Gamawan Fauzi Kembali Disebut Dalam Dakwaan Korupsi KTP-El

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-07-31

RMOL. Nama mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi kembali disebut dalam persidangan kasus korupsi pengadaan kartu identitas elektronik (KTP-el).Kali ini nama Gamawan disebut dalam surat dakwaan tersangka Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung.

Gamawan diduga sebagai salah satu yang ikut diperkaya dari proyek KTP-el yang merugikan negara Rp 2,3 triliun.

"Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Setya Novanto, Irman, Sugiharto, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Gamawan Fauzi, Diah Anggraeni dan Drajat Wisnu Setyawa," jelas jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi Abdul Basir saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (30/7).

Jaksa menyebut Gamawan menerima uang Rp 50 juta, sebuah ruko di Grand Wijaya dan sebidang tanah di Jalan Brawijaya III melalui adiknya Asmin Aulia.

"PT Sandipala Artha Putra bertanggung jawab memberikan fee kepada Gamawan Fauzi melalui Asmin Aulia sebesar lima persen dari nilai pekerjaan yang diperoleh," ujar Abdul.

Gamawan sebelumnya pernah disebut turut diperkaya dalam sejumlah dakwaan hingga putusan para terdakwa kasus KTP-el. Nama mendagri periode 2009-2014 itu juga disebut dalam dakwaan Setya Novanto, Irman dan Sugiharto serta Anang Sugiana Sudihardjo. [wah]

http://hukum.rmol.co/read/2018/07/31/350090/Gamawan-Fauzi-Kembali-Disebut-Dalam-Dakwaan-Korupsi-KTP-El-



Original Post

Saksi Bawa Dokumen Kasus BLBI Sjamsul Nursalim dari Singapura

Media Online Cnnindonesia.com
2018-07-31

Jakarta, CNN Indonesia Manajer Umum General Affairs & HRD PT Gajah Tunggal Ferry Lawrentius Hollen mengaku pernah diminta membawa dokumen berupa surat kuasa dari pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim di Singapura pada tahun 2004.



Ferry diminta langsung oleh mantan Direktur Keuangan PT Gajah Tunggal Mulyati Gozali untuk membawakan dokumen tersebut ke Indonesia.



Hal ini disampaikan Ferry saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi Surat Keterangan Lunas Bank Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) dengan terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Tumenggung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (30/7).



"Waktu itu saya sedang berobat ke Singapura dan ditelepon sekretaris Ibu Mulyati untuk bawa dokumen ke Jakarta. Saya diminta ke Bandara Changi, tiket dan dokumen sudah disiapkan," ujar Ferry.



Dokumen tersebut, lanjut Ferry, diserahkan oleh seorang perempuan dalam amplop tertutup. Begitu tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Ferry langsung diminta menuju kantor BPPN untuk menemui Mulyati.



"Saya diminta bawa surat itu ke kantor BPPN karena sudah ditunggu Ibu Mulyati," katanya.



Ferry mengaku tak tahu isi dokumen tersebut. Saat dokumen dibuka, ia hanya diminta menandatangani sebagai bukti karena telah menerima dokumen tersebut.



"Setelah dibuka saya ikut menandatanganinya sebagai saksi," ucap Ferry.



Belakangan, Ferry mengetahui dokumen itu berupa surat kuasa dari Sjamsul kepada istrinya Itjih Nursalim untuk menyelesaikan kewajiban perjanjian Master Settlement Acquisition Agreement (MSAA) atau perjanjian penyelesaianBLBI dengan jaminan aset obligor dan pembayaran uang tunai. Sjamsul adalah salah satu obligor yang menerima kucuran BLBI.



"Saya ditunjukin sama penyidik surat kuasanya. Saya tahu di penyelesaian akhir," tuturnya.



Dalam perkara ini, Syafrruddin didakwa bersama Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan Dorodjatun Kunjorojakti, Sjamsul, dan istrinya Itjih. Syafruddin diduga memperkaya Sjamsul selaku pemegang saham pengendali BDNI sebesar Rp4,58 triliun.



Sjamsul sendiri disebut tidak memenuhi perjanjian MSAA karena tak mengungkap utang petambak kepada BDNI sebesar Rp4,8 triliun yang dijamin PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) yang juga milik Sjamsul.

Utang petambak kepada BDNI itu tergolong kredit macet dan tak bisa ditagih, sehingga Sjamsul harusnya tak mendapatkan release and discharge atau jaminan pembebasan dari tuntutan hukum kepada obligor yang telah memenuhi kewajiban utang pada BPPN.

googletag.cmd.push(function() googletag.display(\'div-gpt-ad-1520566820877-0\') )

(pmg)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180731015609-12-318232/saksi-bawa-dokumen-kasus-blbi-sjamsul-nursalim-dari-singapura



Original Post

Kisah soal Istri Sjamsul Nursalim Mewek Gara-gara Kasus BLBI

Media Online jpnn.com
2018-07-31

jpnn.com, JAKARTA - Persidangan terhadap Syafruddin A Temenggung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (30/7) mengungkap cerita tentang Itjih, istri bos Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim yang menangisi persoalan suaminya. Itjih mewek lantaran suaminya yang juga pendiri PT Gajah Tunggal tersangkut kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk BDNI.

Cerita itu disampaikan mantan Direktur PT Gajah Tunggal Tbk Ferry Lawrentius Hollen saat dihadirkan sebagai saksi bagi persidangan terhadap Syafruddin yang menjadi terdakwa perkara korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) untuk BDNI. Pada persidangan itu, jaksa penuntut umum (JPU) membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) atas nama Ferry.

Sebagaimana keterangan dalam BAP itu, Itjih menangis karena suaminya terseret kasus BLBI. Selanjutnya ada Herman Kartadinata alias Robert Bono selaku staf di PT Gajah Tunggal yang menawarkan diri untuk menyelesaikan permasalahan BLBI.

"Hal itu disampaikan Robert saat mengantisipasi demo buruh dan sweeping buruh di PT Gajah Tunggal. Seingat saya hal itu disampaikan pada 2010-2013, ketika saya bertemu Robert di tenda di halaman parkir PT Gajah Tunggal Tangerang," kata JPU Wayan Triana saat membacakan BAP Ferry.

Mendengar pernyataan JPU, Ferry yang duduk di kursi saksi membenarkan isi BAP. Namun, dia mengaku tidak mendengar langsung dari Robert, melainkan dari ucapan orang lainnya.

"Biasanya dalam May Day (Hari Buruh, red) kami kumpul dengan beberapa manager dan serikat pekerja untuk menjaga lingkungan pabrik, untuk menjaga sweeping dari serikat pekerja. Ya jadi saya mendengar dari beberapa orang yang kumpul di situ," ucap Ferry.

Namun, Ferry mengaku tak mendengar langsung pernyataan Robert. "Saya tidak mendengar langsung. Maaf, pak," jelas Ferry.

Sebelumnya JPU KPK mendakwa Syafruddin selaku kepala BPPN melakukan korupsi dalam penerbitan SKL BLBI untuk BDNI. Penerbitan SKL untuk bank milik Sjamsul Nursalim itu membuat negara merugi hingga Rp 4,5 triliun.(rdw/JPC)

https://www.jpnn.com/news/kisah-soal-istri-sjamsul-nursalim-mewek-gara-gara-kasus-blbi



Original Post

Keponakan Setya Novanto Mulai Disidang

Media Cetak Koran Tempo Halaman 2
2018-7-31

Keponakan Setya Novanto Mulai Disidang

JAKARTA - Iryanto Hendra Pambudi menjalani sidang perdana dalam kasus korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP), kemarin. Ia didakwa karena menjadi perantara suap dari pengusaha pelaksana proyek e-KTP untuk pamannya, bekas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto.

Dakwaan Iryanto dibacakan bersamaan dengan terdakwa lainnya, pemilik toko buku Gunung Agung, Made Oka Masagung. Sebagai salah satu orang kepercayaan Setya, Made diduga menampung duit suap dari para pengusaha. "Perbuatan para terdakwa memperkaya Setya Novanto sejumlah US$ 7,3 juta," kata jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi, EvaYustisiana, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin.

Eva menjelaskan, Iryanto menerima uang dari Johannes Marliem beberapa kali selama Januari-Februari 2012. Johannes adalah pengusaha pelaksana proyek e-KTP. Uang suap jatah Setya Novanto itu disalurkan lewat sejumlah money changer di Singapura. Adapun Made Oka menampung suap jatah Setya dari Johannes dan Anang Sugiana Sudiharjo-pengusaha dalam proyek yang sama. Pengadilan telah menyatakan Setya Novanto bersalah dan memvonisnya 15 tahun penjara pada April lalu.

Iryanto dan Made Oka memutuskan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan. "Kami ingin sidang segera dilanjutkan ke pokok perkara," kata kuasa hukum keduanya, Bambang Hartono.

ROSSENO AJI /MAYA AYU PUSPITASARI





Original Post

Bekas Bos Quadra Solution Divonis 6 Tahun Penjara

Media Cetak Koran Tempo Halaman 9
2018-7-31

Bekas Bos Quadra Solution Divonis 6 Tahun Penjara

Hakim menolak permohonan Anang Sugiana sebagai justice collaborator kasus e-KTP.

JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 6 tahun penjara terhadap Anang Sugiana Sugihardjo dalam kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) pada 2011-2012. Hakim juga menjatuhkan hukuman denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 20,73 miliar kepada bekas Direktur Utama PT Quadra Solution tersebut. Anggota majelis hakim,

Anwar,mengatakan Quadra Solution milik Anang menerima keuntungan sebesar Rp 79,039 miliar dari proyek senilai Rp 5,9 triliun itu. Keuntungan tersebut diperoleh dengan cara melakukan tindak pidana korupsi. Dari jumlah tersebut, Anang kemudian menyetor US$ 3,8 juta (sekitar Rp 38 miliar) kepada mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto, melalui Made Oka Masagung.

Menurut hakim, keuntungan Rp 79 miliar untuk Quadra bersumber dari pembayaran konsorsium yang bernilai total Rp 1,95 triliun. Sedangkan realisasi pengerjaan barang

yang dilakukan Quadra hanya Rp 1,871 triliun. Dalam proyek e-KTP, Quadra merupakan anggota konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI).

Konsorsium PNRI beranggotakan Perusahaan Umum PNRI sebagai ketua konsorsium, PT Sucofindo (Persero), PT Sandipala Arthaputra, PT LEN Industri, dan Quadra Solution. Quadra bersama LEN mendapat tanggung j awab melaks anakan peker-jaan pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak, termasuk jaringan komunikasi dan data.

