RUU Kepailitan dan PKPU Tuai Kontroversi

Media Cetak Harian Kontan Halaman 21
2018-8-6

RUU Kepailitan dan PKPU Tuai Kontroversi

Ada 17 poin yang dimasukkan Pokja revisi UU Kepailitan

JAKARTA. Kelompok Kerja (Pokja) revisi Undang-Undang (UU) 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memasukkan 17 poin perubahan. Poin-poin itu masuk dalam naskah akademik untuk segera dibahas antara DPR dan pemerintah.

Anggota tim Pokja Revisi UU Kepailitan dan PKPU Imran Nating menjelaskan, sebanyak 17 poin tersebut masih akan difinalisasi sehingga bisa berubah, baik bertambah ataupun dihapus. Namun yang pasti, naskah akademik RUU Kepailitan dan PKPU ini ditargetkan rampung pada Oktober mendatang.

Sebanyak 17 poin perubahan itu, antara lain, adanya minimum pengajuan PKPU dan pailit sebesar Rp 500 juta. Sebelumnya, aturan ini tidak ada. Juga ada poin perlunya mekanisme tes insolvensi atau ujicoba keuangan sebagai tolok ukur kemampuan debitur membayar utang.

Menurut Imran, mekanisme ini menjadi salah satu yang menuai kontroversi. Sebab, tes insolvensi diusulkan untuk dilakukan sebelum adanya ketukan palu hakim yang menyatakan debitur pailit. Pasalnya, untuk mengetahui ke-

mampuan debitur, kreditur pemohon perlu mengetahui laporan keuangan debitur.

Imran mengaku pesimis poin ini bisa dijalankan di Indonesia. "Tes insolvensi ini sulit, karena hanya perusahaan tercatat di bursa saham yang bisa diakses laporan keuangannya," jelas Imran kepada KONTAN, Minggu (5/8). Dengan alasan itulah, saat ini ada ada usulan untuk menghapus poin ini dari naskah akademik {lihat tabel).

Pakar hukum kepailitan Ricardo Simanjuntak menilai, munculnya poin tes insolvensi dalam naskah akademik ini berpotensi melanggar hukum acara perdata.

"Barangsiapa yang mendalilkan, maka dia harus membuktikan. Bagaimana bisa pemohon pailit membuktikan termohon pailit bahwa dia tak mampu membayar utangnya bila tak bisa mengakses laporan keuangan termohon," kata Ricardo kepada KONTAN.

Poin Penting Revisi UU Kepailitan PKPU

Permohonan diajukan minimal oleh dua kreditur yang memiliki tagihan 1 jatuh tempo, sebelumnya hanya satu kreditur yang punya utang jatuh tempo dan menggandeng kreditur lain yang punya tagihan meskipun belum jatuh tempo.

2. Nilai minimum pengajuan permohonan PKPU dan Pailit adalah Rp 500 juta, Membuat insolvency test atau tes gagal bayar kepada debitur guna 1 mengukur kemampuan debitur membayar utangnya

4 Mekanisme pembuktian diubah dari pembuktian sederhana menjadi pembuktian faktual, salah satunya Insolvency test.

Hakim bisa memutuskan secara independen soal hasil insolvency test, 5. apakah debitur bisa diselamatkan atau dipailitkan meskipun permohonan berawal dari PKPU

Kondisi diam otomatis ditetapkan kepada debitur sejak adanya permohonan r pailit. Sebelumnya kondisi ini ditetapkan setelah ada putusan pengadilan soal pailit atau tidak. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemindahan assei dari debiturj Memberikan kewenangan lebih besar kepada kreditur separatis untuk 1 mengeksekusi asset debitur

o Memasukan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengajukan permohonan pailit, sebelumnya kewenangan ini diserahkan kepada BI

BUMN, BUMD, dan BUMDes strategis yang menggarap sektor kepentingan

9. publik yang tidak bisa dilakukan sektor swasta dapat dikecualikan dari permohonan PKPU

10. Kepailitan untuk BUMN, BUMD, dan BUMDes akan diatur lebih lanjut

Anggar Septiadi/ Sumber Pokja Revisi UU Kepailitan dan PKP





Original Post

DISKUSI KEMANDIRIAN ENERGI

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 25
2018-8-6

DISKUSI KEMANDIRIAN ENERGI

Ketua Mahkamah Agung M. Hatta Ali (Aerfua Aanan), Komisaris Utama PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. Theo Lekatompessy (kedua kiri), Direktur Bank Exim Indonesia Dwi Wahyudi (kiri) dan Anggota Dewan Komisioner OJK Achmad Hidayat menghadiri Diskusi

Kemandirian Energi Ekonomi Nasional Alumni Universitas Airlangga di Jakarta, Minggu (5/8). Diskusi tersebut menekankan pentingnya sektor riil dalam penguatan neraca pembayaran nasional agar nilai tukar terjaga.

BISNIS/FELIX JODY KINARWAN





Original Post

Trauma Korban Pemerkosaan Harus Menjadi Pertimbangan

Media Cetak Kompas Halaman 9
2018-8-6

Trauma Korban Pemerkosaan Harus Menjadi Pertimbangan

PERLINDUNGAN ANAK

JAKARTA, KOMPAS - Kalangan aktivis perempuan dan anak mendukung upaya banding oleh korban pemerkosaan, WA (15), menyusul putusan hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian yang memvonisnya 6 bulan penjara. Faktor psikologis WA yang mengalami trauma akibat kekerasan seksual mesti menjadi pertimbangan hukum.

Aliansi Keadilan untuk

Korban Perkosaan di Jakarta, Minggu (5/8/2018), mengecam penjatuhan pidana 6 bulan penjara pada WA, anak korban pemerkosaan yang menggugurkan kandungan. Selain memeriksa secara hati-hati perkara itu, majelis hakim tingkat banding juga diharapkan tak memperkuat putusan pengadilan pertama dengan membebaskan WA.

Harapan itu disampaikan Ad-

riana Venny (Komisioner Komnas Perempuan), Livia Iskandar (psikolog Yayasan Pulih), Mai-dina Rahmawati (peneliti Institute for Criminal Justice Re-form/lCJR), dan Veni Siregar (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Jakarta).

"Kami berharap Pengadilan Tinggi Jambi menggelar sidang terbuka. Selama persidangan di

pengadilan negeri (PN), beberapa hal diabaikan," ujar Maidina. Dari kajian yang dilakukan ICJR dan kalangan aktivis perempuan dan anak, WA seharusnya dibebaskan majelis hakim karena unsur tindak pidana dituntut pada WA tak terbukti. Sebab, tak ada pembuktian di persidangan bahwa bayi ditemukan warga adalah anak korban pemerkosaan itu. Dalam visum

et repertum pada bayi, tak diketahui penyebab kematian bayi.

Selain itu, penuntut umum dan majelis hakim PN tak menggali aspek psikologis anak yang jadi korban pemerkosaan yang didakwa melakukan aborsi. Padahal, hakim terikat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum,

yang mewajibkan hakim menggali rasa keadilan agar putusan berkeadilan bagi perempuan. "Fakta anak adalah korban pemerkosaan yang trauma diabaikan. Padahal, korban pemerkosaan boleh aborsi," kata Veni

"Perlu pemeriksaan psikologis dan keterangan psikolog atau psikiatri di pengadilan. Apalagi pelakunya adalah kakaknya," kata Livia.

