HEADLINE Siapa Berhak Isi Kursi Kosong Wagub DKI, Gerindra atau PKS

Media Online LIPUTAN 6
2018-08-14

Liputan6.com, Jakarta - Setelah sempat berebutposisi cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2019, persainganPartai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berlanjut ke kursiWagub DKI Jakarta yang ditinggalkan Sandiaga Uno.

Sebagai pengusung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI 2017, memang hanya dua partai itu yang berhak menduduki posisi DKI-2.

Ketua Dewan Syuro PKS Salim Segaf Al Juffri mengatakan, posisi Wagub yang lowong akan diisi oleh kadernya. Dia beralasan, Partai Gerindra sudah mendapat jatah kursi capres dan cawapres. Maka, kursi Wagub DKI yang kosong akan menjadi milik PKS.

Namun, hal tersebut dibantah Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik. "Enggak ada masa jabatan ditukar-tukar begitu. Menurut saya enggak ada," tegas Taufik kepada Liputan6.com di Jakarta, Senin (13/8/2018).

Dia mengatakan, PKS tak perlu ngotot untuk segera menempati posisi yang ditinggalkan Sandiaga itu. Ikuti saja aturan yang ada, yaitu dengan mengirimkan calon yang akan dipilih DPRD DKI Jakarta.

"Tidak harus buru-buru. Nanti kan ada dua nama, satu dari Gerindra dan satu dari PKS. Jadi silakan usulkan nama, kan yang memilih tetap DPRD di rapat paripurna," tegas Taufik.

Namun, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan hal yang berbeda. Dia mengatakan, memang ada kesepakatan antara kedua parpol pengusung, Gerindra dan PKS, bahwa posisi Wagub DKI yang kosong akan diisi oleh kader PKS.

"Ya, ada semacam kesepakatan itu. Tapi nanti tergantung partai pengusung, dalam hal ini Gerindra dan PKS," ujar Fadli Zon kepada Liputan6.com, Senin (13/8/2018).

Dia mengatakan, kesepakatan tentang direlakannya kursi Wagub DKI Jakarta untuk PKS berdasarkan komitmen yang sudah diputuskan sebelumnya.

"Kecenderungannya ada ke sana (PKS), karena merupakan bagian dari negosiasi waktu itu," jelas Fadli.

Sementara, pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, sudah selayaknya kursi yang ditinggalkan Sandiaga diserahkan kepada PKS. Sejumlah argumen dia kemukakan untuk mendukung klaim tersebut.

"Karena PKS sudah banyak mengalah. Pilpres sekarang mengalah, Pilkada DKI 2017 mengalah, Pilkada Jabar 2018 mengalah, Pilpres 2014 mengalah. Gerindra itu mesti berkaca. Jangan rakus dengan kekuasaan," kata Pangi Syarwi kepada Liputan6.com, Senin (13/8/2018).

Dia mengingatkan, yang namanya berkoalisi itu tak boleh memikirkan diri sendiri, melainkan harus pula melihat perimbangan kekuasaan di antara parpol yang berkoalisi.

"Ingat, yang namanya berkoalisi atau bersekutu nggak boleh menang sendiri, maunya sesuka hati. Harus berbagi dan power sharing dengan sekutu. PKS sudah terlalu sangat baik sama Gerindra," ujar Pangi Syarwi.

Infografis Siapa Pengganti Sandiaga Uno di Kursi DKI2? (Liputan6.com/Triyasni)Akademisi ilmu politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah itu melanjutkan, jika Gerindra tetap ngotot mengisi jabatan Wagub DKI Jakarta, siap-siap saja kehilangan dukungan dari PKS di wilayah Jakarta.

"Kalau ujung ceritanya nanti masih Gerindra Wagub DKI, lebih baik kader grassroot PKS nggak usah all out atau habis-habisan memenangkan Gerindra, enggak ada gunanya. Lebih baik tidur saja, nggak usah bergerak. Kader PKS itu juga bisa marah," tegas pengamat kelahiran 32 tahun lalu itu.

Dia mengatakan, ini waktu yang pas dan tepat bagi Gerindra mengambil empati dan menunjukkan ke PKS bahwa parpol pimpinan Prabowo itu adalah partai yang punya etika dan mengerti nuansa kebatinan parpol sekutunya.

"Kalau kali ini lepas lagi wagub dari kader PKS, maka luka dan kecewa kader PKS akar rumput makin dalam. Ini jelas akan mempengaruhi loyalitas PKS memenangkan Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019," pungkas Pangi Syarwi.

Sementara, Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes memprediksi Gerindra dan PKS bakal mencari titik kompromi dan akan menyepakati nama calon dari PKS.

"Kalau posisi Sandiaga kembali diisi oleh orang Gerindra itu saya kira akan mengganggu hubungannya dengan PKS. Dugaan saya mereka akan menyepakati dari PKS," jelas Arya kepada Liputan6.com, Senin (13/8/2018).

Karena itu dia berharap Gerindra legowo dan memuluskan jalan bagi kader PKS untuk mengisi kursi wakil Anies Baswedan itu. Dia beralasan, selama ini Gerindra sudah mendapatkan banyak hal dari koalisinya dengan PKS, sehingga kini saatnya untuk membalas budi.

"Lihat saja PKS yang bisa mengalah dalam posisi wapres. Jadi, idealnya dalam kompromi itu, dugaan saya, mereka akan memberikan kepada PKS," tambah Arya.

Saksikan video pilihan di bawah ini

Teka-teki siapa pengganti Sandiaga Uno sebagai Wakil Gubernur DKI masih belum jelas. Kemendagri memastikan pengganti Sandi akan diputuskan dalam sidang Paripurna DKI.

1 dari 3 halaman3 Nama untuk DKI-2Mardani Ali Sera.Sejumlah nama dimunculkan Gerindra dan PKS untuk mengisi posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang lowong. Gerindra, misalnya, memunculkan nama Muhammad Taufik yang kini menjabat sebagai Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta. Saat ditanyakan, dia tak menampik kalau menjadi andalan Gerindra untuk mengisi jabatan yang kosong tersebut.

"Kira-kira begitu," ujar Taufik ketika dikonfirmasi soal dirinya yang menjadi calon kuat pengganti Sandiaga dari Gerindra.

Namun, dia mengakui kalau Gerindra hingga kini belum memutuskan nama yang akan dibawa ke paripurna DPRD DKI Jakarta.

Hal yang sama diutarakan Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo. Dia mengatakan, terkait nama yang diusulkan dari PKS untuk diajukan sebagai pengganti Sandiaga akan ditetapkan oleh DPP.

"Hingga hari ini saya belum dapat info definitif nama tersebut. Mudah-mudahan dalam waktu dekat segera ada keputusan nama yang akan diajukan," ujar Syakir kepada Liputan6.com, Senin (13/8/2018).

Dia juga mengatakan, pihaknya belum mengetahui kebenaran dua nama, yaitu Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, yang akan dipilih untuk menduduki posisi DKI-2.

"Kedua nama tersebut kader terbaik PKS. Tapi saya belum dapat info definitif dari DPP PKS," ujar Syakir.

Keterangan yang agak lebih terang didapat dari Ketua DPP PKS Aboe Bakar Alhabsyi. Dia mengatakan pihaknya sedang menggodok dua nama kader PKS, yakni Ahmad Heryawan (Aher) dan Mardani Ali Sera.

"Nama-nama itu tetap muncul, tapi untuk diputuskan kita tunggu sajalah, sabar," ucap Aboe Bakar kepada Liputan6.com saat ditemui di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (13/8/2018).

Bahkan, terkait kabar mundurnya Aher dari daftar caleg, dia tidak membantah bila hal itu lantaran yang bersangkutan akan mengisi posisi DKI-2.

"Semua nama itu serba mungkin, saya tidak bisa bicara sekarang ini," ujar Aboe Bakar.

Dia juga menegaskan, apabila benar Aher menduduki kursi DKI-2, itu bukanlah penurunan posisi meski Aher sebelumnya adalah Gubernur Jawa Barat.

"Kalau di PKS sudah biasa habis dari menteri jadi wali kota di Depok, di PKS itu rileks banget, santai. Enggak ada turun pangkat dalam bekerja, dalam berkarya, sama saja," ucap Aboe Bakar.

Namun, pengamat politik Pangi Syarwi menolak jika Aher yang diajukan PKS untuk menjadi Wagub DKI Jakarta.

"Jangan. Yang lain saja. Apakah nggak ada lagi kader PKS yang punya prestasi dan jam terbang bagus di DKI Jakarta," ujar Pangi memberi alasan.

Menurut dia, pengganti Sandiaga haruslah punya kemampuan birokrasi, paham pemerintah daerah dan keuangan daerah, memahami good governance, tidak ada masalah korupsi dan hukum.

"Anies itu suka panggung, eksposure, jalan-jalan sehingga urusan office atau dapur terbengkalai. Sandi memainkan peran yang sama dengan Anies, yaitu panggung depan, akibatnya banyak yang terbengkalai. Anies harus didampingi oleh wagub administratur yang tekun, bicara lebih detail dan teknis," kata Pangi.

Dia mengatakan, Anies tentu memahami wagub yang dibutuhkannya untuk menjadi bumper dan tameng. Apa yang menjadi kelemahan Anies mestinya bisa ditambal oleh wagub baru nantinya.

"Namun nampaknya PKS sedang mengarah ke Aher yang dipersiapkan jadi Wagub Anies. Karena problem di kaderisasinya yang mandeg," pungkas Pangi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan, kalau dilihat sejarahnya, awalnya calon Wagub DKI itu dari PKS adalah Mardani, sedangkan Sandiaga sebagai Cagub DKI. Mardani akhirnya mundur karena ada calon dari independen yaitu Anies Baswedan.

"Jadi, ditinjau dari kacamata itu, maka sebaiknya Wagub DKI dari PKS. Karena sebetulnya posisi Sandiaga adalah jatahnya Mardani, jatahnya PKS," jelas Qodari kepada Liputan6.com, Senin (13/8/2018).

Dia mengatakan, di Pilpres 2019 hal serupa juga terjadi. Ketika PKS meminta kadernya Salim Segaf Al Jufri yang jadi cawapres, Prabowo malah memilih Sandiaga. Ini menambah lagi catatan di mana PKS selalu mengalah kepada Gerindra.

"PKS itu sudah mengalah dua kali. Pilkada DKI dan Pilkada Jabar. Pilkada Jabar awalnya PKS dengan Dedi Mizwar. Tapi kemudian mengalah karena Gerindra meminta berpasangan dengan Sudrajat. Kalau dilihat urut-urutannya, maka posisi Wagub DKI sebaiknya diserahkan kepada PKS," tandas Qodari.

2 dari 3 halamanBegini Aturan Mencari Pengganti SandiGubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berfoto bersama usai menyampaikan surat pengunduran diri di Balai Kota, Jumat (10/8). Sandiaga memutuskan untuk menjadi Cawapres Prabowo Subianto. (Liputan6.com/Herman Zakharia)Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta mengalami kekosongan setelah ditinggalkan Sandiaga Uno yang memutuskan maju sebagai bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Lantas, bagaimana mekanisme pengisian jabatan Wagub DKI yang sesuai aturan?

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) Bahtiar menjelaskan, mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wagub DKI Jakarta telah diatur dalam Pasal 176 Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).

Pada Pasal 176 ayat (1) UU Pilkada, disebutkan bahwa "Dalam hal Wakil Gubernur DKI Jakarta berhenti karena permintaan sendiri, pengisian Wakil Gubernur DKI Jakarta dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung".

"Partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan dua orang calon Wakil Gubernur DKI Jakarta kepada DPRD DKI Jakarta melalui Gubernur DKI Jakarta untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta," kata Bahtiar dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Senin (13/8/2018).

Pengisian kekosongan jabatan Wagub DKI dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.

Selanjutnya, prosesi pemilihan Wagub dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta telah diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Diungkapkan Bahtiar, pemilihan Wagub DKI diselenggarakan dalam rapat paripurna DPRD dan hasil pemilihannya ditetapkan dengan keputusan DPRD DKI Jakarta. Dari situ kemudian Pimpinan DPRD mengumumkan pengangkatan Wakil Gubernur DKI Jakarta baru dan menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Wagub DKI kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Bahtiar juga menjelaskan perbedaan pengisian kekosongan kursi Wagub pada masa Djarot Saifullah Hidayat dan masa Sandiaga Uno. Kekosongan Wagub DKI setelah Basuki Tjahaja Purnama menjadi Gubernur, dasarnya adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 dan PP Nomor 102 Tahun 2014, dimana memuat ketentuan bahwa pengangkatan wagub merupakan wewenang penuh gubernur.

"Jadi, saat itu prosesinya diusulkan pengangkatannya kepada presiden serta dilantik oleh Gubernur," terang Bahtiar.

Pengaturan pengisian Wagub sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang mengatur soal tata cara pergantian wakil gubernur ini sudah dicabut atau dihapus dan diganti pengaturannya dalam UU Pilkada.

"Saat ini pengisian kekosongan Wagub dilakukan melalui pemilihan di dalam sidang paripurna DPRD sebagaimana amanat Pasal 176 UU No 10/2016," pungkas Bahtiar.

Aturan yang baru ini menegaskan, penentuan nama Wakil Gubernur DKI pengganti Sandiaga Uno tidak berada di tangan Anies Baswedan selaku Gubernur DKI. Partai politik pengusung Anies-Sandiaga, dalam hal ini Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera punya kewenangan penuh menentukan sosok pengganti Sandi untuk dibawa ke DPRD DKI.

"Saya kira mekanismenya tetap berdasarkan UU Pilkada, di mana keputusannya melalui sidang paripurna DPRD," ucap Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Senin (13/8/2018).

Prosesnya, menurut dia, parpol pengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno akan mengajukan melalui fraksinya pada paripurna DPRD. Kemudian paripurna mengesahkan dan memutuskan pengusulan dari parpol pengusung itu.

"Yang menyiapkan adalah DPRD," tegas Tjahjo.

Lantas, bagaimana aturan terkait status salah satu nama calon, M Taufik yang mantan terpidana?

Meski mantan terpidana korupsi, Taufik tetap bisa menjabat sebagai Wagub DKI berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pasal 7 ayat (2) tentang syarat seseorang untuk mengajukan diri sebagai calon kepala daerah, pada huruf f menyatakan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Banyak yang memprediksi bahwa penentuan sosok Wagub DKI Jakarta yang akan menggantikan Sandiaga bakal menjadi medan pertempuran kedua antara Gerindra dan PKS. Alotnya pertarungan kedua parpol saat menentukan nama cawapres pendamping Prabowo bukan tak mungkin beralih ke medan terbaru, mencari pendamping Anies Baswedan yang baru.

Di sisi lain, bukan tak mungkin pemilihan ini akan berlangsung mulus. Alasannya, Gerindra akan memberikan jalan untuk PKS menempatkan kadernya di posisi Wagub DKI Jakarta sebagai balasan atas dukungan partai tersebut bagi pasangan Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019.

Jadi, Mardani, Aher atau Taufik?

https://www.liputan6.com/news/read/3618078/headline-siapa-berhak-isi-kursi-kosong-wagub-dki-gerindra-atau-pks



Original Post

Ahli Sebut Penghapusbukuan Bukan Bentuk Kerugian

Media Online Metro TV News
2018-08-14

Jakarta: Mantan Ketua Perbanas Sigit Pramono mengatakan penghapusbukuan dalam praktik perbankan tidak bisa langsung dianggap sebagai bentuk kerugian. Kerugian baru terjadi jika hak tagih dihapus.

