MA luluskan 5 calon hakim adhoc tipikor hasil seleksi

Media Online merdeka.com
2018-08-08

Mahkamah Agung telah menyatakan lulus lima calon Hakim Adhoc Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) Tahap X Tahun 2018 pada tahap akhir seleksi profile assessment dan wawancara.

Wakil Ketua I Panitia Seleksi Hakim Agung Suhadi, dalam pengumumannya yang dikutip Selasa (7/8), menyatakan berdasarkan hasil Rapat Panitia Seleksi pada Jumat (3/8) telah meluluskan lima lima Calon Hakim Adhoc Tipikor, yang terdiri dari tiga calon Hakim Adhoc Tipikor pada Pengadilan Tingkat Banding dan dua Calon Hakim Adhoc Tipikor pada Pengadilan Tingkat Pertama.

Untuk tingkat banding, calon yang dinyatakan lulus adalah Elik Murtopo SH MH dari wilayah Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Lampung; Dr Andreas Eno Tirtakusuma SH MH dari wilayah Pengadilan TinggiJakarta dan Muhammad Djundan SH MH dari wilayah Pengadilan TinggiSurabaya, Jawa Timur.

Sedangkan untuk pengadilan tingkat pertama dinyatakan lulus adalah Pultoni SH MH dari wilayah Pengadilan Tinggi Semarang, Jawa Tengah, dan Dr H Agus Kasiyanto SH MH CLA CPL CTL CRA CPHR dari wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya.

Peserta yang diNyatakan lulus tersebut diwajibkan mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) serta membawa berkas-berkas sebagai bahan pengisian LHKPN sesuai formulir yang telah disediakan KPK. [bal]

http://www.merdeka.com/peristiwa/ma-luluskan-5-calon-hakim-adhoc-tipikor-hasil-seleksi.html



Original Post

MA Data kerusakan dan korban gempa Lombok

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-08-08

Jakarta (ANTARA News) - Mahkamah Agung akan mendata kerusakan-kerusakan gedung peradilan dan korban warga peradilan akibat gempa bumi berkekuatan 6,4 skala richter di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada pada Minggu (29/07) dan 7,0 SR pada Minggu (5/8).

Sekretaris MA Pudjoharsoyo seperti yang dilansir dari website www.mahkamahagung.go.id, Selasa, telah mengeluarkan perintah kepada seluruh Kepala Biro Mahkamah Agung agar segera mengambil langkah-langkah penanganan akibat gempa Lombok tersebut.

Ada tiga hal pokok yang diperintahkan Sekretaris MA ini, yakni pertama, memerintahkan seluruh Kepala Biro sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dipimpin Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Biro Perlengkapan dan Biro Umum segera melakukan koordinasi dengan satuan kerja di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Bali untuk mendata kerusakan-kerusakan yang terjadi dan apabila ada korban warga peradilan di wilayah tersebut.

Kedua, mempersiapkan anggaran untuk melakukan perbaikan atau renovasi gedung dan rumah dinas yang terdampak gempa bumi dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia di Badan Urusan Administrasi (BUA) dan eselon 1 lainnya.

Ketiga, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama segera melakukan inventarisasi dengan mengirimkan foto-foto kondisi gedung kantor dan rumah dinas, terutama yang mengalami rusak berat.

Perintah tersebut disampaikan Sekretaris Mahkamah Agung disela-sela kunjungannya ke Banyuwangi dan Situbondo dalam rangka pembangunan zona integritas untuk memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Wakil Jaksa Agung, Asisten Kapolri Bidang Perencanaan dan Anggaran, Sekretaris Jenderal Kemeterian Hukum dan HAM serta Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.Pewarta: Joko SusiloEditor: Ruslan BurhaniCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/734478/ma-data-kerusakan-dan-korban-gempa-lombok



Original Post

Penahanan Bekas Kalapas Sukamiskin Diperpanjang

Media Online metrotvnews.com
2018-08-08

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan bekas Kalapas Sukamiskin Wahid Husen (WH) dan ajudannya Hendra Saputra (HND). Masa penahanan keduanya diperpanjang selama 40 hari ke depan.

"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan 40 hari untuk dua tersangka suap fasilitas Lapas Sukamiskin yakni WH dan HND," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 7 Agustus 2018.





Menurut Febri, perpanjangan penahanan keduanya terhitung sejak 10 Agustus-18 September 2018. Perpanjangan masa penahanan dilakukan demi kepentingan penyidikan.

KPK sebelumnya menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan suap jual beli fasilitas mewah di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Keempat tersangka itu yakni Kalapas Sukamiskin Wahid Husen, Hendy Saputra selaku staf Wahid, napi korupsi Fahmi Darmawansyah, dan napi umum Andi Rahmat selaku tangan kanan Fahmi.

Baca:Suap Kalapas Sukamiskin Terang-terangan

Wahid diduga telah menerima dua unit mobil yakni Mitsubishi Triton Exceed dan Mitsubishi Pajero Sport Dakkar serta uang senilai Rp279.920.000 dan USD1.410. Pemberian itu diduga imbalan dari Fahmi yang telah mendapatkan fasilitas sel kamar mewah di Lapas Sukamiskin.

Atas perbuatannya, Wahid dan stafnya selaku penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Sedangkan, Fahmi dan Andi Rahmat selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

(AZF)

http://news.metrotvnews.com/hukum/GNGq8WLk-penahanan-bekas-kalapas-sukamiskin-diperpanjang



Original Post

Mantan Kepala LP Sukamiskin Akui Terima Suap

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-8-8

Mantan Kepala LP Sukamiskin Akui Terima Suap

MANTAN Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Jawa Barat Wahid Husen (WH) mengakui telah menerima suap dari terpidana kasus suap . Bakamla Fahmi Darmawansyah (FD). Dia menyesal dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia.

"Saya terima (suap), saya mengaku bahwa saya salah dalam mengelola LP ini," kata Wahid seusai diperiksa sebagai tersangka di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Namun, Wahid berkukuh untuk tidak menyebut pihak-pihak yang terlibat dalam praktik suap di LP Sukamiskin. Ia juga enggan membeberkan nama-nama yang diduga memberikan suap untuk mendapatkan fasilitas mewah di LP tersebut.

Dia hanya mengaku menyesal dan siap mengikuti proses hukum yang berjalan di KPK. "Pokoknya saya salah dan saya akan mengikuti proses hukum," tutup dia.

KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap jual-beli fasilitas mewah di LP Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Mereka ialah Kepala LP Sukamiskin Wahid Husen, Hendy Saputra selaku staf Wahid, napi korupsi Fahmi Darmawansyah, dan napi umum Andi Rahmat selaku tahanan pendamping Fahmi.

Wahid diduga telah menerima dua unit mobil, yakni Mitsubishi Triton Exceed dan Mitsubishi Pajero Sport Dakkar serta uangsenilai Rp279.920.000 dan US$1,410. Pemberian itu diduga imbalan dari

Fahmi yang telah mendapatkan fasilitas sel kamar mewah di LP Sukamiskin.

Sebagai imbalannya, ia memberikan Fahmi beragam kemewahan di dalam LP, seperti kamar mandi pribadi dengan toilet duduk, shower, exhaust fan, pemanas air, lemari pendingin, televisi, pendingin ruangan, dan rak buku. Biaya kamar khusus itu ditaksir mencapai Rp200 juta-Rp500 juta.

Atas perbuatannya, Wahid dan stafnya selaku penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Sementara itu, Fahmi dan Andi Rahmat selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sementara itu, KPK memperpanjang masa penahanan terhadap Wahid Husen dan Hendy Saputra, ajudan Wahid. "Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan 40 hari dimulai 10 Agustus hingga 18 September 2018 untuk kedua-tersangka," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah.

Gol/P-3





Original Post

KPK Perdalam Kasus Suap RAPBN-P 2018

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-8-8

KPK Perdalam Kasus Suap RAPBN-P 2018

BUPATI Kampar Aziz Zaenal dan Wali Kota Dumai Zulkifli AS memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan suap dana perimbangan pada RAPBN-P 2018.

"Mereka tadi sudah datang dalam agenda pemeriksaan sebagai saksi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, kemarin.

Bupati Kampar Aziz Zaenal diperiksa sebagai saksi untuk Amin Santoso, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara suap dana perimbangan pada RAPBN-P 2018.

Adapun Wali Kota Dumai Zulkifli diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan

Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo. Ia sempat dipanggil KPK pada 25 Juli 2018, tetapi tidak hadir.

"Aziz Zainal, Bupati Kampar, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AMN (Amin), sedangkan Zulkifli AS, Wali Kota Dumai, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka YP (Yaya Purnomo)," ujar Febri.

Selain dua kepala daerah tersebut, KPK diketahui turut memeriksa tiga saksi lainnya, yakni Ahmad Fuad yang merupakan Subbagian Administrasi dan Umum Pemkab LabuhanBatu Utara dan Tengku Mestika Mayang selaku Dirut RSUD Pemkab Labuhanbatu Utara. Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Yaya Purnomo.

Terakhir, Linda dari Biro

Perjalanan Wisata diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Amin Santoso.

KPK telah menetapkan empat tersangka dalam kasus tersebut, yakni anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Amin Santono, Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan

Perumahan dan Permukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo dan Eka Kamaludin, konsultan yang juga menjadi perantara dalam kasus itu.

Ketiganya diduga sebagai pihak penerima dalam kasus tersebut, sedangkan diduga sebagai pemberi ialah Ahmad Ghiast dari pihak swasta sekaligus kontraktor. Untuk Ahmad Ghiast, saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada keempatnya pada Jumat (4/5) di Jakarta dan Bekasi. Humas Pemerintah Kota Dumai Riski Kurniawan membenarkan pemeriksaan Wali Kota Zulkifli As tersebut.

Gol/P-3





Original Post

Berbantah di Depan Hakim

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-8-8

Berbantah di Depan Hakim

JPU akan menghadirkan saksi tambahan untuk mempertegas kembali kehadiran Chairuman.

MANTAN Ketua Komisi II DPR RI Chairuman Harahap membantah menghadiri sejumlah pertemuan terkait dengan pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E). Namun, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraeni memberi kesaksian berbeda.

Saat bersaksi di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, kemarin, Diah menegaskan kehadiian Chairuman disaksikan sejumlah pengusaha ter-

masuk dirinya. "Beberapa kali pertemuan seingat saya dihadiri Pak Chairuman," tegasnya.

Diah mengucapkan hal itu saat bersaksi dalam sidang lanjutan untuk dua terdakwa kasus korupsi KTP-E Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan Made Oka Masagung.

Pengakuan Diah terus digali oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). JPU bertanya soal salah satu pertemuan yang dihadiri Chairuman diketahui digelar di Restoran Peacock, Hotel Sultan, Jakarta Pusat.

"Dalam pertemuan itu dihadiri sejumlah pengusaha termasuk Chairuman dan Diah?"

tanya Jaksa. "Iya saya hadir bersama Pak Chairuman juga," jawab dia.

Sebelum Diah dicecar JPU, Chairuman yang telah lebih dahulu bersaksi dengan tegas membantah kehadirannya di sejumlah pertemuan tersebut. "Saya bisa pastikan, saya tidak pernah ikut," terang Chairuman di hadapan majelis hakim.

Karena ada keterangan yang berbeda, pada sidang berikutnya JPU akan menghadirkan saksi tambahan untuk mempertegas kembali kehadiran Chairuman. "Sidang berikutnya akan kami hadirkan mantan ajudan Chairuman untuk mengklarifikasi kebenarannya," tegas JPU.

Pada persidangan kali ini JPU menghadirkan lima saksi. Mereka ialah Diah Anggraeni, Chairuman Harahap, mantan Manager Country Enterprises

Hewlett Packard Charles Sutanto, Pengusaha Ikhsan Muda Harahap, dan anggota tim Fatmawati Mudji Rachmat Kurniawan.

