KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Tulungagung

Media Online republika.co.id
2018-08-04

Perpanjangan masa penahanan Syahri Mulyo sampai 7 September 2018.REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati Tulungagung nonaktif Syahri Mulyo (SM). Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah mengatakan perpanjangan penahanan Syahri terhitung sejak 9 Agustus 2018 sampai dengan 7 September 2018.

"Tersangka SM diperpanjang penahanannya selama 30 hari ke depan," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/8).

Selain Syahri, penyidik juga memperpanjang masa penahanan dua tersangka lain yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkab Tulungagung Sutrisno (SUT) dan satu pihak swasta Agung Prayitno (AP). "Perpanjangan penahanan untuk keduanya selama 30 hari ke depan terhitung sejak 6 Agustus sampai 4 September 2018," ujar Febri.

KPK menetapkan Bupati Tulungagung 2013-2018 Syahri Mulyo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung Sutrisno, dan Agung Prayitno dari pihak swasta sebagai tersangka penerima suap, sedangkan tersangka pemberi suap adalah pengusaha Susilo Prabowo. Susilo Prabowo diduga menyuap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo melalui Agung Prayitno sebesar Rp 1 miliar terkait dengan fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.

Pemberian tersebut adalah pemberian ketiga setelah Syahri menerima pemberian pertama sebesar Rp 500 juta dan pemberian kedua sebesar Rp 1 miliar. Susilo Prabowo adalah salah satu kontraktor yang kerap memenangi proyek-proyek di Pemkab Tulungagung sejak 2014 hingga 2018.

Susilo Prabowo disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 65 KUHP. Sementara, Syahri Mulyo, Agung Prayitno, dan Sutrisno disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau Pasal 12 Huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/08/03/pcw4ag409-kpk-perpanjang-masa-penahanan-bupati-tulungagung



Original Post

Partai Berkarya Tidak Ada Bacaleg Kami Eks Napi Korupsi

Media Online republika.co.id
2018-08-04

Partai Berkarya telah memverifikasi 575 bacalegnya.REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Berkarya akan membatalkan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dari partainya jika ditemukan ada yang pernah menjadi terpidana kasus kejahatan seksual anak, tindak pidana korupsi (tipikor) dan narkotika. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menegaskan pihaknya sudah melaku verifikasi berulangkali untuk 575 orang bacaleg yang mereka ajukan.

"Jika masih ditemukan, kami siap untuk men-drop caleg itu dari daftarnya," ujar Priyo di gedung Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya di Jakarta Selatan, Jumat (3/8).

Priyo menyebut partainya telah menyeleksi dengan ketat 575 bacaleg yang mereka ajukan. Mulai dari latar belakang mereka, hingga catatan kriminal yang mereka punya. Priyo mengerahkan timnya selama dua pekan lebih untuk melakukan verifikasi terkait Bacaleg yang terlibat kasus korupsi.

"Ruangan ini sudah dua minggu lebih tidak mati listrik dan AC nya, tim juga bekerja siang malam untuk menyeleksi dan verifikasi 575 Bacaleg yang kami ajukan," kata Priyo.

"Kami yakin tidak ada yang mantan koruptor," kata Priyo meyakinkan.

Meski sebelumnya, 16 bacaleg dari Partai Berkarya teridentifikasi sebagai mantan narapidana kasus korupsi. Berdasarkan data pengawasan dari Bawaslu, ada 16 caleg DPRD provinsi, kabupaten dan kota dari Partai Berkarya yang teridentifikasi sebagai mantan narapidana korupsi dan telah diganti pada 31 Juli 2018 lalu.

Untuk 575 Bacaleg DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) di 80 Dapil (Daerah Pemilihan) dari Partai Berkarya, Priyo menjamin mereka tidak terlibat kasus korupsi.

"Kami antikoruptor, mereka bebas (dari kasus korupsi), menurut kami, tidak ada (Bacaleg) dari mantan pidana korupsi. Mudah-mudahan kami tidak kecolongan," kata Priyo.

Sebelumnya, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah diundangkan. Dalam aturan itu ditegaskan tidak memberi ruang bagi para mantan terpidana korupsi untuk ikut pemilihan umum calon legislatif.

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/08/03/pcw4iq409-partai-berkarya-tidak-ada-bacaleg-kami-eks-napi-korupsi



Original Post

Dirut PDAM Ende NTT Jadi Tersangka Korupsi Pungutan Pemasangan Langsung

Media Online liputan6com
2018-08-04

Liputan6.com, Kupang- Kejaksaan Negeri Ende, Nusa Tenggara Timur menetapkan status Direktur Perusahan Daerah Air minum (PDAM) Ende berinisial S sebagai tersangka dalam dugaan korupsi Penyalahgunaan Uang Pungutan Pemasangan Sambungan Langsung Rumah Tangga (SLR 1500) tahun anggaran 2015-2016.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Ende Max Mokola mengatakan, dalam kasus tersebut pihak PDAM telah menerima uang pungutan dari masyarakat namun sebagian dana tidak disetor ke rekening PDAM hingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 396 juta.

"Kami sudah tetapkan Direktur PDAM dan salah seorang Staf bagian keuangan MLM sebagai tersangka," ujar Max kepada Liputan6.com, Jumat (3/8/2018).

Dia menjelaskan pungutan yang dilakukan bervariasi hingga Rp 500 ribu dari masyarakat yang menerima sambungan Langsung PDAM. Tersangka dikenakan pasal 2 dan 3 UU Tipikor dengan alternatif pasal 8 tentang penggelapan uang dalam jabatan dengan ancaman 5 tahun penjara.

"Kemungkinan ada tersangka baru jika para tersangka saat diperiksa menyebut ada aliran dana ke pihak lain," katanya.

Ketua Forum Peduli Kesejahteraan Masyarakat Kecil ( FPMK) kabupaten Ende Ardianus So mengapresiasi kinerja kejaksaan Negeri Ende yang konsen dengan kasus -kasus korupsi

"Kita harapkan itu pintu masuk untuk membongkar kasus korupsi di tubuh PDAM Ende, karena selama ini banyak ketimpangan soal anggaran di PDAM," tegas Adrianus.

Dia berharap agar Dirut PDAM proaktif dan ikut membantu jaksa membongkar aliran dana ke pihak lain.

KORUPSI

https://www.liputan6.com/regional/read/3609397/dirut-pdam-ende-ntt-jadi-tersangka-korupsi-pungutan-pemasangan-langsung



Original Post

Inggris Akui Pernikahan Secara Islam

Media Online republika.co.id
2018-08-04

Sebelumnya, perempuan Muslim harus mengajukan perceraian ke dewan syariah.REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Pengadilan di Inggris memutuskan mengakui pernikahan secara Islam (hukum syariah). Sehingga, saat ini praktik perkawinan tersebut berada di bawah hukum perkawinan Inggris.

Dilansir di Press TV pada Kamis (2/8), Pengadilan Tinggi Inggris memutuskan pada Rabu (1/8), pernikahan agama Islam menjadi pernikahan yang sah sesuai hukum Inggris.

Keputusan itu muncul setelah seorang wanita Muslim Inggris berlatar belakang Pakistan, mengajukan cerai terhadap suaminya. Perempuan bernama Nasreen Akhtar membawa kasusnya ke pengadilan cerai dan menuntut harta gono-gini dari pernikahannya.

Suami Akhtar, Mohammed Shabaz Khan berupaya menghalangi langkah istrinya mengajukan gugatan cerai dengan alasan keduanya tak pernah menikah secara sah (legal). Pasangan itu melangsungkan akad nikah pada 1998 di sebuah restoran di Southall, London barat.

Akhtar dan Shabaz Khan tinggal di London, Birmingham, dan Dubai sejak menikah. Dalam keputusannya, Hakim Williams memutuskan pernikahan itu tidak memenuhi persyaratan sebuah pernikahan sehingga batal. Pernikahan Akhtar dianggap ilegal.

Keputusan Williams itu adalah yang pertama dilakukan seorang hakim. Dalam kasus serupa sebelumnya pernikahan secara Islam dianggap bukanlah pernikahan sehingga perempuan tidak mendapat hak kompensasi.

