KPK Pertajam Dugaan Aliran Dana Suap Otsus Aceh ke Steffy Burase

Media Online okezonecom
2018-08-02

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertajam adanya dugaan dana suap otonomi khusus (otsus) yang mengalir ke tenaga ahli Aceh Marathon 2018, Fenny Steffy Burase. Hal itu terungkap dari materi pemeriksaan KPK terhadap Steffy Burase, Rabu 1 Agustus 2018.

"Sampai malam ini pemeriksaan masih berjalan. Ada sejumlah aliran dana yang kami duga diketahui oleh saksi yang masih perlu diklarifikasi lebih rinci," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Sementara itu, Steffy Burase telah merampungkan pemeriksaannya sebagai saksi pada malam hari ini. Dia rampung diperiksa selama sekira 11 jam. Model cantik asal Manado itu mengakui masih diklarifikasi terkait aliran dana Otsus Aceh 2018.

"Cuma mengklarifikasi saja dari yang kemarin kan. ‎Mencocokan dengan (yang kemarin)," kata Steffy di pelataran Gedung KPK, Jakarta Selatan.

Di sisi lain, kuasa hukum Steffy, Fahri Timur menambahkan, pemeriksaan terhadap kliennya itu merupakan tambahan dari pemeriksaan sebelumnya. Diduga, Steffy tahu banyak terkait aliran dana otsus Aceh.

"Ya itu sudah diberikan ke penyidik ada hal yang ga bisa kita ungkapkan. Tapi ini pengembangan saja dari pemeriksaan kemarin. Konfirmasi saja kembali untuk mengukur konsistensi dia ‎apa benar enggak," ungkapnya.

Steffy sendiri sudah pernah diperiksa sebagai saksi pada Rabu, 18 Juli 2018, lalu. Saat itu, Steffy ‎mengakui menerima aliran dana dari Irwandi Yusuf. Dana tersebut, kata Steffy, untuk keperluan kegiatan Aceh Marathon 2018 dengan total sebesar Rp13 miliar.

"Medali sendiri mencapai Rp500 juta, untuk bajunya ada Rp300 sampai Rp400 juta, pokoknya untuk total event mencapai Rp13 miliar," kata Steffi.

Diketahui sebelumnya, KPK resmi menetapkan empat orang tersangka terkait kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018. Empat tersangka tersebut yakni, Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf; Bupati Bener Meriah, Ahmadi;‎ serta dua pihak swasta yakni, Hendri Yuzal dan T Syaiful Bahri.

Diduga, Gubernur Irwandi meminta jatah sebesar Rp1,5 miliar terkait fee izin proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018. Irwandi meminta jatah tersebut kepada Bupati Bener Meriah, Ahmadi.

Namun, Bupati Ahmadi baru menyerahkan uang sebesar Rp500 Juta kepada Gubernur Irwandi lewat dua orang dekatnya yakni Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri. ‎Diduga, pemberian tersebut merupakan bagian komitmen fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh.

Sebagai pihak penerima suap, Irwandi Yusuf, Hendri Yusuf, dan Syaiful Bahri disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak pemberi suap, Ahmadi disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

(qlh)

https://news.okezone.com/read/2018/08/01/337/1930570/kpk-pertajam-dugaan-aliran-dana-suap-otsus-aceh-ke-steffy-burase



Original Post

OTT SUAP DOKA ACEH: Fenny Steffy Diperiksa KPK 11 Jam, Aceh Marathon Ditunda

Media Online Bisnis.com
2018-08-02

Model asal Manado Fenny Steffy Burase mendatangi KPK meski tidak terdaftar dalam jadwal pemeriksaan, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (1/8/2018). - ANTARA JAKARTA - Model Fenny Steffy Burase enggan berbicara banyak usai diperiksa sebagai saksi dalam kasus penerimaan suap terkait pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018 di Provinsi Aceh.

KPK memeriksa Steffy, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (1/8/2018), sebagai saksi untuk tersangka Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf.

Steffy mengaku pemeriksaannya kali merupakan pengembangan dari pemeriksaan sebelumnnya.

"Cuma mengklarifikasi saja soal yang kemarin. Doakan saja Aceh Marathon sukses ya," kata Steffy, usai diperiksa sekitar 11 jam itu.

Steffy merupakan Panitia Aceh Marathon International yang sedianya berlangsung di Sabang pada 29 Juli 2018.

Uang suap yang diduga diterima Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf dipergunakan untuk kepentingan kegiatan Aceh Marathon 2018.

Fahri Timur, pengacara Steffy menyatakan kegiatan Aceh Marathon tersebut akhirnya ditunda. Namun, dia mengaku tidak mengetahui apakah penundaan tersebut berkaitan langsung dengan kasus tersebut.

"Ya mungkin barangkali begitu, tetapi akan dilaksanakan, saya mendengar begitu," kata dia lagi.

Dia juga menyatakan kliennya ini merupakan tambahan dari pemeriksaan sebelumnya. "Ini cuma pengembangan saja dari pemeriksaan kemarin, konfirmasi saja mengukur konsistensi dia benar apa tidak," kata Fahri.

Namun, dia enggan menjelaskan lebih lanjut apakah dalam pemeriksaan kliennya itu juga dikonfirmasi terkait aliran dana untuk Aceh Marathon.

"Ya seperti kemarin saja. Itu sudah kami sampaikan kemarin," ujar Fahri pula.

KPK menduga Steffy mengetahui aliran dana terkait Aceh Marathon 2018 tersebut.

"Ada sejumlah aliran dana yang kami duga diketahui oleh saksi yang masih perlu diklarifikasi secara lebih rinci," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

KPK juga telah memeriksa Steffy pada Rabu (18/7) lalu. Saat itu, KPK mengkonfirmasi aliran dana terkait kasus suap DOKA itu terhadap yang bersangkutan.

Steffy adalah satu dari empat orang sejak 7 Juli 2018 lalu dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan oleh KPK.

Selain Steffy, tiga orang lain yang dicegah adalah Nizarli, Rizal Aswandi, dan Teuku Fadhilatul Amri.

Dalam kasus itu, KPK total telah menetapkan empat tersangka yaitu Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf, Bupati Bener Meriah nonaktif Ahmadi, Hendri Yuzal staf khusus Irwandi Yusuf, dan Teuku Saiful Bahri dari pihak swasta.

Diduga sebagai penerima dalam kasus itu adalah Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan Teuku Saiful Bahri. Sedangkan diduga sebagai pemberi Ahmadi.

Pemberian oleh Bupati Bener Meriah kepada Gubernur Aceh sebesar Rp500 juta diduga bagian dari Rp1,5 miliar yang diminta Gubernur Aceh terkait "fee" ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018.Pemberian tersebut merupakan bagian dari komitmen "fee" delapan persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dari setiap proyek yang dibiayai dana DOKA.

Adapun pemberian kepada gubernur dilakukan melalui orang-orang dekat Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai perantara.

KPK pun masih mendalami dugaan penerimaan-penerimaan sebelumnya.

Dalam kegiatan operasi tangkap tangan terkait kasus itu, KPK total mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana, yaitu uang sebesar Rp50 juta dalam pecahan seratus ribu rupiah, bukti transaksi perbankan BCA dan Bank Mandiri, dan catatan proyek.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Ahmadi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Adapun sebagai pihak yang diduga penerima Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan Teuku Saiful Bahri disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sumber Antara

http://kabar24.bisnis.com/read/20180802/16/823357/ott-suap-doka-aceh-fenny-steffy-diperiksa-kpk-11-jam-aceh-marathon-ditunda



Original Post

DPD Memfasilitasi Penyelesaian Sengketa Pajak PT Freeport

Media Online jpnn.com
2018-08-02

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menggelar rapat koordinasi mencari solusi terkait sengketa pajak air permukaan antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, Rabu (1/8), di gedung parlemen, Jakarta.

Mahkamah Agung (MA) sebelumnya menerima peninjauan kembali (PK) yang diajukan PTFI terhadap putusan Pengadilan Pajak Jakarta. PTFI memenangkan perkara melawan Pemprov Papua di tingkat PK sehingga lolos dari beban kewajiban pajak air Rp 3,9 triliun.

Pemprov Papua tidak menerima putusan MA, karena Pengadilan Pajak Jakarta tahun 2017 telah memerintahkan PTFI membayar Rp 2,6 triliun.

Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO) mengatakan, sebagai wakil daerah sangat menyayangkan kejadian tersebut.

"Kami DPD RI menyayangkan kejadian tersebut. Oleh karena itu, kami berkoordinasi untuk membahas solusi alternatif agar hak warga Papua yang masih tersisa bisa diselamatkan," ungkap senator asal Kalbar yang memimpin rapat tersebut.

Oso meminta PTFI dan Pemprov Papua segera melakukan pertemuan kembali. Ia brharap dalam jangka waktu lima hari untuk mencapai kesepakatan.

"Ini hanya masalah perbedaan kesepakatan dan pemahaman. Ada baiknya diadakan kembali pertemuan antara Freeport dengan pemerintah daerah dan kesimpulan dari pertemuan tersebut dilaporkan ke kami," kata Oso.

Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot mengatakan pihaknya hanya memantau masalah pembayaran pajak air permukaan.

https://www.jpnn.com/news/dpd-memfasilitasi-penyelesaian-sengketa-pajak-pt-freeport



Original Post

DPD RI Fasilitasi Koordinasi Penyelesaian Sengketa Pajak PT Freeport

Media Cetak Republika Halaman 4
2018-8-2

DPD RI Fasilitasi Koordinasi Penyelesaian Sengketa Pajak PT Freeport

Dewan Perwakilan Daerah RI menggelar rapat koordinasi dalam rangka mencari solusi soal sengketa pajak air permukaan antara PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Papua di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (1/08). Sebelumnya pada bulan April lalu PT Freeport memenangkan perkara melawan Pemprov Papua di tingkat Peninjauan Kembali (PK). Hasilnya, Freeport lolos dari beban kewajiban pajak air sebesar Rp 3,9 triliun dan membuat pihak pemprov Papua tidak menerima keputusan MA tersebut padahal pengadilan pajak tahun 2017 telah memerintahkan Freeport untuk membayar Rp 2,6 triliun.

Audiensi ini dibuka oleh ketua DPD RI Oesman Sapta. Sebagai wakil daerah. Oesman menyayangkan kejadian tersebut. "Kami, DPD RJ menyayangkan kejadian tersebut. Oleh karena itu, hari ini kita berkoordinasi untuk membahas solusi altematif agar hak warga Papua yang masih tersisa bisa diselamatkan," ujarnya.

Dalam rapat tersebut Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) menjelaskan bahwa terdapat tiga permasalahan untuk dikonsultasikan kepada DPD RI. Pertama, terkait dengan hak masyarakat adat sebagai pemangku hak leluhur atas tanah dan sumber da)3 alam di wilayah penambangan Frepoort. Kedua, dampak lingkungan hidup dan tanggungjawab dalam hal kewajiban membayar pajak. "Tanggungjawab Freeport di sini adalah khusus pembayaran pajak air

permukaan di Mimika yaitu wilayah operasi penambangan PT Freeport Indonesia sebesar Rp 6 triliun yang sudah lama tak dibayarkan," ujar Timotius Murib.

Sementara itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang juga hadir dalam acara tersebut menjelaskan bahwa dari pihak Kementrian ESDM hanya memantau masalah pembayaran pajak air permukaan. "Kami hanya bisa memantau, untuk masalah perhitungan berapa besar yang harus dibayarkan dikembalikan kepada pemerintah daerah," ujar Bambang Gatot Dirjen Mineral dan Batubara. Kementerian ESDM mengimbau agar kedua belah pihak mencari solusi walupun sudah ada keputusan dari Mahkamah Agung.

