Mantan Kepala BPBD didakwa selewengkan anggaran penanggulangan kebakaran hutan

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-08-10

Pekanbaru (ANTARA News) - Mantan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Dumai, Provinsi Riau, didakwa menyelewengkan anggaran penangulangan kebakaran hutan dan lahan senilai Rp731 juta.

Dakwaan yang dihadapkan kepada Noviar Indra Putra Nasution, eks Kalaksa BPBD Dumai tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru.

"Perbuatan terdakwa dilakukan pada Januari hingga Desember 2014," kata JPU Kejari Dumai, Jendra Firdaus dalam membacakan nota dakwaan, Kamis (9/8) petang.

Selain terdakwa Indra, dalam persidangan yang sama turut hadir dua terdakwa lainnya. Keduanya adalah Suherlina selaku Kasi Kedaruratan dan Widawati bendahara BPBD Dumai.

Dalam nota dakwaannya yang dibacakan di hadapan majelis hakim yang diketuai Bambang Myanto serta hakim anggota, Dahlia Panjaitan dan Hendri, menyebutkan, pada 4 Maret 2014, Wali Kota Dumai menetapkan status tanggap darurat terhadap bencana karhutla. Status itu diperpanjang hingga 4 April 2014.

Tanggap darurat itu ditetapkan menyusul bencana Karhutla hebat hingga menyebabkan kabut asap tebal menyelimuti seluruh kota di pesisir Riau tersebut.

Dari penetapan status tanggap darurat itu, BPBD Dumai lalu menerima bantuan penanggulangan bencana dari BNPB sebesar Rp731 juta lebih. Dana itu sejatinya diperuntukkan untuk kegiatan membeli masker, makanan minuman dan honor pegawai.

Dalam pelaksanaannya, dana itu dicairkan dua tahap. Tahap pertama dicairkan sebesar Rp150 juta dan sisanya tahap kedua. Terdakwa Noviar dan Suherdina mencairkan dana melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI). Setelah dana cair, diserahkan kepada Widawati.

"Seharusnya terdakwa (Noviar) menunjuk PPK untuk kegiatan itu dan membuat rekening pemerintah. Namun, terdakwa melakukan sendiri seolah-olah sebagai PPK," ujar Jendra yang juga merupakan Kasipsus Kejari Dumai tersebut.

Terdakwa Noviar lalu membuat dana seolah-olah telah dimanfaatkan seluruhnya. Sementara pada kenyataannya, tidak pernah dilakukan pembelian masker dan pengadaan makan serta minum dilakukan sendiri oleh terdakwa.

"Pengadaan dilakukan sendiri oleh para terdakwa, tanpa menunjuk pihak ketiga," ungkap JPU.

Pelaksanaa kegiatan itu juga tidak pernah dilaporkan ke BNPB. Akibat perbuatan ketiga terdakwa, negara dirugikan sebesar Rp219 juta.

Atas perbuatannya, ketiga terdakwa dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal (3), jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Usai mendengarkan dakwaan, terdakwa Indra dan Suherlina menyatakan menerima dan tidak mengajukan eksepsi. Sementara terdakwa Widawati, belum menentukan langkah hukum karena pengacaranya tidak hadir.

"Untuk tersangka Noviar dan Suherlina, sidang dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda meminta keterangan saksi. Bagi terdakwa Widawati, sampaikan pada penasehat hukumnya, mau melakukan eksepsi atau tidak," kata Bambang.




Pewarta: Bayu Agustari AdhaEditor: Sri MuryonoCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/735310/mantan-kepala-bpbd-didakwa-selewengkan-anggaran-penanggulangan-kebakaran-hutan



Original Post

Bawaslu Akan Telusuri Kabar Sandiaga Beli Rp 500 M untuk Cawapres Prabowo

Media Online liputan6com
2018-08-10

Liputan6.com, Jakarta Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dikabarkan akan menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto dalam pilpres 2019. Namun, Wasekjen Demokrat Andi Arief menuding lewat twitternya bahwa, politikus partai Gerindra tersebut telah memberikan uang sebesar Rp 500 miliar kepada PAN dan PKS untuk memuluskan jalannya menjadi pendamping Prabowo.

Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar pun angkat bicara terkait kabar itu. Dia menegaskan bahwa, jika terbukti demikian, maka pencalonan orang nomor dua di DKI tersebut dapat dibatalkan.

Partai politik yang menerima dana juga, kata dia, akan dikenakan sanksi untuk tak dapat lagi mencalonkan presiden dan wakil presiden untuk pemilihan berikutnya.

"Maka pencalonan tersebut dapat dibatalkan dan juga partai politik yang menerima dana tersebut tidak dapat mencalonkan lagi calon presiden untuk pemilihan berikutnya," ujar Fritz, di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (9/8/2018).

Fritz menjelaskan, aturan itu telah tertuang di dalam pasal 228, Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Lebih lanjutnya, kata dia, dalam pasal tersebut telah melarang paslon untuk memberikan uang atau imbalan kepada parpol untuk dapat menjadi calon presiden atau wakil presiden.

Karenanya baik calon maupun parpol yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi. Terlebih, apabila setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat terbukti seseorang itu menyerahkan imbalan kepada partai politik untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden.

"Itu yang kami dapatkan terkait yang apabila ketentuan di pasal 228," sebut dia.

Terkait persoalan itu, Fritz mengatakan, lembaganya akan melakukan penelusuran terhadap kebenaran dugaan tersebut. Bawaslu juga sangat mengharapkan kepada pihak yang memang mengetahuinya untuk menyambangi Kantor Bawaslu.

Sehingga, sambung dia, pihaknya dapat melakukan klarifikasi dan mendapatkan informasi secara konprehensif.

"Dan sekali lagi kan itu membutuhkan proses klarifikasi dan apabila itu pun terindikasi maka membutuhkan putusan pengadilan untuk membatqlkan pencalonan. Tapi tidak menghilangkan hukuman terhadap pemberian uang tersebut," kata dia menjelaskan.

Dia menuturkan, lewat klarifikasi nantinya dapat dilihat kebenaran kabar tersebut. Jika memang pihaknya memiliki dugaan bahwa itu benar terjadi, maka, sentra Gakkumdu dapat meminta bantuan dengan pihak lainnya untuk melakukan penelusuran lebih lanjut.

"Sentra Gakkumdu bisa meminta bantuan dari PPATK misalnya ataupun bisa dari OJK untuk melihat apakah memang benar telah terjadi transfer dana dari seseorang pada parpol terkait pencalonan presiden (dan wakil presiden)," tuturnya.

https://www.liputan6.com/pilpres/read/3614926/bawaslu-akan-telusuri-kabar-sandiaga-beli-rp-500-m-untuk-cawapres-prabowo



Original Post

Sjamsul Nursalim Disebut Telah Memenuhi Kewajiban BLBI

Media Online metrotvnews.com
2018-08-10

Jakarta: Mantan Kepala Divisi Aset Manajemen Investasi (AMI) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Ary Zulfikar menyebut Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) telah memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan yang tertera dalam Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA).

Ary yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan terdakwa mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung itu mengatakan, dalam MSAA disepakati kewajiban yang harus dibayar Sjamsul Nursalim sebesar Rp28,4 triliun yang telah disepakati dan mengikat antara Sjamsul dan pemerintah.





Jumlah itu, kata dia, telah dipenuhi oleh Sjamsul Nursalim dengan pembayaran tunai senilai Rp1 triliun dan pembayaran dengan aset berupa 12 perusahaan senilai Rp27,4 trilyun. Karena sudah memenuhi kewajiban dalam MSAA, maka BPPN atas perintah Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) memberikan SKL kepada Sjamsul.

"Jadi memang di laporan BPK 2002 juga diuraikan permasalahan utang petambak DCD di FDD Ejuga ada uraian tentang utang petambak," kata Ari di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Agustus 2018 kemarin.

Kuasa hukum Syafruddin, Hasbullah kemudian mengonfirmasi soal keterangan Ary dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Keterangan Ary dalam BAP itu terkait penerbitan surat pemenuhan kewajiban bagi Sjamsul.

"Ya saya mengetahui adanya pengeluaran surat untuk BDNI dari BPPN, surat Nomor SKL-22/PKPS-BPPN /0404 Jakarta 26 April 2004 perihal pemenuhan kewajiban pemegang saham. Maksudnya, dikeluarkan surat tersebut bahwa BPPN menganggap pemenuhan kewajiban pemegang saham Sjamsul Nursalim berdasarkan SK KKSK 7 Oktober 2002, KKSK 4 Februari 2004, KKSK 17 Maret 2004, dan surat menteri BUMN adalah telah selesai," kata Hasbullah membacakan keterangan Ary.

