Mantan Bupati Dharmasraya Sumbar Diciduk Kejaksaan

Media Online detikcom
2018-09-28


Jakarta - Tim Intel Kejagung bersama Tim Kejati Sumatera Barat, menangkap eks Bupati Dharmasraya, Sumbar, Marlon Martua Situmeang. Dia ditangkap karena korupsi pembangunan RSUD Seidareh.

"Marlon Martua Situmeang, mantan Bupati Dharmasraya, ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Kamis malam, pukul 21.00 WIB," ucap Jamintel Kejagung Jan S Maringka, Kamis (27/9/2018).

Jan mengatakan Marlon merupakan terpidana kasus korupsi pembangunan RSUD Seidaareh tahun anggaran 2009. Putusan Marlon teregister dengan nomor 171 K/Pid.Sus/2016.

"Target merupakan terpidana dalam tindak pidana korupsi pembangunan RSUD Seidareh, Dharmasraya, Sumatera Barat," ucap Jan.

Di kasus tersebut, Marlon divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan penjara.

"Terpidana diputus penjara 6 tahun dan denda Rp 200 juta," kata Jan. (rvk/tsa)

https://news.detik.com/berita/d-4232397/mantan-bupati-dharmasraya-sumbar-diciduk-kejaksaan




Original Post

Bupati Purbalingga Diadili di Pengadilan Tipikor Semarang

Media Online CNN Indonesia
2018-09-28


Jakarta, CNN Indonesia Bupati nonaktif PurbalinggaTasdi mengaku berkas penyidikan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang menjeratnya telah lengkap.Ia mengaku bakal menjalani persidangan diPengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jawa Tengah.

"Saya hari ini sudah masuk tahap pelimpahan, akan menjalani sidang di Semarang," katadia, usai menandatangani berkas pelimpahan, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/9).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan berkas penyidikan maupun tersangka telah dilimpahkan dari penyidik kepada jaksa penuntut umum KPK. Menurutnya, penuntut umum memiliki waktu 14 hari untuk menyusun surat dakwaan.



"Penyidikan telah selesai dan dilimpahkan ke penuntutan," katadia, dikonfirmasi lewat pesan singkat.

Febri mengatakan sidang bakal dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Menurutnya, Tasdi pun bakal diterbangkan ke Semarang dan dititipkan di lembaga pemasyarakatan setempat.

"Rencana sidang di PN Tipikor Semarang. Tasdi akan dbawa ke Semarang," ujarnya.

Dalam kasus ini, Tasdi ditetapkan tersangka bersama empat orang lainnya, yakni Kepala Bagian ULP Pemkab Purbalingga Hadi Iswanto serta tiga pihak swasta Hamdani Kosen, Librata Nababan, dan Ardirawinata Nababan.

Tasdi diduga menerima suap sejumlah Rp100 juta dari penggarap proyek tersebut. Tasdi dan Hadi diduga sebagai penerima suap, sementara Hamdani, Librata, dan Ardirawinata diduga sebagai pemberi suap.

Tasdi dan Hadi dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 BUu Tipikorjuncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Hamdani, Librata, dan Ardirawinata dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(fra/arh)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180927180132-12-333790/bupati-purbalingga-diadili-di-pengadilan-tipikor-semarang




Original Post

Eks Pejabat Kemenkeu Yaya Purnomo Didakwa Terima Suap Rp3,7 Miliar

Media Online Metro TV News
2018-09-28


Jakarta: Mantan Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman,Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo bersama rekan kerjanya, Rifa Surya didakwa menerima gratifikasi senilai Rp3,745 miliar. Keduanya juga menerima SGD325.000 dan USD53.200.

"Bahwa terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima gratifikasi berupa uang, yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya," kata Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) Wawan Yunarwanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 26 September 2018.



Keduanya dianggap menyalahgunakan jabatan sebagai pegawai Kemenkeu untuk mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) APBN 2017. Dari daerah-daerah yang mengajukan untuk menerima DAK dan DID, Yaya dan Rifa telah menerima sejumlah uang.

Pertama terkait dengan DAK dan DID pada APBN-P 2017 untuk kabupaten Halmahera Timur. Daerah tersebut mengajukan DAK Rp30 miliar dan DID Rp50 miliar.

Namun, untuk DAK dibagi 7 persen dari nilai anggaran untuk Sukiman, anggota DPR RI Fraksi PAN. Dia menerima 5 persen sementara, Rifa, Yaya dan tenaga ahli Sukiman, Suherlan menerima 2 persen.

"Tanggal 18 September 2017, terdakwa uang Rp500 juta dari Muhammad Sarmin Sulaeman Adam, yang juga tenaga ahli Sukiman sebagai bentuk biaya pengurusan DAK," ujar Jaksa Wawan.

Pada Desember 2017 ada kepastian alokasi DID Tahun Anggaran 2018 untuk Kabupaten Halmahera Timur senilai Rp25,750 miliar. Yaya dan Rifa menerima gratifikasi senilai Rp250 juta dari kesepakatan ini.

Kedua, DAK TA 2018 bidang Pendidikan untuk Kabupaten Kampar. Yaya dan Rifa menerima tiga kali pemberian uang dari Bupati Kampar Aziz Zaenal melalui Erwin Pratama Putra.

Awalnya, Yaya dan Rifa menerima uang Rp50 juta di Caffeine Shop Hotel Borobudur. Kemudian keduanya menerima kembali Rp50 juta di Sarinah, Jakarta dan Rp25 juta setelah terdapat pengumuman perolehan alokasi DAK TA 2018 untuk Kabupaten Kampar.

Ketiga, terkait DAK APBN 2017, APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kota Dumai. DAK yang dibutuhkan Kota Dumai sebesar Rp 96 miliar.

Yaya dan Rifa mendapat Rp 250 juta atas pengajuan alokasi dana DAK tersebut. Kemudian, atas tambahan DAK Rp 20 miliar, keduanya menerima Rp 200 juta.

Pada November 2017, Yaya dan Rifa menerima kembali uang sebesar 35.000 dollar Singapura. Keduanya mendapatkan imbalan tersebut lantaran Kemenkeu RI mengumumkan Kota Dumai memeroleh anggaran DAK bidang Rumah Sakit sebesar Rp20 miliar.

Keempat, terkait pengusahaan DAK 2018 di Bidang Kesehatan untuk Labuhanbatu Utara. Yaya dan Rifa menerima SGD80 ribu atas adanya kepastian perolehan DAK TA 2018 senilai Rp504 miliar.

Lalu keduanya mendapat SGD120 ribu, setelah Kemenkeu mengumumkan Kota Labuhanbatu Utara memeroleh Anggaran DAK TA 2018. Yaya dan Rifa juga menerima SGD90 ribu yang diminta keduanya sebagai bentuk sisa komitmen fee dengan kodemenunggu yang bawa bolu meranti .

Kelima, terkait pengurusan DID 2018 untuk Kota Balikpapan. Yaya dan Rifa menerima Rp1,3 miliar dari pengajuan DID yang disetujui senilai Rp26 miliar.

Keenam, terkait DID 2018 Kabupaten Karimun Yaya dan Rifa menerima Rp500 juta. Keduanya mendapatkan uang itu atas publikasi di website Kemenkeu dimana Kabupaten Karimun memeroleh alokasi DID sebesar Rp41.250.000.000.

Ketujuh, terkait DAK dan DID APBN 2018 Kota Tasikmalaya. Yaya dan Rifa menerima Rp 530 juta yang diberikan secara bertahap.

Kedelapan, terkait DID APBN 2018 untuk Kabupaten Tabanan. Yaya dan Rifa menerima gratifikasi Rp600 juta dan USD55 ribu.

Selain itu, menurut jaksa, Yaya pada November 2017 menerima uang dari Sugeng Siswanto sebesar Rp 350 juta. Keduanya menerima fulus tersebut karena mengupayakan Kabupaten Seram Bagian Timur mendapat DAK dari APBN Tahun 2017.

Dalam perkara ini Yaya didakwa melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. (LDS)

http://news.metrotvnews.com/hukum/Zke02Z8b-eks-pejabat-kemenkeu-yaya-purnomo-didakwa-terima-suap-rp3-7-miliar




Original Post

MA India Putuskan Perzinaan Bukan Tindak Kriminal

Media Cetak Koran Tempo Halaman 3
2018-9-28


MA India Putuskan Perzinaan Bukan Tindak Kriminal

NEW DELHI Mahkamah Agung India kemarin memutuskan untuk membatalkan aturan lama yang menyatakan perzinaan sebagai tindak kriminal. Mahkamah juga menyatakan undang-undang masa kolonial Inggris yang menjerat pelaku perzinaan dengan hukuman penjara sebagai inkonstitusional dan mendiskriminasi perempuan.

Undang-Undang 479, yang telah berusia 158 tahun, menyebutkan setiap pria yang tidur dengan perempuan yang sudah menikah tanpa izin sang suami telah melakukan perzinaan. Namun aturan ini tidak bisa dipergunakan oleh istri yang mendapati suaminya berse-lingkuh.

Sesuai dengan undang-undang tersebut, pelaku perzinaan diancam hukuman 5 tahun penjara. "Sudah waktunya untuk mengatakan bahwa suami bukan tuan dari istri (nya), "kata Hakim Agung Dipak Misra, dalam putusannya. " Kedaulatan hukum satu jenis kelamin atas jenis kelamin lain adalah salah."

Mahkamah juga menetapkan bahwa perzinaan, meski menjadi alasan mengajukan perceraian, tetap merupakan urusan pribadi. "Ini adalah kemenangan besar bagi status dan posisi perempuan dalam pernikahan dan dalam keluarga," kata Jayna Kothari, pengacara dan Direktur Eksekutif Pusat Penelitian Hukum dan Kebijakan di Bangalore.

CNN | SITA PLANASARI AQUADINI







Original Post

Tak Henti Diterjang Korupsi

Media Cetak Koran Tempo Halaman 5
2018-9-28


Tak Henti Diterjang Korupsi

Berbagai kasus korupsi menjerat pengurus dan kader Partai Golkar. Maraknya kasus rasuah itu menyebabkan elektabilitas partai berlambang pohon beringin itu tergerus. Sejumlah kasus bahkan memicu penggantian ketua umum partai.

Kasus Pengadaan Minyak Goreng Koperasi Distribusi Indonesia dan Badan Urusan Logistik 19982000

Pada 13 September 2007, majelis hakim kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada mantan Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar, Nurdin Halid

Penyalahgunaan Dana Nonbujeter Bulog 2002

Mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung sempat divonis 3 tahun penjara. Namun Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Akbar dan menyatakan dia tidak terbukti melakukan korupsi.

Korupsi Kartu Tanda Penduduk Berbasis Elektronik 2010 -2012

Mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto divonis

15 tahun bui karena terbukti terlibat korupsi. Setya terpaksa lengser dari kursi Ketua Umum Golkar yang selanjutnya digantikan oleh Airlangga Hartarto. Selain itu, anggota Komisi Pemerintahan DPR Fraksi Golkar, Markus Nari, dan Wakil Bendahara Partai Golkar, Irvanto Hendra Pambudi, juga menjadi tersangka.

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1

Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, dan politikus Golkar, Eni Maulani Saragih, menjadi tersangka. Diduga, duit proyek PLTU Riau-1 juga mengalir ke acara musyawarah nasional luar biasa Golkar. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan sejumlah pengurus partai telah membantahnya.

SUMBER BERBAGAI SUMBER/ DANANG FIRMANTO







Original Post

DPP Golkar Didesak Copot Kader Terlibat Kasus PLTU

Media Cetak Koran Tempo Halaman 5
2018-9-28


DPP Golkar Didesak Copot Kader Terlibat Kasus PLTU

Dugaan keterlibatan pengurus dalam kasus korupsi bisa menggerus elektabilitas partai.

JAKARTA - Dewan Pembina dan sejumlah politikus Partai Golkar meminta dewan pengurus pusat partai bersikap tegas terhadap semua kader yang diduga terlibat korupsi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1. Anggota Dewan Pembina Partai Golkar, Fahmi Idris, mengatakan desakan itu muncul dari para pengurus partai di daerah. "Bahkan ada yang meminta DPP memberhentikan atau menonaktifkan mereka (yang diduga terlibat)," kata dia kepada Tempo, kemarin.

Fahmi mengatakan dugaan keterlibatanpengu-rus hingga petinggi Golkar di kasus rasuah itu akan mengganggu elektabilitas partai dalam Pemilu 2019. Apabila DPP tidak segera mengambil langkah tegas, besar kemungkinan masyarakat menganggap

Golkar bukan partai yang antikorupsi."Tuntutan dari beberapa daerah itu dapat dipahami dan saya mendukung hal itu,"ujar dia.

Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Wakil Ketua Komisi Energi DPR sekaligus pengurus Partai Golkar, Eni Maulani Saragih, dalam kasus dugaan korupsi proyek

PLTU Riau-1. Eni diduga menerima duit dari pemilik saham BlackGold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo, untuk memuluskan anak perusahaan BlackGold menggarap proyek tersebut. Belakangan, kasus itu juga menyeret mantan Sekretaris

Jenderal Partai Golkar,

Idrus Marham, yang kini juga menjadi tersangka.

