Kejaksaan tangkap terpidana TPPU BBM Rp1,3 triliun

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-08-05

Pekanbaru (ANTARA News) - Tim Intelijen Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Riau menangkap Deki Bermana, terpidana korupsi tindak pidana pencucian uang (TPPU) penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) senilai Rp1,3 triliun.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Sri Odit Megonondo di Pekanbaru, Minggu mengatakan Deki (40) ditangkap Sabtu siang kemarin (4/8) sekitar pukul 11.45 WITA di Pulau Dewata, Bali.

"Penangkapan dilakukan tim tangkap buron (Tabur) 31.1 Korps Adhyaksa dengan melibatkan Syahbandar Pelabuhan Tanjung Benoa," katanya.

Deki merupakan terpidana 7 tahun dalam perkara TPPU penyelundupan BBM di wilayah Provinsi Riau. Sebelumnya, mantan Mualim I SPOB Melisa milik PT Agni Jaya Kesuma dan mantan Mualim I Kapal MT Santana milik PT Pelumin tersebut pernah divonis bebas oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, pada 12 Agustus 2015 silam.

Namun, dalam upaya kasasi yang dilakukan jaksa penutut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Mahkamah Agung justru menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara. Vonis itu tertuang melalu putusan Nomor 2621 K/Pid.Sus/2015 tanggal 24 Agustus 2016.

Selain pidana tujuh tahun penjara, Deki juga diwajibkan membayar denda Rp500 juta subsidair satu tahun penjara. Selanjutnya, MA juga mewajibkan Deki membayar uang pengganti kerugian negara Rp547.137.000.000 subsidair satu bulan kurungan badan.

"Perkara tersebut telah inkrah. Selanjutnya dia harus dieksekusi," ujar Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Pekanbaru, Ahmad Fuady.

Namun, pasca putusan MA sejak 2016 silam tersebut, Deki justru melarikan diri. Akhirnya Kejari Pekanbaru mengeluarkan penetapan buron dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru Nomor : B-01/N.4.10/Dsp.4/01/2018 tanggal 25 Januari 2018, Jaksa terus melakukan koordinasi guna melacak keberadaan Deki sebelum akhirnya terendus sedang berada di Bali.

Kasus penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) ilegal senilai Rp 1,3 triliun di Batam ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Saat itu, Deki merupakan tersangka terakhir yang ditetapkan oleh penyidik.

Pengungkapannya bermula dari laporan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) kepada Mabes Polri. Saat itu, lembaga telik sandi keuangan tersebut menemukan rekening gendut salah satu PNS Pemkot Batam, Niwen. Setelah melalui serangkaian proses penyelidikan, akhirnya penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipidsus) Bareskrim Polri menahan Niwen pada 28 Agustus 2014.

Niwen memiliki rekening yang dicurigai terlibat TPPU dalam kasus yang sedang diungkap di Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Setelah ditelusuri aliran dana Rp 1,3 triliun yang masuk ke rekening Niwen, berasal dari kakak kandungnya, Ahmad Mahbub alias Abob. Dana itu berasal dari kasus kencing dan penyelundupan BBM ilegal yang juga berkaitan dengan kasus pencucian uang.

Kasus ini, menjerat sejumlah nama. Antara lain, Achmad Mahbub alias Abob alias Kapten Ahmad (swasta), dan Yusri selaku Pengawas Penerimaan dan Penimbunan di Depot Siak Kota Pekanbaru. Kemudian, Du Nun alias Aguan alias Anun (swasta), yang dikenal sebagai Raja Ruko di Riau.

Selanjutnya, Wahyudin, Joko Lelono, Sunarto Alfaris, Muhamad Hadi Adha, Chaerul Fajar, Mufti Amrilah, Daniel Tariman, Maman Abdul Rachman, dan Usman Langkana, dan Wahyono (telah meninggal dunia/Kapten MT. Santana).