Baca:Kredit Macet Petambak Udang Rp4,8 Triliun

Ary membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut. Menurut dia, Sjamsul telah memenuhi kewajiban Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS). Artinya, kata dia, kewajiban Sjamsul kepada negara sudah tidak ada lagi.

"Ya berdasarkan perjanjian dan dia sudah penuhi, tidak ada lagi. Jadi berbicara mengenai pemenuhan pemegang saham berdasarkan MSAA dan KKSK," ujarnya.

Tidak hanya itu, menurut Ary, konsultan keuangan yang diminta BPPN, Ernst and Young untuk melakukan financial due diligence atas aset-aset perusahaan yang diserahkan SN tidak menemukan adanya misrepresentasi. Bahkan, menurut dia, nilai ke-12 perusahaan yang diserahkan kepada BPPN lebih besar US$1,3 juta daripada nilai penyerahan awalnya sebesar Rp27,4 triliun.

(DMR)

http://news.metrotvnews.com/hukum/nN95mx8N-sjamsul-nursalim-disebut-telah-memenuhi-kewajiban-blbi



Original Post

Impor AS Bisa Meningkat

Media Cetak Kompas Halaman 17
2018-8-10

Impor AS Bisa Meningkat

Perdagangan Indonesia .Amerika Serikat pada 2017 surplus 9,672 miliar dollar AS dengan total perdagangan senilai 25,916 miliar dollar AS. Jika Organisasi Perdagangan Dunia mengabulkan permintaan retaliasi AS, impor AS ke Indonesia bisa meningkat.

JAKARTA, KOMPAS - Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat berpotensi terhambat jika Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menyetujui permohonan retaliasi Amerika Serikat Di sisi lain, impor Indonesia dari AS berpotensi meningkat karena ada penyesuaian regulasi atas rekomendasi WTO..

Selain itu, Indonesia dan AS juga telah sepakat meningkatkan perdagangan dari 28 miliar dollar AS menjadi SO miliar dollar AS. Jika tidak diimbangi dengan perencanaan, penguatan, dan diversifikasi produk ekspor RI, porsi impor dari AS bisa lebih besar.

Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti, Kamis (9/8/2018), mengatakan, penyelesaian kasus impor hortikultura dan produk daging AS di WTO akan berdampak ganda bagi Indonesia. Penyesuaian regulasi dan retaliasi peningkatan tarif bea masuk sama-sama tidak menguntungkan bagi petani dan agenda kedaulatan pangan Indonesia.

Penyesuaian regulasi akan mendorong perubahan kebijakan nasional yang selama ini sangat dibutuhkan petani dan pelaksanaan agenda kedaulatan pangan. Kebijakan pembatasan impor yang dilakukan Indonesia adalah mengutamakan penyerapan produksi domestik untuk kebutuhan pangan dalam negeri.

"Seharusnya kebijakan itu tetap dipertahankan dan posisi

itu tidak bisa ditawar hanya dengan alasan mematuhi rekomendasi dan aturan WTO serta menghindari ancaman retaliasi AS," kata Rachmi.

AS sedang meninjau kembali kebijakan pembebasan tarif (generalized system of preferen- ces/GSP) bagi Indonesia. AS juga mengajukan retaliasi kenaikan tarif sejumlah produk Indonesia kepada WTO senilai 350 juta dollar AS pada 2 Agustus 2018. Dengan nilai tukar berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), Kamis, retaliasi itu senilai Rp 5,047 triliun.

Menurut Rachmi, AS sengaja melakukan retaliasi agar bisa menerapkan kebijakan pembatasan perdagangan dengan mitra dagangnya yang mengalami surplus. Hal itu akan turut memengaruhi proses peninjauan kembali GSP yang diberikan kepada Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, neraca perdagangan RI-AS pada Januari-Mei 2018 surplus 3,726 miliar dollar AS. Adapun pada 2017 surplus 9,672 miliar doUar AS dengan nilai perdagangan 25,916 miliar dollar AS.

"Strategi yang perlu diambil RI adalah mempertahankan kebijakan pembatasan impor untuk melindungi petani dan agenda kedaulatan pangan," ujarnya.

Rachmi menambahkan, banyak negara maju, di antaranya AS dan Uni Eropa, yang tidak melaksanakan perdagangan be-

bas secara konsisten. Laporan monitoring perdagangan WTO 2018 menunjukkan, ada peningkatan pembatasan perdagangan dari rata-rata 11 tindakan menjadi 75 tindakan per tahun.

Tindakan itu termasuk penerapan trade remedy yang meningkat 40 persen pada 2017. Dari jumlah itu, 80 persen di antaranya berupa penerapan bea masuk antidumping.

Trade remedy adalah instrumen melindungi industri di dalam negeri melalui dumping, subsidi, dan safeguard. Safeguard merupakan tindakan pengamanan perdagangan dengan cara membatasi impor, menaikkan tarif impor, dan mengantisipasi impor melalui sistem perizinan.

"AS dan Uni Eropa paling banyak menerapkan pembatasan perdagangan dalam bentuk non-tariff measures, yang masing-masing 4.780 tindakan dan 6.805 tindakan. Indonesia hanya 272 tindakan," kata Rachmi.

Akan dibahas

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo mengemukakan, permintaan AS soal retaliasi itu masih akan dibahas Badan Penyelesaian Sengketa WTO pada 15 Agustus 2018. Jika Badan Penyelesaian Sengketa WTO mengabulkan permintaan retaliasi, masih perlu dibentuk panel untuk menentukan nilai retaliasi.

Nilai retaliasi 350 juta dollar AS itu masih ditentukan pihak AS. Indonesia masih dapat memperdebatkan dalam badan panel yang akan dibentuk nanti.

"Untuk menyelesaikan masalah itu tanpa harus melalui retaliasi, Indonesia akan kembali berkonsultasi dengan AS. Hal itu sebenarnya telah dilakukan Kementerian Perdagangan saat berkunjung ke AS pada 24-27 Juli 2018," ujar Iman.

(HEN)





Original Post

Sumarsonojelaskan Soal Otsus Aceh

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-8-10

Sumarsonojelaskan Soal Otsus Aceh

JAKARTA- Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap pengalokasian daii penyaluran dana otonomi khusus (otsus) Aceh tahun anggaran 2018 pada Kamis (9/8). Sumarsono diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf.

Sumarsono mengatakan, KPK membutuhkan keterangannya terkait regulasi penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). "KPK itu pengen mengetahui bagaimana regulasi peraturan mengenai otsus, mengapa otsus, bagaimana otsus, kemudian dananya disalurkan, mekanisme seperti apa, ya sekitar itulah kira-kira," kata Sumarsono seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta.

Selain itu, pemidik juga mengonfirmasi sejumlah hal terkait perbedaan otonomi daerah dengan otonomi khusus. Kepada pemidik. Sumarsono menegaskan, dana untuk dae-, rah yang bersifat khusus atau istimewa diatur oleh peraturan gubernur. "Makanya, Gubernur memiliki

juga power (kekuasaan), sementara regulasinya itu saja, banyak hal yang sifatnya regulasi," katanya.

Sumarsono mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pemidik KPK terkait proses hukum yang menjerat Irwandi. Termasuk bagaimana KPK menganalisis hasil penjelasannya. "Beliau (pemidik) kan pengen tahu regulasinya seperti apa, iya terserah analisis mereka seperti apa," kata Soni.

Kepala biro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, penyidik memeriksa tiga saksi untuk Irwandi pada Kamis, kemarin. Mereka adalah Indra Baskoro, Sekretaris Dirjen Bina Keuangan Dserag Kemendagri Soni Sumarsono, dan Direktur Fasilitas Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerag Kemendagri, M Arduan Novianto.

"Pada para saksi didalami terkait aturan tentang alokasi dan proses penganggaran DOK Aceh," kata Febri.

KPK menemukan indikasi bancakan yang dilakukan Irwandi dan oknum pejabat di Aceh, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terhadap DOK Aceh tahun anggaran 2018. Lembaga antirasuah itu juga telah menahan Irwandi dan ajudannya Hendri Yuzal Bupati Bener Me-

riah nonaktif. Ahmadi; dan seorang pengusaha, T Saiful Bahri.

Dari temuan awal, KPK menduga setiap anggaran untuk proyek yang dibiaya DOK Aceh dipotong 10 persen dan delapan persen untuk pejabat di tingkat provinsi. Kemudian dua persen di tingkat kabupaten/-kota.

Pada tahun ini, Aceh mendapat alokasi dana otsus sebesar Rp 8,03 triliun. Pemberian dana otsus ini tertuang dalam UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

KPK menjerat Irwandi, Hendri, dan Syaiful sebagai penerima suap dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-i KUHP. Sedangkan, Ahmadi sebagai pemberi dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak pidana korupsi.

ed ilham tina

DIAN FATH RISALAH





Original Post

SURYADHARMA ALI

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-8-10

SURYADHARMA ALI

Terpidana kasus korupsi

penyelenggaraan dana haji pada 2010-2013 dan penggunaan dana operasional menteri. Suryadharma Ali (kanan) menjalani sidang peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/8). Sidang beragendakan mendengarkan keterangan dan kesimpulan oleh Jaksa Penuntut UtnumKPK.