Kelima saksi itu dihadirkan secara bersamaan untuk menjawab sejumlah pertanyaan dari "]PU dan kuasa hukum terkait dengan keterlibatan terdakwa Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan Made Oka Masagung.

Pemberian uang

Selain ditanya soal kehadiran di sejumlah rapat, Chairuman juga dicecar soal tuduhan menerima uang hasil proyek KTP-E sebesar US$1,5 juta. "Tidak ada saya menerima,." kata Chairuman yang diperiksa sebelum Diah.

Sementara itu, Diah mengakui pernah menerima uang sebesar US$200 ribu. Uang tersebut, lanjutnya, diberikan Andi

Agustinus alias Andi Naragong. "Andi bersama rekannya datang ke rumah saya mengantar langsung uang itu," terangnya.

Di sisi lain, mantan Manager Country Enterprises Hewlett Packard Charles Sutanto Charles Sutanto Ekapradja saat dicecar JPU membenarkan sempat beberapa kali mengikuti pertemuan. Pertemuan pertama dilakukan di rumah Setya Novanto (terpidana KTP-E) yang juga dihadiri terdakwa Made Oka.

"Disuruh (oleh Made Oka) ke (rumah) Pak Nov. Dalam pertemuan itu, saya ditanya harga, cost per kartu. Berdasarkan referensi yang saya dapat di Amerika, (harganya) US$2 per kartu. Dia tanya, bisa enggak pakai chip dari China? Saya bilang tidak tahu kan-harus ada standardisasi," tutur Charles.

P-3/ M. Taufan SP Bustan





Original Post

BERSAKSI DI PENGADILAN TIPIKOR

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-8-8

BERSAKSI DI PENGADILAN TIPIKOR

Mantan Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap (kemeja putih) bersama mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni bersaksi saat sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan KTP-E dengan terdakwa Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan Made Oka Masagung di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin. Dalam kesaksiannya, Chairuman membantah menerima uang terkait dengan proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik. Politikus partai Golkar juga membantah pernah menerima sesuatu dari Irvanto yang merupakan keponakan Setya Novanto. .

Ml/ ADAM DWI





Original Post

Jaksa KPK Tuntut Hak Politik Bupati Hulu Sungai Tengah Dicabut

Media Cetak Koran Tempo Halaman 10
2018-8-8

Jaksa KPK Tuntut Hak Politik Bupati Hulu Sungai Tengah Dicabut

JAKARTA - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Bupati Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif, dihukum 8 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan. Jaksa menyatakan Abdul terbukti bersalah menerima suap Rp 3,6 miliar dari Direktur PT Menara Agung Pusaka, Donny Witono.

"Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata jaksa penuntut umum KPK, Kresno Anto Wibowo, saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, kemarin.

Selain pidana penjara, jaksa meminta majelis hakim mencabut hak politik Abdul selama lima tahun setelah menjalani hukuman. Pertimbangannya, agar masyarakat tidak bisa

memilih kembali calon pejabat publik yang pernah berperilaku koruptif. "Sekaligus memberi waktu kepada terdakwa untuk memperbaiki dan merehabilitasi diri," ujar Kresno.

Tak berhenti di situ, jaksa juga meminta majelis merampas uang yang telah diterima Abdul dari Donny Witono. Dalam perkara ini, total barang bukti uang yang disita jaksa mencapai Rp 2,093 miliar. Sisanya masih digunakan penyidik KPK untuk menelusuri dugaan tindak pencucian.

Jaksa menyebut duit suap yang diberikan kepada Abdul diterima dalam dua tahap. Pertama, melalui transfer pada 30 Mei 2017 sebesar Rp 1,8 miliar. Kedua, juga melalui transfer dengan nominal yang sama pada 3 Januari 2018. Uang itu diterima melalui perantara Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia

Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Fauzan Rifani, serta Direktur PT Sugriwa Agung, Abdul Basit. Keduanya dituntut 6 tahun penjara. Sedangkan Donny, sebagai penyuap, dituntut 2 tahun bui.

Menurut jaksa, suap diberikan agar PT Menara Agung Pusaka dimenangkan dalam lelang proyek pembangunan ruang perawatan di Rumah Sakit Unit Daerah Damanhuri Barabai untuk tahun anggaran 2017.

Kuasa hukum Abdul, Mujahidin, menyatakan berkeberatan atas tuntutan jaksa. Dia mengungkapkan, sebagian fakta yang ditulis dalam tuntutan tidak sesuai dengan fakta persidangan. Contohnya, soal penerimaan uang. Mujahidin berucap kliennya tidak pernah menerima uang sebesar yang disebutkan jaksa.

MAYA AYU PUSPITASARI





Original Post

Neraca Jomplang Korban Pemerkosaan

Media Cetak Koran Tempo Halaman 11
2018-8-8

Neraca Jomplang Korban Pemerkosaan

MIKO GINTING

PENELITI PUSAT STUDI HUKUM DAN KEBIJAKAN INDONESIA

Pemidanaan terhadap korban pemerkosaan di Jambi adalah gambaran yang paling jelas soal posisi negara ketika merespons korban pemerkosaan. Korban awalnya dituntut 1 tahun penjara oleh penuntut umum, kemudian divonis 6 bulan penjara oleh majelis hakim dengan penerapan Pasal 45A juncto Pasal 77A Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dia jelas merupakan korban pemerkosaan oleh kakak kandung dan teman kakaknya sendiri. Sebagai korban pemerkosaan, terlebih korban pemerkosaan dari lingkungan terdekat, ia jelas menanggung penderitaan, baik secara fisik maupun mental. Selain itu, terdapat fakta bahwa ia anak yang belum dewasa, masih berusia 15 tahun.

Dalam konteks ini, perlu dan seharusnya dia diposisikan sebagai korban yang berulang kali menjadi korban kembali (multiple victimizations). Seorang korban pemerkosaan berada pada posisi yang sangat rentan, baik secara posisi relasi kuasa, usia, psikis dan mental, maupun sosial. Respons secara hitam-putih belaka dari sudut pandang positivisme hukum tidak akan mampu membongkar berbagai kerentanan ini.

Meskipun dengan hanya menyandarkan diri pada beberapa produk hukum positif, bukan berarti tidak ada langkah maju yang bisa diambil oleh negara (baca penegak hukum dan pengadilan). Salah satunya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Peraturan ini seha-

rusnya menjadi dorongan bagi hakim untuk melihat perkara pemerkosaan lebih dalam membongkar posisi kerentanan korban.

Benar bahwa peraturan yang ada dan berlaku menempatkan tindakan aborsi sebagai perbuatan pidana. Namun, di sisi lain, tindakan aborsi sehat dan aman dengan syarat dan kondisi tertentu juga dimungkinkan oleh hukum positif. Peluang dia terlepas dari jerat pemidanaan seharusnya bisa diambil oleh penegak hukum dengan menerapkan pilihan kedua ini.

Undang-Undang Kesehatan dan peraturan turunannya memberi jalan dilakukannya aborsi dengan dua syarat 1) apabila terdapat indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak dini kehamilan dan 2) kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban.

Syarat itu memberi makna bahwa aborsi bukanlah sesuatu yang dilarang penuh, tapi mungkin dilakukan dengan syarat dan kondisi tertentu, yang salah satunya terhadap korban pemerkosaan.

Ia juga dapat dilakukan oleh pihak yang memenuhi kualifikasi tertentu oleh negara. Hal terakhir ini menimbulkan pertanggungjawaban negara.

Negara diberi tanggung jawab untuk memberikan jaminan perlindungan berupa aborsi aman dan sehat tidak terbatas tapi terutama kepada korban pemerkosaan. Bukan justru sebaliknya dengan mempidanakan praktik aborsi yang dilakukan karena gagalnya negara memenuhi tanggung jawab itu. Poinnya adalah negara tidak seharusnya mempidanakan tindakan yang seharusnya hadir memberikan jaminan perlindungan.

Lebih jauh, selain memberikan akses aborsi aman sejak awal, negara perlu memberikan jaminan perlindungan lain berupa tindakan sementara. Misalnya, penempatan korban jauh dari pelaku dan tempat kejadian, pemulihan secara psikis dan fisik, sampai kompensasi kepada korban. Sekali lagi, bukan dengan menerapkan pemidanaan kepada korban pemerkosaan.

Lalu, bagaimana proyeksi kebijakan ke depan?

Ternyata posisinya sama sekali tidak berubah. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sedang dibahas pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat masih melanggengkan pidana penjara sebagai respons bagi tindakan aborsi. Hal ini tidak mengubah kondisi status quo saat ini.

Jika demikian adanya, perempuan korban pemerkosaan yang menggugurkan kandungannya akan masuk daftar tunggu untuk dipidana. Sementara itu, negara tetap tidak berhasil memberikan jaminan perlindungan untuk aborsi aman dan sehat. Di tengah situasi itu, korban pemerkosaan di Jambi dan korban lainnya tetap mengalami situasi menjadi korban berulang kali.

MIKO GINTING





Original Post

Cegah Potensi Kerugian di BUMN, Langkah KPK Didukung Publik

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 10
2018-8-8

Cegah Potensi Kerugian di BUMN, Langkah KPK Didukung Publik

JAKARTA- Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pencegahan potensi kerugian yang akan dialami oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mendapat apresiasi dan dukungan publik.

"Pengawasan dan pencegahan yang dilakukan KPK terhadap sektor-sektor strategis, seperti kelistrikan, termasuk BUMN panas bumi ini adalah langkah yang tepat," kata Koordinator Forum Peduli (FP) BUMN, Romadhon Jasn, di Jakarta, Selasa (7/8).

Romadhon juga menyoroti secara khusus kasus sengketa korporasi yang melibatkan perusahaan swasta Bumigas melawan BUMN panas bumi PT Geo Dipa Energi (Persero) yang sebenarnya dimenangkan Geo Dipa dalam penyelesaian sengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Namun demikian, saat ini masih dipersoalkan di PN Jakarta Selatan.

"Putusan Arbitrase nasional sejatinya bersifat mandiri, final dan

mengikat (putusannya mempunyai ketetapan hukum tetap). Ada apa, kok bisa berlanjut di PN?" kata Romadhon.

Romadhon bertanya-tanya, heran dan melihat ada kejanggalan di sini, seharusnya PN tidak berwenang memeriksa ke Pokok Perkara, termasuk alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut

"Kata kuncinya adalah apakah ada potensi kerugian keuangan negara atau tidak dalam persidangan ini? Kalau ada, siapa sebenarnya yang bermain-main dalam masalah ini. Saya kira untuk urusan-urusan seperti ini, aparat anti rasuah seperti KPK maupun Kejaksaan Agung sudah sudah bisa mencium ada bau yang tidak sedap," kata Romadhon.

Untuk itu, pihaknya memberikan dukungan penuh kepada KPK maupun Kejaksaan Agung untuk membongkar semua pihak yang berpotensi merugikan keuangan negara, di berbagai jalur, dan termasuk melalui jalur hu-

kum di persidangan pengadilan.

"Kami melihat, operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK sangat efektif untuk bikin para koruptor panas dingin, operasi seperti ini sebaiknya diperluas," kata Romadhon.

Tahun lalu, KPK sukses melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap panitera pengganti Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Tarmizi SH.

Romadhon menduga, saat ini KPK telah mengantongi nama-nama para pihak yang terlibat dalam proses hukum yang memiliki potensi besar untuk merugikan keuangan negara, apalagi jika oknum tersebut memiliki track record buruk di masa lalu, dan juga merugikan keuangan negara.

"Sabar sebentar. Ini masalah waktu saja, nanti juga akan ketahuan kok siapa arsitek dan pelaksana, atau tokoh-tokoh besar, serta oknum-oknum yang terlibat dalam upaya-upaya yang berpotensi merugikan keuangan negara," kata Romadhon.