Diakhir audiensi ini Ketua DPD

RI meminta agar segera diadakan pertemuan kembali antara Freeport dan Pemerintah Provinsi Papua dalam jangka waktu lima hari untuk mendapatkan titik kesepakatan. "Kami berterimakasih kepada pemerintah daerah Papua dan PT Freeport Indonesia yang telah hadir dalam audiensi, ini hama masalah perbedaan kesepakatan dan pemahaman. Ada baiknya diadakan kembali pertemuan antara Freeport dengan pemerintah daerah dan kesimpulan dari pertemuan tersebut dilaporkan ke kami," ujar Oesman Sapta. Dalam audiensi ini hadir juga Wakil Ketua Nono Sampono, dar. anggota DPD RJ dari Papua Carles Simaremare, Parlindungan Purba (Sumut), dan PH Sekjen DPD RI Maruf Cahvono.

nl





Original Post

KPK Seleksi Lima Calon Direktur Penyidikan

Media Cetak Koran Tempo Halaman 9
2018-8-2

KPK Seleksi Lima Calon Direktur Penyidikan

JAKARTA - Pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi baru saja menuntaskan pengujian wawancara terhadap lima nama calon Direktur Penyidikan KPK. Lima calon pengganti Brigadir Jenderal Aris Budiman ini berasal dari kepolisian sebanyak tiga orang, kejaksaan satu orang, dan internal KPK satu orang. "Tes tahap akhir sudah dilakukan," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, di gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Kepolisian menarik Aris Budiman dari KPK kembali ke Markas Besar Polri setelah polemik panjang di internal lembaga antirasuah tersebut, pada Maret lalu. Sebelumnya, pemimpin KPK meminta Direktorat Pengawas Internal memeriksa Aris dalam dua kasus dugaan pelanggaran kode etik. Salah satunya adalah kehadiran dan kesaksian Aris di rapat Panitia Khusus Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat.

KPK sempat menggelar proses seleksi Direktur Penyidikan bersamaan dengan Deputi Penindakan yang ditinggalkan oleh Inspektur Jenderal Heru Winarko karena dipilih menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional. Namun pimpinan KPK mengugurkan semua calon

Febri Diansyah

Direktur Penyidikan saat itu. Dalam seleksi tersebut, mereka hanya memilih Inspektur Jenderal Firli sebagai Deputi Penindakan KPK yang baru.

Menurut Febri, lima nama yang lolos saat ini adalah Kepala Subdirektorat I Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komisaris Besar Arief Adiharsa; Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Kombes Panca Putra; dan Kombes Yudhiawan. Dia enggan menyebutkan satu nama calon dari internal KPK.

Sedangkan calon dari kejaksaan adalah Yudi Kristiana yang pernah menjadi jaksa penuntut umum KPK periode 2011-2015. Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga, Jawa Tengah, ini juga sempat mendaftar sebagai calon Ketua KPK bersama pim-

pinan saat ini. Selama di KPK, Yudi telah menangani sejumlah kasus korupsi yang menyeret nama besar, seperti Anas Urbaningrum, O.C. Kaligis, dan Patrice Rio Capella. "Pimpinan akan membahas dan mempertimbangkan kandidat yang tepat dengan mempertimbangkan rekam jejak," kata Febri.

Di sisi lain, KPK telah mengisi kekosongan

jabatan di Kedeputian Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Lima pemimpin KPK memilih Herry Muryanto sebagai Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) dan Subroto sebagai Direktur Pengawasan Internal. Keduanya berasal dari luar kepolisian dan kejaksaan.

Herry Muryanto sebelumnya menjabat Direktur Penyelidikan di Kedeputian Penindakan KPK. Dia telah menjadi pegawai internal KPK setelah melepas status kepegawaiannya di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sedangkan Subroto adalah pegawai BPKP yang dipekerjakan di KPK. Direktur Pengawasan Internal kosong sejak ditinggalkan Buntoro pada 1 Januari 2013. Sedangkan jabatan Deputi PIPM kosong sejak 9 Februari 2017.

AJI NUGROHO L FRANSISCO





Original Post

Jalan KPU Mencoret Mantan Koruptor Kian Mulus

Media Cetak Koran Tempo Halaman 10
2018-8-2

Jalan KPU Mencoret Mantan Koruptor Kian Mulus

Mahkamah Agung menghentikan sementara uji materi Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2008.

Danang Firmanto

danang. firmanto@tempo. co.id

JAKARTA -- Langkah Komisi Pemilihan Umum mendiskualifikasi bakal calon legislator mantan narapidana korupsi semakin terbuka setelah Mahkamah Agung menghentikan sementara sidang perkara gugatan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018. PKPU tersebut melarang mantan narapidana korupsi menjadi bakal calon legislator.

Komisioner KPU, Ilham Saputra mengatakan ada mekanisme yang sama dalam menganulir bakal calon legislator yang merupakan

mantan terpidana korupsi, baik tingkat pusat maupun daerah. "Ketika putusannya sudah ada, teman-teman akan lakukan TMS (tidak memenuhi syarat)," kata dia, kemarin.

Ilham menuturkan KPU tengah memeriksa berkas para calon setelah masa perbaikan ditutup pada akhir bulan lalu. Dalam tahap ini, KPU akan mengecek keabsahan dokumen yang diserahkan. Termasuk juga apabila ada bakal calon yang tidak memenuhi syarat PKPU, namanya akan langsung dicoret. Ia mengaku sudah mengantongi data dari Komisi Pemberantasan Korupsi

perihal nama bakal calon. Data itu bakal menjadi acuan KPU untuk segera mendiskualifikasi bakal calon legislator.

Sejumlah bakal calon legislator sebelumnya menggugat PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif. Mereka mempersoalkan ketentuan larangan mantan koruptor maju menjadi bakal calon.NamunMahka-mah Agung menangguhkan gugatan tersebut sementara, merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Juru bicara Mahkamah Agung, Suhadi, mengungkapkan, dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, apabila sebuah undang-undang yang sedang diuji materi MK, uji materi produk turunannya di MA harus dihentikan sementa-

ra. Ia mengatakan penghentian itu berlaku sampai MK memutus perkara uji materi terhadap undang-undang yang bersangkutan.

Suhadi mengingatkan, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 merupakan produk turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun MK saat ini tengah memproses sejumlah gugat-anpasaldalamUndang-Un-dang Pemilu, salah satunya adalah ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.

Dia mengatakan, meski uji materi di MK dan gugatan yang dilayangkan di MA tidak secara langsung berkaitan, prinsip Undang-Undang MK harus dijalankan. "Karena kalau nanti undang-undang itu oleh MK diputus bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka semua produk di bawah undang-undang itu menjadi tidak punya kekuatan," tutur dia.

Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai penundaan pemeriksaan perkara PKPU di MA seharusnya tak membuat KPU ragu untuk mendiskualifikasi bakal calon mantan koruptor. Sebab, KPU harus konsisten dengan PKPU, selagi belum ada keputusan peradilan di MA.

Menurut Feri, upaya yang dilakukan oleh sejumlah pihak dengan menggugat PKPU ke MA harus dinilai sebagai upaya politik semata. Ia mengingatkan agar KPU tidak sampai masuk ke ranah gugatan lantaran itu sudah menjadi kewenangan MA. "Sebagai wasit, (KPU) tidak boleh ikut keinginan pemain," ujar dia.

SYAFIUL HADI





Original Post

Sanusi Ajukan Peninjauan Kembali

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-8-2

Sanusi Ajukan Peninjauan Kembali

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (1/8/2018), menggelar sidang pemeriksaan berkas peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi (kanan). Dalam sidang ini, jaksa KPK menilai permohonan PK terpidana kasus korupsi terkait reklamasi Teluk Jakarta itu layak ditolak karena tak ada bukti baru.

KOMPAS/ALIF ICHWAN





Original Post

Sel NIIS Dipetakan

Media Cetak Kompas Halaman 4
2018-8-2

Sel NIIS Dipetakan

Tim Densus 88 Antiteror Polri telah memetakan organisasi yang terafiliasi dengan NUS beserta pendukungnya. Densus 88 pun memantau gerak-gerik mereka.

JAKARTA. KOMPAS - Kepolisian Negara RI telah memetakan sel-sel kelompok teroris di Indonesia yang terafiliasi dengan Negara Islam di Irak dan Suriah atau NUS. Selain Jamaah Ansharut Daulah atau JAD, kelompok lain, seperti Mujahidin Indonesia Timur dan Jamaah Ansharut Khilafah, juga akan diproses hukum menyusul adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (31/7/2018).

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto menuturkan, melalui penangkapan sekitar 240 terduga teroris sejak Mei lalu, tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri mampu memetakan jaringan teroris di Indonesia, terutama kelompok JAD. Umumnya, penangkapan tersebut didasari atas sejumlah peristiwa teror yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur; Pekan-

baru, Riau; dan perencanaan untuk aksi teror pada Pilkada 2018.

PN Jakarta Selatan telah menetapkan JAD sebagai organisasi terlarang dan membekukan semua organisasi yang terafiliasi NIIS. Menurut Setyo, putusan ini memberikan kemudahan tim Densus 88 Antiteror untuk memberantas terorisme di Tanah Air.

Putusan itu juga memberikan kewenangan kepada Polri untuk menggunakan Pasal 12A Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasal itu menyebutkan aparat dapat memproses hukum individu yang menjadi dan merekrut anggota organisasi terlarang.

"Tim Densus 88 Antiteror Polri telah memiliki peta jaringan teroris. Saat ini kita tengah meneliti seperti apa afiliasi sejumlah

kelompok, misalnya JAD, JAK (Jamaah Ansharut Khilafah), dan MIT (Mujahidin Indonesia Timur), dengan NIIS," kata Setyo, Rabu (1/8), di Jakarta.

Dipantau

Merujuk pada putusan PN Jakarta Selatan, April 2008, yang memutuskan Jemaah Islamiyah (JI) sebagai organisasi terlarang, lanjut Setyo, hal itu secara efektif dimanfaatkan Polri untuk meredam serta mematikan perkembangan dan gerakan JI di Indonesia. Atas dasar itu, Setyo memastikan tim Densus 88 Antiteror akan melakukan tindakan serupa agar jaringan NIIS di Indonesia dapat melemah.

"Kami pantau terus pergerakan mereka. Karena itu, kami optimistis 100 persen dapat memberantas jaringan NIIS untuk menghadirkan situasi aman di

masyarakat," ujarnya.

Secara terpisah, menurut pengamat terorisme Al Chaidar, kehadiran putusan pengadilan terkait pelarangan JAD dapat mencegah perkembangan sel-sel teroris. Putusan tersebut harus dibarengi dengan kerja sama seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk membatasi eksistensi sel kelompok teroris itu di lingkungan.

"Penindakan hukum harus dibarengi dengan pengawasan secara berkala Tujuannya agar seluruh pihak mengantisipasi sejak dini potensi perubahan gerakan kelompok teroris itu di masa depan," kata Chaidar.

Sejak aksi teror di Surabaya, beberapa waktu lalu, tim Densus 88 Antiteror telah menangkap sekitar 240 orang yang diduga terkait dengan aksi tersebut

(SAN)





Original Post

Jaksa Nilai PK Sanusi tidak Miliki Novum

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2018-8-2

Jaksa Nilai PK Sanusi tidak Miliki Novum

JAKSA penuntut umum dari KPK menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Mohamad Sanusi.