RENO ESNIR/ANTARA





Original Post

KPK Dalami Peran PJB

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-8-10

KPK Dalami Peran PJB

Ponsel Sofyan merekam percakapan dengan Idrus Marham.

JAKARTA - Direktur Utama PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) Iwan Agung Firstantara kembali diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (9/8). Sama seperti sebelumnya. Iwan diperiksa terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-I.

Iwan mengungkapkan, dirinya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka bos Blackgold Natural Recourses Limited, Johannes Budisutrisno Ko-tjo. Dalam pemeriksaan itu, ia ditanyakan terkait peran PJB dalam kasus tersebut. "Kami menerangkan peran PJB di dalamnya," kata Iwan di Gedung KPK Jakarta, Kamis (9/8).

Iwan menerangkan, PJB bermitra dengan Blackgold Natural Resources berdasarkan peraturan menteri ESDM nomor 9 tahun 2016. Menurut dia, minimal 10 persen saham yang dimiliki PJB wajib diberikan kepada perusahaan tambang melalui afilia-

sinya.

Iwan pun tak memungkiri adanya pertemuan PJB dengan PLN dan PT Blackgold. "Berhubungan dengan PLN ten sebagai pemegang saham ya. Kalau Pak Kotjo kan mitra kami yang kami pilih sesuai peraturan menteri itu," katanya.

Sementara, Kepala biro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, .Iwan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Johannes Budisutrisno Kotjo. Dalam pemeriksaan, penyidik KPK mengonfirmasi pertemuan Iwan terkait dengan kasus tersebut.

"Mengonfirmasi terkait dengan pengetahuan saksi tentang pertemuan-pertemuan terkait dengan pembahasan proyek PLTU Riau-i," kata Febri.

Pada pemeriksaan sebelumnya, Iwan mengaku, tak ada penunjukan langsung dalam proyek pembangunan PLTU Riau-I itu. Hal itu berbeda dengan keterangan yang diberikan Dirut PLN Sofyan Basir yang mengklaim poyek PLTU Riau-I ditujukan langsung pada anak usaha PLN, PT PJB sejak dua tahun silam. Proyek ini masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2017.

Pada Rabu (8/8), KPK memeriksa kembali Direktur Utama PLN Sofyan Basir. KPK mengonfirmasi terkait

informasi dalam handphone milik Sofyan yang disita. Diduga terdapat komunikasi Sofyan berkaitan dengan sejumlah pihak untuk memuluskan perusahaan Blackgold Natural Resources Limited jadi konsorsium pembangunan proyek invenstasi se-nilai 900 juta dollar Amerika Serikat itu.

Febri mengatakan, ada percakapan yang ditelisik dari ponsel tersebut, termasuk komunikasi Menteri Sosial Idrus Marham dan Sofyan dengan dua tersangka dalam kasus ini, yakni Wakil Ketua KPK Eni Maulani Saragih (EMS) dan bos Blackgold Natural Recourses Limited Johannes Budisutrisno Kotjo.

"Saat penggeledahan dilakukan pertengahan Juli (lalu), di rumah Dirut PLN. salah satu bukti elektronik yang disita itu adalah alat komunikasi yang digunakan Dirut PLN, Yang pasti akan kita dalami ada atau tidak komunikasi antara pihak-pihak tersebut," kata Febri.

Meski begitu, Febri belum mau bicara banyak soal isi percakapan dari ponsel bos PLN tersebut. Tidak menutup kemungkinan KPK akan kembali memanggil Sofyan dan Idrus Marham pada pemeriksaan selanjutnya. "Kemungkinan pemeriksaan lebih dari satu kali itu pasti ada, kalau

dibutuhkan," kata Febri.

Proyek pembangkit listrik mulut tambang itu merupakan bagian dari program 35 ribu Megawatt (MW) yang didorong oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. PLTU Riau-I itu ditargetkan bisa beroperasi pada 2020/2021.

PT PJB kemudian menggandeng Blackgold Natural Recourses Limited, anak usaha Blackgold PT Samantaka Batu Bara, China Huadian Engineering, dan PT PLN Batu Bara untuk menggarap pembangunan PLTU Riau-I.

Saat ini. KPK telah menetapkan dua tersangka, yakni Eni Maulani Saragih merupakan anggota komisi VII DPR RI dan pemilik saham Blackgold Natural Recourses Limited, Johanes B Kotjo. Eni disangka sebagai penerima suap sementara Johanes Kotjo sebagai pemberi suap dengan nilai total Rp 4,8 miliar.

Kotjo dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sedangkan, Eni dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 64 ayat (1) ke-i KUHP.

ed ilham tina

DIAN FATH RISALAH





Original Post

KPU Pastikan Coret HK

Media Cetak Republika Halaman 3
2018-8-10

KPU Pastikan Coret HK

Demokrat tak akan ganti kadernya yang diduga terpidana kasus seksual anak.

JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra memastikan KPU akan mencoret bakal calon anggota legislatif mantan terpidana kasus seksual dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). KPU memastikan pencoretan bakal caleg dari Partai Demokrat berinisial HK dilakukan setelah penetapan daftar calon sementara (DCS).

KPU pusat telah meminta konfirmasi kepada KPU Provinsi NTT terkait keberadaan satu bacaleg DPRD yang teridentifikasi mantan narapidana kejahatan seksual kepada anak. "Kami menyampaikan bagaimana nanti setelah penetapan DCS bisa kami coret," ujar Ilham ketika dijumpai wartawan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/8) malam.

Karena temuan bakal caleg itu ada di Kota Kupang, KPU Provinsi NTT bisa mengambil alih hal itu. Sebab, kata dia, jika putusan pengadilan atas kasus kekerasan seksual terhadap anak sudah berstatus hukum tetap atau inkrah, yang bersangkutan sudah harus dicoret sebagai bakal

caleg. Namun, KPU Kupang justru menggelar pleno untuk mengambil keputusan terkait status HK sebagai bacaleg. "Itu salah. Terlebih sudah jelas putusan hukumnya sejak 1991 telah berkekuatan hukum tetap," kata Ilham menegaskan.

Ilham pun menyebut bakal caleg yang bersangkutan melakukan penipuan karena mengubah usia korban kekerasan yang dilakukannya. "Dia melakukan semacam fotokopi. Usia korban 15 tahun, kemudian diganti menjadi 18 tahun. Maka penco-retannya setelah DCS, ini kan juga terkait parpol, masak parpol tidak tahu," ujarnya.

Ketua KPU Provinsi NTT Tanri Lu-turmas Adoe saat dihubungi Republika mengakui sudah berkonsultasi dengan KPU pusat terkait kasus lolosnya bakal caleg mantan terpidana kasus kejahatan seksual terhadap anak ini. Menurut Tanti, KPU NTT akan membahas hasil konsultasi ini dalam rapat pleno yang rencananya digelar Sabtu (11/8) esok. Tanti meminta semua pihak untuk menunggu hasil putusan pleno KPU NTT.

Tunggu saja setelah kami pleno," ujar Tanti.

Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi NTT Jefri Riwu Kore menegaskan, pengusungan HK sudah sesuai konsultasi dengan Pengadilan Negeri Kota Kupang. Demokrat berpedoman pada putusan PN Kota Kupang yang memutuskan HK bersalah terhadap kasus pemerkosaan umum, bukan pe-

merkosaan terhadap anak. Jefri mengatakan, sebelum mendaftarkan yang bersangkutan, Partai Demokrat sudah berkonsultasi dengan pengadilan.

"Kita kan pakai patokannya kan keputusan pengadilan, kemudian kita sudah tanya di pengadilan apakah ini pemerkosaan anak atau apa tuntutannya. Yang kita lihat kan keputusannya. Oleh karena itu, KPU pun memutuskan meloloskan," ujar Jefri kepada Republika.

Jefri mengklaim kadernya tidak mengubah usia korban pemerkosa-annya. Menurut Jefri, kejadian itu ibarat kenakalan remaja karena baik terpidana maupun korban selisih usianya tidak terpaut jauh. HK, kata Jefri, saat itu berusia 19 tahun, sedangkan korbannya berusia 18 tahun. Mereka sama-sama masih duduk di bangku sekolah menengah atas (SMA). Berdasarkan putusan pengadilan tersebut, Demokrat juga tidak berniat mengganti HK dari daftar pencalonan DPRD. Kecuali, kata dia, ada keputusan baru dari KPU.

