Penghapusan Utang BDNI Disebut Tidak Disetujui Presiden

Media Online Metro TV News
2018-09-25


Jakarta: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung telah melakukan penghapusbukuan utang pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim secara sepihak. Padahal, Sjamsul belum melunasi kewajibannya sebagai obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Hakim menilai Syafruddin telah mengklaim keputusan penghapusbukuan tersebut atas persetujuan Presiden Megawati Soekarnoputri pada rapat terbatas di Istana Negara pada 11 Februari 2004. Menurut hakim, Megawati tidak pernah mengambil keputusan tersebut.



"Dalam rapat terbatas, terdakwa melaporkan pada Presiden Megawati Soekarnoputri terkait utang petambak Rp3,9 triliun, sementara yang bisa dibayar hanya Rp1,1 triliun. Sisanya Rp2,8 triliun diusulkan write off dan kemungkinan penghapusbukuan. Akan tetapi, Syafruddin tidak melaporkan adanya misrepresentasi. Atas laporan terdakwa, Presiden tidak memberikan putusan dan ketetapan," kata hakim anggota Diah Siti Badriah saat membacakan pertimbangan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 24 September 2018.

Hakim Diah melanjutkan, Syafruddin mengetahui dan menyadari perihal tidak adanya persetujuan dari presiden. Namun, ia tetap menyatakan penghapusan utang Rp2,8 triliun adalah atas persetujuan presiden.

Baca juga: Syafruddin Arsyad Temenggung Divonis 13 Tahun Penjara

Sehari setelah ratas atau 12 Februari 2004, Syafruddin tetap melakukan penghapusbukuan bersama pihak Sjamsul Nursalim yang diwakili oleh istrinya, Itjih Nursalim, untuk menandatangani perjanjian penyelesaian akhir. Syafruddin juga dinilai telah menandatangani surat keterangan lunas yang mengakibatkan hak tagih kepada PT Dipasena Citra Darmadja (PT DCD) jadi hilang.

Tidak hanya itu, Syafruddin juga menandatangani surat pemenuhan kewajiban pemegang saham terhadap Sjamsul Nursalim. Padahal, lanjut hakim, Sjamsul belum memenuhi kewajibannya untuk membayar kekurangan aset.

Hakim juga menyatakan Sjamsul belum menyelesaikan kewajibannya terhadap misrepresentasi dalam menampilkan piutang BDNI kepada petambak yang akan diserahkan kepada BPPN. Ia juga dinilai telah mengeluarkan surat keterangan lunas kepada Sjamsul.

"Tindakan terdakwa Syafruddin selaku Kepala BPPN yang menerbitkan SKL sehingga hak tagih utang negara hilang. Majelis berpendapat, unsur secara melawan hukum telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan terdakwa," tegas hakim.

(HUS)

http://news.metrotvnews.com/hukum/ybDO5GqN-penghapusan-utang-bdni-disebut-tidak-disetujui-presiden




Original Post

Hakim: Syafruddin Terbukti Rugikan Negara Rp4,58 triliun.

Media Online Metro TV News
2018-09-25


Jakarta: Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung terbukti merugikan keuangan negara hingga Rp4,58 triliun. Kerugian negara lantaran Syafruddin menerbitkan surat keterangan lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Anwar mengatakan penerbitan SKL untuk Sjamsul pada 26 April 2004 menjadi tanda tanya apakah hak tagih masih ada atau tidak. Sebab, menurut keterangan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam persidangan, seharusnya masih ada hak tagih karena terdapat misrepresentasi dalam penyerahan aset BDNI berupa utang petambak.



"Berdasarkan laporan investigatif BPK, Majelis berpendapat, unsur dapat merugikan keuangan negara telah ada dalam diri terdakwa," kata hakim Anwar saat membacakan pertimbangan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 24 September 2018.

Hakim menjelaskan, rujukan tersebut merupakan hasil audit investigasi BPK pada 2017. Pemeriksaan terhadap kerugian negara itu terkait pemberian SKL yang diberikan BPPN kepada Sjamsul Nursalim.

Baca juga: Penghapusan Utang BDNI Disebut Tidak Disetujui Presiden

Dari hasil audit tersebut, BPK menemukan fakta, Sjamsul telah melakukan misrepresentasi terkait utang petambak kepada BDNI. Misrepresentasi merupakan pelanggaran jaminan atas pernyataan Sjamsul dalam Master of Settlement Aqcuisition Agreement (MSAA) yang telah disepakati antara BPPN dengan pihak Sjamsul.

Dalam perhitungan, nilai aset utang petambak yang diserahkan dan yang dapat dijual hanya Rp220 miliar. Oleh karena itu, utang petambak Rp4,8 triliun, sebesar Rp4,58 triliunnya masih dianggap sebagai kerugian negara.

Syafruddin sebelumnya divonis hukuman 13 tahun penjara. Ia juga diwajibkan membayar denda Rp700 juta subsider tiga bulan kurungan.

Baca juga: Syafruddin Arsyad Temenggung Divonis 13 Tahun Penjara

Vonis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa menuntut Syafruddin dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Syafruddin terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (HUS)

http://news.metrotvnews.com/hukum/zNAw4Ewk-hakim-syafruddin-terbukti-rugikan-negara-rp4-58-triliun




Original Post

PBB tak Mau Sembarangan Dukung Prabowo-Sandi

Media Online Metro TV News
2018-09-25


Jakarta: Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengaku partainya tidak akan sembarangan menyatakan dukungan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu pada Pilpres 2019. Hingga saat ini, PBB belum menyatakan sikapnya.

PBB sempat diisukan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Namun demikian, Yusril mengatakan hal tersebut belum pasti dan partai akan mempertimbangkan arah dukungannya.



"Kami enggak mau sembarangan dukung Pak Prabowo karena yang pasti akan diuntungkan Gerindra. Kan masyarakat berpikir ini (Prabowo) calon dari Gerindra," kata Yusril ketika ditemui di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 24 September 2018.

Yusril mengatakan, hal tersebut tak lepas dari pengalaman PBB beberapa tahun silam. Salah satunya pengalaman PBB saat mendukung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Pilpres 2009.

Saat itu, lanjut Yusril, PBB mendukung pasangan SBY-Boediono yang juga didukung oleh PKB, PPP, termasuk Demokrat. Alih-alih menguntungkan PBB, sosok SBY yang kemudian terpilih sebagai presiden malah menguntungkan bagi Demokrat.

Menurut dia, hal ini terjadi lantaran masyarakat cenderung memilih asal partai capres yang diusung. Bahkan, PBB saat itu tidak lolos ke DPR.

Demokrat justru naik dua kali lipat, PKB naik setengah, PPP turun hampir 30 persen, dan PBB hilang dari DPR. Itu pengalaman bagi kami," tuturnya.

Atas pengalaman itu lah, Yusril dan PBB lebih berhati-hati dalam menentukan dukungan. Upaya ini disebut sebagai langkah strategis PBB yang tak mau buru-buru menyatakan dukungan. (HUS)

http://news.metrotvnews.com/politik/ob3V8PyN-pbb-tak-mau-sembarangan-dukung-prabowo-sandi




Original Post

Gathot Harsono Dituntut 7 Tahun Bui

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-09-25


RMOL . Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjatuhkan tuntutan tujuh tahun penjara kepada eks Senior Vice President (SVP) Asset Management PT Pertamina (Persero), Gathot Harsono dalam kasus korupsi penjualan aset PT Pertamina.Tuntutan terhadap Gathot disampaikan pada sidang lanjutan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pindana Korupsi Pengadilan Jakarta Pusat, Senin (24/9).

Dalam berkas dakwaan yang dibacakan JPU TM Pakpahan disebutkan bahwa Gathot terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) K I HUH Pidana dalam dakwaan subsider.

"Menjatuhkan pidana terdakwa dengan pidana penjara selama tujuh tahun dikurangi selama dalam tahanan dan denda 200 juta subsider enam bulan kurungan," demikian tuntutan JPU.

Selain dituntut tujuh tahun penjara, JPU juga mendakwa dengan perampasan beberapa bidang tanah untuk diserahkan kepada PT Pertamina.

Perampasan tanah yang dimaksud meliputi sebidang tanah berdasarkan sertifikat HGB No.3895 dan NIB 09.02.06.02.051.59/Grogol Selatan Jl Arteri Pondok Indah RT 007/008 Jaksel atas nama Lidya Swandajani Setiawati.

Selanjutnya, sebidang tanah berdasarkan sertifikat HGB No.3896 dan NIB 09.02.06.02.051.60/Grogol Selatan Jl Arteri Pondok Indah RT 007/008 Jaksel atas nama Lidya Swandajani Setiawati.

Ketiga, sebidang tanah berdasarkan sertifikat HGB No.3897 dan NIB 09.02.06.02.051.61/Grogol Jl Arteri Pondok Indah RT 007/008 Jaksel atas nama Lidya Swandajani Setiawati berikut sertifikat HGB.

Keempat, sebidang tanah berdasarkan sertifikat HGB No.3898 dan NIB 09.02.06.02.051.62/Grogol Selatan Jl Arteri Pondok Indah RT 007/008 Jaksel atas nama Lidya Swandajani Setiawati.

Kelima, sebidang tanah berdasarkan sertifikat HGB No.3899 dan NIB 09.02.06.02.051.63/Grogol Selatan Jl Arteri Pondok Indah RT 007/008 Jaksel atas nama Lidya Swandajani Setiawati berikut sertifikat HGB.

"Berkaitan dengan persoalan pembebanan hak tanggungjawab pada beberapa bank menjadi tanggungjawab masing-masing pihak," katanya. [rus]

https://hukum.rmol.co/read/2018/09/25/358940/Gathot-Harsono-Dituntut-7-Tahun-Bui-




Original Post

Ironi Eks Koruptor Nyaleg dan Mantan Napi Dilarang Jadi PNS

Media Online CNN Indonesia
2018-09-25


Jakarta, CNN Indonesia Pembukaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi sorotan publik lantaran salah satu persyaratannya melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atau dulu dikenal sebagai surat berkelakuan baik. Intinya dengan SKCK itu, pelamar tidak pernah punya catatan kriminal atau pidana apapun di masa lalu ketika melamar CPNS.

Hal bertolak belakang terjadi dengan proses pendaftaran calon anggota legislatif untuk Pileg 2019. Meski KPU sudah mengatur eks narapidana korupsi menjadi caleg, namun \'berkat\' Bawaslu dan Mahkamah Agung, aturan itu digugurkan. Alhasil puluhan bakal caleg lolos untuk Pileg 2019.

Dua persyaratan berbeda ini menjadi ironi, ketika seharusnya syarat bagi caleg lebih ketat ketimbang PNS.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil mengatakan, caleg akan menjadi anggota dewan yang punya kewenangan membuat peraturan. Sementara PNS lebih kepada tataran pelaksana aturan yang sudah dibuat.

"Ini sangat miris, untuk level PNS sebagai orang yang nanti menjalankan pelayanan publik dan menjadi birokrat justru memiliki standar yang sangat tinggi, tidak boleh mantan terpidana," kata Fadli saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (24/9).

"Kalau kita bicara wakil rakyat, ini jauh lebih penting karena posisinya lebih strategis. Ia akan menjadi orang yang akan membuat regulasi dan akan menentukan nasib banyak orang, tapi justru diberikan standar yang lebih rendah, apalagi bagi mantan terpidana korupsi," lanjut dia.

Menurut Fadli dibatalkannya aturan dalam PKPU tersebut menjadi anomali karena sedianya posisi lembaga negara diisi oleh orang-orang yang bersih.

Karena itu, kata Fadli, untuk pemilu selanjutnya perlu diatur di dalam UU bahwa partai politik tidak boleh mengusung mantan napi korupsi menjadi caleg. Ini agar polemik serupa kali ini tidak terulang.

"Ini anomali dalam pengisian posisi lembaga negara. Kalau jadi perdebatan, ini harus diatur dalam undang-undang," kata dia.

Terkait larangan terpidana mengikuti seleksi CPNS, Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan menjelaskan bahwa hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada pasal 23 disebutkan sembilan syarat bagi warga yang ingin mengikuti seleksi CPNS, salah satunya menyinggung soal peserta tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan.

"Persyaratan dasar yang diatur dalam PP 11 Tahun 2017 tentang Management PNS, salah satu dari sembilan syarat dasar adalah berkelakuan baik. Jadi, sama sekali tidak boleh ada record kriminal di kepolisian," kata Ridwan saat dihubungi CNNIndonesia.com.

Dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Managemen PNS terdapat sembilan syarat melamar CPNS, antara lain usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun pada saat melamar, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara dua tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.

Ridwan mengatakan larangan bagi mantan narapidana mengikuti seleksi CPNS bukan baru kali ini. Aturan serupa juga sudah berlaku saat proses rekruitmen CPNS di tahun-tahun sebelumnya.

Ridwan memastikan, setiap CPNS yang pernah menjadi narapidana tidak akan lolos menjadi PNS karena akan tersaring saat verifikasi data pelamar. Misalnya seperti yang diberlakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Meskipun di tahap awal ada verifikasi administrasi dan peserta tersebut lolos pada tahap seleksi kompetensi dasar (SKD) maupun seleksi kompetensi bidang (SKB), namun pada akhir seleksi peserta akan diminta menunjukkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Dari situ akan diketahui bahwa CPNS tersebut merupakan mantan narapidana atau tidak.

"Kalau misalnya sempat dihukum, mau berapa bulan pun pasti saya pastikan akan gagal di seleksi administrasi," kata Ridwan.

Kenyataan bertolak belakang terjadi dengan Ileg 2019. MA menggugurkan aturan KPU yang melarang bagi partai mengusulkan bakal caleg mantan napi korupsi. Sementara Bawaslu juga mengabulkan gugatan sejumlah bakal caleg terkait aturan larangan eks koruptor nyaleg tersebut.

Dari dua keputusan itu, KPU menegaskan bahwa mantan napi korupsi yang bisa menjadi caleg adalah yang gugatannya dimenangkan oleh Bawaslu dan tidak diganti namanya oleh orang lain hingga penetapan DCT. (fhr)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180924173859-32-332772/ironi-eks-koruptor-nyaleg-dan-mantan-napi-dilarang-jadi-pns




Original Post

Yusril Nilai Putusan terhadap Syafruddin Janggal

Media Online Metro TV News
2018-09-25


Jakarta: Yusril Ihza Mahendra, pengacara terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung menyebut putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta atas kliennya janggal.

"Yang sangat ganjil, pendirian kami, kapan sih dugaan kerugian terjadi, ya terjadi pada 2007," kata Yusril usai sidang putusan Syafruddin di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 24 September 2018.



Yusril melanjutkan, sebelum BPPN menyelesaikan tugasnya, Syafruddin telah menyerahkan aset berupa hak tagih utang petambak sejumlah Rp4,8 triliun kepada Menteri Keuangan saat itu, Boediono. Aset itu kemudian diserahkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA).

Menurut Yusril, saat itu yang menjual aset utang petambak kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) itadalah PT PPA seharga Rp220 miliar. Akibatnya, negara dianggap merugi.

Baca juga: Hakim: Syafruddin Terbukti Rugikan Negara Rp4,58 triliun.

Perihal tempus delicti (penentuan soal waktu) ini, tim kuasa hukum sudah menyampaikan sanggahan dalam pleidoi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Ia menyebut, kerugian keuangan negara itu terjadi pada 2007, atau bukan lagi di bawah tanggung jawab Syafruddin.

"Kami sudah menyanggah kapan tempus delicti dari peristiwa pidana yang didakwakan dan fakta-fakta persidangan itu dugaan kerugian di 2007. Lantas tahun 2007 aset itu dijual siapa, Syafruddin atau yang lain? Dijawab oleh PPA, kenapa Syafrudin yang dihukum," tegas Yusril.

Majelis hakim juga mempertimbangkan hal tersebut pada pertimbangan putusan. Namun, majelis hakim tidak sependapat dengan tim kuasa hukum Syafruddin.

"Kami tidak mengerti, bagaimana bisa tidak sependapat dengan alasan dan fakta yang sangat logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, namun majelis hakim tidak sependapat. Orang lain yang menjual tapi Syafruddin yang harus dihukum. Kami sangat heran," ujarnya.

Karena itu, lanjut Yusril, Syafruddin langsung menyatakan akan melakukan banding atas vonis hakim. Sebab, ia merasa putusan itu jauh dari rasa keadilan dan tidak ada kepastian hukum.

"Pak Syafruddin sudah berkonsultasi dengan kami sehingga walaupun satu hari dihukum tetap akan melakukan perlawanan karena persoalannya adalah persoalan keadilan dan kepastian hukum," ujarnya.

Baca juga: Syafruddin Arsyad Temenggung Divonis 13 Tahun Penjara

Syafruddin sebelumnya divonis hukuman 13 tahun penjara. Ia juga diwajibkan membayar denda Rp700 juta subsider tiga bulan kurungan.

Vonis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa menuntut Syafruddin dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subisder enam bulan kurungan.

Syafruddin terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (HUS)

http://news.metrotvnews.com/hukum/3NOneR3K-yusril-nilai-putusan-terhadap-syafruddin-janggal




Original Post

Saksi Ungkap Aliran Uang ke Zumi Zola

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-9-25


Saksi Ungkap Aliran Uang ke Zumi Zola

JAKARTA - Mantan pit kepala Dinas Pekerjaan. Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jambi, Arfan, mengaku pernah diminta menyiapkan uang sebesar 30 ribu dolar AS untuk keperluan perjalanan gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola ke Amerika Serikat. Hal tersebut diungkapkan saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan penerimaan gra-tifikasi dan pemberian suap yang menjerat Zumi Zola di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (24/9).

Kepada majelis hakim, Arfan yang sudah divonis tiga tahun enam bulan kurungan dalam kasus yang sama menuturkan, permintaan itu disampaikan oleh orang kepercayaan Zumi, Asrul Pandapotan Sihotang. Saat itu, Arfan diminta menyiapkan uang 30 ribu dolar AS.

"Terdakwa (Zumi Zola) bukan minta langsung, tapi lewat Asrul. Asrul mengatakan Arfan, Pak Gub mau ke Amerika, coba siapkan 30 ribu dolar AS. Saya sampaikan banyak sekali, itu sekitar Rp 400-an juta, akhirnya saya kasih di Hotel Mulia melalui Amidy dan saya lihat Amidy kasih ke Asrul di toilet," kata Arfan.

Arfan bersaksi untuk Zumi Zola yang didakwa menerima gratifikasi Rp 40,477 miliar ditambah 177,3 ribu dolar AS (sekitar Rp 2.594 miliar) dan 100 ribu dolar Singapura (sekitar Rpi,o67 miliar) serta mobil Alphard. Zumi juga didakwa menyuap anggota DPRD Jambi senilai Rp 16,49 miliar.

Dalam dakwaan disebut bahwa pada September 2017 meminta kepada Asrul Pandapotan Sihotang uang sejumlah 20 ribu dolar AS untuk kebutuhan Zumi Zola selama kunjungan ke Amerika Serikat serta uang untuk membeli oleh-oleh. Asrul melalui Amidy kemudian meminta kepada Arfan untuk menyediakan uang sejumlah 30 ribu dolar AS. Arfan kemudian meminta kepada Joe Fandy Yoes-man alias Asiang untuk menyediakan uang. Asiag pun menyerahkan uang sejumlah 30 ribu dolar AS kepada Arfan di ruangan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR.

Arfan lalu menyerahkan uang 30 ribu dolar AS itu di the Cafe Hotel Mulia Jakarta kepada Asrul.

Arfan juga mengaku memberikan uang Rp 48 juta untuk membayari uang jahit baju pelantikan Zumi Zola. Menurut dia, pada 11 Februari bertemu dengan ajudan Zumi Zola, Apif Firmansyah di Plaza Indonesia. "Sehari sebelum Pak Zola dilantik, saya dimintai uang, saya katakan tanya kepala dinas tapi kepala dinas mengatakan coba minta ke Kabid Bina Marga bayarin lalu saya katakan ya tidak apa-apa lah mungkin paling mahal Rp 5 juta,, ternyata nilainya Rp 48 juta," kata Arfan.

Dalam dakwaan disebutkan Arfan membayar uang jahit pakaian yang akan digunakan Zumi untuk pelantikan Gubernur pada 12 Februari 2016 sejumlah Rp 48 juta ke penjahit Rekhas di Plaza Indonesia Lantai 3 Jakarta. "Lalu saya juga diminta tolong bayari hotel di Borobudur Rp 20 juta, itu diminta sore-sore," kata Arfan.

Selain untuk kebutuhan Zumi, Arfan yang saat itu sebagai kabid Bina Marga PUPR, dimintai uang ketok palu oleh para pimpinan DPRD Jambi.

dian lath risalah/antara ed ilham tirta







Original Post

Kejakgung Tahan Karen

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-9-25


Kejakgung Tahan Karen

JAKARTA - Kejaksaan Agung resmi menahan mantan direktur utama PT Pertamina (Persero) Karen Galaila Agustia- wan pada Senin (24/9). Tersangka kasus korupsi investasi perusahaan di Blok Baster Man-t;i Gummy (BMG) Australia pada 2009 itu ditahan lima jam diperiksa penyidik kejaksaan.

"Jadi, hari ini (Senin, 24/9) tersangka Karen dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan," kata Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampid-sus) Adi Toegarisman di Kejaksaan Agung, Senin (24/9).

Karen Agustiawan memenuhi panggilan tim penyidik sekitar pukul 09.00 WIB dan menjalani pemeriksaan pada Senin (24/9). Ini adalah pemeriksaan perdana Karena sebagai tersangka setelah tidak hadir dalam dua kali panggilan sebelumnya.

Karen akan menjalani penahanan di Rumah Tahan Pondok Bambu, Jakarta Timur hingga 13 Oktober 2018. Adi mengatakan, penahanan Karen telah memenuhi prosedur yang berlaku. "Setelah dilakukan proses pemeriksaan tim penyidik berpendapat diperlukan langkah upaya paksa berupa penahanan." kata Adi.

Karen ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi ter kait investasi perusahaan di Blok BMG Australia tahun 2009 berdasarkan Tap-13/F.2/Fd.1/03/-

2018 tanggal 22 Maret 2018. Kasus itu diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 568 miliar.

Kejaksaan Agung juga menahan dua tersangka lain, yaitu mantan manager merger dan investasi (MNA) Direktorat Hulu PT Pertamina Baii Kristanto dan mantan direktur keuangan PT Pertamina Frederik Siahaan.

Pada tahun 2009, PT Pertamina (Persero) mengakuisisi (investasi nonrutin) sebagian aset (Interest Participating/IP) milik ROC Oil Company Ltd di lapangan BMG Australia. Berdasarkan Agreement for Sale and Purchase BMG Project tanggal 27 Mei 2009,nilai akuisisi itu sebesar 31,917,228.00 dolar Amerika.

