Prasetyo: Satgas anti korupsi "manusia setengah dewa"

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-08-09

Jakarta (ANTARA News) - Jaksa Agung HM Prasetyo mengharapkan Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgassus P3TPK) bisa menjadi manusia dewa dalam menangani setiap perkara korupsi dari kejaksaan negeri sampai kejaksaan agung.

Satgassus P3TPK ini diharapkan bisa jadi manusia setengah dewa yang nantinya bisa menangani dan mempercepat setiap kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan hingga tingkat Kejari, katanya di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, kasus tindak pidana korupsi dewasa ini telah berkembang begitu pesat seperti pelaku korupsi memiliki berbagai trik dan cara untuk menghilangkan jejak agar tidak terdeteksi oleh penegak hukum.

Kendati demikian, dirinya optimistis satuan tersebut bisa mengungkap atau membongkar trik koruptor serta menangkapnya baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

Satgassus P3TPK tidak boleh pandang bulu dalam menangani kasus korupsi. Semua yang terlibat dan terbukti harus ditindak tegas, katanya.

Jaksa agung telah melantik 38 Jaksa yang tergabung dalam Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgassus P3TPK) pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung.

Tugas diantaranya, yakni, mereka akan bertugas untuk mengakselerasi kasus tindak pidana korupsi yang masih mangkrak dan lamban dalam penyelesaiannya.

Sementara itu, Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus), Warih Sadono mengungkapkan, ke-38 Jaksa yang dilantik itu ditargetkan akan mampu menangani 75 perkara korupsi dalam waktu satu tahun.

Selain itu, keberadaan mereka juga akan menggantikan 25 anggota Satgassus sebelumnya yang sudah berpindah tugas karena promosi dan mutasi jabatan.

Pada tahun 2015 lalu kan ada sekitar 100 Jaksa yang masuk ke dalam Satgassus P3TPK. Kemudian seiring berjalannya waktu, dari 100 Jaksa itu, ada yang mendapatkan promosi jabatan, sehingga kan banyak yang kosong, katanya.

Pada 2017, Satgassus P3TPK telah menangani lebih dari 75 perkara tindak pidana korupsi yang masuk ke Kejaksaan Agung. Namun, dia tidak menjelaskan lebih detail kasus apa saja yang sudah ditangani hingga mencapai lebih dari 75 kasus korupsi.

Tahun lalu, penanganan kasus korupsi oleh Tim Satgasus P3TPK ini sudah melampui target hingga 110 persen. Kami berharap Satgassus yang baru ini bisa lebih dari 110 persen penanganan perkara korupsinya, katanya.Pewarta: Riza FahrizaEditor: Kunto WibisonoCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/734859/prasetyo-satgas-anti-korupsi-manusia-setengah-dewa



Original Post

Elite PPP Diduga Kecipratan Uang Suap Dana Perimbangan

Media Online jurnalnasional.com
2018-08-09

Febri Diansyah, Juru Bicara KPK

Jakarta - Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Puji Suhartono diduga turut kecipratan aliran dana dari kasus dugaan suap dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, guna mendalami aliran uang kepada elite PPP tersebut, maka penyidik KPK masih terus melakukan pemeriksaan. Salah satu yang ditelisik terkait asal-usul uang Rp1,4 miliar yang disita dari kediaman Puji Suhartono.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle[]).push({});

"Penyidik mengkonfirmasi terkait dengan uang yang disita di rumah saksi tersebut," kata Febri, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/8).

Diduga, uang tersebut terkait dengan kasus suap yang telah menjerat anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat, Amin Santono dan Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemkeu), Yaya Purnomo tersebut.

Baca juga :
Kasus Bakamla, Politikus Golkar Fayakhun Segera Diadili
KPK Garap Saksi untuk Johannes Kotjo
Halangi Kerja Wartawan, Pengawal Dirut PLN Sofyan Basir Bikin Ricuh
Puji Suhartono hari ini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Demokrat Amin Santono. Sepanjang pemeriksaan, puji dikonfirmasi perihal aliran suap dana perimbangan daerah.

Tak hanya aliran dana, penyidik juga menggali keterlibatan Puji Suhartono dalam pembahasan anggaran dana perimbangan daerah tersebut. Apalagi, uang sebesar Rp1,4 miliar diduga erat kaitannya dengan suap dana perimbangan daerah.

"Tentu dilihat lebih jauh dari mana asal-usul uang itu dan juga pengetahuan saksi terkait dengan proses pembahasan anggaran," pungkas Febri.

KPK memang tengah mendalami kasus dugaan suap terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P tahun anggaran 2018. Salah satu yang ditelisik yakni dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.

Lembaga Antirasuah bahkan tak membantah pihak yang tengah didalami perannya oleh penyidik adalah salah satu anggota Komisi XI DPR fraksi PAN dan Puji Suhartono. Kediaman dua politikus itu pun sudah digeledah penyidik.

Dari kediaman Puji Suhartono,tim menyita uang sebesar Rp1,4 miliar dalam pecahan Dollar Singapura. Kemudian, dari rumah dinas anggota DPR fraksi PAN, tim hanya menyita dokumen, sedangkan dari apartemen tenaga ahlinya, tim menyita satu unit mobil jenis Toyota Camry.

KPK sebelumnya menetapkan empat orang sebagai tersangkakasus dugaan suap terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P tahun anggaran 2018. Keempatnya yakni Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Demokrat Amin Santono, PNS Kemenkeu YayaPurnomo, Eka Kamaluddin selaku perantara suap dan satu pihak swasta Ahmad Ghiast.

Dalam kasus ini, Ahmad Ghiast diduga telah menyuap Amin Santonosebesar Rp500 juta dari dua proyek di Kabupaten Sumedang dengan nilai proyek sekitar Rp25 miliar. Uang Rp500 juta tersebut diduga bagian dari total komitmen fee sebesar Rp1,7 miliar.

Uang Rp500 juta itu diberikan Amin Ghiast kepada Amin Santono dalam dua tahap. Tahap pertama, Ahmad Ghiast mentransfer uang Rp100 juta melalui Eka Kamaluddin selaku perantara suap dan tahap kedua menyerahkan secara langsung di sebuah restoran di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Sementara itu, PNS Kemenkeu, Yaya Purnomo berperan bersama-sama serta membantu Amin Santono meloloskan dua proyek di Pemkab Sumedang yakni, proyek pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan di Kabupaten Sumedang serta proyek di Dinas PUPR Sumedang.

Atas perbuatannya, Amin, Eka, dan Yaya selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Ghiast selaku pemberi suap, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

http://www.jurnas.com/artikel/39071/Elite-PPP-Diduga-Kecipratan-Uang-Suap-Dana-Perimbangan/



Original Post

Kasus Bakamla, Politikus Golkar Fayakhun Segera Diadili

Media Online jurnalnasional.com
2018-08-09

Tersangka Kasus Suap Bakamla, Fayakhun Andriadi

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas dakwaan tersangka anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi ke Pengadilan Tipikor Jakarta.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dengan rampungnya berkas perkara Fayakhun, maka sidang perkara suap pengurusan anggaran pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun anggaran 2016 segera digelar.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle[]).push({});

"Siang ini JPU KPK telah melimpahkan dakwaan dan berkas perkara dengan terdakwa FA ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," kata Febri, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/8).

Febri mengatakan, berkas dakwaan Fayakhun tersusun dari 300 halaman, yang terdiri dari dokumen-dokumen penanganan perkara sampai dengan berita acara pemeriksaan tersangka atau pun para saksi. Saat ini, KPK tinggal menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Tipikor Jakarta.

Baca juga :
Elite PPP Diduga Kecipratan Uang Suap Dana Perimbangan
KPK Garap Saksi untuk Johannes Kotjo
Halangi Kerja Wartawan, Pengawal Dirut PLN Sofyan Basir Bikin Ricuh
"Kami menguraikan dugaan penerimaan terdakwa dan sejumlah pihak yang terkait dalam kasus dugaan suap terkait penganggaran di Bakamla RI," terangnya.

KPK sebelumnya menetapkan anggota Komisi I DPR Fayakhun Andriadi (FA) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan anggaran pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun anggaran 2016.

Fayakhun diduga kuat menerima fee sebanyak Rp12 miliar atas kepengurusan anggaran Bakamlasenilai Rp1,2 triliun. Tak hanya fee dalam bentuk rupiah, dia juga diduga menerima uang sebanyak USD300 ribu dari proyek tersebut.

Uang diterima Ketua DPD Partai Golkar DKI itu dari Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah. Uang diberikan secara bertahap sebanyak empat kali melalui anak buahnya Muhammad Adami Okta.

Atas perbuatannya, Fayakhun dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

http://www.jurnas.com/artikel/39070/Kasus-Bakamla-Politikus-Golkar-Fayakhun-Segera-Diadili/



Original Post

Adik Inneke Koesherawati Diduga Tahu Soal Pemesanan Mobil

Media Online metrotvnews.com
2018-08-09

Jakarta: Ike Rahmawati, adik artis Inneke Koesherawati diduga tahu banyak soal pemberian mobil kepada tersangka bekas Kalapas Sukamiskin Wahid Husen (WH). Mobil itu bagian suap dari terpidana korupsi Fahmi Darmawansyah, yang merupakan suami dari Inneke untuk mendapat sejumlah fasilitas mewah di Lapas Sukamiskin.

Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, pengetahuan Ike soal mobil merupakan salah satu materi yang didalami penyidik dari pemeriksaannya hari ini. Ike diduga mengetahui prossa pemesanan hingga pengantaran mobil tersebut.





"Kami perlu mengkonfirmasi terkait dengan bagaimana proses pemesanan mobil dan pengantaran mobil yang diduga sebagai objek suap pada tersangka WH (Wahid Husen) pada saat itu," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 8 Agustus 2018.

Selain Ike, untuk mengusut terang kasus ini penyidik juga memeriksa seorang swasta bernama Deni Marchtin Boedhyarta Oeoen. Dalam pemeriksaan, tim penyidik mencecar Deni soal dugaan suap lain yang diterima Wahid.

"Sedangkan pada saksi lain tentu kami mengkonfirmasi sejauh mana pengetahuan saksi terkait dengan penerimaan penerimaan oleh tersangka," pungkasnya.

KPK sebelumnya menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan suap jual beli fasilitas mewah di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Keempat tersangka itu yakni Kalapas Sukamiskin Wahid Husen, Hendy Saputra selaku staf Wahid, napi korupsi Fahmi Darmawansyah, dan napi umum Andi Rahmat selaku tangan kanan Fahmi.

Wahid diduga telah menerima dua unit mobil yakni Mitsubishi Triton Exceed dan Mitsubishi Pajero Sport Dakkar serta uang senilai Rp279.920.000 dan USD1.410. Pemberian itu diduga imbalan dari Fahmi yang telah mendapatkan fasilitas sel kamar mewah di Lapas Sukamiskin.

Atas perbuatannya, Wahid dan stafnya selaku penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Sedangkan, Fahmi dan Andi Rahmat selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
(LDS)

http://news.metrotvnews.com/hukum/0Kv7yvYN-adik-inneke-koesherawati-diduga-tahu-soal-pemesanan-mobil



Original Post

Wabendum PPP Diduga Kecipratan Uang Suap Dana Perimbangan

Media Online metrotvnews.com
2018-08-09

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kasus dugaan suap usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P tahun anggaran 2018. Salah satu yang ditelisik ialah asal-usul uang Rp1,4 miliar yang disita dari kediaman Wakil Bendahara Umum Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) Puji Suhartono.

Puji Suhartono, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Demokrat Amin Santono, pada Rabu 8 Agustus 2018. Sepanjang pemeriksaan, puji dikonfirmasi perihal aliran suap dana perimbangan daerah.





"Penyidik mengkonfirmasi terkait dengan uang yang disita di rumah saksi tersebut," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 8 Agustus 2018.

Tak hanya aliran dana, penyidik juga menggali keterlibatan Puji Suhartono dalam pembahasan anggaran dana perimbangan daerah tersebut. Apalagi, uang sebesar Rp1,4 miliar diduga erat kaitannya dengan suap dana perimbangan daerah.

"Tentu dilihat lebih jauh dari mana asal-usul uang itu dan juga pengetahuan saksi terkait dengan proses pembahasan anggaran," pungkas Febri.

KPK memang tengah mendalami kasus dugaan suap terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P tahun anggaran 2018. Salah satu yang ditelisik yakni dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.

Lembaga Antirasuah bahkan tak membantah pihak yang tengah didalami perannya oleh penyidik adalah salah satu anggota Komisi XI DPR fraksi PAN dan Puji Suhartono. Kediaman dua politikus itu pun sudah digeledah penyidik.

Dari kediaman Puji Suhartono,tim menyita uang sebesar Rp1,4 miliar dalam pecahan Dollar Singapura. Kemudian, dari rumah dinas anggota DPR fraksi PAN, tim hanya menyita dokumen, sedangkan dari apartemen tenaga ahlinya, tim menyita satu unit mobil jenis Toyota Camry.

KPK sebelumnya menetapkan empat orang sebagai tersangkakasus dugaan suap terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P tahun anggaran 2018. Keempatnya yakni Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Demokrat Amin Santono, PNS Kemenkeu YayaPurnomo, Eka Kamaluddin selaku perantara suap dan satu pihak swasta Ahmad Ghiast.

Dalam kasus ini, Ahmad Ghiast diduga telah menyuap Amin Santonosebesar Rp500 juta dari dua proyek di Kabupaten Sumedang dengan nilai proyek sekitar Rp25 miliar. Uang Rp500 juta tersebut diduga bagian dari total komitmen fee sebesar Rp1,7 miliar.

Uang Rp500 juta itu diberikan Amin Ghiast kepada Amin Santono dalam dua tahap. Tahap pertama, Ahmad Ghiast mentransfer uang Rp100 juta melalui Eka Kamaluddin selaku perantara suap dan tahap kedua menyerahkan secara langsung di sebuah restoran di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Sementara itu, PNS Kemenkeu, Yaya Purnomo berperan bersama-sama serta membantu Amin Santono meloloskan dua proyek di Pemkab Sumedang yakni, proyek pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan di Kabupaten Sumedang serta proyek di Dinas PUPR Sumedang.