"Beliau tidak akan diganti. Tetapi kalau ada keputusan KPU, kita akan ikut," kata Jefri.

Sebelumnya, KPU pusat mengakui ada satu bakal caleg yang diduga merupakan mantan terpidana kasus kejahatan seksual terhadap anak. Kasus ini juga dibahas dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Sebagaimana diketahui, dalam PKPU No 20 tahun 2018, mantan pelaku kejahatan seksual kepada anak dila-

rang menjadi caleg DPRD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Larangan itu diatur dalam Pasal 4 Ayat 3 Bab II Bagian Kesatu tentang Umum.

Bunyi pasal itu adalah "Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), [partai politik] tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi".

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePi) Jerry Sumampouw meminta penyelenggara pemilu lebih teliti saat memverifikasi syarat formal para bacaleg. Salah satu syarat yang dimaksud adalah keterangan dari pengadilan. Penemuan bacaleg mantan narapidana kejahatan seksual terhadap anak penting untuk disoroti. Selama ini, isu bacaleg mantan koruptor seakan-akan lebih besar daripada mantan napi kejahatan seksual. Padahal, isu kejahatan seksual banyak ditemukan di dalam masyarakat.

Oleh sebab itu, isu ini harus diangkat dan dibesarkan sehingga memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan seksual. Selain itu, ia juga mengapresiasi KPAI yang berkomitmen mengawal isu ini dalam pemilu serta membantu KPU mengatasi persoalan terkait kejahatan seksual anak yang muncul. "Saya kira KPAI perlu membantu KPU untuk kepentingan ini karena saya kira KPU mempunyai keterbatasan untuk menjangkau seluruh caleg," kata dia.

inas widyanuratikah ed agus raharjo

DIAN ERIKA NUGRAHENY





Original Post

Anak Bupati Ikut Mengatur Soal Penerbitan Izin

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-8-10

Anak Bupati Ikut Mengatur Soal Penerbitan Izin

ARYA Natasusanda. anak Bupati Subang nonaktif Imas Aryumnongsih diduga terlibat dalam pengurusan izin prinsip. Peran Arya kentara karena dia ikut rapat-rapat dan mengatur perizinan yang akan dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Subang.

Fakta ini baru terungkap di persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu 8 Agustus 2018. Sebelumnya peran Arya tidak disinggung-singgung. Bahkan di berita acara pemeriksaan KPK tidak nampak. Arya juga tak masuk dalam daftar saksi yang akan dipanggil.

Namun dalam sidang dengan terdakwa Asep Santika, bekas Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang, muncul nama Arya yang diduga ikut terlibat dalam pengurusan izin. Nama Arya juga disebut Handri Mahandri. Bagian Keuangan Pemkab Subang.

Penasihat hukum terdakwa Asep Santika, Saim Ak-sinuddin menuturkan, dari telaah yang dilakukan terhadap BAP kliennya maupun BAP terdakwa lain (Imas Aryumningsih dan Dana) serta saksi-saksi, nama Arya

memang disebut-sebut.

Arya, kata Sarrn, pernah terlihat dan ikut di dalam pertemuan yang digelar di rumah dinas bupati. Rapat itu membahas soal perizinan. "Anehnya di berkas dakwaan nama Arya itu jadi tidak ada. Ini jadi pertanyaan kami," ujar Saim.

Saim menyambut baik rencana menghadirkan Arya sebagai saksi dalam sidang Asep Santika. Menurut dia, itu memang sudah menjadi kewenangan dari jaksa agar kasus terang benderang.

"Disebutkan Arya ada dalam pertemuan dan membahas izin, itu sangat sensitif. Kami bersyukur kalau memang jaksa akan menghadirkan Arya dalam persidangan," kata Saim.

Sebelutnnyajaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yadyn menandaskan akan memanggil Arya setelah namanya disebut-sebut dalam persidangan. "Insya Allah akan kami periksa," ujar Yadyn usai sidang.

Ia menambahkan, penyebutan nama Arya, baik di dalam maupun di luar Berita Acara Pemeriksaan (BAP), akan dilihat faktanya. Namun secara prinsip, jaksa akan memprosesnya lebih lanjut.

byu





Original Post

Irwandi Disebut Kecipratan Duit Proyek Dermaga Sabang

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-8-10

Irwandi Disebut Kecipratan Duit Proyek Dermaga Sabang

KARIR Ahmadi sebagai Bupati Bener Meriah terhenti di tengah jalan karena ditangkap KPK dan ditetapkan tersangka kasus suap alokasi dana khusus Aceh.

Pendahulunya, Ruslan Abdul Gani juga tak menuntaskan masa tugas sebagai Bupati Bener Meriah.karena kasus korupsi. Ruslan hanya menjabat empat tahun (2012-2016). nt

Ruslan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek pembangunan dermaga bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, tahun anggaran 2011. Penyidikan kasus ini ditangani KPK.

Kasus ini terjadi saat Ruslan menjabat Kepala Badan Pengu-sahaan Kawasan Sabang (BPKS) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek itu.

Perkara Ruslan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Ruslan dinyatakan bersalah dan dihukum lima tahun penjara.

"Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama," ketua majelis hakim Masud membacakan putusan pada Rabu, 23 November 2016.

Ruslan juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain itu. hakim menghukum Ruslan membayar uang pengganti Rp 4,3 miliar. Apabila dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap -uang tidak dibayar, maka harta Ruslan akan dilelang jaksa. Nam un,jika harta benda tidak mencukupi, akan diganti pidana penjara selama 1 tahun.

Majelis hakim menilai perbuatan Ruslan tidak mendukung pemerintah dalam memberantas

korupsi. Namun, Ruslan belum pernah dihukum, mau menyesali perbuatan, dan masih memiliki tanggungan keluarga.

Ruslan didakwa lantaran diduga merugikan negara sebesar Rp 53 miliar atas proyek pembangunan dermaga bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam tahun anggaran 2011.

Saat itu. Ruslan meminta pejabat pembuat komitmen (PPK) membuat harga perkiraan sendiri (HPS) berdasarkan harga yang telah digelembungkan dan menerima uang dari kontraktor pelaksana pekerjaan. Ruslan diangkat sebagai Kepala BPKS berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.

Uang hasil penggelembungan proyek dibagi bos PT Nindya Karya, Heru Sulaksono senilai Rp 19.8 miliar dan perwakilan PT Nindya Karya, Sabir Said sebesar Rp 3,8 miliar.

PT Nindya Karya merupakan perusahaan penggarap proyek pembangunan dermaga tersebut. Selain itu, uang korupsi diduga juga mengalir ke pejabat pembuat kebijakan (PPK) pembangunan dermaga bongkar Sabang tahun 2004-2010, Ramadhani Ismy senilai Rp 470 juta; dan Ananta Sofwan selaku staf ahli PT Ecoplan Rekabumi Interconsultant sebesar Rp 250 juta.

Menurut majelis hakim, perbuatan Ruslan memenuhi unsur dakwaan primair Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,

gpg





Original Post

Bos PT KAK Divonis 2 Tahun Bui Dan Hak Politik Dicabut 3 Tahun

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-8-10

Bos PT KAK Divonis 2 Tahun Bui Dan Hak Politik Dicabut 3 Tahun

PENGADILAN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang menjatuhkan hukuman dua tahun penjara kepada Khayub Muhammad Lutfi. Khatib terbukti menyuap Bupati Kebumen nonaktif, Yahya Fuad untuk mendapatkan proyek.

Ketua majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang Antonius Widijantono juga menjatuhkan hukuman denda kepada komisaris PT Karya Adi Kencana (KAK) itu Rp 150 juta. Dengan ke-* tentuan, jika tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara empat bulan.

"Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi," Antonius Widijantono membacakan amar putusan.

Menurut majelis hakim, perbuatan Khayub memenuhi unsur dakwaan primair Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 200 L

Majelis hakim sepakat dengan jaksa penuntut umum KPK untuk mencabut hak politik Khayub selama tiga tahun setelah dia menyelesaikan hukuman penjara. Akibatnya, selama itu Khayub tidak bisa mengikuti seleksi jabatan publik.

Vonis yang dijatuhkan hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK. Sebelumnya jaksa meminta majelis hakim menghukum Khayub dipenjara tiga tahun karena dianggap terbukti menyuap Bupati Kebumen Rp5,9 miliar.

Khayub memberikan fulus agar bisa mendapatkan proyek-proyek Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Bekas calon bupati Kebumen itu menyerahkan uang lewat orang-orang dekat Yahya. Yakni Barli Halim dan Hojin Anshori. Keduanya tim sukses Yahya dalam pemilihan bupati.

Uang untuk Yahya juga diberikan lewat Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen, Adi Pandoyo.