Dalam pelaksanaanya, diduga ada penyimpangan pengusulan investasi karena tidak sesuai pedoman investasi. Pengambilan keputusan investasi diduga tanpa melalui feasibility study (kajian kelayakan), berupa kajian secara lengkap atau final due dilligence. Keputusan itu juga diduga tanpa persetujuan dewan komisaris.

Keputusan itu mengakibatkan penggunaan dana 31.492.851 dolar Amerika serta biaya lain yang timbul (cash call) sejumlah 26.808.244 dolar Australia (setara Rp 568.066.000.000) tidak memberikan keuntungan kepada PT Pertamina. Hal itu dilihat dari tidak adanya penambahan cadangan dan produksi minyak.

Karen dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-i KUHP.

Sementara, Karen memilih untuk membiarkan proses hukum berjalan terlebih dahulu. "Saya enggak mau bikin statemen apa apa dulu, karena ini masih proses hukum," ujar dia usai diperiksa.

Sambil tersedu, Karen mengatakan, selama ia menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina, ia telah menjalankan tugasnya dengan baik. Ia pun langsung ditahan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, selama 20 hari ke depan mulai 24 September 2018. "Saya selama menjadi Dirut Pertamina saya telah menjalankan semua dengan sebaik baiknya sehingga Pertamina bisa masuk fortune 500 dan bisa meningkatkan laba dua kali lipat. Itu saja pesan saya." kata Karen.

Kuasa hukum Karen Agustiawan, Soesilo Aribowo, mempertanyakan keputusan penahanan kliennya tersebut. Menurutnya, alasan penahanan Karen kurang tepat. Karen, kata dia, sudah berhenti dari Pertamina dan tidak bisa melarikan diri dari ke luar negeri. "Wong ibu Karen sudah pensiun kok dan sudah dicekal," kata dia.

ed ilham Iirta

ARIF SATRIO NUGROHO







Original Post

Syafruddin Arsyad Divonis 13 Tahun Penjara

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-9-25


Syafruddin Arsyad Divonis 13 Tahun Penjara

Syafruddin sebut hanya melaksanakan keputusan pemerintah.

JAKARTA - Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan hukuman 13 tahun penjara kepada mantan kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung. Ia juga diwajibkan membayar denda Rp 700 juta subsider tiga bulan kurungan.

"Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ujar ketua majelis hakim Yanto di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (24/9).

Dalam putusan itu, Syafruddin terbukti telah ikut merugikan negara Rp 4.58 triliun terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Majelis hakim menyatakan Syafruddin terbukti terlibat dalam penerbitan SKL BLBI untuk pemilik saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim.

Berdasarkan fakta persidangan, kerugian itu muncul karena Syafruddin menghapus salah satu aset BDNI yang diserahkan Sjamsul untuk membayar utang BLBI, yakni piutang pe-

tambak senilai Rp 4,8 triliun. Perbuatan itu menyebabkan negara kehilangan hak tagih atas piutang tersebut.

Syafruddin juga terbukti menerbitkan SKI. walaupun Sjamsul belum

menyelesaikan kewajibannya terhadap misrepresentasi dalam menampilkan piutang BDNI kepada petambak, yang akan diserahkan kepada BPPN. Jaksa menganggap perbuatan

Syafruddin telah memperkaya Sjamsul lewat penerbitan SKL tersebut.

Dalam pertimbangan hakim, hal yang meringankan adalah Syafruddin selalu bersikap sopan dan belum pernah dihukum. Sementara, ia diberatkan oleh perbuatannya yang bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas korupsi. Selain itu, Syafruddin tidak mengakui perbuatannya dan korupsi adalah kejahatan luar biasa.

Vonis terhadap Syafruddin ini lebih ringan dari tuntutan JPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 15 tahun penjara serta denda sebesar Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Syafruddin menyatakan menolak keputusan tersebut. Dia menegaskan akan mencari keadilan dengan melakukan banding. "Yang mulia,satu hari pun saya dihukum, kami akan melawan yang mulia dan kami menolak yang mulia dan kami meminta kepada tim penasihat hukum kami, saat ini juga, setelah selesai ini kami minta untuk segera mendaftarkan untuk kita melakukan banding," kata Syafruddin.

Menurut diaproses SKL BLBI itu sangat panjang sejak 1999. Pada 2004, sudah diberikan juga berdasarkan inpres dan keputusan KKSK. "Jadi, bukan saya, bukan saya. Saya hanya melaksanakan keputusanpemerin-tah," kata Syafruddin.

antara ed ilham tirta

DIAN FATH RISALAH







Original Post

Patuhi Aturan Sumbangan Kampanye

Media Cetak Republika Halaman 3
2018-9-25


Patuhi Aturan Sumbangan Kampanye

Bahkan KPU tidak membenarkan dana sumbangan dengan nama "hamba Allah".

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengimbau peserta Pemilu 2019, baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden, transparan dalam penggunaan dana kampanye. KPU mengingatkan agar peserta pemilu tidak menerima sumbangan dari pihak-pihak yang identitasnya tidak jelas.

Selain itu, peserta Pemilu 2019 dilarang menerima dana kampanye dari anggaran negara dan pihak asing. "Juga misalnya tidak ada boleh penyumbang dengan nama hamba Allah," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, Senin (24/9).

KPU mengingatkan, sumbangan dana kampanye itu boleh dari mana saja, kecuali dari anggaran negara,

APBN, APBD, asing, dan perusahaan yang sahamnya dimiliki asing. Selain itu, dia menegaskan, identitas penyumbang dana kampanye harus lengkap dan jelas. "Jelas nama, alamat, dan NPWP-nya," tuturnya.

Menurut dia, larangan itu dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 2019. Pada pasal 339 ayat (1) disebutkan dengan jelas soal larangan bagi peserta pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye untuk menerima sumbangan dari beberapa pihak.

Pihak-pihak itu yakni sumbangan dari pihak asing, sumbangan dari penyumbang, atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, sumbangan dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana, dan sumbangan dari pemerintah serta pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, pemerintah desa, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto merespons imbauan

KPU. Mewakili PDIP, dia menjamin pengeloaan dana kampanye mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. "Kami bertindak rasional dan transparan," kata Hasto Kristyanto, Senin.

Dia mengatakan, PDIP konsisten di dalam membangun transparansi di internal partai. Lanjutnya, PDIP telah mengawali Rekening Gotong Royong berupa rekening iuran anggota partai yang diaudit oleh akuntan publik.

Sementara itu, cawapres Sandiaga Uno sebelumnya mengatakan, timnya memiliki dua terobosan baru untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana kampanye. Pertama, tim peme-nangannya akan melakukan pelaporan dana kampanye setiap bulan kepada publik mengenai penerimaan dan penggunaan dana kampanye.

"Kedua, kami akan menerapkan early warning system, yaitu safety majors dengan menghadirkan audit internal yang langsung akan mendapatkan akses melaporkan jika ada potensi atau kecurigaan penerimaan dana," kata Sandi.

Pada Ahad kemarin, pasangan

capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin telah menyerahkan laporan awal dana kampanye (LADK) sebesar Rp 11 Miliar. Perwakilan tim bendahara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf, Syafrizal, mengatakan, dana awal tersebut terdiri atas uang tunai sebesar Rp 8,5 miliar dan jasa senilai Rp 2,5 miliar.

Sementara, pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melaporkan dana awal kampanye sebesar Rp 2 Miliar. Koordinator Juru Bicara pasangan Prabowo-San-di, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan, jumlah dana awal kampanye itu berasal dari iuran Prabowo sebesar Rp 1 Miliar dan Sandi sebesar Rp 1 Miliar.

KPU juga menerima LADK se- jumlah partai terkait partisipasi di pileg 2019. Partai Gerindra menyerahkan LADK yang mencapai Rp 73,5 , miliar. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melaporkan dana awal kampanye sebesar Rp 15 miliar, dan Partai Bulan Bintang (PBB) menyerahkan LADK yang mencapai Rp 15 miliar. Sementara itu, PDIP juga menyerahkan LADK sebesar Rp 105 miliar. bayu adji, ed angga indrawan

DIAN ERIKA / RIZKIYAN ADIYUDHA







Original Post

Oposisi Klaim Menangkan Pemilu Maladewa

Media Cetak Republika Halaman 7
2018-9-25


Oposisi Klaim Menangkan Pemilu Maladewa

MALE - Kubu oposisi dalam pemilihan umum presiden Maladewa 2018, Ibrahim Mohamed Solih, mengklaim telah memenangkan kontestasi tersebut. Hal itu disampaikannya dalam pidato kemenangan di Male.

Dia menilai momentum kemenangan ini sebagai saat bahagia, harapan, dan sejarah baru. Sebab, mulai saat tersebut dia harus memulai kepemimpinan baru di negeri yang dikenal dunia dengan keindahan daerah pesisirnya.

Solih dikenal gigih berkampanye dari pintu ke pintu. Kepada masyarakat, dia menyuarakan keadilan, penegakan supremasi hukum untuk membentuk tatanan kehidupan yang adil dan beradab, dan memberikan keadilan kepada kaum tertindas.

Hal itu ternyata efektif meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya sehingga meraih suara mayoritas pemilih yang mencapai 89 persen. Berdasarkan perhitungan BBC, Salih memperoleh 134.616 suara. Sedangkan, pejawat Abdulla Yameen mendapatkan 96.132 suara pada Senin (24/9).

Calon pejawat dikenal nekat mengerahkan kekuasaannya untuk kembali memimpin negaranya. Washington Post melaporkan, ada pergerakan aparat kepolisian mendatangi kubu oposisi. Peristiwa itu menjadi sorotan banyak pihak dan dianggap menjadi penanda kekalahan melawan Yameen.

Ditambah lagi Yameen menghukum pihak yang menentangnya dengan kurungan penjara sehingga suaranya tidak lagi lantang di hadapan publik. Amerika serta Uni Eropa mengancam sanksi sebelum pemungutan suara jika situasi demokratis tidak membaik.

Masyarakat menilai Yameen sebagai sosok yang menghancurkan kebebasan berpendapat di sana. Namun, dia mengakui kekalahannya dan mengucapkan selamat kepada Solih yang memenangkan kontestasi tadi.

Maladewa merupakan negara yang menjadi rebutan pengaruh antara Cina dan India. Amerika Serikat dan India menyambut kemenangan Solih, sedangkan Yameen selama ini diklaim telah menarik Maladewa lebih dekat ke Cina sehingga menimbulkan gejolak.

Para pendukung Solih turun ke jalan dalam perayaan semalam. Mereka saling berpelukan, menyuarakan yel-yel kemenangan, menunjukkan kebahagiaan. Masyarakat menyambut lahirnya pemimpin baru yang diharapkan membawa perubahan dan kemajuan.

Solih merupakan politikus senior di Maladewa dan telah bertahun-tahun menyerukan reformasi demokrasi. Dia adalah calon presiden bersama untuk aliansi oposisi. Solih telah menjadi pemimpin parlemen Maladewa sejak 2011.

Sebenarnya, pemimpin partai dan mantan presiden Mohamed Nasheed yang mengasingkan diri ke Sri Lanka diharapkan maju mencalonkan diri. Namun, hal itu tidak mungkin dilakukan karena statusnya sebagai tahanan yang harus menjalani hukuman.

Maladewa terdiri atas 1.192 pulau. Lebih dari 400 ribu orang tinggal di sana. Masa depannya berada pada tahap kritis karena perubahan iklim. Pariwisata adalah bagian penting dari ekonominya.

Masyarakat dari berbagai belahan dunia mendatangi negeri tersebut untuk menikmati lautnya yang biru dan terumbu karangnya yang begitu indah. Pelancong sangat menikmati pasir putih yang menghiasi pinggiran pulau.

Kepulauan ini telah dicengkeram oleh pergolakan politik dalam beberapa tahun terakhir. Pada bulan Februari, Mahkamah Agung membatalkan putusan atas sembilan tokoh oposisi, di antaranya mantan presiden yang diasingkan, Mohamed Nasheed. Namun, pengadilan membatalkan keputusannya. ed erdy nasrul

IDEALISAMASYRARNA







Original Post

Kejari Sudah Terima Berkas Nur Mahmudi

Media Cetak Republika Halaman 14
2018-9-25


Kejari Sudah Terima Berkas Nur Mahmudi

DEPOK - Aparat Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri iKejanl Depok sudah menerima berkas tahap per-tama kasus dugaan korupsi mantan wali kota Depok, Nur Mahmudi Ismail, dan Uni! Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polresta Depok.

Selain Nur Mahmudi, ter-

sangka lain kasus dugaan korupsi pembangunan Jalan Nangka, Kecamatan Tapos, dengan kerugian negara sebesar Rp 10,7 miliar itu adalah mantan sekretaris daerah (sekda) Kota Depok, Harry Prihanto.

Kasus dugaan korupsi proyek fiktif pelebaran dan pembangunan jalan sepanjang 500 meter itu menggunakan dana APBD 2015. "Kami sudah menerima berkas tahap pertama atas tersangka NMI dan HP sejak Jumat (21/9)." kata Kasie Pidsus

Kejari Depok Daniel De Rozari saat dikonformasi. Senin (24/9],

Menurut Daniel, pihaknya sedang mempelajari berkas kasus korupsi tersebut. Untuk itu, pihaknya belum tahu kapan berkas itu bisa dilimpahkan ke pengadilan.

"Kami sudah membentuk tim dari Seksi Pidsus dan sedang mempelajari berkas tersebut guna kelengkapan berkas dan proses selanjutnya." ujarnya.

rusdy nurdiansyah ed erik purnama putra







Original Post

Pidana Korporasi

Media Cetak Koran Tempo Halaman 1
2018-9-25


Pidana Korporasi

Komisi Pemberantasan Korupsi kerap mengungkap aliran dana haram ke sejumlah elite partai politik. Tak jarang, duit itu juga digunakan untuk kegiatan partai. Namun hingga kini belum ada partai yang terseret secara kelembagaan atau korporasi. Definisi partai sebagai korporasi masih diperdebatkan.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 1

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Keterangan:

- Konsekuensi dari ketentuan ini adalah partai politik juga bisa dikategorikan sebagai korporasi. Selain itu, hukuman pidana terhadap korporasi sama dengan pidana bagi perseorangan. Ada pula yang mengatakan partai mengacu pada UU Partai Politik.

Peraturan MA tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi

Pasal 1

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pasal 4

- Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika:

-korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut,

-tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi,

-korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana,

-Korporasi tidak melakukan langkah-langkah pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Partai Politik

Pasal 40 Partai politik dilarang:

- Menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; Menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas

yang jelas;

- Menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Pasal 47 Sanksi

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran partai politik sebagai badan hukum oleh departemen.

MAYA AYU PUSPITASARI







Original Post

KPK BUKA PELUANG JERAT GOLKAR

Media Cetak Koran Tempo Halaman 1
2018-9-25


KPK BUKA PELUANG JERAT GOLKAR

Definisi korporasi bisa digunakan untuk mempidanakan partai politik.

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk menetapkan Partai Golkar sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menuturkan bahwa penyidik akan mendalami apakah partai politik bisa dikategorikan sebagai korporasi. "Definisi di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jelas, mestinya partai politik bisa menjadi tersangka," ujar dia kemarin.

Menurut Alex, pengembalian uang Rp 700 juta yang dilakukan oleh seorang kader Golkar kepada KPK merupakan pengakuan soal adanya uang suap PLTU Riau-1 yang mengalir ke pengurus partai tersebut. "Kalau dia mengembalikan, setidak-tidaknya kan mereka (pengurus Golkar) mengakui memang benar-benar menerima," ucapnya.

Ia mengimbuhkan, penyidik akan menelisik siapa saja petinggi Golkar yang diduga mengetahui masuknya uang hasil korupsi ke partai. Penyidik juga bakal menelusuri dugaan keterlibatan panitia Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar pada Desember 2017 dalam penerimaan fee dari proyek PLTU Riau-1.

Pakar hukum pidana dari

Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menyebut partai politik bisa dijerat pasal pidana korporasi. Ia merujuk Pasal 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa korporasi adalah kumpulan orang yang terorganisasi, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. "Partai politik bisa dituntut korupsi, tapi hanya bisa dikenai sanksi penutupan satu tahun," katanya.

Koordinator Indonesia Corruption Watch, Adnan Topan Husodo, berpendapat bahwa partai politik bisa dipidana jika mendapat keuntungan dari hasil korupsi yang dilakukan oleh anggotanya . "Ketika partai m enggu- nakan uang korupsi untuk memperoleh kekuasaan, ini sama dengan korporasi yang biasa menjadi tempat pencucian uang, ujarnya.

Dugaan keterlibat-

an elite Golkar dalam korupsi proyek PLTU Riau-1 diungkap oleh mantan Wakil Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, Eni Maulani Saragih, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Politikus Golkar itu mengaku mendapat tugas untuk memuluskan kerja sama di sejumlah proyek energi, termasuk PLTU Riau- 1. Beberapa pertemuan untuk membahas proyek PLTU Riau-1 diduga melibatkan sejumlah petinggi Golkar, seperti Ketua Umum Airlangga Hartarto, mantan Sekretaris Jenderal Idrus Marham, dan Melchias Marcus Mekeng.

Belakangan, seorang kader Golkar mengembalikan uang Rp 700 juta ke KPK. Uang itu ditengarai hasil korupsi PLTU Riau-1 dan telah digunakan

untuk kegiatan Munaslub Golkar. Eni menyebut ada jatah Rp 2 miliar dari proyek PLTU Riau-1 yang ia setorkan untuk Munaslub. "Buktinya kan sudah ada yang transfer balik," ucapnya setelah menjalani pemeriksaan di KPK, kemarin.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Golkar Yahya Zaini mengatakan partai poli-

tik tidak bisa disamakan dengan korporasi. Meski memiliki definisi yang sama, badan hukum partai politik dan korporasi diatur dalam undang-undang yang berbeda. "Partai politik tidak bisa dipidana seperti korporasi, tapi bisa dibubarkan jika melanggar ideologi," katanya.

MAYA AYU PUSPITASARI







Original Post

KPK Genjot Penuntasan Berkas Eni Saragih

Media Cetak Koran Tempo Halaman 4
2018-9-25


KPK Genjot Penuntasan Berkas Eni Saragih

Penyidik memeriksa silang kesaksian Idrus Marham dan Eni.

Fransisco Rosarians

francisco@tempo,co, id

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi tengah menggenjot pemeriksaan saksi untuk tersangka kasus korupsi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1, Eni Maulani Saragih. Penyidik memeriksa sejumlah saksi untuk memastikan peran mantan Wakil Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat yang akan memohon status jus-

tice collaborator itu.

Kemarin, KPK memeriksa dua saksi untuk Eni, yaitu tersangka Idrus Marham dan politikus Partai Golkar di Komisi Energi DPR, Nawaf ie Saleh. "Kami memanggil yang bersangkutan (Idrus dan Mawafie) untuk memberikan keterangan, sehingga perkara itu menjadi jelas dan segera dapat kami limpahkan ke persidangan," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, kemarin.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga ter-

sangka, yaitu Eni Saragih; mantan Sekretaris Jenderal Golkar, Idrus Marham; dan mantan pemegang saham BlackGold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo. Penyidik baru menyelesaikan berkas Johannes yang telah dilimpahkan ke tahap penuntutan. Johannes yang berperan sebagai pemberi suap akan menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

KPK menetapkan Eni sebagai tersangka karena menerima Rp 4,8 miliar dari Johannes yang diduga sebagian dari janji US$ 1,5 juta. Eni bersama Idrus diduga terlibat dalam sejum-

lah pembahasan penetapan fee sebesar 2,5 persen dari nilai total proyek Rp 12,8 triliun.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan pemeriksaan terhadap Nawaf ie ditujukan untuk menggali tugas dan peran Eni di Komisi Energi. Adapun pemeriksaan terhadap Idrus dilakukan untuk mengkonfrontasi keterangannya dengan Eni. "Penyidik butuh mendalami peran masing-masing tersangka," kata dia.

Kuasa hukum Eni, Pah-rozi, mengatakan kliennya tetap dengan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik. Eni berkukuh hanya menjalankan tugas sebagai petugas partai yang diminta mengawal proyek-proyek sektor energi di DPR. Perintah itu, menurut dia, datang dari mantan Ketua Umum Golkar, Setya Novanto yang dilanjutkan oleh penggantinya, Airlangga Hartarto. Dalam kasus ini, ujar Pahrozi, Eni juga berniat membuka semua nama dan peran orang-orang yang terlibat.

Eni, dalam penyidikan telah mengembalikan uang kepada penyidik KPK sebesar Rp 500 juta. Jumlah itu ditambah dengan pengembalian Rp 700 juta

oleh pengurus Golkar. Eni mengaku pernah menggelontorkan uang dari proyek PLTU Riau-1 sebesar Rp 2 miliar untuk membiayai Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar yang mengantar Airlangga menjadi Ketua Umum pada Desember 2017.

Kuasa hukum Idrus, Samsul Huda, berpegang pada

pengakuan kliennya yang membantah menerima janji atau uang dari proyek PLTU Riau-1. Dia juga mengatakan kliennya tak pernah terlibat dalam pembahasan atau penetapan/ee proyek tersebut. "Termasuk duit ke Munaslub Golkar, Idrus tak tahu dan tak pernah mendapat laporan dari Eni," kata dia.

MAYA AYU







Original Post

Jangan Sampai Flu Burung Mengganas di Permukiman

Media Cetak Koran Tempo Halaman 6
2018-9-25


Jangan Sampai Flu Burung Mengganas di Permukiman

RENOVA Ida Siahaan beranda-andai lahan rumah potong ayam di Rawa Kepiting; Jatinegara, Jakarta Timur, lepas dari pangkuan pemerintah DKI Jakarta. Dia khawatir betul penampung dan pemotong ayam bakal kembali ke permukiman sehingga potensi penyebaran flu burung membesar.

"Di permukiman itu kan banyak yang mo tong (ayam atau unggas) tak sesuai dengan sanitasi yang baik," kata Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan

Hewan dan Peternakan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI itu kepada Tempo, kemarin.

Aset milik DKI tersebut memang terancam lepas. Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengabulkan gugatan Bukti Simbolon yang mengklaim sebagai pemilik lahan 8.220 meter persegi di kawasan rumah potong ayam Rawa Kepiting itu.

