Banyak Hakim yang Tak Pahami Peraturan MA

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-8-13

Banyak Hakim yang Tak Pahami Peraturan MA

JAKARTA, KOMPAS - Banyak hakim yang masih belum memahami substansi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Hal itu tecermin dari masih minimnya putusan pengadilan yang berperspektif perlindungan kepada korban perempuan dan anak.

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengeluarkan dokumen amicus curiae atau sahabat pengadilan kepada Pengadilan Tinggi Jambi yang saat ini menangani perkara banding dalam kasus pemerkosaan yang dialami WA (15 tahun). WA divonis enam bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian, Jambi, Juli lalu, karena melakukan aborsi. WA juga merupakan korban pemerkosaan kakak kandungnya, AA (17 tahun). AA divonis dua tahun penjara.

Peneliti MaPPI FHUI. Dio Ashar, Minggu (12 8 2018). di Jakarta mengatakan, dokumen amicus curiae itu dikirimkan pada Sabtu lalu ke PT Jambi Dokumen itu diharap-

kan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi hakim PT Jambi dalam memutus perkara WA.

"Sebagai bagian dari masyarakat, kami ingin memberikan masukan kepada hakim supaya ketika memutus perkara itu memperhatikan Perma No 3/2017. Dalam putusan PN Muara Bulian, Juli lalu, kami belum melihat hakim menggunakan isi Perma No 3/2017 itu sebagai bagian dari pertimbangan penting ketika memutus perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum," kata Dio.

Perma No 3/2017 mengatur hakim untuk mempertimbangkan juga dampak psikis yang dialami korban, ketakberdaya-an korban, relasi kuasa yang mengakibatkan korban atau saksi tidak berdaya, dan riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban. Dalam putusan PN Muara Bulian. hakim dinilai tidak mempertimbangkan hal-hal yang secara jelas diatur di dalam Perma No 3 2017. Hakim dinila semata-mata melihat fakta legal-formal.

Menurut MaPPI, dengan kondisi semacam itu. hakim seharusnya tidak menjatuhkan

pidana penjara kepada WA. WA masih anak-anak sehingga pemenjaraan haruslah dijauhkan.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA Abdullah mengatakan, hakim PT Jambi sudah menangguhkan penahanan WA. "Penangguhan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi psikis korban," katanya.

Menurut Abdullah, semua hakim seharusnya telah mengerti isi Perma No 3/2017. Setelah perkara itu mencuat ke permukaan, pihaknya langsung menyosialisasikan kembali Perma No 3/2017 kepada para hakim. "Hakim sudah diingatkan dan dikirimi lagi perma itu. Hakim tidak ada alasan untuk tidak memahami isi perma tersebut" ujarnya.

Hanya saja. Abdullah mengakui hakim masih kerap terjebak semata-mata dalam urusan legal- formal saat memeriksa perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. Perma No 3/2017 itu dikeluarkan untuk mengubah perspektif itu di pengadilan. "Idealnya, bahkan, perkara semacam ini tidak diajukan ke pengadilan atau di-mediasi sejak di tingkat penyidikan." ujarnya.

(REK)





Original Post

Putusan yang Menyakitkan

Media Cetak Kompas Halaman 7
2018-8-13

Putusan yang Menyakitkan

Paralegal dipastikan tidak berwenang memberikan bantuan hukum di pengadilan.

Kepastian itu didapat setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji materi Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1/2018 terhadap UU No 18/2003 tentang Advokat.

Pemohon adalah beberapa advokat yang merasa dirugikan akibat adanya kewenangan memberikan bantuan hukum secara litigasi dan non-litigasi oleh paralegal. Pemohon beranggapan bahwa kewenangan tersebut mengancam profesi advokat Padahal, kewenangan paralegal tersebut dapat menjadi solusi permasalahan bantuan hukum yang masih tidak merata

Putusan MA ini dapat dianggap tepat jika ada jaminan bahwa advokat benar-benar menjalani kewajiban memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu (pro bond). Sebaliknya, putusan ini akan sangat menyakitkan apabila advokat tak memiliki komitmen untuk menjalankan kewajiban pro bono tersebut Sebab, itu akan menyebabkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin menjadi terhambat

Kewajiban "pro bono"

Advokat memiliki kewajiban pro bono yang diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) UU Advokat jo PP No 83/2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Cuma-cuma. Akan tetapi, pro bono yang dilakukan advokat masih belum optimal. Hingga kini tidak ada data yang dapat memverifikasi apakah advokat telah menjalankan kewajiban pro bono yang merupakan amanat UU.

Sementara peran organisasi bantuan hukum juga belum optimal. Hal ini disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki serta keterbatasan anggaran dari Badan Pengembangan Hukum Nasional sebagai pelaksana pemberian bantuan

hukum oleh negara yang dapat dialokasikan ke organisasi bantuan hukum.

Berdasarkan data yang dirilis beberapa organisasi bantuan hukum, terkuak fakta bahwa akses bantuan hukum masih belum optimal. Sedikitnya ada 405 organisasi bantuan hukum yang memberikan pelayanan kepada

28.005.410 penduduk miskin di 127 kabupaten/kota. Padahal, ada 516 kabupaten/kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia Artinya, masih ada 389 kabupaten/kota yang tidak terjangkau organisasi bantuan hukum.

Kewenangan paralegal yang diberikan Kemen-kumham lewat Permenkumham No 1/2018 sejatinya adalah untuk menjawab permasalahan tentang persebaran bantuan hukum yang tidak merata tersebut Tentu, putusan MA ini semakin mempersulit akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Setelah adanya putusan ini, MA dan advokat harus bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Ada dua mekanisme yang dapat dilakukan untuk menjamin masyarakat miskin mendapat bantuan hukum. Pertama, harus ada mekanisme yang mampu memverifikasi bahwa advokat sudah menjalankan kewajiban pro bono. Kedua, harus ada akses yang baik bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum dari advokat, dengan konsekuensi advokat tidak boleh menolak permintaan pro bono, meskipun sudah melebihi kewajiban yang diberikan UU.

Kita berharap advokat bijak dalam menyikapi masalah ini. Kewajiban pro bono harus dijalankan tanpa adanya batasan jumlah perkara. Intinya, advokat tidak boleh menolak setiap permohonan pro bono yang datang dari masyarakat miskin. Sebab, bantuan hukum adalah salah satu acces to justice yang harus didapatkan setiap orang.

Jika itu sudah dilaksanakan dengan baik oleh advokat peran paralegal tak diperlukan lagi. Sebaliknya, jika hal itu tak dilakukan, maka menghapus kewenangan paralegal dalam membe-

rikan bantuan hukum adalah sebuah kesalahan.

Menghormati putusan MA

Terhadap kewenangan paralegal yang telah dibatalkan MA, kita harus menilai ketentuan yang terdapat di dalam Permenkumham tersebut bertentangan dengan UU Advokat Oleh sebab itu, kita wajib menghormatinya.

Meski demikian, bukan berarti paralegal tidak bisa mengusahakan untuk kembali memiliki kewenangan memberikan bantuan hukum, baik secara litigasi maupun non-litigasi. Setidaknya, ada dua cara yang dapat dilakukan, yaitu mendesak Kemen-kumham untuk merevisi peraturan terkait kewenangan paralegal dan uji materi UU Advokat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

UU Advokat dapat dinilai telah merampas hak asasi manusia, yaitu hak untuk mendapat perlakuan yang sama di depan hukum. Profesi advokat dan paralegal dalam memberikan bantuan hukum jelaslah berbeda. Paralegal memberikan bantuan hukum atas dasar kemanusiaan terhadap masyarakat tidak mampu dengan sukarela Paralegal tidak akan pernah masuk ke ranah pemberian bantuan hukum untuk masyarakat mampu, sebab mereka bisa membayar advokat untuk menjadi pendamping dalam proses pencarian keadilan.

Di situlah seharusnya peran advokat,.yaitu menjadikan bantuan hukum sebagai profesi untuk mencari nafkah tanpa harus

menutup akses non-ad-vokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma

Dua langkah itu dapat diupayakan untuk mengembalikan kewenangan paralegal yang dibatalkan MA. Namun, apabila melihat dari konteks persoalannya, uji materi UU Advokat ke MK merupakan pilihan paling realistis.

Dalam kontestasi pemberian bantuan hukum, kita mengerti bahwa di situlah peran utama advokat Peran advokat itu juga dijamin UU. Namun, bukan berarti hal itu bisa menjadi alasan untuk menghalangi non-advo-kat memberi bantuan hukum kepada masyarakat tak mampu. Sebab, mendapatkan dan memberikan bantuan hukum adalah akses terhadap keadilan yang seharusnya tak boleh dibatasi dengan alasan apa pun.