(is)





Original Post

Peradi Penerapan e-Court Mampu Cegah Korupsi

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-8-8

Peradi Penerapan e-Court Mampu Cegah Korupsi

JAKARTA - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mendukung penuh penerapan sistem e-Court. Peradi meyakini, sistem online yang diberlakukan Mahkamah Agung (MA) berdasar Peraturan MA (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik ini dapat mencegah terjadinya korupsi.

"Kita (advokat) sebagai pelaksana harus mensukseskan pelaksanaan e-court sebagai makna persidangan yang cepat, tepat, murah, serta anti kolusi dan korupsi agar terlaksana dengan baik," kata Ketua DPC Peradi Jakarta Barat, Berry Sid-

abutar saat membuka Sosialisasi e-Court di Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar), Selasa (7/8).

Berry menegaskan, sistem e-Court merupakan wujud persidangan yang cepat tepat, murah serta antikorupsi dan antikolusi. Untuk itu, advokat seharusnya mendukung penuh penerapan sistem tersebut

Dikatakan Berry, sosialisasi e-Court DPC Peradi Jakbar bersama PN Jakbar ini merupakan sosialisasi yang pertama digelar di DKI. Pihaknya berharap, dengan sistem ini pendaftaran advokat dan proses beracara di Pengadilan dapat berjalan dengan baik.

"Semoga pendaftaran advokat dan proses beracara di Pengadilan secara online dapat terlaksana dengan baik," harapnya.

Diketahui, setiap advokat wajib mengikuti aplikasi e-Court untuk beracara di pengadilan. e-Court merupakan sistem layanan online bagi pendaftaran perkara, sekaligus pembayaran perkara, serta pemanggilan secara elektronik.

Melalui e-Court, ketika menangani perkara perdata, advokat tidak perlu datang ke pengadilan untuk mendaftar, tetapi cukup e-filling. Hal itu mempersempit interaksi langsung antara advokat dan pegawai pengadilan.

(bl/sp)





Original Post

Penyidik Dalami Aliran Dana Suap PLTU

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-8-8

Penyidik Dalami Aliran Dana Suap PLTU

DIAN FATH RISALAH

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir sebagai saksi kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-I pada Selasa (7/8). Penyidik mendalami ihwal pertemuan dan dugaan aliran dana proyek tersebut kepada beberapa pihak.

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan itu merupakan pemanggilan ulang setelah Sofyan mangkir pada Selasa (31/7). "Ini pemeriksaan kedua. Kami merasa masih memerlukan keterangan saksi terkait mekanisme kerja sama dan pengetahuan saksi tentang pertemuan dengan pihak lain dan adanya aliran dana," kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/8)

Selain itu, penyidik juga mengklarifikasi dokumen yang

disita sebelumnya. Namun, Febri tidak bersedia menjelaskan adanya dugaan aliran dana ke Sofyan tersebut. "Informasi belum bisa dikonfirmasi karena itu teknis penyidikan dan substansi perkara. Saat saksi dipanggil, mendalami pengetahuan yang bersangkuyan terkait PLTU Riau-I," kata Febri. Ia menegaskan, saat ini penyidik masih fokus pada dugaan pemberian suap untuk memuluskan perjanjian kerja sama.

Ditemui usai pemeriksaan, Sofjan tidak bersedia menjelaskan detail pemeriksaannya. Ia menegaskan, dirinya diperiksa sebagai saksi tersangka Johanes B Kotjo. Tanya penyidik ra, saya diperiksa sebagai saksi untul Kotjo, materi terkait apa tama pen\idik," kata Sofyan di gedung KPK.

Dalam pemeriksaan pertama, Sofyan mengklaim poyek PLTU Riau-I sebagai proyek penunjukan langsung yang diserahkan kepada anak usaha PLN, PT Pembangkitan Jawa-Bali, sejak dua tahun silam. Proyek ini

masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RU-PTL) 2017.

Proyek pembangkit listrik-mulut tambang itu merupakan bagian dari program 35 ribu megawatt (MW) yang didorong oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. PLTU Riau-I itu ditargetkan beroperasi pada 2020/2021.

PT PJB kemudian menggandeng Blackgold Natural Recourses Limited, anak usaha Blackgold PT Samantaka Batubara. China Huadian Engineering, dan Fr PLN Batu Bara untuk menggarap pembangunan PLTU Riau-1.

Namun, pernyataan Sofyan itu dibantah Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa-Bali Iwan Agung Firstantara ketika diperiksa KPK. Menurut Iwan, tak ada penunjukan langsung dalam proyek pembangunan PLTU Riau-I itu. "Enggak ada, enggak ada (penunjukan langsung)." ujarnya.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua tersangka, yak-

ni Eni Maulani Saragih yang merupakan anggota komisi VII DPR RI dan pemilik saham Blackgold Natural Recourses Limited, Johanes B Kotjo. Eni disangka sebagai penerima suap, sementara Johanes Kotjo sebagai pemberi suap dengan nilai total Rp4,8 miliar. Johanes Kotjo merupakan pihak swasta pemegang sajam Blackgold Natural Resources Limited.

Johannes Budisutrisno Kotjo disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 ITU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sedangkan, Eni Maulani Saragih disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncfo Pasal 64 ayat (l) ke-i KUHP.

Kasus inf juga menyeret Menteri Sosial Idrus Marham. KPK telah dua kali memeriksa Idrus sebagai saksi untuk kedua tersangka. Pada pemeriksaan pertama, Kamis (19/7), Idrus ti-

dak menampik kedekatannya dengan kedua tersangka kasus itu. "Jadi, ini semua teman saya, Johanes saya teman sudahlama kenal, ibu Eni apalagi itu adik saya," ujar Idrus.

Idrus mengatakan, dirinya menghargai seluruh langkah

yang diambil KPK, termasuk penangkapan Eni di kediamannya. Namun, ia enggan menerangkan secara detail materi pemeriksaan terhadapnya. "Tidak etis kalau saya sampaikan semua karena ini prosesnya masih berlangsung," Ujarnya.

ed ilham tirta/ DIAN FATH RISALAH





Original Post

Membaca Perlawanan Parpol

Media Cetak Republika Halaman 6
2018-8-8

Membaca Perlawanan Parpol

ZENNIS HELEN

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang

Perlawanan parpol terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD yang tetap mengajukan bacaleg narapidana pada Pemilu Legislatif 2019 mendatang, mesti dijadikan pelajaran. Pelajaran itu terutama bagi penyelenggara pemilu khususnya dalam hal pembentukan legislasi pemilu.

Kendati begitu, perlawanan parpol itu da-. pat dilumpuhkan KPU dengan mengembalikan berkas pencalonan. KPU meminta parpol untuk melakukan penggantian dengan bacaleg lain yang bersih, berintegritas, dan tidak tersangkut dengan tindak pidana korupsi.

Lalu, karena tidak punya pilihan lain, parpol pun bergegas mengganti bacalegnya. Ketika parpol sudah mematuhi aturan KPU selesailah persoalan sampai di situ? Tentu saja tidak. Ia tetap menyisakan persoalan dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan kita ke depan.

Bagaimana tidak, dari sekian banyak regulasi yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya itu yang menjadi persoalan. Misalnya, regulasi tentang tahapan pelaksanaan pemilu dan regulasi pencalonan anggota DPD. Dua regulasi ini tidak ada persoalan. Akan tetapi, PKPU No 20 Tahun 2018 mendapat penolakan luas dari parpol.

Penolakan parpol terhadap PKPU No 20 Tahun 2018 itu dapat dimaklumi karena regulasi yang sempat tertunda-tunda dalam pengundangannya oleh Kementerian Hukum dan HAM telah menusuk ke jantung parpol. Akibatnya, parpol pun kelabakan dan oleng. Bacaleg potensial penyandang dana yang diduga itu adalah bacaleg narapidana korupsi bertumbangan setelah PKPU itu diundangkan.

Setelah diundangkan barulah regulasi penting itu berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat. PKPU mendapat payung hukum untuk mengatur pencalonan anggota DPR dan DPRD, yang salah satu hal yang krusial dalam regulasi itu adalah melarang parpol mengajukan bacaleg yang pernah diputus dan berkekuatan hukum tetap khusus untuk tiga kategori tindak pidana. Yakni, tindak pidana narkotika, kekerasan seksual terhadap anak, dan korupsi.

Tulisan ini hendak menyigi dua hal penting. Pertama, bagaimana legislasi yang kita harapkan ke depan, khususnya dalam pelaksanaan pemilu pada masa mendatang. Kedua, apa pelajaran yang dapat dipetik dari pembentukan PKPU No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD,

Dua pertanyaan itu sangat penting dijawab, karena legislasi sangat penting dalam

sebuah negara hukum. Apalagi, negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem hukum Eropa kontinental dengan sendi dasar utama, yakni peraturan perundang-undangan. Penyelenggara pemilu tidak bisa bergerak tanpa ada payung hukum.

Asas hukum

Salah satu alasan penolakan parpol terhadap PKPU No 20 Tahun 2018 adalah karena bertentangan dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 240 ayat (1) huruf g menyebutkan bahwa "bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Pada norma di atas tidak ada disebutkan karena melakukan tindak pidana apa bacaleg bisa dibatalkan oleh KPU. Dalam penjelasannya pun dikatakan cukup jelas. Namun, oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kata-kata tindak pidana diterjemahkan melalui PKPU dengan tiga kategori tindak pidana, yakni tindak pidana narkotika, kejahatan seksual terhadap anak, dan tindak pidana korupsi. Yang mendapat perhatian luas dari masyarakat adalah tentang tindak pidana korupsi.

Dalil hukum yang disampaikan oleh parpol itu jika disigi dari asas hukum. Ada juga benarnya. Salah satu asas perundang-undangan itu ada yang disebut dengan lex superior derogat legi inferiori (peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi). Asas ini memberikan panduan bagi pembentuk undang-undang dan peraturan yang berada di bawahnya tentang bagaimana cara berinteraksi antara peraturan hukum yang satu dan peraturan hukum yang lain.

Ia bukan norma karena tidak ada sanksi, tetapi asas hukum itu adalah jantungnya hukum. Dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak boleh ada pengabaian terhadap asas hukum ini. Apabila

pembentukan hukum mengabaikan asas perundang-undangan, bersiap-siaplah menjadi hukum yang mati dan ia tidak akan dapat bertahan lama dalam mengikat umum.

PKPU No 20 tahun 2018 secara das sollen (seharusnya) menerjemahkan UU No 7 Tahun 20x7 tentang Pemilu. Lembaga ini adalah sebuah komisi. Ia adalah pelaksana undang-undang. Tegasnya, apa yang dikatakan undang-undang (baca UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) itulah yang dilaksanakan oleh KPU.

Lembaga penyelenggara pemilu tidak dapat melakukan akrobat hukum dalam bentuk pembuat penafsiran hukum. Penafsiran hukum adalah hak veto lembaga kekuasaan kehakiman. Itu karena hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dan ia wajib menerima, memeriksa, dan memutus perkara kendati tidak ada dasar hukumnya. Oleh karena itu, hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Kencangnya penolakan PKPU No 20 Tahun 2018 adalah sekali lagi penyelenggara pemilu mengabaikan asas-asas hukum. Tidak hanya itu, putusan MK sudah jelas. Pembentuk undang-undang-undang (DPR dengan presiden) sudah mengakomodasi putusan lembaga pengawal konstitusi itu dalam persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Dua hal penting yang telah dilakukan oleh KPU. Pertama, tidak sejalan dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kedua, tidak segaris dengan putusan MK.

Pelajaran penting

Penulis berpandangan, PKPU No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD. KPU dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah karena menyangkut tentang masa depan parpol. KPU sudah terlalu jauh masuk ke dalam dapur parpol. Parpol dapat berhenti berasap karena aturan yang dibuat KPU.