Rumah potong unggas (ayam) Rawa Kepiting seluas 2 hektare didirikan pada 2002. Salah satu tujuannya adalah menghalangi

penyebaran penyakit flu burung. Menurut Renova, Dinas Ketahanan Pangan kemudian merelokasi pelaku usaha penampung dan pemotong ayam yang beroperasi di permukiman. "Kami relokasi ke rumah potong agar bisa kami awasi."

Gubernur DKI kala itu, Basuki Tjahaja Purnama, pernah menargetkan pada 2017 sudah tidak ada lagi pemotongan dan pemeliharaan unggas di permukiman. Janji Ahok, begitu Basuki disapa, dicanangkan karena pada 15

Maret 2016 ditemukan 20 ayam dan entok yang mati mendadak akibat terpapar flu burung di kawasan Cilandak Barat, Jakarta Selatan.

Kini, di Rumah Potong Ayam Rawa Kepiting di Jalan Rawa Kepiting, RT 07/RW 10, terdapat 37 penampung ayam dan 27 pemotong ayam. Di sana juga bisa menampung ayam hingga 70 ribu ekor per hari. Setiap hari, sekitar 35 ribu leher ekor ayam dipotong di Rawa Kepiting.

Kuasa hukum Bukti Simbolon, Agus Riyanto,

berkeras bahwa kliennya memiliki lahan rumah pemotongan tersebut. "Saat sidang lapangan, (kami buktikan bahwa) tanah klien kami ada dalam rumah potong."

Tentu DKI tak ingin asetnya hilang. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum DKI, Nur Fadjar, mengajukan permohonan banding atas putusan pengadilan yang memenangkan penggugat itu. "Kami akan berupaya mempertahankan aset DKI," tutur dia.

GANGSAR PARIKESIT







Original Post

Aset Rumah Potong Ayam DKI Terancam Lepas

Media Cetak Koran Tempo Halaman 6
2018-9-25


Aset Rumah Potong Ayam DKI Terancam Lepas

Akta jual-beli lahan di bawah tangan mengalahkan sertifikat hak guna bangunan.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA - Untuk kesekian kalinya pemerintah DKI terancam kehilangan aset karena kalah di pengadilan. Kali ini, aset pemerintah Jakarta berupa rumah potong ayam juga terancam lepas. Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan gugatan Bukti Simbolon yang mengklaim sebagai pemilik tanah rumah potong itu, yang seluas 8.220 meter persegi, di Jalan Rawa Kepiting, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur.

Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum DKI, Nur Fadjar, mengatakan pemerintah Jakarta mengajukan banding atas putusan pengadilan itu. "Kami ingin mempertahankan aset pemerintah," ujar dia di kantornya, kemarin.

Bukti Simbolon menggugat pemerintah DKI dan PT Taruma Indah ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 5 Juni 2017. Taruma Indah merupakan perusahaan yang menyerahkan lahan seluas 2 hektare kepada pemerintah DKI sebagai kewajiban fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Pengadilan mengabulkan sebagian gugatan

Bukti pada 26 Juli lalu. "Menyatakan sah penggugat adalah pemilik lahan berdasarkan Girik C Nomor 769 Persil Nomor 10 seluas 8.220 meter persegi," demikian yang tertulis dalam amar putusan. Pengadilan kemudian mewajibkan pemerintah DKI dan Taruma Indah membayar ganti rugi Rp 62,54 miliar kepada penggugat. Jika tidak, para tergugat harus menyerahkan lahan yang kini menjadi rumah potong ayam kepada Bukti.

Fadjar berkukuh tanah tersebut milik pemerintah DKI. Tanah yang tertera pada Girik C Nomor 769 itu, menurut dia, telah dibebaskan oleh Taruma

Indah dari Item bin Nian pada 1981. Perusahaan itu kemudian menyerahkan lahan kepada pemerintah DKI sebagai kewajiban atas surat izin penunjukan penggunaan tanah (SIPPT) Nomor 2432/III/1981. " Serah-terimanya pada tahun 1994," kata Fadjar.

Dari lahan 2 hektare itu, Fadjar menambahkan, seluas 1,25 hektare telah disahkan dengan sertifikat hak guna bangunan Nomor 248/Jatinegara atas nama PT Taruma Indah. Sisanya, 7.490 meter persegi, belum bersertifikat. Di lahan seluas 2 hektare itulah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta membangun

rumah potong ayam pada 2002.

Fadjar meragukan keabsahan bukti yang disampaikan penggugat di persidangan. Kala itu, Bukti menyatakan bahwa tanah seluas 8.220 meter persegi dia peroleh pada 1995. Bukti juga mengklaim membeli tanah itu dari Item bin Nian. Masalahnya, menurut Fadjar, akta jual-beli (AJB) yang dipegang Bukti dibuat di bawah tangan, bukan oleh notaris atau pejabat pembuat akta tanah.

Kuasa hukum Bukti Simbolon, Agus Riyanto, mengklaim AJB tanah seluas 8.220 meter persegi itu tetap sah meski di bawah

tangan. "Bukti-bukti kepemilikan kami lengkap,"ujar dia. Menurut Agus, semua argumen yang disampaikan oleh Biro Hukum juga telah dibantah di pengadilan. Dia pun siap menyusun kontra-memori banding atas upaya banding yang diajukan oleh pemerintah

DKI.

Kuasa hukum PT Taruma Indah, Gembira Torong, belum memberikan pernyataan atas adanya putusan pengadilan itu. Panggilan telepon dan pesan elektronik Tempo tak kunjung berbalas hingga tulisan ini dibuat.

Gangsar Parikesit







Original Post

Jalan Panjang Vonis

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2018-9-25


Jalan Panjang Vonis

Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis terhadap bekas Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung, dengan hukuman 13 tahun penjara dan denda Rp 700 juta. Meski membutuhkan pembuktian, majelis hakim menilai Syafruddin telah terbukti bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. • dari pelbagai I arkhelausw.

1997-1998

BDNI menerima dana BLBI sebesar Rp 30,9 triliun. Bantuan lain dalam bentuk pinjaman dan deposito, sehingga total utang mencapai Rp 47,2 triliun.

Agustus 1998

Bank Indonesia membekukan BDNI karena tidak bisa melunasi utangnya hingga tenggat April 1998.

Mei 1999

BPPN meminta Sjamsul menyerahkan aset miliknya, di antaranya hak tagih atas utang petambak udang Dipasena senilai Rp 4,8triliun.

November 1999

BPPN mengevaluasi nilai aset Sjamsul.

April 2002

Syafruddin Temenggung menjadi Kepala BPPN.

Desember 2002

Presiden Megawati Soekarnoputri menerbitkan Instruksi

Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang kepastian hukum bagi obligor BLBI yang sudah melunasi kewajibannya. BDNI masuk daftar 20 bank daftar calon penerima Surat Keterangan Lunas (SKL).

26 April 2004

Kepala BPPN Syafruddin Temenggung mengeluarkan SKL atas nama Sjamsul. KPK menelusuri bahwa Sjamsul masih berutang sekitar Rp 3,7 triliun.

22 Oktober 2008

KPK menerima laporan kasus dugaan korupsi BLBI.

April 2013

KPK menyelidiki kasus BLBI.

25 April 2017

KPK menetapkan Syafruddin Temenggung sebagai tersangka kasus penerbitan SKL bagi Sjamsul Nursalim.

25 Agustus 2017

BPK merampungkan audit

investigasi atas pemberian SKL untuk Sjamsul Nursalim. Hasilnya, ditemukan kerugian negara sebesar Rp 4,58 triliun.

14 Mei 2018

KPK mendakwa Syafruddin Arsyad Temenggung melakukan tindak pidana korupsi dalam penerbitan SKL BLBI kepada Sjamsul Nursalim. KPK mempersoalkan penerbitan SKL BLBI yang dikeluarkan BPPN dan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti.

3 September

KPK menuntut Syafruddin dengan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar atau subsider 6 bulan kurungan.

24 September

Majelis hakim Tipikor menjatuhkan vonis 13 tahun penjara dan denda Rp 700 juta atau subsider 3 bulan kurungan terhadap Syafruddin. Syafruddin mengajukan permohonan banding.

REDAKSI







Original Post

Syafruddin Temenggung Divonis 13 Tahun Bui

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2018-9-25


Syafruddin Temenggung Divonis 13 Tahun Bui

Mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) itu mengajukan permohonan banding.

Arkhelaus Wisnu

a w. triyogo@tempo.co.id

JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menj atuhkan vonis 13 tahun penjara dan denda Rp 700 j uta subsider 3 bulan kurungan kepada mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung. Maj elis hakim menilai Syafruddin terbukti menghapus piutang Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim yang menyebabkan negara rugi Rp 4,58 triliun.

Ketua majelis hakim, Yanto, menyatakan

Syafruddin menerbitkan Surat Keterangan Lunas meski mengetahui Sjamsul belum menyelesaikan kewajibannya terhadap keterangan tidak benar atau misrepresent asi piutang BDNI kepada petambak Dipasena di Lampung. Piutang petambak senilai Rp 4,8 triliun itu merupakan salah satu aset yang diserahkan Sjamsul ke BPPN untuk melunasi utang BLBI.

"Perbuatan Syafruddin menerbitkan Surat Kete-

rangan Lunas telah menghilangkan hak tagih negara atas piutang tersebut dan telah memperkaya Sjamsul Nursalim," kata hakim Yanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Vonis terhadap Syafruddin ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi yang menuntut 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

Hakim Anwar menambahkan, Syafruddin telah terbukti melakukan

korupsi bersama sejumlah pihak. Di antaranya Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Sjamsul Nursalim, dan Itjih Nursalim. "Terdakwa tidak sendiri, tapi dilakukan bersama-sama dengan pihak lain yang masih membutuhkan pembuktian," ujar dia.

BDNI merupakan salah satu bank sekarat yang mendapatkan suntikan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia sekitar Rp 144,5 triliun ketika krisis melanda pada 1997-1998. Ketika itu, BDNI mendapatkan kucuran dana sekitar Rp 30,9 triliun. Namun BDNI

tak mampu membayar seluruh utang, sehingga Sjamsul memiliki tunggakan sebesar Rp 4,8 triliun. Untuk membayar utang, Sjamsul menyerahkan aset piutang petambak Dipasena. Namun ternyata sebagian piutang adalah kredit macet.

Sjamsul melalui kuasa hukumnya, Maqdir Ismail, pernah menyatakan telah melunasi utang BDNI menggunakan skema mas ter settlement and acquisition agreement sejak 1998. Sedangkan Dorodjatun, saat bersaksi dalam persidangan pada pertengahan Juli lalu, mengatakan tidak pernah diberi tahu oleh Syafruddin bahwa Sjamsul belum melunasi utang.

Syafruddin langsung mengajukan permohonan banding seusai pembacaan vonis tersebut. "Satu hari pun saya dihukum, kami akan melawan. Kami akan langsung minta tim kuasa hukum untuk langsung menyiapkan berkas banding," kata dia. Ia mengklaim pengeluaran SKL sudah sesuai dengan prosedur dan tidak melanggar aturan. Dasarnya adalah Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 dan keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan. "Saya hanya melaksanakan keputusan pemerintah."

AJI NUGROHO







Original Post

Dukungan untuk Ford

Media Cetak Koran Tempo Halaman 25
2018-9-25


Dukungan untuk Ford

Pendukung Dr Christine Blasey Ford akan mengorganisasi pemogokan sebagai solidaritas atas rencana kesaksiannya di hadapan Komite Hukum Senat pada lusa. Beberapa kelompok, termasuk NARAL Pro-Choice America, Planned Parenthood, dan Kampanye Hak Asasi Manusia, mendukung pemogokan ini dengan memakai kaus hitam dan mengunggah foto mereka ke media sosial menggunakan tagar #BelieveSurvivors.

Sejumlah selebritas dilaporkan akan bergabung dengan aksi protes ini, termasuk aktris Amy Sehu mer, yang menulis, "Saya percaya Dr Christine Blasey Ford dan akan mengambil bagian dalam momen solidaritas nasional." Selain Schumer, terdapat pula pendiri gerakan #MeToo, yakni Tarana Burke, Chelsea Handler,

Paola Mendoza, Alyssa Milano, dan Mariska Hargitay, yang menyuarakan dukungan mereka untuk Ford.

Sebelumnya, Ford dijadwalkan bersaksi bersama calon hakim agung Amerika Serikat, Brett Kavanaugh, yang ia tuduh nyaris memper-kosanya saat remaja, dalam sidang kemarin. Dilaporkan The New York Times, setelah sesi perundingan selama satu jam pada Ahad lalu, Ford akhirnya bersedia bersaksi pada lusa.

Ford dan keluarga yang terpaksa bersembunyi karena ancaman pembunuhan setelah kesaksiannya beredar di publik, semula meminta agar kesaksian di hadapan Senat dilakukan setelah FBI melakukan penyelidikan atas tuduhan terhadap Kavanaugh.

SITA PLANASARI AQUADINI







Original Post

MASA LALU KELAM CALON PENGADIL

Media Cetak Koran Tempo Halaman 25
2018-9-25


MASA LALU KELAM CALON PENGADIL

Kandidat calon hakim agung Amerika, Brett Kavanaugh, kembali dituduh melakukan pelecehan dan pemerkosaan beramai-ramai.

Sita Planasari Aquadini

sitaplanasari@tempo. co. id

WASHINGTON, DC - Seperti yang dilakukannya selama beberapa pekan terakhir, kandidat calon hakim agung Amerika Serikat, Brett Kavanaugh, kembali ke sebuah ruangan di Gedung Kantor Eksekutif Eisenhower.

Hakim pengadilan banding Distrik Columbia yang ditunjuk oleh Presiden Donald Trump untuk menggantikan hakim agung Anthony Kennedy ini mempersiapkan diri untuk menghadapi pertanyaan yang dalam kesaksian genting di Senat pekan ini.

Kali ini, pertanyaannya jauh berbeda. Sejumlah anggota staf Gedung Putih memainkan peran sebagai

sejumlah senator di Komite Hukum dan menanyai Kavanaugh tentang kehidupan seks serta hal-hal pribadi lainnya.

Dalam jawabannya selama latihan berjalan, para anggota staf mengatakan kepada The Washington Post bahwa Kavanaugh mengutuk serangan seksual dan dengan hati-hati menghindari mendiskreditkan Christine Blasey Ford.

Ford adalah seorang profesor psikologi di California utara yang menuduh Kavanaugh nyaris mem-perkosanya dengan men-jepitnya ke tempat tidur, berusaha merobek pakaiannya, serta membekap mulutnya untuk menahan jeritannya di sebuah pesta sekolah menengah pada awal 1980-an. Dia selamat karena Mark Judge, sahabat Kavanaugh, terjun

menimpa keduanya sehingga Ford dapat lolos.

Keduanya akan dipertemukan dalam sidang kesaksian di depan Komite Hukum Senat pada pekan ini untuk memastikan siapakah di antara mereka yang berbohong.

Tapi Kavanaugh menjadi frustrasi ketika datang ke pertanyaan yang menggali kehidupan pribadinya, ter-

utama kebiasaan minum dan kecenderungan seksualnya, menurut tiga orang yang terkait dengan persiapan ini.

Kavanaugh menolak menjawab beberapa pertanyaan sekaligus mengatakan bahwa hal itu terlalu pribadi. "Saya tidak akan menjawabnya," ujar Kavanaugh pada satu titik menurut seorang pejabat

Gedung Putih senior, yang mengatakan bahwa pertanyaan itu memang dirancang untuk melampaui batas.

Namun pria berusia 53 tahun ini tampaknya harus mempertimbangkan j awabannya karena tuduhan baru kembali menghadang. Pada Ahad waktu setempat, dua perempuan dalam waktu hampir bersamaan menuduh pria kulit putih ini dengan tuduhan kejahatan seksual.

Tudingan pertama diungkap oleh The New Yorker melalui investigasi Ronan Farrow bersama jurnalis The Neto York Time, Jane Meyer. "Kavanaugh menyorongkan kemaluannya ke muka saya sehingga saya terpaksa menyentuhnya saat hendak menyingkirk annya dari wajah saya," kata Deborah Ramirez, teman kuliah Kavanaugh di Yale University, seperti dilaporkan The Neto Yorker.

Ramirez mengaku awalnya ragu untuk berbicara tentang insiden dalam pesta asrama pada 1983-1984 itu karena dia mabuk dan mengalami sejumlah masalah dengan ingatan. "Akhirnya saya memutuskan maju setelah menghabiskan enam hari untuk menilai ingatan saya dan berkonsultasi dengan seorang pengacara."

Dia meyakini Kavanaugh melakukan hal itu karena, saat insiden terjadi, seorang kawan yang berada dalam pesta tersebut mengatakan sambil tertawa, "Brett Kavanaugh menyorongkan kemaluannya kepada Debbie (nama panggilan Ramirez)."

Tak hanya mengung-

kap pelecehan tersebut, Ramirez menuntut FBI membuka penyelidikan atas insiden itu. Desakan ini juga dilakukan Ford, yang mengaku nyaris diperkosa Kavanaugh dan sahabatnya, Mark Judge, saat mereka masih remaja.

Kejutan lain terjadi 15 menit sebelum laporan The New Yorker diterbitkan. Michael Avenatti-pengacara yang mewakili bintang film dewasa, Stormy Daniels, dalam gugatan terhadap Presiden Trump - melalui akun Twitternya mengatakan kliennya memiliki tuduhan terhadap Kavanaugh dan Judge.

Klien perempuan yang dipastikan Avenatti bukan Ramirez ini menuding kedua pria itu memberikan alkohol dan narkotik kepada sejumlah perempuan di pesta pada awal 1980-an sehingga para pria dapat memperkosa mereka beramai-ramai. Tuduhan tersebut kemudian disampaikan Avenatti kepada Mike Davis, kepala penasihat untuk nominasi hakim agung di Komite Hukum Senat.

Dia mendesak agar bukan hanya Kavanaugh yang diperiksa oleh Komite Hukum Senat, tapi juga Judge sebagai saksi sekaligus terduga pelaku.

Tuduhan ini dibenarkan oleh mantan kekasih Judge, Elizabeth Rasor. Perempuan ini mengatakan kepada The Neto Yorker bahwa Judge pernah menceritakan kisah tentang dia dan teman-teman sekelas lainnya yang bergiliran berhubungan seks dengan seorang perempuan yang mabuk. Rasor mengatakan, Judge menyebut hubungan seksual ini suka sama suka dan bukan pemerkosaan.

Menanggapi laporan The New Yorker, anggota Komite Hukum Senat dari Demokrat, Dianne Feinstein, meminta anggota komite dari Republik menunda semua proses yang berkaitan dengan pencalonan Kavanaugh dan merujuk tuduhan Ramirez kepada Biro Penyelidikan Federal (FBI).

"Sudah waktunya untuk menyingkirkan politik," demikian ditulis Feinstein. "Kami harus memastikan penyelidikan yang menyeluruh dan adil dilakukan sebelum bergerak maju."

Sita Planasari Aquadini







Original Post

Zumi Zola ke Amerika Pakai Duit Asiang

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-9-25


Zumi Zola ke Amerika Pakai Duit Asiang

MANTAN Pit Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Jambi Arfan mengaku mencarikan uang US$30 ribu untuk membiayai perjalanan Zumi Zola ke Amerika Serikat.

"Terdakwa (Zumi Zola) bukan minta langsung, tapi lewat Asrul. Asrul mengatakan, Arfan, Pak Gub mau ke Amerika, coba siapkan US$30 ribu. Saya sampaikan, banyak sekali, itu sekitar Rp400-an juta," kata Arfan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Asrul yang dimaksud ialah Asrul Pandapotan Sihotang selaku orang kepercayaan Zumi sejak 2017. Dalam dakwaan disebut, pada September 2017, Zumi meminta kepada Asrul Pandapotan Sihotang uang sejumlah US$30 ribu untuk kebutuhan Zumi selama kunjungan ke Amerika Serikat.

Asrul melalui Amidy kemudian meminta kepada Arfan untuk menyediakan uang sejumlah US$30 ribu. Arfan kemudian meminta kepada Joe Fandy Yoesman alias Asiang untuk menyediakan uang.

Arfan bersaksi untuk Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola yang didakwa menerima gratifikasi Rp40,477 miliar, ditambah US$177,3 ribu (sekitar Rp2,594 miliar) serta SS100 ribu (sekitar Rpl,067 miliar) sehingga totalnya mencapai Rp44,138 miliar dan mobil Alphard serta menyuap anggota DPRD Jambi senilai Rpl6,49 miliar.

Ia juga mengaku menyiapkan uang suap sebanyak Rp5 miliar untuk anggota DPRD Provinsi Jambi. Menurutnya, sebelum mencari uang Rp5 miliar itu, ia bersama mantan Pit Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jambi Erwan Malik diundang ke Kantor DPRD.

Setiba di sana, mereka kemudian bertemu dengan unsur pimpinan DPRD dan langsung membicarakan agar disediakan uang ketok palu sehingga pembahasan RAPBD bisa segera disahkan.

"Kami bertemu ketua DPRD. Saat itu. ketua DPRD menyampaikan agar kami membayar uang ketok palu. Karena kalau tidak dibayar RAPBD, 2018 tidak akan disahkan."

Setelah mendengar permintaan DPRD, Arfan menyebutkan, tidak ada uang. Unsur pimpinan DPRD mengancam tidak ada uang ketok palu, maka RAPBD tidak akan disahkan.

"Pokoknya saya dibantai langsung. Ketua DPRD perintahkan kami usahakan agar membayar uang ketok palu," tegas Arfan.

(Opn/P-3)







Original Post

Penahanan Adik Zulkifli Hasan Diperpanjang

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-9-25


Penahanan Adik Zulkifli Hasan Diperpanjang

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperpanjang masa penahanan Bupati nonaktif Larhpung Selatan Zainudin Hasan yang merupa.kan adik kandung Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

"Pada 24 September 2018, dilakukan perpanjangan masa penahanan selama 30 hari dimulai tanggal 24 September 2018 sampai 25 Oktober 2018 untuk tersangka ZH, ata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, kemarin.

Perpanjangan masa penahanan itu merupakan kali kedua bagi Zainudin. Komisi antirasywah sebelumnya sudah melakukan perpanjangan masa penahanan pada 15 Agustus silam lantaran tersangkut kasus suap sejumlah proyek infrastruktur di Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Selain Zainudin, Kepala Dinas PU-Pera Lampung Selatan Anjar Asmara, dan anggota DPRD Provinsi Lampung Agus Bhakti Nugroho, serta pemilik CV 9 Naga Gilang Ramadhan, telah dijerat sebagai ter-

sangka. Zainudin, Agus, dan Anjar disangka menerima suap sekitar Rp600 juta dari Gilang.

Febri menambahkan pihaknya sudah meningkatkan penyidikan terhadap Gilang Ramadhan ke tahap penuntutan.

