KPK Geledah Enam Titik di Bandar Lampung

Media Online republika.co.id
2018-07-30

Salah satu tempat yang digeledah yakni kantor PT 9 Naga Emas.REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah enam lokasi di Kota Bandarlampung terkait penyidikan kasus suap proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan empat tersangka antara lain Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan (ZH), anggota DPRD Provinsi Lampung Agus Bhakti Nugroho (ABN), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan Anjar Asmara (AA), dan Gilang Ramadhan (GR) dari pihak swasta atau CV 9 Naga.

"Setelah kemarin dilakukan penggeledahan di lima lokasi, hari ini tim penyidik KPK meneruskan proses penggeledahan di enam lokasi di Bandar Lampung," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Ahad (29/7).

Febri menyatakan penggeledahan di enam lokasi itu dimulai sejak pukul 11.00 WIB. Enam lokasi yang digeledah itu antara lain kantor PT 9 Naga Emas di Jalan Kepayang Kota Bandar Lampung rumah pribadi tersangka Agus Bhakti Nugroho di Jalan Dr Harun II Agus Salim, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung rumah tersangka Anjar Asmara di Jalan Maulana Yusuf, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung.

Selanjutnya, rumah seorang bernama Syahroni di Jalan Pramuka Gang Kartika Nomor 24B LK1, Rajabasa, Bandar Lampung rumah tersangka Gilang Ramadhan di Jalan Sagitarius, Rajabasa, Bandar Lampung, dan rumah Wakil Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto di Jalan Endro Suratmin Dusun I A Tanjung Bintang, Lampung Selatan.

"Dari enam lokasi tersebut sejauh ini diamankan sejumlah dokumen anggaran dan proyek dan catatan-catatan keuangan terkait perkara yang disidik. Penggeledahan masih berlangsung, berikutnya KPK akan mempelajari bukti-bukti tersebut untuk kepentingan penyidikan," ungkap Febri.

Baca juga, Wasekjen PAN: Penangkapan Zainudin Hasan tak Terkait Pilpres.

Sebelumnya pada Sabtu (28/7), KPK telah menggeledah lima lokasi di Kabupaten Lampung Selatan dalam penyidikan kasus tersebut. Lima lokasi yang digeledah, yakni kantor Bupati Lampung Selatan, rumah di Desa Kedaton, Kalianda, kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan, kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan, dan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan. Dari sejumlah lokasi tersebut, diamankan dokumen terkait anggaran dan pengadaan.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT), tim KPK mengamankan Rp 200 juta dari tangan Agus yang diduga uap terkait fee proyek di dalam tas kain merah dalam pecahan Rp100 ribu.

Selain itu, di rumah Anjar, tim juga mengamankan sejumlah uang sebesar Rp 399 juta dari sebuah lemari dalam pecahan Rp 50 ribu dan Rp 100 ribu dan uang tersebut adalah uang yang terkait dengan fee proyek-proyek dari rekanan-rekanan yang lain.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, yaitu Gilang Ramadhan. Sedangkan diduga sebagai penerima, yaitu Zainudin Hasan, Agus Bhakti Nugroho, dan Anjar Asmara.

Untuk diketahui, Zainudin Hasan merupakan adik kandung dari Ketua MPR sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

"Diduga pemberian uang dari GR kepada ZH terkait "fee" proyek sebesar 10-17 persen di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/7).

Diduga, lanjut Basaria, Zainudin Hasan mengarahkan semua pengadaan proyek pada Dinas PUPR Lampung Selatan harus melalui Agus Bhakti Nugroho. "Kemudian ZH meminta AA untuk berkoordinasi dengan ABN terkait fee proyek. AA kemudian diminta untuk mengumpulkan fee proyek tersebut sebagai dana operasional atau dana taktis Dinas PUPR. Dana taktis ini diduga penggunaannya sebagian besar untuk keperluan ZH," ungkap Basaria.

Dengan pengaturan lelang oleh Agus Bhakti Nugroho, kata dia, pada 2018 Gilang Ramadhan mendapat 15 proyek dengan total nilai Rp20 miliar. Basaria mengungkapkan Gilang Ramadhan mengikuti proyek di Lampung Selatan dengan meminjam banyak nama perusahaan yang tidak semua miliknya.

"Uang Rp200 juta yang diamankan dari ABN diduga terkait bagian dari permintaan ZH kepada AA sebesar Rp400 juta karena pada hari itu ada sesuatu yang harus dibayarkan kepada hotel. Uang Rp200 juta diduga berasal dari pencairan uang muka untuk empat proyek senilai Rp2,8 miliar," kata Basaria.

Adapun empat proyek itu antara lain Box Culvert Waysulan dimenangkan oleh CV Langit Biru rehabilitasi ruang Jalan Banding Kantor Camat Rajabasa dimenangkan oleh CV Langit Biru peningkatan ruas Jalan Kuncir Curug dimenangkan oleh CV Menara 9, dan peningkatan ruas Jalan Lingkar Dusun Tanah Luhur Batas Kota dimenangkan oleh CV Laut Merah.

Sebagai pihak yang diduga pemberi Gilang Ramadhan disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima Zainudin Hasan, Agus Bhakti Nugroho, dan Anjar Asmara disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/07/30/pcn4np377-kpk-geledah-enam-titik-di-bandar-lampung



Original Post

Napi Minta Uang Sogokannya ke Rutan Dikembalikan

Media Online republika.co.id
2018-07-30

Napi di Tanjungpinang mengaku telah menyerahkan uang sebesar Rp 30 juta.REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNGPINANG -- Salah seorang mantan narapidana (napi) meminta pihak Rumah Tahanan Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, mengembalikan uangnya puluhan juta rupiah yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan ruangan di Blok Pulau Penyengat semasa menjalani hukuman.

Kepada kantor berita Antara, napi itu mengaku telah menyerahkan uang sebesar Rp 30 juta kepada oknum sipir Rutan Tanjungpinang agar tidak ditahan di Blok Bintan. "Istri saya menyerahkan kepada oknum Rutan Tanjungpinang. Awalnya, diminta Rp50 juta, kemudian disepakati Rp30 juta," katanya yang meminta tidak disebutkan namanya.

Ia berencana melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian seandainya uang tersebut tidak dikembalikan pihak Rutan. Ia juga ingin memberi pelajaran kepada oknum petugas di Rutan Tanjungpinang agar tidak ada lagi pungutan liar.

Sejumlah napi dan mantan napi siap menjadi saksi jika pungli di Rutan dilaporkan kepada pihak kepolisian. "Rutan ini lebih kejam. Tempat ini seperti neraka bagi orang yang tak punya uang," ucapnya yang telah menjalani hukuman.

Baca juga, Fahri Kunjungi Lapas Sukamiskin, Puji Saung Mewah Napi.

Selain dia, istri dari mantan napi lainnya juga menginginkan uang yang diberikan kepada pihak Rutan dikembalikan. Ia terpaksa memberikan uang Rp30 juta agar tidak ditahan di Blok Bintan. "Kami terpaksa menjual aset, terus uangnya diserahkan kepada oknum petugas di Rutan Tanjungpinang. Kami ingin uang itu dikembalikan," tegasnya.

Menurutnya, pungli terjadi sejak awal masuk Rutan Tanjungpinang. Hampir setiap hari ada pungutan liar, bahkan wajib dibayar oleh penghuni Rutan.

Aksi jual beli fasilitas di Rutan Tanjungpinang ini sudah terjadi bertahun-tahun, namun baru sekarang ada media massa yang mengungkap ke publik. "Para tahanan bukan ingin diperlakukan istimewa, melainkan tidak diperlakukan seperti hewan," ujarnya.

Ia mengatakan para terdakwa maupun napi di Rutan Tanjungpinang adalah manusia, yang memiliki hati, dan menyesali perbuatannya. Mereka sudah dihukum secara sosial dan fisik, sehingga ketika keluar dari Rutan mengharapkan dapat memulai kehidupan yang layak di tengah masyarakat. "Kami seharusnya ketika berada di dalam Rutan dibina, bukan malah menjadi korban pungli," katanya.

Rutan Tanjungpinang, Rony Dwi Wijaksono sejak beberapa hari lalu berupaya "menggalang" wartawan. Sebelumnya ia membantah ada pungli di lembaga yang dipimpinnya.

Ketika ada pandangan mengapa para tahanan kasus tipikor dibedakan tempatnya, Rony berdalih memang menempatkan mereka dalam satu tempat (beberapa kamar khusus tipikor). Ini mengingat tidak ada blok khusus tahanan kasus tipikor.

Namun ketika ditanya mengapa salah seorang napi kasus tipikor digabung dengan napi kasus pidana umum di Blok Bintan, ia beralasan Blok Bintan fungsinya sama dengan Blok Penyengat.

"Terkait dengan keberadaan warga lain di Penyengat memang benar, karena Blok Penyengat itu fungsinya sama dengan Blok Bintan hanya untuk memudahkan pengawasan dan lain-lain, maka di Penyengat kami fungsikan beberapa kamar yang difokuskan untuk para tahanan kasus tipikor. Dengan memfungsikan beberapa kamar tersebut untuk memudahkan pengawasan. Namun Kamar lain juga digunakan untuk napi umum, selain napi tipikor," ucapnya.

Sementara terkait fasilitas telepon dan internet, Rony membantah warga binaan yang ingin mendapatkan fasilitas telepon dan internet dikenakan biaya puluhan juta rupiah.

"Bagaimana mengutip pungli untuk memberikan kebebasan telepon bagi para tahanan atau napi, sementara kami memiliki wartel dengan 20 ponsel yang semua tahanan dan napi termasuk mereka yang tipikor menggunakannya setiap hari secara bergiliran," ujarnya.

Semua nomor telepon tersebut, kata ia, terdaftar di BNN dan Polri agar mudah dipantau oleh mereka. Rony juga membantah dugaan pungli sebesar Rp 500 ribu saat proses pemindahan napi yang dilakukan sepuluh hari sekali. Ia justru balik bertanya uang yang dikumpulkan dari proses pemindahan napi itu dipergunakan untuk apa.

"Kalau memang ada pungutan itu, peruntukannya apa ya, kami sendiri tidak paham. Sementara untuk proses tersebut tidak menggunakan biaya apapun. Terkait penempatan tahanan baru memang protapnya, kami tempatkan di Kamar Mapenaling yang isinya memang sudah over," katanya.

Rony meminta jangan berprasangka buruk terhadap fungsi kamar-kamar tipikor seolah pihak Rutan mengkhususkan kamar tersebut. Ini karena memang seharusnya para tahanan kasus tipikor dipisahkan penempatannya dengan yang lain mengingat Rutan Tanjungpinang tidak memiliki blok khusus seperti Blok Narkoba.

"Terkait semua informasi disampaikan kepada kami ini adalah informasi yang sudah kami terima berualang-ulang dari tahun kemarin sehingga kami melakukan perubahan dan pembenahan untuk memperbaiki kinerja kami dari waktu ke waktu," katanya.

Namun Rony membenarkan salah seorang stafnya dipindahkan lantaran melakukan perbuatan yang tidak baik kepada para tahanan. "Pemindahan sipir itu sebagai bukti pungli masih terjadi di Rutan Tanjungpinang," katanya

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/07/29/pcmxw7377-napi-minta-uang-sogokannya-ke-rutan-dikembalikan



Original Post

Mencegah Penyalahgunaan Paten

Media Cetak Harian Kontan Halaman 23
2018-7-30

Mencegah Penyalahgunaan Paten

Bulan Agustus 2018 nanti bakal menandai periode 17 tahun regulasi paten di tanah air yang pertama kali diatur melalui UU No. 14/2001 dan kemudian direvisi dengan UU No. 13/2016 tentang Paten yang juga disahkan pada bulan Agustus. Kedua undang-undang tersebut untuk memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) para inventor dan creator, sehingga bisa mendorong gairah invensi nasional.

Dalam perkembangan teknologi dan bisnis, ada dua aspek yang sering kali menjadi permasalahan hukum dalam soal paten ini, yakni perlindungan hak kekayaan intelektual dan penyalahgunaan kekayaan intelektual yang bertentangan dengan persaingan usaha yang sehat. Perlindungan terhadap intelektual tidak hanya berbicara mengenai perlindungan kreasi intelektual sebagai suatu hak kebendaan (property), melainkan juga sisi pertanggungjawaban terhadap intelektual dan kebendaan tersebut (liability).

Pada dasarnya, hak kekayaan intelektual termasuk paten merupakan hak eksklusif bagi creator atau inventor agar tidak dieksploitasi oleh pihak lain. Namun, bukan berarti hak tersebut merupakan suatu upaya memonopoli pasar dari adanya invensi lain.