Tajamnya perdebatan terkait dengan PKPU No 20 Tahun 2018 ini telah memberikan kepada kita bagaimana sulitnya mengatur persoalan integritas di negara ini. PKPU No 20 Tahun 2018 yang ditujukan kepada parpol memang benar-benar telah menusuk bacaleg yang maju dari itu.

Setidaknya, ada tiga hal penting yang dapat diamati dan dijadikan pelajaran. Pertama, tentang bagaimana kekonsistenan Iata dalam bernegara hukum, terutama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua, tidak mudah untuk mengatur parpol di negara ini karena setiap parpol berbeda kepentingan kendati ideologi sama, yakni kekuasaan. Ketiga, parpol kita masih belum beranjak dari masalah kaderisasi parpol yang tidak pernah dilakukan kecuali dalam momentum pencalegan saat ini.

Akhirnya, tidak mudah untuk mengatur integritas orang untuk menduduki jabatan publik. Diharapkan pada DPR sebagai pembentuk undang-undang akan "jauh panggang dari api". Pilihan akhir harus diatur dengan PKPU No 20 Tahun 2018. Bagi parpol yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya maka diuji di Mahkamah Agung. Semoga.

ZENNIS HELEN





Original Post

Trump Tak Ada Bisnis dengan Mitra Iran

Media Cetak Republika Halaman 7
2018-8-8

Trump Tak Ada Bisnis dengan Mitra Iran

KAMRAN DIKARMA

Rouhani menilai tawaran Trump untuk negosiasi yang diikuti sanksi adalah mustahil.

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam negara-negara yang berbisnis dengan Iran. Ia mengatakan, negara yang menjalin bisnis dengan Teheran tak akan berbisnis dengan AS.

"Siapa pun yang berbisnis dengan Iran tidak akan berbisnis dengan AS. Saya hanya menginginkan perdamaian dunia, tidak kurang!" kata Trump dalam akun Tiuitter-nya, Selasa (7/8).

AS baru saja memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Teheran. Sanksi itu menargetkan sektor keuangan dan perbankan Iran.

"Ini adalah sanksi paling menggigit yang pernah diberlakukan, dan pada bulan November, mereka (sanksi) naik ke tingkat lain," ujar Trump. AS memang telah berencana menerapkan sanksi gelombang kedua pada 4 November. Sanksi tambahan itu akan menargetkan sektor energi, terutama ekspor minyak Iran.

Saat ini AS dilaporkan masih bernegosiasi dengan berbagai negara di seluruh dunia. Mereka berupaya melobi negara-negara itu untuk menekan pembelian minyak mentah dari Iran. Sebab, pemerintahan Trump bermaksud memangkas ekspor minyak Iran hingga ke nol pada 4 November, yakni ketika mulai menerapkan sanksinya.

Sebagian besar analis menilai target itu akan sangat sulit dicapai. Kendati demikian, AS tetap berupaya, termasuk memperingatkan para sekutunya untuk mulai memangkas impor minyak dari Iran. Bila tidak, AS tak segan menjatuhkan sanksi kepada mereka.

Namun, AS dilaporkan gagal melobi dan membujuk Cina untuk memangkas impor minyaknya dari Iran. Dua pejabat AS yang akrab dengan negosiasi antara Cina dan AS mengatakan, walaupun Beijing tak bersedia memangkas pasokan impornya, mereka setuju untuk tidak meningkatkan pembelian minyak mentahnya dari Iran. Hal itu sedikit menenangkan AS. Sebab, Cina sempat dikhawatirkan akan melemahkan upaya Washington mengisolasi Iran.

Cina merupakan negara pembeli minyak mentah terbesar di dunia. Negeri Tirai Bambu juga merupakan pelanggan utama Iran. Menurut data

pelacakan kapal yang dihimpun Bloomberg, Cina menyumbang 35 persen ekspor minyak Iran bulan lalu.

Keputusan AS menjatuhkan sanksi-sanksi itu berkaitan dengan keengganan Iran merevisi kesepakatan nuklir yang tercapai pada Oktober 2015, yang dikenal dengan istilah Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

Trump berulang kali menyatakan ketidakpuasannya terhadap JCPOA. Ia menilai JCPOA merupakan kesepakatan yang cacat. Sebab, dalam JCPOA tak diatur tentang program rudal balistik Iran, kegiatan nuklirnya selepas 2025, dan perannya dalam konflik Yaman serta Suriah. Akhirnya pada Mei lalu, Trump menarik AS dari kesepakatan tersebut.

Sementara itu, Presiden Hassan Rouhani menilai AS ingin memulai perang psikologisterhadap Iran. Menurut Rouhani, AS telah memung-gungi jalur diplomasi ketika memutuskan untuk menjatuhkan sanksi terhadap negaranya.

"Mereka (AS) ingin memulai perang urat saraf terhadap Iran," kata Rouhani, dikutip laman BBC, Selasa.

Rouhani pun tampaknya tak berminat menerima perundingan yang ditawarkan Trump. Hal itu juga diutarakan penasihat keamanan nasional AS John Bolton. Menurut dia, Iran

dapat mengambil tawaran Trump untuk bernegosiasi tentang penghapusan program rudal balistik serta nuklirnya. "Jika para Ayatollah ingin keluar dari bawah tekanan, mereka harus datang dan duduk. Tekanan tak akan berhenti ketika negosasi berlangsung," katanya kepada Fox News.

Namun, Rouhani menilai tawaran perundingan itu tak adil dan tak masuk akal. "Negosiasi dengan sanksi tidak masuk akal. Kami selalu mendukung diplomasi dan pembicaraan, tapi pembicaraan membutuhkan kejujuran," ujarnya.

Rouhani mengatakan, Iran dapat melakukan pembicaraan hanya jika AS membuktikan bahwa mereka dapat dipercaya. "Jika Anda menika,m seseorang dengan pisau dan kemudian mengatakan Anda ingin berbicara, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mencabut pisau itu," katanya.

Rouhani menyerukan masyarakat Iran untuk bersatu dalam menghadapi sanksi AS. "Akan ada tekanan karena sanksi, tapi kami akan mengatasi ini dengan persatuan," ujar Rouhani.

Uni Eropa melawan

Uni Eropa (UE) bertekad melawan dan memblokade sanksi ekonomi AS terhadap Iran. Uni Eropa dalam sebuah pernyataan pada Senin (6/8)

menyatakan keprihatinan atas dijatuhkannya sanksi baru terhadap Iran. "Kami sangat menyesalkan pengenaan sanksi oleh AS," katanya.

Kendati demikian, Uni Eropa akan berusaha mengikis dampak yang berpotensi ditimbulkan dari sanksi tersebut, khususnya bagi perusahaan-perusahaan Eropa yang berbisnis dengan Iran. Satu upaya yang ditempuh Uni Eropa adalah memberlakukan undang-undang (UU) pemblokiran sanksi.

UU itu melarang warga Uni Eropa mematuhi sanksi AS atau putusan pengadilan terkait. Sebab, sanksi itu dinilai melanggar karena di luar batas AS. "Jika mereka (sanksi) diterapkan, orang itu bisa pergi ke pengadilan untuk memulihkan kerugian tersebut," ujar pejabat senior Uni Eropa.

UU juga mengatur bahwa setiap perusahaan Eropa harus mengajukan permohonan otorisasi Uni Eror pa jika ingin menghentikan operasi bisnisnya di Iran dengan maksud mematuhi sanksi AS. Sebab, Uni Eropa telah berjanji akan mempertahankan arus keuangan, termasuk ekspor minyak dan gas Iran.

reuters ed yeyen rostiyani/ KAMRAN DIKARMA





Original Post

Zumi Zola Segera Disidang

Media Cetak Kompas Halaman 2
2018-8-8

Zumi Zola Segera Disidang

Berkas perkara Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola segera diajukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Saat ini, berkas perkara suap dan gratifikasi yang menjerat politisi Partai Amanat Nasional ini sudah di tangan jaksa untuk kepentingan penyusunan dakwaan yang dilanjutkan dengan pelimpahan perkara ke pengadilan. Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (7/8/2018), mengatakan, barang bukti dan tersangka telah diserahkan kepada jaksa, diikuti pelimpahan berkas ke pengadilan. Sebelumnya, KPK menangkap anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari PAN, Supriyono, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Arfan. Supriyono meminta uang ketok palu kepada pemerintah provinsi yang disepakati Zumi, lalu dieksekusi melalui Arfan.

(IAN)





Original Post

Sengketa Pencalonan Diantisipasi

Media Cetak Kompas Halaman 2
2018-8-8

Sengketa Pencalonan Diantisipasi

PEMILU 2019

JAKARTA, KOMPAS Komisi Pemilihan Umum menyiapkan antisipasi jika muncul sengketa terkait dengan dinyatakan tidak memenuhi syaratnya para calon anggota legislatif yang merupakan bekas napi perkara korupsi. Di beberapa daerah sudah muncul indikasi pengurus parpol akan mengajukan sengketa ke pengawas pemilu.

Sesuai jadwal Pemilu 2019, verifikasi berkas perbaikan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPRD provinsi ataupun DPRD kabupaten/kota berakhir pada . Selasa (7/8/2018). Setelah itu, pada 8-12 Agustus, KPU menyusun dan menetapkan daftar calon sementara (DPS). Caleg yang merupakan bekas napi kasus korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak tak akan dimasukkan -ke DCS.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan,

di Jakarta, kemarin, menuturkan, KPU berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif dalam memverifikasi berkas caleg. Oleh karena itu, semua caleg bekas kasus korupsi yang masih ada saat perbaikan berkas akan dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga tidak masuk dalam DCS.

Penelusuran caleg bekas napi korupsi ini dilakukan hati-hati. "KPU juga mendapatkan salinan putusan dari Mahkamah Agung. Semua caleg bekas napi korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba pasti statusnya tidak memenuhi syarat," kata Wahyu. Ia menambahkan, KPU siap jika ada yang mengajukan sengketa terkait hal itu.

Berdasarkan data KPU, ada tujuh bakal calon anggota DPR dari empat parpol yang diketahui bekas napi kasus korupsi, tetapi caleg itu sudah diganti saat per-

baikan berkas pencalonan. Sementara data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menunjukkan ada 186 calon anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang terindikasi bekas napi kasus korupsi.

Di daerah, sebagian caleg tersebut sudah diganti oleh parpol, tetapi ada pula yang dipertahankan parpol. Anggota KPU Lampung, M Tio Aliansyah, di Jakarta, menuturkan, ada enam caleg DPRD kabupaten/kota di daerahnya yang terindikasi bekas napi korupsi. KPU kabupaten/ kota sudah dapat salinan putusan pengadilan atas tindak pidana empat dari enam caleg itu.

."Dari empat orang itu, tiga caleg sudah diganti. Satu caleg tetap dimasukkan namanya oleh parpol saat perbaikan," kata Tio.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto menuturkan, karena sudah diatur da-

lam PKPU, maka KPU di daerah harus tegas menyatakan caleg bekas napi korupsi tidak memenuhi syarat Bawaslu juga harus mendukung putusan KPU karena sudah diatur dalam PKPU.

Kejahatan seksual

Selain caleg bekas kasus korupsi, Wahyu juga menuturkan, KPU mendapatkan laporan bahwa ada caleg di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang terindikasi bekas napi kejahatan seksual terhadap anak. Menurut dia, caleg itu pernah dihukum karena memerkosa anak berusia 15 tahun. KPU sudah meminta KPU NTT untuk menyupervisi KPU Kota Kupang guna menelusuri informasi tersebut.

KPU di daerah lain, lanjut Wahyu, juga diminta memperhatikan kemungkinan adanya caleg bekas perkara kejahatan seksual terhadap anak yang masih luput dari pemeriksaan.

(GAL)





Original Post

Polri Bangun Rutan Khusus untuk Teroris

Media Cetak Kompas Halaman 4
2018-8-8

Polri Bangun Rutan Khusus untuk Teroris

Pembangunan rutan khusus teroris dengan fasilitas pengawasan dan keamanan yang tinggi dibutuhkan agar peristiwa seperti di Hutan Mako Brimob Polri tidak terulang. Hutan itu ditargetkan selesai akhir 2018.