"Penyidik melakukan pelimpahan tanggung jawab terkait barang bukti dan tersangka GR, Direktur PT Prabu Sungai Andalas, kepada penuntut umum pada hari ini," kata Febri.

Febri menyatakan sidang terhadap Gilang akan dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Lampung.

"Hingga hari ini, total telah diperiksa 55 saksi. GR sebagai tersangka juga telah sekurangnya dua kali diperiksa untuk dimintai keterangan," ucap Febri.

Unsur saksi, antara Iain Bupati lampung Selatan, Ketua DPRD Lampung Selatan, pejabat serta PNS di lingkungan Kabupaten Lampung Selatan, antara lain Kabid Bina Marga Dinas PU-Pera Lampung Selatan,-Kabid Pengairan Dinas PU-Pera Kabupaten, Kepala BPKAD Lampung Selatan, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan lain-lain.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dengan kasus itu, tim KPK mengamankan Rp200 juta dari tangan Agus Bhakti Nugroho yang diduga suap terkait dengan/ee proyek di dalam tas kain merah dalam pecahan RplOO ribu.

Di rumah Anjar Asmara, tim juga mengamankan sejumlah uang Rp399 juta dari sebuah lemari dalam pecahan Rp50 ribu dan RplOO ribu terkait dengan fee proyek-proyek dari rekanan-rekanan yang lain.

(Ant/P-3)







Original Post

Usut Keterlibatan Dorodjatun

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-9-25


Usut Keterlibatan Dorodjatun

Syafruddin Arsyad Temenggung langsung mengajukan banding atas vonis 13 tahun penjara dan denda Rp700juta.

MANTAN Ketua Badan Penyehatan Perbankan (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung diduga melakukan korupsi bersama dengan pihak lain, yaitu Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Sjamsul Nursalim, dan Itjih Nursalim.

Hal itu dikatakan anggota Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Anwar dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. "Terdakwa tidak sendiri, tapi (perbuatan pidana itu) dilakukan bersama-sama dengan pihak terkait Jain yang masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut," kata Anwar.

Sebelumnya, Ketua BPPN periode 2002-2004 itu didakwa bersama-sama dengan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Dorodjatun Kuntjoro-Jakti serta pemilik BDNI Sjamsul Nursalim dan Itjih S Nursalim dalam perkara

dugaan korupsi penerbitan surat pemenuhan kewajiban pemegang saham yang merugikan keuangan negara Rp4,58 trili un

"Dorodjatun menyetujui dan sependapat dengan terdakwa dan mengeluarkan surat keputusan (SK KKSK) 13 Februari 2004, padahal terdakwa maupun Dorodjatun yang sama-sama hadir di dalam ratas (rapat terbatas kabinetjmengetahui ratas tidak pernah mengambil keputusan atau menyetujui penghapusan atas porsi utang petambak," ungkap Anwar.

Kehilangan hak

SK KKSK tersebut ditandatangani Dorodjatun yang ketika itu juga menjabat menko perekonomian. Di situ, ada klausul mencabut dua SK KKSK sebelumnya yang memerintahkan penagihan kepada Sjamsul Nursalim. Akibatnya, negara kehilangan hak tagih kepada Sjamsul Nursalim selaku pemilik BDNI.

"Bahwa pada 17 Maret 2004, terdakwa maupun Dorodjatun melakukan rapat bersama

antara BPPN dan KKSK yang membahas penyelesaian PKPS Sjamsul Nursalim. Pada akhirnya, KKSK mengeluarkan keputusan yang isinya antara lain menyetujui pemberian bukti penyelesaian perjanjian pemegang saham oleh Ketua BPPN berupa pelepasan dan pembebasan kepada Sjamsul Nursalim," tegas Anwar.

Atas perbuatannya tersebut, majelis hakim memvonis Syafruddin 13 tahun penjara dan denda Rp700 juta subsider 3 bulan kurungan.

Ketika menanggapi vonis tersebut, Syafruddin langsung mengajukan banding karena tidak merasa bersalah sedikit pun. "Saya tadi sampaikan kepada majelis hakim bahwa tidak akan berdiskusi lagi dengan kuasa hukum saya. Oleh karena itu, saya akan banding," ujar dia seusai sidang.

Ketua kuasa hukum Syafruddin, Yusril Irza Mahendra, menambahkan, waktu terjadinya tindak pidana Uempus delicti) tidak terlihat dalam kasus yang menjerat kliennya.

"Tempus delicti-nya 2017. Ketika itu Pak Syafruddin bukan lagi Kepala BPPN. Jadi, mengapa ini harus menjadi tanggung jawab Pak Syafruddin?" ungkap Yusril.

P-3/ M Taufan SP Bustan







Original Post

ENAM TAHUN PENJARA

Media Cetak Media Indonesia Halaman 11
2018-9-25


ENAM TAHUN PENJARA

Terdakwa Bupati nonaktif Subang Imas Aryumningsih menyimak pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat, kemarin. Majelis hakim memvonis Imas Aryumningsih dengan hukuman 6 tahun 6 bulan penjara karena terbukti menerima suap dalam sejumlah perizinan lokasi di Kabupaten Subang.

ANTARA/RAISAN AL FARIZI







Original Post

Mantan Kepala

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-9-25


Mantan Kepala

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung divonis 13 tahun penjara dan denda Rp 700 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti korupsi terkait dengan penghapusan piutang Bank Dagang Nasional Indonesia (BDM) sehingga merugikan negara hingga Rp 4,58 triliun. Putusan itu dibacakan hari Senin (24/9/2018) dalam sidang terbuka di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Atas putusan itu, Syafruddin langsung mengajukan banding.

KOMPAS/ALIF ICHWAN







Original Post

Syafruddin Terbukti Korupsi

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-9-25


Syafruddin Terbukti Korupsi

Pengadilan Tipikor memvonis mantan Kepala BPPN Syafruddin A Temenggung dengan penjara 13 tahun, karena terbukti korupsi bersama-sama mantan Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjorojakti.

JAKARTA, KOMPAS - Perkara korupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia berlanjut Bekas Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional atau BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan vonis 13 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (24/9/2018).

Selain pidana penjara, Syafruddin juga diminta membayar denda sebesar Rp 700 juta subsider 3 bulan kurungan. Majelis hakim menilai dakwaan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang diajukan sebagai dakwaan pertama oleh jaksa dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan. Semua pembelaan Syafruddin dan penasihat hukum ditolak. Tak mengakui perbuatannya menjadi hal yang memberatkan Syafruddin.

Vonis ini lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa, yaitu 15 tahun penjara dengan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Meski tidak terbukti memperkaya diri sendiri, kebijakan Syafruddin mendorong terbitnya surat keterangan lunas (SKL) kepada pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia, Sjamsu] Nursalim, dinilai memperkaya Sjamsul senilai kerugian negara, yaitu Rp 4,58 triliun. Angka kerugian negara ini merujuk pada hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2017.

Tindakan Syafruddin ini tidak dilakukan sendiri. Nama Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjorojakti disebut turut menyetujui penghapusan atas porsi utang unsustainable petambak sebesar Rp 2,8 triliun yang disampaikan Syafruddin saat rapat terbatas kabinet pada U Februari 2004.

Persetujuan tetap diambil Dorodjatun meski rapat terbatas kabinet tidak pernah memutus atau

menyetujui penghapusan usulan Syafruddin itu dan mengetahui ada misrepresentasi dari aset milik Sjamsul. Atas persetujuannya, Dorodjatun mengeluarkan keputusan pada 13 Februari 2004 yang membatalkan dua keputusan sebelumnya yang menegaskan penagihan kepada Sjamsul tetap harus dilakukan.

"Maka, dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa selaku Kepala BPPN yang telah menghapuskan utang petambak yang dijamin PT DCD (Dipasena Citra Darmaja) dan PT WM (Wahyuni Mandira) serta

telah menerbitkan surat penyelesaian, padahal pihak Sjamsul belum menyelesaikan kewajiban karena menampilkan utang petambak seolah-olah lancar ini melibatkan pihak lain. Syafruddin tidak sendiri, tapi bersama-sama yang untuk itu butuh pembuktian lebih lanjut," ujar hakim anggota, Anwar.

Perkara ini berawal dari pengucuran dana BLBI kepada BDNI sebesar Rp 47,2 triliun. Dalam penggunaannya, BDNI melakukan penyimpangan sehingga BPPN mengategorikan-nya sebagai bank yang melanggar

hukum atau bertransaksi tidak wajar yang menguntungkan pemegang saham, dalam hal ini Sjamsul. Namun, dalam penyelesaian kewajibannya melalui pola perjanjian master settlement acquisition agreement (MSAA), Sjamsul ingkar dengan memberikan aset yang bermasalah, yaitu PT Dipasena Citra Darmaja yang terlilit kredit macet

Majelis hakim juga mempertimbangkan keterangan penasihat hukum Syafruddin, yaitu Yusril Ihza Mahendra, saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Hakim Anwar mengutip se-

bagian keterangan Yusril yang menyatakan bahwa mantan pejabat BPPN tidak memiliki hak imunitas meski pembentukannya darurat sehingga tanggung jawab masih dapat dimintakan.

Atas putusan tersebut, jaksa memilih pikir-pikir. Sementara Syafruddin langsung mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim yang dipimpin Yanto.

"Satu hari pun dihukum, kami akan menolak. Saat ini juga, kami minta untuk melakukan banding," kata Syafruddin di depan majelis hakim.

(IAN)







Original Post

Kejagung Tahan Mantan Dirut Pertamina

Media Cetak Kompas Halaman 4
2018-9-25


Kejagung Tahan Mantan Dirut Pertamina

JAKARTA, KOMPAS - Mantan Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan resmi ditahan oleh penyidik unit tindak pidana khusus Kejaksaan Agung di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta, Senin (24/9/2018). Penyidik memandang perlu menahan Karen atas kekhawatiran bahwa yang bersangkutan bakal melarikan diri.

Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejagung Warih Sadono, kemarin di Jakarta, membenarkan penahanan Karen. "Benar, yang bersangkutan sudah ditahan di Rutan Pondok

Bambu, Jakarta, tadi," katanya.

Karen ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait investasi perusahaan di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009. Penetapan tersangka Karen dilakukan melalui Surat Perintah Penetapan Tersangka bernomor Tap-13/F.2/Fd.l/03/2018 tertanggal 22 Maret 2018.

Dalam perkara yang diduga merugikan keuangan negara Rp 568 miliar ini, Kejagung juga menetapkan dua tersangka lain. Mereka adalah Chief Legal Councel and Compliance PT Pertamina

Genades Panjaitan dan mantan Direktur Keuangan PT Pertamina Frederik Siahaan.

Ketiganya disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Cegah melarikan diri

Penasihat hukum Karen, Soesilo Aribowo, juga membenarkan informasi ini. Menurut Soesilo, kliennya ditahan oleh

kejaksaan karena ada kekhawatiran melarikan diri sehingga penetapan penahanan dikeluarkan pada hari ini.

Kasus ini berawal saat perusahaan yang dipimpin Karen melakukan akuisisi berupa pembelian sebagian aset milik ROC Oil Company Ltd di lapangan Basker Manta Gummy Australia pada tahun 2009. Pembelian tersebut berjalan berdasarkan perjanjian Agreement for Sale and Purchase-BMG Project tanggal 27 Mei 2009.

Namun, belakangan muncul dugaan penyimpangan dalam

pengusulan investasi yang tidak sesuai dengan pedoman investasi. Semestinya untuk mengambil keputusan investasi berupa akuisisi didahului dengan studi kelayakan dan kajian mendalam disertai persetujuan dari dewan komisaris.

Akibat tindakan ini, dana sebesar 31,4 juta dollar Amerika Serikat yang diinvestasikan tidak menghasilkan keuntungan kepada PT Pertamina. Padahal, semestinya investasi tersebut dapat difungsikan untuk penambahan cadangan dan produksi minyak nasional.

(IAN)







Original Post

Berharap kepada Wajah Lama

Media Cetak Kompas Halaman 6
2018-9-25


Berharap kepada Wajah Lama

Jajak Pendapat Kompas memperlihatkan mayoritas responden meragukan anggota DPR periode 2014-2019. DPR baru itu sama saja dengan wakil rakyat sebelumnya.

Jajak pendapat itu menunjukkan 68 persen responden meragukan kemampuan anggota Dewan yang baru untuk menolak suap atau korupsi (Kompas, 14/4/2014). Seusai mereka dilantik, pada 22 Desember 2014, harian ini melaporkan, cuma 21,7 persen responden yang menilai citra wakil rakyat yang baru itu baik.

Dalam perkembangannya, wajah anggota parlemen memang tak beranjak. Persepsi masyarakat tetap negatif, apalagi DPR tidak mampu menunjukkan kinerja terbaiknya, terutama dalam pembuatan undang-undang. Selain itu, 11 anggota DPR periode 2014-2019, termasuk (mantan) Ketua DPR Setya Novanto, dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bahkan, hingga menjelang akhir masa jabatannya, kepercayaan masyarakat terhadap anggota DPR periode 2014-2019 tak lebih baik. Dalam menyerap dan menyuarakan suara rakyat, dalam jajak pendapat tahun 2015, sekitar 82,6 persen responden menyatakan tidak puas dan 84,4 persen responden menyatakan tak puas pula dengan kinerja partai politik. Kondisi lebih baik, tahun ini 35,7 persen responden menyatakan citra DPR saat ini baik dan 80,8 persen responden menyatakan DPR terlalu bertele-tele saat membahas undang-undang (Kompas, 3/9/2018).

Dalam jajak pendapat tahun lalu, 99,1 persen responden menginginkan calon anggota legislatif bersih dari kasus korupsi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menginginkan kondisi itu, tetapi peraturan KPU dibatalkan oleh Mahkamah Agung sehingga eks narapidana korupsi, eks napi bandar narkoba, atau eks napi kasus pelecehan seksual terhadap anak bisa menjadi wakil rakyat.

Masyarakat dalam berbagai percakapan yang ditangkap media terlihat ingin mendapatkan wakil rakyat yang lebih baik sebagai hasil Pemilu 2019. Namun, harapan itu tampaknya sulit terwujud, sebab mengacu data yang diolah Litbang Kompas dari KPU, pada pemilu mendatang tak kurang dari 529 anggota DPR periode ini mencalonkan diri lagi (94 persen), lebih banyak dibandingkan pada pemilu sebelumnya (Kompas, 24/9/2018).

Kecenderungan wakil rakyat petahana yang terpilih kembali pasca-Reformasi 1998 terus meningkat. Bahkan, Pemilu 2014 menghasilkan 40,2 persen anggota DPR merupakan petahana. Bandingkan dengan hasil Pemilu 1999 yang hanya menghasilkan 19,9 persen anggota legislatif petahana terpilih kembali.

Jika menganalisis data profil calon anggota DPR Pemilu 2019, sulit mengharapkan parlemen hasil pemilu mendatang lebih baik dibandingkan periode 2014-2019. Apalagi, calon yang muncul di Dewan Perwakilan Daerah dan DPRD kurang lebih tidak berbeda banyak dengan periode sebelumnya. Sebagai manusia, memang wakil rakyat dapat menampilkan karya yang lebih baik jikalau diberikan kesempatan kembali.

Comme un hommepolitique ne croitjamais ee quil dit, U est tout etonne quand H est cni sur parole (Politisi tak pernah percaya akan ucapannya sendiri, sebab itu mereka terkejut jika rakyat memer-cayainya). Itulah pesan negarawan Perancis, Charles de Gaulle (1890-1970). Kedewasaan rakyat dalam memilihlah yang menentukan kualitas dan masa depan terbaik parlemen negeri ini.

REDAKSI







Original Post

Agar "Hydra" Tak Menjadi Makhluk Abadi

Media Cetak Kompas Halaman 7
2018-9-25


Agar "Hydra" Tak Menjadi Makhluk Abadi

Riant Nugroho

Direktur Institute fur l\)lky Reform. Jakarta

Hari-hari terakhir ini, ambiguitas kebijakan memberantas korupsi kembali terpapar dengan putusan Mahkamah Agung yang mencabut Pasal 4 Ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 20/2018.

Putusan uji materi itu membatalkan pasal yang melarang bekas terpidana korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak jadi calon anggota legislatif. Pasal itu dianggap bertentangan dengan UU Pemilu. Dengan demikian, bekas napi untuk jenis kejahatan itu boleh jadi caleg dalam Pemilu 2019 asal memenuhi syarat yang ditentukan UU Pemilu karena putusan MA juga mencabut Pasal 60, huruf (j) PKPU No 26/2018.

Pernyataan Presiden Jokowi bahwa dirinya tidak bisa mengintervensi putusan MA mungkin benar. Namun, dia lupa bahwa keyakinannya mengenai semakin matangnya masyarakat pemilih tidak bisa diandalkan.

Dalam setiap proses pemilu, politik uang masih terus berlangsung. Sejauh ini belum ada pasal khusus yang mengatur segala hal terkait politik uang, termasuk manipulasinya, dalam penyelenggaraan pemilu. Apalagi slogan "terima uangnya, jangan pilih orangnya" terus didengungkan.

Kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang memberikan pembelajaran bagi semua warga negara, baik secara individu maupun organisasi atau lembaga, untuk hidup lebih baik, lebih bermutu. Kebijakan yang tidak mampu menjangkau ke sana bukan kebijakan publik, melainkan kebijakan rezim, kebijakan golongan, dan/atau kebijakan pribadi.

Pelunakan ekosistem

Putusan MA itu secara sistematis menciptakan pelem-bekan ekosistem pemberantasan korupsi. Para legislator adalah aktor utama pembuat kebijakan UU, di pusat ataupun daerah. Jika aktomya bekas terpidana korupsi, sulit dihindari pikiran korup jadi pertimbangan pembuatan kebijakan.

Tak mengherankan jika ada sejumlah kebijakan publik pada

tingkat UU yang korup karena kebijakan itu menciptakan kesempatan atau sistem yang korup. Kebijakan itu membentang mulai dari sektor ekonomi hingga UU sektor politik.

Di sektor ekonomi, contoh kebijakan yang dapat dianggap menciptakan kesempatan

korupsi adalah UU 22/2001 tentang Migas, dan sejumlah kebijakan turunannya. Sektor paling "basah" dan tidak banyak diketahui publik isu-isu teknisnya. Kebijakan yang ditengarai punya masalah, baik secara material maupun secara formal itu, telah menjadi perhatian publik pada Agustus-September 2008, tetapi kemudian menguap.

Isu lain yang pernah ber-embus adalah BLBI hingga transaksi penjualan satu bank nasional di masa lala Tentu saja, semua itu perlu dibuktikan dengan audit investigatif atau audit forensik; suatu pekerjaan itu mencemaskan sejumlah orang, termasuk auditornya.

Dj. bidang politik, kebijakan kepartaian dan pemilu menciptakan sistem dan proses politik yang mahal. Untuk jadi kandidat elite politik, baik caleg di tingkat daerah maupun pusat, bupati, wali kota, gubernur, diperlukan biaya sangat besar, bahkan untuk pengeluaran yang sah, misalnya iklan, kampanye, pengawas kotak suara. Semua itu memaksa calon mendapat "sponsor" yang harus dibayar kembali setelah dia berkuasa lewat berbagai cara tak wajar.

Memang proses demokrasi tidak murah. Namun, kalau hasilnya justru cenderung merobek demokrasi, itu merupakan cerminan kebijakan, sistem, dan situasi masyarakatnya.

Harapan agar masyarakat yang menghukum caleg yang korup tak bisa diandalkan. Sebab, untuk memberantas korupsi diperlukan strategi dan masyarakat yang sungguh-sungguh melek politik. Hope is not a strategy, kata Rick Page (2002).

Demokrasi republik membutuhkan lembaga-lembaga penyeimbang, khususnya lembaga pengadilan yang bersih dan arif. Tanpa itu semua, demokrasi justru bisa menjadi alat penindasan baru dengan melahirkan

sistem politik plutokrasi; suatu sistem yang dikuasai orang kaya dan para pemodal, di samping juga memunculkan para demagog dan narsisis politik.

Korupsi paling jahat

Korupsi kebijakan adalah korupsi yang paling jahat Kebijakan publik adalah mesin pencipta kesejahteraan bangsa Jika mesinnya korup, hilanglah kesempatan bangsa itu untuk mencapai kesejahteraan. Hari ini kita melihat, lembaga seperti MA pun tidak berpihak kepada publik dengan alasan membela tersandera UU di atasnya.

Saat ini, pusat korupsi tidak berada pada transaksi-transaksi gelap atau tidak sah, tetapi pada kebijakan-kebijakan publik yang menciptakan ekosistem bernegara dan berbangsa yang korup. Semua bergumam dalam gelap. Kita tidak tahu, kapan bangsa ini dapat berbicara lantang melawan kebijakan korup.

Kebijakan untuk menghukum koruptor seberat-beratnya telah jadi agenda publik sejak reformasi digulirkan, termasuk hukuman memiskinkan koruptor hingga hukuman mati.

Namun, sampai hari ini kebijakan pemberantasan korupsi terus berhadapan dengan ambiguitas. Dalam hal korupsi kebijakan, bukan lagi kebijakannya dikorupsi, melainkan kebijakannya sendiri sudah korup.

Korupsi kebijakan seharusnya jadi mata kuliah baru yang harus diajarkan di mana-mana agar publik menyadari persoalan serius ita Dengan telaah semacam "audit forensik" kita dapat melihat bahwa kerusakan bangsa terjadi karena kebijakannya sudah korup. Artinya, korupsi ada sejak di hulu, pada kebijakan dan peraturannya.

Dalam kondisi seperti itu, pemberantasan korupsi hanya mencapai "remah-remah". KPK ibarat hanya menangkap ten-takel, sementara hydra-nyz. terus hidup sebagai makhluk abadi.

Itulah salah satu tantangan Presiden Indonesia 2019-2014. Hanya pasangan yang secara serius berjanji menyelesaikan masalah ini yang berpotensi memenangi pilpres mendatang.

Riant Nugroho







Original Post

Perekrutan Hakim yang Baik

Media Cetak Kompas Halaman 7
2018-9-25


Perekrutan Hakim yang Baik

Suparman Marzuki

Ketua Komisi Yudisial Periode 2013 2015

Korupsi dalam bentuk suap kepada hakim di pelbagai level pengadilan di Indonesia terus saja terjadi dan terungkap melalui operasi tangkap tangan KPK.