Oleh karena itu, sistem hukum kekayaan intelektual yang mengatur paten seharusnya menjaga keseimbangan tersebut. Bukan menjadi sarana pebisnis yang tidak bertanggung jawab memperoleh hak secara melawan hukum (fraud) dan menggunakan secara melawan hukum (abuse).

Lantas persyaratan hak paten atas suatu invensi harus memenuhi syarat kebaruan, langkah in-ventif dan dapat diterapkan dalam industri. Invensi yang layak paten adalah invensi yang terbukti mempunyai nilai kegunaan tertentu atau bernilai guna (useful/utility) karena terbukti merupakan hasil dari kegiatan pemecahan masalah tertentu.

Jika suatu invensi yang sebenarnya tidak memenuhi syarat tapi ternyata tetap mendapatkan hak paten, maka hal tersebut dapat tergolong sebagai patent fraud, dan hak perlindungannya harus batal demi hukum. Umumnya, inventor yang curang akan menuduh pihak lain telah melanggar hak paten dan memperkarakan (sham litigation) dengan tujuan menjadi penguasa pasar.

Mereka akan melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk menghentikan kegiatan kompetitor dan berupaya mengeksploitasi

kompetitor atas tuduhan tersebut. Hal ini tentu dapat mematikan persaingan usaha dan iklim berusaha yang kondusif dan pada akhirnya hanya akan menciptakan mafia atau premanisme intelektual dalam pasar.

Menariknya, mayoritas kasus paten yang diputus oleh Mahkamah Agung (MA) lebih mencerminkan gugatan penghapusan paten. Direktori perdata khusus MA mencatat 27 kasus sengketa paten dibawa ke tingkat kasasi atau PK setelah sebelumnya diproses di berbagai pengadilan niaga. Kasus

paten yang masuk ke MA sampai pertengahan tahun 2018 jauh lebih sedikit dibandingkan kasus hak kekayaan intelektual lainnya seperti merek dagang (526 kasus), hak cipta (106 kasus), dan desain industri (66 kasus).

Dalam konteks paten, ditemukan beberapa kasus ketika pihak yang digugat terpaksa melakukan mengajukan gugatan penghapusan atau pembatalan paten sederhana milik inventor lokal, yang mestinya tidak layak diberikan hak paten.

Sejak awal selayaknya diwaspadai kalau ada pengajuan paten yang merupakan pengembangan parsial dari suatu teknologi sistem perangkat yang cukup kompleks. Jika proses pemeriksaan substantif tidak berjalan dengan cermat, maka suatu minor improvement terhadap bagian kecil komponen suatu sistem besar dapat saja diklaim sebagai invensi

dan dimohonkan paten.

Padahal sesungguhnya tidak memenuhi syarat kebaruan, langkah inventif, maupun nilai kegunaan. Terlebih, apabila ternyata produk tersebut sudah ada di pasar sebelumnya. Untunglah secara cermat, MA telah banyak mengabulkan gugatan penghapusan ter-

hadap kasus-kasus seperti itu.

Memperbaiki sistem

Sebab pemberian paten terhadap invensi yang tidak layak dapat merepotkan dunia usaha. Produsen atau distributor produk teknologi terancam tidak bisa menjalankan bisnisnya bahkan kehilangan para pelanggan karena digugat melanggar paten. Produk teknologi yang mereka bawa dan telah dipatenkan di negara asalnya bisa tiba-tiba digugat karena dianggap melanggar paten di Indonesia.

Tidaklah berlebihan jika Ditjen Kekayaan Intelektual perlu menelaah kembali proses pemeriksaan substantif yang lebih ketat dalam menentukan kelayakan suatu invensi untuk mendapatkan perlindungan paten. Demikian pula dengan pedoman teknis pemeriksaan substantif yang selayaknya juga perlu dipublikasikan sebagai komitmen akuntabilitas Ditjen Kekayaan Intelektual.

Idealnya, setiap pihak yang berkepentingan harus dipermudah untuk mengetahui adanya ketidaklayakan sebuah permohonan paten dan segera dapat mengajukan oposisi.

Sayang, pada sisi yang lain kon-disnya justru berbeda. Adalah suatu fakta bahwa tidak semua pihak yang berkepentingan dapat secara aktif atau memiliki sumber daya untuk memantau informasi dan mencermati publikasi paten yang bisa menimbulkan risiko di masa depan. Masyarakat madani yang terkait dengan kekayaan intelektual tampaknya harus lebih aktif lagi memantau hal yang seperti itu.

Perbaikan di atas akan lebih baik lagi jika ditunjang dengan sistem pengawasan yang lebih ketat, terutama terhadap komunikasi antara petugas pemeriksa paten dan pemohon paten. Ini semua demi memperkuat akuntabilitas serta mencegah timbulnya kecurigaan di masyarakat. Sudah barang tentu rewards and punishment perlu lebih ditingkatkan guna mencegah lolosnya paten yang tidak memenuhi syarat.

Akhirnya, penting kiranya untuk mengutip pepatah dalam dunia moneter yang berbunyi, bad money drives out good money. Bila kita tak mampu mencegah munculnya hal buruk, maka hal baik akan tersisih.

Hukum paten yang diharapkan berdampak positif dapat menjadi negatif bagi pertumbuhan industri nasional dan persaingan usaha yang sehat jika tidak diimplementasikan secara tegas.

Edmond Makarim





Original Post

Irvanto dan Made Oka Mulai Disidang

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-7-30

Irvanto dan Made Oka Mulai Disidang

JAKARTA, KOMPAS - Keponakan Setya Novanto, yaitu Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, dan rekannya, Made Oka Masagung, segera menjalani sidang perdana untuk perkara pengadaan kartu tanda penduduk elektronik pada Senin (30/7/2018). Sementara itu, bekas politisi Golkar, Markus Nari, justru tidak ada perkembangan.

Sunarso, dari Humas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, di Jakarta, Minggu (29/7), menyampaikan, Irvanto dan Made akan disidangkan setelah berkasnya diterima awal pekan lala "Jadwalnya sudah ditetapkan untuk agenda pembacaan dakwaan terhadap keduanya dalam perkara KTP elektronik." ujarnya.

Sejauh ini sudah lima orang yang terlibat kasus pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) diproses di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mereka antara lain adalah mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman, mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri Sugiharto, Andi Agustinus, mantan Ketua DPR Setya Novanto, dan Anang Susiana Sudihardja.

Anang, yang merupakan Direktur PT Quadra Solution, dijadwalkan akan mendengarkan putusan yang dijatuhkan hakim pada Senin ini. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Anang pidana 7 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan, dan uang pengganti Rp 39 miliar.

Secara terpisah, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan, dakwaan Irvanto dan Made Oka dijadikan dalam satu berkas. Pasal yang didakwakan pun sama seperti yang lainnya, yaitu Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Irvanto dan Made Oka turut menjadi tersangka dalam kasus ini karena turut serta mencuci uang dari Johannes Marliem untuk Novanto. Ada sebesar 3,5 juta dollar AS mengalir lewat Irvanto melalui jasa pertukaran valuta asing. Sisanya sebesar 3,8 juta dollar AS lewat Made Oka yang disebar di perusahaan miliknya.

Proses finalisasi.

Berkas perkara milik Markus yang sudah setahun berstatus tersangka tidak kunjung ada perkembangan. Akhir 2017, berkas Markus disebutkan tengah dalam proses finalisasi, tetapi hingga saat ini pemeriksaan sejumlah saksi masih dilakukan.

"Untuk Markus, penyidikan masih berjalan untuk dua perkara, yaitu dugaan tipikor dan obstruction of justice," ujar Febri. Menurut Febri, berkas dua perkara tersebut akan disatukan sehingga perlu menunggu pokok perkaranya selesai terlebih dahulu.

(IAN)





Original Post

Hati hati Sikapi PK

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-7-30

Hati hati Sikapi PK

Setelah Artidjo Alkostar pensiun sebagai hakim agung pada 1 Juni lalu, telah ada 18 pengajuan peninjauan kembali perkara pidana ke MA.

JAKARTA, KOMPAS - Maraknya pengajuan peninjauan kembali oleh sejumlah terpidana perkara korupsi harus disikapi hati-hati I dan profesional oleh Mahkamah i Agung. PK sebagai upaya hukum luar biasa tidak hanya dimaksudkan untuk meringankan hukuman terpidana, tetapi lebih kepada untuk memperbaiki putusan hukum yang keliru karena berbagai hal.

Terkait hal itu, menurut pengajar hukum pidana dari Universitas Parahyangan, Bandung. Agustinus Pohan, yang dihubungi dari Jakarta, Sabtu (28/7/2018). alasan pengajuan PK, terutama untuk perkara korupsi, perlu dicermati para hakim di tingkat pertama sebelum pengajuan itu dibawa ke hakim agung.

"Kendati tidak ada bukti bahwa maraknya pengajuan PK itu karena Artidjo Alkostar telah pensiun, fenomena ini jelas ada hubungannya dengan pensiun-

nya Artidjo. Karena itu, pengajuan PK ini sekaligus menjadi ujian bagi MA, apakah mereka bergantung pada seorang semata atau secara sistematis telah solid dengan putusan yang dijatuhkannya melalui putusan majelis," papar Pohan.

Data MA, setelah Artidjo pensiun dari jabatannya sebagai hakim agung pada Juni lalu, ada 18 perkara PK dalam kasus pidana yang saat ini diproses di pengadilan. Dari 18 perkara itu, enam di antaranya diajukan terpidana perkara korupsi. Mereka adalah mantan Menteri Agama Suryadharma Ali. mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mantan Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari, mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik, mantan anggota DPRD DKI Jakarta, Muhammad Sanusi, dan advokat Raoul Aditya Wiranatakusumah.

Kepala Biro Hukum dan Hu-

bungan Masyarakat MA Abdullah mengatakan, 18 pengajuan PK itu akan diperiksa majelis hakim agung di kamar pidana, tempat Artidjo dulu menjabat sebagai ketua kamar.

Dari enam terpidana korupsi yang mengajukan PK, alasan utama yang mereka ajukan adalah adanya bukti baru atau novum dan kekhilafan hakim. Pohan mengatakan, dua alasan utama itu bukan sesuatu yang mudah dibuktikan oleh pemohon. Untuk keberadaan novum, misalnya, ada syarat ketat, yakni apakah bukti baru itu jika diketahui sebelumnya bisa mengubah putusan? "Jika hanya sekadar bukti baru, tetapi kalaupun diketahui sebelumnya tak akan mengubah putusan, itu tidak memenuhi syarat Kedua, bisa saja bukti itu sedari dulu memang sudah ada, tetapi baru sekarang diungkapkan. Jika demikian, itu adalah risiko atau kesalahan pihak terpidana kare-

na seharusnya tak perlu ada bukti yang ditahan untuk diungkapkan di dalam pengadilan," tuturnya.

Terkait kekhilafan hakim, menurut Pohan, hanya bisa terjadi apabila hakim memutus perkara dengan tidak mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Contohnya, hakim memutus pidana melebihi dari hukuman maksimal yang diatur di UU atau lebih rendah dari hukuman minimal.

Belum ada pengganti

Hingga saat ini belum ada yang menggantikan Artidjo sebagai ketua kamar pidana MA. Pemilihan ketua kamar itu menjadi kewenangan pimpinan MA.

Peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Oce Madril mengatakan, MA idealnya mencari pengganti ketua kamar pidana dengan keberanian dan konsistensi yang setara dengan Artidjo dalam pemberantasan korupsi

(REK)





Original Post

PARTAI TOLAK CORET CALEG BERMASALAH

Media Cetak Koran Tempo Halaman 1
2018-7-30

PARTAI TOLAK CORET CALEG BERMASALAH

Besok batas akhir penggantian nama calon legislator.

JAKARTA - Sejumlah partai politik tetap mengajukan bekas terpidana kasus korupsi sebagai calon anggota legislatif di tingkat pusat, provinsi, atau kabupaten dan kota. Mereka menilai para mantan koruptor itu memiliki basis konstituen yang cukup kuat.

Partai Golkar, misalnya, menyatakan belum berencana mengganti sejumlah calon legislator yang memiliki latar belakang kasus korupsi. Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar, Happy Bone Zulkarnain, mengatakan partainya sulit menggugurkan calon yang sudah didaftarkan karena mereka telah mengikuti seleksi sesuai dengan aturan internal partai.

Selain memiliki basis massa yang masih besar, para bekas terpidana kasus korupsi itu dianggap memiliki hak untuk memegang jabatan publik. Karena itu, Golkar masih menunggu keputusan Mahkamah Agung mengenai uji materi terhadap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan koruptor menjadi calon legislator.

"KPU juga harus menunggu putusan MA sebelum menggugurkan calon yang kami ajukan," kata dia kepada Tempo di Jakarta, kemarin.