Atas perbuatannya, Amin, Eka, dan Yaya selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Ghiast selaku pemberi suap, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
(LDS)

http://news.metrotvnews.com/hukum/3NOnALzK-wabendum-ppp-diduga-kecipratan-uang-suap-dana-perimbangan



Original Post

Aryaputra Ingatkan Calon Pembeli BFIN

Media Cetak Harian Kontan Halaman 4
2018-8-9

Aryaputra Ingatkan Calon Pembeli BFIN

JAKARTA. Drama sengketa saham antara PT BFI Finance Tbk (BFIN) dan PT Aryaputra Teguharta belum berakhir. Merasa dirugikan, Aryaputra mengirim surat terbuka kepada calon pembeli 19,9% saham BFIN, Compass Banca SpA.

"Dalam surat itu, kami mengatakan bahwa objek yang diperjualbelikan itu sedang bersengketa," ujar Asido M. Panjaitan, kuasa hukum Aryaputra dari kantor hukum HHR Lawyer, Rabu (8/8).

Sehingga, perusahaan keuangan asal Italia itu seharusnya mengikuti prinsip hukum caveat emptor. Artinya, pembeli harus awas dan menunjukkan itikad baik jika dia tahu objek yang ditransaksi-

kan sedang dalam sengketa. Apalagi, Compass adalah perusahaan internasional.

Langkah Aryaputra menyurati Compass bukan tanpa dasar. Perusahaan ini berpegang pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menyatakan Aryaputra sebagai pemilik sah atas 32,32% saham BFIN. Atas dasar putusan ini, profil perusahaan dan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) milik BFIN diblokir.

Sayang, Trinugraha Capital Co SCA selaku pemegang 42,8% saham BFIN justru meneken perjanjian jual beli bersyarat atawa conditional sale purchase agreement (CSPA) dengan Compass dan bebera-

pa investor lain.

Jika Compass bukan merupakan special purpose vehicle (SPV), melainkan perusahaan yang sebenarnya, maka Compass pasti punya itikad baik

untuk mengkaji lagi rencana pembelian tersebut. Namun, Aryaputra siap melanjutkan langkah hukum jika Compass tidak merespons surat terbu-

ka tersebut.

Asido menambahkan, pihaknya juga butuh peran otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk ikut serta mengawal rencana tersebut. Soalnya, putusan PTUN itu sifatnya memiliki kekuatan hukum yang mengikat pihak terkait, tak terkecuali BEI. "BEI harus melakukan tindakan konkret," tegas Asido.

Dia menambahkan, Aryaputra juga bakal terus meminta apa yang menjadi haknya. Sebagai pemegang 32,32% saham BFIN seperti yang diputuskan PTUN, perusahaan akan menagih dividen yang tidak dibayarkan sejak 2007.

Dityasa Hanin Forddanta





Original Post

Politikus Golkar Segera ke Meja Hijau

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-8-9

Politikus Golkar Segera ke Meja Hijau

TIM penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara atas tersangka Fayak-hun Andriadi ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam waktu dekat mantan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar itu segera menjalani proses persidangan.

Siang ini JPU KPK telah melimpahkan dakwaan dan berkas perkara dengan terdakwa Fayakhun Andriadi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Tipikor)," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Politikus Golkar itu merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Kasus itu juga menjerat Direktur Utama PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah, terpidana yang divonis 2 tahun 8 bulan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Menurutnya, Fayakhun diduga menerima suap Rpl2 miliar karena ikut membantu mengurus anggaran Bakamla yang mencapai Rpl,2 triliun. Suap diterima dari Dirut PT Melati Technofo Indonesia (MTI) yang juga Dirut PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah, melalui anak buahnya, M Adami Okta.

"Tebal berkas kurang lebih 300 halaman yang berisikan dokumen-dokumen penanganan perkara seperti berita acara dan lampiran lainnya. Selanjutnya KPK menunggu jadwal persidangan

kasus ini," imbuhnya.

Menurut Febri, pihaknya sudah menguraikan dugaan penerimaan terdakwa dan sejumlah pihak yang terkait dalam kasus dugaan suap terkait penganggaran di Bakamla RI.

Dalam kasus itu, KPK telah memeriksa puluhan saksi, seperti Menteri Sosial Idrus Marham, Ketua DPR Bambang Soesatyo, politikus Golkar Yorrys Raweyai, dan politikus PDIP TB Hasanuddin.

Di sisi lain, KPK memeriksa Ike Rahmawati, adik dari artis Inneke Koeshera-wati dalam kasus suap kepada penyelenggara negara terkait pemberian fasilitas, perizinan, ataupun pemberian lainnya di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas 1 Sukamiskin Bandung.

Ike yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Wahid Husein (WH) yang merupakan mantan Kepala LP Sukamiskin. "Untuk konfirmasi saja sebenarnya, untuk saksi saja, kok," kata Ike seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Selain Wahid, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya, yaitu Hendry Saputra (HND) yang merupakan staf Wahid Husein, narapidana kasus korupsi Fahmi Darmawansyah (FD) yang juga suami dari Inneke, dan Andri Rahmat (AR) yang merupakan narapidana kasus pidana umum/tahanan pendamping (tamping).

(Gol/P-3)





Original Post

Kalender Jadi Kode Suap di Kendari

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-8-9

Kalender Jadi Kode Suap di Kendari

Akmal Fauzi

akmol@mediaindoneiio.com

PEMBERIAN suap kepada Wali Kota Kendari 2012-2017 sekaligus calon Gubernur Sulawesi Tenggara Asrun dan anaknya yang merupakan Wali Kota Kendari 2017-2022 Adriatma Dwi Putra menggunakan sandi koli kalender.

"Laode Maarfin pernah menyampaikan mau bawa satu koli kalender. Saya pikir barangnya itu memang kalender, tapi ternyata yang dajang uang," kata Hidayat dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, kemarin.

Hidayat ialah karyawan PT Sarana Bangun Nusantara (SBN). Ia bersaksi untuk Asrun dan Adriatma Dwi Putra. Bapak dan anak didakwa menerima suap Rp6,798 miliar dari pemilik PT Sarana Bangun Nusantara Hasmun Hamzah untuk membiayai kampanye pilkada Sulawesi Tenggara.

Laode Maarfin yang dimaksud ialah PNS yang menjabat sebagai bendahara umum daerah Pemerintah Kota Kendari. "Titipannya datang empat kali ada, yang pertama Rpl miliar lalu kedua, ketiga, keempat juga Rpl miliar, uang itu lalu diambil oleh Yudho dan Wahyu," lanjut Hidayat.

Dalam dakwaan disebut Hasmun Hamzah menyanggupi pemberian commitment fee sebesar Rp4 miliar untuk dua proyek tahun jamak yang dikerjakan PT Hasmun Hamzah.

Kedua proyek itu ialah kantor DPRD Kendari Tahun Anggaran 2014-2017 dengan nilai proyek Rp49,288 miliar dan pembangunan Tambal Labuh Zona III Taman Wisata Teluk Ujung Kendari Beach Tahun Anggaran 2014-2017 senilai Rpl9,933 miliar.

Di brankas

Istri Hasmun, Yoselin, yang juga

dihadirkan sebagai saksi mengatakan sang suami menempatkan uang yang disebut dititipkan oleh Laode Maarfin itu di brankas dan di kamar orangtua mereka.

"Dalam BAP 15, Saudara diminta menerangkan bahwa Saudara Hasmun bercerita bahwa Laode Maarfin menitipkan ke Hasmun

Hamzah senilai total Rp4 miliar, jelaskan! Saudara menjawab penitipan Rp4 miliar dibagi 4 tahap masing-masing Rpl miliar dari Maarfin ke suami saya Rpl miliar yang diterima melalui Hidayat Februari 2017, lalu Rpl miliar, Rpl miliar, Rpl miliar semua di bulan Februari?" cecar jaksa penuntut

umum KPK Roy Riady.

"Iya betul, pemberian pertama dan kedua disimpan di brankas, sedangkan pemberian ketiga dan keempat di kamar orangtua saya karena tidak cukup brankasnya, tapi penggunaan uangnya saya tidak tahu untuk apa," jelas Yoselin.

Yoselin pun mengaku bila untuk pemberian fee itu tidak ada catatan yang dibuat. "Tidak ada catatan, kecuali unutk bayar paku, bayar tukang," ungkap Yoselin yang bersama suaminya membuka toko ba-han bangunan, yaitu PT Bangunan Inti Jaya.

Dalam dakwaan disebutkan Adriatma Dwi Putra bersama-sama dengan Asrun dan Fatmawaty Faqih menerima uang sebesar Rp2,8 miliar dan Rp4 miliar. Penerimaan uang sebesar Rp2,8 miliar (tetapi yang ditemukan penyidik KPK hanya Rp2,798 miliar) karena Adriatma memenangkan perusahaan Hasmun dalam lelang pekerjaan pembangunan Jalan Bungkutoko-Kendara New Port tahun 2018-2020 senilai Rp60.168 miliar.

Uang sebesar Rp4 miliar karena Asrun memenangkan PT SBN dalam lelang pembangunan kantor DPRD Kendari tahun anggaran 2014-2017 dengan nilai proyek Rp49,288 miliar dan pembangunan Tambat Labuh Zona IH Taman Wisata Teluk Ujung Kendari Beach Tahun Anggaran 2014-2017 senilai Rpl9,933 miliar.

Pemberian uang dilakukan beberapa tahap, yaitu pada 15 Juni

2017sebesar Rp2 miliar secara tunai yang diserahkan kepada Fatmawaty Faqih di kamar Hotel Marcopolo dan pada 30 Agustus 2017 sebesar Rp2 miliar diserahkan langsung oleh Hasmun kepada Fatmawaty di rumahnya dan pada 26 Februari

2018sebesarRp2,8 triliun. Hasmun Hamzah sudah divonis

2 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan pada 30 Juli silam.

(Ant/P-3)





Original Post

Jaksa Tunggu PK Aman Abdurrahman

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-8-9

Jaksa Tunggu PK Aman Abdurrahman

JAKARTA - Kejaksaan belum menjadwalkan eksekusi hukuman mati terhadap terpidana bom Thamrin Aman Abdurrahman alias Oman Roch-man alias Abu Sulaiman. Hal ini karena belum ada pernyataan tertulis bahwa kader Jamaah Ansharut Daullah (JAD) itu tidak akan mengajukan upaya hukum, peninjauan kembali (PK) perkara, dan grasi.

Jaksa Agung Muda bidang Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung Noor Rachmad menjelaskan. Aman Abdurrahman masih puma hak mengajukan upaya PK dan grasi. Meskipun begitu, kuasa hukumnya memastikan kliennya tidak akan mengajukan upaya hukum apa pun atau menerima putusan hukuman mati Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Kan dia punya hak mengajukan PK, atau grasi, nah kan dia belum itu. untuk eksekusi mati itu kan harus memenuhi syarat semua hak hukum diambil, kan itu," ujar Noor Rachmad di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (8/7).

Dalam perkara Aman Abdurrahman, keputusan sudah berkekuatan hukum tetap atau in-krah. Sebab, sejak putusan mati dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 22 Juni 2018, terpidana ataupun kuasa hukumnya tidak mengajukan banding dan kasasi. Namun, menurut Noor, keterangan tertulis tidak menunjukkan grasi tetap dibutuhkan.

"Kita tunggu saja perkembangannya. Dia kan masih punya hak untuk PK dan grasi. Kita harus tunggu itu dulu," kata Noor Rachmad.

Dia menjelaskan, pihaknya tidak memiliki kewajiban untuk memberi tahu terpidana ataupun keluarganya agar menggunakan upaya PK dan grasi atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kejaksaan menyerahkan kepada terpidana dan keluarganya untuk menggunakan PK dan grasi. "Dia yang harus tahu soal ini agar bisa manfaatkan upaya hukum dia. Dia punya hak untuk itu," katanya.

Menurut Noor Rachmad, upaya hukum PK dan grasi tidak memiliki batasan waktu setelah ada putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK). Karena itu, kejaksaan sebagai eksekutor hanya bisa menunggu terpidana mengajukan upaya hukum tersebut. Menurut dia, kejaksaan akan berkoordinasi dengan pengadilan untuk memastikan Aman Abdurrahman dan pihak keluarganya tidak mengajukan upaya hukum PK dan grasi.

Dalam perkara ini, JPU mendakwa Aman dalam dakwaan kesatu primer dan dakwaan kedua primer. Aman dituntut sebagai aktor intelektual sejumlah kasus teror, yaitu Bom Gereja Oikumene di Samarinda pada 2016, Bom Thamrin (2016), Bom Kampung Melayu (2017) Jakarta, serta dua penembakan polisi di Medan dan Bima (2017). Dalam sidang pledoi pada Jumat (25/5), Aman menolak semua tuduhan tersebut.

"Jadi, kalau saya dikaitkan dengan tindakan Juhanda (kasus bom Gereja Oikumene Samarinda), sikap zalim dan pemaksaan kasus sebagaimana pada empat kasus yang lainnya. Akan tetapi, apa mau dikata, Anda (majelis hakim) sekalian berkuasa dan pihak kami adalah orang-orang yang lemah, di hadapan-Allah kami akan bersengketa," kata Aman.

Pada Jumat (22/6), Majelis Hakim PN Jakarta Selatan memvonis hukuman mati pada Aman. Pihak Aman memutuskan menerima putusan tersebut.

ARIF SATRIO NUGROHO/ ed ilham tirta





Original Post

Terpidana Kejahatan Seksual Mendaftar

Media Cetak Republika Halaman 3
2018-8-9

Terpidana Kejahatan Seksual Mendaftar

KPU menduga bacaleg mengubah hasil putusan pengadilan.

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah memverifikasi data bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang terindikasi sebagai mantan narapidana kasus kejahatan seksual terhadap anak. KPU menegaskan akan mencoret bacaleg yang terbukti sebagai mantan narapidana kasus kejahatan seksual terhadap anak.

"Jika memang dia terbukti melakukan tindakan pemerkosaan terhadap seorang perempuan berusia 15 tahun, maka KPU menafsirkan beliau melakukan kejahatan seksual kepada anak. Artinya, pencalonan beliau sebagai bakal caleg tidak memenuhi syarat (TMS) berdasar PKPU Nomor 20 Tahun 2018," tutur Komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor Bawaslu, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/8). KPU mengindikasikan ada satu bacaleg yang menjadi mantan napi kasus kejahatan terhadap anak, yaitu di Nusa Tenggara Timur (NTT) berinisial HK. Ia mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Kupang dari Partai Demokrat. HK tercatat sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kota Kupang. Kasus ini akan dibahas dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Selain HK, KPU sampai saat ini belum menemukan bacaleg lain yang teridentifikasi merupakan mantan pelaku kejahatan seksual kepada anak.