Selama periode 2005-2018 saja, KPK menangkap 19 hakim. Jika saja angka gelap (dark number) tidak menjadi kendala serius pengungkapan kasus-kasus korupsi, sangat mungkin korupsi di pengadilan memperlihatkan angka mengerikan. Beberapa pengacara menyampaikan ke penulis bahwa operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pemecatan hakim, pengawasan Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) tidak berpengaruh sedikit pun. Perilaku oknum hakim dan atau panitera di setiap pengadilan tidak berubah. Mereka (baca; para hakim) terang-terangan minta perkaranya "dibicarakan" dari hulu ke hilir. Pembicaraan hulu mulai dari siapa majelis, panitera pengganti, waktu sidang, ruang sidang, proses sidang (tanya-jawab hakim dengan terdakwa, jaksa penuntut umum, pengacara, tergugat, penggugat, saksi, ahli, dan seterusnya), pertimbangan dalam putusan, ahli mana yang akan dikutip, mana yang tidak, amar putusan, hingga dokumen-dokumen putusan.

Mereka juga menyampaikan adanya tiga golongan pengacara. Golongan pertama adalah pengacara hunter yang setuju total lalu mengatur macam-macam hal bersama hakim dan atau panitera sebagai rangkaian memenangkan perkara. Golongan kedua, pengacara setengah hati setengah bersih. Di satu sisi dia tidak setuju dan tidak pernah melakukan sendiri, tetapi kalau prinsipal (kli-en)-nya mau, si pengacara menyerahkan urusan itu kepada kliennya. Dia fokus menangani urusan hukumnya. Golongan ketiga adalah pengacara yang sepenuhnya menolak keras, dan siap memutus hubungan kerja dengan klien yang berkehendak bermain-main dalam perkara.

Saya tentu percaya dengan cerita pengacara itu karena pengacara adalah salah satu pihak

dalam perkara yang sangat tahu seluk-beluk praktik-praktik busuk semacam itu. Lalu, apa hasil 14 tahun penguatan kekuasaan kehakiman melalui satu atap (one roof system) itu? Agaknya yang menguat adalah "atap"-nya, dalam pengertian harfiah ataupun dalam pengertian simbolik. Secara harfiah, atap pengadilan memang makin kokoh, tidak mudah bocor, dan kuat menahan panas. Secara simbolik pun demikian; kekuasaan kehakiman makin kuat, besar, dan tidak lagi ada intervensi eksekutif sebagaimana era Orde Lama dan Orde Baru.

Akan tetapi, disadari atau tidak, kebijakan satu atap ternyata menguatkan pula kewenangan monopolistik dan tertutup, yang patut diduga menyuburkan penyalahgunaan kewenangan oleh hakim di pengadilan.

Secara teori, yang sudah terbukti dalam banyak kasus, kekuasaan apa pun yang monopolistik dan tertutup dan tidak ada mekanisme pengawasan yang memadai melalui kinerja sistem akuntabilitas, dapat dipastikan terjadi penyelewengan terhadap standar-standar etis perilaku yang diharapkan dari seorang hakim. Karena itu, kege-tolan MA dan IKAHI mencegah adanya mekanisme akuntabilitas pelaksanaan kekuasaan kehakiman dengan argumen akan membahayakan independensi kekuasaan kehakiman patut dipikirkan ulang. Sebab, itu bisa dibaca sebagai keengganan

menghilangkan kekuasaan monopolistik dan tertutup yang terbukti mendatangkan keburukan.

Perekrutan hakim baik

Upaya menguatkan independensi kekuasaan kehakiman sudah sepatutnya diorientasikan pada penguatan integritas personal hakim melalui perekrutan dan seleksi yang akuntabel, baik hakim pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, maupun MA. Perekrutan hakim PN hendaknya selektif dengan menekankan syarat integritas dan kompetensi calon dengan melibatkan institusi luar guna memastikan akuntabilitas proses sehingga dalam jangka panjang tersedia sumber daya manusia calon hakim agung berintegritas. Promosi ke hakim tinggi juga mengutamakan rekam jejak yang baik dan berkualitas, yang juga menyertakan institusi luar, misalnya KY, agar prosesnya obyektif.

Sementara perekrutan hakim agung melalui pintu karier dan pintu non-karier patut memperhatikan hal-hal berikut Pertama, MA tidak melakukan seleksi materiil tentang integritas, independensi, imparsialitas dan kompetensi calon secara transparan dan akuntabel. MA hanya mengajukan atau menyetujui nama-nama yang memenuhi syarat administratif untuk ikut seleksi di KY.

Kedua, hakim karier yang memenuhi, kualifikasi materiil dan administratif tak bisa mengajukan diri sendiri untuk ikut seleksi

tanpa diajukan atau seizin MA.

Ketiga, calon yang tersedia selama ini hingga 15 tahun ke depan adalah hakim-hakim hasil seleksi yang tidak transparan dan akuntabel. Keempat, persyaratan tiga tahun menjadi hakim tinggi menghambat calon yang memiliki integritas untuk ikut seleksi.

Sementara perekrutan jalur non-karier sudah sangat terbuka. Siapa saja yang berminat dan memenuhi syarat bisa mendaftar. Problemnya, pertama, jelas tidak akuntabel karena mekanisme pengajuan calon terbuka, tidak tersedia mekanisme penyaringan. Rekomendasi yang diberikan tokoh-tokoh dalam berkas pencalonan lebih karena kedekatan sehingga tak bernilai sama sekali. Kedua, pencalonan melalui institusi tak berjalan. Sebagian besar calon mengajukan dirinya. Ketiga, pintu non-karier tidak mampu mendorong figur-figur tertentu yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftar. Keempat, perguruan tinggi, organisasi profesi hukum dan LSM kurang aktif mencari dan mengajukan calon.

Harapan ke depan, pertama, proses perekrutan/pengajuan calon jalur karier oleh MA dilakukan transparan dan akuntabel dengan cara MA membentuk tim perekrutan dari mantan-mantan hakim agung, akademisi, dan praktisi hukum yang memiliki rekam jejak baik untuk memilih calon yang layak disertakan ikut seleksi di KY. Kedua, hakim karier yang telah 20 tahun menjadi hakim (termasuk hakim tinggi) diberi kesempatan ikut serta perekrutan tanpa perlu izin MA. Ketiga, untuk calon non-karier sebaiknya KY bekerja sama dengan institusi perguruan tinggi tertentu sebagai mitra melakukan perekrutan agar yang ikut seleksi KY benar-benar calon yang memenuhi syarat integritas dan kompetensi.

Dengan demikian, upaya perekrutan dan seleksi hakim yang baik, di tengah menguatnya ketidakpercayaan pada institusi pengadilan, menjadi pilihan utama paling realistis. Hanya hakim berintegritas dan kompeten yang bisa benar-benar independen, berani, dan dipercaya dapat memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tanpa suap.

Senyampang RUU Jabatan Hakim sedang dalam pembahasan di DPR, kesempatan untuk membenahi secara mendasar proses perekrutan hakim dimaksud sangat diharapkan bisa diatur dalam RUU Jabatan Hakim.

Suparman Marzuki




Original Post

Tuduhan Pelecehan Seksual Bertambah

Media Cetak Kompas Halaman 8
2018-9-25


Tuduhan Pelecehan Seksual Bertambah

WASHINGTON, MINGGU - Dugaan pelecehan seksual yang dilakukan calon hakim agung Brett Kavanaugh makin berkembang, Dua terduga korban bersedia bersaksi di depan panel Senat tentang peristiwa yang mereka alami sekian dekade lala

Christine Blasey Ford (51), yang kini adalah profesor statistik di Palo Alto University, Minggu (23/9/2018), akhirnya menyatakan kesediaan untuk bersaksi pada Kamis mendatang.

Ford merupakan perempuan kedua yang mengaku mengalami pelecehan seksual saat remaja pada 1982. Ia bahkan mengaku calon hakim agung itu dulu hampir memerkosanya.

Sebelumnya, Deborah

Raminez mengaku mengalami hal yang sama saat dia dan Kavanaugh sama-sama menempuh studi di Yale University.

Brett Kavanaugh dicalonkan Presiden Donald Trump mengisi jabatan sebagai hakim agung. Pencalonannya eberapa hari ini

disoroti setelah muncul tulisan di majalah New Yorker tentang tingkah lakunya pada masa muda

Brett Kavanaugh, yang kini mempunyai istri dan dua anak, menyangkal keras tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

Untuk menjatuhkan

Gedung Putih yakin peristiwa yang disebut oleh dua perempuan itu "tidak pernah terjadi".

Dalam pernyataannya, juru bicara Kem Kupec menyatakan, tuduhan Raminez sebagai "kampanye kotor terkoordinasi terbaru yang dilakukan Demokrat untuk menghancurkan orang baik".

Gedung Putih menyatakan akan tetap mempertahankan Brett Kavanaugh sebagai calon hakim agung.

Kesaksian Christine Blasey Ford dan Deborah Raminez dikhawatirkan bisa membuat kerusakan terhadap pencalonan Kavanaugh. Sejumlah senator.

baik dari Demokrat maupun Republiken, belum memutuskan pencalonan Kavanaugh. Lebih jauh lagi, kesaksian tersebut bisa berpengaruh terhadap pemilu tengah periode (midterm election) pada November mendatang.

Presiden Trump, yang sempat beberapa hari tak berkomentar. Jumat lalu, menyerang Christine Blasey Ford. Ia mengatakan, penundaan kesaksian yang sempat dilakukannya kemungkinan karena apa yang terjadi tidak seburuk sebagaimana yang dikatakannya.

Susan Collins, Republiken yang duduk di Komite Peradilan, mengatakan terkejut dengan ki-cauan Trump. Banyak orang bersimpati kepada Ford.

Lindsey Graham, seorang anggota panel yang diminta menyetujui pencalonan Kavanaugh sebelum dibawa ke pleno lengkap, berharap Ford tidak berubah pendirian untuk memberi kesaksian.

(AFP/AP/REUTERS/RET)







Original Post

Dalam foto tanggal 5 September 2018

Media Cetak Kompas Halaman 8
2018-9-25


Dalam foto tanggal 5 September 2018

calon hakim agung Brett Kavanaugh memberi keterangan di hadapan Komite Kehakiman Senat di Capitol Hill, Washington, AS, pada hari kedua sidang konfirmasi untuk memastikan pencalonannya sebagai pengganti Hakim Agung Anthony Kennedy yang pensiun.

AP PHOTO MANTEL BALCE CENETA







Original Post

Otto Hasibuan "Menurut Hakim, Sjamsul Nursalim Tidak Terlibat"

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2018-9-25


Otto Hasibuan "Menurut Hakim, Sjamsul Nursalim Tidak Terlibat"

PENGACARA terkemuka Otto Hasibuan mengatakan, majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) tidak sendiri melakukan perbuatannya, melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan pihak terkait lainnya yang

masih perlu dibuktikan lebih lanjut.

"Dari pertimbangan tersebut, berarti klien kami (Sjamsul Nursalim) tidak terlibat dan tidak terbukti bersama-sama melakukan perbuatan yang dituduhkan kepada SAT, kata Otto Hasibuan kepada wartawan, kemarin petang.

mengomentari pembacaan vonis 13 tahun penjara oleh hakim pengadilan Tipikor Jakarta terhadap SAT dalam kasus SKL BLBI, kemarin.

Sementara itu, SAT seusai sidang pengadilan Tipikor menegaskan "saya merasa punya hak untuk mencari ke-

adilan. Tadi saya katakan, satu hari pun, Satu detik pun saya dihukum, saya akan banding. Jadi tidak perlu konsultasi dengan siapapun, saya akan banding karena saya belum mendapatkan keadilan dalam proses ini." SAT melanjutkan, "Sebetulnya saya

sangat sedih bukan karena saya dihukum, tapi ada kepastian hukum yang dinodai di bangsa ini. Bayangkan, pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) itu sudah melalui proses yang luar biasa dan pemerintah tahun 1999 sudah memberikan Release and Discharge.

Tahun 2004 sudah ada Inpres, keputusan KKSK, jadi bukan saya. Saya hanya melaksanakan keputusan-keputusan pemerintah." Kemudian, lanjut SAT, pemerintah

pada tahun 2008 sudah menyampaikan kepada DPR bahwa urusan ini sudah selesai. "Jadi saya nggak ngerti apa masalah kita ini. Bangsa ini dipertaruhkan dengan ketidakpastian hukum. Masalah-masalah yang berkaitan dengan kepastian hukum tidak secara arif diikuti masalah keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Saya kira ini akan luar biasa dampaknya.Dan akan menimbulkan demotivasi luar biasa kepada dunia usaha kita."

SAT mengatakan, pemerintah pada tahun 2008 sudah menyampaikan ke DPR, ada yang selesai ada yang belum. Yang selesai diutak-atik sekarang ini. "Yang belum bayar BLBI, sama sekali belum, ada kira-kira 30an bank yang belum bayar, sampai sekarang tidak diapa-apakan. Jadi ini saya katakan, ini persoalan besar di bangsa kita, masalah demotivasi dunia usaha, yang jelas akan menimbulkan dampak."

SAT melanjutkan, "Kita tahu kondisi kita sekarang juga menjadi tidak terlalu baik, nilai tukar kita di sekitar 15.000 ini suatu hal yang harus kita waspadai."

"Jadi saya katakan, saya menolak dan saya menyampaikan banding, itu menurut saya satu proses yang wajar dimana saya sudah bekerja sebaik-baiknya, menyelesaikan urusan BPPN sebaik-baiknya dan bangsa ini keluar

dari krisis pada saat itu. Dan kemudian 15 tahun setelah itu saya mendapatkan hukuman seperti ini. Jadi saya kira jauh dari keadilan dan harus saya perjuangkan," tegas SAT.

SAT memastikan akan berjuang sampai titik akhir. "Karena bagi saya ini bukan persoalan diri saya sendiri. Ini persoalan kepastian hukum di bangsa ini, yang akan menjadi tolok ukur di dunia usaha nasional. Saya juga dapat masukan banyak dari kalangan internasional. Whats going on Pak Syaf, apa yang terjadi di Negara ini. Saya bilang, ini yang harus saya jalankan dan saya harus mengikuti semua proses hukum dengan baik dan saya sudah ikuti semua proses ini, ditahan saya ikuti, proses persidangan saya ikuti. Tapi satu titik, saya katakan, bahwa keadilan itu akan muncul. Insya Allah saya akan menerima keadilan."

Sementara itu, kuasa hukum SAT, Yusril Ihza Mahendra menilai, seluruh fakta yang dikemukakan di persidangan diabaikan sama sekali oleh majelis hakim. Sehingga apa yang dianggap sebagai fakta yang terungkap itu hanya mengutip apa yang tertuang dalam surat dakwaan yang dibacakan penuntut umum di persidangan.

"Padahal itu sudah dibantah oleh saksi-saksi, oleh ahli, oleh alat bukti yang lain, tetapi seperti dianggap tidak pernah ada. Jadi untuk apa kita sidang capek-capek menghadirkan para ahli, berdebat panjang sekali di persidangan kalau seluruh pembelaan yang diajukan

terdakwa, seluruh pembelaan yang kami lakukan, ya dikutip tapi dikatakan oleh majelis hakim, tidak sependapat, tidak sependapat, tidak sependapat," kata Yusril.

Yusril mengaku baru sekali seumur hidup menjadi penasehat hukum, menjadi advokat dan guru di bidang hukum menghadapi pengadilan seperti ini. "Seluruh pendapat, pandangan yang kita kemukakan, argumen yang kita sampaikan di persidangan, dikatakan majelis hakim tidak ada satupun yang majelis hakim sependapat. Saya juga merasa sangat heran dan luar biasa persidangan ini, sepertinya upaya pembelaan itu tidak ada artinya," tegas Yusril.

Yusril menambahkan, kalau sudah seperti, ya sudah seperti ini, ya sudah. Orang diperiksa di pengadilan nggak perlu dibela atau membela diri, langsung divonis saja begitu.

"Sudah seperti itu. Jadi dipertontonkan kepada publik ketidakadilan nyata, yang tadi Pak Sjafruddin katakan tidak ada kepastian hukum".

Lebih celaka lagi, sambung Yusril, ucapan dirinya saat menjadi Menteri Kehakiman dikutip tapi tidak ada relevansinya dengan persidangan.

"Saya katakan, memang meskipun BPPN dibubarkan, tapi tanggungjawab itu tidak selesai. Tanggung jawab itu dilanjutkan oleh penggantinya Ya sekarang ini penggantinya PT PPA, sehingga kalau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat menggugat BPPN, tapi

karena BPPN nya tidak ada lagi, ya yang digugat adalah penggantinya, PPA. Apa hubungannya dengan materi persidangan ini, yang sangat ganjil itu adalah, kapan sih ini korupsinya terjadi? Dugaan kerugiannya kan terjadi pada 2007 ketika aset yang diserahkan Pak Sjafruddin tahun 2004 tagihan itu 4,8 triliun. Tapi dijual oleh PPA dengan harga 220 miliar. Yang jual itu siapa? Itu yang saya sangat tidak mengerti dalam persidangan. Kami sudah menyanggah kapan tempus delicti dari peristiwa pidana yang didakwakan dalam persidangan ini. Semua fakta-fakta di persidangan itu kerugian terjadi tahun 2007. Saya Tanya tahun 2007 itu siapa yang menjual, Sjafruddin atau orang lain. Dijawab yang menjual PT PPA. Kok Sjafruddin yang dihukum? Pendapat kami itu oleh majelis hakim tidak sependapat. Sa\a tidak mengerti. Bagaimana tidak sependapat dengan satu kenyataan yang sangat logis, sesuai fakta yang tersedia dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, dikatakan tidak sependapat. Orang lain yang menjual, kok Pak Sjafruddin yang harus dihukum. Saya sangat heran dengan putusan ini." terang Yusril.

Karena itu. tegas Yusril, pihaknya sudah menyatakan sikap. "Pak Syafruddin sudah konsultasi dengan kami beberapa waktu lalu, sehingga sehari, semenit pun dihukum, tetap akan melakukan perlawanan, karena persoalannya adalah persoalan keadilan dan persoalan kepastian hukum" katanya.

okt







Original Post

Jabar Minta Perpres Angkutan Sewa Dikebut

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 9
2018-9-25


Jabar Minta Perpres Angkutan Sewa Dikebut

BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendesak pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden terkait angkutan sewa khusus j ASK | pasca keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA).

Kepala Dinas Perhubungan Jabar Dedi Taufik mengatakan, pekan lalu pihaknya sudah mengumpulkan para pihak terkait guna menyikapi putusan MA yang membatalkan Permenhub 108 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. "Kami menilai pada prinsipnya ASK ini harus tetap diatur," katanya kepada Bisnis, Senin (24/9).

Menurutnya, selain pemerintah daerah, organda hingga perkumpulan penyelenggara angkutan sewa khusus Jabar menyepakati pengaturan mesti dilakukan mengingat urusan ini menyangkut multi sektor. Peraturan ini tetap harus mengedepankan aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan.

"Serta keterjangkauan bagi pengguna jasa transportasi serta memperhatikan aspek keadilan dan berkeadilan bagi seluruh pelaku jasa transportasi baik konvensional maupun online," paparnya.

Namun sebelum melangkah ke sana, Dedi menilai Kementerian Perhubungan diharapkan segera memberikan penjelasan ke daerah. Sampai saat ini Kemenhub belum juga memberikan pedoman ke daerah pasca dikeluarkannya Putusan MA. "Kami minta selama 90 (sembilan puluh) hari ke depan sehingga ada kesamaan pemahaman dan persepsi serta tindakan di daerah," tuturnya.

Dari rapat pelaku transportasi tingkat Jabar, pihaknya juga menyampaikan usulan agar memudahkan pengawasan dan pengendalian terhadap Penyelenggara ASK, maka pemerintah pusat dapat membangun aplikasi sendiri. "Usulan kami aplikasi ini pengelolaannya langsung oleh pemerintah," katanya.

Dishub Jabar sendiri sudah membentuk Tim Transisi yang terdiri dari perwakilan operator angkutan konvensional, angkutan sewa khusus, Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi (WAAT) Jabar, akademisi, pemerhati transportasi dan pakar hukum.

Tim ini salah satu tugasnya adalah membantu pemerintah untuk mengkaji dan merumuskan aturan Penyelenggraan ASK yang akan dikeluarkan oleh pemerintah."Namun untuk penyamaan persepsi dan lebih optimalnya hasil kerja tim transisi perlu dilakukan audiensi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan," ujarnya.

Dedi menuturkan dengan adanya pembatalan Permenhub oleh MA, layanan perizinan badan hukum untuk ASK yang dilakukan Pemprov Jabar praktis berhenti. Sejauh ini Pemprov Jabar sampai dengan tanggal 5 September 2018 lalu telah menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan kepada Badan Hukum yang menyelenggarakan ASK sebanyak 2.006 kendaraan. "Ini dari kuota yang di rencanakan sebanyak 7.709 kendaraan atau baru 26,02%," katanya.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengaku belum bisa bersikap terkait keberadaan ASK di wilayahnya pasca putusan MA.

Menurutnya, dirinya masih menunggu laporan komprehensif dari dinas terkait untuk menjawab masalah ini. "Saya belum bisa bicara banyak soal ini karena belum ada laporan ke saya," tuturnya.

Sebelumnya, kebijakan pengganti Permenhub 108/2017 yang ditujukan untuk mengatur angkutan sewa khusus taksi online ditargetkan rampung Oktober.

Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan pekan depan pihaknya akan menggundang perwakilan dari perusahaan aplikator, asosiasi driver taksi online, organda hingga jasa raharja untuk membahas beleid tersebut.

(k57)







Original Post

KPK Sita Rp200 Juta Suap DPRD Sumut

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-9-25


KPK Sita Rp200 Juta Suap DPRD Sumut

NERACA

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang Rp200 juta dari salah satu tersangka kasus suap kepada DPRD Sumatera Utara (Sumut) periode 2009-2014 dan 2014-2019.

"Penyidik menyita uang sebesar Rp200 juta dari salah satu tersangka anggota DPRD Sumut," kata luru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, dikutip dari Antara, kemarin.

Selain itu dalam penyidikan kasus itu, KPK pada Selasa memeriksa enam orang, baiktersangka anggota DPRD Sumut maupun saksi lainnya. Enam saksi itu antara lain mantan anggota DPRD Sumut 2009-2014 Sopar Siburian diperiksa untuk dua tersangka masing-masing Rijal Sirait dan Analisman Zalu-khu. Selanjutnya empat mantan anggota DPRD Sumut 2009-2014 masing-masing Rooslynda Marpaung, Rijal Sirait, dan Fadly Nurzal serta satu anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan 2014-2019 Rinawati Sianturi."Penyidik masih terus mendalami terkait penerimaan-penerima-an oleh para tersangka," ungkap Febri.