Uang Rp2 miliar yang diserahkan lesvat Barli meru- pakan imbalan atas penunjukan PT Karya Adi Kencana sebagai pelaksana proyek Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prembun.

Sisanya, Rp3,9 miliar diberikan lewat Hojin dan Adi Pandoyo. Uang itu merupakan fee atas penggarapan sejumlah proyek Pemkab Kebumen yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kasus ini pengembangan penyidikan suap alokasi anggaran di APBD yang melibatkan pejabat Pemkab Kebumen dan sejumlah anggota DPRD.

BYU





Original Post

Caleg Gerindra Sulut Laporkan Komisioner

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-8-10

Caleg Gerindra Sulut Laporkan Komisioner

BAKAL calon legislatif (baca-Feg) DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dari Partai Gerindra Herry Keren tak terima namanya dicoret dari daftar pencalegan. Herry mengaku siap melaporkan dan menyengketakan keputusanM KPUD Sulut ke Bawaslu.

Diketahui, namanya dicoret penyelenggara pemilu lantaran terindikasi pernah terlibat tindak pidana korupsi.

Herry mengatakan, saat ini, partainya tengah melakukan berbagai upaya dan persiapan untuk menyengketakan keputusan KPUD Sulut itu. Dia yakin, boleh mencalonkan sebagai caleg sesuai amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, asal tidak sedang terlibat hukum atau melawan undang-undang.

"Saat ini. partai sedang persiapan untuk bawa ke Bawaslu. Nanti Bawaslu sebagai hakim memutuskan. Yang penting tidak melawan hkum," ujarnya, kemarin.

Menurut Herry, pencoretan namanya daftar pencalegan

adalah bagian dari dinamika politik. Toh, disatu sisi, KPU tetap memberi ruang pada bacaleg untuk melakukan gugatan sehingga dia menganggap pen-coretannya adalah hal biasa.

"Ini hal biasa karena itu kewenangan, tapi masih terbuka peluang mengajukan sengketa ke Bawaslu," tandasnya.

Diketahui, Herry Kereh pernah terjerat Undang-undang tindak pidana korupsi karena kasus menerima gaji ganda yakni sebagai PNS sekaligus anggota DPRD pada 2008. Namanya, kemudian dicoret KPUD Sulut.dalam pencalegan dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Sebelumnya, bacaleg asal Sulut lain dari Partai Demokrat, Dharmawan Dareho juga menggugat atau menyengketakan KPUD. Dharmawan siap menggugat KPUD, khususnya KPUD Kota Manado karena menganggap ruang gugatan itu adalah haknya sebagai bacaleg.

ssl





Original Post

Duh, Korban Perkosaan Tak Dapat Bantuan Hukum

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2018-8-10

Duh, Korban Perkosaan Tak Dapat Bantuan Hukum

Baru Didampingi Hari Pertama Sidang

INSTITUTE for Criminal Justice Reform (ICJR) mengirimkan Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) ke Pengadilan Tinggi Jambi. Amicus Curiae merupakan praktik yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi common law.

Melalui mekanisme Amicus Curiae ini, pengadilan diberikan izin untuk menerima-mengun-dang pihak ketiga guna menye-

diakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum familiar

Keputusan ICJR mengirimkan Amicus Curiae adalah terkait perkara korban perkosaan yang dijerat pidana penjara 6 bulan pada Putusan Pengadilan Negeri Muara Buhan atas perbuatan aborsi. ICJR melihat, ada pelanggaran hukum acara yang dilakukan oleh pengadilan negeri.

Direktur Eksekutif ICJR, Anggara Suwahju menilai, ter-

dapat berbagai jenis pelanggaran hukum acara pada pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri Muara Bulian. Pertama, proses pemeriksaan yang dilakukan melanggar ketentuan Pasal 3 huruf c UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tentang hak anak atas bantuan hukum yang efektif.

Apalagi diketahui, pendampingan bantuan hukum baru diberikan pada hari pertama sidang. Walaupun terdapat penasihat hukum yang mendampingi anak

korban perkosaan selama proses persidangan, tidak ada upaya menghadirkan bantuan hukum yang efektif dan kredibel.

"Hal ini ditandai tidak ada agenda sidang, sesuai kepentingan pembelaan anak korban perkosaan. Yaitu, tidak ada agenda sidang eksepsi, agenda sidang menghadirkan ahli atau saksi yang meringankan terdakwa, maupun agenda sidang pembacaan pembelaan tertulis terdakwa, bahkan putusan

dikeluarkan hanya berselang 1 hari setelah tuntutan," ungkap Anggara.

Selain itu, terdapat indikasi adanya paksaan dalam proses penyidikan untuk mendapatkan keterangan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan larangan penyiksaan pada proses pemeriksaan di tahap penyidikan. Bahkan, terdapat 1 saksi dan terdakwa yang mencabut sebagian keterangannya di tahap penyidikan karena mengalami pemaksaan.

osp





Original Post

Bila Mahar Terbukti Pencalonan Bisa Batal

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2018-8-10

Bila Mahar Terbukti Pencalonan Bisa Batal

Pihak yang dituding memberikan mahar harus melalui proses klarifikasi Diperlukan juga putusan pengadilan.

Imsi Nantika Jelita

insi@mediaindonesio. com

WASEKJEN Partai Demokrat (PD) Andi Arief menyebut Sandiaga Uno memberikan mahar Rp500 miliar ke PAN dan PKS. Bawaslu mengatakan undang-undang melarang pasangan calon (paslon) memberikan mahar kepada parpol.

"Pasal 228 dari UU Nomor 7 Tahun 2017 telah melarang untuk paslon memberikan uang atau imbalan kepada parpol untuk dapat menjadi calon presiden," ujar anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar.

Fritz mengatakan paslon yang terbukti memberikan mahar bisa diberi sanksi. Salah satu sanksi tersebut ialah pembatalan pencalonan paslon yang bersangkutan.

"Apabila setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terbukti, bahwa seseorang tersebut menyerahkan imbalan kepada partai

politik untuk menjadi calon presiden, pencalonan tersebut dapat dibatalkan," kata Fritz.

Fritz mengatakan pihak yang dituding memberikan mahar harus mel,a-lui proses klarifikasi. Selain itu, diperlukan adanya putusan pengadilan untuk membatalkan pencalonan.

"Sekali lagi, kan itu membutuhkan proses klarifikasi dan apabila itu pun terindikasi, membutuhkan putusan pengadilan untuk membatalkan pencalonan. Tapi tidak menghilangkan hukuman terhadap pemberian uang tersebut," tuturnya.

Selain pada calon, sanksi diberikan kepada partai politik yang menerima mahar. Sanksi tersebut ialah tidak dapat mencalonkan presiden pada pemilu selanjutnya.

"Juga partai politik yang menerima dana tersebut tidak dapat mencalonkan lagi calon presiden untuk pemilihan berikutnya. Itu yang kami dapatkan terkait dengan ketentuan di Pasal 228," ujar Fritz.

Hal itu sesuai dengan UU 7 Tahun 2017 Pasal 228 tentang Pemilihan Umum. Pasal 228 (1) menyebutkan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan presiden dan wakil presiden.

Pada ayat (2) disebutkan dalam hal partai politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), partai politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya.

Pada ayat (3), partai politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada ayat (4) setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada partai politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden.

Angin lalu

Komentar pedas Andi Arief di Twitter yang memojokkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dianggap angin lalu. Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade meragukan kebenaran ucapan Andi.

"Cuitan tersebut dongeng belaka. Pasalnya, dalam mengeluarkan uang sebesar itu (Rp500 miliar), pasti dicurigai oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)," kata Andre.

Ia menegaskan Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN saat ini masih solid dan keempat partai itu masih berkomitmen untuk menghadirkan perubahan kepemimpinan di Indonesia.

"Jadi, pernyataan Andi Arief saya pastikan hoaks," ujar dia.

(Opn/*/Pol/Put/P-1)





Original Post

Kotjo Diduga Pengaruhi Dirut PJB

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-8-10

Kotjo Diduga Pengaruhi Dirut PJB

Menurut penyidik KPK, Johannes Kotjo empat kali menemui petinggi

PT Pembangkit Jawa Bali (PJB).

Tujuannya agar Blackgold menjadi

mitra yang ikut menggarap proyek

PLTURiau-I.

M Taufan SP Bustan

rn. toufan@mediaindonesio. com

PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin kembali memeriksa Dirut PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) Iwan Agung Firstantara terkait dengan dugaan penyuapan pada proyek PLTU Riau-I.

"Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka JBK (bos Blackgold Natural Recourses Limited, Johannes Budisu trisno Kotjo)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, kemarin.

Ini merupakan pemeriksaan kedua kalinya terhadap Iwan. Berdasarkan informasi, PT PJB sudah empat kali bertemu Johannes Kotjo. Pertemuan itu diduga untuk melobi PLN agar menunjuk Blackgold sebagai anggota konsorsium yang menggarap proyek US$900 juta itu.