Sejumlah politikus memang mengajukan gugatan terhadap Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota Legislatif ke MA. Masih belum ada kepastian kapan MA bakal memutuskan gugatan terhadap aturan yang melarang partai politik menyertakan narapidana kasus korupsi, narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak sebagai caleg. Apalagi, MA masih menunggu hasil putusan Mahkamah Konstitusi perihal gugatan terhadap Undang-Undang Pemilihan Umum sebelum menyidangkan gugatan tentang Peraturan KPU itu.

Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengatakan partainya telah menyiapkan pengganti calon legislator eks koruptor. Tapi, partainya menunggu putusan MA."Lebih baik KPU menghormati gugatan itu," kata Andre. Gerindra tercatat mengajukan 27 eks koruptor sebagai caleg.

Sedangkan Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny G. Plate, mengatakan partainya bakal mengganti calon yang bermasalah. "Yang terbukti pernah jadi narapidana korupsi akan diganti," ujarnya. Begitu pula dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hendrawan Supratikno. "Secara persuasif, kami minta mereka mundur," kata dia.

Berdasarkan catatan KPU dan Bawaslu, sedikitnya 204 bekas terpidana kasus korupsi maju sebagai caleg. Ketua KPU Arief Budiman meminta partai mengganti caleg bermasalah. "Kami tunggu," katanya. Komisioner KPU Wahyu Setyawan mengingatkan agar partai mengganti mereka paling lambat besok. Jika tidak, KPU bakal mencoretnya. "Sepanjang belum ada putusan dari MA, kami akan tetap mengembalikan kepada partai," kata Wahyu.

BUDIARTI UTAMI PUTRI /DEWI NURITA/ INDRI MAULIDAR





Original Post

Menggugat Larangan KPU

Media Cetak Koran Tempo Halaman 4
2018-7-30

Menggugat Larangan KPU

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 menuai kontroversi. Aturan yang berisi larangan terhadap mantan terpidana kasus korupsi, narkotik, dan kejahatan seksual terhadap anak menjadi calon legislator itu kini digugat di Mahkamah Agung. Alasannya, peraturan KPU tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Pemilihan Umum.

Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota

PASAL 4 AYAT 3

Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka, tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

PENGAJU UJI MATERI KE MAHKAMAH AGUNG

1. Muhammad Taufik

(Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Mantan terpidana kasus korupsi ini kembali maju sebagai calon legislator DPRD DKI melalui Partai Gerindra) Tanggal masuk gugatan: 10 Juli 2018

2. Djekmon Amisi

Tanggal masuk gugatan: 10 Juli 2018

3. Wa Ode Nurhayati

(Mantan anggota DPR RI. Pernah menjadi terpidana kasus korupsi) Tanggal masuk gugatan: 10 Juli 2018

4. Abdul Gani Aup

(Mantan terpidana kasus korupsi yang menjadi calon legislator melalui Partai Kebangkitan Bangsa) Tanggal masuk gugatan: 12 Juli 2018

5. Masyhur Masie Abunawas

Tanggal masuk gugatan: 12 Juli 2018

6. Jumanto

Tanggal masuk gugatan: 18 Juli 2018

FRANSISCO ROSARIANS





Original Post

Kepala Desa Jadi Tersangka Korupsi

Media Cetak Kompas Halaman 21
2018-7-30

Kepala Desa Jadi Tersangka Korupsi

SIDOARJO, KOMPAS - Kepolisian Resor Kota Sidoarjo, Jawa Timur, menetapkan Kepala Desa Pesa-wahan, Kecamatan Porong. Aris sebagai tersangka korupsi pembangunan jalan paving senilai Rp 510 juta Banyak prosedur dan peraturan perundangan yang dilanggar oleh tersangka dalam membelanjakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Kepala Satuan Reskrim Polresta Sidoarjo Komisaris Muhammad Harris mengatakan, proyek pembangunan jalan paving itu dianggarkan 2016. Ada dua lokasi pembangunan, yakni jalan di kawasan RW 001 sejauh 700 meter dengan nilai Rp 406 juta dan di kawasan RW 002 dengan 200 meter senilai Rp 104 juta

"Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jatim, terdapat selisih nilai dalam pengerjaan proyek itu," ujar Harris, Minggu (29/7/2018).

Selisih nilai antara penganggaran dengan realisasi mencapai Rp 52 juta Selain selisih nilai, juga ditemukan perbedaan volume (ketebalan) pengerjaan antara proposal yang diajukan dan hasil yang dikerjakan kontraktor. Perbedaan volume pengerjaan itu menjadi temuan hasil audit yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sidoarjo.

Penyidik juga menemukan pelanggaran prosedur penggunaan dana desa itu. Proyek pekerjaan perbaikan jalan paving itu tidak dilakukan secara swakelola tetapi dikerjakan oleh pihak ketiga "Prosedur lain yang dilanggar adalah penentuan perusahaan rekanan atau pihak ketiga melalui penunjukan langsung bukan melalui lelang pekerjaan yang dilakukan secara terbuka." kata Harris. .

Kepala Subbagian Humas Polresta Sidoarjo Ajun Komisaris Polisi Suwarto mengatakan tersangka Aris dikenai Pasal 2 dan

Pasal 3 Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UV Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Setiap orang yang melawan hukum berbuat memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan negara dipidana penjara paling lama seumur hidup dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Sabtu lalu, Kejari Sidoarjo juga membantu mengeksekusi Andris Kuncoro, warga Tambakrejo, Kecamatan Waru. Dia adalah terpidana kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT. Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Sidoarjo I Wayan Sumertayasa mengatakan, Andris merupakan penyedia barang alat kesehatan dari PT Kurnia Abadi Sejahtera Barang bernilai Rp 1,7 miliar dan didanai dari APBD tahun anggaran 2014. Dia divonis empat tahun penjara

(NIK)





Original Post

Saber Pungli Terima 26 Ribu Aduan

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-7-30

Saber Pungli Terima 26 Ribu Aduan

PURWOKERTO - Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) hingga saat ini telah rrfenerima sebanyak 26 ribu aduan dugaan pungutan liar di instansi pemerintahan. Sekretaris Satgas Saber Pungli Irjen Pol Widiyanto Poesoko menuturkan, jumlah aduan ini diterima Tim Saber Pungli sejak didirikan pada 2016 lalu. Tim Saber Pungli sendiri didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016.

Widiyanto mengatakan, pengaduan dugaan praktik pungutan liar disampaikan masyarakat melalui pesan singkat, hingga surat kepada Tim Saber Pungli. Namun, kata dia, dari pengaduan sebanyak itu, tidak semuanya bisa ditindaklanjuti karena berbagai hal. Kebanyakan karena data pungli yang disampaikan sangat minim. Baik karena pengirimnya tidak jelas atau karena kejadian punglinya tidak dijelaskan.

"Kebanyakan hanya menyebutkan di satu institusi atau lembaga disebutkan terjadi pungli. Namun, tidak disebutkan, bagaimana punglinya." ujar Widiyanto di Purwokerto, Sabtu (29/7).

Terhadap laporan-laporan yang kurang lengkap. Tim Saber Pungli pihaknya kesulitan menindaklanjuti. Untuk itu, terhadap masyarakat yang hendak mengadukan kasus pungli agar memberikan keterangan yang cukup jelas. "Tidak hanya tempatnya saja. Tapi juga bagaimana kejadian punglinya dan modusnya," katanya.

Dengan banyaknya pengaduan yang tidak jelas, dia menyebutkan, kasus

pengaduan pungli yang bisa tertangani hanya tercatat sebanyak sekitar 3.000 kasus. Dari jumlah itu, sebanyak 512 orang tersangka pelakunya, telah diajukan proses hukum. Widiyanto mengakui, tidak semua tersangka kasus pungli diajukan ke meja hijau. Merujuk pada Perpres Nomor 87/2016, kasus besar pungli yang langsung diajukan ke meja hukum. "Sedangkan yang kecil-kecil, tersangkanya kita serahkan pada atasannya untuk mendapat tindakan administratif," katanya.

Mengenai daerah-daerah mana saja yang terbanyak pengaduan kasus pungli, Widiyanto menyatakan, pengaduan terbanyak terjadi di wilayah Provinsi Jawa Barat. Kemudian diikuti di DKI Jakarta dan Jawa Timur. "Provinsi Jawa Tengah, masuk urutan kelima," katanya.

Diajuga menegaskan, keberadaan Tim Saber Pungli lebih ditekankan pada praktik-praktik pungutan liar yang kecil-kecil namun meresahkan masyarakat. "Meski serupa dengan kasus korupsi, namun pungli ini lebih pada pungutan yang dirasakan masyarakat. Kalau korupsi yang besar-besar, itu ditangani KPK atau lembaga penegak hukum lainnya," katanya.

Berdasarkan data Tim Saber Pungli, sejak dibentuk pada 2016 lalu, mereka telah mengamankan barang bukti berupa uang yang cukup banyak. Data Tim Saber Pungli mencatat, uang yang berhasil disita mencapai Rp 350 miliar. Uang ini disita dari berbagai operasi yang sudah dilakukan Tim Saber Pungli di daerah. "Di Tanah Air, saat ini ada 436 unit saber pungli yang sudah diben-

tuk. Merekalah yang mengamankan kasus-kasus pungli di daerah," ujarnya.

Dua pekan lalu, penyidik Tim Saber Pungli Polda Kalimantan Selatan menetapkan kepala dan wakil kepala SMAN 10 Banjarmasin sebagai tersangka kasus dugaan pungutan terhadap calon siswa baru. "Kepala sekolah berinisial MG dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum MK, keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) di SMAN 10 Banjarmasin," kata Kapolda Kalsel Brigjen Rachmat Mulyana di Banjarmasin, Rabu (19/7).

Dia mengatakan, kedua tersangka dijerat Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20/2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

"Pelaku menyalahgunakan wewenang dengan memungut sejumlah uang kepada orang tua siswa dengan modus sumbangan yang janjinya sang anak diterima di sekolah tersebut," ucap Kapolda.

Menurut Kapolda, hingga kini Tim Saber Pungli masih melakukan pendalaman apakah dana yang dipungut juga mengalir ke pihak lain di luar kedua tersangka. Yang pasti, kata Kapolda, kasus itu sudah menjadi shock therapy bagi para oknum guru di sekolah lain untuk tidak melakukan hal serupa. "Saya yakin para oknum sekolah akan menggunakan modus baru yang berbeda lagi," kata

Rachmat. antara ed agus raharjo

EKO WIDIYATNO





Original Post

Caleg Koruptor akan Diganti

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-7-30

Caleg Koruptor akan Diganti

Partai mengaku kecolongan dengan pencalonan mantan koruptor.

JAKARTA - Sejumlah partai politik menjanjikan akan mengganti seluruh calon anggota legislatif yang mereka usung di Pemilu 2019. Bawaslu merilis hampir 200 caleg DPRD merupakan mantan narapidana kasus korupsi tengah pekan kemarin. Partai Gerindra menjadi parpol penyumbang caleg dari mantan koruptor terbanyak. Kemudian muncul Partai Golkar yang menjadi penyumbang terbanyak kedua.

Ketua Majelis Etik Partai Golkar Mohammad Hatta mengatakan, semua caleg dari partainya yang teridentifikasi sebagai mantan narapidana kasus korupsi akan dicoret. Para caleg tersebut akan diganti dengan nama-nama lain sebelum masa perbaikan administrasi pendaftaran caleg ditutup pada 31 Juli. "Kami akan coret semua. Kebijakan kami di Majelis Etik pun tidak merekomendasikan para mantan narapidana koruptor menjadi bacaleg," ujar Hatta saat dikonfirmasi, Ahad (29/7).

Berdasarkan data Bawaslu, terdapat 25 caleg DPRD provinsi, kabupaten, dan kota dari Golkar yang teridentifikasi sebagai mantan narapidana korupsi. Namun, menurut Hatta,

jumlahnya tidak sebanyak itu. "Setahu saya di DPR ada dua. Tetapi nanti yang caleg DPRD akan disampaikan ke daerah. Pasti akan diganti semua," ujarnya.

Muncul dalam daftar penyumbang terbanyak ketiga caleg koruptor adalah partai baru, Partai Berkarya bentukan Hutama Mandala Putra atau Tommy Soeharto. Ketua DPP Partai Berkarya Badaruddin menegaskan akan mengganti semua caleg dari partainya yang teridentifikasi sebagai mantan narapidana kasus korupsi. Para caleg tersebut akan diganti dengan nama-nama lain sebelum masa perbaikan administrasi pendaftaran caleg ditutup pada 31 Juli.