Wahyu menegaskan, KPU Pusat sudah memerintahkan KPU NTT untuk melakukan klarifikasi dan supervisi kepada KPU Kota Kupang untuk kembali menelaah kebenaran putusan pengadilan terkait hal ini. "Karena ini tentu isu perlindungan anak akan jadi isu yang mendapatkan perhatian masyarakat luas sehingga KPU juga memberikan perhatian khusus kepa-

da kejadian di pencalonan DPRD Kota Kupang," kata Wahyu.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, ada dugaan HK mengubah hasil putusan pengadilan tentang kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak yang pernah dilakukannya. Kasus itu akan diperiksa kembali oleh KPU NTT. "Jadi, kami melihat ada indikasi putusan pengadilan diubah. Soal usia korban (kekerasan seksual), karena menurut bakal caleg ini menyebut korban pemerkosaan itu usianya 18 tahun," ujarnya.

Selain pernyataan bacaleg sendiri, ada pihak lain yang mengungkapkan bahwa korban adalah seorang gadis berusia 15 tahun. "Jadi, ada indikasi bahwa berkas (persyaratan calon) yang disampaikan kepada KPUD Kupang diubah sehingga HK tidak terkena Pasal 4 PKPU Nomor 20 Tahun 2018," ujar Pramono.

Menurut Pramono, KPU pusat sejak dua hari lalu telah memerintahkan KPU Provinsi NTT menertibkan hal ini. Dia lantas menjelaskan jika KPUD Kota Kupang sebelumnya melakukan konsultasi dengan Pengadilan Negeri Kota Kupang ten-

tang status kasus kekerasan seksual yang dilakukan HK. Konsultasi itu terkait dengan dua informasi tentang usia korbannya. Kemudian, lanjut dia, PN Kota Kupang justru menyerahkan keputusan akhir tentang situasi ini kepada KPUD Kota Kupang.

Berdasarkan keputusan akhir PN Kota Kupang tersebut, KPUD Kota Kupang kemudian menggelar rapat pleno penentuan akhir soal status bacaleg HK. Pengambilan keputusan dilakukan secara voting. Hasilnya, tiga komisioner menyatakan berkas HK memenuhi syarat. Dua komisioner lain menyatakan tidak memenuhi syarat.

"Kami langsung perintahkan KPU provinsi memeriksa, sebab yang seperti ini tidak boleh di- voting. Sepanjang dokumennya telah jelas, ya, harus dinyatakan TMS," ujar Pramono tegas.

KPAI meminta KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menuntaskan masalah bacaleg yang terindikasi sebagai mantan narapidana kasus kejahatan seksual terhadap anak. Itu perlu dilakukan untuk menghormati korban kejahatan seksual. KPAI secara tegas meminta KPU men-

coret pencalonan HK sebagai bacaleg DPRD Kota Kupang.

"KPAI meminta KPU dan Bawaslu untuk mencoret bacaleg dari-Kota Kupang, inisial HK, untuk dikembalikan kepada partai politik yang bersangkutan," kata Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak Jasra Putra.

Ia menambahkan, upaya ini penting dilakukan selain sebagai penegakan regulasi yang dimiliki KPU terkait PKPU Nomor 20 Tahun 2018, juga sebagai bentuk keadilan bagi korban pelecehan seksual. Selain itu, hal ini diharapkan memberi efek jera pada pelaku kekerasan.

KPAI juga mengimbau masyarakat untuk tidak memilih calon yang memiliki riwayat kejahatan, khususnya seperti yang tertera pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Apabila mengetahui ada bacaleg eks napi pelaku kejahatan seksual, masyarat diharapkan dapat melaporkannya ke KPAI. "Bisa disampaikan ke nomor WA 082136772273 atau telepon (021) 31901446, dan laman www.kpai.go.id," kata Jasra.

DIAN ERIKA NUGRAHEN/ inas widyanuratikah ed agus raharjo





Original Post

Pelarangan Pencalonan Digugat ke DKPP

Media Cetak Kompas Halaman 2
2018-8-9

Pelarangan Pencalonan Digugat ke DKPP

Proses penyusunan daftar caleg tidak akan terganggu meski pelarangan pencalonan bekas napi perkara korupsi dalam pemilu legislatif dibawa ke DKPP.

JAKARTA, KOMPAS - Pelarangan pencalonan bekas napi perkara korupsi dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan DPRD dipersoalkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Meski demikian. Komisi Pemilihan Umum menyatakan, aduan dugaan pelanggaran kode etik itu tak akan memengaruhi penyusunan daftar calon sementara anggota DPR dan DPRD.

Dalam persidangan etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Rabu (8/8/2018), di Jakarta, majelis DKPP mendengar keterangan Cindelaras Yulianto selaku pengadu yang diwakili kuasa hukumnya, Reginaldo Sultan. DKPP juga mendengar jawaban dari ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang jadi teradu. Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang jadi pihak terkait juga hadir di persidangan.

Reginaldo menuturkan, pengadu mempermasalahkan tata cara pengesahan dan peng-undangan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif. Menurut dia, KPU bersikeras mengundangkan PKPU itu serta memasukkan klausul pelarangan pencalonan bekas napi perkara korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba. Hal ini dinilai merugikan pengadu yang pernah menjadi napi perkara korupsi dan berniat men-

calonkan diri di Pemilu 2019.

Pengadu meminta majelis DKPP menyatakan para teradu, yakni Ketua KPU Arief Budiman serta enam anggota KPU, yakni Ilham Saputra, Hasyim Asyari, Wahyu Setiawan, Pramono Ubaid Tanthowi, Evi No-vida Ginting, dan Viryan Azis, melanggar etik.

Anggota KPU, Hasyim Asyari, dalam sidang menjelaskan mengenai alasan yuridis dan sosiologis di balik kebijakan KPU memasukkan klausul pelarangan parpol mencalonkan bekas napi perkara korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba.

Soal landasan sosiologis, dia memberi contoh kasus mantan Bupati Bengkulu Selatan Dir-wan Mahmud. Dirwan pernah dipidana, memenangi pemilihan bupati, tetapi lalu digugurkan Mahkamah Konstitusi. MK memerintahkan agar pilkada diulang dengan tidak menyertakan Dirwan Mahmud.

Belakangan, dia mengajukan uji materi ke MK, terutama terkait syarat pelarangan bekas napi untuk jadi calon di pilkada. Permohonan itu dikabulkan. "Belakangan, Dirwan Mahmud yang menjadi kepala daerah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini fakta sosiologis. Orang yang membongkar konstruksi undang-undang menggunakannya untuk kejahatan lagi," kata Hasyim.

Anggota majelis DKPP, Ida Budhiati, mendalami keterang-

an teradu mengenai tata cara pembentukan PKPU serta alasan KPU yang semula merumuskan pelarangan itu dalam syarat calon, lalu menggesernya menjadi syarat pencalonan. Ida juga menggali keterangan dari KPU mengenai apakah sanksi pelanggaran pakta integritas untuk tidak mencalonkan bekas napi korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak itu dijatuhkan ke parpol atau bakal calon.

Tidak berpengaruh

Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan, sidang dugaan pelanggaran kode etik ini tidak akan mengganggu proses penyusunan dan penetapan daftar calon sementara (DCS) Pemilu 2019. Setelah menyelesaikan verifikasi, pada 8-12 Agustus KPU akan menyusun serta menetapkan DPS pemilihan anggota DPR DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Arief mengatakan, proses yang sudah berjalan tidak akan berubah.

"Proses (sengketa) DKPP tak mengubah PKPU. Uji materi di Mahkamah Agung yang bisa mengubah PKPU," kata Arief.

Dia juga menyayangkan permasalahan terhadap substansi dari PKPU Pencalonan Anggota Legislatif dibawa ke ruang etik. Menurut Arief, ketidaksetujuan terhadap PKPU diatur dalam UU bisa disalurkan melalui uji materi peraturan tersebut, bukan melalui laporan dugaan pelanggaran etik.

(GAL)





Original Post

Kinerja Satgas Tipikor Ditunggu

Media Cetak Kompas Halaman 5
2018-8-9

Kinerja Satgas Tipikor Ditunggu

kinerja Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana korupsi kejaksaan Agung perlu dievaluasi. Satgassus ini diharapkan mampu menjawab keraguan publik atas komitmen Kejagung dalam memberantas korupsi.

JAKARTA, KOMPAS - Jaksa Agung HM Prasetyo melantik 38 jaksa dari sejumlah wilayah di Indonesia menjadi Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi, Kamis (8/8/2018). Jaksa-jaksa itu akan menjadi anggota satgassus angkatan kedua sejak dibentuk pada 2015.

Namun, pembentukan satgassus ini tidak menjawab keraguan sejumlah pihak atas keseriusan Kejaksaan Agung mempercepat upaya pemberantasan korupsi. Sebab, sejak dibentuk, kinerja satgassus dinilai belum terlalu memuaskan.

Oce Madril dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada menyampaikan, keraguannya atas kinerja satgassus ini sudah muncul sejak pembentukan tim ini. Kasus yang ditangani tak pernah ada kelanjutan.

"Ini yang sempat diunggulkan, tetapi hingga saat ini seperti apa hasilnya, publik tidak ada yang tahu. Ada evaluasi atau tidak? Ini menunjukkan seberapa serius kejaksaan dalam menangani perkara korupsi," kata Oce.

Berdasarkan data yang dihimpun Kompas, satgassus sempat membuat gebrakan saat menangani kasus dugaan korupsi Bupati Indramayu Irianto MS Syafiuddin alias Yance meski kemudian divonis bebas di pengadilan tingkat pertama. Selanjutnya, satgassus juga menangani perkara Setya Novanto terkait dugaan pemufakatan jahat yang kemudian berhenti karena kesulitan mengumpulkan bukti. Ada juga kasus Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam yang dihentikan karena tidak ada bukti, tetapi kemudian ditangani Ko-

misi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan berhasil membawa Alam ke pengadilan. Yang terkini, kasus Edward Soeryadjaya yang menimbulkan polemik. Begitu pula kelanjutan kasus yang menjerat bekas Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan.

Dalam pidatonya saat melantik ke-38 jaksa kemarin, Prasetyo mengungkapkan harapannya yang besar akan satuan tugas ini. "Satgassus P3TPK (Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi) diharapkan meningkatkan intensitas untuk tegas tanpa pandang bulu dalam melakukan penegakan hukum yang bersih dan penindakan berbagai bentuk praktik korupsi," kata Prasetyo.

Ia menambahkan, Satgassus P3TPK juga terus berupaya menepis anggapan miring. Misalnya, adanya anggapan bahwa pembentukan tim ini sebagai bentuk pencitraan dan pemborosan anggaran dana. Menurut Prasetyo, anggapan seperti itu justru membuat pihaknya semakin giat untuk terus memberantas korupsi.

Terkait soal kinerja. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Warih Sadono menyampaikan pencapaian satgassus yang naik hingga 110 persen pada 2017. Anggaran penyidikan untuk kasus korupsi dalam setahun hanya cukup untuk 75 perkara, tetapi angka yang dicapai sepanjang 2017 adalah 81 perkara.

"Artinya, dengan keterbatasan anggaran, kami tetap bisa melampaui target. Adanya penambahan anggota Satgassus P3TPK harapannya bisa mencapai target lebih baik," ujar Warih.

Sepanjang tahun 2017, unit tindak pidana khusus kejaksaan

telah menyelidiki 1.331 perkara, 1.364 perkara masuk tahap penyidikan, dan 1.918 perkara dalam tahap penuntutan. Penanganan kasus ini telah menyelamatkan uang negara senilai Rp 734,08 miliar.

Pencegahan

Pada saat yang sama, pemerintah kini sedang menyusun rencana aksi pencegahan korupsi untuk dua tahun ke depan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Tiga fokus utama dari rencana aksi itu adalah keuangan negara, perizinan dan tata niaga, serta penegakan hukum.

Rencana aksi itu disusun oleh empat kementerian/lembaga yang tergabung dalam tim nasional aksi pencegahan korupsi, yakni Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kantor Staf Presiden. Sementara KPK hadir sebagai koordinator.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, setiap kementerian/lembaga dan kepala daerah nantinya diwajibkan melaporkan pelaksanaan aksinya kepada tim nasional setiap tiga bulan. Tim nasional akan menyampaikan laporan kepada Presiden per enam bulan sekali.

"Kalau ada gubernur atau kementerian tidak menjalankan aksi itu, ya sanksi harus ada. Berarti aksinya tidak jalan. Itu perlu dipikirkan agar semua serius menjalankan aksi itu," ujar Pahala.

(IAN/BOW/E01)





Original Post

Fayakhun Segera Diadili

Media Cetak Kompas Halaman 5
2018-8-9

Fayakhun Segera Diadili

JAKARTA, KOMPAS - Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Fayakhun Andriadi, segera menjalani persidangan setelah berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (8/8/2018). Keterbukaan Fayakhun dinantikan di persidangan terkait terus ditelusurinya dugaan aliran dana ke sejumlah politisi.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, menyampaikan, pihaknya masih menunggu jadwal persidangan perdana untuk politisi Golkar tersebut. "Dakwaan dan berkas perkara terdakwa Fayakhun setebal 300 halaman sudah dilimpahkan jaksa penuntut umum ke pengadilan. Kami uraikan dugaan pe-

nerimaan terdakwa dan sejumlah pihak terkait," kata Febri.

Melibatkan banyak nama

Perkara yang berawal dari penangkapan Deputi Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi pada 2017 ini menyeret sejumlah nama karena diduga menerima suap terkait pengadaan satelit monitoring di Bakamla. Suap diberikan PT Melati Technofo Indonesia yang dimiliki Fahmi Darmawansyah melalui karyawannya. Adami Okta dan Hardy Stefanus. Selain Eko. penerima lain adalah Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan.

Pada sidang Nofel, Januari 2018, Fayakhun disebut menerima uang hingga Rp 12 miliar

secara bertahap dalam mata uang dollar Amerika Serikat ke rekening di luar negeri. Pemberian itu antara lain 100.000 dollar AS dan 200.000 dollar AS ke Zhejiang Hangzhou Yuhang Rural Commercial Bank Company Limited, 100.000 dollar AS ke JP Morgan Chase Bank New York, dan 500.000 dollar AS ke JP Morgan International Bank Limited Brussels.