Hakim juga menolak pengajuan status justice collaborator (saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum) yang diaj ukan Anang. Alasannya, jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan

Korupsi tidak mengajukan terdakwa sebagai justice collaborator. "Majelis hakim memandang terdakwa Anang belum memenuhi persyaratan," kata Anwar kemarin.

Vonis ini lebih rendah dibanding tuntutan jaksa KPK. Sebelumnya, jaksa menuntut Anang dengan hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider pidana pengganti 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 39,239 miliar subsider 7 tahun kurungan. Hakim berpendapat, uang pengganti yang harus dibayarkan Anang dikurangi dengan pengembalian uang kepada KPK sebesar Rp 18,98 miliar.

Dalam putusan, Anang bersama pengusaha Andi Agustinus, Direktur PT Sandipala Arthapura Paulus Tannos, dan

Direktur Utama PNRI Isnu Edhi Wijaya juga disebut dimintai komitmen imbalan (commitment fee). Rinciannya, 5 persen untuk anggota DPR dan 5 persen untuk pej abat Kementerian Dalam Negeri.

Anang menyepakati pemberian imbalan sebesar US$ 3,5 juta dan akan diambil dari bagian pembayaran Quadra kepada Johannes Marliem, melalui perusahaan Biomorf Mauritius dan PT Biomorf

Lone Indonesia. Duit itu ditransfer ke rekening Made Oka Masagung di Singapura dan akhirnya diserahkan kepada Setya.

Kuasa hukum Anang Sugiana, Andi Simangunsong, mengatakan kliennya menerima putusan hakim. Menurut dia, Anang tak akan mengajukan banding atas vonis tersebut. "Anang juga mengakui telah menerima dana dari proyek e-KTP," ujar Andi.

ROSSENO AJI / ANTARA/ Arkhelaus Wisnu





Original Post

Coret Koruptor dari Calon Legislator

Media Cetak Koran Tempo Halaman 11
2018-7-31

Coret Koruptor dari Calon Legislator

Sikap partai politik berkukuh mengajukan bekas terpidana korupsi sebagai calon legislator membuktikan mereka tak memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Banyak partai meneriakkan antikorupsi, tapi keputusan-keputusan politiknya tak mencerminkan sikap tersebut.

Partai politik peserta pemilihan legislatif seharusnya tunduk kepada Komisi Pemilihan Umum. Peraturan lembaga itu Nomor 20 Tahun 2018 melarang mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif di tingkat pusat, provinsi, ataupun kabupaten dan kota. Partai semestinya tidak mengutamakan sekadar mempertimbangkan tingkat keterpilihan kandidat.

Partai seharusnya memilih orang-orang berintegritas. Politikus yang terbukti pernah melakukan korupsi pada dasarnya telah mengkhianati rakyat. Memberi koruptor kesempatan menjadi calon wakil rakyat sama saja dengan membuka peluang bagi mereka untuk mengulangi perbuatannya.

Alasan partai politik bahwa para koruptor itu memiliki hak untuk memegang jabatan publik tidaklah tepat. Hak untuk dipilih sebagai pejabat publik bukan merupakan hak asasi yang tidak dapat dibatasi dalam kondisi apa pun (non-derogable rights), seperti hak untuk hidup atau hak untuk tidak diperbudak. Hak seseorang untuk dipilih bisa dibatasi demi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

KPU dan Badan Pengawas Pemilu mencatat sedikitnya 204 bekas terpidana kasus korupsi maju sebagai calon anggota legislatif. Sejumlah partai, seperti Golkar dan Gerindra, masih menunggu putusan Mahkamah Agung ihwal uji materi peraturan KPU tentang pencalonan sebagai legislator tersebut. KPU tak perlu ragu mencoret nama koruptor karena peraturan KPU itu sudah sah dan mengikat secara hukum.

Peraturan itu juga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu. Undang-undang ini memang tidak secara gamblang melarang bekas napi kasus korupsi menjadi calon legislator, melainkan melarang mantan napi kasus korupsi menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. KPU menganggap, secara kelembagaan, presiden, wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah setara. Dengan demikian, larangan yang diatur untuk calon presiden dan calon wakil presiden dapat diterapkan kepada pencalonan sebagai anggota DPR dan DPD. Hal itu juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang menjadi rujukan KPU dalam menyusun peraturan tentang pencalonan sebagai legislator tersebut.

Pencoretan nama koruptor sangat penting agar masyarakat terhindar dari memilih eks koruptor. Pemilu kita akan berkualitas bila para politikus yang menjadi calon legislator memiliki integritas.

REDAKSI





Original Post

Pola Korupsi Pemerintahan Daerah

Media Cetak Koran Tempo Halaman 11
2018-7-31

Pola Korupsi Pemerintahan Daerah

Operasi tangkap

tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap pemimpin pemerintah daerah sepertinya sudah dianggap sebagai kejadian yang "normal". Hampir setiap bulan setidaknya satu elite politik daerah-baik gubernur, bupati, wali kota, maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-ditangkap, seperti Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap, dan terakhir Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan.

Berbagai macam studi terkait dengan mahalnya biaya politik di Indonesia agar terpilih sebagai pejabat tinggi di tingkat nasional maupun di daerah sudah dilakukan oleh akademikus (Aspinall Sukmawati 2016, Mietzner 2013) maupun praktisi (Anung 2013). KPK (2018) sudah mengeluarkan studinya berupa survei terhadap 150 calon kepala daerah yang kalah terkait dengan berbagai benturan kepentingan dalam

pemilihan kepala daerah.

Berbagai kajian itu merupakan referensi berharga dalam mempelajari fenomena korupsi. Hal yang memprihatinkan adalah terus munculnya para pemimpin pemerintah daerah baru yang terlibat dalam kasus korupsi. Ini menunjukkan tidak adanya rasa jera mereka ketika melihat pendahulunya meringkuk di penjara akibat kasus korupsi.

Kami dari tim peneliti pola-pola korupsi pemerintah daerah Uni-

versitas Indonesia mencoba mengidentifikasi apa saja yang menjadi pola-pola kasus korupsi pemerintah daerah. Sebagai studi awal, kami mencoba meneliti berbagai kasus korupsi yang melibatkan pemerintah daerah yang sudah berkeputusan tetap atau inkracht. Dengan memilih kasus-kasus korupsi berstatus inkracht, selain secara hukum memang terbukti bersalah, banyak sekali yang bisa dipelajari dalam modus operandi mereka yang membentuk suatu pola.

Pola pertama adalah memanipulasi alokasi anggaran. Pada saat KPK melakukan OTT di beberapa tempat di Mojokerto, Juni 2017, beberapa pejabat yang ditangkap di antaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan Mojokerto Wiwet Febryanto dan Ketua DPRD Mojokerto Umar Faruq. KPK menangkap saat Umar diduga mencoba memperoleh alokasi dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah

(APBD) sebesar Rp 13 miliar untuk penataan lingkungan dengan cara relokasi dana hibah yang sebelumnya untuk Poli-teknik Elektronika Negeri Surabaya. Umar dan koleganya, yang diduga memperoleh suap Rp 470 juta, diharapkan dapat membantu memanipulasi APBD Mojokerto tersebut.

Pola kedua adalah upaya pelemahan fungsi pengawasan, terutama yang dijalankan oleh DPRD. Pada 5 Juni 2017, KPK menangkap Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Bambang Heryanto dan Kepala Dinas Peternakan Rohayati. Mereka diduga berusaha memperlemah fungsi pengawasan dan pemantauan APBD Provinsi Jawa Timur dengan memberikan uang cicilan, yang dijanjikan sebesar Rp 600 juta, kepada anggota DPRD Jawa Timur.

Di daerah yang memiliki kekayaan alam besar, penelitian kami mengidentifikasi pola ketiga, yakni jual-beli kekayaan alam. Sebagai contoh,

melalui putusan Mahkamah Agung pada 29 Juni 2016, mantan Bupati Bangkalan, Fuad Amin, terbukti bersalah melakukan korupsi karena menerima uang dari perusahaan swasta dengan jumlah total lebih dari Rp 18 miliar. Pemberian uang itu diduga terkait dengan jual-beli gas alam untuk proyek pembangkit listrik di Gresik dan Gih Timur Bangkalan.

Pola korupsi terakhir adalah manipulasi kebijakan melalui perubahan peraturan daerah. Pada 30 Maret 2016, KPK menangkap anggota DPRD DKI, Muhammad Sanusi, saat mengambil dana dari perantaranya sebesar Rp 1 miliar. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi DKI tanggal 16 Maret 2017 ditemukan bahwa dana suap yang diberikan pihak pengembang itu bertujuan memperoleh keuntungan melalui perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil DKI 2015-2035.

Temuan awal penelitian kami ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kasus-kasus terbaru yang melibatkan pemimpin daerah lain. Ini menjadi pekerjaanrumahyangbesar bagi KPK dan pemerintah Joko Widodo untuk menciptakan efek jera bagi koruptor di pemerintahan daerah, yang tampaknya sulit diwujudkan hingga saat ini.

VISHNU JUWONO





Original Post

Hakim PN Medan Tolak Bukti KPK

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-7-31

Hakim PN Medan Tolak Bukti KPK

JAKARTA, KOMPAS - Hakim Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, Erintua Damanik, menolak bukti tertulis dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Padahal, bukti tersebut diajukan KPK untuk memperkuat alasan yang dikemukakan KPK dalam me lawan permohonan praperadilan yang diajukan empat anggota DPRD Sumatera Utara-bukti tertulis untuk kepentingan pembuktian kompetensi relatif

Pascapenetapan tersangka terhadap 38 anggota DPRD Sumatera Utara, 4 orang, yaitu Washington Pane, M Faisal, Syafrida Fitrie, dan Arifin Nainggolan, mengajukan gugatan praperdilan dan menjalani sidang perdana di PN Medan, Kamis (26/7/2018). Mereka merupakan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan periode 2014-2019 yang diduga terlibat kasus suap pengesahan APBD dan pengajuan hak interpelasi pada masa Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

"Dari aspek kompetensi relatif, kami memandang PN Medan tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili praperadilan ini karena kedudukan hukum KPK secara jelas berada dalam yurisdiksi PN Jakarta Selatan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (30/7).

Hal semacam ini pernah terjadi beberapa kali Sebelumnya, permohonan praperadilan terkait Bank Century yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia terhadap KPK juga ditolak PN Jakarta Pusat karena tidak punya kewenangan. Praperadilan mantan panitera pengganti PN Jakarta Utara terhadap KPK juga bernasib serupa karena tak sesuai dengan yurisdiksi

Dalam sidang praperadilan di PN Medan, Selasa ini. putusan sela terkait dengan kompetensi relatif ini dijadwalkan dibacakan oleh hakim tunggal Erintua Damanik. "Hakim malah menolak tanpa memberikan penjelasan tentang alasan penolakan kepada termohon," kata Febri.