Menurut Eni, sebagian duit suap itu juga digunakan untuk mendanai Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar, Desember tahun lalu. Kader Golkar tersebut mengatakan pernah diminta Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto untuk meneruskan pengawalan proyek PLTU Riau-1 saat pertemuan di rumah Airlangga, Januari lalu. Dalam pertemuan itu juga hadir Idrus, Johannes, serta Melchias Markus Mekeng. Keterangan Eni itu telah dibantah Airlangga.

"Sejak saya mendapat kehormatan terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar, saya selalu berusaha mendorong kekuatan

politik yang besar ini menjadi sebuah organisasi yang bersih dan disegani," ujar Airlangga dalam konferensi pers, Rabu lalu.

Politikus Partai Golkar, Yorry Raweyai, menuturkan dorongan kuat agar DPP bersikap tegas terus mengalir dari pimpinan pengurus di provinsi. "Karena di daerah bingung tidak pernah mendapat informasi yang lengkap (tentang keterlibatan Golkar di PLTU Riau-1),"kata dia.

Bahkan, ia menyebutkan, para pengurus Golkar tingkat daerah telah berencana mengadakan pertemuan untuk membahas persoalan tersebut.

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah, Wisnu Suhardono, membenar-

kan pernyataan Fahmi dan Yorry. Menurut dia, DPP partai tidak cukup hanya menyelenggarakan konferensi pers untuk membantah tudingan itu. Namun ia menyarankan agar DPP juga mengambil langkah-langkah strategis guna mengamankan suara di Pemilu 2019. "Karena masalah ini akan berdampak pada elektabilitas,"ujar dia.

Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, mengatakan sejauh ini belum ada pembahasan sanksi terhadap para kader yang disebut-sebut terlibat. Menurut dia, Golkar menyerahkan penyelesaian kasus tersebut kepada KPK."Biarkan proses hukum bekerja," kata dia.

Tak Henti Diterjang Korupsi

Berbagai kasus korupsi menjerat pengurus dan kader Partai Golkar. Maraknya kasus rasuah itu menyebabkan elektabilitas partai berlambang pohon beringin itu tergerus. Sejumlah kasus bahkan memicu penggantian ketua umum partai.

Kasus Pengadaan Minyak Goreng Koperasi Distribusi Indonesia dan Badan Urusan Logistik 19982000

Pada 13 September 2007, majelis hakim kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada mantan Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar, Nurdin Halid

Penyalahgunaan Dana Nonbujeter Bulog 2002

Mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung sempat divonis 3 tahun penjara. Namun Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Akbar dan menyatakan dia tidak terbukti melakukan korupsi.

Korupsi Kartu Tanda Penduduk Berbasis Elektronik 2010 -2012

Mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto divonis

15 tahun bui karena terbukti terlibat korupsi. Setya terpaksa lengser dari kursi Ketua Umum Golkar yang selanjutnya digantikan oleh Airlangga Hartarto. Selain itu, anggota Komisi Pemerintahan DPR Fraksi Golkar, Markus Nari, dan Wakil Bendahara Partai Golkar, Irvanto Hendra Pambudi, juga menjadi tersangka.

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1

Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, dan politikus Golkar, Eni Maulani Saragih, menjadi tersangka. Diduga, duit proyek PLTU Riau-1 juga mengalir ke acara musyawarah nasional luar biasa Golkar. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan sejumlah pengurus partai telah membantahnya.

SUMBER BERBAGAI SUMBER DANANG FIRMANTO

Danang Firmanto/ MAYA AYU PUSPITASARI | TAUFIQ SIDDIQ







Original Post

Semua Bupati/Wali Kota Diduga Dimintai Imbalan

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-9-28


Semua Bupati/Wali Kota Diduga Dimintai Imbalan

JAKARTA, KOMPAS - Para bupati dan wali kota di Aceh diminta memberi imbalan kepada Gubernur Aceh (nonaktif) Irwandi Yusuf untuk memperoleh paket pekerjaan yang dibiayai dari dana otonomi khusus Aceh. Padahal, alokasi dana otonomi khusus ini ditujukan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan rakyat miskin, dan pendanaan sosial pendidikan.

Hal ini diungkap tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi saat membacakan dakwaan Bupati Bener Meriah nonaktif. Ahmadi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (27/9/2018). Fee dan pengaturan lelang proyek-proyek di kabupaten/kota tersebut dikoordinasikan oleh salah satu anggota tim sukses Irwandi dalam Pilkada Aceh 2017, Teuku Saiful Bahri.

"Pengaturan pemenang lelang dikoordinasi oleh Teuku Saiful Bahri, termasuk pula mengenai uang yang akan diberikan oleh para bupati/wali kota yang memperoleh program atau kegiatan pembangunan DOKA (dana otonomi khusus Aceh) tahun 2018 dengan mengatakan pengaturan paket DOKA tahun 2018 di koordinasikan oleh Saudara Saiful, termasuk masalah penerimaan commitment fee sebesar 10 persen yang harus disetorkan oleh bupati/wali kota yang memperoleh paket pekerjaan DOKA TA (tahun anggaran) 2018," kata Jaksa Ali Fikri.

Adapun total dana otonomi khusus Aceh pada 2018 sebesar Rp 8,02 miliar atau setara 2 persen dari dana alokasi umum nasional. Khusus Kabupaten Bener Meriah, alokasi yang diberikan Rp 108,7 miliar, yang program kegiatannya disampaikan kepada Irwandi. Dalam permohonannya, Ahmadi juga mengajukan rekanan dari Bener Meriah untuk menangani proyek.

Namun, awalnya permintaan Ahmadi agar para rekanan dari Bener Meriah dapat memperoleh proyek tidak diperhatikan. Ahmadi menyampaikan keberatan mengenai hal ini kepada Hendri, salah satu ajudan Irwandi, dan kemudian diingatkan agar menyerahkan commitment fee kepada Saiful untuk diteruskan kepada Irwandi.

Ahmadi baru menyerahkan uang senilai Rp 1,05 miliar kepada Irwandi. Sebagian dari uang itu, yaitu Rp 500 juta, digunakan untuk keperluan Aceh Marathon 2018. Pemberian imbalan belum sepenuhnya tuntas karena Irwandi ditangkap penyidik KPK. Pada sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ni Made Sudani, Ahmadi tidak mengajukan eksepsi.

(IAN)







Original Post

Terdakwa Bupati Bener Meriah nonaktif

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-9-28


Terdakwa Bupati Bener Meriah nonaktif

Terdakwa Bupati Bener Meriah nonaktif, Ahmadi, hadir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (27/9/2018). Ahmadi menjajani sidang perdana dalam perkara dugaan korupsi terkait dengan dana otonomi khusus Aceh tahun 2018.

KOMPAS/ALIF ICHWAN







Original Post

Saya Mantan Koruptor"

Media Cetak Kompas Halaman 7
2018-9-28


Saya Mantan Koruptor"

Lewat putusannya pada 13 September 2018, Mahkamah Agung membolehkan mantan terpidana korupsi mencalonkan diri untuk menjadi anggota badan legislatif dalam Pemilu 2019. Saya mengusulkan supaya ada ketentuan dari lembaga yang berwenang memantau isi kampanye bahwa setiap calon anggota badan legislatif yang berorasi dalam kampanye harus menutup kampanyenya dengan kalimat "Saya adalah mantan koruptor".

NASRUL IDRIS

Pondok Gede, Bekasi,

Jawa Barat

NASRUL IDRIS







Original Post

SIDANG DAKWAAN

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-9-28


SIDANG DAKWAAN

Bupati Bener Meriah nonaktif Ahmadi mengikuti sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (27/91. Jaksa penuntut umum mendakwa Ahmadi menjanjikan sesuatu berupa uang kepada Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf sebesar Rp 1.050 miliar terkait pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh IDOKA) tahun 2018.

WAHYU PUTRO/ANTARA







Original Post

Bupati Bener Meriah Didakwa

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-9-28


Bupati Bener Meriah Didakwa

JAKARTA -Jaksa Penuntut omisi Pemberantasan aPKI mendakwa Meriah, Ahma-yuapGubernur . Yusuf Rp

100 dalam sidang per-kasus suap Dana Otonomi .slDOK] Aceh tahun 2018 gadilan Tipikor Jakarta. i27/9). Menurut JPU.

Ahmadi memberikan uang suap secara bertahap.

"Pemberian dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya," kata Jaksa Ali Fikri.

Jaksa menyatakan. Irwandi diminta mengarahkan Unit Layanan Pengadaan IULP) Provinsi Aceh setuju usulan Ahmadi agar kontraktor dari Kabupaten Bener Meriah mengerjakan pembangunan yang bersumber

dan DOK Aceh Adapun, pemberian itu dilakukan tiga kali, yakni Rp 120 juta. Rp 430 juta, dan Rp 500 juta. Pemberian uang melibatkan ajudan Irwandi dan beberapa orang lainnya.

Ahmadi didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

dian lath risalah







Original Post

Bisakah Ma\;ruf Amin Rajut Luka Ahokers saat Pilgub DKI?

Media Online detikcom
2018-09-28


Jakarta - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai cawapres Ma\'ruf Amin akan kesulitan meyakinkan pendukung Basuki Thajaha Purnama (Ahok) yang disebut Ahokers karena fatwa yang berujung Ahok dipenjara. Golkar menganggap Ma\'ruf sebagai seorang tokoh akan mengobati luka lama di Pilgub DKI 2017 itu. Bisakah Ma\'ruf?

"Pak Kiai Ma\'ruf akan merajutkan kembali luka lama akibat pihak-pihak yang selalu mempolitisasi agama untuk kepentingan politik," kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily, Kamis (27/9/2018).

Pada tahun 2017 lalu, Ma\'ruf Amin sebagai Ketua MUI pernah meneken fatwa tentang Ahok sebagai penista agama di Pilgub DKI 2017. Singkat cerita, kasus Ahok akhirnya masuk pengadilan dan Ma\'ruf menjadi salah satu saksi memberatkan Ahok.

Ahok lalu divonis pada 9 Mei 2017 dengan hukuman 2 tahun penjara. Dia dinyatakan terbukti bersalah melakukan penodaan agama atas pernyataan soal Surat Al-Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

Dengan catatan sejarah seperti itu, Wasekjen PAN Saleh Daulay Partaonan sepakat dengan Mardani bahwa Ma\'ruf Amin akan kesulitan meyakinkan Ahokers. Menurut Saleh, memori Ahokers masih kuat terhadap apa yang terjadi di Pilgub DKI.

"Memori Ahokers kan masih kuat terhadap apa yang terjadi di Pilkada DKI. Menurut saya, memang sulit bagi Ma\'ruf Amin untuk meyakinkan mereka," ujar Saleh kepada detikcom, Kamis (27/9).

NasDem menyebut pandangan Ma\'ruf akan sulit meyakinkan Ahokers itu keliru. Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago mengatakan pihaknya lebih memahami tentang Ahokers dibanding pihak oposisi.

"Kami yakin, Ahokers pasti paham kok bagaimana posisi KH Ma\'ruf saat itu," kata Irma.

"Ahokers sangat paham bagaimana Indonesia ini harus tetap menjaga Pancasila dan bersatu di bawah NKRI," sambungnya.

Sementara itu, polititus Nusron Wahid sudah menemui Ma\'ruf Amin untuk berkoordinasi tentang dukungan Ahokers. Nusron mengatakan akan dijadwalkan pertemuan anggota Relawan Nusantara dengan Ma\'ruf.

"Saya tadi minta waktu insyaallah akan kita kumpulkan teman-teman kami yang aktif di jaringan Relawan Nusantara yang dulu mendukung Ahok (pada Pilgub DKI Jakarta 2017) dan Ahoker dari sayap Islam," ucap Nusron, yang merupakan inisiator Relawan Nusantara, kepada wartawan seusai pertemuan dengan Maruf, Senin (24/9).

Ma\'ruf pun menyambut baik pertemuan dengan Ahoker yang dikoordinasi politikus Golkar Nusron Wahid. Dia akan datang dalam silaturahmi yang nanti akan dijadwalkan itu.

"Buat saya, sekarang saya harus bergaul dengan semua pihak, untuk keutuhan bangsa, keutuhan bangsa harus kita nomorsatukan," ucap Ma\'ruf di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/9).

Namun hingga kini, belum diketahui kapan tepatnya Ma\'ruf akan bertemu dengan Ahokers.

(idh/idh)

https://news.detik.com/berita/d-4232416/bisakah-maruf-amin-rajut-luka-ahokers-saat-pilgub-dki




Original Post

Kavanaugh Tak Akan Mundur Dari Calon Hakim Mahkamah Agung AS

Media Online CNN Indonesia
2018-09-28


Jakarta, CNN Indonesia Brett Kavanaughmengatakan tak akan mundur dari pencalonannya sebagai hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat. Kavanaugh saat ini sedang tersandung dugaan pelecehan seksual puluhan tahun silam.

"Saya tidak akan diintimidasi untuk menarik diri dari proses ini," kata Kavanaugh kepada Komite Kehakiman Senat, Kamis (27/9).

