KPK Perpanjang Penahanan Mantan Dirut Jasindo

Media Online republika.co.id
2018-08-01

Budi Tjahjono jadi tersangka kasus pembayaran komisi kegiatan fiktif agen PT Jasindo.REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan mantan Dirut PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Budi Tjahjono, selama 40 hari. KPK menetapkan Budi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi kegiatan fiktif agen PT Jasindo dalam pengadaan asuransi minyak dan gas pada BP Migas-KKKS tahun 2010 dan tahun 2012-2014.

"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari dimulai tanggal 5 agustus 2018-13 september 2018 untuk tersangka BTJ (Mantan Direksi PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Jasindo)," kata Kabiro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (31/7).

Saat ini, Budi ditahan di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur. Budi diketahui ditetapkan sebagai tersangka sejak Maret 2017.

Budi, selaku Dirut PT Jasindo saat itu diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terkait pembayaran komisi terhadap kegiatan fiktif agen PT Asuransi Jasa Indonesia dalam penutupan asuransi minyak dan gas pada BP Migas-KKKS tahun 2010-2012 dan tahun 2012-2014.

Budi diduga memerintahkan menunjuk perorangan menjadi agen dengan dua proses pengadaan pada 2010-2012 dan 2012-2014 . Dalam pengadaan pertama, BP Migas pada 2009 mengadakan lelang terbuka pengadaan jasa asuransi untuk menutup aset dan proyek di kontraktor kontrak kerja sama (KKS).

Panitia pengadaan asuransi minyak and gas BP Migas, menurut Febri, mengumumkan PT Jasindo sebagai pemimpin konsorsium. Sementara pada pengadaan kedua, proses lelang jasa asuransi aset dan proyek BP Migas-KKKS tahun 2012-2014 dilakukan, PT Jasindo juga ditunjuk sebagai pemimpin konsorsium.

Akibat perbuatan itu, negara diduga mengalami kerugian sekitar Rp 15 miliar. Budi dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/07/31/pcqe1i409-kpk-perpanjang-penahanan-mantan-dirut-jasindo



Original Post

Data Korupsi Tambang Batu Bara Ilegal Di Kaltim Dilaporin Ke KPK

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-08-01

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi diminta mengusut dugaan korupsi dalam pemberian izin tambang batu bara kepada perusahaan berinisial PPCI.Permintaan itu datang dari Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur M. Jono.

Selasa Siang (31/7), Jono datang ke KPK untuk menanyakan perkembangan laporan dugaan penyimpangan pemberian izin dan indikasi kerugian negara dalam praktek ilegal penambangan batu bara di Penajam Paser Utara pada 2014 yang pernah dikirimkannya melalui Dumas lembaga anti rasuah itu.

"Saya menanyakan perkembangan penyelidikan kasus itu, karena bukti-bukti indikasi korupsi cukup kuat," kata Jono kepada wartawan di Gedung KPK, Selasa (31/7).

Dalam kesempatan itu, Jono kembali membawa setumpuk dokumen berupa surat izin dan keputusan pengadilan dan Mahkamah Agung yang menyatakan izin tambang PT PPCI itu bermasalah.

Dokumen yang ditunjukkan Jono, laporan pengaduan masyarakat ke KPK pada tanggal 2 Mei 2014 dengan nomor 68653.

Kemudian pada 22 September 2016 dalam surat bernomor 86732 dilakukan penambahan dokumen pengaduan.

Dalam laporannya, Jono kembali menunjukan bukti ada praktek ilegal yang dilakukan perusahaan tersebut di areal tambang yang bukan miliknya. Dari informasi yang dia dapat, PPCI diketahui sudah menambang sebanyak 1 juta metrik ton senilai Rp857,58 miliar.

"Artinya, dengan izin yang bermasalah ada pihak yang mendapatkan untung besar. Di sini indikasi ada kerugian negara," ujar Jono.

Kasus ini bermula ketika PT Mandiri Sejahtera Energindo memperoleh izin penguasaan izin tambang batu bara di Penajam pada medio November 2008. Namun Mandiri Sejahtera tak bisa mengelola lahan tambang seluas 3.964 hektare itu.

PPCI sebelumnya merupakan pemilik konsesi tambang di Penajam itu. Mereka menambang di sana sejak 2005.

Pemerintah Kabupaten menuduh PPCI menambang di kawasan hutan produksi tetap, tidak membayar kewajiban dan iuran, plus tak menguruk kembali lubang tambang. Konsesi tambang kemudian diberikan kepada Mandiri Sejahtera.

KPK memang aktif melakukan koordinasi dan supervisi tambang ilegal karena dugaan korupsi yang merugikan negara sejak 2013. Lembaga itu menyatakan masih ada izin yang berstatus non clean and clear (CnC) namun tetap beroperasi. [nes]

http://hukum.rmol.co/read/2018/08/01/350263/Data-Korupsi-Tambang-Batu-Bara-Ilegal-Di-Kaltim-Dilaporin-Ke-KPK-



Original Post

KPK Cari Pengganti Aris Budiman

Media Cetak Kompas Halaman 5
2018-8-1

KPK Cari Pengganti Aris Budiman

JAKARTA, KOMPAS - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan seleksi untuk mengisi posisi Direktur Penyidikan yang akan ditinggalkan Brigadir Jenderal (Pol) Aris Budiman dalam waktu dekat Seleksi ini merupakan lanjutan, setelah KPK tidak menemukan calon yang sesuai pada pertengahan Maret hingga April 2018.

Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK Jakarta, Selasa (31/7/2018), membenarkan bahwa proses seleksi mencari Direktur Penyidikan tengah berlangsung. Saat ini, tahapan seleksi memasuki tahap akhir, yaitu wawancara. Lima calon mengikuti proses seleksi yang dimulai sejak Mei 2018.

"Benar, dilakukan terhadap 5 calon sejak.pagi hingga sore," ujar Agus.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, lima calon tersebut

berasal dari kepolisian, kejaksaan, dan kalangan internal KPK. Calon dari kepolisian, antara lain. Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Komisaris Besar (Pol) Arief Adiharsa, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan Komisaris Besar (Pol) Yudhiawan, dan Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Komisaris Besar (Pol) RZ Panca Putra Dari kejaksaan, ada Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga Yudi Kris-tiana. Ditambah lagi satu dari internal penyidik KPK.

Pada Maret 2018, ada tiga orang yang diseleksi untuk menjabat sebagai Direktur Penyidikan KPK. Mereka adalah tim Inspektorat Pengawasan Umum Polri Bidang Sarana Prasarana Kombes (Pol) Edy Supriadi, Kepala Bagian Pelayanan Teknis Kompolnas Kombes (Pol) Djoko Purwanto, dan

Kombes (Pol) Andi Hartoyo. Namun, dari ketiganya, pimpinan KPK sebagai penentu belum menemukan kandidat yang sesuai

Proses pencarian ini diawali dengan mengirimkan surat kepada kepolisian dan kejaksaan tentang informasi kebutuhan posisi Direktur Penyidikan tersebut Selanjutnya, tahapan awal dimulai dengan seleksi administrasi, tes kompetensi dan bahasa Inggris, serta tes kesehatan.

Koordinator Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo mengingatkan pimpinan KPK untuk menimbang secara matang dan menentukan pilihan secara independen. Ini penting untuk kelangsungan penanganan perkara agar tak mudah diintervensi.

"Sekali lagi, loyalitas dan integritas menjadi yang utama," ujar Adnan.

(IAN)





Original Post

Pakta Integritas Parpol

Media Cetak Kompas Halaman 6
2018-8-1

Pakta Integritas Parpol

Terasa ironis ketika partai politik tetap mengajukan bekas narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif. Padahal, korupsi adalah salah satu penyakit bangsa

Ikhtiar KPU melarang bekas napi korupsi menjadi caleg memang ditentang sejumlah elite partai politik. Mereka berargumen, tidak ada aturan hukum yang melarang bekas napi korupsi menjadi caleg. Tidak ada juga putusan pengadilan yang telah mencabut hak politik bekas napi korupsi untuk menjadi caleg. Ada juga argumen bahwa melarang bekas napi korupsi menjadi caleg adalah pelanggaran hak asasi manusia.

Namun, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tetap melarang bekas napi korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba Bahkan, pimpinan partai politik harus menandatangani pakta integritas soal tidak adanya napi bekas korupsi yang diusulkan sebagai caleg.

Meski tidak sepenuhnya bersesuaian dengan UU Pemilu, diskresi KPU itu adalah proses awal dalam proses seleksi untuk menghadirkan lembaga perwakilan yang bersih dan berintegritas. Fakta menunjukkan, jumlah anggota DPR/DPRD yang tersangkut kasus korupsi cukup banyak. Ini memprihatinkan.

Namun, nyatanya, masih ada sejumlah partai politik yang mengajukan bekas napi korupsi sebagai bakal caleg dengan sejumlah argumen. Menurut harian ini, ada 186 bakal calon anggota legislatif yang terindikasi korupsi. Namun, fakta politiknya, pakta integritas ditandatangani pimpinan partai politik yang menyatakan tidak ada bakal caleg yang pernah menjadi napi korupsi Situasi ini tentu bermasalah secara etis dan moralitas, khususnya kejujuran partai politik itu sendiri.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sampai harus mengimbau pimpinan partai politik untuk mengganti bakal caleg yang terindikasi korupsi per 31 Juli 2018. Surat itu urung disampaikan. Setelah batas waktu terlewati, tidak ada ruang bagi parpol untuk mengganti bakal caleg. Bahwa ada sejumlah bakal caleg menggugat peraturan KPU ke Mahkamah Agung (MA) adalah hak bakal caleg. Biarlah MA memutuskan perkara ini. Di sinilah, komitmen antikorupsi lembaga negara akan diuji.

Peraturan KPU No 20/2018 adalah sinyal untuk menghadirkan legislator yang berintegritas, jujur, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itulah semangat reformasi yang melahirkan Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Harapan senada kita sampaikan. Tidak ada keuntungan politik apa pun bagi partai politik yang nekat mengajukan bakal caleg bekas napi korupsi menjadi caleg. Bahkan, kita menyebut langkah itu sebagai bunuh diri politik. Sebaiknya partai politik mengganti saja bekas napi korupsi yang diajukan partai politik sebagai anggota DPR dan DPRD. Kita bersyukur langkah itu mulai dikoreksi oleh sejumlah parpol dengan mengganti caleg bermasalah.

Sebaliknya, jika partai politik tidak mencoret nama bakal caleg bermasalah, kita mendorong KPU untuk mencoret saja bekas napi koruptor menjadi caleg. Gugatan hukum yang diajukan haruslah dihadapi oleh KPU dan Bawaslu.

REDAKSI





Original Post

Skandal Watergate yang Menjegal Nixon

Media Cetak Kompas Halaman 11
2018-8-1

Skandal Watergate yang Menjegal Nixon

Skandal Watergate menjadi penyebab tergulingnya Presiden Richard Nixon dari kekuasaan. Nixon terbukti berupaya memenangi pemilu dengan cara kotor. Dua reporter The Washington Post, Bob Woodward dan Cari Bernstein, berperan penting dalam mengungkap skandal yang sampai saat ini menjadi legenda politik dan jurnalisme di Amerika Serikat.

Awalnya adalah kejadian pada 17 Juni 1972 di kantor Komite Nasional Demokrat (DNC). Petugas keamanan me-mergolti lima pencuri sedang membongkar berkas rahasia milik Partai Demokrat. Usut punya usut, kelima orang ini adalah mantan agen Badan Intelijen Pusat AS (CIA) dan Biro Investigasi Federal (FBI).

FBI lalu menyimpulkan, perampokan itu merupakan bagian dari sebuah rencana besar untuk memata-matai kampanye Nixon. Namun, Washington Post mengungkap, dalam rekening bank salah satu pencuri terdapat uang 25.000 dollar AS yang merupakan dana kampanye Nixon.

Enam bulan kemudian, persidangan Watergate dimulai Dua pencuri yang merupakan pembantu Nixon dijatuhi hukuman. Penyelidikan makin menyasar ke lingkaran dalam Gedung Putih, yahg menyebabkan jaksa agung dan penasihat hukum Gedung Putih mundur.

Jaksa agung yang baru kemudian menunjuk Archibald Cox menjadi penyidik khusus memimpin penyelidikan Watergate. Dalam proses itu terungkap bahwa Nixon selalu merekam seluruh percakapan di ruang oval. Dan, menurut mantan penasihatnya, masalah Watergate sering dibicarakan Nixon di ruang oval.