(SON)





Original Post

Kepala Daerah Terpilih Jangan Korupsi

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 11
2018-8-6

Kepala Daerah Terpilih Jangan Korupsi

JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi memberi peringatan bagi pasangan kepala daerah terpilih dalam Pilkada 2018 agar tak melakukan tindak pidana korupsi selama menjabat. Potensi benturan kepentingan dalam pendanaan pilkada kerap terjadi ketika donatur mengharapkan balas jasa saat kepala daerah terpilih menjabat Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, hingga saat ini total ada 98 kepala daerah yang telah diproses KPK. Modus korupsi sejumlah kepala daerah yang tertangkap tangan ini adalah suap terkait proyek infrastruktur atau pengadaan barang dan jasa. Selain itu. juga kasus pengisian jabatan, perizinan, pengurusan dan pengesahan anggaran, pengesahan pengaturan APBD, dan alih fungsi hutan atau tukar-menukar kawasan hutan. KPK. menurut dia, mengingatkan kepada pasangan kepala daerah terpilih agar tak terjerat dalam kasus korupsi. Banyaknya kasus kepala daerah terjerat operasi tangkap tangan KPK dengan berbagai modus korupsi harus menjadi pelajaran. "KPK mengingatkan agar proses hukum yang telah dilakukan kepada sejumlah kepala daerah ini menjadi pelajaran bagi para kepala daerah terpilih di Pilkada 2018. Agar tidak melakukan hal yang sama saat menjabat," tuturnya, di Jakarta, Minggu (5/8/2018). Febri mengungkapkan, KPK telah memaparkan bahwa terdapat potensi benturan kepentingan dalam pendanaan pilkada. Hal ini ditunjukkan oleh pengeluaran dana pilkada yang melebihi harta kas kandidat. Begitu pun donatur mengharapkan balasan saat calon kepala daerah menjabat. "Calon kepala daerah pun berpotensi membalas jasa donatur saat menjabat," katanya. Stufli KPK soal potensi benturan kepentingan dalam pendanaan Pilkada 2017 mengungkapkan, berdasarkan hasil penelitian dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tahun 2016 menyebutkan bahwa penyebab kepala daerah korupsi karena enam faktor, yakni monopoli kekuasaan, diskresi kebijakan, lemahnya akuntabilitas, biaya pilkada yang mahal, kurangnya kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta kurang pahamnya peraturan dan pemahaman tentang konsep budaya yang salah.

(IVT)





Original Post

Presiden Venezuela Lolos dari Upaya Pembunuhan

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 12
2018-8-6

Presiden Venezuela Lolos dari Upaya Pembunuhan

CARACAS, (PR).-

Presiden Venezuela lolos dari upaya percobaan pembunuhan. Seperti dilaporkan BBC, Minggu (5/8/2018), serangan pesawat nirawak yang hampir merenggut nyawa pemimpin Venezuela itu terjadi saat Presiden Nicolas Maduro berpidato di Caracas yang ditayangkan langsung televisi. Presiden Maduro dalam kondisi baik, tetapi tujuh tentara terluka akibat serangan tersebut.

Menteri Komunikasi Jorge Rodriguez mengatakan, itu merupakan upaya pembunuhan Maduro. Maduro sedang berpidato pada acara militer di lapangan terbuka ketika dia dan pejabat lainnya tiba-tiba melihat ke atas dan terkejut. Audio kemudian terputus.

Puluhan tentara terlihat melarikan diri sebelum siaran televisi dihentikan. Ledakan keras juga bisa terdengar di rekaman.

Menteri Rodriguez mengatakan, serangan itu terjadi ketika Maduro berpidato pada acara yang menandai ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Venezuela. Dua pesawat nirawak yang bermuatan bahan peledak, meledak di dekat podium presiden.

Menteri Komunikasi itu menuduh oposisi sayap kanan negara itu berada di balik serangan. "Setelah kalah pemilihan suara, mereka gagal lagi." kata Rodriguez seperti dikutip BBC. Dia mengacu pada pemilihan presiden. Mei, ketika Maduro terpilih kembali untuk enam tahun. Rodriguez juga mengatakan

bahwa para prajurit yang terluka sedang dirawat di rumah salat, sementara presiden melakukan pertemuan dengan para menteri dan komandan militernya. Tidak ada kelompok yang mengaku- di balik upaya yang diduga pembunuhan itu. Pada Juni 2017, helikopter menyerang dan menjatuhkan granat di Mahkamah Agung Venezuela.

Oscar Perez, seorang pilot helikopter elite, mengklaim dia melakukan serangan helikopter itu dan meminta Venezuela bangkit melawan pemerintahan Presiden

Maduro. Dia dibunuh oleh polisi dalam sebuah pengepungan dekat Caracas pada Januari.

Dilansir BBC, sejak mengambil alih kepresidenan pada 2013. pemerintahan Maduro telah mengundang kecaman luas dari serangkaian negara di seluruh dunia karena merongrong demokrasi dan melanggar hak asasi manusia di negaranya.

Lawannya menggambarkan Maduro sebagai seorang pemimpin zalim yang kejam yang menahan lawan politiknya atas tuduhan terlalu keras oleh pengadilan yang berada di bawah kendali partainya. Sementara para pengikutnya mengatakan, dia melindungi negara itu dari kudeta lain.

Terpilihnya kembali Maduro pada Mei terjadi di tengah-tengah krisis ekonomi mendalam yang mendorong ratusan ribu orang Venezuela keluar dari negara kaya minyak itu. Namun, masih ada sekelompok orang yang setia men-

dukung Maduro dan Partai Persatuan Sosialis (PSUV)-nva. Mereka mengatakan, permasalahan Venezuela disebabkan bukan oleh pemerintah, tetapi oleh kekuatan imperialis seperti AS.

Langgar HAM

Tepat setahun lalu, PBB mengecam aksi pemerintah Venezuela ang menggunakan kekerasan untuk membungkam kelompok oposisi. Hasil investigasi Badan HAM PBB (UNHRC) periode 6 Juni sampai dengan 31 Juli 2017, seperti dikutip Yahoo News saat itu. menunjukkan bahwa pemerintah telah menggunakan kekerasan secara

berlebihan terhadap demonstran yang sejak April sampai saat ini terus melakukan aksi protes terhadap rezim Nicolas Maduro.

Direktur UNHRC Zeid Raad A) Hussein mengatakan, pihaknya menurunkan sejumlah tim ke daerah-daerah terpencil di Venezuela untuk menyelidiki sejauh mana kekerasan yang dilakukan pemerintah terhadap massa oposisi. Zeid mengungkapkan, pihaknya melakukan investigasi ke kampung-kampung setelah tak mendapat respons dari pemerintah Venezuela saat akan melakukan investigasi di Kota Caracas.

Berdasarkan hasil wawan-

cara terhadap 135 keluarga korban kekerasan rezim Maduro. menurut Zeid, UNHRC mengambl kesimpulan bahwa pemerintah Venezuela selama ini tak berupaya melakukan pencegahan agar kekerasan tak terjadi. "Pemerintah jarang mengecam aksi kekerasan yang terjadi di sana," ujar Zeid saat itu.

Otoritas UNHRC memperingatkan Venezuela bahwa semua kekerasan yang terjadi di sana direkam dan para pelakunya dan akan diajukan ke pengadilan internasional. UNHRC, kata Zeid, akan terus memantau situasi di negeri kaya minyak tersebut.

(Humi ca Sinaga)





Original Post

Penangkapan Terduga Terorisme Perlu Pengawasan

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-8-6

Penangkapan Terduga Terorisme Perlu Pengawasan

JAKARTA - Sebanyak 260 terduga teroris telah ditangkap setelah ledakan bom Surabaya pada Mei 2017 lalu. Kewenangan Polri menjaring terduga teroris tersebut makin kuat setelah disahkannya UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Namun, Polri enggan menyampaikan kepada publik bagaimana kronologi penangkapan dan peran para terduga teroris di berbagai daerah tersebut. Padahal, ada kekhawatiran terjadinya ekses dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam serangkaian penangkapan itu.

Pengamat Terorisme dari the Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya menilai, implementasi dari kewenangan lebih aparat ini harus diimbangi dengan akuntabilitas, transparansi, dan men-junjungan tinggi HAM dan keadilan kepada setiap individu warga negara. Karena itu, perlu lahir lembaga atau komisi independen untuk mengawasi penangkapan tersebut.