Kavanaugh menyangkal semua tuduhan terhadap dirinya tersebut. Kesaksian Kavanaugh diberikan setelah panel mendengar dari Christine Blasey Ford, yang menuduh Kavanaugh mencoba memperkosanya di sebuah pesta tahun 1982 ketika keduanya bersekolah di SMA

Ford mengakhiri kesaksiannya kepada Senat setelah empat jam sidang. Ford dengan teguh mengungkapkan ingatannya tentang dugaan serangan seksual 36 tahun lalu oleh calon Mahkamah Agung Brett Kavanaugh.

Isu ini menjadi perhatian publik setelah dua perempuan mengaku pernah menjadi korban pelecehan seksual oleh Kavanaugh, salah satunya seorang profesor psikologi di Universitas Palo Alto, Christine Blasey Ford.

Ford mengaku dilecehkan oleh Kavanaugh pada 1982, ketika keduanya masih bersekolah di Maryland. Kala itu, Kavanaugh masih berusia 17 tahun, sementara Ford dua tahun lebih muda.

Kavanaugh mengklaim bahwa saat itu Kavanaugh mencoba membuka bajunya ketika sedang mabuk di sebuah pesta. Belum reda isu Ford, seorang perempuan lainnya, Deborah Ramirez, mengaku pernah dilecehkan oleh Kavanaugh saat keduanya menjadi mahasiswa di Universitas Yale pada 1983-1984.

Dalam sebuah artikel di majalah New Yorker, Ramirez mengaku Kavanaugh mendekatinya saat mabuk di sebuah pesta di asrama. (age/age)

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20180928032254-134-333865/kavanaugh-tak-akan-mundur-dari-calon-hakim-mahkamah-agung-as




Original Post

Unjuk Rasa di Pabrik Gula Ricuh

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 5
2018-9-28


Unjuk Rasa di Pabrik Gula Ricuh

Dipicu Sengketa Lahan, Polisi dan Pengunjuk Rasa Cedera

INDRAMAYU, (PR).-

Bentrok massa terjadi antara

pengunjuk rasa yang dilakukan

sejumlah warga Indramayu dan

kepolisian dari Polres Majalengka

yang melakukan pengamanan bagi

para pedemo di Pabrik Gula Jatitujuh,

Kamis (27/9/2018). Sejumlah

anggota polisi dan pengunjuk rasa

cedera. Satu orang meninggal dunia

setelah dibawa ke Puskesmas

Jatitujuh.

Korban meninggal dunia adalah Sukra (64) warga Blok Pelem, RT 005 RW 001, Desa Lemahayu, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu. Sukra tewas setelan dibawa ke Puskesmas Jatitujuh, diduga akibat menderita penyakit asma.

Unjuk rasa yang dilakukan Forum

Komunikasi Masyarakat Indramayu Selatan (FKAMIS) berujung ricuh. Polisi pun terpaksa memuntahkan gas air mata untuk memecah konsentrasi massa.

Sebelumnya, massa dari FKAMIS bertolak langsung dari wilayah perbatasan Indramayu-Majalengka. Mereka hendak mengutarakan aspirasi di Pabrik Gula Rajawali II. Massa mendesak pihak Rajawali II agar menghentikan aktivitasnya karena masalah sengketa tanah.

Massa tak bisa masuk pabrik karena terhalang oleh portal dan barikade pihak kepolisian. Mendapat barikade, massa terpicu emosi dan melakukan aksi dorong terhadap petugas polisi bertameng. Aksi saling dorong pun sempat terjadi hingga memaksa polisi mengamankan para provokator.

Warga kembali memaksa dan merangsek menjebol barikade pertahanan untuk masuk ke kawasan Pabrik Rajawali II. Aksi lempar air mineral dan batu pun terjadi. Padahal satu

mobil water cannon telah disemprotkan ke arah kerumunan massa. Polisi pun akhirnya memuntahkan gas air mata untuk memecah konsentrasi massa.

Wartawan Kabar Cirebon Tati Pumawati melaporkan, Untuk meredakan ketegangan, Kapolres Indramayu dan Majalengka bahkan harus turun langsung ke lapangan. Ratusan polisi yang bersiaga di lokasi berhasil mengatasi kericuhan.

Audiensi

Perwakilan pengunjuk rasa akhirnya bisa beraudiensi dengan pihak Rajawali II. Ketua FKAMIS Tary adi meminta pihak Rajawali II memenuhi tuntutan warga. Alasannya, lahan Rajawali II adalah milik rakyat dan yang berhak mengelolanya hanya rakyat

Perwakilan Rajawali II Karpo Nur-si mengatakan, secara legal perusahaan telah memiliki sertifikat hak guna usaha (HGU). HGU itu berlaku hingga tahun 2029 mendatang.

Kendati demikian, perusahaan tidak akan mengabaikan warga di sekitar pabrik terutama Desa Amis dan Loyang Indramayu yang dekat dengan perusahaan. Solusinya pihak perusahaan akan menawarkan kemitraan dengan masyarakat penggarap.

Kapolres Indramayu Ajun Komisaris Besar Arif Fajarudin membenarkan tewasnya seorang pedemo. "Meninggal karena menderita asma. Sering sakit-sakitan menurut keluarganya," katanya.

Arif menegaskan, kerja sama merupakan bentuk solusi terbaik yang mungkin dilakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak. Terkait dengan kisruh lahan PG Rajawali kata dia, sebenarnya ada solusi terbaik yang akan ditawarkan. Solusi itu yakni warga akan diajak bermitra untuk menggarap lahan tebu yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu.

Audensi berakhir pukul 12.30. Massa membubarkan diri dan aksi unjuk rasa selesai pukul 12.40. (Gelar Ganndarasa)***

Kisruh Lahan Pabrik Gula Rajawali II Jatitujuh

Sejarah Pabrik Gula Rajawali

PT PG Rajawali II adalah anak usaha dari PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

Pabrik Gula Raiawali II sudah berdiri sejak era penjajahan (sebelum bernama PT PG Rajawali II). yaitu sebelum Perang Dunia Ke-2 yaitu terdiri atas 11 pabrik gula dan 1 pabrik spirtus alkohol.

Namun setelah Perang Dunia Ke-2 jumlah pabrik gula berkurang menjadi 7 buah. Saat pendudukan Jepang pun pabnt gula berkurang 1 lagi menjadi 6 pabrik gula.

Setelah nasionalisasi tahun 1961. Pabrik Gula berubah nama menjadi PPN Djabar VI, kemudian tahun 1963 berubah nama menjadi PPGN, dan pada tahun 1968 berubah lagi menjadi PNP XIV.

Tahun 1993, saham negara di PTP XIV dialihkan ke PT RNI melalui PMN. Sejak 1993 PTP XIV menjadi anak perusahaan PT RNI, dan namanya di rubah menjadi PT PG Rajawali II.

Unjuk Rasa

Kisruh antara Pabrik Gula (PG) Rajawali II Jatitujuh dan masyarakat Indramayu selatan telah berlangsung lebih dari lima tahun.

Pada tahun 2014, sekelompok masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik menggugat lahan HGU Rajawali II seluas 6.200 ha di Indramayu. Gugatan dari masyarakat tersebut dikabulkan sebagian di Pengadilan Negeri Indramayu dan Tinggi Bandung.

Putusan tersebut tercantum dalam Nomor 32/Pdt.G/PN/lmy tanggal 19 Mei 2015. Putusan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 311/Pdt.G/2015/PT.BDG tanggal 18 September 2015.

Namun di tingkat Mahkamah Agung gugatan tersebut ditolak. Mengantongi putusan itu perusahaan tetap akan menggunakan lahan sebagai peruntukannya yakni lahan tebu.

Selasa (26/9/2017), karyawan dan buruh PG Rajawali II Jatitujuh berdemo di depan pendopo Indramayu. Mereka lelah karena kerap diintimidasi oleh oknum dari lembaga swadaya masyarakat saat sedang bekerja menggarap lahan.

Perlakuan itu membuat karyawan tak nyaman dan akhirnya memutuskan untuk berdemo. Kala itu massa menuntut FKAMIS dibubarkan dan mematuhi keputusan hukum.

Senin (19/3/2018), massa FKAMIS berdemo di depan PN Indramayu. Mereka menuntut penggantian lahan yang telah digunakan oleh Rajawali II supaya mereka bisa bekerja kembali.

Kala itu gugatan yang dilayangkan FKAMIS tidak dapat diterima oleh majelis hakim PN Indramayu. Kompensasi pun dinilai tak perlu diberikan. Massa FKAMIS bertekad akan terus berjuang. (Gelar/pr)

(Gelar Ganndarasa)







Original Post

Pengembang Ajukan Banding

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-9-28


Pengembang Ajukan Banding

GUGATAN PENGHUNI KALIBATA CITY

JAKARTA - Pengembang Kalibata City, PT Pradani Sukses Abadi dan PT Prima Buana Internusa mengajukan memori banding ke Pengadilan Tinggi atas keberatan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan 13 penghuni apartemen. Kuasa hukum Prima Buana Internusa, Aryanto Harun mengatakan, ada sejumlah pertimbangan Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang dinilai tidak tepat sehingga pihaknya harus melakukan memori banding ke PT.

"Kami menghormati putusan Majelis Hakim PN Jakarta Selatan tetapi ada pertimbangan hakim yang menurut kami kurang pas, misalnya, terkait tagihan listrik dan tarif listriknya," kata Aryanto kepada Bisnis, Rabu (26/9).

Dia menjelaskan dalam konteks penyediaan saluran listrik yang dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara Persero kemudian didistribusikan hingga ke gardu induk apartemen Kalibata City. Sementara itu, untuk penyaluran listrik ke dalam apartemen tersebut, tidak dapat dilakukan oleh

PLN, sehingga pendistribusian untuk pemasangan saluran listrik setiap unit apartemen, diserahkan kepada pengelola atau pengembang.

Aryanto mengatakan, pengelola apartemen adalah Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) Apartemen Kalibata City termasuk pengembang, apartemen.

Selama ini, lanjutnya, setiap ada kenaikan tarif listrik dari PLN, selalu dimusyawarahkan terlebih dahulu kepada P3SRS yang di dalam perhimpunan itu juga terdapat perwakilan dari penghuni apartemen. "Bukti itu yang menurut klien kami kurang dipertimbangkan oleh majelis hakim," ujar dia.

Dia meyakini bukti invoice tagihan listrik sudah sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral No. 31/2015 tentang Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan Dalam Kawasan Terbatas.

Di sisi lain, kuasa hukum 13 penghuni apartemen Kalibata City sebagai terbanding, Syamsul Munir telah mengajukan kontra banding sebagai balasan jawaban

dari memori banding pengembang Kalibata City.

Syamsul meyakini pengembang Kalibata City telah melakukan mark-up tarif listrik serta mendistribusikan dan menjual listrik tanpa izin. Pihaknya menilai, pengembang melanggar UU No. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan.

"Mereka menarik biaya listrik di apartemen yang bukan kewenangan mereka termasuk penarikan biaya tambahan. Mereka itu bukan penyedia listrik dan bukan koordinator P3SRS," ujarnya.

Syamsul mengatakan, hanya PLN yang berwenang menarik biaya tambahan karena mengacu pada UU No. 30/2009. Apabila ada biaya tambahan, kata dia, maka harus ada koordinasi dengan penghuni apartemen.

Keputusan PN Jakarta Selatan memenangkan gugatan 13 penghuni apartemen Kalibata City bermula dari dari protes penghuni yang menemukan adanya mark-up tagihan listrik dan air. Dalam perjalanan waktu, penghuni menyomasi pengembang dan pengelola tetapi tidak mendapatkan respons yang

diharapkan.

(Yanuarius Wodeogo)







Original Post

Kembang 88 Multifinance Gugat OJK

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-9-28


Kembang 88 Multifinance Gugat OJK

JAKARTA - PT Kembang Delapan Delapan

Multifinance menggugat Otoritas Jasa Keuangan ke

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena telah

mencabut izin usaha perusahaan tersebut.

Berdasarkan sistem informasi pemantauan peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang diakses Kamis (27/9), gugatan dengan nomor register 206/G/2018/PTUN.JKT tersebut terdaftar pada 6 September 2018. PT Kembang Delapan Delapan Multifinance (Kembang 88 Multifinance) diwakili oleh kuasa hukumnya, Daniel Nelson Boling.

Dalam posito (dasar atau alasan sebuah tuntutan), PT Kembang 88 Multifinance meminta pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.

Sementara itu dalam petitum, perusahaan tersebut meminta majelis menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-65/D.05/2018 tentang Pencabutan bin Usiiha Perusahaan Pembiayaan PT Kembang Delapan Delapan Multifinance tertanggal 1 Agustus 2018.

Selain itu, Kembang 88 juga meminta agar pengadilan memerintahkan tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor KEP-65/D.05/2018 Tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan PT Kembang Delapan Delapan Multifinance, menghukum tergugat untuk paruh dan tunduk terhadap putusan homologasi No. 1494 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 yang telah berkekuatan hukum tetap, menaati isi putusan dan memulihkan nama baik perusahaan itu, serta menghukum tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Terkait dengan gugatan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan mengaku siap menjalani proses hukum yang ada.

Kepala Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Bambang W Budiawan mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pengawasan yang maksimal terkait dengan kasus Kembang 88 Multifinance.