Krisis terjadi ketika Nixon diminta menyerahkan seluruh rekaman oleh jaksa dan komisi peradilan di Senat, tetapi Nixon menolak. Jaksa agung dan wakilnya mundur karena menolak untuk memecat Cox. Mahkamah Agung pun turun tangan dan menuntut Nixon menyerahkan seluruh rekaman. Bersamaan dengan itu, Komite Senat memulai proses pe-makziilan terhadap Nixon. Namun, proses ini tak pernah terjadi karena Nixon memilih mengundurkan diri.

"Mundur dari jabatan sebelum waktunya adalah hal yang paling memalukan. Namun, sebagai presiden, saya harus mendahulukan kepentingan Amerika," kata Nixon dalam pidato pengunduran dirinya, 8 Agustus 1974.

(MYR)





Original Post

Pengadilan Menyatakan JAD Berafiliasi dengan ISIS

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2018-8-1

Pengadilan Menyatakan JAD Berafiliasi dengan ISIS

JAD dibekukan pengadilan karena masuk kategori organisasi terlarang.

Danang Firmanto

danang. firmanto@tempo. co. id

JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan resmi membubarkan kelompok Jamaah Ansharud Daulah (JAD) dalam sidang putusan. Ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Aris Bawono, mengatakan organisasi tersebut dibekukan lantaran masuk kategori organisasi terlarang. "Majelis hakim menetapkan untuk membekukan Jamaah Ansharud Daulah karena terbukti berafiliasi dengan ISIS," kata dia dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,

kemarin.

Aris mengatakan JAD telah terbukti meresahkan dan menyebarkan ketakutan di masyarakat. Ia menyebutkan, JAD juga terbukti melakukan serangkaian tindak pidana terorisme di Indonesia beberapa tahun terakhir. Dalam putusannya, ia juga mengatakan JAD dan organisasi lainnya yang terbukti berafiliasi dengan ISIS, seperti Al Dawla Al Sham, Islamic State in Iraq and Levant, dan Islamic State, adalah organisasi terlarang.

Sejak aktif di Indonesia, JAD diduga menjadi penggerak serangkaian tindakan teror. Pada 14 Januari 2016, mi salnya, serangan bom yang menggun-

cang Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, diyakini kuat berkaitan dengan kelompok JAD pimpinan Aman Abdurrahman. Serangkaian teror yang terjadi di Indonesia juga tak lepas dari peran Aman Abdurrahman. Adapun Aman telah lebih dulu divonis mati pada 22 Juni lalu lantaran terbukti menjadi otak sejumlah serangan teror.

Menurut Aris, putusan yang dijatuhkan terhadap JAD sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. JAD terbukti melanggar Pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 juncto Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Majelis hakim juga menjatuhkan denda kepada JAD sebesar Rp 5 juta sesuai dengan

tuntutan jaksa. "Tidak ada hal yang meringankan bagi JAD," ujar Aris.

Ketua JAD Zainal Anshori, yang sekaligus sebagai wakil organisasi JAD, terdengar menyerukan takbir setelah menjalani sidang putusan. Ia tak memberikan komentar panjang setelah putusan dibacakan. Tiga polisi segera mengawal dia setelah majelis hakim selesai memutus perkara ini.

Adapun kuasa hukum JAD, Asludin Hatjani, mengatakan kliennya tak akan mengajukan banding atas putusan yang dibacakan terhadap JAD. "Mungkin dia (Zainal) menganggap tidak ada gunanya lagi untuk dilanjutkan," ujar Asludin.

Jaksa penuntut umum Jaya Siahaan mengatakan putusan terhadap JAD akan membuka

jalan bagi aparat penegak hukum untuk mempida-nakan orang-orang yang terbukti berbaiat kepada JAD. Putusan itu, kata dia, juga bisa menjadi legitimasi mereka untuk menghukum siapa saja yang terlibat dalam organisasi terlarang. Meski begitu, ia masih belum berkomentar lebih ihwal putusan majelis hakim atas kelompok JAD. "Kami minta waktu satu hingga dua hari untuk menentukan sikap," ujar dia.

Juru bicara Mabes Polri, Inspektur Jenderal Setyo Wasisto, sepakat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap organisasi JAD. Menurut dia, dengan pembubaran JAD dan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, penegakan hukum akan semakin mudah ke depannya. "Ini akan memudahkan Polri menindak," tutur dia.

• FIKRI ARIGIIANDITA RAHMA

Serangan yang Diduga Melibatkan JAD

Pergerakan kelompok radikal di Indonesia kian dipersempit. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah membekukan organisasi Jamaah Ansharud Daulah (JAD) melalui sidang putusan, kemarin. Putusan majelis hakim menyatakan JAD sebagai organisasi terlarang karena terbukti terafiliasi dengan kelompok radikal Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. Sejumlah tindakan teror yang terjadi di Indonesia juga diduga kuat berkaitan dengan JAD. Berikut ini rentetan teror yang disinyalir berasal dari kelompok JAD.

r

14 Januari 2016

Ledakan bom mengguncang kawasan Sarinah di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat. Empat orang pelaku yang diduga anggota JAD tewas. Organisasi ISIS mengklaim bertanggungjawab atas peristiwa tersebut.

) 5 Juli 2016

Seorang pelaku meledakkan diri dengan mengendarai sepeda motor menerobos penjagaan di Mapolresta Surakarta. Pelaku tewas bersamaan dengan ledakan bahan peledak yang diduga dililitkan di badannya.

O 13 November 2016

Seorang tak dikenal melemparkan bom yang diduga molotov di depan Gereja Oikumene, di Jalan Cipto Mangunkusumo, Samarinda. Lima anggota jemaat terluka, dan pelaku tertangkap.

24 Mei 2017

Dua ledakan terjadi di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur, sekitar pukul 21.00 WIB. Lima orang tewas dan 10 lainnya terluka. Tiga anggota kepolisian gugur akibat terkena ledakan.

) 8 Juni 2017

Bom panci meledak di Kampung Kubang Beureum, Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung. Ledakan terjadi di dalam sebuah kamar kontrakan.

) 8 Mei 2018

Sebuah kerusuhan terjadi di rumah tahanan terorisme di Markas Komando Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, sekitar pukul 21.00. Kerusuhan sempat memuncak disertai penyanderaan terhadap polisi. Namun 155 tahanan kasus terorisme yang sebelumnya menguasai tiga blok rutan akhirnya menyerah tanpa syarat.

I 13 Mei 2018 Sebuah bom meledak di depan Gereja Santa Maria Tak Bercela, Surabaya, sekitar pukul 07.30 WIB. Sedikitnya 10 orang tewas dan puluhan orang lainnya luka-luka. • DANANG FIRMANTO

FIKRI ARIGIIANDITA RAHMA





Original Post

NasDem Tetap Coret Bacaleg Eks Koruptor

Media Cetak Media Indonesia Halaman 2
2018-8-1

NasDem Tetap Coret Bacaleg Eks Koruptor

SEKRETARIS Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate menuturkan pihaknya tetap akan mencoret bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang teridentifikasi sebagai mantan narapidana kasus korupsi mesti kelak Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan uji materi peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang larangan caleg dari mantan narapidana kasus korupsi.

"Kami kan punya komitmen itu. Itu bukan karena kesengajaan, tapi memang pemeriksaan berkas itu kan di daerah. Itu terjadi di daerah. Karena pemeriksaan dalam waktu singkat, terus banyak, terus proses politik yang begitu ramai di daerah," jelas Johnny.

Ia menambahkan NasDem berterima kasih kepada pihak yang menemukan bacaleg yang terindikasi mantan narapidana kasus korupsi itu. "Termasuk dalam hal ini ke Ba-waslu dan KPU sehingga kami punya kesempatan yg cukup untuk menggantikannya," tegas dia.

NasDem sudah mengganti nama-nama bacaleg mantan napi kasus korupsi. Ia menyebut ada 16 nama yang sudah dicabut dari daftar bacaleg yang sudah diserahkan ke KPU.

Di lain pihak. Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani menegaskan partainya pun telah mencoret tujuh nama bacaleg eks narapidana kasus korupsi. DPP PPP memerintahkan ketujuh nama tersebut diganti.

Selain itu. Ketua DPP PKB Lukman Edy mengatakan dalam masa perbaikan, PKB akan mengganti tiga bacaleg yang merupakan eks napi korupsi. KPU memberikan kesempatan terakhir bagi parpol untuk memperbaiki syarat pendaftaran caleg dan perbaikan nama-nama caleg yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) hingga Selasa (31/7).

Pengamat hukum tata negara, Margarito Kamis, meminta MA segera memutus gugatan atas PKPU No 20 Tahun 2018 yang salah satu pasalnya mengatur tentang larangan eks koruptor mengikuti Pileg 2019. Putusan MA diharapkan keluar sebelum pengumuman daftar calon tetap (DCT) pada 21-23 September 2018. "Kalau sudah keluar DCT. baru keluar putusan MA, itu menimbulkan masalah baru. Calon enggak bisa diganti, keputusan tidak berlaku surut."

Mal/X-6





Original Post

Kakak Cak Imin Akui Kenal Tersangka TPPU

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-8-1

Kakak Cak Imin Akui Kenal Tersangka TPPU

Abdul Halim Iskandar merupakan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur dan juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur.

ABDUL Halim Iskandar, kakak kandung Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, mengaku kenal dengan mantan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman yang merupakan tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Lembaga antirasywah memang memeriksa Abdul Halim sebagai saksi untuk Taufiqurrahman. "Ya, saya kenal waktu di Jombang," kata Abdul seusai diperiksa di Gedung KPK.

Jakarta, kemarin.

Abdul merupakan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur dan juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jawa Timur. "Dia (Taufiqurrahman) kan orang Jombang. Dia aktif di Golkar, saya di PKB. Kenal sebagai pengurus partai. Sudah, itu saja," ucap dia.

Terkait dengan pemeriksaannya kali ini, Abdul enggan menjelaskan secara mendetail. Ia bahkan mengaku lupa berapa pertanyaan yang diberikan penyidik.

"Ya lupa, tetapi intinya saya ditanyakan apa yang saya

tahu tentang Taufiqurrahman sebagai bupati. Sudah, itu saja," tutur dia.

Sebelumnya, KPK telah memanggil Abdul Halim pada Rabu (25/7) lalu. Namun, yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan dengan alasan sakit.

"Yang bersangkutan sakit. Pemeriksaan dijadwalkan ulang. Namun, belum ditentukan waktunya," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu lalu.

KPK menduga Taufiqurrahman menerima gratifikasi sekitar Rp2 miliar dari dua rekanan kontraktor di Kabupaten Nganjuk masing-masing sebesar Rp l miliar terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nganjuk pada 2015.

Taufiqurrahman juga diduga menerima dari pemberian-pemberian lainnya terkait

dengan mutasi, promosi jabatan di lingkungan Kabupaten Nganjuk sebelumnya, dan fee-fee proyek di Kabupaten Nganjuk pada 2016-2017.

Taufiqurrahman disang-kakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Pendalaman

Febri mengatakan penyidik ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan Abdul terkait dengan TPPU yang menjerat Taufiqurrahman. "Oleh karena itu, KPK menjadwalkan untuk memeriksa Abdul Halim Iskandar, seorang dosen, sebagai saksi untuk tersangka Taufiqurrahman."

Sebelumnya, KPK menetapkan lima tersangka kasus

tindak pidana korupsi suap terkait dengan mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Lima tersangka itu ialah Taufiqurrahman, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Nganjuk Ibnu Hajar, Kepala SMP Negeri 3 Ngronggot Nganjuk Suwandi, Kadis Lingkungan Hidup Nganjuk Harjanto, dan Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk Mokhammad Bisri.

Diduga sebagai penerima ialah Taufiqurrahman, Ibnu Hajar, dan Suwandi. Sementara itu, Mokhammad Bisri dan Harjanto diduga sebagai pemberi.

Uang yang diamankan sebagai barang bukti Rp298.020.000, yang berasal dari Ibnu Hajar sejumlah Rpl49.120.000 dan Suwandi Rpl48.900.000.

Mokhammad Bisri dan Harjanto disangkakan dengan Pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001.

Taufiqurrahman, Ibnu Hajar, dan Suwandi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ant/P-3/ Insi Nantika Jelita





Original Post

Polri Ancam Tindak Afiliasi JAD

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-8-1

Polri Ancam Tindak Afiliasi JAD

ARIF SATRIO NUGROHO

JAKARTA- Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto menilai, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memudahkan langkah Polri memberantas tindak pidana terorisme. PN Jaksel resmi melarang organisasi Jamaah Ans-harut Daulah (JAD) melalui putusannya, Selasa (31/8).