"Pembentukan ini bisa diwujudkan oleh DPR, agar bisa memastikan seluruh proyek kontra terorisme itu secara komprehensif, akuntabel, transparan, adil, dan tidak melanggar HAM," kata Harits, Ahad (5/8). Bahkan, kata dia, lembaga itu bisa memberi masukan mereduksi terorisme dengan pendekatan yang menyasar mulai dari hulu hingga hilirnya.

Dalam UU Nomor 5 Tahun 2018, Polri berwenang menangkap orang yang diduga terlibat jaringan terorisme dengan bukti yang cukup tanpa ada tindak pidana lebih dahulu. Masa penahanan pun ditambah, yakni 14 hari dengan ekstensi tujuh hari bila penyidikan belum cukup.

Legitimasi itu membuat Polri leluasa menangkap anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD) setelah dibekukan dan dinyatakan sebagai korporasi terlarang oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selama ini, Polri kerap menyebut JAD sebagai dalang terorisme di Indonesia.

Harist mengatakan, dengan putusan pengadilan itu, Polri akan makin gencar menangkap para terduga teroris, termasuk anggota JAD. Dalam proses penindakan itu, kata dia, potensi adanya terduga teroris tewas di tangan polisi atau extra judicial killihg sangat besar.

"Dengan stempel JAD sebagai organisasi terlarang, implikasinya polisi bisa saja menangkap orang yang dilabeli terduga 1 atau terkait atau diksi-diksi karet lainnya," kata Harits.

Kepala Polri Jenderal Muhammad Tito Karnavian mengatakan, saat ini, jumlah terduga teroris yang ditangkap menjadi 260 orang. Jumlah itu bertambah sebanyak 18 orang dalam sepekan terakhir atau dari 242 orang per Senin (30/7).

"Masalah terorisme kita sudah tangani, tangkap sudah lebih dari 260-an, tapi tidak perlu terlalu ekspos," kata dia usai senam po-co-poco di Monas, Jakarta, Ahad (5/8).

Dari jumlah itu, kata Tito, sekitar 170 orang telah dinaikan statusnya sebagai tersangka. Tito tidak menyebutkan secara perin-ci, tapi sejauh ini belum ada terduga teroris yang dibebaskan kembali.

Sementara. Divisi Hubungan Masyarakat Polri juga kerap mengabaikan konfirmasi media massa yang bertanya soal penangkapan teroris tersebut. Dalam beberapa kesempatan, Kepala Biro Penerangan Masyarakat

Brigadir Jenderal Polisi Mohammad Iqbal menyatakan, ini demi keamanan. Ekspos berlebih, kata dia, dapat menimbulkan ketakutan di masyarakat.

Soal alasan itu, Harits menilai masuk akal. Sebab, dramatisasi penegakan hukum dengan ekspose ke publik via media dalam isu terorisme tidak dibutuhkan. "Dramatisasi justru kerap menguar narasi yang melahirkan perdebatan di ruang publik, justru kontra produktif," kata dia.

Sementara, anggota Komisi III Nasir Djamil masih memandang tindakan represif Polri pada terduga teroris tidak perlu dikhawatirkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 dan 13 A UU Nomor 5/2018, prosedur menangkap seseorang tidak bisa sembarangan. .

Menurut dia, orang yang ditangkap harus sudah melakukan tindakan kriminal seperti terorisme, merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikannya dengan organisasi di luar negeri. "Atau dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme," kata dia.

Hal itu justru berbeda dengan pandangan Polri. Menurut Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto, siapa pun yang terafiliasi dengan JAD bisa langsung ditangkap. "Sekarang dengan adanya UU Nomor 5 Tahun 2018, ditambah lagi bahwa JAD ini organisasi terlarang maka akan memudahkan lagi untuk Polri untuk memberantas terorisme," katanya.

ed ilham tirta





Original Post

Madura Lolos dari Serangan Drone

Media Cetak Republika Halaman 7
2018-8-6

Madura Lolos dari Serangan Drone

Maduro yakin ledakan drone ini adalah percobaan pembunuhan dirinya.

CARACAS - Presiden Venezuela Nicolas Maduro selamat dari ledakan dua pesawat nirawak (drone), Sabtu (4/8). Serangan tersebut menyebabkan tujuh tentara terluka.

Pemerintah menyebut ledakan tersebut adalah upaya pembunuhan yang gagal. Insiden ini terjadi saat Maduro berpidato dalam acara ulang tahun tentara nasional Venezuela ke-81 di Caracas. Tiba-tiba dua pesawat nirawak yang dilengkapi peledak meledak di dekat tempat Maduro berpidato.

Maduro dan dan istrinya, Cilia Flores, tampak terkejut ketika ledakan terjadi. Mereka menengadah ke langit dan terperanjat saat suara ledakan membelah udara.

Pengawal presiden langsung memasang pagar badan dan memegang pelindung warna hitam yang menyelubungi Maduro. Sang presiden pun dievakuasi dari lokasi. Sementara rekaman televisi menunjukkan pasukan yang semula berbaris rapi di hadapan Maduro, langsung membubarkan diri ketika pengumuman evakuasi terdengar.

"Ini adalah upaya pembunuhan, mereka mencoba membunuh saya," ujar Maduro dalam pidato yang disiarkan televisi.

Sebanyak tujuh tentara terluka akibat serangan tersebut. Otoritas keamanan Venezuela telah menangkap beberapa orang yang diduga terlibat dalam rencana penyerangan.

"Sebuah objek terbang meledak di dekat saya, sebuah ledakan besar. Beberapa detik kemudian ada ledakan kedua," kata Maduro setelah dievakuasi dari lokasi kejadian, dikutip laman BBC.

Sebuah kelompok yang tidak terlalu dikenal, National Movement of Soldiers in T-shirts, mengklaim bertanggungjawab atas insiden tersebut. Dalam serangkaian unggahan di media sosial, kelompok itu mengaku berencana untuk menerbangkan dua pesawat nirawak, tapi penembak jitu keburu menembak keduanya.

"Kami menunjukkan bahwa mereka pun rentan. Kami memang tidak berhasil hari ini, namun ini hanya masalah waktu saja," demikian pernyataan kelompok tersebut, yang mengaku didirikan 2014 untuk menggalang semua kelompok perlawanan Venezuela.

Menteri Komunikasi Venezuela Jorge Rodriguez menuding oposisi sa-

yap kanan di negaranya yang merencanakan serangan terhadap Maduro. "Setelah kehilangan suara, mereka gagal lagi," kata Rodriguez mengacu pada kontestasi pilpres Venezuela yang kembali dimenangkan Maduro.

Maduro sendiri menuding negara tetangga, yakni Kolombia, sebagai otak

penyerangan terhadap dirinya. Ia bahkan langsung menunjuk Presiden Kolombia Juan Manuel Santos sebagai aktor di balik serangan terhadapnya. Pemerintah Kolombia segera membantah tuduhan Maduro. Mereka menyebut tudingan itu sama sekali tak berdasar. Maduro dan jajarannya kerap me-

nuding oposisi, Kolombia, dan Amerika Serikat (AS) berniat menyabotase pemerintahannya. Ketika sebuah helikopter menyerang gedung Mahkamah Agung Venezuela dengan menjatuhkan granat pada Juni 2017, Maduro melayangkan tudingan ke pihak-pihak tadi.

Namun, Oscar Perez, pilot dari helikopter, mengklaim dia yang melakukan serangan itu. Perez meminta rakyat Venezuela bangkit dan melawan pemerintahan Maduro. Ia terbunuh ketika dikepung kepolisian Venezuela di dekat Caracas pada Januari lalu.

Tudingan Bolivia

Presiden Bolivia Evo Morales mengutuk percobaan pembunuhan terhadap Maduro. Ia menuding AS dan sekutunya sebagai dalang di balik serang-

an tersebut.

