Rehab Sekolah di DKI Beraroma Korupsi, Polisi Tunggu Audit

Media Online jpnn.com
2018-08-07

jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya tengah mengusut dugaan korupsi dalam rehabilitasi 119 sekolah di Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta. Kasubdit Tipikor Ditkrimsus Polda Metro Jaya AKBP Bhakti Suhendarwan mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil audit Inspektorat DKI atas seluruh sekolah yang direhabilitasi.

Menurut Suhendrawan, sejauh ini Inspektorat DKI sudah mengaudit 85 sekolah yang kebagian jatah rehabilitasi. "Kami menerima informasi dari inspektorat mengenai perkembangan audit, hingga saat ini ada 85 dari 119 sekolah yang diaudit," ujarnya kepada wartawan, Senin (6/8).

Nantinya penyidik akan menggunakan hasil audit itu. Menurut Suhendrawan, hasil audit akan menjadi dasar bagi penyidik untuk menentukan kerugian negara dalam kasus tersebut.

Penyidikan kasus itu bermula ketika Inspektorat DKI menemukan kejanggalan dalam rehabilitasi atas 119 sekolah. Ada indokasi pelaksanaan rehabilitasi yang tak sesuai dengan perencanaan.(cuy/jpnn)SHARES

https://www.jpnn.com/news/rehab-sekolah-di-dki-beraroma-korupsi-polisi-tunggu-audit



Original Post

Fahri Minta 5 Petinggi PKS Bayar Rp30 Miliar

Media Online metrotvnews.com
2018-08-07

Jakarta: Politikus PKS Fahri Hamzah meminta lima petinggi menanggung biaya ganti rugi Rp30 miliar sesuai ketetapan pengadilan. Ganti rugi itu buntut kisruh PKS dengan Fahri.

Fahri memerinci lima petinggi PKS yang harus bertanggung jawab atas ketetapan ganti rugi itu yakni Presiden PKS Sohibul Iman, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi PKS Abdul Muis Saadih, Ketua Dewan Syariah Surahman Hidayat, dan Abdi Sumaithi.





"Kalau ada akibat hukum maka yang kena itu lima orang ini. Ya merekalah yang harus disita asetnya dibekukan rekeningnya demi membayar akibat dari tindakan mereka," kata Fahri di kompleks parlemen, Senayan, Senin, 6 Agustus 2018.

Fahri menilai PKS tengah tersandera. Dia menuding lima petinggi PKS itu punya kepentingan pribadi dalam mengurus partai. "Kan kasihan partai ini disandera oleh lima orang yang sebetulnya pribadi tindakannya," ucap Wakil Ketua DPR itu.

Baca: Fahri Hamzah Ancam Sita Kantor DPP PKS

Konflik Fahri Hamzah dengan Presiden PKS Sohibul Iman dimulai saat ia menggugat PKS ke meja hijau atas surat pemecatan dirinya. Gugatan Fahri dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 14 November 2016. Pengadilan memutuskan PKS diwajibkan membayar Rp30 miliar kepada Fahri.

PKS tak tinggal diam. Lantas mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Namun, kembali dimentahkan.

Hingga akhirnya PKS mengajukan kasasi. Di Mahkamah Agung, permohonan PKS ditolak. Perkara itu mengantongi Nomor 607 K/PDT.SUS-Parpol/2018. Berkas ini diputus pada 30 Juli dengan susunan ketua majelis kasasi Takdir Rahmadi dengan anggota Nurul Elmiyah dan I Gusti Agung Sumantha.
(AGA)

http://news.metrotvnews.com/hukum/0Kv7yWYN-fahri-minta-5-petinggi-pks-bayar-rp30-miliar



Original Post

PNS Korupsi Harus Diberhentikan Secara Tidak Hormat

Media Online okezonecom
2018-08-07

JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) memblokir 307 database Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi (Tipikor). Pemblokiran merupakan langkah awal agar PNS yang bersangkutan segera dipecat secara tidak hormat.

Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BKN I Nyoman Arsa mengatakan, pemblokiran dilakukan untuk membatasi ruang gerak ASN tersebut. Sebab jika tidak diblokir, maka ASN yang bersangkutan akan tetap menerima tunjangan hingga kenaikan pangkat dari pemerintah.

Dengan diblokir, maka ASN yang bersangkutan akan sulit untuk mendapatkan rekomendasi naik jabatan. Jika jabatan tidak naik-naik dalam tempo beberapa tahun, maka pegawai tersebut mendapatkan tanda tanya dan akan diselidiki lebih lanjut.



Baca Selengkapnya:

(feb)

(rhs)

https://economy.okezone.com/read/2018/08/06/320/1932490/pns-korupsi-harus-diberhentikan-secara-tidak-hormat



Original Post

Jaksa KPK Tuntut Hak Politik Bupati Hulu Sungai Tengah Dicabut

Media Cetak Koran Tempo Halaman 10
2018-8-7

Jaksa KPK Tuntut Hak Politik Bupati Hulu Sungai Tengah Dicabut

JAKARTA - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Bupati Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif, dihukum 8 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan. Jaksa menyatakan Abdul terbukti bersalah menerima suap Rp 3,6 miliar dari Direktur PT Menara Agung Pusaka, Donny Witono.

"Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata jaksa penuntut umum KPK, Kresno Anto Wibowo, saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, kemarin.

Selain pidana penjara, jaksa meminta majelis hakim mencabut hak politik Abdul selama lima tahun setelah menjalani hukuman. Pertimbangannya, agar masyarakat tidak bisa

memilih kembali calon pejabat publik yang pernah berperilaku koruptif. "Sekaligus memberi waktu kepada terdakwa untuk memperbaiki dan merehabilitasi diri," ujar Kresno.

Tak berhenti di situ, jaksa juga meminta majelis merampas uang yang telah diterima Abdul dari Donny Witono. Dalam perkara ini, total barang bukti uang yang disita jaksa mencapai Rp 2,093 miliar. Sisanya masih digunakan penyidik KPK untuk menelusuri dugaan tindak pencucian.

Jaksa menyebut duit suap yang diberikan kepada Abdul diterima dalam dua tahap. Pertama, melalui transfer pada 30 Mei 2017 sebesar Rp 1,8 miliar. Kedua, juga melalui transfer dengan nominal yang sama pada 3 Januari 2018. Uang itu diterima melalui perantara Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia

Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Fauzan Rifani, serta Direktur PT Sugriwa Agung, Abdul Basit. Keduanya dituntut 6 tahun penjara. Sedangkan Donny, sebagai penyuap, dituntut 2 tahun bui.

Menurut jaksa, suap diberikan agar PT Menara Agung Pusaka dimenangkan dalam lelang proyek pembangunan ruang perawatan di Rumah Sakit Unit Daerah Damanhuri Barabai untuk tahun anggaran 2017.

Kuasa hukum Abdul, Mujahidin, menyatakan berkeberatan atas tuntutan jaksa. Dia mengungkapkan, sebagian fakta yang ditulis dalam tuntutan tidak sesuai dengan fakta persidangan. Contohnya, soal penerimaan uang. Mujahidin berucap kliennya tidak pernah menerima uang sebesar yang disebutkan jaksa.

MAYA AYU PUSPITASARI





Original Post

Neraca Jomplang Korban Pemerkosaan

Media Cetak Koran Tempo Halaman 11
2018-8-7

Neraca Jomplang Korban Pemerkosaan

Pemidanaan terhadap korban pemerkosaan di Jambi adalah gambaran yang paling jelas soal posisi negara ketika merespons korban pemerkosaan. Korban awalnya dituntut 1 tahun penjara oleh penuntut umum, kemudian divonis 6 bulan penjara oleh majelis hakim dengan penerapan Pasal 45A juncto Pasal 77A Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dia jelas merupakan korban pemerkosaan oleh kakak kandung dan teman kakaknya sendiri. Sebagai korban pemerkosaan, terlebih korban pemerkosaan dari lingkungan terdekat, ia jelas menanggung penderitaan, baik secara fisik maupun mental. Selain itu, terdapat fakta bahwa ia anak yang belum dewasa, masih berusia 15 tahun.

Dalam konteks ini, perlu dan seharusnya dia diposisikan sebagai korban yang berulang kali menjadi korban kembali (multiple victimizations). Seorang korban pemerkosaan berada pada posisi yang sangat rentan, baik secara posisi relasi kuasa, usia, psikis dan mental, maupun sosial. Respons secara hitam-putih belaka dari sudut pandang positivisme hukum tidak akan mampu membongkar berbagai kerentanan ini.

Meskipun dengan hanya menyandarkan diri pada beberapa produk hukum positif, bukan berarti tidak ada langkah maju yang bisa diambil oleh negara (baca: penegak hukum dan pengadilan). Salah satunya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Peraturan ini seha-

rusnya menjadi dorongan bagi hakim untuk melihat perkara pemerkosaan lebih dalam: membongkar posisi kerentanan korban.

Benar bahwa peraturan yang ada dan berlaku menempatkan tindakan aborsi sebagai perbuatan pidana. Namun, di sisi lain, tindakan aborsi sehat dan aman dengan syarat dan kondisi tertentu juga dimungkinkan oleh hukum positif. Peluang dia terlepas dari jerat pemidanaan seharusnya bisa diambil oleh penegak hukum dengan menerapkan pilihan kedua ini.

Undang-Undang Kesehatan dan peraturan turunannya memberi jalan dilakukannya aborsi dengan dua syarat: 1) apabila terdapat indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak dini kehamilan dan 2) kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban.

Syarat itu memberi makna bahwa aborsi bukanlah sesuatu yang dilarang penuh, tapi mungkin dilakukan dengan syarat dan kondisi tertentu, yang salah satunya terhadap korban pemerkosaan.

Ia juga dapat dilakukan oleh pihak yang memenuhi kualifikasi tertentu oleh negara. Hal terakhir ini menimbulkan pertanggungjawaban negara.

Negara diberi tanggung jawab untuk memberikan jaminan perlindungan berupa aborsi aman dan sehat tidak terbatas tapi terutama kepada korban pemerkosaan. Bukan justru sebaliknya dengan mempidanakan praktik aborsi yang dilakukan karena gagalnya negara memenuhi tanggung jawab itu. Poinnya adalah negara tidak seharusnya mempidanakan tindakan yang seharusnya hadir memberikan jaminan perlindungan.

Lebih jauh, selain memberikan akses aborsi aman sejak awal, negara perlu memberikan jaminan perlindungan lain berupa tindakan sementara. Misalnya, penempatan korban jauh dari pelaku dan tempat kejadian, pemulihan secara psikis dan fisik, sampai kompensasi kepada korban. Sekali lagi, bukan dengan menerapkan pemidanaan kepada korban pemerkosaan.

Lalu, bagaimana proyeksi kebijakan ke depan?

Ternyata posisinya sama sekali tidak berubah. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sedang dibahas pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat masih melanggengkan pidana penjara sebagai respons bagi tindakan aborsi. Hal ini tidak mengubah kondisi status quo saat ini.