"Penghapusbukuan hanya menghapus kredit dari catatan akutansi, karena itu dampaknya baru sebatas potential lost, belum realized cost atau kerugian yang direalisasi," kata Sigit yang dihadirkan sebagai saksi ahli untuk terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 13 Agustus 2018.





Sigit menjelaskan, penghapusbukuan hanya membuat kredit keuangan tidak tertera dalam catatan akuntansi. Itu pun bersifat potential loss lantaran hak tagih Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) terhadap kredit tersebut tetap ada.

Baca juga: Saksi Beberkan Alasan BPPN Terbitkan SKL untuk Sjamsul Nursalim

Menurutnya, hak tagih ini terjadi pada saat penutupan BPPN pada 2004 dan dialihkan ke PT Perusahaan Pengelola Aset (PAA) yang menampung semua aset BPPN. Sigit mengatakan, apa yang dilakukan Syafruddin merupakan langkah penyelesaian restrukturisasi perbankan yang menjadi tanggung jawab BPPN.

"Seingat saya, proses restrukturisasi perbankan semasa SAT berjalan sesuai prosedur dan lancar, dibandingkan periode sebelumnya. Dengan tuntasnya restrukturisasi itulah, Indonesia kini mempunyai sektor perbankan yang kuat," jelas Sigit.

Sigit bilang, BPPN dibentuk bukan untuk mengejar untung atau rugi atas dana BLBI yang disalurkan pada krisis ekonomi 1998. Menurut dia, BPPN bekerja agar bisa menyehatkan kondisi perbankan kala itu.

"Mereka tidak diukur untung rugi di situ karena ini bukan lembaga yang mencari untung dan tidak bisa rugi," ujarnya.

Baca juga: SKL BLBI Diterbitkan Sebelum Piutang Petambak Diselesaikan

Syafruddin Arsyad Tumenggung didakwa merugikan negara hingga Rp4,58 triliun terkait SKL BLBI. Ia diduga telah menghapus piutang BDNI milik Sjamsul Nurslaim kepada petani tambak.

Syafruddin juga dinilai menyalahgunakan kewenangannya sebagai kepala BPPN. Saat itu, Syafruddin menerbitkan surat PKPS kepada Sjamsul, meskipun dia belum menyelesaikan kewajibannya terhadap kesalahan dalam menampilkan piutang BDNI terhadap petambak.

Dalam kasus ini, Syafruddin didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
(HUS)

http://news.metrotvnews.com/hukum/0Kv7ldGN-ahli-sebut-penghapusbukuan-bukan-bentuk-kerugian



Original Post

2 Tersangka Kasus Suap Bupati Bandung Barat Segera Disidangkan

Media Online LIPUTAN 6
2018-08-14

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan berkas penyidikan dua tersangka kasus dugaan suap terhadap Bupati nonaktif Bandung Barat, Abu Bakar. Penahanan keduanya pun dipindahkan ke Rutan Jawa Barat.

Dua tersangka itu adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Adityo, dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Weti Lembanawati.

"Hari ini dilakukan pemindahan penahanan terhadap 2 tersangka ke Rutan di Jabar sebagai tindak lanjut dari proses pelimpahan berkas barang bukti dan tersangka ke penuntutan tahap 2," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Senin (13/8/2018).

Febri mengatakan keduanya akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat. Dalam proses penyidikan, KPK telah memeriksa 17 saksi yang berasal dari unsur PNS hingga swasta

"Hari ini kedua tersangka dipindahkan ke, WLW (Weti Lembanawati) ke Rumah Tahanan Negara Perempuan Klas IIA Bandung dan ADY (Adityo) ke Rumah Tahanan Kepolisian Daerah Jawa Barat," jelas Febri.

Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini.

Saksikan video pilihan di bawah ini

Data Mendagri Sebutkan ada 77 kepala daerah yang terkena OTT

1 dari 2 halamanPenetapan TersangkaBupati Bandung Barat nonaktif Abubakar menggenakan rompi oranye dan masker usai menjalani pemeriksaan lanjutan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/7). Abubakar diperiksa sebagai tersangka untuk melengkapi berkas. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Bandung Barat Abu Bakar, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bandung Barat Weti Lembanawati, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bandung Barat Adityo, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Bandung Barat Asep Hikayat sebagai tersangka kasus dugaan suap.

KPK menyebut rata-rata masing-masing SKPD menyetor uang Rp 40 juta untuk Abu Bakar. Abu Bakar diduga menerima suap Rp 435 juta untuk keperluan kampanye istrinya, Elin Suharliah, yang mengikuti Pilbup Bandung Barat.

Uang itu diduga diminta Abu Bakar secara terus menerus kepada sejumlah kepala dinas di wilayahnya dalam kurun waktu Januari hingga April 2018.

Elin Suharliah mencalonkan diri sebagai Bupati Bandung Barat berpasangan dengan Maman Sunjaya sebagai wakilnya. Keduanya diusung oleh tiga partai yakni PDIP, PPP, dan PKB.

https://www.liputan6.com/news/read/3618115/2-tersangka-kasus-suap-bupati-bandung-barat-segera-disidangkan



Original Post

Kasus Mahar Politik Sandi Disebut Masuk Ranah Tipikor

Media Online CNN Indonesia
2018-08-14

Jakarta, CNN Indonesia Koordinator Masyarakat Bersih dan Pemuda Lisman Hasibuan melaporkan dugaan pemberian mahar politik Rp500 miliar ke PKS dan PAN dari calon wakil presiden Sandiaga Uno. Laporan itu diklaim masuk ranah tindak pidana korupsi (tipikor).

"Bukti kami sudah siapkan tergantung nanti dari kepolisian, ya, kita akan konsultasi kembali. Buktinya salah satunya, ya, Tweet-nya Andi Arief," ujar Lisman di Polda Metro Jaya pada Senin (13/8).

Sandi dilaporkan atas dugaan korupsi karena diduga membawa dan memberikan uang dengan total Rp1 triliun untuk dua partai pengusung Prabowo Subianto agar dirinya diterima sebagai cawapres.

googletag.cmd.push(function() googletag.display(\'div-gpt-ad-1520566820877-0\') )

Lisman mengungkap bahwa barang bukti yang disodorkan salah satunya adalah cuitan Andi Arief pada Rabu (8/8). Menurut Lisman, cuitan itu bukan opini pribadi, tetapi fakta yang harus ditelusuri. Seharusnya, kata dia, kasus ini diproses oleh KPK.

Sebab, uang itu tidak bisa disebut sebagai uang untuk dana kampanye Pilpres 2019 karena Sandi saat itu belum dipastikan akan mendampingi Prabowo sebagai cawapres.

"Kenapa KPK diam saja melihat ini? Seharusnya kan KPK bisa bertindak dengan cepat sesuai dengan perkembangan informasi yang ada di publik. Mahar Rp500 miliar itu kan kalau ditotal jadi Rp1 triliun. Buktinya ada di salah satu tweet Andi Arief," tuturnya.

GambasTwitter

"Jadi ngapain KPK OTT terus, sementara kasus yang ini jelas-jelas Rp1 triliun. KPK harusnya proaktif dong, jangan hanya diam-diam saja melihat hal ini," imbuh dia.

Usai melapor, Lisman mengaku delik yang dikenakan dalam kasus itu ialah korupsi. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait diklaim akan mulai dilakukan pada pekan depan.

"Alhamdulillah kita disambut baik oleh Polda Metro Jaya ini akan masuk ke ranah tipikor. Insyaallah minggu depan sudah ada yang dipanggil," ujar dia, tanpa menunjukkan bukti laporannya.

Lisman berharap penyelidikan kasus ini oleh kepolisian bisa memperjelas asal-usul uang Rp1 triliun itu. Tujuannya, agar tak ada fitnah yang beredar di masyarakat mengenai mahar politik.

"Kami berharap Polri bisa menyelesaikan kasus ini supaya tidak menimbulkan fitnah atau berita hoaks. Kalau ini hoaks berarti Andi siap dipenjara," kata dia.

"Kalau bukan hoaks berarti kita kembalikan pada penegak hukum Tipikor untuk menghukum pejabat publik maupun penerima anggaran Rp500 M," pungkasnya.

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno, di RSPAD, Jakarta, Senin (13/8). (CNN Indonesia/Safir Makki)

Polda Metro Jaya sendiri belum berkomentar terkait laporan soal mahar politik itu.

Sebelumnya, politikus Partai Demokrat Andi Arief mencuitkan ejekan \'Jenderal Kardus\' kepada Prabowo Subianto. Sebab, ia lebih memilih Sandi sebagai cawapres karena mampu membeli suara PAN dan PKS dengan nilai mahar masing-masing Rp500 miliar.

Sandi sebelumnya telah merespons isu ini dengan menyebutnya sebagai bagian dari dinamika kampanye. Sandi mengatakan yang terpenting setelah deklarasi pencapresan Prabowo dan dirinya adalah menyatukan seluruh kekuatan partai pendukung.

"Itu dinamika yang harus kita syukuri, sekarang Demokrat sudah bergabung dan kita sama-sama ingin united we stand," kata Sandi di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (11/8).

(wis/sur)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180813174749-12-321942/kasus-mahar-politik-sandi-disebut-masuk-ranah-tipikor



Original Post

JUSUF KALLA BERI KETERANGAN

Media Cetak Media Indonesia Halaman 4
2018-8-14

JUSUF KALLA BERI KETERANGAN

Wakil Presiden Jusuf Kalla berbincang dengan pemohon sidang Peninjauan Kembali (PK) Jero Wacik (kiri) seusai memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, kemarin. Mantan Menteri ESDMJero Wacik menghadirkan Jusuf Kalla sebagai saksi meringankan dalam sidang PK dirinya.

MI/M IRFAN





Original Post

Penyuap Bupati Jadi Justice Collaborator

Media Cetak Media Indonesia Halaman 4
2018-8-14

Penyuap Bupati Jadi Justice Collaborator

MAJELIS hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta, menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara kepada Ketua (nonaktif) Kamar Dagang dan Industri Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Fauzan Rifani. Vonis 4 tahun juga diberikan kepada Direktur PT Sugriwa Agung Abdul Basit.

Keduanya dinyatakan bersalah lantaran terlibat dalam suap proyek pembangunan RSUD Damanhuri, Barabai, Kalimantan Selatan TA 2017. Keduanya merupakan perantara suap dari Direktur Utama PT Menara Agung Donny Witono kepada Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif.

"Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama dan berlanjut," ungkap ketua majelis hakim Ni Made

Sudani saat membacakan putusan terhadap Fauzan Rifani, di Jakarta, kemarin.

Fauzan pun didenda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan. Begitu pula dengan Abdul yang didenda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan.

Hakim menilai kedua terpidana tidak berupaya mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi. Adapun pertimbangan yang meringankan ialah belum pernah dihukum, berlaku sopan selama proses persidangan, dan masih memiliki tanggungan keluarga.

Selain itu, majelis hakim juga menerima permohonan kedua terpidana untuk ditetapkan sebagai justice collaborator. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerbitkan status JC untuk Fauzan dan Abdul.

Keputusan hakim merujuk dakwaan jaksa KPK bahwa kedua terpidana melanggarPasal 12 huruf b UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang telah diubah dengan UU 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Vonis itu lebih rendah daripada tuntutan jaksa yang me-

minta agar Abdul divonis 6 tahun dan denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan.

Selain itu, majelis hakim mengabulkan permintaan Fauzan untuk membuka 4 reke-ningnya yang diblokir KPK. Rekening tersebut, 2 di Bank Kalsel, 1 di Bank Mandiri, dan 1 di Bank Syariah Mandiri. Permintaan terdakwa mengenai pembukaan rekening beralasan hukum karena tidak terkait dengan tindak pidana korupsi ini," kata hakim anggota, Rustiono.

Fauzan juga mendapat status sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum.

"Permohonan sebagai justice collaborator berdasarkan keputusan pimpinan KPK No 1362 Tahun 2018 tanggal 9 Agustus 2018, dikabulkan," ungkap Rustiono.

(Gol/P-2)





Original Post

Mendagri 346 Pejabat Daerah Tertangkap KPK

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-8-14

Mendagri 346 Pejabat Daerah Tertangkap KPK

SEMARANG - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebutkan setidaknya ada empat area rawan korupsi dalam pelaksanaan kerja pemerintahan yang harus menjadi perhatian jajaran pemerintah daerah. Keempat area yang dimaksud adalah dalam perencanaan anggaran, pemberian dana hibah dan bantuan sosial (bansos), pembelian barang dan jasa, serta kebijakan-kebijakan tender.

Dari empat area ini, sudah ada 346 pejabat daerah yang terjerat kasus korupsi. "Mulai kepala daerah, anggota DPRD, jajaran OPD. hingga kepala desa dan kelurahan tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)." kata-nyi di Semarang, Senin (13/8).

Tjahjo memimpin Apel di Balai Kota Semarang yang merupakan apel ke-186 di lingkup pemerintah kabupaten/kota yang dipimpinnya dan merupakan kunjungan ke-11 di wilayah Jawa Tengah. Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, korupsi merupakan tantangan bangsa \ang harus mendapatkan perhatian serius dari seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, terutama dalam langkah pencegahan.

Tjahjo menaruh harapan besar

kepada Pemerintah Kota Semarang di bawah kepemimpinan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi untuk melakukan langkah pencegahan korupsi di birokrasi yang dipimpinnya.

Pada hari yang sama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014, Tahan Manahan Panggabean (TMP). Dia telah ditetapkan sebagai tersangka suap pada DPRD Sumatra Utara (Sumut) periode 2009-2014 dan 2014-2019.

"Tersangka TMP ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Polres Jakarta Pusat," kata .luru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin.

KPK menahan Tahan Manahan setelah pemeriksaan sebagai tersangka di gedung KPK. Menunit Tahan, diri m-a sudah jelaskan semua ke penyidik KPK tentang grati fikasi yang dituduhkan kepadanya. "Gratifikasi itu sudah saya jelaskan juga penggunaannya untuk apa." kata Tahan usai diperiksa.

Tahan yang telah mengenakan rompi jingga tahanan KPK itu, juga mengaku telah mengembalikan uang terkait kasus suap itu ke KPK. Namun, ia enggan membeberkan lebih lanjut

berapa jumlah uang yang telah dikembalikannya itu. "Atas kesadaran kami, kesilapan kami dengan kesadaran kami sudah kembalikan ke negara. Jumlahnya nanti penyidik ditanya," katanya.

Selain Tahan, KPK telah menahan 11 tersangka lainnya dalam kasus tersebut, yakni enam mantan anggota DPRD Sumut 2009-2014, masing-masing Elezaro Duha, Fadly Nurzal, Rija] Sirait, Rooslynda Marpaung, Hel-miati, dan Muslim Simbolon. Kemudian lima anggota DPRD Sumut 2014-2019 masing-masing Rinawati Sianturi, Sonny Firdaus, Mustofawiyah, Tiaisah Ritonga, dan Arifin Nainggolan.