"Kami di OJK akan selalu siap berproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Kami yakin dengan langkah-langkah pengawasan yang telah dan sedang dilakukan," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (27/9).

Berdasarkan catatan Bisnis, pembekuan izin usaha perusahaan itu memiliki sejarah yang cukup panjang. Semuanya berawal dari proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) antara PT Kembang 88 dengan sejumlah kreditur. Proses tersebut berlangsung pada 2017 silam. Kala itu, PT Kembang 88 bertindak selaku debitur.

Dalam perjalanan, ketika upaya

damai tengah berlangsung. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kemudian melayangkan surat peringatan hingga tiga kali kepada Kembang 88 karena waktu itu otoritas menerima banyaknya pengaduan dari konsumen karena tidak menerima Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) meski telah melunasi pembiayaan kendaraan bermotor.

Pihak bank diketahui enggan memberikan BPKB tersebut karena persoalan utang yang belum terselesaikan. Pihak OJK ketika itu juga menilai tidak ada kemajuan perbaikan yang seharusnya dilaksanakan oleh Kembang 88.

Dasar peringatan paling puncak itu berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 81/2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Adapun, surat peringatan pertama terbit pada 21 Maret 2017, disusul peringatan kedua, ketiga, dan pada 24 Oktober 2017, OJK memutuskan untuk membekukan kegiatan usaha PT Kembang 88 Multifinance.

PEMBEKUAN

Dalam surat pembekuan, OJK menyatakan bahwa berdasarkan hasil monitoring sampai dengan jangka waktu peringatan ketiga, Kembang 88 tidak memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat 1 Peraturan OJK NO.29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan

Pembiayaan. Regulasi itu menyatakan bahwa perusahaan yang ndak memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat 2 huruf a, wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama 1 bulan sejak tanggal penetapan terjadinya pelanggaran. Surat itu juga menyatakan bahwa karena dibekukan, perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha. Jika tetap melakukan kegiatan usaha, izin usaha perusahaan itu segera dicabut oleh otoritas.

Izin juga akan dicabut jika hingga akhir masa pembekuan perseroan tidak memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat 1 tersebut.

Surat pembekuan itu berkaitan dengan persoalan yang membayangi Kembang 88 selama PKPU. Pada 14 Juh" 2017, terjadi perdamaian antara perusahaan itu dengan para kreditur.

Akan tetapi, ada sejumlah kreditur seperti PT Bank BRI Syariah dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang pada voting perdamaian tidak menyetujui proposal perdamaian, sehingga kemudian mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) pada 21 Juli dan 24 Juli 2017.

Pada 24 Januari 2018, MA kemudian memutuskan bahwa pengesahan perdamaian sah sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat 2 Undang-Undang (UU) No. 37 /2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, MA juga menyatakan perjanjian perdamaian telah disepakati oleh Kembang 88 dengan para kreditur lainnya dan telah disahkan, sehingga debitur dan para kreditur wajib manaati isi perdamaian tersebut.

OJK kemudian menerbitkan keputusan pencabutan izin usaha Kembang 88 pada 1 Agustus 2018 melalui surat dengan No. KEP-6S/D.05/2018. Atas dasar itu, Kembang 88 kemudian mengajukan gugatan PTUN yang kini memasuki tahap perbaikan gugatan.

M.G. Noviarizal Fernandez/ Nindya Attila







Original Post

DINI FEBRIANTY

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 2
2018-9-28


DINI FEBRIANTY

SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

IKLAN







Original Post

Bupati Bener Meriah Minta Irwandi Yusuf Atur Tender Proyek

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-9-28


Bupati Bener Meriah Minta Irwandi Yusuf Atur Tender Proyek

BUPATI Bener Meriah Ahmadi menyuap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Rp 1.05 miliar terkait pengaturan proyek di wilayahnya yang dibiayai Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018.

Dalam surat dakwaan perkara Ahmadi, jaksa KPK membeberkan Ahmadi menyuap Irwandi agar mengatur lelang proyek supaya dimenangkan kontraktor pilihan Ahmadi.

Urusan pengaturan lelang diserahkan kepada Teuku Saiful Bahri, tim sukses Irwandi saat pemilihan gubernur. "Termasuk masalah penerimaan commitment fee sebesar 10 persen yang harus disetorkan oleh bupati atau walikota yang memperoleh paket pekerjaan DOKA tahun anggaran 2018." Jaksa Ali Fikri membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin.

Ahmadi menyuruh ajudannya. Muyassir menemui Hendri Yuzal. staf khusus Irwandi untuk membicarakan soal proyek. Pertemuan di Kafe Quantum Lampineung Banda Aceh. Dalam pertemuan itu, Muyassir meminta ketegasan dari Hendri mengenai proyek yang diminta Ahmadi. Muyassir juga menyampaikan pesan dari bosnya agar proyek-

proyek itu mendapat prioritas dari Irwandi.

Setelah pertemuan. Hendri mengabari Muyassir lewat Whats App (WA) bahwa proyek DOKA yang diminta Ahmadi bakal cair. Hendri pun menagih commitment fee kepada Muyassir.

Muyassir melapor kepada Ahmadi lewat WA. Ia menyampaikan pesan dari Hendri agar menyerahkan commitment fee. Untuk menyamarkan percakapan mengenai commitment fee itu. Muyassir menggunakan istilah zakat fitrah untuk lebaran. "Satu ember dulu. Pak." tulis Muyassir. Maksudnya Rpl miliar dulu.

Secara bertahap Ahmadi menggelontorkan fulus untuk Irw andi. Pertama Rp 120 juta. Berikutnya Rp 430 juta dan terakhir Rp 500 juta. Penyerahan lewat Muyassir.

Uang tak diserahkan langsung ke Irwandi. Tapi melalui Teuku Saiful Bahri. Saiful lalu menyuruh orang kepercayaannya. Teuku Fadhilatul Amri untuk menerima uang dari Muyassir. Menurut jaksa, perbuatan Ahmadi diancam pidana Pasal ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 20 juncto Pasal 64 ayat I.

byu







Original Post

MELENGGANG

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-9-28


MELENGGANG

Bupati Bener Meriah nonaktif Ahmadi mengikuti sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin Jaksa Penuntut Umum mendakwa Ahmadi menjanjikan sesuatu berupa uang kepada Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf sebesar Rp1,050 miliar terkait pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2018.

MOHAMAD QORI/RM







Original Post

UU Ketenagakerjaan Digugat Masalah Pesangon

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-9-28


UU Ketenagakerjaan Digugat Masalah Pesangon

Sidang pengujian UU Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan [Pasal 59 ayat (7)] terhadap UUD 1945, kembali dilanjutkan oleh MK pada hari Rabu (26/9) kemarin.

DALAM sidang yang beragen-dakan perbaikan permohonan ini, Abdul Hakim, Prinsipal dari perkara 72/PUU-XVI/2018 mengatakan. "Sebelumnya, masalah penyebutan PKWT dengan PKWTT sudah saya perbaiki dengan singkatan PKWT dan PKWTT.

Selanjutnya di halaman 4, Pemohon sudah uraikan bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang bekerja di PT. Internusa Food. Sejak bekerja pertama kali tanggal 6 Maret 2012, Pemohon oleh PT. Internusa Food dipekerjakan dengan perjanjian PKWT yang telah dilakukan perpanjangan sebanyak 11 kali, lala tidak lagi diizinkan bekerja oleh PT. Internusa Food terhitung sejak tanggal 28 Juli 2017 dengan alasan masa kerja telah selesai.

Atas pengakhiran hubungan kerja tersebut, Pemohon pada tanggal 27 Agustus 2017 mengadukan permasalahannya ke pegawai pengawas ketenagakerjaan pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sudinaker-trans) Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan meminta melakukan pemeriksaan terhadap terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat PKWT yang diterapkan oleh PT. Internusa Food. Kemudian, pegawai pengawas menerbitkan nota pemeriksaan Nomor 4373/1831, bertanggal 9 November 2017 (bukti P-10) yang sudahPemo-hon lampirkan, "papar Abdul Hakim.

Menurutnya, terhadap putusan tersebut PT. Internusa Food mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung melalui PHI Jakarta Pusat pada tanggal 30 Juli 2018 yang diregister dalam Akta Pernyataan Kasasi Nomor 100 Tahun 2018 (bukti P-9) sehingga putusan PHI belum berkekuatan hukum tetap dan belum dapat dilaksanakan.

"Selanjutnya, perbaikannya di halaman 10, Nomor 6. Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 27/2011, bertanggal 17 Januari 2012, pada halaman 38, paragraf 3.13 berpendapat apabila terjadi perselisihan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perubahan status PKWT menjadi PKWTT yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia di luar pengadilan, maka perselisihan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme peradilan yang secara lengkap Pemohon telah kutip.

Selanjutnya, di halaman 13, paragraf terakhir. Pertanyaan konstitusionalitasnya persoalan yang Pemohon ajukan adalah apakah Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah memberikan jaminan kepastian hak serta perlakuan yang sama bagi Pemohon sebagai pe-kerja yang semula berstatus

PKWT. kemudian ditetapkan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dan pengadilan hubungan industrial menjadi PKWTT untuk mendapatkan penetapan haknya atas upah selama proses pemutusan hubungan kerja seperti pekerja yang sejak semula bekerja berstatus PKWTT.

Selanjutnya, di halaman 18, dalam Nomor 8. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yang dikabulkan bernomor 7/2014, bertanggal 4 November 2015, maka menurut Pemohon apabila permohonan a quo yang mempersoalkan ketiadaan jaminan kepastian hak serta perlakuan yang sama atas hak untuk mendapatkan upah selama proses pemutusan hubungan kerja antara pekerja yang semula berstatus PKWT menjadi PKWTT dengan pekerja yang sejak awal berstatus PKWTT dikabulkan, justru secara sempurna telah memberikan jaminan kepastian hukum atas peralihan dari PKWT menjadi PKWTT pada saat pekerja masih bekerja, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2019, bertanggal 4 November 2015. " urainya.

Pemohon yakin bahwa MK dalam menginterpretasikan UUD 1945 pasti sejalan dengan perkembangan yang timbul dalam masyarakat dan mampu menjadikan UUD 1945 sebagai

konstitusi yang hidup.

"Selanjutnya, di nomor 9, masih di halaman 19. Bermula dari kasus konkret, selain itu untuk meneguhkan permohonan a quo terhadap apakah Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjadikan kasus konkret sebagai pintu masuk pengujian yang Pemohon mohonkan, maka menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi telah pernah mengadili dan memutus dengan amar dikabulkan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang pintu masuknya dari kasus konkret, yaitu di antaranya, Perkara Nomor 13 Tahun 2011, Nomor 37 Tahun 2011, Nomor 58 Tahun 2011, dan Nomor 100 Tahun 2012, " terangnya seraya memohon putusan yang seadil-adilnya.

Seusai hakim anggota Enny Nurbaningsih memastikan status kekaryawanan Pemohon saat ini, kemudian Ketua Hakim Wahidu-ddin Adams menanggapi, "Baik. Untuk tadi sudah disebutkan, tanpa itu pun juga akan kami sampaikan bahwa pengesahan alat bukti Perkara Nomor 72/PUU- XVI/2018 ini yang Saudara sampaikan adalah P-l sampai dengan P-10. Ya, baik. Kita sahkan, ya".

TIM







Original Post

Zumi Zola Bisa Raup 60 M Setahun Dari Proyek PUPR

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-9-28


Zumi Zola Bisa Raup 60 M Setahun Dari Proyek PUPR

Kesaksian Orang Kepercayaan Di Persidangan

Asrul Pandapotan Sihotang, orang kepercayaan Zumi Zola buka-bukaan soal fulus yang masuk kantong Gubernur Jambi itu dan keluarganya.

KATA dia. Zumi bisa mengeruk duit hingga puluhan miliar dalam setahun dari proyek-proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Sekitar Rp 60 miliar, itu dari Dinas PUPR saja." kata Asrul memberikan kesaksian di sidang korupsi Zumi Zola di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Asrul tahu jumlah itu karena pernah meminta Kepala Dinas PUPR mendata rekanan-rekanan yang bakal memberikan uang kepada Zumi.

Karib Zumi sewaktu kuliah di London Inggris itu. tahu pemberian uang miliaran rupiah dari Dinas PUPR untuk keperluan gubernur dan keluarganya.

Ketika ditanya jaksa KPK, Asrul mengamini ada penerimaan Rpll miliar dari Dodi Irawan, mantan Kepala Dinas PUPR. "Untuk kebutuhan keluarga Pak Gubernur." jawab Asrul.

"Saya kurang tahu keperluan-nya apa. Kalau enggak salah untuk ibu Pak Gubernur. Yang terima adiknya. Zumi Laza." lanjut Asrul.

Asrul pernah menyerahkan uang tunai maupun transfer untuk keperluan keluarga Zumi.

"Waktu itu saya serahkan ke

Mas Adi, dia kepercayaan orang tua terdakwa. Bu Hermina. Ada permintaan uang untuk kebutuhan keluarga 100 atau 200 (juta). Jumlahnya sesuai apa yang diminta terdakwa," bebernya.