JAKARTA, KOMPAS - Untuk meningkatkan pengawasan terhadap tersangka kasus terorisme, Kepolisian Negara FU tengah mempersiapkan rumah tahanan khusus teroris di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Fasilitas tersebut akan menggantikan fungsi Rumah Tahanan Markas Komando Brigade Mobil Polri di Depok, Jabar.

Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan, pembangunan rutan khusus teroris berdasarkan kebutuhan Polri untuk menampung ratusan terduga dan tersangka kasus terorisme yang sedang dalam proses penyidikan.

Sebelumnya, para tersangka teroris menjalani penahanan dan pemeriksaan di Rutan Mako Brimob. Namun, rutan tersebut tidak dilengkapi dengan sistem keamanan maksimal karena tujuannya dibangun semula hanya untuk tahanan penegakan disiplin aparat Polri.

Dampak dari kurangnya sistem keamanan rutan mengakibatkan kerusuhan antara 156 tersangka teroris dan anggota Polri pada Mei lalu. Kepala Polri pun mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly untuk membangun rutan khusus teroris sehingga Rutan Mako Brimob Polri bisa dikembalikan ke fungsi awalnya.

"Rutan di Cikeas dibangun untuk kapasitas 340 orang. Su-

dah disetujui Presiden dan Menteri Keuangan. Bulan ini mulai dibangun," ujar Tito, Selasa (7/8/2018), di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta.

Rutan itu, lanjut Tito, dibangun dengan sistem kotak yang diimpor dari Spanyol. Sistem itu sudah dipakai di Spanyol dengan jaminan memiliki sistem keamanan yang lebih ketat dan durasi pembangunan lebih cepat Ia menargetkan rutan khusus teroris selesai dibangun akhir 2018.

Untuk sementara, 283 tersangka teroris yang telah ditangkap selama Mei-Agustus ini ditahan di markas kepolisian daerah (polda), markas kepolisian resor, dan markas kepolisian sektor. "Kami sudah beri arahan agar mereka (tersangka teroris) ditempatkan di ruang tersendiri dan pengamanan lebih ketat," kata Kepala Polri.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Yayasan Prasasti Perdamaian Taufik Andrie menyambut baik rencana pembangunan rutan khusus teroris. Menurut dia, sudah saatnya pemerintah dan aparat penegak hukum memiliki rutan dengan fasilitas yang memadai dan sistem kontrol yang lebih baik dibandingkan dengan di Mako Brimob.

Namun, ia mengingatkan, keberadaan infrastruktur fisik yang lebih baik harus diiringi dengan perbaikan sistem penanganan para tersangka kasus terorisme. Penerapan prosedur

standar operasi oleh polisi terkait pelayanan harus dipatuhi agar tidak ada celah bagi tersangka teroris melakukan tindakan yang merugikan aparat "Dibutuhkan fleksibilitas petugas karena para teroris dapat menggunakan celah-celah yang bisa memunculkan kejadian besar. Mereka pintar melakukan propaganda sehingga kesalahan penanganan harus dihindari oleh pemerintah dan aparat," kata Taufik.

Penangkapan

Lebih lanjut. Tito memastikan upaya penangkapan individu yang terkait aksi teror dan kelompok teroris masih akan terus dilakukan. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membekukan kelompok Jamaah An-sharut Daulah (JAD), tambah Tito, menjadi landasan penindakan hukum.

"Dasar hukum itu membuka peluang baru (untuk menindak). Kita akan bekerja terus," tutur Tito.

Kemudian, Polri juga telah membentuk satuan tugas (satgas) antiteror di 34 polda untuk membantu tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri. Satgas itu akan bekerja paralel dengan Densus 88 Antiteror guna meredam dan mencegah pergerakan kelompok teroris di semua provinsi.

(SAN)





Original Post

Indonesia Manfaatkan Perang Dagang AS-China Dongkrak Ekspor

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 10
2018-8-8

Indonesia Manfaatkan Perang Dagang AS-China Dongkrak Ekspor

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan berupaya imtuk memanfaatkan dan membaca peluang dari adanya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China, untuk mendongkrak ekspor serta memperkuat cadangan devisa Indonesia.

NERACA

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan bahwa dengan kondisi perang dagang antara Amerika dan China tersebut, Indonesiabisa memanfaatkannya dengan mengisi kekosonganprodukyangdi-impor kedua negara dan digantikan oleh produk yang diproduksi oleh industri dalam negeri.

"Mengisi kekosongan produk-produk China di Amerika yang sesuai dengan produksi dalam negeri, juga peluang yang bisa diambil di China atas kekosongan produk dari Amerika," kata Enggartiasto, sebagaimana disalin dari Antara, baru-baru ini.

Amerika Serikat melalui kepemimpinan Presiden Donald Trump telah mulai menerapkan tarif pajak tinggi terhadap barang-barang impor dari China. Retaliasi tersebutdibalasdenganme-

ngurangi pembelian beberapa produk dari Negeri Paman Sam itu.

Dari kondisi tersebut, ada peluang yang bisa dimanfaatkan untuk mengisi kekosongan produk baik di Amerika maupun di China. Selain itu, Indonesia berkepentingan untuk menggenjot ekspor, dalam upaya untuk memperkuat cadagan devisa.

Selain melihat peluang tersebut, Indonesia tetap berupaya untuk membuka pasar-pasar tujuan ekspor nontradisional dan mengamankan pasar ekspor tradisional. Pasar ekspor nontradisional tersebut antara lain adalah negara di kawasan Afrika, Amerika Latin, Timur Tengah, Eurasia, serta Asia Selatan. "Kami membuka pasar baru, dan produk baru, selain juga mengamankan pasar ekspor yang sudah ada," kata Enggartiasto.

Dalam upaya untuk me-

ningkatkan cadangan devisa negara, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa salah satu langkah yang diperlukan adalah dengan menekan volume impor. Jokowi ingin mengevaluasi untuk memisahkan antara impor strategis dan tidak strategis. "Impor barang konsumsi yang melalui Kementerian Perdagangan akan dikendalikan," kata Enggartiasto.

Pasar nontradisional seperti Amerika Serikat memang perlu untuk terus diamankan. Beberapa waktu lalu, Negeri Paman Sam itu menyatakan akan melakukan peninjauan kembali tentang pemberian fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) ke Indonesia.

Enggartiasto mengambil langkah dengan merangkul para importir asal A-merika itu dan menyatakan bahwa bahan baku yang datang dari mdonesia diperlukan untuk menunjang keberlangsungan bisnis mereka. Tanpa skema GSP tersebutmakahargaproduk buatan Amerika Serikat akan mengalami kenaikan.

Sementara itu, salah satu peluang untuk meningkatkan ekspor ke negara-negara nontradisional dan menambah devisa,

adalah dengan peningkatan ekspor pesawat terbang. Salah satu negara tujuan ekspor nontradisional yang berminat untuk membeli pesawat dari Indonesia a- i lalal i Nigeria.

Hingga 2017 PT Dirgantara Indonesia, Tbktelah membuatsebanyak431 unit pesawat terbang. Tipe yang paling banyak dipesan antara lain NC212i sebanyak 110unit,helikopterNBO105 sebanyak 122 unit, dan saat ini sedang dikembangkan jenis CN 235, pesawat terbang kecil dengan kapasitas 40 pax.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengharapkan agar fasilitas generalized system of preference (GSP) yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia tidak dicabut

"Presiden menyampaikan harapan indonesia agar fasilitas GSP tetap akan diberikan kepada Indonesia karena kalau dilihat dari barang-barang di GSP, 53 persen adalah barang-barang yang diekspor oleh AS, terkait proses produksi yang diperlukan AS," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi disalin dari Antara.

Pada hari ini Presiden Joko Widodo bertemu dengan Menteri Luar Negeri

Amerika Serikat Michael Richard Pompeo di Istana Merdeka. Pertemuan itu. didampingi oleh Menlu Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat Budi Bowoleksono dan pejabat terkait lainnya.

GSP merupakan kebijakan AS berupa pembebasan tarif bea masuk (nol persen) terhadap impor barang-barang tertentu dari negara-negara berkembang.

Presiden AS Donald Trump pada April 2018 ten-gahmengkajikebijakanGSP untuk Indonesia dan India, karena dinilai menyebabkan defisitneraca perdagangan AS. Program tersebut berlangsung sejak 1976, dan sempat terhenti pada 2013, namun diberlakukan lagi pada Juni 2015.

Sejak 2011, Indonesia merupakan satu dari lima negara yang menikmati manfaat GSP dari Amerika Serikat, selain juga India, Thailand, Brasil, dan Afrika Selatan. Khusus untuk Indonesia, Trump akan mengevaluasi sebanyak 124 produk asal dalam negeri, termasuk tekstil, plywood, kapas, serta beberapa hasil perikanan seperti udang dan kepiting.

munib





Original Post

KPK Tahan Satu Tersangka Suap DPRD Sumut

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-8-8

KPK Tahan Satu Tersangka Suap DPRD Sumut

NERACA

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan anggota DPRD Sumut periode 20-09-2014 Elezaro Duha (ELD) yang telah ditetapkan sebagai tersangka suap kepada DPRD Sumatera Utara (Sumut) periode 2009-2014 dan 2014-2019. "ELD ditahan 20 hari . pertama di Rutan Cabang KPKdi PomdamJayaGun-tur," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (7/8).

Sebelumnya, KPK pada Selasa (7/8) memeriksa Elezaro dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Selain Elezaro, KPK pada Selasa (7/8) juga memanggil tiga mantan anggota DPRD Sumut 2009-2014 yang juga telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam kasus tersebut, yaitu Musdalifah

(MDH), Tahan Manahan Panggabean (TMP), dan Pasirudin DauJay (P-D)."MDH dan TMP belum diperoleh informasi. Sedangkan PD, penasihat hukum yang bersangkutan datang dan membawa surat bahwa yang bersangkutan sedang sakit. Pemeriksaan akan dijadwalkan ulang namun belum ditentukan waktunya," kata Febri.

Seusai diperiksa, Elezaro enggan berkomentar banyak saat dikonfirmasi soal kasus yang menjerat-nya itu.Tanya sama penyidik KPK," kata Elezaro yang telah mengenakan rompi jingga tahanan KPK tersebut

Selain Elezaro, KPK telah terlebih dahulu menahan 10 tersangka dalam kasus tersebut, yakni lima mantan anggota DPRD Sumut 2009-2014 masing-masing Fadly Nurzal, Rijal

Sirait, Rooslynda Marpaung, Helmiati dan Muslim Simbolon serta lima anggota DPRD Sumut 2014-2019masing-masing Rinawati Sianturi, Sonny Firdaus, Mustofawiyah, Ti-aisah Ritonga, dan Arifin Nainggolan.

KPK pada 3 April 2018 telah mengumumkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019. 638 anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan-/atau 2014-2019 tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gu-bemur Sumatera Utara Gatot Puji Nugroho.

Pertama, terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun

Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Provinsi Sumut. Kedua, persetujuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumut Ketiga terkait pengesalian APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumut. Terakhir, terkait penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015.