Fayakhun kemudian mengembalikan uang Rp 2 miliar ke KPK dan mengajukan diri sebagai justice collaborator atau pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. Febri mengingatkan, kesediaan untuk membuka informasi tanpa ditutup-tutupi dan mau mengungkap keterlibatan pihak lain merupakan salah satu syarat

Sejumlah pejabat Partai Golkar sudah diperiksa sebagai saksi untuk Fayakhun. Mereka adalah Idrus Marham dan Yorrys Raweyai. Namun, jika mengacu pada keterangan Fahmi saat bersaksi untuk Eko, ada anggota DPR selain Fayakhun yang juga diduga menerima sejumlah dana.

Dari jajaran TNI, Pengadilan Militer telah menghukum Direktur Data dan Informasi Bakamla Laksamana Pertama Bambang Udoyo. Nama Kepala Bakamla Laksamana Madya Arie Soedewo sering disebut dalam kasus ini

Sunarso dari bagian Humas Pengadilan Tipikor Jakarta mengonfirmasi pihaknya sudah menerima berkas tersebut.

(IAN)





Original Post

Proyek Pabrik Pupuk NPK di Bontang Dibatalkan

Media Cetak Koran Tempo Halaman 2
2018-8-9

Proyek Pabrik Pupuk NPK di Bontang Dibatalkan

BALIKPAPAN - PT Pupuk Indonesia (Persero) membatalkan megaproyek pembangunan pabrik pupuk NPK cluster di Bontang, Kalimantan Timur. Pembangunan pabrik senilai Rp 7 triliun ini terganjal perizinan dan mendapat perlawanan warga Bontang. "Proyek pupuk NPK cluster di Bontang dibatalkan," kata Kepala Corporate Communication PT Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana, kemarin.

PT Pupuk Kaltim, anak usaha PT Pupuk Indonesia, berencana membangun pabrik pupuk NPK cluster pada awal 2017. Namun proyek ini langsung mendapat perlawanan 43 warga yang menggugat izin lingkungan yang sudah diterbitkan Pemerintah Kota Bontang. Pengadilan Tata Usaha

Negara Samarinda mengabulkan gugatan perdata pada Oktober 2017. Putusan pengadilan otomatis membatalkan dokumen perizinan yang sudah diterbitkan Pemerintah Kota Bontang.

Wijaya mengatakan, dengan pembatalan ini, proyek

pembangunan NPK cluster akan dipindahkan ke PT Pupuk Iskandar Muda di Lhokseumawe, Aceh. "Agar PT Pupuk Iskandar Muda di Aceh juga bisa sama-sama maju bersama-sama," ujarnya.

Juru bicara Pemerintah Kota Bontang, Iskandar, menyatakan pemerintah kota dalam proses mengajukan kasasi atas pembatalan itu. Dia menolak berkomentar ihwal perkembangan upaya kasasi.

SG WIBISONO





Original Post

KPK Kembali Tahan Mantan Anggota DPRD Sumatera Utara

Media Cetak Koran Tempo Halaman 10
2018-8-9

KPK Kembali Tahan Mantan Anggota DPRD Sumatera Utara

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menahan satu lagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara periode 2009-2014 dalam kasus suap DPRD Sumatera Utara. Elezaro Duha ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di gedung KPK kemarin. "ELD ditahan 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur,"kata juru bicara KPK, Febri Diansyah. Sebelum Elezaro, KPK

telah menahan 10 tersangka dalam kasus yang sama. Mereka adalah lima anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014, yakni Fadly Nurzal, Rijal Sirait, Rooslynda Marpaung, Hel-miati, dan Muslim Simbolon, serta lima anggota DPRD Sumatera Utara periode 2014-2019, yakni Rinawati Sianturi, Sonny Firdaus, Mustofawiyah, Tia -isah Ritonga, dan Arifin Nainggolan.

KPK pada 3 April lalu mengumumkan 38 anggo-

ta DPRD Sumatera Utara sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait dengan fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019. Sementara itu, 638 anggota DPRD Sumatera diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Puji Nugroho.

KPK menduga suap diberikan untuk memuluskan pembahasan anggaran

pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan persetujuan laporan pertanggungjawaban APBD 2012-2014. Selain itu, suap diberikan untuk membatalkan pengajuan hak interpelasi anggota DPRD Sumatera Utara 2015. Total duit dari Gatot diperkirakan Rp 61 miliar. Tiap anggota DPRD diduga menerima Rp 300-350 juta.

Lembaga antirasuah kemarin juga memanggil tiga anggota DPRD Sumatera Utara 2009-2014 yang telah

ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Musdalifah (MDH), Tahan Manahan Panggabean (TMP), dan Pasirudin Dau-lay (PD). "Belum ada informasi mengenai MDH dan TMP. Sedangkan PD, penasihat hukumnya, datang membawa surat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang sakit," kata Febri. Setelah diperiksa, Elezaro enggan berkomentar soal kasus yang men j eratnya. Tanya sama penyidik KPK."

AJI NUGROHO | ANTARA





Original Post

Heboh Tuduhan Rp 500 M untuk PAN-PKS, Ini Aturan di UU Pemilu

Media Online Detikcom
2018-08-09

Jakarta -
PAN dan PKS diserang isu tak sedap mendapat setoran dana Rp 500 miliar terkait pencalonan presiden/wakil presiden. Tuduhan tersebut disampaikan Wasekjen Partai Demokrat (PD) Andi Arief.

Andi menyampaikan tudingan ini karena merasa jengkel atas sikap Ketum Gerindra Prabowo Subianto yang cenderung memilih Sandiaga Uno sebagai cawapres. Andi menambahkan, Sandi sanggup menyetor Rp 500 miliar ke PAN dan PKS demi memuluskan rencana tersebut.

"Sandi Uno yang sanggup membayar PAN dan PKS masing-masing Rp 500 M menjadi pilihannya untuk cawapres," ujar Andi kepada wartawan, Rabu (8/8/2018).

Terlepas dari tuduhan di atas, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu sudah melarang segala bentuk pemberian imbalan terkait pencalonan presiden/wakil presiden. Jika terbukti, parpol itu tak boleh mengusung capres/cawapres di periode berikutnya. Berikut bunyi aturan mainnya:

Pasal 228

(1) Partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden;

(2) Dalam hal Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Partai Politik yang bersangkutan dilarang dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya;

(3) Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada Partai Politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Kembali ke tuduhan Rp 500 miliar. PAN membantah menerima mendapat Rp 500 miliar dari Sandi.

"Itu omong kosong. Andi Arief nggak boleh asal nuduh. Jangan-jangan itu ungkapan bola mantul. Mereka yang mau minta dana Rp 500 miliar agar gabung di koalisi Gerindra. Tidak elok seperjuangan menuduh yang tidak-tidak," ujar Wakil Bendum PAN Asri Anas di rumah dinas Zulkifli Hasan, Jalan Widya Chandra IV, Jakarta, Rabu (8/8).

Begitu juga dengan PKS. PKS mengaku masih memperjuangkan rekomendasi ijtimak ulama di mana Salim Segaf Aljufri direkomendasikan jadi cawapres Prabowo.

"Kami sedang perjuangkan aspirasi ulama dan ummat. Sesuatu yang tidak pantas tuduhan tersebut dialamatkan kepada PKS," ujar Wasekjen PKS Abdul Hakim saat dimintai konfirmasi, Rabu (8/8).
(dkp/nvl)

https://news.detik.com/berita/d-4157136/heboh-tuduhan-rp-500-m-untuk-pan-pks-ini-aturan-di-uu-pemilu



Original Post

BEI Diminta Larang Aksi Korporasi PT BFI

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 3
2018-8-9

BEI Diminta Larang Aksi Korporasi PT BFI

TAATI PUTUSAN HUKUM

NERACA

Jakarta - Adanya keputusan penundaan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta("PTUN")pada tanggal 19 Juli2018, terhadap Menkurnham dan PT BFI memberikan dampak pada aksi korporasi perseroan. Sementara PT Aryaputra Te-guhartayakin, penetapan penundaan oleh PTUN Jakarta terkait 12 produk tata usaha negara PT BFI Finance Tbk, melarang BFI melakukan aksi korporasi.

Adapun 12 objek sengketa perkara yang diajukan untuk ditunda oleh Aryaputra, yaitu perubahan anggaran dasar PT BFI Finance Tbk (BFIN) pada 2001, 2007-2009,2012-2017, data profil BFI serta perbaikan profil BFI pada 2O18."Tindak lanjut atas diterbitkannya penetapan penundaan ini, Menkurnham juga telah melakukan tindakan dengan memblokir profil perusahaan dan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Melalui pemblokiran ini, tidak satu pihak pun yang bisa melakukan aksi korporasi terkait BFI," kata kuasa hukum Aryaputra dari kantor hukum HHR Lawyer, Asido M. Panjaitan, di Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan, aksi korporasi yang termasuk di dalamnya berupa perubahan struktur kepemilikan saham, yang mencakup jual beli saham BFI dan melakukan perubahan, anggaran dasar perseroan. Disampaikannya, penetapan penundaaan secara yuridis merupakan suatu penetapan yang bersifat mengikat dan mempunyai kekuatan hukum mengikat

pihak-pihak terkait, seperti PT Bursa Efek Indonesia (BEI). "Direksi bursa yang lama mengatakan, kalau ada putusan pengadilan dapat membekukan saham dan ini kami punya putusan PTUN. Oleh karena itu, BEI harus melakukan tindakan konkret," ujar Asido.

Jelasnya, dalam putusan PTUN menetapkan Menteri KumHam dan BFIN telah melawan hukum sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Februari 2007 nomor 240 PK/PDT/2006. Dengan putusan itu, struktur kepemilikan BFIN tetap dikuasai oleh APT sebesar 32,32% dari total saham. Lanjutnya, Menkumham telah menindaklanjuti atas putusan itu dengan memblokir profil perusahaan dan sistem adminitrasi badan hukum (SABH) milik BFIN.

Dengan demikian, jelasnya, tidak ada satu pihakpun yang dapat melakukan aksi korporasi atas nama BFIN. Sayangnya, lanjut dia lagi, Trinugraha Capital Co SCA selaku pemegang42,80% saham BFIN akan melego 19,9% saham BFIN kepada Compass Banca SPA. "Kami duga, 32,32% saham APT ada di 42,8% saham Trinugraha di BFIN," kata dia.

Lebih lanjut, Asido mempertanyakan, apakah Compas Banca merupakan benar-benar kendaraan investasi atau hanya kepanjangan tangan dari pihak yang ingin menghilangkan jejak kepemilikan saham APT sebesar 32,32%. "Jika memang benar Compass Banca investor sesungguhnya, sudah pasti mereka tidak mengabaikan sengketa hukum," ujarnya,

bani





Original Post

Pemkot Diminta Tunda Penertiban

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 2
2018-8-9

Pemkot Diminta Tunda Penertiban

Satpol PP Akan Layangkan SP II bagi Warga RW 11 Tamansari yang Bertahan

BANDUNG, (PR).-

Ombudsman Republik Indonesia

Perwakilan Jawa Barat meminta

Pemerintah Kota Bandung menunda

penertiban bangunan di lahan bakal

rumah deret di RW 11 Tamansari.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Bandung bersikukuh tetap

melayangkan Surat Peringatan II

awal pekan depan.

Dalam surat yang diterbitkan pada 3 Agustus 2018, Ombudsman Jabar menyampaikan bahwa kasus gugatan warga atas prosedur proyek rumah deret masih berlangsung di tahap banding. Pemkot Bandung diharapkan menghormati proses hukum ini sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

"Demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat Kota Bandung, kami meminta Saudara agar melakukan pengkajian idang dan menunda proses penertiban bangunan di kawasan Kebon Kembang, RW 11, Kelurahan Tamansari," tulis surat yang ditandatangani Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Barat Haneda Sri Lastoto.

Eva Aryani Effendi berharap agar Pemkot Bandung mengikuti rekomendasi Ombudsman. Ia berharap agar tidak ada pemberian Surat Peringatan II selama proses banding gugatan perdata masih berlangsung.

"Surat dari Ombudsman ini memberi sedikit kelegaan bagi kami agar fokus pada proses hukum yang masih berjalan. Kami harap Pemkot Bandung, khususnya satpol PP, menindaklanjuti surat tersebut," tutur Eva, Rabu (8/8/2018) siang.

Haneda membenarkan bahwa surat kepada satpol PP diterbitkan oleh Ombudsman Jawa Barat, menyusul pelaporan oleh warga RW 11 Tamansari beberapa hari sebelumnya. Meskipun begitu, ia menolak mem-

berikan keterangan lebih jauh karena Ombudsman belum mendapatkan jawaban dari Pemkot Bandung.

Selain dari Ombudsman Jawa Barat, warga RW 11 Tamansari juga mengantongi surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) ketika melakukan pengaduan pada Senin (6/8/2018) lalu. Komnas HAM berharap agar selama proses pengaduan berlangsung, semua pihak menghormati hak para pengadu, terutama terkait hak kesejahteraan dan hak atas rasa aman.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Bandung Dadang Iriana menyatakan, alasan Ombudsman Jabar meminta penundaan pengosongan lahan kurang tepat. Proses hukum di PTUN tidak ada kaitannya dengan SP I tentang penertiban bangunan.

"Kami akan segera balas surat Om-

budsman. Gugatan di PTUN tidak ada hubungannya dengan kebijakan penertiban bangunan di Tamansari ini," ucapnya.

Menurut dia, Pemkot Bandung berwenang melakukan penertiban bangunan warga berdasarkan Peraturan Daerah tentang Gedung dan Bangunan. Rumah warga di RW 11 Tamansari dinyatakan sebagai rumah yang dibangun secara ilegal di atas lahan milik Pemkot Bandung.

Layangkan SP II

Dadang menegaskan, Satpol PP bakal tetap melayangkan SP II kepada sebagian warga RW 11 Tamansari yang masih bertahan di lahan bakal rumah deret. Ia berencana memberikannya pada awal pekan depan. Jika SP II tidak dituruti warga, satpol PP berancang-ancang menerbitkan

SP III yang diikuti dengan eksekusi pengosongan paksa.

Dadang mengungkapkan, satpol PP juga mendapat desakan dari ratusan warga RW 11 Tamansari yang mendukung proyek rumah deret. Dalam audiensi dengan Satpol, mereka meminta agar proyek rumah deret segera dijalankan.

