tedy pun menghadap Cipto dan mendapat perintah mengumpulkan uang Rp700 juta dari rekanan Dinas PU. Setelah uang terkumpul, pada 14 Juli 20)5Tedy menyerahkan kepada Arief di rumah dinas Ketua DPRD.

Arief mengambil jatah RplOO juta. Sisanya Rp600 juta dibagi-bagikan kepada Wakil Ketua DPRD, Ketua Fraksi, dan Ketua Komisi. Masing-masing dapat Rp 15 juta. Sedangkan anggota biasa mendapat Rp 12.5 juta.

Setelah menerima fulus, pembahasan APBD Perubahan 2015 berjalan mulus dan langsung disahkan. Pengesahan APBD dituangkan dalam surat keputusan DPRD Nomor 188.4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015.

Mengacu kepada keputusan DPRD itu lalu diterbitkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan APBD 2015 tanggal 14 Agustus 2015.

Menanggapi tuntutan ini, penasihat hukum Anton, Haris Fajar Kustaryo menyatakan akan mengajukan pembelaan atau pledoi. "Kami bacakan pledoi pada sidang berikutnya." ujar Haris

Ketua majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. HR Unggul Warso Mukti memutuskan menunda sidang untuk memberikan kesempatan penasihat hukum menyusun pledoi.

byu





Original Post

Terlibat Suap, Dua Bupati Di Lampung Dicokok KPK

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-7-29

Terlibat Suap, Dua Bupati Di Lampung Dicokok KPK

PENANGKAPAN Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan menambah panjang deretan kepala daerah yang terjerat kasus suap. Sebelumnya, KPK menangkap Bupati Lampung Timur Mustafa.

Mustafa didakwa menyuap sejumlah anggota DPRD Lampung Tengah sebesar Rp 9,6 miliar. Menurut jaksa KPK, penyuapan itu dilakukan bersama-sama Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah, Taufik Rahman.

"Terdakwa telah memberi sesuatu berupa uang yang nilai keseluruhannya Rp 9,6 miliar," ujar jaksa Ali Fikri saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin 15 Mei 2018.

Sejumlah anggota DPRD Lampung Tengah periode 2014-2019 yang disebut menerima suap yakni. Natalis Sinaga, Rusliyanto. Achmad Junaidi Sunardi, Raden Zugiri. Kemudian, Bunyana dan Zainuddiin.

Menurut jaksa, pemberian uang tersebut bertujuan agar anggota DPRD tersebut memberikan persetujuan terhadap rencana pinjaman daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT Sarana Muti Infrastruktur (Persero) sebesar Rp 300 miliar pada tahun anggaran 2018.

Kemudian, agar anggota DPRD menandatangani surat

pernyataan kesediaan Pimpinan DPRD untuk dilakukan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Lampung Tengah dalam hal terjadi gagal bayar.

Awalnya, guna keperluan pembangunan infrastruktur berupa ruas jalan dan jembatan, Pemkab Lampung berkeinginan meminjam uang Rp 300 miliar kepada PT SMI. Untuk memenuhi syarat pinjaman daerah,dibutuhkan persetujuan dari DPRD.

Namun, pada saat pembahasan anggaran, hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyatakan setuju. Sementara, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Demokrat. Fraksi Gerindra,

Fraksi PKB dan Fraksi Golkar menyatakan tidak setuju.

Menurut jaksa, Mustafa melakukan komunikasi mengenai permintaan persetujuan anggota DPRD tersebut. Namun, anggota . DPRD yang diwakili Natalis Sinaga mengajukan permintaan uang kepada Mustafa.

Selanjutnya, Mustafa memerintahkan Taufik Rahman selaku kepala dinas untuk mengumpulkan uang suap dari para rekanan yang akan mengerjakan proyek Pemkab pada tahun 2018. Disepakati bahwa uang suap akan diberikan kepada para pimpinan DPRD, masing-masing ketua fraksi dan anggota DPRD.

Mustafa didakwa melanggar

Pasal 5 ayat 1 huruf atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah cLalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Pengadilan menyatakan Mustafa terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan.