KPK mendapatkan fak-ta-faktayangdidukungden-gan alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan barang elektronik bahwa 38 tersangka itu diduga menerima "fee" masing-masing antara Rp300 sampai Rp350 juta dari Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut.

ant





Original Post

Yusril Keberatan Ahli BPK Dihadirkan KPK

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-8-8

Yusril Keberatan Ahli BPK Dihadirkan KPK

NERACA

Jakarta - Pengacara Yusril Ihza Mahendra keberatan terhadap jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)yang menghadirkan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada sidangterdakvva Syafruddin Arsyad Temenggung terkait dugaan korupsi Bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Yusril yang menjadi kuasa hukum Syafruddin di Jakarta, Selasa (7/8), mempertanyakan kehadiran ahli I Nyoman Wara sebagai ahli pada persidangan karena tercatat auditor BPKyangpemahmengau-dit terkait BLBI terhadap BDNI."Beliau (Nyoman) hadir sebagai ahli dan terkait alat bukti lain, bukti surat hasil pemeriksaan audit BPK yang melaksanakan audit beliau sendiri. Kita paham keterangan saksi dan ahli berdasarkan Pasal 1, tapi beliau dihadirkan sebagai ahli terkait alat bukti sebelumnya dan alat bukti bisa dualisme karenabisa kete-

rangan ahli dan alat bukti," tu tnr Yusril.

Yusril sempat memohon majelishakimmengk-larifikasi kepada jaksa penuntut umum dari KPK terkait keberadaan Nyoman berstatus sebagai saksi atau ahli pada persidangan itu. Yusril menganggap kehadiram Nyoman sebagai ahli tidak adil pada proses penegakan hukum karena dianggap hanya menilai pekerjaan audit sendiri terhadap BLBI.

Terkait itu, Ketua Majelis Hakim Yanto menyampaikan keberatan tim kuasa hukum Syafruddin bisa dituangkan pada pledoi atau pembelaan, namun Yusril meminta persoalan itu diselesaikan sebelum ahli disumpah. Akhirnya, majelis mengizinkan Nyoman menyampaikan kesaksian sebagai ahli, sedangkan keberatan tim kuasa hukum disampaikan pada sidang pembelaan.

Yusril menilai proses persidangan menghadirkan Nyoman itu sebagai "tragedi" pengadilan lan-

taran audityang dikerjakan Nyoman itu dituangkan dalam bentuk satu laporan yangkemudianmenjadi laporan resmiBPKdandoku-men. "Dokumen tertulis mempunyai fungsi ganda, yakni sebagai keterangan ahli dan alatbukti surat," tu -tur Yusril.

Pada sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Tipikor DKI itu, Senin (6/8), tim jaksa penuntut umum KPK mengajukan satu orang saksi yakni mantan Ketua BPPN Glen MS Yusuf, satu orang ahli akuntansi dan auditing dari BPK, I Nyoman Wara.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BP-K) menemukan empat penyimpangan dalam Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) pemilik Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim dengan pola perjanjian "Master Settlement Aqcuisition Agreement" (MSAA).

"Ada empat jenis penyimpangan yangkami temukan di sini," kata Au-

ditor Utama pada BPK RI I Nyoman Wara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (6/8).

Nyoman Wara adalah auditor BPK yang melakukan audit investigatif mengenai kerugian negara yang timbul akibat penyimpangan dalam pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali BDNI pada 2004.

Ia menjadi saksi untuk terdakwa Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) 2002-2004 Syafruddin Arsyat Temenggung menjadi terdakwa bersama-sama dengan Dorodjatun Kuntjoro-Djakti selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) serta pemi-likBDNISjamsul Nursalim dan Iti ih S Nursalim dal am perkara dugaan korupsi penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham yang merugikan keuangan negara Rp4,58 triliun.

ANT





Original Post

Pinjamkan Rekening, Muda Ikhsan Dikasih Imbalan Rp 17,5 Juta

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-8-8

Pinjamkan Rekening, Muda Ikhsan Dikasih Imbalan Rp 17,5 Juta

PALU HAKIM

Perkara Korupsi E-KTP

IRVANTO Hendra Pambudi Cahyo, keponakan Setya Novanto pernah meminjam rekening Muda Ikhsan Harahap di Singapura untuk menampung duil proyek e-KTP. Irvanto berdalih ingin meminjam rekening Ikhsan untuk urusan bisnis. "Uang masuk cukup besar, katanya. Uang dari Agung." ungkap Ikhsan ketika bersaksi di sidang perkara korupsi e-KTP dengan terdakwa Irvanto dan Made Oka Ma-sagung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Irvanto memberikan imbalan 1.700 dolar Singapura kepada Ikhsan. Duit itu telah diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Saya serahkan semua ke KPK sekitar Rpl7.5 juta," kata Ikhsan.

Dalam surat dakwaan disebutkan. Made Oka pernah mengirim uang 315 ribu dolar Amerika untuk Irvanto. Uang itu berasal dari Johanes Marliem. Direktur Utama Biomorf Lane.

Irvanto meminjam rekening Ikhsan untuk menerima uang itu. Ikhsan menarik uang yang masuk ke rekeningnya. Lalu terbang ke Jakarta untuk menyerahkan kepada Irvanto.

Dalam perkara ini, Irvanto dan Made Oka didakwa menjadi perantara penyerahan duit proyek e-KTP kepada Setya Novanto. Ikhsan

juga pernah menjadi saksi di sidang perkara Novanto.

"San. bisa pinjam rekening enggak? Ada teman gue di Singapura mau transfer. Nanti gue ambil di Singapura." Ikhsan meniru permintaan Irvanto.

Begitu uang masuk ke rekeningnya. Ikhsan menghubungi Irvanto agar mengambil fulus itu. Namun Irvanto batal ke Singapura. Ia menyuruh Ikhsan ke Jakarta. "Saya datang ke rumah Irvanto. Berangkat dari Si ngapura pukul 10 malam. Cuma sebentar. Setelah menyerahkan uang kembali lagi ke Airport," tutur Ikhsan.

Sebelumnya, rekening Ikhsan pernah dipinjam untuk menampung uang atas suruhan Dedi Priyono, kakak Andi Narogong. Pada 13 Desember 2011, rekening Ikhsan menerima 50 ribu dolar AS dari PT Noah Arkindo. Uang itu lalu diserahkan ke sejumlah orang atas suruhan Dedi.

Setelah itu. Ikhsan kembali menerima 29 ribu AS. Ia mengirim dana itu ke seseorang di Singapura atas arahan Dedi. Pada 12 Maret 2012. Ikhsan menerima 700 ribu dolar AS dari Biomorf. "Uang itu ditranfer ke PT Sinar Berlian. Dipecah 714 ribu dolar Singapura dan 148,7 ribu dolar Singapura. Yang nyuruh Pak Dedi." aku Ikhsan,

b yu





Original Post

Realisasi dan Tagihan Beda Jumlah

Media Cetak Kompas Halaman 24
2018-8-8

Realisasi dan Tagihan Beda Jumlah

PROYEK DKI

JAKARTA, KOMPAS - Inspektorat DKI Jakarta menemukan perbedaan jumlah yang ditagihkan dengan realisasi di lapangan dalam pembangunan rehab berat di 85 sekolah.

Temuan itu didapatkan Inspektorat DKI setelah menyelesaikan audit rehab berat 85 sekolah. Total ada 119 sekolah di Jakarta yang direhab berat

Inspektur Provinsi DKI Jakarta Michael Rolandi mengatakan, audit penelitian awal ke 85 sekolah sudah selesai dan saat ini sudah memasuki audit pendalaman. Sisa sekolah dari 119 sekolah yang belum diaudit akan diperiksa dalam audit pendalaman.

"Hasil audit sementara ada perbedaan dalam rencana anggaran biaya yang ditagihkan dengan realisasi. Kerugian karena perbedaan ini tengah dihitung dengan menggunakan tenaga ahli yang menguasai konstruksi," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7 8 2018).

Perbedaan yang dimaksud di antaranya lebar, volume, atau

jumlah renovasi. Jumlah yang ditagihkan lebih tinggi .daripada realisasi.

Menurut Michael, pihaknya belum menemukan kesalahan atau kelalaian dalam kasus ini. Sebab, katanya, ada banyak aspek yang perlu diperiksa, mulai dari pelaksanaan hingga pengawasan pengerjaan.

Rehabilitasi berat 119 sekolah dari tingkat SD, SMP, dan SMA itu menggunakan APBD DKI Jakarta 2017 yang dianggarkan suku dinas pendidikan setiap wilayah di DKI Jakarta Adapun rehabilitasi berat yang dimaksud adalah perbaikan sekolah pada bagian pagar, plafon, kusen, dan lainnya

Total anggaran untuk perbaikan seluruh sekolah itu mencapai Rp 191 miliar. Lelang dimenangi perusahaan konstruksi PT MKI senilai Rp 180,2 miliar. Pada tahun ini. PT MKI juga mendaftar untuk lelang rehab, namun tak lolos.

Michael mengatakan, hasil audit akan dilaporkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies

Baswedan. Ia juga terus berkoordinasi dengan kepolisian yang juga tengah mendalami dugaan korupsi ini.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta agar kasus ini dikupas hingga tuntas. Pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari transparansi pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari korupsi.

Kasubdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Bhakti Suhendarwan mengatakan, untuk sementara jumlah kerugian negara baru berupa potensi karena belum diformalkan oleh lembaga yang berwenang. "Jumlah kerugian negara nanti yang menentukan BPKP atau inspektorat atau BPK." kata Bhakti.

Menurut Bhakti, polisi sedang dalam tahap persiapan penyidikan. Sementara Inspektorat DKI Jakarta melakukan audit terkait beberapa aspek, antara lain jumlah kerugian negara.

(IRE/WAD)





Original Post

KPK Periksa Wali Kota Dumai Bupati Kampar

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-8-8

KPK Periksa Wali Kota Dumai Bupati Kampar

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dan memeriksa Wali Kota Dumai Zulkifli AS dan Bupati Kampar Azis Zaenal dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait dengan usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018.

Zulkifli diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Yaya Purnomo. Sementara itu, Azis Zaenal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Amin Santono.

"Pemeriksaan terhadap Wali Kota Dumai Zulkifli AS dan Bupati Kampar Azis Zaenal sebagai saksi untuk dua tersangka berbeda dalam kasus suap dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui keterangan resmi, Selasa (7/8).

Selain itu, KPK juga memanggil tujuh saksi lainnya untuk dua tersangka itu dalam penyidikan kasus tersebut.

Enam saksi akan diperiksa untuk tersangka Yaya Purnomo, yakni Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pemkab Labuhanbatu Utara Tengku Mestika Mayang, PNS di Pemkab Labuhanbatu Utara Ahmad Fuad, dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Cecep Zainal Kholis.

Selanjutnya, Sekretaris Dinas PUPR Pemkot Tasikmalaya Adang Mulyana, Galuh Wijaya Sekretaris Wali Kota Tasikmalaya, dan Pepi Nurcahyadi ajudan Wali Kota Tasikmalaya.

Sementara itu, satu saksi lainnya

akan diperiksa untuk tersangka Amin Santono, yakni Linda yang berprofesi sebagai Biro Perjalanan Wisata.

Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan empat tersangka, yakni anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Amin Santono, Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo, dan Eka Kamaludin seorang konsultan yang juga menjadi perantara dalam kasus itu.

Ketiganya diduga sebagai pihak penerima dalam kasus tersebut. Sementara itu, tersangka lainnya diduga sebagai pemberi adalah Ahmad Ghiast dari pihak swasta sekaligus kontraktor.

Untuk Ahmad Ghiast, saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada keempatnya pada Jumat (4/5) di Jakarta dan Bekasi.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan sejumlah aset yang diduga terkait dengan tindak pidana, yaitu logam mulia seberat 1.9 kilogram, uang Rpl ,844 miliar termasuk Rp400 juta yang diamankan di lokasi OTT di restoran di kawasan Halim Perda-nakusumah, serta uang dalam mata uang asing 63.000 dolar Singapura dan US$12,500. Uang selain Rp500 juta untuk Amin dan Eka serta emas tersebut diperoleh dari apartemen

Va va di Bekasi.

(Rahmat Fauzan/Antara)





Original Post

Bumigas Beberkan Isi Permohonan

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-8-8

Bumigas Beberkan Isi Permohonan

JAKARTA - Permohonan pembatalan

putusan Badan Arbitrase Nasional

Indonesia tentang pembatalan kontrak

kerja sama antara PT Geo Dipa Energi

(Persero) dan PT Bumigas Energi mulai

disidangkan, Selasa (7/8).

