Kejati tahan mantan Sekkab dan pejabat Jember

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-08-03

Jember (ANTARA News) - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan mantan Sekretaris Kabupaten Jember Sugiarto dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Ita Puri Andayani dalam kasus korupsi dana hibah dan bantuan sosial tahun 2015.

"Kami menetapkan keduanya sebagai tersangka setelah dimintai keterangan di Kejati Jatim, sehingga kami menahan Sugiarto dan Ita Puri Andayani," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim Richard Marpaung dihubungi dari Jember, Kamis malam.

Kedua tersangka kasus korupsi dana hibah dan bantuan sosial Jember tahun 2015 itu turun dari Gedung Kejati Jatim sekitar pukul 19.00 WIB.

Keduanya menggunakan rompi khusus tahanan kejaksaan dan selanjutnya dibawah ke rutan Kejati Jatim.

"Sesuai ketentuan, kedua tersangka itu akan ditahan selama 20 hari dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan. Penahanan dilakukan, agar keduanya tidak menghilangkan barang bukti," jelasnya.

Sugiarto dan mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Jember Ita Puri Andayani sempat dihadirkan dalam persidangan kasus korupsi hibah dan bansos Jember dengan terdakwa Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Ita Puri kini menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Jember.

Korupsi hibah dan bansos Jember tahun 2015 tersebut juga menyeret dua ketua kelompok penerima dana hibah yakni mantan anggota DPRD Jember Wahid Zaini dan Kusnadi yang sudah divonis satu tahun penjara.

Kemudian Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni kini sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Sugiarto yang dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus korupsi hibah mengakui mekanisme pengajuan hibah dan bansos Jember tahun 2015 tersebut tidak sesuai prosedur seperti pada umumnya karena ada permintaan secara lisan dari anggota DPRD Jember.

Saat rapat gabungan Tim Anggaran Pemkab Jember dengan Badan Anggaran DPRD Jember muncul permintaan yang disampaikan pimpinan dewan terkait hibah dan bansos senilai Rp38 miliar baik untuk pimpinan dewan maupun anggota dewan.

Bahkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Sugiarto menyatakan ada unsur tekanan dari DPRD Jember untuk meminta hibah dan bansos. Apabila tidak dikabulkan, maka dikhawatirkan pembahasan APBD 2015 tidak akan selesai dan terhambat.

Dakwaan JPU menyebutkan terdakwa Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014-2019, bersama-sama Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto (masing-masing selaku Wakil Ketua juga anggota Banggar DPRD periode 2014-2019) serta Sugiarto selaku Sekretaris Daerah juga selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum.

Terdakwa maupun Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto menyalurkan dana hibah dan bansos dari APBD Jember tahun anggaran? 2015 yang pengusulannya melalui DPRD Kabupaten Jember dengan terlebih dahulu menekan Sugiarto selaku Ketua Tim Anggaran Pemkab Jember.Pewarta: Zumrotun SolichahEditor: Ruslan BurhaniCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/732754/kejati-tahan-mantan-sekkab-dan-pejabat-jember



Original Post

Mutasi Pati TNI: TNI AD 20 Orang, TNI AL dan TNI AU 18 Orang

Media Online jpnn.com
2018-08-03

jpnn.com, JAKARTA - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memutuskan untuk mutasi dan promosi jabatan para perwira tinggi (Pati) di lingkungan TNI. Mutasi terhadap 38 Pati TNI tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier Perwira Tinggi guna mengoptimalkan tugas-tugas TNI yang semakin kompleks dan dinamis di masa mendatang.

"Oleh karena itu, TNI melakukan upaya peningkatan kinerja melalui mutasi dan promosi jabatan personel di tingkat Perwira Tinggi (Pati) TNI," kata Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Sus Taibur Rahman dalam siaran persnya, Kamis (2/8).

Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/745/VII/2018, tanggal 31 Juli 2018 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, telah ditetapkan mutasi jabatan 38 Pati TNI terdiri atas 20 Pati jajaran TNI Angkatan Darat, 15 Pati jajaran TNI Angkatan Laut dan 3 (tiga) Pati jajaran TNI Angkatan Udara.



Adapun nama 20 Pati TNI AD yang mendapat mutasi dan promosi jabatan adalah Mayjen TNI Ibnu Triwidodo dari Pangdam I/BB menjadi Pa Sahli Tk. III Bidang Sosbudkum HAM dan Narkoba Panglima TNI; Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilah dari Kapuspen TNI menjadi Pangdam I/BB; Brigjen TNI Santos Gunawan Matondang dari Pa Sahli Tk. III Bidang Sosbudkum HAM dan Narkoba Panglima TNI menjadi Kapuspen TNI; Mayjen TNI Abdul Hafil Fuddin dari Pangdam IM menjadi Pa Sahli Tk. III Bidang Intekmil dan Siber Panglima TNI; Mayjen TNI Teguh Arief Indratmoko dari Pa Sahli Tk. III Bidang Intekmil dan Siber Panglima TNI menjadi Pangdam IM.

Selain itu, Brigjen TNI Rosdianto dari Pati Ahli Kasad Bidang Ideologi dan Politik menjadi Staf Khusus Kasad; Kolonel Inf Oloan Parulian Sianturi dari Paban Sahli Bidang Strahan Pok Sahli Bidang Jemen Sishanneg Sahli Kasad menjadi Pati Ahli Kasad Bidang Ideologi dan Politik; Brigjen TNI Dandang Doetoyo dari Kadislitbangad menjadi Staf Khusus Kasad; Brigjen TNI Mulyo Aji dari Irben Itjenad menjadi Kadislitbangad; Kolonel Kav Abdul Rahman Made dari Kakordos Seskoad menjadi Irben Itjenad; Brigjen TNI Iskandar M. Munir dari Sesditjen Pothan Kemhan menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun); Kolonel Cpl Suwarno dari Kabag Distribusi dan Pemeliharaan pada Biro Sarpras Settama Bakamla menjadi Kabiro Perencanaan dan Organisasi Bakamla; Brigjen TNI B. Agustin Silitonga dari Bandep Ur. Renkontijensi Setjen Wantannas menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun); Kolonel Inf Made Datrawan dari Paban Sahli Bid. SDB Pok Sahli Bidang Jemen Sishanneg Sahli Kasad menjadi Bandep Ur. Renkontijensi Setjen Wantannas.

Selanjutnya, Kolonel Chb Bondan Widiawan dari Analis Madya Bidang Opini Puskom Publik Kemhan menjadi Direktur Pengendalian Informasi, Investigasi dan Forensik Digital BSSN; Mayjen TNI Abdul Rachman Kadir dari Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun); Brigjen TNI Yan Akhmad Mulyana dari Anggota Pokkimiltama Mahkamah Agung menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun); Brigjen TNI Agus Heru Prasetyo dari Staf Khusus Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun); Brigjen TNI F.X. Bangun Pratiknyo dari Staf Khusus Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun); dan Brigjen TNI Sabar Simanjuntak dari Staf Khusus Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun).

Sementara itu, 15 Pati TNI AL yaitu Laksda TNI Dr. A. Octavian dari Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan Unhan menjadi Danseskoal; Laksda TNI Sulistiyanto dari Danseskoal menjadi Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan Unhan; Laksma TNI Edy Sulistyadi dari Kapuslaik Baranahan Kemhan menjadi Dirtekindhan Ditjen Pothan Kemhan; Laksma TNI Sri Yanto dari Kapuskodifikasi Baranahan Kemhan menjadi Kapuslaik Baranahan Kemhan; Laksma TNI Dr. I. Wayan Warka dari Kabiro Perencanaan dan Organisasi Bakamla menjadi Dosen Tetap Unhan; Laksda TNI Karma Suta dari Aspers Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun); Laksma TNI I Nyoman Mandra dari Pati Sahli Kasal Bidang Dokstraops menjadi Aspers Kasal; Kolonel Laut (P) Iswan Sutiswan dari Paban Rendik Ditdik Akademi TNI menjadi Pati Sahli Kasal Bidang Dokstraops.

Kemudian Laksma TNI Marhuale Simbolon dari Kadisfaslanal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun); Kolonel Laut (T) Puguh Santoso dari Paban V Faslan Slogal menjadi Kadisfaslanal; Laksda TNI Dwi Widjajanto dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun); Laksma TNI Eko Yulianto dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun); Laksma TNI Suprayitno P dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun); Laksma TNI Bambang Sugeng dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun) dan Laksma TNI Hadi Santoso dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun).

Sedangkan tiga Pati TNI AU yaitu Marsma TNI Danardono Sulistyo Adji dari Dirtekindhan Ditjen Pothan Kemhan menjadi Sesditjen Pothan Kemhan; Marsma TNI Dra. Hening Sitaresmi dari Pati Sahli Kasau Bidang Strahan menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun), dan Kolonel Lek Pujiyanto S dari Ir Kohanudnas menjadi Pati Sahli Kasau Bidag Strahan.(jpnn)

https://www.jpnn.com/news/mutasi-pati-tni-tni-ad-20-orang-tni-al-dan-tni-au-18-orang



Original Post

MA Tolak Kasasi PKS terkait Pemberhentian Fahri Hamzah

Media Online metrotvnews.com
2018-08-03

Jakarta: Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan kasasi yang diajukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terkait pemberhentian Fahri Hamzah. Kepala Biro Humas MA Abdullah menyebut kasasi diputus beberapa hari lalu.