Jika demikian adanya, perempuan korban pemerkosaan yang menggugurkan kandungannya akan masuk daftar tunggu untuk dipidana. Sementara itu, negara tetap tidak berhasil memberikan jaminan perlindungan untuk aborsi aman dan sehat. Di tengah situasi itu, korban pemerkosaan di Jambi dan korban lainnya tetap mengalami situasi menjadi korban berulang kali.

MIKO GINTING





Original Post

PENGUMUMAN SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Media Cetak Media Indonesia Halaman 4
2018-8-7

PENGUMUMAN SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2018

IKLAN





Original Post

Zumi Zola Segera Disidangkan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-8-7

Zumi Zola Segera Disidangkan

KOMISI Pemberantasan Korupsi melimpahkan kasus dugaan suap dengan tersangka Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola ke tahap penuntutan.

"Hari ini dilakukan penyerahan barang bukti dan tersangka tindak pidana korupsi suap terkait dengan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 dan penerimaan gratifikasi proyek-proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2014-2017, ke tahap penuntutan," kata Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Lebih lanjut, Yuyuk menyatakan sidang terhadap Zumi akan dilaksanakan di Tipikor, Jakarta. Saat ini Zumi masih ditahan di Rutan KPK di Kavling CI. Kuningan, Jakarta

Selatan.

"Sudah ada 16 saksi yang diperiksa untuk tersangka Zumi dalam kasus suap pengesahan RAPBD Jambi. Kemudian, untuk penerimaan gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR ambi sudah ada 63 saksi yang diperiksa," ungkap Yuyuk.

Dalam kasus suap, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait dengan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018.

Setelah mencermati fakta-fakta persidangan dan didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa Zumi Zola selaku Gubernur Jambi periode 2016-2021 diduga mengetahui dan setuju terkait

dengan uang ketok palu.

Selanjutnya, Zumi Zola meminta Pit Kadis PUPR Jambi Arfan (ARN) dan Asisten Daerah 3 Provinsi Jambi Saipudin (SAJ) untuk mencari uang agar mendapat pengesahan Raperda APBD 2018 Jambi, melakukan pengumpulan dana dari kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pinjaman pada pihak lainnya, serta pengumpulan dana yang akan diperuntukan kepada para anggota DPRD.

Dari dana terkumpul tersebut. Arfan melalui orang kepercayaannya telah memberikan kepada sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi sekitar Rp3,4 miliar. Selama proses berjalan, KPK menerima pengembalian uang dari tujuh anggota DPRD sebanyak Rp700 juta.

(Dro/Ant/P-2)





Original Post

Jero Wacik Enggan Disebut Pemeras

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-8-7

Jero Wacik Enggan Disebut Pemeras

Jero Wacik mengklarifikasi pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad yang menyebutnya gemar hidup mewah dan pemeras.

SIDANG lanjutan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diakukan mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik kembali digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin. Sidang perdana digelar pada Senin (23/7).

Dalam sidang kali ini, Jero yang pernah menjabat sebagai Wasekjen Partai Demokrat, membacakan sendiri sejumlah poin PK dan novum yang sebelumnya telah diajukan ke majelis hakim.

Dalam kesempatan itu, Jero mengklarifikasi tentang pernyataan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad yang menyebutkan bahwa ia gemar hidup mewah, bahkan pemeras. "Itu disampaikan beliau

saat menjadi pimpinan KPK di sejumlah media pada 4 September 2014. Disebutkan bahwa saya adalah pemeras," ucap Jero di hadapam majelis hakim.

Dia membantah disebutkan seperti itu karena ia selalu hidup sederhana dan tidak pernah bangga dengan pola hidup bermewah-mewahan. "Saya bukan pemeras, saya tidak pernah hidup foya-foya. Apa yang disampaikan Abraham Samad itu tidak benar sama sekali," tegasnya.

Ia menuturkan, sejak kecil sampai saat ini tidak pernah memeras orang. "Saya memang miskin, tapi tidak pernah memeras orang. Apa yang disampaikan itu jelas saya bantah karena tidak betul," tandas mantan Menteri ESDM itu.

Jero mengajukan PK atas putusan Mahkamah Agung (MA), putusan Pengadilan Tinggi (PT)

DKI Jakarta, dan Putusan Pengadilan Tipikor, Jakarta. Ia menilai ada kekeliruan yang menjang-gal dalam putusan hakim di pengadilan tipikor dan MA.

Dia dihukum penjara selama empat tahun di pengadilan tingkat pertama. Karena hukuman itu lebih ringan daripada tuntutan jaksa, yakni sembilan tahun penjara, jaksa mengajukan banding.

Namun, permohonan banding jaksa KPK ditolak Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Alhasil, Jero tetap dihukum empat tahun dan jaksa mengajukan kasasi. Hakim MA mengabulkan kasasi tersebut dan hukuman Jero diperberat menjadi delapan tahun.

Ia dinilai terbukti menggunakan dana operasional menteri untuk kepentingan pribadi dan keluarga, termasuk untuk pencitraan di sebuah surat kabar mencapai Rp3 miliar.

Penggunaan DOM

Jero dalam sidang PK antara lain memberikan sejumlah bukti terkait dugaan kekeliruan majelis hakim yang menggunakan Permenkeu 003/2014

yang sudah dicabut dan tidak berlaku lagi.

Menurut dia, ada kekeliruan dari majelis hakim. Pasalnya, Permenkeu tersebut telah diganti dengan Permenkeu 268/2014 tentang Penggunaan dana operasional menteri (DOM). "Ini ada kekeliruan, dan saya merasa kesalahan saya seolah-olah dikover pada sidang sebelumnya."

Dia menyebut Permenkeu lama tidak bisa digunakan lagi. Jika menggunakan Permenkeu baru, penggunaan DOM 80% bisa diambil dan dipakai secara lumpsun. Jero juga menegaskan bahwa saat menggunakan DOM, negara tidak mengalami kerugian. Bahkan, saat ia menjabat Menteri Kebudayaan dan Pariwisata periode 2004-2011, keuangan kementeriannya selalu diaudit langsung oleh Badan Pemeriksaan Keuangan.

"Selalu diaudit dan tidak pernah ada kesalahan. Baik itu pengambilan maupun penggunaan DOM. Selama rentan periode itu pun saya hanya mengambil DOM 50,25% jauh dari 80%. Itu kan sesuai hak DOM saya," tukasnya.

(P-2/ M Taufan SP Bustan )





Original Post

Bupati Latif Dituntut 8 Tahun Penjara

Media Cetak Republika Halaman 4
2018-8-7

Bupati Latif Dituntut 8 Tahun Penjara

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Bupati Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan Abdul Latif dengan hukuman delapan tahun penjara ditambah denda Rp 600 juta subsider enam bulan kurungan. JPU Kresno Anto Wibowo menyatakan, Latif terbukti menerima suap Rp 3,6 miliar dari Direktur PT Menara Agung Pusaka Donny Wi-tono.

"Menuntut, agar majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan terdakwa Abdul Latif secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama dan berlanjut," kata Kresno Anto Wibowo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (6/8).

Tuntutan itu berdasarkan dakwaan pertama dari pasal 12 huruf b UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke-i junto pasal 64 ayat 1 KUHP. JPU juga meminta pencabutan hak politik Abdul Latif selama beberapa waktu.

"Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun yang dihitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok," kata jaksa Kresno.

Selain itu. JPU masih menuntut

perampasan uang yang sudah diterima oleh Abdul Latif dari Donny Witono. Dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti, antara lain barang bukti nomor 97 berupa uang sebesar Rp 1,8 miliar yang merupakan uang yang diterima terdakwa dari Donny Witono.

Menurut jaksa Takdir Suhan, sudah sepatutnya uang tersebut diambil negara karena telah dibuktikan hasil dari tindak pidana korupsi. "Demikian juga terhadap barang bukti nomor 88-96 berupa uang lain yang dikembalikan ke negara melalui KPK," katanya. Barang bukti tersebut adalah uang senilai total Rp 293 juta, sehingga uang yang dirampas mencapai Rp 2,093 miliar.

Takdir mengatakan, hal yang memberatkan perbuatan terdakwa adalah tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Kemudian, terdakwa telah mencederai amanat yang diembannya selaku menjadi kepala daerah dan tidak memberikan teladan yang baik kepada masyarakat. "Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit, terdakwa pernah dipidana dalam tindak pidana korupsi lainnya," katanya.

Dalam perkara ini, Abdul Latif bersama-sama dengan Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Fauzan Rifani dan Direktur PT Sugriwa Agung Abdul Basit menerima hadiah sebesar Rp 3,6 miliar dari

Direktur PT Menara Agung Pusaka Donny Witono. Uang itu diberikan karena Abdul Latif mengupayakan PT Menara Agung Pusaka memenangkan lelang dan mendapat proyek pengerjaan pembangunan ruang perawatan kelas I, II, VIP, dan Super VIP RSUD Damanhuri Bara-bai tahun anggaran 2017.

Setelah dilantik sebagai Bupati, Abdul Latif memanggil Fauzan Rifani untuk meminta "fee" kepada para kontraktor yang mendapat proyek di kabupaten tersebut. Di antaranya./ee untuk pekerjaan jalan sebesar 10 persen, pekerjaan bangunan sebesar 7,5 persen, dan pekerjaan lainnya 5 persen dari nilai kontrak yang sudah dipotong pajak.

Fauzan lalu memberi tahu Donny Witono bila ingin jadi pemenang lelang harus memberikan "fee" 7,5 persen kepada Abdul Latif dari nilai kontrak. Hal itu disanggupi Donny.

PT Menara Agung Pusaka akhirnya diumumkan sebagai pemenang lelang proyek dan menandatangani kontrak pada li April 2017. Nilai kontrak adalah sejumlah Rp 54,451 miliar, setelah dipotong PPn dan PPh sejumlah Rp 48 miliar. Artinya nilai fee untuk Latif adalah Rp 3,6 miliar.

Terkait perkara ini Donny Witono dituntut 2 tahun penjara, sedangkan Fauzan Rifani dan Abdul Basit dituntut enam tahun penjara dan sedang menanti vonis hakim.

antara ed ilham tirta





Original Post

BPK Jelaskan tentang Audit BLBI

Media Cetak Kompas Halaman 2
2018-8-7

BPK Jelaskan tentang Audit BLBI

Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan, I Nyoman Wara, menjelaskan tentang audit terhadap penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (6/8/2018). "Berbeda dengan audit 2002. Memang sifatnya investigatif, tapi tidak spesifik sehingga bagian terkait kredit macet petambak tidak didalami lebih lanjut. Kalau audit 2006, itu bentuknya audit kinerja Kalau yang 2017 ini spesifik untuk menghitung kerugian negara sehingga memang lebih mendalam," ujar Wara saat menjadi ahli yang dihadirkan dalam sidang perkara BLBI dengan terdakwa mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dalam audit tersebut, Wara juga menyebutkan ada temuan pihak terkait dalam perkara ini.