"Kami jaksa penuntut umum sebagai termohon peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon PK Mohamad Sanusi, memohon supaya majelis hakim PK pada Mahkamah Agung RI untuk memutuskan menolak seluruh alasan memori PK dari pemohon dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 16 Maret 2017," tegas jaksa KPK Budhi Sarumpaet di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, kemarin.

Majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 16 Maret 2017 memutuskan memperberat vonis Saniisi menjadi 10 tahun ditambah denda Rp550 juta subsider empat bulan kurungan. Dia juga dihukum berupa pencabutan hak politik dan perampasan harta benda karena dinilai terbukti menerima suap Rp2 miliar dari Presdir PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan melakukan pencucian uang sebesar Rp45,28 miliar.

Vonis itu lebih berat jika dibandingkan dengan vonis di

pengadilan tingkat pertama, yaitu tujuh tahun penjara ditambah denda Rp250 juta subsider dua bulan kurungan.

Jaksa menolak permohonan PK Sanusi dengan alasan bahwa dasar dalam memori PK di luar ketentuan Pasal 263 KUHP sehingga harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima.

"Tidak ditemukan adanya novum atau suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Pemohon PK mengulang dalil-dalil yang pernah disampaikan dalam tahap pemeriksaan di persidangan perkara yang telah dipertimbangkan majelis hakim," ungkap jaksa Budhi.

Dalam pengajuan PK itu, Sanusi mengatakan ada kekhilafan hakim dan ada novum (bukti baru). Namun, jaksa menilai hakim telah memutus perkara berdasarkan keterangan saksi dan buku yang berkesuaian. Oleh karena itu, perbuatan pemohon PK terbukti melanggar Pasal 12 hu- ruf a UU Pemberantasan Tipikor dan Pasal 3 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sanusi rencananya akan mengajukan dua saksi dan bukti surat. Sidang dilanjutkan pada 15 Agustus 2018.

(Tpn/Ant/P-2)





Original Post

DPD RI Fasilitasi Koordinasi Penyelesaian Sengketa Pajak PT Freeport

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-8-2

DPD RI Fasilitasi Koordinasi Penyelesaian Sengketa Pajak PT Freeport

DEWAN Perwakilan Daerah RI menggelar rapat koordinasi dalam rangka mencari solusi soal sengketa pajak air permukaan antara PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Papua di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (1/08). Sebelumnya pada bulan April lalu PT Freeport memenangkan perkara melawan Pemprov Papua di tingkat Peninjauan Kembali (PK). Hasilnya, Freeport lolos dari beban kewajiban pajak air sebesar Rp 3,9 triliun dan membuat pihak pemprov Papua tidak menerima keputusan MA tersebut padahal pengadilan pajak tahun 2017 telah memerintahkan Freeport untuk membayar Rp 2,6 triliun.

Audiensi ini dibuka oleh ketua DPD RI Oesman Sapta. Sebagai wakil daerah, Oesman menyayangkan kejadian tersebut. "Kami, DPD RI menyayangkan kejadian tersebut. Oleh karena itu, hari ini kita berkoordinasi untuk membahas solusi alternatif agar hak warga Papua yang masih tersisa bisa diselamatkan," ujarnya.

Dalam rapat tersebut Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) menjelaskan bahwa terdapat tiga permasalahan untuk dikonsultasikan kepada DPD RI. Pertama, terkait dengan hak masyarakat adat sebagai pemangku hak leluhur atas tanah dan sumber daya alam

di wilayah penambangan Frepoort. Kedua, dampak lingkungan hidup dan tanggungjawab dalam hal kewajiban membayar pajak. "Tanggungjawab Freeport di sini adalah khusus pembayaran pajak air

permukaan di Mimika yaitu wilayah operasi penambangan PT Freeport Indonesia sebesar Rp 6 triliun yang sudah lama tak dibayarkan," ujar Timotius Murib. Sementara itu Kemente-

rian Energi dan Sumber Daya Mineral yang juga hadir dalam acara tersebut menjelaskan bahwa dari pihak Kementrian ESDM hanya memantau masalah pembayaran pajak air permukaan. "Kami hanya bisa memantau, untuk masalah perhitungan berapa besar yang harus dibayarkan dikembalikan kepada pemerintah daerah," ujar Bambang Gatot Dirjen Mineral dan Batubara. Kementrian ESDM menghimbau agar kedua belah pihak mencari solusi walupun sudah ada keputusan dari Mahkamah Agung.

Diakhir audiensi ini Ketua DPD RI meminta agar segera diadakan pertemuan kembali antara Freeport dan Pemerintah Provinsi Papua dalam jangka waktu lima hari untuk mendapatkan titik kesepakatan. "Kami berterimakasih kepada pemerintah daerah Papua dan PT Freeport Indonesia yang telah hadir dalam audiensi, ini hanya masalah perbedaan kesepakatan dan pemahaman. Ada baiknya diadakan kembali pertemuan antara Freeport dengan pemerintah daerah dan kesimpulan dari pertemuan tersebut dilaporkan ke kami," ujar Oesman Sapta. Dalam audiensi ini hadir juga Wakil Ketua Nono Sampono. dan anggota DPD RI dari Papua Carles Simare-mare. Parlindungan Purba (Sumut), dan Pit Sekjen DPD RI Maruf Cahyono,

(adl/nun)





Original Post

Sidang PK Sanusi

Media Cetak Harian Kontan Halaman 21
2018-8-2

Sidang PK Sanusi

Terpidana kasus suap pembahasan peraturan daerah tentang reklamasi di Pantai Utara Jakarta, Mohammad Sanusi (kanan) menjalani sidang Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (1/8). Dalam sidang itu Jaksa KPK menolak permohonan PK yang diajukan oleh mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra tersebut.

ANTARA/Sigid Kurniawan





Original Post

Australia Bantah Tuduhan Malaysia soal Najib

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 2
2018-8-2

Australia Bantah Tuduhan Malaysia soal Najib

KUALA LUMPUR - Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia Julie Bishop menolak tuduhan bahwa negaranya mendukung korupsi dan kejahatan di bawah mantan perdana menteri (PM) Malaysia Najib Razak, dengan menyembunyikan buronan kelas kakap Malaysia sejak 2015.

PM terpilih Malaysia Anwar Ibrahim baru-baru ini mengatakan dalam sebuah wawancara dengan radio ABC Australia bahwa beberapa kebijakan luar negeri Australia jelas telah tercemar dan dianggap terlibat dalam toleransi terhadap kejahatan, korupsi dan juga tindakan kriminal dengan melindungi para pelanggar hukum. Seperti mantan polisi Sirul Azhar Umar.

Sirul, yang merupakan mantan pengawal Najib, melarikan diri ke Australia setelah ia dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan terhadap model Mongol, Altantuya Shaariibuu pada 2006. Mayatnya ditemukan diledakkan dengan bahan peledak dj hutan setelah perselingkuhannya selama setahun dengan seorang teman Najib berakhir.

Bishop mengata-kan Sirul tetap berada di bawah tahanan imigrasi dan bahwa Malaysia belum membuat permintaan ekstradisi. Di masa lalu, terang dia, Australia telah bekerja dengan pemerintah Malaysia pada hari itu. Selama 61 tahun terakhir, itu

adalah pemerintahan yang sama.

"Jika kita menunggu pemerintahan baru, kita akan menunggu 61 tahun sebelum berurusan dengan Malaysia dan itu benar-benar konyol," kata Bishop pada konferensi pers pada Rabu (1/8) seperti dikutip dari Bloomberg, setelah bertemu dengan istri Anwar, Wan Azizah Wan Ismail, yang sekarang adalah Wakil Perdana Menteri Malaysia.

Bishop mengatakan dia tidak membahas kasus Sirul secara khusus dengan Wan Azizah tetapi mereka berbicara tentang rencana Malaysia secara umum untuk menghapuskan hukuman mati.

Ditanya apakah Canberra akan mendeportasi Sirul jika Malaysia mengajukan permintaan, dia menolak untuk berspekulasi karena tidak ada penggunaan semacam itu.

Hubungan bilateral kedua negara dibekukan selama bertahun-tahun setelah Australia mengutuk eksekusi fbarbar" Malaysia terhadap dua pedagang heroin Australia pada 1986.

Kasus Sirul sendiri telah menimbulkan dilema bagi pemerintah Australia, yang tidak dapat secara hukum mengekstradisi seseorang yang dapat menghadapi hukuman mati.

Kasusnya muncul lagi setelah kekalahan mengejutkan koalisi Najib dalam pemilihan 9 Mei, yang mengantar

transisi kekuasaan pertama Malaysia sejak kemerdekaan dari Inggris pada 1957.

Polisi Malaysia baru-baru ini mengatakan mereka akan membuka kembali penyelidikan atas pembunuhan mengerikan Shaariibuu setelah ayahnya mengajukan keluhan terbaru kepada pemerintah baru.

Najib bulan lalu mengaku tidak bersalah atas tuduhan pelanggaran kriminal kepercayaan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam kasus terkait dengan skandal korupsi besar-besaran dalam dana negara 1MDB yang ia buat, tetapi yang mengumpulkan miliaran dalam utang.

Sirul dan mantan polisi lainnya pada awalnya dihukum pada 2009 atas pembunuhan Shaariibu tetapi keduanya memenangkan banding pada 2013. Mahkamah Agung pada 2015 mendukung putusan awal Pengadilan Tinggi. Jaksa berpendapat bahwa pembunuhan Shaariibuu diperintahkan oleh mantan kekasihnya. Abdul Razak Baginda, seorang analis pertahanan terkemuka, setelah perselingkuhan mereka berakhir.

Pengadilan Tinggi pada 2008 membebaskan Abdul Razak, seorang pria yang sudah menikah dan mantan kepercayaan Najib, atas tuduhan bersekongkol dengan pembunuhan itu.

(sumber lain/leo)





Original Post

Rapat Tim Teknis Memakai Uang Pengusaha

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 6
2018-8-2

Rapat Tim Teknis Memakai Uang Pengusaha

BANDUNG, (PR).-

Rapat tim teknis untuk kepentingan pengurusan izin prinsip di Kabupaten Subang diketahui menggunakan uang dari perusahaan pemohon izin. Bahkan nominal uang yang digelontorkan untuk tim teknis mencapai jutaan rupiah.

Demikian terungkap dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap pengurusan izin prinsip dan izin lokasi di Kabupaten Subang dengan terdakwa Asep Santika, mantan Kabid Perizinan DPMPTSP Subang, di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (1/8/-2018). Sidang menghadirkan beberapa saksi, di antaranya Wulan R selaku Kasi Promosi DPMPTSP, Indah Ciptaningsari (asisten pribadi Bupati Subang nonaktif Imas Aryum-

ningsih), dan Nelly Sulistiana dari DPMPTSP.

Saat ditanyai Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mengenai rapat tim teknis yang digelar sepanjang tahun 2017, Wulan mengaku dana yang digunakan tak sepenuhnya berasal dari APBD. "Apakah ada anggaran dari APDB untuk rapat tim teknis," kata Jaksa Yadyn.

Wulan pun menyebut anggaran dari APBD saat itu belum dapat dicairkan. Untuk menutupinya, Wulan mengaku ada bantuan anggaran yang diberikan oleh perusahaan yang mengajukan izin. "Biasanya untuk tim teknis ada dikasih dari pengusaha atau pihak ketiga. Soal besaran pastinya saya tidak tahu," tutur Wulan.