"Iya, benar menolak. Tapi, saya belum ba ca putusan secara lengkap. Baru diputus, masih proses minutasi," kata Abdullah kepada wartawan, Kamis, 2 Agustus 2018.





Permohonan kasasi, kata dia, diajukan Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi PKS Abdul Muis Saadih pada 28 Juni 2018. Majelis hakim MA yang dipimpin Maria Anna Samiyati menolak kasasi itu pada 30 Juli.

Konflik pimpinan PKS dan Fahri Hamzah telah bergulir sejak awal 2016. Pada saat Fahrimenggugat PKS ke meja hijau atas surat pemecatan dirinya.

Gugatan Fahri dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 14 November 2016. Pengadilan pun memutuskan PKS diwajibkan membayar Rp30 miliar kepada Fahri.

PKS tak tinggal diam. Lantas mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Namun kembali dimentahkan. Hingga akhirnya PKS mengajukan kasasi. Di Mahkamah Agung, permohonan PKS ditolak.

Perkara itu mengantongi Nomor 607 K/PDT.SUS-Parpol/2018. Berkas ini diputus pada 30 Juli dengan susunan ketua majelis kasasi Takdir Rahmadi dengan anggota Nurul Elmiyah dan I Gusti Agung Sumantha.
(DRI)

http://news.metrotvnews.com/hukum/nN95jMEN-ma-tolak-kasasi-pks-terkait-pemberhentian-fahri-hamzah



Original Post

Dituntut Hukuman 6 Tahun Penjara, Panitera Pingsan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-8-3

Dituntut Hukuman 6 Tahun Penjara, Panitera Pingsan

Perkara Suap Hakim PN Tangerang

HAKIM Pengadilan Negeri Tangerang Wahyu Widya Nurfitri dituntut hukuman 8 tahun penjara. Sedangkan Tuti Atika, panitera pengganti di pengadilan yang sama, dituntut 6 tahun penjara.

Jaksa KPK juga menuntut Widya dikenakan denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan. Sedangkan Tuti Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. Keduanya dianggap terbukti menerima suap Rp30 juta dari pengacara Saipudin dan Agus Wiratno ketika menangani perkara perdata nomor 426/ Pdt.G/2017/PN.Tng.

Menurut jaksa KPK, perbuatan Widya dan Tuti memenuhi unsur dakwaan Pasal 12 huruf c (JU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Kedua terdakwa sebagai tumpuan pencari keadilan seharusnya menangani perkara dengan seadil-adilnya dan menghindari suap. Mereka dianggap tidak mendukung pemberantasan korupsi.

Hal ini menjadi pertimbangan yang memberatkan. Apalagi, Widya diketahui mengatur pertemuan di rutan untuk mempengaruhi terdakwa lain agar menyamakan keterangan.

"Haj yang meringankannya, terdakwa berlaku so-

pan di persidangan, belum pernah dihukum, dan mengakui kesalahan," kata Jaksa Taufiq [bnugroho pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Serang kemarin.

Tuti pingsan ketika mendengar dirinya dituntut hukuman berat. Penasihat hukumnya akan menyampaikan pembelaan (pledoi) pada sidang pekan depan.

Saipudin dan Agus Wiratno, pengacara yang menyuap Widya melalui perantara Tuti juga dituntut hukuman berat. Saipudin 7 tahun penjara. Sedangkan Agus 5 tahun penjara. Mereka juga dituntut membayar denda masing-masing Rp200 juta.

Menurut jaksa KPK, keduanya terbukti melanggar Pasal 6 ayat I UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Saipuddin dan Agus dianggap mencoreng profesi advokat karena menyuap hakim. Mereka tak mendukung pemberantasan korupsi. "Hal meringankan, terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya," Jaksa Wawan Yunarwanto membacakan pertimbangan tuntutan di Pengadilan Tipikor Serang, 31 Juli 2018.

BYU





Original Post

Fahri Tunggu Rp30 Miliar dari PKS

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-8-3

Fahri Tunggu Rp30 Miliar dari PKS

KUASA hukum Fahri Hamzah, Mujahid A Latief, tengah mempersiapkan langkah eksekusi perkara pemecatan kliennya oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera. Persiapan itu terkait dengan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi yang diajukan PKS.

"Sembari menunggu formil relaas dari Mahkamah Agung,

kami sedang mempersiapkan langkah-langkah eksekusi perkara sampai pada sita aset karena salah satu amar putusan PN adalah membayar kerugian immaterial Rp30 miliar," katanya di Jakarta, kemarin.

Ia menyebutkan putusan MA itu akan menguatkan laporan

pidana kliennya terhadap Presiden PKS M Sohibul Iman di Polda Metro Jaya. Kendati demikian, pihaknya masih menunggu salinan resmi putusan MA tersebut yang intinya menolak permohonan kasasi yang diajukan pemohon. Sengketa Fahri Hamzah de-

ngan DPP PKS itu sudah berjalan hampir 7 bulan. Fahri memenangi gugatan sejak putusan provisi pada 17 Mei 2016, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 21 Desember 2016, Putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta, 14 Desember 2017.

Saat putusan PT keluar pada Desember 2017, tim Advokasi Hukum DPP PKS langsung menyatakan kasasi. Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan DPP PKS terkait dengan pemecatan Fahri Hamzah.

Dari laman putusan Mahka-

mah Agung, kemarin, menyebutkan perkara perdata atas nomor registrasi 1876 K/PDT/2018 ditolak pada 30 Juli 2018.

Tim advokasi bidang hukum PKS, Zainudin Paru, mengatakan pihaknya juga masih menunggu formil surat panggilan sidang {relaas) pemberi-

tahuan terkait dengan putusan kasasi MA terhadap gugatan Fahri.

Sementara itu, Fahri Hamzah berencana menemui mantan Presiden PKS Anis Matta. Ia menyebut pertemuan itu untuk menyelamatkan partai.

"Saya akan bertemu senior. Saya agresif untuk menyelematkan partai," kata dia di Senayan, kemarin.

(Mal/P-3)





Original Post

Mahkamah Agung Tolak Kasasi PKS

Media Cetak Koran Tempo Halaman 10
2018-8-3

Mahkamah Agung Tolak Kasasi PKS

JAKARTA - Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas pemecatan Fahri Hamzah sebagai anggota partai. Berdasarkan laman info perkara situs Mahkamah Agung, penolakan atas permohonan yang te-registrasi dengan nomor 1876 K/PDT/2018 itu ditolak pada senin lalu oleh majelis hakim yang terdiri atas Maria Anna Samiyati, Yunus Wahab, dan Takdir

Rahmadi.

Fahri mengaku senang terhadap putusan tersebut. "Saya sangat bersyukur dan berbesar hati atas berita ini," ujar Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan,

Jakarta, kemarin.

Kasus tersebut bermula saat Presiden PKS Sohibul Iman memecat Fahri sebagai anggota partai tersebut. Fahri lantas menggugat pemecatan dirinya ke pengadilan.

Pada Desember 2016, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Fahri. Selanjutnya, PKS mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak upaya banding tersebut. Di tingkat kasasi pun, majelis hakim MA memenangkan Fahri.

Sementara itu, Fahri juga melaporkan Sohibul atas dugaan fitnah dan

pencemaran nama. Kasus tersebut masih dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya. "Saya akan berkonsultasi dengan pengacara saya untuk membahas tindak lanj utnya," uj ar Fahri.

Tim advokasi hukum DPP PKS, Zainudin Paru, menilai putusan MA tersebut memiliki banyak kejanggalan. Salah satunya adalah cepatnya MA memutus perkara tersebut. MA memproses

permohonan kasasi PKS pada 28 Juni, tapi dua hari kemudian surat keputusan sudah terbit. "Ini cukup mengherankan," ujar dia.

Kejanggalan yang lain, kata Zainudin lagi, kasus tersebut terdaftar di dua kep ani tera an yang berbeda. Pertama di panitera muda perdata khusus, dan yang kedua berpindah ke panitera perdata umum. Perpindahanitu juga diikuti oleh perubahan nomor registrasi perkara. "Apakah

kasus ini begitu istimewa karena penggugatnya seorang Wakil Ketua DPR?" kata dia.

Adapun kuasa

hukum Fahri, Muhajid A. Latief, mengatakan nomor register di dua kepaniteraan itu terjadi karena MA mengoreksi kesalahan pada register pertama. Sebab, perkara tersebut bukan perdata khusus, melainkan perdata umum.

TAUFIQ SIDDIQ/DEWI NURITA





Original Post

Pemerintah Susun Aturan Baru Taksi Online

Media Cetak Koran Tempo Halaman 21
2018-8-3

Pemerintah Susun Aturan Baru Taksi Online

Kementerian mengantisipasi gugatan terhadap Permenhub Nomor 108/2017.