"Partai Berkarya akan ganti 16 dari 20 ribuan caleg DPRD se-Indonesia. Jadi kami kecolongan," kata Badaruddin saat dikonfirmasi Republika, Ahad (29/7).

Berdasarkan data pengawasan dari Bawaslu, ada 16 caleg DPRD dari Partai Berkarya yang teridentifikasi sebagai mantan narapidana korupsi. "Terima kasih kepada Bawaslu menemukan dan mengingatkan," ujarnya.

Sekretarisjenderal PDIP Hasto Kristiyanto menampik parpolnya mendaftarkan caleg DPR mantan narapidana korupsi. Berdasarkan data Bawaslu, PDIP memiliki 13 caleg DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang merupakan mantan narapidana korupsi.

"Kami sudah berkomitmen untuk caleg DPR tidak boleh ada yang berstatus sebagai tersangka, mantan narapidana korupsi, dan lainnya. Itu bo-

leh dilihat. Sebab, kami berkomitmen bukan semata hanya di atas kertas saja, melainkan kami lakukan," kata Hasto. .

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan partainya sudah menginstruksikan penggantian caleg DPRD yang saat ini teridentifikasi sebagai mantan narapidana kasus korupsi. Riza menegaskan akan melakukan penggantian sebelum 31 Juli. Riza mengakui sudah membaca informasi tentang 27 caleg DPRD dari Gerindra yang diketahui pernah melakukan tindak pidana korupsi. Meski begitu, Gerindra tetap melakukan pengecekan terhadap infomasi hasil pengawasan Bawaslu tersebut.

"Sedang kami teliti kebenarannya, kami telusuri orang-orang itu, apakah memang kader parpol, atau kader pindahan dari parpol lain. Sedang kami cek," ujarnya.

Selain melakukan penelusuran, Gerindra juga telah meminta agar nama-nama caleg mantan koruptor itu diganti. "Sesuai dengan PKPU (Nomor 2oTahun 2018) kan tidak boleh. Maka kami instruksikan agar mengganti untuk caleg di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Insyaallah tidak ada masalah," tegasnya.

Terkait beberapa kader Gerindra yang merasa tidak puas dengan larangan bagi mantan narapidana korupsi menjadi caleg, Riza mengatakan, mereka dipersilakan melakukan uji materi di Mahkamah Agung (MA). Jika ada yang merasa kecewa karena diganti dengan caleg lain, bisa juga

mengajukan sengketa ke Bawaslu.

Sekretaris Jenderal Partai Pelindo Ahmad Rofiqjuga menegaskan jika parpolnya telah meminta para caleg mantan narapidana korupsi untuk diganti. Dia mengatakan, sudah mengonfirmasi data temuan Bawaslu ke pengurus Perindo di daerah.

"Kami minta mereka harus diganti. Sebab, sudah disepakati baik dalam rakornas maupun sejak semula, baja Perindo tidak akan mencalonkan mantan narapidana korupsi dan mantan narapidana lain yang dilarang oleh PKPU," ungkapnya.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai, langkah partai politik mengajukan mantan narapidana kasus korupsi memupus harapan akan parlemen yang bersih. "Dengan dicalonkannya para mantan koruptor oleh mayoritas parpol peserta pemilu maka hilang sudah harapan publik kepada parlemen baru," kata Lucius.

Menurut dia, sejak awal partai-partai sudah menyemaikan tradisi serta komitmen buruk dan tidak serius terkait pemberantasan korupsi. Parpol dengan sadar mengajukan mantan napi koruptor sebagai caleg di tengah upaya serius KPU, yang mendapat banyak dukungan publik untuk melarang mantan napi koruptor diajukan sebagai caleg.

"Saya kira ini hanya membuktikan bahwa komitmen pemberantasan korupsi yang kerap disuarakan politisi parpol hanya omong kosong saja," kata Lucius.

antara ed agus raharjo

DIAN FATH RISALAH





Original Post

Kami Beri Batas Waktu Bagi Mereka Untuk Mundur Dari Partai Sebelum DCT Ditetapkan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 2
2018-7-30

Kami Beri Batas Waktu Bagi Mereka Untuk Mundur Dari Partai Sebelum DCT Ditetapkan

PRAMONO UBAID TANTHOWI, Komisioner KPU

KPU berkomitmen akan menjalankan hasil putusan MK pada pemilu kali ini, bukan menang-guhkannya. Sebab menurut KPU putusan MK sudah jelas-jelas melarang pengurus partai nyalon sebagai anggota DPD. Lantas sebenarnya sudah berapa banyak pengurus partai yang mendaftar sebagai caleg DPD? Lalu dengan adanya putusan MK bagaimana nasib mereka? Dan apa payung hukum yang dipersiapkan KPU untuk menjalankan putusan MK tersebut? Berikut penjelasan Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi;

Jumlah calon legislatif yang maju sebagai Dewan Perwakilan Daerah ada berapa?

Menurut perhitungan kami dua hari lalu. Rabu (25/7) berjumlah 78 calon. Angka 78 tersebut merupakan petahana yang mencalonkan kembali dengan jabatan yang sama pada Pemilu 2019 nanti. Artinya saat ini yang telah mengemban amanah menjadi anggota DPD

kemudian untuk Pemilu 2019 mereka mau maju lagi atau tidak itu belum tahu.

Ketentuan baru caleg DPD yang memiliki jabatan di partai politik harus mundur, bagaimana itu?

Rancangan kami mungkin nanti jika mereka tetap maju sebagai caleg DPD maka harus mundur dari jabatan partainya.

Kapan mereka harus mundur?

Untuk batasan waktunya kemungkinan akan kami berikan sebagaimana para pejabat negara yang harus mundur jika menjadi caleg. Yakni sehari sebelum daftar calon tetap atau DCT. Akan tetapi bisa jadi mereka mencabut pendaftaran caleg DPD-nya untuk kemudian daftar menjadi caleg DPR atau DPRD. Maka ihwal ini diperbolehkan dan dipersilakan saja. Terlebih kami menunggu sampai tanggal 31 Juli mendatang. Atau selama masa perbaikan karena selama

masa perbaikan itu alternatifnya ada dua. Yakni caleg parpol boleh melengkapi dokumen yang hilang atau mengganti calon yang belum memenuhi syarat.

Sudah ada pergerakan dari caleg DPD yang pindah ke caleg DPR?

Kami mensinyalirnya nanti mungkin ada beberapa calon yang melakukan hal tersebut.

Jadi para calon anggota DPD tersebut sudah konfirmasi ke KPU?

lyalah mereka sudah nanya-nanya ke kami. Untuk jumlah penanyanya berapa orang adalah jumlahnya. Ada juga yang memang mau maju sejak awal, namun ada juga yang melakukannya setelah putusan Mahkamah Konstitusi.

Terdapat 199 orang eks napi korupsi yang mencalonkan sebagai anggota dewan untuk Pileg 2019. Apakah mer-

eka semua tidak memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat?

Sepanjang belum ada putusan dari Mahkamah Agung terkait pembatalan Peraturan KPU atau apa itu isinya nanti, maka kami akan kembalikan kepada parpol. Kami kembalikan dengan harapan agar dicarikan pengganti. Jadi, bahasa kami bukan tidak memenuhi syarat ya, namun dikembalikan kepada parpol.

Berarti sudah ada yang dikembalikan ke parpol?

Iya kami kembalikan ke parpol untuk diganti.

Sebagai penegasan dari 199 eks napi korupsi yang nyalon, positif berkas persyaratannya akan KPU kembalikan ke Parpol?

Iya dikembalikanlah . Jumlahnya jika dibandingkan dengan jumlah seluruh caleg, ya sedikit itu mah. Prinsipnya kami kembalikan kepada parpol masing-masing karena tidak sesuai

dengan kesepakatan antara KPU dengan parpol.

Terkait PKPU Nomor 4/2017 tentang Kampanye Pilkada apakah sudah disetujui?

Kemarin, Kamis (26/7) katanya sudah diiyakan. Akan tetapi nanti kita lihat selanjutnya ya.

Kalau terkait Peraturan Pemerintah Nomor 32/2018 yang baru saja diteken Presiden .lok. iu i bagaimana itu?

Ya, harus saling melengkapi dengan PKPU kita ya. PKPU kampanye kan tidak mungkin atur sedetail itu. Misalnya soal fasilitas kampanye dan lain-lain. Ataupun fasilitas kesehatan dan fasilitas protokoler yang melekat. Nah. untuk aturan-aturan tersebut adanya di-PP itu.

Terkait yang Anda sebutkan di-PP-nya belum ada kok?

Nanyanya ke sana ya jangan nanya ke saya. Dulu kesepakatannya akan dibuat seperti itu.

umm





Original Post

Putusan MK Justru Timbulkan Ketidakpastian Hukum Baru Dalam Penyelenggaraan Negara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 2
2018-7-30

Putusan MK Justru Timbulkan Ketidakpastian Hukum Baru Dalam Penyelenggaraan Negara

YUSRIL IHZA MAHENDRA, Pakar Hukum Tata Negara

KETUA Umum Partai Bulan Bintang ini selalu rinci dan mendalam saat menyampaikan argumentasi hukumnya termasuk ketika menyanggah penerapan terhadap putusan MK tentang larangan bagi pengurus partai maju sebagai calon senator.

Menurut dia, putusan itu hanya bisa diterapkan di pemilu mendatang, bukan pada pemilu 2019. Yusril menyandarkan argumentasi hukumnya pada ru-nutan kronologis keputusan yang dibuat oleh KPU, hingga putusan MK terbit. Berikut penjelasan Yusril terkait putusan MK terhadap uji materiil Pasal 1 82 huruf (I) Undang-Undang Pemilu;

Bagaimana tanggapan Anda terkait putusan MK yang melarang fungsionaris partai nyalon menjadi anggota DPD?

Begini, putusan MK itu dibacakan pada tanggal 1 8 Juli 2018 pukul 12.12 WIB. Sementara berdasarkan ketentuan yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU), pendaftaraan anggota DPD adalah 26 Maret sampai 11 Juni 2018. Lalu hasil verifikasinya! diumumkan pada tanggal 19 Juli 2018. Kalau kita membaca rumusan Pasal 27 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK), putusan MK itu berlaku serta merta pada saat dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Artinya putusan itu berlaku sejak 18 Juli 2018, pukul 12.12 WIB. Namun penentuan pendaftaran calon legislatif tidak diatur da-

lam undang-undang, melainkan dalam Peraturan KPU Nomor 14/2017 yang pembentukannya merupakan pendelegasian kewenangan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. PKPU 14/2018 itu disahkan dan diundangkan pada 12 April 2018, ketika frasa ... dan pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf (1) Undang-Undang Pemilu masih sah berlaku, karena belum dinyatakan oleh MK bertentangan dengan UUD 1945, dan kemudian dimaknai sendiri oleh MK.

Dilihat dari sudut teori hukum tata negara, PKPU 14/2018 dibentuk oleh KPU berdasarkan prinsip bahwa undang-undang adalah konstitusional, sebelum dinyatakan oleh MK bertentangan dengan UUD 1945. Syarat dan pendaftaran bakal calon anggota DPD semuanya telah tertuang dalam PKPU 14/2018. Artinya PKPU ini masih sah berlaku sebagai norma hukum, meskipun 18 Juli 2018 frasa ...dan pekerjaan lain dalam Undang-Undang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Sementara norma yang diatur dalam PKPU 14/208 tidak otomatis gugur dengan adanya putusan MK. PKPU itu sendiri baru gugur apabila dinyatakan bertentangan dengan norma undang-undang oleh Mahkamah Agung (MA) atau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh KPU itu sendiri. Kenyataannya ada beberapa PKPU yang betul-betul bertentangan dengan

undang-undang namun tetap berlaku, dan tidak diubah oleh KPU meskipun mendapat kritik dan kecaman.

Selain soal itu apalagi argumentasi hukumnya?

Selain persoalan perseption of constitutionality, berdasarkan norma Pasal 47 Undang-Undang MK, putusan MK tidaklah berlaku retroaktif, atau berlaku surut ke belakang. Sementara itu, putusan MK tersebut berlaku sejak 18 Juli 2018 pukul 12.12 WIB, sementara jadwal pendaftaran bakal calon ang-

gota DPD telah berakhir 1 Huli 2018. Kemudian pengumuman kelengkapan pendaftaran adalah tanggal 19 Juli 2018. Artinya proses pendaftaran bakal calon sebetulnya sudah selesai seminggu sebelum adanya putusan MK tersebut. Dengan selesainya proses pendaftaran seminggu sebelum adanya putusan MK. maka pendaftaran yang dilakukan oleh para pengurus parpol itu tidak gugur secara otomatis akibat adanya putusan tersebut.

Artinya menurut Anda pendaftaran mereka sah?