Setiap kegiatan tim teknis itu Wulan mengaku hanya menerima uang dari Kabid Pena-

naman Modal DPMPTSP Wawa Tursatwa. Biasanya, kata Wulan, untuk setiap kegiatan ia menerima Rp 20 juta.

"Uang itu dibagikan untuk 16 orang yang masuk ke dalam tim teknis. Tapi setiap orang dapatnya tidak sama, ada yang Rp 500.000, ada juga yang Rp 2 juta," katanya.

Dari persidangan itu, terungkap fakta jika beberapa kegiatan tim teknis menggunakan uang dari para pengusaha yang mengajukan perizinan. Dari penjelasan jaksa, salah satu perusahaan yang pernah mengurus izin dan diduga mengeluarkan uang adalah PT Leo Ayam Satu Primadona. Bahkan, menurut jaksa, perusahaan itu diduga sempat dua kali menyerahkan uang, masing-masing Rp 80 juta.

(Yedi Supriadi)





Original Post

Saya Meyakini MA Bakal Memutuskan PKPU Melanggar Undang-Undang

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 2
2018-8-2

Saya Meyakini MA Bakal Memutuskan PKPU Melanggar Undang-Undang

MOHAMMAD TAUFIK, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta

Berkas pencalegan bekas terpidana kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004 ini disebut-sebut dikembalikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), lantaran statusnya sebagai bekas terpidana.

SEPERTI diketahui KPU menerbitkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang di dalamnya mengatur larangan nyaleg bagi bekas terpidana kasus korupsi, pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba. PKPU itupun resmi diundangkan Kementerian Hukum dan HAM. Pasca diundangkan, banyak bacaleg berstatus bekas terpidana kasus korupsi melayangkan gugatan uji materiil ke Mahkamah Agung (M A). M Taufik pun turut mengajukan.

Setelah diundangkan setidaknya KPU telah mengembalikan berkas 199 bacaleg ke partai masing-masing, lantaran mereka berstatus sebagai bekas narapidana kasus korupsi.

Sekadar latar, M Taufik saat menjabat sebagai Ketua KPUD

DKI Jakarta pernah divonis 18 bulan penjara karena terlibat kasus korupsi. Lantas bagaimana tanggapan Taufik terkait hal ini? Berikut penuturannya;

Apakah Anda sudah melengkapi berkas pencalegan setelah sebelumnya sempat dikembalikan KPU?

Sudah dong, sudah saya kirim juga berkasnya.

Jadi betul ya berkas Anda sebelumnya dikembalikan KPU?

Tidak dong, berkas itu tidak balik kepada saya. Begini, sebelumnya kami kan mengajukan berkas kepada KPU. Kemudian KPU melakukan verifikasi, dan menetapkan ini lho ada yang kurang. Lalu dia ngasih waktu

lagi untuk melengkapinya.

Kemudian saya bertugas untuk memenuhi apa yang kurang. Wartawan saja kali yang meng-gapnya dibalikin. Kalau diba- likin barangnya ada di saya dong.

Lalu apa saja yang kurang?

Ada beberapa, misalnya ijazah yang belum dilegalisir. Lalu juga surat pernyataan pernah berhukum. Kekurangan yang biasalah itu.

Artinya berkas pencalegan Anda dikembalikan lantaran surat pernyataan berhukum belum dilampirkan?

Sebenarnya tidak juga. Saya kan dulu nyaleg pakai surat pernah berhukum yang itu juga. Kan KPU-nya tidak berubah, mestinya dia punya dong.

Kapan Anda akan melengkapi berkas yang kurang? Sudah sekitar sepekan lalu.

Sebagai penegasan, sebetulnya berkas Anda dikembalikan atau disuruh melengkapi oleh KPU?

Cuma disuruh melengkapi. Wong bukan saya saja kok, banyak orang yang juga belum lengkap. Kalau saya SKCK-nya belum, maka saya lengkapi.

Saat ini gugatan Anda ke MA masih berproses. Kenapa tidak menunggu sampai ada putusan MA saja baru Anda mendaftarkan lagi?

Tidak dong saya tetap daftar, tapi saya juga tetap gugat di MA.

Gugatan tersebut diajukan secara personal atau berkelompok?

Harus personal. Kan ada beberapa caleg yang menggugat, salah satunya saya.

Anda sempat kordinasi dengan mereka?

Kalau dari saya tidak. Saya

menggugat sendiri-sendiri saja. Sebab nomor perkaranya juga sendiri-sendiri.

Apakah ada bantuan hukum dari Gerindra?

Tidak dong ini kan urusan saya pribadi.

Harapan Anda terkait gugatan di MA?

Iya saya kira begini ya. Peraturan yang posisinya lebih rendah, mestinya tidak boleh bertentangan dengan aturan yang posisinya lebih tinggi. Dalam hal ini KPU kan bukan lembaga pembuat norma, artinya aturan yang mereka buat posisinya lebih rendah dari pada undang-undang. Jadi harusnya PKPU itu tidak boleh melanggar undang-undang. Saya kira para hakim MAjauh lebih paham soal masalah ini. Jadi saya meyakini MA akan memutuskan bahwa PKPU itu melanggar undang-undang.

nda





Original Post

Permohonan "JC" Zumi Belum Dikabulkan KPK

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-8-2

Permohonan "JC" Zumi Belum Dikabulkan KPK

Penyidikan perkara korupsi Zumi Zola memasuki babak akhir. Rencananya, Gubernur Jambi nonaktif itu diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

HINGGA menjelang proses penuntutan itu, KPK belum mengabulkan permohonan Zumi untuk menjadi justice collaborator (JC). Lembaga antirasuah masih mencermati keseriusan tersangka suap DPRD Jambi dan penerimaan duit proyek Rp49 miliar itu menjadi JC dalam persidangan nanti.

Juru bicara KPK Febri Dian-syah mengungkapkan, pihaknya banyak menolak permohonan JC setelah mencermati sikap tersangka di persidangan perkaranya. "Kalau tidak serius, tentu kami akan tolak," katanya.

Supaya bisa ditetapkan sebagai JC, ada persyaratannya.

Yakni, tersangka bukanlah pelaku utama. Tersangka mengakui perbuatannya. Kemudian bersikap kooperatif dan bekerja sama dengan penyidik membongkar pelaku lain yang lebih

tinggi levelnya.

Hal itu juga bisa dicermati dalam persidangan nanti, ik ita lihat saja nanti apakah bisa memenuhi persyaratan tersebut atau tidak," kata Febri.

Dalam persidangan perkara suap DPRD Jambi terdahulu, terungkap Zumi diduga menjadi aktor utama pemberian rasuah ini. Keterlibatannya bahkan diungkapkan orang dekatnya sendiri, Asrul Pandapotan Sihotang.

Asrul mengaku diminta Zumi untuk menyampaikan kepada Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Jambi, Supriyono mengenai uang iketok palui-pengesahan APBD 2018.

"Penyampaian kembali di Oktober (2017) kepada Supriyono, terkait dengan hasil pertemuan dengan Zola. Jika uang ketok palu tersebut langsung (minta) ke Erwan Malik dan untuk PAN

itu langsung ke Arfan yang saat itu masih menjadi Kabid Bina Marga," ungkapnya.

Erwan Malik adalah Pelaksana Tugas (Pit) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi. Sedangkan Arfan ditunjuk sebagai Pit Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Arfan.

Asrul menuturkan pada November 2017, Erwan bertemu Supriyono membicarakan soal uang ketok palu. Pemberian uang ketok palu untuk memuluskan pengesahan APBD 2018. Sejumlah fraksi sempat melakukan boikot dengan cara tak menghadiri rapat paripurna. Akibatnya, APBD tak bisa disahkan. Pemboikotan itu karena anggota dewan belum diberi uang

Erwan dan Arfan diandalkan untuk mengatasi persoalan ini. Atas perannya itu, Zumi berharap berharap Erwan bisa menjadi Sekda definitif. Namun Zumi kecewa ketika terbit surat

keputusan mengenai penunjukan Sekda definitif. Bukan Erwan yang dipilih menempati jabatan itu. "Beberapa kali dia menyampaikan ke saya,kalau soal Sekda itu," ungkap Asrul.

Ia juga mengungkapkan alasan Zumi menunjuk Arfan menjadi Pit Kepala Dinas PUPR. Awalnya karena banyak keluhan masyarakat mengenai jalan. Zumi lalu mempertanyakan kinerja Dinas PU.

"PUPR itu isinya orang baru semua. Sedangkan orang lama di-nonjob-kan semuanya. Dan saat itu langsung ditunjuk Pak Arfan (sebagai Pit Kepala Dinas)," tuturnya. Saat itu. Arfan menjabat Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR.

Setelah ditunjuk sebagai.Plt Kepala Dinas PUPR*, Arfan mengepul duit proyek-proyek dan menyetorkannya kepada Zumi. Arfan menyerahkannya langsung. "Untuk Pak Gubernur semua fee yang diberikan itu," beber Asrul.

Zumi, sebut Asrul, kecewa karena setoran dari Arfan ter-nyata lebih kecil. Ia membandingkan dengan setoran proyek dari Apif Firmansyah, bekas Asisten Pribadi Zumi.

"Arfan cuma berikan Rp 20 miliar-Rp 22 miliar. Sedangkan Apif Firmansyah kasih Rp 20 miliar-Rp 25 miliar. Nah, kan ita jauh," ungkap Asrul.

Melalui Apif, Zumi pernah memberikan uang ketok palu kepada DPRD untuk pengesahan APBD 2017. Uang diberikan pada akhir 2016. iKalau dulu yang melakukan Apif.i sebut Asrul.

Setahun menjabat Gubernur Jambi (2016-2017), Zumi diduga mengeruk duit puluhan miliar dari proyek-proyek. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. iZZ diduga menerima total Rp49 miliar.i katanya. Lantaran itu, KPK menetapkan Zumi sebagai tersangka penerimaan gratifikasi.

gpg





Original Post

SALAMAN

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 6
2018-8-2

SALAMAN

Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali (kanan) berjabat tangan dengan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2018-2023 Agus Joko Pramono, seusai pelantikan dan pembacaan sumpah jabatan, di Gedung MA, Jakarta, kema. rin.

DWI PAMBUDO / RM





Original Post

OSO KAMI BERI WAKTU LIMA HARI

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 7
2018-8-2

OSO KAMI BERI WAKTU LIMA HARI

Dewan Perwakilan Daerah (DPD), kemarin, menggelar rapat koordinasi terkait sengketa pajak air permukaan antara PT. Freepprt Indonesia dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua di Kompleks Parlemen, Jakarta. DPD meminta sengketa pajak air sebesar Rp 3 ,9 triliun antara PT. Freeport Indonesia dengan Pemprov Papua diselesaikan dalam lima hari kedepan.

RAPAT koordinasi antara PT- Freeport Indonesia dengan Pemprov Papua dipimpin langsung Ketua DPD, Oesman Sapta. Oesman didampingi Wakil Ketua DPD Nono Sampono, Anggota DPD dari Provinsi Papua Carles Simaremare, Anggota DPD dari Provinsi Sumatera Utara Parlindungan, serta Pelaksana Tugas (Pit) Sekretaris Jenderal DPD Maruf Cahyono.

"Sebagai wakil daerah, kami sangat menyesalkan terjadinya persoalan ini. Atas dasar itu. hari ini (kemarin, red) kita berkoordinasi, mencari solusi alternatif agar hak warga Papua yang masih tersisa bisa diselamatkan," ujar Oesman Sapta saat membuka rapat.