Yohanes Paskalis Pae Dale

yohanes.paskalis@tempo.co.id

JAKARTA Kementerian

Perhubungan sedang menyusun aturan khusus mengenai panduan pengoperasian angkutan roda empat berbasis aplikasi atau taksi online. Regulasi baru itu sempat diproyeksikan menjadi peraturan Direktorat Jenderal

Perhubungan Darat. Tapi, belakangan, aturan tersebut direncanakan menjadi selevel peraturan Menteri Perhubungan (permenhub). Direktur Angkutan dan Multimoda Kementerian Perhubungan Darat, Ahmad Yani, mengatakan lingkup yang diatur Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek masih terlalu luas untuk mengatur taksi daring. "Aturan itu masih mencakup jenis roda empat lain yang tidak dalam trayek, misalnya angkutan pariwisata. Untuk (taksi) online,

kita pisahkan sendiri saja," ujar dia kepada Tempo, kemarin.

Yani mengaku masih menginventarisasi materi hukum dan ketentuan untuk menyusun beleid baru. Aturan khusus taksi online, kata dia, menjadi urgensi untuk menyelesaikan kisruh transportasi online.

Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 yang mengatur kuota, tarif, izin dan kelayakan kendaraan, serta wilayah operasi taksi daring itu kerap diprotes. Sebelumnya, pemerintah sudah menyusun Permenhub Nomor 32 Tahun 2016, yang kemudian dicabut oleh Mahkamah Agung (MA) pada Agustus tahun lalu. "Isi aturan baru masih dipersiapkan. Yang pasti, fokus kami tetap pada jaminan bagi penumpang dan driver," kata Yani.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, mengatakan masih menunggu putusan MA soal sejumlah gugatan terhadap Permenhub Nomor

108 Tahun 2017. Dia bahkan tak mengingat berapa gugatan yang masuk. Tapi penyusunan aturan baru menjadi antisipasi jika nantinya payung hukum itu kembali di cabut."Daripada nanti harus berubah lagi. Kami tunggu putusan MA dulu," ucap dia kepada Tempo.

Budi sempat menyebut bahwa aturan baru akan mencakup kewajiban peralihan perusahaan aplikasi pemesanan kendaraan menjadi perusahaan transportasi. Langkah peralihan itu muncul seusai mediasi pemerintah dengan para aplikator transportasi online, yakni Grab dan Go-Jek, pada akhir Maret lalu. "Kami sudah sampaikan ke aplikator. Pilihan termu-dah, mereka bisa membentuk badan (hukum) baru."

Komisioner Ombudsman Republik Indonesia, Alvin Lie, mempertanyakan penyusunan aturan yang bertubi-tubi oleh Kementerian Perhubungan. Menurut dia, perombakan aturan level menteri dan dirjen akan sia-sia jika Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tak dibenahi. "Undang-undang

ini sudah usang untuk mengakomodasi perkembangan teknologi," kata dia.

Sistem kerja taksi online, kata Alvin, sangat berbeda dengan transportasi konvensional. Dia mencontohkan bentuk penetapan tarif angkutan daring yang lebih fleksibel, tergantung situasi pasar. "Saat sepi, tarif turun. Saat ramai,

sebaliknya. Taksi konvensional yang memakai argo tak bisa ikut begitu (seperti taksi online)."

Di sisi lain, Alvin mendorong pemilik taksi konvensional menyesuaikan teknologi untuk mempertahankan pasar. Pasalnya, tutur Alvin, tak ada larangan bagi transportasi tradisional untuk mengikuti

teknologi kerja yang digunakan para aplikator.

Adapun Ketua Umum Asosiasi Driver Online, Christiansen Ferary Wil-mar, justru meragukan efektivitas aturan baru. "Intinya, regulasi apa pun yang dibuat oleh pemerintah belum tentu akan jadi solusi," ujar dia kepada Tempo.

Yohanes Paskalis Pae Dale





Original Post

Empat Juta tanpa Kewarganegaraan

Media Cetak Koran Tempo Halaman 25
2018-8-3

Empat Juta tanpa Kewarganegaraan

Lebih dari 4 juta orang dicoret dari daftar kewarganegaraan di Assam, India, dan terancam dideportasi.

Sita Planasari Aquadini

sitaplanasari@tempo.co.id

NELLIE - Setelah selama 36 tahun kehilangan orang tua, saudara perempuan, dan anak perempuan berusia empat tahun dalam salah satu pembantaian sektarian terburuk di India, Abdul Suban kini dihadapkan lagi pada masalah yang tak kalah pelik.

Suban adalah satu dari ratusan ribu warga muslim berbahasa Bengali yang dikategorikan sebagai "imigran ilegal", yang tidak akan menemukan nama mereka dalam Daftar Nasional Warga Negara (NRC) di Negara Bagian Assam saat dirilis, Senin lalu.

"Jika pemerintah menyatakan kami sebagai orang asing, apa yang bisa kami lakukan?" kata pria berusia 60 tahun itu kepada Reuters, akhir pekan lalu. "NRC sedang mencoba menghabisi kami, tapi kami tidak akan meninggalkan tempat ini."

Suban duduk bersama istrinya di rumah mereka, beberapa ratus meter dari sawah yang luas. Pada 1983, sekitar 2.000 orang dikejar dan dibunuh oleh gerombolan bersenjata yang berusaha memburu para imigran muslim. Dia selamat dengan berlari sekencang yang dia bisa dan bersembunyi di balik semak-semak selama berhari-hari.

Pencatatan Sipil India mengatakan lebih dari 4 juta orang gagal menunjukkan dokumen yang sah dan telah dikeluarkan dari daftar warga negara di Assam. Warga setempat diminta membuktikan bahwa mereka atau keluarga mereka tinggal di negara bagian itu sebelum Maret 1971, ketika gelombang pengungsi melarikan

diri dari konflik di negara tetangga Bangladesh dan bermukim di daerah perbatasan.

Dari 32 juta orang lebih yang mengajukan permohonan untuk diakui sebagai warga negara India, sebanyak 4.007.707 permohonan ditolak, kata petugas pencatatan sipil, Sailesh, kepada wartawan di ibu kota negara bagian, Guwahati.

Perdana Menteri Naren-dra Modi dari partai ultra-nasionalis Hindu, Partai Bharatiya Janata (BJP), yang berkuasa sejak 2016 mengatakan tes kewarganegaraan yang baru bertujuan melindungi penduduk asli dan menindak migrasi ilegal. Namun kritikus mengklaim tindakan itu merupakan bagian dari kampanye yang lebih luas untuk menargetkan minoritas muslim di negara itu.

Apalagi dengan makin dekatnya pemilihan nasional pada 2019, kritikus menyebutkan BJP makin kencang mempermainkan kampanye "Hindu yang utama" untuk mempertahankan konstituennya. Salah satunya dengan program-program memecah belah seperti tes kewarganegaraan di Assam, yang sejak dulu sudah menjadi wilayah dengan ketegangan etnis dan agama.

Lawan politik Modi dari berbagai partai politik menuding pemerintah menyalahgunakan daftar itu untuk menargetkan warga muslim India yang memilih partai non-BJP. Pihak berwenang BJP dan NRC telah berulang kali membantah tuduhan tersebut.

"Ini bukan masalah politik. Ini masalah hak asasi manusia. Ini masalah kemanusiaan. Ini masalah nasional. Kita perlu menjaga warga negara India,"

kata Derek O"Brien dari partai Trinamool Congress (TMC), yang berkuasa di negara bagian tetangga Assam, Bengal Barat.

Partai Kongres sebagai oposisi utama meminta Modi dan BJP yang berkuasa untuk memastikan bahwa prosesnya adil, dan itu tidak mendiskriminasi orang berdasarkan agama mereka-kekhawatiran yang disuarakan oleh banyak pihak.

"Kami tidak ingin siapa pun di negara kami yang merupakan orang India asli, yang didasarkan pada kasta, agama, atau akar etikanya, untuk dideportasi. Hal ini seharusnya tidak terjadi. Tanggung jawab seharusnya tidak berada di individu, tanggung jawab harus pada pemerintah juga," tutur pemimpin senior Kongres, Ghulam Nabi Azad, seperti dilansir CNN.

Kantor NRC mengatakan kepada Mahkamah Agung bulan lalu bahwa 150 ribu orang dari daftar pertama, akan dihapus karena diduga memberikan informasi palsu atau memberikan dokumen yang tidak dapat diterima. Aktivis politik di Assam mengatakan kebanyakan dari mereka adalah muslim yang berbahasa Bengali.

Kepala NRC Prateek Hajela, yang kantornya telah memproses 66 juta dokumen dan menghabiskan hampir US$ 180 juta dalam seluruh proses NRC, menolak berkomentar tentang agama orang-orang yang akan dihapus dari daftar.

"Kami melakukan pendataan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan jika ada koreksi yang harus dilakukan, kami perlu melakukan itu," kata Hajela, yang dijaga sepanjang waktu oleh tim kepolisian.

Kelompok hak asasi Avaaz, yang berbasis di Amerika Serikat, menyatakan keraguan bahwa mereka yang tidak dicatat sebagai warga negara akan memiliki cukup waktu untuk mengajukan kasus

mereka sebelum tenggat September mendatang.

"Mereka ini mungkin harus melalui (proses)

banding yang rumit dan tidak adil tanpa hak untuk berunding, berakhir tanpa harapan untuk tinggal

jika mereka kalah," ujar Direktur Eksekutif Avaaz, Ricken Patel.