Secara terpisah, Juru Bicara Komisi Yudisial Farid Wajdi . menyampaikan, independensi hakim bukan kebebasan mutlak. Menurut dia, ada batasan yang harus tetap diikuti agar kekuasaan hakim tidak sewenang-wenang dan Komisi Yudisial bisa memeriksanya jika ada indikasi pelanggaran kode etik.

(IAN)





Original Post

Majelis hakim

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-7-31

Majelis hakim

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (30/7/2018), menjatuhkan vonis 6 tahun pidana penjara terhadap terdakwa korupsi proyek pengadaan KTP elektronik, Anang Sugiana Sudihardjo. Anang juga dihukum membayar denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan serta uang pengganti sebesar Rp 20,7 miliar.

KOMPAS / AIF ICHWAN





Original Post

Anang Wajib Bayar Uang Pengganti

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-7-31

Anang Wajib Bayar Uang Pengganti

JAKARTA, KOMPAS - Direktur PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo diwajibkan membayar uang pengganti Rp 20,7 miliar atas keuntungan tidak sah yang diperolehnya dari proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik. Pengajuan Anang sebagai justice collaborator atau pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum juga tidak dipertimbangkan hakim meski ia dinilai telah mengakui perbuatannya.

"Menghukum agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 20,7 miliar dengan ketentuan jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta benda akan disita untuk menutup uang pengganti. Jika dalam hal harta benda yang ada tidak mencukupi, dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun," kata Ketua Majelis Hakim Franky Tumbuwun di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (30/7/2018).

Dalam pidana pokok, Anang dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun dengan denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan. Vonis ini lebih rendah daripada tuntutan jaksa yang meminta Anang dipidana 7 tahun penjara dengan denda Rp 1 miliar. Jaksa juga menuntut pengembalian uang pengganti Rp 39 miliar.

Berdasarkan perhitungan hakim, keuntungan PT Quadra Solution yang tidak semestinya diperoleh adalah Rp 79,3 miliar. Dari jumlah tersebut, dialirkan kepada Setya Novanto sebesar Rp 39,8 miliar dan dikembalikan kepada KPK sebesar Rp 18,9 miliar. Karena itu, menurut pertimbangan hakim, Anang harus mengembalikan Rp 20,7 miliar ke kas negara.

Dalam perkara ini, Anang sebagai Direktur PT Quadra Solution turut andil dalam memuluskan langkah konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia menjadi pemenang tender KTP elektronik. Pada kenyataannya, pengerjaan yang dilakukan konsorsium tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan, bahkan sebagian pekerjaan justru dilimpahkan kepada perusahaan lain.

Kemarin, terdakwa lain dalam perkara KTP elektronik, yakni Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan Made Oka Masagung, menjalani sidang dakwaan. Dalam sidang yang dipimpin Hakim Yanto itu, Jaksa Abdul Basir menguraikan keterlibatan Irvanto dan Made Oka sebagai perantara jatah untuk Novanto.

(IAN)





Original Post

Bimta dan Teroris Lingkungan

Media Cetak Kompas Halaman 7
2018-7-31

Bimta dan Teroris Lingkungan

Suhardi Suryadi

Senior \dulser Ihe Institute for Democracy Lducalion

Tahun 2004, John E Lewis, \sisten Deputi Direktur FBI, mengatakan ada ancaman serius dari teroris dalam negeri. Mereka individu maupun organisasi lingkungan yang ekstrem dalam menyelesaikan persoalan.

Menurut FBI, ada dua lembaga teroris domestik; Animal Liberation Front (ALF) dan The Earth Liberation Front (ELF). Kedua lembaga ini tidak sungkan menggunakan kekerasan dalam memperjuangkan hak-hak hewan.

ALF, misalnya, tidak segan-segan menarget produsen makanan, peneliti biomedis, bahkan penegak hukum dengan kekerasan fisik Tahun 2003, personel ALF memasang alat peledak rakitan di perusahaan pengujian produk konsumen dengan hewan.

Tentu saja tindakan ALF yang menyebabkan kerusakan dan kematian itu sangat tidak dapat dibenarkan. Namun, di sisi lain, ada fenomena menarik dalam hal tingginya kesadaran sebagian warga AS untuk memperjuangkan hak-hak kehidupan hewan.

Para aktivis ALF dan ELF rela dicela, kehilangan pekerjaan, bahkan dihukum untuk memperjuangkan kelangsungan hidup hewan. Berbeda dengan Indonesia. Bagi sebagian masyarakat, keberadaan hewan, apalagi yang liar, adalah ancaman dan dagangan. Mereka diburu dan dibunuh. Kematian Bunta, gajah jinak di lokasi Conservation Response Unit (CRU) Serbajadi, Aceh Ti-hiur, salah satu buktinya.

Teroris lingkungan

Kematian Bunta menambah daftar panjang pembunuhan terhadap satwa liar. Dalam 10 tahun terakhir, konflik manusia-satwa liar merupakan titik kritis bagi kelangsungan hidup banyak spesies yang terancam punah, khususnya harimau sumatera dan singa asia Namun, yang kurang terancam punah, seperti macan tutul salju, monyet merah, dan gajah sumatera, juga terancam. Di wilayah Leuser, Aceh, setiap tahun rata-rata terjadi 40 kasus konflik gajah dengan warga, diakhiri dengan kematian 31 ekor gajah (BKSDA Aceh 2015).

Banyak yang berpendapat, perusakan dan penghancuran lingkungan alam yang menyebabkan gangguan hingga kematian makhluk hidup dapat dikategorikan terorisme lingkungan (environmental terrorism). Meskipun demikian, pelabelan teroris untuk kejahatan lingkungan tidaklah mudah. Dalam "Kamus

Terorisme" sekurang-ku-rangnya terdapat lebih dari 70 definisi, mulai dari penggunaan kekerasan terhadap individu yang tidak bersalah karena alasan politik hingga "alat kekerasan politik untuk mendapatkan perhatian, pengenalan, dan keterpilihan" (Thackrah, 2004).

Elizabeth Chalecki dalam "A New Vigilance Identifying and Reducing the Risks of Environmental Terrorism" membedakan antara terorisme lingkungan dan eko-ter-orisme.

Terorisme lingkungan ia artikan sebagai penggunaan kekuatan melawan hukum terhadap sumber daya lingkungan di dalam kawasan (in situ) yang berdampak mengurangi, merusak ekosistem serta keman-faatannya, dan atau menghancurkan properti lain. Sasaran terorisme lingkungan adalah sumber daya alam dan flora/fauna di dalamnya. Pembunuh Bunta masuk golongan ini.

Sementara eko-terorisme adalah tindakan penghancuran properti demi kepentingan menyelamatkan lingkungan dari perambahan manusia. Eco-teroris-me membidik berbagai sarana seperti jalan, bangunan, dan infrastruktur lain dalam mempertahankan sumber daya alam.

Fokus pada SDA

Di tingkat internasional pembahasan tentang teroris lingkungan telah berkembang dengan fokus pada identifikasi risiko yang akan terjadi terhadap sumber daya alam. Bahkan muncul pendapat di kalangan militer bahwa serangan atau gangguan terhadap sumber daya alam bukan saja menyebabkan lebih banyak kesulitan penghidupan pada manusia, tanaman dan satwa, melainkan juga kerusakan properti, kekacauan politik, hingga gangguan kelangsungan pembangunan dan perubahan iklim.

Istilah teroris muncul tahun 1790-an ketika Partai Jacobin bertindak represif dalam revolusi Perancis. Ironisnya, tindakan ini untuk mendukung keadilan, kesetaraan, dan demokrasi.

Setelah dua abad, istilah teroris bermetamorfosis dalam konteks perusakan lingkungan atau sumber daya alam meski aksi dan praktik teroris lingkungan sudah berlangsung sejak Perang Dunia II. Tahun 1944 pasukan Jerman membanjiri 200.000 hektar lahan Belanda sehingga warganya gagal bercocok tanam.

Di samping itu, aksi teroris lingkungan pada dasarnya tidak hanya dilakukan individu, kelompok, dan perusahaan, tetapi juga negara Contohnya ketika Pemerintah AS membolehkan pasukannya menggunakan 20 juta galon herbisida dosis tinggi untuk menghancurkan tanaman tutupan hutan tempat persembunyian pasukan Vietnam Utara

Contoh lain adalah ketika Pe-

merintah Irak tahun 1991-2003 membangun drainase di "Ma-dan" Marsh, yang menghilangkan ekosistem lahan rawa seluas 20.000 kilometer persegi yang merupakan mata pencaharian hampir 500 juta warga (Simon M Berkowicz, Environmental Security and Eco Terrorism, 2010).

"Ecocide"

Di Indonesia, tindakan perusakan sumber daya alam lingkungan berlangsung masif dalam berbagai bidang dan tingkatan. Dari perambahan hutan, perburuan satwa, pengeboman ikan dan terumbu karang, hingga pembakaran hutan dan pencemaran sungai. Dilakukan oleh warga, kelompok, perusahaan, bahkan tidak jarang mendapatkan dukungan legal aparat

Sudah lama pula berbagai pihak mengklasifikasikan perusakan lingkungan ini sebagai bentuk aksi teroris bukan lagi kejahatan pidana atau perdata Bahkan BPLHD Jabar mewacanakan perlunya lembaga khusus (Densus 99) yang menangani kelompok perusak lingkungan yang karakternya seperti teroris.

Tugas pokok dari wadah ini adalah memburu pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan, seperti pembakar hutan dan lahan, pembuang limbah industri, dan pelaku illegal logging.

Wacana BPLDH Jabar soal Densus 99 didasari pandangan bahwa kejahatan lingkungan dan sumber daya alam di Indonesia tidak lagi cukup dilihat sebagai pelanggaran hukum semata Terlebih dengan kurang efektifhya lembaga hukum mencegah dan menanggulangi kejahatan lingkungan sehingga menyuburkan perusakan lingkungan.

Banyak perkara pelanggaran lingkungan hidup, seperti pembakaran hutan, pencemaran limbah, penebangan liar, perusakan alam hayati, pengabaian hak-hak masyarakat adat, dan pelanggaran tata ruang, yang justru terhenti atau kalah di tingkat peradilan. Hal ini terlihat pada kasus putusan Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan, yang menolak gugatan pemerintah terhadap PT Bumi Mekar Hijau terkait kebakaran hutan dan lahan tahun 2014 dan 2015.