Dalam hal memberi bantuan hukum, seharusnya hanya dibatasi ilmu dan pengetahuan seseorang. Jika ia paham tentang konsep hukum acara, seharusnya yang bersangkutan boleh memberikan bantuan hukum. Antara advokat dan paralegal tidak ada yang membedakan, kecuali latar belakang pendidikan. Jika berbicara kemampuan dalam memberikan bantuan hukum, tidak ada jaminan advokat lebih baik daripada paralegal.

Di persidangan, yang menentukan bukan soal siapa yang mendampingi. Sudah atau belum dilantik jadi advokat itu tidaklah berpengaruh terhadap putusan. Sebab, yang menentukan dalam persidangan adalah kualitas argumentasi seorang pendamping tentang sejauh mana ia bisa memengaruhi hakim dalam melakukan pembelaan.

Jika sekiranya advokat tidak pernah mempersoalkan kewenangan paralegal yang dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi ataupun non-litigasi tersebut, tentu selain berdampak positif terhadap masalah bantuan hukum, keberadaan paralegal juga memacu advokat untuk meningkatkan kualitas pelayanannya Sebab, tak mungkin advokat mau kalah oleh paralegal.

PeneUti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Jakarta

Antoni Putra





Original Post

Retaliasi AS

Media Cetak Kompas Halaman 13
2018-8-13

Retaliasi AS

A merika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump sedang bekerja keras memulihkan defisit neraca per- dagangan. Tak hanya China, tetapi sejumlah negara, termasuk Indonesia, juga menjadi sasaran. Berbagai strategi perdagangan ditempuh, seperti peningkatan tarif, pengembangan kasus sengketa dagang, dan peninjauan kembali keistimewaan tarif sejumlah negara.

AS sedang meninjau kembali kebijakan pembebasan tarif (generalized system of preferences/GS?) yang selama ini diberikan kepada Indonesia Pada 2 Agustus 2018, AS juga mengajukan retaliasi berupa penangguhan konsesi tarif kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas sejumlah produk Indonesia senilai 350 juta dollar AS atau sekitar Rp 5 triliun. Melalui penangguhan itu, AS akan mengenakan tarif baru atas sejumlah produk Indonesia secara bertahap.

Sengketa dagang bermula pada 8 Mei 2014. AS bersama Selandia Baru mengajukan gugatan terhadap Indonesia kepada Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) WTO. Kedua negara itu menilai kebijakan pembatasan impor Indonesia atas produk hortikultura, hewan, dan produk hewan bertentangan dengan Ketentuan Umum Tarif dan Perdagangan (GATT) WTO 1994. Ada sejumlah regulasi Indonesia yang dinilai menghambat Dua di antaranya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 86 Tahun 2013 tentang Rekomendasi Produk Impor Hortikultura dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 57/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura. Dari hasil penyelidikan WTO, ada 18 tindakan Indonesia yang bertentangan dengan GATT, yang terdiri dari 9 tindakan untuk produk hortikultura dan 9 tindakan untuk hewan dan produk hewan. Pada 2017, AS mencatat kerugian pelaku bisnis mereka 350 juta dollar AS. Adapun kerugian pelaku bisnis menurut perhitungan Selandia Baru 673 juta dollar AS.

WTO memenangkan gugatan kedua negara itu pada 26 Desember 2016 dan merekomendasikan Indonesia untuk menyesuaikan sejumlah regulasi. Indonesia mengajukan banding kepada Badan Banding WTO. Dalam banding itu, Indonesia menyatakan telah merevisi kedua regulasi tersebut Namun, Badan Banding WTO menguatkan rekomendasi DSE

Dalam perundingan selanjutnya, WTO sepakat Indonesia melakukan penyesuaian tahap pertama paling lambat 22 Juli 2018 dan tahap kedua pada 22 Juni 2019. Indonesia menyatakan telah merevisi permendag dan permentan. Indonesia masih harus merevisi undang-undang pangan, hortikultura, serta peternakan dan kesehatan hewan paling lambat 22 Juni 2019. Namun, AS menilai penyesuaian itu belum cukup.

Pukulan ganda

Di tengah defisit neraca perdagangan Januari-Juni 2018 senilai 1,02 miliar dollar AS, Indonesia mengalami tekanan dari AS Ekspor Indonesia ke AS berpotensi terhambat jika WTO menyetujui permohonan retaliasi AS. Di sisi lain, impor Indonesia dari AS berpotensi meningkat karena ada penyesuaian regulasi.

Apalagi, pada akhir Juli, Indonesia-AS sepakat meningkatkan nilai perdagangan menjadi 50 miliar dollar AS. Nilai perdagangan kedua negara pada 2017 sebesar 25,9 miliar dollar AS. Hambatan dan kesepakatan perdagangan itu berpotensi menyebabkan impor nonmigas Indonesia dari AS meningkat

Padahal, pada paruh pertama tahun ini, impor Indonesia meningkat signifikan. Peningkatan impor menghambat pertumbuhan ekonomi triwulan H-2018. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan H-2018 sebesar 5,27 persen dalam setahun. Pertumbuhan impor pada triwulan 11-2018 sebesar 15,17 persen dan ekspor 7,7 persen. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dari selisih ekspor dan impor minus 1,21 persen secara tahunan. Peningkatan impor juga membuat transaksi berjalan defisit 8 miliar dollar AS atau 3 persen dari produk domestik bruto.

Pukulan ganda dari AS tak hanya soal neraca perdagangan. Penyesuaian regulasi akan mendorong perubahan kebijakan nasional yang selama ini sangat dibutuhkan petani dan pelaksanaan agenda kedaulatan pangan. Kebijakan pembatasan impor Indonesia adalah mengutamakan penyerapan produksi domestik untuk kebutuhan pangan dalam negeri.

Tantangan itu baru dari AS. Ada kemungkinan juga Selandia Baru akan mengikuti langkah AS, mengajukan retaliasi kepada WTO. Untuk itu. Indonesia perlu menyusun strategi yang tepat untuk menghadapi AS tanpa harus mengorbankan kepentingan nasional. Keberpihakan kepada petani dan agenda kedaulatan pangan tetap harus berjalan.

(HENDRIYO WIDI)





Original Post

Bawaslu Wajib Tuntaskan Isu Mahar Rpl Triliun

Media Cetak Media Indonesia Halaman 3
2018-8-13

Bawaslu Wajib Tuntaskan Isu Mahar Rpl Triliun

Perihal mahar politik untuk Partai Amanat Nasional (PAN)

dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu diumumkan Wakil

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief.

M Taufan SP Bustan

taufon@medtotndonesia.cotr)

DIRLKTUR Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perlu-dem) Titi Anggraini mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menelusuri dugaan pemberian mahar politik senilai masing-masing Rp500 miliar untuk PAN dan PKS oleh bakal calon Wakil Presiden Sandiaga Uno.

Perihal mahar politik itu diumumkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief beberapa saat menjelang calon Presiden Prabowo Subianto mengumumkan peta koalisi sekaligus sosok yang akan menjadi kandidat wakilnya.

"Kerja cepat Bawaslu diperlukan untuk menjaga kepercayaan pada proses penyelenggaraan Pemilu 2019," kata Titi saat dihubungi di Jakarta, kemarin.

Jika tidak ditindaklanjuti, bukan tidak mungkin dugaan tersebut menjadi syak wasangka yang mengganggu proses penyelenggaraan Pemilu Presiden 2019. Akibat terberatnya ialah animo masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu menjadi anjlok.

"Isu ini sangat mencederai

kredibilitas serta muruah pemilu dan demokrasi kita. Bawaslu kan punya instrumen dan kewenangan untuk menelusuri polemik ini," tutur Titi.

Pasal 228 ayat 4 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan, "Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada partai politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden."

Diimbau melapor

Bawaslu berjanji menelusuri kebenaran soal dugaan mahar politik untuk perebutan kursi calon wakil presiden pada Pemilu Presiden 2019. Namun, penelusuran baru bisa dilakukan jika ada pihak atau saksi yang melaporkan terkait dengan dugaan pemberian mahar politik tersebut.

Bawaslu mengimbau para saksi atau pihak-pihak yang mengetahui adanya praktik kotor tersebut untuk segera melapor untuk dilakukan proses klarifikasi dan tindak lanjut lebih jauh lagi. Demikian ditegaskan Komisioner Bawaslu Fritz Siregar.