Mustafa juga dihukum dengan pencabutan hak politik selama 2 tahun setelah menjalani masa hukuman. Pencabutan hak politik ini juga lebih singkat dibanding tuntutan JPU KPK yaitu 4 tahun.

gpg





Original Post

Pemilu Kamboja Dituding Palsu

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-7-29

Pemilu Kamboja Dituding Palsu

ENDAH HAPSARI

Sebagian besar masyarakat Kamboja justru melihat pemilu ini hanya akan berakhirsia-sia.

PHNOM PENH - Masyarakat Kamboja bersiap untuk berpesta demokrasi, Ahad (29/7). Mereka akan memberikan suaranya untuk memilih pemimpin yang baru. Namun, berbeda dengan pesta demokrasi yang umumnya disambut antusiasme masyarakat, pemilu Kamboja justru dituding penuh kepalsuan, serta marak aksi boikot dan kritik tajam.

Dim Sovannarom, juru bicara Komisi Pemilu Nasional berharap ada lebih dari 60 persen peserta pemilu terdaftar yang bersedia memberikan suaranya. Pada pemilu lima tahun lalu, hampir 70 persen peserta pemilu memberikan suaranya. "Kami berharap lebih dari 60 persen masyarakat Kamboja dapat memberikan suaranya kali ini," ujar Dim Sovannarom sebelum membuka kotak suara berbahan metal warna abu-abu yang diberikan oleh pemerintah Jepang.

Sekitar 19 partai politik akan berjuang melawan partai berkuasa Partai Rakyat Kamboja (CPP) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Hun Sen. Diperkirakan, dalam pemilu ini Hun Sen bakal menang mudah. Hun Sen, mantan komandan Khmer Merah 7 , telah berkuasa selama lebih dari 30 tahun. Boleh dibilang dia merupakan perdana menteri terlama di dunia.

Ini lantaran tidak ada suara parpol lain yang mampu dengan kuat menantang sang perdana menteri. Satu-satunya tantangan terbesar datang dari Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP) yang kalah dalam pemilu pada 2013 lalu. Lebih mengenaskan lagi, partai ini justru dibubarkan oleh Mahkamah Agung Kamboja tahun lalu. Tak hanya itu, sebagian besar anggotanya pun dilarang untuk berpolitik selama lima tahun.

Sebagian besar pemimpin CNRP telah melarikan diri ke luar negeri atau mengasingkan diri.

Sementara, sang pemimpin Kem Sokha berada di balik terali besar atas tuduhan berkhianat. Alhasil, Hun Sen seolah berada di atas angin tanpa lawan yang sebanding.

Sejumlah negara Eropa dan PBB sempat mempertanyakan kredibilitas pemilu ini karena minimnya pihak oposisi yang mumpuni. Beberapa

kelompok pembela HAM juga mengkritik aksi memberangus media massa independen dan masyarakat sipil.

Pihak berwajib Kamboja sendiri mengaku tak berharap terjadi aksi kekerasan di hari pemilu.

Sebelumnya, kepolisian Kamboja juga menangkap empat petani dan menuduh mereka menanam granat di sebuah tempat pemungutan suara di sebelah utara Kamboja tepatnya di Provinsi Preah Vihear. "Alat ini tidak bekerja," ungkap Ying Samnang, kepala kepolisian setempat, dalam laporannya.

Sayangnya, sebagian besar masyarakat Kamboja justru melihat pemilu ini hanya akan berakhir sia-sia. "Mengapa saya harus ikut pemilu? Tidak pengaruh juga," ujar seorang sopir taksi bandara dari Provinsi Takeo yang enggan menyebutkan namanya.

Sejatinya, rendahnya peserta pemilu juga akan mengancam pengukuhan CPP. Mu Sochua, wakil presiden CNRP, menilai negara yang tidak mampu menyelenggarakan pemilu yang sesungguhnya tidak bisa menyebut diri mereka demokratis. "Negara apa pun yang mendukung atau ragu untuk mengecam pemilu yang penuh kepalsuan tidak dapat menyebut dirinya sebagai bagian dari demokrasi," ujar Mu Sochua.

reuters





Original Post

Media