Setyo menegaskan, setelah putusan PN, Polri akan menindak setiap orang atau kelompok yang terafiliasi dengan JAD. "Dengan dibubarkannnya JAD ini akan memudahkan Polri untuk melakukan penindakanke depan mana orang atau kelompok terafiliasi dengan JAD," ujar Setyo di Jakarta Selatan, Selasa (31/7). "

Putusan majelis hakim menyatakan, seluruh organisasi, termasuk JAD, yang

berafiliasi dengan ISIS, DAESH, ISIL, maupun IS adalah organisasi terlarang. Putusan itu, kata dia, artinya polisi bisa menindak organisasi yang terafiliasi dengan ISIS diproses kepolisian sesuai UUyang berlaku. "Sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2018, semua bisa ditindak secara hukum. Ini lebih memudahkan Polri melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme," kata Setyo.

Saat sidang pembacaan putusan JAD, ratusan personel kepolisian disiagakan untuk melakukan pengawalan di sekitar PN Jaksel. Pantauan Republika di lokasi, personel berjaga di sekitar gedung PN Jaksel, hingga di sekitar ruang sidang pembubaran JAD. "Kita mengamankan Putusan JAD hari ini yg dilaksanakan pukul 9.00 WIB, kekuatan 200 orang sudah disebar sebagian dan kita sudah apel," kata Kapolres Metro Jakarta Selatan, Komisaris Besar Polisi

Indra Jafar di lokasi, Selasa.

Pengamanan yang dilakukan menggunakan pola sistem ring yang dibagi menjadi empat ring. Ring pertama dimulai dari ruang sidang. Personel Brimob bersenjata laras panjang berjaga di sekeliling ruang sidang. Media massa tidak diperbolehkan siaran langsung, tapi masih boleh masuk. "Pengamanan ruang sidang, seperti biasa tetap steril di dalam dan sidang terbuka. Dipersilakan liput tapi sesuai sosialsiasi yang dilakukan oleh komisi penyiaran indonesia untuk tidak melaksanakn siaran live," ujar Indra.

Ring berikutnya dilakukan di luar ruang sidang, yakni meliputi ruang sidang, pelataran kantor, dan luar PN Jaksel. "Kekuatan itu kita bagi ada yang pengamanan terbuka dan tertutup di dalam dan luar kantor," ujar Indra Jafar.

ed agus raharjo/ARIF SATRIO NUGROHO





Original Post

KPK Periksa Kakak Cak Imin

Media Cetak Republika Halaman 3
2018-8-1

KPK Periksa Kakak Cak Imin

DIAN FATH RISALAH

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua DPRD Jawa Timur Abdul Halim Iskandar, Selasa (31/7). Kakak kandung Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin itu diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan gratiflkasi Bupati nonaktif Nganjuk Taufiqurrahman.

Usai diperiksa, Halim mengaku mengenal tersangka dugaan gratifikasi dan pencucian uang itu karena berasal dari Jombang, Jawa Timur. "Dia kan orang Jombang. Dia aktif di Golkar, saya di PKB. Kenal sebagai pengurus partai. Sudah, itu saja," kata Halim seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/7).

Saat ditanyai lebih lanjut ihwal materi pemeriksaannya, Halim enggan mengungkapkan secara terperinci. Penyidik, kata Halim, hanya menanyakan posisi Taufiqurrahman saat masih aktif menjabat bupati Nganjuk. Ia pun mengklaim tidak tahu soal dugaan gratifikasi yang dilakukan Taufiqurrahman.

"Intinya, saya ditanyakan apa yang saya tahu tentang Taufiqurrahman sebagai bupati. Sudah, gitu aja" ujarnya. Sebelumnya, Abdul Halim sudah pernah dipanggil penyidik KPK pada Rabu (25/7) pekan lalu. Namun, saat itu, Halim tidak hadir di KPK dengan alasan sakit sehingga penyidik KPK menjadwalkan ulang pemeriksaanHalim.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah pada Selasa pagi sudah menginformasikan terkait pemanggilan Halim. Menurut dia, pemanggilan Halim untuk diperiksa sebagai saksi terhadap tersangka bupati nonaktif Jombang Taufiqurrahman. "Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk TFR," kata Febri Diansyah.

Taufiqurrahman ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi se-

telah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka suap terkait mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Untuk kasus suap, Taufiqurrahman telah diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.

Dalam kasus ini, Taufiqurrahman diduga menerima gratifikasi sebesar Rp 5 miliar selama 2013-2017. Selain sebagai tersangka suap dan gratifikasi, Taufiqurrahman juga dijerat sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Taufiqurrahman diduga telah membelanjakan penerimaan gratifikasi tersebut untuk membeli mobil yang diatasnamakan orang lain, tanah, dan uang tunai ataupun dalam bentuk lain.

Suap PLTU Riau-1

KPK juga mengagendakan pemanggilan Direktur Utama PT PLN Persero Sofyan Basir pada Selasa (31/7). Namun, Sofyan mangkir dari pemanggilan KPK. Sedianya Sofyan dipanggil sebagai saksi kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-i untuk tersangka pemegang saham Blackgold Natural Recourses Limited Johannes B Kotjo.

"Saksi Sofyan Basir tidak datang dalam rencana pemeriksaan hari ini. Tadi staf yang bersangkutan menyerahkan surat ke KPK, tidak bisa datang memenuhi panggilan penyidik karena hari ini menjalankan tugas lain," kata Febri.

Im adalah kali kedua pemanggilan Sofyan sebagai saksi. Sebelumnya, Sofyan diperiksa pada Jumat (20/7). Saat itu, Sofyan dicecar soal penunjukan Blackgold dalam proyek PLTU Riau-i. Sofyan pada pemeriksaan tersebut mengakui, konsorsium yang ikut menggarap proyek PLTU Riau-i ditunjuk langsung.

ed agus raharjo/ DIAN FATH RISALAH





Original Post

Parpol Klaim Sudah Tarik Eks Napi Koruptor

Media Cetak Jawa Pos Halaman 2
2018-8-1

Parpol Klaim Sudah Tarik Eks Napi Koruptor

JAKARTA Batas waktu perbaikan berkas calon anggota legislatif berakhir pukul 00.00 tadi malam. Kini para caleg yang memperbaiki dokumen itu tinggal menunggu hasil verifikasi apakah mereka bisa berkompetisi pada Pemilu 2019 atau tidak. Khusus caleg eks koruptor, partai-partai menyatakan komitmennya untuk menarik calon tersebut.

Ketua Bapilu DPP Partai Golkar Firman Soebagyo mengatakan, pihaknya sudah mengganti dua caleg DPR yang berlatar belakang mantan napi korupsi. Dua nama yang diganti itu adalah T.M. Nurlif dari Aceh dan Iqbal Wibisono dari Jawa Tengah. "Sudah diganti dengan calon lain," terang dia saat menjadi pembicara pada acara diskusi di pressroom DPR kemarin (31/7).

Soal sosok pengganti, Firman beralasan tidak hafal nama penggantinya. Yang pasti, terang dia, mereka bukan mantan napi korupsi sehingga tidak melanggar PKPU Nomor 20/2018 tentang Pencalonan DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Anggota komisi II itu mengatakan, walaupun nama Nurlif dan Iqbal dicoret dari daftar bacaleg, pihaknya tetap menunggu putusan Mahkamah Agung (MA) terkaitywftaa/ review (JR) yang diajukan sejumlah orang. Jika MA mengabulkan gugatan uji materi itu, nama yang sudah dicoret tersebut harus dikembalikan lagi karena mereka tetap berhak mencalonkan.

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu juga memastikan partainya sudah mengganti anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang diketahui sebagai mantan

napi korupsi. "Kalau caleg DPR RI, tidak ada yang mantan napi korupsi," ungkap dia saat ditemui setelah diskusi.

Jika MA nanti mengabulkan gugatan uji materi itu, tutur dia, tentu calon yang pertama akan kembali ke kursi pencalonan. Anggota komisi III tersebut mengatakan, PDIP akan memberikan pemahaman kepada para caleg sehingga ketika ada putusan MA, tidak ada lagi gejolak dalam pengisian caleg.

Hal senada diungkapkan Ketua DPP PKB Lukman Edy. Pihaknya memastikan sudah mengganti caleg DPR yang berstatus eks napi korupsi. "Kami tahunya cuma tiga yang di DPR RI,"

terangnya tadi malam tanpa mau menyebut siapa saja nama caleg tersebut. Sementara itu, caleg lainnya di daerah ditangani oleh masing-masing jajaran.

Kemarin partai-partai politik menyerahkan berkas perbaikan. Sebagaimana saat pendaftaran, kali ini mayoritas parpol juga menyerahkan berkasnya beberapa jam menjelang deadline. Hingga berita ini dibuat pukul 21.45, masih ada sejumlah partai yang belum menyerahkan berkas perbaikan.

Komisioner KPU Ilham Saputra mengingatkan, tidak ada toleransi bagi caleg koruptor yang belum ditarik oleh parpolnya. Mereka akan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak dimasukkan ke

daftar caleg sementara. "Kami akan tetap coret ya. Itu sikap KPU," ujarnya. Caleg tersebut tidak bisa lagi diganti dan caleg di bawahnya akan naik dengan menggunakan nomor urut dia.

Ada pengecualian bagi caleg yang baru ketahuan bahwa dia eks koruptor pada saat DCS sudah terbit. Saat DCS terbit, KPU akan mengumumkan semua nama caleg tersebut kepada publik. Saat itulah publik memberi masukan dan bisa diketahui bila masih ada eks koruptor yang nyaleg. Bila terverifikasi, KPU akan meminta kepada parpol untuk menarik caleg tersebut dan menggantinya dengan orang lain.

(lum/byu/c6/fat)





Original Post

PT BFI Pastikan tidak Ada Pemblokiran Saham BFIN

Media Cetak Media Indonesia Halaman 14
2018-8-1

PT BFI Pastikan tidak Ada Pemblokiran Saham BFIN

FINANCE Director and Corporate Secretary PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFI) Sudjono mengatakan penetapan penundaan (skorsing) oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tidak berdampak pada target bisnis dan kegiatan operasional PT BFI.

Penetapan penundaan juga tidak berpengaruh pada perdagangan saham emiten berkode saham BFIN itu di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebagai salah satu perusahaan publik, hak pemegang saham ialah melakukan transaksi bisnis berupa jual-beli saham di bursa.

"Bisnis kami saat ini berjalan normal seperti biasa," ungkap Sudjono melalui keterangan resmi yang diterima, kemarin.

Kuasa hukum BFI, Hotman Paris Hutapea, secara tegas membantah pengumuman tentang pemblokiran atas PT BFI pada 30 Juli 2018 di media massa yang disampaikan Kantor Hukum Hutabarat Halim dan rekan selaku kuasa hukum PT Aryaputra Teguharta (PT APT).

Menurut dia, PTUN Jakarta tidak pernah memblokir kepemilikan saham di PT BFI. Lagi pula. PTUN Jakarta tidak berwenang secara absolut mengadili perihal kepemilikan saham sebab kewenangan mengadili kepemilikan sa-

ham ialah kewenangan peradilan umum atau dalam hal ini pengadilan negeri (PN).

Bahkan, PN Jakarta Pusat telah 6 kau mengeluarkan surat yang menetapkan Putusan Mahkamah Agung RI No 240 PK/PDT/2006 tanggal 20 Februari 2007 (Putusan PK No 240/2006) tidak dapat dilaksanakan (non-executable).

"Jadi terhadap dalil-dalil yang disampaikan PT APT yang mengklaim kepemilikan saham pada PT BFI telah dijawab dan terbantahkan dengan enam surat dari PN Jakarta Pusat yang menetapkan bahwa Putusan PK No 240/2006 yang dipakai sebagai dasar kepemilikan saham oleh PT APT adalah putusan yang tidak dapat dilaksanakan." tegasnya.

Pada 26 Februari 2018, PT APT mengajukan permohonan pencabutan atas Surat Keputusan Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) sehubungan dengan kepemilikan saham PT BFI, tetapi permohonan PT APT itu ditolak Dirjen AHU.

Atas penolakan itu, PT APT mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan [skorsing) kepada PTUN Jakarta tertanggal 16 Mei 2018. Permohonan skorsing dikabulkan majelis hakim PTUN pada 19 Juli 2018.