Selain itu, kasus ini juga menyeret sejumlah oknum angkatan laut, yakni Antonius Manullang, Guntur Hadi Permana, Fajar Adha, dan seorang pekerja harian lepas (PHL) Aripin Ahmad.Pewarta: Bayu Agustari AdhaEditor: Ruslan BurhaniCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/733515/kejaksaan-tangkap-terpidana-tppu-bbm-rp13-triliun



Original Post

Dituntut 7,5 Tahun Penjara, Eks Kadishut Tidak Ajukan Pledoi

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-8-5

Dituntut 7,5 Tahun Penjara, Eks Kadishut Tidak Ajukan Pledoi

Perkara Korupsi Anggaran

BEKAS Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Kabupaten Kampar, Muhammad Syukur dituntut hukuman 7.5 tahun penjara. Ia dinilai terbukti melakukan korupsi anggaran.

"Menuntut terdakwa Muhammad Syukur dengan pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan dipotong masa tahanan yang sudah dijalani." Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kampar, Ginting membacakan amar tuntutan.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru itu, JPU juga menuntut Syukur dikenakan hukuman denda Rp200 juta subsider tiga bulan dan uang pengganti Rp2,7J miliar.

"Jika uang pengganti tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan tetap, maka harta benda terdakwa akan disita dan dilelang untuk mengganti kerugian negara. Kalau tidak mencukupi, akan diganti dengan hukuman penjara selama 4 tahun," sebut Ginting.

Dalam persidangan perkara sama, Dedi Gusman. Bendahara Dishut Kampar dituntut hukuman 6 tahun

penjara, denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan, dan membayar uang pengganti Rp900 juta subsider 3 tahun kurungan.

Menurut JPU. perbuatan kedua pejabat itu memenuhi unsur dakwaan primair Pasal 2 ayat I juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat I kesatu KUHP.

Syukur dan Dedi menyatakan tidak mengajukan pembelaan atau pledoi. Kepada majelis hakim, mereka menyatakan menye-sal dan berjanji tak mengulangi perbuatan.

Syukur dan Dedi pun memohon majelis hakim memberikan keringanan hukuman. Alasannya, mereka menjadi tulang punggung keluarga.

"Saya mohon pada majelis hakim agar bisa menjalani sisa hukuman di (Lapas) Bangkinang (Kampar)," pinta Syukur lagi.

Setelah mendengarkan permohonan terdakwa, JPU menegaskan tetap pada tuntutannya. Majelis hakim memutuskan menggelar sidang pembacaan putusan pekan depan.

byu



Original Post

Usai Bantu 3 Daerah, Anggota DPR Dapat Bantuan Rp 2,6 M

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-8-5

Usai Bantu 3 Daerah, Anggota DPR Dapat Bantuan Rp 2,6 M

Perkara Suap Usulan Anggaran

ANGGOTA Komisi XI DPR Amin Santono mengaku menerima uang Rp2.6 miliar dari Eka Kamaluddin. Politisi Demokrat itu berdalih uang ini bantuan pinjaman. Awalnya, Amin diperkenalkan dengan Eka Kamaluddin oleh Iwan Sonjaya, Iwan adalah politisi PKS bekas anggota DPRD Kabupaten Kuningan.

Usai perkenalan. Eka kerap bertandang ke ruang kerja Amin di DPR. Eka beralasan ingin berkonsultasi dengan Amin.

"Kenal di gedung DPR. Dia datang sendiri, tanya-tanya bagaimana cara menjadi anggota DPR. Dia ingin maju (caleg)," kata Amin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Anggota DPR dua periode itu bersaksi dalam sidang perkara suap usulan tambahan anggaran dengan terdakwa Ahmad Ghiast, Direktur CV Iwan Binangkit.

Setelah berkenalan sebulan dan intens komunikasi. Eka mulai membicarakan soal usulan tambahan dana untuk daerah di APBN 2018. Eka meminta Amin membantu mengusulkan.

"Ya istilahnya ada katanya teman mau ngusulin anggaran. Itu aja," tutur Amin.

Eka menyebutkan ada tiga daerah yang ingin mendapatkan tambahan dana. Yakni Kota Tual yang mengusulkan tambahan dana Rp29.8 miliar. Kabupaten Ogan

Komering Ulu Rp29 miliar dan Kabupaten Lampung Tengah Rp79 miliar.

Menanggapi permintaan bantuan itu. Amin mengontak Yaya Purnomo, Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan JKe- menterian Keuangan.

"Saya komunikasi sama orang Kemenkeu, Yaya Purnomo. Ini ada dari Kabupaten mau usulin anggaran," ujar Amin.