Ia juga pernah menyerahkan uang tunai Rp20 juta kepada Sheria Tania, istri Zumi. Kemudian, tiga kali mentransfer uang ke Sherin.

Asrul tak hanya meng-handle urusan fulus untuk kepentingan keluarga Zumi. Ia pun menangani urusan sumbangan hingga perjalanan pelesir karibnya-itu.

Zumi pernah menyuruh Asrul menyediakan 25 sapi untuk disumbangkan pada hari raya Idul Adha 2017. Asrul mengontak Amidy, Kepala Perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta, agar menyediakan dana pembelian sapi.

Amidy lalu menghubungi Paut Sakarin. Kontraktor di Jambi itu memberikan uang Rp39O juta. Asrul menyerahkan pembayaran pembelian sapi kepada Dedi.

Saat Zumi dan istrinya ingin pelesir. Asrul pula yang disuruh menyediakan uang sakunya. "Zumi Zola sampaikan (akan) ke Amerika bersama istri. Kebutuhan 1 orang kira-kira berapa? Masing-masing untuk (syarat) imigrasi 10 ribu dolar Amerika," tutur Asrul.

Zumi meminta tambahan dana lagi untuk beli oleh-oleh. "Asrul siapin juga buat beliin oleh-oleh

para bupati walikota," Asrul menirukan perintah Zumi. Untuk beli oleh-oleh, perlu dana 10 ribu dolar lagi.

Lagi-lagi, Asrul meminta tolong Amidy untuk mencarikan dananya. Amidy mengontak Arfan. Pelaksana Tugas (Pit) Kepala Dinas PUPR. Arfan menyerahkan 30 ribu dolar. Uang itu berasal dari kontraktor Joe Fandy Yoesman alias Asiang.

Zumi mengaku hanya menerima 20 ribu dolar dari Asrul. "Bukan yang tadi disebut 30 ribu dolar," sanggahnya.

Asrul dan Amidy juga yang mengurusi pembelian Toyota Alphard untuk Zumi. Awalnya. Zumioyang menjabat Ketua DPW PAN Jambiohendak meng-hadiri kegiatan partainya di Bandung.

Namun ia tak punya kendaraan yang bisa menampung seluruh keluarganya. Asrul tak bisa meminjamkan mobilnya karena sedang dipakai keluarga. Begitu pula Asiang yang dikontak Amidy. Akhirnya, Arfan mencarikan mobil rental untuk Zumi. Urusan beres.

Belakangan. Asiang menawarkan mobil baru-untuk Zumi. Asrul mengumpulkan brosur mobil. "Saya tunjukkan brosur, yang dipilih gubernur Alphard seri tertinggi warna hitam, (harganya) sekitar Rpl.5 miliar." katanya. Mobil mewah itu dibeli di Bandung.

byu







Original Post

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 5
2018-9-28


PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA

PT.ALUCO.

IKLAN







Original Post

H. SOBUR

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 10
2018-9-28


H. SOBUR

SURAT PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

IKLAN







Original Post

Masalah Mendasar Petani Sawit Tetap Tak Tersentuh

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2018-9-28


Masalah Mendasar Petani Sawit Tetap Tak Tersentuh

Pemerintah Banyak Produksi Aturan

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menagih keberpihakan pemerintah kepada petani sawit. Selama ini, pemerintah banyak mengeluarkan aturan soal perkebunan sawit. Tapi, petani kecil sawit masih mengalami berbagai masalah.

KETUA Umum SPKS. Mansue-tus Darto mengungkapkan, dari berbagai peraturan mengenai perkebunan sawit yang sudah diterbitkan pemerintah, pada kenyataan tak banyak berpengaruh pada kesejahteraan petani sawit. Malah petani sawit yang terus mengalami banyak masalah.

"Mulai dari masalah kebun petani dalam kawasan hutan, legalitas lahan, konflik antara petani plasma dan perusahaan, harga sawit anjlok, sampai Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDP-KS) malah banyak mensubsidi biodiesel," ujarnya di Jakarta.

Padahal pemerintah sudah mengeluarkan sejumlah aturan.

Mulai Perpres no. 66 /20I5 tentang Pengumpulan Dana Sawit. PP no. 24/2015 tentang BPDP-KS. Permentan no. 1/2018 tentang Penetapan Harga Sawit, dan Permentan soal Indonesian Sustainable Palm Oil (1SPO). Baru-baru ini Presiden Jokowi juga mengeluaikan Inpres moratorium sawit.

"Dari semua aturan itu. belum ada yang menyentuh problem yang dihadapi masyarakat, terutama petani sawit. Lain gatal, lain digaruk." kritiknya.

Darto mencontohkan, aturan BDPD-KS yang digugat SPKS ke Mahkamah Agung karena dana badan ini malah untuk subsidi biodiesel. Dana subsidi

biodiesel 90 persen, berdasarkan hitungan SPKS sekitar Rp20 triliun, ternyata alokasi untuk penanaman kembali (replanting) hanya 2 persen.

Padahal, dalam UU Perkebunan tidak disebutkan mengenai penggunaan dana untuk subsidi biodiesel. "Dana untuk replanting, peningkatan sumber daya manusia, promosi sawit lebih kecil daripada dana subsidi biodiesel. Ini namanya penyelundupan hukum." sebutnya.

Selain itu. untuk mengakses dana replanting, petani harus menempuh jalur birokrasi rumit dan panjang. Seharusnya, akses pendanaan bagi petani bisa lebih mudah dan sederhana. Belum lagi, persyaratan mengenai bukti legalitas lahan petani.

Kepala Departemen Advokasi SPKS. Marselinus Andry menambahkan, pihaknya meminta agar pemerintah berhati-hati

melakukan legalisasi terhadap lahan petani kelapa sawit. Pasalnya banyak pihak yang "mengaku petani". Padahal, berkebun sawit bukan pekerjaan utamanya atau mereka tidak tinggal di pedesaan.

"Kamijuga menyoroti konflik dalam kemitraan antara perusahaan dan petani. Konflik ini tidak pernah ada perubahan dari tahun ke tahun akibat skema kemitraan yang tidak adil," ujarnya. Saat ini petani sawit tengah mengalami keresahan dengan harga Tandan Buah Segar (TBS) yang mengalami penurunan drastis.

Dari catatan SPKS. kondisi ini terjadi di seluruh wilayah perkebunan kelapa sawit hingga mencapai harga terendah, yaitu Rp50O-Rpl.O5O per kilogram. "Kondisi ini akibat skema pembelian TBS belum diatur secara tepat, tetapi pemerintah tidak melakukan apa-apa." imbuh

Andry.

Sebelumnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Presiden Jokowi telah mengeluarkan Instruksi Presiden no. 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perijinan serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.

Dengan adanya aturan tersebut, pemerintah menginginkan evaluasi menyeluruh atas kinerja perkebunan kelapa sawit. Pemerintah meminta adanya upaya-upaya terobosan untuk memberikan kepastian hukum lahan kebun sawit rakyat, terutama yang terlanjur berada di dalam kawasan hutan.

Selain itu. pemerintah juga ingin memberi kepastian bagi petani untuk mendapatkan alokasi 20 persen dari lahan perkebunan yang dikelola oleh perusahaan besar.

osp







Original Post

Romahurmuziy Disebut dalam Dakwaan Eks Pejabat Kemenkeu

Media Online Metro TV News
2018-09-28


Jakarta: Sidang dakwaan mantan pejabat di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Yaya Purnomo,menyebut nama Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy.

Romi sapaannya, diduga terlibat dalam pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN 2018 bidang Pendidikan untuk Kabupaten Kampar, Riau. Yaya dan rekannya Rifa Surya menerima sejumlah gratifikasi dari daerah-daerah yang mengajukan DAK.



Dalam surat dakwaan menyebutkan, bulan Oktober 2017 bertempat di kantin Kemenkeu Yaya bertemu dengan Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Amin Santono dan seorang konsultan Eka Kamaludin. Pertemuan itu turut pula dihadiri oleh Erwin Pratama Putra, selaku orang kepercayaan Bupati Kampar Aziz Zaenal.

"Dalam pertemuan tersebut, Erwin menyampaikan Kabupaten Kampar juga telah mengajukan usul anggaran di APBN 2018 melalui Romahurmuziy anggota komisi XI DPR RI dan meminta agar terdakwa mengawalnya dan terdakwa bersedia," kata Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) Wawan Yunarwanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 26 September 2018.

Untuk diketahui, peran Komisi XI DPR RI membahas anggaran dari kementerian terkait, dalam hal ini Kemenkeu. Namun, dalam surat dakwaan tersebut peran Romy tidak dijelaskan secara detail.

Dalam perkara ini Yaya bersama Rifa didakwa menerima gratifikasi senilai Rp3,745 miliar. Keduanya juga menerima SGD325.000 dan USD53.200.

Yaya didakwa melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

KPK sebelumnya telah memeriksa Romy soal penyitaan uang Rp1,4 miliar dari kediaman Wakil Bendahara Umum PPP Puji Suhartono. Dia mengaku tidak tahu soal uang tersebut.

"Ya ditanya soal penyitaan uang di salah satu rumah fungsionaris PPP dan saya memang tidak tahu karena yang bersangkutan kan menjalankan bisnis-bisnis yang di luar urusan partai," kata Romy di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 23 Agustus 2018. (LDS)

http://news.metrotvnews.com/hukum/akW3d2Mk-romahurmuziy-disebut-dalam-dakwaan-eks-pejabat-kemenkeu




Original Post

KPU Dorong Pembentukan Mahkamah Khusus Sengketa Pemilu

Media Online Metro TV News
2018-09-28


Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendorong segera dibentuknya mahkamah khusus yang menangani sengketa pemilu. Hal ini untuk mengakomodir penanganan sengketa pemilu agar tidak menganggu tahapan pemilu.

Ketua KPU Arief Budiman menceritakan, tahapan panjang yang dilalui KPU dalam menyelenggarakan pemilu serentak 2019. Menurutnya sejak awal tahapan dimulai, KPU menemui banyak hambatan, salah satunya karena banyaknya putusan sengketa yang terlambat.



"Saya selalu melihat pemilu ini adalah pemilu yang terlambat, bukan pemilu yang darurat," kata Arief dalam sebuah diskusi bertajukDarurat Pemilu 2019di Auditorium CSIS, Jalan Tanah Abang III, Jakarta Pusat, Kamis, 27 September 2018.

Dia mencontohkan, sejak awal KPU terlambat menerima undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang dijadikan landasan dalam penyelenggaraan pemilu serentak. Belum lagi ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang saat itu juga mewajibkan seluruh partai politik peserta pemilu diverifikasi ulang.

Tak sampai di situ, tahapan pemilu 2019 juga sempat terhambat karena sejumlah partai politik yang sempat dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan verifikasi faktual mengajukan sengketa ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Bagian dari sengketa yang pertama muncul dan sangat merepotkan kita adalah sengketa penetapan verifikasi parpol peserta pemilu. Masih ada sengketa di Bawaslu, lalu ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)," kata Arief.

Arief juga turut mengkritisi putusan Mahkamah Agung (MA) yang mebatalkan larangan eks napi korupsi nyaleg dan putusan MK terkait larangan pengurus parpol mencalonkan diri sebagai anggota DPD.

Dia menilai, putusan-putusan itu terlambat lantaran diketok setelah masa pendaftaran berakhir. Akibatnya sejumlah pihak kini mengajukan sengketa ke Bawaslu karena menganggap KPU melakukan pelanggaran.

"Sekarang sedang disengketakan lagi di Bawaslu karena KPU menjalankan putusan MK yang oleh sebagian pihak, KPU dianggap salah membaca putusan MK. Terus berlanjut ini, karena putusan-putusan yang terlambat. Sebetulnya kalau putusan MK itu keluar sebelum pendaftaran dimulai kita bisa deteksi dini," tukasnya.

Meski begitu, Arief menganggap sengketa-sengketa yang diajukan sejumlah pihak terhadap KPU sebagai sesuatu yang wajar. Namun begitu, dia mengatakan perlu segera dibentuk mahkamah khusus yang menangani perkara pemilu agar setiap sengketa yang diputus tidak menghambat proses tahapan pemilu yang sedang berjalan.

"Pencari keadilan, sering kali mencari peluang di manapun. Termasuk ke kepolisian dan DKPP, padahal tidak ada hubungannya. Ke depan, sistem penyelesaian sengketa pemilu harus lebih simpel dan harus ada mahkamah khusus untuk penyelesaian sengketa pemilu," tandasnya. (LDS)

http://news.metrotvnews.com/metro/VNnRBw1N-kpu-dorong-pembentukan-mahkamah-khusus-sengketa-pemilu




Original Post

Setelah Dicekal, Advokat Lucas Diperiksa KPK

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2018-9-28


Setelah Dicekal, Advokat Lucas Diperiksa KPK

TERKAIT PELARIAN SEORANG TERSANGKA

KEBERADAAN Eddy Sindoro yang sudah buron selama dua tahun mulai dikorek lagi. Pengacara Eddy, Lucas, dicegah bepergian ke luar negeri. Hari ini. Lucas juga dipanggil KPK.