Dari 38 orang tersangka yang diproses dalam kasus ini, terhadap 21 orang baik mantan maupun anggota D-PRD Sumut telah dilakukan penahanan antara lain Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Sonny Firdaus, Muslim Simbolon, Helmiati, Musto-fawiyah, Tiaisah Ritonga, Ari-finNainggolan, Elezaro Duha, Tahan Manahan Pangabean, Passiruddin Daulay, Biller Pasaribu, John Hugo Silalahi, Richard Eddy Marsaut, Syafrida Fitrie, Restu Kurniawan Sarumaha, Musdalifah. Rah-mianna Delima Pulungan, dan Abdul Hasan Maturidi.

Sebelumnya, KPK pada 3 April 2018 telah mengumumkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau

2014-2019. Ke-38 anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan-/atau 2014-2019 tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Puji Nugroho.

Pertama, terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Provinsi Sumut. Kedua, persetujuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumut. Ketiga terkait pengesahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumut. Terakhir, terkaitpenolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015.

KPK mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa 38 tersangka itu diduga menerima "fee" masing-masing antara Rp300 sampai Rp350 juta dari Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut

Atas perbuatannya, 38 tersangka tersebut disangka-kan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ko-rupsijopasal 64 ayatl dan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Ke-38 orang tersangka itu adalah Rijal Sirait Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M Yusuf Siregar, Muhammad Faisal, DTM Abdul Hasan Maturidi, Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut lingga, Syafrida Fitrie, Rahmianna Delima Pulungan.

Selanjutnya Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Mumi Elieser Verawati Munthe, Dermawan Sembiring, Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan Sarumaha

ant







Original Post

Mantan Pit Kadis PUPR Diminta Sediakan Uang Saku Perjalanan Ke AS

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-9-25


Mantan Pit Kadis PUPR Diminta Sediakan Uang Saku Perjalanan Ke AS

ARFAN, mantan Pelaksana Tugas (Pil) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi diminta menyediakan uang saku untuk perjalanan GubernurZumi Zola ke Amerika. Uang yang diminta 35 ribu dolar Amerika (AS).

Permintaan disampaikan Asrul Pandapotan Sihotang, kawan karib Zumi Zola. Arfan mengumpulkan uang itu dari pengusaha rekanan Dinas PUPR.

"Saat itu Pak Asrul bilang. "Pak Arfan, kita enggak punya uang. Tolong carikan uang untuk Pak Gubernur mau ke Amerika," Arfan menirukan permintaan Asrul. Arfan menjadi saksi sidang perkara konipsi Zumi Zola di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Arfan menuturkan hanya bisa menyediakan 30 ribu dolar AS. "Saya ngasih uang 30 ribu dolar AS. sekitar 400 juta ke Pak Asrul," katanya.

Jaksa meminta penegasan kesaksian Arfan. "Akhirnya uang dikasihkan?" tanya jaksa. "Dikasihkan.Pak," jawab Arfan.

Arfan menjelaskan alasannya menuruti kemauan Zumi Zola dan Asrul. Sebelum ditunjuk sebagai Pit Kepala Dinas PUPR, Arfan menjabat Kepala Bidang Bina Marga.

Sebelum Arfan direkomendasikan menjadi Pit

Kepala Dinas PUPR, Asrul memberikan doktrin agar Arfan mencari uang untuk keperluan Zumi Zola.

Setelah menjabat Pit Kepala Dinas PUPR, Arfan beberapa kali menyanggupi permintaan menyediakan uang untuk Zumi Zola. Termasuk permintaan uang saku untuk ke Amerika. "Uangnya dari pemborong," sebut Arfan.

Dalam surat dakwaan perkara Zumi Zola, disebutkan Arfan

mendapatkan uang itu Joe Fandy Yoesman alias Asiang. Uang itu untuk kebutuhan Zumi Zola di Amerika dan membeli oleh-oleh. Arfan menyerahkan uang kepada Asrul di The Cafe Hotel Mulia Jakarta.

Uang saku lawatan ke luar negeri hanya sebagian kecil fulus yang diraup Zumi Zola selama dua tahun menjabat Gubernur Jambi. Jaksa KPK mendakwa Zumi Zola menerima uang mencapai Rp44 miliar dan mobil Toyota Alphard.

Uang yang diterima dari Arfan berjumlah Rp3,068 miliar. 30 ribu dolar AS dan 100 ribu dolar Singapura.

Selain didakwa menerima gratitikasi, Zumi Zola juga terlibat penyuapan terhadap DPRD Provinsi Jambi untuk pengesahan APBD 2017 dan 2018.

byu







Original Post

Mantan Bupati Subang Divonis 6 Tahun Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-9-25


Mantan Bupati Subang Divonis 6 Tahun Penjara

PENGADILAN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung menjatuhkan vonis 65 tahun penjara kepada Imas Aryumningsih. Mantan Bupati Subang itu terbukti menerima suap dalam pengurusan izin prinsip dan lokasi.

Imas juga dihukum membayar denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp410 juta subsider I tahun kurungan.

"Menyatakan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama." ketua majelis hakim Dahmiwirda membacakan amar putusan.

Menurut majelis hakim, perbuatan Imas memenuhi unsur dakwaan Pasal 12 huruf a HU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat I ke-1 KUHP.

Selama pembacaan dakwaan. Imas tampak tertunduk. Sesekali dia menyeka wajahnya dengan tisu. Imas dan penasihat hukumnya menyatakan pikir-pikir atas vonis hakim.

"Masih terlalu tinggi," kata Alex Edward, penasihat hukum Imas usai sidang. Pihaknya punya waktu7 hari untuk mempertimbangkan putusan hakim dan menyatakan sikap.

Alex bersikukuh Imas tak menerima langsung uang

dari pengurusan izin lokasi dua perusahaan. "Yang terima bawahannya dan dibagi-bagi," sebutnya.

Jaksa KPK juga menyatakan pikir-pikir atas putusan hakim. Pasalnya, tak semua tuntutan jaksa dikabulkan. Sebelumnya, jaksa menuntut Imas dihukum 8 tahun penjara, denda Rp500 juta dan membayar uang pengganti Rp410 juta.

Hakim hanya mengabulkan tuntutan denda dan uang pengganti. Sementara mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijalani Imas, hakim punya pertimbangan sendiri.

Dalam perkara ini. Imas didakwa menerima suap dari terkait pengurusan izin prinsip dan lokasi PT Pura Bjnaka Mandiri dan PT Alfa Sentra Property. . Awalnya, Puspa Sukrina alias Asun meminta tolong Miftahudin untuk mengurus izin kedua perusahaanya. Ia menyedia mengeluarkan uang Rp 1,7 miliar.

Miftahudin berhubungan dengan Data. Kepada Data, Miftahuddin menawarkan uang Rp 1,5 miliar untuk pengurusan izin prinsip dan lokasi.

Data lalu mempertemukan Mifathudin dengan Imasosaat itu masih Wakil Bupati Subang. Alhasil. Imas bersedia membantu penerbitan izin.

Byu







Original Post

PEGANG PULPEN

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-9-25


PEGANG PULPEN

Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola mencatat keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat menjalani sidang lanjutan perkara suap dan gratifikasi. di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, kemarin.

AWTARAFOTO/lndnarto Eko Suwarso/AWM/16







Original Post

Berkas Kasus Nur Mahmudi Dilimpahkan ke Kejari Depok

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 10
2018-9-25


Berkas Kasus Nur Mahmudi Dilimpahkan ke Kejari Depok

DEPOK - Berkas kasus korupsi mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail (NMI) dan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Harry Prihanto (HP) telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok, Jumat (21/9).

Kapolresta Depok Kombes Pol Didik Sugiarto membenarkan pihaknya telah melimpahkan berkas korupsi proyek pengadaan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka, Kelurahan Su-kamaju Baru, Kecamatan Tapos. Namun, Didik belum mau banyak berkomentar karena berkas tersebut masih dalam pemeriksaan jaksa.

"Berkas korupsi Nur Mamudi dan Harry Prihanto tahap pertama telah dilimpahkan. Berkas perkara tersebut saat ini sedang diteliti oleh jaksa, jika nanti jaksa menyatakan P-21 barang bukti dan tersangka kami limpahkan," singkat Didik di Depok, Jawa Barat, Senin (24/9).

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasiepidsus) Kejari Depok, Daniel de Rozari, membenarkan pihaknya sudah menerima pelimpahan berkas tersebut Jumat lalu.

"Berkas kasus dugaan korupsi Jalan Nangka, Tapos, dengan tersangka Mantan Wali Kota Depok NMI dan mantan Sekda Depok HP sudah dilimpahkan kepada kami, Jumat (21/9). Saat ini

berkas masih kami teliti." kata Daniel di Depok, Jawa Barat, Senin (24/9).

Penyerahan pelimpahan berkas tahap pertama tersebut, lanjut Daniel, dilakukan tim Tipikor Polres Depok kepada Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Depok. Sesuai alur, kata Daniel, berkas perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) ditangani tim Pidsus Kejari Depok.

Tim kami saat ini tengah mempelajari berkas tersebut untuk melihat kelengkapan berkas dan proses selanjutnya," tutur Daniel.

Menurut dia, pihaknya memiliki waktu 14 hari untuk meneliti dan mempelajari berkas.

Seperti diketahui NMI dan HP diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka yang berlokasi di Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat pada APBD 2015. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Depok sejak 20 Agustus 2018.

Melalui proses audit yang dilakukan BPKP Provinsi Jawa Barat ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rpl0,7 Miliar.

Polresta Depok telah melakukan pemeriksaan kepada keduanya pada Rabu (12/9) dan Kamis (13/9). Baik NMI dan HP juga dipastikan telah dicekal keluar negeri.

(bl/sp)







Original Post

6,5 Tahun Penjara untuk Imas

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 5
2018-9-25


6,5 Tahun Penjara untuk Imas

Lebih Rendah 1,5 Tahun dari Tuntutan Jaksa

BANDUNG, (PR).

Mantan Bupati Subang Imas

Aryumningsih divonis 6,5 tahun

penjara. Selain itu, Imas juga

dikenakan denda Rp 500 juta,

subsider kurungan 3 bulan. Vonis itu

lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK

yaitu 8 tahun penjara.

Demikian terungkap dalam sidang vonis kasus suap perizinan di Subang dengan terdakwa mantan Bupati Subang Imas Aryumningsih di Pengadilan Tipikor Bandung Jalan RE Martadinata Kota Bandung, Senin (24/9/2018).

Dalam putusannya, ketua majelis

hakim Dahmiwirda menyatakan bahwa Imas terbukti bersalah secara sah serta meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan. Itu semua diatur dalam dakwaan alternatif pertama yakni Pasal 12 huruf a UU Tindak Pidana Korupsi.

"Menjatuhkan hukuman 6 tahun dan 6 bulan, denda Rp 500 juta, subsider kurungan 3 bulan," katanya.

Selain hukuman badan, Imas juga diharuskan membayar uang pengganti Rp 410 juta. Jika setelah satu bulan keputusan tidak sanggup membayar, diganti dengan disitanya harta benda terdakwa, atau diganti kurungan penjara selama satu tahun.

Sebelum membacakan putusannya, majelis hakim juga menyebutkan hal yang memberatkan dan me-

ringankan. Yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Yang meringankan, terdakwa sopan, belum pernah dihukum, punya tanggungan keluarga, sudah lanjut usia, dan sering sakit.

Atas putusan tersebut, baik terdakwa maupun tim jaksa sama-sama mengambil sikap pikir-pikir.

Seusai sidang, anggota tim kuasa hukum Imas Aryumningsih, Alex Edward, menganggap vonis 6,5 tahun terhadap kliennya masih terlalu tinggi karena dari data fakta yang terungkap di persidangan, kliennya sama kali tidak menerima.

"Yang terima rata-rata bawahannya dan dibagi-bagi," ujar Alex Edward.

Penyuap Imas

Masih kasus yang sama dalam sidang terpisah, jaksa KPK Yadyn mendakwa pengusaha besar yang investasi di Subang, Puspa Sukrisna alias Ko Asun, telah menyuap Bupati Subang saat itu, Imas Aryumningsih. Akibat perbuatannya, Ko Asun terancam hukuman 5 tahun penjara.

Yadyn menyatakan, uang suap seluruhnya Rp 1,2 miliar untuk Imas Aryumningsih (tervonis 6,5 tahun), Asep Santika (tervonis 5 tahun), dan Darta (tervonis 5 tahun) melalui Mif-tahudin yang telah divonis 2 tahun.

Disebutkan, uang senilai Rp 1,2 miliar itu digelontorkan untuk Asep Santika Rp 40 juta, Darta Rp 824 juta, Imas senilai Rp 300 juta, fasilitas kampanye, dan uang tunai Rp 110 juta.

(Yedi Supriadi)







Original Post

Menembus Pasar Global dengan Standar Internasional

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-9-25


Menembus Pasar Global dengan Standar Internasional

JAKARTA - Salah satu proses yang harus dilalui dalam persidangan perdata adalah mediasi antarpihak yang bersengketa. Kehadiran mediator menjadi sangat penting.

Jasa mediator ini sebenarnya sudah dimanfaatkan sejak masa krisis moneter 1998, ketika banyak korporasi besar dirundung kredit macet.

Bisnis berkesempatan mewawancarai Fahmi Shahab, pendiri The Indonesian Mediation Center, terkait dengan pengalamannya sebagai mediator. Berikut petikan wawancaranya

Bisakah diceritakan baqaimana peran mediator saat krisis 1998 itu terjadi?

Keadaan ekonomi saat itu sedang anjlok, banyak perusahaan yang memiliki utang menggunakan mata uang asing karena adanya perubahan kurs rupiah. Pemerintah kemudian membentuk The Jakarta Initiative Task Force (JITF) sebagai lembaga mediasi ad hoc untuk membantu merestrukturisasi utang perusahaan.

Kami kala itu membantu korporasi untuk memediasi dari utang macet menjadi tidak macet, mereka bisa membayar lagi. Ada pula utang dengan jangka waktu yang sudah habis bisa diperpanjang. Dua kali JITF diperpanjang, kami ketika itu menangani hampir

US$20,5 miliar utang korporasi dari 96 grup perusahaan besar, ada juga dari pelaku usaha kecil dan menengah. Apa yanq terjadi setelah itu?

Kami mencapai tingkat kesuksesan sampai berakhir masa kerja JITF pada 2003 sebesar 76%. Kala itu bisa mencapai 76% adalah rata-rata keberhasilan sebuah peran mediasi karena rerata penyelesaian mediasi sebesar 60%-80%.

Setelah sukses dan tidak diperpanjang lagi karena sebuah lembaga ad hoc. Oleh karena itu, didirikanlah Pusat Mediasi Nasional (PMN/The Indonesian Mediation Center) pada 2003. Semua sektor bisa dimediasi di PMN. Mahkamah Agung telah memberikan akreditasi dengan Surat Keputusan (SK) RI No. 136/KMA/SK/VIII/2016.

Apa yang dikerjakan oleh PMN?

Kami memberikan pelatihan mediator kepada siapa saja, mulai dari pengacara, hakim pengadilan tingkat pertama. Kalau sudah memiliki sertifikat maka dia bisa mendaftarkan namanya di pengadilan tingkat pertama seluruh Indonesia.

Total mediator bersertifikat PMN mencapai 1.600 orang, terdiri dari hakim, pengacara, anggota Dewan Pers, pegawai pemerintahan, pekerja NGO (Non-Government Organization), perusahaan swasta seperti asosiasi kelapa sawit. Banyak sekali stakeholder yang terlibat.

Bagi yang lulus memperoleh sertifikat sebagai mediator dari PMN. Dengan standar itu user tidak kecewa.

Apakah PMN juga terhubung dengan lembaga serupa dari negara lain?

Sejak 2007, PMN termasuk yang mendirikan Asian Mediation Association (AMA). Lembaga ini bersinergi dengan.lembaga-lembaga mediasi lainnya se-Asia. Dengan forum ini, kami berbagi pengalaman dan kapasitas. Harapannya ke depan, di antara anggota AMA ini dipercaya sebagai lembaga-lembaga mediasi yang menyiapkan pelatihan terbaik.

Anggota AMA ada 14 lembaga dari 11 negara yang terdiri dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Hong Kong (5 pendiri), Thailand, India, Mongolia, Jepang, China dan Korea Selatan.

Pada 2018-2019, Indonesia menjadi tuan rumah konferensi AMA. Kebutuhannya, adalah untuk meningkatkan kapasitas dan jaringan mediator di kawasan Asia.

Di Indonesia memang belum ada peraturan perundang-undangan tentang mediasi. Namun, dengan adanya peraturan MA itu, sebuah perkembangan yang bagus.

Bagaimana target ke depannya?

Kami berharap Indonesia bisa bersaing dan terpacu meningkatkan kapasitas yang memiliki SDM mediator terbaik di antara negara-negara lainnya. Kami mempunyai pandangan positif bahwa ada negara lain yang lebih maju telah memiliki peraturan atau dukungan terhadap peran mediator.

Selain itu, banyak penyelesaian sengketa itu lari ke negara tetangga, maka kita harusnya introspeksi diri bahwa standar yang dimiliki belum cukup diterima.

Oleh karena itu, kami ingin menjawab standar supaya diterima di pasar global karena kita bisa dan kami ingin lebih dari itu.

yanuarius viodeogo




Original Post

MENDENGARKAN SAKSI

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 12
2018-9-25


MENDENGARKAN SAKSI

Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola mendengarkan keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat menjalani sidang lanjutan perkara suap dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (24/9). JPU KPK menghadirkan enam orang saksi dari unsur PNS Pemprov Jambi dan saksi dari Sekretariat DPRD Provinsi Jambi terkait perkara suap pengesahan APBD-P 2017-2018 serta gratifikasi senilai Rp 40,44 miliar dan US$ 177.300 dari rekanan penggarap proyek di Pemprov Jambi untuk terdakwa Zumi Zola.

Antara/indrianto Eko Suwarso







Original Post

Kejagung Tahan Mantan Dirut Pertamina

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-9-25


Kejagung Tahan Mantan Dirut Pertamina

Oleh Imam Suhartadi

JAKARTA - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) menahan mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Galaila Agustiawan, tersangka dugaan korupsi investasi perusahaan tersebut di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009, setelah menjalani pemeriksaan sejak Senin (24/9) pagi.

Karen resmi ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 24 September sampai 13 Oktober 2018 di Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu Jakarta Timur.

"Kerugian negara berdasarkan hasil penghitungan akuntan publik diperkirakan mencapai Rp568 miliar," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung M Rum di Jakarta. Senin (24/9).

Karen Galaila ditetapkan sebagai tersangka melalui Surat Perintah Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor Tap-13/F.2/ Fd.1/03/2018 tanggal 22 Maret 2018 dan pencekalannya berlangsung selama enam bulan, yang berarti akan berakhir pada September 2018.

Selain Karen, Kejaksaan juga menetapkan status tersangka kepada Chief Legal Councel and Compliance PT Pertamina Genades Panjaitan, mantan Direktur Keuangan PT Pertamina Frederik Siahaan, dan mantan Manager MA Direktorat Hulu PT Pertamina Bayu Kristanto.

Menurutnya, para tersangka terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

"Dalam pelaksanaanya ditemui adanya dugaan penyimpangan dalam pengusulan investasi yang tidak sesuai dengan pedoman investasi dalam pengambUan keputusan," kata Rum.

Karen Agustiawan yang menggunakan rompi merah muda bertuliskan Kejaksaan Agung dibawa menggunakan mobil tahanan menuju Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pondok Bambu, Jakarta Timur untuk menjalani penahanan selama 20 hari ke depan terhitung dari 24 September 2018.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Warih Sadono membenarkan pemeriksaan terhadap Karen Galaila Agustiawan. "Ya benar diperiksa," ucapnya.

Kasus itu berawal pada 2009 PT Pertamina (Persero) melakukan kegiatan akuisisi (Investasi Non-Rutin) berupa pembelian sebagian aset (Interest Participating/ IP) milik ROC OD Company Ltd di lapangan Basker Manta Gummy (BMG) Australia berdasarkan "Agreement for Sale and Purchase-BMG Project" tanggal 27 Mei 2009.

Dalam pelaksanaanya ditemui adanya dugaan penyimpangan dalam pengusulan investasi yang tidak sesuai dengan Pedoman Investasi dalam pengambilan keputusan investasi tanpa adanya Feasibility Study (Kajian Kelayakan), berupa kajian secara

lengkap (akhir) atau "Final Due Dilligence" atau tanpa adanya persetujuan dari Dewan Komisaris.

Hal itu mengakibatkan peruntukan dan penggunaan dana sejumlah 31.492.851 dolar AS serta biaya-biaya yang timbul lainnya (cash call) sejumlah 26.808.244 dolar AS tidak memberikan manfaat ataupun keuntungan kepada PT. Pertamina (Persero) dalam rangka penambahan cadangan dan produksi minyak Nasional yang mengakibatkan adanya Kerugian Keuangan Negara cq. PT. Pertamina (Persero) sebesar US$ 31.492.851 dan AUS$ 26.808.244 atau setara dengan Rp568.066.000.000 sebagaimana perhitungan Akuntan Publik.

Jalankan Prosedur

Mantan Direktur PT Pertamina (Persero) Karen Galaila Agustiawan mengaku dirinya hanya menjalankan prosedur dalam investasi perusahaan tersebut di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009.

"Saya sebagai Dirut Pertamina saat itu sudah menjalani tugas mengikuti prosedur," katanya menjelang dibawa ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pondok Bambu, Jakarta Timur, Senin (24/9).

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Adi Toegarisman menjelaskan, penahanan Karen dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian proses penyidikan dan pemeriksaan.

"Selama proses pemeriksaan penyidik berpendapat diperlukan tindakan paksa yaitu penahanan. Maksud tujuan karena sudah memenuhi syarat objektivitas dan subjektivitas dan agar perkara cepat selesai,* kata Adi.

Karen telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Kejaksaan Agung sejak 22 Maret 2018. Namun sejak saat itu, Karen belum pernah diperiksa kembali sebagai tersangka oleh tim penyidik.

Karen hadir memenuhi panggilan tim penyidik sekitar

pukul 09.00 WIB dan menjalani pemeriksaan pada Senin (24/9). Sebelumnya, yang bersangkutan tidak hadir dua kali panggilan pemeriksaan sebagai tersangka.

Adi menyebutkan investasi Pertamina di BMG itu telah merugikan negara atau pembelian tetapi tidak membawa hasil.

"Rangkaian peristiwa hukumnya tidak saya jelaskan secara detail, tetapi yang pastinya itu tidak berjalan tanpa adanya penelitian dan persetujuan dewan komisaris, itu tidak dDakukan," katanya.