Sebelumnya, perempuan Muslim harus mengajukan permohonan ke dewan syariah untuk bercerai. Perdana Menteri Inggris Theresa May pernah membuat laporan mengenai pernikahan Islam ketika ia menjabat sebagai menteri dalam negeri

Laporan itu terungkap awal tahun ini bahwa jika tidak disertai dengan pencacatan sipil, pernikahan secara Islam hanya membuat wanita Muslim jauh dari perlindungan hukum. Laporan itu juga mengatakan, sebagian besar wanita dalam kondisi seperti itu, tidak tahu fakta tentang pernikahan mereka.

https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/dunia/18/08/03/pcvx0p366-inggris-akui-pernikahan-secara-islam



Original Post

KPPPA Minta Hukuman terhadap Korban Pemerkosaan Dikaji Ulang

Media Cetak Koran Tempo Halaman 6
2018-8-4

KPPPA Minta Hukuman terhadap Korban Pemerkosaan Dikaji Ulang

Anak yang menjadi korban pemerkosaan berhak mendapat rehabilitasi dan jaminan keselamatan.

JAKARTA - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendesak penegak hukum untuk mengkaji ulang hukuman terhadap W, 15 tahun, korban pemerkosaan yang divonis 6 bulan penjara. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise mengatakan penentuan hukuman terhadap korban pemerkosaan harus mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak. "Hukuman bisa saja berubah," kata Yohana kepada Tempo, kemarin.

Pada 19 Juli lalu, majelis hakim Pengadilan Negeri MuaraBulian,Jambi,meny-atakan W bersalah karena telah menggugurkan janin yang dikandungnya. W hamil akibat diperkosa oleh AS, kakak kandungnya. Ia terpaksa melakukan aborsi karena didesak oleh AD, ibu W dan AS. Pihak kepolisian, kejaksaan, dan hakim menganggap perbuatan W melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 ten-

tang Kesehatan Reproduksi karena menggugurkan janin yang telah berusia di atas 40 hari.

Proses hukum terhadap kasus W saat ini masuk tahap banding ke Pengadilan Tinggi Jambi. Komisi Yudisial dan Pengadilan Tinggi Jambi saat ini juga sedang melakukan pemeriksaan terhadap para anggota majelis hakim yang meny-idang W serta Ketua PN Muara Bulian, Derman P Nababan. Pemeriksaan dilakukan karena adanya laporan sejumlah aktivis perlindungan anak dan perempuan mengenai

dugaan pelanggaran dalam proses hukum W

Menurut Yohana, W adalah korban pemerkosaan dan melakukan aborsi saat dalam tekanan. Karena itu, ia berharap aparat penegak hukum perlu menelaah lagi vonis terhadap W Kementerian telah menerjunkan tim untuk menelaah hasil putusan pengadilan tersebut. Kajian juga dilakukan untuk melihat seberapa besar dampak psikologis yang dialami korban. Dalam waktu dekat, kata Yohana, hasil telaah itu akan ia sampaikan kepada penegak hukum untuk dijadikan pertimbangan dalam

TEMPO/ SYAIPUL BAKHORI

mengkaji ulang putusan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan anak yang menjadi korban kejahatan mesti mendapat rehabilitasi dan jaminan keselamatan. Karena itu, seluruh hak korban-seperti hak untuk mendapat bantuan hukum, pemulihan dari trauma, serta rehabilitasi psikososial-mesti dipenuhi.

Ketua Komisi

Perlindungan Anak

Indonesia (KPAI), Susanto, mengatakan lembaganya bakal memantau proses banding kasus W. Menurut dia, pengawasan terhadap hukum yang berjalan perlu dilakukan agar korban mendapat putusan yang adil. "Kami terus memaksimalkan advokasi pentingnya perwujudan pengasuhan ramah anak," katanya.

Menurut Susanto, pene-

gak hukum tak boleh hanya melihat kasus W di perkara aborsi semata. Sebab, aborsi itu dilatarbelakangi kasus pemerkosaan dan paksaan, sehingga W mesti

diposisikan sebagai korban. "Konsep restorative justice dalam kasus ini penting diterapkan," ujarnya.

MAYA AYU PUSPITASARI/ SYAIPUL BAKHORI /AGUNG S





Original Post

Penahanan Bupati Tulungagung Diperpanjang

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2018-8-4

Penahanan Bupati Tulungagung Diperpanjang

KPK memperpanjang masa penahanan Bupati Tulungagung nonaktif Syahri Mulyo (SM). Penahanan tersangka suap atas sejumlah proyek di Pemkab Tulungagung itu diperpanjang selama 30 hari ke depan.

Juru bicara KPK Febri Di-ansyah mengatakan perpanjangan penahanan Syahri terhitung sejak 9 Agustus 2018 sampai dengan 7 September 2018. "Tersangka SM diperpanjang penahanannya selama 30 hari ke depan," kata Febri.

Penyidik juga memperpanjang masa penahanan dua tersangka lain, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkab Tulungagung Sutrisno dan satu pihak swasta Agung Prayitno.

"Perpanjangan penahanan untuk keduanya selama 30 hari ke depan terhitung sejak 6 Agustus sampai 4 September 2018," jelas Febri.

KPK sebelumnya menetapkan Bupati Tulungagung nonaktif Syahri Mulyo sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas PU-Pera Kabupaten Tulungagung.

Dia ditetapkan tersangka bersama tiga orang lainnya.

Tiga orang itu ialah satu pihak swasta Agung Prayitno, Kadis PU-Pera Tulungagung Sutrisno, dan pihak pemberi suap Susilo Prabowo.

Dalam kasus ini. Syahri diduga menerima suap sebesar Rp2,S miliar dari Susilo Prabowo selaku kontraktor melalui perantara Agung Prayitno. Uang tersebut merupakan fee atas pemulus-an proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas PU-Pera Tulungagung.

Uang suap sebesar Rp2,5 miliar diberikan Susilo Prabowo kepada Syahri dalam tiga tahapan, yakni pemberian pertama sebesar RpSOO juta, pemberian kedua sejumlah Rpl miliar, dan pemberian ketiga senilai Rpl miliar.

Atas perbuatannya, Syahri Mulyo, Agung Prayitno, dan Sutrisno selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu. Susilo Prabowo selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejauh ini berkas perkara Susilo Prabowo sudah ke tahap penuntutan. "Hari ini dilakukan pelimpahan berkas, barang bukti dan satu tersangka SP dalam kasus suap terkait proyek pekerjaan di Pemkab Tulungagung dan Kota Blitar, ke penuntutan tahap II," kata Febri.

(Opn/P-1)





Original Post

Kejaksaan Terus Kejar Buron

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2018-8-4

Kejaksaan Terus Kejar Buron

Petugas kejaksaan di seluruh Indonesia tidak berhenti memburu narapidana yang sudah divonis tapi tidak pernah menjalani hukuman.

SEPANJANG Januari-Agustus 2018, Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Provinsi Riau, berhasil menangkap 11 buron pelaku tindak pidana korupsi.

Hal itu dikemukakan Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Suripto Irianto, kepada awak media di Pekanbaru, Riau, kemarin.

"Mereka ada yang masih berstatus tersangka dan ada yang sudah mendapat vonis. Secara keseluruhan, sejak awal 2018 Kejari Pekanbaru telah menetapkan 18 buron

pelaku tipikor yang melarikan diri dari proses hukum," kata Suripto.

Dengan penangkapan terhadap 11 buron, lanjut Suripto, hingga kini terdapat tujuh lainnya yang masih menjadi pekerjaan rumah kejaksaan. Meski begitu. Suriptomemastikan pihaknya akan menyelesaikan semua tunggakan pekerjaan rumah itu pada tahun ini.

Salah seorang buron yang ditangkap baru-baru ini ialah pelaku korupsi kredit fiktif di BRI Agro Cabang Pekanbaru, Syahroni Hidayat, mantan pimpinan cabang bank tersebut. Syahroni ditangkap di Medan, Sumatra Utara, Rabu

(1/8), di rumah pribadinya. Kini, Syahroni mendekam di Rumah Tahanan Kelas II B Sialang Bungkuk.

Penetapan Syahroni sebagai DPO, kata Suripto, sejak Juli 2018. Syahroni ditetapkan sebagai DPO karena tidak merespons panggilan Kejari Pekanbaru.

Terpidana lain

Sebelumnya, petugas kejari juga menangkap terpidana kasus korupsi pemungutan biaya pemberian vaksin meningitis kepada calon jemaah umrah di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru pada 2011-2012. Dia ialah Mariane Donse Br Tobing.