"Dalam menyelidiki dugaan mahar politik, Bawaslu dapat menggunakan informasi yang diberikan itu sebagai

informasi awal, tetapi informasi awal itu membutuhkan klarifikasi dari para pihak yang memang mengetahui hal tersebut." ujar Fritz ke pada Metro TV.

Ia menambahkan, sekalipun nanti terbukti ada pemberian mahar politik kepada PKS dan PAN. penyelenggara pemilu tidak bisa serta-merta mencoret Sandiaga Uno. Pasalnya, UU Pemilu hanya mengatur konsekuensi bagi partai politik yang menerima mahar politik.

"Partai politik dilarang menerima imbalan. Apabila terbukti melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, partai politik tersebut tidak dapat mencalonkan lagi di periode berikutnya, tetapi UU tidak mengatur sanksi bagi calon yang memberi mahar politik," imbuhnya.

Ditemui seusai menggelar pertemuan di kediaman Soetrisno Bachir di Jakarta, Sabtu (11/8) malam, Sandi menyikapi tuduhan tersebut sebagai dinamika politik. Menurut Sandi, uang tersebut akan digunakan sebagai dana kampanye.

Untuk mengakhiri polemik, Sandi berjanji berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

(Ant/P-3)





Original Post

24 Persen Pengguna Narkoba Pelajar

Media Cetak Jawa Pos Halaman 12
2018-8-13

24 Persen Pengguna Narkoba Pelajar

JAKARTA Pelajar masih sangat rentan terjangkit narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) menyurvei pengguna narkoba. Hasilnya mengejutkan, 24 persen pengguna narkoba adalah pelajar.

Kepala BNN Komjen Heru Winarko mengatakan, banyak penyebab di balik maraknya penggunaan narkoba di kalangan pelajar. SaJah satunya, pemahaman minim tentang narkoba. "Lalu, dikombinasikan dengan sifat remaja yang tertarik mencoba hal baru," tuturnya kemarin (12/8).

Kondisi itulah yang dimanfaatkan bandar narkotika dalam menjerat pelajar atau remaja

menjadi pengguna baru. "Ini harus dihentikan," terang mantan deputi penindakan di Komisi Pemberantasan Korupsi itu.

Menurut dia, pelajar dan remaja harus diarahkan untuk menjadi generasi yang berkualitas dan mandiri. BNN bekerja sama dengan BKKBN untuk mencapai target itu.

Selain banyaknya pelajar yang terjerat narkotika, proses hukum terhadap pengguna narkotika juga kerap menuai kontroversi. Kata mantan Kepala BNN Komjen (pur) Anang Iskandar, banyak putusan pengadilan terhadap pengguna narkotika yang justru merupakan hukuman penjara. "Perkara narkotika itu perkara

kombinasi, antara kesehatan dan perkara hukum," jelasnya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan pengguna untuk direhabilitasi. Namun, kenyataannya, bermula dari jaksa, mereka menggunakan pasal berlapis dan hakimnya malah memutuskan hukuman penjara. "Ya, ini generasi bangsa, bagaimana kalau yang menggunakan remaja atau pelajar," paparnya.

Karena itu, saat ini setiap penegak hukum memiliki tugas berat. Khususnya Mahkamah Agung (MA). Yakni, putusan hakim terkait narkotika dengan barang bukti di bawah 1 gram justru dipenjara.

(idr/c10/agm)





Original Post

Sebanyak 5.560 Napi Diusulkan Dapat Remisi

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-8-13

Sebanyak 5.560 Napi Diusulkan Dapat Remisi

BATULICIN - Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia IKemenkumham) Kalimantan Selatan mengusulkan remisi umum kepada 5 560 narapidana untuk mendapatkan re-misi han ulang tahun kemerdekaan RI, 17 Agustus 2018 Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Kalsel Ferdinand Siagian mengatakan, napi yang diusulkan tersebut dan sejumlah lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Kalimantan Selatan

"Dan usulan tersebut, 232 napi langsung bebas dan masa pembinaan terkait tindak pidana korupsi yang berasal dari Rutan Kelas II B Rantau." katanya dikutip 4ntera. Sabtu (11/81

Untuk Lapas Narkotika Karang Intan ada 2 510 napi yang akan menerima remisi terba-

nyak dibandingkan dengan rutan yang lain, 77 orang di antaranya langsung bebas sisanya hanya pengurangan masa kurungan penjara Sedangkan, dan Lapas Kelas IIA Banjarmasin sebanyak 1.202 napi akan memperoleh remisi. di antaranya 44 napi langsung bebas dan sisanya hanya pengurangan masa kurungan. Adapun syarat pemberian remisi bagi napi, antara lain, berkelakuan baik, tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

antara ed agus raharjo





Original Post

Indonesia Hargai Hasil Rukyat Saudi

Media Cetak Republika Halaman 12
2018-8-13

Indonesia Hargai Hasil Rukyat Saudi

JAKARTA - Berdasarkan sidang Itsbat, pemerintah telah menetapkan Hari Raya Idul Adha di Indonesia jatuh pada Rabu, 22 Agustus 2018. Sedangkan, Arab Saudi menetapkan hari wukuf di Arafah jatuh pada Senin, 20 Agustus 2018 dan Idul Adha pada Selasa, 21 Agustus 2018.

Terkait perbedaan tersebut, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Prof Thomas Djamaluddin mengatakan, Indonesia menghargai keputusan Arab Saudi yang didasari pada hasil rukyat mereka.

"Secara syari sah, tetapi secara astronomi boleh dipermasalahkan, kata Thomas melalui keterangan tertulis yang diterima Republika, Ahad (12/8).

Ia menjelaskan, ketinggian hilal di Arab Saudi hanya sekitar dua derajat. Menurut dia, hilal yang sangat tipis (rendah) karena sangat dekat dengan matahari tersebut tidak mungkin mengalahkan cahaya senja (cahaya syafak).

"Dengan teleskop dan kamera yang paling sensitif pun belum ada bukti kesaksian hilal yang sangat rendah tersebut," ujar dia.

Thomas melanjutkan, di Indonesia telah disepakati bahwa Idul Adha tidak mengikuti keputusan Arab Saudi, tetapi mengikuti ketetapan awal Dzulhijah berdasarkan rukyat dan hisab di Indonesia.

"Hari Arafah merujuk pada 9 Dzulhijah, bukan merujuk tempat wukuf di Arafah," katanya.

Terkait pertanyaan, apakah haram jika berpuasa Arafah saat Arab Saudi merayakan Idul Adha. Thomas menjelaskan, waktu ibadah ditentukan secara lokal, baik shalat maupun puasa. Karena itu, tidak perlu bimbang untuk melaksanakan puasa atau shaum Arafah di Indonesia pada Selasa. 21 Agustus 2018.

"Kita hargai pendapat yang berbeda. Ibadah didasarkan pada keyakinan. Silakan pilih pendapat yang paling meyakinkan," tutur Thomas.

Seperti dilaporkan The Saudi Press Agency, Mahkamah Agung Arab Saudi mengumumkan, Idul Adha jatuh pada Selasa, 21 Agustus 2018, sedangkan 1 Dzulhijah pada Ahad, 12 Agustus 2018. Sebelum sampai pada keputusan tersebut. Mahkamah Agung meminta semua Muslim di Kerajaan Arab Saudi untuk melihat hilal dengan mata telanjang atau teropong lalu menginformasikannya pada pengadilan terdekat.

Di Indonesia, pemerintah telah menetapkan jatuhnya 1 Dzulhijah 1439 H dan 10 Dzulhijah 1439 H (Hari Raya Idul Adha) melalui sidang itsbat yang digelar di kantor Kementerian Agama, Sabtu (11/8) lalu.

Sidang itsbat yang dihadiri oleh sejumlah pimpinan ormas Islam, MUI, dan sejumlah perwakilan negara sahabat menyatakan, sesuai laporan, posisi hilal di seluruh Indonesia masih berada di bawah ufuk.

"Petugas rukyatul hilal sampai sidang itsbat ini berlangsung, tidak satu pun di antara mereka menyaksikan hilal," ujar Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Muhammadiyah Amin mewakili Menteri Agama.

"Dari segi hisab dan rukyatul hilal maka sebagaimana yang dipedomani berdasarkan Fatwa MUI Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah, maka bulan Dzulqaidah 1439 Hijriyah kita sempurnakan, dengan cara istikmal atau dige-napkan menjadi 30 hari." lanjut Amin seperti dilansir laman resmi Kementerian Agama.

Dengan demikian, tanggal 1 Dzulhijah jatuh pada hari Senin. 13 Agustus 2018, dan 10 Dzulhijah 1439 H jatuh pada Rabu. 22 Agustus 2018.