"Kami dengan penuh semangat mengutuk agresi baru ini dan serangan pengecut terhadap Presiden Nicolas Maduro dan negara Bolivar," kata Morales melalui akun Twitter pribadinya, dikutip laman Sputnik, Ahad.

Ia menuduh AS sebagai otak penyerangan Maduro. "Setelah kegagalan upaya mereka menggulingkannya secara demokratis, ekonomi, politik, dan militer, sekarang kekaisaran (AS) dan pelayannya telah mengancam hidupnya (Maduro)," ujarnya.

Morales menilai, percobaan pembunuhan Maduro merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Insiden itu sekaligus memperlihatkan keputusasaan AS yang masih berupaya menggulingkan

Maduro. reuters/ap ed yeyen rostiyani

KAMRAN DIKARMA





Original Post

Bos CV Harves Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-8-6

Bos CV Harves Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara

Korupsi Proyek Kantor Bank Maluku

MAHKAMAH Agung (MA) menyatakan Hentje Abraham Toisutta tetap dihukum 12 tahun penjara. Direktur CV Harves itu terbukti melakukan korupsi proyek kantor cabang Bank Maluku di Surabaya.

Hentje juga dikenakan denda Rpl miliar subsider 8 bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp72 miliar subsider 4 tahun kurungan. "Majelis menilai tidak ada kekhilafan hakim dalam menjatuhkan putusan baik di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Sehingga terdakwa tetap dinyatakan bersalah," kata juru bicara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, Herry Setyobudi mengutip putusan kasasi MA.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Maluku menghukum Heintje 12 tahun penjara, denda Rp800 juta subsider 7 bulan kurungan, dan membayar uang pengganti Rp7,2 miliar subsider 4 tahun penjara.

MA juga sepakat dengan putusan pengadilan sebelumnya agar dua rumah Hentje di kawasan Kudamati dan Amahusu. Kecamatan Nusani we. Kota Ambon, disita

dan dirampas untuk negara.

Hentje diseret ke pengadilan karena melakukan korupsi dalam pengadaan lahan dan kantor cabang Bank Maluku di Surabaya, Jawa Timur tahun 2014. Kantor cabang itu terletak di Jalan Darmo Nomor 51.

Awalnya untuk pengadaan kantor cabang itu. Bank Maluku menganggarkan dana Rp 45 miliar. Belakangan, anggaran digelembungkan atau di-mark up hingga mencapai Rp 54 miliar. Berdasarkan audit terjadi kerugian negara Rp7.6 miliar.

Korupsi dilakukan bersama-sama Direktur Utama Bank Maluku Idris Ro-lobessy dan Kepala Divisi Rencana Strategis Corporate Secretary Bank Maluku, Petro Rudolf Tentua.

Di tingkat kasasi. Idris tetap divonis 10 tahun penjara. MA menyatakan tidak ada kekeliruan dalam putusan banding yang diketuk Pengadilan Tinggi Maluku.

Majelis hakim kasasi yang diketuai Artidjo Alkostar sepakat dengan putusan banding yang menghukum Idris dipenjara 10 tahun dan denda Rp500 juta subsider 7 bulan kurungan.

BYU





Original Post

Bekas Bupati Kukar Terima Vonis, Staf Khususnya Melawan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-8-6

Bekas Bupati Kukar Terima Vonis, Staf Khususnya Melawan

RITA Widyasari, bekas Bupati Kutai Kartanegara memutuskan menerima vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Sikap berbeda ditunjukkan Khairudin. staf khusus Rita. Ia menolak putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang menghukumnya 8 tahun penjara.

Khairudin melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI. KPK pun siap meladeni langkah bekas anggota DPRD Kutai Kartanegara itu. "Kalau pihak terdakwa mengajukan banding tentu harus kita hadapi," kata juru bicara KPK Febri Diansyah.

Jaksa KPK tengah menyiapkan memori banding untuk menghadapi Khairudin. "Nanti akan kita lihat putusan di Pengadilan Tinggi seperti apa," katanya.

Lebih lanjut Febri mengatakan, jaksa KPK tak akan mempermasalahkan putusan yang telah dijatuhkan hakim. Namun bila ada perbedaan pandangan hukum dengan hakim, jaksa bakal mengajukan banding.

"JPU tidak dalam konteks mempersoalkan, misalnya hukuman yang jauh rendah atau sejenisnya. Namun jika ada temuan-temuan lain dari hasil putusan yang dibaca itu, maka tentu akan dimasukkan

dalam kontra memori banding," kata Febri.

Untuk diketahui. Khairudin divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Hakim juga mencabut hak politiknya selama lima tahun setelah menjalani masa hukuman. Hakim menyatakan Khairudin dan Rita terbukti menerima gratifikasi Rp 110 miliar.

Vonis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK, yakni 13 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider enam bulan kurungan.

Saat ini Khairudin masih ditahan di Rutan KPK. Sementara Rita telah dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Pondok Bambu, Jakarta Timur.

Eksekusi dilakukan karena Rita memutuskan menerima hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan.

Putusan Rita lebih berat karena dia juga terbukti menerima suap Rp6 miliar dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima (SGP) Hery Susanto Gun alias Abun.

Suap itu terkait penerbitan izin lokasi perkebunan kelapa sawit PT SGP di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara.

byu





Original Post

90 Laporan Digugurkan Karena Teknis Yudisial

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 8
2018-8-6

90 Laporan Digugurkan Karena Teknis Yudisial

DARI seluruh laporan yang masuk ke KY, 61 laporan diteruskan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) karena terkait teknis yudisial. "Namun, ada 90 laporan yang digugurkan karena bukan kewenangan KY dan diteruskan ke instansi lain," ucap Komisioner KY Farid Wajdi

KY, kata Farid, juga merekomendasikan sanksi kepada 30 orang hakim karena terbukti melanggar KEPPH. Rinciannya. 20 hakim sanksi ringan. 6 hakim sanksi sedang, dan 4 hakim disanksi berat.

"Dari 20 hakim yang mendapat sanksi ringan.6 hakim mendapat teguran lisan, teguran tertulis 6 hakim dan pernyataan tidak puas secara tertulis sebanyak 8 orang," jelasnya.

Untuk sanksi sedang, kata Farid, sebanyak dua hakim mendapat sanksi nonpalu paling lama enam bulan, penundaan kenaikan gaji selama satu tahun 1 hakim, dan penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun sebanyak 3 hakim.

Sedangkan untuk hakim yang mendapat sanksi berat, kata Farid, berupa hakim nonpalu

selama 2 tahun sebanyak 1 orang karena diduga terlibat kasus perselingkuhan, sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebanyak 3 hakim karena nikah sin tanpa izin, perselingkuhan dan bertemu pihak berperkara, serta diduga menerima suap dalam penanganan perkara.

Selanjutnya dari 30 hakim yang direkomendasikan KY untuk diberi sanksi, kata Farid, sebanyak 19 hakim terlapor seluruhnya telah diserahkan ke MA, sisanya sebanyak 11 hakim terlapor, masih dalam proses pengurusan administrasi di KY.

Dari 19 yang telah diserahkan ke MA, kata Farid, sebanyak 4 hakim terlapor dapat ditindaklanjuti berupa 1 hakim terlapor dijatuhi sanksi sedang, 1 hakim terlapor dijatuhi sanksi berat, dan 2 hakim terlapor akan dibawa ke sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH).

"Sisanya sebanyak 3 hakim terlapor dijawab oleh MA bahwa rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti karena alasan teknis yudisial. Sedangkan 12 hakim terlapor lainnya, belum dijawab oleh MA," pungkasnya.

tif





Original Post

Masalah Teknis Yuridis Bukan Kewenangan KY

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 8
2018-8-6

Masalah Teknis Yuridis Bukan Kewenangan KY

JURU Bicara Mahkamah Agung (Jubir MA) Suhadi menyatakan, seluruh hakim yang direkomendasikan Komisi Yudisial (KY) agar diberi sanksi, baik ringan, sedang maupui} berat akan dibahas terlebih dahulu oleh Badan Pengawas (Ba- was) MA.