Ia menjelaskan, PT Pertamina melakukan langkah akuisisi atau investasi yang berada di BMG Australia dengan penawaran investasi berdasarkan dari ROC Oil Company Ltd. di lapangan Basker Manta Gummy (BMG) Australia yang seharusnya diproses berdasarkan ketentuan Pertamina dengan penelitian apakah layak dilakukan investasi.

"Sebetulnya sudah dibentuk tim peneliti itu. Namun, ketika proses transaksi, tetap berjalan," katanya.

Ia menjelaskan, pintu masuknya investasi Pertamina ada pada direktur hulu yang waktu itu dilakukan oleh tersangka lainnya.

"Proses ini tanpa hasil penelitian dan tanpa ada penilaian risiko, dan itu tetap berjalan dan akhirnya disetujui dan dilaksanakan investasi ini oleh direktur utama yaitu saudara Karen yang kami lakukan penahanan sore ini. Untuk selanjutnya kami akan menyelesaikan berkas ini dan melakukan pelimpahan untuk tindak lanjut diserahkan ke pengadilan," katanya.

JAM Pidsus menyatakan bahwa Karen Agustiawan ditahan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur selama 20 hari ke depan terhitung dari 24 September 2018.

"Diperlukan tindakan upaya paksa untuk penahanan, yang jelas maksud dan tujuannya sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif. Penahanan ini berdasarkan usulan dari tim penyidik," katanya.

(b1)/ Imam Suhartadi







Original Post

Tersangka Penyuap Bupati Lampung Selatan Segera Disidang

Media Online KOMPAS.com
2018-09-25


JAKARTA, - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) melimpahkan berkas perkara tersangka pemilik CV 9 Naga, Gilang Ramadhan ke tingkat penuntutan.

Gilang merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintahan KabupatenLampung Selatan Tahun Anggaran 2018.

"Penyidik melakukan pelimpahan tanggung jawab terkait barang bukti dan tersangka GR kepada penuntut umum," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/9/2018).

Baca juga:

Sidang rencananya digelar di Pengadilan Tipikor Lampung.

Menurut Febri, KPK telah memeriksa sekitar 55 saksi untuk Gilang. Adapun unsur saksi yang dilibatkan seperti sejumlah pejabat dan PNS di Kabupaten Lampung Selatan, Ketua DPRD Lampung Selatan, advokat, pegawai CV 9 Naga, dan swasta lainnya.

Sementara Gilang sudah diperiksa sebagai tersangka sebanyak dua kali.

Baca juga:

Dalam kasus ini, Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan, anggota DPRD Provinsi Lampung Agus Bhakti Nugroho, dan Kepala Dinas PUPR Lampung Selatan Anjar Asmara diduga menerima suap Rp 600 juta dari pemilik CV 9 Naga, Gilang Ramadhan.

Uang itu terkait penunjukan Gilang sebagai pelaksana proyek.

Menurut KPK, atas arahan Zainudin, Agus Bhakti mengatur proses lelang, sehingga Gilang mendapatkan 15 proyek pada tahun 2018.

http://nasional.kompas.com/read/2018/09/25/06113511/tersangka-penyuap-bupati-lampung-selatan-segera-disidang




Original Post

Syafruddin tak Terima Vonis Hakim

Media Online Metro TV News
2018-09-25


Jakarta: Terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung tak menerima putusan 13 tahun penjara yang dijatuhi oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Syafruddin berencana mengajukan banding.

Syafruddin beralasan, pengajuan banding ini didasari oleh pihaknya yang merasa tidak ada keadilan dalam perkara ini. Hingga divonis bersalah, Syafruddin merasa tak pernah melakukan perbuatan seperti apa yang didakwakan jaksa kepadanya.



"Satu hari pun saya dihukum, kami akan melawan, dan kami menolak, Yang Mulia. Dan kami meminta kepada tim penasihat hukum kami, saat ini juga, setelah selesai ini kami minta untuk segera mendaftarkan untuk kita melakukan banding," ungkap Syafruddin usai pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 24 September 2018.

Syafruddin merasa sedih atas putusan tersebut. Menurutnya, ada kepastian hukum yang telah dinodai terkait kasus yang menyeretnya.

Ia bersikeras, penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) bukan atas inisiatifnya. Kata dia, penerbitan SKL dilaksanakan atas instruksi presiden dan keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK).

Baca juga: Penghapusan Utang BDNI Disebut Tidak Disetujui Presiden

Tidak hanya itu, menurut dia, pada 2008, pemerintah juga telah menyampaikan ke DPR ihwal penyelesaian utang BDNI dan menyatakan masalah ini sudah selesai. Oleh sebab itu, Syafruddin menilai, ada penegakan hukum yang tak dijalankan secara arif dan bijaksana.

"Masalahnya penegakan hukum tak secara arif disamakan dengan masalah keadilan kepastian dan kemanfaatan. Saya kira ini luar biasa dampaknya," tuturnya.

Syafruddin juga tak khawatir jika dalam proses banding, hukumannya malah diperberat. Menurutnya, ini adalah jalan yang ia tempuh untuk mencari keadilan.

"Saya mencari keadilan, saya bukan mencari keringanan hukuman. Saya katakan tadi, satu detik dihukum saya akan banding. Ini masalah keadilan yang saya cari dalam berbangsa dan bernegara," tuturnya.

Sementara itu, atas putusan hakim, jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku belum mengambil keputusan. Jaksa akan mengambil waktu satu minggu untuk pikir-pikir langkah hukum selanjutnya.

Baca juga: Syafruddin Arsyad Temenggung Divonis 13 Tahun Penjara

Syafruddin sebelumnya divonis hukuman 13 tahun penjara. Ia juga diwajibkan membayar denda Rp700 juta subsider tiga bulan kurungan.

Vonis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa menuntut Syafruddin dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subisder enam bulan kurungan.

Syafruddin terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (HUS)

http://news.metrotvnews.com/hukum/yNLdw5PN-syafruddin-tak-terima-vonis-hakim




Original Post

Petani Dikriminalisasi Perusahaan Sawit Nih

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2018-9-25


Petani Dikriminalisasi Perusahaan Sawit Nih

PEMERINTAH segera menuntaskan konflik-konflik petani dan perkebunan sawit. Hal ini terkait pasca dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) no. 8 tahun 2018. Yakni tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit

Salah satu kasus yang cukup pelik adalah kasus yang terjadi di Polanto Jaya, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Warga setempat yang awalnya hidup dari bertanam kakao, malah dipaksa beralih menanam sawit. Tak hanya itu, lahan milik warga malah diklaim sebagai milik perkebunan.

Manager Kajian Hukum Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tengah. Mohammad Hasan menuturkan, kasus di Polanto Jaya bermula ketika tahun 2002 petani dipaksa perusahaan untuk menanam sawit. Awalnya petani menanam kakao dan palawija.

"Karena tekanan perusahaan, kini hampir 90 persen warga Polanto Jaya menjadi petani sawit." katanya di Kantor Walhi Nasional, Jalan Tegalparang Utara, Jakarta.

Kasus itu kian membesar lantaran perusahaan mengklaim lahan yang sudah ditempati warga selama turun-turun. Bahkan warga yang mempertahankan lahannya dikriminalisasi dengan tuduhan melakukan pencurian dan pengrusakan.

"Perkebunan sawit ini bir- kann) a meningkatkan ekonomi, tapi malah tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, maka dari itu Inpres no. 8 tahun 2018 ini baik untuk menata ulang perkebunan sawit." ujarnya.

Pihaknya menantikan apakah Inpres itu dapat menye-lesaikan masalaah yang terjadi. Terlebih pada perusahaan perkebunan kelapa sawit, baik yang terindikasi maupun telah melakukan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Hingga Kepala Daerah dan Kepolisian apakah akan tunduk dan patuh

menjalankan Inpres ini.

Jufri, warga Desa Polanto Jaya, menceritakan pada 2002-2004 tananam kakao milik warga ditebang oleh pihak perusahaan yang dilindungi oleh aparat kepolisian. "Surat-surat tanah dirobek sama oknum aparat, kami minta ganti tapi digan-tinya semau perusahaan," ungkapnya.

Jika kakao ditanam di lahan yang bersertifikat maka ganti ruginya mencapai Rp3,5 juta per hektar, sementara kakao yang ditanam di lahan tanpa sertifikat ganti ruginya hanya Rpl juta. Tak hanya itu, warga yang mempertahankan tanaman kakao miliknya malah ditangkap lalu diborgol serta diangkut ke mobil polisi.

Jufri dan warga lainnya sudah mengadu ke Mabes Polri dan Komnas HAM, tapi tidak ada kejelasan laporannya. Ditengah situasi tersebut warga Polanto Jaya terpaksa beralih menjadi petani sawit. Namun kondisi tidak jauh berbeda.

Pada Oktober 2017, Jufri dan beberapa warga memanen sawit di lahan miliknya. Pihak perusahaan malah melaporkan kejadian ini ke polisi dengan tuduhan pencurian dan pengrusakan. Pada 24 April 2018 Jufri dan 3 warga lainnya divonis 4-5 bulan penjara.

Baru keluar dari penjara pun Jufri berpeluang masuk penjara lagi. Penyebabnya, jaksa penuntut umum melakukan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Sementara pengadilan tinggi mengabulkan banding tersebut. Para warga merasa keadilan susah didapal, apalagi mereka cuma petani kecil.

"Sawit kita dibeli sangat rendah, hanya Rp725 per kilogram, sementara harga yang dijual oleh perusahaan tidakpernah dipaparkan Ve masyarakat," katanya.

Posisi warga juga terjepit karena di lokasi tersebut mereka hanya bisa menjual panen sawit ke perusahaan yang menguasai lahan mereka.

osp







Original Post

Oalaah, Buni Yani Cari Beking?

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 12
2018-9-25


Oalaah, Buni Yani Cari Beking?

Teka-teki tujuan Buni Yani mendukung pasangan capres Prabowo Subianto-San- diaga Uno akhirnya terjawab. Terpidana kasus penggugat) video pidato Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ini ingin bebas dari penjara. Netizen pun beragam komentar.

PENGAKUAN jujur itu diungkapkan Buni Yani seusai melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon.di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin. "Pak Prabowo harus menang, kalau nggak nanti saya masuk penjara 1,5 tahun. Justru itu yang saya lawan," ujar Buni Yani.

Menurutnya, kepemimpinan Jokowi saat ini sangat tidak adil dan zalim kepada masyarakatnya sendiri, sehingga perlu untuk dikalahkan. Salah satu yang menjadi korban dari kezaliman pemerintahan saat ini adalah dirinya.

"Untuk melawan Jokowi, saya harus bergabung ke Pak Prabowo. Karena saya dikrimi-nalisasi," kata Buni.

Untuk diketahui, Buni Yani dihukum pidana penjara 1 tahun 6 bulan karena terbukti melanggar Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hakim menyebut Buni terbukti mengunggah video berdurasi 30 detik berisi potongan pidato Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan tambahan caption, sedangkan video asli dari pidato Ahok berdurasi 1 jam 48 menit 33 detik.

Buni Yani menampik anggapan kasusnya yang saat ini tengah dalam proses di Mahkamah Agung akan menjadi citra buruk bagi Prabowo-Sandiaga. Menurutnya, kasus itu justru membawa dampak positif bagi capres-cawapres yang diusung Gerindra-PKS-PAN-Demokrat itu.

"Karena saya ini korban kriminalisasi, memperkuat tim Pak Prabowo untuk mengatakan bahwa tim ini adalah tim yang berjuang untuk demokrasi dan keadilan. Pihak sana sih pasti ngomongnya yang jelek-jelek. Anda kalau dengar "cebong" sih begitu ngomongnya. Jadi jangan dengar, mereka buzzer gitu lho," tuturnya.

Terkait posisinya di tim pemenangan Prabowo-Sandi, Buni Yani mengakudipercaya sebagai salah satu tim media. "Saya di tim media," ujarnya.

Pengakuan jujur Buni Yani menyulut komentar negatif warganet. Bahkan, Didik

Sudarmadi mengatakan,pernyataan Buni Yani mengindikasikan hukum di Indonesia bisa dipermainkan dengan seenaknya.

"Waduh. Hukum kok kayak mainan. Wong nyatanya sudah divonis kok. Koar. koar. Jadi orang yang sportif saja. Kan enak." kritik dia.

Komentar dengan nada kritikan disampaikan SEJUTA CARA. Menurut dia, jika Buni Yani memilih Prabowo biar tidak dipenjara, lalu Riziek pilih Prabowo biar ga dipenjara, berarti hukum ada di tangan penguasa lagi dong? "Kayak zamannya siapa ya? Sembarangan ngomong bisa ilang, inget jamannya toh?," katanya.

Bu Cha menilai senada. Pernyataan Buni Yani, kata dia. sangat bahaya untuk kelangsungan demokrasi. Hukum tidak boleh dibarter dengan politik.

Berikutnya, Litostrotos menegaskan. walaupun nantinya Prabowo menang dan menjadi presiden, tidak boleh melakukan intervensi terhadap proses hukum.

"Loh emang kalau Prabowo jadi Presiden bisa intervensi pengadilan? Buni jangan mau diboongin," katanya diiyakan Zainal Arifin. "Bukti kalau Prabowo suka intervensi pengadilan."

Setali tiga uang, Indo88 menilai pernyataan Buni Yani aneh, seolah-olah hukum di Indonesia bisa dipermainkan penguasa. "Berarti hukum bisa dipermainkan. Tolong para pejabat hukum perhatikan ini. Miris hukum di Indonesia kalo gitu." katanya, ditimpali R. Wijaya Kusuma. "Niatnya udah jelek."

Sendirian lebih tajam diungkapkan Glen-nawa. Dia bilang, niat Buni Yani mendukung Prabowo karena ingin bebas sangat memprihatinkan.

"Wah, ketahuan ini orang, mengharapkan kekuasaan mengintervensi hukum, mentalnya sudah rusak." kecamnya.

Christina juga ikut menanggapi. Kata dia. kepentingan menang pilpres hanya untuk melakukan intervensi hukum sangat naif sekali. Bahkan, ia menilai situasi bisa gawat jika hukum bisa diintervensi. "Emang presiden

bisa intervensi hukum yg sudah di ketok di pengadilan?," ujar Boni.

Tak mau kalah.GintaAldamar menuturkan, pernyataan Buni Yani mengindikasikan jika capresnya bisa intervensi hukum. "Ga aneh lah gerombolan boSan ini selalu berusaha mencari celah hukum meskipun nanti terbukti bersalah." ucapnya.

Masih dengan nada negatif. Ruddy Hariyanto mengatakan,"Enak banget kalau hukum hanya untuk golongannya saja. Maka saya siap untuk memenangkan Jokowi biar hukum tetap bisa berjalan sesuai koridor hukum."

"Gawat nih. menurut Bunyani Prabowo berada di atas hukum, dia lebih tinggi dari hukum kedudukannya, kalo gitu gawat banget kalo Prabowo menang yeh. Bisa-bisa semua yang bermasalah minta tolong Prabowo trus bebas dari jerat hukum," tuding Pratolol.

Henry Wijaya menegasakan. sikap Buni Yani semakin jelas terlihat jika kubu sebelah bisa merusak tatanan hukum yang ada di Indonesia kalau sampai jadi presiden.

"Hancur sudah negeri ini, btw mantap pak Buni Yani terima kasih sudah bikin statement yang membuka segala sifat kebusukan Anda dan tim dari kubu sebelah. Youre the best pak, semoga sehat dan bisa menikmati bagaimana rasanya penjara."

"Ooaiahhhh.. Cari beking rupanya, proses hukum tidak ada kaitannya dengan dukung mendukung Capres-Cawapres, pengadilan yang berwenang adalah hakim yang mengadili, katanya lulus cumlaude kok memble pikirannya," tulis Bihal yang disambung Donald, rome. "Berarti kalau wowo jadi presiden, hukum tidak berlaku adil ya... Kroni-kroninya akan bebas." katanya.

"Kau berarti merusak Pamornya Pak Prabowo. Presiden tidak boleh mengintervensi hukum. Hukum harus adil bagi siapapun. Apalagi sudah diputuskan bersalah. Yah harus

di hukum. Jangan sakiti hati rakyat. Curi ayam saja masuk penjara," ucap Gunadi

Sementara, RAKYATJELATA99 mengatakan, walaupun Prabowo menang tidak bisa membatalkan putusan pengadijan. "Busetttt hebat bener dong cy innn kalau gitu. Btw kuda udah dikasih makan lommm ?."

Senada, gigigede menganggap tidak ada pengaruh kemenangan Prabowo dengan hukum yang ada. "Bos ente melanggar hukum. Kalau prabowo bisa buat anda bebas artinya dia melanggar konstitusi bisa dimakzulkan. pola pikir orde baru. Otak anda itu sudah usang," ditimpali Franky Anwarose.

"Berarti,Prabowo bisa mengintervensi hukum dong? Ogah dah." tuding dia.

Tedx mengakui pernyataan Buni Yani membuat masyarakat mengetahui belangnya tim pemenangan Prabowo. "Saya suka dengan pernyataan Buni Yani ini. Secara aturan siapapun yang bersalah ya harus dihukum. Memang kalau Prabowo Sandi menang, yang salah tidak dihukum? Sebuah sinyal bahwa nantinya eksekutif bisa intervensi yudikatif?."

Tetapi, sambung abrakadabra20 10 kalau memang benar Buni Yani bebas berarti Prabowo akan ikut campur masalah hukum.

Kendati banyak warganet yang mengkritik dan memberikan komentar yang negatif, masih ada netizen yang memberikan dukungan kepada Buni Yani yakni Wiseman yang memberikan dorongan dan supportnya. "Maju Pak.. Pantang mundur." dukungnya.

Dukungan berikutnya dilontarkan dari redder john. Dia menganggap sosok Buni Yani sebagai.figur yang jujur dan bertanggungjawab.

"Buni Yani memang satria dan jantan sekali sikapnya. Bukan pengecut nih orang," katanya.

REN







Original Post

Tuduhan Korupsi Dinilai Kurang Tepat

Media Cetak Jawa Pos Halaman 1
2018-9-25


Tuduhan Korupsi Dinilai Kurang Tepat

Kejagung Tahan Karen Agustiawan

JAKARTA Kejaksaan Agung akhirnya menahan mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Galaila Agustiawan. Kebijakan investasi Pertamina pada Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia yang dilakukan sembilan tahun lalu dinilai merugikan negara. Sebab, investasi itu merugi lantaran jumlah produksi minyaknya tak sesuai harapan.

Pertamina berharap Blok BMG bisa memproduksi 812 barel minyak per hari. Tapi, ternyata Blok BMG

hanya mampu menghasilkan minyak mentah 252 barel per hari. Pada 5 November 2010, Blok BMG ditutup setelah ROC Oil memutuskan menghentikan produksi minyak mentah. Alasannya, blok tersebut tidak ekonomis.

Menurut pakar hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Richo Andi Wibowo, bukti yang dipakai Kejagung untuk menjerat Karen dalam kasus dugaan korupsi kurang

" Tidak cukup untuk mengatakan dia korupsi. Tidak cukup untuk mengatakan Karen korupsi," ungkap Richo kepada Jawa Pos kemarin.

Richo menyatakan, dugaan korupsi tidak cukup disematkan ketika perusahaan yang dipimpin Karen berinvestasi dan hasil investasi tersebut tidak sesuai harapan atau hitungan awal. " Harus ada bukti yang kuat. Lebih dari sekadar minyaknya nggak seperti yang diestimasikan di awal," tegasnya. Lebih dari itu, kata Richo, dugaan korupsi bisa ditujukan kepada Karen apabila benar-benar ada uang mengalir ke kantong yang bersangkutan.

Kalaupun dinilai salah, menurut Richo, Karen harus diusut secara proporsional. "Kalau Karen kemudian mau dipermasalahkan dengan UU PT (Undang-Undang Perseroan Terbatas) bisa saja. Tapi, isunya bukan korupsi. Isunya, dia itu lalai, ada kecerobohan, dia melanggar prosedur," papar Richo. "ladi, maksud saya itu. Kalau (Karen) salah nggak apa-apa. Tapi, proporsional bilang salahnya," tambah dia.

Richo pun menuturkan, proses hukum terhadap Karen bisa jadi memunculkan ketakutan yang tidak perlu. Khususnya bagi BUMD dan BUMN yang ada Indonesia. "Karena takut keputusan (yang diambil) meng-

akibatkan kerugian negara dan kemudian dipandang melakukan korupsi," imbuhnya. Ketakutan tersebut mesti jadi pertimbangan. Sebab, BUMN maupun BUMD hadir untuk bergerak cepat.

Karen dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung sejak April 2018. Sebelum menahan Karen, Kejagung kemarin memeriksa yang bersangkutan di kantor mereka. "Dalam proses pemeriksaan, penyidik berpendapat diperlukan tindakan paksa berupa penahanan untuk mempercepat penanganan perkara ini," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Adi Toegarisman di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, kemarin.

Adi mengungkapkan, Karen ditahan di Rutan Pondok Bambu. Menurut dia, Karen diduga melakukan tindak pidana korupsi lantaran telah melakukan investasi yang tidak sesuai ketentuan. Sembilan tahun lalu. Tepatnya, pada 2009 Pertamina melalui anak usaha mereka, PT Pertamina Hulu Energi (PHE), melakukan investasi nonrutin dengan membeli 10 persen saham perusahaan asal Australia, ROC Oil Ltd. Tujuannya, mendapat hak menggarap Blok BMG. "Saat itu direktur hulunya ya Saudari tersangka ini (Karen)," terang Adi.

Sebelumnya, kata Adi, sudah dibentuk tim untuk meneliti risiko dan kelayakan dari inves-

tasi tersebut. Namun, saat penelitian belum tuntas, transaksi sudah berjalan. "Pembelian dilakukan tanpa due diligence final dan tidak ada persetujuan dari dewan komisaris," kata Adi. Lantas, ending-nya, sambung dia, blok tersebut terbukti tidak menghasilkan dan membuat Pertamina rugi.

Perempuan 59 tahun itu merupakan tersangka ketiga dalam kasus dugaan korupsi investasi Pertamina di Australia yang kemudian ditahan Kejagung. Sebelumnya, mereka menahan Bayu Kristanto, mantan manager merger dan investasi (M A) pada Direktorat Hulu Pertamina.

Selain itu, Frederik Siahaan, mantan direktur keuangan Pertamina, sudah menjadi tahanan Kajagung.

Perjanjian jual beli dengan ROC Oil diteken pada 27 Mei 2009 dengan nilai transaksi USD 31,9 juta. "Pertamina kemudian menanggung biaya-biaya yang timbul dari pengoperasian Blok BMG sebesar USD 26 juta.