"Mudah-mudahan keputusan ini membawa berkah bagi kita semua. Atas nama pemerintah, kami menyampaikan selamat menempuh bulan Dzulhijah dan idul Adha 1439 Hijriyah," katanya.

ed wachidah handasah

FERGINADIRA





Original Post

Bekas Kepala TU BPJN IX Divonis 14 Bulan Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-8-13

Bekas Kepala TU BPJN IX Divonis 14 Bulan Penjara

ZADRACH Ayal, bekas Kemala Tata Usaha Balai Pelaksana Jalan Nasional IX Maluku-Maluku Utara dihukum 1 tahun 2 bulan penjara. Ia juga dikenakan denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan.

Ayal tak dikenakan hukuman membayar uang pengganti kerugian negara karena sudah mengembalikan uang Rp236 juta.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon menyatakan Ayal terbukti melakukan korupsi dalam pengadaan lahan di Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon tahun 2015.

"Menyatakan, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider," ketua majelis hakim Jimmy Wally membacakan amar putusan.

Menurut majelis, perbuatan Ayal memenuhi unsur dakwaan Pasal 3 junto Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-I KUHP.

Penasihat hukum Ayal maupun jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Maluku menyatakan pikir-pikir terhadap putusan ini. Sebelumnya, JPU menuntut Ayal dijatuhi hukum 1,5 tahun penjara, denda Rp50

juta subsider tigabulan kil-rungan, dan membayar uang pengganti Rp236 juta.

Kasus ini bermula ketika pada 2015.BPJN IX mendapat alokasi anggaran dari APBN Rp3 miliar. Anggaran itu untuk pengadaan lahan mess pejabat BPJN IX dan tempat alat berat.

Ayal selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) mendapat informasi bahwa ada lahan milik keluarga Atamimi. Namun keluarga Atamimi sudah menjualnya kepada Hendro Lumangko dua minggu sebelumnya.

Ayal kemudian mendatangi Hendro Lumangko dan menawarkan agar tanahnya yang berada di depan Kantor Karantina Desa Tawiri dibeli BPJN IX.

Hendro akhirnya bersedia melepas lahan dengan harga Rp Rp 625.280 per meter persegi.dengan kesepakatan semua biaya pajak penjualan dan pembelian ditanggung Hendro.

Transaksi jual beli tanah dilakukan pada 19 November.2015. Namun Ayal baru membuat surat penawaran atas tanah pada 22 Februari 2016. Dalam surat itu melampirkan hasil penilaian harga yang dibuat kantor jasa penilai publik Hari Utomo.

byu





Original Post

Berkas Kasasi Ditahan Pengadilan Surabaya, Belum Dikirim Ke MA

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-8-13

Berkas Kasasi Ditahan Pengadilan Surabaya, Belum Dikirim Ke MA

PERMOHONAN kasasi perkara korupsi bekas Wakil Bupati Ponorogo Yuni Wi-dyaningsih masih nyangkut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo Hilman Azazi mengungkapkan, pihaknya sudah mengecek ke Mahkamah Agung (MA). Hasilnya mengejutkan berkas belum dikirim.

"Ternyata berkas untuk kasasi yang diajukan masih berada di Pengadilan Tipikor Surabaya, belum dikirim (ke MA). Saya sudah bersurat ke Mahkamah Agung, katanya disuruh cek ke Pengadilan (Tipikor) di Surabaya. Kita cek ke sana rupanya belum dikirim," ujar Hilman.

Hilman mengatakan sudah dua kali mengirim surat ke Pengadilan Tipikor Surabaya mempertanyakan proses pengiriman berkas kasasi ke MA.

Bahkan dia tiga kali bolak-balik datang untuk menanyakan langsung kepada pihak pengadilan. Terakhir dua pekan lalu.

"Jawabannya belum dikirim ke sana (MA). Dia (Pengadilan Tipikor Surabaya) berjanji bulan ini (Agustus) akan dikirim. Yang jelas kita terus mendorong agar segera dikirim."

ujar Hilman.

Pada November 20l7, Kejaksaan Negeri Ponorogo menerima petikan banding perkara korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) 2012-2013 terdakwa Yuni Widyaningsih.

Putusan yang diketuk Pengadilan Tinggi Jawa Timur itu menyatakan Yuni Widyaningsih terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan 4 tahun penjara, dengan denda sebesar Rp200 juta dan uang pengganti sejumlah Rp600 juta. Namun dalam putusan tersebut tidak ada perintah penahanan terhadap Yuni Widyaningsih.

Pengadilan Tinggi menganulir putusan Pengadilan Tipikor Surabaya yang mem-vonis Yuni Widyaningsih dipenjara 1.5 tahun dan denda Rp50 juta subsider dua bulan.

Menurut majelis hakim banding, perbuatan Yuni Widyaningsih memenuhi dakwaan subs ida ir Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat 1 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

byu





Original Post

Arab Saudi Putuskan Idul Adha Pada 21 Agustus

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-08-13

RMOL. Pemerintah Arab Saudi menetapkan Idul Adha jatu pada Selasa pekan depan (21/8). Penetapan ini atas putusan Mahkamah Agung Arab Saudi.Mengutip The Saudi Press Agency , pun hari Arafah atau puncak dari ibadah haji tahunan akan jatuh pada Senin (20/8). Pada Hari Arafah, ratusan ribu jamaah ke Makkah.

Sementara, astronomi Uni Emirat Arab (UAE) memprediksikan Idul Adha jatuh pada Rabu (22/9).

Idul Adha identik dengan ibadah haji, rukun kelima dalam rukun Islam yakni berkurban.

Peringatan Idul Adha untuk menghormati pengorbanan Nabi Ibrahim atas kesediannya mengorbankan putranya Ismail sebagai bagian dari ketaatannya kepada perintah Allah SWT. [jto]

https://politik.rmol.co/read/2018/08/13/352163/Arab-Saudi-Putuskan-Idul-Adha-Pada-21-Agustus-



Original Post

Tidak Ada Misrepresentasi, Kewajiban SN Sudah Dipenuhi

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-8-13

Tidak Ada Misrepresentasi, Kewajiban SN Sudah Dipenuhi

HASIL EVALUASI HUKUM DAN FINANSIAL

Jakarta - Keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) yang menyatakan tidak terjadi misrepresentasi atas kewajiban pemegang saham Bank Dagang Negera Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim didasarkan atas hasil penilaian hukum (Legal Due Dilligence/LDD) oleh Kantor Hukum Lubis, Gani, Surowidjojo (LGS) serta penilaian keuangan (Financial Due Dilligence/FDD) yang dilakukan oleh Ernst and Young (EY).

neraca

Selanjutnya KKSK memutuskan seluruh kewajiban Sjamsul Nursalim sebagai pemegang saham BDNI berdasarkan perjanjian MSAA (Master Settlement and Acquisition Agreement) sudah dipenuhi.

Demikian diungkapkan oleh Kepala Divisi Aset Manajemen Investasi (AMI) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) periode 2002-2004 Ary Zulfikar saat memberikan keterangan sebagai saksi perkara dugaan korupsi terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Sjamsul Nursalim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri jaka, ta Pusat, Kamis-(9/8).

Lantas Ary menjelaskan panjang lebar mengenai proses dan hasil dari LDD dan FDD tersebut Dasarnya adalah keputusan Sidang Kabinet pada 7 Maret 20-O2."Keputusan KKSK 18 Maret 2002 merujuk keputusan Sidang Kabinet 7 Maret 2002. Keputusan Sidang Kabinet menjalankan perjanjian secara apa adanya," kata Ary.

Kepada debituryangsu-dah menjalankan kewajiban tapi belum sepenuhnya, jelas Ary, ditunjuk Konsultan Hukum untuk melakukan evaluasi kepatuh-an."Nah itu yang dijadikan dasar KKSK 18 Maret 2002," ujar dia.

Kata Ary, ada beberapa lembaga yang dibentuk untuk melakukan evaluasi yaitu Tun Bantuan Hukum (TBH), Tim Pengarah Bantuan Hukum (TPBH), Komite Pengarah (Oversight Commitee)."Yang melakukan evaluasi itu bukan BPPN sendiri tapiyangmelakukan evaluasi itu adalah perangkat yang dibentuk oleh KKSK. Nanti mereka yang akan melakukan evaluasi dan menyampaikan kepada BPPN. Dan BPPN menyampaikan kepada pemegang saham. Hasil kepada pemegang saham disampaikan lagi kepada TPBH dan OC, dianalisa, kemudian dilaporkan kepada KKSK," katanya

ladi hasil evaluasi LGS diserahkan kepada TBH kemudian TBH memberikan pendapat hukum yang disampaikan langsung kepada KKSK."LGS itu menyatakan bahwa perjanjian MSAA,

khususnya yang BDNI, iru adalah sah dan mengikat para pihak. Itu kajian pertama dia," ujarnya.