"Kamijuga harus berlaku adil pada mayoritas warga yang sudah menyepakati rumah deret. Mereka sudah tinggal mengontrak dan berharap bisa segera menempati rumah deret," kata Dadang.

Mayoritas warga RW 11 Tamansari yang mendukung rumah deret mendapatkan uang ganti sewa dari Pemkot Bandung. Mereka juga mendapatkan uang kerohiman dari perusahaan pemenang tender.

(Tri Joko Her Riadi)





Original Post

SEJUMLAH

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 6
2018-8-9

SEJUMLAH

saksi mengikuti sidang dengan terdakwa mantan Kabid Perizinan DPMPTSP Subang, Asep Santika di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (8/8/-2018). Dalam sidang terungkap anak mantan Bupati Subang Imas Aryum-ningsih, Arya Natasusanda diduga terlibat dalam pengurusan izin prinsip.*

YEDI SUPRIADI/PR





Original Post

Anak Imas Disebut-sebut Ikut Mengurusi Izin

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 6
2018-8-9

Anak Imas Disebut-sebut Ikut Mengurusi Izin

BANDUNG, (PR).r

Anak mantan Bupati Subang Imas Aryumningsih, Arya Natasusanda diduga terlibat dalam pengurusan izin prinsip di Kabupaten Subang. Peran Arya kentara karena dia ikut dalam beberapa rapat serta mengatur soal perizinan di Kabupaten Subang.

Fakta ini baru terungkap di persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (8/8/2018). Sebelumnya peran Arya tidak pernah disinggung. Bahkan, di berita acara pemeriksaan KPK tidak tampak adanya keterlibatan Arya. Arya juga tidak masuk dalam daftar saksi yang dipanggil.

Namun dalam sidang dengan terdakwa mantan Kabid Perizinan DPMPTSP Subang Asep Santika, muncul nama tersebut yang diduga ikut terlibat dalam pengurusan izin. Nama Arya juga disebut-sebut oleh Handri Mahandri, bagian keuangan Pemkab Subang.

Penasihat hukum terdakwa Asep Santika, Saim Aksinuddin menuturkan, dari telaah yang dilakukan terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kliennya ataupun BAP terdakwa lain (Imas Aryumningsih dan Darta) serta saksi-saksi, nama Arya memang disebut-sebut. Arya, kata Saim, disebut pernah terlihat dan ikut di dalam pertemuan yang digelar di rumah dinas bupati.

"Anehnya di berkas dakwaan nama

Arya itu jadi tidak ada. Ini jadi pertanyaan kami," ujar Saim.

Pemanggilan

Saat diinfokan soal rencana jaksa memanggil Arya pada sidang berikutnya, Saim menyambut baik. Menurut dia, itu

memang sudah menjadi kewenangan dari jaksa agar kasus terang benderang. "Disebutkan Arya ada dalam pertemuan dan membahas izin, itu sangat sensitif. Kami bersyukur kalau memang jaksa akan menghadirkan Arya dalam persidangan," kata Saim.

Menanggapi hal tersebut jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yadyn menyatakan akan memanggil Arya setelah namanya disebut-sebut dalam persidangan. "Insyaallah akan kami periksa," ujar Yadyn seusai sidang.

Ia menambahkan, penyebutan nama Arya, baik di dalam maupun di luar BAP akan dilihat faktanya. Namun secara prinsip, jaksa akan memprosesnya lebih lanjut.

"Prinsipnya tentu akan kita proses. Tetapi kan belum bisa kita sampaikan perannya seperti apa. Kita lihat fakta sidangnya saja bagaimana. Tapi Insyaallah akan dihadirkan sebagai saksi," katanya.

Dalam sidang sebelum nya yang digelar pada Rabu (1/8/2018) lalu, diungkapkan adanya dugaan penggunaan uang dari pemohon izin untuk penyelenggaraan rapat tim teknis terkait pengurusan izin prinsip di Kabupaten Subang. Nominalnya mencapai jutaan rupiah.

Dalam sidang tersebut dihadirkan lima saksi, di antaranya Wulan R selaku Kasi Promosi DPMPTSP, Indah Cipta-ningsari selaku asisten pribadi Bupati Subang nonaktif Imas Aryumningsih, dan Nelly Sulistiana dari DPMPTSP. Dalam kesaksiannya, Wulan mengungkapkan, dia masuk ke dalam tim teknis tersebut.

(Yedi Supriadi)





Original Post

MA Data Bangunan Rusak Akibat Gempa Lombok

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-8-9

MA Data Bangunan Rusak Akibat Gempa Lombok

NERACA

Jakarta - Mahkamah Agung (MA) akan mendata gedung peradilan yang rusak akibat gempa bumi berkekuatan 6,4 skala Richter di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Minggu (29/7) dan 7,0 SR pada Minggu (5/8).

Sekretaris MA Pudjoharsoyo seperti yang dilansir dari website www.mahkamahagung.go.id, Selasa (7/8), telah mengeluarkan perintah kepada seluruh kepala biro MA agar segera mengambil langkah-langkah penanganan akibat gempa Lombok tersebut.

Ada tiga hal pokok yang diperintahkan Sekretaris MA ini, yakni memerintahkan seluruh kepala biro sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dipimpin kepala biro perencanaan dan organisasi, biro perlengkapan dan biro umum segera berkoordinasi dengan satuan kerja di wilayah NTB dan Bali untuk mendata gedung yang rusak akibat gempa darfkorban warga peradilan di wilayah tersebut

Kedua, mempersiapkan anggaran untuk melakukan perbaikan atau renovasi gedung dan rumah dinas yang terdampak gempa bumi dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia di Badan Urusan Administrasi (BUA) dan eselon 1 lainnya.

Ketiga, pimpinan pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama segera melakukan inventarisasi dengan mengirimkan foto-foto kondisi gedung kantor dan rumah dinas, terutama yang mengalami rusak berat.

Perintah tersebut disampaikan Sekretaris Mahkamah Agung di sela-sela kunjungannya ke Banyuwangi dan Situbondo dalam rangka pembangunan zona integritas untuk memperoleh predikat WBK (wilayah bebas korupsi) dan WBBM (wilayah birokrasi bersih dan melayani).

la mengunjungi dua daerah di Jawa Timur itu bersama-Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Wakil Jaksa Agung, Asisten Kapolri Bidang Perencanaan dan Anggaran, Sekretaris Jenderal Kemeterian Hukum dan HAM serta Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Sebelumnya, gempa 7 skala Richter yang mengguncang Lombok, Sumbawa, dan Bali, Senin (5/8) pukul 18.46 WIB, telah menyebabkan berbagai wilayah mengalami kerusakan. Data sementara yang berhasil dihimpun Posko BNPB, tercatat 105 orang meninggal dunia, ratusan orang luka-luka, ribuan rumah rusak, dan pengungsi mencapai ribuan jiwa tersebar di berbagai lokasi.

Sementara itu, pemerintah akan fokus menyediakan fasilitas berupa sanitasi bagi masyarakat di lokasi gempa bumi di Lombok, Sumbawa, dan Bali.

"Pertama kali saya harus menyiapkan air dan sanitasi. Pada satu dua hari pertama (warga) masih diam, hari ketiga tidak ada sanitasi air pasti ribut. Di sana ada sumur air tanah, di Lombok Utara banyak air jadi masih bisa dengan sumur bor, sumber air masih banyak untuk para pengungsi," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/8).

ant





Original Post

KPK Dalami Enam Proyek Kasus Korporasi DGI

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-8-9

KPK Dalami Enam Proyek Kasus Korporasi DGI

NERACA

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami enam proyek terkait kasus tindak pidana korporasi dengan tersangka PT Duta Graha Indah (DGI) yang telah berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE).

"Dari hasil analisis terhadap bukti-bukti yang didapatkan selama proses penyidikan, KPK mengembangkan penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan tersangka DGl/NKE pada enam proyek lainnya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, dikutip dari Antara, kemarin.

Enam proyek itu antara lain pembangunan gedung Rumah Sakit (RS) Pendidikan di Universitas Mataram Nusa Tenggara Barat, pembangunan gedung Badan Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) di Surabaya, dan pembangunan gedung RSUD di Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat.

Selanjutnya, pembangunan gedung Cardiac di RS Adam Malik Medan, pembangunan paviliun di RS A-L dam Malik Medan, dan pembangunan gedung RS Ins-peksiTropisdiSurabaya."Saat ini penyidikan masih berjalan. Dalam menangani kasus korupsi dengan tersangka korporasi, KPK fokus pada upaya memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara," ucap Febri.

Pihaknya pun mengharapkan pihak DGI dapat kooperatif dengan proses hukum tersebut "Jika ada niatan untuk mengembalikan keuntungan yang didapatkan terkait dengan enam proyek yangpemah dikerjakan tersebut, maka hal tersebut akan lebih baik bagi tersangka ataupun proses hukum ini," ucap Febri.

KPK resmi menetapkan PT DGI tersangka tindak pidana korporasi dalam pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana

Tahun Anggaran 2009-2010 pada Juli 2017 lalu.

Penetapan PT DGI sebagai tersangka merupakan pe-ngembangandari penyidikan perkara yang sama dengan tersangka sebelumnya, yaitu Direktur Utama PT DGI Dudung Purwadi (DPW) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Universitas Udayana Made Meregawa (MDM).

PT DGI yang saat ini telah berubah nama menjadi PT NKE diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya dirisendiriatauorangainatau suatu korporasi terkait pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2010 dengan nilai proyek sekitar Rp 138 miliar.

Diduga telah terjadi kerugian negara sekitar Rp25 mil-iardalam pelaksanaan proyek tersebut. PTDGI disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat(l)ke-1KUHP.

Sekedar informasi, meski bukan barang baru, KPK sebagai institusi yang paling berkepentingan untuk memberantas korupsi baru sekali menetapkan korporasi sebagai tersangka pada 5 Juli 2017.

Perusahaan itu adalah PT Duta Graha Indah (DGI) yang sudah berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) Tbk sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Uda-yana,DEnpasar, Bali tahun anggaran 2009-2010.

Namun pengumuman resmi PT DGI sebagai tersangka pun baru dilakukan pada24Iuli2017,saatKPKsu-dah memeriksa 27 saksi termasuk, memeriksa mantan komisaris PT DGI yang juga Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno.

ant





Original Post

PN Semarang dan Surakarta Mulai Terapkan "E-Court"

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-8-9

PN Semarang dan Surakarta Mulai Terapkan "E-Court"

NERACA

Semarang - Sistem administrasi perkara di pengadilan secara elektronik (E-court} akan diterapkan di Pengadilan Negeri (PN) Semarang dan Surakarta mulai September 2018.

"Pada bulan September nanti, Semarang dan Surakartasudah berjalan," kata Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No-mmy Siahaan saat sosialisasi "E-court" di hadapan para advokat dari delapan organisasi di Semarang, Selasa (7/8).

Menurut dia, pelaksanaan "E-court" sesuai dengan yang diamanahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 20-18 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Pada tahap awal ini, lanjut dia, "E-court" akan diterapkan pada perkara perdata."Mulai dari pendaftaran, penyampaian jawaban, sampai penyampaian dokumen perkara dilakukan secara daring," ujar dia.

lik.i sudah masuk dalam pemeriksaan perkara, kata dia, sidang akan

digelar di pengadilan. Sistem baru ini diharapkan mampu memangkas lamanya pelaksanaan sidang perkara perdata.

"Dahulu sidang perkara perdata bisa sampai setahun, kemudian bisa dipercepat menjadi 6 bulan. Dengan sistem ini, diharapkan bisa selesai dalam 1 hingga 2 bulan," kata dia.

la menyebutkan salah satu syarat pelaksanaan "E-court" ini, yakni advokat yang akan mendaftarkan gugatan harus sudah terdaftar dan terverifikasi di pengadilan tinggi. Hingga saat ini, lanjut dia, sudah ada 2.914 advokat yang sudah terdaftar di Pengadilan Tinggi Jawa Te-ngah."Dari jumlah itu, yang sudah terverifikasi sebanyak 385 advokat," ujar dia.

Sementara itu, John Richard, KetuaAdvokat Jateng Bersatu yang merupakan perkumpulan dari delapan asosiasi advokat di Jawa Tengah menyambut baik sistem baru ini.

"Mau tidak mau harus dijalankan. Oleh karena itu, seluruh advokat harus

siap," kata dia.

Sementara itu, Ketua Peradi Semarang Yosep Pareramengatakanbahwa pihaknya akan menyosialisasikan sistem baru ini kepada seluruh anggotanya. Selain itu, dia juga akan mendorong agar para advokat agar segera dapat terverifikasi oleh pengadilan tinggi sehingga bisa memudahkan tugas mereka.

Sebelumnya, sebanyak 700 advokat mengikuti sosialisasi aplikasi layanan eletronik pengadilan atau "e-court"yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Mahkamah Agung (MA) di Jakarta, Jumat (20/7).

Ketua Umum DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Juniver Girsang menjelaskan program terbaru Mahkamah Agung (MA) berupa aplikasi layanan elektronik pengadilan atau e-court sangat penting bagi advokat. Aplikasi itu akan mempermudah advokat dalam beracara di pengadilan."Pemberlakuan e-

court bisa menjadi keuntungan bagi advokat. Asas peradilan dapat dicapai yakni cepat, murah, sederhana," kata Junivermelalui siaran persnya yang diterima di Jakarta.

"Animo advokat anggota Peradi untuk mengerti e-court sangat tinggi, buktinya dan 300 peserta yang ditargetkan panitia, temyata yang ikut mencapai 700 advokat," kata Juniver.

E-court merupakan sistem daring (online) yang diberlakukan MA sesuai Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di pengadilan secara elektronik.

Setiap advokat wajib mengikuti aplikasi e-court untuk beracara di pengadilan. E-court merupakan sistem layanaiyiaring bagi pendaftaran perkara, sekaligus pembayaran per- kara, serta pemanggilan secara elektronik.

Lewat e-court, kata Juniver, advokat ketika menangani perkara perdata, tidak perlu datang ke pengadilan untuk mendaftar, tetapi cukup e-filling.

ant





Original Post

KPK Zumi Zola Dilimpahkan ke Penuntutan

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-8-9

KPK Zumi Zola Dilimpahkan ke Penuntutan

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan proses penyidikan ke tahap penuntutan terhadap Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola yang telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap dan penerimaan gratifikasi.