REUTERS/CNN/DW/ Sita Planasari Aquadini





Original Post

Wali Kota Beri Penghasilan Tambahan

Media Cetak Kompas Halaman 17
2018-8-3

Wali Kota Beri Penghasilan Tambahan

SIDOARJO - Wali Kota (nonaktif) Mojokerto Masud Yunus didakwa memberikan penghasilan tambahan kepada semua anggota DPRD se-nilai Rp 1,4 miliar per tahun. Dia juga memberikan fee berupa uang jaring aspirasi masyarakat dalam program pembangunan infrastruktur pedesaan senilai Rp 500 juta. Dakwaan itu dibacakan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi Iskandar Marwanto dalam sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/8/2018). Kasus korupsi ini terbongkar saat KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mojokerto Wiwiet Febriyanto, Juni 2017. Saat itu Wiwiet sedang menyerahkan uang Rp 300 juta kepada tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto. Masud merupakan Wali Kota Mojokerto periode 2013-2018.

(NIK)





Original Post

Bank BRI Cabang Bandung Naripan Menyerahkan CSR Mobil Penunjang Sarana Pendidikan

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 12
2018-8-3

Bank BRI Cabang Bandung Naripan Menyerahkan CSR Mobil Penunjang Sarana Pendidikan

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bandung Naripan menyerahkan mobil sarana penunjang pendidikan kepada Universitas Langlangbuana pada Jumat (27/7/2018). Hal ini merupakan CSR BRI melalui Program BRI Peduli Pendidikan. Pada kesempatan ini juga ditandatangani PKS penerbitan Affinity Card Brizzi sebagai kartu mahasiswa dan kartu tanda pengenal pegawai Unla. Tampak dalam gambar (kiri ke kanan); Wakil Rektor II Drs. H. Ruhanda, SE.,MSi., Kabag. Dana Jasa Kanwil BRI 8andung Ana Damayanti, Wakil Rektor III Dr. H. Deny Haspada, SH.Sp.l., Pemimpin Cabang BRI Bandung Naripan Agung Kristianto, Wapinwil BRI Bandung Agung Setiabudhi, Pembina Yayasan Pendidikan Tri Bakti Langlangbuana (YPTBL) Drs. H. Utang Warmana, SE.MM. Rektor Unla Dr. HR. AR. Harry Anwar, SH..MH., Hakim Agung H. Dudu Duswara, SH., MH., Pembina YPTBL Drs. H. Tubagus Anis Angkawidjaya, M5i, dan Ketua Pengurus YPTBL Drs. H. Agus Kusnaedi, ST, MM.

REDAKSI





Original Post

Fahri Menang Sengketa Lagi

Media Cetak Jawa Pos Halaman 2
2018-8-3

Fahri Menang Sengketa Lagi

JAKARTA Putusan kasasi yang kembali memenangkan Fahri Hamzah menjadi titik puncak sengketanya dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dia pun meminta MA segera melakukan eksekusi atas putusan yang membatalkan pemecatan dirinya dari PKS pada 2016 itu.

Fahri menjelaskan, putusan MA yang menolak kasasi PKS merupakan rentetan dari putusan PN Jakarta Selatan. Sebelumnya, sejak 14 November 2016, Fahri dinyatakan menang gugatan atas PKS di PN Jaksel. Putusan yang sama muncul pada 7 November 2017 ketika Fahri kembali dinyatakan menang oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

"Putusan MA ini menguatkan putusan pengadilan sebelumnya. Sehingga keputusan ini disebut inkracht. Itu siap dieksekusi," kata Fahri.

Dalam gugatan Fahri, pimpinan PKS tidak hanya diminta membatalkan putusan terkait dengan pemecatan. Fahri juga menggugat PKS senilai Rp 30 miliar sebagai upaya kompensasi terhadap kader-kader PKS lain yang dirugikan. Fahri menilai semua gugatan itu harus dilaksanakan sebagai konsekuensi putusan MA.

"Karena dari kasus ini, semua surat yang pernah dibuat tentang saya telah dibatalkan. Termasuk di persidangan dan semua surat di DPR itu dinyatakan batal," ujar Fahri.

Kuasa hukum PKS Zainudin Paru mengaku masih menunggu salinan resmi putusan kasasi MA. Meski begitu, Paru menaruh curiga karena putusan kasasi MA diproses secara cepat. "Perkara ini kelihatannya menjadi atensi lebih dari Mahkamah Agung di tengah ribuan perkara kasasi (perdata umum) yang masuk ke Mahkamah Agung," katanya melalui keterangan tertulis.

Menurut Paru, perkara kasasi itu memiliki dua nomor register yang berbeda. Sebelumnya, sengketa Fahri dengan PKS diregister di panitera muda perdata khusus (partai politik) dengan Nomor Register 607 K/Pdt. Sus-Parpol/2018 pada 2 April 2018. Namun, perkara itu bergeser ke perdata umum diikuti dengan perubahan nomor register perkara menjadi Nomor 1876 K/ PDT/2018.

(bay/cl9/fat)





Original Post

Penangkapan Harus Sesuai Prosedur

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-8-3

Penangkapan Harus Sesuai Prosedur

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan membekukan organisasi Jamaah Anshor Daulah (JAD) pimpinan Zainal Anshori alias Abu Fahry alias Qomaruddin bin M Ali dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang pada Selasa (31/7). Vonis itu membuat Polri merasa bisa langsung menangkap orang yang terafiliasi dengan JAD.

Anggota DPR RI Komisi III Nasir Djamil mengatakan, prosedur dalam menangkap seseorang tidak bisa sembarangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 dan 13 A UU Nomor 5 tahun 2018, penangkapan bisa dilakukan apabila sudah melakukan tindakan kriminal.

"Harus sudah mekukan tindak kriminal seperti dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme, merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikannya dengan organisasi di luar negeri, atau dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme," kata Nasir kepada Republika, Kamis (2/8).

Karena itu, politikus PKS tersebut tidak khawatir adanya potensi tindakan pelanggaran HAM di dalam proses penangkapan orang-orang yang terafiliasi dengan JAD. Apalagi, putusan pengadilan telah sesuai dengan prosedur.

"Saya melihat itu sudah diputuskan dan dinyatakan sebagai organisasi teroris melalui putusan pengadilan Jakarta Selatan kemarin. Artinya, pembekuannya sudah dilakukan sesuai prosedur dan tentu hakim di PN Selatan telah memiliki pertimbangan mengapa JAD diputuskan sebagai organisasi teroris," katanya.

Nasir mengatakan, pembekuan tersebut diambil berdasarkan putusan pengadilan yang selama ini menjatuhkan hukuman tindak pidana teroris terhadap anggota JAD, salah satunya Aman Abdurrahman.

Sebelumnya, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto menyatakan, keputusan PN Jakarta Selatan membuat Polri bisa langsung menangkap siapa pun yang terafiliasi JAD. Kewenangan itu didukung oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Terorisme.

"Polri diberikan kewenangan pada mereka,-mereka yang terafiliasi. Kalau di UU yang lama, kita tidak bisa sebelum mereka bertindak pidana," kata Setyo di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (1/8).

Setyo menjelaskan, Detasemen 88 Antiteror pun sudah memiliki data persebaran JAD dan kelompok terduga terkait terorisme lainnya. "Sekarang dengan adanya UU Nomor 5 Tahun 2018, ditambah lagi bahwa JAD ini organisasi terlarang maka akan memudahkan lagi untuk Polri memberantas terorisme," kata dia.

Setyo menambahkan, penindakan orang terkait JAD layaknya penindakan terhadap Jamaah Islamiyah (JI) yang bertanggungjawab atas bom bali.

ed ilham tirta

FEBRIANTO ADI SAPUTRO





Original Post

KPK Dalami Dugaan TPPU Gubernur Aceh

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-8-3

KPK Dalami Dugaan TPPU Gubernur Aceh

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran dana suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus (DOK) Aceh tahun anggaran 2018 ke kegiatan Aceh Marathon. Bahkan, penyidik KPK sedang menelisik dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Gubernur nonaktif Irwandi Yusuf melalui tenaga ahli Aceh Marathon Fenny Steffy Burase.

"Kami belum bicara tentang ada atau tidak ada tindak pidana pencucian uang. Tapi, apakah memungkinkan itu dikembangkan, itu sepenuhnya tergantung pada kecukupan bukti yang mengarah ke sana (TPPU)," ujar Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (2/8).

Pada Rabu (1/8), Fenny Steffy Burase diperiksa penyidik KPK lebih dari 10 jam. Uang suap yang diterima Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi sebesar Rp 500 juta diduga untuk dibelanjakan medali dan pakaian atlet dalam ajang Aceh International Marathon.

Seusai diperiksa, pengacara Steffy, Fahri Timur, mengatakan, pertanyaan pendidik ke kliennya hanya tambahan. "Pengembangan saja dari pemeriksaan kemarin (lalu). Konfirmasi kembali untuk mengukur konsistensi dia, apa benar nggak," kata Fahri.

Hal senada diungkapkan Steffy yang mengaku hanya diklarifikasi kembali pertanyaan sebelumnya. Steffy juga menegaskan, kegiatan Aceh Marathon akan tetap berjalan. "Insya Allah tidak ditunda, doaiin aja Aceh Marathon sukses ya," ujarnya.