Jubir KPK Febri Diansvah mengungkapkan, surat panggilan untuk Lucas sebagai saksi sudah dikirim penyidik ke rumah dan kantornya. Selain Lucas, KPK hari ini juga akan memeriksa

Dina Soraya dari pihak swasta. "Ada kebutuhan penyidikan untuk melakukan klarifikasi terkait beberapa informasi," ujar Febri, kemarin. Salah satu yang akan diklarifikasi

kepada dua orang itu terkait keberadaan Eddy Sindoro yang sedang berada di luar negeri. KPK menduga keduanya mengetahui posisinya "Dalam konteks kasus ini, dua orang tersebut perlu

diklarifikasi terkait pengetahuan mereka tentang keberadaan tersangka ES di luar negeri, termasuk apakah mengetahui perpindahan tersangka ES tersebut. Dan bagaimana peran saksi

dalam terkait keberadaan ES di luar negeri," jelas Febri. Lucas dan Dina sudah dicegah

bepergian ke luar negeri selama enam bulan sejak 18 September 2018. Pencegahan jang dimintakan KPK kepada Dirjen Imigrasi dilakukan agar ketika diperiksa, keduanya tidak berada di luar negeri. Dia mengingatkan kedua saksi kooperatif.

Mantan aktivis ICW ini juga mewanti-wanti Lucas dan Dina tidak menyembunyikan atau membantu proses pelarian Eddy Sindoro. Jika upaya-upaya itu terbukti, Lucas dan Dina bisa terjerat Pasal 21 LfU Pemberantasan Tipikor. Tuduhannya, menghalang-halangi proses penegakan hukum atau bahasa hukumnya, obstruction of justice. "KPK memperingatkan semua pihak tidak melakukan perbuatan menyembunyikan atau membantu proses pelarian tersangka," imbau Febri.

KPK juga mengimbau Eddy Sindoro menyerahkan diri dan menjalani proses hukum yang menjeratnya. "Sikap kooperatif itu akan lebih menguntungkan bagi tersangka dan membantu proses hukum jang sedang berjalan," tandasnya.

Untuk diketahui, Eddy Sindoro ditetapkan tersangka kasus suap kepada mantan Panitera PN Jakpus, Edy Nasution, akhir 2016. Namun beberapa bulan sebelum ditetapkan tersangka, April 2016 Eddy Sindoro sudah berada di luar negeri. Padahal, pada bulan itu juga, dia sudah dicekal. Eddy Sindoro tiga kali mangkir dari panggilan KPK sebagai saksi, yakni 1 Agustus, 20 Mei, dan 24 Mei 2016, sampai akhirnya ditetapkan tersangka. KPK kesulitan melacaknya.

Eddy Sindoro, disebut KPK mengarahkan anak buahnya memberikan sejumlah uang kepada Edy Nasution. Tujuannya, untuk mengurus perkara-perkara hukum anak-anak perusahaan pada peradilan tingkat pertama hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Peran Eddy terkuak setelah KPK melakukan pengembangan OTT terhadap Edy Nasution dan Doddy Ariyanto Supeno, asisten Eddy Sindoro. Keduanya diringkus di areal

parkir sebuah hotel di Jakarta Pusat April 2016 setelah terjadi transaksi suap. Saat itu, tim KPK hanya men) ita Rp 50 juta. Uang itu, sebut KPK, untuk pengurusan PK PT Across Asia Limited (AAL). Berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung 31 Juli 2013, PT AAL dinyatakan pailit Atas putusan kasasi tersebut hingga batas waktu 180 hari PT AAL tidak melakukan upaya PK. Namun untuk menjaga kredibilitas PT AAL yang sedang ada perkara di Hong Kong, Eddy Sindoro pada pertengahan Februari 2016 diduga memberikan perintah pengajuan PK meski waktunya sudah lewat

Dalam persidangan terkuak, Edy Nasution menerima uang suap lebih dari itu. Selain Rp 50 juta, dia disebut menerima 50 ribu dolar AS dan Rp 100 juta.

Edy Nasution divonis 5,5 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider dua bulan kurungan. Sementara Doddy divonis empat tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider tiga bulan kurungan.

Kasus ini juga sempat menyeret Nurhadi Abdurrachman, yang saat itu menjabat Sekretaris MA. Setelah melakukan OTT terhadap Edy Nasution dan Doddy, KPK sempat menggeledah rumah dan kantor Nurhadi. Ditemukan uang Rp 1,7 miliar dan dokumen yang telah disobek-sobek dalam kloset di rumahnya. Dia juga sempat dicekal. Namanya beberapa kali disebut dalam persidangan Edy Nasution dan Doddy.

1 Agustus 2016, Nurhadi pensiun dini. Saat bersaksi di persidangan terdakwa Doddy, Nurhadi mengaku sudah kenal lama dengan Eddy Sindoro. Nurhadi dan Eddy merupakan teman semasa SMA tahun 1975. Nurhadi juga membenarkan berita acara pemeriksaan yang dibacakan Jaksa bahwa dia pernah bertemu Eddy pada 2015 dan 2016 sebanyak tiga kali.

Meski demikian, Nurhadi membantah pernah membicarakan kasus dengan Eddy Sindoro.

Terakhir, Nurhadi diperiksa KPK 30 Desember 2016. Setelah itu, kasusnya tidak terdengar kelanjutannya.

okt







Original Post

Pemohon Sertakan Putusan MK Terdahulu

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2018-9-28


Pemohon Sertakan Putusan MK Terdahulu

MAHKAMAH Konstitusi kembali menggelar sidang pengujian UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan. Dalam sidang dengan agenda perbaikan permohonan itu, pemohon Abdul Hakim yang berprofesi sebagai karyawan ET Internusa Food, menyampaikan beberapa hal sebagai penyempurnaan permohonannya.

Salah satunya, menyertakan putusan MK Nomor 27/2011 tertanggal 17 Januari 2012 dan putusan MK Nomor 7/2014 tertanggal 4 November 2015. Kedua putusan itu berkenaan dengan uji materi UU Ketenagakerjaan.

Misalnya, putusan Nomor

27/2011 perihal perselisihan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perubahan status PKWT menjadi PKWTT. MK berpendapat, perselisihan yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan, dapat diselesaikan melalui mekanisme peradilan.

"Maka menurut pemohon, apabila permohonan a quo yang mempersoalkan ketiadaan jaminan kepastian hak serta perlakuan yang sama atas hak untuk mendapatkan upah selama proses pemutusan hubungan kerja antara pekerja yang semula berstatus PKWT menjadi PKWTT

dengan pekerja yang semula berstatus PKWTT dikabulkan, justru secara sempurna telah memberikan jaminan kepastian hukum atas peralihan dari PKWT menjadi PKWTT pada saat pekerja masih bekerja," kata Abdul di hadapan majelis hakim konstitusi yang dipimpin Wahiduddin Adams didampingi Saldi Isra dan Enny Nurbaningsih, Rabu (26/9).

Sebelumnya, pemohon menilai Pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan berpotensi merugian hak konstitusional-nya. Ia menilai dengan diberlakukannya pasal a quo, sejak bekerja pertama kali tanggal 6 Maret 2012. pemohon di-

ikat oleh PT Internusa Food dengan perikatan perjanjian kerja untuk waktu tertentu dan telah diperpanjang 11 kali.

Pemohon telah mengupayakan perubahan statusnya menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu melalui putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Jakpus No 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Juli 2018.

Namun, putusan itu berakibat PT Internusa Food melakukan PHK terhadap pemohon secara sepihak sejak 28 Juli 2017 dengan alasan perjanjian PKWT telah berakhir.

(P-2)







Original Post

Zumi Minta Uang untuk Kurban

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-9-28


Zumi Minta Uang untuk Kurban

Sebanyak 25 sapi kurban dibagikan ke sejumlah kabupaten, rumah dinas Zumi Zola, dan kantor DPW PAN Jambi Total uang kurbanyang keluar sebesar Rp390juta.

M Taufan SP Bustan

DALAM sidang lanjutan perkara suap dan gra rifikasi Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola di PN Tipikor Jakarta Pusat, kemarin, terungkap satu fakta baru.

Berdasarkan pengakuan tiga saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) KPK, diketahui pengadaan 25 sapi kurban Pemprov Jambi pada Idul Adha 2017 berasal dari

uang salah satu kontraktor.

Orang kepercayaan Zumi yang juga merupakan mantan bendahara pada Pilgub Jambi 2015 Asrul Pandapotan Sihotang mengaku dalam sidang pernah diperintah Zumi untuk mengadakan 25 sapi.

Saat menerima perintah itu. Asrul mengaku tidak punya uang pribadi kepada Zumi. Pasalnya, setelah dihitung jumlahnya mencapai Rp390 juta.

Mendengar itu, Zumi kemudian menyampaikan kepada Asrul dirinya tidak mau tahu,

sehingga Asrul mengusahakan pengadaan 25 sapi untuk kurban tersebut.

"Karena saya bingung cari uangnya bagaimana, saya kemudian hubungi Amidy. Dari Amidy kemudian mengusahakan pengadaan sapi itu," terang Asrul.

Dia menyebutkan, 25 ekor sapi itu lalu dibagikan ke sejumlah kabupaten, rumah dinas Zumi, dan kantor DPW PAN. "Akhirnya pengadaan sapi itu berhasil." ungkap Asrul.

Tidak percaya

Ketua Majelis Hakim Yanto kemudian mengonfron-tasi pengakuan Asrul kepada Amidy yang kebetulan juga dihadirkan sebagai saksi.

Dari Amidy yang merupakan Kepala Perwakilan Pemprov

Jambi di Jakarta mengatakan, setelah mendengar pengakuan Asrul, ia mengusahakan mencari uang tersebut hingga akhirnya menghubungi salah satu kontraktor di Jambi bernama Paut Sakarin.

Paut lalu menyampaikan akan membantu memberikan uang sehingga bisa mengadakan sapi 25 ekor. "Akhirnya dikasih uang dari Paut sebanyak Rp390 juta yang kemudian saya serahkan kepada Dedi PNS di Pemprov Jambi untuk membeli sapi itu," ungkap Amidy.

Saat meminta uang kepada Paut, Amidy mengaku tidak memberikan janji kepada Paut. "Jadi Paut mengaku mau bantu saja tanpa ada dikasih janji atau apa," ujarnya.

Ketua Majelis Hakim Yanto

mengatakan tidak mungkin kontraktor hanya memberikan bantuan seperti itu tanpa menerima janji.

Amidy lalu menambahkan, bahwa sama sekali tidak ada janji yang diberikan kepada Paut. Karena menurutnya. Paut ihklas membantu. "Tidak ada kami berikan janji. Paut mau membantu aja, saya tidak tahu kalau dia ada yang berikan janji proyek." tandas Hamidy.

Dalam sidang sebelumnya, JPU KPK mendakwa Zumi Zola menerima gratifikasi senilai Rp40,44 miliar dan USS177.300 dari para rekanan penggarap proyek di Pemprov Jambi.

Selain itu, KPU juga mendakwa Zumi menyuap anggota DPRD Provinsi Jambi dengan uang sekitar Rp200 juta-Rp250 juta per anggota.

(P-l)/ M Taufan SP Bustan







Original Post

Pemkot Sukabumi Revisi RTRW 2011-2031

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 9
2018-9-28


Pemkot Sukabumi Revisi RTRW 2011-2031

NERACA

Sukabumi - Untuk mengimbangi percepatan di sektor infrastuktur di Kota Sukabumi, Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi langsung melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Apalagi, sekitar 36 persen harus memenuhi kebutuhan sesuai perkembangan.

"RTRW itu memang harus di revisi sebab mau tidak mau harus menyesuaikan tata ruang seiring tuntutan. Apalagi ada sekitar 36 persen terjadi penyimpangan (kebutuhan) di Kota Sukabumi yang harus dipenuhi," ujar Walikota Sukabumi Achmad Fahmi usai membuka FGD Revisi RTRW 2011-2031 di salah satu Hotel Jalan Bhayangkara Kota Sukabumi, Kamis (27/9).

Fahmi mengatakan, perlu adanya revisi RTRW tersebut, salah satunya pembangunan Iai an Tol Bocimi. Sebab lanjut Fahmi, adanya Jalan Tol Bocimi akan berdampak kepada semua hal. Mulai dari transportasi, ruang terbuka publik, kepadatan penduduk, hingga perekonomian akan terbawa dampak yang signifikan."Sedangkan yang menjadi prioritas tentunya sebagaimana visi misi kita membuat kenyamanan warga masyarakat, transportasi dan lingkungan hidup," terangnya.

Bahkan kata Fahmi, pusat pemerintahan Kota Sukabumi yang akan dipindahkan ke daerah Kecamatan Cibeureum juga tak kalah menjadi prioritas yang masuk ke revisi RTRW tersebut. "Kepemimpinan saya direncanakan pada tahun 2020 sudah dibangun, dan 2021 kita sudah pindah kesana," bebernya.

Sementaraitu, Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi Rudi Djuan-syah menjelaskan, sejak tahun 2016-2017 RTRW yang 2011-2031 itu ditinjau kembali, dari hasil peninjauan tersebut, dan dilihat dari adanya kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan kebutuhan Pemkot Sukabumi, ada sekitar 36 persen perlu adanya perubahan sesuai dengan kebutuhan."Hasil dari peninjauan kembali ternyata harus ada Revisi RTRW itu," terangnya.