(IAN)





Original Post

Abdul Latif

Media Cetak Kompas Halaman 4
2018-8-7

Abdul Latif

Bupati Hulu Sungai Tengah (nonaktiO. yang menjadi terdakwa kasus dugaan suap proyek RSUD Damanhuri, menerima salinan tuntutan dari jaksa penuntut umum seusai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (6/8/2018). Abdul Latif dituntut 8 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan.

KOMPAS / ALIF ICHWAN





Original Post

Pencabutan Hak Politik Jadi Pilihan

Media Cetak Kompas Halaman 4
2018-8-7

Pencabutan Hak Politik Jadi Pilihan

JAKARTA, KOMPAS - Pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap kepala daerah atau politisi yang terjerat tindak pidana korupsi kini selalu dimasukkan dalam tuntutan jaksa. Langkah ini sebagai upaya melindungi masyarakat agar tidak salah pilih, sekaligus menjadi seleksi alam bagi elite politik yang tidak berintegritas.

Kali ini, tuntutan yang diajukan untuk Bupati Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Abdul Latif juga memuat pidana tambahan ini mengacu pada Pasal 18 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Latif dituntut pencabutan hak politik selama lima tahun seusai menjalani hukuman pokoknya. Latif juga dituntut pidana 8 tahun penjara dengan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan.

"Dalam rangka melindungi

masyarakat agar tidak memilih kembali calon pejabat publik yang pernah berperilaku koruptif serta memberikan waktu yang cukup kepada terdakwa untuk memperbaiki dan merehabilitasi diri, maka dipandang perlu ada pencabutan hak politik terhadap terdakwa," kata Jaksa KPK Fitroh Rohcah-yanto, Senin (6/8/2018), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Latif, yang awalnya terjaring operasi tangkapan di kantornya, Kamis pagi, juga pernah menjadi terpidana korupsi. Pada 2006, ia dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara karena terlibat korupsi proyek pembangunan gedung sekolah baru SMA Negeri 1 Labuan Arnas Utara senilai Rp 711,8 juta.

Dalam pertimbangannya, jaksa juga mengingatkan terpilihnya yang bersangkutan se-

bagai kepala daerah oleh rakyat karena ada harapan besar kepada Latif agar bisa memajukan pembangunan di daerahnya. "Namun sebaliknya, terdakwa justru mencederai amanahnya dengan melakukan tindak pidana korupsi lagi. yaitu menerima suap dari kontraktor," ujar Fitroh.

Selain perkara suap. Latif juga sedang menjalani penyidikan untuk perkara tindak pidana pencucian uang. Hal ini berkaitan juga dengan temuan tim di lapangan dan kenaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang signifikan. Pada 2004, Latif, melaporkan harta kekayaannya Rp 6 miliar dan pada 2015 telah mencapai Rp 41 miliar. KPK juga menyita 16 mobil mewah Latif di rumahnya

Kuasa hukum Latif, Mujahidin, menyatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan plei- doi.

(IAN)





Original Post

Ada 307 ASN Terpidana Korupsi Belum Diberhentikan

Media Cetak Kompas Halaman 4
2018-8-7

Ada 307 ASN Terpidana Korupsi Belum Diberhentikan

JAKARTA, KOMPAS - Penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi di lingkungan aparatur sipil negara masih belum tegas. Sampai saat ini, Badan Kepegawaian Negara masih menemukan 307 aparatur sipil negara atau ASN yang terlibat perkara korupsi, sudah divonis dengan hukuman dan sudah berkekuatan hukum tetap yang belum diberhentikan. Ratusan ASN yang berasal dari berbagai instansi itu diketahui BKN melakukan pidana korupsi, sudah divonis dengan hukuman dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Ne-

gara, para ASN terpidana korupsi harus langsung diberhentikan tidak dengan hormat.

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di beberapa instansi, menurut Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN I Nyoman Arsa, belum semuanya bersedia memproses pemberhentian mereka "Seharusnya bisa langsung diproses. Pejabat yang berwenang langsung membuat konsep surat pemberhentian tidak dengan hormat, lalu disampaikan kepada PPK untuk diberhentikan," kata Nyoman di Gedung Badan Kepegawaian Negara, Jakarta, Senin (6/8/2018).

Menurut Nyoman, ada bebe-

rapa faktor yang kemungkinan menjadi penyebab belum ditin-daknya para terpidana korupsi. Faktor nepotisme PPK instansi dengan ASN terpidana korupsi terkadang membuat gamang memberhentikan mereka.

Putusan pengadilan

Direktur Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik Disiplin Pemberhentian dan Pensiun PNS BKN Sukamto mengatakan, BKN kesulitan mendapatkan salinan putusan pengadilan terkait ASN yang korupsi. "Kami berharap bisa mendapatkan tembusan dari pengadilan atau instansi terkait putusan inkracht

ASN sehingga bisa langsung ditindaklanjuti," ujar Sukamto.

Sementara Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan meminta agar pimpinan instansi yang melindungi ASN terpidana korupsi juga ditindak tegas. Menurut Ade, ASN terpidana korupsi tersebut akan merugikan negara karena masih menerima gaji.

Secara terpisah, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah mengatakan, pada 1 Maret lalu, KPK merekomendasikan BKN menyurati seluruh instansi pemerintah agar segera mengelola manajemen ASN sesuai ketentuan.

(E18)





Original Post

Direktur Utama

Media Cetak Kompas Halaman 5
2018-8-7

Direktur Utama

PT Pegadaian (Persero) Sunarso (kiri) bersama Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan seusai menandatangani nota kesepahaman Komitmen dan Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi, Senin (6/8/2018), di Jakarta Komitmen bersama antara KPK dan Pegadaian akan memperkuat komitmen Pegadaian dalam pencegahan tindak pidana korupsi di internal perusahaan dengan penerapan prinsip good corporate governance.

KOMPAS / RADITYA HELABUMI





Original Post

BPK Temukan Empat Penyimpangan Dalam Penyelesaian BDNI

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-8-7

BPK Temukan Empat Penyimpangan Dalam Penyelesaian BDNI

NERACA

Jakarta- Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) menemukan empat penyimpangan dalam Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) pemilik Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim dengan pola perjanjian "Master Settlement Aqcuisition Agreement" (MSAA).

"Ada empat jenis penyim-panganyang kami temukan di sini," kata Auditor Utama pada BPK RI I Nyoman Wara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (6/8).

Nyoman Wara adalah auditor BPK yang melakukan audit investigatif mengenai kerugian negara yang timbul akibat penyimpangan dalam pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban PemegangSa-ham kepada Sjamsul Nursalim selain pemegang saham pengendali BDM pada 2004.

Ia menjadi saksi untuk terdakwa Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) 2002-2004 Syafruddin Arsyat Temenggung menjadi terdakwa bersama-sama dengan Dorodjatun Kuntjoro-Djakti selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) serta pemilik BDNI Sjamsul Nursalim dan Itjih S Nursalim dalam per-karadugaan korupsi penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham yang merugikan keuangan negara Rp4,58 triliun.

"Penyimpangan pertama, misrepresentasi piutang petani tambak senilai Rp4,8 triliun. Sjamsul Nursalim menyatakan Rp4,8 triliun aset lancar pada perhitungan Jumlah Kewajiban Pemegang Saham (JKPS) pada perhitungan MSAA padahal kenyataannya kondisi macet, piutang dimiliki PT DCD dan PT YM, saham keduanya diserahkan untuk penyelesaian kewajiban sehingga

berdasarkan MSAA, seharusnya Sjamsul Nursalim mengganti atas misrepresentasi tersebut," jelas Nyoman.

Menurut Nyoman, dalam pasal 1 ayat 1 MSAA, nilai yang dikurangkandalam perhi tun-

gan JKPS adalah sebesar nilai pasar aset Tapi Sjamsul menyerahkan aset yang tidak memenuhi kriteria lancar dan tidak diungkapkan kondisi sebenarya sehingga terjadi pelanggaran jaminan dari Sjamsul dan menimbulkan kerugian negaranya.

Perbuatan Sjamsul juga melanggar pasal 49,72,12 ayat 2 a dalam MSAA yaitu soal pemegangsaham akan memperbaharui dari waktu ke waktu kalau ada perubahan aset dan bila pemegang saham tidak dipenuhi maka BPPN bisa meminta ganti kerugian kepada pemegang saham/Penyimpangan kedua, pengalihan penanganan aset kredit tanpa melibatkan Aset Manajemen Investasi (AMI)," tambah Nyoman.

Dalam laporannya, Nyoman mengatakan pada 21 Mei 2002, ketua BPPN Sjafruddin Arsyad Temenggung memerintahkan pemindahan penanganan kredit petambak dari litigasi di divisi litigasi untuk direstrukri-tasi oleh divisi Aset Manajemen Kredit (AMK) tanpa melibatkan divisi AMI menangani PKPS sehingga penyelesaian misrepresentasi tidak lagi melalui pertanggung jawaban pemegang saham sekaligus tidak sesuai dengan keputusan KKSK pada 13 Mei 2002 yaitu keputusan KKSK memerintahkan BPPN melibatkan divisi AMI.

"Penyimpangan ketiga, proses persetujuan penyelesaian kewajiban saham oleh KKSK tanpa mempertimbangkan penyelesaian mis-reprsentasi. Ketua BPPN diduga tidak memberikan informasi lengkap sesungguhnya bahwa piutang kepada petambak merupakan aset bank yang diperhitungkan dalam penetapan JKPS dan Sjamsul masih memiliki kewajiban tambahan JKPS yang telah dihitung dalam MSAA," jelas Nyoman.

Padahal rapatKKSK pada 7 Oktober 2002 memerintahkan BPPN untuk melaporkan rincian lebih lanjut atas penanganan PKPS Sjamsul Nursalim termasuk menyelesaikan masalahan PT Dipasena Citra Darmadja.

ant





Original Post

Bupati Hulu Sungai Tengah Dituntut 8 Tahun

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-8-7

Bupati Hulu Sungai Tengah Dituntut 8 Tahun

NERACA

Jakarta - Bupati Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan Abdul Latif dituntut 8 tahun penjara ditambah denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti menerima suap Rp3,6 miliar dari Direktur PT Menara A-gung Pusaka Donny Wita-no.

"Menuntut, agar majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan terdakwa Abdul Latif secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama dan berlanjut Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Latif dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sejumlah Rp600 juta subsider 5 bulan kurungan," kata Jaksa Penuntut UmurrrKPK Kresno Anto Wibowo, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (6/8).