Kajian LGS, tambah Ary, juga menyinggung mengenai utang petambak."fadi seingat saya LGS mengungkapkan ada beberapa dokumen baik dokumen yang dikeluarkan oleh BPPN mengenai utang petambak juga bantahan dari pemegang saham. Nah itu diungkapkan semua dalam laporan LGS," katanya.

Skemanya adalah, jelas

Ary, Inti (Dipasena) menjamin kepada BDNI untuk membayar semua angsuran. Namun per Agustus 19-98, Inti tidak membayarkan pokok dan bunga pinjaman plasma dalam mata uang rupiah karena pada bulan tersebut BDNI dinyatakan sebagai BBO (Bank Beku Operasi)."Artinya BDNI pada bulan itu sudah di-takeover oleh BPPN," tuturnya

Menurut Ary, dalam MSAAkewajibanmenjamin Inti kepada utang petamb ak

sudah diungkapkan. Hasil evaluasi LGS juga menyatakan demikian."Dijamin oleh PT Inti Dipasena yang olehpemegangsaham digunakan sebagai aset pembayar atas kewajiban JKPS dan diterima oleh BPPN pada saat itu. Diungkapkan dalam perjanjian MSAA-nya," paparnya

Laporkan Secara Rinci

Pada bagian lain Ary mengatakan berdasarkan keputusan KKSK 7 Oktober 2002, BPPN diminta mela-

porkan secara rinci termasuk pelaksanaan FDD dan penyelesaian Dipasena untuk mendapat persetujuan KKSK.FDD dilakukan oleh EY untuk meneliti adakah pernyataan jaminan yang berbeda sehingga tiem-pengaruhi nilai d. I aset pembayar yang diserahkan oleh pemegang sahaan kepada BPPN. Untuk menguji misrep," katanya

Kesimpulan dari EY menyatakan bahwa aset yang diserahkan yaitu 3 perusahaan holding

mohar





Original Post

DKI BATALKAN ANGGARAN SHELTER WARGA BUKIT DURI

Media Cetak Koran Tempo Halaman 27
2018-8-13

DKI BATALKAN ANGGARAN SHELTER WARGA BUKIT DURI

Dinas diminta tak seenaknya mengalihkan anggaran ke program lain.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo. co. id

JAKARTA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta mencoret anggaran pembangunan shelter di Bukit Duri, Jakarta Selatan, senilai Rp 5,97 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018. Rumah sementara itu sedianya dibikin untuk warga Bukit Duri yang digusur karena program normalisasi Kali Ciliwung

pada 2016.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Meli Budiastuti, menuturkan anggaran tersebut terpaksa dihapus lantaran hingga sekarang tidak tersedia lahannya. "Jadi, kami matikan anggarannya," tutur dia kepada Tempo, Jumat lalu.

Menurut Meli, timnya sudah menjalankan survei ke lokasi yang diusulkan oleh warga Bukit Duri di Setia-Ciliwung, sekitar 300 meter dari bibir Sungai

Ciliwung. Namun Dinas tak bisa membeli lahan tersebut karena pemiliknya belum menawarkan lahan. Bukti kepemilikan lahan masih berupa girik sehingga perlu diteliti dulu sebelum dibeli. Apalagi, di Setia Ciliwung masih banyak bangunan beserta penghuninya.

Rencana pembangunan rumah sementara disampaikan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan. Dia menyatakan shelter untuk warga Bukit Duri diperlukan sampai pemerintah rampung membangun kampung susun. Dalam kampanye pemilihan gubernur 2017, Anies

bahkan meneken kontrak politik dengan warga Bukit Duri soal pembangunan kampung susun.

Pada 28 Mei lalu, Pengadilan Tinggi Jakarta menolak banding Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Hakim menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan class action warga Bukit Duri pada 25 Oktober 2017 dan memutuskan pemerintah DKI, Balai Besar, dan BPN DKI membayar ganti rugi Rp 200 juta untuk tiap penggugat.

Sementara itu, Meli menyatakan belum bisa memastikan apakah anggaran shelter akan dimasukkan ke APBD 2019. Dia beralasan, Bukit Duri masuk dalam prog ram community action plan (CAP) dan belum dipastikan apakah warga akan dibangunkan kampung deret atau kampung susun. "Hasil CAP itu akan menentukan anggarannya," ujar dia.

Kuasa hukum warga Bukit Duri, Vera Wenny Soemarwi, kecewa atas penghapusan anggaran tersebut. Menurut dia, DKI wajib menyediakan hunian sementara (shelter) sampai ada hunian permanen bagi

93 lahan di RW 10, 11, dan 12 yang digusur. Vera juga memastikan, pemilik lahan di Setia Ciliwung siap menjual lahannya kepada DKI. "Ini enggak ada political will dari pemerintah untuk membangun shelter, " kata dia.

Vera pun mengungkapkan upaya DKI menawarkan bantuan uang sewa karena belum bisa membangun shelter sampai kampung susun dibangun. "Mau enggak mau, kami ikut mekanisme bantuan biaya sewa itu."

Anggota Komisi Bidang Pembangunan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta, Maruara Siahaan, pun mengkritik penghapusan anggaran pembangunan shelter. "Seharusnya dilihat dulu, apakah di sana memungkinkan pembangunan shelter. (Dinas Perumahan) jangan main anggarkan saja," tutur politikus PDI Perjuangan itu.

Dia berjanji akan menyoroti usul penghapusan anggaran tersebut dalam rapat Badan Anggaran. Maruara berpendapat, Dinas tak bisa seenaknya mencoret anggaran kemudian mengalihkannya ke program lain.

Gangsar Parikesit





Original Post

PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK JONO

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 24
2018-8-13

PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK JONO

Pelapor kasus penambangan liar dibui dan dihukum denda ratusan miliar rupiah. Mengabaikan prinsip perlindungan.

fONO, eks Kepala Dinas Pertambangan dan Energi di Kalimantan Timur, semestinya mendapatkan perlindungan hukum. Ia telah berani melaporkan praktik penambangan ilegal di wilayahnya. Kenyataannya, ia kini dihukum penjara dan denda ratusan miliar rupiah karena laporannya itu. Penegak hukum justru mengabaikan prinsip hukum untuk melindungi peniup peluit sebuah kejahatan. Penyidik kepolisian hingga hakim agung di Mahkamah Agung mengesampingkan imunitas pelapor seperti diatur Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 10 undang-undang tersebut menyatakan saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan atau kesaksian yang

akan, sedang, dan/atau telah diberikan.

Langkah Jono melaporkan dugaan penambangan batu bara ilegal PT Pasir Prima Coal Indonesia di Kabupaten Penajam Pa-ser Utara semestinya mendapatkan apresiasi, la melaporkan perusahaan milik Hengky Wijaya Oey itu karena menambang di area hutan tanpa izin pinjam pakai kawasan, tidak membayar royalti dan iuran rutin, serta tak menguruk lubang tambang. Berbeda denganjono, selama ini kebanyakan orang dalam pemerintahan menutup rapat penyimpangan di wilayahnya. Mereka tak punya nyali atau terguyur uang suap.

Sejak awal, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur terkesan tak serius menindaklanjuti laporan Jono. Sampai saat ini, nasib la-

poran itu tidak jelas kendati Jono kerap bolak-balik mengeceknya. Upaya Jono meminta Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI mengawal laporannya juga sia-sia belaka.

Polisi begitu sigap justru ketika Pasir Prima Coal balik melaporkan Jono dengan tuduhan pemalsuan izin tambang perusahaan lain, PT Mandiri Sejahtera Energindo. Perusahaan ini menggantikan Pasir Prima Coal yang dicabut izinnya karena diduga melakukan penambangan liar dan tak membayar royalti.

Tak sampai dua bulan setelah laporan itu, polisi menetapkan Jono sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini terkesan serampangan karena hanya bersandar pada keterangan anak buah Jono. Dengan kesaksian sepihak tersebut, Pengadilan Negeri Tanah Grogot seharusnya membebaskanjono, bukan malah menghukumnya tujuh bulan penjara.

Tidak lama setelah putusan itu, polisi menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan untuk perkara atasan Jono, Bupati Penajam Paser Utara Andi Harahap, atas laporan yang sama dari Pasir Prima Coal. Padahal di persidangan terbukti setiap tindakan dan kebijakan Jono dalam penerbitan izin tambang atas perintah bupati. Dalam hal ini, polisi mengabaikan asas keseta-

raan yang sama di depan hukum.