Donse ditangkap di Tarutung, Kabupaten Tapanuli-Utara, Sumatra Utara, Jumat (27/7). Sekarang, Donse sudah dijebloskan ke penjara dengan hukuman empat tahun.

Sembilan buron lain yang telah ditangkap juga sudah menjalani hukuman. Mereka ialah Eka Trisila, mantan Lurah Tebing Tinggi Okura, Rumbai Pesisir. Dia merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi honor pegawai kebersihan kelurahan. Ia dibekuk pada Kamis (25/1) di Jalan Cempaka. Pekanbaru, Riau.

Selain itu, Maiyulis Yahya, mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru. Dia berstatus sebagai terpidana kasus korupsi dalam kegiatan pengembangan teknologi pengelolaan sampah di Pekanbaru. Maiyulis ditangkap di rumahnya di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Senin (29/1).

Selanjutnya, Abdul Qohar, mantan PPTK pada kasus pengembangan teknologi persampahan Pekanbaru pada Dinas Kebersihan Pertamanan

Kota Pekanbaru. Ia ditangkap di warung kopi kawasan Rumbai, Pekanbaru, Selasa (30/1).

Kemudian Donny Gatot Trenggono, terpidana korupsi pengadaan keramba di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Riau pada 2008. Setelah itu, Khairil Rusli, mantan pemimpin PT Bank Riau Cabang Pembantu Rumbai, terpidana tujuh tahun dalam kredit fiktif di Bank Riau. Ia ditangkap di Batam, Senin (6/2).

Juga ada terpidana korupsi proyek Tempat Pembuangan Akhir Muara Fajar, Zainal Arifin. Zainal ialah Direktur CV Bina Mitra Mandiri selaku kontraktor proyek ini. Dia dipenjara 1 tahun dan denda Rp50 juta. Kemudian Kaldri Alam, Direktur PT Prima Bos Mobilindo. Ia dinyatakan terbukti korupsi dan dihukum 4 tahun penjara serta denda Rp200 juta.

M Taufan SP Bustan/ (Ant/X-3)





Original Post

MA Tidak Taati Rekomendasi KY

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-8-4

MA Tidak Taati Rekomendasi KY

JAKARTA, KOMPAS - Kepatuhan Mahkamah Agung atas rekomendasi penjatuhan sanksi kepada hakim yang dikeluarkan Komisi Yudisial masih rendah. Kedua lembaga kerap berbeda pandangan atas penanganan dugaan pelanggaran etik yang oleh MA sering dipandang masuk ke ranah yudisial, setnentara KY menilai ranah yudisial itu beririsan dengan etik.

Dari catatan KY, masih tersisa 30 rekomendasi penjatuhan sanksi yang telah dikirimkan KY pada 2016-2017 yang belum dilaksanakan karena ketiadaan titik temu. Salah satunya adalah penjatuhan sanksi berat kepada hakim Andriani Nurdin yang kini Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya. KY merekomendasikan sanksi nonpalu selama 6 bulan kepada mantan Kepala PT Mataram itu pada 2016. Sanksi berat tersebut dijatuhkan karena Andriani terbukti bertemu dengan pihak beperkara dan terlibat dalam lobi perkara yang dilakukan mantan Kepala Subdirektorat Perdata MA Andri Tristianto Sutrisna. Namun, hingga sekarang sanksi itu belum diekselrusi MA karena dinilai terlalu berat

Ketua KY Jaja Ahmad Jayus, Jumat (3/8/2018), di Jakarta, menuturkan, untuk 30 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti itu, pihaknya merencanakan pemeriksaan bersama dengan MA. Sesuai dengan Peraturan Bersama MA dan KY No 3/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama, kegiatan itu bisa dilakukan jika ada perbedaan pandangan antara KY dan MA. Namun, ketentuan ini tidak berlaku bagi pelanggaran hakim murni, seperti menerima suap, bermain perkara, selingkuh, dan tindakan lain yang jelas-jelas menyalahi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

"Kami akan mempercepat penyelesaian pemeriksaan bersama dengan MA. Kalau memang dari perkara-perkara itu ada yang merupakan pelanggaran perilaku mumi, KY tidak akan kompromi. Khusus untuk perkara yang melibatkan hakim AN, sikap KY tetap seperti di awal, yakni penjatuhan sanksi berat KY telah merekomendasikan sanksi itu kepada MA, sekarang bergantung kepada MA realisasi sanksinya," kata Jaja.

Rekomendasi rahasia

Selain masih menyisakan 30 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti pada 2016-2017, pada semester 1-2018 KY kembali mengeluarkan rekomendasi penjatuhan sanksi kepada 30 hakim. Rinciannya, 20 hakim direkomendasikan untuk sanksi ringan, 6 hakim sanksi sedang, dan 4 hakim sanksi berat Dari jumlah itu, baru 19 hakim yang rekomendasinya telah dikirimkan ke MA.

Sementara itu. Juru Bicara MA Suhadi mengatakan, rekomendasi penjatuhan sanksi kepada hakim bersifat rahasia. Sepanjang rekomendasi KY menyangkut teknis yudisial, MA tidak akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut

"Kalau untuk laporan yang diperiksa bersama MA dan KY, bisa ada dua kemungkinan. Namun, apa pun hasil pemeriksaan itu. yang menjatuhkan sanksi akhirnya adalah MA, sedangkan KY hanya sebatas merekomendasikan," katanya.

(REK)





Original Post

Bekas Pit Kepala Dinas Pertambangan Serahkan Bukti Putusan MA

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-8-4

Bekas Pit Kepala Dinas Pertambangan Serahkan Bukti Putusan MA

Perkara Penambangan Liar

B£KAS Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertambangan Penajam Paser Utara, Jono kembali menyerahkan bukti dugaan penambangan batu bara ilegal di wilayahnya, ke KPK

Ia telah melaporkan dugaan korupsi ini ke lembaga ant ira Mlah pada 2014 dan 2016 silam. Kali ini. dia membawa setumpuk bukti dokumen. Di antaranya putusan pengadilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung (MA).

Bukti-bukti itu menunjukkan Pasir Prima Coal Indonesia (PPC1) melakukan penambangan tanpa izin. Diduga, perusahaan itu sudah menambang sebanyak I juta metrik ton batu bara senilai Rp857.58 miliar. "Di sini indikasi ada kerugian negara." sebutnya.

Kedatangan Jono juga untuk mengetahui tindak lanjut atas laporannya. "Saya menanyakan perkembangan penyelidikan kasus itu. karena bukti-bukti indikasi korupsi cukup kuat," katanya.

PPCI semula mendapat wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dari Pemkab Penajam Paser Utara pada 2005. Tiga tahun kemudian konsesi itu dicabut. Sebab PPCI melakukan melakukan penambangan di kawasan

hutan produksi tetap, tak membayar kewajiban dan iuran, serta tak menguruk kembali lubang bekas tambang.

Namun PPCI tak mau melepaskannya dan menggugat ke Bupati ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hingga tingkat peninjauan kembali (PK), pencabutan konsesi dinyatakan sah. Awal Maret lalu. Kejaksaan Tinggi Kaltim mengeluarkan pendapat hukum agar mengeksekusi putusan PK dalam tempo 60 hari.

PPCI melakukan perlawanan atas eksekusi lahan bekas konsesinya. Awal April lalu, PPCI memenangkan gugatan praperadilan atas pemasangan garis polisi yang dilakukan Polda Kaltim.

Upaya mempertahankan lahan konsesi juga dilakukan dengan menggugat perdata Mandiri Sejahtera Energindo (MSE)-pengelola baru lahan konsesi. Bupati dan Jono selaku Pit Kepala Dinas Pertambangan Penajam Paser Utara saat itu.

Pengadilan Negeri Tanah Grogot mengabulkan gugatan PPCI. Jono harus membayar ganti rugi Rp80 miliar. "Rumah saya satu-satunya diancam akan disita," keluh Jono. Lantaran itu. Jono mendesak KPK segera menindaklanjuti laporannya.

gpg





Original Post

Politisi PKS Majalengka Balikin Duit Setelah Dengar Kabar OTT

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-8-4

Politisi PKS Majalengka Balikin Duit Setelah Dengar Kabar OTT

Perkara Suap Usulan Anggaran

ANGGOTA DPRD Majalengka Deden Hardian Narayanto mengaku pernah menerima uang Rp675 juta dari Ahmad Ghiast, Direktur CV Iwan Bangkit.