Tuntutan itu berdasarkan dakwaan pertama

dari pasal 12 huruf b UU No.31 Tahun 1999sebagai-mana diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP. JPU juga meminta pencabutan hak politik Abdul Latif selama beberapa waktu. "Menjatuhkan hukuman tambahan k-epada terdakwa berupa" pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun yang dihitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok," kata jaksa Kresno. Jaksa masih menuntut perampasan uang yang sudah diterima oleh Abdul Latif dari Donny Wit-ono."Dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti, antara lain barang bukti nomor 97 berupa uang sebesar Rpl,8 miliar yang merupakan uang yang diterima terdakwa dari Donny Witono. Terhadap uang tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk negara karena telah dibuktikan hasil dari tindak pidana korupsi, de-

mikian juga terhadap barang bukti nomor 88-96 berupa uang lain yang dikembalkan ke negara melalui KPK," kata jaksa Takdir Sunan.

Barang bukti tersebut adalah uang senilai total Rp293 juta, sehingga uang yang dirampas mencapai Rp2,093 miliar."Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendu-kungprogram pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, terdakwa telah mencederai amanat yang diembannya selaku kepala daerah dan tidakmemberikan teladan yang baik kepada masyarakat, terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit, terdakwa pernah dipidana dalam tindak pidana korupsi lainnya," ujar jaksa.

Dalam perkara ini Abdul Latif bersama-sama dengan Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Fauzan Rifani dan Direktur PT Sugrivva A-gung Abdul Basit menerima hadiah sebesar Rp3,6 miliar dari Direktur PT

Menara Agung Pusaka Donny Witono.

Uang itu diberikan karena Abdul Latif karena mengupayakan PT Menara Agung Pusaka memenangkan lelang dan mendapat pekerjaan proyek pekerjaan pembangunan ruang perawatan kelas I, II, VIP dan Super VIP RSUD Damanhuri Barabai tahun anggaran 2017.

Abdul Latif setelah dilantik sebagai Bupati memanggil Fauzan Rifani untuk meminta "fee" kepada para kontraktoryangmen-dapatproyekdi kabupaten tersebut untukjatah selaku bupati, yakni pekerjaan jalan sebesar 10 persen, pekerjaan bangunan sebesar 7,5 persen, dan pekerjaan lainnya 5 persen dari nilai kontrak yang sudah dipotong pajak Fauzan lalu memberitahu Donny Witono bila ingin jadi pemenang lelang harus memberikan "fee" 7,5 persen kepada Abdul Latif dari nilai kontrak, Donny pun menyanggupinya. PT Menara Agung Pusaka akhirnya diumumkan sebagai pemenang lelang,

ANT





Original Post

Abubakar Minta Dana ke Kepala Dinas

Media Cetak Media Indonesia Halaman 19
2018-8-7

Abubakar Minta Dana ke Kepala Dinas

MANTAN Bupati Bandung Barat Abubakar disebut-sebut meminta dana ke seluruh kepala dinas untuk keperluan pendanaan bagi istrinya yang tengah mengikuti kontestasi Pilkada 2018. Para kepala SKPD di Pemkab Bandung Barat diancam dibinasakan jika tidak menuruti perintah Abubakar waktu itu.

Hal itu terungkap di persidangan tipikor di PN Kelas IA yang menghadirkan saksi man-tan Kepala Bappeda Adiyoto dan mantan Kadisperindag Weti Lembanawati dan Abubakar dengan terdakwa mantan Kepala Badan Kepegawai-an dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bandung Barat Asep Hikayat, kemarin.

Jaksa KPK Budi Nugraha mencecar dua saksi tersebut agar meng-akui motivasi apa sehingga para kepala dinas memberi dana untuk pen- calonan istri Abubakar. Elin Suharliah, yang maju bersama Maman S Hidayat (mantan Sek-

da Bandung Barat) di Pilkada 2018.

Pada sidang sesi kedua. Abubakar akhirnya mengakui bahwa dia memerintahkan para kepala SKPD memberi bantuan dalam pencalonan istrinya di Pilkada 2018. "Dalam rangka kebersamaan, kadis membantu kegiatan pilkada Bandung Barat," kata Abubakar menjawab pertanyaan jaksa KPK perihal maksud pemberian dukungan.

Saat jaksa mendalami soal pemberian dukungan, Abubakar sempat berkelit. "Secara spesifik (minta bantuan) tidak pernah, tapi ada," lanjut Abubakar. ,

Jaksa kemudian memutar-kan rekaman percakapan antara Abubakar dan Weti. Dalam percakapan telepon yang disadap KPK itu Abubakar menanyakan potensi, yang belakangan terungkap di persidangan bahwa istilah itu digunakan untuk menanyakan dana atau uang.

(DG/N-1)





Original Post

BERIKAN KETERANGAN

Media Cetak Media Indonesia Halaman 19
2018-8-7

BERIKAN KETERANGAN

Abubakar (baju putih) memberikan keterangan kepada jaksa penuntut umum KPK dalam sidang sesi kedua dengan terdakwa mantan Kepala BKDSDM Bandung Barat, Asep Hikayat, di Pengadilan Tipikor PN Kelas 1A Khusus Bandung, kemarin.

MI/DEPI GUNAWAN





Original Post

Bangun Laksana Apresiasi Putusan Pengadilan

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-8-7

Bangun Laksana Apresiasi Putusan Pengadilan

JAKARTA - PT Bangun Laksana Persada mengapresiasi putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang kembali menolak permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan oleh Krisna Murti dan Tavipiani Agustina.

Kuasa hukum Bangun Laksana Persada Alfin Suherman mengatakan, penolakan permohonan PKPU dari kubu lawan sudah tepat karena dalil yang dimohonkan tidak bisa dibuktikan oleh pemohon di hadapan majelis hakim.

"Kami bingung apa yang didalilkan oleh mereka. Tuntutannya adalah menyerahkan sertifikat lahan dan peruntukannya sebagai lahan pertanian. Padahal, sudah jelas dalam perjanjian lahan itu untuk perindustrian dan pergudangan. Sertifikat itu masih dalam proses pengurusan di BPN [Badan Pertanahan Nasional]," kata Alfin seusai persidangan, Senin (6/8).

Alfin menjelaskan, total luas lahan yang dikembangkan oleh Bangun Laksana Persada itu mencapai 400 hektare dan dapat didirikan ribuan gudang.

Ketua Majelis Hakim Desbeneri Sinaga mengatakan, pengembang kawasan industri dan pergudangan itu tidak terbukti melanggar perjanjian.

Selain itu, pemohon PKPU untuk kedua kalinya dari Krisna Murti dan Tavipiani Agustina tidak bisa membuktikan dalilnya.

"Menolak permohonan PKPU pemohon dan pemohon tidak bisa membuktikan dalilnya [bahwa] kawasan pergudangan dan industri itu bukan lahan pertanian," kata Desbeneri dalam amar putusan.

PKPU terhadap PT Bangun Laksana Persada dimohonkan oleh pembelinya sendiri yaitu Krisna Murti dan Tavipiani Agustina dengan perkara No. 94/Pdt. Sus-PKPU/2018/PN.Jkt.Pst.

Kedua pemohon itu telah membeli dua lahan kavling senilai Rp2,5 miliar di Blok FB-O2 seluas 930 meter persegi yang berlokasi di Kelurahan Laksana, Kecamatan Pakuhaji, Kota Tangerang.

Usai persidangan, Anwar, kuasa hukum dari kedua pemohon enggan memberikan komentar kepada Bisnis terkait dengan keputusan dari majelis hakim. "Maaf, saya tidak bisa berkomentar karena tidak mendapatkan izin dari prinsipal," ujarnya.

Permohonan PKPU yang ditolak oleh majelis hakim merupakan objek hukum dan tuntutan yang sama pada

5 Juni 2018.

(YANUARIUS VIODEOGO)





Original Post

MENDENGARKAN SAKSI

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-8-7

MENDENGARKAN SAKSI

Terdakwa kaSUS penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI Syafruddin Arsyad Temenggung (kiri) mendengarkan keterangan saksi saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (6/8). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan saksi mantan Ketua BPPN Glen M.S. Yusuf dan saksi ahli I Nyoman Wara.

ANTARA/HAFIDZ MUBARAK A





Original Post

Trinugraha akan Lepas 18,6% Saham BFI Finance

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 13
2018-8-7

Trinugraha akan Lepas 18,6% Saham BFI Finance

Oleh Devie Kania

JAKARTA - Trinugraha Capital Co SCA akan menjual sebanyak 2,97 miliar (18,65%) saham PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) kepada Compass Banca SpA. Selain itu, Trinugraha bakal melepas sebanyak 1,65 juta (0,01 %) saham BFI Finance kepada Star Finance SRL

Saat ini, Trinugraha memiliki sebanyak 6,83 miliar (42,81%) saham BFI Finance. Namun, dengan melepas 18,66%, kepemilikan saham Trinugraha pada perusahaan multifinance tersebut bakal berkurang menjadi 24,15%.

Finance Director and Corporate Secretary BFI Finance Sudjono menyatakan, pihaknya telah mendapat surat dari Trinugraha Capital Co SCA yang menginformasikan rencana penjualan saham perseroan. Trinugraha Capital Co maupun Compass Banca SpA dan Star Finance SRL sudah menandatangani perjanjian transaksi jual beli saham pada 3 Agustus lalu.

"Pada 6 Agustus 2018, kami menerima surat dari pemegang saham dengan kepemilikan 42,81% yang menginformasikan bahwa Trinugraha Capital Co telah menandatangani perjanjian jual beli saham. Namun, transaksi tersebut diperkirakan selesai pada beberapa

bulan ke depan," ujar Sudjono dalam keterangan resmi, Senin (6/8).

Dia menegaskan, hingga saat ini belum terjadi dampak apapun terhadap kegiatan operasional BFI Finance, karena belum ada transaksi yang terjadi antara investor baru dan pemegang saham lama.

Menilik data registrasi pemegang efek yang dilaporkan BFI Finance pada 3 Agustus lalu, selain Trinugraha Capital Co yang menguasai 42,81% saham, tercatat pula De Spore CS A/C Ntasian Discovery Master dengan kepemilikan sebesar 9,9% saham, publik 41%, dan sisanya 6,28% dimiliki langsung oleh BFI Finance.

Adapun Compass Banca SpA merupakan anak usaha yang sepenuhnya dimiliki oleh Mediobanca SpA. Perusahaan tersebut menjalankan bisnis sebagai penyedia layanan kredit konsumer.

Sementara itu, sebagai salah satu perusahaan multifinance, BFI Finace telah menggarap pembiayaan mobil, alat berat, motor, properti, maupun pembiayaan multiguna. Selama semester 1-2018, BFI Finance membukukan pembiayaan baru (new booking) Rp 8,56 triliun, naik 26,4% dibandingkan periode sama pada 2017.

Dari nominal pembiayaan baru. Sudjono mengakui, pembiayaan mobil bekas perseroan berkontribusi hingga 67,8%. Kemudian Imi pembiayaan motor berada di urutan kedua, dengan kontribusi 15,3%, dan pembiayaan alat berat, yang termasuk mesin menyumbang 14,5% dari total new booking. "Sedangkan, sisanya dari new booking kami berasal dari Uni pembiayaan mobil baru, dan properti," papar dia.