"Apakah laporan tersebut masuk teknis yuridis atau memang betul melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)," ujar Suhadi.

Bila memang hakim yang direkomendasikan sanksi hanya terkait masalah teknis yuridis, kata Suhadi, maka MA tidak akan menindaklanjutinya. Pasalnya, kata dia. di dalam kode etik sudah ditentukan secara jelas bahwa masalah teknis yuridis adalah keterkaitan dengan kemandirian hakim dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

"Masalah teknis yuridis juga bukan kewenangan KY untuk memberikan sanksi." tandasnya.

Suhadi menegaskan, seluruh rekomendasi hakim bermasalah dari KY pasti ditindaklanjuti. Asalkan

sesuai yang diatur dalam KEPPH.

"Bilapun tidak ditindaklanjuti rekomendasi tersebut, pasti kami beritahukan ke KY, tidak ada yang ditutup-tutupi,- tegasnya.

Sebetulnya, kata Suhadi, MA telah mempunyai aturan yang tegas terkait perilaku hakim dalam menjalankan tugasnya. Termasuk hakim yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) ada aturan yang mengatur, seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri dan kode etik yang dibuat bersama oleh MA dan KY, yang mengacu dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

"Dalam undang -undang itu juga disebutkan sanksi yang dijatuhkan KY harus rinci jenisnya seperti, ringan, sedang hingga berat," jelasnya.

Selain itu, kata Suhadi, MA juga terus melakukan pengawasan secara internal terhadap* seluruh perilaku hakim. Bahkan, kata dia, jumlah hakim yang dijatuhi sanksi oleh MA lebih banyak dibanding hasil rekomendasi KY.

"Hakim yang dijatuhkan sanksi juga kami laporkan setiap tahun kepada masyarakat maupun KY," tandasnya.

Ke depan. Suhadi berharap, seluruh hakim bisa mematuhi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan tidak tergoda berbuat yang menyalahi kode etik.

tif





Original Post

Tindak Lebih Dahulu Yang Jual Beli Perkara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 8
2018-8-6

Tindak Lebih Dahulu Yang Jual Beli Perkara

TRIMEDYA PANJAITAN

Wakil Ketua Komisi III DPR

WAKIL Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan menyarankan, agar rekomendasi Komisi Yudisial (KY) bagi hakim nakal tidak dalam upaya mempermalukan Mahkamah Agung (MA).

Tapi, memang benar- benar dalam rangka agar hakim tetap memegang teguh Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). "Bila itu dilakukan. MA pasti akan terus menindaklanjuti rekomendasi KY," ujar Trimedya Panjaitan.

Trimedya melihat, selama ini rekomendasi sanksi yang dikeluarkan KY bagi hakim bermasalah lebih banyak berkaitan dengan moral daripada jual beli perkara. Seperti, perzinahan, perselingkuhan dan nikah secara diam-diam.

"Moral memang penting. Tapi , alangkah baik soal hakim yang nakal dan jual beli perkara yang harus ditindak lebih dahulu," saran dia.

Sebab, kata politikus PDIP ini, jual beli perkara di pengadilan sangat men- ciderai keadilan dan meresahkan masyarakat,. "Kalau masalah jual beli perkara sudah tuntas, giliran moral hakim dibenahi," usulnya.

Sebetulnya, Trimedya melihat sudah banyak peru-

bahan berani di pengadilan. Seperti, banyaknya sticker peringatan dilarang bertemu pihak berperkara dan akses terbatas di ruang pengadilan yang membuat nyaman masyarakat yang sedang mencari keadilan.

"Tapi, kenyataannya masih saja ada oknum yang main mata dengan pihak berperkara," tandasnya.

Akibatnya, kata dia, putusan hakim bukan berdasarkan atas substansi hukum dan bukti yang ada, tapi berdasarkan perselingkuhan antara oknum hakim dan pihak berperkara.

"Hal semacam ini harus diberantas habis tanpa ampun," tegasnya.

Padahal, kata Trimedya, gaji hakim sudah sangat tinggi dibanding pegawai negara lain. Sehingga, dengan masih adanya oknum hakim yang bermain, bukan masalah kesejahteraan lagi. "Tapi lebih soal integritas oknum tersebut," tandasnya.

Trimedya menyadari, mengawasi 4 ribu hakim di seluruh Indonesia memang bukan pekerjaan mudah, butuh perjuangan keras. Terlebih, hakim yang berada di kota-kota besar seperti di Pulau Jawa dan Sumatera yang rawan terkena godaan karena banyaknya kasus yang ditangani.

"Di daerah ini KY dan MA harus mengawasi secara maksimal," saran dia.

Selain itu. Trimedya berharap agar mutasi hakim harus berdasarkan sistem yang ada, termasuk prestasi yang menjadi pertimbangan dan bukan like dan dislike.

"Kalau itu dilakukan. perilaku hakim akan semakin baik ke depannya," tutupnya.

tif





Original Post

Laporan Ke Komisi Yudisial Paling Banyak Melalui Surat

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 8
2018-8-6

Laporan Ke Komisi Yudisial Paling Banyak Melalui Surat

Sepi Yang Datang Langsung

Kinerja hakim terus disorot masyarakat. Selama Januari-Juni 2018, Komisi Yudisial (KY) menerima 792 laporan terkait perilaku para pemutus keadilan itu. Hasilnya, 30 hakim terlapor direkomendasikan sanksi, dari ringan, sedang hingga berat.

JUMAT siang (3/8), suasana ruang pengaduan hakim di Kantor KY di Jalan Kramat Raya Nomor 57, Senen, Jakarta Pusat sepi. Tidak terlihat satu pun masyarakat yang melapor. Dua staf penerima laporan yang berjaga memilih melakukan verifikasi pelapor melalui saluran telepon tersedia.

"Hari ini ada 11 laporan yang masuk. 1 lapor langsung, sisanya melalui surat," ujar Abdul Goni, staf penerima laporan pengaduan di Kantor KY.

Ruang pengaduan hakim cukup mudah dijangkau masyarakat yang ingin melapor perilaku hakim. Sebab, letaknya berada di lantai satu, tak jauh dari meja recepsionis. Sebelum masuk, disediakan sofa untuk tempat menunggu. Sembari menunggu, pelapor bisa membaca koran maupun majalah yang tersedia. Bila tidak banyak orang, pelapor bisa langsung dipanggil petugas untuk mengadukan laporannya.

Di ruang pengaduan. dua staf penerima telah siap menunggu. Mereka akan menyambut dengan ramah setiap pelapor yang masuk. Tersedia dua kursi untuk pelapor. Saat melapor, petugas akan menanyakan berkas-berkas yang dibawa oleh pelapor. Seperti putusan hakim hingga bukti lainnya.

"Kami akan memberikan tanda terima bagi pelapor yang datang," ujar Goni kembali.

Setelah laporan pengaduan masuk, kata Goni, selanjutnya dilakukan verifikasi bukti-bukti

yang diserahkan pelapor selama satu minggu. "Bila berkas belum lengkap, kami akan menelepon pelapor untuk melengkapi bukti-buktinya," ucapnya.

Bila telah lengkap, setelah itu akan diteliti oleh petugas pengaduan. "Apakah menjadi kewenangan KY atau tidak. Bila menjadi kewenangan lembaga lain, akan kami teruskan ke lembaga tersebut. Pelimpahan ini tentu kami beritahukan ke pelapor," ucapnya.

Namun bila laporan tersebut menjadi kewenangan KY, kata dia, maka akan dimasukkan ke dalam register yang selanjutnya dilakukan analisis oleh tenaga ahli KY, staf pengaduan dan juga pejabat eselon II. "Bila memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti, akan diteruskan ke komisioner KY," urainya.