Deden berdalih uang itu pinjaman untuk biaya sosialisasi sebagai kandidat Bupati Majalengka periode 2018-2023. Anggota Fraksi PKS itu menerima duit dari Ghiast 2017 lalu.

"Ngobrol sama Ghiast ada keperluan dana untuk sosialisasi. Saya pinjam bulan 4 (April) itu sekitar Rp475 juta. Ditambah di bulan Juni beliau beri bantuan juga. Totalnya Rp675 juta. Sekitar segitu," ungkap Deden saat bersaksi untuk terdakwa Ahmad Ghiast di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Meski mengklaim uang itu pinjaman, Deden belum mengembalikan kepada Ghiast. Deden baru mencicil Rp 15 juta setelah dengar kabar Ghiast kena operasi tangkap tangan (OTT) bersama anggota Komisi Xl DPR Amin Santono.

"Saya akadnya pinjam. Rencana bulan ini (dikembalikan) Pak. Saya juga sudah kembalikan sebagian Rpl 5 juta pas Lebaran," ujar Deden.

Namun. Jaksa Penuntut

Umum KPK menduga Deden menerima uang itu dari Ghiast atas jasanya telah memperkenalkan dengan Iwan Sonjaya, bekas anggota DPRD Kuningan.

Iwan merupakan makelar yang mengaku bisa meloloskan usulan tambahan dana untuk Kabupaten Sumedang dalam. APBN Perubahan 2018.

Deden mengungkapkan, Iwan pernah menawarkan tambahan dana untuk daerah dari APBN-P 2018. Ia juga menyebutkan Iwan pernah mencari sejumlah daerah yang mendapatkan tambahan dana itu. yang akan diusahakan lewat Amin Santono.

Iwan juga memberi tahu kepada Deden bahwa ada keharusan menyerahkan fee 10 persen dari dana yang nantinya diperoleh daerah tersebut. "Iya waktu itu Pak Iwan menyampaikan awal-awal itu 10 persen, tapi saya tidak lanjuti, saya tidak memahami itu," kata Deden.

Deden lalu mengenal Iwan kepada Ghiast. Keduanya kemudian menjalin komunikasi. "Pak Ghiast SMS ke saya, katanya sudah nyambung sama Pak Iwan. Maksudnya sudah komunikasi soal anggaran," ungkap Deden.

BYU





Original Post

Nasdem Surabaya Tampung Banyak Politisi Kutu Loncat

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-8-4

Nasdem Surabaya Tampung Banyak Politisi Kutu Loncat

Mimpi Punya Fraksi Bisa Calonkan Walikota

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Nasdem Kota Surabaya menampung kutu loncat bakal calon anggota legislatif (bacaleg) jebolan dari sejumlah partai untuk bertarung di Pileg 2019. Keberadaan bacaleg ini diyakini bisa menambah suara, punya fraksi sendiri dan bisa calonkan Walikota Surabaya.

KETUA DPD Nasdem Surabaya, Sudarsono mengaku, partainya cukup banyak menampung bacaleg dari partai lain untuk berebut kursi di DPRD Kota Surabaya. "Kami tidak kekurangan bacaleg, bahkan over (lebih). Yang dafar bacaleg sampai 98 orang," kata Sudarsono, di Surabaya, kemarin.

Menurut Sudarsono, dari 50 bacaleg didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Kota Surabaya dengan rincian 70 persen berasal dari internal partai atau kader dan 30 persen lainnya dari eksternal. Adapun bacaleg jebolan pengurus Partai Hanura meliputi mantan Ketua DPC Partai Hanura Surabaya Ony Philipus, Sekretaris DPC Hanura Surabaya Agus Santoso, mantan anggota DPRD Surabaya dari

Partai Damai Sejahtera ((PDS) Sudarwati Rorong dan lainnya.

"Selain itu, ada Pak Syaiful Bahri (mantan anggota DPRD Surabaya dari Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa serta PDS (Partai Damai Sejahtera). Tapi k.ebanyalsan dari Hanura," ujar Cak Dar, sapaan akrabnya.

Ditanya kenapa tidak mengoptimalkan kader sendiri, Cak Dar mengatakan itu merupakan konsekuensi dari Program Indonesia Memanggil yang diterapkan partai besutan Surya Paloh ini.

"Kalau tidak ada program itu, bacaleg kader semua pasti bisa," kelitnya. Selain itu, lanjut Cak Dar, dengan banyaknya bacaleg jebolan pengurus partai lain, pihaknya berharap dapat

memperoleh dukungan suara di Pileg 20 1 9.

"Biar nantinya Nasdem bisa punya fraksi sendiri di DPRD Kota Surabaya dan tentunya pada 2020 bisa mengusung calon Walikota Surabaya," ungkapnya.

Cak Dar mengatakan dalam Pileg 2019 ini, Nasdem Surabaya menargerkat minimal lima kursi di DPRD Surabaya.

Untuk itu, lanjut dia, Nasdem sudah mulai melakukan kerja-kerja politik dengan menggelar bimbingan teknis (bimtek). Menurutnya. Bimtek Angkatan I Koodinator SaksL.(KorSaksi) diikuti 300 orang dari jumlah seluruhnya 1.200 orang. "Saat ini sudah siap 8.124 calon saksi yang akan dilatih," tutupnya.

Caleg Tersangka Masih Bisa Maju

Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Kota Surabaya menyatakan bakal calon legislatif (bacaleg) berstatus terperiksa maupun tersangka masih berhak maju di Pemilu Legislatif 20 19.

Komisioner KPUD Kota Sura-

baya Nurul Amalia menegaskan, status terperiksa atau tersangka masih dimungkinkan untuk bertarung di Pileg tahun depan. "Ya, asalkan belum ada keputusan hukum tetap, seseorang masih bisa lanjut mencalonkan diri sebagai bacaleg," kata Nurul, kemarin.

Nurul mengatakan, bacaleg berstatus terperiksa di Kejaksaan, Kepolisian, atau aparat penegak hukum lainnya masih mempunyai hak sama dengan bacaleg lainnya karena belum jadi narapidana.

Bukan hanya itu, Nurul menyebutkan bacaleg petahana atau anggota dewan yang menjalani pemeriksaan, tapi belum berstatus hukum tetap memiliki kesempatan sama dengan. Hal ini sesuai dengan Keputusan KPU RI 961/PLO.01.4-Kpt/06/ KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU itu disebutkan, partai politik (parpol) dapat melakukan penggantian bakal calon, jika yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Artinya, kata Nurul , meskipun bacaleg telah berstatus tersangka, masih tetap bisa melanjutkan karena dianggap belum berkekuatan hukum tetap.

"Jadi, kalau masih tersangka berarti belum berkekuatan hukum tetap," ujarnya.

Saat ini. Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya sedang mendalami kasus dugaan korupsi dana hibah yang bersumber dari program Jasmas anggota DPRD Surabaya dengan melakukan pemanggilan sejumlah anggota dewan yang juga bacaleg dengan status terperiksa.

Adapun anggota DPRD Surabaya yang sudah dipanggil di antaranya Aden Darmawan (Fraksi Gerindra), Binti (Fraksi Golkar) dan Syaiful Aidi (Fraksi PAN).

edy





Original Post

Support Ustaz Mahfuz untuk Persekutuan Anis-Fahri demi PKS

Media Online jpnn.com
2018-08-04

jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfuz Sidik menilai partainya sedang dalam posisi terancam karena elitenya kalah menghadapi Fahri Hamzah. Bahkan, kekalahan beruntun elite PKS melawan kadernya yang juga wakil ketua DPR itu bisa membuat partai berlambang bulan sabit kembar tersebut dilanda krisis ketika harus menghadapi Pemilu 2019.

Sebelumnya Fahri telah memenangkan gugatannya hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) untuk melawan keputusan Presiden PKS M Sohibul Iman yang memecatnya dari keanggotaan partai dan menariknya dari posisi wakil ketua DPR. Selain itu, Fahri juga memolisikan Sohibul di Polda Metro Jaya dengan tuduhan telah menebar fitnah dan melakukan pencemaran nama baik.

"Jika sejumlah pimpinan PKS secara hukum terbukti melakukan tindakan yang salah atau keliru dan presiden PKS berpotensi kuat menjadi tersangka (kasus pencemaran nama baik, red), maka ini akan menimbulkan krisis organisasi. Apalagi sebentar lagi mau pemilu," ujar Mahfuz melalui pesan singkat ke JPNN, Jumat (3/8) malam.