Steffy sudah pernah diperiksa sebagai saksi pada Rabu (18/7) lalu. Saat itu, Steff- mengakui menerima aliran dana dari Irwandi Yusuf. Dana tersebut, kata Steffy, untuk keperluan kegiatan Aceh Marathon 2018 dengan total sebesar Rp 13 miliar. "Medali sendiri mencapai Rp 500 juta, untuk bajunya ada Rp 300 sampai Rp 400 juta, pokoknya untuk total event mencapai Rp 13 miliar," kata Steffi.

Febri mengatakan, pemeriksaan itu karena KPK meyakini Steffy tahu banyak soal dana suap tersebut. "Ada sejumlah aliran dana yang kami duga diketahui oleh saksi yang masih perlu

diklarifikasi secara lebih perinci," katanya.

Pada Selasa (31/7), KPK mengklarifikasi soal dokumen-dokumen yang disita penyidik KPK kepada Istri Irwandi, Darwati A Gani. Febri mengatakan dokumen-dokumen terkait aliran dana tersebut disita KPK pasc-apenggeledahan kediaman Irwandi beberapa waktu lalu.

"Terhadap saksi Darwati diklarifikasi tentang pengetahuan dia terkait dokumen yang ditemukan di rumah pribadi IY," kata Febri.

Usai diperiksa, Darwati memilih bungkam dan langsung bergegas meninggalkan kantor KPK. Darwati diperiksa untuk melengkapi" berkas tersangka Teuku Syaiful Bahri, orang kepercayaan Irwandi.

Sebelumnya. KPK menemukan indikasi bancakan yang dilakukan oleh Irwandi dan oknum pejabat di Aceh, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terhadap DOK Aceh tahun anggaran 2018. Lembaga antirasuah itu juga telah menahan Irwandi Yusuf dan ajudannya Hendri Yuzal, Bupati Bener Meriah non-aktif Ahmadi serta seorang pengusaha T Saiful Bahri.

Dari temuan awal, KPK menduga setiap anggaran untuk proyek yang dibiayai dari DOK Aceh dipotong 10 persen, 8 persen untuk pejabat di tingkat provinsi, dari 2 persen di tingkat kabupaten/kota.

Pada tahun ini. Aceh mendapat alokasi dana otsus sebesar Rp 8.03 triliun. Pemberian dana otsus ini tertuang dalam UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

KPK menjerat Irwandi, Hendri dan Syaiful sebagai penerima suap dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-i KUHP.

Sedangkan, Ahmadi sebagai pemberi dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ed ilham tirta

DIAN FATH RISALAH





Original Post

PKS akan Ajukan PK

Media Online metrotvnews.com
2018-08-03

Jakarta: DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bakal mengajukan peninjauan kembali (PK) setelah Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi terkait surat pemecatan Fahri Hamzah. Surat PK segera dilayangkan dalam waktu dekat.

"Upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali," kata Ketua DPP PKS Bidang Advokasi Hukum Zainudin Paru saat dihubungi wartawan, Kamis, 2 Agustus 2018.





Meski permohonan kasasi telah ditolak MA, PKS tidak menganggap Fahri sebagai kader PKS. Status Fahri tetap dipecat sampai adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

"Begitu (masih bukan kader PKS)," kata Zainudin.

Baca: MA Tolak Kasasi PKS terkait Pemberhentian Fahri Hamzah

Setelah kasasi ditolak, Fahri Hamzah mendesak PKS mengeksekusi putusan PN Jakarta Selatan. PN Jakarta Selatan memutuskan PKS harus mengembalikan status keanggotaan Fahri dan membayar ganti rugi sebesar Rp30 miliar.

"Ini misalkan akan ada eksekusi, saya ingin ini dieksekusi segera, supaya ini harus dikaitkan dengan beban partai yang dipimpin oleh pimpinan-pimpinan yang sekarang ini terbukti berbuat salah," kata Fahri.

Konflik dimulai saat Fahri menggugat PKS yang telah memecatnya ke pengadilan. Gugatan itu dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 14 November 2016. Pengadilan pun memutuskan PKS diwajibkan membayar Rp 30 miliar kepada Fahri.

PKS tak tinggal diam dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Namun kembali dimentahkan. Hingga akhirnya PKS mengajukan kasasi. Di Mahkamah Agung, permohonan PKS ditolak.

Perkara itu mengantongi Nomor 607 K/PDT.SUS-Parpol/2018. Berkas ini diputus pada 30 Juli dengan susunan ketua majelis kasasi Takdir Rahmadi dengan anggota Nurul Elmiyah dan I Gusti Agung Sumantha.
(DRI)

http://news.metrotvnews.com/hukum/8Ky7A4rb-pks-akan-ajukan-pk



Original Post

KPK Dalami Peran Anggota Fraksi PAN dalam Kasus Suap Dana Perimbangan

Media Online metrotvnews.com
2018-08-03

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P tahun anggaran 2018. Salah satu yang ditelisik yakni dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.

Febri tak membantah pihak yang tengah didalami perannya oleh penyidik adalah salah satu anggota Komisi XI DPR fraksi PAN dan salah satu pengurus PPP. Bahkan, kediaman dua politikus itu pun sudah digeledah penyidik.





Dari kediaman pengurus PPP,tim menyita uang sebesar Rp1,4 miliar dalam pecahan Dollar Singapura dan dari rumah dinas anggota DPR fraksi PAN tim hanya menyita dokumen. Sedangkan, dari apartemen milik tenaga ahli anggota Komisi XI DPR fraksi PAN, tim menyita satu unit mobil jenis Toyota Camry.

"Apa relasi YP (Yaya Purnomo) dengan pihak-pihak lain di Kementerian Keuangan dengan pengurus partai, dan juga satu anggota DPR yang saat kita menggeledah rumah dinas di Kalibata, tentu menjadi bagian yang diperdalam oleh KPK," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 2 Agustus 2018.

Febri mengatakan saat ini penyidik tengah fokus mendalami asal usul uang sebanyak Rp1,4 miliar yang disita dari kediaman pengurus PPP. Diduga, uang itu berkaitan dengan kasus suap dana perimbangan keuangan daerah.

"Kami masih dalami meskipun tentu informasi diawal sudah kami temukan ada dugaan keterkaitan uang tersebut dengan kasus yang sedang ditangani dalam hal ini dana perimbangan daerah," ujarnya.

Febri mengakui sepanjang proses penyidikan kasus ini, penyidik mengendus adanya keterlibatan pihak lain. Sayangnya, dia masih mengunci rapat-rapat informasi soal pihak yang diduga kuat terlibat tersebut.

"Saya tidak bisa bilang banyak atau sedikit, tetapi yang buktinya ada tentu kami telusuri lebih lanjut," pungkasnya.

KPK sebelumnya menetapkan empat orang sebagai tersangkakasus dugaan suap terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P tahun anggaran 2018. Keempatnya yakni Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Demokrat Amin Santono, PNS Kemenkeu Yaya Purnomo, Eka Kamaluddin selaku perantara suap dan satu pihak swasta Ahmad Ghiast.

Dalam kasus ini, Ahmad Ghiast diduga telah menyuap Amin Santonosebesar Rp500 juta dari dua proyek di Kabupaten Sumedang dengan nilai proyek sekitar Rp25 miliar. Uang Rp500 juta tersebut diduga bagian dari total komitmen fee sebesar Rp1,7 miliar.

Uang Rp500 juta itu diberikan Amin Ghiast kepada Amin Santono dalam dua tahap. Tahap pertama, Ahmad Ghiast mentransfer uang Rp100 juta melalui Eka Kamaluddin selaku perantara suap dan tahap kedua menyerahkan secara langsung di sebuah restoran di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Sementara itu, PNS Kemenkeu, Yaya Purnomo berperan bersama-sama serta membantu Amin Santono meloloskan dua proyek di Pemkab Sumedang yakni, proyek pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan di Kabupaten Sumedang serta proyek di Dinas PUPR Sumedang.

Atas perbuatannya, Amin, Eka, dan Yaya selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Ghiast selaku pemberi suap, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(DRI)

http://news.metrotvnews.com/hukum/MkMnoBvK-kpk-dalami-peran-anggota-fraksi-pan-dalam-kasus-suap-dana-perimbangan



Original Post

Pasca Dibubarkan, Pendukung JAD Diyakini Berevolusi dalam Berbagai Bentuk

Media Online okezonecom
2018-08-03

JAKARTA - Pengamat terorisme dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak menilai putusan pengadilan yang membekukan organisasi Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang dipimpin Zainal Anshori alias Abu Fahry alias Qomaruddin bin M. Ali, tidak akan efektif dalam membendung gerakan radikalisme di Tanah Air.

"Karena JAD sudah seperti organisasi siluman. Pendukung JAD kapan saja bisa berganti atau berubah nama," kata Zaki saat dihubungi Okezone, Jumat (3/8/2018).

Misalnya saja, kata Zaki, para pendukung JAD sebelumnya pernah melancarkan aktivitasnya dengan menggunakan nama lain, seperti Anshorul Khilafah, Tauhid Wal Jihad, dan sebagainya.