Selanjutnya, kata Goni,berkas pengaduan tersebut akan diplenokan oleh tujuh komisioner untuk diteliti lebih lanjut. Dalam sidang pleno, lanjutnya, komisioner akan memanggil pelapor, hakim terlapor dan juga saksi-saksi yang ada. "Bila memang tidak ada unsur pelanggaran, kami akan merehabilitasi hakim terlapor," tandasnya.

Tapi bila laporan tersebut terbukti, kata Goni. maka KY akan merekomendasikan sanksi bagi hakim terlapor ke Badan Pengawas (Bawas) MA. Sebab, kata dia. lembaga tersebut yang berwenang untuk memberikan sanksi kepada hakim bersangkutan."KY hanya bertugas memberi-

kan rekomendasi," imbuhnya.

Namun bila sanksi yang direkomendasikan KY dalam kategori berat, menurut Goni. maka lembaganya akan mengusulkan digelarnya sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) bersama dengan Mahkamah Agung (MA). Jadi diterima atau tidak rekomendasi sanksi berat itu tergantung hasil sidang tersebut," ucapnya.

Kendati demikian. Goni memastikan seluruh proses tindaklanjut pelaporan pengaduan yang ada di KY akan terus dikabarkan ke pelapor. "Paling cepat 60 hari sejak perkara diregister. pengaduan tersebut sudah ada hasilnya," sebut dia.

Sementara, Komisioner KY. Farid Wajdi menjelaskan, selama semester pertama 2018, pihaknya menerima sebanyak 792 laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

(KEPPH) dan 659 surat tembusan dari lembaga lain.

"Rinciannya, laporan langsung 149 laporan, melalui surat 530 laporan, online 53 laporan, dan informasi 60 laporan," ujar Farid dalam keterangannya.

Artinya, laporan terbanyak melalui surat. Dari laporan tersebut, kata Farid, yang memenuhi syarat untuk diregister sebanyak 175 laporan, permohonan pemantauan sebanyak 251 laporan. "Sebanyak 320 laporan masih dalam proses verifikasi," sebut dia.

Banyaknya laporan yang masih dalam proses verifikasi, kata Farid, karena menunggu kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi pelapor. Pasalnya, banyak masyarakat yang masih belum paham terhadap persyaratan yang harus dilengkapi saat melaporkan hakim yang diduga melanggar KEPPH. "Bahkan, banyak yang tidak didukung

dengan bukti pendukung yang cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tuturnya.

Lebih lanjut, kata Farid, dari laporan yang masuk, hakim yang berada di Peradilan Umum paling banyak dilaporkan dengan 569 laporan, Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) 61 laporan. Peradilan Agama 49 laporan. Mahkamah Agung 40 laporan dan Peradilan Hubungan Industrial sebanyak 20 laporan. Sedangkan, hakim yang paling banyak dilaporkan, berasal dari DKI Jakarta sebanyak 147 laporan, Jawa Timur 91 laporan. Jawa Barat 79 laporan. Sumatera Utara 76 laporan, Jawa Tengah 59 laporan, Sulawesi Selatan 34 laporan, Sumatera Selatan 32 laporan. Riau 29 laporan, Sulawesi Utara 25 laporan).

"Paling sedikit Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) 20 laporan," sebutnya.

tif





Original Post

Kasus Hukum Korban Pemerkosaan di Jambi Janggal

Media Cetak Koran Tempo Halaman 10
2018-8-6

Kasus Hukum Korban Pemerkosaan di Jambi Janggal

JAKARTA - Kasus hukum yang membelit W, 15 tahun, korban pemerkosaan yang dihukum 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri MuaraBulian, Jambi,dinilai janggal dan banyak dugaan pelanggaran. "Banyak pelanggaran serius dalam proses pemeriksaan perkara ini," ujar peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati, kemarin.

Salah satu pelanggaran itu adalah pada pendampingan korban. Menurut Maidina, W baru didampingi oleh penasihat hukum ketika sidang pada 9 Juli lalu. Padahal semestinya pendampingan sudah dilakukan sejak proses awal pemeriksaan di tingkat kepolisian. Maidina bahkan menemukan adanya indikasi pemaksaan dan penyiksaan di tahap penyi-

dikan. "Korban dan ibunya mencabut sebagian keterangan di persidangan. Mereka mengaku mendapat paksaan oleh penyidik dalam proses penyidikan,"kata dia.

Pada 19 Juli lalu, majelis hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian menyatakan W bersalah karena telah menggugurkan janin yang dikandungnya. W hamil akibat diperkosa oleh AS,

kakak kandungnya. Ia terpaksa melakukan aborsi karena didesak oleh AD, ibu W dan AS. Selama persidangan berlangsung, pihak pengadilan telah menahan korban. Padahal,menurut konvensi hak anak, penahanan terhadap anak harusnya menjadi upaya terakhir. Khususnya ketika anak menjadi korban pemerkosaan yang membutuhkan pemulihan trauma

fisik dan psikis.

Advokat LBH Apik, Ve-ni Siregar, juga melihat adanya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hukum dalam kasus tersebut. "Penjatuhan pidana pada korban pemerkosaan yang melakukan aborsi sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan," ucap dia. "Bahkan tidak ada pemeriksaan terkait dengan pemerkosaan yang

dialaminya."

Seharusnya, kata Veni, hakim berpegang pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Dalam aturan tertulis bahwa hakim wajib menggali rasa keadilan guna menjamin putusan yang berkeadilan.

ANDITA RAHMA





Original Post

Usulkan Lula Jadi Kandidat

Media Cetak Jawa Pos Halaman 7
2018-8-6

Usulkan Lula Jadi Kandidat

BRASILIA Luis Inado Lula da Silva memang mendekam di penjara. Tapi, itu tidak membuat pamor mantan presiden Brasil tersebut surut Dalam konvensi Partai Pekerja alias Partido dos Trabalhadores (PT) Sabtu (4/8), dia diusung sebagai kandidat satu-satunya untuk maju di pilpres Oktober nanti

Saat ini Lula menjalani hukuman 12 tahun atas kasus korupsi. Aturan yang berlaku di Brasil melarang terpidana kasus korupsi menjadi kandidat presiden. PT tahu betul aturan itu. Tapi, mereka takmenggubrisnya. Mereka tetap mengusung Lula.

"Mereka ingin menghapuskan hak rakyat untuk memilih presiden." Demikian bunyi rekaman audio pernya taan Lula yang diputar dalam konvensi Sabtu. Pernyataan itu merujuk pada aturan Brasil tentang pencalonan presiden.

Menurut Reuters, dalam berbagai jajak pendapat, Lula hampir selalu menempati posisi pertama. Tampaknya, sebagian besar masyarakat Brasil masih mendukungnya. Mereka juga bisa menerima bantahan Lula soal kasus korupsinya. Menurut Lula, kasusnya berbau politik dan hanya bertujuan untuk mendepaknya dari kekuasaan. "Mereka boleh saja memenjarakan saya, membungkam saya, tapi saya akan tetap memercayai rakyat Brasil," tegas

Lula. PT mengungkapkan bahwa pihaknya tidak punya rencana cadangan jika Lula dilarang maju. Karena itu, mereka akan berusaha maksimal untuk mengegolkan pencalonan diri Lula.

Lula dituding menerima suap berupa apartemen senilai USD 1,1 juta atau seiara Rp 15,9 miliar dari perusahaan OAS. Namun, kepemilikan apartemen itu tak pernah terbukti. Tokoh 72 tahun tersebut sempat berupaya banding. Tapi, dia kalah. Hukumannya yang sebelumnya hanya 93 tahun justru bertambah menjadi 12 tahun.

Saat ini Lula maupun PT masih menunggu putusan pengadilan terkait dengan diperbolehkan atau tidaknya presiden ke-35 Brasil itu mencalonkan diri.