Studi World Resources Institute 2015 menunjukkan hilang-

nya tutupan pohon hutan primer Indonesia yang mencapai 55 persen atau 4,5 juta hektar akibat aktivitas perkebunan, pertambangan, dan penebangan kayu yang melebihi batas. Ironisnya, aktivitas ini dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan keterbatasan dari perundangan dan kebijakan, juga masyarakat biasa karena motif ekonomi maupun hak tradisionalnya Situasi ini diperparah oleh ke-

timpangan dan ketidakadilan distribusi dan kontrol atas sumber daya alam yang menyebabkan kemiskinan se-

;w rta ketidakpuasan masyarakat lokal.

Tantangan pembangunan

Dapat dikatakan terorisme lingkungan merupakan tantangan serius dalam menunjang tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia Tingkat kejahatan lingkungan sudah menempati urutan tertinggi di antara serangkaian ancaman keamanan trans-nasional pemerintah.

Sebagai contoh, dari semua kayu yang diproduksi di Indonesia hampir 70 persen ditebang secara ilegal dan diduga melalui mekanisme perdagangan kayu (ekspor) bawah tanah antara Indonesia dan Malaysia Kerugian negara diperkirakan 3 miliar dollar AS per tahun.

Dalam perkembangannya pelaku kejahatan lingkungan tidak hanya dianggap sebagai teroris, tetapi juga termasuk tindakan ecocide karena merusak sumber daya alam secara intensif sehingga mengubah ekosistem.

Tahun 2010, Polly Higgins, pengacara bidang lingkungan, mengusulkan ke Komisi Hukum Internasional (ILC) agar kejahatan lingkungan dikategorikan sebagai ecocide.

Usulan dikenal dengan "Eradicating Ecocide" yang bertujuan mengubah statuta Roma agar menempatkan perusak lingkungan (ecocide) sebagai bagian dari kejahatan internasional yang dapat diadili Mahkamah Internasional. Dasar argumentasinya adalah kejahatan lingkungan merupakan bentuk tindakan yang mengganggu kemanusiaan, alam, dan generasi masa depan.

Kecenderungan global yang semakin keras menindak secara hukum perusakan dan kejahatan lingkungan (sumber daya alam) seharusnya menjadi perhatian Pemerintah Indonesia

Dalam situasi ketidakseimbangan antara intensitas keru- sakan sumber daya alam dan lingkungan dengan keterbatasan dalam mencegah dan merehabilitasi, pemerintah dituntut menyiapkan langkah kebijakan dan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan lingkungan agar kerusakannya tidak lebih parah.

Kematian Bunta diharapkan menjadi momentum itu. Jika tidak, kekayaan alam Indonesia tinggal legenda dan selanjutnya kita harus bersiap menerima bencana alam setiap saat

Suhardi Suryadi





Original Post

KPK Periksa Aa Umbara hingga Pukul 17.00

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 4
2018-7-31

KPK Periksa Aa Umbara hingga Pukul 17.00

JAKARTA, (PR).-Bupati terpilih Kabupaten Bandung Barat Aa Umbara Sutisna memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (30/7/2018). Aa Umbara diperiksa sebagai saksi bagi tersangka Bupati Bandung Barat nonaktif Abubakar yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terhadap Abubakar.

Hal itu disampaikan Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak. Dia menuturkan, pemanggilan Aa Umbara sesuai kebutuhan penyidik guna mendalami kasus dugaan suap terhadap Abubakar dan pengetahuan saksi terkait kasus tersebut. Aa Umbara keluar Gedung KPK sekitar pukul 17.00. "Aa Umbara dipanggil sebagai saksi untuk ABB (Abubakar), Bupati Bandung Barat periode 2013-2018," ucapnya.

Mengenai materi pemeriksaan dan yang didalami penyidik, Yuyuk tak bisa menjelaskan secara detail. Termasuk ketika disinggung soal nama Aa Umbara yang disebut dalam surat dakwaan turut menerima Rp 100 juta, Yuyuk belum mengonfirmasinya itu.

Selain dalam surat dakwaan, nama Aa Umbara juga disebut-sebut dalam sidang kasus terkait untuk terdakwa mantan Kepala BKPSDM KBB Asep Hikayat, di Pengadilan Tipikor Bandung, beberapa waktu lalu. Saat itu, jaksa menghadirkan sejumlah saksi antara lain Aulia Hasan (anak Abubakar), Caca (staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan), dan Ilham (staf BKPSDM).

Namun, yang menyita perhatian ialah kesaksian Caca. Saat itu, jaksa dari KPK memampangkan foto barang bukti. Di sana ada sebuah catatan yang tercantum kalimat "Rp 100 juta untuk ketua".

Kepada jaksa, Caca menuturkan bahwa yang dimaksud "ketua" di catatan itu ialah Ketua DPRD KBB, Aa Umbara. Ia mengaku disuruh menyerahkan Rp 100 juta untuk Aa Umbara. Dia juga pernah menyerahkan Rp 20 juta untuk Aa Umbara melalui sopirnya dan Rp 135 juta melalui ajudan Aa Umbara. "Saya tidak tahu uang itu untuk apa. Saya hanya diperintahkan Bu Weti untuk menyerahkannya kepada Ketua (Aa Umbara)," ujar Caca.

Ira Vera Tika





Original Post

Saksi Bisa Jadi Tersangka

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 4
2018-7-31

Saksi Bisa Jadi Tersangka

Anugerah dan Erni Tak Mengakui Rekaman Suara Hasil Sadapan KPK

BANDUNG, (PR).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Kabupaten

Bandung.Barat Anugerah dan

bendaharanya, Emi Susanti,

terancam menjadi tersangka karena

memberi keterangan palsu di

persidangan. Keduanya selalu

membantah dan tak mengakui

percakapan dalam telefon genggam

yang telah disadap KPK.

Hal itu terungkap dalam sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Senin (30/7/-2018). Jaksa Penuntut Umum KPK tampak geram atas sikap Anugerah dan Erni itu. Keduanya dihadirkan sebagai saksi atas perkara dugaan suap dengan terdakwa mantan Kepala BKPSDM KBB, Asep Hikayat.

Dalam sidang itu, Anugerah dan Erni menyangkal semua rekaman

percakapan keduanya yang disadap KPK. Rekaman itu diperdengarkan dalam persidangan yang dipimpin hakim Fuad Muhammady.

Jaksa KPK, Budi Nugraha memperdengarkan dua rekaman suara seorang perempuan yang berkomunikasi dengan seorang pria. Ada juga rekaman suara seorang pria dan pria lainnya. Rekaman percakapan itu disadap dari nomor telefon Anugerah dan Erni. "Anda mengenali suara ini," kata Budi kepada Erni.

Namun, Emi mengaku tak mengena] suara itu. Dia juga membantah bahwa itu suaranya. Jaksa lalu menyetel kembali rekaman suara itu dengan durasi waktu yang lebih lama. "Ini rekamannya lebih panjang. Anda mengenali suara itu? Pak Anugerah? Bu Erni?" kata Budi bertanya kepada Erni dan Anugerah.

Lagi-lagi Erni dan Anugerah membantah bahwa ada suara mereka di rekaman itu. Jaksa pun menyatakan, contoh suara Erni dan Anugerah sudah pernah diambil penyidik KPK dan diteliti ahli dari ITB. Hasilnya,

rekaman itu identik dengan suara Erni dan Anugerah. "Anda bisa saja mengelak, tapi akan kami catat semuanya. Jujurlah, kalau tidak, Anda bisa jadi tersangka karena memberikan keterangan palsu," ucap Budi.

Jaksa lalu menceramahi Erin dan Anugerah. Menurut jaksa, sesuai KUHAP, keterangan yang akan diambil sebagai pertimbangan hukum adalah yang disampaikan dalam per-sidangan. Jaksa menyebut, siapa pun yang memberikan keterangan palsu, padahal sudah disumpah, terancam pidana paling rendah 3 tahun dan paling lama 12 tahun.

"Bukannya saya mengancam, tetapi saya ingatkan lagi, karena kita bicara soal nasib orang yang duduk di sana (terdakwa). Kalau ada keterangan berbelit dan ternyata ada bukti, saya akan bawa Anda-Anda (Erni dan Anugerah) duduk di sana (kursi terdakwa)," ucap Budi.

Pernyataan jaksa itu dianggap angin lalu. Anugerah dan Erni tetap pada pendiriannya dan tidak mengakui rekaman suara. Mereka pun tak akan

mencabut keterangan yang disampaikannya di dalam persidangan. Jaksa KPK akan menindaklanjuti dugaan kesaksian palsu Anugerah dan Erni dengan mengonfrontasi kepada Adiyoto (tersangka), pekan depan.

Dalam sidang itu, jaksa juga menghadirkan empat saksi lain yaitu Aang Anugrah (Kasubbag Keuangan Bappeda), Ida Nurhamidah (Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan), Heru Budi Purnomo (Sekdis Pertanian), dan seorang honorer, Rahman.

Aang menyampaikan tentang penerimaan uang Rp 50 juta dari Erni yang kemudian diserahkan kepada Kepala Bappeda, Adiyoto. Uang itu sebagai udunan untuk pemenangan Elin Suharliah-Maman S Sunjaya di Pilkada Bandung Barat.

Menurut Aang, dia ditugaskan oleh Adiyoto untuk mengumpulkan uang dari beberapa SKPD. Setiap SKPB harus menyetor Rp 65 juta untuk kepentingan pasangan Emas. Ia juga menyebut Adiyoto dan Weti Lem-banawati sebagai koordinator peme nangan.

Yedi Supriadi





Original Post

JAKSA KPK

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 4
2018-7-31

JAKSA KPK

menanyai saksi pada sidang dugaan suap dengan terdakwa mantan Kepala BKPSDM Kabupaten Bandung Barat Asep Hikayat di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Senin (30/7/2018). Jaksa geram dengan sikap dua saksi yang dihadirkan dalam sidang karena berkali-kali membantah dan tidak mengakui percakapan di dalam telefon genggam hasil sadapan KPK dari nomornya.

VEDI SUPRIADI/PR





Original Post

Humprey Naik Tahta Jadi Plt Ketum PPP

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-7-31

Humprey Naik Tahta Jadi Plt Ketum PPP

SETELAH empat tahun me-nahkodai Partai Persatuan Pembangunan(PPP), Djan Faridz resmi mengundurkan diri dari posisi ketua umum. Konflik berkepanjangan dengan PPP di bawah komando Romahurmuziy jadi alasan pengusaha itu mundur.