Menurut Mahfuz, Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf al-Jufri pernah bertemu Anis Matta untuk mengerem Fahri agar tak memerkarakan Sohibul di kepolisian. Pertemuan Salim dan mantan presiden PKS itu demi membuka jalan islah dengan Fahri.

"Itu cerita sahih yang saya dengar," tutur Mahfuz.

Mantan Wakil Sekjen PKS Mahfuz Sidik. Foto: dokumen JPNN

Fahri, kata Mahfuz, memang sempat mencabut laporannya di kepolisian seiring terbukanya pintu islah dengan elite PKS. Namun, belakangan pintu islah justru tertutup dan Fahri memutuskan melanjutkan laporannya.

Mahfuz pun memilih memberikan support untuk menyemangati Fahri. Mantan ketua Komisi Pertahanan dan Intelijen DPR itu juga mendukung langkah Fahri bertemu Anis kemarin (3/8) untuk mendiskusikan cara menyelamatkan PKS.

https://www.jpnn.com/news/support-ustaz-mahfuz-untuk-persekutuan-anis-fahri-demi-pks



Original Post

Panglima Mutasi 38 Perwira TNI

Media Online kompascom
2018-08-04

JAKARTA, - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menetapkan mutasi jabatan 31 perwira tinggi (Pati) di TNI Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU).

Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/745/VII/2018, tanggal 31 Juli 2018 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, ditetapkan mutasi jabatan 20 Pati TNI AD, 15 Pati TNI AL dan tiga Pati di jajaran TNI AU.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Sabrar Fadhilah ditunjuk sebagai Panglima Kodam (Pangdam) I/Bukit Barisan, Sumatera Utara.

Sabrar menggantikan Mayjen Ibnu Triwidodo yang menjabat Perwira Staf Ahli Tingkat III Bidang Sosbudkum HAM dan Narkoba Panglima TNI.

Sementara itu, jabatan Kapuspen Mabes TNI diisi oleh Brigjen TNISantos Gunawan Matondang.

Sebelumnya Santos merupakan Perwira Staf Ahli Tingkat III Bidang Sosbudkum HAM dan Narkoba Panglima TNI.

Penggantian Jabatan Panglima juga terjadi di Kodam Iskandar Muda, Aceh.

Mayjen Teguh Arief Indratmoko menjabat sebagai Pangdam Iskandar Muda menggantikan Mayjen Abdul Hafil Fuddin.

Seperti dikutip dari keterangan Mabes TNI, Kamis (2/8/2018), mutasi jabatan tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier Perwira Tinggi, guna mengoptimalkan tugas-tugas TNI yang semakin kompleks dan dinamis.

Berikut daftar mutasi dan promosi jabatan 38 Pati TNI:

TNI AD

1. Mayjen TNI Ibnu Triwidodo, S.I.P.dari Pangdam I/BB menjadi Pa SahliTk. III Bid. Sosbudkum HAM dan Narkoba Panglima TNI

2. Mayjen TNIM.Sabrar Fadhilah dari Kapuspen TNI menjadi Pangdam I/BB

3. Brigjen TNISantos Gunawan Matondang, S.I.P., M.M., M.Tr.(Han) dari Pa Sahli Tk. III Bid. Sosbudkum HAM dan Narkoba Panglima TNI menjadi Kapuspen TNI

4. Mayjen TNIAbdul Hafil Fuddin, S.H., S.I.P., M.H.dari Pangdam IM menjadi Pa Sahli Tk. III Bid. Intekmil dan Siber Panglima TNI

5. Mayjen TNI Teguh Arief Indratmoko dari Pa Sahli Tk. III Bid. Intekmil dan Siber Panglima TNI menjadi Pangdam IM

6. Brigjen TNI Rosdianto, S. Sos., M.Tr.(Han) dari Pati Ahli Kasad Bid. Ideologi dan Politik menjadi Staf Khusus Kasad

7. Kolonel Inf Oloan Parulian Sianturi, M..dari Paban Sahli Bid. Strahan Pok Sahli Bid. Jemen Sishanneg Sahli Kasad menjadi Pati Ahli Kasad Bid. Ideologi dan Politik

8. Brigjen TNI Dandang Doetoyo dari Kadislitbangad menjadi Staf Khusus Kasad

9. Brigjen TNI Mulyo Aji, M.A dari Irben Itjenad menjadi Kadislitbangad

10. Kolonel Kav Abdul Rahman Made, S.I.P.dari Kakordos Seskoad menjadi Irben Itjenad

11. Brigjen TNI Iskandar M. Munir, M. Soc.Sc dari Sesditjen Pothan Kemhan menjadi Pati Mabes TNIAD(dalam rangka pensiun)

12. Kolonel Cpl Suwarno, S.I.P.dari Kabag Distribusi dan Pemeliharaan pada Biro Sarpras Settama Bakamla menjadi Kabiro Perencanaan dan Organisasi Bakamla

13. Brigjen TNI B. Agustin Silitonga, S.E dari Bandep Ur. Renkontijensi Setjen Wantannas menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun)

14. Kolonel Inf Made Datrawan dari Paban Sahli Bid. SDB Pok Sahli Bid. Jemen Sishanneg Sahli Kasad menjadi Bandep Ur. Renkontijensi Setjen Wantannas

15. Kolonel Chb Bondan Widiawan, S.Kom dari Analis Madya Bid. Opini Puskom Publik Kemhan menjadi Direktur Pengendalian Informasi,Investigasi dan Forensik Digital BSSN

16. Mayjen TNI Abdul Rachman Kadir dari Deputi Bid. Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun)

17. Brigjen TNI Yan Akhmad Mulyana, S.H., M.H.dari Anggota Pokkimiltama Mahkamah Agung menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun)

18. Brigjen TNI Agus Heru Prasetyo dari Staf Khusus Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun)

19. Brigjen TNI F.X.Bangun Pratiknyo, S.Sos dari Staf Khusus Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun)

20. Brigjen TNI Sabar Simanjuntak, S.I.P., M.Sc dari Staf Khusus Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun).

TNI AL

1. Laksda TNI Dr. A. Octavian, S,T., M.Sc., D.E.S.D dari Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan Unhan menjadi Danseskoal

2. Laksda TNI Sulistiyanto, S.E., M.M., M.Sc., P.S.C dari Danseskoal menjadi Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan Unhan

3. Laksma TNI Edy Sulistyadi, S.T.dari Kapuslaik Baranahan Kemhan menjadi Dirtekindhan Ditjen Pothan Kemhan

4. Laksma TNI Sri Yanto, S.T. dariKapuskodifikasi Baranahan Kemhan menjadi Kapuslaik Baranahan Kemhan

5. Laksma TNI Dr. Drs. I. Wayan Warka, M.M.dari Kabiro Perencanaan dan Organisasi Bakamla menjadi Dosen Tetap Unhan

6. Laksda TNI Karma Suta, S.E., M.M.dari AspersKasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun)

7. Laksma TNI I Nyoman Mandra, M.Sc dari Pati Sahli Kasal Bid. Dokstraops menjadi Aspers Kasal

8. Kolonel Laut (P) Iswan Sutiswan, S.E.dari Paban Rendik Ditdik Akademi TNI menjadi Pati Sahli Kasal Bid. Dokstraops

9. Laksma TNI Marhuale Simbolon, S.Pi dari Kadisfaslanal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun)

10. Kolonel Laut (T) Puguh Santoso, S.E., M.M.dari Paban V Faslan Slogal menjadi Kadisfaslanal

11. Laksda TNI Dwi Widjajanto, S.A.P., CFrA dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun)

12. Laksma TNI Eko Yulianto, S.E., M.A.P. dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun)

13. Laksma TNI Suprayitno P., S.E.dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun)

14. Laksma TNI Bambang Sugeng, S.E., M.A.P dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL(dalam rangka pensiun)

15. Laksma TNI Hadi Santoso, S.A.P.dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun).

TNI AU

1. Marsma TNI Danardono Sulistyo Adji, M.PP dari Dirtekindhan Ditjen Pothan Kemhan menjadi Sesditjen Pothan Kemhan

2. Marsma TNI Dra. Hening Sitaresmi dari Pati Sahli Kasau Bid Strahan menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun)

3. Kolonel Lek Pujiyanto S., S.I.P dari Ir Kohanudnas menjadi Pati Sahli Kasau Bid. Strahan.

http://nasional.kompas.com/read/2018/08/04/06014431/panglima-mutasi-38-perwira-tni



Original Post

Timnas Pencegahan Diminta Serius Cegah Korupsi

Media Online metrotvnews.com
2018-08-04

Jakarta: Komisi Pemberantansan Korupsi (KPK) telah menyusun konsep kerja sama dengan Tim Nasional (Timnas) Pencegahan Korupsi bentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lembaga Antirasuah meminta pimpinan lembaga terkait berkomitmen dalam menjalankan rekomendasi KPK.