Diketahui, bulan April 2018 lalu PT.

Freeport Indonesia memenangkan perkara melawan Pemprov Papua di tingkat Peninjauan Kembali (PK). Perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu lolos dari beban kewajiban pajak air sebesar Rp 3,9 triliun. Padahal, . pengadilan pajak tahun 2017 telah memerintahkan PT. Freeport Indonesia untuk membayar sebesar Rp 2,6 triliun kepada pemprov Papua.

Mengawali rapat, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib menyatakan, terdapat tiga permasalahan yang akan dikonsultasikan kepada DPD. Pertama, kata dia, hak masyarakat adat sebagai pemangku hak , leluhur atas tanah I dan sumber daya alam di

wilayah penambangan PT Frepoort Indonesia. Kedua, sambung dia, dampak lingkungan hidup dan tanggung jawab dalam hal kewajiban membayar pajak saat ini maupun pasca tambang. "Terakhir, tanggung jawab PT. Freeport . terkait pembayaran pajak air permukaan di Mimika, wilayah operasi penambangan PT. Freeport sebesar Rp 6 triliun yang sudah lama tak dibayarkan," ujar Timotius.

Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot menambahkan. Kementerian ESDM terus memantau dan mengikuti perkembangan kasus pembayaran pajak air permukaan di Provinsi Papua. Namun,kata dia. Kementerian ESDM tak bisa melakukan intervensi atas persoalan tersebut.

"Kami

mengikuti sengketa ini. Tapi, kami hanya bisa mengimbau agar kedua belah pihak mencari solusi terbaik, meski sudah ada keputusan dari Mahkamah Agung (MA). Kami tidak bisa mencampuri soal perhitungan berapa besar yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah," jelas Bambang.

Setelah mendengar keterangan berbagai pihak terkait, Ketua DPD Oesman Sapta meminta, seluruh pihak berem-

buk dan mencari solusi dalam lima hari kedepan. DPD akan mempertemukan seluruh pihak terkait, menjembatani, sekaligus mengawal kesepakatan yang dilakukan para pihak.

"Ini masalah perbedaan kesepakatan dan pemahaman. Silahkan lakukan negoisasi dalam lima hari kedepan, laporkan kesimpulan pertemuan tersebut kapada kami. Kami berterimakasih kepada Pemprov Papua, PT. Freeport Indonesia, dan berbagai pihak yang telah duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan ini," ujar OSO sembari menutup rapat.

oni/tim





Original Post

OTT KPK Singkirkan Pejabat Korup

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 2
2018-8-2

OTT KPK Singkirkan Pejabat Korup

Oleh Riza Fahriza

Tiada.kapoknya kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi. Mungkin hanya kalimat itu yang tepat untuk dilontarkan.

Memang demikian, potret penguasa daerah di Negara Kesatuan Republiklndonesia(NKRI). Sudah tidak ada rasa takutnya lagi para kepala daerah itu, padahal pemberitaan tentang OTT KPK berulang-ulang tersiar

Praktik suap sudah menjadi vitamin tersendiri bagi orang yang sudah lepas urat malunya itu. Mungkin pelakunya berpikir mereka yang tertangkap adalah mereka yang apes saja.

Bayangkan saja sampai 27 Juli 2018, Antara mencatat ada 20 kepala daerah yang terjaring KPK baik itu yang terkena langsung OTT maupun dari hasil pengembangan tersangka lain perkara korupsi.

Berharap pemenjaraan akan membuat yang lainnya kapok, namun tetap saja ada kepala daerah tersangkut kasus suap atau korupsi.

Awalnya pemenjaraan menjadi tablet penyembuh perilaku mengutil uang rakyat, bahkan parahnya lagi mereka masih bisa beraksi di dalam lembaga pemasyarakatan.

Seperti yang terakhir Kalapas Sukamiskin Wahid Husen terjaring OTT KPK karena diduga menerima suap dari terpidana korupsi. Kerennya, terpidana korupsi itu masih punya uang juga untuk menyuap.

Yang menjadi pertanyaan formulasi apa yang bisa mengatasi praktik korupsi itu selain pemen-

jaraan? Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) Fakultas Hukum UI memberikan catatan bahwa pemenjaraan jangan menjadi fokus utama pemidanaan koruptor mengingat efek jera hukuman tersebut tidak berpengaruh karena kepala daerah masih banyak yang terjaring OTT KPK.

"Kalau fokus hanyapenjara, tapi tidak ada sanksi moneter seperti denda dinaikkan dan maksimalisasi uang pengganti, koruptor akan tetap berduit," kata Choky R Ramadhan.

Ketua Harian MaPPI FHUI Tentunya patut belajar dari OTT KPK di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, jawa Barat, para koruptor masih memiliki uang hingga melakukan suap kepada kepala lapas tersebut.

Karena itu, upaya pemberantasan korupsi, terutama yang dilakukan KPK, tentu tidak berhasil jika menggunakan indikator pengembalian kerugian negara dan efek jera. Hukuman yang diancamkan kepada koruptor harus melebihi keuntungan yang diperolehnya agar mereka jera.

Ironisnya, kata Choky, ancaman maksimal pidana denda yang diatur dalam UU Tipikor hanya Rpl miliar. Padahal diketahui banyak koruptor yang meraup keuntungan secara tidak wajar melebihi Rpl miliar.

Sebenarnya UU Tipikor membuka peluang untuk memberi tambahan hukuman berupa uang pengganti sebesar jumlah korupsi yang diperolehnya. Apabila terpidana korupsi tidak membayar, hartanya dapat dirampas negara.

Disebutkan, korupsi ditetap-

kan sebagai kejahatan agar meningkatkan kesejah teraan sosial. Koruptor selaku pelaku kejahatan ekonomi tentu memiliki perhitungan untuk me nambah kekayaannya secara melawan hukum.

Perbuatannya telah dihitung dapat menghasilkan keuntungan yanglebih tinggi dari biaya yang ditanggungnya. Motivasi pertambahan keuntungan serta kekayaan mendominasi tindak pidana korupsi.

Sanksi Moneter

Karena itu, ia menegaskan kembali harus sanksi moneter seperti denda dinaikkan dan maksimalisasi uang pengganti, disamping pemenjaraan tetap dilakukan.

Pengamat hukum pidana Universitas Bung Karno, Azmi Syahputra menyatakan jaksa dan hakim harus mengenakan uang pengganti secara maksimal terhadap pelaku tindak pidana ko-

rupsi. "Kemudian sita seluruh kekayaan hasil korupsinya," katanya guna menanggapi banyaknya kepala daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi.

Memiskinkan koruptor bisa menjadi formulasi yang harus dilakukan mengingat praktik korupsi di Indonesia masih juga terjadi. Ia menDai tingginya korupsi di tanah air akibat krisis moral, miskin etika dan tidak punya malu. Bahkan Azmi berpandangan hukuman mati lebih efektif bagi koruptor karena secara teoriuk harus ditanggulangi secara kausatifdan in-tegTal/komprehensif.

Kalau dilihat dari kebijakan hukum nasional, harusnya diefektifkan penegakan hukum yg direncanakan sesuai UU Nomor 31 tahun 1999 antara lain dengan pidana mati. "Sayangnya ketentuan pidanadalam UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 masih banyakkelemahannya," ka-

tanya.

Secara ilmiah belum ada jawaban pidana apa yang efektif untuk pelaku korupsi itu, khususnyapen-jara sulit membuktikan efektivitasnya karena faktor penyebab kejahatan itu banyak.

Aktivis Indonesia Corruption Watch(ICW) Emerson Yuntho menyatakan pemerintah sebaiknya membubarkan penjara khusus koruptor pascapenangkapan Kepala Lembaga Pemasyarakat?n££a lapas) Sukamiskin oleh KPKterkait praktik suap dari narapidana kasus korupsi.

"Tempat koruptor di penjara harus sama dengan pelaku kriminal lain agar efek jeranya semakin kuat," katanya yang menjabat sebagai anggota Divisi Judicial Monitoring ICW.

Kebijakan pemerintah menyediakan penjara khusus untuk koruptor juga sangat diskriminatif jika dibandingkan dengan narapidana kriminal lainnya. "Khususnya soal fasilitas, sel koruptor lebih nyaman dari sel pelaku yang lain," tandasnya.

Praktik suap menyuap di pen-jara/lembaga pemasyarakatan a-dalah fenomena yang hampir terjadi di sebagian besar penjara di Indonesia termasuk dalam hal ini penjara khusus koruptor di Lapas Sukamiskin.

Dugaan main mata bukan kali . ini saja, indikatornya bisa dilihat sejumlah temuan yang juga terungkap di publik misal sel mewah, penyediaan tempat di luar sel untuk kantor atau tempat tinggal, penggunaan laptop atau HP secara leluasa, saung mewah, terpergoknya napi sukamiskin yang keluyuran.

Riza Fahriza/ (Ant)





Original Post

Kuasa Hukum Bantah Pemblokiran PT BFI Finance

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-8-2

Kuasa Hukum Bantah Pemblokiran PT BFI Finance

NERACA

Jakarta - Kuasa Hukum PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFI) Hotman Paris Hutapea membantah pengumuman dan peringatan tentang pemblokiran terhadap PT BFI Finance Indonesia, Tbk (PT BFI) di media massa oleh kuasa hukum PT Aryaputra Te-guharta (PT APT), Kantor Hukum Hutabarat Halim Rekan, pada 30 Juli 2018 lalu.

Hotman mengatakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tidak pernah memblokir kepemilikan saham di PT BFI. Lagi pula, kata dia, PTUN Jakarta juga tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perihal kepemilikan saham, sebab kewenangan mengadili kepemilikan saham adalah kewenangan peradilan umum atau dalam hal ini Pengadilan Negeri (PN).

Bahkan PN Jakarta Pusat telah 6 kali mengeluarkan Surat atau Penetapan yang menetapkan bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 240 PK7PDT/2006 tanggal 20 Februari 2007 (Putusan PK No. 240/2006) tidak dapat dilaksanakan (Non-Executable).

"Jadi terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh PT APT yang mengklaim kepemilikan saham pada PT BFI telah dijawab dan terbantahkan dengan enam surat atau penetapan oleh PN Jakarta Pusatyang menetapkan bahwa Putusan PK No. 240/2006 yang dipakai sebagai dasar kepemilikan saham oleh PT APT adalah putusan yang tidak dapat dilaksanakan," tegas Hotman dalam keterangan yang diterima, Rabu (1/8).

Pada 26 Februari 2018, PT APT mengajukan permohonan pencabutan atas Surat Keputusan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) sehubungan dengan kepemilikan saham PT BFI dan mengeluarkan Surat Keputusan yang baru yang menyatakan mereka sebagai pemilik 32,32 persen saham.

Permohonan PT APT ter-sebutditolakoleh Dirjen AHU sesuai dengan Surat Nomor AHU.2.UM.01.01-802 ter-

tanggal 8 Maret 2018. Atas penolakan tersebut, PT APT mengajukan gugatan dan permohonan penundaan pelaksanaan (Skorsing) kepada PTUN Jakarta, tertanggal 16 Mei 2018.

Dalam gugatan tersebut PT APT juga mengajukan pembatalan atau tidak sah atas persetujuan dan penerimaan laporan atas lOAnggar-an Dasar dan perbaikan data profil PT BFI di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Permohonan Skorsing tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim PTUN tanggal 19 Juli 2018 berdasarkan Penetapan Nomor 120/G/ 2018/PTUN-JKT. Namun, kata Hotman, sebenarnya 10 Akta Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah dilaksanakan dan berlaku efektif sejak disetujui atau dicatat oleh Kemenkumham RI."Se-hingga penundaan yang dilakukan PTUN Jakarta tidak dapat mengubah atau membatalkan seluruh Perubahan Anggaran Dasar yang sudah terjadi dan tercatat," ujar dia.

