KPK Dalami Nama Romi PPP Masuk Dakwaan Suap Dana Perimbangan

Media Online CNN Indonesia
2018-09-29


Jakarta, CNN Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami munculnya nama Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Romahurmuziy alias Romi dalam surat dakwaan Yaya Purnomo, eks pejabat pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dalam sidang kasus dugaan suap usulan tambahan dana perimbangan daerah keuangan daerah pada RAPBN Perubahan 2018.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya akan melihat sejauh mana fakta-fakta yang muncul di persidangan. Sekalipun Romi sudah pernah membantah terlibat, Febri tak mempermasalahkan.

Menurutnya, bantahan seseorang tak akan mempengaruhi kerja penyidik dalam mengumpulkan sejumlah bukti dalam penyidikan di kasus dugaan suap tersebut.

"Sehingga nanti di fakta-fakta persidangan kami akan melihat terutama pada pemeriksaan saksi-saksi tersebut. Sejauh mana bantahan itu logis misalnya, jika dibanding dengan bukti-bukti yang lain," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/9).

Menurut Febri, fakta-fakta yang muncul dalam persidangan Yaya dan keterangan para saksi nantinya akan ditindaklanjuti.

"Bahwa nanti ada pengembangan perkara dari fakta persidangan tentu juga dapat kami lakukan sepanjang buktinya kuat," kata Febri menambahkan.

Febri menyebut dalam perkara ini pihaknya menduga ada unsur DPR, pejabat Kementerian Keuangan, kepala daerah maupun pejabat daerah, serta pihak swasta terlibat di dalamnya. Keempat sektor itu, kata Febri yang menjadi perhatian lembaga antirasuah untuk membongkar kasus ini.

"Ini memang empat sektor yang menjadi perhatian KPK dan nanti akan dibuktikan satu persatu," ujar dia.

Nama Romi Masuk Dakwaan

Diketahui Dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (28/9), Yaya diduga menerima gratifikasi atas pengurusan DAK Kabupaten Kampar dalam usulan tambahan dana perimbangan RAPBN 2018.

Awalnya, Bupati Kampar Aziz Zaenal menugaskan Erwin Pratama Putra untuk mengurus DAK Tahun 2018 untuk Kabupaten Kampar. Kemudian, pada Oktober 2017, di kantin Kementerian Keuangan, dilakukan pertemuan antara Erwin dan Yaya Purnomo.

Pertemuan itu dihadiri juga oleh anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat Amin Santono dan orang kepercayaan Amin, Eka Kamaluddin.

Dalam pertemuan itu, Erwin menyampaikan bahwa Kabupaten Kampar telah mengajukan usulan anggaran pada APBN 2018 melalui Romahurmuziy yang merupakan anggota Komisi XI DPR.

"Erwin meminta agar terdakwa (Yaya Purnomo) mengawalnya. Atas permintaan itu, terdakwa menyetujuinya," kata jaksa Wawan Yunarwanto.

Setelah pengajuan anggaran disetujui, Erwin memberikan uang kepada Yaya dan pegawai Kementerian Keuangan Rifa Surya.

Pemberian dilakukan secara bertahap beberapa kali, yakni Rp50 juta di Hotel Borobudur, Jakarta, Rp50 juta di Sarinah, Jakarta, Rp25 juta diberikan di Senayan City, Jakarta. Selain itu, Yaya dan Rifa juga menerima uang dari Aziz Zaenal melalui Edwin dengan transfer bank.

Selain bantu pencairan anggaran Kabupaten Kampar, Yaya diduga membantu mengurus anggaran Kabupaten Halmahera Timur, Kota Dumai, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kota Balikpapan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Tabanan, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Lampung Tengah, serta Kabupaten Seram Bagian Timur.