"Komitmennya dari atas agar ada semacam arahan untuk memaksa rekomendasi-rekomendasi itu dilakukan untuk perbaikan," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 3 Agustus 2018.





Febri menuturkan, komitmen setiap pimpinan lembaga sangat penting supaya tak ada lagi instansi yang mengabaikan rekomendasi dari KPK. Terpenting, pencegahan korupsi di lembaga negara bisa berjalan.

"Nah harapannya dengan adanya tim bersama di bawah stranas ini itu bisa lebih implementatif," ujarnya.

Febri mencontohkan rekomendasi KPK yang diabaikan yakni terkait proyek KTP-el. Saat itu, KPK telah merekomendasikan pencegahan melalui litbang.

"Tapi rekomendasi itu tidak ditindaklanjuti dan kita tahu ada temuan tipikor di sana," ucap dia.

Tak hanya KTP-el, rekomendasi KPK soal isu pangan dan haji juga tak disambut oleh instansi terkait. Untuk itu, Lembaga Antirasuah berharap dengan adanya Timnas Pencegahan Korupsi, upaya mencegah korupsi bisa lebih maksimal.

"Jadi catatannya memang selain komitmen harus ada di setiap lini pucuk-pucuk pimpinan juga menunjukan ketegasannya jika ada pihak-pihak yang sudah ditugaskan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik," pungkasnya.
(LDS)

http://news.metrotvnews.com/hukum/ybDOwajN-timnas-pencegahan-diminta-serius-cegah-korupsi



Original Post

Fahri Kaya Mendadak

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2018-8-4

Fahri Kaya Mendadak

MINTA PKS BAYAR 30 M

FAHRI Hamzah mendesak PKS segera membayar kompensasi hukum Rp 30 miliar atas pemecatan dirinya. Tiga kali bertarung di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, Fahri menang. Kalau PKS mau bayar. Fahri kaya mendadak nih.

Desakan itu disampaikan Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin. Jika PKS tidak mau bayar, dia mengancam mengambil langkah eksekusi berupa penyitaan kantor PKS. "Saya kira posisinya sudah jelas dan harusnya teman-teman tuh menunjukkan ketaatan kepada hukum, jangan muter-muter begitu," ujar Fahri. "Kalau nggak (bayar) ya saya sita gedungnya atau harta dari mereka-mereka yang saya gugat," ancamnya.

Seperti diketahui, polemik Fahri sudah sampai kepada keputusan kasasi di tingkat MA yang menolak usulan kasasi pihak tergugat Presiden PKS Shohibul Iman, Ketua Dewan Syariah Surahman Hidayat, Wakil Ketua Dewan Syuro Hidayat Nur Wahid, Abdul Muis, dan Abi Sumaid. .

Kasus ini berawal saat PKS memecat Fahri. Dia dituduh melanggar disiplin organisasi dan tak patuh terhadap kebijakan

partai. PKS memecat Fahri dari seluruh keanggotaan partai April 2016. Tidak terima dipecat, Fahri melawan melalui jalur hukum. Dia menggugat para petinggi PKS ke PN Jaksel. Berproses selama tujuh bulan, PN Jaksel mengabulkan gugatan Fahri, menyatakan pemecatan tidak sah dan menghukum PKS dengan denda Rp 30 miliar.

PKS tidak terima dan melakukan banding ke Pengadilan Tinggi. Namun, majelis hakim menguatkan pu-

tusan PN Jaksel. Fahri tetap menjadi anggota PKS dan menghukum PKS dengan membayar gugatan Rp 30 miliar. Putusan banding diketok 7 November 2017. Masih ogah nyerah, PKS mengajukan kasasi ke MA. Tapi lagi-lagi PKS keok.

Kini, Fahri di atas angin. Dia mengingatkan PKS menyerah dan tunuk pada hukum. "Di Pengadilan Negeri (keputusannya) sudah begitu, Pengadilan Tinggi juga begitu. Sekarang sudah final. Menyerah saja ya kan. Harus menunjukkan sikap patuh dan taat kepada hukum negara gitu," ujar dia.

Bagaimana tanggapan PKS? Par-

tai berlambang sabit kembar itu sepertinya belum menyerah. Tim Advokasi Hukum PKS Zainudin Paru mengatakan, partainya membuka peluang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan MA. insya Allah, kami akan mengajukan PK," kata Zainudin kepada wartawan, kemarin.

Soal peluang menang, semua masih mungkin. "Tidak ada yang tidak mungkin, kecuali kematian," kata Zainudin. Adapun soal Fahri yang berencana menyita aset gedung dan lainnya milik para tergugat, Zainudin enggan menanggapi.

Pengamat politik hukum dari Uni-

versitas Parahyangan Bandung Prof Asep Warlan Yusuf tidak menampik Fahri akan memenangkan pertarungan hukum. Artinya, uang kompensasi Rp 30 miliar bisa membuat Fahri kaya mendadak. Namun, kekuatan Fahri masih belum sempurna. Walaupun mendapatkan legalitas secara hukum, tapi tidak secara politik. Untuk berada di kursi wakil ketua DPR, sebaiknya memiliki legalitas politik. Kata Asep, PKS sebenarnya mempunyai legitimasi kuat menarik Fahri dari DPR. Sudah benar jika PKS melakukan pergantian antar waktu (PAW) misalnya Atau Fahri dipecat sebagai anggota DPR.

bsh





Original Post

Menegakkan Budaya Antikorupsi

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 2
2018-8-4

Menegakkan Budaya Antikorupsi

Pada Sabtu 14 Juli 2018 masyarakat dikejutkan dengan berita penerimaan suap oleh anggota DPR terkait dengan proyek kelistrikan di Riau yang melibatkan politisi dari komisi VII. Publik pasti bertanya-tanya mengapa kasus seperti ini terulang dan terulang lagi. Bagaimanakah kabar upaya pencegahan yang dilakukan selama ini?

Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan pencegahan maupun penindakan korupsi masih tetap bertumpuk. Pemberantasan korupsi bukan hanya kewajiban KPK ataupun penegak hukum lainnya.

Semua insan di negara ini wajib berpartisipasi melakukan tindakan nyata untuk mencegah serta memberantas korupsi dalam bentuk apapun.

Setiap institusi publik seperti kementerian, lembaga ataupun BUMN, perusahaan swasta dan lain-lain harus memulainya dari dalam. Salah satunya adalah dengan berkomitmen membudayakan antikorupsi yang dirumuskan dalam rencana kerja baik jangka panjang maupun tahunan.

Cukup banyak institusi yang beretorika dengan membuat banner antikorupsi dan sejenisnya yang ditempatkan di kantor mereka.

Penulis dalam artikel ini ingin berbagi pengalaman sewaktu memimpin sebuah BUMN yang cukup besar dengan karyawan ribuan orang dan kekayaan ratusan triliun rupiah. Perusahaan yang dipimpin waktu itu telah

berhasil menunjukkan integritas yang cukup tinggi. Budaya kepatuhan terhadap regulasi dan budaya anti penyimpangan termasuk antikorupsi telah mulai dirintis melalui berbagai upaya nyata. Hasilnya, telah terpilih sebagai BUMN terbaik dalam integritas pelayanan pada 2012 sesuai hasil survei yang dilakukan KPK dengan nilai Indeks Integritas Nasional 7, di atas rata-rata 6,37 dalam hal layanan pengajuan klaim Jaminan Hari Tua maupun Kecelakaan Kerja. Sebelumnya pada 2009 masuk dalam tiga terbaik kategori BUMN setelah PT Pos dan PT Pertamina.

Salah satu langkah terpenting dalam menegakkan budaya antikorupsi adalah contoh keteladanan atau yang lebih dikenal dengan istilah tone at the top. Istilah ini menggambarkan komitmen dari pimpinan tertinggi suatu organisasi ataupun institusi, lembaga, korporasi dan lain-lain dalam masalah keterbukaan, integritas dan kejujuran serta perilaku etis yang diperlukan untuk dapat menciptakan lingkungan pengendalian atau control environment.