"Seperti halnya pelarangan Jemaah Islamiyah (JI) oleh pengadilan beberapa tahun lalu juga tidak dengan sendirinya menghentikan aksi teror. Mereka berevolusi dalam berbagai macam bentuk," ungkapnya.

Pimpinan pusat koorporasi Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Zainal Anshori alias Abu Fahry alias Qomaruddin bin M. Ali.

Jadi, sambung Zaki, pelarangan JAD semestinya dilihat sebagai kebijakan yang bersifat preventif untuk menjauhkan masyarakat dari perkumpulan ekstrim seperti itu.

"Kalau kita baca putusan hakim, vonis pelarangan juga mencakup apapun organisasi atau kelompok yang mendukung gerakan khilafah. Jadi, cakupannya tidak hanya JAD. Problemnya kelompok-kelompok ini banyak beraktifitas secara underground," tutur dia.

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan telah resmi membekukan korporasi Jamaah Ansharut Daulah (JAD) setelah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terorisme serta berafiliasi dengan jaringan teroris internasional ISIS.

Mengacu pada putusan majelis hakim PN Jakarta Selatan, JAD telah terbukti melakukan tindak pidana terorisme. Dengan demikian, semua orang yang berafiliasi dengan organisasi terlarang itu dapat ditindak tegas sesuai UU baru tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

(aky)

https://news.okezone.com/read/2018/08/03/337/1931120/pasca-dibubarkan-pendukung-jad-diyakini-berevolusi-dalam-berbagai-bentuk



Original Post

Geo Dipa Sangkal Pernyataan Bumigas

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-8-3

Geo Dipa Sangkal Pernyataan Bumigas

JAKARTA - PT Geo Dipa Energi (Persero) menegaskan bahwa perusahaan milik negara itu tidak pernah

menerima uang sebesar 40 juta dolar Hong Kong dari

PT Bumigas Energi, terkait dengan pembangunan

pembangkit listrik tenaga panas bumi.

M.G. Noviarizai Fernandez

Riki Firmandha Ibrahim, Direktur Utama PT Geo Dipa Energi mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah menerima uang 40 juta dolar Hong Kong, seperti yang dituduhkan oleh Bumigas.

Menurut dia, first dmwdwon atau bukti keberadaan dana sebesar 40 juta dolar Hong Kong tidak pernah diterima oleh perseroan.

"Surat KPK menyampaikan bahwa PT Bumigas Energi tidak memiliki rekening di HSBC Hong Kong baik dalam, status aktif atau yang telah ditutup. Dalam sidang BANI juga saksi ahli yang dihadirkan menyatakan bahwa perkara ini bukan nebis in idem dan BANI juga telah mengambil putusan," katanya melalui surat tertulis yang diterima Bisnis, Kamis (2/8).

Terkait putusan peninjauan kembali (PK) Mahkamah Agung yang berproses pada 2012-2015, pihaknya juga menyatakan bahwa sebenarnya putusan Mahkamah Agung itu hanya mengabulkan sebagian permohonan yakni pembatalan putusan BANI tanpa pernah menyatakan kontrak diaktifkan kembali.

Pihaknya juga telah berkonsultasi dengan Kejaksaan Agung kemudian melakukan renegosiasi dengan pihak Bumigas. Akan tetapi, lanjutnya, dalam proses tersebut, Bumigas mengajukan berbagai permintaan yang tidak dapat dipenuhi oleh Geo Dipa lantaran melanggar peraturan yang berlaku.

Pada proses negosiasi itu pula Geo Dipa kembali mempertanyakan bukti keberadaan dana atau prove of fund dari Bumigas untuk melakukan drawdown sebagaimana ketentuan Pasal 55 perjanjian, yang mana apabila tidak dapat dipenuhi dalam kurun waktu 3 bulan setelah perjanjian

ditandatangani, maka kesepakatan itu akan berakhir dengan sendirinya sejak saat itu. "Namun sampai dengan didaftarkannya permohonan penyelesaian sengketa di BANI, Bumigas tidak pernah menanggapi pertanyaan tertulis Geo Dipa mengenai prove of fund," tambahnya.

LEGALITAS

Selain itu. Riki juga membantah pernyataan Bumigas perihal legalitas penguasaan wilayah pengelolaan area panas bumi Dieng dan Patuha. Areal tersebut, tuturnya, secara resmi telah dikuasai oleh Geo Dipa sejak perusahaan itu didirikan oleh pemerintah, dan hal itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bumigas, imbuhnya, tidak melakukan pembangunan karena perusahaan itu gagal menyediakan pembiayaan proyek sebagaimana ketentuan perjanjian.

Dia mengatakan bahwa Geo Dipa merupakan korporasi milik negara dan sedang menerima penugasan dari negara untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga panas bumi, khususnya di Dieng Jawa Tengah dan Patuha Jawa Barat.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Bumigas Energi David Randing mengatakan bahwa pihaknya hanya ingin hukum ditegakkan seadil-adilnya. Pasalnya, Bumigas telah menang dalam persidangan gugatan perdata sebelumnya pada tingkat peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.

Menurut dia, hal itu berarti perjanjian antara pihaknya dengan Geo Dipa Energi tetap berlaku.

Untuk diketahui, perkara ini bermula ketika kedua perusahaan menandatangani perjanjian kerja sama pendirian pembangkit listrik tenaga panas bumi di blok Dieng 2 dan 3 serta Patuha 1, 2, dan 3.

Asep Ridwan, kuasa hukum PT Geo Dipa

Energi (Persero) sebelumnya mengatakan bahwa antara kedua perusahaan itu terikat dengan klausul arbitrase.

"Para pihak sepakat kalau terdapat permasalahan di antara para pihak, maka diselesaikan melalui BANI. Sesuai UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Altematif Penyelesain Sengketa, pengadilan negeri tidak punya kewenangan untuk memeriksa pokok perkara atau hal-hal yang telah diperiksa BANI," ujarnya, Rabu (1/8).

Dengan demikian, lanjutnya, pihaknya menilai dalil-dalil yang disampaikan oleh Bumigas dalam permohonan pembatalan terhadap putusan BANI di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, seluruhnya merupakan pengulangan atas dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Bumigas dalam persidangan BANI.

Pihaknya juga menilai bahwa dalam putusan BANI sama sekali tidak ada ultra penta karena putusan BANI, paparnya, telah sesuai dengan permohonan dan fakta-fakta dalam persidangan arbitrase. Bahkan BANI, lanjutnya, sebenarnya hanya mengabulkan sebagian permohonan dari Geodipa sebagai pemohon arbitrase.

"Dalam permohonannya, Geodipa sebenarnya mengajukan banyak hai tentang I wanprestasi yang dilakukan oleh Bumigas" berkaitan dengan perjanjian di antara para pihak. Jadi sama sekali tidak ada tipu muslihat dalam proses perkara di BANI," terangnya.

MG Noviarizai Fernandez





Original Post

Taufik Berpotensi Batal Nyaleg

Media Cetak Jawa Pos Halaman 23
2018-8-3

Taufik Berpotensi Batal Nyaleg

GAMBIR Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik ditetapkan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon anggota legislatif (caleg) oleh KPU DKI. Taufik merupakan mantan narapidana korupsi. "Tidak dikembalikan, tapi TMS," ujar Komisioner KPU DKI Nurdin kepada Jawa Pos kemarin (2/8).

Nurdin menuturkan, terdapat tiga kasus yang dilarang mendaftar sebagai caleg. Yaitu, mantan narapidana bandar narkoba,

pelecehan anak, dan korupsi. Nanti, kami cekberkas-berkasnya. Kalau temyata di putusannya pernah tersangkut tiga hal itu, secara otomatis menjadi TMS," jelasnya. Sebagaimana diketahui. Taufik menggugat aturan KPU yang mengatur eks napi korupsi tak bisa nyaleg ke Mahkamah Agung (MA). Gugatan tersebut teregister pada 10 Juli 2018 dengan nomor 43 P/HUM/2018. Dikonfirmasi terpisah, Taufik mengaku optimistis gugatannya dikabulkan MA.

Sebab, menurut Taufik, aturan tersebut melanggar undang-undang. "Insya Allah, minggu depan sudah ada putusan. Insya Allah, putusannya baik," tuturnya. Politikus Gerindra itu mengungkapkan, pada pendaftaran caleg periode sebelumnya,, dirinya mendapat gangguan serupa Namun, semuanya dapat diatasi dengan baik "KPU bukan pembuat norma. Kalau nanti semacam KPU pembuat norma, rusak ini tatanan hukum di negeri," tegasnya.

(dom/co5/gum)





Original Post

Pengamat Waspadai Mafia Migas Bermain

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 1
2018-8-3

Pengamat Waspadai Mafia Migas Bermain

LAMANYA PENETAPAN DEFINITIF DIRUT PERTAMINA

Jakarta-Sejak dicopotnya Elia Masa Maniksebagai Direktur Utama Pertamina pada pada 20 April 2018, hingga kini Dirut Pertamina definitif belum juga ditetapkan. Sudah lebih 3 bulan lamanya, Pertamina masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Pit) Nicke Widyawati, yang terbatas kewenangan dalam memutuskan corpo-

rate actions.

m NERACA

Menurut Fahmy Radhi, pengamat ekonomi UGM dan mantan anggota tim anti mafia migas, kendati Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno sudah mengajukan beberapa nama kepada Presiden Jokowi untuk mengisi posisi Dirut Pertamina, namun sepertinya Dirut Pertamina definitif belum akan diputuskan dalam waktu dekat ini.