Sebelumnya, KPK pada 3 April 2018 telah mengumumkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019. Sejumlah 38 anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019 tersebut diduga menerima hadiah atau janji d;iri mantan gubernur Sumut. Gatot Puji Nugroho.

antara ed ilham tirta





Original Post

Sosialisasi Berhaji Sejak Muda Dinilai Kurang Maksimal

Media Cetak Republika Halaman 14
2018-8-14

Sosialisasi Berhaji Sejak Muda Dinilai Kurang Maksimal

JAKARTA- Kementerian Agama (Kemenag) dinilai masih kurang maksimal melakukan sosialisasi pendaftaran haji sejak usia muda. Alhasil, saat ini mayoritas pendaftar haji berusia 35 tahun hingga 50 tahun.

"Pemerintah harus sosialisasi rakyat mendaftar sekitar umur 15 tahun agar saat berangkat bisa di umur 40 tahun." ujar Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi kepada Republika. Senin (13/8).

Menurut dia, hal ini perlu dilakukan pemerintah untuk mengurangi risiko tinggi calon jamaah haji (calhaj) berusia lanjut (lansia). Tak heran bahwa calhaj meninggal di Tanah Suci tidak sedikit. Tercatat hingga kini, sedikitnya 25 orang meninggal dunia di sana.

Meski begitu, pemerintah kini menyadari tingginya risiko yang dihadapi lansia selama di Tanah Suci. "Pemerintah menyadari di atas 75 tahun sudah duluan berangkat naik haji, dulu 85 tahun, sehingga mengurangi risiko tinggi," kata Syam.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid mendorong Kemenag melakukan sosialisasi haji lebih dini dan terpadu. Sosialisasi harus dilakukan lebih mendalam dengan melibatkan semua elemen, di antaranya tokoh agama, organisasi Islam, dewan kemakmuran masjid (DKM), dan kantor urusan agama (KUA).

Menurut dia, isi sosialisasi bisa mengupas tentang antrean haji yang panjang. Selanjutnya, dapat mengajak masyarakat menyegerakan haji selagi sehat, muda, dan mampu. Selain ajakan mendaftar haji sejak muda, sosialisasi dapat memberikan wawasan kepada masyarakat bagaimana memilih f ravel yang baik dan benar.

Sodik mengatakan, ada beberapa alasan mengapa masyarakat lebih banyak mendaftar haji ketika usianya tidak lagi muda. Di antaranya, karena sosialisasi panjangnya antrean haji belum maksimal. Ditambah lagi, masih banyakmasyarakat yang memprioritaskan urusan dunia.

"Masih ada juga yang punya keyakinan haji saat tua menjadi jalan husnul khatimah," kata Sodik.

Sebelumnya, Kasubdit Pendaftaran Haji Kemenag Noer Aliya Fitra (Nafit) mengatakan, sejak berusia 12 tahun, Muslim Indonesia sudah memenuhi persyaratan umur untuk mendaftar haji. Sebaiknya masyarakat mulai mendaftarkan diri sejak dini sehingga ketika berangkat ke Tanah Suci kondisi tubuh masih fit.

"Sejak sekolah, bersiaplah untuk mendaftar haji karena dengan semakin panjangnya antrean semakin lama orang itu berangkat," ujar Nafit.

Dia menyebut selama ini calhaj yang mendaftar kebanyakan berusia 40-50 tahun. Alhasil, saat berangkat haji banyak yang sudah lansia dan menjadi jamaah dengan risiko tinggi (risti).

Tahun ini Otoritas Arab Saudi menetapkan 1 Dzulhijah jatuh pada Ahad (12/8) waktu setempat. Dilansir di Arab News belum lama ini, penampakan bulan sabit yang terlihat oleh pihak berwenang Saudi menandakan ibadah haji pertama tahun ini akan dimulai pada 19 Agustus 2018.

Dzulhijah adalah bulan ke-12 dan terakhir dalam kalender Islam. Bulan tersebut menjadi waktu berlangsungnya ibadah haji. Mahkamah Agung Arab Saudi meminta semua Muslim di Kerajaan Arab Saudi (KSA) yang mampu melihat bulan sabit dengan mata telanjang atau teropong untuk menginformasikan kepada pengadilan terdekat.

Lebih dari 1,22 juta calon jamaah haji (calhaj) sudah tiba di Saudi. Berdasarkan data sementara hingga Jumat (10/8), jumlah total calhaj yang tiba di Tanah Suci sebanyak 1.221.463 orang. Berdasarkan data Direktorat Paspor, ada peningkatan statistik calhaj pada musim haji tahun ini, yakni sebanyak

70.348 orang.

umi nur fadhilah ed qommarna rostanti/NOVITA INTAN





Original Post

Sidang Pengadilan DOM

Media Cetak Harian Kontan Halaman 20
2018-8-14

Sidang Pengadilan DOM

Wakil Presiden Jusuf Kalla hadir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (13/8). Jusuf Kalla menjadi saksi untuk terdakwa Jero Wacik terkait kasus korupsi Dana Operasional Menteri (DOM).

KONTAN/Cheppy A. Muchlis





Original Post

Saksi Ahli Peradilan Kasus BLBI

Media Cetak Harian Kontan Halaman 21
2018-8-14

Saksi Ahli Peradilan Kasus BLBI

Mantan Ketua Umum Perbanas Sigit Pramono memberikan penjelasan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam kapasitasnya sebagai saksi ahli perbankan dalam sidang lanjutan proses peradilan kasus BLBI, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (13/8). Dalam pernyataannya, Sigit mengapresiasi peran BPPN dibawah kepemimpinan Syarifudin Temenggung dalam memulihkan dan menyehatkan kembali dunia perbankan nasional melalui restrukturisasi dan penyelesaian BLBI sehingga kini menjadi salah satu perbankan tersehat di dunia.

KONTAN/Cheppy A. Muchlis





Original Post

Pendapat KPU NTT tidak Dipakai

Media Cetak Media Indonesia Halaman 9
2018-8-14

Pendapat KPU NTT tidak Dipakai

KPU mencoret sejumlah bakal calon legislatif di sejumlah daerah. Selain alasan tidak ada keterwakilan perempuan, berkas tidak lengkap.

KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Timur, Maryanti, heran dengan sikap KPU Kota Kupang yang tetap memasukkan nama seorang terpidana kasus dugaan pemerkosaan anak ke daftar calon sementara (DCS) Pemilu Legislatif 2019. "Kami sudah sampaikan arahan KPU RI, seharusnya sudah dieksekusi (dicoret)," kata Maryanti di Kupang, kemarin.

Menurutnya, pihaknya sudah menyampaikan kasus bakal calon legislatif (bacaleg) yang diduga terlibat pemerkosaan anak tersebut ke KPU RI lewat surat dan di dalam surat tersebut juga tertulis sikap KPU NTT. "Mestinya pendapat kami itu dipakai KPU Kota Kupang dalam bersikap," tambahnya.

Bacaleg berinisial HK tersebut masuk DCS pemilu legislatif Kota Kupang 2019. Penyebabnya komisioner KPU mengaku kesulitan menentukan korban pemerkosaan ialah perempuan dewasa atau anak.

Komisioner KPU Kota Kupang Lodowyk Fredik mengatakan dalam putusan pengadilan mengenai kasus pemerkosaan itu tidak disebutkan korban seorang anak. Hanya disebutkan korban belum cukup lSjtaJma.-.-

Demikian juga-Ketua Bawaslu NTT Thomas Djawa mengaku tahu adanya surat dari KPU RI kepada KPU untuk untuk mengeluarkan HK dari DCS pemilu legislatif. "KPU RI dan KPU NTT sudah bersikap. Pelaku pemerkosaan harus nyatakan tidak memenuhi syarat," tegasnya.

Verifikasi bacaleg

Dewan Pimpinan Wilayah

(DPW) Sumatra Barat Partai Ger-indra akan menggugat KPU Sumbar ke Badan Pengawas Pemilu. Penyebabnya tidak menerima hasil verifikasi bacaleg untuk Pemilu Legislatif 2019.

Menurut Sekretaris DPW Sumatra Barat Partai Gerindra, Desrio Putra, gugatan itu terkait dengan tidak ada satu pun bacaleg Gerindra yang lulus verifikasi ufttuk daerah pemilihan 3 Sumatra Barat.

Dia mengaku tidak pernah mendapat informasi terkait dengan kekurangan syarat tersebut sebelum verifikasi dilakukan. "Pihak kami yang diwakili oleh liaison officer tidak mendapatkan informasi terkait adanya kekurangan persyaratan. Bahkan saat dikonfirmasi, semua data sudah lengkap, memenuhi syarat dan dapat diterima. Tiba-tiba KPU menyatakan untuk dapil 3 tidak lulus verifikasi," jelasnya, kemarin.

Alasan yang dikeluarkan KPU ialah tidak ada keterwakilan perempuan dari partai politik bersangkutan di dapil 3.

Masih terkait dengan verifikasi bacaleg, KPU Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau, mencoret empat bacaleg dari tiga partai besar. Keempat bacaleg itu dinilai tidak memenuhi persyaratan dan dipastikan gagal ikut kontestasi pemilihan umum legislatif pada 17 April 2019.

Ketua KPU Kabupaten Anambas, Jupri Budi, mengatakan dari 11 partai yang mendaftarkan calon mereka ke KPUD, ada beberapa partai yang mengalami bakal caleg gagal ikut pemilu legislatif.

"Mereka tidak melengkapi berkas sampai batas akhir waktu ditentukan. Untuk Partai Gerindra, terdapat dua bacaleg gagal ikut. Kemudian Partai Bulan Bintang satu bacaleg dan Partai Hanura satu bacaleg."

(YH/HK/N-3/ Palce Amalo )





Original Post

BERSAKSI

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-8-14

BERSAKSI

Wakil Presiden Republik Indonesia. Jusuf Kalla menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Senin (12/3). Jusuf Kalla menjadi saksi dalam sidang peninjauan kembali atas kasus Jero Wacik.

PUSPA PERWITASARI/ANTARA





Original Post

Keberadaan Hakim Nonkarier Terancam

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-8-14

Keberadaan Hakim Nonkarier Terancam

JAKARTA, KOMPAS - Keberadaan hakim dari jalur nonkarier di Mahkamah Agung kian terancam setelah MA meminta secara khusus agar Komisi Yudisial meloloskan hakim karier sebagai calon hakim agung dalam tiga kali seleksi. Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Juli 2017 dijadikan alasan MA untuk meminta calon.hakim agung dari jalur hakim karir.

Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi, Senin (13/8/2018). di Jakarta, mengatakan, KY masih membahas pendekatan yang akan digunakan oleh KY dalam menanggapi permintaan calon hakim agung oleh MA. Pasalnya. MA kembali meminta calon hakim agung dari jalur karier untuk semester kedua tahun 2018. Permintaan itu ditegaskan dalam surat MA yang secara jelas meminta agar hakim agung selanjutnya berasal dari jalur karier.

. "Kami sedang mengadakan rapat pleno membahas permintaan MA. Karena menurut Undang-Undang No 18/2011 tentang KY, seleksi calon hakim agung dibuka tidak hanya dari jalur hakim karier, tetapi juga dari jalur nonkarier, UU KY memberikan kewenangan kepada KY untuk tidak membatasi seleksi pada jalur karier semata," kata Farid.

Dalam suratnya, pimpinan MA mencantumkan Putusan MK No 53/PUU-XIV/2O16 sebagai landasan hukum. Putusan MK itu menyatakan, KY memenuhi kebutuhan hakim agung sesuai dengan permintaan MA Putusan itu juga memperberat syarat bagi calon hakim agung dari jalur nonkarier. Sebelumnya, calon hakim agung nonkarier disyaratkan berijazah doktor dan magister di

bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum. Kini, dengan putusan MK. syarat itu diperketat harus ada keahlian di bidang hukum tertentu.

Farid mengatakan, pada prinsipnya KY berkomitmen dengan LT" KY yang menyatakan kewenangan seleksi calon hakim agung ada di tangan KY. Dalam melakukan seleksi itu. KY membuka dua jalur, yakni dari jalur karier dan nonkarier. "Kamijuga pernah diingatkan oleh MA karena membuka jalur hakim nonkarier, tetapi kami masih berpegang pada 013 KY yang menganggap tidak adn perbedaan antara hakim karier dan nonkarier," katanya

Juru Bicara MA Suhadi mengatakan, permintaan calon hakim agung adalah kewenangan Ketua MA. "Semua tergantung kepada Ketua MA, apakah meminta hakim dari jalur karier atau nonkarier. Kalaupun permintaan itu didasarkan oleh putusan MK. yu, itu mungkin saja, karena pada dasarnya semua tergantung kepada kebutuhan MA," ujarnya.

Suhadi membantah bahwa MA tidak lagi memerlukan hakim agung dari jalur nonkarier. "Kami masih memerlukan hakim nonkarier, terutama untuk hakim di bidang pajak. Jadi, soal hakim karier atau nonkarier itu tergantung pada kebutuhan." ujarnya.

Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas .Andalas Feri Amsari mengatakan, jika KY merasa kewenangannya dicampuri pihak lain dalam seleksi calon hakim agung, semestinya KY bertindak dan tidak bersikap pasif.

(REK)





Original Post

Kalla Jelaskan Diskresi Menteri

Media Cetak Kompas Halaman 5
2018-8-14

Kalla Jelaskan Diskresi Menteri

JAKARTA, KOMPAS - Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menjadi saksi meringankan bagi mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jero Wacik. Namun, keterangannya dalam sidang peninjauan kembali yani; diajukan Jero kali ini tak berbeda dengan penjelasannya saat jadi saksi dalam sidang pokok perkara Jero pada 2016.

Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kalla kembali menjelaskan mengenai dana operasional menteri (DOM) yum; dipersoalkan Komisi Pemberantasan Korupsi. "Ta, memang, DOM diperuntukkan untuk kepentingan operasi menteri. Namun, menteri juga pribadi rani; harus dijaga kepentingannya. Contohnya, untuk hidup sehat menteri perlu olahraga, ke dokter, bahkan en- hrtuin kawan-kawannya a;.;.ir dapat berpartisipasi dalam tu-kementerian." kata Kalla. Senin (13 S 2018).

Mahkamah Agung sebelumnya memperberat hukuman Jero dari 4 tahun jadi 8 tahun penjara setelah permohonan kasasinya ditolak. Jem juga diwajibkan membayar denda Rp

MW juta subs"der b bulan ku-

rungan. Bahkan, dia mendapat , hukuman tambahan mengembalikan kerugian keuangan negara Rp 5,07 miliar subsider 2 tahun penjara. Jero Wacik dinyatakan terbukti menyalahgunakan dana operasional selama menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata serta Menteri ESDM.

Dalam kesaksiannya. Kalla juga menyinggung soal Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran DOM Pimpinan Lembaga Dalam aturan itu. penggunaan DOM fleksibel dan didasarkan atas pertimbangan diskresi menteri, kepatutan, dan kewajaran. Terlebih lagi, DOM ditujukan untuk kegiatan yang bersifat strategis dan khusus merujuk aturan tersebut

Dalam Permenkeu No 268 2(14. pemberian DOM pun ditetapkan sebanyak 80 persen lumsum secara bulat kepada menteri. Sebanyak 20 persennya lagi dana lebih fleksibel. Pertanggungjawaban juga tetap harus dilakukan dengan menyertakan bukti pengeluaran yanti sah. Pertanggungjawaban tersebut disusun lewat bantuan bendahara pengeluaran pembantu yang ditunjuk di instansi

tersebut

Jaksa Yadyn pun kembali menegaskan soal diskresi yahg disebut Kalla meski persoalan diskresi ini pernah dibahas dalam sidang pokok perkara Hakim hingga tingkat kasasi bahkan sepakat Jero Wacik melanggar aturan dengan meminta DOM dicairkan langsung kepada dirinya dan dana Rp 8,4 miliar tak digunakan sesuai fungsi. "Terkait pemberian diskresi, bagaimana batas penggunaannya?" kata Yadyn.