Perilaku keteladanan sangat dibutuhkan agar dapat dijadikan contoh bagi seluruh jajaran organisasi di bawahnya mengenai sikap antikorupsi yang tidak hanya disampaikan dalam bentuk omongan doang, tetapi dipraktikkan dalam keseharian sang pimpinan. Pimpinan harus menjadi role model yang ditularkan tidak hanya ke bawah namun juga ke pihak lain yang berinteraksi dengan institusi yang dipimpinnya. Untuk suatu perusahaan atau korporasi, keteladanan ini juga ditularkan kepada pihak eksternal yang mempunyai keterkaitan baik bisnis maupun sosial.

Sikap atau perilaku yang menggambarkan integritas ini telah direalisasikan oleh penulis sehingga dikenal sebagai dirut BUMN paling pelit seperti dikatakan oleh salah satu deputi di Kementerian BUMN masa itu. Pantang tidak hanya menerima tetapi juga tidak memberikan gra-

tifikasi kepada pihak manapun, apalagi kalau diberikan tanpa pertanggungan jawab/responsibi-litas ataupun akuntabilitas yang jelas. Pemberian untuk maksud sosial memang berbeda karena sumber dananya berasal dari dompet sendiri.

Dalam upaya menegakkan budaya antikorupsi, langkah awal adalah membuat peta jalan atau road map. Peta jalan ini merupakan rencana yang memuat langkah-langkah sistematis, sistemis dan strategis mengenai pelaksanaan antikorupsi ataupun antifraud dalam kurun waktu tertentu. Contohnya yang telah disusun KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia periode 2011-2023. Pemerintah dalam hal ini Bappenas telah menyusun Strategi Nasional atau Stranas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sesuai Perpres No. 55 Tahun 2012.

INTERNALISASI

Langkah selanjutnya adalah internalisasi atau sosialisasi baik kepada pihak internal maupun eksternal atau yang biasa disebut para pemangku kepentingan [stakeholders). Sosialisasi ini sangat penting terutama di kalangan internal untuk menciptakan keterlibatan maupun komitmen atas program yang dilaksanakan institusi.

Sosialisasi ini tidak hanya diperuntukkan bagi staf/pegawai yang bersangkutan, tetapi juga bagi keluarganya terutama pasangannya dalam suatu acara family gathering sambil memasukkan acara pembinaan mental.

Setiap insan institusi diwajibkan untuk menandatangani suatu pernyataan mengenai benturan kepentingan (statement of non conflict of interest). Siapkan juga mekanisme pelaporan pelanggaran atau whistle blowing system yang memberikan kesempatan kepada pihak luar yang dirugikan oleh oknum / pejabat internal yang melakukan penyimpangan. Semua hal di atas disosialisasikan kepada seluruh SDM organisasi, terutama juga kepada SDM yang baru di-recru.it.

Berikutnya adalah membuat

aturan atau surat keputusan yang berisikan ketentuan yang wajib dipatuhi mengenai berbagai hal seperti misalnya pengadaan, disiplin dan lain sebagainya. Aturan ini harus dilengkapi dengan sanksi terhadap setiap pelanggaran dan yang terpenting adalah upaya berkesinambungan untuk menegakkannya (enforcing the rule).

Sanksi yang diterapkan mulai dari yang paling ringan hingga yang terberat berupa pemecatan ditetapkan sedemikian rupa sehingga akan menimbulkan efek jera dan bila perlu melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib.

Selama ini yang kerap mengemuka baik di media cetak, elektronik dan sebagainya adalah berita tentang kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. Faktanya, penyimpangan juga tidak kalah seringnya terjadi di sektor swasta.

Penyelewengan pada sektor swasta lazim disebut fraud atau kecurangan. Cukup sering terjadi kebocoran di perusahaan yang dapat menyebabkan kebangkrutan. Praktik yang banyak dilakukan mulai dari penyimpangan kecil-kecilan, membentuk perusahaan dalam perusahaan (kerap dilakukan oleh pimpinan karena kewenangan yang mereka miliki), berkomplot membobol perusahaan sendiri bekerja sama dengan pihak eksternal dan sebagainya.

Dalam upaya pencegahan terjadinya kecurangan, perusahaan milik swasta dapat meng-copas langkah-langkah yang dilakukan di atas dengan beberapa penyesuaian terutama dalam rujukan pada regulasi yang dibuat.

Dasar penindakan tentunya bukan lagi UU Tipikor dan sejenisnya tetapi berupa ketentuan perundangan lain yang tergolong kasus pidana.

Kini sudah tiba saatnya untuk menyusun peta jalan pencegahan dan penindakan atas kecurangan (baca korupsi) yang terjadi pada sektor swasta. Inisiasi awal sudah dilakukan oleh Kadin dan wajib dilanjutkan serta diimplementasikan.

Hotbonar Sinaga





Original Post

Rita Widyasari Dijebloskan ke Lapas Pondok Bambu

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-8-4

Rita Widyasari Dijebloskan ke Lapas Pondok Bambu

JAKARTA - Jaksa Eksekutor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi Bupati nonaktif Kutai Kartanegara (Ku-kar) Rita Widyasari , terpidana perkara gratifikasi dan suap ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Pondok Bambu, Jakarta Timur.

"Telah dilakukan eksekusi terhadap RIW (Rita Widyasari) ke Lapas Perempuan Pondok Bambu sejak Juli 2018," kata Jubir KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (3/8).

Eksekusi ini dilakukan lantaran perkara suap dan gratifikasi terkait perizinan dan proyek di lingkungan Pemkab Kukar yang menjerat Rita telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 10 tahun pidana penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Rita Widyasari lantaran terbukti secara sah dan meyakinkan menerima gratifikasi dan suap terkait proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabu-

paten Kukar.

Bersamaan dengan Rita, Majelis Hakim juga menjatuhkan vonis terhadap Khairuddin selaku Komisaris PT Media Bangun Bersama, yang juga te man dekat Rita. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 8 tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Khairuddin.

Tidak cuma pidana pokok, majelis hakim pun menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap Rita yang juga Politikus Partai Golkar selama lima tahun setelah menjalani pidana pokok.

Majelis Hakim menyatakan Rita bersama Khairuddin terbukti menerima gratifikasi Rp 110 miliar. Menurut hakim. Rita menugaskan Khairudin untuk mengkondisikan penerimaan uang terkait perizinan dan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Kukar. Atas tugas dari Rita itu, Khairuddin menyampaikan kepada para kepala dinas agar meminta uang kepada para pemohon perizinan dan rekanan.

(bI)





Original Post

Satu Bacaleg Jatim Diduga Mantan Napi Korupsi Mundur

Media Online republika.co.id
2018-08-04

Satu Bacaleg itu berasal dari Partai Berkarya dan berada di Dapil Sidoarjo.REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur Muhammad Arbayanto mengungkapkan, satu dari dua Bacaleg Jatim yang berkontestasi di Pileg 2019 dan terindikasi mantan napi korupsi telah mengundurkan diri. Bacaleg DPRD Jatim bermasalah yang mundur itu, lanjut Arbayanto berasal dari Partai Berkarya dan berada di Dapil Sidoarjo.

"Bacaleg DPRD Jatim yang bermasalah, tinggal seorang, sebab satu bacaleg akhirnya mengundurkan diri dan digantikan dengan bacaleg lain oleh partai pengusungnya," ujar Arbayanto di Surabaya, Jumat (3/8).

Arbayanto menjelaskan, dengan mundurnya yang bersangkutan mengartikan saat ini tinggal satu Bakal Bacaleg DPRD Jatim yang terduga mantan napi korupsi. Itu tak lain karena sebelumnya terdapat dua Bacaleg Jatim yang terindikasi mantan napi korupsi. Meskioun, Arbayanto enggan mengungkapkan identitas dan partai yang bersangkuta.

"Satu bacaleg lainnya masih bertahan, tapi kami akan diverikasi ke pengadilan negeri terkait surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah dinyatakan bebas," ujar Arbayanto.

Arbayanto mengatakan, Bacaleg yang terindikasi bermasalah dan masih bertahan itu namanya cukup dikenal di wilayah Kota Surabaya. "Insya Allah, Senin depan kami akan verifikasi ke PN Surabaya untuk minta kejelasan terkait keterangan yang tertuang dalam surat keterangan dari pengadilan yang dilampirkan bacaleg dalam syarat calon," kata Arbayanto.