"Hari ini, Senin (6/8), dilakukan penyerahan ba-rangbukti dan tersangka tindak pidana korupsi suap terkait pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 dan penerimaan gratifikasi proyek-proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2014-2017," kata Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di gedung KPK, Jakarta, dikutip dari Antara, kemarin.

Lebih lanjut, Yuyuk menyatakan sidang terhadap Zumi akan dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Saatini, Zumi masih ditahan di Rutan KPK di Kavling CI, Kuningan, Jakarta Sela-tan."Sudahadal6saksiyang diperiksa untuk tersangka Zumi dalam kasus suap pengesahan RAPBD Jambi. Kemudian untukpenerima-an gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Jambi sudah ada 63 saksi yang diperiksa," ungkap Yuyuk.

Untuk diketahui, Zumi Zola telah ditetapkan sebagai tersangka menerima gratifikasi terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2014-2017 dan juga suap terkait pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBTJ)

Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018.

Dalam kasus suap, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Iambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018.

Setelah mencermati fakta-fakta persidangan dan didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa Zumi Zola selaku Gubernur Jambi periode 2016-2021 diduga mengetahui dan setujuterkaituang ketok palu.

Selanjutnya, Zumi Zola meminta Pit Kadis PUPR Jambi Arfan (AEN) dan Asisten Daerah 3 Provinsi Jambi Saipudin (SAI) untuk mencari uang agar mendapat pengesahan Raperda APBD 2018 Iambi, melakukan pengumpulan dana dari kepala-kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pinjaman pada pihak lainnya serta pengumpulan dana yang akan diperuntukan kepada para anggota DPRD, Dari dana terkumpul tersebut, Arfan melalui orangkepercayaan-nya telah memberikan kepada sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi sekitar Rp3,4 miliar. Selama proses berjalan KPK menerima pengembalian uang dari pi-

hak yang telah menerima, yaitu uang yang dialokasikan untuk tujuh tujuh anggota DPRD sejumlah total Rp700 juta. Uang tersebut menjadi alat bukti dan dititipkan dalam rekening penampungan KPK.

Atas perbuatannya, Zumi Zola disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus itu bermula dari tertangkap tangannya anggota DPRD Provinsi Iambi 2014-2019 Supriyono, Pit Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik, Pit Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Arfan, dan Asisten Daerah 3 Provinsi Jambi Saipudin di Jambi dan Jakarta pada November 2017.

Saat itu, KPK mengamankan uang Rp400 juta dari Supriyono selaku anggota DPRD Provinsi Jambi terkait pengesahan RAPBD Tahun Anggaran 2018. Uang

tersebut ditujukan agar anggota DPRD bersedia hadir untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.

Kemudian, KPK menetapkan empat orang tersebut sebagai tersangka. Keempatnya pun telah divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Iambi.Tigadari empat tersangka saat ini mengajukan banding, demikian juga Jaksa KPK. Sedangkan, putusan Supriyono telah "inkracht" setelah yang bersangkutan tidak mengajukan banding. Terhadap Zumi Zola, se-

belumnya KPK juga telah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka menerima gratifikasi. Zumi Zola secara bersama-sama dengan Arfan selaku Kabid Binamarga Dinas PUPR Provinsi Jambi maupun sendiri diduga menerima hadiah atau janji terkait pi.. ek-proyekdi Provinsi Jamoi dan penerimaan lainnya Mam kurun jabatannya sebagai Gubernur Jambi periode 2016-2021.

Sebelumnya, gratifikasi yang diduga diterima Zumi dan Arfan adalah Rp6 miliar.

ant





Original Post

Sandiaga Berjanji Pembangkit Sampah Sunter Segera Digarap

Media Cetak Koran Tempo Halaman 29
2018-8-9

Sandiaga Berjanji Pembangkit Sampah Sunter Segera Digarap

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menjanjikan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau intermediate treatment facility (TTF) di Sunter, Jakarta Utara, dimulai sebelum akhir tahun ini.

Persiapan proyek tersebut sedang digarap oleh badan usaha milik negara Finlandia, Fortum Corporation, dan badan usaha milik daerah PT Jakarta Propertindo (Jakpro). "Pro-

gres pembangunannya dapat kami laporkan sangat positif," kata Sandiaga di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, kemarin.

Adapun Direktur Pengembangan Bisnis Jakpro, Hendra Lesmana, mengatakan perusahaan tengah men-gejar target groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan ITF Sunter pada akhir tahun ini. Apalagi model kerja sama antara Jakpro dan Fortum telah disepakati dan siap

dilaksanakan.

"Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) proyek ini ditargetkan beres pada Oktober nanti," ucap Hendra.

Pada Desember 2016, Fortum City Solution menandatangani kesepakatan dengan Jakpro untuk membangun ITF Sunter. Selanjutnya, Fortum Corporation, yang bergerak di bidang energi, bakal menangani proyek ini. ITF Sunter akan memiliki ka-

pasitas pengolahan sampah 2.000-2.200 ton per hari serta menghasilkan listrik 40 megawatt.

Rencana pembangunan ITF Sunter sempat terhambat karena Mahkamah Agung membatalkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah pada 2017. Aturan tersebut dibatalkan setelah digugat banyak lembaga swadaya masyarakat

bidang lingkungan hidup karena dianggap membahayakan lingkungan.

Belakangan, rencana pembangunan dilanjutkan karena pemerintah DKI menggunakan dasar hukum Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pembangunan dan Pengoperasian Fasilitas Pengolahan Sampah di Dalam Kota. Bahkan, pada 16 April 2018, terbit Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan

Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Direktur Proyek ITF Sunter, Aditya Bakti Laksana, mengatakan pembangunan ini akan menggunakan mekanisme built, operate, transfer (BOT) bersama Fortum. "Dengan persentase 30 persen dana dari Fortum dan Jakpro serta 70 persen dana dari pinjaman," kata Aditya, 15 Mei lalu.

ADAM PRIREZA | DIAZ PRASONGKO





Original Post

Eks Koruptor Mengadu ke DKPP

Media Cetak Jawa Pos Halaman 4
2018-8-9

Eks Koruptor Mengadu ke DKPP

JAKARTA Keputusan KPU yang menyertakan . larangan eks napi koruptor, pedofil, dan terpidana narkoba untuk nyaleg masih berbuntut. Kemarin (8/8) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyidangkan pengaduan dari pihak yang tidak puas atas kebijakan KPU tersebut. Para penggugat meminta DKPP memberikan sanksi kepada KPU.

Gugatan itu diajukan Cindelaras Yulianto, mantan terpidana korupsi dana purnatugas DPRD Provinsi Dll periode 1999-2004. Lewat kuasa hukumnya, Regginaldo Sultan, dia mengadukan para komisioner KPU ke DKPP. "Kami berharap mereka diberi sanksi peringatan tertulis," terang Regginaldo seusai sidang di gedung DKPP kemarin.

Menurut dia, akhir Juli KPU menyatakan peraturan tersebut sah dan memberlakukannya secara nasional. Padahal, PKPU tersebut belum diundangkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Kliennya pun dirugikan. "Beliau adalah mantan narapidana tipikor yang kemudian tidak bisa lagi berkesempatan maju dalam Pileg 2019," lanjutnya tanpa bersedia menyebut asal partai penggugat.

Yang dipersoalkan dua. Pertama, cara KPU dalam memberlakukan PKPU tersebut yang mendahului Kemenkum HAM. Kedua, KPU memasukkan klausul larangan yang tidak memiliki payung hukum dalam UU Pemilu. Sebab, semangat antikorupsi yang dijunjung KPU masuk ranah tafsir.

Menurut dia, KPU dalam perjalanan tahapan pemilu terlalu banyak menafsirkan keadaan. "Seharusnya KPU menjadi pelaksana saja sesuai dengan Undang- Undang Pemilu," tambahnya. Selain DKPP, pihaknya dan beberapa penggugat lain sudah mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung.

Sementara itu. Komisioner KPU Hasyim Asyari tidak banyak berkomentar ketika dimintai konfirmasi mengenai pengaduan tersebut. "Dia koruptor ya. Tulis itu. Ada koruptor mengadukan KPU, yang kami tidak tahu dia nyalon atau tidak," ujarnya dengan nada tegas.

Bahkan, KPU juga baru tahu bila mereka diadukan menjelang sidang. Menurut Hasyim, pihaknya tidak mendapat materi pengaduan sampai sebelum sidang dimulai. Karena itu, dia belum bisa menanggapi lebih lanjut apa yang diinginkan penggugat.

(byu/clO/fat)





Original Post

Temukan Caleg Mantan Napi Pedofil

Media Cetak Jawa Pos Halaman 4
2018-8-9

Temukan Caleg Mantan Napi Pedofil

KPAI Heran Bisa Lolos Pendaftaran

JAKARTA Bukan hanya mantan napi koruptor yang masih nekat mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg). Ada juga eks napi kejahatan seksual terhadap anak yang tetap ngotot mendaftar sebagai calon anggota dewan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pun meminta nama itu dicoret dari daftar calon.

KPAI menemukan satu bakal

caleg yang diduga berlatar belakang mantan napi kejahatan seksual terhadap anak (pedofil). Dia adalah caleg untuk DPRD Kota Kupang berinisial HK dari Partai Demokrat. Nama HK diloloskan KPU Kota Kupang sebagai bacaleg. Sontak, penetapan itu menuai protes.

Komisioner KPAI Jasra Putra mengatakan, larangan terhadap mantan napi kejahatan seksual kepada anak sudah sangat jelas. Larangan itu diatur dalam PKPU 20/2018 tentang Pencalonan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa dalam

seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

"Maka, kami meminta kepada KPU dan Bawaslu untuk mencoret bacaleg dari Kota Kupang berinisial HK," terang dia saat konferensi pers di kantor KPAI kemarin (8/8).

Menurut Jasra, pencoretan terhadap bacaleg mantan napi kejahatan seksual itu penting. Selain untuk menegakkan aturan yang ditetapkan KPU, hal tersebut

bertujuan menegakkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelecehan seksual terhadap anak yang mengalami penderitaan fisik maupun psikis.

Dia mengimbau semua pihak menghargai dan menghormati korban-korban pelecehan seksual terhadap anak yang sedang dalam pengobatan dan rehabilitasi di berbagai tempat di Indonesia. Bentuk penghormatan adalah tidak memberikan peluang bagi eks pelaku kejahatan seksual terhadap anak untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan..

Komisioner KPAI Sitti Hik-

mawatty juga menyesalkan keputusan KPU Kota Kupang yang meloloskan bacaleg bermasalah semacam itu. Menurutnya, sudah jelas bahwa yang bersangkutan pernah melakukan kejahatan seksual kepada anak. Tidak bisa di bantah, bahwa korbannya memang masih anak-anak. Sebab, usianya di bawah 15 tahun. "Orang seperti itu tidak perlu dipilih," tegas dia.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya sudah memerintah KPU Provinsi NTT untuk melakukan supervisi terhadap KPU Kota Kupang terkait temuan di atas. Jika calon itu

terbukti sebagai mantan pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan salinan putusan pengadilan menguatkannya, KPU Kota Kupang harus bertindak tegas. "Calon itu harus di-TMS-kan," ucap dia saat ditemui di tempat yang sama.

Terkait dugaan adanya anggota KPU Kota Kupang yang bermain di belakang kasus itu, Wahyu mengatakan, komisinya masih menimbang untuk melaporkan yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sebab, DKPP-lah yang berwenang memecat anggota KPU.

(lum/clO/fat)





Original Post

Jokowi Melawan Stempel Anti-Islam

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2018-8-9

Jokowi Melawan Stempel Anti-Islam

SAMPAI kemarin malam, siapa cawapres Jokowi masih samar-samar. Belum seterang bulan purnama. Namun dari bocoran yang diungkap Ketum PPP "Rom" Romahurmuziy, cawapres yang akan dipilih sepertinya dari kalangan Nahdliyin. Orang NU dipilih untuk melawan stigma anti-Islam terhadap Jokowi.

Dari pagi sampai sore, kemarin, muncul beberapa "clue" tentang siapa cawapres yang akan dipilih Jokowi. Tapi semua petunjuk belum ada yang spesifik mengarah ke satu orang. Masih bersifat umum. Petunjuk pertama muncul pagi-pagi dari aiiun Romy di akun Twittemya @Romahurmuziy. Dia memberi empat petunjuk soal siapa cawapres Jokowi. Pertama, cawapres Jokowi akan mengikuti pola nasionalis-

religius. Kedua, mewakili ormas Islam terbesar di Indonesia. Ketiga, punya pengalaman luas di segala ranah pemerintahan. Dan terakhir, sudah malang-melintang dalam aneka jabatan publik sejak reformasi.

Dia menegaskan, sosok cawapres ini tidak akan keluar dari 10 nama yang pernah diungkapnya berkali-kali. "Siapa hayo...selamat menebak," cuit Romy. Dia menyebut cawapres berinisial "M". Tapi "M" juga artinya bisa Mas atau Mbak.

Bocoran dari Romy ini jadi tebak-tebakan dari kalangan elite hingga rakyat biasa. Meski begitu, Romy bilang, sebelum mengumumkan cawapres, Jokowi akan melakukan pertemuan dengan para ketum parpol di Istana Merdeka. Namun, sampai tadi

malam, tak ada satu pun ketum parpol yang muncul di Istana. Yang terlihat hanya Ketum MUI KH Maruf Amin.

Presiden Jokowi menghadiri dua agenda, kemarin. Pagi-pagi, eks Walikota Solo ini geser ke Kantor Bupati Bogor membuka Pendidikan Kader Ulama (PKU) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Jokowi didampingi Romy.

Di acara itu, Jokowi menjawab cibiran dan sindiran yang menyebutnya tidak pro islam. Dia mengungkit lahirnya Keppres Nomor 22 Tahun 2015 yang dikeluarkan 22 Oktober 2015. Keppres diteken Jokowi sebagai Hari Santri Nasional. "Jangan sampai ada suara Presiden Jokowi tidak pro Islam. Yang buat Perpres

Hari Santri Nasional tuh siapa? Masak sudah kayak gitu dibilang tidak pro Islam," kata Jokowi.

Dia menegaskan, tudingan tersebut tidak benar dan tak berdasar. Jokowi menyebut dirinya muslim taat dan hampir setiap pekan mengunjungi pesantren. Bersama dengan imam besar masjid istiqjaj ataupun kiai Maruf Amin." u Atla la gt Presiden Jokowi tidak pro Islam. Bagaimana? Saya tuh muslim, tiap minggu, hampir tiap bulan dengan Pak Kiai Maruf Amin ke mana-mana. Dengan Imam besar masjid istiqlal Prof Nasaruddin Umar juga ke mana-mana. Hampir tiap minggu saya masuk ke ponpes," ujarnya.