Kalla menjawab, "Diskresi itu untuk kebijakan apa saja selama digunakan yang bersangkutan sah."

Namun, Jaksa Yadyn men-cecar, "Di luar konteks penggunaan Pak Jero, misalnya untuk kepentingan keluarga, apakah diskresi bisa digunakan?"

Kalla kemudian menjawab, "Menteri juga manusia biasa. Untuk menjalankan tugasnya, menteri harus sehat Atau hubungan-hubungan relasi tidak lepas dari diskresi seorang menteri."

Peninjauan kembali (PK) yang diajukan Jero Wacik menyertakan 10 novum baru, di antaranya keterangan Kalla dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

(IAN)





Original Post

Wakil Presiden

Media Cetak Kompas Halaman 5
2018-8-14

Wakil Presiden

Jusuf Kalla menjadi saksi dalam persidangan pemeriksaan berkas peninjauan kembali yang diajukan Jero Wacik dalam perkara korupsi dana operasional menteri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (13/8/2018).

KOMPAS ALIF ICHWAN





Original Post

Tanding Ulang Dua Jagoan

Media Cetak Kompas Halaman 6
2018-8-14

Tanding Ulang Dua Jagoan

Teka teki pasangan ca lou presiden clan wakil presiden yang berlaga di 2019 akhirnya terjawab. Yang mengejutkan pub lik bukan Joko Widodo dan Prabowo Subianto yang kembali bertarung, melainkan pilihan pendamping mereka \ ang kontroversial dan dramatis.

Nama Mahfud MD yang sempat menguat sebagai calon wakil presiden (cawapres) Jokowi tergeser di detik-detik akhir. Tarik-menarik kekuatan di kubu Prabowo dalam memperebutkan cawapres juga tak kalah seru. Sandiaga Uno akhirnya disepakati setelah menggeser nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sebelumnya digadang-gadang berpasangan dengan Prabowo.

Kompromi elite

Di atas kertas, figur Mahfud dan AHY sebenarnya pilihan paling tepat bagi Jokowi dan Prabowo. Mahfud, misalnya, memiliki keunggulan komparatif, setidaknya pada tiga hal. Pertama, Mahfud adalah sosok yang secara elektoral berpotensi menyumbang suara bagi Jokowi. Dalam survei nasional Indikator, Juli 2018, Mahfud menempati ranking pertama yang dinilai publik paling pantas mendampingi Jokowi. Jokowi jelas membutuhkan figur cawapres yang mampu mencuri dukungan di basis-basis lawan.

Menurut survei Indikator, Mahfud lebih kuat daya penetrasinya dalam merebut kantong-kantong Prabowo ketimbang Ma"ruf Amin. Pemilih Prabowo dan pendukung Gerakan 212 jauh lebih banyak yang menilai Mahfud sebagai sosok paling tepat cawapres Jokowi dibanding Ma"ruf.

Kedua, Mahfud MD bukan hanya memiliki latar belakang santri, melainkan juga punya keunggulan teknokratik. Ia punya branding yang lengkap: memiliki Islamic credentials yang bisa diterima semua kalangan dan narasi keunggulan teknokratik. Menurut survei Indikator terhadap 451 pemuka opini di 30 kota di seluruh Indonesia, kualitas ketokohan Mahfud menempati peringkat paling tinggi dibandingkan belasan nama lainnya

Kualitas personal ini diukur dari gabungan lima dimensi: kompetensi, integritas, keterandalan, karisma, dan pribadi (Miller, Wattenberg Malanchuk, 1986).

Nilai jual Mahfud yang terakhir adalah dia berintegritas tinggi dan dianggap mampu menambal kekurangan pemerintahan Jokowi di periode pertama, terutama dalam hal komitmen penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Namun, keunggulan komparatif Mahfud tersapu oleh penolakan elite partai dengan berbagai macam dalih. Mengingat usianya yang tidak terlalu tua, Mahfud dinilai sebagai sinyal ancaman bagi elite di pemilu mendatang. Pencalonan Mahfud sebagai wakil presiden dapat membuka jalan baginya untuk maju sebagai presiden dalam Pemilu 2024, sesuatu yang ingin

dihindari oleh beberapa parpol.

Banyak elite partai koalisi Jokowi yang ingin lapangan permainan rata di 2024 sehingga Ma"ruf yang sepuh dinilai bukan pesaing penting meskipun menang di 2019. Selain itu, Mahfud juga dinilai mengganggu status quo partai tempat Mahfud dulu berkiprah.

Dengan demikian, terpilihnya Ma"ruf sebagai cawapres harus dibaca sebagai kompromi elite partai koalisi Jokowi. Posisi Jokowi memang serba dilematis. Jika Ma"ruf diabaikan, soliditas koalisi terganggu, bahkan rentan memunculkan poros ketiga. Ancaman dari sebagian partai koalisi yang akan keluar jika Jokowi memaksakan Mahfud makin membuat posisi Jokowi terdesak

Jika terbentuk poros ketiga, secara matematika sederhana, sulit bagi Jokowi memenangi pilpres dalam satu putaran mengingat syarat dukungan 50 persen plus 1 akan berat terlampaui jika ada tiga pasangan. Apalagi elektabilitas Jokowi juga tak terlalu tinggi. Memori Pilkada DKI Jakarta di mana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terpental di putaran kedua membuat Jokowi tak punya pilihan lain kecuali menerima Ma"ruf sebagai jalan tengah.

Ma"ruf tentu bukannya tanpa nilai tambah. Munculnya nama beliau membuat lawan-lawan politik Jokowi berpikir seribu kali untuk menggunakan politik identitas. Saya tak ingin mengatakan bahwa potensi SARA akan hilang sama sekali dalam pertarungan Pilpres 2019, tetapi setidaknya dosis penggunaan isu-isu abad pertengahan mungkin tak akan sekencang sebagaimana terjadi di Pilpres 2014 dan Pilkada DKI Jakarta 2017.

Sosok Ma"ruf sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia sekaligus Rais Aam PBNU membuat siapa pun lawan Jokowi segan membombardir Jokowi dengan isu anti-Islam, anti-ulama, dan sejenisnya. Ma"ruf jadi benteng simbolik dalam menangkal isu-isu abad pertengahan. Ketika politik identitas mereda, elite dan publik akan dipaksa masuk dalam perdebatan-perdebatan programatik, substantif, dan bermutu. Justru di sinilah tantangannya. Ma"ruf juga harus diuji kompetensi dan kapasitasnya dalam menjawab tantangan ekonomi global, ketimpangan sosial, dan

isu-isu teknokratik lainnya.

Komoditas koalisi

Drama pemilihan Sandi sebagai cawapres Prabowo juga tak kalah kontroversial dan bising. Sebelum penetapan Sandi sebagai cawapres, Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief menyerang ke segala penjuru mata angin dengan menyebut Prabowo sebagai "jenderal kardus" yang tunduk pada kekuatan logistik ketimbang logika. Ia juga menuding PAN dan PKS masing-masing telah menerima Rp 500 miliar sebagai kompensasi mendukung Sandi. Wakil Ketua Umum Ge-rindra Arief Poyuono menyerang balik dengan menyebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai "jenderal kardus yang sebenarnya" karena banyak kader SBY yang tersangkut kasus-kasus korupsi yang uangnya disimpan dalam kardus.

Ingar-bingar koalisi ini bisa dijelaskan dalam kerangka komoditas koalisi yang dipertukarkan antarpartai sebelum menjatuhkan pilihan ke Jokowi atau Prabowo. Konstitusi kita jelas menyebut nominasi capres dan cawapres harus melalui kendaraan partai politik. UU Nomor 7 Tahun 2017 kemudian menetapkan ambang batas pencalonan 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional. Posisi tawar partai otomatis naik karena siapa pun tak bisa maju pilpres tanpa restu partai, dan tiket partai ini pun takkan "dijual gratis".

Ada tiga insentif koalisi yang dikejar partai yang menjelaskan pilihan ke Jokowi atau Prabowo. Pertama, efek ekor jas (coattail effect) atau down-ballot effect. Dalam pemilu presiden dan pemilu legislatif secara serentak, ada asumsi yang dipercaya luas adalah suara partai ditentukan oleh paket capres-cawapres yang didukungnya. Masalahnya, figur Jokowi ataupun Prabowo telanjur kuat asosiasinya ke partai masing-masing. Jika kepuasan publik terhadap Jokowi naik, elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ikut terangkat,, terlepas dari kenyataan bahwa partai pendukung pemerintah bukan hanya PDI-P Sebaliknya, jika approval rating Jokowi menurun, popularitas Prabowo naik dan berkah elek-toralnya dimonopoli Gerindra, padahal partai oposisi bukan hanya Gerindra.

Oleh karena itu, partai-partai lain berupaya mendorong tokohnya sebagai cawapres Jokowi atau Prabowo. Jokowi yang didukung enam partai lama dan tiga partai baru mau tak mau memprioritaskan nama dari kalangan non-partai untuk menghindari kecemburuan internal partainya.

Lantas insentif koalisi apa yang menjadi daya tarik utama bergabung dengan Jokowi? Pembagian kekuasaan {power sharing) di kabinet. Ini dimungkinkan karena semua survei-survei yang kredibel masih menempatkan Jokowi sebagai pilihan favorit sehingga memungkinkan partai-partai pendukungnya mendapat insentif setelah menang. Di sinilah letak kepelikan yang dihadapi Prabowo. Survei-survei masih menempatkan Prabowo di bawah Jokowi sehingga tawaran power sharing dianggap masih terlalu jauh dan tidak konkret. Karena itu. Demokrat, PKS, dan PAN yang mendukungnya bersikeras memaksakan tokoh-tokohnya agar dipinang sebagai pendamping Prabowo.

Sebenarnya dibandingkan nama-nama lain yang disebut sebagai baka] cawapres Prabowo, AHY adalah pilihan paling rasional. Pertama, AHY berpotensi menambah pangsa pasar elektoral bagi Prabowo. Prabowo sendiri sudah lekat dengan atri-busi Islam sehingga nama Ketua Dewan Majelis Syura PKS Salim Segaf Al"Jufrie atau Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan nilai tambah elektoralnya tak signifikan bagi Prabowo. Kedua, AHY dipersepsikan punya kekuatan logistik sehingga mampu memenuhi kebutuhan kampanye dan mengompensasi ke partai lain yang elitenya tak terpilih sebagai cawapres. Ketiga, bagaimanapun AHY berasal dari trah SBY yang terbukti menang dua kali sejak rezim pilpres dilaksanakan pada 2004.

Temyata negosiasi di belakang layar tak semudah hitung-hitungan di atas kertas. Nama AHY tak muncul sebagai cawapres yang direkomendasikan ijtima ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF). Isu logistik juga dianggap tak sebesar yang dibayangkan. Jika Prabowo bersikukuh mendaulat AHY, ia berpotensi kehilangan PKS dan PAN. Jika kedua partai Islam ini hengkang, Prabowo akan kehilangan legitimasi "Islam" yang selama ini ia sandang. Akhirnya Sandi datang sebagai penyelamat kebuntuan. Latar belakangnya sebagai orang Gerindra membuat PAN dan PKS masih yakin mendapat berkah elektoral mendukung Prabowo. Lain jika AHY yang maju jadi cawapres: efek ekor jas akan dimonopoli Gerindra dan Demokrat Belum lagi isu kardus yang dibawa Sandi yang menurut Andi Arief mampu menenteramkan dahaga logistik partai.

Pilpres 2019 memang mengulang lagu lama. Dua petarung kembali maju ke medan laga, tetapi bukan Vrsama pasangan terbaik yang bisa menjadi kunci elektoral memenangi pilpres. Terpilihnya Ma"ruf yang berusia senja membuat Jokowi harus bekerja ekstra-keras mendekati pemilih muda yang proporsinya mencapai 52 persen dari total pemilih. Sosok Ma"ruf yang berada di pusaran sentral kasus Ahok juga berpotensi membuat basis Jokowi dari kalangan Islam progresif dan minoritas mengalami disilusi. Terpilihnya Sandi yang bukan rekomendasi ulama juga berpotensi dipelintir bahwa Prabowo mengabaikan ulama yang selama ini menjadi basis pendukungnya. Politik memang tak mudah. Yang ideal dalam politik cuma ada di teks-teks bangku kuliah.

Burhanuddin Muhtadi





Original Post

Kepala daerah se-Banten MoU APIP dan APH

Media Online Antara
2018-08-14

Serang (ANTARA News) - Kepala daerah se-Provinsi Banten melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (MoU) aparat pengawas intern pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum (APH) kabupaten/kota se-Banten. pada Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Provinsi Banten Tahun 2018, di Pendopo Gubernur Banten di Serang, Senin.

Hadir dalam acara tersebut Inspektur Jenderal Kemendagri Sri Wahyuningsih, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Adi Toegarisman, Gubernur Banten Wahidim Halim, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, serta delapan kepala daerah se-Banten yaitu Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah, Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany, Bupati Pandeglang Irna Narulita, Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa, Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi, Wakil Wali Kota Serang Sulhi Choir, Plt Wali Wali Kota Cilegon Edi Ariadi dan Penjabat (pj) Bupati Tangerang Komarudin.

Banten menjadi provinsi ke-15 yang sudah melakukan penandatanganan kerja sama APIP-APH. MoU tersebut dilakukan untuk menjalin sinergitas antara APIP dengan APH dalam hal penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi.

Irjen Kemendagri Sri Wahyuningsih mengingatkan agar APIP harus memegang asas-asas pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. I ajuga menekankan kepada APIP agar benar-benar menjaga integritas dan melaksanakan pemeriksaan sesuai standar APIP.

"Perjanjian kerja sama ini bukan tempat untuk kongkalikong atau mufakat jahat untuk menyelamatkan pejabat yang terindikasi melanggar hukum," kata Sri Wahyuningsih.

Sri mengungkapkan, sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah menyampaikan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada Gubernur Banten, Kejaksaan Tinggi Banten dan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Banten atas komitmennya dalam mengkoordinasikan pelaksanaan penandatanganan perjanjian kerja sama antara APIP dengan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi di tingkat pemerintahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.

"Jangan sekali-kali mengubah rekomendasi yang seharusnya pidana menjadi administrasi. Jangan menutupi indikasi pidana. Jangan mau jadi bemper praktik pelanggaran yang dilakukan ASN maupun atasan anda. APIP harus tegak lurus. APIP dituntut senantiasa meningkatkan kompetensinya, khususnya audit investigasi dalam hal penanganan pengaduan masyarakat," kata Sri.

Sementara Gubernur Banten Wahidin Halim mendorong optimalisasi peran APIP untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi penyelenggara pemerintah. Kepada kabupaten/kota gubernur Banten juga meminta agar berkomitmen mengoptimalkan peran APIP di daerah. Ia tak mempersoalkan apakah nantinya inspektur menjadi eselon I atau tidak.

"Saya tidak mempersoalkan eselonnya.? Yang penting kerjanya. Bagaimana aparat pengawas internal pemerintah ini bisa kerja optimal. Tentu saja kepala daerahnya juga memberi kesempatan agar APIP bisa kerja optimal sebagai upaya pencegahan tindak pidana," kata Wahidin.