PT PLN melalui anak usahanya, PT Pembangkit Jawa-Bali (PJB), diduga menunjuk Blackgold menggarap proyek PLTU Riau-I bersama dengan PT China Huadian Enginee ring dan PT PLN Batubara.

Menurut Eni, baik Sofyan maupun Kotjo berperan sampai akhirnya PJB menguasai 51% aset.

Komisi antirasywah pun mengendus peran Wakil Ke tua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih, Menteri Sosial Idrus Marham yang saat itu menjabat sebagai Sekjen Golkar, dan Dirut PLN Sofyan Basir untuk memuluskan Blackgold masuk konsorsium. Idrus dan Sofyan sudah mengakui me ngenai Eni maupun Johannes Kotjo yang sudah menyandang status tersangka.

Dari balik jeruji besi, menurut Eni, baik Sofyan maupun Kotjo berperan sampai akhirnya PJB menguasai 51% aset. Dengan nilai aset itu memungkinkan bagi PJB untuk menunjuk langsung Blackgold sebagai mitranya.

Proyek PLTU Riau-I merupakan bagian dari program

tenaga listrik 35 ribu megawatt (Mw) yang didorong pemerintah. Pemerintah menargetkan PLTU Riau-I bisa beroperasi pada 2020/2021.

Pada Januari 2018, PJB, PLN Batu Bara, BlackGold, Samantaka, dan Huadian menandatangani letter ofintent (LoI) atau surat perjanjian bisnis yang secara hukum tidak mengikat para pihak. LoI diteken untuk mendapatkan perjanjian pembelian tenaga listrik (PPA) atas PLTU Riau-I. Menurut rencana, Samantaka akan memasok batu bara untuk PLTU Riau-I.

KPK baru menetapkan Eni dan Johannes Kotjo sebagai tersangka. Eni diduga menerima suap Rp4,8 miliar dari Johannes untuk mengatur Blackgold agar masuk konsorsium.

KPK membuka peluang menjerat pihak lain yang terlibat. Apalagi penyidik telah mengeledah kediaman Sofyan, kantor pusat PLN, dan kantor PJB Investasi.

KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi yang diduga mengetahui suap . di perusahaan pelat merah itu. Mereka ialah Idrus Marham, Sofyan Basir, direksi PT PJB, dan direksi PT PJB Investasi.

Informasi relevan

Sebelumnya, KPK juga telah mendalami komunikasi antara Dirut PT PLN Sofyan Basir dan sejumlah pihak terkait dengan suap kesepakatan kerja sama PLTU Riau-1.

"Saat penggeledahan pertengahan Juli di rumah Dirut PLN, bukti yang disita ialah alat komunikasi. Ya, informasi relevan kami dalami," ujar Febri.

Dalam kasus ini, Johannes Kotjo disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sebagai pihak yang diduga menerima suap, Eni Maulani Saragih disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No 31/1999 yang diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.

(Ant/X-3)





Original Post

Dicoret dari Caleg Berpeluang Jadi Wagub

Media Cetak Media Indonesia Halaman 18
2018-8-10

Dicoret dari Caleg Berpeluang Jadi Wagub

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah selesai menyusun daftar calon sementara (DCS) bakal calon legislatif (bacaleg) pada 8 Agustus 2018.

"Kami sudah sampaikan rancangan susunan DCS ke 16 partai politik pada 8 Agustus," ujar Komisioner KPU DKI Jakarta, Nurdin, di Jakarta, kemarin.

Dalam DCS yang disampaikan KPU DKI kepada 16 parpol, nama Mohamad Taufik, Ketua DPD Gerindra DKI, telah dicoret. Jika Mahkamah Agung (MA) belum memutuskan uji materi yang diajukan Mohamad Taufik hingga batas 12 Agustus, peluang Wakil Ketua DPRD DKI sudah tertutup.

"Nama Taufik enggak ada, kan, dari hasil verifikasi kemarin dia sudah tidak memenuhi syarat," ungkap Nurdin.

Selanjutnya, KPU DKI akan menetapkan DCS pada 12 Agustus dan mengumumkan nama-nama bacaleg hingga 16 Agustus.

Namun, Taufik tetap merasa yakin bisa nyaleg dengan harapan MA mengabulkan gugatannya atas PKPU Nomor 20 Tahun 2018 5?ang melarang mantan narapidana korupsi mendaftarkan diri sebagai caleg.

Sekalipun gagal nyaleg, nasib baik masih mengiringi perjalanan politik Taufik. Santer tersiar nama Taufik dicalonkan menjadi pengganti Sandiaga Uno sebagai Wagub

DKI. "Enggak tahu, belum tahu. Kan, .belum diusulin. Doain aje dah. Saya siap," pungkas Taufik, di Gedung DPRD DKI, kemarin.

Pernyataan

Sikap serupa disampaikan Komisioner KPU DKI Jakarta, Ilham Saputra. "Mantan narapidana koruptor tidak bisa mendaftar sebagai caleg di Pemilu 2019," cetusnya.

Ilham menyatakan, PKPU menjadi dasar bagi partai politik mengganti sejumlah calegnya yang bekas narapidana koruptor. "Apa pun itu, PKPU sudah menjadi norma sehingga harus ditaati, sampai nanti MA memutuskan lain," ujar Ilham.

MA menghentikan sementara proses uji materi PKPU Nomor 20 Tahun 2018 lantaran ada judicial revieiv dua UU terhadap UUD di Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang yang dimaksud ialah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ada dua uji materi yang telah didaftarkan di MK, yakni terkait dengan ambang batas pencalonan presiden dan periode masa jabatan presiden-wapres.

KPU Republik Indonesia mempersilakan pihak yang mempersoalkan peraturan KPU mengajukan keberatan ke MA. Gugatan tersebut masih berproses di MK dan sampai saat ini belum jelas dikabulkan atau tidak.

(Ssr/J-1)





Original Post

Bawaslu Minta Pasangan Capres- Cawapres Hormati Ketentuan KPU

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 10
2018-8-10

Bawaslu Minta Pasangan Capres- Cawapres Hormati Ketentuan KPU

Oleh Imam Suhartadi

JAKARTA - Anggota Badan Pengawas Pilihan Umum (Bawaslu), Fritz Edward Siregar, mengharapkan setiap pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk menghormati proses dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Ini baru dalam proses pendaftaran, kita masih punya proses kampanye dan sebagainya. Saya rasa kita dapat mulai proses pendaftaran dengan tenang, tertib, saling menghormati setiap pendukung yang ada, ini menjadi proses yang kita nikmati bersama, karena kita masih memiliki banyak proses yang berikut-berikutnya dan saya rasa awal ini sangat menentukan bagaimana nanti kedepannya," kata Fritz di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (9/8).

Fritz menambahkan, mengenai tagar pihaknya mengharapkan tidak dipergunakan esok hari dalam rangka menjaga kententra-man meskipun proses kampanye belum dimulai.

"Meskipun proses kampanye belum dimulai, tetapi dalam rangka untuk menjaga proses ketentraman saya rasa tidak usah dipergunakan pada esok hari, memang secara hukum tidak dilarang, tetapi secara etika kita bernegara proses berdemokrasi. Inilah kita harus sama-sama menjadi dewasa," tambahnya.

Mengenai adanya dugaan pemberian mahar kepada partai politik (Parpol) untuk menjadi cawapres, Fritz menjelaskan, pihaknya akan melakukan penelusuran terhadap hal tersebut.

"Semua itu harus membutuhkan proses klarifikasi dan apabila itu pun terindikasi akan tetap membutuhkan putusan pengadilan untuk pembatalan pencalonan, namun

tidak menghilangkan hukuman terhadap pemberian dana tersebut," jelasnya.

Di tempat terpisah, Kadivhu-mas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengimbau para bakal capres-cawapres yang hendak mendaftar di Komisi Pemilihan Umum pada Jumat (10/8) untuk tidak melibatkan massa pendukung dalam jumlah banyak.

"Kami berharap waktu pendaftaran, boleh diikuti oleh, massa, tapi secukupnya saja," kata Irjen Setyo di Jakarta, Kamis (9/8).

Selain itu pihaknya juga meminta massa pendukung yang turut mengantar bakal capres-cawapres untuk berperilaku tertib.

"Masing-masing kelompok harus ada koordinator lapangannya yang mengatur, jangan sampai ada aksi-aksi di luar batas karena ini akan merugikan kita semua," katanya

Setyo menambahkan Polri sudah menyiapkan sejumlah anggotanya untuk berjaga di Gedung KPU dan sekitarnya. Jumlah personel yang disiagakan tergantung situasi keamanan saat pendaftaran bakal capres-cawapres pada Jumat (10/8).