Pengunduran diri Djan disampaikan kepada para pengurus yang masih loyal dalam rapat pleno Minggu (29/7) kemarin. Dalam rapat itu juga ditunjuk Humphrey Djemat selaku wakil ketua umum menjadi Pit Ketua Umum.

"Pada siang hari ini kami kompak apa yang menjadi keputusan rapat pleno DPP hari Minggu, di mana agendanya menerima pengunduran diri Djan Faridz dan mengangkat Waketum Humprey Djemat sebagai Pit Ketua Umum," kata Wasekjen PPP Sudarto di Cikini, Jakarta, kemarin.

Humphrey Djemat menerima tugas barunya itu. Dia akan menyelenggarakan muktamar luar biasa dalam waktu selambat-lambatnya 6 bulan dari sekarang. "Tugas sebagai Pit tersebut sesuai ketentuan AD/ART yang ada harus melaksanakan muktamar luar biasa selambat-lambatnya 6 bulan," katanya.

Humphrey mengaku tidak tahu pasti alasan Djan memutuskan mundur dari ketua umum PPP. Namun, dia mengapresiasi Djan karena sikap ksatria.

"Berarti dia memberikan kesempatan kepada partai ini untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi Ini kan jarang-jarang ketum seperti ini, biasanya malah kalau udah terpilih, terpilih lagi terus. Tapi malah bisa mengambil sikap yang ksatria menurut saya," tuturnya.

Humphrey tak menutup kemungkinan islah dengan PPP kubu Romahurmuziy. Menurutnya, ruang untuk berdialog harus dibuka untuk mempersatukan PPP.

"Itu dilakukan, Insya Allah kita bisa ketemu jalannya untuk mendapatkan solusi yang terbaik demi kepentingan partai dan

umat," tuturnya.

Apa tanggapan kubu Romahur-muziy (Romy)? Sekjen PPP Arsul Sani menegaskan,pengunduran diri Djan Faridz harus juga diikuti dengan penarikan putusan kasasi di PTUN. Djan Faridz selaku ketum sudah mundur. Dimiyati Natakusumah selaku sekjen, sudah resmi pindah ke partai lain.

"Dengan demikian, maka DF (Djan) tidak memiliki legal standing lagi untuk mengatasnamakan PPP dalam suatu perkara hukum," katanya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Anggota Komisi III DPR ini meminta Djan, juga mengajak para loyalisnya untuk mundur atau diberikan pilihan masuk kepada kepengurusan PPP versi Pondok Gede. Arsul menjelaskan, rencana muktamar luar biasa yang akan dijalankan enam bulan lagi akan menuju kesia-siaan.

"Mereka lebih baik bergabung saja kalau masih mau di PPP. Misalnya seperti Nukman Abdul Hakim dan Munawarorh," ujarnya.

Sekadar informasi, pasca pemilu 2014, PPP mengalami dualisme kepengurusan; PPP kubu Djan Faridz dan PPP kubu Romy.

Djan terpilih melalui muktamar PPP yang digelar di Hotel Mercure Ancol. Selanjutnya dikenal istilah Muktamar Jakarta. Sementara Romy terpilih dalam muktamar di Surabaya. Keduanya mengklaim sebagai pengurus yang sah, hingga keluar SK Kepengurusan dari Menkumham Yasonna Laoly untuk Romy.

Tidak terima, Djan menggugat SK tersebut ke pengadilan. Perseteruan kedua belah pihak berlangsung terus hingga ke tingkat Mahkamah Agung.

Di tengah dualisme itu, muncul forum penyelemat PPP yang coba menggelar muktamar luar biasa dengan melibatkan dua kubu bertikai. Muktamar rekonsiliasi ini digelar di Pondok Gede. Romy dipilih dalam forum tersebut sebagai ketua umum.

mhs





Original Post

Hakim Kabulkan Permohonan JC Dirut Pt SBN

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-7-31

Hakim Kabulkan Permohonan JC Dirut Pt SBN

PENGADILAN Tipikor Jakarta menghukum Has-mun Hamzah dipenjara dua tahun. Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara (SBN) itu terbukti menyuap Walikota Kendari Adriatma Dwi Putra dan ayahnya.Asrun, bekas Walikota Kendari.

Pemberian suap itu agar perusahaan Hasmun mendapat proyek Pemkot Kendari para era Asrun dan Adriatma. "Uang (suap) untuk pekerjaan Gedung Kantor DPRD Kota Kendari tahun 2014-2017, pembangunan Tambat Labuh Zona 111 Taman Wisata Teluk ujung Kendari Beach tahun 2014-2017, dan pekerjaan multi years pembangunan jalan Bungkotoko Kendari New Port Tahun 2018-2020." ketua majelis hakim Harjono membacakan putusan.

"Terdakwa menerangkan (uang) digunakan untuk kampanye (Asrun sebagai calon gubernur Sulawesi Tenggara). Di antaranya diberikan kepada partai pendukung sebagai pengusung. Uang-uang itu juga digunakan untuk APK (alat peraga kampanye) kalender dan ka-

os," kata Harjono mengutip pengakuan Hasmun pada persidangan sebelumnya.

Majelis hakim mempertimbangkan sikap Hasmun yang berterus terang itu. Sikap itu membantu penyidik membongkar praktik suap yang dilakukan Asrun dan Adriatma. Majelis pun mengabulkan usulan JPU KPK untuk menetapkan Hasmun sebagai justice collaborator (JC).

"Menimbang bahwa untuk ditetapkan sebagai JC, terdakwa harus mengakui perbuatannya, bukan pelaku utama, ungkap pelaku lain dan kembalikan aset. Menimbang bahwa terdakwa ditetapkan sebagai JC. Berdasarkan putusan pimpinan tersebut terdakwa bisa ditetapkan sebagai JC," putus majelis.

Selain dikenakan hukuman badan, Hasmun juga diwajibkan membayar denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan . Perbuatan Hasmun, menurut majelis hakim, memenuhi unsur dakwaan Pasal 5 ayat I huruf b UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

BYU





Original Post

Anggota Konsorsium PNRI Dihukum 6 Tahun

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-7-31

Anggota Konsorsium PNRI Dihukum 6 Tahun

PENGADILAN Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 6 tahun penjara kepada Direktur PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo-Anggota konsorsium PNRI itu terbukti melakukan korupsi proyek e-KTP2OII-2OI2.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Anang Sugiana Sudihardjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan pertama," ketua majelis hakim Frankie Tumbuwun membacakan putusan.

Majelis hakim juga menghukum Anang membayar denda Rpl miliar subsider

4bulan kurungan dan uang pengganti kerugian negara Rp 20.732.218.000 subsider

5tahun kurungan.

Uang pengganti yang harus dibayarkan itu merupakan sisa keuntungan yang diperoleh PT Quadra Solution dari proyek e-KTP. Perusahaan itu memperoleh untung Rp79,039 miliar.

Lalu dibagi kepada Setya Novanto, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR saat itu 3.8 juta dolar Amerika atau setara Rp38 miliar. Dikeluarkan untuk membayar jasa advokat kantor hukum Hotma Sitompul Associates 200 ribu dolar AS atau Rpl .8 miliar.

Dalam proses penyidikan, AYiang mengembalikan Rpl8,9 miliar keuntungan PT Quadra dari

proNeke-KTP kepada KPK. "Hal ini dibenarkan jaksa KPK sebagaimana rep- liknya adalah sebesar Rp 18.986.733.617. Sehingga total uang pengganti adalah Rp 20.732.218.987,1 ujar hakim anggota Anwar membacakan pertimbangan putusan.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan menolak permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan Anang. Alasannya, permohonan diajukan secara pribadi. Bukan diusulkan jaksa penuntut umum KPK. "Majelis hakim memandang terdakwa Anang belum memenuhi persyaratan sebagai JC sebagaimana yang telah ditentukan ."jelas hakim Anwar.

Begitu pula terhadap permohonan pembukaan blokir rekening dan pengembalian sertifik hak milik tanah Anang dan keluarganya.

"Pembukaan blokir dan sertifikat hak milik terdakwa dan istrinya belum dapat dipertimbangkan karena dalam perkara a quo terdakwa masih dibebani uang pengganti sebagaimana tersebut di atas. Bila sudah membayar uang pengganti maka pemblokiran rekening dan sertifikat hak milik harus dibuka." kata hakim Anwar.

Hukuman yang dijatuhkan kepada Anang di bawah tuntutan JPU KPK. Sebelumnya, JPU meminta hakim memvonis Anang dipenjara 7 tahun, membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan.

byu





Original Post

Diduga Dapat Jatah, Dupati Baru Ikut Diperiksa KPK

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-7-31

Diduga Dapat Jatah, Dupati Baru Ikut Diperiksa KPK

Kasus Setoran SKPD Kabupaten Bandung Barat

Bupati Bandung Barat terpilih. Aa Umbara Sutisna ikut diperiksa dalam kasus setoran duit dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ia diduga pernah mendapat jatah ketika masih menjabat Ketua DPRD Bandung Barat.

PELAKSANA Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati mengatakan, pemeriksaan Aa Umbara terkait dengan kasus korupsi Abu Bakar, Bupati Bandung Barat periode 2008 2013 dan 2013-2018.

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung terungkap, bukan hanya Abu Bakar yang menerima setoran dari SKPD. Tapi juga Aa Umbara.

Caca Permana, Kepala Seksi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bandung Barat, mengaku diperintah Kepala Disperindag Weti Lembanawati agar mengum-

pulkan uang dari SKPD.

"Saya tidak tahu untuk apa. Saya hanya menerima setoran dari perwakilan dinas. Kadang orang dinasnya yang datang ke saya," aku Caca pada, sidang Rabu, 18 Juli 2018 lalu.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK kemudian memperlihatkan foto-foto barang bukti uang ratusan juta dalam amplop di tampilan layar yang ada di ruang sidang. Caca menjelaskan semua uang itu sudah diserahkan kepada Weti maupun fcepada otehg lain atas perintah Wati. "

JPU kembali memperlihatkan sebuah gambar di layar. Kali ini gambar catatan yang dibuat

dengan tulisan tangan. Catatan itu mengenai setoran uang kepada sejumlah pihak. Berikutnya jumlahnya.

Caca mengaku pernah membuat catatan itu. JPU pun mengorek mengenai siapa saja orang pernah menerima setoran. "Dalam catatan ini tertulis Rp 100 juta untuk Ketua. Siapa yang dimaksud Ketua?" tanya JPU.

Caca membeberkan yang dimaksud Ketua adalah Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat saat itu, Aa Umbara Sutisna. Caca berterus terang pernah disuruh menyerahkan untuk Aa Umbara.