Pada 20 Juli 2018, PT BR juga telah mengajukan Banding atas Penetapan Penundaan tersebut

Sementara terkait dengan Pemblokiran SABH yang dilakukan oleh Dirjen AHU bukanlah akibat dari Penetapan Penundaan, melainkan langkah proaktif dari Dirjen AHU atas adanya proses gugatan yang berlangsung dan bertujuan untuk melindungi database dan profil perusahaan PT BFI agar tidak terjadi perubahan oleh pihak yang beperkara.

Pemblokiran ini dapat dibuka kembali segera setelah proses perkara dinyatakan selesai atau ada penetapan hakim yang mencabut penetapan penundaan tersebut Sehingga pengumuman yang menyebutkan bahwa pe mblokiran atas akses database PT BFI yang dilakukan oleh Dirjen AHU merupakan akibatdariPenetapan Penundaan adalah tidak benar dan menyesatkan, karena faktanya pemblokiran database PT BFI terjadi sebelum Penetapan Penundaan,

ant





Original Post

KY Terima 792 Laporan Masyarakat

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-8-2

KY Terima 792 Laporan Masyarakat

NERACA

Jakarta - Juni bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi memaparkan bahwa pada semester pertama tahun 2018, KY telah menerima 792 laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

"Dari 792 laporan tersebut, paling banyak diterima melalui Kantor Penghubung KY ataupun melalui jasa pengiriman surat, ada sebanyak 530 laporan," kata Farid dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (1/8).

Selain itu laporan juga diterima oleh KY melalui laman khusus dalam jaringan sebanyak 149 laporan, kemudian 149 laporan diterima secara langsung di kantor KY, dan sisanya sebanyak 60 laporan berupa informasi. Farid kemudian memaparkan berdasarkan badan peradilan dan pengadilan yang dilaporkan, KY menerima 569 laporan untuk Pengadilan Umum, 61 laporan untuk Pengadilan Tata Usaha Negara, 49 laporan untuk Pengadilan Agama, 20 laporan untuk Pengadilan Hubungan Industrial, dan terakhir 40 laporan untuk Mahkamah Agung.

Sementara berdasarkan lokasi aduan, DKI Jakarta adalah wilayah yang paling banyak melaporkan dugaan pelanggaran KEPPH pada Januari hingga Juni 2018, yaitu sebanyak 147 laporan."Kemudian disusul Jawa Timur sebanyak 91 laporan, Jawa Barat sebanyak 79 laporan, Sumatera Utara sebanyak 76 laporan, kemudian sisanya adalah daerah-daerah lain," kata Farid.

Lebih lanjut Farid menjelaskan laporan yang masuk ke KY perlu diverifikasi untuk kelengkapan persyaratannya sebagai syarat registrasi."Untuk laporan yang memenuhi syarat untuk diregister berjumlah 175 laporan, namun ada juga 320 laporan yang masih dalam proses verifikasi," ujar Farid.

Banyaknya laporan yang masih dalam proses verifikasi ini dikatakan Farid karena menunggu kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelapor. Farid juga mengatakan masih banyak pelapor ayang belum paham terhadap persyaratan yang harus dilengkapi saat melaporkan hakim yang diduga melanggar KEPPH.

"Kurangnya pemahaman ini menjadi pekerjaan rumah baru bagi KY dan penghubung KY di 12 provinsi untuk lebih mengoptimalkan sosialisasi terkait wewenang dan tugas KY, serta tata cara laporan pengaduan dugaan pelanggaran KEPPH," pungkas Farid.

Kemudian Komisi Yudisial (KY) menyatakan sebanyak 48 berkas laporan masyarakat yang diterima KY pada Semester Pertama Tahun 2018 dapat ditindaklanjuti."Dari 792 laporan yang diterima KY, sejauh ini baru 48 berkas laporan yang bisa ditindaklanjuti oleh KY," kata Farid.

Farid menjelaskan kategori berkas laporan yang tidak bisa ditindaklanjuti disebabkan laporan tidak cukup bukti, bukan kewenangan KY, atau masuk dalam ranah teknis yudisial. Berdasarkan Sidang Pleno KY, dari 48 berkas laporan yang dapat ditindaklanjuti, ada 18 berkas laporan yang terbukti melanggar Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

redaksi





Original Post

KPK Lantik Deputi PIPM dan Direktur PI

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-8-2

KPK Lantik Deputi PIPM dan Direktur PI

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melantik dua pejabat baru, yakni Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) dan Direktur Pengawasan Internal (PI) di gedung penunjang, gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (1/8). Deputi PIPM KPK dijabat oleh Herry Muryanto yang sebelumnya sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Sedangkan Direktur PI dijabat oleh Subroto.

NERACA

Dalam acara pelantikan yang dipimpin Ketua KPK Agus Rahardjo itu, Herry dan Subroto mengucapkan sumpah jabatan."Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini baik langsung maupun tidak langsung dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia, bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yangsayatahuataupatutda-pat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya".

"Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara daripa-dakepentingansayasendiri, seseorang atau golongan bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dengan semangat untuk kepentingan negara".

Selanjutnya, Herry dan Subroto pun mengucapkan

pakta integritas dalam acara pelantikan tersebut "Pertama, bersedia mematuhi dan melaksanakan secara sungguh-sungguh ketentuan perundang-undangan dan kode etik pegawai KPK. Dua, bersedia menghindari pertentangan kepentingan dalam melaksanakan tugas. Tiga, bersedia diproses sesuai ketentuan yang berlaku apabila selama kami bertugas di KPK ditemukan perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum menjadi pegawai KPK." "Empat, apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam pakta integritas ini kami bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perartiran perundang-udangan yang berlaku. Demikian pakta integritas ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan siapapun juga".

Dalam acara pelantikan itu turut juga dihadiri oleh empat Wakil Ketua KPK masing-masing Basaria Pan-jaitan,SautSitumorang, Laode M Syarit dan Alexander Marwata.

Masih Seleksi Calon Direktur Penyidikan

Sementara, Pimpinan KPK masih menyeleksi calon Direktur Penyidikan un-

tuk menggantikan posisi Brigjen Pol Aris Budiman yang akan kembali bertugas di Polri."Calon Direktur Penyidikan sampai tahap wawancara total ada 5 orang, tiga orang dari Polri, satu orang dari Kejaksaan dan satu orang internal KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah Jakarta, Rabu (1/8).

Menurut Febri, tes sudah dilakukan sejak Mei 2008. Nama-nama para calon direktur penyidikan itu yang berasal dari unsur Polri adalah Kasubdit I Direktorat Tipikor Bareskrim Kombes Arief Adiharsa; selanjutnya

Yudhiawan dan VVadirtipi-dum Bareskrim Polri Kombes Pol P..Z Panca Putra.

Sedangkan calon yang berasal dari unsur Kejaksaan adalah Yudi Kristiana. Yudi sempat menjadi jaksa penuntut umum yang bekerja di KPK pada 2011 -2015. Yudi pernah menangani sejumlah kasus yang menyorot perhatian publik, seperti Anas Urbaningrum, OC Kaligis, hingga Patrice Rio Capella.

Yudi pada akhir 2015 dipindahkan menjadi Kepala Bidang Penyelenggara Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Balitbang

Kejaksaan Agung dan sejumlah jabatan lain hingga akhirnya saat ini menjadi Kajari Salatiga, (a\va Tengah. "Tahapan tes yang telah dilakukan untuk mengisi posisi dirdik adalah seleksi administrasi, tes potensi, assesment, kompetensi Bahasa Inggris dan tes kesehatan," tambah Febri.

Febri mengakui bahwa sebelum kelima orang itu sudah dilakukan sejumlah wawancara kepada kandidat lain, tapi pimpinan KPK belum menemukan kandidat yang tepat "Tahap akhir tes sudah dilakukan kemarin, yaitu tes wawancara,

para kandidat langsung diwawancarai oleh 5 pimpinan KPK," ungkap Febri.

Setelah ini, pimpinan KPK akan mempertimbangkan dan membahas bersama kandidat yang tepat dengan memperhatikan rekam jejak masing-masing calon. Pada Maret 7.V 8 lalu Ketua KPK Agus I sahardjo mengatakan bahw Direktur Penyidikan KPK Brigjen Aris Budiman akan ditarik oleh Polri untuk mengisi ja- . hatan di lembaga penegak hukum tersebut. Aris sebelumnya diketahui pernah berkonflik dengan penyidik KPK Novel Baswedan.

ant





Original Post

Kejakgung Tangkap Tersangka Kasus Korupsi Miliaran Rupiah

Media Online republika.co.id
2018-08-02

Negara dirugikan hingga Rp 5 miliar lebih.REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim penyidik Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau bekerjasama dengan Tim Intelijen Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Jambi dan Sumsel mengamankan tersangka asal Kejari Lubuklinggau Briyo Al Khoir (29 tahun) di Vila Kenali Permai, blok M5 nomor 10, Jambi, Rabu, (1/8). Briyo adalah tersangka pada kasus korupsi dalam kegiataan pembangunan gedung Akademi Komunitas Negeri (AKN) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Rawas Utara tahun anggaran 2016.

Menurut Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Jan S Marinka, korupsi yang dilakukan bernilai Rp 8,5 miliar dengan nilai kontrak Rp 8,3 miliar. Pembayaran proyek telah dilakukan sebesar Rp 5 miliar. Namun pembayaran tidak sesuai dengan kemajuan proyek. "Negara dirugikan sekitar Rp.5.829.226.900," kata Jan menjelaskan, Rabu (1/8).

Briyo yang merupakan wiraswasta selaku penyedia jasa dan barang PT Binuriang Karya Mandiri ditangkap atas Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-02/N.6.16/Fd.1/05/2018 tanggal 7 Mei 2018 danSurat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan B-466/N.6.5/Fd.1/01/2018 tanggal 24 Januari 2018 Perihal Permohonan Bantuan Pencarian/Pengamanan atas nama tersangka Briyo Al Khoir Bin Lutfih Ishak.

Operasi penangkapan buron Kejaksaan yang dilakukan oleh tim khusus Kejaksaan Agung dengan sandi Tabur 31.1 terus berlanjut. "Kita berikan message pada mereka bahwa tidak ada tempat yang aman bagi para buron ini, mereka tidak merasa aman dan tidur nyenyak, kita akan kejar terus sampai betul betul mereka bisa kita eksekusi samapai dengan putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap," ujar Jaksa Agung Muhammad Prasetyo.

Operasi Tabur 31.1 telah digalakkan Korps Adhyaksa dalam menangkap para buronan sejak Desember 2017. Melalui operasi penangkapan buron dari tahun ke tahun, Prasetyo mengklaim bahwa Kejaksaan telah berhasil mengembalikan banyak kerugian negara. Sejauh ini, operasi Tabur 31.1 sudah menangkap kurang lebih 145 buron tindak pidana korupsi.

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/08/02/pct3g4430-kejakgung-tangkap-tersangka-kasus-korupsi-miliaran-rupiah



Original Post

Geo Dipa Putusan BANI Sudah Tepat

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-8-2

Geo Dipa Putusan BANI Sudah Tepat

GUGATAN ARBITRASE

JAKARTA - PT Geo Dipa Energi (Persero) menilai putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang membatalkan kontrak kerja sama terkait dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi antara perusahaan itu dan PT Bumigas Energi sudah tepat.