Betul. Kewajiban bagi pendaftar yang adalah fungsionaris partai dalam melakukan pendaftaran itu kan telah mereka penuhi. Sebab sampai berakhirnya waktu pendaftaran bakal calon anggota DPD, ketentuan yang melarang anggota partai untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD belum ada. Ketentuan verifikasi berkas pendaftarannya juga dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada, yaitu ketentuan yang tidak melarang anggota parpol untuk mendaftarkan diri. Satu hari sebelum pengumuman baru ada keputusan yang melarang mereka untuk mendaftarkan diri sebagai anggota DPD. Kemudian tanggal 19 Juli KPU sudah menyatakan bakal calon yang berkasnya lengkap, belum lengkap, dan yang tidak memenuhi syarat.

Lalu setelah adanya putusan MK ini jika KPU menilai pendaftaran mereka tetap dianggap tidak sah dan dibatalkan bagaimana?

Apabila ini harus dibatalkan karena putusan MK, maka jelaslah putusan MK ini menyebabkan ketidakpastian hukum. Dalam pertimbangan hukumnya MK menyatakan, karena proses pendaftaran calon anggota DPD telah berlangsung, maka calon yang berasal dari parpol akan terkena dampak dari putusan ini. Oleh karena itu KPU dapat menyatakan yang bersangkutan sebagai calon anggota DPD. sepanjang yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari parpol, yang dibuktikan

dengan pernyataan tertulis yang bernilai hukum perihal pengunduran diri tersebut. Maka selanjutnya tidak boleh ada anggota DPD yang menjadi anggota parpol, karena bertentangan dengan UUD 1945.

Dengan adanya pertimbangan hukum di atas, artinya MK telah jauh melampaui kewenangannya. MK adalah lembaga yang diberi kewenangan oleh UUD. untuk menguji undang-undang terhadap UUD. Sebagai lembaga yang kewenangannya negative legislation, MK hanya berwenang memutuskan, apakah norma yang diuji bertentangan atau tidak dengan norma konstitusi. Bagaimana putusan MK itu adalah sepenuhnya menjadi kewenangan badan pembentuk undang-undang, atau aparatur penyelenggara lainnya.

Jadi menurut Anda MK tidak bisa memberikan arahan tertentu dalam putusannya?

Betul, MK tidak dapat memberikan semacam perintah, atau arahan kepada lembaga untuk melakukan tindakan tertentu, seperti yang dilakukan terhadap KPU saat ini. Jadi.enggak ada kewenangan memerintah KPU seperti bagaimana pertimbangan hukum di atas. Sebab pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan belaka, dan bukan diktum atau keputusan MK. Pertimbangan hukum yang nyata-nyata melampaui kewenangan adalah tindakan sewenang-wenang. Oleh sebab itu, pertimbangan seperti itu

tidak perlu dipatuhi oleh KPU. Karena putusan MK tersebut justru menyebabkan ketidakpastian hukum yang baru dalam penyelenggaraan negara. Ternyara putusan MK itu tidak bisa diterapkan karena tahapannya sudah berjalan. Apalagi yang diuji itu adalah undang-undang yang menyatakan pekerjaan lain itu adalah fungsionaris partai. Ini membingungkan kami juga, karena rupanya fungsionaris partai itu pekerjaan. Kalau pekerjaan harusnya jelas siapa majikannya, dan siapa yang ngasih gaji. Berarti benar Pak Jokowi ini. dia itu kan katanya petugas partai. Nah kami ini sekarang rupanya dianggap sebagai pekerja partai. Padahal harusnya tidak begitu pengertiannya. Fungsionaris tidak boleh dianggap sebagai pekerja partai.

Putusan MK itu kan menyangkut KPU yang sedang memverifikasi, bukan menyangkut anggota yang mendaftarkan. Orang yang mendaftar itu berdasarkan peraturan yang belum ditambahkan oleh MK. Oleh karena itu.pendapat hukum saya pendaftaran mereka adalah tindakan yang sah. dan tidak gugur dengan adanya putusan tersebut. Jadi MK itu hanya bisa menyatakan pasal ini bertentangan atau tidak bertentangan dengan UUD 1945. Mereka tidak bisa mengajari KPU harus begini, kemudian begitu, itu tidak termasuk kewenangan MK. Hakim hanya memutuskan, bagaimana penyelenggaraannya terserah pihak lainnya.

nda





Original Post

Dokter Buronan Kejari Pekanbaru Dicokok Di Sumut

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-7-30

Dokter Buronan Kejari Pekanbaru Dicokok Di Sumut

TERPIDANA korupsi suntik vaksin meningitis di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Pekanbaru, drg Ma-riane Donse ditangkap di Tarutung, Sumatera Utara.

"Dia ditangkap saat sedang membeli sesuatu di Toko Sumber Rezeki," kata Ahmad Fuadi, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

Mariane masuk daftar pencarian orang (DPO) Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Ia telah buron sejak 20 1 4 lalu. Usai ditangkap. Mariane dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Pekanbaru.

Korupsi yang dilakukan Mariane terjadi pada 2011-2012. Ia bersama dr Suwignyo mendapat wewenang dari Kepala KKP Pekanbaru dr Iskandar untuk memberikan suntikan vaksin meningitis terhadap 12.701 calon jemaah umrah.

Kementerian Kesehatan menetapkan biaya suntik vaksin meningitis hanya Rp20 ribu. Namun para calon jemaah umrah dipungut Rp200 ribu hingga Rp550 ribu.

Dari pungutan liar itu, mereka meraup Rp759 J00.000. Mariane, Suwignyo dan Iskandar pun diseret ke meja hijau. Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi (Tipikor) menyatakan ketiga bersalah melakukan korupsi sebagaimana dakwan Pasal 1 2 huruf e UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-I juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Mereka pun dihukum masing-masing 4 tahun penjara.

Mariane cs keberatan atas vonis itu. Mereka mengajukan banding hingga kasasi. Mahkamah Agung (MA) dalam putusan kasasi perkara nomor 1764 K/Pid.Sus/2014 tetap menyatakan mereka bersalah melakukan korupsi.

Suwignyo pasrah atas putusan MA tersebut dan bersedia menjalani putusan MA. "Dokter Suwignyo sudah selesai menjalani hukuman," ungkap Ahmad Fuadi. Sedangkan Mariane dan Iskandar mangkir. Keduanya melarikan diri setelah mengetahui permohonan kasasi ditolak MA.

Menurut Ahmad Fuadi, selama menjalani proses hukum keduanya tak ditahan. "Ibu ini (Mariane) dulu tidak ditahan dengan pertimbangan beliau ini sedang hamil. Sedangkan dokter Iskandar juga tidak ditahan karena mengalami kecelakaan mo- tor, kakinya patah. Tapi keduanya malah melarikan diri," ujarnya.

byu





Original Post

Terdakwa Cuma Divonis 1 Tahun Penjara, Jaksa Pertimbangkan Banding

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-7-30

Terdakwa Cuma Divonis 1 Tahun Penjara, Jaksa Pertimbangkan Banding

FRANSISKUS Lie, kuasa Direktur PT Arison Karya Sejahtera divonis penjara 1 tahun dalam perkara korupsi pembukaan tambak garam di Kabupaten Sabu Raijua. Nusa Tenggara Timur.

Fransiskus juga dikenakan denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan. Menurut hakim, perbuatan Fransiskus memenuhi unsur dakwaan subsidair Pasal 3 juncto Pasal 1 8 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Vonis ringan ini diketuk majelis hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai J imi Tanjung Utama dengan anggota Ibnu Kholik dan Ahlim Muhtarom.

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menyatakan pikir-pikir atas vonis ringan ini . "Kita punya waktu tuuh hari untuk menyatakan sikap menerima atau menolak putusan," kata Jaksa Benfrid Foeh.

Menurut dia, vonis ini jauh di bawah tuntutan. Sebelumnya ia meminta majelis hakim menjatuhkan vonis 4 tahun penjara dan

denda Rp200 juta subsider 3 bulan kepada Fransiskus.

Besar kemungkinan, pihaknya akan mengajukan banding. Sebab, putusan hakim tak sampai dua per tiga dari tuntutan.

Fransiskus, kuasa Direktur PT Arison Karya Sejahtera diseret ke pengadilan dengan dakwaan melakukan korupsi proyek pembukaan tambak garam Sabu Barat I di Kabupaten Sabu Raijua.

Sestiai kontrak, PT Arison Karya Sejahtera harus, mencetak tambak garam seluas 1 8 hektar. Anggaran proyek ini Rp7,98 miliar.

Pencetakan tambak garam berjalan lambat. Namun PT Arison Karya Sejahtera sudah menerima pembayaran ketika pekerjaan baru mencapai 66,89 persen.

Pengerjaan cetak tambak garam pun molor. Fran; siskus pun diperkarakan karena sudah PT Arison Karya Sejahtera sudah menerima pembayaran pekerjaan. Perusahaan itu hanya mampu membuka 11 hektar tambak garam dari target 18 hektar karena terkendala pembebasan lahan.

BYU





Original Post

SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 10
2018-7-30

SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

M IRWAN ARDYANSYAH S Sos

IKLAN





Original Post

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2018-7-30

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN

PT. FWD LIFE INDONESIA D/H PT FINANSIAL WIR AMITRA DANADYAKSA sebagai

IKLAN





Original Post

Golkar Segera Coret Bacaleg Mantan Napi Koruptor

Media Online republika.co.id
2018-07-30

Golkar akan mengganti bacaleg tersebut sebelum masa pendaftaran ditutup.REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Etik Partai Golkar Mohammad Hatta mengatakan, semua caleg dari partainya yang teridentifikasi sebagai mantan narapidana kasus korupsi akan dicoret. Para caleg tersebut akan diganti dengan nama-nama lain sebelum masa perbaikan administrasi pendaftaran caleg ditutup pada 31 Juli.

"Kami akan coret semua. Kebijakan kami di Majelis Etik pun tidak merekomendasikan para mantan narapidana koruptor menjadi Bacaleg," ujar Hatta saat dikonfirmasi, Ahad (29/7).

Sebagaimana diketahui, berdasarkan data pengawasan dari Bawaslu, ada 25 caleg DPRD provinsi, kabupaten dan kota dari Golkar yang teridentifikasi sebagai mantan narapidana korupsi. Namun, menurut Hatta, jumlahnya tidak sebanyak itu.

"Setahu saya di DPR ada dua. Tetapi nanti yang caleg DPRD akan disampaikan ke daerah. Pasti akan diganti semua," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menampik jika parpolnya mendaftarkan caleg DPR yang merupakan mantan narapidana korupsi. Berdasarkan data Bawaslu, PDIP memiliki 12 caleg DPRD provinsi, kabupaten dan kota yang merupakan mantan narapidana korupsi.

"Kami sudah berkomitmen untuk caleg DPR tidak boleh ada yang berstatus sebagai tersangka, mantan narapidana korupsi, dan lainnya. Itu boleh dilihat. Sebab kami berkomitmen bukan semata hanya di atas kertas saja, melainkan kami lakukan," ujar Hasto.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, mengatakan partainya sudah menginstruksikan penggantian caleg DPRD yang saat ini teridentifikasi sebagai mantan narapidana kasus korupsi. Riza menegaskan akan melakukan penggantian sebelum 31 Juli.

Saat dihubungi pada Jumat (27/7), Riza mengakui sudah membaca informasi tentang 27 caleg DPRD dari Gerindra yang diketahui pernah melakukan tindak pidana korupsi. Meski begitu, Gerindra tetap melakukan pengecekan terhadap informasi hasil pengawasan Bawaslu tersebut.

"Sedang kami teliti kebenarannya, kami telusuri orang-orang itu, apakah memang kader parpol, atau kader pindahan dari parpol lain. Sedang kami cek," ujarnya, Jumat malam.

Selain melakukan penelusuran, Gerindra juga telah meminta agar nama-nama caleg mantan koruptor itu diganti. "Sesuai dengan PKPU (Nomor 20 Tahun 2018) kan tidak boleh. Maka kami instruksikan agar mengganti untuk caleg di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Insyaallah tidak ada masalah," tegasnya .

Terkait beberapa kader Gerindra yang merasa tidak puas dengan larangan bagi mantan narapidana korupsi menjadi caleg, Riza mengatakan mereka dipersilakan melakukan uji materi di Mahkamah Agung (MA). Jika ada yang merasa kecewa karena diganti dengan caleg lain, bisa juga mengajukan sengketa ke Bawaslu.

Lebih lanjut, Riza pun mengkonfirmasi tentang penandatanganan pakta integritas antara Gerindra, KPU dan Bawaslu. Menurutnya, pakta integritas antara Gerindra dengan KPU sudah ditandatangani dan dilampirkan pada saat pendaftaran caleg.