M.G. Noviahzal Fernandez

noviarizaUernandez9bisnii.com

Dalam persidangan tersebut, Bumigas Energi selaku pemohon menguraikan isi permohonannya yang terkait dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di blok Dieng 2 dan 3 serta Patuha 1, 2, dan 3.

Sepekan sebelumnya telah digelar sidang perdana perkara tersebut, tetapi tidak dihadiri oleh kuasa hukum BANI selaku termohon II.

Adapun, sidang yang dipimpin oleh majelis hakim Florensani Susana Kendenan sebagai ketua serta didamping oleh Mery Taat Anggarsih dan Krisnugroho selaku anggota mengagendakan pembacaan permohonan oleh pemohon, yakni PT Bumigas Energi.

Dalam permohonannya, pemohon yang diwakili oleh kuasa hukum Defrizal Djamaris mengatakan, PT Geo Dipa Energi selaku termohon I sengaja melakukan tipu muslihat untuk mengaburkan atau memanipulasi fakta dengan mengingkari pengakuan yang disampaikan dalam surat No. 058/2005 yang isinya mengakui ada drawdown atau bukti kepemilikan dana pertama sebesar 40 juta Dolar Hong Kong atau setara dengan

Termohon I kemudian melayangkan surat No.058/2005 yang telah disebutkan sebelumnya dan surat itu dijadikan sebagai bukti P-7 oleh pemohon pembatalan putusan arbitrase.

US$5 juta.

"Termohon I mengajukan beberapa surat, termasuk surat dari KPK di tengah persidangan arbitrase yang tengah berlangsung dengan maksud dan tujuan seolah-olah persetujuan atas adanya drawdown pertama tidak pernah dianggap sebagai pengakuan, agar termohon I dapat mengecoh majelis termohon 2 bahwa seolah-olah pemohon telah gagal melakukan first drawdown sehingga majelis termohon 2 menyimpulkan pemohon telah melanggar pasal

55.1 dan 55.2 perjanjian sehingga perjanjian dibatalkan," ujar Defrizal dalam salinan permohonan yang diperoleh Bisnis.

Pemohon mengajukan bukti P-6 berupa surat dengan No. 089/2005 tertanggal 29 April 2005 yang isinya pemohon telah memberikan atau menyerahkan bukti drawdown, yang merupakan pencairan dana ke rekening milik Bumigas Energi selaku kontraktor dalam perjanjian yang melampirkan bukti pengiriman dana ke rekening pemohon.

Atas surat itu, termohon I kemudian melayangkan surat No.058/2005 yang telah disebutkan sebelumnya dan surat itu dijadikan sebagai bukti P-7 oleh pemohon pembatalan putusan arbitrase.

"Dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 55.1 dan Pasal

55.2 Perjanjian KTR.OOl oleh pemohon, maka Perjanjian KTR.OOl telah efektif berlaku untuk jangka waktu 15 tahun sejak ditandatanganinya perjan-jian. Pengakuan dan adanya penegasan termohon mengenai terlaksananya first drawdown dikuatkan dengan penegasan dalam surat termohon 1 No.

160/2005 atau bukti P-8," lanjut pemohon.

SURAT KPK

Bumigas Energi juga menyinggung perihal surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. B/6004. Menurut pemohon, seharusnya surat itu tidak memiliki kekuatan pembuktian apapun. Apalagi, lanjutnya, dalam hal ini sama sekali tidak pernah ada penyidikan tindak pidana korupsi atas perjanjian ataupun terhadap pihak-pihak yang terkait dengan adanya Perjanjian KTR.OOl yang menjadi objek sengketa.

"Surat itu berisi pernyataan yang kontradiktif karena di satu sisi telah menegaskan bahwa pihak HSBC tidak dapat melakukan penelusuran first drawdown pada 2005 karena telah berada di luar periode penyimpanan data HSBC Hong Kong, tetapi di sisi lainnya menyatakan seolah-olah pemohon tidak memiliki rekening di HSBC Hong Kong," katanya.

Bumigas Energi juga menyatakan bahwa putusan BANI dilakukan tanpa menggunakan pertimbangan yang cukup, bersifat ultra petita lantaran melebihi apa yang dimintakan pada gugatan arbitrase, serta bersifat nebis in idem karena putusan BANI sebelumnya telah dimentahkan di tingkat pengajuan kembali (PK) Mahkamah Agung.

Majelis hakim kemudian memerintahkan termohon I dan II untuk menyampaikan jawabannya pada persidangan berikutnya, Kamis (9/8). Setelah itu, persidangan selanjutnya, Senin (21/8) dilanjutkan dengan agenda pembuktian.

Presiden Direktur PT Bumigas Energi, David Randing mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 55.1 perjanjian, pihaknya hanya diwajibkan menyediakan dana berupa penarikan pertama dengan besaran jumlah yang tidak ditentukan. Selain itu, tidak ada kewajiban pula untuk melakukan transfer kepada PT Geo Dipa Energi.

"Karena itu Bumigas membantah memiliki kewajiban menyerahkan sejumlah dana

kepada PT Geo Dipa Energi terkait dengan pelaksanaan kontrak kerja sama pelaksanaan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi Dieng dan Patuha," tuturnya.

Di sisi lain, Kuasa Hukum PT Geo Dipa Energi Asep Ridwan mengatakan, pada prinsipnya pihak Geo Dipa menyangkal secara tegas permohonan tersebut.

Pasalnya, hal yang disampaikan oleh Bumigas tidak jauh berbeda dengan yang sudah disampaikan pada persidangan di BANI, yang pada akhirnya mengabulkan sebagian permohonan dari Geodipa karena faktanya Bumigas telah melakukan wanprestasi atas perjanjian pengembangan proyek Dieng dan Patuha.

"Sesuai UU 30/1999, pengadilan tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa pokok perkara atas permasalahan yang sudah tunduk pada klausul arbitrase. Adanya klausul arbitrase meniadakan hak para pihak untuk mengajukan gugatan terkait pokok perkara ke pengadilan. Kami percaya bahwa pengadilan akan profesional dan taat asas terkait hal ini. Pengadilan hanya berwenang sebatas permohonan pembatalan yang secara limi-tatif diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase," ujarnya.

Terkait dengan tuduhan adanya tipu muslihat dalam putusan BANI, menurutnya, hal itu sama sekali tidak berdasar dan tidak logis. BANI, katanya, sebagai lembaga penyelesaian permasalahan yang telah dipilih kedua belah pihak sudah mendasarkan putusanya sesuai dengan fakta-fakta persidangan.

Dalam persidangan tersebut, BANI juga telah memberikan kesempatan kepada Bumigas untuk mengajukan bukti, saksi, dan ahli.

"Terhadap tuduhan adanya tipu muslihat terkait surat KPK, juga sangat tidak berdasar. Surat dari KPK hanya salah satu bukti dari sekian bukti lainnya yang diajukan Geodipa berkaitan dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Bumigas. KPK sebagai lembaga kredibel tentunya telah mempunyai pertimbangan sebelum mengeluarkan surat tersebut," tuturnya. ES

M.C. Noviarizal Fernandez





Original Post

Pemeriksaan Saksi Berlanjut

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 12
2018-8-8

Pemeriksaan Saksi Berlanjut

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan terkait dengan kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau 1. Sejumlah saksi dihadirkan pada pemeriksaan yang digelar pada Selasa (7/8).

Pada kelanjutan pemeriksaan, KPK menghadirkan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir. Semula, Sofyan Basir dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada pekan lalu.

Hanya saja, Sofyan tidak bisa hadir karena bertepatan dengan rapat bersama Presiden Joko Widodo dan agenda lainnya. Seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi, Sofyan Basir menyatakan tidak ada aliran uang kepada dirinya.

"Oh enggak. Enggak ada," tegas Sofyan di KPK, Selasa (7/8).

Beberapa saksi telah diperiksa KPK dalam kelanjutan penyidikan kasus suap Proyek PLTU Riau-1, seperti Menteri Sosial Idrus Marham dan beberapa petinggi di PT PJB dan BlackGold Natural Resources Ltd.

KPK telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini, yakni Eni Maulani Saragih dari Komisi VH DPR RI dan Johannes Budisutrisno Kotjo, selaku pemegang saham di BlackGold Natural Resources Ltd.

Adapun, sebagai pihak yang diduga penerima, Eni Saragih disang-kakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Sementara itu, sebagai pihak yang diduga pemberi, Johanes Budisutrisno disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 54 ayat (1) KUHP.

Sementara itu, KPK belum menunjukkan sinyal kuat terkait kepastian akan diusutnya sejumlah korporasi dalam kasus PLTU Riau-1.

Pertimbangannya, menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, peran antara korporasi dan perseorangan harus dicermati.

"Kita lihat mana yang paling dominan dalam kasus itu. Kalau orang dan korporasinya sama-sama dominan, maka akan dikenakan dua-duanya, baik orang maupun korporasi," ujar Agus.

Dalam kasus PLTU Riau-1 nama korporasi seperti PT PJB, BlackGold Natural Resources Ltd. muncul ke permukaan.

Di samping itu, secara individual CEO BlackGold Natural Resources Ltd. Philip C. Rickard telah menjalani pemeriksaan KPK. Selain itu, pemegang saham BlackGold Natural Resources Ltd. Johannes Budisutrisno Kotjo telah ditetapkan sebagai ter sangka.

(Rahmad Fauzan)





Original Post

Banyak PNS Tergoda Rayuan Politik hingga Jadi Koruptor

Media Online okezonecom
2018-08-08

JAKARTA \' Dalam waktu beberapa hari ini kasus korupsi makin marak dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Kasus korupsi kebanyakan terjadi di daerah-daerah.

Berdasarkan catatan Badan Kepegawaian Negara (BKN) hingga akhir Juli sudah ada 307 ASN yang database yang diblokir. Pemblokiran dikarenakan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) bersangkutan masih aktif meskipun pengadilan sudah memvonis bersalah.

Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BKN I Nyoman Arsa mengatakan, salah satu kunci penting masih maraknya kasus korupsi yang terjadi di daerah adalah ada beberapa PNS yang ikut berpolitik. Hal itu lah yang membuat akhirnya merembet kepada kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Padahal menurutnya, sebagai seorang pegawai negara sikap netralitas harus dijunjung tinggi. Hal itu bahkan sudah tercatat dalam Undamg-Undanv ASN tentang netralitas.

"ASN harus bebas dari intervensi politik kuncinya itu," ujarnya kepada Okezone, Selasa (7/8/2018).

Menurut Nyoman, jika ASN sudah ikut-ikutan dalam berpolitik maka satu persatu jalan untuk korupsi mulai terbuka. Sebagai salah satu contoh yang paling sering terjadi adalah dijanjikan jabatan tertentu apabila membantu salah satu pasangan atau partai politik tertentu dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif atau pemilihan presiden.

"Kalau tergoda oleh jabatan ‘kamu tolong jadi tim kampanye saya ya’, nanti dijanjikan jabatan itu udah enggak bebas kan gitu. Itu sudah amanat dari undang-undang," jelasnya.

Selain itu, dengan ikut berpolitik maka akan memberikan kepada pemenangan tender proyek. Tender proyek yang seharusnya netral, bisa saja dimenangkan kepada beberapa kelompok politik dengan memberi pelicin-pelicin berupa uang.

"Enggak boleh mainan proyek," tegasnya.

Menurutnya, hal itu lah yang harus dihilangkan jika ingin ASN bebas dari korupsi. Dengan begitu, pemerintah juga akan dengan mudah mewujudkan ASN yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Jadi katakan kalau penyakit-penyakit ASN tidak dihilangkan, maka semangat untuk menyongsong menjunjung tinggi akan terwujud padahal itu yang menjadi roh dari pada pembangunan ASN ke depan," jelasnya.