E-3





Original Post

Partai Golkar dan PKB Akan Ganti Bacaleg Eks Napi Korupsi

Media Online Cnnindonesia.com
2018-08-01

Jakarta, CNN Indonesia Partai GolkardanPartai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan mengganti bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang berkasnya dikembalikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) akibat pernah menjadi narapidana korupsi.

Ketua Bidang PP Wilayah Jateng III DPP Partai Golkar Firman Subagyo mengatakan pihaknya akan mengganti dua nama baceleg DPR.

"Golkar sendiri sudah mengganti dua orang, satu dari Jawa Tengah pasti, tapi namanya belum muncul. Aceh juga sudah diganti. Insyallah dari dua anggota DPR yang pernah narapidana korupsi akan dipenuhi," kata Firman di Kompleks Parlemen, Selasa (31/7).

googletag.cmd.push(function() googletag.display(\'div-gpt-ad-1520566820877-0\') )

KPU diketahui telah mengembalikan berkas dari dua bacaleg yaitu Ketua DPD I Partai Golkar Aceh, Teuku Muhammad Nurlif, dan Ketua Harian DPD Partai Golkar Jawa Tengah, M. Iqbal Wibisono. Dua nama yang bersangkutan pernah tersangkut kasus korupsi.

Politikus Partai Golkar Iqbal Wibisono, di Pengadilan Tipikor Semarang, 2015. (R. Rekotomo)

Di sisi lain, Firman menyebut pihaknya tetap menghormati hak seseorang untuk memilih dan dipilih. Karenanya, Partai Golkar sempat mengakomodasi dua bacaleg itu dan tetap menghormati proses di MA.

"Golkar memberikan pintu masuk karena ada gugatan, ini kan kita hormati. Maka kalo ada keputusan yang harus dikembalikan, maka itu dikembalikan. Kalau MA menguatkan PKPU maka temen2 diminta utk menghormati," kata Firman.

Ia mendorong Mahkamah Agung segera memutus gugatan uji materi Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Aturan itu sendiri melarang caleg memiliki rekam jejak eks napi kasus korupsi.

"Kami menghimbau ke MA, harus segera merespons ini, karena menyangkut hak-hak masyarakat yang dipenuhi, harus disidangkan secepatnya, dan memberikan keputusan yang adil," ujar dia.

Terpisah, Ketua DPP PKB Lukman Edy mengaku pihaknya sudah mengganti tiga bacaleg DPR yang berstatus mantan narapidana kasus korupsi. Pihaknya mengaku akan ikut aturan main yang dibuat KPU.

Politikus PKB Lukman Edy, di Gedung DPR, Jakarta, beberapa waktu lalu. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)

"Diganti bacaleg yang eks napi korupsi," ujar dia, di kantor KPU, Jakarta, Selasa (31/7).

Lukman enggan membeberkan nama bakal caleg yang diganti dan penggantinya. Ia hanya mengatakan ketiga bakal caleg DPR yang diganti berasal dari dapil Aceh, Bangka Belitung, dan Sulawesi Tenggara.

"Ternyata kita punya cadangan banyak," imbuhnya.

PKPU Nomor 20 Tahun 2018 melarang eks narapidana kasus kejahatan seksual terhadap anak, bandar narkoba dan koruptor mendaftar sebagai calon legislatif.Gugatan uji materi atura itu disebut tengah dilakukan.

(arh/pmg)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180731182455-32-318450/partai-golkar-dan-pkb-akan-ganti-bacaleg-eks-napi-korupsi



Original Post

Bumigas Siap Hadapi Geo Dipa

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-8-1

Bumigas Siap Hadapi Geo Dipa

JAKARTA - PT Bumigas Energi siap meladeni

PT Geo Dipa Energi (Persero) dalam perkara

gugatan pembatalan putusan arbitrase terkait

dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga

panas bumi.

M.O. Novlarlzal Fernandez noviarizal.fernandez9blsnis.com

Menurut Defrizal Djamaris, kuasa hukum PT Bumigas Energi, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BAN1) telah melakukan beberapa kesalahan dalam memutus pembatalan kontrak antara PT Geo Dipa Energi dan PT Bumigas Energi.

Dengan demikian, pihaknya ingin membatalkan putusan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun, kontrak antara PT Geo Dipa Energi dan PT Bumigas Energi dilangsungkan pada 2005 untuk membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi di Dieng, Jawa Tengah dan Patuha, Jawa Barat.

Defrizal mengungkapkan kesalahan BANI tersebut, antara lain, arbiter BANI melakukan putusan ultra petitum, yakni suatu putusan melebihi materi gugatan. Dalam gugatan arbitrase, jelasnya, PT Geo Dipa Energi mempersoalkan mengenai pembangunan proyek dan pembiayaan, tetapi BANI kemudian memutus mengenai first drawdwon atau bukti keberadaan dana.

"Putusan ini aneh. Yang diminta A dan B tapi yang diputus adalah C. Bumigas dianggap belum serahkan first drawdown karena hal itu syarat efektif berlakunya perjanjian sesuai Pasal 55 ayat 1 perjanjian," katanya saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (31/7).

Faktanya, lanjutnya, Bumigas pada 29 April 2005 telah menyerahkan bukti keberadaan dana itu, yang dibuktikan dengan surat 058 dari Geo Dipa. Dalam surat itu, Geo Dipa menyatakan telah menerima 40 juta dolar Hong Kong dan pada alinea kedua meminta penyerahan drawdown berikutnya juga dilakukan.

Dia menguraikan, dalam persidangan arbitrase tersebut, PT Geo Dipa Energi kemudian menyerahkan surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditandatangani oleh Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan, yang

pada intinya menyatakan bahwa KPK tidak menemukan data perbankan Bumigas di bank HSBC Hong Kong.

"HSBC menyatakan bahwa rekening yang sudah berusia melebihi jangka waktu tujuh tahun tidak akan dibuka informasinya. Atas surat KPK itulah, arbitrase menyataakn bahwa Bumigas tidak melakukan first drawdown dan perjanjian dianggap tidak berlaku. Ini yang mau kami gugat," lanjutnya.

Dia mengatakan, BANI juga dianggap melanggar asas nebis in idem atau sebuah perkara tidak dapat disidangkan untuk kedua kalinya. Pasalnya, gugatan arbitrase yang dilayangkan oleh Geo Dipa Energi tentang pembangunan dan pembiayaan proyek, sama persis dengan gugatan arbitrase yang dilayangkan pada 2007 dan telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

"Semestinya sejak awal BANI tidak bisa menggelar perkara gugatan ini karena melanggar asas hukum yang berlaku di seluruh dunia itu. Dua alasan ini kami anggap sebagai melanggar ketertiban umum," lanjutnya.

PENEGAKAN UKUM

Sementara itu, Direktur Utama PT Bumigas Energi David Randing mengatakan bahwa pihaknya hanya ingin hukum ditegakkan seadil-adilnya. Pasalnya, Bumigas telah menang

lam persidangan gugatan perdata belumnya, hingga ke tingkat pe-ijauan kembali (PK) di Mahkamah [ung. Hal ini berarti perjanjian tara pihaknya dengan Geo Dipa ergi tetap berlaku. Namun, putusan tersebut ak dilaksanakan dan Geo pa Energi justru meng-lbil langkah arbitrase ng kemudian menangkan BUMN sebut.

"Ini kan lucu, mana kepastian ikum di Republik i. Jika dibiarkan perti ini, terjadi pe-irunan kepercayaan, kk ada ada kepastian ikum," ungkapnya. Di sisi lain, General fair Manager BAN1, Arief mpumo mempersilakan pihak imigns untuk melaku-n interpretasi ter-it dengan putusan lNI tersebut. Pasal-a, pihaknya tidak perkenankan oleh idang-undang untuk embahas substansi rkara.

"Kalau soal kasus, INI tidak pernah snbicarakan kare-sifatnya rahasia suai amanah Ulf bitrase," ujarnya. Menurutnya, gu-tan pembatalan ltusan BANI erupakan hal ng biasa dan perbolehkan ?h UU Arbi-ise. Akan te-si, jelasnya, rdasarkan ngalaman INI sela-a ini, Jam sing gu-itan e m - ialan,

stru hakim menerbitkan putusan ng menguatkan putusan BANI. "Nanti buntut-buntutnya putusan INI yang dikuatkan, tapi tergan-ng pengadilan yang memeriksa atau

mungkin lawyer-nya. Selama ini walau sudah diproses di pengadilan, putusan BANI yang diperkuat," paparnya.

Sementara itu, Mokhamad Budi Hendrawan, Legal Officer PT Geo Dipa Energi yang dihubungi melalui ponselnya, tidak menjawab panggilan Bisnis. Perkara ini bermula ketika kedua perusahaan menandatangani perjanjian kerja sama pendirian pembangkit listrik tenaga panas bumi di blok Dieng 2 dan 3 serta Patuha 1, 2, dan 3. Dalam perjalanannya, Bumigas tidak melakukan pembangunan karena menganggap persoalan legalitas penguasaan wilayah belum terselesaikan.

Ketika, itu areal panas bumi Dieng dan Patuha masih dikuasai oleh PT Pertamina (Persero), salah satu BUMN yang membentuk PT Geo Dipa Energi. Padahal, ketika itu Bumigas melakukan perjanjian dengan Geo Dipa.

Akibatnya, Geo Dipa kemudian melayangkan peringatan sebanyak lima kali dan berujung pada gugatan arbitrase pada 2007 yang memutuskan kontrak antara kedua belah pihak. Bumigas kemudian melayangkan gugatan pembatalan putusan arbitrase itu yang kemudian dimenangkan di tingkat Mahkamah Agung sehingga terminasi kontrak tersebut dibatalkan. Selepas itu, Geo Dipa kembali mengajukan gugatan , arbitrase yang sempat berlarut-larut karena Bumigas Energi melayangkan surat ingkar atas terpilihnya tiga arbiter, tetapi peradilan swasta tersebut kemudian memenangkan Geo Dipa.

M G Noviarizal Fernandez





Original Post

KASUS KEPEMILIKAN SAHAM

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 14
2018-8-1

KASUS KEPEMILIKAN SAHAM

Kuasa Hukum PT BFI Finance Indonesia Tbk. (BFI) Hotman Paris Hutapea (kanan) didampingi Director Finance and Corporate Secretary BFI Sudjono memberikan tanggapan terkait pengumuman yang disampaikan oleh Kantor Hukum Hutabarat Halim Rekan selaku kuasa hukum PT Aryaputra Teguharta (PT APT) di Jakarta, Selasa (31/7). Menurut Hotman, Pengadilan Tata Usaha Negara

(PTUN) Jakarta tidak pernah memblokir kepemilikan saham di BFI dan PTUN Jakarta juga tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perihal kepemilikan saham, sebab kewenangan mengadili kepemilikan saham adalah kewenangan peradilan umum atau dalam hal ini Pengadilan Negeri (PN).

Bsnis/Nurut Hidayat





Original Post

Membenahi Peradilan

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 21
2018-8-1

Membenahi Peradilan

BERBAGAI puisi dan nyanyian muncul tentang kisah di balik jeruji besi dari narapidana (napi). Nadanya kerap teramat sendu tentang sepi dan penuh derita seseorang yang berada di balik tembok penjara. Namun, apa yang dapat disaksikan di Lapas Sukamiskin dalam OTT KPK baru-baru ini, ternyata tak ada sepi dan derita seperti yang digambarkan para pujangga dan musisi tersebut Kini kondisinya konon malah bagaikan hotel bintang lima.

Sistem penjara memang sudah diubah sejak era Orde Lama Sahardjo Menteri Kehakiman RI, pada 5 Juli 1963 mencetuskan ide Sistem Pemasyarakatan. Tujuan pidana penjara menurut sistem pemasyarakatan adalah di samping menimbulkan derita, juga untuk membimbing dan mendidik napi agar bertobat dan dapat menjadi orang yang berguna.

Sayangnya cita-cita Sahardjo sampai kini belum terwujud, lembaga pemasyarakatan (lapas) malah disebut-sebut sebagai sekolah kejahatan, tempat mengendalikan peredaran narkoba, dan berbagai istilah miring lainnya yang kerap kita dengar.

Lagu lama

Kisah kemewahan yang terjadi di balik jeruji besi bukanlah hal baru. Berita pertama sangat heboh muncul di awal tahun 2010, yaitu ditemukannya perlakuan istimewa di Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur, terhadap Artalyta Suryani alias Ayin yang dihukum penjara selama 3 tahun, serta liem Marita alias Aling yang dihukum penjara seumur hidup.