Tak hanya harus menjalani pidana kurungan, pria 57 tahun yang bakal pensiun sebagai pegawai negeri sipil pada Januari 2019 itu juga mesti membayar ganti rugi Rp 200 miliar atas gugatan perdata Pasir Prima Coal seperti diputuskan majelis kasasi Mahkamah Agung. Majelis pimpinan Soltoni Mohdally ini mengabaikan putusan peninjauan kembali perkara tata usaha negara yang menyatakan pemberian izin tambang kepada Pasir Prima Coal bermasalah.

Sebagai gerbang terakhir keadilan, Mahkamah Agung selayaknya mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Jono agar bebas dari tuduhan pemalsuan izin tambang PT Mandiri Sejahtera Energindo. Selain karena statusnya sebagai pelapor yang mesti dilindungi, putusan peninjauan kembali Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan izin tambang Mandiri Sejahtera asli dan sesuai dengan undang-undang.

Jono perlu dilindungi agar tidak ada ketakutan pada mereka yang hendak melaporkan suatu kejahatan.

BERITA TERKAIT Ol HALAMAN 72

REDAKSI





Original Post

ADU KUAT DI KUTA PARADISO

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 66
2018-8-13

ADU KUAT DI KUTA PARADISO

Pemilik Hotel Kuta Paradiso, Bali, menjadi tersangka di Kepolisian Daerah Bali karena laporan pengusaha Tomy Winata. Saling gugat dan lapor demi menguasai hak tagih piutang US$ 17 juta.

ARTONO Karjadi tak pernah menyangka penjualan dua puluh lembar saham miliknya di PT Geria Wijaya Prestige kepada adiknya berujung pidana. Perusahaan ini mengelola Kuta Paradiso, hotel bintang lima di jantung kawasan wisata Pantai Kuta di Bali. Pria 65 tahun itu merasa penjualan saham tersebut urusan bisnis biasa. "Saya bingung, di mana masalahnya?" kata Hartono ketika ditemui Tempo pada Selasa pekan lalu. "Saya juga baru diperiksa satu kali."

Hartono berstatus tersangka di Kepolisian Daerah Bali sejak 20 Juli lalu. Polisi me-

nuduhnya telah memberikan keterangan palsu dalam akta autentik dan penggelapan terkait dengan tindakan menjual 20 lembar saham senilai sekitar Rp 200 juta di Geria Wijaya kepada sang adik pada November 20ll.

Adalah pengusaha Tomy Winata yang melaporkan Hartono ke polisi. Dalam laporan pengaduannya, Tomy merasa dirugikan atas penjualan tersebut. Laporan ini hanya berselang dua pekan setelah Tomy meneken kesepakatan pengalihan hak tagih piutang China Construction Bank Indonesia sebagai kreditor terhadap Geria Wijaya, akhir Februari lalu. "Kalau Geria Wi-

jaya membayar utang, tentu tidak ada tuntutan hukum," ujar Tomy dalam jawaban tertulisnya kepada Tempo.

China Construction Bank Indonesia memperoleh hak tagih piutang dari Bank Multicor, salah satu yang mengucurkan duit ke Geria Wijaya untuk membangun Kuta Paradiso. Selain Multicor, ada enam bank lain yang jadi kreditor, yaitu Bank Arta Niaga Kencana, Bank Indonesian Investment International (Indovest), Bank Finconesia, Bank Rama, Bank Dharmala, dan Bank PDFCI. Sindikasi bank ini meminjamkan uang ke Geria Wijaya sebesar US$ I7juta.

Pengacara Tomy, Desrizal, mengatakan kliennya melaporkan Hartono karena mengalihkan saham tanpa persetujuan para kreditor. "Yang kami tahu, jual-beli saham itu tak pernah dimintakan persetujuan kepada kreditor," ucap Desrizal.

Hartono mengatakan hak tagih utang itu sudah diserahkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional ketika terjadi krisis moneter pada 1998 hingga berujung pengalihan kepada Fireworks Ventures Limited, perusahaan cangkang di British Virgin

Hotel Kuta Paradise Bali.

Islands. "Penjualan saham itu sudah seizin Fireworks," katanya.

Pengacara Fireworks, Berman Sitompul, mengakui kliennya sudah memberi persetujuan atas penjualan saham Hartono di Geria Wijaya. "Dengan diminta persetujuan dari Fireworks, status saham itu masih tetap dalam keadaan dijaminkan," ujar Berman.

Hartono menuding polisi terlalu terburu-buru merespons laporan Tomy Winata. Sikap tergesa-gesa itu, kata dia, terlihat dari jumlah saksi yang diperiksa masih sedikit tapi polisi sudah menetapkannya sebagai tersangka. Fireworks, misalnya, belum dimintai keterangan mengenai pengalihan saham tersebut. Berman membenarkan kabar bahwa kliennya belum dipanggil polisi. "Akan kami jelaskan kalau dipanggil polisi," tuturnya.

Kepala Bidang Humas Polda Bali Komisaris Besar Hengky Widjaja membantah jika penyidik polisi dinilai tergesa-gesa da-

lam mengusut perkara tersebut. Ia mengatakan polisi mengusut kasus itu hampir sekitar enam bulan hingga menetapkan Hartono sebagai tersangka. "Kami profesional saja," katanya.

Dalam perkara ini, penyidik sudah memeriksa 15 saksi, termasuk komisaris dan karyawan Geria Wijaya, serta beberapa ahli perdata dan pidana. Tomy Winata juga sudah dua kali diperiksa.

SEBERMULA Gerta Wijaya Prestige mendapatkan kucuran kredit US$ 17 juta dari tujuh bank sindikasi untuk mendirikan hotel yang saat itu bernama Sol Elite Paradiso di atas tanah seluas 17 hektare di kawasan Kuta, 23 tahun silam. Tiap bank memberi pinjaman US$ 2 juta, kecuali Bank PDFCI sebesar US$ 5 juta. Bank PDFCI sekaligus ditunjuk sebagai agen fasilitas ketujuh bank.

Pinjaman dengan bunga 5 persen ini dipatok jatuh tempo pada 28 November 2000. Untuk memuluskan pinjaman itu, Geria Wijaya menjaminkan tiga sertifikat tanah seluas 17 hektare yang sekarang di atasnya berdiri hotel; beberapa tagihan dokumen, proyek, piutang, dan asuransi perusahaan; gadai saham milik Harijanto Karjadi, Hermanto Karjadi, dan Hartono Karjadi; serta jaminan pribadi Harijanto Karjadi.

Setelah tiga tahun berjalan, ketujuh bank dengan diwakili Bank PDFCI itu mengajukan permohonan eksekusi hak tanggungan Geria Wijaya ke Pengadilan Negeri Den-

pasar dengan dalih pengutang melakukan wanprestasi. Permohonan ini akhirnya dikabulkan. Sebelum dieksekusi, Geria Wijaya melawannya. "Kami menggugat balik ke pengadilan," ujar Risky Dwi Cahyo Putra, kuasa hukum Geria Wijaya. Ia mengatakan upaya perlawanan kliennya dikabulkan pengadilan, sehingga eksekusi hak tanggungan dibatalkan.

Ketika kedua pihak saling gugat di pengadilan, terjadi krisis moneter pada 1998. Tiga dari tujuh bank sindikasi itu pun masuk pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yaitu Bank Rama, Bank Dharmala, dan Bank PDFCI. Karena tak sanggup memenuhi kewajibannya, aset ketiga bank itu diambil alih BPPN, termasuk hak tagih piutang kepada Geria Wijaya.

Pada 2000, BPPN atas nama Bank Rama, Bank PDFCI, dan Bank Dharmala membuat kesepakatan dengan Bank Multicor, Bank Arta Niaga Kencana, Bank Indovest, Bank Finconesia, serta Bank Danamon Indonesia, yang mengambil alih posisi agen fasilitas dari PDFCI. Isi kesepakatan mereka adalah bank-bank sindikasi menyerahkan wewenang mengurus penyelesaian utang Geria Wijaya ke BPPN.

Setelah perjanjian itu, BPPN menyita aset dan hak tagih piutang dari sindikasi bank-bank tersebut pada akhir 2000. Empat tahun kemudian, beberapa bulan sebelum BPPN dibubarkan, hak tagih piutang bank-bank itu dilelang. Pemenang lelang ini adalah PT Millenium Atlantic Securities.