Menurut Arbayanto, dalam pemberitaan bacaleg DPRD Jatim yang bermasalah itu tersangkut kasus korupsi. Namun publik tahunya hanya sampai vonis saat proses hukum di pengadilan negeri. Padahal, setelah putusan yang bersangkutan masih bisa melakukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi atau kasasi ke Mahkamah Agung.

"Kita kan tidak tahu barangkali yang bersangkutan melakukan upaya hukum banding atau kasasi dan ternyata putusannya bebas. Makanya kami akan verifikasi ke PN Suarabaya atau PT Jatim," ujar Arbayanto.

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/18/08/04/pcwuk3335-satu-bacaleg-jatim-diduga-mantan-napi-korupsi-mundur



Original Post

Kejari Pekanbaru tangkap 11 buronan tipikor

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-08-04

Pekanbaru (ANTARA News) - Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Provinsi Riau, menyatakan berhasil menangkap 11 buronan pelaku tindak pidana korupsi sepanjang Januari-Agustus 2018.

"Mereka ada yang masih berstatus sebagai tersangka dan ada yang sudah vonis," kata Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Suripto Irianto di Pekanbaru, Jumat.

Ia menjelaskan secara keseluruhan, sejak awal 2018 lalu Kejari Pekanbaru telah menetapkan sebanyak 18 buronan pelaku Tipikor yang melarikan diri dari proses hukum yang berlangsung.

Dengan ditangkapnya 11 buronan tersebut, artinya masih terdapat tujuh lainnya yang kini masih menjadi pekerjaan rumah kejaksaan. Meski begitu, Suripto memastikan pihaknya akan menyelesaikan seluruh tunggakan pekerjaan rumah tersebut selesai tahun ini.

Salah satu buronan korupsi yang berhasil ditangkap baru-baru ini adalah tersangka korupsi kredit fiktif di BRI Agro Cabang Pekanbaru. Dia adalah Syahroni Hidayat, yang merupakan mantan pimpinan cabang di bank itu.

Syahroni Hidayat sendiri, ditangkap di Medan, Sumatera Utara, Rabu (1/8) di rumah pribadinya. Saat ini, Syahroni Hidayat ditahan di Rumah Tahanan Klas II B Sialang Bungkuk. "Kita akan selesaikan berkasnya, untuk segera disidangkan," katanya.

Penetapan Syahroni sebagai DPO, kata Suripto, sejak Juli 2018 lalu. Ditetapkan sebagai DPO karena tersangka tak menanggapi surat panggilan dari Kejari Pekanbaru. "Sudah kita panggil beberapa kali, tapi tidak hadir. Ternyata dia pindah ke Medan, yang sebelumnya tinggal di Rumbai, Pekanbaru," ujarnya.

Sebelumnya, Kejari juga menangkap drg Mariane Donse Br Tobing, terpidana korupsi pemungutan biaya pemberian vaksin meningitis kepada calon jemaah umrah pada Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Pekanbaru tahun 2011-2012.

Dia ditangkap di Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Jumat (27/7). Sekarang, dia sudah dijebloskan ke penjara dengan hukuman empat tahun penjara.

Sembilan buronan lainnya yang telah ditangkap, juga sudah menjalani hukuman. Mereka adalah Eka Trisila, mantan lurah Tebing Tinggi Okura, Rumbai Pesisir. Dia merupakan terdakwa atas kasus dugaan korupsi honor pegawai kebersihan kelurahan. Diciduk pada Kamis (25/1) lalu di Jalan Cempaka, Pekanbaru, Riau.

Kemudian, Maiyulis Yahya, mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Pekanbaru. Dia berstatus sebagai terpidana kasus korupsi dalam kegiatan pengembangan teknologi pengelolaan persampahan di Kota Pekanbaru. Ditangkap di rumahnya Jalan Melur, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan pada Senin (29/1).

Selanjutnya, Abdul Qohar, mantan PPTK pada kasus pengembangan teknologi persampahan Pekanbaru pada Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Pekanbaru. Ditangkap di warung kopi kawasan Rumbai, Pekanbaru pada Selasa (30/1).

Kemudian, Donny Gatot Trengggono, merupakan terpidana korupsi pengadaan keramba di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Riau tahun 2008. Setelah itu, Khairil Rusli, mantan Pemimpin PT Bank Riau Cabang Pembantu (Capem) Rumbai, terpidana 7 tahun dalam kredit fiktif di Bank Riau. Ditangkap di Batam pada Senin (6/2) lalu.

Selanjutnya, Zainal Arifin, terpidana korupsi proyek Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar. Zainal adalah Direktur CV Bina Mitra Mandiri, selaku kontraktor dalam proyek ini. Dia sudah diputus bersalah dan dihukum penjara 1 tahun dan denda Rp50 juta.

Kemudian, Kaldri Alam, merupakan terpidana korupsi proyek kerambah Dinas Perikanan dan Kelautan Riau. Pada tahun 2012, Direktur PT Prima Bos Mobilindo ini, dinyatakan bersalah oleh hakim melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Dia dijatuhkan hukuman empat tahun penjara serta denda Rp200 juta.

Seterusnya, Edy Yanto juga terpidana korupsi proyek TPA Muara Fajar. Dia yang saat itu selaku kuasa direksi, telah divonis hakim bersalah, dengan hukuman 1,5 tahun penjara dan denda Rp50 juta serta membayar uang pengganti Rp8 juta.

Terakhir, T Ismail Yusuf terpidana tipikor kegiatan pengembangan peremajaan kebun karet rakyat Dinas Perkebunan Provinsi Riau tahun 2006. Menjabat sebagai Kuasa Direktur PT Kencana Raya. Divonis empat tahun dan ditangkap di kediamannya Jalan Nuri, Pekanbaru pada Selasa (6/3).Pewarta: Bayu Agustari Adha/Anggi RomadhoniEditor: Unggul Tri RatomoCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/733204/kejari-pekanbaru-tangkap-11-buronan-tipikor



Original Post

Bupati Jember tidak akan intervensi penahanan pejabat

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-08-04

Jember (ANTARA News) - Bupati Jember Faida mengaku tidak akan melakukan intervensi terhadap penahanan pejabat Pemerintah Kabupaten Jember yang terjerat kasus korupsi hibah dan bantuan sosial senilai Rp38 miliar yang ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

"Saya mengambil sikap bahwa tidak akan melakukan intervensi urusan hukum karena hal itu kewenangan aparat penegak hukum, sehingga kami menghormati tugas profesi aparat penegak hukum yang menangani kasus korupsi di Jember," katanya, di Jember, Jumat.

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan mantan pejabat Pemkab Jember yang pernah menjadi Sekretaris Kabupaten Jember Sugiarto, dan pejabat yang masih aktif yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Ita Puri Andayani, setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana hibah dan bantuan sosial tahun 2015 senilai Rp38 miliar.

"Pemkab Jember juga akan kooperatif untuk penanganan kasus korupsi hibah dan bansos tersebut dengan memberikan izin kepada para pejabat yang dimintai keterangan baik di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur maupun dipanggil menjadi saksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya," ujarnya pula.

Menurutnya, agar roda pemerintahan tetap berjalan, pihaknya juga menunjuk pelaksana harian (Plh) untuk jabatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

"Untuk mengisi jabatan Ita Puri Andayani yang kini ditahan Kejati Jatim, maka ditunjuk Plh untuk melaksanakan tugasnya, sehingga roda pemerintahan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tetap berjalan," katanya pula.?

Sebelumnya kasus korupsi hibah dan bansos Jember tahun 2015 tersebut juga menyeret dua ketua kelompok penerima dana hibah yakni Kusnadi, dan mantan anggota DPRD Jember Wahid Zaini yang sudah divonis satu tahun penjara, kemudian Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni yang sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Mantan Sekkab Jember Sugiarto dan mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Jember Ita Puri Andayani yang kini menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Jember itu sempat dihadirkan dalam persidangan kasus korupsi hibah dan bansos Jember dengan terdakwa Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni di Pengadilan Tipikor Surabaya.Pewarta: Zumrotun SolichahEditor: Unggul Tri RatomoCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/733202/bupati-jember-tidak-akan-intervensi-penahanan-pejabat



Original Post

Media