Terutama lanjut Rudi, bentuk penyesuaian itu ketika adanya pembangunan Jalan Tol Bocimi dan Double Track kereta api."Bukan itu saja saja, tapi juga peningkatan kemampuan ekonomi, akses mudahnya ke Sukabumi, termasuk sekolah. Intinya penyesuaian tata ruang," akunya.

Yang jelas kata Rudi, semuayang dianggap perlu perbaikan entah itu rencana pemindahan pusat perkantoran, pusat perekonomian dan selainya nanti akan ada zonasimasing-masing."Termasukrencanalahan eks terminal akan dijadikan apa nantinya, sebab di RTRW2011 -2031 tersebut lokasi terdebut akan dijadikan ruang terbuka hijau. Tapi kalau ada revisi bisa saja itu dijadikan pusat bisnis," terangnya.

Revisi RTRW tersebut ungkap Rudi, harus selesai di akhir tahun ini, sebab di tahun 2019 pihaknya ; udah mengajukan Perda RTRW nya."Tentu saja harus dil abah perdanya karena berdasarkan aturan jika ada kebu .ah;, di atas 20 persen perda nya juga harus Perda baru. Makanya di tahun 2019 draft Perda nya sudah bisa dibahas," pungkasnya

ARYA







Original Post

Pakar Kejagung Tidak Bisa Pidanakan Aksi Korporasi

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-9-28


Pakar Kejagung Tidak Bisa Pidanakan Aksi Korporasi

NERACA

Jakarta Pakar hukum ekonomi Prof Bismar Nasution menyatakan Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak tepat mempi- danakan kebijakan korporasi termasuk menetapkan tersangka terhadap mantan Direktur Utama PT Pertamina Karen Galaila Agustiawan.

"Aksi korporasi itu melibatkan FT (Perseroan Terbatas) yang secara undang-undang kebijakan direksi PT itu harus dilindungi dan tidak dapat dihukum," kata Bismar di Jakarta, dikutip dari Anta-

ra, kemarin.

Bismar mengatakan aksi korporasiyang dilakukan direksi PT Pertamina merupakan kebijakan untuk kepentingan bisnis yang berpotensi terjadi kerugian. Namun Bismar menegaskan kebijakan untuk kepentingan bisnis yang merugi tidak dapat dipidanakan dengan catatan harus rasional, sesuai kepentingan perusahaan, dan itikad baik.

Bismarmenilaikesala-han kebijakan perusahaan harus ditangani berdasarkan hukum administrasi."Bukan hukum pidana, kecuali bila ada unsur koruptif maka hukum pidana bisa diterapkan, tapi kalau kesalahan (kerugian bisnis) itu bisa dipahami secara administrasi, maka tidak perlu dipidana," ujar Bismar.

Bismar meyakini direksi maupun pimpinan Pertamina terlebih dahulu

menganalisa dan kajian mendalam terkait aksi korporasi.

Sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo menyebutkan empat mantan pejabat Pertamina telah ditetapkan tersangka korupsi investasi PT Perta-mina(Persero)diBlokBas-ker Mama Gummy (BMG) Australia pada 2009 yang merugikan keuangan negara mencapai R568 miliar.

Keempat tersangka dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp568 miliar itu antara lain mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero), Karen Galaila Agustiawan sesuai surat perintah penyidikan (sprindik) Nomor Tap-13/F.2/Fd.1/03/2018, tanggal 22 Maret 2018.

Mantan Chief Legal Councel and Compliance PT Pertamina (Persero) Genades Panjaitan (GP)

berdasarkan Sprindik Direktur Penyidikan pada laksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampid-sus) Nomor Tap-14/F.2/-Fd.1/03/2018 tanggal 22 Maret 2018.

Mantan Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Frederik Siahaan (FS) berdasarkan sprindik Nomor Tap-15/F.2-/Fd.1/03/2018 tanggal 22 Maret 2018. Mantan Manager Merger Acquisition (MA) Direktorat Hulu PT Pertamina (Persero), inisial BK berdasarkan sprindik Nomor TAP-06/F.2/Fd. 1/01/2018, tanggal 23 Januari 2018.

Tersangka dikenakan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (TOH).

ANT







Original Post

MA Kabulkan Uji Materi Permenkumham Pengangkatan Notaris

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-9-28


MA Kabulkan Uji Materi Permenkumham Pengangkatan Notaris

Jakarta - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji materi Permenkumham Nomor 25 tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris yang diajukan tiga profesor dari Universitas Jambi, tujuh universitas yang memiliki program studi Magister Kenotariatan serta Forum Komunikasi Calon Notaris Indonesia (FKC-NI).

"Dalam laman MA menyebutkan permohonan uji materi kami terhadap Permenkumham Nomor 25 tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris dan Permenkumham Nomor 62 tahun 2016 tentang syarat pengangkatan yangmelam-pirkan fotokopi tanda kelulusan ujian, dikabulkan," kata Inisiator Tim 11+1 Forum Komunikasi Calon Notaris Indonesia (FKCNI) Yandrik Ershad di Jakarta, Kamis (27/9).

Tiga profesor yang mengajukan uji materi itu antara lain Prof Elita Rahmi Ketua Prodi Kenotariatan Unja, serta Prof Soekamto Satoto dan Prof Banderlohan Nasution, dosen Kenotariatan Unja. Sedangkan tujuh universitas itu adalah Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga, Universitas Andalas, Universitas Sriwijaya, Universitas Lambung Mangkurat dan Universitas lenderal Sudirman.

Yandrik menyatakan dengan dikabulkannya hak uji materi itu, maka Permenkumham 25 tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris maupun turunannya batal demi hukum. Oleh sebab itu pengangkatan notaris kembali kepada Undang-Undang (UU) Ja-

batan Notaris.

"Semua pihak terkait wajib menghormati putusan MA tersebut. Kenyataannya sampai dengan saat ini masih akan diselenggarakan ujian pengangkatan notaris tersebut oleh pihak Kemenkumham pada tanggal2dan3Oktober2018 mendatang, artinya apakah Menkumham sudah menghormati hasil putusan dikabulkannya hak uji materiil Permenkumham 25 tahun 2017," ujar dia.

Sementara itu, salah seorang pemohon uji materi, Prof Bahder Johan Nasution mengajak semuanya untuk menghormati putusan itu baik dari Kemenkumham, organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun para anggota luar biasa noni ris."Jangan ada komentar-komentar atau penafisiran-penafsiran sebelum adanya salinan putusan kita terima," kata dia.

Ia juga mengajak semua prodi kenotariatan untuk menindaklanjuti putusan itu serta kelanjutan ke de-pannya."Secara yuridis, semua bentuk ujian kenotariatan dan sederet syaratnya yang ada di Permenkumham sudah resmi batal sejak dikabulkannya permohonan judicial review oleh MA," ujar dia.

Pendidikan program notariat di egeri ini diliputi

keresahan oleh peraturan Menteri Hukum dan HAM yang memperpanjang jalur untuk diangkat menjadi notaris. "Keresahan itu disambut oleh Program Magister Kenotariatan Unja, disambut bagaimana keresahan itu hilang. Kita ini bukan saja yang memulai, tapi satu-satunya yang melakukan judicial review Permenkumham. Alhamdulillah selama 2 bulan uji materi itu dikabulkan, "kata dia.

Yandrik menjelaskan Permenkumham itu dapat

dikategorikan menggunakan asas retroaktifkarena jelas tertuang dalam Pasal 25 Permenkumham itu menyebutkan bahwa peraturan menteri tersebut mulai berlaku se telah empat bulan sejak diundangkan.

"Dengan demikian Permenkumham ini baru berlaku pada tanggal 21 Maret 2018, tapi pada kenyataannya sejak Desember 2017 dan pada Januari 2018 permohonan pengangkatan notaris telah ditutup pada website ahu.go.id dan telah

digantikan dengan ujian pengangkatan notaris (UP-N)," kata dia.

JikamengacupadaPasal 2 ayat 2 huruf j Permenkumham Nomor 62 tahun 2016disebutkan bahwa persyaratan pengangkatan calon notaris harus dilengkapi berkas pendukung dengan melampirkan fotokopi tanda kelulusan Ujian Pengangkatan Notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang telah dilegalisasi.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) juga tidak menyebutkan adanya ujian pengangkatan notaris, di mana persyaratan yang dinyatakan dalam landasan Permenkumham tersebut bertentangan dengan Pasal 3 UUJN dan UUJN-P, dan diketahui bahwa ;an pengangkatan notaris tidak menjadi persyaratan ian tidak diatur dalam Pasal 3 UUJN dan UUJN-P tersebut yaitu syarat untuk menjadi notaris.

ANT







Original Post

Bupati Bener Meriah Didakwa Suap Gubernur Aceh - BeritaSatu.com

Media Online beritasatu
2018-09-28


Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Bupati nonaktif Bener Meriah, Ahmadi telah menyuap Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf sebesar Rp 1 miliar. Suap ini diberikan Ahmadi secara bertahap, yakni sebesar Rp 120 juta, Rp 430 juta dan 500 juta. Pemberian uang melibatkan ajudan Irwandi dan beberapa orang lainnya.

"Pemberian dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya," kata Jaksa KPK, Ali Fikri saat membacakan surat dakwaan terhadap Ahmadi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (27/9).

Jaksa menyatakan, diduga uang suap ini diberikan agar Irwandi Yusuf mengarahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Aceh menyetujui usulan Ahmadi supaya kontraktor dari Kabupaten Bener Meriah mengerjakan program pembangunan yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun 2018 di Bener Meriah.

Setelah permintaan itu disampaikan, Ahmadi menemui staf Gubernur Aceh Hendri Yuzal dan menyampaikan hal yang sama. Hendri kemudian menghubungi ajudan Ahmadi, dan meminta daftar program atau kegiatan pembangunan di Bener Meriah.

Pada Mei 2018, Hendri menemui Irwandi Yusuf dan menanyakan kepastian permintaan Ahmadi. Irwandi kemudian mengarahkan agar Hendri membantu Ahmadi mengenai pengaturan pemenang lelang. Tak hanya itu, Irwandi juga mengarahkan agar Hendri berkoordinasi dengan Teuku Saiful Bahri yang merupakan salah satu tim sukses Irwandi pada Pilkada Gubernur Aceh 2017.

Teuku Saiful itu yang nantinya juga akan menerima uang dari bupati atau wali kota yang memeroleh program Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018. Irwandi memberitahu bahwa fee yang akan diberikan oleh Ahmadi sebesar 10 persen.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Ahmadi didakwa melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

http://www.beritasatu.com/nasional/513170-bupati-bener-meriah-didakwa-suap-gubernur-aceh.html




Original Post

Cara Delevingne Bungkam Soal Perlindungan Seksual

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 12
2018-9-28


Cara Delevingne Bungkam Soal Perlindungan Seksual

LONDON. (PRI.-

Model dan aktris Cara Delevingne telah berbagi pengalamannya mengapa dia begitu enggan melaporkan kasus perurv dungan seksual yang menimpanya. Saya merasa malu dengan apa yang terjadi dan tidak ingin secara terbuka merusak kehidupan seseorang." ujar Cara. Kamis (27/9/2018).

Perlindungan seksual menjadi kasus yang populer setelah Presiden AS Donald Trump menyarankan orangorang yang telah dilecehkan pada masa lalu seharusnya sudah melaporkannya ke pihak berwenang secara lebih cepat.

Semuanya merujuk kepada kasus Brett Kavanaugh, calon Hakim Agung AS. Kavanaugh dituduh telah melakukan hal yang tidak pantas oleh sejumlah wanita. Beberapa kasus dikatakan terjadi ketika dia masih remaja. Setelah Presiden Donald Trump mempertanyakan mengapa hal itu tidak dilaporkan pada saat itu juga, beberapa wanita telah menjelaskan mengapa mereka tetap bungkam mengenai pengalamannya sendiri.

Aktris Ashley Judd dan Mira Sorvino telah menulis di akun Twitter mengenai pengalaman mereka tentang dugaan kekerasan seksual menggunakan tagar #WhylDidntReport atau Mengapa saya tidak melapor". #WhylDidntReport (mengapa saya tidak melapor) karena pertama kali saya mengalami perundungan seksual pada saal remaja, saya merasa bahwa saya tidak cukup penting untuk membuat masalah besar. Saya salah," tulis Mira Sorvino di akun Twitter, Sabtu (22/9/2018).

#WhylDidntReport. Pertama kali terjadi, saya berusia 7 tahun. Saya memben tahu orang dewasa pertama yang saya kenal. Mereka berkata, Oh. dia orang tua yang baik, mungkin bukan itu maksudnya." Jadi, ketika saya diperkosa saat berusia 15 tahun, saya hanya memberi tahu buku harian saya. Ketika orang dewasa membacanya, dia menuduh saya berhubungan seks dengan seorang pria dewasa," tulis Ashley Judd di akun Twitter,-Jumat (21/9/2018).