"Pakta integritas itu sudah kami sampaikan juga kepada KPU. Sementara itu, untuk yang pakta integritas dengan Bawaslu, saat itu Pak Prabowo sedang ada di luar negeri. Namun demikian, kami sudah sepakat dengan pakta integritas itu," tambahnya.

Terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ahmad Rofiq, juga menegaskan jika parpolnya telah meminta para caleg mantan narapidana korupsi untuk diganti. Dia mengatakan sudah mengkonfirmasi tentang data temuan Bawaslu ke pengurus Perindo di daerah, yang menyatakan ada 12 caleg merupakan mantan napi kasus korupsi.

"Kami minta mereka harus diganti. Sebab sudah disepakati baik dalam rakornas maupun sejak semula, baja Perindo tidak akan mencalonkan mantan narapidana korupsi dan mantan narapidana lain yang dilarang oleh PKPU," ungkapnya ketika dijumpai di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat malam.

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/07/30/pcnjmy354-golkar-segera-coret-bacaleg-mantan-napi-koruptor



Original Post

Titik Terang Itu Masih Titik Titik

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-07-30

DUA hari sudah kalah Pemilu. Keluarga besar Nawaz Sharif kumpul di penjara. Demikian juga pentolan-pentolan partainya: Partai Liga Muslim. Yang diketuai adik bungsunya: Shahbaz Sharif.Di penjara itu Nawaz menjalani hukuman 10 tahun. Tambah satu tahun karena melarikan diri. Anaknya, Maryam, dihukum 7 tahun. Juga tambah satu tahun: karena tidak hadir di pengadilan. Suami Maryam dihukum satu tahun.

Nawaz dan putrinya itu berada di London. Saat hukuman itu dijatuhkan tanggal 5 Juli lalu. Hanya 20 hari sebelum Pemilu. Seperti sengaja dipilih dekat-dekat Pemilu.

Rumahnya yang di London itulah yang diungkap dalam Panama Paper. Nawaz tidak mengajukan bukti dari mana asal usul uang untuk membelinya.

Nawaz bukan saja tidak mengajukan bukti. Ia sembunyi di London. Ia merasa pengadilan itu sandiwara. Untuk mengakhiri karir politiknya.

Nawaz marah-marah. Selalu. Sejak dua tahun lalu. Ketika Mahkamah Agung mencopotnya dari jabatan perdana menteri. Dengan alasan: tidak lagi mendapat kepercayaan masyarakat.

Sejak Panama Paper itu. Nawas menganggap putusan MA itu sebagai \'kudeta oleh pengadilan\'. Bukan main. Mahkamah Agung mengeluarkan putusan seperti itu.

Rapat di penjara itu berlangsung di auditorium. Yang ada AC-nya. Dua jam lebih. Kesimpulan rapat: Pemilu ini tidak sah. Kata mereka: begitu banyak pelanggaran. Tekanan dari militer sangat kuat.

Militer Pakistan memang tidak suka Nawaz. Sejak lama. Sejak Nawaz menjadi perdana menteri yang pertama. Tahun 1999. Baru dua tahun menjabat dikudeta oleh militer. Sembilan tahun militer berkuasa setelah itu. Sampai gerakan prodemokrasi tidak bisa dibendung lagi. Kalau dihitung dengan yang lalu-lalu luar biasa. Nyaris separo usia Pakistan yang 70 tahun berada dalam kekuasaan militer.

Militer memang sangat senang Imran Khan yang menang dalam Pemilu kali ini: dianggap agak lemah. Yang bisa diajak kompromi. Apalagi kemenangan Imran tidak cukup besar. Untuk bisa membentuk pemerintahan sendiri, dukungan militer sangat diperlukan.

Bahkan pendukung Nawas kasar sekali: menganggapnya tidak lebih dari keledai. Apa pun, Imran Khan yang kini menang. Dan Liga Muslim kalah. Tiwas Nawaz Sharif pulang. Dari persembunyiannya di London. Hanya untuk menjalani hukuman.

Ternyata partainya tetap kalah. Padahal perhitungannya matang: dengan kepulangannya itu partainya akan menang. Lalu adik bungsunya bisa jadi perdana menteri. Lalu Nawaz bisa naik banding. Berharap pengadilan tinggi membebaskannya.

Dengan kemenangan Imran berarti Nawaz harus tetap di penjara. Selama sepuluh tahun. Bersama anak perempuannya, Maryam. Yang sebenarnya mewarisi jiwa politik bapaknya. Ibarat Benazir Bhutto mewarisi jiwa politik: Zulfikar Ali Bhutto.

Memang kemenangan Imran tidak sempurna: hanya 115 kursi. Masih kurang 50 kursi. Untuk bisa membentuk pemerintahan baru. Sebetulnya pas kalau Imran berkoalisi dengan Nawaz. Yang partainya memperoleh 64 kursi. Tapi itu mustahil. Imranlah yang membuat Nawaz masuk penjara.

Mungkinkah Imran berkoalisi dengan partainya Bhutto? Yang hanya mendapat kursi 28? Yang berarti harus menambah lagi anggota koalisi? Menjadi koalisi gemuk? Yang akan menyulitkan pemerintahannya nanti?

Apalagi di provinsi-provinsi penting partainya kalah. Di provinsi Punjab dimenangkan partainya Nawaz: Liga Muslim. Di provinsi Sind dimenangkan partainya Bhutto: Partai Rakyat. Di provinsi barat laut dimenangkan partai lokal. Berarti di provinsi-provinsi tersebut akan diperintah partai lain. Hanya satu provinsi yang akan diperintah partainya Imran.

Politik Pakistan masih belum menemukan titik terang. Puluhan juta nyawa telah hilang. Saat Pakistan memisahkan diri dari India. Puluhan juta orang pula yang menderita. Saat pemisahan itu. Setelah 70 tahun merdeka, hasilnya begitu-begitu saja. [***]

http://dunia.rmol.co/read/2018/07/30/349924/Titik-Terang-Itu-Masih-Titik-Titik-



Original Post

Napi Rutan Tanjungpinang Minta Uang Sogokannya Dikembalikan

Media Online republika.co.id
2018-07-30

Napi di Tanjungpinang mengaku telah menyerahkan uang sebesar Rp 30 juta.REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNGPINANG -- Salah seorang mantan narapidana (napi) meminta pihak Rumah Tahanan Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, mengembalikan uangnya puluhan juta rupiah yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan ruangan di Blok Pulau Penyengat semasa menjalani hukuman.

Kepada kantor berita Antara, napi itu mengaku telah menyerahkan uang sebesar Rp 30 juta kepada oknum sipir Rutan Tanjungpinang agar tidak ditahan di Blok Bintan. "Istri saya menyerahkan kepada oknum Rutan Tanjungpinang. Awalnya, diminta Rp50 juta, kemudian disepakati Rp30 juta," katanya yang meminta tidak disebutkan namanya.

Ia berencana melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian seandainya uang tersebut tidak dikembalikan pihak Rutan. Ia juga ingin memberi pelajaran kepada oknum petugas di Rutan Tanjungpinang agar tidak ada lagi pungutan liar.

Sejumlah napi dan mantan napi siap menjadi saksi jika pungli di Rutan dilaporkan kepada pihak kepolisian. "Rutan ini lebih kejam. Tempat ini seperti neraka bagi orang yang tak punya uang," ucapnya yang telah menjalani hukuman.

Baca juga, Fahri Kunjungi Lapas Sukamiskin, Puji Saung Mewah Napi.

Selain dia, istri dari mantan napi lainnya juga menginginkan uang yang diberikan kepada pihak Rutan dikembalikan. Ia terpaksa memberikan uang Rp30 juta agar tidak ditahan di Blok Bintan. "Kami terpaksa menjual aset, terus uangnya diserahkan kepada oknum petugas di Rutan Tanjungpinang. Kami ingin uang itu dikembalikan," tegasnya.

Menurutnya, pungli terjadi sejak awal masuk Rutan Tanjungpinang. Hampir setiap hari ada pungutan liar, bahkan wajib dibayar oleh penghuni Rutan.

Aksi jual beli fasilitas di Rutan Tanjungpinang ini sudah terjadi bertahun-tahun, namun baru sekarang ada media massa yang mengungkap ke publik. "Para tahanan bukan ingin diperlakukan istimewa, melainkan tidak diperlakukan seperti hewan," ujarnya.

Ia mengatakan para terdakwa maupun napi di Rutan Tanjungpinang adalah manusia, yang memiliki hati, dan menyesali perbuatannya. Mereka sudah dihukum secara sosial dan fisik, sehingga ketika keluar dari Rutan mengharapkan dapat memulai kehidupan yang layak di tengah masyarakat. "Kami seharusnya ketika berada di dalam Rutan dibina, bukan malah menjadi korban pungli," katanya.

Rutan Tanjungpinang, Rony Dwi Wijaksono sejak beberapa hari lalu berupaya "menggalang" wartawan. Sebelumnya ia membantah ada pungli di lembaga yang dipimpinnya.

Ketika ada pandangan mengapa para tahanan kasus tipikor dibedakan tempatnya, Rony berdalih memang menempatkan mereka dalam satu tempat (beberapa kamar khusus tipikor). Ini mengingat tidak ada blok khusus tahanan kasus tipikor.

Namun ketika ditanya mengapa salah seorang napi kasus tipikor digabung dengan napi kasus pidana umum di Blok Bintan, ia beralasan Blok Bintan fungsinya sama dengan Blok Penyengat.

"Terkait dengan keberadaan warga lain di Penyengat memang benar, karena Blok Penyengat itu fungsinya sama dengan Blok Bintan hanya untuk memudahkan pengawasan dan lain-lain, maka di Penyengat kami fungsikan beberapa kamar yang difokuskan untuk para tahanan kasus tipikor. Dengan memfungsikan beberapa kamar tersebut untuk memudahkan pengawasan. Namun Kamar lain juga digunakan untuk napi umum, selain napi tipikor," ucapnya.

Sementara terkait fasilitas telepon dan internet, Rony membantah warga binaan yang ingin mendapatkan fasilitas telepon dan internet dikenakan biaya puluhan juta rupiah.

"Bagaimana mengutip pungli untuk memberikan kebebasan telepon bagi para tahanan atau napi, sementara kami memiliki wartel dengan 20 ponsel yang semua tahanan dan napi termasuk mereka yang tipikor menggunakannya setiap hari secara bergiliran," ujarnya.

Semua nomor telepon tersebut, kata ia, terdaftar di BNN dan Polri agar mudah dipantau oleh mereka. Rony juga membantah dugaan pungli sebesar Rp 500 ribu saat proses pemindahan napi yang dilakukan sepuluh hari sekali. Ia justru balik bertanya uang yang dikumpulkan dari proses pemindahan napi itu dipergunakan untuk apa.

"Kalau memang ada pungutan itu, peruntukannya apa ya, kami sendiri tidak paham. Sementara untuk proses tersebut tidak menggunakan biaya apapun. Terkait penempatan tahanan baru memang protapnya, kami tempatkan di Kamar Mapenaling yang isinya memang sudah over," katanya.

Rony meminta jangan berprasangka buruk terhadap fungsi kamar-kamar tipikor seolah pihak Rutan mengkhususkan kamar tersebut. Ini karena memang seharusnya para tahanan kasus tipikor dipisahkan penempatannya dengan yang lain mengingat Rutan Tanjungpinang tidak memiliki blok khusus seperti Blok Narkoba.

"Terkait semua informasi disampaikan kepada kami ini adalah informasi yang sudah kami terima berualang-ulang dari tahun kemarin sehingga kami melakukan perubahan dan pembenahan untuk memperbaiki kinerja kami dari waktu ke waktu," katanya.

Namun Rony membenarkan salah seorang stafnya dipindahkan lantaran melakukan perbuatan yang tidak baik kepada para tahanan. "Pemindahan sipir itu sebagai bukti pungli masih terjadi di Rutan Tanjungpinang," katanya

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/07/30/pcmxw7377-napi-rutan-tanjungpinang-minta-uang-sogokannya-dikembalikan



Original Post

Indonesia-Amerika Sepakat Susun Peta Jalan Pemacu Perdagangan

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-7-30

Indonesia-Amerika Sepakat Susun Peta Jalan Pemacu Perdagangan

Jakarta - Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sepakat untuk menyusun peta jalan guna mewujudkan peningkatan perdagangan antara kedua negara dengan melibatkan pihak swasta dan membangun kemitraan strategis.

neraca

Keterangan tertulis Kementerian Perdagangan sebagaimana disalin dari laman Antara pekan lalu menyebutkan bahwa kesepakatan itu dicapai pada perte-

muan antara Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross.