Pertamina berharap Blok BMG bisa memproduksi minyak 812 barel per hari. Tapi, ternyata Blok BMG hanya mampu menghasilkan minyak mentah 252 barel perhari. Pada 5 November 2010, Blok BMG ditutup setelah ROC Oil memutuskan menghentikan produksi minyak mentah. Alasannya, blok itu tidak ekonomis.

(syn/tau/vir/c10/tom)







Original Post

Tuduhan Pelecehan Seksual Kedua Muncul

Media Cetak Jawa Pos Halaman 7
2018-9-25


Tuduhan Pelecehan Seksual Kedua Muncul

Senator Demokrat

Minta Pencalonan

Hakim Agung Ditunda

WASHINGTON Jalan Brett Kavanaugh menuju kursi hakim agung AS makin terjal. Beberapa hari sebelum bersaksi soal dugaan pelecehan seksual terhadap Christine Blasey Ford, tuduhan baru muncul.

Kali ini, Kavanaugh dituduh telanjang di hadapan Deborah Ramirez saat masih menjadi mahasiswa Yale University. Tuduhan tersebut dipublikasikan dalam majalah The New Yorker. Kisah itu terjadi saat keduanya mabuk di sebuah pesta asrama.

Menurut Ramirez, ketika itu seorang pria tiba-tiba membuka semua bajunya. Kavanaugh yang dicalonkan Presiden Donald Trump menggantikan Anthony Kennedy yang pensiun itu lalu mencoba untuk menyodorkan penis ke wajah Ramirez.

"Korban sebenarnya ragu karena ingatannya saat itu sedikit kabur. Tapi, setelah enam hari mempertimbangkan, dia merasa perlu menceritakan hal

ini," tulis The New Yorker.

Kavanaugh cepat-cepat membantah tuduhan kedua tersebut. Dia mengatakan, klaim Ramirez itu hanya buatan. Menurut dia, berita tersebut hanyalah upaya untuk menurunkan moralnya sebelum melanjutkan pencalonan hakim agung.

"Ini adalah kampanye untuk menodai nama saya. Sudah jelas dan simpel," ungkapnya seperti dikutip Reuters.

Teman-temannya yang menanggapi The New Yorker pun mengaku tak ingat dengan insiden itu. Mereka menyatakan bahwa Debbie, nama akrab Ramirez yang kini berusia 53 tahun, tak pernah bercerita tentang insiden tersebut. "Perilaku itu jauh dari karakter Brett" Begitu pernyataan tujuh teman Kavanaugh seperti dilansir USA Today.

Sebelum berita Ramirez muncul, Kavanaugh maupun GOP, sebutan Partai Republik, yang mendukungnya sedang bersiap untuk menghadapi Ford dalam sidang kesaksian Kamis nanti (27/9). Profesor psikologi di Palo Alto University, California, itu akhirnya menegaskan bersedia hadir.

Sejak kasus itu muncul, Ford sebenarnya bimbang untuk muncul. Dia sudah meminta FBI turun tangan menyelidiki kebenaran tuduhannya. Dia juga meminta Mark Judge, teman Kavanaugh, dipanggil dalam kesaksian itu. Tapi, semua permintaan tersebut ditolak pihak Republik.

Senator Dianne Feinstein, anggota komite hukum Partai Demokrat, meminta proses pencalonan Kavanaugh ditunda. Dia juga meminta Kepala Komite Senator Chuck Grassley untuk mengulang pengecekan latar belakang oleh FBI.

Juru Bicara Grassley, Taylor Foy, mengatakan, komite tentu akan mengecek tuduhan baru tersebut. Namun, dia juga menyebut bahwa hal itu hanyalah upaya putus asa Demokrat untuk mengulur pengesahan Kavanaugh.

(bil/c7/ttg)







Original Post

SKL Sjamsul Nursalim Dianggap Melawan Hukum

Media Cetak Jawa Pos Halaman 12
2018-9-25


SKL Sjamsul Nursalim Dianggap Melawan Hukum

Hakim Vonis Eks Ketua BPPN 13 Tahun

JAKARTA - Isi pleidoi (pembelaan) mantan Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung sia-sia. Dia tetap divonis bersalah atas kasus korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) BLBI. Putusan itu

dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (24/9).

Syafruddin pun dijatuhi hukuman 13 tahun penjara dan denda Rp 700 juta subsider 3 bulan kurungan. Hakim memvonis Syafruddin merugikan negara Rp 4,58 triliun.

Vonis itu lebih ringan daripada tuntutan jaksa KPK 15 tahun penjara.

Syafruddin dituntut lantaran mengeluarkan SKL kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) selaku obligor BLBI. Saat krisis moneter, BDN! yang dikuasai Sjamsul Nursalim merupakan salah satu bankyang dianggap tidak sehat. BDNI kemudian mendapat guyuran dana dengan penyelesaian kewajiban peme-

gang saham (PKPS) melalui pola perjanjian MSAA.

Hakim menilai Syafruddin tahu dan menyadari bahwa belum ada persetujuan presiden terkait usulan pengha-pusbukuan utang Sjamsul. Namun, Syafruddin tetap mengusulkan penghapusan utang unsustainable petambak plasma Rp 2,8 triliun itu.

"Perbuatan terdakwa menerbitkan surat pemenuhan kewajiban pemegang saham atau SKL sehingga hak tagih kepada Sjamsul Nursalim menjadi hilang sehingga kami berkesimpulan unsur secara melawan hukum telah terpenuhi dan dapat dibuktikan" papar hakim anggota Diah Siti Ba-sariah.

(tyo/cl0/agm)







Original Post

25-9-1957 9 Siswa ke Sekolah dengan Kawalan 1.000 Tentara Bersenjata

Media Online LIPUTAN 6
2018-09-25


Liputan6.com, Little Rock - Enam puluh sembilan tahun lalu, memiliki seorang presiden berkulit hitam seperti Barack Obama, mungkin tak ada dalam imaji warga Amerika Serikat. Yang terliar sekalipun.

Sembilan siswa kulit hitam bahkan harus dikawal 1.000 pasukan penerjun payung (paratrooper) dari 101st Airborne Division agar bisa masuk sekolah di Central High School di Little Rock, Arkansas yang mayoritas muridnya berkulit putih pada 25 September 1957.

Atas perintah Presiden Amerika Serikat, Dwight D Eisenhower para serdadu berdatangan ke sekolah tersebut pada malam sebelumnya, mengenakan pakaian tempur dan membawa senapan yang dilengkapi bayonet.

Para tentara mengambil alih pengamanan dari pihak kepolisian lokal, menyusul kekacauan yang terjadi selama tiga pekan lamanya.

Dengan pengawalan penuh itu, para siswa, yang terdiri atas enam perempuan dan tiga pria, akhirnya bisa berjalan menuju gedung sekolah.

Di luar pagar betis aparat, sekitar 1.500 warga kulit putih berdemonstrasi, tujuh di antara mereka ditahan.

Sementara itu, para siswa di dalam gedung sekolah mendapat peringatan dari Jenderal Edwin Anderson Walker bahwa siapapun yang menimbulkan gangguan terkait kedatangan sembilan siswa kulit hitam akan diserahkan ke kepolisian setempat.

Segregasi berdasarkan ras dan warna kulit kala itu masih merebak di Amerika Serikat.

Pada 1954, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang menyebut bahwa segregasi sekolah adalah tindakan yang tidak konstitusional.

Keputusan tersebut dipicu kasus yang diajukan asosiasi yang memperjuangkan kemajuan warga kulit berwarna atau National Association for the Advancement of Coloured People (NAACP), yang mempersoalkan siswi perempuan di Kansas yang dipaksa bersekolah di lembaga pendidikan untuk murid berkulit hitam.

Namun, Gubernur Arkansas, Orval Faubus menolak putusan MA tersebut. Little Rock kemudian menjadi simbol perlawanan kubu selatan terhadap upaya pemerintah untuk menyatukan warga Amerika Serikat.

Pada 2 September tahun itu, gubernur memerintahkan pasukan negara bagian Arkansas untuk menghentikan sembilan anak kulit hitam yang diterima di SMA Little Rock. Tiga bulan kemudian, hakim federal memerintahkan agar aparat tersebut ditarik.

Namun, massa kulit putih kemudian turun ke jalan. Wali kota pun meminta bantuan presiden untuk mengatasi kekacauan.

Lewat pidato yang disiarkan di televisi pada 24 September 1957, Presiden Dwight D Eisenhower menjelaskan alasannya menerjunkan pasukan ke Little Rock.

"Kehendak massa tak boleh menyingkirkan keputusan pengadilan," kata dia.

Masing-masing murid, yang dijuluki Little Rock Nine mendapatkan pengawalan pribadi sepanjang tahun, namun aparat tak diizinkan masuk ke ruang kelas, kamar mandi atau ruang ganti.

Mereka masih mengalami penghinaan, ancaman, dan kekerasan setiap hari. Sejumlah siswa meludahi murid-murid berkulit hitam, meneriakkan kata-kata bernada menghina seperti babon.

Tak jarang, ada siswa lain yang menjatuhkan buku dari tangan mereka dan menendangnya ketika membungkuk untuk mengambilnya.

Saksikan video terkait Amerika Serikat berikut ini

Produsen motor ikonik Amerika Serikat, Harley Davidson berencana memindahkan pabrik mereka. Rencana ini dikecam Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Pertemuan 2 Antagonis Hitler dan Mussolini (Wikipedia)Sejumlah peristiwa bersejarah lainnya juga terjadi pada 25 September. Pada 1937, diktator fasis Italia Benito Mussolini tiba di Munich Jerman untuk melakukan pembicaraan selama 5 hari dengan pemimpin Nazi Adolf Hitler.

Keberangkatan Mussolini dilepas ribuan pendukung. "Segera kembali!," teriak kaum fasis saat kendaraan yang membawa pemimpin mereka melaju menuju stasiun -- di mana kereta api dengan gerbong anti-peluru menunggunya.

Mussolini diperlakukan sebagai tamu sangat terhormat. Di Jerman, ia menghadiri serangkaian jamuan makan, kunjungan, inspeksi, dan konferensi. Untuknya juga digelar manuver militer Jerman terbesar dan termegah yang pernah disaksikan.

Semua itu dilakukan Hitler untuk merayu Mussolini, mati-matian mencegah agar Italia tak ditarik ke dalam aliansi Inggris dan Prancis.

Kala itu Paris yang berperang dengan Jerman, masih berharap agar Italia menjadi negara netral.

Di bawah Pakta Locarno pada 1926, Italia berkewajiban membantu Prancis jika di masa depan negara itu diserang Jerman.

Setelah kunjungan itu Mussolini dan Hitler bersahabat. Keduanya membuat aliansi yang menyeret Italia ke pusaran Perang Dunia II di pihak Jerman pada 1940.

Sejarah lain mencatat pada 25 September 1810, Herman Willem Daendels meresmikan pindahnya kota Bandung yang dipimpin Bupati R.A. Wiranatakusumah II. Tanggal 25 September kemudian diperingati sebagai hari jadi kota Bandung.

Sementara itu, pada 25 September 1962, Republik Demokratik Aljazair secara resmi berdiri di mana Ferhat Abbas terpilih menjadi presiden.

https://www.liputan6.com/global/read/3651541/25-9-1957-9-siswa-ke-sekolah-dengan-kawalan-1000-tentara-bersenjata




Original Post

Berkas Rampung, Penyuap Bupati Lampung Selatan Segera Disidang

Media Online LIPUTAN 6
2018-09-25


Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan berkas penyidikan Direktur PT Prabu Sungai Andalas, Gilang Ramadhan. Dia merupakan tersangka dugaan suap proyek infrastruktur di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan.

"Penyidik melakukan pelimpahan tanggung jawab terkait barang bukti dan tersangka GR (Direktur PT Prabu Sungai Andalas) kepada penuntut umum hari ini," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (24/9/2018).

Febri mengatakan, Gilang akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Lampung. Hingga kini, total 55 saksi telah diperiksa untuk merampungkan berkas penyidikan tersebut.

Para saksi yang diperiksa penyidik antara lain Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan, Ketua DPRD Lampung Selatan, pejabat dan PNS di Pemkab Lampung selatan.

"GR (Gilang Ramadhan) sebagai tersangka juga telah sekurangnya 2 kali diperiksa untuk dimintai keterangan," sambung Febri.

Sebelumnya, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek infrastruktur. Mereka adalah Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan, Kadis PUPR Kabupaten Lampung Selatan Anjar Asmara, anggota DPRD Provinsi Lampung Agus Bhakti Nugraha, dan pemilik CV 9 Naga Gilang Ramadhan.

Zainudin diduga menerima fee proyek sebesar 10 hingga 17 persen di Pemkab Lampung Selatan. Zainudin juga diduga mengarahkan agar semua pelaksana proyek di Dinas PUPR ditentukan melalui Agus Bhakti.

Saksikan video pilihan di bawah ini

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang melibatkan adiknya Bupati Non-aktif Lampung Selatan Zainudin Hasan.

GR Pemberi Suap Zainudin meminta agar Agus berkoordinasi dengan Anjar Asmara mengenai permintaan fee dari kontraktor. Dari kasus yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) ini, KPK mengamankan Rp 600 juta. Uang tersebut berasal dari pencairan uang muka empat proyek senilai Rp 2,8 miliar.

Pada kasus ini, KPK menduga Gilang Ramadhan sebagai pemberi suap. Sedangkan sebagai penerima adalah Zainudin Hasan, Agus Bhakti Nugroho, dan Anjar Asmara.

https://www.liputan6.com/news/read/3651497/berkas-rampung-penyuap-bupati-lampung-selatan-segera-disidang




Original Post

KY Didorong Periksa Hakim Kasus SAT

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-09-25


RMOL. Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menghukum mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Temenggung (SAT) penjara 13 tahun diduga sarat kepentingan. Komisi Yudisial perlu memeriksa para hakim yang menangani perkara tersebut. "Adanya putusan hakim terhadap Syafruddin Temenggung ini akan menimbulkan preseden buruk di masa depan. Di mana, investor pesimis dengan kepastian hukum atau penegakan hukum di Indonesia," papar Deni dalam rilis kepada media di Jakarta, Selasa (25/9).

Dia menilai sangatlah janggal apabila KPK ataupun majelis hakim Tipikor mempersoalkan suatu kebijakan sektor keuangan di masa lalu.

"Sungguh  aneh bin ajaib, lembaga adhoc seperti KPK bisa  menghukum kebijakan pemerintah yang sah dan berdasarkan undang-undang yang berlaku saat itu," ungkap Deni.

Deni menyebut keputusan majelis hakim Pengadilan Tipikor yang dipimpin Hakim Yanto, sangat prematur dan aneh. Seolah-olah, kebijakan terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan penyelesaian BLBI, baru saja terjadi.

Di mana, kata Deni, fakta hukum yang disampaikan dalam persidangan yang singkat dan tidak lengkap,  dijadikan acuan majelis hakim dalam mengambil suatu keputusan yang sangat penting.

"Secara kasat mata, keputusan hakim sangat tidak prudent (hati-hati), karena tidak mengacu kepada  bagaiman proses BLBI terjadi. Serta penyelesaian BLBI mulai 1998 sampai saat ini. Seharusnya hakim mengacu  dan memahami MSAA (Master Settlement and Acquisition Agreement) serta adendumnya secara menyeluruh," paparnya.

Deni menilai, majelis hakim tidak menguasai perkara yang sedang disidangkan. Secara detil apakah itu menyangkut materi maupun peristiwa perkara yang sebenarnya terjadi.

"Untuk menjaga keadilan dan wibawa  hakim kedepan sebaik KY (Komisi Yudisial) memeriksa para hakim yang menyidangkan kasus Syafruddin Temenggung," pungkasnya.

Sekedar informasi, Pengadilan Tipikor mengganjar Syafruddin hukuman 13 tahun penjara dan denda Rp700 juta subsider 3 bulan kurungan. Majelis hakim menyatakan Syafruddin merugikan keuangan negara Rp 4,58 triliun dalam penerbitan SKL BLBI untuk pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI). [dem]

https://hukum.rmol.co/read/2018/09/25/358960/KY-Didorong-Periksa-Hakim-Kasus-SAT-




Original Post

Calon Hakim MA Pilihan Trump Bantah Tuduhan Pelecehan Seksual

Media Online CNN Indonesia
2018-09-25


Jakarta, CNN Indonesia Brett Kavanaugh, calon hakim Mahkamah AgungAmerika Serikat pilihan Presiden Donald Trump, membantah segala tuduhan pelecehan seksual yang dilayangkan padanya.

"Kenyataannya adalah saya tidak pernah melecehkan siapapun secara seksual, di sekolah menengah atas ata apa pun," ujar Kavanaugh dalam wawancara dengan Fox News, sebagaimana dikutip Reuters, Senin (24/9).

Pernyataan ini dilontarkan setelah dua perempuan mengaku pernah menjadi korban pelecehan seksual oleh Kavanaugh, salah satunya adalah seorang profesor psikologi di Universitas Palo Alto, Christine Blasey Ford.

Ford mengaku dilecehkan oleh Kavanaugh pada 1982, ketika keduanya masih bersekolah di Maryland. Kala itu, Kavanaugh masih berusia 17 tahun, sementara Ford dua tahun lebih muda.

Kavanaugh mengklaim bahwa saat itu Kavanaugh mencoba membuka bajunya ketika sedang mabuk di sebuah pesta.

Menanggapi tudingan ini, Kavanaugh berkata, "Saya tidak mempertanyakan apakah Dr. Ford pernah dilecehkan secara seksual oleh seseorang di suatu tempat, tapi yang saya tahu adalah saya tidak pernah melecehkan orang."

Kavanaugh bahkan mengaku tak pernah menghadiri pesta yang dirujuk oleh Ford. Ia juga menyebut bahwa semua orang yang disebut Ford hadir juga mengaku tak ingat ada pesta tersebut.

Belum reda isu Ford, seorang perempuan lainnya, Deborah Ramirez, mengaku pernah dilecehkan oleh Kavanaugh saat keduanya menjadi mahasiswa di Universitas Yale pada 1983-1984.

Dalam sebuah artikel di majalah New Yorker, Ramirez mengaku Kavanaugh mendekatinya saat mabuk di sebuah pesta di asrama.

Segala tudingan ini membuat nasib pertaruhan pencalonan Kavanaugh sebagai hakim MA AS terancam. Partai Republik pun menuding Partai Demokrat sengaja menyebar isu ini sebagai kampanye gelap.

Untuk mendalami tudingan ini, Ford dan Kavanaugh akan memberikan kesaksian di hadapan Senat AS pada Kamis (27/9) waktu setempat.

"Saya ingin proses yang adil di mana saya dapat mempertahankan integritas saya dan saya berkata jujur sekarang. Saya tahu rekam jejak hidup saya dan saya tak akan membiarkan tudingan salah menghalangi saya," kata Kavanaugh.

Menutup pernyataannya, Kavanaugh menegaskan bahwa ia "tidak pernah melakukan hubungan seksual atau apa pun yang mendekati hubungan seksual di sekolah menengah maupun tahun-tahun selanjutnya."

Sementara itu, menjelang sidang Ford mengirimkan surat kepada Ketua Komite Partai Republik, Chuck Grassley, berisi keluhan bahwa ia menerima ancaman kematian. Ford pun meminta agar sidang itu dapat berjalan adil.

"Saya memang takut, tapi tolong ketahui, ketakutan saya tidak akan menghalangi saya untuk memberikan keterangan, dan Anda akan mendapatkan jawaban semua pertanyaan Anda," tulis Ford.

Demonstran menggelar aksi untuk menentang penunjukan Brett Kavanaugh sebagai hakim Mahkamah Agung. (Reuters/Brian Snyder)

Di luar, demonstran yang menentang penunjukan Kavanaugh menggelar unjuk rasa di Washington, New York, hingga Philadelphia. Puluhan orang ditahan di beberapa kantor Senat.

Namun, sekitar 200 orang tak gentar berunjuk rasa di depan gedung Mahkamah Agung di Washington sambil berteriak, "Saya percaya Christine Ford!" (has)

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20180925061625-134-332887/calon-hakim-ma-pilihan-trump-bantah-tuduhan-pelecehan-seksual




Original Post

Tonton Blak blakan Menteri LHK, Siapa Pejabat Suka Obral Lahan? 

Media Online detikcom
2018-09-25


Jakarta - Pada 2015, peristiwa kebakaran hutan di negeri ini menjadi sorotan internasional karena sangat massif dan berlangsung lama. Pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla menjadikan hal itu sebagai prioritas kerja. Siti Nurbaya yang dipercaya menjabat Menteri Kehutanan membentuk direktorat jenderal baru untuk mengusut dan menyeret sejumlah perusahaan nakal pembakar lahan ke pengadilan.Hingga saat ini lebih dari 500 kasus kejahatan kehutanan sudah diproses secara pidana maupun perdata. Beberapa waktu lalu Mahkamah Agung menghukum sejumlah perusahaan dengan nilai total lebih dari Rp 17 triliun. "Tapi yang berhasil dieksekusi baru Rp 30-an miliar, kami terus berupaya agar eksekusi dapat bisa secepatnya dilakukan," kata Siti saat Blak blakan dengan detikcom.

Terkait polemik penguasaan lahan oleh pihak asing, maupun pelepasan fungsi hutan menjadi perkebunan dan lainnya yang menurut Greenomics luasnya sangat fantastis, untuk pertama kalinya Siti memberikan konfirmasi kepada detik.com. Dia membeberkan data pelepasan hutan sejak era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto hingga saat ini. Tak cuma itu, peraih master dari International Institute for Aerspace Survey and Earth Sciences, Enschede, Belanda itu juga memaparkan peta jalan penanganan limbah plastic di Indonesia. Juga industri sawit yang sejak tahun lalu perdagangannya menghadapi hambatan dari Uni Eropa. Isu lain yang mencengangkan adalah soal penyelundupan satwa liar yang dilindungi. Kejahatan ini disebut berada di urutan ke tiga setelah narkoba dan perdagangan manusia. Nilai ekonomi satwa liar dilindungi sangat fantastis, triliunan rupiah tiap tahunnya. "Gila ya, bayangin aja. Sepasang anak buaya kalau diselundupkan ke Eropa harganya berapa, delapan ribu euro. Kalau anak orang utan harganya bisa 30 ribu dolar AS per ekor," kata Siti. Seperti apa penjelasan selengkapnya? Saksikan Blak blakan Menhut Siti Nurbaya, Siapa Pejabat Suka Obral Lahan, Selasa 25 September 2018 pukul 13.00 WIB. [Gambas:Video 20detik]

(erd/jat)

https://news.detik.com/berita/d-4227547/tonton-blak-blakan-menteri-lhk-siapa-pejabat-suka-obral-lahan




Original Post

Media