Amin menyuruh Eka membuat proposal permohonan tambahan dana yang ditujukan kepada Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Menurut Amin, Eka sudah mengerti prosedurnya. Termasuk soal proposal yang harus disetujui kepala daerah. "Mereka paham semua, mereka pintar. Saya enggak kasih arahan. Saya nerima aja. Terima proposal," sebut Amin.

Singkat cerita, proposal diserahkan ke Amin dan diteruskan ke Yaya. "Jadi di sana kan ada Yaya Pumomo. Jadi ya udah (serahkan) ke dia aja," tutur Amin.

Eka lalu memberikan uang kepada Amin. Pertama, di rumah Amin di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Berikutnya saat di Kuningan. Terakhirnya di mang kerja di DPR.

"Setelah dicek, diingat-ingat (jumlahnya) Rp2,6 miliar." aku Amin.

BYU





Original Post

KPK Usut Keterlibatan Anggota DPR Lainnya

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-8-5

KPK Usut Keterlibatan Anggota DPR Lainnya

Kasus Percaloan Anggaran Perimbangan Daerah

Penangkapan anggota Komisi Xl DPR Amin Santono membuka tabir percaloan anggaran perimbangan keuangan daerah. Politisi Partai Demokrat itu pernah mengusulkan tambahan anggaran untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Lampung Tengah, Kota Tual, dan terakhir, Kabupaten Sumedang.

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan percaloan anggaran perimbangan untuk daerah lainnya.

"Masih dikembangkan penyidik. Siapa pihak-pihak di Komisi Xl DPR dan Kemenkeu yang terlibat perkara ini," kata juru bicara KPK Febri Diansyah.

Penyidikan ke arah itu dimulai dengan menggeledah tiga tempat rumah dinas anggota Komisi Xl Fraksi PAN Sukiman, apartemen Suherlan (tenaga ahli Sukiman) dan rumah Puji Suhartono (Wakil Bendahara

Umum DPP PPP Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali. Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur).

"Kami sita data usulan dana perimbangan keuangan daerah pada Rancangan APBN Perubahan 2018 dari tiga lokasi yang digeledah," ungkap Febri.

Yakni usulan dari Kabupaten Lampung Tengah (Lampung), Kabupaten Majalengka (Jawa Barat), Kabupaten Tabanan (Bali), Kabupaten Kampar (Riau), Kabupaten Seram Bagian Timur (Maluku). Kabupaten Halmahera Timur (Maluku Utara), Kota

Balikpapan (Kalimantan Timur), Kabupaten Pegunungan Arfak (Papua Barat), Kota Dumai (Riau) dan Provinsi BaJi.

Dari apartemen Suherlan di Kalibata City, penyidik juga menyita mobil Toyota Camry. Sementara dari rumah Puji uang Rpl ,4 miliar dalam bentuk dolar Singapura. Mobil dan uang itu diduga terkait dengan praktik percaloan anggaran.

"Kami akan validasi dari siapa mobil, uang, dan dokumen tadi diterima Sukiman, tenaga ahli Sukiman, dan Puji," kata Febri.

Praktik percalonan anggaran perimbangan keuangan daerah ini dibongkar dengan penangkapan terhadap Amin Santono. Yaya Purnomo, Eka Kamaluddin dan Ahmad Ghiast pada 5 Mei 2018 silam.

Amin ditangkap saat menerima uang Rp400 juta dari Ghiast

dan Eka di kawasan Bandara Halim Perdana Kusuma. Jakarta Timur. Kemudian dilanjutkan penangkapan terhadap Yaya. Kepala Seksi Pengembangan, Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Sebelumnya, Ghiast sudah menyerahkan Rpl 10 juta lewat transfer rekening.

Uang Rp510 juta itu untuk menggolkan usulan tambahan dana perimbangan untuk Kabupaten Sumedang pada APBN Perubahan 2018. Dalam proposal, Kabupaten Sumedang mengajukan usulan tambahan anggaran Rp25,85 miliar.