Adapun, kontrak antara PT Geo Dipa Energi dan PT Bumigas Energi dilangsungkan pada 2005 untuk membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi di Dieng, Jawa Tengah dan Paruha, Jawa Barat.

Asep Ridwan, kuasa hukum PT Geo Dipa Energi (Persero) mengatakan bahwa antara kedua perusahaan itu terikat dengan klausul arbitrase.

"Para pihak sepakat kalau terdapat permasalahan di antara para pihak, maka diselesaikan melalui BANI. Sesuai (JU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesain Sengketa, pengadilan negeri tidak punya kewenangan untuk memeriksa pokok perkara atau hal-hal yang telah diperiksa BANI," ujarnya, Rabu (1/8).

Dengan demikian, lanjutnya, pihaknya menilai dalil-dalil yang disampaikan oleh Bumigas dalam permohonan pembatalan terhadap putusan BANI di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, seluruhnya merupakan pengulangan atas dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Bumigas dalam persidangan BANI.

Peradilan swasta itu, jelasnya, telah memeriksa dan mempertimbangkan hal tersebut sebelum memutus perkara, termasuk tudingan seperti nebis in idem.

Pihaknya juga menilai bahwa dalam putusan BANI sama sekali tidak ada ultra petita karena putusan BANI, paparnya, telah sesuai dengan permohonan dan fakta-fakta dalam persidangan arbitrase. Bahkan BANI, lanjutnya, sebenarnya hanya mengabulkan sebagian permohonan dari Geodipa sebagai pemohon arbitrase.

"Dalam permohonannya, Geo Dipa sebenarnya mengajukan banyak hal tentang wanprestasi yang dilakukan oleh Bumigas berkaitan dengan perjanjian

di antara para pihak. Jadi sama sekali tidak ada tipu muslihat dalam proses perkara di BANI," terangnya.

Di sisi lain, kuasa hukum PT Bumigas Energi Defrizal Djamaris kembali mempertanyakan keterlibatan KPK dalam perkara tersebut. Menurut dia, perkara itu murni perdata dan tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan korupsi.

"Kasus ini tidak berkaitan dengan perkara korupsi. Tidak ada pula penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh KPK pada perkara ini. Surat KPK itu juga menurut kami tidak berkaitan dengan fungsi pencegahan karena ditandatangani oleh Deputi Bidang Pencegahan KPK. Selain itu, yang berhak mengakses data rekening adalah OJK bukan KPK," paparnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan hingga berita ini diturunkan tidak merespons upaya Bisnis untuk melakukan wawancara sekaligus klarifikasi mengenai surat tersebut.

Perkara ini bermula ketika kedua perusahaan menandatangani perjanjian kerja sama pendirian pembangkit listrik tenaga panas bumi di blok Dieng 2 dan 3 serta Patuha 1, 2, dan 3. Dalam perjalanannya, Bumigas tidak melakukan pembangunan karena menganggap persoalan legalitas penguasaan wilayah belum terselesaikan.

Ketika, itu areal panas bumi Dieng dan Patuha masih dikuasai oleh PT Pertamina (Persero), salah satuBUMN yang membentuk PT Geo Dipa Energi. Padahal, ketika itu Bumigas melakukan perjanjian dengan Geo Dipa.

Akibatnya, Geo Dipa kemudian melayangkan peringatan sebanyak lima kali dan berujung pada gugatan arbitrase pada 2007 yang memutuskan kontrak antara kedua belah pihak. Bumigas kemudian melayangkan gugatan pembatalan putusan arbitrase itu yang kemudian dimenangkan di tingkat Mahkamah Agung sehingga terminasi kontrak tersebut dibatalkan.

(M.G. Noviarlzal Fernandez)





Original Post

Saksi Ahli Bumi Asih Dipertanyakan

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-8-2

Saksi Ahli Bumi Asih Dipertanyakan

GUGATAN MELAWAN OJK

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai tergugat mempertanyakan kedudukan kompetensi saksi ahli yang dihadirkan oleh PT Asuransi Bumi Asih Jaya dalam sidang lanjutan perkara perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kuasa hukum OJK Hendra Jaya Sukmana mengatakan, kehadiran saksi ahli Arbyoto yang merupakan mantan Hakim Agung itu tidak tepat dan tidak mampu menjelaskan pertanyaan yang diajukan tentang aturan peralihan boleh berlaku atau tidaknya, untuk dilakukan oleh badan hukum publik dalam menerapkan aturan pelaksanaan.

Hal ini terkait dengan permohonan pailit perkara No. O4/Pdt.Sus/Pailit/2015/ PNJkt.Pstoleh OJK. Pengajuan pailit itu berdasarkan peraturan pelaksanaan OJK

No. 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah, yang terbit pada 11 Desember 2015.

"Adanya peralihan apakah berlaku dalam pengadilan setelah peraturan pelaksanaanya berlaku di kemudian hari. Itu harus dijelaskan tetapi ahli tidak dapat menjelaskan apa itu peraturan peralihan. Dia kurang objektif dan tidak sesuai kompetensinya," kata Hendra kepada Bisnis, Rabu (1/8).

Bahkan, menurutnya, saksi ahli sering kali tidak mau menjawab pertanyaan yang diajukan pihaknya, padahal setiap kali pertanyaan dari penggugat dijawab oleh tergugat.

Di sisi lain, kuasa hukum Asuransi Bumi Asih Binsar Hutadjulu mengatakan.

pernyataan saksi ahli sudah tepat untuk membatalkan keputusan hukum sebelumnya bisa melalui gugatan perbuatan melawan hukum.

"Apabila ada kewenangan yang dilanggar maka ada dasar hukum untuk melakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Saksi ahli mengatakan subjek hukum yaitu tergugat [OJK) mengajukan permohonan pailit sebelum menerbitkan peraturan pelaksanaan (No. 28/POJK.05/2015]," kata Binsar.

Pasalnya, menurut Binsar, OJK tidak mempunyai dasar hukum melakukan pailit saat mengajukan permohonan pailit pada Maret 2015 dan baru muncul 11 Desember 2015. "Seharusnya sah melakukan pailit kalau setelah dasar hukum terlebih dahulu terbit," katanya.

Pihaknya juga menyatakan keberatan saat tergugat menanyakan kepailitan kepada

saksi ahli. Namun, dia membenarkan sikap saksi ahli yang tidak menjawab pertanyaan tentang kepailitan dari tergugat karena materi persidangan tentang gugatan perbuatan melawan hukum.

"Jangan mencampuradukkan perihal pailit dengan keputusan PTUN karena ini murni PMH [perbuatan melawan hukum] karena justru kami mempermasalahkan sebelum pailit itu," ujarnya.

Asuransi Bumi Asih yang berstatus pailit menggugat OJK dalam perkara PMH dengan register No. 643/Pdt.G/2017/ PNJkt Pst di PN Jakarta Pusat.

Dalam gugatannya, Asuransi Bumi Asih tidak terima OJK mencabut izin usaha dan mempailitkan penggugat karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu pasal 42 ayat (1) jo Pasal 42 ayat (4) PP No. 73/1992 tentang Penyelenggaraan Usaha

Perasuransian.

(Yanuarlus Vioceogo)





Original Post

Aryaputra Tagih Komitmen BEI

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-8-2

Aryaputra Tagih Komitmen BEI

POLEMIK SAHAM BFI FINANCE

JAKARTA - Polemik kepemilikan saham

FT BFI Finance Indonesia Tbk. sebesar

32,32% oleh PT Aryaputra Teguharta

semakin pelik.

M.G. Novrizal Fernandez noviarizat.ternandez@blsnis.com

Setelah terjadi saling klaim kebenaran dan saling bantah antara kedua perusahaan tersebut, PT Aryaputra Teguharta kini menagih komitmen Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk turut melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terkait dengan penundaan pengesahan anggaran dasar perusahaan berkode saham BFIN tersebut.

Asido M. Panjaitan, kuasa hukum PT Aryaputra Teguharta mengatakan bahwa pada 5 Juni 2018, pihaknya telah melayangkan surat ke BEI. Surat itu berisi peringatan kepada BEI yang menyatakan apabila tuntutan Aryaputra dalam gugatan tata usaha negara dikabulkan maka akan berdampak pada kepentingan pemegang saham publik atau investor pasar modal di Indonesia yang akan bertransaksi saham BFIN.

"BEI sebagai penyelenggara bursa harus melakukan suatu tindakan konkret untuk menindaklanjuti penetapan penundaan ini, seperti suspensi atas saham BFIN dari lantai bursa. Hal ini diperlukan untuk mencegah adanya kerugian lebih besar bagi pemegang saham publik dan menjaga stabilitas pasar modal pada umumnya," ujarnya, Rabu (1/8).

Penetapan penundaan terhadap seluruh objek sengketa oleh PTUN Jakarta pada 19 Juli 2018 terhadap Menteri Hukum dan HAM dan PT BFI Finance Indonesia Tbk. telah

Aryaputra Tegu- harta kini menagih komitmen BEI untuk turut melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terkait dengan penundaan pengesahan anggaran dasar perusahaan berkode saham BFIN tersebut.

memberikan dampak pada aksi korporasi perusahaan terbuka tersebut.

Dengan diterbitkannya penetapan penundaan oleh PTUN terkait perkara dengan nomor register 120/G/2018/PTUN-Jkt, maka pemberlakuan perubahan anggaran dasar PT BFI yang sebelumnya telah disetujui atau dicatatkan melalui 10 keputusan Menkum HAM secara yuridis telah ditunda.

Konsekuensinya, susunan pemegang saham dan struktur permodalan BFIN kembali kepada keadaan sebelum dilakukan pengalihan 32,32% saham pada 2001.

Adapun, akta terakhir yang disahkan oleh Menkum HAM sebelum terjadi pengalihan saham adalah akta dengan nomor C-12.640.HT.01.04. TH.99 pada 8 Juli 1999 dan akta tersebut menurut putusan PTUN tetap berlaku sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

Asido mengatakan, sebagai tindak lanjut atas diterbitkannya penetapan penundaan ini,

Menkum HAM telah memblokir profil perusahaan dan sistem, administrasi badan hukum. Dengan demikian, lanjutnya, tidak ada satu pun pihak yang dapat melakukan aksi korporasi menyangkut BFIN, seperti melakukan perubahan anggaran dasar, perubahan struktur permodalan, perdagangan saham maupun penjualan saham yang mengakibatkan kerugian lebih lanjut bagi Aryaputra.

"Penetapan penundaan secara yuridis merupakan suatu penetapan yang bersifat mengikat dan mempunyai kekuatan yang berlaku secara hukum atau binding and enforceable yang wajib dipatuhi oleh pihak-pihak terkait termasuk BEI, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Lembaga Penunjang Pasar Modal lainnya, serta masyarakat pada umumnya," tuturnya.

KEPASTIAN HUKUM

Dia mengatakan bahwa ketika BEI dipimpin oleh Tito Sulistio, sang direktur utama pernah menyatakan bahwa burse efek akan melakukan penundaan apabila ada putusan pengadilan, dan saat ini putusan tersebut telah dinyatakan oleh pengadilan.

Logikanya, lanjutnya, jika pengadilan telah memerintahkan penundaan putusan menteri terkait dengan perubahan dan pengalihan saham sebelum 2001, maka BEI tentunya harus berperan aktif memberi jaminan penegakan hukum.