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum menemukan sel-sel mewah dilengkapi pendingin ruangan, serta tempat pera-

watan wajah, di sel tahanan Ayin dan di sel tahanan Aling malah terdapat tempat karaoke.

Tidak cuma itu, di Rutan Mako Brimob pada November 2010 Gayus Tambunan terbukti bisa nonton turnamen tenis Internasional di Bali, pelesir ke Singapura, bahkan sampai Macau dengan cara menyuap Kala-pas Mako Brimob. Setelah itu, Gayus dipindahkan ke Lapas Cipinang.

Di era Presiden SBY, pada tahun 2012 Lapas Sukamiskin ditetapkan sebagai lapas khusus bagi napi korupsi. Dari Lapas Cipinang, pada 1 Juni 2012 Gayus Tambunan dipindahkan ke Lapas Sukamiskin. Namun, karena masih berulah, pada September 2015 Gayus dipindahkan ke Lapas Gunung. Sindur Bogor.

Fenomena sel mewah dan pe-lesirnya para napi tersebut di atas merupakan fenomena puncak gunung es, dengan terungkapnya berbagai kasus tersebut selayaknya permasalahan serupa tidak terulang kembali. Lapas adalah ujung dari sistem peradilan pidana (SPP). Permasalahan yang terjadi di lapas seyogianya diselesaikan dengan pendekatan sistem. SPP belakangan ini banyak mendapat sorotan. Berbagai kasus perke-liruan masih terdengar mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan, dan berujung pembinaan di lapas.

Sistem terpadu

Agar SPP berjalan baik, seyogianya SPP dilaksanakan secara terpadu. Katakanlah untuk per-

kara korupsi sejak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan sudah berjalan dengan baik, tapi apabila di ujungnya, yaitu pembinaan terhadap napi di Lapas tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka segala sesuatu yang dilakukan sebelumnya yang telah memakan biaya perkara besar, membuat lelah fisik dan psikis aparat penegak hukum di tingkat sebelumnya menjadi tidak ada artinya.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang pada saat lahirnya tahun 1981 disebut-sebut sebagai karya agung bangsa Indonesia, ternyata telah mengatur keterpaduan itu. Dalam Pasal 277 - Pasal 283 KUHAP diatur tentang pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan.

Pada intinya dinyatakan, di setiap pengadilan harus ada hakim pengawas dan pengamat yang ditunjuk ketua pengadilan untuk paling lama 2 tahun dengan tugas membantu ketua pengadilan dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang merampas kemerdekaan orang.

Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan antara lain ke pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan. Register pengawasan dan pengamatan ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh

hakim pengawas dan pengamat (wasmat).

Hakim wasmat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku napi atau pembinaan lapas serta pengaruh timbal balik terhadap napi selama menjalani pidananya.

Selanjutnya dinyatakan, pengamatan tersebut tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya. Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim wasmat kepada ketua pengadilan secara berkala.

Dengan adanya pengawasan bukan berarti lapas kedudukannya di bawah pengadilan. Namun, dalam keterpaduan SPP, pengadilan melalui hakim wasmat diharapkan akan secara sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya agar pidana perampasan kemerdekaan betul-betul dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Logikanya buat apa berlelah-lelah memutus perkara apabila putusannya tidak dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun anehnya rasa itu sepertinya tidak ada dalam diri hakim wasmat cq ketua pengadilan yang bersangkutan.

Kementerian Hukum dan HAM beserta jajaran terkait mempunyai tugas mengawasi dan mengamati lapas sebagai pihak internal. Sementara itu, pengawasan dan pengamatan eksternal seharusnya dilakukan oleh hakim wasmat Apabila sistem pengawasan dan pengamatan tersebut berjalan secara terpadu dengan laporan secara berkala, tentu saja tidak akan ditemukan sel mewah di rutan

atau lapas juga tidak akan ada napi pelesiran dan tidak perlu ada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum atau OTT KPK.

Revisi KUHAP memang perlu antara lain dengan berkembangnya berbagai alat bukti yang berhubungan dengan alat bukti elektronik yang belum diatur KUHAP. Namun, tanpa revisi pun apabila karya agung bangsa Indonesia ini dapat ditegakkan dengan konsisten, maka SPP di republik ini tidak akan terus-menerus berada di titik nadir. Membenahi peradilan tidak cukup hanya dengan merevisi atau membuat perundang-undang baru, malah tanpa revisi pun yang terpenting adalah adanya kemampuan dan kemauan serta integritas moral yang tinggi dari aparat penegak hukum untuk melaksanakan SPP secara terpadu. Semoga pendekatan sistem secara terpadu yang diamanatkan KUHAP dapat segera terwujud demi tercapainya supremasi hukum.**

Melani





Original Post

HADIRKAN CALEG BERINTEGRITAS

Media Cetak Republika Halaman 17
2018-8-1

HADIRKAN CALEG BERINTEGRITAS

OLEH NURUL SHAMAMI

Mendorong hadirnya caleg berintegritas merupakan suatu keharusan dalam upaya mewujudkan lembaga legislatif yang bersih.

Sekitar sembilan bulan lagi Pemilu 2019 akan digelar. Kemarin menjadi batas akhir bagi partai politik peserta pemilu untuk memper-daftar bakal calon anggota legislatif ke Komisi Pemilihan Umum. Jika tak ada perbaikan, maka KPU dapat mencoret bacaleg yang dinilai tidak memenuhi syarat.

ermasuk yang akan dicoret oleh KPU lah bacaleg yang pernah menjalani hu-kuman penjara sebagai pelaku korupsi, kejahatan seksual pada anak, dan bandar narkoba. Ini sudah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota legislatif.

Sebagaimana diketahui, dalam upaya menjaring bacaleg berintegritas, KPU mengeluarkan PKPU yang melarang mantan narapidana korupsi, kejahatan seksual pada anak, dan bandar narkoba diajukan oleh parpol sebagai peserta pemilu legislatif. PKPU ini menjadi pedoman KPU dalam melaksanakan tahapan pencalonan anggota lagis-latif nasional dan daerah. Partai-partai peserta pemilu diminta menandatangani pakta integritas terkait pencalonan tersebut.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Ba-waslu) juga menyodorkan partai-partai untuk menandatangani pakta integritas. Salah satu isi pakta integritas tersebut yakni meminta parpol-parpol berkomitmen untuk tidak mencalonkan anggota legislatif yang melakukan atau terlibat tindak pidana korupsi, obat-obatan terlarang, terosrisme, dan kejahatan seksual. Ini dalam rangka mendorong calon dan proses pemilihan yang berintegritas.

Setelah pengajuan daftar bacaleg pada 4-17 Juli lalu, Bawaslu menemukan sebanyak 199 bacaleg terindikasi merupakan mantan narapidana korupsi. Caleg-caleg tersebut maju untuk anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Mereka tersebar di sebelas provinsi, 93 kabupaten, dan 12 kota.

Sedangkan, KPU hingga akhir pekan lalu sudah menemukan lima bacaleg DPR yang merupakan mantan narapidana korupsi. Jumlahnya dipastikan akan bertambah karena proses verifikasi masih terus berlangsung di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. KPU masih mengumpulkan salinan putusan dari pengadilan tentang status hukum para bacaleg yang diindikasikan mantan narapi-

dana korupsi.

Hingga tulisan ini naik cetak, Selasa (31/7), belum diketahui apakah parpol-parpol mengganti bacaleg yang mereka ajukan yang terindikasi sebagai mantan narapidana korupsi. Mulai hari ini hingga 7 Agustus mendatang KPU kembali melakukan verifikasi terhadap perbaikan daftar caleg dan syarat caleg.

Tahapan itu dilanjutkan dengan menyusun dan menetapkan daftar caleg sementara pada 8-12 Agustus. Selanjutnya pada 12-14 Agustus KPU akan mengumumkan DCS untuk DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta persentase keterwakilan perempuan dari setiap parpol. Masyarakat akan diberi akses untuk melihat profil caleg sementara dan diperbolehkan memberikan masukan terhadap rekam jejak"para caleg di DCS mulai 12-21 Agustus.

KPU akan langsung mencoret bacaleg yang sudah terverifikasi memang mantan narapidana korupsi, kejahatan seksual pada anak, dan bandar narkoba. Itu akan dilakukan sejak verifikasi pada 1-8 Agustus, lalu saat ada masukan masyarakat setelah melihat DCS, dan sampai penetapan daftar caleg tetap pada 20 September.

Keharusan

Mendorong hadirnya caleg-caleg berintegritas merupakan suatu keharusan dalam upaya mewujudkan lembaga legislatif yang bersih dan amanah. Di sinilah peran parpol peserta pemilu dalam menyusun daftar caleg dengan sangat ketat diperlukan. Ini karena parpol adalah satu-satunya pintu masuk dalam proses pencalonan.

Partai-partai seharusnya memeriksa dengan teliti rekam jejak bakal caleg yang akan diajukan, terutama bagi mereka yang masuk melalui pendaftaran jalur terbuka. Jangan sampai menampung orang-orang "bermasalah" yang hanya mencari pelarian menghindari jerat hukum. Dengan kata lain, parpol-parpol jangan sampai "kecolongan" mencalegkan orang yang memiliki potensi menjadi tersangka kasus korupsi.

Para pimpinan parpol juga harus berani mencoret bacaleg yang ternyata memang terverifikasi merupakan mantan narapidana korupsi, kejahatan seksual pada anak, dan bandar narkoba. Jangan hanya karena ingin meraup suara dan kursi dari para mantan tersebut yang diperkirakan memiliki lum-bung-lumbung suara, harus mengorbankan harapan untuk menjadikan lembaga legislatif sebagai lembaga berintegritas.

"Itu (penyusunan daftar bakal caleg) menjadi tanggungjawab parpol, sebab satu-satunya pintu untuk maju sebagai anggota DPR-DPRD adalah parpol," kata anggota KPU Hasyim Asyari kepada media beberapa waktu lalu. Oleh karenanyalah dia mengim-

bau agar parpol melakukan seleksi yang juga melibatkan masyarakat untuk mengetahui rekam jejak sang bakal caleg. Masyarakat juga diminta berperan serta dalam melaporkan caleg-caleg bermasalah yang sudah diumumkan oleh KPU agar bisa dikoreksi oleh parpol yang bersangkutan.

Ketua KPU Arief Budiman juga mengingatkan parpol harus hati-hati dalam memilih bakal caleg. "Jangan sampai sudah dicalonkan, di tengah jalan malah nanti ditangkap KPK," katanya kepada wartawan, Senin (19/3)-

Terkait dengan PKPU yang melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan diri, Hasyim mengatakan, KPU berpendapat tindak pidana korupsi mengandung unsur penyalahgunaan wewenang. "Koruptor itu pasti menyalahgunakan wewenang. Orang yang sudah menyalahgunakan wewenang berarti sudah berkhianat kepada jabatannya, negaranya dan sumpah jabatannya. Maka dia tidak layak menduduki jabatan kenegaraan lagi," ucapnya.

Langkah maju dari KPU dalam menerbitkan PKPU larangan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai caleg, patut diapresiasi. Tujuannya tentu saja untuk mencari bakal caleg yang bersih dari orang-orang yang pernah"merampok" uang rakyat. Bukan rahasia lagi ada sejumlah anggota Dewan yang dulunya narapidana kasus korupsi, namun sekarang mendapat kursi terhormat sebagai wakil rakyat. Ini juga menjadi sejarah baru dalam pemilu di Indonesia.

Sekali lagi, dalam hal ini diperlukan komitmen kuat dari para petinggi partai untuk ikut mewujudkan bakal caleg yang bersih dari kasus-kasus hukum dan menjadikan

lembaga legislatif sebagai lembaga yang bebas dari keberadaan mantan narapidana korupsi. Bukan sebaliknya, malah berupaya mencederai PKPU tersebut.

Sri Budi Eko Wardani dari Forum Konsolidasi untuk Pemilih Berdaulat kepada Republika kemarin mengatakan, menghadirkan caleg berintegritas merupakan tugas parpol untuk melindungi kepentingan pemilih (rakyat) dan terpilihnya pejabat politik (wakil rakyat) yang berpotensi melanggar kepercayaan atau mandat rakyat.