Putusan PTUN

Sementara itu, Kuasa hukum BFI Finance menegaskan bahwa pengumuman dan peringatan tentang pemblokiran BFI Finance yang menggunakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak pernah terjadi. Pasalnya, PTUN tidak berwenang untuk mengadili kepemilikan saham di perusahaan.

Kuasa hukum BFI Finance Indonesia Hotman Paris Hutapea menyatakan, pihaknya membantah terkait pengumuman dan peringatan pemblokiran terhadap BFI Finance, yang sempat diinformasikan di media massa oleh Kantor Hukum Hutabarat Halim Rekan.

Adapun Kantor Hukum Hutabarat Halim Rekan merupakan kuasa hukum dari PT Aryaputra Teguharta (APT).

"Pihak APT menggunakan keputusan PTUN yang bahkan tidak berwenang mengatur kepemilikan saham. Apalagi, BFI Finance kan perusahaan publik. Jika ada pihak yang berwenang untuk mengadili soal kepemilikan saham itu merupakan pengadilan negeri (PN)," ujar Hotman di Jakarta, baru-baru ini.

Berdasarkan hal itu, dia menegaskan, jika APT berkeras terkait putusan PTUN, sebetulnya hal tersebut cacat secara hukum karena tidak sesuai ketentuan yang berlaku. "Nah, APT itu mempermasalahkan penjualan saham yang sudah digadaikan kepada BFI untuk dikembalikan kepada mereka. Namun, sejak 2001, saham tersebut sudah dijual kepada pihak lain, dan Mahkamah Agung tidak pernah menyatakan transaksi pembelian saham batal sehingga artinya APT sudah bukan pemegang 32,3% saham di BFI Finance kan," jelas dia.

Meski demikian, Hotman menyampaikan, selama tahun ini, APT bersama kuasa hukum telah tujuh kali mengajukan gugatan terhadap hasil putusan Mahkamah Agung dengan dasar keputusan peninjauan kembali (PK) Nomor 240 kepada pengadilan negeri. Namun, berulang kali juga, dia tegaskan, pihak PN menyampaikan bahwa putusan Mahkamah Agung tidak dapat dilaksanakan (non-executable).

Devie Kania





Original Post

KPK Perpanjang Penahanan Bupati Labuhanbatu

Media Online republika.co.id
2018-08-07

KPK juga memperpanjang masa penahanan Effendi Syahputra.REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap selama 40 hari. Beberapa waktu lalu KPK menetapkan Pangonal sebagai tersangka suap proyek-proyek di Kabupaten Labuhanbatu, Sumut.

" ini dilakukan perpanjangan selama 40 hari untuk tersangka PPH (Bupati Labuanbatu)," kata Plh Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati Gedung KPK Jakarta, Senin(6/8).

Masa penahanan Pangonal diperpanjang sejak 7 Agustus 2018 sampai 15 September 2018. Selain Pangonal, penyidik KPK juga memperpanjang m penahanan tersangka Effendi Syahputra.

"Effendi juga diperpanjang penahanannya dari Agustus 2018 sampai 16 September 2018," ujarnya.

KPK resmi menetapkan Bupati Labuhanbatu Pangonal Harhap, Umar Ritonga selaku pihak swasta dan Effendy Syahputra selaku pemilik PT Binivan Konstruksi Abadi (BKA).

Pangonal dan Umar diduga menerima Rp 500 juta dari Effendy terkait dengan proyek yang didapat PT Binivian. Diduga uang tersebut berasal dari dana pembayaran proyek pembangunan RSUD Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu.

Atas perbuatannya, Pangonal dan Umar dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Sedangkan Effendy dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/08/07/pd2c20430-kpk-perpanjang-penahanan-bupati-labuhanbatu



Original Post

KPK Gandeng Pegadaian

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 22
2018-8-7

KPK Gandeng Pegadaian

PENCEGAHAN KORUPSI

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap membantu PT Pegadaian (Persero) mencegah tindak pidana korupsi di internal.

Hal ini dilakukan seiring dengan upaya perusahaan menerapkan prinsip good corporate gpvemance, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.

Direktur Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, bantuan itu berupa panduan dalam menata sistem perusahaan sesuai dengan prinsip good corporate governance.

Sebab, kata Pahala, salah satu fokus kegiatan KPK dalam pencegahan dan penindakan korupsi adalah badan usaha milik negara (BUMN).

"Pendekatan kami pencegahan dan memperkuat upaya BUMN (dalam menerapkan prinsip GCG]," katanya dalam acara penandatanganan nota kesepahaman PT Pegadaian (Persero) dan KPK di kantor pusat Pegadaian, Jakarta, Senin (6/8).

Soal pencegahan gratifikasi, misalnya. Pahala mengatakan, KPK mendorong Pegadaian untuk membentuk budaya menolak hal itu.

Jadi, kata pahala, pegawai atau direksi tidak perlu melapor ke KPK terkait dengan graufika-si. Melainkan langsung ditolak di tempat Dengan begitu, citra perusahaan akan terjaga dan memudahkan kerja KPK.

"Saya katakan ke BUMN dan lembaga pemerintah untuk bisa langsung menolak [gratifikasi]. Bayangkan ada 84 instansi, 400-an BUMN dengan anak perusahaan. Kalau semua lapor [gratifikasi], KPK kualahaa Sebab, KPK diberi waktu 30 hari untuk menentukan barang itu milik negara atau pelapor," katanya. Direktur Utama Pegadaian Sunarso mengatakan, pihaknya menggandeng KPK karena lembaga antirasuah itu berkompeten dalam menerapkan prinsip GCG. Dalam hal ini, kata Sunarso, KPK akan membimbing Pegadaian dalam merapikan administarsi,

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dan penangkalan grati fikasi.

"Daripada repot-repot melaporkan gratifikasi [ke KPK] tinggal tolak saja. Tetapi hal ini butuh sosialisasi. Nah di situlah kami akan gandeng KPK," katanya.

DATA TRANSAKSI

Selain itu, sambungnya, pihaknya juga bersedia menyediakan data transaksi ke KPK untuk kebutuhan penyidikan. Menurut Sunarso, data transaksi itu bersifat tertutup. Namun, jika pihak berwenang membutuhkan maka tidak boleh dihalang-halangi.

"Pegadaian bisa sediakan data tersebut," ujarnya.

Di samping itu, Sunarso mengatakan, Pegadaian mempersilahkan KPK untuk menggunakan outlet-outlet yang tersebar di seluruh Indonesia untuk sosialisasi pencegahan gratifikasi.

"Kami punya 4.322 outlet, KPK punya program harus disosalisasi-kan silahkan menggunakannya (outlet]," ujarnya. Terkait kerja sama tersebut, PT Pegadaian bakal memberi bantuan tenaga penaksir barang ke KPK, menyusul ter-jalinnya kerja sama antarkedua belah pihak. Sunarso mengatakan, poin-poin dalam kerja sama ini secara garis besar, baik Pegadaian maupun KPK akan bertukar informasi dan kompetensi. Soal kompetensi, pihaknya siap membantu lembaga antirasuah itu soal tenaga penaksir barang barang sitaan tindak pidana korupsi. Sebab, untuk keperluan penyidikan barang-barang tersebut perlu dinilai untuk mendapatkan angka kerugian negara. Pihak berkompeten dalam hal itu adalah Pegadaian.

"Jangan remehkan orang Pegadaian dalam menaksir barang. Terutama dalam menilai barang emas, perhiasan, dan berlian, orang Pegadaian jagonya. Kami bisa berbagi dengan KPK terkait hal itu," ujarnya di sela-sela acara penandatanganan di kantor pusat Pegadaian, Jakarta, Senin

(6/8).

(Dika Irawan)





Original Post

KPU Syaratkan Dokumen untuk Pendaftaran Capres-Cawapres

Media Online Detikcom
2018-08-07

Jakarta -
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mensyaratkan kelengkapan dokumen bagi capres dan cawapres peserta Pilpres 2019. Komisioner KPU Viryan Aziz menjabarkan, dokumen tersebut terdiri dari dokumen pendidikan dan sebagainya.

"Ya dokumen pencalonan. Bisa dilihat, mulai dari (dokumen) pendidikan (dan sebagainya)," kata Viryan kepada detikcom, Senin (6/8/2018).

Namun, ia tak menjelaskan secara rinci terkait dokumen tersebut. Ia pun menyampaikan, penjelasan detail terkait dokumen syarat pencapresan dapat dilihat pada situs resmi KPU.

"Detailnya bisa dilihat di pengumunan kita itu lho, kan sudah disebar," tuturnya.

Syarat dokumen pencapresan tertera di dalam Pasal 10 Peraturan KPU (PKPU). Ada 2 angka dengan beberapa poin lagi di dalamnya.

Berikut isi Pasal 10 PKPU 22/2018 tentang dokumen persyaratan pendaftaran capres-cawapres.

Pasal 10
(1) Dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang wajib disampaikan kepada KPU meliputi:

a. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menerangkan bahwa Bakal Pasangan Calon:

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945;
3. tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
4. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
5. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
6. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau DPRD;
7. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) periode;
8. bersedia diusulkan sebagai Bakal Pasangan Calon;
9. tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon;
10. mengundurkan diri sebagai pejabat negara, yang tidak dapat ditarik kembali;
11. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon;
12. mengundurkan diri sebagai karyawan atau pejabat Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon;
13. telah mengajukan permohonan izin kepada Presiden bagi gubernur, wakil gubernur, bupati,
wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota, dilengkapi dengan surat izin; dan
14. bersedia melakukan pemeriksaan kesehatan dan menerima hasil yang dikeluarkan oleh Tim
Pemeriksa Kesehatan yang telah ditunjuk, yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon dengan menggunakan formulir Model BB-1 PPWP;

b. Surat keterangan tempat tinggal Bakal Pasangan Calon dari kepala kelurahan atau desa/sebutan lain;

c. Surat keterangan Bakal Pasangan Calon terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani asli oleh Ketua PPS serta cap basah PPS, atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota;

d. Daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak Bakal Pasangan Calon, dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon dan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dengan menggunakan formulir Model BB-2 PPWP;

e. Bukti tanda terima penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi;

f. Surat keterangan mengenai kewarganegaraan Bakal Pasangan Calon dan suami/istri Bakal Pasangan
Calon dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

g. Surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia yang menerangkan Bakal Pasangan Calon:
1. tidak pernah mengkhianati negara; dan
2. tidak terlibat organisasi terlarang dan Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia;

h. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga tempat domisili Bakal Pasangan Calon yang menerangkan bahwa Bakal Pasangan Calon:
1. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
2. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum
yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; dan
3. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

i. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik Bakal Pasangan Calon dan suami/istri Bakal Pasangan
Calon;

j. Fotokopi akta kelahiran atau surat kenal lahir Warga Negara Indonesia Bakal Pasangan Calon dan
suami/istri Bakal Pasangan Calon, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;

k. Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh intansi yang berwenang;

l. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama bakal calon, dan tanda bukti pengiriman atau
penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon, selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak bakal calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak tempat Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan terdaftar; dan

m. Salinan cetak pas foto berwarna terbaru bakal calon berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 1 (satu) lembar, beserta salinan digitalnya, yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran Pasangan Calon.