Menurutnya, banyaknya regulasi yang ada pada saat ini mengharuskan setiap aparatur di Pemprov Banten bekerja dan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adanya Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) setidaknya dapat turut mengawasi persoalan yang bersifat internal dari hal-hal administratif dan hal yang bersifat koruptif.

"Saya berharap APIP dapat bekerja secara maksimal, selain bisa `sharing` untuk kebaikan juga untuk penegakan aturan yang benar," kata dia.Pewarta: MulyanaEditor: Ruslan BurhaniCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/736784/kepala-daerah-se-banten-mou-apip-dan-aph



Original Post

nvestor Jauhi Saham Bayer akibat Aturan Pestisida AS

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 3
2018-8-14

nvestor Jauhi Saham Bayer akibat Aturan Pestisida AS

FRANKFURTAM MAIN - Kalangan investor memilih untuk menjauhi saham milik raksasa perusahaan kimia dan farmasi Bayer asal Jerman, Bayer AG. Alasannya, mereka khawatir dengan kerusakan besar yang terjadi kepada salah satu perusahaan asal Amerika Serikat Monsanto Company yang baru diakuisi, menyusul isyarat adanya gelombang tuntutan hukum yang mahal.

Saham-saham Bayer pun jatuh 11,5% menjadi 82,60 euro (US$ 94,47) sekitar pukul 10.00GMT sehingga mengurangi US$ 10 miliar dari nilaipasarnya.

Salah seorang juri pengadilan California pada Jumat (10/8) menyerahkan uang ganti rugi kepada pemilik tanah yang sudah meninggal, De-wayne Johnson, dengan nilai hampir mencapai USS 290 juta. Menurut dia, Monsanto seharusnya memperingatkan para pembeli bahwa obat Roundup andalannya - yang biasa digunakan untuk mematikan rumput liar - dapat menyebabkan kanker.

Para pengamat memprediksi masih ada ribuan tuntuan yang menyusul. Meskipun Bayer mengatakan bahwa temuan juri bertentangan dengan bukti ilmiah, serta ada kemungkinan putusan pengadilan lainnya sampai

pada kesimpulan yang berbeda.

"Namun demikian, jika ganti rugi ini mencapai seperempat miliar dolar per kasus maka Anda tidak perlu kalah dari banyak tuntutan hukum sebelum ganti rugi menjadi cukup mahal. Dalam padangan kami, total biaya bisa dengan mudah mencapai USS 10 miliar jika Bayer harus menyelesaikan di pengadilan dengan jumlah penggugat yang lebih besar," ujar analis Michael Leacock dari bank MainFirst

Dia menunjukkan bahwa saat ini Monsanto menghadapi sekitar 4.000 tuntutan hukum di negara bagian AS itu dan 450 kasus multi -distrik di tingkat federal.

Ada pun, keputusan pengadilan terbaru keluar selang lebih dari dua bulan, setelah Bayer menyepakati USS 63 miliar. Ini merupakan nilai kesepakatan terbesar dalam sejarah perusahaan Jerman.

Leacock menambahkan, jika Roundup dipandang atau dianggap oleh para konsumen sebagai obat berbahaya maka akan ada risiko untuk bisnis jangka panjang. Inilah yang kemudian menjadi alasan kedua bagi kalangan investor untuk menghindari Bayer pada saat ini.

Di sisi lain, menyadari akan reputasi perusahaan AS yang sering kali beracun - di antaranya membuat benih rekayasa genetika dan teknologi-teknologi perlindungan tanaman seperti pestisida - maka Bayer berencana menyingkirkan nama Monsanto begitu proses akuisis selesai.

Pemerhati lingkungan sendiri telah berjanji untuk terus menekan raksasa perusaaan baru tersebut, kecuali pe-rusahaan itu membuat perubahan drastis dari masa lalu Monsanto.

Menurut laporan, pemilik lahan Johnson didiagnosis pada 2014 menderita limfoma non-Hodgkin - kanker yang memengaruhi sel darah putih. Dikatakan bahwa dia berulang kali menggunakan bentuk profesional dari obat Roundup saat bekerja di sekolah di Benicia, California.

Gugatan yang diajukan pada 2015 tersebut diketahui International Agency for Research on Cancer atau Badan Internasional untuk Penelitian Kanker - bagian dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) - yang mengklasifikasikan bahan utama Roundup, yakni glyphosate sebagai zat karsinogenik -yang kemungkinan menjadi penyebab

kanker- sehingga mendorong negara bagian California mengajukan tuntutan.

"Namun demikian, atas dasar kesimpulan ilmiah, pandangan otoritas pengatur di seluruh dunia dan pengalaman praktis selama puluhan tahun dengan penggunaan glyphosate, Bayer yakin bahw*glyphosate aman dan tidak menyebabkan kanker," demikian menurut perusahaan itu dalam sebuah pernyataan, Sabtu (11/8)

Sebagian besar nilai kesepakatan Bayer dengan Monsanto berasal dari portofolio benih rekayasa genetika perusahaan AS, di mana banyak di antaranya dirancang supaya tahan pestisida seperti glyphosate.

Sementara itu jajaran direktur eksekutif perusahaan bersikeras bahwa produk dan metode semacam ini memang diperlukan untuk memberi makan populasi dunia yang terus bertambah. Akan tetapi, glyphosate sudah sejak lama menjadi perhatian para pencinta lingkungan.

Uni Eropa (UE) pada tahun lalu memperbarui lisensi penggunaan produk itu untuk areanya hanya selama lima tahun, daripada 15 tahun seperti biasa, setelah melalui lobi intens.

(afp/pya)





Original Post

KY Akan Pantau Sengketa Peradilan Pemilu-Pilpres

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-8-14

KY Akan Pantau Sengketa Peradilan Pemilu-Pilpres

NERACA

Jakarta - Ketua Komisi Yudisial (KY) laja Ahmad Jayus mengatakan, dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum legislatif dan pemilihan Presiden secara serentak 2019, pihaknya akan melakukan pemantauan jika ada sengketa pemilu dan pidana pemilu yang perkaranya dibawa ke pengadilan.

"Dalam rangka peningkatan pengawasan, terutama yang bersifat mencegah, kita akan melakukan pemantauan berkaitan dengan kegiatan pemilu," kata Jaja, Senin (13/8).

Menurut Ketua KY ini, KY akan melakukan pemantauan, baik terhadap sengketa administratif pemilu maupun terhadap pidana pemilu yang dibawa ke pengadilan.

"Nanti serentak selama enam bulan, mungkin sekitar Maret 2019 hingga berakhirnya masa pemilu," ujar Jaja.

Dia mengungkapkan bahwa pengawasan ini tidak hanya dilakukan dalam pengadilan saja, tetapi juga di luar peradilan.

"Maksudnya, supaya hakim itu tidak di dekati oleh pihak-pihak yang in-gin mengganggu independensi hakim," kata dia.

Jaja mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang rawan konflik akan dilakukan pengawasan yang lebih masif."Para komisioner dan pegawai KY akan dibagi per wilayah, terutama untuk daerah-daerah yang tanda kutip rawan konflik akan dilakukan secara masif," jelas dia.

Komisi Yudisial akan

mendorong hakim itu independen, sehingga putusannya itu obyektif, bisa dipertanggungjawabkan dan terwujudnya pengadilan yang bersih dan jujur, harap Jaja. Dalam rangka pengawasan ini, lanjutnya, pihaknya akan menggandeng perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang hukum."Kalau kita memiliki kemampuan anggaran, mungkin bisa sampai 200 perguruan tinggi dan NGO (LSM) bekerja sama kita," kata Jaja

Dia menjelaskan bahwa para mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum dan para LSM bekerjasama dengan KY akan melakukan pengawasan secara masif. Ketua KY ini juga akanmelakukan diskusi dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi terkait pen-

gawasan pengadilan pemilu selama enam bulan ini dinilai sebagaiprogram Kuliah Kerja Nyata (KKN).

"Mahasiswa-mahasiswa yang melakukan pemantauan selama enam bulan itu dianggap sebagai program KKN, tetapi dalam bimbingan dosen-dosen hukum beracara," jelas dia.

Komisi Yudisial Republik Indonesia atau cukup disebut Komisi Yudisial (disingkat KY RI atau KY) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

ant





Original Post

Pengamat Polri Harus Usut Dugaan Korupsi Pertanian Daerah

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-8-14

Pengamat Polri Harus Usut Dugaan Korupsi Pertanian Daerah

Jakarta - Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Krisnadwipayana Indriyanto Seno Adji dan anggota Komisi HI DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta polisi tak ragu mengusut dugaan terjadinya korupsi di sektor pertanian di berbagai daerah.

NERACA

"Prestasi polda ini harus ditindaklanjuti oleh polda-polda lainnya secara paralel untuk menciptakan zona zero korupsi bagi pemerintahan yang bersih," kata Indriyanto dalam siaran pers, Senin (13/8).

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Subdit III Tindak Pidana Korupsi Polda Sumut terhadap Kepala Dinas Pertanian Padang Lawas berinisial AN, menurut dia, harus ditindaklanjuti untuk mencari pihak-pihak lain yang terlibat. Pasalnya tidak menutup kemungkinan tindak korupsi tersebut melibatkan pejabat di tingkat kementerian atau tingkat pusat

Pihaknya mengapresiasi penindakan yang dilaku-kan jajaran Polda Sumut tersebut Indriyanto mengimbau Polda perlu mendalami keterlibatan pihak-pihaklain termasuk kemen-terian."Dalam pengembangan kasus ini ke depan, K-PK bisa melakukan supervisi dan koordinasi," kata mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (K-PK)ini.

Sementara anggota Komisi III DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi tindakan Polda Sumut yang membongkar dugaan korupsi hingga miliaran rupiah tersebut Ia menilai kasus serupa bisa juga terjadi di

daerah lain."Bisa jadi kasus seperti ini massif terjadi di berbagai daerah," kata politisi Gerindra ini.

Sufmi mengatakan dugaan korupsi pemotongan dana bantuan kepada kelompok tani bisa saja terjadi karena pemberian kepada kelompok-kelompok tani rawan diselewengkan. Bahkan termasuk ada juga kemungkinan kelompok tani fiktif.

Dikatakannya, polda-polda lain di seluruh Indonesia bisa meniru apa yang dilakukan Polda Sumut Pasalnya bukan tidak mungkin penyelewengan dana program Kementerian Pertanian ini terjadi di berbagai daerah.ToldaSumutsudah memulai, bisa ditiru oleh yang lainnya," kata dia.

Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina mengatakan bahwa perlu adanya evaluasi terkait dengan sistem dana bantuan sosial yang selama ini berjalan. Evaluasi tersebut harus dilakukan mulai dari proses penentuan penerima hingga laporan pertanggungjawaban. Potensi penyalahgunaan atau korupsi dari program bantuan sangatlah besar. "Perlu dilakukan evaluasi secara bersama," kata dia.

Pemerintah daerah, kata dia, seharusnya memiliki peran sangat besar sejak menerima usulan program

bansos. Pengawasan dan pertanggungjawabannya harus diperkuat."Inrinya a-da persoalan dalam proses penentuan penerima bansos yang kerap tidak sesuai dengan target penerima bansos itu sendiri," kata dia. Polda Sumut telah menangkap Kepala Dinas Pertanian Padang Lawas berinisial AN. Selain itu polisi juga mengamankan tiga orang anggota dari Kepala Dinas Pertanian Padang Lawas tersebut. Ketiganya yakni Kabid Tanam an Pangan dan Hortikultura! Muhammad Hamzah Hasibuan, Kasi

Produksi Dinas Pertanian Joni Prantanto Simanjuntak dan seorang staf bernama Aulia Rahman.

Polisi juga meringkus tiga orang petanibernama Irfan Mulia Harahap, Ali Nexzu Harahap dan Datuk Sutan. Polisi juga menyita barang bukti total Rp 1,8 mil-iaj dalam bentuk uang tunai dan buku rekening.

OTT Dinas Pertanian Padang Lawas jni terkait dengan pemotongan dana bantuan kepada kelompok tani sena pembiayaan kegiatan fasilitas penerapan budidaya padi dan palawija di

Dinas Pertanian tahun anggaran 2018.

Sebelumnya, luru Bicara Presiden Johan Budi menyebutkan bahwa Presiden Jokowi memberikan perhatian terhadap persoalan korupsi, termasuk korupsi di sektor pertanian. Salah satu bentuknya adalah dengan menjadikan kajian dari KPK sebagai arah kebijakan pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo."Sudah berapa kali kajian KPK digunakan oleh pemerintahan Jokowi-JK, termasuk di pertanian," kata Johan.

Menurut dia, selama ini dalam berbagai pertemuan, termasuk dalam sidang kabinet. Presiden Jokowi selalu mengingatkan jajarannya agar tidak terlibat ko-rupsi.Mengingatkan pada semua untuk tidak sekali-kali menggunakan uang negara untuk kepentingan p"badi atau korupsi" terang h. -an.

Langkah lain yang dilakukan" menurutnya adalah dengan membenahi sistem atau peraturan yang ada seperti penerapan deregulasi terhadap aturan yang membuka celah terjadinya korupsi.

ant





Original Post

SIDANG PENINJAUAN KEMBALI

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-8-14

SIDANG PENINJAUAN KEMBALI

Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) berbincang dengan pemohon sidang Peninjauan Kembali (PK) Jero Wacik seusai memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (13/8). Mantan Menteri ESDM Jero Wacik menghadirkan Jusuf Kalla sebagai saksi.dalam sidang PK dirinya.

Antara/Riki nugraha





Original Post

Sigit Hapus Buku Bukan Kerugian

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-8-14

Sigit Hapus Buku Bukan Kerugian

JAKARTA - Bankir senior yang juga mantan Ketua Perbanas Sigit Pramono menjelaskan bahwa dalam praktek perbankan penghapusbukuan tidak bisa langsung dianggap sebagai bentuk kerugian.

Pasalnya, penghapusbukuan sama sekali tidak menghapuskan hak tagih. Menurut dia, kerugian baru terjadi jika hak tagihnya yang dihapus.

Hal itu terungkap dalam sidang korupsi tentang penerbitan surat keterangan lunas (SKL) dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Senin (13/8).

"Penghapusbukuan hanya menghapus kredit dari catatan akuntansi. Karena itu dampaknya baru sebatas potential loss, belum realized cost atau kerugian yang direalisasi," kata sebagai saksi ahli dalam sidang terdakwa mantan Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/8).

Sigit menegaskan hal itu menjawab pertanyaan pengacara Syafruddin Arsyad Temenggung, yakni Yusril Ihza Mahen-dara, mengenai apakah perbedaan antara penghapusbukuan dengan penghapusan hak tagih.

Pertanyaan ini terkait dengan dakwaan Jaksa Tipikor kepada terdakwa bahwa sebagai Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) telah merugikan negara sebesar Rp4,8 triliun karena telah mengusulkan kepada KKSK untuk menghapus bukukan kredit petani tambak di bank beku operasi (BBO) Bank BDN1. Keputusan penghapusan bukuan utang petambak tersebut diputuskan oleh Rapat

KKSK pada 13 Februari 2004.

Menurut Sigit, konsekuensi penghapus-anbukuan hanya tidak ditampilkannya kredit laporan keuangan, dan sifatnya masih potential loss karena hak tagih BPPN terhadap kredit tersebut masih ada.