"Detail personel tidak disebutkan, tergantung situasi, kalau landai, kami tidak perlu penguatan (tambahan personel). Kalau situasi ada eskalasi, kami ada penebalan, penguatan," katanya.

(bI)





Original Post

Satgas Anti Korupsi "Manusia Setengah Dewa"

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-8-10

Satgas Anti Korupsi "Manusia Setengah Dewa"

Jakarta - Jaksa Agung HM Prasetyo mengharapkan Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgassus P3TPK) bisa menjadi manusia dewa dalam menangani setiap perkara korupsi dari kejaksaan negeri sampai kejaksaan agung.

"Satgassus P3TPK ini diharapkan bisa jadi manusia setengah dewa yang nantinya bisa menangani dan mempercepat setiap kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan hingga tingkat Kejari," kata dia di Jakarta, dikutip dari Antara, kemarin.

Menurut dia, kasus tindak pidana korupsi dewasa ini telah berkembang begitu pesat seperti pelaku korupsi memiliki berbagai trik dan cara untuk menghilangkan jejak agar tidak terdeteksi oleh penegak hukum. Kendati demikian, dirinya optimistis satuan tersebut bisa mengungkap atau membongkar trik koruptor serta menangkapnya baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. "Satgassus P3TPK tidak boleh pandang bulu dalam menangani kasus korupsi. Semua yang terlibat dan terbukti harus ditindak tegas," ujar dia.

Jaksa agung telah melantik 38 Jaksa yang ter-

gabung dalam Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara tindak Pidana Korupsi (Satgassus P3TPK) pada " jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung.

Tugas mereka diantaranya, yakni, mereka akan bertugas mengakselerasi kasus tindak pidana korupsi yang

gan

lamban dalam penyelesaiannya.

Pada 2015 lalu ada sekitar 100 Jaksa yang masuk ke dalam Satgassus P3TPK. Kemudian seiring berjalannya waktu, dari 100 Jaksa itu, ada yang mendapatkan promosi jabatan. Di 2017, Satgassus P3TPK telah menangani lebih dari 75 perkara tindak pi-dana korupsi yang masuk ke kejaksaan. Namun, dia tidak menjelaskan iebih detil kasus apa saja yang sudah ditangani hingga mencapai lebih dari 75 kasus korupsi.

ant





Original Post

Sidang SKL BLBI Hadirkan Ahli yang Independen

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-8-10

Sidang SKL BLBI Hadirkan Ahli yang Independen

Jakarta - Guru Besar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mudzakir, mengatakan para ahli yang independen sebaiknya dihadirkan dalam persidangan perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) bagi pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDM) dengan terdakwa mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

NERACA

Menurut Mudzakir, ahli yang independen diperlukan untuk membuktikan adatidaknyacacathukuma-tau ketidaksesuaian perihal alat bukti yang dihadirkan, dan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Pihak terdakwa atau kuasa hukumnya harus aktif untuk mencari atau mendatangkan ahli yang independen guna membuktikan, misalnya, hasil audit yang dimaksud cacat hukum atau tidak sesuai," kata Mudzakir menjawab pertanyaan wartawan melalui sambungan telepon, Rabu (8/8).

Masalah independensi ahli itu mengemuka pada persidangan Senin, 6 A-gustus 2018. Penuntut llmum KPK temyata menghadirkan ahli bernama I Nyoman Wara. Nyoman a-dalah juga auditor BPK yang melakukan audit BLBI. Penasihat Hukum Syafruddin, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan keberatan. Yusril mengkhawatirkan penilaian Nyoman bisa menjadi tidak objektif karena Nyoman hadir sebagai ahli dan

terkait alat bukti juga, yaitu hasil audit BPK.

"Kalau ahli saya tanya, periksa sudah sesuai standar BPK?, itu tidak bisa dijawab sebagai ahli. Nanti akan menilai pekerjaan sendiri," ujar Yusril.

Hakim Ketua, Yanto, menyatakan keberatan Yusril bisa disampaikan dan dituangkan dalam pledoi (pembelaan).

Mengenai keterangan Nyoman dalam persidangan, dia membeberkan tiga kelemahan dalam perhitungan Jumlah Kewajiban Pemegang Saham (JKPS) BDN1 sebesar Rp28,4 triliun dalam audit BPK tahun 2006, yakni perhitungan JKPS tanpa melalui Financial Due Diligence (F-DD), perhitungan JKPS tidak sepenuhnya didukung oleh bukti dan dokumen yang memadai, dan masih terdapatnya potensial perbedaan serta diperlukan penelusuranlebihlanjutpa-da saldo utang BLBI.

Namun, terkaitpenerbi-tan SKL BDNI, merujuk pada dokumen yang sama seperti diterangkan Nyoman, yakni Audit BPK Nomor 34G/XH/11 /2006 tanggal 30

November 2006 yang berjudul Hasil Pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Dalam Rangka Pemeriksaan Atas Laporan Pelaksanaan Tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), pada halaman 63, tertulis "...BPK-RI berpendapat bahwa SKL tersebut layak diberikan kepada PS (Pemegang Saham) BDNI (Bank Dagang Negara Indonesia) karena PS telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang disepakati dalam perjanjian MSAA (Master Settlement and Ac-

quisition Agreement) dan perubahan-perubahannya surta telah sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002."

Kerugian Negara

Nyoman juga menyinggung soal hasil audit investigatif BPK tanggal 25 Agustus 2017 yang menyatakan ada kerugian negara Rp4,5 triliun pada kasus BLBI yang berhubungan dengan BDNI. Mengenai perbedaan atas hasil audit yang dilakukan BPK itu, pernah dipermasalahkan juga oleh

pihak terdakwa dan penasihat hukumnya. Apalagi terdapat juga Audit BPK pada tahun 2002 yang menyimpulkan bahwa perikatan perdata dalam kasus BDNI bersifat final dan closing.

Apalagi, jumlah total kewajiban sebesar Rp4,8 triliun yang didakwakan oleh Penuntut Umum KPK kepa-daobligor Sjam sul Nursalim ternyata merupakan efek dari kenaikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terjadi saat itu. Posisi utang petambak Rpl,5 triliun. Selebihnya merupakan akibat dari ke-

naikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yakni dari Rp2.300 menjadi Rp- 11.000.

"Bahkan saat itu akibat kebijakan kurs mengambang, dolar US tembus sampai Rpl7.000. Jadi selisih dari Rp 1,5 triliun dan Rp4,8 triliun itu tidak ada y\. g diterima baik oleh uapak (Sjamsul) Nursalimr petani maupun (perusahaan; inti (PT Dipasena Citra Dar-maja/DCD)," kata Presiden Direktur PT DCD Mulyati Gozali ketika menjadi saksi dalam persidangan.

mohar





Original Post

Saksi: BDNI Sudah Memenuhi Kewajiban Sesuai Kesepakatan MSAA

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-08-10

RMOL. Sidang perkara perkara korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (9/8).Sidang kali ini, terdakwa Syafruddin dan tim kuasa hukumnya menghadirkan mantan Kepala Divisi Aset Manajemen Investasi (AMI) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Ary Zulfikar sebagai saksi.

Ary merupakan salah satu saksi yang diperiksa penyidik KPK saat perkara terdakwa Syafruddin masih dalam tahap penyidikan dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan. Namun entah kenapa, JPU KPK tidak menghadirkan Ary di persidangan. Atas izin Ketua Hakim Majelis, Ary Zulfikar dihadirkan oleh penasehat hukum terdakwa.

Dalam kesaksiannya Ary menjelaskan pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim (SN), sudah memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan yang tertera dalam Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA).

Ary menyampaikan keterangan tersebut setelah Hasbullah, pengacara terdakwa Syafruddin mengonfirmasi poin a hasil rapat di KKSK tanggal 17 Maret 2004.

Intinya, sesuai laporan tertulis dan lisan BPPN yang disertai lampiran serta audit BPK tahun 2002, laporan kajian sekretariat KKSK, masukan tim Pengarah Bantuan Hukum (PBH) KKSK menyetujui pemberian bukti penyelesaian sesuai dengan perjanjian pemegang saham dengan BPPN.

Ary juga mejelaskan berdasarkan pendapat hukum konsultan hukum LGS yang ditunjuk KKSK, MSAA adalah sah dan mengikat menurut hukum dan berlaku sebagai undang-undang terhadap para pihak dari MSAA.

Adapun pihak dalam MSAA adalah Pemerintah yang dalam hal ini diwakili BPPN dan SN. Dalam MSAA sudah disepakati bahwa kewajiban yang harus dibayar SN adalah sebesar Rp28,4 trilyun. Jumlah sebesar Rp28,4 trilyun adalah jumlah yang disepakati dan mengikat kedua belah pihak.