Mendag mengatakan kedua negara perlu untuk

membangun kemitraan strategis di tengah dinamika perdagangan global saat ini. "Agar semakin efektif, target peningkatan perdagangan Indonesia dan AS harus dibarengi dengan sebuah peta jalan yang penyusunannya melibatkan pihak swasta kedua negara. Kami mengusulkan target perdagangan 50 miliar dolar AS, dan Menteri Ross menyambut ajakan tersebut secara positif," kata Enggartiasto.

Selain itu, Enggartiasto juga meminta dukungan penuh dari Ross agar Indonesia tetap mendapatkan fasilitas GSP setelah pemerintah AS meninjau ulang Indonesia sebagai negara penerima GSP. Selain itu juga meminta dukungan agar mengecualikan Indonesia dari pemberlakuan kenaikan tarif impor produk besi baja dan aluminium.

"Produk besi baja dan aluminium dari Indonesia bukanlah pesaing produk lokal di AS. Besi bajadan aluminium produksi Indonesia berbeda dengan yang diproduksi di AS dan pangsa pasarnya berbeda," ujar Enggartiasto.

Menanggapi permintaan Indonesia agar dikecualikan dari pengenaan tarif impor produk-produk baja dan aluminium, Rossmeny-atakan bahwa pertimbangan positif akan diberikan jika produk Indonesia tersebut spesifikdan tidak diproduksi oleh industri dalam negeri AS.

Selain membahas peningkatan target perdagangan Indonesia-AS, Enggartiasto berdiskusi soal akses pasar perdagangan barang dan jasa, investasi di Indonesia, hingga isu pertanian, perdagangan digital, dan layanan finansial. Selain itu juga isu-isu pertanian seperti kedelai, hortikultura, dan produk susu.

Kedua Menteri juga membahas kebijakan maritim baru AS yaitu seafood import monitoring program (SIMP) agartidakmempen-garuhi akses perikanan Indonesia ke pasar AS. Berdasar catatan Kementerian Perdagangan, total nilai perdagangan Indonesia dengan AS mencapai 25,9 miliar dolar AS pada 2017.

Dari jumlah tersebut, ekspor mdonesia mencapai

17,79miliardolarASdan impor Indonesia sebesar 8,12 miliar dolar AS, sehingga, neraca perdagangan Indonesia surplus 9,67 miliar dolar AS.

Sebelumnya, - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menggalang dukungan dari importir asal Amerika Serikat (AS) terhdap kebijakan fasilitas oeneV ralized System of Prefe- rences(GSP)yangdibciikan oleh pemerintah Negeri Paman Sam tersebut untuk Indonesia. Enggartiasto mengatakan, langkah itu dilakukan sehubungan dengan rencana pemerintah AS yang akan melakukan peninjauan kembali pemberian fasilitas tersebut kepada Indonesia

Para importir AS tersebut membutuhkan skema GSP untuk menunjang keberlangsungan bisnis mereka. "Indonesia memahami ada review atas penerima GSP. Namun, Indonesia berharap hasil review tidak mengganggu ekspor Indonesia ke AS dan tidak memberi dampak pada industri domestik AS," kata Enggartiasto.

munib





Original Post

KPK-Kejari Minahasa Selatan Lakukan Koordinasi Penindakan Korupsi

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 16
2018-7-30

KPK-Kejari Minahasa Selatan Lakukan Koordinasi Penindakan Korupsi

NERACA

jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dan supervisi penindakan atas empat kasus korupsi yang disidik oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa Selatan, Sulawesi Utara.

"Hari ini (Kamis,26/7) di Pengadilan Tipikor Manado dilaksanakan sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi rehabilitasi tembok Pantai Amurang yang berasal dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun Anggaran 2016 atas nama terdakwa Hendrie MJ. Komaling, Stephen Yani Poluakan dan Christiano Y.A.A.B. Weenas," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (27/7).

Perkara tersebut, kata Febri, merupakan salah satu dari empat perkara tindak pidana korupsi yang disidik oleh Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan dengan supervisi KPK. Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, lanjut dia, berkomitmen untuk segera menyelesaikan penyidikan perkara tindak pidana korupsi khususnya yangdi supervisi oleh KPK sampai perkara perkara tersebut mendapatkan kepastian hukum.

Tiga perkara yang lain yaitu pembangunan tembok Pantai Ongkawyang bersumber dari DSP BNPB Tahun Anggaran 2016, pembangunan tembok Pantai Amurang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2016, dan pengadaan kendaraan bermotor angkutan darat pemadam kebakaran pada kesatuan polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan.

"Tiga perkara sea wall yang disidik oleh Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan cukup menarik perhatian publik terkait kesalahan dalam penganggaran perencanaan dan pelaksanaan dana siap pakai yang diperuntukkan untuk kondisi darurat," ungkap Febri.

Adapun, kata Febri, si-

dang tersebut adalah sidang pertama dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan. Agenda sidang yang dilaksanakan hari ini adalah pembukaan sidang yang dibuka untuk umum dan pembacaan identitas masing masing terdakwa."Sebelum masuk pada agenda sidang pembacaan dawaan para terdakwa menyatakan keberatannya atas persidangan yang dilaksanakan hari ini," kata dia.

Adapun keberatan para terdakwa antara lain masing-masing terdakwa belum mendapat dan memperoleh surat dakwaan dari penuntut umum, panggilan untuk mengikuti persidangan hari ini tidak dilakukan dengan layak surat panggilan sidang diterima kurang dari tiga hari kerja, dan belum ada penasihat hukum yang ditunjuk oleh masing masing terdakwa

"Atas keberatan tersebut Jaksa Penuntut Umum menjelaskan bahwa para terdakwa menolak untuk menerima surat dakwaan dan surat panggilan sidang yang disampaikan oleh penuntut umum pada hari Rabu 25 Juli 2018. Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan upaya para terdakwa dalam hal ini adalah Cristiano Wenas yang mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Minahasa Selatan," ucap Febri.

Atas kondisi tersebut, kata Febri. Majelis Hakim memutuskan bahwa sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Hendrie MJ. Komaling, Stephen Yani Poluakan, dan Christiano Y.A.A.B. Weenas telah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

"Sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum akan dilaksanakan pada Selasa31 Juli2018.MajeIisHa-kim juga memerintahkan kepada masing-masing terdakwa untuk menerima surat dakwaan dari penuntut u-mum dan untuk segera menunjuk penasihat hukum untuk hadir pada persidangan pada Selasa," ujar dia.

ant





Original Post

Napi Koruptor Tidak Dipindah ke Nusakambangan

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 16
2018-7-30

Napi Koruptor Tidak Dipindah ke Nusakambangan

Cilacap - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly memastikan napi koruptor tidak akan dipindah ke lembaga pemasyarakatan di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

"Koruptor itu bukan high risk, hanya menuntut fasilitas mewah. Nah, itu yang tidak boleh," kata dia saat menggelar konferensi pers di Dermaga Wijayapura, Cilacap, Jumat siang (27/7), usai meninjau percepatan pembangunan Lapas "High Risk" Karanganyar, Pulau Nusakambangan.

Konferensi pers tersebut juga dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Sri Puguh Budi Utami, Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarief Burhanudin, serta sejumlah pejabat Kemenkumham dan Kementerian PUPR.

Yasonna mengatakan napi yang ditempatkan di sejumlah lapas Pulau Nusakambangan merupakan napi-napi yang terlibat kasus berat serta berisiko tinggi seperti bandar narkoba dan teroris.

Terkait dengan kasus yang terjadi di Lapas Sukamiskin Bandung, dia mengatakan pihaknya saat sekarang sedang melakukan pembenahan dan napi-napi tindak pidana korupsi tersebut akan diredis-tribusi ke daerah-daerah."Jadi di sini (lapas-lapas di Pulau Nusakambangan, red.) khusus yang high risk. Ini betul-betul khusus, super maksimum," tegas dia.

Lebih lanjut mengenai pembangunan Lapas "High Risk" Karanganyar di Pulau Nusakambangan, dia mengatakan pihaknya sedang mempercepat proses pembangunannya dan diharapkan dapat diselesaikan pada akhir tahun 2018.

Menurut dia, di Pulau Nusakambangan saat ini telah ada dua lapas "high risk" yang menggunakan pengamanan super maksimum, yakni Lapas Batu dan Lapas Pasir Putih. Oleh karena dalam beberapa wak tu terakhir ada pengalihan napi dari Rutan Mako Brimob ke

Nusakambangan, kata dia, pihaknya kesulitan tempat meskipun sebagian telah dipindah ke Lapas Gunungsindur, Bogor.

"Nanti kalau ini (Lapas Karanganyar, red.) sudah selesai, kami akan tempatkan (mereka) di situ, khusus yang high risk. Kami harapkan akhir tahun ini selesai," jelas dia.

ant





Original Post

BERSAKIT-SAKIT DAHULU, PELESIRAN KEMUDIAN

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 70
2018-7-30

BERSAKIT-SAKIT DAHULU, PELESIRAN KEMUDIAN

Pelesiran narapidana Sukamiskin terjadi sejak dulu. Izin keluar menjadi bancakan kepala penjara dan sejumlah napi. Choel Mallarangeng diduga Ikut terlibat.

UFINUS Hotmaulana Hutauruk masih mengenali pria da-flam tiga foto yang ditunjukkan Tempo melalui pesan What-LsApp. Mantan pengacara yang kini menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Hati Nurani Rakyat itu meyakini tiga foto tersebut menampilkan sosok yang sama Budi Susanto. "Saya kenal betul dia," kata Rufinus, Jumat pekan lalu.

Pada September 2013, Rufinus mendampingi Budi Susanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Saat itu, Budi didakwa terlibat kasus korupsi simulator pembuatan surat izin mengemudi. Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi-perusahaan pemenang tender proyek simulator tahun 2011- tersebut dituding menyuap Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia saat itu, Inspektur Jenderal Djoko Susilo.

Pengadilan memvonis Budi hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. "Saya sempat mendampingi di pengadilan banding, tapi kemudian mundur," ujar Rufinus. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung menambah hukuman Budi menjadi 14 tahun penjara dan denda Rp 88,4 miliar pada Oktober 2014. Sejak itu, ia berstatus narapidana dan menghuni Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, untuk menjalani hukuman 14 tahun penjara.

Dinding penjara ternyata tak membuat pria 51 tahun itu lepas dari perusahaannya. Tempo mendapatkan (oto dan video Budi berada di area pabrik PT Mitra Alumindo

Selaras di Jalan Kopel, Desa Gintung Kerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Akta Mitra Alumindo yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menunjukkan Budi Susanto merupakan pemilik perusahaan dengan memegang saham mayoritas senilai Rp 9,339 miliar dari total saham Rp 12 miliar.

Video kehadiran Budi di kantornya terekam tak sampai 50 detik. Mengenakan topi hitam, ia tampak melenggang dengan dua pria dari area parkiran mobil menuju ke dalam bangunan pabrik kawat aluminium tersebut. Kemudian seorang laki-laki yang keluar dari sebuah lorong tergopoh-gopoh menyeka tangannya, lalu menjabat dan mencium tangan Budi. Penelusuran metadata atau keterangan atas informasi digital dari aplikasi Metadata View menunjukkan video tersebut diambil pada 29Juni 2018.

Jejak Budi di luar penjara Sukamiskin juga terlihat dari tiga foto yang dibenarkan oleh Rufinus Hutauruk. Aplikasi Metadata View menyebutkan tiga foto itu diambil pada 13 Juli 2018 atau Jumat tiga pekan lalu. Pada salah satu foto, Budi terlihat menghadiri rapat yang dihadiri lebih dari lima orang. Salah satunya Cahyo Murdian-to, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Mitra Alumindo Selaras. Cahyo tak menjawab panggilan telepon dan tak membalas pertanyaan yang dilayangkan Tempo melalui pesan WhatsApp.

Seorang anggota staf Mitra Alumindo yang ditemui Tempo mengaku beberapa kali melihat Budi Susanto mengunjungi pabrik yang salah satunya memproduk-

si pelat nomor kendaraan tersebut. Karyawan yang tak mau disebut namanya itu mengatakan di pabrik tersebut tak ada yang berani membicarakan kehadiran Budi secara terbuka.

Tempo mencoba menemui Budi di penjara Sukamiskin pekan lalu. Tapi dia tak terlihat ada di antara deretan napi yang menerima tamu. Sampai akhir pekan lalu, Budi tak merespons surat permintaan wawancara yang disampaikan melalui petugas penjara.

Praktik pelesiran narapidana seperti yang dilakukan Budi Susanto kembali mencuat ke publik setelah tim Komisi Pemberantasan Korupsi menggulung Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Wahid Husein karena menerima suap dari terpidana korupsi di Badan Keamanan Laut, Fahmi Darma wansyah, padajumat dua pekan lalu. Suap diduga bukan hanya untuk

jual-beli izin keluar, tapi juga agar narapidana bisa membangun sel mewah di penjara yang ditetapkan khusus buat koruptor pada 2012 itu. Menurut KPK, tarif untuk mendapatkan semua fasilitas itu berkisar Rp 200-500 juta.