(feb)

(rhs)

https://economy.okezone.com/read/2018/08/07/320/1933011/banyak-pns-tergoda-rayuan-politik-hingga-jadi-koruptor



Original Post

Tary Dan Luna Tetap Tersangka

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 20
2018-8-8

Tary Dan Luna Tetap Tersangka

Gugatan

Praperadilan

Kasus Video

Mesum

Ditolak

Mereka dikasihani lantaran digantung sekitar 8 tahun. Sebaliknya, Ariel setuju saja jika kasus video mesum kembali diangkat.

GUGATAN praperadilan kasus video mesum yang melibatkan Cut Tary, Luna Maya, dan Ariel ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Florensani Susana, selaku hakim tunggal dalam persidangan menyebut, pihaknya tak berwenang untuk mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Lembaga Pengawasan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3H1).

"Penghentian penyidikan terhadap Cut Tary Aminah Anasya binti Joeransyah M dan Luna Maya Sugeng ini bukanlah perkara objek praperadilan. Selanjutnya permohonan itii dinyatakan tak dapat diterima." ucap Florensani di PN Jaksel, kemarin.

"Menimbang bahwa hingga saat ini termohon I (Polri) belum mengeluarkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) atas perkara dan faktanya proses penyidikan atas perkara ini masih berjalan," imbuhnya.

Seperti diketahui, gugatan oleh LP3HI agar status tersangka yang masih disandang Tary dan Luna bisa gugur. Sayang, hakim menolak gugatan terse T but dan kedua presenter gosip itu masih menyandang status tersangka.

Kurniawan Adi Nugroho. Wakil Ketua LP3H1, tetap ingin agar pihak penyidik memperjelas secara cepat status dari perkara tersebut.

"Karena putusan tadi adalah no. No itu tidak dapat diterima

konsekuensinya. Dalam hukum acara adalah dapat dilakukan gugatan lagi," ujar Kurniawan.

"Kami akan berikan kesempatan pada penyidik ya katakanlah 6 bulan lah. Mereka bisa atau nggak. Kalau nggak ya udah hentikan saja. Toh nggak ada ruginya juga. Perkara ini udah dijemur sekian lama. 8 tahun. Jangan zalim menggantung status orang. Kalau memang tak cukup bukti, ya hentikan saja," tandasnya.

LP3HI juga berharap agar Luna dan Tary mengajukan sendiri upaya praperadilan.

"Saya justru berharap ketika hasil putusan pengadilan seperti ini. Maka si CT dan LM silahkan ajukan sendiri. Ibaratnya kami sudah membuka pintu, silahkan selanjutnya ajukan sendiri. Toh mereka yang berkepentingan," tutur Kurniawan.

Melansir Antara News, Ariel mengaku tak masalah bila kasus tersebut kembali diangkat.

"Ah nggak, itu mah sudah diproses saja. Semoga cepat beressaja," ucap bekas pacar Sophia Latjuba ini saat berkunjung ke Lapas Kebonwaru, Bandung, Senin (6/8).

Ariel pernah menjalani hukuman selama 3.5 tahun di rumah tahanan tersebut. Ia dipenjara terkait kasus video mesum itu. Adapun Tary dan Luna masih beraktivitas seperti biasa. Setidaknya via Instagram. mereka seolah belum terpengaruh soal status tersangka yang di-ungkit lagi.

net





Original Post

KPK Perpanjang Masa Penahanan Kalapas Sukamiskin dan Ajudannya

Media Online kompascom
2018-08-08

JAKARTA, - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) memperpanjangmasa penahanan dua tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap untuk pemberian fasilitas, perizinan dan lainnya di Lapas Sukamiskin.

Keduanya adalah Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen beserta ajudannya Hendry Saputra. Adapun perpanjangan masa penahanan keduanya selama 40 hari.

"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan 40 hari dimulai 10 Agustus 2018 sampai dengan 18 September 2018 untuk 2 tersangka tindak pidana korupsi suap kepada penyelenggara negara terkait dengan pemberian fasilitas, pemberian perizinan ataupun pemberian lainnya di LP Klas 1 Sukamiskin," kata Febri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/8/2018).

Baca juga:

Dalam kasus ini, Kepala Lapas Wahid Husen diduga menerima suap dari terpidana Fahmi Darmawansyah. Fahmi diduga menyuap Wahid Husen agar diberikan fasilitas dan kemudahan yang seharusnya tidak ia dapatkan.

KPK menduga Fahmi dibantu Hendry Saputra dan Andri Rahmat dalam menjalankan aksinya menyuap Wahid.

Baca juga:

Hendry adalah staf Wahid, sementara Andri adalah napi kasus pidana umum yang berstatus tahanan pendamping.

Suap yang diberikan berupa uang dan dua unit mobil. KPK menyita dua unit mobil, yaitu Mitsubishi Triton Exceed warna hitam dan Mitsubishi Pajero Sport Dakkar warna hitam. Ada juga uang total Rp 279.920.000 dan 1.410 dollar Amerika Serikat.

Kompas TV Menkumham Yasonna Laoly lewat Kanwil Kemenkumham Jabar mmeminta kalapas baru untuk membenahi lapas Sukamiskin.

http://nasional.kompas.com/read/2018/08/08/07031821/kpk-perpanjang-masa-penahanan-kalapas-sukamiskin-dan-ajudannya



Original Post

Pengadilan Brasil Tutup Perbatasan dari Serbuan Pengungsi Venezuela

Media Online liputan6com
2018-08-08

Liputan6.com, Brasilia - Seorang hakim di Brasil memutuskan untuk menutup area perbatasan di negara bagian Roraima di wilayah utara. Hal itu dimaksudkan untuk menyetop serbuan pengungsi asal Venezuela yang berupaya lari dari ancaman kelaparan dan kesulitan lain di kampung halaman mereka.

Hakim Helder Barreto mengatakan dia telah menangguhkan masuknya imigran Venezuela sampai kondisi "penerimaan kemanusiaan" diciptakan, tetapi aktivis yang bekerja memantau nasib migran menyerang keputusan sebagai "tidak masuk akal".

Suster Telma Lage dari Lembaga Migrasi dan Hak Asasi Manusia, yang membantu para migran rentan di ibukota Roraima, Boa Vista, mengatakan hakim telah melanggar kewenangannya.

"(Venezuela) memasuki Brasil dan mencari perlindungan karena situasi rentan yang mereka hadapi," katanya. "Apa yang kami takutkan adalah kurangnya pilihan bagi mereka yang dekat dengan perbatasan."

Sejak 2015, sebagaimana dikutip dari The Guardian pada Selasa (7/8/2018), lebih dari 56.000 orang Venezuela mencari perlindungan atau tempat tinggal di Brasil, di tengah berlanjutnya gejolak politik dan keruntuhan ekonomi di negara asal mereka.

Namun di satu sisi, banjir migran Venezuela itu justru kian memperparah kondisi layanan kesehatan dan pendidikan di negara bagian Roraiman yang miskin.

"Tidak ada gunanya menerima imigran Venezuela jika mereka akan mengalami kondisi yang sama atau lebih buruk di sini," kata Hakim Barreto.

Suely Campos, gubernur negara bagian Roraima, menyambut keputusan itu dan menyalahkan pemerintah federal karena kurangnya dukungan "total".

"Dalam hal ini, kami yang berurusan dengan tragedi sosial di perbatasan, bukan pemerintah federal," kata Campos dalam sebuah pernyataan.

Campos telah mendesak mahkamah agung Brasil untuk menutup perbatasan melalui gugatan, di mana juga meminta pemerintah mengembalikan dana senilai US$ 49 juta (setara Rp 707 miliar) yang dihabiskan untuk mengurusi pengungsi.

Salah satu dari gugatannya tersebut berhasil meyakinkan pemerintah untuk mengeluarkan dekrit, yang memerintahkan setiap orang menunjukkan identitas lengkap, termasuk paspor, sebelum mengakses layanan kesehatan dan sosial.

Simak video pilihan berikut

Berfoto di Gunung Pedra da Gavea yang memiliki tinggi mencapai 841 meter di atas permukaan laut, tampaknya menjadi tren di Brasil. Demi gambar yang sempurna, sebagian orang menempuhnya dengan aksi yang berbahaya, seperti yang dilakukan pria ini.

1 dari 2 halamanOposisi Mengajukan BandingPemandangan saat warga melukis mural Piala Dunia 2018 bergambar bendera Brasil di jalanan Camboata, Rio de Janeiro, Brasil, Kamis (31/6). (Fabio TEIXEIRA/AFP)Negara mengatakan permintaan layanan kesehatan telah meningkat 6.500 persen tahun lalu, bersamaan dengan naiknya tingkat kejahatan menjadi 132 persen sejak 2015, dan hal itu salah satu pemicu utamanya brkaitan dengan isu migran.

Tetapi Sister Lage mengatakan bahwa kebanyakan migran tidak memiliki paspor, sehingga kebijakan pemnbatasan dari peemrintah mengecualikan mereka dari hak menerima perawatan kesehatan.

Jaksa dan Kantor Pertahanan Umum Brasil mengajukan banding ke pengadilan untuk mencoba membatalkan keputusan terkait, dengan alasan bahwa imigran yang memasuki Brasil di Roraima berada dalam situasi "kerentanan ekstrim".

Ditambahkan pula bahwa larangan mengakses layanan kesehatan akan memicu risiko epidemi, terutama karena Roraima saat ini sedang berjuang melawan wabah campak.

Pada Minggu 5 Agustus, Hakim Barreto setuju untuk menunda klausul keputusan tentang paspor dan deportasi, namun tetap menutup perbatasan dengan Venezuela.

https://www.liputan6.com/global/read/3612373/pengadilan-brasil-tutup-perbatasan-dari-serbuan-pengungsi-venezuela



Original Post

Tips Agar PNS Terbebas dari Korupsi

Media Online okezonecom
2018-08-08

JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan tips supaya Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa terbebas dari tindak pidana korupsi (Tipikor). Hal tersebut dilakukan karena dalam beberapa waktu ini banyak kasus korupsi yang melibatkan ASN di daerah.

Tips pertama dan yang paling utama adalah harus jauh-jauh dari politik. Kenapa? Karena banyak sekali baik kepala daerah, maupun PNS di daerah tersangkut kasus karena ikut bermain politik.

"ASN harus bebas dari intervensi politik kuncinya itu," ujarnya kepada Okezone, Rabu (8/8/2018).

Lalu yang kedua adalah harus jauh-jauh dari godaan mainan proyek. Sebagai ASN jangan sekali-kali berani untuk mempermainkan proyek, karena jika sekali saja mencoba maka akan dibuat ketagihan dan bisa sewaktu-waktu tersangkut kasus.

Apalagi, dalam proyek nilai uangnya tidaklah sedikit. Selain itu, dalam proyek tersebut juga terdapat uang negara yang jika dipermainkan tentunya akan merugikan negara secara keseluruhan dan sudah bisa masuk dalam kategori korupsi.

"Tidak boleh mainan proyek," tegasnya.

Selain itu, lanjut Nyoman, ASN juga harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contohnya, dalam hal kenakalan jabatan para ASN harus mengikuti mekanisme yang sudah diatur dalam perundang-undangan.

"Semuanya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dalam menjalankan tugas fungsi masing-masing seperti itu," jelasnya.

Jangan sampai, tegasnya, untuk bisa mendapatkan jabatan atau naik pangkat anda harus membayar sekolah uang kepada yang bersangkutan. Atau bahkan, anda memutuskan untuk menerima pinangan partai politik dengan janji akan naik jabatan.

"Kalau tergoda oleh jabatan kamu tolong jadi tim kampanye saya ya, nanti dijanjikan jabatan itu udah tidak bebas kan gitu. Itu sudah amanat dari undang-undang," jelasnya.

(feb)

(rhs)

https://economy.okezone.com/read/2018/08/07/320/1933014/tips-agar-pns-terbebas-dari-korupsi



Original Post

Media