Forum yang beranggotakan masyarakat sipil pegiat kepemiluan ini menyatakan agar parpol peserta pemilu memprioritaskan kepentingan publik dalam mengajukan daftar calon pada Pemilu 2019. Itu dilakukan dengan sedari awal melindungi publik dari terpilihnya orang-orang tidak berintegritas yang berpotensi melanggar kepercayaan pemilih dalam menjalankan fungsi representasi di lembaga perwakilan.

Partai politik peserta pemilu sebagai gatekeeper (penjaga gerbang) proses seleksi politik, menurut Forum, harus membangun dan mengedepankan nilai-nilai/kebajikan politik dalam mekanisme internalnya dengan cara tidak mencalonkan orang-orang yang tidak berintegritas untuk dipilih oleh rakyat. . Dengan demikian, rakyat/pemilih disodorkan nama-nama calon berintegritas yang tidak memiliki masalah dalam rekam jejak kriminalitas, korupsi, dan pelanggaran HAM.

Menurut Wardani, pihaknya sangat berharap daftar calon legislatif Pemilu 2019 sebagai momentum awal seleksi politik yang berintegritas. Partai politik peserta pemilu yang sudah menandatangani pakta integritas untuk mengajukan calon anggota legislatif yang berintegritas memiliki kewajiban untuk menegakkannya. "Kamijuga meminta KPU untuk segera membuka akses publik terhadap rekam jejak para bakal calon legislatif sehingga publik dapat terlibat mengawasi tahapan pemilu yang penting ini," sebut pengajar di Departemen Ilmu Politik FISIP UI ini.

Semoga saja partai-partai mematuhi PKPU pencalonan dan mengganti bacaleg yang jelas-jelas memang mantan narapidana korupsi. Bagaimanapun, baik-buruknya kinerja para wakil rakyat akan sangat ditentukan oleh integritas para caleg itu sendiri.

NURUL SHAMAMI





Original Post

PN Jaksel Vonis JAD Organisasi Terlarang

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-8-1

PN Jaksel Vonis JAD Organisasi Terlarang

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pimpinan Hakim Aris Ba-wono Langgeng, menjatuhkan vonis organisasi Jamaah Anshor Daulah (JAD) untuk dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang karena dianggap melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme.

Dalam bagian pertimbangan, majelis hakim sependapat dengan tim penuntut umum, bahwa aksi teror yang dilakukan sejumlah anggota JAD terkait dengan organisasi itu.

Dalam sidang sebelumnya, saksi terakhir sidang perdana pembubaran Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Iqbal Abdurahman mengaku mendengar jaringan teroris transnasional Islamic State (IS) turut menyalurkan dana ke JAD untuk pembelian

senjata. "Ya saya dengar seperti itu," jawab Iqbal.

Di tempat terpisah, Mabes Polri menyambut baik putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan JAD dan organisasi lain yang berafiliasi dengan IS dibekukan dan dinyatakan sebagai suatu organisasi yang terlarang.

"Putusan ini akan memudahkan Polri untuk melakukan penindakan ke depan di mana orang atau kelompok yang terafiliasi dengan JAD, sesuai UU 5 tahun 2018, bisa ditindak secara hukum," kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di Jakarta, Selasa (31/7).

JAD dinyatakan terlibat dalam berbagai aksi teror Tanah Air. Jaksa mendakwa JAD dengan Pasal 17 Ayat 1 dan Ayat 2, Jo Pasal 6 Peraturan Pemerin-

tah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003.

Ayat 1 dalam pasal tersebut berbunyi, "Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatahan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya,".

Sementara Ayat 2 berbunyi, "Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama- sama",

(bl/ant)





Original Post

Putusan PTUN Tak Pengaruhi Kepemilikan Saham BFI

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 15
2018-8-1

Putusan PTUN Tak Pengaruhi Kepemilikan Saham BFI

JAKARTA - Kuasa hukum PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) menegaskan bahwa pengumuman dan peringatan tentang pemblokiran BFI Finance yang menggunakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak pernah terjadi. Pasalnya, PTUN tidak berwenang untuk mengadili kepemilikan saham di perusahaan.

Kuasa hukum BFI Finance Indonesia Hotman Paris Hutapea menyatakan, pihaknya membantah terkait pengumuman dan peringatan pemblokiran terhadap BFI Finance, yang sempat diinformasikan di media massa oleh Kantor Hukum Hutabarat Halim Rekan. Adapun Kantor Hukum Hutabarat Halim Rekan merupakan kuasa hukum dari PT Aryaputra Teguharta (APT).

"Pihak APT menggunakan keputusan PTUN yang bahkan tidak berwenang mengatur kepemilikan saham. Apalagi, BFI Finance kan perusahaan publik. Jika ada pihak yang berwenang untuk mengadili soal kepemilikan saham itu merupakan pengadilan negeri (PN)," ujar Hotman di Jakarta, Selasa (31/7).

Berdasarkan hal itu, dia menegaskan, jika APT berkeras terkait putusan PTUN, sebetulnya hal tersebut cacat secara hukum karena tidak sesuai ketentuan yang berlaku. "Nah, APT itu mempermasalahkan penjualan saham yang sudah digadaikan kepada BFI untuk dikembalikan kepada mereka. Namun, sejak 2001, saham tersebut sudah dijual kepada pihak lain, dan Mahkamah Agung tidak pernah menyatakan transaksi pembelian saham batal sehingga artinya APT sudah) bukan pemegang 32,3% saham di BFI Finance kan," jelas dia.

Meski demikian, Hotman menyampaikan, selama tahun ini, APT bersama kuasa hukum telah tujuh kali mengajukan gugatan terhadap hasil putusan Mahkamah Agung dengan dasar keputusan peninjauan kembali (PK) Nomor 240 kepada pengadilan negeri. Namun, berulang kali juga, dia tegaskan, pihak PN menyampaikan bahwa putusan Mahkamah Agung tidak dapat dilaksanakan (non-executable).

"Jadi semua klaim dari APT terkait saham dan BFI Finance, itu sebetulnya sudah dijawab dan dibantah secara tidak langsung melalui tujuh kali PN Jakarta Pusat menetapkan bahwa putusan PK 240 merupakan putusan yang tidak dapat dilaksanakan," tegas dia.

Pada 16 Mei lalu, APT mengajukan penundaan pelaksanaan (skorsing) terhadap BFI Finance kepada PTUN Jakarta. Permohonan Skorsing tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim PTUN pada 19 Juli 2018, berdasarkan penetapan nomor 120/G/2018/ PTUN-JKT. Meski demikian, Hotman menegaskan, penundaan yang dilakukan PTUN Jakarta tidak dapat mengubah atau membatalkan seluruh-perubahan anggaran dasar yang sudah terjadi dan tercatat terkait BFI Finance selama ini.

Sementara itu. Finance Director, and Corporate Secretary BFI Finance Sudjono menyatakan, penetapan yang diraih APT dari PTUN Jakarta tidak berdampak terhadap target bisnis maupun kegiatan operasional perseroan. Bahkan, hal itu semestinya tidak mempengaruhi perdagangan saham emiten berkode saham BFIN. "Pasalnya, setiap pemegang saham kami berhak untuk melakukan transaksi bisnis berupa jual beli saham di bursa," ujar dia.

(dka)





Original Post

MA Anulir Vonis Bebas, Terpidana Dicokok Di Sidoarjo

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-8-1

MA Anulir Vonis Bebas, Terpidana Dicokok Di Sidoarjo

ANDRI Kuncoro, terpidana korupsi pengadaan alat kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kupang.

Andri bakal menghuni hotel prodeo selama 4 tahun penjara sebagaimana putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) nomor 2129 K/Pid.Sus/2017.

Sebelumnya, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Waikabubak. Iswan Noor dan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Waikabubak. Soleman Bola menjemput Andri di Sidoarjo, Jawa Timur.

Dengan bantuan Kejari Sidoarjo, keberadaan terpidana itu bisa diketahui. Selama ini, Andri bermukim di Desa Tambakrejo. Kecamatan Waru, Sidoarjo.

"Dalam eksekusi terhadap terpidana ini. kami hanya membantu. Karena yang bersangkutan berada di wilayah hukum Kejari Sidoarjo," kata 1 Wayan Sumertayasa, Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Sidoarjo.

Andri sempat dititipkan semalam di rutan Kejari Sidoarjo sebelum diterbangkan, ke Kupang. Setiba di ibukota Provinsi Nusa Teng-

gara Timur itu. Andri langsung digiring ke penjara.

Andri diseret ke meja hijau dengan dakwaan melakukan korupsi dalam pengadaan alkes tahun 2014 silam. Anggaran proyek itu Rp 1.7 miliar.

Kejari Waikabubak menuntut Andri dijatuhi hukuman 2.5 tahun penjara karena terbukti korupsi. Namun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang menyatakan Andri tak terbukti melakukan korupsi sebagaimana dakwaan primair maupun subsidair.

Andri pun divonis bebas. Putusan itu diketuk majelis hakim yang diketuai Edi Pramono dan anggota Jimi Tanjung Uyama dan Ali Muhtarom.

Tak terima putusan hakim. Kejari Waikabubak mengajukan kasasi ke MA. Alhasil, MA menganulir vonis bebas Pengadilan Tipikor Kupang. Bahkan, MA menjatuhkan vonis terhadap Andri di atas tuntutan jaksa 4 tahun penjara.

Selain itu, terpidana dikenakan kewajiban membayar denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan dan uang pengganti Rp544 juta,

byu





Original Post

Gugatan Praperadilan Tersangka Korupsi Proyek Tembok Pantai Gugur

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-8-1

Gugatan Praperadilan Tersangka Korupsi Proyek Tembok Pantai Gugur

HAKIM tunggal Pengadilan Negeri Amurang, Minahasa Selatan Anita Gigir menjalakan gugatan praperadilan yang diajukan Christiano Weenas terhadap Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa, gugur.

Hakim beralasan perkara dugaan korupsi Christiano sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manado. Lantara itu Pengadilan Negeri Amurang tidak berwenang lagi menguji gugatan praperadilan.

Christiano mempersoalkan keputusan Kejari Minahasa menetapkan dirinya sebagai tersangka korupsi proyek penguatan tembok pantai Ranoyapo, Minahasa Selatan tahun anggaran 2016. Ia menganggap penetapan tersangka tidak didasari bukti cukup.

Padahal, penyidikan kasus ini mendapat supervisi dari KPK. Bahkan, lembaga antirasuah ikut membantu Kejari Minahasa dalam menghadapi gugatan praperadilan Christiano.

"Selama proses penyidikan dan praperadilan, tim KPK memfasilitasi sejumlah hambatan dalam proses penanganan perkara seperti ahli dan lain-lain," kata juru bicara KPK Febri Diansyah.

Menurutnya, hakim Pe-

ngadilan Negeri Amurang sudah tepat menolak gugatan praperadilan Christiano. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor IO2/PUU-XIII/2O15 yang mengatur bahwa permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimintakan praperadilan.

Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa, Lambok MJ Si-dabutar menegaskan, penetapan tersangka terhadap Christiano berdasarkan dua alat bukti. Menurut dia, alat bukti sudah cukup.

Tak hanya itu, kejaksaan telah tiga kali memeriksa Christiano pada 6 Desember 2017. 16 Januari 2018, dan 14 Februari 2018, sebelum memutuskan menetapkan tersangka kasus korupsi yang merugikan negara Rp4,09 miliar itu.

Adapun mengenai penangkapan, menurut Lambok, sudah sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 2 juncto Pasal 17 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Begitu juga soal penahanan yang dilakukan terhadap tersangka Christiao. Sudah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 1 juncto Pasal 21 ayat 4KUHAP.

BYU





Original Post

Kakak Kandung Cak Imin Dikorek Soal Pencucian Uang

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-8-1

Kakak Kandung Cak Imin Dikorek Soal Pencucian Uang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Abdul Halim Iskandar. Kakak kandung Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menjadi saksi pencucian uang Bupati Nganjuk nonaktif Taufiqurrahman.

USAI diperiksa. Ketua PKB Jawa Timur itu berdalih tidak ingat perihal apa saja yang ditanyai penyidik lembaga antirasuah kepadanya. "Lupalah, tapi intinya saya ditanya apa yang saya tahu tentang pak Taufiqurahman, sebagai bupati itu aja," katanya saat keluar Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (31/7).

Abdul Halim mengaku mengenal Taufiqurrahman hanya sebatas sesama pengurus partai dan tidak ada hubungan keluarga. "Secara kekeluargaan nggak ada. Dia kan orang Jombang, dia aktif di Golkar, saya aktif di PKB,kenal sebagai sesama pengurus partai," jelasnya.