PELESIRAN para narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Suka-miskin diduga sudah lama terjadi. Tim investigasi Tempo selama empat bulan sejak November 2016 membuktikan sejumlah narapidana koruptor dengan mudah ke luar penjara tanpa pengawalan ketat. Salah satunya Anggoro Widjojo, terpidana kasus korupsi pengadaan sistem komunikasi radio terpadu di Departemen Kehutanan-kini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Akhir Desember 2016, Anggoro terlihat

Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskm, Bandung, Senin pekan lalu.

berada di Apartemen Gateway, Bandung, sejak pukul 06.30. Turun dari ambulans milik penjara Sukamiskin, dia tak diikuti pengawal. Sekitar 13 jam berada di apartemen tersebut, Anggoro keluar berteman seorang perempuan muda. Menaiki mobil Mitsubishi Grandis yang dikemudikan perempuan tersebut, ia kembali ke penjara.

Tempo memergoki keberadaan Anggoro di Apartemen Gateway sebanyak empat kali. Melalui surat, Anggoro menjelaskan bahwa dia ke luar Sukamiskin karena sakit. "Izin berobat diberikan berdasarkan pemeriksaan ketat oleh dokter dan sidangTim Pemasyarakatan yang sah," ujar Anggoro. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin saat itu, Dedi Handoko, membenarkan mengeluarkan izin berobat untuk Anggoro.

Bekas Wali Kota Palembang, Romi Her-ton, juga terlihat keluar dari penjara dengan naik mobil Mitsubishi Pajero. Tempo menyaksikan terpidana kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar itu berkunjung ke rumah istri mudanya, Lisa Me-liani Zako, di kawasan Antapani dan menemui istrinya, Masyito, di Rumah Sakit Santosa, Bandung. Masyito juga menjadi terpidana kasus yang sama dengan suaminya.

Romi pun pernah bepergian ke Palem-bangbersama Masyito. Pasangan itu mengajukan izin membesuk putra mereka yang dirawat di Rumah Sakit R.K. Charitas, Palembang. Juru bicara Rumah Sakit Charitas, Eddy Cahyono, saat itu mengatakan putra Romi tak dirawat di sana. Belakangan, terungkap bahwa Romi-Masyito pulang ke rumah mereka di Talang Semut, Palembang, selama tiga hari. Romi, Lisa, dan Masyito tak menjawab permintaan wawancara.

Setelah investigasi Tempo terbit, Anggoro dan Romi dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, yang berkeamanan superketat. Romi meninggal di penjara tersebut pada September 2017 karena sakit.

Dalam wawancara khusus dengan Tempo sebelum investigasi tersebut dipublikasikan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly menga-

takan akan mengganti Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin. "Kami harus mencari lagi kepala LP yang punya kemampuan dan integritas," katanya. Niat itu baru terwujud pada pertengahan Maret lalu. Dedi Handoko digantikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun, Jawa Timur, Wahid Husein.

Baru empat bulan menjabat, Wahid tertangkap tim KPK. Komisi antikorupsi meyakini dia menerima suap berupa mobil dan duit agar memberikan fasilitas lebih kepada narapidana. Suap itu juga diduga terkait dengan pemberian izin keluar-masuk penjara. "Saya kecewa. Kejadian ini mempermalukan kami," ucap Yasonna, Jumat pekan lalu.

SEJUMLAH narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin yang berbincang dengan Tempo menyatakan pelesiran ke luar penjara seperti yang dilakukan Budi Susanto terjadi sejak dulu. Termasuk selama empat bulan Wahid Husein memimpin Sukamiskin. Dua narapidana mengatakan tahanan memanfaatkan izin berobat dan izin luar biasa, seperti menjenguk keluarga yang sakit, untuk berjalan-jalan, bahkan menginap.

Saat menggeledah Sukamiskin pada Jumat malam ketika penangkapan, penyidik KPK menemukan dua sel ditinggalkan penghuninya. Mereka adalah adik bekas Gubernur Banten Atut Chosiyah, Chaeri Wardana alias Wawan, serta bekas Bupati dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangkalan, Fuad Amin. Wawan narapidana kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dan kasus korupsi alat kesehatan, sedangkan Fuad terjerat kasus suap pengadaan gas alam.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Liberty Sitinjak mengatakan Wawan kembali ke selnya pada Sabtu sore. Sedangkan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami mengatakan Fuad dirawat di Rumah Sakit Santo Borromeus, Bandung, karena muntah darah. Liberty membantah kabar bahwa keduanya pelesiran. "Kami belum menemukan indikasi mereka jalan-jalan," ujarnya.

Dua pejabat di KPK mengatakan penyidik komisi antikorupsi mencurigai Wawan kerap keluar dari penjara. Suami Wali Kota

Tangerang Airin Rachmi Diany itu diduga berkali-kalimengunjungidaerahCikarang, Tangerang Selatan, dan Serang. Penyidik juga menengarai Wawan masih mengatur berbagai proyek pemerintah daerah di wilayah Banten dari penjara. Sedangkan Fuad terpantau pernah ke Surabaya.

Kuasa hukum Wawan, Maqdir Ismail, membantah jika kliennya disebut kerap bepergian secara bebas dari penjara. "Sepanjang yang saya tahu, dia memang kerap sakit. Kalau ke luar penjara pasti untuk berobat," katanya. Diajuga menyangkal kabar bahwa Wawan masih menjalankan perusahaan dari balik jeruji. Sedangkan pengacara Fuad saat persidangan, Rudy Alfonso, mengaku tak mengetahui bahwa Fuad kerap pelesiran. "Saya sudah bukan pengacaranya."

Dua narapidana korupsi di Sukamiskin mengatakan fasilitas izin ke luar penjara, terutama Senin dan Kamis, menjadi dagangan Kepala LP Sukamiskin Wahid Husein dan Fahmi Darmawansyah. Keduanya kompak menyebutkan bahwa izin ke luar penjara menjadi wilayah bisnis Fahmi. Melaluijalur ini, narapidana bahkan tak perlu melalui pemeriksaan kesehatan oleh dokter di lembaga pemasyarakatan. Jika mela-

lui prosedur resmi, tahanan harus mendapatkan rekomendasi dAi dokter yang kemudian dibahas oleh Tim Pengamat Pema-syarakatan-antara lain beranggotakan kepala pengamanan dan kepala penjara-dan diputuskan oleh kepala lembaga pemasyarakatan.

Biasanya tahanan harus membayar Rp 10 juta jika ingin keluar tanpa menginap. Jika tak kembali, napi bisa mengeluarkan duit Rp 15-30 juta. Pengawalannya pun hanya formalitas. "Semua duit disetor melalui Andri Rahmat. Dia orang kepercayaan Fahmi," ujar seorang narapidana. Setelah itu, duit diberikan kepada Kepala LP Sukamiskin Wahid Husein melalui anggota stafnya, Hendri Saputra. KPK juga menangkap Hendri dan menjadikannya sebagai tersangka bersama Wahid. Sebab, dari hasil penggeledahan di rumahnya, KPK menemukan duit Rp 27,255 juta. Saat keluar dari kantor KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu dua pekan lalu, Fahmi memilih bungkam ketika ditanya seputar permainan di LPSukamiskin itu.

Kedua narapidana itujuga menyebutkan bahwa Fahmi tak sendirian. Mereka kompak menyebut nama Andi Zulkarnain Mallarangeng alias Choel Mallarangeng, nara-

pidana kasus korupsi proyek Hambalang, Bogor, Jawa Barat, bekerja sama dengan Fahmi. Keduanya memang sama-sama menempati blok timur. "Keduanya ada di kelompok yang sama. Perannya pun sama," ucap narapidana korupsi yang lebih dari dua tahun ditahan di Sukamiskin tersebut.

Choel, menurut mereka, juga terlibat dalam jual-beli kamar.

Choel belum bisa dimintai tanggapan. Dia tak menjawab surat permintaan wawancara yang dititipkan kepada sipir penjara. Pengacara Choel, Harry Ponto, mengatakan tak berhak mewakili kliennya

Budi Susanto di pabrik miliknya di kawasan Karawang, Jawa Barat.

berbicara dengan media. "Saya tidak tahu sama sekali urusan itu," ujarnya.

Seorang narapidana kasus korupsi mengatakan dia dan teman-temannya tak berani melawan Choel dan Fahmi. "Kami takut diterbangkan jika melawan," katanya. Istilah "diterbangkan" berarti narapidana tersebut dipindahkan ke penjara lain.

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah, mengatakan belum ada informasi keterlibatan narapidana lain ihwal pengurusan izin keluar. Sedangkan Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan adanya jual-beli surat izin ke luar penjara. "Kami sudah mendengar itu sejak dulu. Tim penyidik masih mendalaminya," ujar Agus.

STEFANUS PRAMONO/SETRI YASRA/BUDIARTI UTAMI PUTRI/LINDA TRIANITA/HISYAM LUTFIANA





Original Post

Keponakan Novanto Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Media Online metrotvnews.com
2018-07-30

Jakarta: Keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi, dan pengusaha Made Oka Masagung bakal menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta hari ini. Irvanto dan Made Oka diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik.

Sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta digelar dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh jaksa kepada Irvanto dan Made Oka. Keduanya akan diproses dalam satu surat dakwaan.





"Kedua terdakwa akan diproses dalam satu dakwaan yang disusun secara alternatif," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin, 30 Juli 2018.

Dalam perkara ini, Irvanto diduga berperan sebagai perantara pemberi uang kepada sejumlah anggota DPR. Irvanto selaku mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera juga diduga sejak awal ikut dalam proses lelang proyek senilai Rp5,9 triliun tersebut.

Selain itu, dalam sidang sebelumnya, terungkap jika Irvanto turut memuluskan penerimaan uang bagi sang paman, Setya Novanto. Ia diduga menerima dana sebesar US$3,4 juta dari berbagai pihak di luar negeri untuk diserahkan ke Novanto.

Sementara itu, Made Oka yang juga kolega Novanto dalam Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) juga diduga kuat terlibat dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu.

Perusahaannya, PT Delta Energy yang bergerak di bidang investasi diduga menjadi perusahaan penampung dana bagi mantan Ketua Umum Partai Golkar itu. Lewat dua perusahaannya, Made Oka diduga menerima uang sebesar US$3,8 juta yang ditujukan kepada Novanto

Baik Irvanto dan Made Oka disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
(AGA)

http://news.metrotvnews.com/hukum/zNAwE8ek-keponakan-novanto-jalani-sidang-perdana-hari-ini



Original Post

Angka yang Diduga Dikorupsi Masih Gelap

Media Cetak Jawa Pos Halaman 22
2018-7-30

Angka yang Diduga Dikorupsi Masih Gelap

KEBAYORAN BARU Penyelidikan kasus rehabilitasi berat terhadap 119 gedung sekolah terus bergulir. Hingga kemarin, polisi belum menetapkan ada tidaknya unsur-pidana dalam program yang digulirkan pada 2017 tersebut

Direskrimsus Polda Metro Jaya Kombespol Adi Derriyan menyampaikan, pihaknya belum bisa banyak berbicara terkait penyelidikan yang dilakukan penyidik Sat V Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. "Ya, kan sampai sekarang penyelidikan. Belum ada tersangka juga. Jadi, semua masih berjalan," tuturnya.

Angka yang diduga dikorupsi pun demikian. Polisi belum menemukan angka pasti. "Semua itu kan kembali pada nanti bagaimana dasar hasil inspektorat itu. Kami kembangkan dulu dalam proses penyelidikan ini," terangnya.

Mantan Kasubdit 1 Dittipikor Mabes Polri tersebut menyebutkan, beberapa kepala sekolah dari 119 sekolah itu telah diseret ke kursi panas penyelidikan. Sayang, Adi enggan menyebutkan identitas mereka. "Ada beberapa ya." katanya.

Adi menegaskan bahwa belum ada temuan kerugian negara pada program rehab berat sekolah itu. Namun, dia belum bisa memastikan apakah memang tidak ada kerugian. Kasus tersebut mencuat saat Inspektorat DKI memberikan laporan berupa dugaan adanya kejanggalan dalam program rehab berat 119 sekolah. Mulai SD hingga SMA.

Dari laporan itu, Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro laya melakukan penyelidikan. Pada Mei, polisi memanggil para Kasudin pendidikan di DKI. Namun, menurut info yang didapat koran ini, mereka kompak tidak memenuhi pemanggilan tersebut,

(sam/col/gum)





Original Post

Media