Millenium hanya satu tahun memegang hak tagih piutang, lantas menjualnya ke Fireworks Ventures Limited. Perusahaan investasi yang berbasis di British Virgin Islands ini baru saja didirikan, persisnya pada 22 April 2004. Sesuai dengan akta perusahaan, saham perseroan dimiliki Linda Chan Lay Hoon sebesar US$ 50 ribu.

Dalam proses lelang inilah terjadi perbedaan tafsir antara Geria Wijaya, Fireworks, dan para pemegang hak tagih piutang. Geria Wijaya dan Fireworks menganggap BPPN melelang seluruh piutang ketujuh bank. Maka Fireworks merasa hak tagih piutang yang dibelinya dari Millenium adalah piutang untuk ketujuh bank sindikasi. "Kami tidak menemukan ada dokumen yang menyebut bahwa BPPN hanya melelang piutang ketiga bank," kata Berman Sitompul, kuasa hukum Fireworks. Kuasa

hukum Ceria Wijaya, Rizky Dwi Cahyo Putra, mengiyakan soal itu.

Pihak Tomy Winata berpendapat berbeda. Desrizal, pengacara Tomy, mengatakan kliennya tetap meyakini BPPN hanya melelang hak tagih piutang tiga bank yang masuk pengawasan pemerintah. Tafsiran ini yang jadi dasar Tomy melaporkan Hartono Karjadi ke Kepolisian Daerah Bali.

Desrizal mengaku memiliki bukti kuat atas pendapat kliennya tersebut. Bukti itu adalah Surat Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional Nomor 5-OO9/PMH-TPBPPN/O3O4 tertanggal 18 Maret 2004. Surat ini ditujukan ke Bank Danamon yang berisi penyampaian pengalihan hak tagih BPPN, yaitu eks Bank Dharmala, Bank Rama, dan Bank PDFCI, kepada PT Millenium Atlantic Securities. "Di surat ini sangat jelas disebut hak tagih BPPN hanya eks Bank Dharmala, Bank Rama, dan Bank PDFCI," ujar Desrizal.

Bukti lain yang dimaksudkan Desrizal adalah putusan pengadilan atas gugatan Bank Agris pada 2011 dan Bank Gaston Investments Limited pada 2013 ke PT Geria Wijaya Prestige. Bank Agris dan Bank Gaston adalah dua pemilik hak tagih piutang yang memperoleruiya dari tujuh kreditor awal Geria Wijaya.

Bank Agris dan Bank Gaston memperoleh hak tagih piutang melalui proses panjang. Ceritanya, setelah BPPN melelang hak tagih piutang bank-bank sindikasi, piutang keempat bank ke Geria Wijaya, yaitu Bank Arta Niaga Kencana, Bank Indo-vest, Bank Finconesia, dan Bank Mul-ticor, juga beralih secara bertahap ke

perusahaan lain.

Bank Agris merupakan penjelmaan nama dari Bank Finconesia. Agris lantas menjual hak tagih piutangnya kepada Al-fort Capital Limited pada 2011. Lalu Bank Arta Niaga Kencana melakukan merger dengan PT Bank Commonwealth pada 2007. Selanjutnya, hak tagih piutang Bank Commonwealth dijual lagi kepada PT Moneta Capital pada 2011. Satu tahun kemudian, Moneta menjualnya kembali kepada Alfort Capital Limited. Dari Alfort dijual lagi kepada Gaston Investments Limited.

Adapun Bank Indovest dilikuidasi oleh pemerintah. Lalu hak tagih piutang Indovest ke Geria Wijaya diserahkan kepada Kantor Pengurusan PiutangdanLelangNe-gara. Terakhir, hak tagih piutang Bank Mul-ticor beralih ke China Construction Bank Indonesia, hingga ke Tomy Winata.

Komisaris PT Geria Wijaya Prestige (Hotel Kuta Paradiso) Hartono Karjadi didampingi kuasa hukumnya, Rizky Dwi Cahyo Putra (kiri), dan kuasa hukum Fireworks Ventures Limited, Berman Sitompul.

Para pemilik hak tagih piutang ini menggugat secara perdata Geria Wijaya. Bank Agris menggugat Geria Wijaya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2011 dan Gaston Investments menggugat Geria Wijaya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2013. Pengadilan mengabulkan gugatan kedua bank ini dan meminta Geria Wijaya membayar kerugian mereka masing-masing sebesar US$ 20 juta. "Gugatan kedua bank ini jadi bukti kuat buat kami," ujar Desrizal.

Tomy Winata ikut menggugat perdata Geria Wijaya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Desrizal mengatakan tujuan gugatan itu agar Geria Wijaya mau membayar utangnya. Dalam gugatannya ini, Tomy meminta pengadilan mengesahkan nilai utang Geria Wijaya yang mencapai US$ 30 juta. Nilai ini memperhitungkan pokok pinjaman, bunga, dan jaminan lain. Berman Sitompul mengaku telah mengetahui gugatan tersebut. Karena itu, ia mengatakan kliennya akan melawan dan berencana menggugat balik mereka.

RUSMAN PARAQBUEQ/ANTON APRIANTO





Original Post

PERLAWANAN TERAKHIR SANG PELAPOR

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 72
2018-8-13

PERLAWANAN TERAKHIR SANG PELAPOR

Mantan Kepala Dinas Pertambangan Penajam Paser Utara dibui dan dihukum membayar ganti rugi ratusan miliar rupiah setelah melaporkan kasus penambangan batu bara ilegal ke polisi. Tersebab kejanggalan putusan Mahkamah Agung.

D

ARI Bandar Udara Soekarno-Hatta di Tangerang, Jono bergegas menuju kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa awal Agustus lalu. Pegawai negeri sipil Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara ini hendak melaporkan dugaan penerbitan izin pertambangan PT Pasir Prima Coal Indonesia. "Ini laporan yang ketiga," ujar pria 57 tahun itu tidak lama setelah menyerahkan laporan ke Bagian Pengaduan Masyarakat KPK.

Jono kembali melaporkan kasussjtu karena komisi anti-korupsiHaJ merespons dua pengaduan yaig4a-kirimse-belumnya pada 2014 dan 2016. Padahal, kata dia, semua bukti dokumen dan kesaksian, putusan pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung, serta foto sudah diserahkan. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan belum mengetahui laporan Jono tersebut. "Nanti saya cek dulu karena tidak semua laporan pimpinan tahu," ujar Agus.

Menurut Jono, pemberian kembali izin tambang Pasir Prima terindikasi korupsi karena bertentangan dengan sejumlah undang-undang. Pencabutan izin oleh bupati sebelumnya, Andi Harahap, kata dia, memiliki dasar kuat. Jono mencontohkan, perusahaan itu menambang batu bara tanpa mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan. Selain itu, bekas lahan tambang yang membentuk danau-danau mini di kawasan hutan sekarang dibiarkan begitu saja.

Perusahaan yang sahamnya dimiliki PT MYS Utama Mandiri dan Hengky Wijaya

Oey itu, menurut Jono, tak pernah membayar royalti, tidak pernah melaporkan kegiatan penambangan, dan tidak pernah memberikan jaminan reklamasi. Pemegang saham mayoritas PT MYS Utama Mandiri adalah PT Artha Perdana Investama milik Sukardi Tandjijono Tang. "Pemerintah daerah sudah beberapa kali menegur, tapi tidak digubris," ujar Jono, yang saat itu menjadi Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Penajam Paser Utara.

Dengan segudang persoalan itu, Jono mengatakan, keputusan Bupati Yusran Aspar "menghidupkan" kembali izin pertambangan Pasir Prima janggal dan menabrak aturan. Karena lahan itu sudah dimiliki secara sah oleh PT Mandiri Sejahtera Energin-do, Yusran mencabut paksa izin pertambangan perusahaan tersebut agar Pasir Prima bisa beroperasi kembali pada Januari 2014. Ketika itu, Yusran baru setengah tahun memimpin Penajam Paser Utara menggantikan Andi Harahap.

Atas keputusan Yusran ini. Mandiri Sejahtera menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Lima bulan kemudian, PTUN Samarinda membatalkan keputusan Yusran karena izin pertambangan Pasir Prima dianggap melanggar peraturan. Hakim memerintahkan Bupati Yusran mencabut keputusan pembatalan izin Mandiri Sejahtera. Kendati sudah ada putusan itu, Pasir Prima tetap melakukan penambangan di area 3.964 hektare. Menurut laporan Jono ke KPK, Pasir Prima melakukan penambangan ilegal sekitar 1 juta metrik ton atau senilai Rp 857,85 miliar. Yusran Aspar belum bisa dimintai tang-

gapan perihal laporan Jono. Nomor telepon selulernya tidak aktif ketika dihubungi. Anggota tim hukum pemerintah daerah Penajam Paser Utara, Pitono dan Gunawan, yang menangani sengketa Pasir Prima, tidak mau berkomentar mengenai laporan Jono. "Pak Yusran sudah tidak menjadi bupati sejak 31 Juli lalu, jadi kami tak bisa berkomentar soal dia," katanya.