Rinciannya Rp21,85 miliar untuk proyek pembangunan jalan dan jembatan, serta Rp4 miliar untuk proyek pengembangan pengelolaan jaringan irigasi,

rawa dan pengairan. Ghiast, Direktur CV Iwan Binangkit berharap jika usulan disetujui perusahaannya bisa menggarap proyek yang dibiayai dari anggaran perimbangan itu.

Perkara Ghiast sudah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Amin yang dihadirkan sebagai saksi mengungkapkan pernah menerima uang Rp2,6 miliar dari Eka Kamaluddin.

Sebelumnya, ia membantu Eka Kamaluddin mengusulkan anggaran perimbangan untuk Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kota Tual pada APBN 2018.

Namun Amin berkelit pemberian duit itu sebagai fee atas jasanya mengusulkan anggaran ketiga daerah itu. Katanya, uang itu bantuan pinjaman.

gpg





Original Post

Amin Minta Panjar Rp 500 Juta Dulu

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-8-5

Amin Minta Panjar Rp 500 Juta Dulu

Bantu Usulan Kabupaten Sumedang

DIREKTUR CV Iwan Binangkit, Ahmad Ghiast didakwa menyuap anggota DPR Fraksi Demokrat Amin Santono dan pejabat Kementerian Keuangan Yaya Pumomo. Pemberian suap agar Kabupaten Sumedang mendapat tambahan anggaran perimbangan daerah pada APBN Perubahan 2018.

"Terdakwa Ahmad Ghiast memberikan uang sejumlah Rp510 juta kepada Amin Santono selaku anggota Komis XI DPR periode 2014-2019 dan Yaya Purnomo, Kepala Seksi pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan," Jaksa Penuntut Umum KPK Eva Yus-tisiana membacakan dakwaan di

Pengadilan Tipikor Jakarta.

Ghiast adalah kontraktor yang biasa menggarap proyek infrastruktur di Kabupaten Sumedang. Ia mendapat informasi dari Iwan Sonjaya mengenai cara mendapatkan tambahan anggaran proyek infrastruktur dari APBN-P 2018. Yakni dengan mengajukan usulan lewat Amin. Namun harus memberikan fee 7 persen dari anggaran yang bakal diterima.

Selanjutnya, dibuat proposal permohonan tambahan anggaran kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jumlahnya Rp25,85 miliar.

Rinciannya, Rp21.85 miliar untuk proyek pembangunan jalan dan jembatan, serta Rp 4

miliar untuk proyek pengembangan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan pengairan sehingga totalnya Rp25,85 miliar.

Proposal ditandatangani Pejabat Sementara Bupati Sumedang Sumarwan Hadisumarto. Dokumen itu dibawa Ghiast untuk disampaikan kepada Amin.

Ghiast dan Iwan pergi ke DPR pada 8 April 2018 untuk menemui Amin. Namun Amin tak ada. Iwan lalu mengenalkan Ghiast dengan Eka Kamaluddin, teman dekat Amin. Proposal diserahkan lewat Eka.

Pada 24 April 2018, Ghiast menelepon Amin dan memohon agar membantu mengusulkan tambahan anggaran proyek infrastruktur untuk Kabupaten

Sumedang. Ghiast bersedia memberikan fee 7 persen. Amin setuju.

Sepekan kemudian. Amin meminta uang muka atau pan-jar Rp500 juta kepada Eka. Pada 1 Mei 2018, Amin kembali meminta Rp 10 juta untuk biaya pengawalan usulan. Uang ini akan diberikan kepada Yaya yang pejabat Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuai -an.

Hari itu j- ga. Ghiast mentransfer Rp. 1 juta ke rekening Eka. Tiga hari kemudian, 4 Mei 20I8,Ghia- c kembali mentransfer RplOO juta ke Eka untuk

diserahkan kepada Amin.

Sore harinya, Ghiast menemui Amin dan Eka di restoran di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Ghiast menyerahkan uang Rp400 juta kepada Amin. Penyerahan uang ini terendus KPK. Ketiga pun ditangkap. Yaya menyusul dicokok.