Konon nama-nama yang diserahkan ke Jokowi itu, meliputi mantan Wakil Dirut Pertamina Ahmad Bambang, Nicke Widyawati Direktur Sumber Daya Manusia, yang kini menjabat Pit Dirut Pertamina, Syamsu Alam yang saat ini menjabat sebagai Direktur Hulu Pertamina, dan HanungBudya Yuktyanta. Hanung pernah menjabat sebagai Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, yang sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Presdir Pertamina Energy Limited (Petral), anak Perusahaan Pertamina.

"Presiden Jokowi, sebagai penentu akhir, semestinya segera menetapkan Dirut Pertamina definitif. Semakin ditunda dikhawatirkan akan semakin menimbulkan ketidakpastian (uncertainly) di dalam pengelolaan Pertamina, lantaran kewenangan Pit Dirut Pertamina dalam pengambilan keputusan corporate actions sangat terbatas," u j ar Fahmy dalam keterangannya seperti dikutip laman Aktual.com, belum lama ini.

Untuk menetapkan Dirut Pertamina, menurut dia, Presiden Jokowi tetap harus mendasarkan pada kriteria terukur. Kriteria itu di antaranya professional, berintegritas dan independen. Kriteria professional, tidak hanya mampu mendongkrak perolehan profit untuk menyetor deviden kepada negara, tetapi juga mampu menjalankan Public Service Obligation (PSO), penugasan negara dalam pendistribusian BBM dan Gas Elpiji, serta penerapan kebijakan

BBM Satu harga. Kriteria berintegritas harus dibuktikan dari track record sebelumnya. Pada saat menjabat sebagai Direktur Korporasi, maupun menjabat sebagai Direktur Anak Perusahaan Pertamina, tidak pernah terindikasi tindak pidana korupsi dan tidak pernah diperiksa oleh aparat hukum, baik Kejaksaan Agung, maupun KPK.

Pertamina merupakan BUMN strategis migas saat ini, baru memenangkan kontrak pengelolaan Blok Rokan. Bahkan, Presiden . Jokowi buka suara soal penyerahan Blok Rokan kepada PT Pertamina (Persero) usai kontrak pengelolaan PT Chevron Pacific Indonesia berakhir pada 2021. Jokowi mengatakan, dengan mengelola Blok Rokan. Pertamina akan menguasai 60% produksi migas nasional dan mampu sejajar dengan perusahaan minyak papan atas dunia.

"Dengan mengelola Blok Rokan, insyaallah Pertamina akan sejajar dengan perusahaan minyak papan atas dunia dengan penguasaan 60%produksi migasdi2021," ujarnya dalam akun resminya di Instagram, Kamis (2/8).

Saat ini, menurut Jokowi, Pertamina baru menguasai 36% produksi migas nasional. Porsi Pertamina dalam produksi migas nasional pun ditargetkan naik menjadi 39% pada 2019 saat beberapa blok migas terminasi mulai aktif dikelola BUMN tersebut

Pemerintah mempercayakan Blok Rokan kepada Pertamina dengan proposal pengajuan bonus tanda tangan senilai USS 784 juta atau sekitar Rpll,29 triliun dan komitmen pasti US$500 juta atau sekitar Rp7,2 triliun (asumsi kurs RpH.400 per dolar AS).

Chevron sebelumnyajuga mengajukan proposal guna memperpanjang kontrak pengelolaan minyak pada blok migas terbesar di Tanah Air tersebut. Nilai investasi yang ditawarkan Chevron bahkan mencapai USS88 miliar atau sekitar Rp! .267 triliun.

Bebas dari Kepentingan

Fahmy mengingatkan, kriteria independen calon Dirut Pertamina harus benar-benar bebas dari kelompok kepentingan, termasuk kepentingan Mafia Migas. Intervensi Mafia Migas di balik penghentian dan pengangkatan Dirut Pertamina memang sulit dibuktikan, namun indikasi keterlibatannya sulit pula dibantah. Hasil kajian Tim Anti Mafia Migas menemukan bahwa pengangkatan Dirut Pertamina harus memperoleh endorsed dari kelompok kepentingan, yang ditenggarai sebagai Mafia Migas. "Diduga Mafia Migas juga berperan di balik pecopotan Dwi Soetjipto sebagai Dirut Pertamina beberapa waktu lalu," ujarnya.

Fahmy mengakui kinerja Dwi Soetjipto cukup moncer, tidak hanya dalam mendongkrak perolehan laba, tetapi juga dalam menjalankan penugasan negara, termasuk mendukung kebijakan BBM Satu Harga. Selama kepemimpinannya, Pertamina mencapai kinerja spektakuler. Di tengah turunnya harga minyak dunia, Pertaminabisamerauplababersih sekitar USS 1,83 miliar pada semester pertama 2016 atau naik 221% dibanding periode yang sama pada 2015.

Peningkatan laba bersih itu bukan dicapai dari peningkatan penjualan bersih, melainkan dicapai dengan peningkatan efisiensi besar-besaran, termasuk memangkas jalur pemburuan rente Mafia Migas dalam impor BBM yang dilakukan oleh Petral. Tidak hanya mengalihkan kewenangan impor BBM dari Petral di Singapora ke Integrated Supply Chain (ISC) di Jakarta, Dwi Soetjipto juga membubarkan Petral, yang ditenggarai sebagai sarang Mafia Migas. "Diduga sikap tegas tanpa kompromi terhadap Mafia Migas itulah yang menyebabkan Dwi Sotjipto dilengsengkan sebagai Dirut Pertamina," ujarnya.

Lebih lanjut Fahmy mengungkapkan, bukan perkara kinerja jeblok dan pembangkangan yang menjadi alasan pencopotan Dwi Sotjipto, melainkan lebih karena ketidakakuran antara Dirut Dwi Sotjipto dengan Wakil Dirut Utama Achmad Bambang saat dimunculkan "matahari kembar" di Pertamina. Ketidakakuran itulah yang kemudian dijadikan justifikasi untuk mencopot keduanya, sekaligus menghapus jabatan Wakil Dirut Pertamina karena sudah tidak dibutuhkan lagi.

Pencopotan "Matahari Kembar" pada saat itu tidak serta-mer-

ta menyelesaikan kisruh kepemimpinan Pertamina. Bahkan, penciptaan Matahari Kembar justru menyisakan permasalahan perkubuan di tubuh Pertamina. Perkubuan di internal Pertamina itu temyata masih berlanjut, meskipun keduanya telah dicopot dari jabatannya, sehingga menjadi masalah yang cukup serius di Pertamina pada masa itu. Dengan menetapakan calon Direktur Pertamina yang mempunyai masalah pada masa lalu dikhawatirkan akan memicu kembali perkubuan di tubuh Pertamina.

Idealnya, menurut dia, calon Dirut Pertamina tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan Mafia Migas, baik di Pertamina, maupun di Petral. Selain itu, calon direktur utama Pertamina mestinya bukan merupakan bagian masalah masa lalu di Pertamina. Dengan menetapakan calon Direktur Pertamina yang mempunyai masalah pada masa lalu dikhawarirkan akan memicu kembali perkubuan di tubuh Pertamina. Dengan memenuhi kriteria profesional, berintegritas, dan independen, Dirut Pertamina yangbaru diharapkan dapat membesarkan Pertamina sebagai BUMN Minyak dan Gas kelas

dunia,

bari/mohar/fba





Original Post

DPD RI Fasilitasi Penyelesaia Sengketa Pajak Freeport

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-8-3

DPD RI Fasilitasi Penyelesaia Sengketa Pajak Freeport

NERACA

Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memfasilitasi penyelesaian sengketa pajak air permukaan antara PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Papua.

Sebelumnya pada bulan April lalu PT Freeport memenangkan perkara melawan Pemprov Papua dj tingkat Peninjauan Kembali (PK). Hasilnya, Freeport lolos dari beban kewajiban pajak air sebesar Rp3,9 triliun. Namun Pemprov Papua tidak menerima keputusan MA tersebut. Alasannya Pengadilan Pajak tahun 2017 telah memerintahkan Freeport untuk membayar Rp2,6 triliun.

Menurut keterangan pers yang disiarkan di Jakarta, Kamis (2/8), audiensi ini dibuka oleh ketua DPD RI Oesman Sapta. Sebagai wakil daerah, Oesman menyayangkan kejadian tersebut "DPD RI menyayangkan kejadian tersebut. Karena itu, kita berkoordinasi untuk membahas solusi altematif agar hak warga Papua yang masih tersisa bisa diselamatkan," ujar dia.

Kemudian Ketua DPD RI juga meminta agar segera diadakan pertemuan kembali antara Freeport dan Pemerintah Provinsi Papua dalam jangka waktu lima hari untuk mendapatkan titik ke-sepakatan."Kami berterima kasih kepada pemerintah daerah Papua dan PT Freeport Indonesia yang telah hadir dalam audiensi. Ini hanya masalah perbedaan kesepakatan dan pemahaman," kata dia.