Pengacara Pasir Prima Coal, Deni Ramon Siregar, mengatakan laporan Jono ke KPK itu tidak memiliki dasar yang kuat. Menurut dia, tudingan kliennya mengemplang pajak dan menambang di kawasan hutan produksi tidak beralasan. "Semua" sesuai dengan undang-undang," ujar Deni.

Pada November 2011, menurut Deni, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanah Grogot mengeluarkan putusan yang mengesahkan izin Pasir Prima. Setahun kemudian, PTUN Jakarta mengeluarkan putusan serupa. Dua putusan ini, kata dia, menjadi dasar penerbitan izin pertambangan Pasir Prima. "Kami justru yang bertanya-tanya bagaimana bisa mereka mendapat konsesi dari Bupati," ucap Deni.

Jauh sebelum ke KPK, Jono melaporkan dugaan praktik penambangan ilegal Pasir Prima Coal ke Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Maret 2011. Alih-alih menjerat para pihak yang dilaporkan sebagai penambang ilegal, polisi malah menetapkan Jono sebagai tersangka atas laporan

Pasir Prima yang menuduhnya memalsukan izin pertambangan Mandiri Sejahtera Energindo. Perkara itu berlanjut hingga ke pengadilan. Setahun kemudian, Pengadilan Negeri Tanah Grogot menghukum Jono selama tujuh bulan penjara atas laporan Pasir Prima.

Adapun laporan Jono yang mengadukan Pasir Prima tidak jelas kelanjutannya. Menurut seorang sumber penegak hukum, pengusutan perkara mendadak berhenti karena ada intervensi seorang perwira

tinggi di kepolisian ("Jejak Perwira di Lahan Penajam", majalah Tempo edisi 19-25 Oktober 2015).

Pasir Prima Coal melakukan perlawanan atas putusan PTUN itu dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada 13 Mei 2015. Pasir Prima menggugat Mandiri Sejahtera, Jono, dan Bupati Penajam Paser Utara dengan tuntutan ganti rugi Rp 300 miliar. Perusahaan itu juga meminta hakim "menghidupkan" izin operasi tambangnya.

Lahan tambang batu bara di Desa Mentawir, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Pasir Prima memenangi gugatan hingga tingkat kasasi. Dalam putusan yang diketuk majelis kasasi pimpinan Soltoni Mohdally pada akhir Mei 2017 itu, Mandiri Sejahtera dan Jono diperintahkan membayar ganti rugi Rp 200 miliar. Putusan itu tak menyebut ganti rugi juga dikenakan kepada Bupati Penajam Paser Utara yang saat itu dijabat Yusran Aspar. "Putusan ini menegaskan kami yang berhak atas lahan itu," ujar Deni.

Baru awal Juli lalu, salinan kasus perdata Mahkamah Agung itu sampai ke Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Pada 4Juli lalu, Ketua Pengadilan Negeri Agus Darmanto ditemani panitera muda Sunar Baskoro memanggil Mandiri Sejahtera dan Jono untuk memberikan peringatan agar melaksanakan putusan kasasi perdata tersebut (aan-maning). "Kami ketika itu memberi tenggat delapan hari," ucap Sunar.

Mandiri Sejahtera meminta waktu karena akan melakukan perlawanan atas putusan itu dengan mengajukan permohonan peninjauan kembali. Menurut Komisaris Mandiri Sejahtera, Edi, putusan itu janggal karena perusahaannya tidak ada urusannya dengan penerbitan izin tambang. Sedangkan bupati sebagai pihak yang menerbitkan izin, kata Edi, justru tidak terkena hukuman ganti rugi. "Ini gugatannya salah alamat," ujarnya.

Jono juga mengajukan permohonan peninjauan kembali sebagai perlawanan hukum terakhir. Pria yang bakal pensiun sebagai PNS pada Januari 2019 ini mengaku bingung bagaimana caranya membayar ganti rugi sebesar itu. Sebagai pegawai negeri, ia mengaku hanya menerima gaji Rp 5 juta per bulan. Duit itu pun, kata dia, untuk membiayai tiga anaknya yang masih bersekolah. Dua anak Jono lainnya sudah berumah tangga.

Jono mengatakan hanya memiliki aset satu rumah sederhana seluas 150 meter persegi, yang selama ini menjadi tempat tinggal keluarganya. "PK ini diajukan agar saya mendapatkan keadilan karena putus-.an peninjauan kembali PTUN sudah menyatakan izin Mandiri Sejahtera itu sah, tidak bodong," ujarnya.

ANTON APRIANTO/SETRI YASRA





Original Post

BEREBUT EMAS HITAM DI PENAJAM

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 74
2018-8-13

BEREBUT EMAS HITAM DI PENAJAM

DUA perusahaan bersengketa

memperebutkan lahan batu bara

di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Bekas Kepala Dinas Pertambangan dan

Energi, Jono, menjadi korban dari

sengketa panjang itu.

MH

PT Pasir Prima Coal Indonesia mulai menambang di hutan Desa Mentawir dengan izin uji coba penjualan batu bara 10 ribu ton.

2OM

15 Februari

Pasir Prima melakukan eksploitasi batu bara besar-besaran diduga tanpa memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan, membuat sumur-sumur besar tanpa ada izin analisis mengenai dampak lingkungan, dan tidak memberikan royalti. Pemiliknya adalah Nonny Oentoro dan Hengky Wijaya Oey.

2007

Oktober

Pemerintah daerah Penajam Paser Utara menghentikan kegiatan penambangan Pasir Prima karena dianggap merambah kawasan hutan.

Akhir

Bupati Penajam Paser Utara Andi Harahap mengeluarkan izin pertambangan PT Mandiri Sejahtera Energindo menggantikan Pasir Prima Coal.

2011

Januari

Pasir Prima melalui Hengky Wijaya Oey melaporkan Bupati Andi Harahap serta Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Jono dengan tuduhan pemalsuan izin pertambangan Mandiri Sejahtera.

Februari

Pemerintah Penajam Paser Utara mencabut kuasa pertambangan Pasir Prima karena tetap tidak membayar royalti dan merambah kawasan hutan.

Maret

Jono melaporkan Pasir Prima ke Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dengan tuduhan illegalminingdan tidak membayar royalti.

Mel

Polisi menetapkan Jono sebagai tersangka pemalsuan izin usaha pertambangan Mandiri Sejahtera. Satu bulan berselang, Jono ditangkap.

2012

Mel

Pengadilan Negeri Tanah Grogot memvonis Jono tujuh bulan penjara.

2013

Desember

Bupati Penajam Paser Utara yang baru, Yusran Aspar, mencabut izin operasi Mandiri Sejahtera dan mengalihkannya ke Pasir Prima.

2014

Februari

Mandiri Sejahtera menggugat pencabutan izin operasi oleh bupati ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

April

PTUN mengabulkan gugatan Mandiri

Sejahtera. Pasir Prima mengajukan permohonan banding, tapi kalah.

2011

Februari

Pasir Prima masih melakukan penambangan.

31 Maret

Mandiri Sejahtera melaporkan penambangan ilegal Pasir Prima ke polisi.

22 April

Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Pasir Prima atas putusan PTUN soal izin tambangnya. Perusahaan ini lantas mengajukan permohonan peninjauan kembali.

13 Mel

Pasir Prima menggugat perdata Mandiri Sejahtera, Jono, dan Bupati Penajam Paser Utara dengan tuntutan ganti rugi Rp 300 miliar. Perusahaan ini juga meminta hakim "menghidupkan" izin operasi tambangnya.

2016

18 Januari

Pengadilan Negeri Tanah Grogot mengabulkan gugatan perdata Pasir Prima serta menghukum Mandiri Sejahtera dan Jono membayar ganti rugi USJ 22,3 juta dan Rp 3 miliar.

24 Maret

Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali tata usaha negara Pasir Prima.

2017

29 Mei

Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Mandiri Sejahtera dan menguatkan kemenangan Pasir Prima. Majelis kasasi menghukum perusahaan itu dan Jono denda ganti rugi Rp 200 miliar secara tanggung renteng. Putusan ini diserahkan kepada pihak beperkara pada U Juli lalu.

ISTIMEWA





Original Post

Media