(2) Dalam hal bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan tinggi dalam riwayat hidup, bakal calon yang bersangkutan wajib menyertakan fotokopi ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan.
(yas/gbr)

https://news.detik.com/berita/d-4153291/kpu-syaratkan-dokumen-untuk-pendaftaran-capres-cawapres



Original Post

Bupati HST Dituntut 8 Tahun Penjara Hak Politik Dicabut 5 Tahun

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-8-7

Bupati HST Dituntut 8 Tahun Penjara Hak Politik Dicabut 5 Tahun

ABDUL Latif, Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) nonaktif dituntut hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan. Latif dianggap terbukti menerima suap Rp3,6 miliar.

"Menuntut supaya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini. menyatakan terdakwa Abdul Latif terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi ."Jaksa KPK Kresno Anto Wibowo membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Jaksa KPK juga menuntut hak politik Latif dicabut S tahun setelah menjalani masa hukuman penjara. Selama masa itu, Latif tak bisa mengikuti seleksi jabatan publik.

"Untuk melindungi masyarakat agar tidak memilih pejabat yang koruptif, perlu ada pencabutan hak politik, hak dipilih dalam jabatan publik setelah selesai menjalani pidana pokok," dalih Jaksa KPK.

Menurut jaksa, perbuatan Latif menerima suap memenuhi unsur dakwaan Pasal 12 huruf bUU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Hal pertimbangan yang memberatkan tuntutan Latif men-ciderai amanat rakyat, tidak jujur dan berbelit-belit di persidangan.

Latif diperkarakan kare-

na menerima suap Rp3.6 miliar dari Donny Witono, Direktur PT Menara Agung Pusaka (MAP). Uang itu imbalan atas jaksa Latif membantu PT MAP mendapatkan proyek pembangunan ruang perawatan kelas I. II. VIP dan super VIP Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H Damanhuri Barabai tahun anggaran 2017.

Awalnya. Latif meminta fee 10 persen dari nilai kontrak proyek yang didapat PT MAP. Donny menawar 7.5 persen. Deal. Latif memerintahkan Fauzan Rifani. orang dekatnya untuk mengatur agar perusahaan Donny memenangkan tender proyek pembangunan ruang perawatan RSUD Damanhuri. Nilai proyeknya Rp54 miliar sebelum dipotong pajak.

Fee yang harus dibayarkan kepada Latif Rp3,6 miliar. Uang Rpl,8 miliar diserahkan setelah PT MAP menerima pembayaran uang muka proyek. Sisanya diserahkan setelah proyek rampung pada akhir tahun.

Pembayaran fee pertama dibagi-bagikan kepada pejabat terkait. Yakni 0,5 persen untuk RSUD, 0,1 persen untuk Kepala Rumah Sakit, 0.65 untuk Pokja LInii Lelang dan Pengadaan (ULP), 0,07 persen untuk kepala bidang dan 0,08 untuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Sedangkan Fauzan menerima Rp20juta.

byu





Original Post

Politisi PKS Disebut Jadi Makelar Anggaran

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-8-7

Politisi PKS Disebut Jadi Makelar Anggaran

ANGGOTA DPRD Majalengka Deden Hardian Narayanto mengaku pernah menerima uang Rp675 juta dari Ahmad Ghiast, Direktur CV Iwan Bangkit.

Deden berdalih uang itu pinjaman untuk biaya sosialisasi sebagai kandidat Bupati Majalengka periode 2018-2023. Anggota Fraksi PKS itu menerima duit dari Ghiast 2017 lalu.

"Ngobrol sama Ghiast ada keperluan dana untuk sosialisasi. Saya pinjam bulan 4 (April) itu sekitar Rp475 juta. Ditambah di bulan Juni beliau beri bantuan juga. Totalnya Rp675 juta. Sekitar segitu," ungkap Deden saat bersaksi untuk terdakwa Ahmad Ghiast di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Meski mengklaim uang itu pinjaman. Deden belum mengembalikan kepada Ghiast selama

setahun. Deden baru mencicil Rp 15 juta setelah dengar kabar Ghiast ditangkap KPK.

"Saya akadnya pinjam. Rencana bulan ini (dikembalikan) Pak. Saya juga sudah kembalikan sebagian Rp 15 juta pas Lebaran." ujar Deden.

Namun, Jaksa KPK menduga Deden menerima uang itu dari Ghiast atas jasanya telah memperkenalkan dengan Iwan Son-jaya. Siapa Iwan? Ia politisi PKS bekas anggota DPRD Kuningan. Satu kampung dengan Amin Santono, anggota Komisi Xl DPR.

Iwan diduga menjadi makelar anggaran. Ia mengaku bisa meloloskan usulan tambahan dana untuk Kabupaten Sumedang dalam APBN Perubahan 2018, lewat Amin.

Deden mengungkapkan. Iwan pernah menawarkan tambahan

anggaran untuk daerah di APBN Perubahan 2018. Namun dengan imbalan menyerahkan "fee" 10 persen dari anggaran yang cair. Iwan menyampaikan tengah

mencari daerah yang ingin dapat tambahan anggaran perimbangan. Deden lalu mengenalkan Iwan dengan Ghiast. kontraktor asal Sumedang.

Keduanya menjalin komunikasi. "Pak Ghiast SMS ke saya, katanya sudah nyambung sama Pak Iwan. Maksudnya sudah komunikasi soal anggaran," ungkap Deden.

Iwan bukan hanya menawarkan tambahan dana untuk Kabupaten Sumedang, tapi juga Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan. Ia memperlihatkan contoh proposal permintaan tambahan dana APBN-P 2018 yang ditandatangani Bupati Kuningan.

Iwan lalu mengajak Ghiast menemui Amin di DPR. Lantaran Amin tak ada, Iwan mengenalkan Ghiast dengan Eka Kamaluddin. Menurut pengakuan Amin, Iwan

pula yang mengenalkan dirinya dengan Eka.

Setelah akrab. Eka meminta bantuan Amin agar mengusulkan tambahan anggaran perimbangan untuk KotaTual Rp29,8 miliar, Kabupaten Ogan Komering Ulu Rp29 miliar dan Kabupaten Lampung Tengah Rp79 miliar.

Amin mengontak Yaya Pumomo, Kepala Seksi Pengembangan, Pendanaan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. "Saya komunikasi sama Yaya Purnomo. Ini ada dari Kabupaten mau mengusulkan anggaran," ujar Amin saat bersaksi di pengadilan.

Amin menyuruh Eka menyerahkan proposal permintaan tambahan anggaran kepada Yaya untuk diproses. Atas jasa Amin, Eka memberikan uang Rp2,6 miliar.

GPG





Original Post

Nasib Caleg Bekas Napi Korupsi Masih Digantung

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-8-7

Nasib Caleg Bekas Napi Korupsi Masih Digantung

Sidang MA Tunggu Putusan MK

Nasib pencalonan para eks koruptor dalam Pileg 2019 masih digantung. Mahkamah Agung (MA) menunda sidang gugatan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang larangan bekas narapidana kasus korupsi maju sebagai bakal calon legislatif (bacaleg).

JURU bicara MA, Suhadi menjelaskan, alasan MA menunda sidang larangan eks koruptor menjadi caleg lantaran harus menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan Undang-Undang Pemilu, khususnya pasal mengatur ambang batas pencalonan presiden. Maklum saja, meskipun gugatan tak berkaitan langsung, tapi landasan PKPU adalah UU Pemilu.

"Seandainya undang-undang itu dibatalkan MK kan. jangan sampai produk di bawahnya berbeda dengan itu," jelas Suhadi, di Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan, pasca putusan MK, hakim MA akan mengkaji kembali apakah gugatan PKPU terkena dampak dari putusan MK atau tidak.

"Setelah itu baru diproses," imbuhnya.

Asal tahu saja, hingga saat ini, ada enam permohonan gugatan terhadap PKPU 20 Tahun 2018 tentang larangan eks napi kasus korupsi menjadi caleg pada Pemilu 2019. Gugatan-guatan itu antara lain dilayangkan M

Taufik, Waode Nurhayati, dan Abdul Ghani.

Juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan, hingga saat ini, MK belum menjadwalkan sidang ambang batas pencalonan presiden atau atau presidential threshold (PT). Salah satu alasannya, kata dia, karena MK harus fokus lebih dulu dengan gugatan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak.

Kata Fajar, MK baru akan melakukan sidang uji materi terkait ambang batas pencalonan presiden setelah sidang gugatan pilkada rampung atau ketika waktunya tidak berbenturan dengan jadwal sidang lainnya.

"Untuk saat ini, belum ada tuh Mas. Salah satunya karena itu (pilkada). Yang jelas, sejauh ini belum ada," tegas Fajar saat berbincang dengan Rakyat Merdeka, di Jakarta.

Diketahui, uji materi terkait ambang batas diajukan sejumlah akademisi, aktivis, pegiat pemilu. Gugatan ambang batas capres sebelumnya pernah diajukan Partai Idaman besutan Rhoma Irama, hingga pakar hukum tata

negara Yusril Ihza Mahendra. Gugatan mereka sudah diputus dan ditolak MK.

Dalam ambang batas capres, parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres pada 2019.

Namun, karena Pilpres 2019 digelar serentak dengan pileg, maka ambang batas yang digunakan adalah hasil pileg 2014 lalu. Mengacu hal ini. maka parpol harus berkoalisi untuk mengusung pasangan capres dan cawapres.

Sementara, Ahli Hukum Tata Negara dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, Bivitri Susanti berharap, Mk bisa secepatnya menyidangkan gugatan ambang batas pencalonan presiden. Sebab jika gugatan presidential threshold tak diperhatikan, sistem demokrasi di Tanah Air bisa kacau.

"Masalahnya adalah kalau logika dasar saja konstelasi politik (hasil pemilu) 2014 dipakai buat 2019 tidak logis, karena konstelasi politik sangat berubah 5 tahun, ini berbahaya. Ini harus segera diputus MK ketimbang gugatan masa jabatan wapres, karena wapres cuma dampaknya ke Pak JK saja," ujarnya.

ssl





Original Post

Freeport Ingkar, DPD Kecewa Derat

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 7
2018-8-7

Freeport Ingkar, DPD Kecewa Derat

Soal Pajak Air Permukaan

DPD menyesalkan sikap PT Freeport Indonesia yang belum menyepakati besaran pembayaran pajak air permukaan dengan Majelis Rakyat Papua. Padahal, dalam rapat mediasi yang digelar DPD antara Majelis Rakyat Papua dan Freeport, Rabu pekan lalu, kedua pihak telah sepakat pembayaran pajak air permukaan sebesar Rp 1,8 triliun.