Abdul Hakim membantah

dirinya diperiksa terkait dugaan transaksi jual beli tanah atau aset yang dilakukannya baik di Nganjuk maupun di Jombang dengan Taufiqurrahman. "Enggak ada, intinya nggak ada transaksi pembelian tanah," tukasnya.

Sebelumnya Abdul Halim telah dipanggil penyidik KPK untuk menjalani pemeriksaan pada Rabu, 25 Juli 2018. Namun dia mangkir dengan alasan sedang sakit.

Taufiqurrahman ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang, setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi terkait mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Bupati Nganjuk dua periode itu diduga menerima gratifikasi sebesar Rp5 miliar selama 2013-2017. Taufiqurrahman diduga telah membelanjakan penerimaan gratifikasi tersebut untuk membeli mobil yang diatasnamakan orang lain, tanah, dan uang tunai ataupun dalam bentuk lain.

Barang-barang yang dibeli Taufiqurrahman menggunakan uang gratifikasi itu di antaranya, satu unit mobil Jeep Wrangler Sahara Artie 4D Tahun 2012, satu unit mobil Smart Fortwo.dan satu bidang tanah seluas 12,6 hektare di Desa Suru, Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Perkara suap dan gratifikasi Taufiqurrahman telah diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, fa pun divonis bersalah.

Majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama tujuh tahun dan denda sebesar Rp 350 juta kepada Taufiqurrahman. Putusan itu dibacakan majelis

hakim yang dipimpin hakim I Wayan Sosiawan dalam sidang 22 Juni 2018.

"Mengadili, menjatuhkan hukuman penjara selama tujuh tahun dan denda sebesar Rp 350 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar ha-rus diganti dengan empat bulan penjara." kata hakim 1 Wayan Sosiawan membacakan amar putusannya.

Selain hukuman tersebut, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa Taufiqurrahman berupa pencabutan hak politik terdakwa.

"Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam suatu pemilihan yang diselenggarakan berdasarkan peraturan peruri3arig-undan-gan selama tiga tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani masa penahanan," ujar hakim melanjutkan amar putusannya.

Usai mendengar putusan hakim, terdakwa Taufiqurrahman

yang mengenakan baju batik dalam sidang itu lantas berkoordinasi dengan tim penasihat hukumnya. Beberapa saat kemu j dian,dia menyatakan pikir-pikir atas putusan ini.

Demikian halnya jaksa penuntut umum dari KPK, juga menyatakan pikir-pikir. Mereka memanfaatkan waktu tujuh hari untuk memutuskan menerima putusan ini atau mengajukan banding.

Pasalnya, putusan ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa KPK yang meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp600 juta.

Taufiqurrahman ditangkap KPK dalam kasus dugaan suap "sebesar Rp 298 juta terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Operasi tangkap tangan (OTT) itu terjadi, Rabu 25 Oktober 2017 di Hotel Borobudur, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

gpg





Original Post

Jabatan Dilelang, Harganya Rp 30 Juta Hingga Rp 500 Juta

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-8-1

Jabatan Dilelang, Harganya Rp 30 Juta Hingga Rp 500 Juta

BUPATI Taufiqurrahman didakwa menerima gratifikasi sebesar Rpl 35 miliar dari lelang jabatan di Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Uang itu merupakan setoran dari pegawai negeri sipil yang ingin mendapatkan jabatan. Harga jabatan Rp30 juta hingga Rp50Ojuta.

"Sebagai Bupati, terdakwa (Taufiqurrahman) telah melanggar kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi," kata jaksa KPK membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Selain itu. Taufiqurrahman

didakwa menerima gratifikasi dari dua rekanan Pemerintah Kabupaten Nganjuk masing-masing Rpl miliar.

Menurut jaksa KPK, perbuatan Taufiqurrahman itu Pasal 12 huruf a atau 12 huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Usai mendengarkan dakwaan jaksa, ketua majelis hakim, I Wayan Sosiawan menjelaskan Taufiqurrahman selaku terdakwa memilik, hak untuk mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas

dakwaan ini.

Wayan mempersilakan Taufiqurrahman berkonsultasi dulu dengan penasihat hukumnya Susilo Aribiwo untuk mengambil sikap. Setelah berkonsultasi dengan penasihat hukumnya, Taufiqurrahman memutuskan tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa.

"Sidang dilanjutkan langsung ke agenda pembuktian saja," kata Taufiqurrahman.

Majelis hakim mengabulkan permintaan ini. Majelis hakim meminta jaksa KPK menyiapkan saksi-saksi untuk didengarkan keterangan pada sidang berikutnya.

Taufiqurrahman ditangkap KPK pada 25 Oktober 2017. Ia

pun ditetapkan sebagai tersangka kasus jual beli jabatan. "Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam dilanjutkan gelar perkara disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh Bupati Nganjuk terkait dengan perekrutan dan pengelolaan ASN/ PNS di Kabupaten Nganjuk dan menetapkan Bupati Nganjuk TFR (Taufiqurrahman) sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dalam keterangan pers, 26 Oktober 2017.

Selain Taufiqurrahman, ada empat orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka kasus jual beli jabatan. Merelah adalah Kepala Sekolah SMPN 3

Ngronggot Suwandi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ibnu Hajar, Kepala Bagian Umum RSUD Mok-hammad Bisri dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Hariyanto.

Taufiqurrahman diduga menerima uang suap melalui sejumlah orang kepercayaannya terkait perekrutan dan pengelolaan ASN/PNS di Kabupaten Nganjuk.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT), Satgas KPK mengamankan uang sejumlah Rp 298 juta di dalam dua tas berwarna hitam. "Sebesar Rp 149 juta diamankan dari IH (Ibnu Hajar) dan dari SUW (Suwandi) sebesar Rp 1485 juta," kata Basaria.

byu





Original Post

Dalam 4 Tahun, DPR Bentuk 46 Panitia Kerja 7 Tim was

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 7
2018-8-1

Dalam 4 Tahun, DPR Bentuk 46 Panitia Kerja 7 Tim was

MESKI tak begitu terlihat, kerja DPR rupanya banyak. Selama ini empat tahun kerja, DPR periode 2014-2019 sudah membentuk 46 Panitia Kerja (Panja). 7 Tim Pengawas (Timwas), dan 2 Panitia Khusus (Pansus).

Ke-46 Panja itu tersebar di semua komisi yang ada di DPR. Rinciannya, Komisi I sebanyak 6 Panja, Komisi II sebanyak 8 Panja, Komisi III sebanyak 6 Panja, Komisi IV sebanyak 4 Panja, Komisi V hanya 1 Panja, Komisi VI sebanyak 5 Panja, Komisi VII sebanyak 4 Panja, Komisi VIII ada 2 Panja, Komisi IX sebanyak 4. Komisi X sebanyak 4, dan Komisi XI ada 2 Panja. "Panja ini untuk mengawasi jalannya pemerintahan," terang Ketua DPR Bambang Soesatyo, kemarin.

Ada pun 7 Timwas yang dibentuk adalah. Tim Implementasi Reformasi, Timwas Pengawas

Perlindungan TKI,Tim Pemantau Otsus, Tim Pemantau dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP),Tim Penguatan Diplomasi Parlemen, Timwas Pembangunan Daerah Perbatasan, dan Timwas Penyelenggaraan Ibadah Haji. Sedangkan dua Pansus yang dibentuk adalah. Pansus Hak Angket Pelindo II dan Pansus Hak Angket terhadap KPK.

"Penyelesaian Hak Angket tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KPK menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi soft landing," terang politisi yang akrab disapa Bamsoet ini.

Di luar itu, DPR juga telah menyelenggarakan fit and proper test alias uji kepatutan dan kelayakan atas usulan pengangkatan sejumlah pejabat publik. Selama empat tahun ini, DPR banyak memberikan pertim-

bangan dan persetujuan pejabat publik. Di antaranya. Calon Anggota Komisi Informasi Pusat (KIP), Calon Hakim Agung, Calon Anggota Komnas HAM, Calon Panglima TNI, Calon Hakim Konstitusi, Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Calon Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPK, Calon Anggota BPK, Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Calon Gubernur Bank Indonesia, Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial, dan Duta Besar (Dubes).

Untuk Dubes, ada dua kelompok. Yaitu Dubes RI yang ditempatkan di luar negeri dan Dubes negara sahabat yang ditempatkan di Indonesia. "Saya memberikan informasi ini kepada seluruh masyarakat mengenai capaian hasil kerja DPR," tandas Bamsoet.

oni





Original Post

KPK Didesak Usut Korupsi Tambang Batu Bara Ilegal di Penajam Paser Utara

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-8-1

KPK Didesak Usut Korupsi Tambang Batu Bara Ilegal di Penajam Paser Utara

PERNAH MENGADU 2014

NERACA

Jakarta - Jono, mantan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi dalam pemberian izin tambang batu bara kepada PT Pasir Prima Coal Indonesia.

Jono, yang pernah masuk penjara karena melaporkan kasus itu, hari ini datang ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dia menegaskan ingin menagih laporan yang pernah dibuat soal penyimpangan pemberian izin dan indikasi kerugian negara dalam praktek ilegal penambangan batu bara di Penajam Paser Utara pada 2014 la-lu."Sava menanyakan perkembangan penyelidikan kasus itu, karena bukti-bukti indikasi korupsi cukup kuat," kata Tono kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/7).

Dalam kesempatan itu, Jono membawa setumpuk dokumen berupa surat izin dan keputusan pengadilan dan Mahkamah Agung yan menyatakan izin tambangPTPasir Prima Coal Indonesia itu bermasalah. Dalam dokumen yang ditunjukkan Jono, laporan pemgaduan masyarakat ke KPK dilakukan pada mengaku membuat pengaduan ke KPKpada2Mei2014den-gan nomor 68653. Kemudian pada 22 September 2016 dalam surat bernomor 86732 dilakukan penambahan dokumen pengaduan.

Jono mengaku dalam laporannya, dia kembali menunjukan bukti ada praktek ilegal yang dilakukan perusahaan tersebut di areal tambang yang bukan miliknya. Dari in-

formasi yang dia dapat, Pasir Prima Coal diketahui sudah menambang sebanyak 1 juta metrik ton senilai Rp 857,58 miliar

"Artinya, dengan izin yang bermasalah ada pihak yang mendapatkan untungbesar," katanya. "Di sini indikasi ada kerugian negara." Kasus ini bermula ketika PT Mandiri Sejahtera Energindo memperoleh izin penguasaan izin tambang batu bara di Penajam pada medio November 2008. Namun Mandiri Sejahtera tak bisa mengelola lahan tambang seluas 3.964 hektare itu. Pasalnya, Mandiri Sejahtera berkali-kali "direcoki" Pasir Prima Coal.

Pasir Prima sebelumnya merupakan pemilik konsesi tambang di Penajam itu. Mereka menambang di sana sejak 2005. Namun Pemerintah Kabupaten Penajam Passer Utara mencabut izin tambang perusahaan ini pada 2008. Pemerintah Kabupaten menuduh P-asir Prima menambang di kawasan hutan produksi tetap, tidak membayar kewajiban dan iuran, plus tak mengurukkembalilubang tambang. Konsesi tambang kemudian diberikan kepada Mandiri Sejahtera.

Pengadil an Tata Usaha Negara Samarinda, melalui surat nomor VV2.TU-N.5-330/HK.06/2017, juga menegaskan posisi Mandiri Sejahtera sebagai pemilik sah lahan tersebut Dalam surat tersebut, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tedi Rom-yadi memerintahkan gu-bemur segera bertindak. Jika gubernur tidak bersedia menindaklanjuti permohonan eksekusi, "PT Mandiri Sejahtera bisa menempuh jalur hukum," kata Tedi dalam surat tersebut

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Fadil Zumhana juga mengeluarkan pendapat hu-

kum atas perkara ini, awal Maret lalu. Fadil menyatakan lahan seluas 3.964 hektare tersebut sah milik PT Mandiri Sejahtera. Ia berpegangan pada putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 162 PK/TUN/2015 yang memenangi Mandiri Sejahtera. Fadil juga membatasi waktu Gubernur Kalimantan Timur untuk mengeksekusi putusan itu dajam 60 hari.

Tiga amunisi ini rupanya tak mempan untuk menjatuhkan Pasir Prima Coal. Awal April lalu, perusahaan tersebut memenangkan gugatan praperadilan melawan Polda Kalimantan Timur atas pemasangan garis polisi. Presiden Direktur Pasir Prima Coal juga mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Pasir Prima menggugat perdata putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 162 PK/TUN/ 2015. Prima Coal memenangi gugatan perdata itu.