Rencananya, PT mengumumkan kandidat wakil presiden hari ini Belum diketahui siapa sosok yang maju mendampingi Lula. Pemilihan tersebut penting bagi partai Sebab, jika akhirnya Lula benar-benar tak bisa maju, kandidat wakil per-siden itulah yang paling berpotensi menggantikannya. Dia bakal didaftarkan sebagai kandidat presiden yang diusung PT.

Beberapa partai lain juga mulai mengumumkan kandidat presiden yang bakal mereka usung. Misalnya, Marina Silva yang dicalonkan Partai Rede dan Geral-do Alckmin dari Partai Sosial Demokrasi.

(sha/cl9/hep)





Original Post

Bawaslu Akan Sengketakan Keputusan KPU

Media Cetak Jawa Pos Halaman 22
2018-8-6

Bawaslu Akan Sengketakan Keputusan KPU

DALAM Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018, mantan napi korupsi dilarang ikut mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg). Hal tersebut dinilai bertentangan dengan konstitusi. Bagaimanapun, mereka sudah menjalankan masa hukuman sehingga tak layak dihukum hingga dua kali.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Muhamad Taufik mengungkapkan, pekan ini, jika tak ada halangan. Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan PKPU tersebut. Dia berkeyakinan, PKPU itu salah karena KPU bukan lembaga yang bisa mengeluarkan undang-undang.

Taufik menyatakan, pencalonannya sebagai caleg DPRD DKI tidak batal. Sebab, dia merasa yakin bahwa lembaga hukum tertinggi di Indonesia membatalkan PKPU tersebut. Dia menilai salah satu poin terkait pakta integritas partai agar tak mencalonkan mantan koruptor sebagai anggota legislatif bertentangan dengan Undang-undangNo 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Nah, hakim-hakim agung ini merupakan orang-orang terpilih. Paham norma hukum, paham struktur hukum, paham lembaga mana yang boleh mengeluarkan norma hukum, dan mereka itu pilihan. Makanya, saya yakin dikabulkan," kata Taufik kemarin (5/8). "Tetap, dong. Insya Allah, putusan MA keluar Senin (6/8). Kayaknya sih," tambahnya.

Dia menegaskan, partainya tak mengganti namanya dari bacaleg. Karena itu, dia berasumsi bahwa dirinya tetap terdaftar. "Ada kok nama saya. Kan nunggu DCS. Lagian, ngapain KPU DKI buru-buru," terangnya. Komisioner Bawaslu DKI Fuadi mengungkapkan, sejak 31 Juli sebagai hari terakhir untuk perbaikan data

bacaleg, ada yang belum memenuhi

syarat (BMS). Namun, hal itu masih

dalam tahap perbaikan. Ketika tahap tersebut sudah lewat,

kata mantan aktivis HMI Cabang

Jakarta Raya itu, tidak boleh ada perbaikan data bacaleg yang tak memenuhi syarat sehingga langsung di-TMS-kan. "Bawaslu DKI belum dapat berapa angka yang TMS," ucap dia. Fuadi menegaskan, pihaknya siap membantu bacaleg yang di-TMS-kan KPU menjadi caleg. Dia mempersilakan partai politik untuk mengusung eks napi kasus korupsi sebagai bacaleg

pada Pileg 2019. Apabila KPU DKI menolak diajukan langsung, mereka bisa menggugat ke Bawaslu.

"UU sudah menyebutkan setiap produk SK KPU bisa jadi objek sengketa di Bawaslu. Maka, nanti upaya hukum-

nya adalah upaya sengketa ke Bawaslu. Kami siap membantu," tegas Fuadi. Selain itu, Bawaslu DKI akan berpegang pada ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam pasal 240 ayat 1 huruf g UU Pemilu, dinyatakan bahwa seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih boleh mencalonkan diri selama

yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

"Nanti, Bawasluyang memutuskan apakah pencoretan atau penolakan KPU itu sesuai ketentuan UU atau tidak. Bawaslu akan memutuskan. Keputusan Bawaslu DKI harus diikuti KPU DKI," terang Fuadi,

(achmad Rizki co4 gum)





Original Post

Berebut Kursi Kebon Sirih

Media Cetak Jawa Pos Halaman 21
2018-8-6

Berebut Kursi Kebon Sirih

1.696 Bacaleg Perebutkan 106 Singgasana DPRD DKI

KPU DKI tengah memproses berkas bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang diserahkan 16 partai politik. Jumlahnya mencapai 1.696 orang. Setelah nanti resmi diputuskan sebagai caleg, mereka berkompetisi memperebutkan 106 kursi DPRD DKI. Artinya, akan ada 1.590 caleg yang tersisih. Siapakah yang bakal melenggang dan siapa pula yang

ditendang?

PROSES kelengkapan berkas syarat seluruh bacaleg berakhir pada Selasa (7/8). Jika tidak bisa melengkapi syarat-syarat yang ditentukan, bacaleg tersebut pasti tersisih dalam pesta demokrasi tahun depan

Sementara itu, politikus yang resmi ditetapkan sebagai caleg akan mulai berpikir keras untuk mengatur strategi politik. Tidak hanya bersaing dehgan caleg dari partai lain, mereka juga berebut hati pemilih dari internal partainya.

Ya, persaingan menuju Kebon Sirih dari sepuluh daerah pemilihan (dapil) di Jakarta bakal berlangsung sengit. Wajah-wajah lama alias petahana masih menghiasi daftar bacaleg untuk kembali duduk di DPRD pada Pileg 2019. Mayoritas mereka mendapat nomor unggulan, yaitu nomor urut 1 dan 2. Sementara itu, nama-nama baru meramaikan dengan tekad bisa merebut dominasi muka-muka lama.

Semua politikus tersebut pasti mempersiapkan strategi agar bisa menikmati kursi empuk DPRD DKI. Pertarungan pun semakin berat lantaran sistem baru penghitungan kursi di setiap dapil menggunakan sainte lague. Berbeda dengan sistem pada Pileg 2014 yang menggunakan kuota liare atau yang juga disebut kuota sederhana.

Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Reza Hariyadi menjelaskan, sainte lague merupakan metode divisor dengan bilangan pembagi 1,3,5,7, dan seterusnya. Metode itu kerap disebut dengan sistem bilangan ganjil. "Ini menguntungkan partai besar. Mereka dapat menyapu bersih suara di dapil kalau dapat 120 ribu suara. Mereka bisa dapat 4,5, hingga 6 kursi. Ini kita bicara Jakarta ya," kata Reza kepada lau w Pos kemarin (5/8).

Namun, sebelum semua politikus bertarung dalam gelanggang pileg, ada beberapa partai politik

yang harus kehilangan jagoan. Sebab, bacaleg-bacaleg tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sesuai ketetapan yang ditentukan KPU. Semua partai tersebut diberi kesempatan

hingga Selasa (7/8) pukul 00.00. "Ada satu atan dua partai yang calegnya TMS. Kami masih melakukan verifikasi hingga 7 Agustus," kata Komisioner KPU DKI Nurdin kepada Jawa Pos.

Dia menerangkan, tidak semua partai politik mendaftarkan bacalegnya sampai 100 persen di setiap dapil. Misalnya, Partai Garuda. Partai yang baru mengikuti pileg itu hanya menyerahkan

80 persen bacaleg. Sementara itu, Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) mencapai 91 persen. Tidak tertutup kemungkinan, jumlah tersebut berubah jika bacaleg-bacaleg yang didaftarkan dinyatakan TMS. "Bukan hanya Garuda dan PKPI, kemungkinan bacaleg partai politik lainnya juga berkurang jika dinyatakan TMS setelah verifikasi," terangnya.

Beberapa kategori bacaleg yang pasti tersingkir menuju arena pileg adalah mantan napi koruptor, mantan napi bandar narkoba, dan mantan pelaku pelecehan seksualkepada anak. Aturan tersebut sesuai dengan ketentuan KPU. "Kami akan berpegang pada aturan. Kami bekerja menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan," tegas Nurdin.