Hak tagih inilah yang pada saat penutupan BPPN pada 2004, dialihkan ke PT (Persero) Perusahaan Pengelola Aset (PAA) yang menampung semua aset BPPN.

Dalam kesaksiannya, Sigit juga mengatakan, apa yang dilakukan Syafruddin Arsyad Temenggung adalah langkah penyelesaian restrukturisasi perbankan yang menjadi tanggung jawab BPPN, dan belum terselesaikan oleh Ketua BPPN sebelumnya.

"Seingat saya, proses restrukturisasi perbankan semasa SAT berjalan sesuai prosedur dan lancar, dibandingkan periode sebelumnya. Dengan tuntasnya restrukturisasi itulah, Indonesia kini mempunyai sektor perbankan yang kuat, sehingga seharusnya SAT perlu diganjar dengan penghargaan," kata Sigit.

Di hadapan majelis hakim, Sigit juga menerangkan bahwa BPPN bukan lembaga mengejar untung atau rugi atas dana BLBI yang sudah disalurkan sebagai bantuan dana likuditas pada krisis dahsyat beberapa waktu lalu.

"Jadi bagi BPPN, ukuran kinerja yang terpenting adalah bagaimana dia bisa sehatkan perbankan. Kedua, adalah recovery rate, mereka tidak diukur untung rugi di situ karena ini bukan lembaga yang mencari untung dan tidak bisa rugi."

Sigit juga menceritakan bahwa kondisi NPL saat itu juga sangat berbahaya karena

sudah mencapai 30%.

"NPL juga sangat tinggi secara nasional lebih 30%. Maksimum NPL5% untuk bank sehat Ini dua indikator saja, semua bank di Indonesia tidak ada yang sehat, itulah situasi perbankan pada saat itu," ujarnya.

Karena tingginya kenaikan kurs dolar yakni dari Rp2.500 menjadi Rpl6.000 lebih, maka ndak mungkin nasabah atau siapapun mampu membayar utang yang langsung menggelembung. "Pasti tidak bisa ditagih karena dolar naik, maka itu yakin tidak bisa ditagih," katanya.

Syafruddin Arsyad Temenggung disidangkan dengan dakwaan telah menyebabkan kerugian kepada negara sebesar Rp4,58 triliun ketika dia menjabat sebagai Ketua BPPN.

Kerugian ini disebabkan Syafruddin Arsyad Temenggung telah mengeluarkan Surat Keterangan Lunas (SKL) pada 2004 kepada Sjamsul Nursalim, mantan pemegang saham pengendali Bank BDNI.

Padahal, menurut KPK, Sjamsul Nursalim belum berhak menerima SKL karena persoalan kredit bank kepada 11.000 petambak udang yang menjadi plasma perusahaan PT Dipasena Citra Darmaja belum diselesaikan.

Pemberian SKL ini telah membuat pemerintah kehilangan hak tagih. Kredit tersebut disalurkan pada saat sebelum krisis ekonomi 1997-1998 dalam bentuk valas senilai US$390 juta atau setara Kp 1.3 triliun pada kurs saat itu. Ketika kurs rupiah anjlok, nilai utang petambak tersebut membengkak menjadi Rp4,8 triliun sehingga kesulitan membayar sehingga

kredit menjadi macet.

(MG. NoviartzalFernandez)





Original Post

Berpotensi Diprotes

Media Cetak Koran Tempo Halaman 10
2018-8-14

Berpotensi Diprotes

SEJUMLAH pegiat dan koalisi masyarakat sipil berulang kali menolak isi draf revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebab, sejumlah pasal dalam revisi undang-undang tersebut dinilai berpotensi melanggar kebebasan dan hak asasi manusia. Tapi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tetap berkukuh melanjutkan revisi beleid itu. Berpotensi digugat ke Mahkamah Konstitusi.

Perluasan Pidana Zina Pasal 484

Lelaki atau perempuan yang terikat dalam pernikahan atau tidak terancam hukuman pidana jika melakukan zina.

Jerat Pidana untuk Kaum Homoseksual

Pasal 495

Ancaman pidana terhadap perbuatan cabul sesama jenis yang belum berusia 18 tahun. Ayat (1) pidana tambahan bagi pelaku perbuatan cabul dengan cara-cara tertentu.

Ancaman bagi Kebebasan Berpendapat dan Pers Pasal 309 dan Pasal 310

Pidana dapat dijeratkan kepada penyebar berita bohong yang menimbulkan keonaran atau kerusuhan.

Penghinaan kepada Presiden Pasal 238 dan Pasal 239

Ancaman pidana bagi orang yang diduga menghina presiden secara terbuka.

Penghinaan kepada Pemerintah dan Parlemen Pasal 385 dan Pasal 386

Ancaman pidana bagi penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara.

Pembatasan pada Upaya Pemberantasan Korupsi Pasal 723

Ketentuan Peralihan ini membuat seluruh asas umum dalam Buku Kesatu KUHP sebagai dasar bagi ketentuan pidana di aturan-aturan lain. (Pasal ini membuat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi kehilangan kekhususannya. Efek lainnya, ketentuan pidana harus merujuk ke KUHP yang, tak mencantumkan pidana tambahan uang pengganti korupsi dan ancaman penjara maksimal seumur hidup.)

FRANSISCO ROSARIANS





Original Post

Komisi Yudisial Kaji Vonis Hakim Non-Karier MA

Media Cetak Koran Tempo Halaman 10
2018-8-14

Komisi Yudisial Kaji Vonis Hakim Non-Karier MA

JAKARTA - Ketua Komisi Yudisial RI, Jaja Ahmad Ja-yus, mengatakan lembaganya akan mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang hakim agung non-karier dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (MA). Menurut dia, putusan pada perkara Nomor 53/PUU-XIV/2016 tersebut menimbulkan tafsir yang memperberat calon hakim agung dari kelompok non-karier. "Calon hakim yang bu-

kan berasal dari karier dinyatakan perlu ada kualifikasi keahlian tertentu. Ini memperberat," kata Jaja Ahmad, kemarin.

Sebelumnya, dua hakim tinggi-Binsar Gultom dan Lilik Mulyadi-mengajukan uji materi Pasal 6 huruf b Undang-Undang MA. Mereka berkeberatan terhadap syarat yang harus dipenuhi hakim karier, yaitu berpengalaman sebagai hakim minimal 20 tahun, termasuk tiga tahun sebagai hakim tinggi.

Syarat tersebut dinilai memberatkan karena mayoritas hakim karier hanya menjabat beberapa tahun di Pengadilan Tinggi sebelum masuk masa pensiun.

Dalam pertimbangan, MK mengabulkan permohonan dua hakim tinggi tersebut dengan menghapus frasa "minimal tiga tahun". Maka, setiap hakim tinggi bisa mendaftar ke Komisi Yudisial (KY) sebagai calon hakim agung meski belum bertugas minimal tiga tahun.

Namun, di amar yang lain, MK mengharuskan seluruh calon hakim agung, baik karier maupun nonkarier, harus berijazah doktor dan magister di bidang hukum. Selain itu, calon harus memiliki keahlian di bidang hukum tertentu. Menurut Jaja, aturan ini sangat multitafsir dan bisa menggugurkan banyak calon dari kalangan hakim non-karier. MK dinilai hanya memberikan ruang kepada hakim non-karier untuk jabatan khusus yang

dibutuhkan MA.

Juru bicara KY, Farid Wadjri, mengatakan lembaganya berhasil menyeleksi 58 hakim agung dari 16 kali proses seleksi sejak lembaga tersebut lahir. Hakim agung yang terpilih tersebut terdiri atas 44 orang hakim karier dan 14 orang hakim nonkarier. "KY mengintenskan komunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga calon yang diusulkan ke parlemen bisa disetujui," kata Farid.

FRANSISCO /ANTARA





Original Post

Pungli 149 Bidan, 3 Pejabat Garut Disidang

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 3
2018-8-14

Pungli 149 Bidan, 3 Pejabat Garut Disidang

BANDUNG Tiga pejabat di Badan Kepegawaian Daerah Pemkab Garut, Rudi Rudianto. Ria Wellyda. dan Irfan Rusye Rahman, dihadapkan ke Pengadilan Tipikor Bandung oleh Jaksa Penuntut Umum Kejati Jabar. Ketiganya terlibat dalam kasus pemerasan dan pungutan liar terhadap 149 bidan yang akan diangkat menjadi PNS di Dinas Kesehatan Garut Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa Isnan. ketiganya didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, juncto Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana. Dakwaan kedua Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor dan ketiga Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tipikor. "Bahwa terdakwa diminta bantuan untuk kelancaran dalam penyusunan SK 149 PNS (bidan) tetapi terdakwa meminta uang Rp 200.000 per orang yang disetujui oleh perwakilan bidan. Bahwa seharusnya untuk kelancaran SK ini tidak harus dipungut bayaran." ujar Isnan. Tiga terdakwa terancam hukuman lima tahun penjara. Tim kuasa hukum ketiganya tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut dan sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan serta pembuktian pada pekan depan. Istri dan ibunda Rudi yang hadir di persidangan tampak menangis mendengar dakwaan dibacakan. Sesekali Rudi memeluk istrinya sambil menangis. Hal yang sama terlihat dengan terdakwa Ria Wellyda yang juga menangis di pelukan suaminya. Seperti diketahui, Tim Saber Pungli Polda Jawa Barat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap tiga pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut. Dalam OTT tersebut, tiga pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan dua bidan ditangkap karena diduga melakukan gratifikasi terhadap sejumlah bidan pegawai tidak tetap (PTT). Gratifikasi berupa pungutan liar itu dilakukan dengan cara dikumpulkan di beberapa bidan sampai uang tersebut diserahkan kepada Rudi setelah semua terkumpul. Dua bidan ditunjuk sebagai bendahara dan satu lagi pengumpul uang dari 149 bidan.

YS





Original Post

Asep Hikayat Memotong Anggaran Setiap Kegiatan BPKSDM

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 4
2018-8-14

Asep Hikayat Memotong Anggaran Setiap Kegiatan BPKSDM

Rp 205 Juta untuk Abubakar

BANDUNG, (PR).- Mantan Kepala Badan Pembinaan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia KBB Asep Hikayat terkejut saat jaksa membeberkan bahwa dana yang disetorkan kepada Abubakar untuk kepentingan Pilkada KBB 2018 mencapai Rp 205 juta. Uang itu diserahkan kepada Weti Lembanawati (mantan Kadisperindag KBB).

Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap kepada Bupati Bandung Barat Abubakar dengan terdakwa Asep Hikayat di Pengadilan Tipikor pada PN Kelas lA Khusus Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Senin (13/8/2018). Dalam sidang yang dipimpin Fuad Muhammadi, jaksa dari KPK Budi Nugraha mengonfirmasi mengenai jumlah

uang Rp 205 juta yang sudah diserahkan Asep kepada Abubakar. Dana itu diberikan berangsur sebagai unman untuk membantu biaya pilkada Elin Suharliah (istri Abubakar).

"Saya kaget. Kok (jumlahnya) sebesar itu," kata Asep saat mendengarkan keterangan jaksa di persidangan.

Budi juga membacakan BAP dari penyidik KPK. Di sana terungkap, Asep menyetorkan uang ke Kadisperindag Weti Lembanawati dari September 2017 hingga April 2018.

Asep mengakui bahwa dia menyerahkan uang tetapi tak tahu nominalnya karena semua diserahkan oleh Ilham (staf Asep) kepada Weti atas perintah Adhiyoto. Menurut dia, uang itu disisihkan dari setiap kegiatan di seluruh bidang yang ada di BKD. Besarannya 15 persen dari anggaran setiap kegiatan. Anggaran BPKSDM pada APBD 2017 sebesar Rp 12 miliar. "Penyisihan tidak sekaligus diberikan, tetapi secara bertahap," ucapnya.

Asep mengetahui adanya permintaan dana untuk Pilkada 2018 oleh Abubakar dari Adhiyoto. Soalnya, saat briefing para kadis oleh Abubakar, dia telat datang. "Adhiyoto menyampaikan, kita harus bantu. Saya nanya apa? Dia (Adhiyoto) bilang, urunan untuk pembayaran survei," ujarnya.

Di awal 2018, Adhiyoto menghampiri dirinya di parkiran Pemkab Bandung. Adhiyoto meminta lagi dana Rp 50 juta. "Saya bingung harus cari uang dari mana lagi," ucapnya.

Asep menyesal dan sadar bahwa yang dilakukannya itu salah. Namun, dia melakukan hal tersebut karena mengikuti kebiasaan para kadis lainnya dan takut dicuekin Abubakar. Dia juga mengaku sempat menemui Abubakar saat diperiksa di rumah sakit dan memberikan Rp 10 juta.

Dalam sidang itu, jaksa menghadirkan saksi ahli pakar suara dari-ITB, Miranti Indar Mandasari. Sebelumnya, KPK menyadap percakap-

an telefon 10 orang yaitu Aang Anugerah dan Adhiyoto, Abubakar, Asep Hikayat, Caca Permana, Ilham Prasetyo, Anugerah, Erni, Weni Lembanawati, Yusep Ahmad Drajat. Rekaman itu yang diteliti saksi ahli dan dibandingkan dengan 10 rekaman suara saat mereka diperiksa KPK. "Hasilnya di atas 90 persen identik," ujar Miranti.

Penelitian dan pengujian suara itu memakai teknik spektogram. Spek-togram adalah grafik bunyi yang memberikan informasi tentang perubahan dalam rentang waktu, frekuensi, dan intensitas gelombang bunyi menurutsumbu waktu.

Budi (jaksa) lalu bertanya soal suara Anugerah dan Erni yang pada sidang-sidang sebelumnya membantah rekaman suara hasil sadapan KPK. Dalam rekaman itu, Anugerah dan Erni menyerahkan uang Rp 50 juta kepada Aang. "Keduanya identik suaranya," ucap Miranti.

Yedi Supriadi





Original Post

MANTAN

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 4
2018-8-14

MANTAN

Kepala Badan Pembinaan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kabupaten Bandung Barat Asep Hikayat diperiksa sebagai terdakwa kasus dugaan suap pejabat Kabupaten Bandung Barat di Pengadilan Tipikor pada PN Kelas IA Khusus Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Senin (13/8/2018). Asep terkejut ketika jaksa membeberkan bahwa dana yang disetorkan kepada Abubakar sebesar Rp 205 juta untuk kepentingan Pilkada Bandung Barat 2018.

ADE BAYU INDRA/PR





Original Post

BPPN Nyatakan Nursalim Telah Selesaikan Seluruh Kewajiban

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2018-8-14

BPPN Nyatakan Nursalim Telah Selesaikan Seluruh Kewajiban

KESAKSIAN NOTARIS DI PENGADILAN

PELUANG mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) untuk bisa lolos dari dakwaan kasus dugaan korupsi SKL BLBI semakin besar.

Pasalnya dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Tindak , Pidana Korupsi (Tipikor), kemarin, tim penasehat hukum SAT berhasil mendatangkan Merryana Suryana, SH yang merupakan Notaris yang mencatat pernyataan BPPN yang diwakili Farid Hertanto bahwa Sjamsul Nursalim (SN) telah menyelesai-

kan seluruh kewajibannya berdasarkan perjanjian MSAA.