Jumlah tersebut telah dipenuhi oleh SN dengan pembayaran setara tunai senilai Rp1 trilyun dan pembayaran dengan aset berupa 12 perusahaan senilai Rp27,4 trilyun. Karena sudah memenuhi kewajiban dalam MSAA, maka BPPN atas perintah KKSK memberikan Surat Keterangan Lunas kepada SN sebagai pelaksanaan dari diktum pertama angka 1 Inpres Tahun 2002

"Ya betul. Jadi memang di laporan BPK 2002 juga diuraikan permasalahan utang petambak DCD di FDD E Y juga ada uraian tentang utang petambak," kata Ary seperti keterangan BAP-nya.

Hasbullah kemudian bertanya, setelah dilaporkan kepada KKSK pada 17 Maret 2004, kemudian KKSK berdasarkan laporan tersebut memerintahkan untuk mengeluarkan surat pemenuhan kewajiban.

"Ya begitu itu ada di dalam SK," ucap Ary.

Lebih lanjut Hasbullah mengonfirmasi keterangan saksi di BAP 35. Soal penyidik menanyakan penerbitan surat pemenuhan kewajiban bagi Sjamsul.

"Ya saya mengetahui adanya pengeluaran surat untuk BDNI dari BPPN, surat Nomor SKL-22/PKPS-BPPN /0404 Jakarta 26 April 2004 perihal pemenuhan kewajiban pemegang saham. Maksudnya, dikeluarkan surat tersebut bahwa BPPN menganggap pemenuhan kewajiban pemegang saham, SN berdasarkan SK KKSK 7 Oktober 2002, KKSK 4 Februari 2004, KKSK 17 Maret 2004, dan surat menteri BUMN adalah telah selesai." Ary membenarkan.

Ari juga membenarkan keterangannya dalam BAP nomor 36. yakni apa yang dimaksud telah selesai? Telah selesai artinya sudah memenuhi kewajiban PKPS berdasarkan SK KKSK tanggal 07 Oktober 2002, KKSK 04 Februari 2004, KKSK 17 Maret 2004, Surat Menteri BUMN. Berdasarkan Surat Nomor SKL-22/PKPS-BPPN /0404 Jakarta 26 April 2004, maka kewajiban SN kepada negara sudah tidak ada lagi.

Begitu juga dengan keterangannya pada BAP nomor 37 yang menjelaskan apakah dengan adanya SK tersebut kewajiban PKPS SN kepada BPPN termasuk penyelesaian seluruh kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana yang disyaratkan dalam PKPS antara SN dan BPPN dalam MSAA juga dinyatakan selesai? Berdasarkan surat Nomor SKL-22/PKPS-BPPN /0404 Jakarta 26 April 2004 yang ditandatangani oleh ketua BPPN, maka seluruh kewajiban SN telah terpenuhi atau selesai.

Terkait pertanyaan jaksa mengenai hutang petambak sebesar Rp4,8 trilyun yang diserahkan SN kepada BPPN, Ary menjelaskan SN tidak pernah menyerahkan hutang petambak sebesar Rp4,8 trilyun kepada BPPN.

Hutang petambak tersebut adalah aset BDNI yang di-take over oleh BPPN, dan itu di luar MSAA yang merupakan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam MSAA yang diatur adalah penyerahan aset berupa perusahaan-perusahaan oleh SN kepada BPPN.

MSAA juga tidak berisikan pernyataan SN yang menjamin bahwa hutang petambak adalah kredit lancar. Pernyataan jaminan (representations and warranties) yang diberikan SN adalah terkait aset-aset perusahaan yang diserahkan. [nes]

https://hukum.rmol.co/read/2018/08/10/351790/Saksi:-BDNI-Sudah-Memenuhi-Kewajiban-Sesuai-Kesepakatan-MSAA-



Original Post

Kejaksaan Agung Tunggu Aman Abdurrahman Ajukan PK dan Grasi

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2018-8-10

Kejaksaan Agung Tunggu Aman Abdurrahman Ajukan PK dan Grasi

JAKARTA - Kejaksaan Agung Negara Republik Indonesia masih menunggu upaya terpidana kasus terorisme, Aman Abdurrahman, menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum luar biasa. Pemimpin Jamaah Ansharud Daulah-organisasi radikal yang berafiliasi dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS)-itu divonis mati pada 22 Juni lalu.

Hingga saatiniKejaksaan Agung belum bisa menjadwalkan eksekusi atas vonis Aman. Alasannya, Aman masih punya hak mengajukan peninjauan kembali (PK) ataupun grasi. Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung Noor Rachmad mengatakan, sepanjang hak-hak hukumnya belum dimanfaatkan, Kejaksaan akan menunggu.

"Dalam perjalanan akan dikaji apakah ada upaya mengulur-ulur waktu. Tunggu perkembangan ke depan," kata Noor dalam klarifikasinya kepada Tempo, kemarin. Klarifikasi tersebut disampaikan dalam kaitan berita Koran Tempo berjudul "Kejaksaan Agung Belum Bisa Eksekusi Aman Abdurrahman", yang terbit 9 Agustus lalu.

Noor menuturkan, tidak ada batasan waktu bagi terpidana untuk mengajukan PK atau grasi. Hilangnya batas waktu ini mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/

PUU-XIII/2015. Putusan itu menghapus berlakunya Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang waktu pengajuan grasi ke Presiden. Pasal itu mengatur bahwa pengajuan grasi dilakukan paling lambat setahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Sepekan setelah pembacaan putusan, Aman tidak mengajukan banding. Artinya, vonis terhadap Aman sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Aman divonis bersalah lantaran terbukti men-dalangi sejumlah teror di Indonesia. Di antaranya serangan bom Thamrin, bom ke Gereja Oikumene Samarinda, bom Kampung Melayu, serta penyerangan terhadap polisi di Polda Sumatera Barat.

Rangkaian serangan ini menimbulkan banyak korban jiwa, dari aparat penegak hukum hingga anak-anak. Selain itu, Aman terbukti menularkan ajaran radikal melalui buku seri Tauhid dan tulisannya di situs milla-hibrahim.wordpress.com.

Kuasa hukum Aman, Asludin Hatjani, mengatakan pihaknya akan mengajukan upaya hukum luar biasa jika menemukan bukti baru. Menurut dia, wajar jika eksekusi hukuman mati dilakukan jauh setelah vonis dijatuhkan. "Ada yang 10 tahun baru dieksekusi, tidak masalah."

MAYA AYU PUSPITASARI





Original Post

Terdakwa Suap Proyek Rumah Sakit Jadi Justice ollaborator

Media Cetak Koran Tempo Halaman 10
2018-8-10

Terdakwa Suap Proyek Rumah Sakit Jadi Justice ollaborator

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengabulkan permohonan status justice collaborator (JC) yang diajukan oleh dua terdakwa perantara kasus suap proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Damanhuri, Barabai, Kalimantan Selatan. Mereka adalah Ketua Kamar Dagang dan Industri Barabai, Hulu Sungai Tengah, Fauzan Rifani, dan Direktur PT Sugriwa Agung, Abdul Basit. "Surat penetapan justice collaborator untuk kedua terdakwa sudah diterbitkan," kata jaksa KPK Lie Setiawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin.

Kasus korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit itu menyeret Bupati Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif, yang ditangkap penyidik KPK pada Januari lalu. Abdul diduga menerima suap dari Direktur Utama PT Menara Agung, Donny Witono, sebesar Rp 3,6 miliar untuk pembangunan ruang perawatan kelas I, II, very important person (VIP), dan super VIP RSUD Damanhuri. Abdul dituntut dengan hukuman 8 tahun penjara, sedangkan Donny telah divonis 2 tahun penjara.

Fauzan dan Basit diduga terlibat sebagai perantara suap Donny kepada Abdul Latif. Jaksa menuntut Fauzan dihukum 6 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan. Sementara itu, Abdul Basit dituntut 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan.

Menurut pertimbangan komisi antirasuah, Fauzan dan Basit bukan pelaku utama. Selain itu, kedua terdakwa memberi keterangan yang signifikan selama proses penyidikan maupun penuntutan. Untuk itu, kedua terdakwa dianggap berkomitmen bekerja sama dalam membongkar perkara.

Kuasa hukum Fauzan, Isay Pananpulu Nyapil, bersyukur atas dikabulkannya permintaan status JC tersebut. Menurut dia, sejak awal kliennya telah mengakui perbuatan dan bersikap kooperatif. Ia pun berharap putusan yang dijatuhkan majelis hakim bisa lebih ringan daripada tuntutan jaksa. "Harapannya, minimal 4 tahun. Kami tidak muluk-muluk karena kami sudah mengakui dan terbuka," kata dia.

ROSSENO AJI NUGROHO /MAYA AYU PUSPITASARI





Original Post

Media