Uang Rp 100 juta diserahkan langsung kepada Aa Umbara di Lembang. Caca lupa waktu persisnya. Ia hanya ingat duit diserahkan pada Januari 2015.

Penyerahan kedua diserahkan lewat Kolbar, sopir Aa Umbara. Jumlahnya Rp20 juta.

Penyerahan juga pada Januari 2015. Pada 20 Januari 2015, Caca kembali menyerahkan fulus untuk Aa Umbara. Kali ini jumlahnya Rp75 juta. Diserahkan kepada ajudan di Hotel Topas, Kota Bandung.

Esok harinya, Caca kembali menyerahkan duit Rp25 juta. Diterima ajudan Aa Umbara di Kantor Desa Lembang. Terakhir, Caca menyetor uang Rp35 juta untuk Aa Umbara lewat seseorang bernama Aep. Duit diserahkan di Vila Lambada, Cisarua, Parompong, Bandung Barat. Total duit yang diserahkan untuk Aa Umbara Rp255 juta.

JPU mencecar Caca mengenai tujuan pemberian uang kepada Aa Umbara. "Saya tidak tahu uang itu untuk apa-apanya. Hanya diperintahkan Bu Weti untuk diserahkan ke Ketua (DPRD) ."ujar Caca.

Dalam perkara ini, KPK

menetapkan Abu Bakar sebagai tersangka penerima setoran dari SKPD. Ia meminta kepala SKPD menyerahkan uang untuk keperluan kampanye istrinya, Elin Suharliah sebagai calon Bupati Bandung Barat periode 2018-2023.

Permintaan itu disampaikan dalam beberapa kali pertemuan dengan kepala SKPD pada Januari, Februari, Maret dan April 2018. Pada pertemuan terakhir, Abu Bakar menagih setoran untuk pembayaran lembaga survei.

Kepala Disperindag Weti Lembanawati, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Adiyoto dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Asep Hikayat, menjadi pengepul duit setoran JiKPD untuk Abu Bakar. Ketiga pejabat itu juga ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi.

byu





Original Post

Mau Kemoterapi, Abu Bakar Memohon Tidak Ditangkap

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-7-31

Mau Kemoterapi, Abu Bakar Memohon Tidak Ditangkap

BUPATI Bandung Barat Abu Bakar ditetapkan sebagai tersangka suap. Usai menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Borromeus Bandung, Abu Bakar digiring ke KPK.

Abu Bakar sedianya ikut ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) Selasa, 10 April 2018.

"Yang bersangkutan memohon untuk tidak diamankan karena akan melakukan kemoterapi dan berada dalam kondisi tidak fit/kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Atas dasar rasa kemanusiaan, KPK mengabulkan permohonan Abu Bakar. Abu Bakar diminta menandatangani surat pernyataan akan datang ke KPK setelah berobat.

"Namun yang bersangkutan

malamnya malah menyanggah pernyataan KPK dan mengatakan KPK hanya melakukan klaim atas penangkapannya," kata Saut.

U.sai menjalani kemoterapi. Abu Bakar diboyong ke KPK untuk menjalani proses hukum. Abu Bakar digiring keluar Rumah Sakit Borromeus dengan kursi roda.

Dari laboratorium Stroke Unit-Intermediate Care di lantai 4, Abu Bakar diturunkan dengan lift barang. Dokter memastikan kondisi Abu Bakar cukup sehat menempuh perjalanan ke Jakarta.

Dalam keterangan pers 11 April, KPK mengungkapkan Abu Bakar diduga menerima duit ratusan juta dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

untuk membiayai Elin Suharliah, istrinya yang menjadi calon Bupati Bandung Barat.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara dari penyelidikan ke penyidikan dengan menetapkan beberapa orang sebagai tersangka. Sebagai pihak yang diduga menerima suap, ABB. Bupati Bandung Barat," kata Saut.

Abu Bakar beberapa kali menyampaikan permintaan uang dalam pertemuan dengan kepala SKPD. Bahkan permintaannya itu disampaikan dalam tiga bulan berturut-turut. "Januari, Februari, Maret hingga April," ungkap Saut.

"Bupati meminta uang ke sejumlah kepala dinas untuk kepentingan pencalonan istinya, Elin, sebagai Bupati Bandung

Barat," lanjut Saut.

Diduga, setiap SKPD diminta menyetor Rp40 juta per bulan. "Bupati terus menagih permintaan uang, salah satunya untuk melunasi pembayaran lembaga survei," beber Saut.

Pada Selasa, 10 April 2018, KPK memperoleh informasi ada penyerahan uang dari seorang Kepala Subbagian Badan Kepegawaian Daerah kepada staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

KPK pun mencokok enam orang yang terlibat penyerahan uang. Barang bukti yang ditemukan uang Rp35 juta. Dari pengembangan penyelidikan, KPK kembali memperoleh uang Rp400 juta.

Abu Bakar ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Weti Lembanawati (WLW) serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Adiyoto (ADY). "WLW dan ADY bertugas menagih ke SKPD sesuai janji yang disepakati," kata Saut.

Ketiganya diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah Asep Hidayat (AH1) ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Ia diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

gpg





Original Post

Ambil Seluruh Harta Kekayaan Hasil Korupsi

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2018-7-31

Ambil Seluruh Harta Kekayaan Hasil Korupsi

Biar Koruptor Kapok

Kalangan aktivis mengusulkan agar penegak hukum memaksimalkan pidana denda dan uang pengganti kepada napi korupsi. Selama ini, kedua hal tersebut kurang dimaksimalkan. Akibatnya, koruptor masih berani melakukan tindak korupsi, meski sedang atau sudah menjalani hukuman.

KETUA Harian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Mappi FHUI),Choky Ramadhan menilai, hukuman penjara bagi koruptor tidak mampu memben efek jera. Selain penjara, para koruptor harus mendapat hukuman tambahan berupa denda dan ang pengganti.

"KaJau fokus hanya penjara, tetapi tidak da sanksi moneter, seperti dene dinaikkan dan me-maksimaU n uang pengganti.

koruptor akan tetap berduit." katanya, di Jakarta.

Misalnya pada operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Para koruptor masih memiliki uang sehingga bisa menyuap kepala lapas. Sementara upaya pemberantasan korupsi, terutama yang dilakukan KPK. tidak akan berhasil jika hanya menggunakan indikator pengem-

balian kerugian negara.

"Hukuman yang diancamkan kepada koruptor, harus melebihi keuntungan yang diperolehnya, agar mereka jera. Ironisnya, ancaman maksimal pidana denda yang diatur undang-undang hanya Rpl miliar. Padahal banyak koruptor yang meraup keuntungan tidak wajar melebihi Rp 1 miliar," sebut Choky.

Padahal UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) membuka peluang untuk memberi hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar jumlah korupsi yang diperolehnya. "Apabila terpidana korupsi tidak membayar, hartanya dapat dirampas negara," terangnya.

Selain itu. koruptor sebagai pelaku kejahatan ekonomi tentu

memiliki perhitungan untuk menambah kekayaannya secara melawan hukum. Perbuatannya telah diperhitungkan akan mendapat hasil yang lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan. "Motivasi penambahan keuntungan serta kekayaan mendominasi tindak pidana korupsi," kata Choky.

Pengamat hukum pidana Universitas Bung Karno, Azmi Syahputra mengusulkan agar jaksa dan hakim mengenakan uang pengganti secara maksimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi. "Kemudian sita seluruh kekayaan hasil korupsinya," ujarnya.

formula yang harus dilakukan mengingat praktik korupsi di Indonesia masih sering terjadi.

Apalagi tingginya korupsi di tanah air akibat krisis moral, miskin etika dan tidak punya malu.

Azmi berpendapat, hukuman mati justru lebih efektif bagi koruptor karena secara teori-tik harus ditanggulangi secara kausatif dan integral/kompre-hensif. Jika dilihat dari kebijakan hukum nasional, harusnya diefektifkan penegakan hukum yang direncanakan sesuai UU no. 31 tahun 1999 antara lain dengan pidana mati.

Meski demikian, dia mengingatkan secara ilmiah belum ada jawaban pidana apa yang efektif untuk pelaku korupsi itu, khususnya- penjara. Sangit, sul iu membuktikan efektivitas pidana karena faktor penyebab kejahatan korupsi sangat banyak.

osp





Original Post

Polemik Bea Masuk Antidumping Biodiesel

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 4
2018-7-31

Polemik Bea Masuk Antidumping Biodiesel

Oleh Wiko Saputra

Akhirnya Komite Perdagangan Internasional Amerika Serikat (United Stated International Trade Commision/ USITC) memutuskan pengenaan bea masuk antidumping {antidumping duty dan bea perimbangan dampak dumping (counter-vailing duty terhadap impor biodiesel berbahan baku minyak sawit dari Indonesia. USITC mengenakan tarif sebesar 126,97% sampai 341,38%.

Putusan itu dituangkan dalam Federal Register/Vol. 83, No. 81/Thursday, April 26, 2018/ Notices. Polemiknya bermula dari pengaduan The National Biodiesel Board Fair Trade Coalition di Washington DC ke Departemen Perdagangan AS (USDOC) dan Komisi Perdagangan AS (USITC). Mereka melaporkan dua negara, yaitu Indonesia dan Argentina telah melakukan praktik perdagangan yang tidak fa ir berupa dumping di pasar biodiesel AS sehingga merugikan mereka.

Berdasarkan laporan pengaduan itu, USITC menindaklanjutinya dengan menerbitkan perintah untuk melakukan investigasi. Perintah itu dituangkan dalam USITC Publication 4690 (May 2017) yang berjudul "Biodiesel from Argentina and Indonesia Investigation Nos. 701-TA-571-572 and 731-TA-1347-1348. Investigation Nos. 701-TA-571-572 berkaitan dengan counter-vailing duty sedangkan Investigation Nos. 731-TA-1347-1348 tentang antidumping duty.

Wiko Saputra

Pada 21 Februari 2018. USDOC mengumumkan hasil investigasinya. Dua produsen terbesar biodiesel dari Indonesia terbukti melakukan dumping dengan nilai dumping sebesar 92,52% dan 276,65%. Hasil investigas ini dikoreksi oleh USITC, berdasarkan Undang-undang tentang Tarif tahun 1930 (Tariff Act of 1930), ditetapkan anti-dumping duty dan counter-vailing duty sebesar 126,97% sampai 341,38%.