Tidak hanya itu, diajuga menjelaskan sedang melakukan mengembangkan ekonomi umat. Dengan cara membuka 40 bank mikro wakaf di Pesantren di Indonesia. "Kemitraan seperti ini yang akan memperbaiki ekonomi umat kita. Tanpa pendekatan-pendekatan ekonomi seperti itu, gap antara kaya dan miskin semakin lebar," jelasnya.

Di hadapan ulama, Jokowi meminta

peran ulama untuk menekan ujaran kebencian dan fitnah di masyarakat. Dia prihatin banyaknya ujaran kebencian dan fitnah serta hoax yang bertebaran di dunia maya Termasuk yang memasar kepada dirinya dan memfitnah sebagai kader PKL

Jokowi mengaku pernah ditanya seorang pimpinan pondok pesantren yang ingin mengklarifikasi kabar tersebut "Saya setiap minggu ke pondok pesantren, suatu saat pimpinan pondok pesantren berbisik kepada saya, beliau bilang ingin bicara empat mata dengan saya, saya langsung nebak pasti ditanya soal PKI," ucap Jokowi diikuti tawa peserta yang hadir. "Dan temyata benar beliau tanya apakah benar isu saya PKI, lalu saya jawab bahwa saya lahir tahun 1961, PKI dibubarkan 1965, apa ada balita jadi PKI, lalu beliau baru percaya pada saya," cerita Jokowi yang mengenakan batik coklat dan kopiah hitam.

Jokowi menyayangkan kabar seperti itu dilahap mentah-mentah dan dipercaya begitu saja oleh masyarakat Padahal masyarakat bisa verifikasi. "Gampang sekali, bisa tanya ke orang tua saya, masjid dekat rumah saya di Solo dan di Solo berdiri kantor-kantor organisasi Islam nasional. Sekarang

tidak ada yang bisa ditutupi," katanya.

Beres di acara MUI, sorenya Jokowi memberi bocoran siapa cawapresnya. Dia bilang, cawapresnya berinisial "M". Mafruf Amin? Apa M Jusuf Kalla? tanya wartawan. Mendengar itu, Jokowi hanya tersenyum. Dia membenarkan dua nama yang disebut itu punya inisial "M". Tapi, kata Jokowi, "M" j uga artinya bisa Mbak Puan atau Mas Airlangga, "(dua-duanya) juga pakai M." katanya.

Terpisah, kemarin sore, elite PBNU ngumpul dj markas PBNU, Jalan Kramat, Jakarta. Hadir antara lain Rais Aam PBNU Maruf Amin, Ketum PBNU Said Aqil Siradj, Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini, Ketua PBNU Robikin Emhas. Hadir juga Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Bada Maghrib rapat usai. Said Aqil menegaskan, Mahfud MD yang disebut bakal jadi cawapres Jokowi tidak merepresentasikan NU. Pasalnya, Mahfud belum pernah menjadi kader NU. Walaupun background keluarganya NU, secara kultural NU, Tapi belum pernah jadi aktivis NU," kata Said.

Senada disampaikan Ketua PBNU Robikin Emhas. Dia mengancam jika Jokowi tidak memilih kader NU maka warga Nahdliyin tidak memiliki tanggung jawab moral untuk ikut men-

sukseskannya. "Itu pesannya," kata Robikin, usai rapat

Terkait cawapres Jokowi berinisial M, Manif Amin tak mau komentar banyak. Bagaimana kalau cawapres Jokowi bukan dari kalangan NU? "Wabillahi taufiq wal hidayah...," kata Maruf. Artinya selesai? Maruf tak menanggapi. Dia akan mengikuti keputusan yang sudah dibuat PBNU.

Pengamat politik Universitas Parahyangan Prof Asep Warlan Yusuf mengatakan, cawapres sebaiknya yang - bisamenambal kekurangan Jokowi ""*saat ini.Apa itu? Sejak Pilkada DKI sudah terbangun sentimen Jokowi bersebrangan dengan umat Islam. Sentimen ini terbangun antara lain dalam kasus Ahok dan makin kencang setelah mengeluarkan Perppu pembubaran ormas. Untuk menghilangkan sentimen tersebut tak cukup komunikasi dengan para kiai seperti yang sudah dilakukan. Tapi juga dengan memilih cawapres.

Dengan cawapres dari kalangan umat menunjukkan wujud keberpihakan Jokowi kepada Islam. "Siapa pun pemimpin di negeri ini harus dekat dengan umat Islam yang jadi mayoritas karena akan sangat berkepentingan," kata Asep.

bcg





Original Post

Tidak Bayar Pajak, Negara, Kehilangan. Pendapatan Rp 1 M

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-8-9

Tidak Bayar Pajak, Negara, Kehilangan. Pendapatan Rp 1 M

RUSTYASI Pilemon dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dalam perkara suap pengurusan pergantian bendera kapal Dream Tahiti. Sementara Adi Wicaksono divonis 7 bulan penjara.

Keduanya juga dikenakan denda. Pilemon Rp5O juta. "Apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama tiga bulan," putus ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar, Made Sukereni, kemarin. Sedangkan Adi Rp35 juta subsider dua bulan penjara.

Menurut majelis hakim, perbuatan Pilemon dan Adi memenuhi unsur dakwaan alternatif ketiga Pasal 13 UV Pemberantasan Tipikor juncto Pasa] 55 ayat 1 kesatu KUHP. Kapal Dream Tahiti awalnya berbendera Prancis. Kapal itu dibeli Ni Made Sumbersari dan Michel Malo Menager seharga 80 ribu dolar Ameriksa.

Made Sumbersari dan Michel meminta tolong Pilemon. Direktur Agent Isle Marine untuk mengurus perubahan status kapal Dream Tahiti menjadi berbendera Indonesia.

Pilemon menghubungi Adi. kapten kapal freelance. Adi mengontak Jony Edy Susanto. PNS di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Benoa, Bali.

Jony menyanggupi perubahan bendera dengan bantuan Heru Supriyadi (alm). PNS di KSOP Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur.

"Jony Edy Susanto bersama-sama terdakwa Adi Wicaksono dan almarhum Heru Suryadi membuat dokumen yang menyatakan seolah-olah kapal tersebut dibuat atau dibangun Indonesia, yang kenyataannya secara fisik pembuatan kapal dan dokumen pembuatan kapal yang sah adalah berbendera Prancis atas nama Dream Tahiti," Jaksa Megawati membacakan dakwaan.

Setelah berganti bendera, nama kapal diubah menjadi Dream Bali. Sumbersari dan Michel menyerahkan uang pengurusan Rp300 juta kepada Pilemon.

Pilemon mentransfer Rp 160 juta ke Adi. Uang itu lalu dibagi tiga. Jony Rp 52 juta. Heru Rp50juta. Sisanya untuk Adi.

byu





Original Post

Adik Ipar Walikota Ambil Duit Rp 4 M Di Rumah Bos SBN

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-8-9

Adik Ipar Walikota Ambil Duit Rp 4 M Di Rumah Bos SBN

HIDAYAT, staf PT Sarana Bangun Nusantara (SBN) pernah menerima titipan uang Rp4 miliar dari Laode Maarfin Nurjan. Uang itu lalu diambil orang suruhan Walikota Kendari Adriatma Dwi Putra.

Laode Maarfin anak buah Fatmawati Faqih di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Kendari. Ia menjabat Kepala Sub Bidang Kas Daerah.

"Laode Maarfin pernah menyampaikan mau bawa satu koli kalender. Saya pikir barangnya itu memang kalender, tapi temyata yang datang uang," kata Hidayat saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

"Titipannya datang empat kali," beber Hidayat. Jumlahnya masing-masing Rp I miliar. Uang itu kemudian diserahkan kepada Hasmun Hamzah, bos PT SBN.

Yoselin, istri Hasmun Hamzah membenarkan pernah menerima titipan uang dari Laode Maarin ketika ditanya Jaksa KPK Roy Riady. "Iya, betul." akunya ketika ditanya jaksa KPK.

Uang pemberian pertama dan kedua disimpan di brankas. Lantaran brankas tak muat, uang pemberian ketiga dan keempat disimpan di kamar orang tuanya.

Uang yang dititipkan Laode Maarfin lalu diambil

orang suruhan Adriatma. "Diambil oleh Yudho dan Wahyu," sebu! Hidayat. Wahyu Ade Pratama Imran adalah adik ipar Adriatma. Dalam persidangan ini, Adriatma dan ayahnya. Asrun, bekas Walikota Kendari duduk sebagai terdakwa. Keduanya didakwa menerima suap dari Hasmun Rp6.798 miliar.

"Terdakwa Adriatma Dwi Putra selaku penyelenggara negara bersama-sama dengan terdakwa Asrun dan Fatmawaty Faqih menerima hadiah uang sebesar Rp2,8 miliar dan Rp4 miliar karena telah menyetujui dan memenangkan perusahaan PT Sarana Bangun Nusantara (SBN) milik Hasmun Ham-, zah," Jaksa KPK Ali Fikri membacakan dakwaan.

Adriatma menerima Rp2,8 miliar karena memenangkan PT SBN dalam lelang proyek pembangunan Jalan Bungkutoko-Kendara New Port tahun 2018-2020. Proyek itu beranggaran Rp6O.I68.400.O00.

Sementara Asrun, sebut jaksa, menerima Rp4 miliar karena memenangkan PT SBN dalam tender proyek pembangunan kantor DPRD Kendari 2014-20J7 Rp 49.288.000.000 dan proyek pembangunan Tambat Labuh Zona III Taman Wisata Teluk Ujung Kendari Beach 2014-2017 Rp] 9.933.300.000.

byu





Original Post

Bantu Urus Anggaran 3 Daerah, Anggota DPR Dikasih Rp 2,6 M

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-8-9

Bantu Urus Anggaran 3 Daerah, Anggota DPR Dikasih Rp 2,6 M

ANGGOTA Komisi XI DPR Amin Santono mengaku menerima uang Rp2,6 miliar dari Eka Kamaluddin. Politisi Demokrat itu berdalih uang ini bantuan pinjaman.

Awalnya, Amin diperkenalkan dengan Eka Kamaluddin oleh Iwan Sonjaya. Iwan adalah politisi PKS bekas anggota DPRD Kabupaten Kuningan.

Usai perkenalan. Eka kerap bertandang ke ruang kerja Amin di DPR. Eka beralasan ingin berkonsultasi dengan Amin. "Kenal di gedung DPR. Dia datang sendiri, tanya-tanya bagaimana cara menjadi anggota DPR. Dia ingin maju (caleg)," kata Amin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Anggota DPR dua periode itu

bersaksi dalam sidang perkara suap usulan tambahan anggaran dengan terdakwa Ahmad Ghiast, Direktur CV Iwan Binangkit.

Setelah berkenalan sebulan dan intens komunikasi, Eka mulai membicarakan soal usulan tambahan dana untuk daerah di APBN 2018. Eka meminta Amin membantu mengusulkan.

"Ya istilahnya ada katanya teman mau ngusulin anggaran. Itu aja," tutur Amin.

Eka menyebutkan ada tiga daerah yang ingin mendapatkan tambahan dana. Yakni Kota Tual yang mengusulkan tambahan dana Rp29,8 miliar. Kabupaten Ogan Komering Ulu Rp29 miliar dan Kabupaten Lampung Tengah Rp79 miliar.

Menanggapi permintaan ban-

tuan itu. Amin mengontak Yaya Purnomo, Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

"Saya komunikasi sama orang Kemenkeu, Yaya Purnomo. Ini ada dari Kabupaten mau usulin anggaran," ujar Amin.

Amin menyuruh Eka membuat proposal permohonan tambahan dana yang ditujukan kepada Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Menurut Amin, Eka sudah mengerti prosedurnya. Termasuk soal proposal yang harus disetujui kepala daerah

"Mereka paham semua, mereka pintar. Saya enggak kasih arahan. Saya nerima aja. Terima proposal," sebut Amin.

Singkat cerita, proposal diserahkan ke Amin dan diteruskan ke Yaya. "Jadi di sana kan ada Yaya Purnomo. Jadi ya udah (serahkan) ke dia aja," tutur Amin.

Eka lalu memberikan uang kepada Amin. Pertama, di rumah Amin di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Berikutnya saat di Kuningan. Terakhirnya di ruang kerja di DPR. "Setelah dicek, diingat-ingat (jumlahnya) Rp2,6 miliar," aku Amin.

Jaksa Penuntut Umum KPK menduga pemberian uang dari Eka kepada Amin merupakan fee atas perannya mengusulkan tambahan dana untuk tiga daerah.

Amin berkelit. "Jadi saya tuh pinjam meminjam biasa. Tolong bantu saya. Jadi ini persepsinya

lain-lain. Mungkin mereka bilang fee, tapi saya cuma minta bantulah," dalihnya.

Dalam perkara ini. Ghiast didakwa menyuap Amin dan Yaya Rp510 juta untuk mengusulkan tambahan dana untuk Kabupaten Sumedang pada APBN Perubahan 2018.

Ghiast berharap jika usulan disetujui perusahaanya bisa menggarap proyek yang dibiayai dari tambahan dana APBN-P 2018.

Ghiast ditangkap usai menyerahkan uang Rp400 juta kepada Amin dan Eka di kawasan Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta 5 Mei 2018. Dalam kasus suap ini, KPK menetapkan empat orang tersangka Amin, Yaya, Eka dan Ghiast.

byu





Original Post

Kejari Dumai siapkan empat jaksa hadapi korupsi dana karhutla

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-08-09

Pekanbaru (ANTARA News) - Kejaksaan Negeri Dumai menyatakan telah menyiapkan sebanyak empat orang jaksa penuntut umum (JPU) guna menghadapi jalannya persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dana tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan.

Sesuai jadwal, sidang perkara dugaan korupsi dana tanggap darurat Karhutla di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Dumai tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Kamis hari ini.

"Ada empat JPU, dan saya akan langsung memimpin tim tersebut," kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Dumai, Jendra Firdaus di Pekanbaru, Kamis.

Dalam perkara dugaan korupsi tahun anggaran 2014 itu, Jendra mengatakan terdapat tiga orang terdakwa yang menjalani sidang perdana. Pertama adalah Noviar Indra Putra, selaku mantan Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Dumai.