"Meski sekarang susunan direksi BEI telah berubah tapi yang kami pegang adalah perkataan Direktur Utama BEI, bukan individunya. Kami minta BEI berikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pelaku di pasar modal khususnya investor di pasar modal," tuturnya.

Pheo Hutabarat, kuasa

hukum Aryaputra menuturkan dalam sidang PTUN, PT BFI menyatakan bahwa putusan keperdataan peninjauan kembali No. 240/2007 tidak bisa dieksekusi, dinilai oleh majelis hakim merupakan bentuk ketidakpastian hukum sebagaimana tercantum dalam pertimbangan penetapan penundaan.

Adapun, putusan keperdataan pada 2007 itu yang menyatakan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum terkait dengan pengalihan saham Aryaputra. "Kami juga menagih hak kami atas deviden yang tidak dibayarkan oleh PT BFI sejak 2007 sebagai bentuk pelaksanaan putusan PK 240/2007 yang telah berkekuatan hukum tetap dan menyatakan Aryaputra sebagai pemegang sah atas 32,32% saham pada PTBFI."

Sebelumnya, kuasa hukum PT BFI Hotman Paris Hutapea mengatakan, PTUN Jakarta tidak pernah memblokir kepemilikan saham di PT BFI. Dia menjelaskan, PTUN Jakarta juga tidak berwenang secara absolut mengadili perihal kepemilikan saham.

"Mengadili kepemilikan saham adalah kewenangan peradilan umum atau Pengadilan Negeri. Bahkan, PN Jakarta Pusat sudah enam kali mengeluarkan surat atau penetapan yang menetapkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 240/PK/Pdt/2006 pada 20 Februari tidak dapat dilaksanakan atau non executable," kata Hotman dari rilis yang diterima Bisnis.

Menurutnya, pengumuman yang menyebutkan pemblokiran atas akses database PT BFI oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum adalah akibat dari penetapan penundaan tidak benar karena faktanya pemblokiran database PT BFI sebelum penetapan penundaan.

M.G. Novrizal Fernandez





Original Post

Berkasnya Sempat Dikembalikan KPU, M Taufik Tetap "Nyaleg"

Media Online kompascom
2018-08-02

JAKARTA, - Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik tetap mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif 2019, meskipun berkas pencalonannya sempat dikembalikan KPU DKI Jakarta.

Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif mengatakan, pihaknya sudah melengkapi berkas Taufik dan 105 caleg DPRD DKI lainnya yang didaftarkan Gerindra.

"(Taufik) nyalon dong. (Berkas) sudah dilengkapi kemarin, tanggal 31 (Juli). Pas jam 10.00, saya sudah lengkapi semua berkas 106 caleg, termasuk Pak Taufik," ujar Syarif saat dihubungi Kompas.com, Rabu (1/8/2018) malam.

Baca juga:

Taufik merupakan mantan narapidana kasus korupsi yang sebenarnya dilarang mencalonkan diri berdasarkan ketentuan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Namun, Syarif menyebut Taufik tetap didaftarkan karena belum ada putusan Mahkamah Agung (MA) soal judicial review PKPU itu.

"Sejak awal kita kan punya keyakinan dan optimisme karena yang bisa mencabut hak politik kan pengadilan. Kan lucu juga ya, kalau misalnya sebelum putusan pengadilan, dinyatakan tidak punya hak dicalonkan," kata dia.

Syarif yakin gugatan terhadap PKPU itu dikabulkan dan MA memutuskannya sebelum penetapan calon peserta Pileg 2019. Dengan demikian, Taufik masih berpeluang mengikuti kontestasi pileg tersebut.

"Iya, optimis. Kalau enggak optimis, enggak mendaftar dong. Tapi kalau misalnya putusan hakim itu di Mahkamah Agung menolak, ya kita ikuti, legowo. Kalau hasilnya baik, jalan," ucap Syarif.

Adapun berkas pencalonan legislatif Taufik sempat dikembalikan oleh KPU DKI Jakarta.

Sebab, Taufik tidak melampirkan berkas salinan putusan dan surat keterangan bebas dari lapas.

Taufik hanya menulis pada formulir BB2 (daftar riwayat hidup) bahwa ia mantan narapidana kasus korupsi.

Saat mengembalikan berkas, KPU menuliskan status bacaleg Taufik sebagai BMS (belum memenuhi syarat).

Taufik dan Partai Gerindra yang mengusungnya harus melengkapi berkas tersebut sebelum 31 Juli 2018.

Taufik diketahui pernah tersandung kasus korupsi saat menjabat Ketua KPU DKI Jakarta.

Dia divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004 karena merugikan uang negara sebesar Rp 488 juta dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004.

Taufik yang pernah tersandung kasus korupsi itu kemudian menggugat PKPU Nomor 20 Tahun 2018 ke Mahkamah Agung.

http://megapolitan.kompas.com/read/2018/08/02/06415001/berkasnya-sempat-dikembalikan-kpu-m-taufik-tetap-nyaleg



Original Post

Unggah DM Permintaan Maaf dari Shandy Aulia, Sule: Sudah Saya Maafkan

Media Online okezonecom
2018-08-02

JAKARTA - Nama alias Sule kembali mewarnai pemberitaan Tanah Air. Dalam sebuah program televisi, Sule naik pitam ketika disinggung perihal rumah tangga oleh Shandy Aulia.

Saat sedang berbincang santai di acara tersebut, Shandy seketika bertanya kepada Sule tentang masalah rumah tangga. Mengingat saat ini sedang digugat cerai oleh sang istri, Sule pun naik darah.

Baca juga:

"Tapi sebentar ya mas ya, kok kalo ngomongin pernikahan kayak matanya berkaca-kaca, wajahnya merah, kenapa mas?" ucap Shandy Aulia dalam talkshow tersebut.

Mendengar pernyataan Shandy, wajah tampak terlihat berbeda dan sedikit menaikan nada bicaranya.

"Enggak, saya biasa, saya tuh orangnya nothing to lose, apapun yang terjadi itu adalah masalah yang diberikan oleh Tuhan, karena Tuhan tidak mungkin memberikan ujian kepada manusia kalau manusia itu tidak kuat menghadapi ujian itu," timpal Sule.

Tak hanya sampai disitu, Sule kembali menambahkan ,"Oke, karena Anda (Shandy Aulia) terlalu mengusik kehidupan saya, jadinya kan besar kalau seperti ini," tambah Sule.

 

Tak ingin masalah berlarut-larut, Shandy pun langsung meminta maaf kepada sang presenter. Melalui direct message, pemain film Eiffel I\'m in Love ini pun mencoba meluruskan maksudnya kepada Sule.

Lebih lanjut, setidaknya Shandy meminta agar Sule tak menyimpan dendam padanya. Dan pada akhir ucapan ia justru mendoakan biduk rumah tangga Sule agar selalu baik-baik saja.

"Hi mas Sule, maaf syaa contact by DM. Sebelumnya saya mohon maaf. Bila tadi mungkin ada ucapan yang menyinggung. Tidak ada arah atau niat saya untuk ke arah pribadi mas Sule hingga mas jadi terganggu dengan ucapan saya 🏻 ," tulis Shandy Aulia. Tidak ada niatan apapun," tulis Shandy Aulia.

"Justru saya jadi ga enak Sama mas Sule. Kiranya jangan ada perasaan yang salah ya mas. Saya berdoa segala urusan mas sule di berikan jalan yang terbaik ,"lanjut Shandy.

Sule pun tampak tak segan memaafkan ucapan dari Shandy Aulia. Di samping itu, pria asal Cimahi ini mengaku bahwa emosinya sedikit terpancing pada waktu itu.

"Amin. Sudah saya maaf kan. Sy juga maaf kepancing sy nya lagi sensitive mungkin," tutup Sule.

Baca juga:

Seperti diketahui, pernikahan Sule tengah berada dalam ujung tanduk setelah mediasinya gagal total yang dihelat di Pengadilan Agama Cimahi, Bandung pada pekan lalu. Dari informasi yang dihimpun Okezone, Lina istri Sule kekeuh untuk bercerai.

Oleh karenanya sidang perceraian Sule dan Lina akan dilanjutkan pekan depan yang memasuki ageda pokok perkara. Sementara alasan Lina kekeuh bercerai dengan Sule lantaran pihak Lina yang sudah merasa tidak cocok dengan Sule

(kem)

https://celebrity.okezone.com/read/2018/08/02/33/1930589/unggah-dm-permintaan-maaf-dari-shandy-aulia-sule-sudah-saya-maafkan



Original Post

Formappi: Menentang Putusan MK, Sama Saja OSO Melawan Rakyat!

Media Online okezonecom
2018-08-02

JAKARTA \' Perseteruan antara Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO) nampaknya akan terus berlanjut. Kemarahan OSO terpantik ketika MK mengeluarkan putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 Tanggal 23 Juli 2018 yang melarang anggota DPD menjabat sebagai pengurus partai politik.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, pihaknya mengapresiasi keputusan MK yang dianggap mengembalikan marwah DPD kepada lembaga perwakilan daerah, bukan sebuah instansi yang diisi para kader partai politik. Menurut dia, apabila OSO melawan keputusan itu, maka sama saja dia mengabaikan aspirasi masyarakat yang berharap keberadaan DPD diisi dari perwakilan daerah, bukan anggota parpol.

"Mestinya satu-satunya jalan harus melaksanakan putusan itu bukan malah memprotes apalagi memakinya. Itu juga melawan suara publik. Jadi kalau OSO melawan, ya melawan rakyat juga," kata Lucius kepada Okezone, Kamis (2/8/2018).

Lucius menegaskan, perkataan \'goblok\' yang keluar dari mulut OSO amat tidak pantas, karena dia merupakan seoran pemimpin lembaga negara. Lalu, bila ia tetap bersikukuh tak ingin menjalankan keputusan itu maka ia melakukan kesalahan yang berlipat-lipat. Padahal, sudah jelas kalau putusan MK itu adalah final dan mengikat.

"Jadi saya kira akan semakin konyol jika diberikan respons dengan memaki-maki putusan yang bagus itu," ujarnya.

Meski begitu, ia dapat mengerti keputusan itu membuat amarah OSO karena merugikan Partai Hanura yang banyak kadernya mencari peruntungan dengan mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD periode 2019-2024. Lucius mengingatkan kepada OSO agar sadar kalau setiap putusan pengadilan itu pasti menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak.

"Mungkin secara pribadi itu merugikan OSO, tapi kan asas pengadilan pasti ada yang dirugikan," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, OSO bersedia untuk saling bertemu dengan pimpinan MK, asalkan inisiatif melakukan pertemuan itu datang dari MK. "Ya boleh saja. Itu enggak ada masalah tapi inisiatif itu dari siapa, harus dari dia (MK) dong. Karena dia yang bikin salah bukan saya," jelas OSO di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 1 Agustus 2018.

OSO mengatakan, dirinya bersedia meminta maaf kepada MK. Namun yang harus diingat menurut OSO, perbuatan melecehkan UU lebih berat ketimbang pernyataan yang dilontarkannya. OSO tetap bersikeras putusan MK tersebut sangat politis.

"Ya saya sih mau aja minta maaf, cuma minta maaf apa sih susahnya, tapi mana yang lebih berat, \'goblok\' atau pelecehan undang-undang, itu saja. Kalau pelecehan undang-undang itu waduh berat, apalagi penyimpangan dari peraturan undang-undang," ketus OSO.

(qlh)

https://news.okezone.com/read/2018/08/02/337/1930603/formappi-menentang-putusan-mk-sama-saja-oso-melawan-rakyat



Original Post

Media