KEMARIN, DPD kembali menggalar rapat mediasi terkait sengketa pajak air permukaan itu. Sayangnya, pihak Freeport malah mengingkari hasil rapat mediasi rabu lalu. Direktur Freeport Clementino Lamury menyatakan, manajemen dan direksi perusahaannya tak mau membayar pajak itu sebesar sebesar Rp 1,8 triliun.

"Kami tetap berpegang pada putusan Mahkamah Agung (MA). Yakni, membayar denda pajak senilai Rp 800 miliar terhitung dari tahun 201 1-2015.dan Rp 160 miliar per setiap tahun berikutnya," ujar Clementino di Ruang Rapat GBHB, Kompleks Parlemen, Jakarta.

Pada April lalu. Freeport memang memenangkan perkara melawan Pemprov Papua di tingkat Peninjauan Kembali (PK) di MA. Perusahaan asal AS itu lolos dari beban kewajiban pajak air sebesar Rp 3,9 triliun. Padahal, pengadilan pajak tahun 2017 telah memerintahkan Freeport untuk membayar sebesar Rp 2,6 triliun kepada Pemprov Papua.

Wakil Ketua DPD Nono Sampono kekecewa dengan keputusan dan penjelasan manajemen Freeport. Keputusan itu

menunjukkan Freeport tidak komitmen terhadap keputusan yang sudah diambil bersama.

"Saya kecewa dengan keputusan Freeport. Keputusan rakyat Papua dan kami final, tidak bisa bergeser dari angka Rp 1,8 triliun, dan dibayar secara tunai," tegas Nono.

Meski begitu. Senator asal Maluku itu masih membuka ruang untuk Freeport bersama Majelis Rakyat Papua dan Pemprov Papua kembali melakukan negosiasi. Nono memberikan tenggat waktu untuk pertemuan berikutnya. Jumat pekan ini.

"Kita berada di posisi dan kesepakatan sebelumnya, tidak boleh kembali ke titik nol. Kami dengan rakyat Papua tidak bisa bergeser dari angka Rp 1,8 triliun. Saya berharap, pada pertemuan nanti kita sudah sepakat." ucapnya.

Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib menegaskan, pihaknya tetap berpegang pada keputusan pengadilan pajak, yakni Freeport harus membayar Rp 1.8 triliun.

"Kami sesuai pengadilan pajak, bukan putusan lain-lain. Kami tidak bisa menerima uang damai. Sikap kami jelas, tidak

akan mundur." tegasnya.

Edison Lambe. Anggota DPD asal Papua, meminta Freeport menghormati keputusan pengadilan pajak dan sikap warga Papua. "Jadi. Freeport jangan main-main, hormati putusan pengadilan pajak yang jelas fokus di bidang itu, serta mengerti kajian dan hitung-hitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan,"

tegas Edison.

Di akhir rapat, Direktur Freeport Clementino Lamury berjanji membawa hasil pertemuan itu kepada jajaran menejemen dan direksi perusahaannya.

"Saya akan bawa hasil ra- pat ini. Saat ini, belum bisa diambil keputusan karena kami masih berpegang pada nilai yang

ditetapkan Mahkamah Agung," tandasnya.

Selain pimpinan DPD dan senator asal Papua, rapat mediasi tersebut dihadiri Ketua Komite II DPD Parlindungan Purba. Pihak pemerintah diwakili Pemprov Papua. Kementerian Keuangan (Kemkeu), dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

oni





Original Post

FRISKAWATI

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 10
2018-8-7

FRISKAWATI

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

iklan





Original Post

Parpol Harus Calonkan Kader Terbaik

Media Cetak Jawa Pos Halaman 17
2018-8-7

Parpol Harus Calonkan Kader Terbaik

GAMBIR - Mahkamah Agung (MA) menghentikan sementara proses uji materi Peraturan KPU (PKPU) Nomor20Tahun2018yang mengatur larangan mantan narapidana korupsi mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Sebab, terdapat/W/cw/ review UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi (MK).

Uji materi tersebut terkait ambang batas pencalonan presiden dan periode masa jabatan presiden dan wakil presiden. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai keputusan MA sudah tepat

Sebab, PKPU yang tengah digugat di MA merupakan turunan dari UU Pemilu.

"Sehingga, kalau misalnya MA mengubah atau tidak menjalankan praktik itu, justru jadi aneh kan. Berarti, ada keistimewaan 1 terhadap PKPU pencalonan napi koruptor ini," ujar Titi kepada Jawa Pos kemarin (6/8). Jika MA pada akhirnya mengabulkan, kata dia, aturan tersebut tidak dapat diberlakukan pada Pileg 2019. Sebab, pada tahap daftar calon tetap (DCT), nama-nama caleg tersebut tidak dapat diubah kembali.

"Ya, putusan itu kan tidak bisa berlaku surut. (Penetapan, Red) DCT itu kan 23 September, artinya, tidak bisa dicalonkan para mantan napi korupsi," jelasnya. Para

penggugat menilai PKPU yang dikeluarkan telah melanggar UU Pemilu. Sebab, UU Pemilu tidak melarang mantan narapidana ikut pemilu selama hak politiknya tidak dicabut. Bawaslu pun menyatakan hal senada.

Titi menilai Bawaslu seharusnya tidak boleh mengesampingkan PKPU. Sebab, PKPU merupakan aturan yang sah, mengikat, dan berlaku di dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. PKPU juga sudah diundangkan Kementerian Hukum dan HAM. "Jadi, Bawaslu tidak boleh mengambil alih kewenangan MA untuk memutuskan sesuatu yang bukan kewenangannya. Bawaslu tidak boleh menguji materi PKPU di dalam proses sengketa yang berlangsung di Bawaslu," ucapnya.

Dia merasa heran dengan

masih adanya partai politik yang mencalonkan caleg dengan track record pernah terkena masalah korupsi. Padahal, sambung Titi, seharusnya, partai mengusung para kader terbaik untuk duduk di parlemen. "Lagi pula kan mestinya partai politik tidak punya kekurangan kader sama sekali untuk diusung sebagai caleg," katanya.

Salah satu penggugat PKPU ke MA adalah Ketua DPD Partai Gerindra DKI M. Taufik. Saat ini, Gerindra DKI masih mengajukan Taufik sebagai bacaleg. Gerindra pun menyatakan, pihaknya akan mematuhi aturan. "Kami akan menghormati hukum dulu," ujar Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Syarif kemarin (6/8). Dia menuturkan, pihaknya tidak akan mengganti Taufik dengan bacaleg

lain. Sebab, jika Gerindra mengganti, itu sama dengan mengakui kekeliruan PKPU.

"Banyak pendapat para ahli hukum mayoritas berpendapat itu melanggar UU. Nah, nanti, kalau diputuskan seperti itu, ya kami ke Bawaslu," terangnya. Sekretaris Komisi A DPRD DKI tersebut menuturkan, permasalahan bacaleg narapidana korupsi tidak berkaitan dengan minimnya regenerasi kader yang baik. Permasalahannya adalah adanya pasal di PKPU yang tidak sesuai UU.

"Bukan soal kami punya kader atau nggak. Nggak ada masalah. Kalau peraturannya menyatakan boleh, kami kan harus paruh pada aturan. Kalau peraturannya mengatakan Mahkamah Agung bahwa PKPU benar, ya kami ikutin" ungkapnya,

(dom/co5/fai)





Original Post

Berita Populer: Tantangan Go-Jek di Malaysia hingga Canggihnya CCTV Bandara AP II

Media Online kompascom
2018-08-07

1. Tantangan yang DihadapiGo-Jek di Malaysia

Go-Jek memang sudah besar di Indonesia. Namun, bagaimana peluang perusahaan ride-hailing ini membonceng peruntungan di negara tetangga, Malaysia?

Peluang Go-Jek masih terbuka lebar untuk menyediakan layanan Go-ride di pinggiran kota-kota besar atau pedalaman di Malaysia, ujar pengamat Keuangan dan Investasi, Roy Sembel, dalam keterangan tertulis, Minggu (5/8/2018).

Namun, potensi itu sepertinya bakal menghadapi sejumlah tantangan. Terlebih, Pemerintah Malaysia melalui melalui Menteri Transportasi Anthony Loke Siew Fook memastikan, pemerintah tidak berencana memperkenalkan layanan ride-hailing alat transportasi roda dua. Hal itu dia ungkapkan di hadapan parlemen Malaysia.

Baca selengkapnya:

2. Canggihnya CCTV Bandara AP II, Mampu Deteksi Gerakan hingga Kenali Wajah

Angkasa Pura II dalam beberapa tahun terakhir membenahi sistem keamanan mereka. Salah satu kunci yang membantu pengawasan keamanan adalah CCTV.

Kamera pengawas yang dipasang tidak sembarangan. Sistemnya di-upgrade dengan teknologi canggih yang dilengkapi sensor. Sistem tersebut mampu mendeteksi benda bergerak dan juga aktivitas di bandara dengan sensornya.

"Dengan sensor, itu manusia atau kucing kitaa tahu, orang berkelahi atau gerak biasa kita tahu bedanya dan ada control room. Dibikin digital system semuanya," ujar Komisaris Utama AP II Rhenald Kasali kepada Kompas.com, Minggu (5/8/2018).

"Dibikin sistem CCTV yang bisa mendeteksi sampai ke rahang muka orang. Jadi kalay orang operasi plastik tetap ketahuan itu siapa," lanjut dia.

Baca selengkapnya:

3. SetelahBlok Rokan,Pertamina Incar Blok Corridor

PT Pertamina semakin agresif mendapatkan hak partisipasi di blok-blok migas besar di Indonesia terutama blok-blok habis kontrak (blok terminasi).

Setelah mendapatkan Blok Mahakam yang sempat menjadi produsen terbesar gas Indonesia, Pertamina pada pekan lalu juga baru saja mendapatkan penugasan untuk mengelola Blok Rokan yang menjadi produsen minyak terbesar nomor dua di Indonesia saat ini.

Tidak puas sampai di situ, Pertamina kembali melirik Blok Corridor yang tercatat sebagai penyumbang produksi gas ketiga terbesar di Indonesia. Blok Corridor yang akan dioperatori oleh Conocophillips ini akan habis kontraknya pada tahun 2023 mendatang.

Namun Pertamina masih malu-malu mengaku minatnya terhadap Blok Corridor. Direktur Hulu Pertamina, Syamsu Alam masih bekilah terkait rencana Pertamina di Blok Corridor. "Ditunggu saja ya," kata Alam ke Kontan pada Jumat (3/8/2018).

Baca selengkapnya:

4. Terlibat Korupsi, Ratusan ASN Diblokir Data Kepegawaiannya

Badan Kepegawaian Negara ( BKN) memblokir 307 data kepegawaian Aparatur Sipil Negara ( ASN) yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi dan telah mendapat keputusan hukuman tetap atau inkracht dan belum diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansinya.

Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendallian Kepegawaian BKN I Nyoman Arsa mengatakan, keputusan itu diambil untuk mengurangi kerugian negara karena tetap membayar gaji ASN yang tersandung kasus korupsi.

Kita masih cek instansi mana saja dan Kerugian negara dari ini belum bisa disampaikan karena yang berhak ini adalah auditor keuangan. Data ini dimbil hingga akhir Juli 2018, ujar Nyoman di kantornya, Jakarta, Senin (6/8/2018).

Menurut Nyoman, ASN yang dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana korupsi harus diberhentikan tidak dengan hormat terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah inkracht.

Baca selengkapnya:

5. Kuartal II 2018, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,27 Persen

Badan Pusat Statistik ( BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2018 sebesar 5,27 persen. Angka tersebut tumbuh lebih tinggi daripada kuartal I 2018 sebesar 5,06 persen.

Pertumbuhan ekonomi kuartal II 2018 juga masih lebih tinggi dibandingkan pada kuartal II 2017 yang sebesar 5,01 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi semester I 2018 tumbuh 5,17 persen.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi kuartal II 2018 terhadap perode yang sama tahun lalu didorong oleh semua lapangan usaha.

"Pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha jasa lainnya yang tumbuh 9,22 persen," ujar Suhariyanto dalam konferensi pers di kantor BPS, Jakarta, Senin (6/8/2018).

Baca selengkapnya:

http://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/07/064000826/berita-populer



Original Post

BKN Blokir Data 307 ASN yang Terlibat Tipikor

Media Online republika.co.id
2018-08-07

Semua ASN yang terlibat tipikor harus diberhentikan dengan tidak hormatREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dari Juli 2018 hingga Ahad (5/8), Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah melakukan pemblokiran data terhadap 307 Aparatur Sipil Negara (ASN) di berbagai institusi. Pemblokiran itu dilakukan karena ratusan ASN tersebut terlibat tindakan pidana korupsi.

Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN I Nyoman Arsa mengatakan, pemblokiran dilakukan untuk sesegera mungkin pejabat yang bersangkutan diberhentikan.

"Terhadap yang diblokir itu kita monitoring terus dan diminta agar segera diberhentikan. Kalau gak diberhentikan juga, kita akan tegur. Karena jika tidak segera diberhentikan, akan timbul masalah," kata Nyoman dalam konferensi pers ASNKerenTanpaKorupsi di Gedung BPK, Senin (6/8).

Setelah pemblokiran data ASN yang terlibat tipikor tersebut, Nyoman mengungkapkan, BKN akan langsung berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pengawasan dan pengendalian norma, prosedur dan standar ASN.

Dia mengaku, memang selama ini masih banyak ASN yang datanya sudah diblokir namun tetap belum diberhentikan. Alasannya beragam, ada yang karena faktor kekeluargaan, kekerabatan, PNS tersebut pernah berjasa atau berprestasi di instansi tersebut dan lain sebagainya.

"Aturan harus ditegakkan dan tanpa pandang bulu. Semua ASN yang melakukan tindakan pidana korupsi harus diberhentikan dengan tidak hormat," tegas Nyoman.

Untuk menekan angka pelanggaran tipikor oleh ASN, dalam waktu dekat BKN juga akan melakukan kerja sama bahkan MoU dengan beberapa lembaga terkait. Namun begitu, hingga saat ini, BKN belum menentukan lembaga mana saja yang akan digandeng tersebut.

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/08/07/pd2ep2335-bkn-blokir-data-307-asn-yang-terlibat-tipikor



Original Post

Kejati segera gelar perkara tipikor pengadaan komputer di Diskominfo Riau

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-08-07

Pekanbaru (ANTARA News) - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau menargetkan untuk segera merampungkan proses penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan komputer di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau.

"Ditargetkan Agustus ini sudah gelar perkara dan penetapan tersangka," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Muspidauan di Pekanbaru, Selasa.

Dalam penanganan perkara yang bermula dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut Kejati Riau menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) Nomor : PRINT-07/N.4/Fd.1/07/2018 tanggal 6 Juli 2018 yang ditandatangani Kepala Kejati Riau Uung Abdul Syakur.

Dari temuannya, BPK menyebut adanya kelebihan bayar sebesar Rp3,1 miliar, dari kegiatan yang menelan anggaran sebesar Rp8,24 miliar.

Sementara itu, dalam proses penyidikan, sejumlah saksi telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Baru-baru ini, penyidik telah memanggil bos toko peralatan elektronik terkemuka di Pekanbaru, Batam Elektronik, Adjon alias Along.

Selain itu, penyidik juga turut memintai keterangan tenaga ahli dari PT Blue Power Technologi Software Company In South, Raly Syadanas dan Filindo Iskandar. Keduanya merupakan tenaga ahli dari perusahaan yang beralamat di Centennial Tower 12 TH Floor, Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Pada kegiatan pengadaan komputer/server, alat-alat studio, komunikasi dan Implementation IOC Provinsi Riau pada Dinas Kominfotik Riau tahun 2016 yang dikerjakan oleh rekanan PT SMRT, PT Blue Power Technologi Software Company In South sendiri merupakan perusahaan pendukung (supporting).

Selain saksi yang disebutkan di atas, penyidik juga memeriksa sejumlah saksi lainnya. Diantaranya, Kepala Dinas Kominfotik Riau Yogi Getri yang merupakan Pengguna Anggaran (PA). Lalu, Edi Yusra yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kegiatan tersebut.

Selain itu, penyidik juga telah memeriksa dua orang saksi dari Kelompok Kerja (Pokja) di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Riau, dan Dedi Hasparizal selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek tersebut.

Pemeriksaan saksi itu dalam rangka penyidikan umum. Dimana saat ini penyidik masih berupaya mengumpulkan alat bukti, baik dari keterangan saksi maupun dokumen pendukung lainnya.

Masih dalam proses penyidikannya, pihak rekanan diketahui telah mengembalikan kelebihan bayar sebesar Rp500 juta ke kas negara. Dengan pengembalian itu, berarti masih ada sekitar Rp2,6 miliar lagi yang belum dikembalikan rekanan.

Adanya pengembalian itu tentu diapresiasi penyidik. Menurut Muspidauan, hal itu sejalan dengan tujuan penanganan perkara tindak pidana korupsi, dimana penyidik berupaya melakukan pemulihan keuangan negara.

Meski begitu, dikarenakan perkara sudah masuk ke tahap penyidikan, upaya pengembalian itu nantinya akan menjadi salah satu pertimbangan Jaksa dalam melakukan tuntutan pidana jika perkara tersebut bergulir ke persidangan.

"Pengembalian itu tidak menghapus pidana. Melainkan menjadi salah satu pertimbangan Jaksa dalam menjatuhkan tuntutan pidana nantinya," tegas mantan Kasi Datun Kejari Pekanbaru itu.Pewarta: Bayu Agustari Adha dan Anggi RomadhoniEditor: Kunto WibisonoCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/734135/kejati-segera-gelar-perkara-tipikor-pengadaan-komputer-di-diskominfo-riau



Original Post

Begini Aturan Main KPU soal Pendaftaran Capres-Cawapres

Media Online Detikcom
2018-08-07

Jakarta -
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mensyaratkan kelengkapan dokumen bagi capres dan cawapres peserta Pilpres 2019. Komisioner KPU Viryan Aziz menjabarkan, dokumen tersebut terdiri dari dokumen pendidikan dan sebagainya.

"Ya dokumen pencalonan. Bisa dilihat, mulai dari (dokumen) pendidikan (dan sebagainya)," kata Viryan kepada detikcom, Senin (6/8/2018).

Namun, ia tak menjelaskan secara rinci terkait dokumen tersebut. Ia pun menyampaikan, penjelasan detail terkait dokumen syarat pencapresan dapat dilihat pada situs resmi KPU.

"Detailnya bisa dilihat di pengumunan kita itu lho, kan sudah disebar," tuturnya.

Syarat dokumen pencapresan tertera di dalam Pasal 10 Peraturan KPU (PKPU). Ada 2 angka dengan beberapa poin lagi di dalamnya.

Berikut isi Pasal 10 PKPU 22/2018 tentang dokumen persyaratan pendaftaran capres-cawapres.

Pasal 10
(1) Dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang wajib disampaikan kepada KPU meliputi:

a. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menerangkan bahwa Bakal Pasangan Calon:

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945;
3. tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
4. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
5. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
6. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau DPRD;
7. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) periode;
8. bersedia diusulkan sebagai Bakal Pasangan Calon;
9. tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon;
10. mengundurkan diri sebagai pejabat negara, yang tidak dapat ditarik kembali;
11. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon;
12. mengundurkan diri sebagai karyawan atau pejabat Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon;
13. telah mengajukan permohonan izin kepada Presiden bagi gubernur, wakil gubernur, bupati,
wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota, dilengkapi dengan surat izin; dan
14. bersedia melakukan pemeriksaan kesehatan dan menerima hasil yang dikeluarkan oleh Tim
Pemeriksa Kesehatan yang telah ditunjuk, yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon dengan menggunakan formulir Model BB-1 PPWP;

b. Surat keterangan tempat tinggal Bakal Pasangan Calon dari kepala kelurahan atau desa/sebutan lain;

c. Surat keterangan Bakal Pasangan Calon terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani asli oleh Ketua PPS serta cap basah PPS, atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota;

d. Daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak Bakal Pasangan Calon, dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon dan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dengan menggunakan formulir Model BB-2 PPWP;

e. Bukti tanda terima penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi;

f. Surat keterangan mengenai kewarganegaraan Bakal Pasangan Calon dan suami/istri Bakal Pasangan
Calon dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

g. Surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia yang menerangkan Bakal Pasangan Calon:
1. tidak pernah mengkhianati negara; dan
2. tidak terlibat organisasi terlarang dan Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia;

h. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga tempat domisili Bakal Pasangan Calon yang menerangkan bahwa Bakal Pasangan Calon:
1. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
2. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum
yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; dan
3. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

i. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik Bakal Pasangan Calon dan suami/istri Bakal Pasangan
Calon;

j. Fotokopi akta kelahiran atau surat kenal lahir Warga Negara Indonesia Bakal Pasangan Calon dan
suami/istri Bakal Pasangan Calon, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;

k. Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh intansi yang berwenang;

l. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama bakal calon, dan tanda bukti pengiriman atau
penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon, selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak bakal calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak tempat Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan terdaftar; dan

m. Salinan cetak pas foto berwarna terbaru bakal calon berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 1 (satu) lembar, beserta salinan digitalnya, yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran Pasangan Calon.

(2) Dalam hal bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan tinggi dalam riwayat hidup, bakal calon yang bersangkutan wajib menyertakan fotokopi ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan.
(yas/gbr)

https://news.detik.com/berita/d-4153291/begini-aturan-main-kpu-soal-pendaftaran-capres-cawapres



Original Post

Media