Menurut jaksa KPK, perbuatan Ghiast diancam pidana sebagaimana Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Ancaman hukumannya minimal I tahun penjara, maksimal 5 tahun penjara. Serta denda minimal Rp50 juta, paling banyak Rp250 juta. Ghiast tak mengajukan keberatan atas dakwaan ini.

b yu





Original Post

Bacaleg PSI Zero Koruptor

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-8-5

Bacaleg PSI Zero Koruptor

Lolos Dari Penjaringan Ketat

PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) jadi partai pertama mendapat predikat bacaleg zero koruptor dari KPU di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

Meski parpol debutan baru tapi tidak ada satupun bacaleg usungannya terverifikasi penyelenggara pernah terlibat tindak pidana korupsi atau rasuah.

Ketua DPP PSI Tsamara Amany Alatas menjelaskan, partainya sejak awal memang komit untuk tidak mengusung individu dengan catatan kriminal seperti koruptor sebagai caleg. Tekad itu kemudian diimplementasikan dalam proses penyaringan bacaleg tingkat partai dengan sangat ketat.

Dia menjelaskan, pada proses penyaringan, ada sejumlah tahapan harus ditempuh para pihak sebelum akhirnya dimasukan ke dalam daftar bacaleg PSI dan diajukan ke KPU. Pada tahap pertama, para peminat caleg harus melengkapi dahulu berkas administrasi sebagai bacaleg. Syarat pertama ini wajib dilakukan untuk memudahkan tim khusus dari partai menelusuri rekam jejak sibersangkutan. Apabila tahap pertama lolos, lanjut Tsamara, maka masuk ke tahap kedua yakni semacam fit and proper test.

Pada tahap ini para calon caleg yang lolos akan diuji kemampuan dan kelaikannya oleh tim independen. Tim ini terdiri antara lain Prof Mahfud MD, Marie Elka Pangestu dan Bibit Samad Riyanto.

Dalam fit and proper test, tim independen akan menilai kelaia-

kan para kandidat caleg. Mulai dari kejujuran terkait tindak pidana korupsi selama berada di masyarakat, organisasi, perusahaan atau instansi akan di kupas habis-habisan.

Proses test disiarkan secara langsung melalui web PSI sebagai bentuk asas keterbukaan dan transparan. "Dengan cara ini kita bisa pastikan tidak ada orang berani mendafatar PSI jika dia memiliki rekam jejak terpidana korupsi," jelasnya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta.

Hasil dari fit dan proper test dari tim independen, nantinya akan dijadikan kesimpulan bahwa si kandidat caleg ini layak didaftarkan atau tidak. "Jadi dari DPP PSI juga tidak bisa menentukan siapa- siapa nih," terang Tsamara.

Ia mengakui akan ada pihak-pihak bertanya-tanya soal jaminan dari PSI bahwa si bacaleg tidak akan melakukan tindak korupsi apabila terpilih. Partai juga sudah menyiapkan sebuah mekanisme khusus.

Nantinya, kinerja caleg terpilih akan dipantau. Masyarakat akan dilibatkan dalam proses ini. Apabila kinerjanya ternyata buruk atau berpotensi melakukan tindak pidana, maka akan di recall partai.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia. Jerry Sumampouw menilai, PSI memang memiliki kultur penjaringan caleg yang kuat. Para caleg mendaftar lewat PSI ini harus menjalani uji kepatutan dan kelayakan oleh tokoh-tokoh mumpuni di bidangnya.

SSL





Original Post

Terpidana Pencucian Uang Diringkus

Media Cetak Media Indonesia Halaman 3
2018-8-5

Terpidana Pencucian Uang Diringkus

TIM intelijen Kejaksaan Agung bersama Kejaksaan Tinggi Riau dan Kejaksaan Tinggi Bali berhasil meringkus Deki Bermana, 40, terpidana kasus pencucian uang yang merugikan negara Rpl,3 triliun.

Deki diamankan di Pelabuhan Tanjung Benoa, Denpasar. Bali, kemarin, sekitar pukul 11.45 Wita. Pengungkapan kasus yang dilakukan Tim Tangkap Buron (Tabur) 31.1 Korps Adhyaksa itu melibatkan syahbandar.

Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung. Jan Samuel Maringka, mengatakan tindakan yang diambil petugas merujuk putusan Mahkamah Agung Nomor 2621 K/PID.SUS/2015 tanggal 24 Agustus 2016. "Deki Bermana dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) senilai Rpl,3 triliun di Batam," ujarnya.