Kisruh ini bermula dari kebijakan subsidi biodiesel oleh pemerintah Indonesia. Pada 2006, dikeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) No 1/2006 tentang Percepatan Penyediaan dan Penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN) yang selanjutnya diterbitkan Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 32/2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lainnya. Ketentuan itu menetapkan kewajiban pencampuran biodiesel dengan solar sebesar 1% (Bi) dan secara bertahap dinaikkan hingga mencapai 20% (B20) saat ini.

Namun ditemukan kendala dalam proses pencampuran. Harga biodiesel lebih mahal dibanding harga solar. Misalnya, pada Juli 2018, pemerintah menetapkan harga biodiesel sebesar Rp 7.949 per liter, sedangkan harga solar hanya Rp 5.150 per liter.

Jika dibiarkan dengan mekanisme pasar maka harga jual bahan bakar campuran ini (biosolar) tidak terjangkau oleh masyarakat Solusinya adalah memberikan subsidi berupa selisih harga kepada produsen biodiesel. Sehingga harga biodiesel yang disalurkan ke Pertamina dan AKR Korporindo sama dengan harga solar.

Di sinilah biang kerok persoalannya. Penetapan harga biodiesel subsidi ditengarai terlalu tinggi sehingga memberikan keuntungan besar bagi produsen biodiesel. Harga ditetapkan berdasarkan rata-rata harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) ditambah faktor konversi yang ditetapkan sebesar USS 100 per ton, ditetapkan setiap bulan oleh Kementerian ESDM.

Produsen biodiesel yang memiliki bisnis terintegrasi dari perkebunan sawit, pabrik kelapa sawit sampai pabrik biodiesel, mendapatkan insentif biaya produksi yang murah dan keuntungan besar dari skema kebijakan subsidi ini. Sehingga mereka dapat menjual murah biodiesel ke pasar global, salah satunya ke AS. Dua perusahaan biodiesel yang diinvestigasi oleh USDOC dan USITC melakukan ini.

Mengugat ke WTO

Pemerintah Indonesia berkilah, mustahil produsen biodiesel Indonesia bisa menjual lebih murah karena selain ada tambahan biaya ekspor, pemerintah juga mengenakan bea keluar dan pungutan ekspor terhadap biodiesel.

Pemerintah Indonesia berencana membawa masalah ini ke Dispute Settlement Body (DSB) World Trade Organisation (WTO) dengan menggugat keputusan USITC berdasarkan ketentuan Anti-dumping Agreement dan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994.

Tindakan seperti ini sudah dilakukan pemerintah Indonesia terhadap Uni Eropa (UE). Kasusnya mirip yaitu dikenakannya bea masuk antidumping terhadap biodiesel dari Indonesia sebesar 8,8% sampai 23,3%. Indonesia lantas menggugatnya ke panel DSB.

Inti gugatannya adalah UE tidak menggunakan data dan perhitungan yang benar yang sesuai dengan ketentuan Anti-dumping Agreement dan GATT 1994. Misalnya, salah menggunakan data biaya produksi, salah menghitung keuntungan, salah menetapkan harga ekspor, salah menghitung perbandingan harga, dan salah menetapkan besaran bea masuk antidumping yang melebihi margin dumping yang seharusnya ditetapkan. Hampir semua gugatan Indonesia diterima oleh panel DSB.

Selain gugatan ke WTO, perusahaan biodiesel Indonesia juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Umum Uni Eropa (General Court of

the EU). Putusan pengadilan memenangkan gugatan perusahaan biodiesel Indonesia sehingga UE tidak berhak memperlakukan tarif bea masuk antidumping terhadap perusahaan yang menggugat tersebut

Belajar dari kasus UE, penulis menyarankan supaya pemerintah Indonesia melayangkan gugatannya ke panel DSB. Namun argumentasinya harus lebih kuat karena AS tentu mempelajari gugatan Indonesia ke UE. Selain itu, fakta empiris berupa hasil investigasi USDOC sangat detail dan lebih kuat dibandingan UE. Kita harus mencari celah yang tepat supaya gugatan diterima panel DSB.

Namun di balik gugatan itu, penulis menyarankan supaya pemerintah memperbaiki tata kelola industri biodiesel di dalam negeri. Tata kelola subsidi (insentif menurut versi pemerintah) tidak akuntabel dan transparan. Penetapan perusahaan penyalur biodiesel, kuota, harga indeks pasar, dan penyaluran dana subsidi tidak melalui sistem verifikasi aktual. Hal ini ditemukan dalam laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2018.

BPK menemukan lima masalah dalam tata kelola biodiesel, yaitu pertama, ketidakjelasan penggunaan nilai tukar dalam perhitungan selisih Harga Indeks Pasar (HIP) biodiesel dengan HIP solar. Akibatnya, ada risiko kelebihan pembayaran untuk insentif biodiesel yang disalurkan. Kedua, pembayaran insentif tidak berdasarkan nilai riil berat jenis biodiesel sesuai hasil uji laboratorium jumlahnya senilai Rp 30,2 miliar.

Ketiga, penyaluran volume biodiesel periode Mei 2016-April 2017 yang disalurkan oleh tiga penyalur melebihi alokasi yang ditetapkan dalam Kepmen ESDM. Akibatnya, terjadi kelebihan pembayaran insentif sebesar Rp 102,8 miliar. Keempat, pembayaran ongkos angkut atas penyaluran biodiesel melebihi ketentuan, nilainya sebesar Rp 6,6 miliar.

Akhirnya, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah dalam perbaikan tata kelola industri biodiesel. Jangan dibiarkan industri ini "layu sebelum berkembang" karena biodiesel salah satu harapan kita untuk mengurangi penggunaan energi fosil dan mengurangi penggunaan devisa untuk impor solar.

Wiko Saputra

Peneliti Kebijakan Ekonomi Auriga Nusantara

Wiko Saputra





Original Post

Anang Sugiana Terbukti Korupsi

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2018-7-31

Anang Sugiana Terbukti Korupsi

Ia dinilai terbukti melakukan korupsi

bersama dengan mantan Ketua DPR Setya Novanto dan

sejumlah pejabat Kemendagri

MANTAN Direktur Utama PT Quadra Solutions Anang Sugiana Sudihardjo divonis enam tahun penjara. Ia juga diwajibkan membayar denda Rpl miliar subsider empat bulan kurungan.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menilai Anang telah terbukti melakukan korupsi bersama dengan mantan Ketua DPR Setya Novanto, mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto, serta pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong dalam proyek KTP elektronik.

Anang juga divonis telah memperkaya perusahaannya sebesar Rp79 miliar. "Mengadili, menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata Ketua Majelis Hakim Franky Tambuwun saat membaca amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti senilai Rp20,7 miliar. Uang pengganti itu wajib dibayarkan dalam satu bulan setelah berkekuatan hukum tetap, jika tidak, harta benda Anang akan disita dan dilelang. Apabila harta benda yang disita tidak mencukupi, ia akan dipidana selama lima tahun.

Perbuatan Anan,g dirvilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan termasuk kejahatan luar biasa. Hal itu menjadi pertimbangan hakim dalam memperberat hukuman Anang.

Selama proses persidangan, Anang diniali berlaku sopan, mengakui kesalahan, dan bersedia membayar uang pengganti yang dibebankan kepadanya. Hal tersebut kemudian menjadi pertimbangan meringankan bagi vonis majelis hakim.

Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya jaksa menuntut agar Anang dihukum tujuh tahun penjara dan denda Rpl miliar subsider enam bulan kurungan.

Ia juga dituntut pidana tambahan berupa uang pengganti sejumlah Rp39 miliar. Uang itu harus dibayarkan satu bulan setelah status hukum berkekuatan hukum tetap, jika tidak, akan diganti pidana tujuh tahun penjara. Anang dituntut Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor

20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Ditolak

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak mengabulkan permohonan status/ustice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum yang"diajukan Anang Sugiana Sudihardjo. Anang dinilai tidak memenuhi syarat sebagai JC.

Dalam pertimbangan amar putusan yang dibacakan, majelis hakim tidak mempertimbangkan status JC yang diajukan Anang. Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tidak mengajukan Anang sebagai JC. "Majelis hakim memandang terdakwa Anang Sugiana Sudihardjo belum memenuhi persyaratan sebagai JC sebagaimana yang telah ditentukan," kata Franky.

Hakim juga belum bisa mempertimbangkan permohonan pembukaan blokir rekening milik Anang dan istrinya sebab dalam perkara a quo.

Medcom/P3/ Insi Nantika Jelita





Original Post

Tak Mau Bernasib Sama dengan Rohingya

Media Cetak Jawa Pos Halaman 6
2018-7-31

Tak Mau Bernasib Sama dengan Rohingya

Empat Juta Warga Kehilangan Status

GUWAHATI Bagi Hasitun Nissa, kampungnya di Negara Bagian Assam, India, adalah tanah airnya. Meski tidak lahir di sana, perempuan 47 tahun itu menghabiskan masa kecil, menuntut ilmu, menikah, serta berkeluarga di sana. Namun, ibu empat anak tersebut tak lantas otomatis menyandang status penduduk Assam.

"Keluarga kami menginjakkan kaki di India sebelum 1971. Seharusnya kami diakui sebagai penduduk. Tapi, entahlah," katanya kepada Joe Miller, wartawan BBC. Perempuan yang berprofesi guru itu pasrah jika temya-ta namanya tidak tercantum dalam daftar penduduk dan harus angkat kaki dari Assam. Kemarin (30/7) nasib Nissa dan jutaan warga India yang datang dari Bangladesh ditentukan. Sejak pagi, negara bagian India yang berbatasan dengan Bhutan dan Bangladesh tersebut dijaga ketat. Lebih dari 22 ribu personel paramiliter tambahan dikerahkan ke sana. Mereka ditugaskan ke Assam untuk mengantisipasi kericuhan. Sebab, pemerintah merilis daftar registrasi penduduk nasional Assam

alias national register of citizens (NRC) yang artinya sangat penting bagi kaum pendatang seperti Nissa.

Selain melipatgandakan penjagaan, menurut Al Jazeera, pemerintah menerapkan Hukum Pidana Bab 144 di tujuh distrik Assam. Berdasar aturan tersebut, aparat berhak membubarkan kerumunan empat warga. Itulah cara pemerintah setempat untuk mencegah unjuk rasa setelah rilis data kependudukan NRC. Sebab, pada awal 1980-an, pernah terjadi aksi protes yang berujung kematian lebih dari 800 orang. Pemicunya hampir sama. Yakni, status kependudukan kaum pendatang.

Kemarin, menjelang rilis data NRC, Nissa dan rekan-rekannya yang disebut sebagai kaum Bengali tegang. Mereka khawatir dikirim ke pusat detensi bila namanya tidak masuk daftar

yang dirilis NRC. Ada 4.007.707 orang yang namanya tidak tercantum dalam daftar.