Ada baiknya diadakan kembali pertemuan antara Freeport dengan pemerintah daerah."Kesimpulan dari pertemuan tersebut dilaporkan ke kami," ujar Oesman Sapta.

Dalam rapat tersebut Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib menjalaskan bahwa terdapat tiga permasalahan untuk dikonsultasikan kepada DPD RI. Pertama, terkait dengan hak masyarakat adat sebagai pemangku hak leluhur atas tanah dan sumber daya alam di wilayah penambangan Freeport.

Kedua, dampak lingkungan hidup dan tanggungjawab dalam hal kewajiban membayar pajak. "Tanggung jawab Freeport di sini adalah khusus pembayaran pajak air permukaan di Mimika, yaitu wilayah operasi penambangan PT Freeport Indonesia sebesar Rp6 triliun yang sudah lama tak dibayarkan," ujar Timotius Murib.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjelaskan bahwa dari pihak Kementrian ESDM hanya memantau masalah pembayaran pajak air permukaan."Kami hanya bisa memantau. Untuk masalah perhitungan berapa besar yang harus dibayarkan dikembalikan kepada pemerintah daerah," ujar Dirjen Mineral dan Batubara Kementrian ESDM Bambang Gatot

Dia mengimbau agar kedua belah pihak mencari solusi walaupun sudah ada keputusan dari Mahkamah Agung. Dalam audiensi ini hadir juga Wakil Ketua Nono Sampono dan anggota DPD RI dari Papua Carles Simaremare, Parlindungan Purba (Sumut) dan Pit Sekjen DPD RI Maruf Cahyono.

ant





Original Post

Selidiki Dugaan Korupsi Rehabilitasi Sekolah DKI, Polisi `Dibekingi` KPK

Media Online jurnalnasional.com
2018-08-03

Siswa Sekolah Dasar (Haluan News)

Jakarta - Kasus dugaan korupsi rehabilitasi 119 sekolah di DKI Jakarta sedang diselidiki Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya. Dalam proses penyelidikan ini Polisi dibantu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"KPK sudah memberikan support ke kita untuk proses penangananya," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Adi Deriyan, di Polda Metro Jaya, Kamis (2/8/2018).

(adsbygoogle = window.adsbygoogle[]).push({});

Dikatakan Deriyan, saat ini lembaga yang digawangi Agus Rahardjo Cs membantu urusan teknis. Misalnya terkait kebutuhan ahli.

Menurut Deriyan, ahli yang direkomendasikan adalah pakar yang juga pernah dipakai oleh KPK dalam penanganan perkara. Dicontohkan Deriyan, KPK saat ini telah menyarankan ahli konstruksi.

Baca juga :
Polisi "Geram" Dituding Tidak Serius Tangani Kasus Novel KPK
KPK Selidiki Aliran Suap PLTU Riau ke Idrus Marham
KPK Bisa Jerat Gubernur Aceh Pasal Pencucian Uang
"Misalnya penyidik kepolisian butuh ahli, KPK akan merekomendasikan beberapa ahli yang dirasa tepat.Nanti KPK akan melihat ahli konstruksi yang sudah kita tunjuk, apakah mampu memberikan dukungan terhadap proses penanganan kasus. Kalau KPK memandang kita harus mendatangkan ahli lain, nanti mereka yang akan datangkan," ujar dia.

Disisi lain, kata Deriyan, bentuk kerja pihaknya dengan KPK tak hanya terkait hal itu. Contohnya, terkait Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (SPDP TPK).

"KPK punya datanya, mereka punya data kasus-kasus korupsi yang kita tangani," tandas mantan Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri itu.

Selain KPK, kepolisian juga akan bekerja sama dengan Inspektorat DKI Jakarta untuk mengusut kasus korupsi tersebut. Hingga saat ini, sudah ada 36 sekolah yang diaudit Inspektorat DKI.

Program rehabilitasi sekolah ini sendiri menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2017 yang dianggarkan Suku Dinas Pendidikan. Program itu bernilai Rp196,6 miliar.

Selain menerjunkan tim ke lapangan, Inspektorat DKI juga akan memeriksa PT Murni Konstruksi Indonesia (PT MKI). Selanjutnya, penjelasan perusahaan pemenang kontrak dan pelaksana proyek rehabilitasi sekolahitu akan dicocokkan dengan penjelasan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta akan meminta ganti rugi kepada PT MKI jika terdapat ketidaksesuaian antara hasil rehabilitasi dengan kontrak kerja.

http://www.jurnas.com/artikel/38748/Selidiki-Dugaan-Korupsi-Rehabilitasi-Sekolah-DKI-Polisi-Dibekingi-KPK/



Original Post

Kisah Fahri Hamzah Vs PKS, dari Pemecatan hingga Penolakan Kasasi Halaman 1

Media Online kompascom
2018-08-03

JAKARTA, - Wakil Ketua DPRFahri Hamzah tampaknya masih tetap tercatat sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) setelah Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan kasasi atas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terkait pemecatan Fahri.

Seperti dikutip dari situs informasi perkara Mahkamah Agung, permohonan kasasi tersebut oleh Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi PKS Abdul Muis Saadih pada 28 Juni 2018.

Kemudian pada, 30 Juli 2018 majelis hakim MA yang dipimpin oleh Maria Anna Samiyati menolak permohonan kasasi.

Baca juga:

Ditolaknya kasasi PKS, maka Fahri berhak mendapat ganti rugi imateril sebesar Rp 30 miliar dan dikembalikan posisinya sebagai anggota partai.

Fahri pun menyatakan akan menempuh langkah agresif dalam merespons putusan MA.

Langkah agresif itu ialah mempercepat eksekusi putusan pengadilan agar petinggi PKS membayar ganti rugi imateril sebesar Rp 30 miliar dan membatalkan pemecatan Fahri dari partai.

Baca juga:

"Ini misalkan akan ada ekseskusi, saya ingin ini dieksekusi segera supaya ini harus dikaitkan dengan beban partai yang dipimpin oleh pimpinan-pimpinan yang sekarang ini terbukti berbuat salah," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/8/2018).

Fahri menilai, jika putusan tak segera dieksekusi dikhawatirkan para petinggi PKS tak akan menjalankannya.

Ia mengatakan dengan kembalinya hak sebagai anggota partai, dia akan kembali menghidupkan spirit musyawarah dalam PKS.

Baca juga:

Menurut Fahri, spirit musyawarah itu telah lama hilang di internal PKS dengan terjadinya banyak pemecatan kader tanpa disertai alasan yang jelas.

Pemecatan itu, kata Fahri, terjadi pada kader yang masih berkomunikasi dengan dirinya saat sengketa berlangsung.

"Pimpinan-pimpinan yang juga tidak mendasarkan tindakannya kepada prinsip musyarawah. Manuver pribadi yang berlebihan. Ini yang saya kira merusak partai," ujar Fahri.

Baca juga:

"Jadi sekarang ini jelas bagi kader di bawah itu bahwa yang bikin rusak ini siapa? Yang ngancurin partai ini siapa? Maka saya dengan harapan dan permintaan dari mereka ya saya akan lebih agresif," ucapnya.

PKS Heran

Sementara itu, Tim Advokasi Hukum DPP PKS Zainudin Paru mengaku heran dengan putusan MA yang menolak gugatan kasasi partainya.

Zainudin menilai putusan tersebut begitu cepat dan mendapat atensi lebih dari ribuan perkara perdata yang masuk ke MA.

Kompas.com / Dani Prabowo Zainudin Paru

"Bagi kami putusan kasasi ini cukup mengherankan karena putusannya begitu cepat. Artinya perkara ini kelihatannya menjadi atensi lebih dari Mahkamah Agung di tengah ribuan perkara kasasi (Perdata Umum) yang masuk ke Mahkamah Agung," ujar Zainudin seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis (2/8/2018).

Baca juga:

Zainudin menjelaskan, pihaknya baru mendapat pemberitahuan dari MA pada 29 Juni 2018 bahwa permohonan kasasi yang diajukan telah diregister pada 28 Juni 2018.

Perkara tersebut diregister dalam dua Kepaniteraan Perdata yang berbeda. Awalnya permohonan diregister di Panitera Muda Perdata Khusus (Partai Politik), kemudian dipindah ke Perdata Umum diikuti dengan perubahan nomor register perkara.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan 6 Juni 2018, Panitera Muda Perdata Khusus MA, Permohonan Kasasi PKS sudah diterima pada 2 April 2018 dan telah didaftar dengan Nomor Register: 607 K/Pdt. Sus-Parpol/2018.

Baca juga:

"Namun kemudian kami mendapatkan Surat Pemberitahuan tertanggal 29 Juni 2018 bahwa Permohonan Kasasi kami diregister pada tanggal 28 Juni 2018 dengan Register Nomor: 1876 K/PDT/2018. Apakah kasus ini begitu istimewa karena penggugatnya seorang Wakil Ketua DPR?" kata Zainudin.

http://nasional.kompas.com/read/2018/08/03/06340021/kisah-fahri-hamzah-vs-pks-dari-pemecatan-hingga-penolakan-kasasi



Original Post

Media