Sebelumnya, sambung dia, pihak Kejari Pekanbaru melalui Surat Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru Nomor B-01/N.4.10/Dsp.4/01/2018 tanggal 25 Januari 2018 juga telah meminta jajaran Korps Adhyaksa membantu melacak dan menangkap terpidana tersebut.

Jan menambahkan, Deki tercatat memiliki dua domisili, yaitu di Jl Kampar III Nomor 4 RT006/03, Kelurahan Tanjung Rhu, Kota Pekanbaru, serta di Kampung Rawa Depok, Kelurahan Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok.

Terpidana bekerja sebagai karyawan swasta PT Agni Jaya Kusuma sebagai mualim satu, la pun pernah bekerja dengan posisi serupa di kapal MT Santana milik PT Pelumin.

"Atas perbuatannya, terpidana dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar RpSOO juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, denda diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun." terangnya.

Keberhasilan penangkapan buron kasus pidana itu merupakan buah kerja keras program Tabur 31.1 yang digagas Jan Samuel Maringka. Program itu merupakan rekomendasi rapat kerja Kejaksaan Agung pada Desember 2017. Hingga saat ini sudah 145 buron yang berhasil ditangkap.

"Program Tabur 31.1 itu dilakukan untuk eksekusi pelaku tidak pidana, baik tersangka, terdakwa, maupun terpidana. Program itu bermakna, 31 kejati di seluruh Indonesia harus menangkap minimal 1 buron," pungkas Jan.

(Gol/P-3)





Original Post

Pisahkan Tahanan Mantan Sekda dan Mantan Kadis

Media Cetak Jawa Pos Halaman 10
2018-8-5

Pisahkan Tahanan Mantan Sekda dan Mantan Kadis

SURABAYA Mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Kadis DP3AKB) Ita Poeri Andayani kini ditahan di Lapas Kelas II-A Jember. Sebelumnya, dia ditahan di Cabang Rutan Negara Kelas I-A Surabaya di Kejati Jatim sejak ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana bansos pada Kamis (2/8).

Kasipenkum Kejati Jatim Richard Marpaung mengatakan, Ita dipindahkan ke Lapas Jember pada Jumat pagi (3/8). Menurut dia, Ita sengaja dipindah agar terpisah dengan mantan Sekda Jember Sugiarto yang juga ditahan di rutan kejati atas kasus yang sama. Sementara itu, sampai kini Sugiarto tetap menghuni rutan kejati.

Richard menjelaskan, Ita dan

Sugiarto dipisahkan agar tidak bisa berkomunikasi. Dengan demikian, keduanya tidak bisa bersekongkol memberikan keterangan palsu kepada penyidik untuk meringankan hukuman. Sebab, mereka masih akan dimintai keterangan oleh penyidik untuk berita acara pemeriksaan (BAP). "Malam kami tahan, paginya

langsung kami pindah ke Jember biar tidak setting-an mereka. Karena mereka masih perlu kami BAP" kata Richard kemarin (4/8).

Ita dan Sugiarto untuk sementara ditahan kejati selama 20 hari mendatang. Apabila penyidikan belum rampung dan kasus itu belum siap untuk disidangkan, masa penahanan mereka diperpanjang.

Richard menjelaskan, Ita dan Sugiarto kini berseberangan. Meski demikian, pihaknya tetap perlu memisahkan mereka agar tidak bekerja sama dalam memberikan keterangan. Ita dan Sugiarto sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pihak kejati karena dianggap terlibat korupsi dana hibah bansos Pemkab Jember tahun anggaran 2015. Peneta-

pan tersangka terhadap dua pejabat eksekutif itu menyusul Ketua DPRD Jember nonaktif Thoif Zamroni yang kini sudah disidang di Pengadilan Tipikor Surabaya. Diduga, ada persekongkolan antara pejabat eksekutif dan 1 egi sla tif bil a itu untuk mengorupsi dana bansos yang sebesar Rp 38 miliar tersebut.

Dari praktik korupsi itu, negara dirugikan sampai Rp 1,4 miliar. Kerugian tersebut berasal dari pencairan dana bansos kepada kelompok masyarakat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dua tersangka itu dijerat dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Mereka bisa dihukum maksimal 20 tahun penjara,

(gas cll/diq)





Original Post

Media