Untuk kali pertama, data NRC diperbarui setelah hampir tujuh dekade. Seharusnya hasil akhir itu dikeluarkan pada 30 [uni lalu.

Namun, Mahkamah Agung (MA) menunda hingga kemarin.

Warga Assam bisa langsung mengecek daftar NRC ke 2.500 Seva Kendras alias pusat pelayanan NRC yang tersebar di seluruh Assam. Opsi lain adalah

mengecek lewat SMS ke nomor pemerintah. Selanjutnya, mereka yang namanya tidak masuk daftar diberi waktu 30 hari untuk mengajukan komplain. Tentu saja sambil membawa bukti-bukti kependudukan. "Semua akan diberi hak untuk membuktikan kewarganegaraannya," ujar Pejabat Urusan Hukum Assam Siddhartha Bhattacharya sebagaimana dilansir BBC.

Kemarin Habibur Rahman termasuk yang namanya tidak tercantum dalam daftar. "Saya telah menyerahkan semua dokumen. Tapi, nama saya dan keluarga tidak ada," ucapnya.

Selain warga muslim, beberapa penduduk Hindu tidak masuk daftar. Salah satunya, Samir Das, pebisnis Hindu yang berbicara bahasa Bengali. "Mungkin ada masalah teknis," katanya berprasangka baik.

Menanggapi ke-

cemasan dan ketegangan warga, terutama kaum Bengali, Menteri Dalam Negeri Rajnath Singh dan Koordinator NRC Prateek Hajela meminta warga tenang. Menurut mereka, tidak masuk dalam daftar bukan berarti ilegal. Masih ada waktu untuk menggugat dan membuktikan. "Jadi, tak perlu takut," tegas Hajela.

Reuters melansir bahwa banyak pihak yang menuding Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi dan partainya, Bharatiya Janata Party (BJP), berusaha mengusir minoritas muslim dari Assam.

Direktur Rights and Risks Analysis Group Suhas Chakma menegaskan, kebijakan pemerintah India tersebut merupakan pencabutan hak kewarganegaraan terbesar sepanjang sejarah. Warga Rohingya yang kepen-dudukannya tidak diakui Myanmar saja tak sebanyak itu.

(sha/c14/hep)





Original Post

Terbukti Korupsi, Tak Ajukan Banding

Media Cetak Jawa Pos Halaman 8
2018-7-31

Terbukti Korupsi, Tak Ajukan Banding

Rekanan E-KTP Divonis Enam Tahun

JAKARTA Satu per satu pihak yang terlibat dalam skandal megakorupsi e-KTP 2011 -2012 divonis bersalah. Setelah mantan Ketua DPR Setya Novanto, kemarin (30/7) giliran mantan Dirut Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo (rekanan e-KTP) yang dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta.

Anang divonis hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan. Dia juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 20,7 miliar dengan jangka waktu sebulan terhitung putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (inkracht). "Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Ketua Majelis Hakim Franky Tambuwun.

Franky mendalilkan bahwa Anang tidak mendukung program pemerintah yang sedang getol memberantas korupsi. Itu merupakan poin pertimbangan yang memberatkan dalam putusan tersebut. Sedangkan untuk poin meringankan, Anang dinilai bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum.

FEWMK TAJSGAM JAW* POS

BERSALAH Anang Sugiana Sudihardjo di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin.

Di sisi lain, Anang kemarin tidak mengajukan keberatan atau banding atas vonis tersebut Begitu pula kuasa hukum Anang. "Kami tidak keberatan Yang Mulia," kata Soesilo Ariwibowo, kuasa hukum Anang, seusai pembacaan putusan.

Vonis Anang kemarin sejatinya lebih rendah dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, jaksa KPK meminta hakim menghukum Anang dengan 7 tahun penjara. Serta, membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

(tyo/c10/agm)





Original Post

PILEG 2019: Mantan Napi Korupsi Sebut KPU \Ngawur\

Media Online Bisnis.com
2018-07-31

Mantan Anggota DPR Wa Ode Nurhayati bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/7). Wa Ode diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik untuk tersangka Markus Nari - Antara JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. Salah satu poinnya berisi larangan bagi mantan koruptor maju sebagai Calon Legislatif di Pemilu.

Atas putusan tersebut, mantan Anggota DPR RI Wa Ode Nurhayati mengatakan bahwa KPU telah membuat aturan ngawur yang tidak sesuai dengan tupoksinya.Selain protes, Ia pun telah melakukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu.

"Saya sudah melakukan gugatan resmi ke MA. Hari Selasa, saya dengan tim kuasa hukum berencana akan memperbaiki gugatan kita itu," ujarnya dalam rilis yang diterima Senin (30/7/2018).

Perbaikan tersebut, kata dia, karena ada informasi dari MA, bahwa masalah undang-undang PKPU yang ia gugat sedang diuji di MK.

"Sesuai aturanya, jika UU PKPU itu sedang diuji di MK, maka kami tidak bisa mengajukan judical review. Nah, kita juga tidak akan tinggal diam. Saya dan tim kuasa hukum akan menguji judical review itu," paparnya.

Menurut Wa Ode, KPU adalah lembaga yang mempunyai kewenangan terbatas. Jadi kata dia, KPU tidak bisa melebar kemana-mana dan melakukan tafsir sendiri terhadap PKPU.

"Jadi saya melihatnya begini, mereka sebenarnya sedang membangun opini ke publik soal pemberantasan korupsi, tapi opini tersebut justru ngawur, karena melarang sesorang atau mengekang hak warga negara termasuk eks napi mencalonkan diri sebagai caleg," sesalnya.

Artinya, sambung Wa Ode, pihak KPU telah mematikan langkah hak seseorang termasuk untuk nyaleg pada tahun 2019.

"Nah inilah yang mau kita uji. Karena mereka itu kan kewenangannya terbatas, mereka gak boleh keluar dari batasan, karena dalam undang-undang pemilu tidak ada pembatasan hak seseorang," tandasnya.

Kalau KPU bekerja secara profesional, kata dia, pihak KPU tidak bisa serta merta membuat aturan yang melanggar hukum.

"Jelas melanggar, bahkan KPU tidak berhak mengembalikan berkas caleg eks napi korupsi, dan KPU tidak bisa berinisitaif membuat fakta integritas dengan parpol," ujarnya.

"Yang boleh mereka lakukan adalah petunjuk teknis pencalegan. Dalam perundang-undangan sudah jelas. Mereka tidak boleh melebar. Inisitaif fakta integritas dan tanpa judical review, itu salah besar," sambungnya.

Persoalan Ini, kata dia, bukan soal dirinya dan eks napi korupsi lain berencana nyaleg atau tidak, tapi etisnya KPU tidak punya wewenang dan sudah keluar dari batasnya.

"Kami dengan tim kuasa hukum sedang melakukan analisis lebih mendalam terhadap pelanggaran yang dilakukan komisioner KPU ini. Kami akan mengadukan hal ini ke DKKPU," tegasnya.

Saat disinggung sejauh mana harapannya terhadap MA, ia mengaku sangat optimistis bisa menang.

"Saya masih percaya bahwa MA tidak bisa intervensi dan masih bisa dipegang. Dan saya yakin gugatan ini akan mereka kabulkan. Saya melakukan ini, agar KPU menjadi lembaga yang tidak ngawur dan lari dari tupoksinya," paparnya.

"Saya hanya ingin menyampaikan pada KPU, bahwa mantan napi korupsi itu ketika dihukum, sepanjang proses hukuman dia juga dihukum dengan PP 99, lalu setelah dia bebas dihukum lagi," ujar Wa Ode.

Menurut Wa Ode, terpidana kasus korupsi sudah mendapat hukuman yang maksimal selama menjalani masa pidana. Misalnya, batasan mendapat remisi. Selain itu, larangan tersebut juga dianggap melanggar Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Dikutip dari laman resmi KPU RI, di Jakarta, Ketua KPU RI Arief Budiman telah menetapkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten atau kota pada Sabtu 30 Juni 2018.

Dalam salah satu pasal di PKPU tersebut, mengatur larangan mantan koruptor berpartisipasi sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019. Aturan tersebut tertera pada Pasal 7 Ayat 1 huruf h, berbunyi "Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi,".

Dengan ditetapkannya Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, maka ketentuan tentang larangan eks koruptor mencalonkan diri menjadi anggota legislatif sudah bisa diterapkan pada masa pendaftaran bakal caleg mendatang.

http://kabar24.bisnis.com/read/20180731/15/822384/pileg-2019-mantan-napi-korupsi-sebut-kpu-ngawur



Original Post

Warga Laporkan Kades Terkait Dana Desa

Media Cetak Media Indonesia Halaman 24
2018-7-31

Warga Laporkan Kades Terkait Dana Desa

PENGGUNAAN dana desa yang dinilai tidak transparan diprotes warga Desa Papa-garang, Pulau Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan mendatangi dan melaporkan dugaan penyelewengan dana desa ke Kantor Polres Mabar, kemarin.

Kehadiran warga Papagarang diterima Kanit Tipikor Polres Mabar, Bripka M Lukman. Pihak Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Mabar pun mendengarkan

keluhan dan laporan warga tersebut dan berjanji akan menindaklanjutinya.

Wakil Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pulau Papagarang Abdul Mutholib menuturkan kehadiran warga untuk penyampaikan masalah pengelolahan Dana Desa Papagarang 2017 dan 2018.

Warga menilai pengelolaan dana desa dilakukan secara tertutup Kepala Desa (Kades) Papagarang. Basir dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Dana Desa. "Hal itu misalnya terkait

harga satuan material untuk proyek infrastruktur sena rincian besaran anggaran untuk pembangunan item proyek."

Dia berharap Polres Mabar dapat mengungkap item proyek dana desa Papagarang yang sebenarnya. "Harapan satu-satunya untuk mengungkap pengunaan Dana Desa Papagarang adalah institusi kepolisian," ucap Mutalib.

Warga Papagarang lainnya. Muhamad Nasir, menambahkan selama ini ditemukan perbedaan satuan harga pasir dan

batu. Warga menginginkan agar harga tersebut benar-benar sesuai harga rencana anggaran biaya (RAB) proyek. Faktanya harga RAB tidak pernah dibuka ke publik. Kita ingin mengetahui harga material sebenarnya sesuai RAB.

Kasat Reskrim Polres Mabar. IPTU Dewa Ditya, mengatakan segera meminta keterangan sejumlah pihak terkait pengelolaan dana desa Papagarang. "Jika ditemukan penyelewengan, diproses hukum.

(JLNl)





Original Post

Media