Dia mengungkapkan, larangan

eks napi koruptor, kasus narkoba, dan kasus pelecehan seksual kepada anak untuk maju sebagai pileg tertuang dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota. Hingga kini, ketentuan itu diuji beberapa partai politik ke Mahkamah Agung (MA). Jika MA menolak gugatan tersebut, pasti ada beberapa bacaleg yang tersingkir. "Karena ini kan aturan," ucapnya.

Rencananya, KPU DKI mengumumkan daftar caleg sementara (DCS) pada 8-12 Agustus. Selanjutnya, nama-nama tersebut akan dipublikasikan agar masyarakat dapat menyampaikan tanggapan dan masukan terhadap namanama itu. Waktunya tersedia sejak 12-21 Agustus. Proses tersebut melibatkan masyarakat agar

tidak ada caleg bermasalah yang bertarung dalam pesta demokrasi tahun depan. "Kami mengklarifikasi kepada parpol politik pada 22-28 Agustus. Nah, hasil finalnya pada 29-31 Agustus," jelas Nurdin.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Fuadi meminta KPU DKI tegas menjalankan PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Sebab, regulasi tersebut dikeluarkan penyelenggara pemilu itu. Dengan demikian, sangat memalukan jika KPU DKI tidak menaatinya. "Bawaslu DKI pasti akan mengawasi," tegasnya.

Pihaknya juga siap membantu para bacaleg yang diputuskan TMS karena dinyatakan mantan koruptor. "Membantu dalam artian jika yang bersangkutan mempersengketakannya," tandas Fuadi,

(achmad rizki/co2/fai)





Original Post

Ujung Pelarian Mafia Penyelundup BBM Rp 1,3 Triliun

Media Online Detikcom
2018-08-06

Jakarta -
Deki Bermana ditangkap di Benoa, Bali, oleh tim eksekutor kejaksaan. Deki merupakan mafia penyelundup BBM dan pelaku money laundry senilai Rp 1,3 triliun.

Dirangkum detikcom, Minggu (5/8/2018), Deki merupakan mantan Mualim I SPOB Melisa PT Agni Jaya Kesuma dan mantan Mualim I Kapal MT Santana milik PT Pelumin. Kasus kencing BBM itu membawa Deki ke pengadilan.

Namun Pengadilan Tipikor PN Pekanbaru menjatuhkan vonis bebas pada 25 Agustus 2015. Ketua majelis hakim yang memutus bebas itu, Achmad Setyo Pudjoharsoyo kini menjadi Sekretaris Mahkamah Agung (MA).

Atas putusan tersebut, kejaksaan melakukan kasasi. MA akhirnya menjatuhkan vonis tujuh tahun penjara kepada Deki. Hal itu tertuang dalam putusan Nomor 2621K/Pid.Sus/2015 tanggal 24 Agustus 2016. Sejak putusan MA itu, Deki pun dinyatakan buron.

MA juga menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 547 miliar lebih. Dengan ketentuan apa bila Deki tidak dapat membayar uang pengganti satu bulan setelah putusan, maka harta bendanya dapat disita jaksa dan dilelang untuk menutupi yang pengganti tersebut.

Pelarian Deki sejak 2015 lalu pun akhirnya terhenti pada Sabtu (4/8) kemarin. Dia ditangkap di Pelabuhan Benoa, Bali. Deki ditangkap tim kejaksaan dan langsung diberangkatkan ke Pekanbaru.

"Deki Bermana, diamankan di Pelabuhan Tanjung Benoa, Sabtu (4/8)," ujar Jamintel Kejagung, Jan S Maringka, saat dikonfirmasi terpisah.

Deki terbukti melakukan penyelundupan BBM dan sudah divonis 7 tahun penjara. Menurut Jan, perbuatan Deki merugikan negara Rp 1,3 triliun. Siang tadi Deki pun dijebloskan ke LP Pekanbaru, dia pun harus menginap di hotel prodeo sesuai masa hukumannya.


(rvk/jor)

https://news.detik.com/berita/d-4151379/ujung-pelarian-mafia-penyelundup-bbm-rp-13-triliun



Original Post

Diskusi Kemandirian Energi dan Ekonomi Nasional

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 13
2018-8-6

Diskusi Kemandirian Energi dan Ekonomi Nasional

Komisaris Utama PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk Theo Lekatompessy (kiri) berbincang bersama Komisioner OJK Achmad Hidayat dan Pembina Alumni UNAIR yang juga Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali di sela diskusi di Jakarta, Minggu (5/8/2018). Diskusi bertajuk Kemandirian Energi dan Ekonomi Nasional yang diselenggarakan Alumni UNAIR itu juga membahas peran OJK sebagai regulator keuangan nasional.

Investor Daily/GAGARIN





Original Post

Tanggapan BFI Finance

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 21
2018-8-6

Tanggapan BFI Finance

Director Finance and Corporate Secretary PT BFI Finance Indonesia Tbk Sudjono (kiri) bersama Kuasa Hukum PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFI) Hotman Paris Hutapea (tengah) dan Anthony P. Hutapea memberikan tanggapan terkait pengumuman yang disampaikan oleh Kantor Hukum Hutabarat Halim Rekan selaku kuasa hukum PT Aryaputra Teguharta (PT APT) di Jakarta, Selasa (31/7). Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tidak pernah memblokir kepemilikan saham di PT BFI, dan PTUN Jakarta juga tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perihal kepemilikan saham, sebab kewenangan mengadili kepemilikan saham adalah kewenangan peradilan umum atau dalam hal ini Pengadilan Negeri (PN). Penetapan Penundaan yang dilakukan PTUN saat ini juga tidak berdampak pada target bisnis dan kegiatan operasional PT BFI, termasuk tidak berpengaruh terhadap perdagangan saham PT BFI di bursa sebagai salah satu perusahaan publik, sebab adalah hak pemegang saham untuk melakukan transaksi bisnis berupa jual beli saham di bursa.

Ist





Original Post

Kemenkeu Selamatkan Uang Negara Rp 1,2 Triliun

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 21
2018-8-6

Kemenkeu Selamatkan Uang Negara Rp 1,2 Triliun

JAKARTA- Kementerian Keuangan (kemenkeu) berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp 1,2 triliun. Hal ini terjadi pasca Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) memutuskan menolak upaya Peninjauan Kembali (PK) kedua PT Timor Putra Nasional (TPN) terhadap Putusan PK Perkara 118 di PN Jakarta Utara, terkait kasus pemblokiran uang Rp 1,2 triliun di Bank Mandiri.

"Kemenangan yang dicapai pemerintah sampai tingkat PK sudah melalui proses pembuktian dan argumentasi hukum yang sangat kritis, tajam, dan jelas karena kami sangat meyakini

dana tersebut memang hak pemerintah," kata Kepala Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kemenkeu Tio Serepina Siahaan dalam keterangan resmi yang diterima, Sabtu (4/8).

Tio mengungkapkan, dengan keputusan permohonan PK ke 2 yang diajukan PT TPN tersebut maka pemerintah berhak mengukuhkan atas dana yang sudah disetor ke negara sebesar Rp 1,2 triliun. Sesuai keputusan ini Kemenkeu menjadi pemegang hak tagih atas seluruh utang PT TPN terhadap pemerintah.

"Dengan demikian, PT TPN tidak lagi memiliki kesempatan untuk mel-

akukan upaya hukum lain atas perkara mengenai utang PT TPN," ujar Tio.

Sebagai informasi, PT TPN mengajukan permohonan PK ke-2 atas Putusan PK Perkara 928 di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terhadap Putusan PK Perkara 118 di PN Jakarta Utara. Perkara yang sudah terjadi sejak 2006 ini melibatkan PT TPN sebagai Pemohon PK Kedua, serta PT Bank Mandiri Tbk, dan kemenkeu sebagai para termohon PK ke-2.

Selain itu, terdapat lima perkara perdata terkait PT TPN lainnya di pengadilan Indonesia, diantaranya sudah sampai pada tingkat MA.

(ark)





Original Post

Media