Dalam akta yang disebut Letter of Statement (Akta No. 48) tersebut BPPN menyatakan SN telah menyelesaikan seluruh kewajiban kepada BPPN sesuai dengan perjanjian MSAA yang ditandatangani kedua belah pihak, termasuk telah diterbitkannya surat keterangan Release and Discharge (RD) yang ditandatangani oleh Ketua BPPN dan Menteri Keuangan atas nama Pemerintah Republik Indonesia.

"Letter of Statement itu dibuat

berdasarkan permintaan dari penasehat hukum BPPN. Sampai saat ini, Letter of Statement tersebut masih berlaku, karena sepengetahuan saya belum ada pembatalan dari pihak manapun terhadap isi akta tersebut. Pembatalan harus ada proses gugatan terlebih dahulu. Baru bisa dilakukan pembatalan kalau sudah ada keputusan hakim yang inkracht, dah sampai saat ini saya belum pernah mendengar," kata Merryana.

Dalam Letter of Statement itu sendiri disebutkan bahwa, "Dengan pertimbangan pemenuhannya oleh

Tuan SJAMSUL NURSALIM atas transaksi-transaksi yang dimaksud dalam Perjanjian Induk (MSAA), BPPN dengan ini setuju bahwa BPPN telah melepaskan dan membebaskan Tuan SJAMSUL NURSALIM dari tanggung jawab lebih lanjut berdasarkan Bantuan Likuiditas, dan dengan ini melepaskan dan setuju untuk mengembalikan sesegera mungkin kepada Tuan SJAMSUL NURSALIM setiap benda yang termasuk Jaminan Likuiditas."

Sebagaimana jang telah disepakati dalam MSAA, MSAA adalah perjanjian penyelesaian di luar pengadilan (out of court settlement). Berdasarkan ketentuan MSAA, setelah SN menyelesaikan seluruh kewajibannya. Pemerintah tidak akan melakukan tuntutan hukum apapun terhadap SN di kemudian hari. Dan hal tersebut dituangkan dalam surat release and discharge.

Dalam kesaksiannya, Merryanajuga, menjelaskan "Letter of Statement ini diberikan dalam bentuk akta otentik (dituangkan dalam AktaNo. 48, tanggal 25 Mei 1999, dibuat di depan Merryana Suryana, SH. Notaris di Jakarta), artinya ia memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna mengenai isi yang diterangkan di dalamnya. Pihak yang menyangkal atas isi akta otentik wajib membuktikan di dalam pengadilan bahwa isi dari alda tersebut adalah tidak benar. Sepanjang belum ada putusan pengadilan yang menyatakan isi akta otentik tersebut tidak benar, keterangan dalam akta tersebut demi hukum wajib dianggap benar".

okt





Original Post

Takut Dimutasi, Kepala Badan Kepegawaian Ikut Urunan .Duk Kampanye

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-8-14

Takut Dimutasi, Kepala Badan Kepegawaian Ikut Urunan .Duk Kampanye

KEPALA Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kabupaten Bandung Barat, Asep Hikayat mengaku ikut menyetor uang untuk Bupati Abubakar. Uang itu untuk kepentingan kampanye istri Abubakar. Elin Su-harliah sebagai calon bupati Bandung Barat.

Pengakuan itu disampaikan Asep dalam sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, kemarin. Asep menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa kasus suap terhadap Abubakar.

Dalam sidang yang dipimpin Fuad Muhammadi itu, jaksa KPK Budi Nugraha mengonfirmasi uang Rp205 juta yang diserahkan kepada Abubakar. "Saya kaget. Kok (jumlahnya) sebesar itu," aku Asep.

Dianggap tak pura-pura tak tahu, jaksa membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Asep saat penyidikan di KPK. Di BAP. Asep mengaku menyetorkan uang untuk Abubakar September hingga Desember 2017. Kemudian April 2018.

Uang diserahkan lewat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat, Weti Lem-banawati. Asep tak bisa

berkelit. Namun dia bersi 1 kukuh tak tahu jumlahnya. Sebab, urusan itu diserahkan kepada Ilham, stafnya.

"Uang sebesar (Rp205 juta) itu dari mana dan untuk kepentingan apa?" tanya Jaksa Budi. Asep membeberkan, uang itu disisihkan dari semua kegiatan di Badan Kepegawaian. Berdasarkan rapat internal, disisihkan 15 persen. Uang hasil pemotongan kegiatan diserahkan secara bertahap.

Asep mengetahui adanya permintaan bantuan untuk kampanye istri bupati dari Adiyoto, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung Barat. Ia berdalih datang terlambat ketika Abubakar melakukan briefing dengan kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).

"Adiyoto sampaikan, kita harus bantu. Saya bertanya apa? Dia bilang urunan untuk pembayaran survei tapi saya tidak tanya jumlahnya." kata Asep.

Saat bertemu di parkir kantor Pemkab. Adiyoto kembali meminta Asep ikut urunan sebesar Rp50 juta. Katanya, untuk membayar survei pilkada. Asep mengiyakan permintaan Adiyoto.

byu





Original Post

Dua Orang Dekat Bupati HST Jadi Justice Collaborator

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-8-14

Dua Orang Dekat Bupati HST Jadi Justice Collaborator

MAJELIS hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara kepada Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Fauzan Rirani. Ia juga didenda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan.

Dalam perkara yang sama, hakim juga menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Direktur PT Sugri wa Agung, Abdul Basil dan pidana denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan.

Hakim menilai keduanya terbukti bersama-sama menjadi perantara suap Rp 3.6 miliar untuk Bupati Hulu Sungai Tengah (HST). Abdul Latif. Uang suap berasal dari Direktur PT Menara Agung Pusaka, Donny Witono.

"Menyatakan, para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut." ketua majelis hakim Ni Made Sudani membacakan amar putusan kemarin.

Suap Rp 3.6 miliar diberikan kepada Abdul Latif agar perusahaan Donny memenangkan proyek ruang perawatan -kelas I, II. VIP dan Super VIP RSUD Damanhuri Barabai untuk tahun anggaran 2017.

Fauzan dan Abdul Basit, orang dekat bupati men-

jadi perantara suap yang diberikan Donny dalam dua tahap. Tahap pertama, Rp 1,8 miliar pada saat proyek akan dikerjakan. Pemberian tahap kedua Rp 1,8 miliar diberikan usai proyek selesai dikerjakan.

Fauzan menyetorkan uang dari Donny ke rekening PT Sugriwa Agung. Perusahaan itu milik bupati. Atas jasanya menjadi perantara. Fauzan menerima uang dari Donny Rp 45.450.000. Akan tetapi uang itu telah dikembalikan kepada negara melalui KPK. Hal tersebut yang membuat hakim tidak menjatuhkan hukuman tambahan uang pengganti kepada Fauzan.

Majelis juga mengabul- * kan permohonan Fauzan dan Abdul untuk menjadi justice collaborator (JC) atau pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. Alasan majelis, KPK sudah menetapkan keduanya sebagai JC.

Dalam pertimbangan putusan, hakim menyatakan keduanya tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi. Sedangkan hal yang meringankan,yakni keduanya tidak pernah dihukum, bersikap sopan dalam persidangan, mempunyai tanggungan keluarga dan mengakui kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

BYU





Original Post

Penggantian Sandiaga Tunggu Ketetapan Presiden

Media Online Republika Online
2018-08-14

10 bulan berjalan, masih ada program Anies-Sandi yang masih tertundaREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyebut masih ada proses dalam pengisian kursi kosong Wakil Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, proses itu masih menunggu ketetapan pemberhentian Sandiaga Salahuddin Uno oleh Presiden RI Joko Widodo.

"Jadi sebelum ada ketetapan dari presiden, maka belum bisa ada proses. Karena itu semuanya, ada prosedurnya, kata Anies di Jakarta International Baseball Area di Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (13/8).

Dia menjelaskan surat pernyataan pengunduran diri memang telah dibuat oleh Sandiaga. Setelah itu, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akan menyelenggarakan rapat paripurna. Hasil yang ada dalam rapat itu nantinya akan disampaikan kepada Gubernur dan Gubernur aman menyampaikan kepada Presiden.

Dia menekankan, Sandiaga memang benar telah mengundurkan diri. Namun, ketetapan mengenai hal itu masih belum ditetapkan oleh Presiden. "Tetapi kita masih menunggu ketetapan presiden. Karena yang mengangkat Sandiaga Salahuddin Uno siapa? Presiden. Jadi kita tunggu sampai proses selesai, baru kita nanti ke fase berikutnya, yaitu penentuan nama sebagai wakil gubernur, kata Anies.

Anies mengatakan ia masih melakukan komunikasi dengan Sandiaga. Ia juga mengaku tak kerepotan memimpin Jakarta sendirian. Sebab, menurutnya, telah ada bagian-bagian dalam birokrasi yang mengurus program-program sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Selanjutnya, kata dia, struktur itu berfungsi agar siapapun yang berada pada posisi itu bisa menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas. Sehingga, lanjutnya, ketika kondisi saat ini seperti posisi Wagub yang kosong, tentu akan ada penyesuaian dari sisi waktu dan pembagian tugas.

"Minimal kalau ada kegiatan dalam satu hari itu ada 10, saya bisa disposisi. Sebagian wakil sebagian Gubernur. Namun, sekarang saya belum bisa disposisi ke wakil karena belum ada wakil, ungkap Anies.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mempertanyakan kinerja Pemprov DKI Jakarta setelah berhentinya Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno untuk melenggang dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Ia khawatir layanan publik akan menurun setelah masa pergantian tersebut.

"Muncul banyak pertanyaan publik, di antaranya apakah program kerja pemerintahan DKI yang telah dicanangkan dalam kepemimpinan Anies-Sandi akan berjalan dan berlanjut tanpa Sandiaga Uno?" kata Trubus dalam rilisnya, akhir pekan lalu.

Menurut Trubus, dalam 10 bulan pemerintahan Anies-Sandi, Sandiaga memiliki peran yang sangat menentukan, yakni sebagai organ pengendali program. Trubus menjelaskan, selama 10 bulan pemerintahan Anies-Sandi, ada program-program yang sudah mulai berjalan. Namun, ada pula yang masih tertunda.

Salah satu program yang telah berjalan yaitu penutupan Alexis. Beberapa program yang tidak jelas keberlanjutannya, misalnya legalisasi becak, One Karcis One Trip (OK Otrip), penyelesaian kasus Sumber Waras dan tanah di Cengkareng, program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, pembuatan Waduk Rangon, Pembangunan Stadion Persija dan program reformasi birokrasi Pemprov DKI. "Pergantian jabatan dari 39 jabatan baru 16 jabatan yang terlaksana dan itu pun sebagian masih bermasalah dengan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara)," ujar Trubus.

Sementara itu, Koordinator Masyarakat Bersih, Lisman Hasibuan, mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan calon Wakil Presiden Sandiaga Uno, Senin (13/8). Lisman melaporkan karena diduga mahar yang diberikan Sandiaga berasal dari uang hasil korupsi.

"Memang hari ini sedang menjadi pembicaraan publik terkait mahar Rp 500 milliar, kan kalau ditotal menjadi Rp 1 triliun, itu yang pertama. Yang kedua kita akan konsultasi, karena ini kan menyangkut uang Rp 500 milliar dan ini bisa masuk kepada posisinya tindak pidana korupsi atau tindak pidana perbankan," ujar Lisman saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Senin (13/8).

Sementara, program andalan Anies-Sandi, yakni One Kecamatan One Center of Enterpreneurship (OK OCE) lahir dari otak bisnis Sandiaga. Kegiatan yang menargetkan 44 kecamatan ini sudah berjalan, dibuktikan dengan berdirinya OK OCE Mart dan berbagai lini usaha. Namun, hasilnya masih jauh dari harapan publik.

Hingga saat ini, baru Bank DKI yang memberikan pembiayaan bagi para anggota OK OCE yang lolos tahap permodalan (P7). Jumlah modal pun jauh dari yang dijanjikan saat kampanye. "Pemberian kredit hanya Rp 10 juta, padahal dalam kampanyenya (dijanjikan) dimodali sampai Rp 300 juta," kata Trubus.

Program andalan lain, yaitu pembelian rumah tanpa uang muka hingga kini belum terealisasi. Program ini terbentur banyak aturan. Pemisahan Pergub pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan pengaturan skema pembiayaan dianggap mengulur waktu.

Anies dan Sandi telah berjanji bahwa Pergub tentang skema pembayaran selambat-lambatnya akan rampung pada awal Mei 2018, kemudian warga sudah mulai dapat memesan. Namun, penjualan baru bisa dibuka pada kuartal ketiga 2018, yakni sekitar Agustus atau September. Namun, ketika janji tersebut belum terealisasi, Sandi sudah berhenti dari jabatannya.

Selain itu, Anies-Sandi juga telah membuat kebijakan untuk menjual saham pemprov di perusahaan bir PT Delta, tetapi prosesnya hingga kini juga belum jelas. "Ini karena kebijakannya ditentang oleh DPRD, dimana dewan beralasan penjualan tidak ada urgensinya," kata dia.

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/18/08/13/pder4p330-penggantian-sandiaga-tunggu-ketetapan-presiden



Original Post

PAKE KACAMATA

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 5
2018-8-14

PAKE KACAMATA

Wakil Presiden Jusuf Kalla seusai memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, kemarin. JK menjadi saksi sidang Peninjauan Kembali Jero Wacik (kiri).

ANTARA FOTO/RIKI NUGRAHA/HMA/AWW/18





Original Post

Jika Mahar Sandi Terbukti, PKS-PAN Tak Bisa Ikut Pilpres

Media Online CNN Indonesia
2018-08-14

Jakarta, CNN Indonesia Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) terancam tidak dapat mengusung capres-cawapres pada Pilpres 2024 jika terbukti menerima mahar sebesar Rp500 miliar dari Sandiaga Salahuddin Uno. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Sebelumnya, Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief menuding Sandiaga memberikan Rp500 miliar kepada PKS dan PAN dalam proses pencalonan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Sementara itu UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu jelas menyebutkan bahwa partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan capres-cawapres. Larangan itu termaktub dalam Pasal 228 Ayat (1). Di ayat selanjutnya disebutkan sanksi yang harus ditanggung partai politik yang bersangkutan.

googletag.cmd.push(function() googletag.display(\'div-gpt-ad-1520566820877-0\') )

"Dalam hal partai politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya," bunyi Pasal 228 Ayat (2) UU No 7 tahun 2017.

Meski begitu, PKS dan PAN hanya dapat dikenakan sanksi tersebut jika telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Mekanisme tersebut tertuang dalam Pasal 228 ayat (3) UU No. 7 tahun 2017.

Sebelum diproses di pengadilan, dugaan kasus pemberian mahar kepada PKS dan PAN juga wajib diproses terlebih dulu oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Gakkumdu adalah gugus tugas yang terdiri atas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kepolisian dan Kejaksaan. Gakkumdu dapat menyerahkan dugaan kasus itu ke pengadilan jika sudah mendapat bukti-bukti yang kuat.

Mekanisme penanganan dugaan kasus dalam pemilu sebelumnya telah dijelaskan oleh Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar. Bahkan, Fritz mengatakan pencalonan Prabowo-Sandiaga bisa gugur jika terbukti ada pemberian Rp500 miliar kepada PAN dan PKS.