Selanjutnya Suherlina dan Widawati, masing-masing menjabat sebagai sekretaris dan bendahara di institusi penanggulangan bencana tersebut.

Melengkapi Jendra, Kasi Intelijen Kejari Dumai, Roy Mudino, menyakini tim JPU dapat membuktikan dugaan penyimpangan yang melibatkan ketiga tersangka, dengan alat bukti dan saksi-saksi yang telah dipersiapkan.

Dalam perkara ini, ketiga terdakwa diduga melakukan penyelewengan dana bantuan tanggap darurat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menangatasi bencana Karhutla besar yang terjadi pada 2014 silam.

Saat itu, sebagian besar wilayah Riau ditutupi kabut asap tebal, tidak terkecuali Kota Dumai. Bahkan, kabut asap sempat membuat negara tetangga bereaksi.

Dana bantuan BNPB senilai Rp750 juta tersebut sejatinya digunakan untuk membeli masker, makanan minuman dan honor pegawai sebesar Rp750 juta. Namun, saat diperiksa ternyata anggaran belanja tidak sesuai peruntukannya.

Dari pengusutan yang dilakukan, diketahui penyaluran anggaran terbagi dua tahap. Pada tahap pertama sebesar Rp150 juta, dan sisanya di tahap kedua. Disinyalir anggaran tersebut diselewengkan, dan menimbulkan kerugian negara sebesar sebesar Rp219 juta.

Atas perbuatannya, ketiga calon terdakwa dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal (3), jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.Pewarta: Bayu Agustari Adha/ Anggi RomadhoniEditor: Unggul Tri RatomoCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/734909/kejari-dumai-siapkan-empat-jaksa-hadapi-korupsi-dana-karhutla



Original Post

Kejaksaan Agung Belum Bisa Eksekusi Aman Abdurrahman

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2018-8-9

Kejaksaan Agung Belum Bisa Eksekusi Aman Abdurrahman

JAKARTA - Kejaksaan Agung belum bisa menjadwalkan eksekusi hukuman mati terhadap terpidana teroris Aman Abdurrahman. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum Kejaksaan Agung, Noor Rachmad, menuturkan, lembaganya masih

menunggu pernyataan tertulis bahwa Aman tidak akan mengajukan upaya hukum luar biasa. "Dia masih punya hak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) dan grasi," kata Noor di kantornya kemarin.

Ia mengimbuhkan, tidak ada batasan waktu bagi terpidana untuk mengajukan PK atau grasi. Hilangnya batasan waktu ini mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/ PUU-XIII/2015. Aturan

itu menghapus berlakunya Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang waktu pengajuan grasikepresiden. Pasal tersebut mengatur pengajuan grasi dilakukan paling lambat setahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Vonis mati terhadap Aman dijatuhkan pada 22 Juni lalu. Pemimpin Jamaah Ansharud

Daulah-organisasi radikal yang berafiliasi dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS)-itu terbukti mendalangi sejumlah teror di Indonesia. Di antaranya serangan bom Thamrin, bom ke Gereja Oikumene Samarinda, bom Kampung Melayu, serta penyerangan terhadap polisi di Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

Rangkaian serangan

ini menimbulkan banyak korban jiwa, dari aparat penegak hukum hingga anak-anak. Selain itu, Aman terbukti menularkan ajaran radikal melalui buku seri Tauhid dan tulisannya di situs millahibrahim. wordpress.com.

Kuasa hukum Aman, Asludin Hatjani,

mengatakan saat ini belum ada rencana mengajukan upaya PK ataupun grasi. Meski begitu, ia tidak menutup kemungkinan kliennya akan mengajukan upaya hukum luar biasa jika menemukan bukti baru untuk menunjukkan ia tidak bersalah. "Nanti, kalau ada bukti baru, kami konsultasikan dengan Ustaz Aman dan keluarga. Tapi untuk saat ini belum," ujarnya.

ANDITA RAHMAH | MAYA AYUPUSPITASARI





Original Post

KPAI Kecam Masuknya Calon Legislator Bekas Narapidana Pemerkosaan

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2018-8-9

KPAI Kecam Masuknya Calon Legislator Bekas Narapidana Pemerkosaan

Partai Demokrat berjanji mencoret kadernya yang terlibat kejahatan seksual.

JAKARTA - Ketua Komisi Perlindungan Anak

Indonesia (KPAI) Susanto mengecam keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang, yang meloloskan bekas narapidana kasus pemerkosaan anak sebagai bakal calon legislator. Menurut Susanto, orang yang pernah melakukan kejahatan seksual tidak boleh diserahi tanggung jawab memba-

wa suara rakyat.

Calon legislator yang dimaksudkan Susanto berinisial HK dari Partai Demokrat. Ia disebut pernah terlibat dalam kasus pemerkosaan gadis berusia 15 tahun. "Peraturan KPU tentang Pemilihan Legislatif melarang mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi mendaftar sebagai calon legislator," kata Susanto kemarin.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jerry

Sumampouw berujar, semestinya pengurus Demokrat dan KPU tidak percaya begitu saja dengan berkas administrasi yang diserahkan bakal calon. Ada kemungkinan berkas itu dimanipulasi sehingga bakal calon bermasalah tetap bisa lolos. "Hal-hal yang administratif kadang tidak mencerminkan faktanya," ucapnya.

Komisioner KPU, Wahyu Setyawan, mengatakan bakal mencoret nama HK dari daftar calon anggota legislatif sementara jika menerima salinan putusan pengadilan yang menyatakan dia terbukti melakukan pemerkosaan. KPU juga

mempertimbangkan melaporkan KPU Kota Kupang ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Semula, KPU Kota Kupang menyatakan HK tidak memenuhi syarat dengan alasan rekam jejaknya tidak sesuai dengan pakta integritas. Namun, setelah menerima salinan dari Pengadilan Negeri Kupang, KPU Kota Kupang meloloskan petinggi Demokrat Kota Kupang itu. Alasannya, putusan tersebut tidak tegas menyatakan bahwa kasus HK adalah kejahatan seksual terhadap anak.

Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Dewan

Pimpinan Pusat Demokrat Ferdinand Hutahaean mengakui Dewan

Pimpinan Daerah Kupang kurang teliti ketika memberikan rekomendasi terhadap kadernya. "Dewan Pimpinan Pusat tidak mungkin lihat satu-satu. Tapi, kalau ada yang selip begitu, berarti daerah kecolongan," tuturnya kepada Tempo kemarin.

Ferdinand berujar, secara umum, Demokrat sudah mencoret kader-kader yang bermasalah dari daftar bakal calon legislator. Sesuai dengan rekomendasi KPU, ada 12 kader Demokrat yang tidak memenuhi syarat

sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan KPU. "Kalau ada temuan lagi, akan kami tindak lanjuti. Tidak ada toleransi," ujarnya.

Ketua KPAI Susanto menyebutkan lembaganya baru menemukan satu kasus bekas narapidana yang mendaftar sebagai bakal calon legislator. Ia berharap masyarakat proaktif melapor ke KPAI atau KPU jika mengetahui ada pelaku kejahatan seksual yang mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif. "Sebagai komitmen untuk memastikan wakil rakyat kita berkualitas dan berintegritas," katanya.

Maya Ayu Puspitasari





Original Post

Jaksa Agung Kejaksaan dan KPK Bisa Saling Melengkapi

Media Cetak Koran Tempo Halaman 10
2018-8-9

Jaksa Agung Kejaksaan dan KPK Bisa Saling Melengkapi

JAKARTA - Kejaksaan Agung Negara Republik Indonesia memastikan tidak akan ada tumpang-tindih kejaksaan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan kasus korupsi. "Tidak akan tumpang-tindih. Justru akan saling melengkapi, saling memberi dan menerima," kata Jaksa Agung M. Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jakarta

Selatan, kemarin.

Prasetyo menilai KPK dan Kejaksaan memiliki kelebihan dan keterbatasan yang berbeda. Ia menuturkan, KPK memiliki keunggulan di sisi kewenangan dan biaya operasional. Namun lembaga antirasuah itu memiliki keterbatasan dari sisi jumlah personel dan jaringan. "Sementara kami memiliki pengalaman

dan memiliki personel serta jaringan yang lebih luas," ujar dia.

Kemarin, Prasetyo melantik 38 jaksa agung muda pidana khusus (jam-pidsus). Rencananya, puluhan jaksa itu akan ditugaskan di Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Sat-2assus P3TPK).

Ke depan, Satgassus P3TPK akan berkoordinasi dengan KPK untuk mengatur soal teknis dan mekanisme kerja dalam kerja sama pemberantasan korupsi. "Intinya, kami kan sama-sama semangat untuk mencegah dan memberantas korupsi," kata Prasetyo.

Ia optimistis Satgassus P3TPK itu bakal mampu meningkatkan upaya peme-

rintah dalam memberantas korupsi. "Karena mereka tidak hanya dituntut untuk memiliki intelektual, tapi juga penanganan dalam tindak pidana korupsi, serta integritas tinggi dan senantiasa menjaga kehormatan," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo pernah mengatakan bahwa lembaganya kekurangan jaksa pe-

nuntut. Sebab, jumlah kasus korupsi yang ditangani KPK terus meningkat. Ia pernah meminta supaya Kejaksaan Agung mengirimkan jaksa baru untuk ditugaskan di KPK. Mengenai kondisi KPK yang kekurangan jaksa penuntut itu, menurut Agus, sudah beberapa kali dibicarakan dengan Jaksa Agung.

ANDITA RAHMA





Original Post

Saat Rakyat Rindu Penjajah

Media Cetak Koran Tempo Halaman 11
2018-8-9

Saat Rakyat Rindu Penjajah

SOE TJEN MARCHING

DOSEN SENIOR DEPARTEMEN STUDI

ASIA TENGGARA DI SOAS-UNIVERSITY OF LONDON

Tahun depan, tampaknya pemilihan umum di Indonesia akan menyaksikan calon baru dari "dinasti" lama Tommy Soeharto dengan Partai Berkarya. Seperti yang digembar-gemborkan Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso, pada masa Orde Baru, keadaan lebih stabil dan murah san-dang-pangan.

Padahal, pada 2010, Mahkamah Agung memutuskan bahwa keluarga Soeharto harus membayar Rp 4,4 triliun. Dan, masih ada hal lain yang tak kalah mengerikan. Pada November 2015, hakim Pengadilan Rakyat International kasus 1965 menyatakan bahwa pemerintah Orde Baru bertanggung jawab atas 10 pelanggaran hak asasi manusia berat, yakni pembunuhan massal, pemusnahan, pemenjaraan, perbudakan, penyiksaan, penghilangan paksa, kekerasan seksual, pengasingan, propaganda palsu, keterlibatan negara lain, dan genosida.

Jadi bagaimana mungkin penindas berjuta rakyat ini bisa bertahan sebagai ikon yang dibanggakan sebuah partai? Tanpa ragu, Priyo memproklamasikan bahwa ia "terhipnotis trah Soeharto".

Sebenarnya, kerinduan terhadap penjajah bukan barang baru. Sebentar lagi, kita akan merayakan Hari Kemerdekaan, yang bisa diartikan dengan bebasnya sebuah negara dari penjajahan. Di sekolah-sekolah, tanggal 17 Agustus selalu dirayakan dan anak-anak mengamini bahwa penjajahan Belanda terhadap bangsa ini adalah keji. Pemerintah Belanda dianggap sebagai kekuasaan asing yang sudah meram-

pas kedaulatan bangsa.

Namun, sewaktu Indonesia baru merdeka, tidak segampang itu melupakan penjajah karena ekonomi Indonesia terpuruk. Adanya blokade pemerintah Belanda terhadap ekspor Indonesia dan berbagai penggembosan lain mampu mengacaukan negeri ini. Mata uang pemerintah kolonial Jepang dan mata uang Hindia Belanda masih beredar. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengeluarkan mata uang sendiri, yaitu uang De Javasche Bank. Tapi, ternyata, justru tiga mata uang ini terus beredar.

Bahan makanan juga makin mahal. Banyak petani dan pedagang yang tidak mau menjual dagangan mereka karena tahu harga-harga akan melonjak dengan cepat. Setelah dagangan mereka terjual, uang yang diterima tidak bisa dibelikan kulakan baru karena harga sudah melonjak jauh. Akhirnya, beberapa pedagang memutuskan untuk menyimpan saja barang-barang itu di gudang.

Obat-obatan j uga banyak yang menghilang karena ditarik oleh pemerintah

Belanda. Ada salah seorang teman saya yang bercerita bahwa pamannya terkena TBC dan akhirnya meninggal karena tidak dapat obat. Ironisnya, sang paman sempat mengungsi dan lari ke sana kemari menghindari kejaran Jepang dan Belanda, serta berhasil hidup. Matinya justru pada zaman kemerdekaan.

Penjajah mana yang dengan ringan hati dan sukarela melepaskan tanah jajahan mereka? Tentara Jepang masih berkeliaran dan siap menghajar mereka yang dianggap pro-kemerdekaan. Tak lama kemudian, pemerintah Belanda dengan tentara NICA pun kembali untuk merebut kekuasaan. Tentu saja, dengan alasan yang sekarang kita dengar lagi dari mereka yang mendengungkan "Piye le, enak jamanku to?", yaitu mengembalikan kestabilan politik dan ekonomi. Jadi, ada cukup banyak orang yang kemudian juga merindukan Belanda untuk kembali waktu itu karena mereka merindukan stabilitas yang dijanjikan ini. Kemerdekaan itu bukan perayaan, tapi proses yang penuh penderitaan.

Hal serupa pun terjadi kini kekuatan lama ingin kembali, berusaha membentuk pola pikir masyarakat agar percaya bahwa ketidakstabilan politik dan naiknya harga barang sekarang adalah akibat pemerintah baru. Akhirnya, ada saja rakyat yang merindukan "orang" lama karena dianggap lebih tegas. Mereka yang berpikiran pendek dengan mudah termakan slogan "Piye le, enak jamanku?".

Dalam slogan ini terdapat manipulasi yang sangat berbahaya dan menjerumuskan, yaitu kerinduan terhadap seorang tiran. Hal serupa sempat terjadi dalam sejarah Indonesia, saat bangsa ini baru merdeka, sehingga tanpa sadar mereka telah merindukan orang yang menjadi penyebab utama kekacauan negeri ini.

SOE TJEN MARCHING





Original Post

Media