Ketika Cara membagikan apa yang terjadi padanya, dia tidak menyebutkan nama seseorang yang sudah menyerangnya. Namun, pada Oktober 2017, dia mengatakan tuduhannya berkaitan dengan produser Hollywood, Harvey Weirv stein.

Harvey Weinstein yang sedang menghadapi tuduhan pemerkosaan di New York, selalu membantah melakukan hubungan intim tanpa ada kesepakatan.

(Imam JP)







Original Post

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 5
2018-9-28


PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

PT ALUCO

IKLAN







Original Post

Karut Marut Pengaturan Angkutan Daring

Media Cetak Harian Kontan Halaman 23
2018-9-28


Karut Marut Pengaturan Angkutan Daring

Babak baru pengaturan transportasi online kembali bergulir. Pasalnya pada tanggal 12 September 2018 yang lalu, Mahkamah Agung (MA) sudah membuat keputusan bahwa aturan yang mengatur angkutan daring atau online, yaitu Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, kembali dicabut. Padahal aturan tersebut merupakan Permenhub revisi dari aturan sebelumnya yakni Permenhub No. 26/2017 yang mengatur hal yang sama.

Pencabutan kembali Permenhub ini menjadi pertanda bahwa pembuatan peraturan tersebut dirasa tergesa-gesa dan merugikan beberapa pihak yang mengajukan gugatan. Yaitu pengemudi angkutan daring yang bersangkutan. Selain itu peraturan ini dianggap juga bertentangan dengan peraturan perundangan yang lain seperti peraturan perundangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasca pencabutan pasal-pasal dalam Permenhub 108 tahun 2017 rasa ketidakpastian bagi mitra ataupun penumpang muncul kembali. Legalitas dari transportasi online kembali dipertanyakan. Mitra pengemudi dapat dianggap sama saja dengan taksi gelap kalau kita berada di bandara ataupun di stasiun-stasiun.

Sementara bagi penumpang, kontrol pemerintah mengenai keamanan dalam berkendara menjadi tidak ada. Walaupun sudah digaransi oleh pihak aplikator, namun jika pemerintah ikut dalam tanggung jawab mengenai keamanan akan lebih memberikan ketenangan kepada penumpang. Ketidakpastian inilah yang dikhawatirkan terjadi karena tidak siapnya pemerintah dalam pembuatan peraturan.

Beberapa pasal yang dicabut bahkan menimbulkan kontroversi. Salah satunya adalah pelarangan perusahaan aplikasi menjadi perusahaan transportasi. Jika peraturan ini dicabut maka pengemudi akan menjadi "karyawan" perusahaan aplikasi. Pelarangan ini sebenarnya sudah betul karena hal ini yang membedakan perusahaan transportasi daring dengan perusahaan transportasi konvensional.

Perusahaan aplikasi merupakan penyambung saja antara pengemudi atau mitra dengan konsumen atau penumpang. Jenis pasar di industri transportasi daring ini berbentuk two sided market di-

mana konsumen dan mitra mempunyai posisi tawar yang sama.

Sebaliknya jika perusahaan aplikasi transportasi daring ini menjadi perusahaan transportasi, maka kekuatan perusahaan aplikasi akan mempunyai kekuatan untuk menekan mitra. Maka dari itu, pasar antara aplikasi dengan mitra akan sangat dikendalikan oleh perusahaan aplikasi. Dalam hal ini adalah mitra bisa sangat dirugikan.

Salah satu pasal yang dipertahankan atau tidak dicabut dalam putusan MA adalah batas atas dan batas bawah harga transportasi

adilan bagi pasar perlu menciptakan level of playing field yang sama. Maka beberapa aturan harus diselaraskan termasuk salah satunya adalah harga batas atas dan bawah.

Pasca ribut-ribut pencabutan beberapa pasal di Permenhub Nomor 108 tahun 2017 tersebut, pemerintah memunculkan isu baru yang langsung menuai pro dan kontra di masyarakat. Isunya adalah pembuatan perusahaan aplikator transportasi daring di bawah salah satu BUMN. Pemerintah mengklaim bahwa kebijakan ini dimunculkan untuk mengakomodir keinginan beberapa asosiasi pengemudi transportasi daring. Tujuannya adalah supaya asosiasi pengemudi aktif untuk melindungi mitra dari aplikator yang dianggap tidak memihak ke mitra bahkan cenderung mengeksploitasi tenaga mitra.

Aplikator pelat merah

Kekhawatiran terhadap kasus eksploitasi pekerja berbasis daring di Indonesia berawal dari timbulnya dugaan eksploitasi serupa yang terjadi di Australia. Dugaan eksploitasi ini didasarkan mitra yang tidak memiliki hak dan perusahaan aplikator di Australia tidak bertanggung jawab terhadap

kan bonus, dianggap semakin memberatkan bagi para mitra. Tarif yang terlalu murah menyebabkan bonus menjadi penting imtuk menutup biaya operasional mitra seperti bensin, pulsa, bahkan cicilan mobil.

Lantas, apakah aplikator pelat merah menjadi solusinya? Solusi ini tidak terlalu tepat karena jika pemerintah ingin masuk dalam sebuah pasar atau industri maka alasan yang tepat adalah industri sudah tidak sehat. Memang ada dugaan adanya predatory pricing yang dilakukan oleh salah satu pelaku aplikator transportasi daring yang menyebabkan pesaingnya tidak mampu lagi bertahan di industri yang sama (transportasi sewa khusus).

Maka masuknya pemerintah hanya akan membuat persaingan bertambah satu. Namun tidak memberikan stimulus terhadap perusahaan lain untuk masuk bersaing di industri transportasi ini. Yang dikhawatirkan adalah kehadiran aplikator plat merah hanya akan mendistorsi pasar.

Untuk itu, pemerintah seharusnya menjadi wasit yang mengatur batasan-batasan perilaku perusahaan tersebut supaya tidak memberatkan salah satu pelaku ekonomi dalam industri tersebut. Perlakuan pasar dengan adanya model

online. Keputusan ini dinilai tepat karena akan melindungi juga pengemudi taksi konvensional karena harga akan kompetitif antara angkutan online dan konvensional. Walaupun mempunyai sistem bisnis yang relatif berbeda, taksi konvensional dan taksi online mempunyai pangsa pasar yang sama dan bersifat substitusi. Untuk dapat menciptakan ke-

kejadian ketika mitra tersebut bekerja. Bahkan mitra di sana bekerja hingga 50 jam sepekan. Kasus ini dikhawatirkan oleh mitra transportasi daring akan terjadi juga di Indonesia.

Berdasarkan pengalaman penulis menggunakan transportasi daring, pemberlakuan nilai minimum performa dan penilaian konsumen sebagai variabel imtuk mendapat-

bisnis transportasi online ataupun pelaku usaha digital lainnya yang lebih bersifat two sided market, memang perlu diubah. Yang paling penting adalah model two sided market perlu pengaturan yang baku, karena di jenis pasar ini, aplikator mempunyai peranan penting untuk bisa mengatur keseimbangan antara perlakuan terhadap mitra dan konsumen.

Nailul Huda







Original Post

Perzinahan Bukan Lagi Tindak Pidana di India

Media Online Republika Online
2018-09-28


Pasal perzinahan dianggap mendiskriminasi laki-laki dan menganggap perempuan objek.REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Pengadilan tinggi India telah memutuskan perzinahan bukan lagi sebuah kejahatan. Sebelumnya, Undang-undang hukum era kolonial yang berusia 158 tahun itu menyebut pria yang berhubungan seks dengan wanita yang sudah menikah tanpa izin suaminya, telah melakukan kejahatan (tindak pidana perzinahan).

Seperti dilansir di laman BBC News, seorang pemohon telah menentang hukum tersebut. Pemohon menggambarkan tindakan sewenang-wenang dan didiskriminasikan terhadap laki-laki dan perempuan. Saat membacakan putusan tentang perzinahan, Hakim Agung Dipak Misra mengatakan tindak pidana telah menjadi alasan untuk masalah-masalah perdata seperti perceraian.

Siapa yang menentang pasal tersebut? Agustus lalu, Joseph Shine, seorang pengusaha India berusia 41 tahun yang tinggal di Italia, mengajukan petisi kepada Mahkamah Agung untuk menjatuhkan hukum. Ia berpendapat aturan tersebut mendiskriminasi laki-laki, sementara memperlakukan perempuan seperti objek.

"Perempuan yang sudah menikah bukanlah kasus khusus untuk tujuan penuntutan karena perzinahan. Mereka tidak berada di tempat yang berbeda dari laki-laki," kata petisi itu.

Undang-undang itu, kata Shine, juga secara tidak langsung mendiskriminasi perempuan dengan memegang anggapan yang keliru bahwa perempuan adalah milik laki-laki. Dalam petisi 45 halamannya, Shine mengutip secara bebas dari penyair Amerika Ralph Waldo Emerson, aktivis hak-hak wanita Mary Wollstonecraft dan mantan Sekjen PBB Kofi Annan tentang kesetaraan gender dan hak-hak perempuan.

Namun, pemerintah partai BJP yang berkuasa di India telah menentang petisi itu, bersikeras bahwa perzinahan harus tetap merupakan tindak kriminal. "Meluluhkan undang-undang perzinahan akan berdampak pada kesucian pernikahan. Perzinahan akan melukai ikatan pernikahan," katanya.

Berdasarkan hukum perzinahan, wanita tidak dapat dihukum sebagai penjahat. Sebaliknya, pria dianggap sebagai penggoda. Perempuan juga tidak bisa mengajukan keluhan terhadap suami yang tidak setia. Seorang pria yang dituduh berzina dapat dikirim ke penjara selama maksimal lima tahun, dibayar untuk membayar denda, atau keduanya.

https://internasional.republika.co.id/berita/internasional/asia/18/09/28/pfqj5x366-perzinahan-bukan-lagi-tindak-pidana-di-india




Original Post

KPK jadwalkan pemeriksaan pengacara terkait Eddy Sindoro

Media Online Antara
2018-09-28


Jakarta (ANTARA News) - KPK memanggil pengacara bernama Lucas sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap terkait pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tersangka petinggi Lippo Group Eddy Sindoro (ES).

"Surat panggilan untuk Lucas sebagai saksi sudah dikirim penyidik ke rumah dan kantor, dijadwalkan hari ini. Ada kebutuhan penyidikan untuk melakukan klarifikasi terkait beberapa informasi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat.

Lucas yang berprofesi sebagai advokat sudah dicegah bepergian keluar negeri selama 6 bulan terhitung sejak 18 September 2018. Saksi lain yang dicegah keluar negeri dalam kasus ini dalah Dina Soraya dari unsur swasta.

"Saya belum bisa bicara banyak tanpa materi pemeriksaan. Memang pencegahan ini dilakukan karena KPK perlu mengklarifikasi sejauh mana saksi tahu kasus ini dan peran saksi terkait keberadaan ES (Eddy Sindoro)," ungkap Febri.

Ia berharap Lukas dapat memenuhi panggilan pada hari ini.

"Dalam perkara ini, sudah ada 16 yang kami periksa, meski kami belum memeriksa tersangka karena kami justru sedang mencari ES. Kami imbau tersangka jika memang ada itikad baik, belum tutup kemungkinan untuk mengungap kasus ini," tambah Febri.

Eddy Sindoro diketahui sejak April 2016 lalu sudah tidak lagi berada di Indonesia.

KPK sudah menetapkan Eddy Sindoro sebagai tersangka sejak November 2016 lalu. Eddy diduga memberikan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait pengurusan perkara di Pengadilan Jakarta Pusat (PN Jakpus) terkait dengan permohonan bantuan pengajuan Peninjauan Kemabali di PN Jakpus.

Atas perbuatannya tersebut, Eddy Sindoro disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU tahun 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan lama 5 tahun ditambah denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Sudah ada dua orang yang menjalani vonis terkait perkara ini yaitu panitera panitera sekretaris PN Jakpus Eddy Nasution dan perantara suap Dody Arianto Supeno. Doddy sudah divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan sedangkan Edy Nasution sudah divonis 5,5 tahun penjara ditambah denda Rp150 juta subsider 2 bulan kurungan.

Dalam putusan Edy Nasution, disebutkan bahwa uang 50 ribu dolar AS untuk pengurusan Peninjauan Kembali (PK) PT Across Asia Limited (AAL) yang diputus pailit oleh mahkamah agung melawan PT First Media. Edy pun menerima uang dari salah satu kuasa hukum yang baru dari Law Firm Cakra Co yaitu Austriadhy 50 ribu dolar AS yang terbungkus dalam amplop warna coklat

Eddy Sindoro pernah bertemu dengan mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi menanyakan kenapa berkas perkara belum dikirimkan dan Nurhadi sempat menelepon Edy Nasution untuk mempercepat pengiriman berkas perkara PK namun Nurhadi mengatakan itu dalam rangka pengawasan. Edy Nasution juga mengakui menerima 50 ribu AS dari Dody dimana uang tersebut ada kaitannya dengan pengurusan dengan perkara Lippo.

KPK hingga saat ini juga masih melakukan penyelidikan terhadap Nurhadi.

Pewarta: Desca Lidya NataliaEditor: Unggul Tri RatomoCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/752533/kpk-jadwalkan-pemeriksaan-pengacara-terkait-eddy-sindoro




Original Post

Media