"Apabila setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terbukti bahwa seseorang tersebut menyerahkan imbalan kepada partai politik untuk menjadi calon presiden, maka pencalonan tersebut dapat dibatalkan," ujar Fritz di kantor Bawaslu, Kamis (9/8).

Desas-desus Sandiaga memberikan Rp500 miliar kepada PKS dan PAN pertama kali dilontarkan Wakil Sekjen Demokrat Andi Arief.

Dia menuding uang Sandiaga campur tangan dalam penentuan sosok cawapres pendamping Prabowo. Uang itu disebut untuk memuluskan Sandi menjadi cawapres Prabowo. Akibatnya, Agus Harimurti Yudhoyono gagal menjadi cawapres Prabowo.

Tudingan itu dibalas sinis dari PKS. Partai beraliran Islam tersebut menantang Andi Arief untuk menunjukkan bukti Rp500 miliar yang diberikan Sandiaga. Jika tidak, PKS menganggap Andi Arief hanya melontarkan fitnah belaka.

PAN, yang menjadi pihak tertuding, juga membantah pernyataan Andi Arief. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bahkan menganggap tudingan Andi Arief hanya sekadar hoaks dan sampah.

Sandi pun ikut berkomentar.Dia menyebutisu mahar politik sebesar Rp500 miliar yang disampaikan Andi Arief bagian dari dinamika politik.

"Itu dinamika yang harus kita syukuri, sekarang Demokrat sudah bergabung dan kita sama-sama ingin united we stand," kata Sandi di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (11/8).

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai kicauan Andi soal mahar, Sandi menganggap proses tersebut sudah lewat. Menurutnya saat ini adalah waktu untuk membangun komunikasi satu sama lain.

Sandiaga malah berniat menemui KPK untuk mendiskusikan kejelasan terkait dana kampanye dalam pemilihan umum.

"ke depan harus ada kejelasan dari mana, diskursus harus datang bagaimana membiayai kampanye nasional yang cukup mahal," lanjutnya. (wis)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180813165727-32-321928/jika-mahar-sandi-terbukti-pks-pan-tak-bisa-ikut-pilpres



Original Post

Sambil Gendong Anak, Ibu-ibu Paruh Baya Ungkap Kekesalan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 12
2018-8-14

Sambil Gendong Anak, Ibu-ibu Paruh Baya Ungkap Kekesalan

Viral LRT Palembang Mogok

Light Rail Transit (LRT) Palembang, Sumatera Selatan, yang diresmikan Presiden Jokowi, Juli lalu tak berjalan mulus. Belum sebulan beroperasi, proyek yang dibangga-banggakan itu, tiga kali mogok. Jadilah viral di Medsos.

MOGOKNYA LRT terparah terjadi kemarin. LRT mogok di tengah jalan, hingga satu jam lebih. Warga terjebak kepanasan di dalam tanpa pendingin ruangan. Warga makin dongkol karena harus berjalan di perlintasan LRT hingga ratusan meter.

Merasa kesal, warga mengeluarkan unek-unek dan keluhannya di media sosial. Curhatan warga membuat ramai jagat maya. Wargariet ramai-ramai mengkritik kinerja pemerintah pusat maupun daerah yang dianggap tidak becus bekerja.

Dari rekaman video yang beredar di media sosial, seorang ibu paruh baya, memakai kerudung merah muda mengucapkan kekesalannya. Dia menceritakan, sudah terjebak selama satu jam lebih di dalam LRT. "Kita kepanasan. Ada yang pingsan juga," ucapnya sembari menggendong bayi mungilnya.

Tak itu saja, diapun mengingatkan kepada pemerintah ketika membangun infrastruktur dan pembangunan proyek yang lainnya harus serius, tidak serampangan seperti yang terjadi saat ini. "Hati-hati pemerintah kalau buat LRT ya," dia mengingatkan.

Megaproyek LRT ada di dua kota besar Jakarta dan Palembang. Berbeda dengan Palembang, pengerjaan LRT di Jakarta banyak mengalami kendala sehingga tak dapat difungsikan pada pelaksanaan Asian Games 2018.

Palembang lebih gesit. Dengan keterbatasan yang ada, tetap bisa merampungkan proyek untuk mengangkut para atlet menuju kawasan kompleks Jakabaring Sport City (JSC) dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang.

Sebetulnya, masyarakat sangat antusias dengan LRT ini. Mereka ingin merasakan suasana di dalam kereta layang tersebut sebagai salah satu wisata baru.

Namun sayang, sejak dioperasikan untuk umum dalam masa proses uji coba operasi pada (1 /8) lalu. LRT sudah tiga kali mendadak mogok di tengah jalan.

Warganet juga merasa aneh dan mempertanyakan mengapa LRT yang baru diresmikan sering mogok.

"Baru diresmikan Jokowi LRT Palembang sudah 3X mogok, ternyata mesin LRT diimpor dari China gak belajar dari kasus bus Transjakarta yang diimpor dari Chiman ya," tanya akun Mas Piyu @maspiyuuu.

Pertanyaan yang sama diucapkan akun @ IskandarM 1. Kata dia, LRT merupakan barang baru dan dengan anggaran besar. "Kok mogok. Buatan China. Negara ngutang juga dengan China. Rongsok," katanya disambut akun Ronny asronni. "Kereta baru kok mogok. Aneh bin ajaib. Kerja Jokowi memang hebat, nyusahin rakyat."

Twitt @asronni dibenarkan akun Arif Rachman @ArifRac81622693. "Bagaimana nich baru uji coba sudah sengsarain penggunanya.. Apalagi besok-besok bisa makan korban satu gerbong," sindirnya pedas ditimpali akun Rizal MGH @RizalMilanisti6. "Barang baru kok langsung mogok??? Beli dimana sih??," tanya dia penuh sindiran.

Kritikan tak hanya disampaikan netizen, ulama tersohor tengkuzulkamain melalui akun @ustadtengkuzul tak kalah dahsyat melontarkan sindiran pedasnya. "LRT Palembang sudah mogok 3 kali? Ini proyek pusat, uang APBN? Jadi teringat dahulu ada proyek bus Transjakarta asal China sebesar 1.5 triliun di DKI, yang mangkrak. BPK dan KPK siap-siap...! Kalau tidak sekarang, bagaimana jika 2019 diperintahkan untuk kerja nyata juga?" tanya dia.

Narasi dengan nada menyindir lebih lanjut dikatakan akun dasa dosol @dasadosol. Kata dia, baru juga dipakai udah mogok. "Hebat ya pemerintahan sekarang. Makasih Pak Jokowi keretanya mogok."

Selanjutnya, akun @msmuammar menganggap sering mogoknya LRT karena proyek pencitraan, sehingga tidak memikirkan

kualitas dari pembangunan yang ada. "Kejar-kejaran sama 2019 ya begini jadinya," kata akun honeydew @uvfirbilland.

Lanjut, akun Andy @Andy37336746 lebih dalam mengungkapkan kritikannya kepada pemerintahan Jokowi. "Bangga dengan pembangunan LRT tercepat didunia.. Eeeh.. Cepat pula mogoknya.. Pembangunan pake pencitraan akibatnya rakyat yang sengsara."

"Pelayanan publik yang amburadul. Padahal ini proyek tergolong sangat baru. Kenapa Kereta LRT ini bisa seperti di bawah standart ya kualitasnya??? Apakah hanya untuk mengejar gunting pita buat 2019 kah?," duga akun @ BangPino.Akun @iwankecil berharap kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah. "Harus jadi koreksi PT Inka sebagai pembuat gerbongnya. mengingat PT Inka juga ekspor rangkaian kereta ke beberapa negara, jangan sampe yang di luar negeri ikutan mogok, bisa malu-maluin seluruh Indonesia nih." ingatkan dia.

Bekas Wakapolri, Susno Duadji dalam akun twittemya @susno2g juga ikut mendesak KPK membongkar proyek LRT. "Ada suatu yang gak beres. Sudah sepantasnya BPK. BPKP. KPK, mengaudit pelaksanaan pembangunan LRT yang paling banyak habiskan duit rakyat cukup buanyak," pintanya didorong akun NightingleO @nightingleR. "KPK segera selidiki kemungkinan tipikor dalam proses

pengadaannya."

Sekalipun banyak yang mengkritik, ada juga yang membela pemerintah seperti yang diucapkan akun BOSSbecak @ProJo2Periode. Dia mencurigai. masalah seperti ini bakal terus digoreng untuk menjatuhkan Jokowi. "Goreng terus sampe sarap... Mesin mogok itu kan hal yang biasa, kenapa dipolitisasi? Biasa naik kuda sih," betanya ditimpali akun Aguswidodo @Aguswid58565217. "Wajarlah... Semoga buat perbaikan kedepannya."

Berikutnya, akun makLambeTurah @mak-LambeTurah yang juga menganggap LRT mogok merupakan hal biasa. "Wajar kalo ada kendala. Apakah anda terbiasa memuja-muja karya aseng-asing. kopar-kapir sampe-sampe karya anak bangsa disepelekan?"

"Semua kekurangan pemerintah selalu saja dikritik, eh.. Dinyinyirin kenapa sih senang dan suka banget dengan kekurangan hasil kerja pemerintah? Toh, kekurangan tersebut dalam proses perbaikan, salahnya dimana? Bagi yang cerdas membaca kritik membangun beda dengan nyinyir yaa," tulis akun Lina Ogie @Herlinaogie.

Akun Firdausi al kubu @alkubu ikut membela pemerintah. "Iya nih. Kan masih dalam percobaan, jadi wajarlah dalam pembelajaran manusia aja pasti ada salah itu buatan Allah apalagi ini buatan manusia, pasti ada kelebihan dan kekurangan."

ren





Original Post

JK Siap Jadi Penasihat Tim Jokowi-Maruf

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-8-14

JK Siap Jadi Penasihat Tim Jokowi-Maruf

Oleh Imam Suhartadi dan Novy Lumanauw

JAKARTA-Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla bersedia masuk ke dewan penasihat tim kampanye pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Maruf Amin.

Namun Kalla mengaku belum mendapatkan undangan resmi mengenai keikutsertaannya dalam tim tersebut.

"Kalau, penasihat tentu, karena memberikan pandangan-pandangan," kata Jusuf Kalla di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (13/8).

Diketahui, Joko Widodo pada Minggu (12/8) sudah bertemu dengan 9 orang sekjen partai politik pendukung dirinya dan KH Maruf Amin di posko pemenangan Jalan Cemara No 19 Jakarta Pusat

Susunan tim kampanye terdiri atas Wakil Ketua tim kampanye Sekjen Partai Golkar Loedwijck Freidrich Paulus, Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen NasDem Jhonny G Plate, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding dan Sekjen Hanura Harry Lonrung Siregar. Sedangkan untuk Sekjen tim kampanye adalah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Sementara Wakil Sekjen tim kampanye adalah Sekjen PSI

Raja Juli Antoni, Sekjen Peri-ndo Ahmad Rofjq dan Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan. Namun untuk ketua tim kampanye masih belum diungkapkan kepada publik. "Ketua tim kampanye masih dalam kantong beliau (Joko Widodo)," kata Hasto.

Di tempat terpisah. Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johny G Plate mengatakan, para sekretaris jenderal dari sembilan partai politik anggota Koalisi Indonesia Kerja (KIK) menginginkan ada tokoh senior, memiliki jiwa kepemimpinan, menguasai persoalan nasional untuk menjadi ketua Dewan Panasihat Tim Kampanye Nasional (TKN).

"Pilihan tersebut mengerucut pada nama Pak Jusuf Kalla," katanya di sela kegiatan pembekalan juru bicara TKN Jokowi-Maruf, di Jakarta, Senin (13/8).

JK sebagai ketua Dewan Penasihat TKN, kata dia, akan didampingi sejumlah tokoh, antara lain mantan menteri Sis-

wono Yudho Husodo dan I Gusti Kompyang Manila.

"Pak JK akan menjadi Ketua Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf bersama tokoh nasional," ujar Johny.

Ketika ditanya, jika Jusuf Kalla mengambil cuti dan menjadi Ketua Dewan Penasihat TKN, Joko Widodo menjadi calon presiden, lalu siapa yang menjalankan pemerintahan.

Menurut Johny G Plate, para sekjen sembilan parpol anggota KIK, tentunya sudah mempertimbangkan faktor korelasi antara TKN dengan pemerintahan.

"Pak JK diminta menjadi Ketua Dewan Penasihat, bukan menjadi Ketua TKN. Sebagai Ketua Dewan Penasihat tidak akan teralu banyak menyita waktu, karena hanya memberikan saran poin-poin kebijakan pokok saja, sehingga masih memiliki banyak waktu untuk menjalankan pemerintahan," katanya.

Johny menambahkan, pada saat kampanye Presiden Jokowi akan cuti, tapi cuti itu diambil hanya sebentar-sebentar saja dan masih terus melakukan koordinasi dengan wakil presiden.

Sedangkan ketua TKN, menurut dia, diserahkan kepada Joko Widodo dan Maruf Amin untuk menetapkannya. "Nama ketua tim kampanye sampai saat ini masih dikantongi Pak Jokowi," katanya.

Sekretaris Kabinet yang juga politisi PDI Perjuangan Pramono Anung memberi sinyal keterlibatan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) dalam barisan tim pemenangan pasangan Joko Widodo-Maruf Amin Qokowi-Maruf) pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.

"Ya, nama-nama yang memberikan dukungan kepada Pak Jokowi, tentunya akan diako-modasikan. Namun, sampai hari ini (Senin, 13 Agustus 2018) nama-nama untuk posisi dewan pengarah dan ketua dewan pembina sedang difinalisasikan," kata Pramono seusai menghadiri upacara pembacaan sumpah hakim konstitusi di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/8).

Ia mengatakan, Presiden Jokowi sebagai bakal capres akan memfinalisasi komposisi tim pemenangan sekembalinya dari kunjungan kerja di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat

Tim Kampanye Nasional pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (TKN capres-cawapres) Joko Widodo dan Maruf Amin memberikan pembekalan kepada 108 kader partai untuk menjadi juru bicara menghadapi Pemilu Presiden 2019.

(b1/nov)





Original Post

Jelaskan Lagi Dana Operasional Menteri

Media Cetak Jawa Pos Halaman 12
2018-8-14

Jelaskan Lagi Dana Operasional Menteri

KASUS JERO WACIK

JAKARTA Wapres Jusuf Kalla (JK) kembali menjadi saksi meringankan untuk terdakwa Jero Wacik dalam sidang peninjauan kembali (PK) di pengadilan tipikor kemarin (13/8). Dia menjelaskan mekanisme penggunaan dana operasional menteri (DOM) yang menjadi diskresi. Salah satunya, hanya 20 persen dari DOM yang perlu dilaporkan secara terperinci. Tahun ini sudah dua kali ini JK menjadi saksi untuk urusan DOM.

JK menjelaskan latar belakang pemberian DOM, termasuk kepada Jero. Yakni, gaji menteri hanya sekitar Rp 19 juta. Gaji tersebut tentu tidak cukup bagi menteri yang hidup di Jakarta. Apalagi, menteri memiliki banyak relasi yang perlu dijamu. Selain itu, seorang menteri harus bisa menjaga kesehatan dengan olahraga dan pergi ke dokter.

"Menteri dapat menjalankan tugasnya sebagai menteri dan manusia biasa di Jakarta ini dengan tambahan kurang lebih Rp 100 juta. Memang waktu itu harus dibuat laporannya," ujar JK.

(jun/C11 /agm)





Original Post

Media