Menurut Jono, keputusan perdata yang janggal itu telah menjadi teror baginya, Pasalnya, dalam putusanitudiamenjadi turut tergugat dan harus membayar ganti rugi Rp80 miliar." Rumah saya satu-satunya diancam akan disita," kata dia.

Jono mengaku putusan perdata itu menyimpang dan tidak memiliki landasan hukum. Bagai-manaadapihakyangmen-dapatkan izin tambang di atas negara dan terbukti menurut putusan Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara di Mahkamah Agung, bisa memiliki hakperdata."Lebih dari satu yang jadi sasaran. Dikriminalisasi karena sesuatu yang bukan tanggung jawab saya, dan sekarang mesti menanggung ganti rugi," kata dia.

Sebelumnya Jono pernah mendekam tujuh bu-

lan dalam penjara karena laporan Pasir Prima balik dengan tuduhan membuat keterangan palsu dalam penerbitan izin tambang Mandiri Sejahtera. Pasir Prima di ans angin saat jabatan bupati beralih dari Andi Harahap ke Yusran Aspar pada 2013. Melalui surat, Bupati Yusran mempersilakan Pasir Prima mengeksploitasi lahan tambang. Jono yang pensiun pada 2019 nanti, tidak pernah kembali kejahatannya alias non job sejak kejadian itu.

Karena terbit dua izin berbeda, baik Pasir Prima maupun Mandiri Sejahtera mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Episode ini berujung pada terbitnya putusan sela Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, medio 2014. Amar putu-sanmemerintahkanpeng-hentian aktivitas tambang di lahan sengketa. Putusan diperkuat Mahkamah A-gung, yang menolak permohonan kasasi Pasir Prima pada April 2015. Belakangan laporan Pasir Prima atas Andi Harahap dihentikan polisi karena tidak cukup bukti.

Pengacara Pasir Prima Coal, Deni Ramon Siregar mengatakan kliennya merupakan pemilik sah atas lahan tambang tersebut Menurut Deni, tudingan Pemerintah Kabupaten bahwa perusahaan kliennya mengemplang pajak dan menambang di kawasan hutan produksi tidak beralasan. "Seba-liknyam Pasir Prima Coal justru banyak menyumbang pendapatan bagi daerah," katanya seperti dikutip Majalah Tempo edisi 10 Juli 2017

Di balik sengketa tambang batu bara ini tak lepas dari orang besar di balik Pasir Prima. Berdasarkan dokumen akta perusahaan, ada kepemilikan saham Pasir Prima Coal yang berlapis.

mohar





Original Post

Dramatisasi Kasus SKL BLBI, Saksi Tidak Relevan

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-8-1

Dramatisasi Kasus SKL BLBI, Saksi Tidak Relevan

Jakarta - Pembuktian perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) bagi obligor Sjamsul Nursalim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri lakarta Pusat (PN Jakpus) oleh Penuntut Umum KPK dinilai terlalu didramatisasi dan banyak yang didasarkan pada asumsi. Keterangan para saksi yang dihadirkan justru menunjukkan lemahnya dakwaan.

NERACA

"Tidak terlihat peran terdakwa (mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional/BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung) dalam dugaan peristiwa pidana korupsi yang didakwakan tersebut," kata Direktur Eksekutif Indonesia Advocacy and Public Policy (LAPP) Amriadi Pasaribu kepada wartawan di Jakarta, Selasa (31/7).

Menurut Amri, sejauh persidangan berlangsung hingga saat ini, justru memperkuat bukti bahwa penerbitan SKL pada April 2004 itu merupakan produk kebijakan negara yang sah, yang dimulai dari proses dalam Rapat Kabinet, Keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), dan persetujuan menteri terkait selaku atasan ketua BPPN. "Adapun peran ketua BPPN selaku penandatangan SKL tersebut merupakan konsekuensi logis dari proses formal yang telah dilewati sebelumnya," kata Amri.

Sementara itu sejumlah saksi dihadirkan pada persidangan Senin, 30 Juli 2018. Dari kalangan serikatpeker-ja di lingkungan Gajah Tunggal yakni Dawud Diri, Nyoto, Nastohar, dan Samsul Bahri; dari manajemen Gajah Tunggal yakni Budhi

Tanasaleh (Presiden Direktur PT Gajah Tunggal, Tbk periode 2016-2017), Indra-wana Widjaja (mantan Branch Manager BDN1 Cabang Hayam Wuruk Jakarta), Herman Kartadinata/Ro-bert (komisaris perusahaan Gajah Tunggal), Kisyuwono (Direktur Keuangan Gajah Tunggal), Ferry Hollen (mantan Senior Manager BDN1 dan Dipasena), Maria Feronica (HRD Manager Gajah Tunggal), dan Jusuf A-gus Sayono (Direktur Gajah Tunggal); dari pihak swasta lainnya dihadirkan Direktur PT Kurnia Cipta Pratama, Alex Haryono.

Dari semua saksi tersebut, hanya saksi Herman, Alex, dan Indrawana yang keterangannya berhubungan langsung dengan terdakwa.

Indrawana menjelaskan dia menghadiri rapat-rapat resmi yang diadakan oleh BPPN di kantor BPPN dalam kapasitasnya sebagai staf yang mendampingi pimpinan Dipasena, Mulyati Gozali. Pokok yang dibahas dalam rapat tersebut adalah mengenai penyelesaian kewajiban petambak Dipasena yang diadakan bersama pihak Asset Management Credit (AMC) BPPN. Pada 25 Mei 1999, seluruh aset Dipasena sudah diserahkan ke BPPN.

"Kami sebagai wakil Dipasena membahas masalah penyelesaian utang petambak. Saya dan Ibu Mul selaku wakil Dipasena ingin mempertahankan agar Dipasena tetap beroperasi meskipun saat itu terjadi gejolak dsb. Oleh karena itu padasaatpembicaraanden-gan BPPN salah satu pembicaraannya kalau tidak salah adalah bahwa Dipa-senaakan dibebankan sebagian dari utang petambak dan kami keberatan karena akan mempersulit Dipasena kemudian hari. Saat itu kita masih berdiskusi bagaimana jalan keluarnya yang

terbaik agar Dipasena bisa hidup kembali," katanya

Waktu itu, dia membenarkan, ada rencana dari BPPN untuk membebankan utang petambak Rp 1,9 triliun kepada PT Dipa-sena."Waktu itu kami mengajukan keberatan karena angka itu besar dan bisa menyulitkan Dipasena di kemudian hari," ujarnya.

Jumlah total kewajiban petambak Dipasena sebesar Rp4,8 triliun merupakan efek dari kenaikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terjadi saat itu. Posisi utang petambak Rp 1,5 triliun. Selebihnya

merupakan akibat dari kenaikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yakni dari Rp2.300 menjadi Rp 11 -.000.

"Bahkan saat itu akibat kebijakan kurs mengambang, dolar US tembus sampai RplT.OOO. Jadi selisih dari Rp 1,5 triliun dan Rp4,8 triliun itu tidak ada yang diterima baik oleh Bapak (Sjamsul) Nursalim petani maupun (perusahaan) inti (PT Dipasena Citra Dar-maja/DCD)" kata Presiden Direktur PT DCD Mulyati Gozali ketika menjadi saksi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (23/7).

Kunjungan ke Dipasena

Pada bagian lain, penuntut umum menanyakan hubungan antara Robert dan Syafruddin, terutama berkaitan dengan "rnjun-gan ke lokasi Dipastiia. Robert menegaskan, dia tidak pernah berkunjungke iokas i Dipasena di Lampung, apalagi tergabung dalam rombongan ketua BPPN ketika melakukan kunjungan resmi ke Dipasena pada 2003.

mohar





Original Post

KPK Sita Uang Rp1,4 Miliar dari Rumah Politikus PPP

Media Online metrotvnews.com
2018-08-01

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sebanyak Rp1,4 miliar dari kediaman salah seorang pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Graha Raya Bintaro, Tangerang Selatan, yang digeledah penyidik beberapa waktu lalu. Uang itu dalam bentuk dolar Singapura.

Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, uang disita karena diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018.





"Terkait dengan uang yang ditemukan dan kemudian disita di rumah salah satu pengurus PPP tersebut kami mendalami relasi dan keterkaitannya dengan proses pengurusan anggaran ini," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 31 Juli 2018.

Selain kediaman pengurus PPP, ada dua lokasi lain yang digeledah KPK. Dua lokasi itu yakni rumah dinas anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PAN dan salah satu apartemen di Kalibata City, yang diduga dihuni oleh tenaga ahli politikus PAN tersebut.

Tak hanya uang, kata Febri, tim penyidik juga mengamankan dokumen terkait permohonan anggaran daerah dari penggeledahan tersebut. Bahkan, satu mobil Toyota Camry pun disita dari rumah dinas anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PAN itu.

Febri mengatakan hingga saat ini semua barang yang disita, baik dokumen atau pun uang masih didalami lebih lanjut oleh penyidik.

"Demikian juga dengan satu mobil Toyota Camry yang kami temukan dan disita dari apartemen salah satu staf khusus anggota DPR RI itu," pungkas Febri.

KPK sebelumnya menetapkan empat orang sebagai tersangkakasus dugaan suap terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P tahun anggaran 2018. Keempatnya yakni Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Demokrat Amin Santono, PNS Kemenkeu YayaPurnomo, Eka Kamaluddin selaku perantara suap dan satu pihak swasta Ahmad Ghiast.

Dalam kasus ini, Ahmad Ghiast diduga telah menyuap Amin Santonosebesar Rp500 juta dari dua proyek di Kabupaten Sumedang dengan nilai proyek sekitar Rp25 miliar. Uang Rp500 juta tersebut diduga bagian dari total komitmen fee sebesar Rp1,7 miliar.

Uang Rp500 juta itu diberikan Amin Ghiast kepada Amin Santono dalam dua tahap. Tahap pertama, Ahmad Ghiast mentransfer uang Rp100 juta melalui Eka Kamaluddin selaku perantara suap dan tahap kedua menyerahkan secara langsung di sebuah restoran di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Sementara itu, PNS Kemenkeu, YayaPurnomo berperan bersama-sama serta membantu Amin Santono meloloskan dua proyek di Pemkab Sumedang yakni, proyek pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan di Kabupaten Sumedang serta proyek di Dinas PUPR Sumedang.

Atas perbuatannya, Amin, Eka, dan Yaya selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Ghiast selaku pemberi suap, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
(AZF)

http://news.metrotvnews.com/hukum/akW3eqXk-kpk-sita-uang-rp1-4-miliar-dari-rumah-politikus-ppp



Original Post

Masih Banyak Bacaleg BMS

Media Cetak Jawa Pos Halaman 23
2018-8-1

Masih Banyak Bacaleg BMS

GAMBIR- Partai-partai politik peserta pemilu sibuk melengkapi berkas pendaftaran bakal calon anggota legislatif (bacaleg) pada akhir masa perbaikan kemarin (31/7). Mayoritas partai belum melengkapi berkas sejak pembukaan pendaftaran pada 22 Juli. "Iya, dari hasil verifikasi pertama, semuanya belum lengkap. Kami tunggu sampai pukul 24.00 nanti (kemarin, Red)," ujar Komisioner KPU DKI Nurdin kepada/rtu r a Pos kemarin.

Dia memastikan, setelah pukul 24.00, bacaleg yang tidak melengkapi berkas langsung dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum

2019, partai-partai politik diberi sepuluh hari untuk perbaikan.

Bacaleg yang berstatus belum memenuhi syarat (BMS), antara lain, wakil ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra. Sebagai mantan narapindana kasus korupsi, Taufik belum melengkapi berkas salinan putusan dan surat bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan.

Nurdin berharap seluruh bacaleg melengkapi persyaratan administrasi. Sebab, tidak lagi ada perpanjangan perbaikan berkas. "Kami berjalan sesuai dengan tahapan," ucapnya.

Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Syarif mengatakan akan melengkapi berkas bacaleg pada pukul 20.00. Dia memastikan tidak lagi ada berkas yang kurang, termasuk milik Taufik. "Iya. Salinan putusan pengadilan itu saja yang kurang," katanya.

Menurut dia, di antara 106 bacaleg yang diajukan, hanya 25 orang yang berstatus BMS. Rata-rata hanya perlu melengkapi administrasi. "Misalnya, foto surat pengadilan belum dikasih, padahal sudah ada. Ada yang tercecer," jelasnya.

(dom/co2/ydh)





Original Post

Media