Yaya diduga menerima gratifikasi Rp3,7 miliar, US$53.200, dan Sin$325.000, serta diduga menerima suap sebesar Rp300 juta dari Bupati Lampung Tengah Mustafa melalui Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah, Taufik Rahman. (osc)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180928214336-12-334150/kpk-dalami-nama-romi-ppp-masuk-dakwaan-suap-dana-perimbangan




Original Post

Jumlah Caleg Eks Koruptor Bisa Bertambah

Media Cetak Media Indonesia Halaman 3
2018-9-29


Jumlah Caleg Eks Koruptor Bisa Bertambah

KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menuturkan masih ada 36 caleg mantan napi kasuskorupsi yang terdata di daftar calon tetap (DCT). Ia menuturkan jumlah tersebut berkurang dari jumlah sebelumnya 38.

Wahyu menuturkan pengurangan terjadi karena ada pencoretan dua caleg NasDem. Ia pun menuturkan sejauh ini baru satu parpol, yakni Partai NasDem. yang mencoret caleg mantan napi kasus korupsi dari DCT.

"Bisa dikatakan saat ini jumlahnya (caleg eks koruptor) 36 orang karena dua sudah ditarik dari Partai Nas-

Dem," ujarnya saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, kemarin.

Meski demikian, jumlah tersebut masih bisa bertambah karena saat ini masih ada proses ajudikasi terkait dengan penetapan DCT tersebut. Dalam masa itu para bacaleg yang merasa dirugikan atas penetapan DCT diberikan kesempatan untuk mengajukan sengketa kepada Bawaslu.

Hal itu pun dibenarkan komisioner KPU Ilham Saputra. Ia menuturkan mekanisme tersebut memang ada dan dapat ditempuh para bacaleg.

Saat sitanya jumlah bacaleg yang sudah mengajukan hal

tersebut, ia masih belum dapat memastikannya. "Masih ada kemungkinan bertambah sebab saat ini masih ada aju-dikasi," ungkapnya.

Sebelumnya, KPU merilis data hasil penetapan DCT un-

tuk caleg DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD untuk Pileg 2019 pada Kamis (20/9).

Dari data tersebut terdapat 38 bacaleg DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang merupakan mantan narapidan kasus korupsi yang memenuhi syarat pascaputu-san Mahkamah Agung yang menggugurkan PKPU terkait dengan larangan eks koruptor untuk maju sebagai caleg.

Wakil Ketua DPD Partai NasDem Kota Sorong, Deman-to Silalahi, berharap tidak ada bakal caleg yang menyembunyikan identitas mereka, termasuk yang mantan napi.

(Nrj/MS/P-3)







Original Post

Korps Adhyaksa masih Kaji Status Alex Noerdin

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2018-9-29


Korps Adhyaksa masih Kaji Status Alex Noerdin

GOLDA EKSA

golda@mediaindonesia.com

TIM penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung masih mendalami keterangan mantan Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin terkait kasus dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sumsel TA 2013.

"Akan dikaji keterangannya seperti apa. Nanti baru akan dibuat kesimpulan," ujar Jaksa

Agung HM Prasetyo kepada wartawan, di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (28/9).

Prasetyo pun menjawab diplomatis ketika awak media menanyakan rencana peningkatan status hukum Alex dari saksi menjadi tersangka. Menurut dia, penyidik sedang menggali informasi di lapangan yang menyangkut konstruksi kasus tersebut.

"Kita masih dalami. Kalau jadi tersangka, ya tersangka.

Namun, kita belum bisa menyimpulkan begitu. Setelah ini kita lihat dulu nantinya seperti apa," terang Prasetyo. , Ia menegaskan pihaknya tidak ingin gegabah ketika meningkatkan status hukum seseorang. Dalam setiap penanganan perkara pun kejaksaan tetap mengedepankan kualitas ketimbang kuantitas. Dengan begitu, diharapkan pihak pengadilan sependapat dengan penilaian jaksa.

Sementara itu, Adhyaksa melalui jajaran penyidik pidana khusus juga masih mendalami kasus penyalahgunaan investasi PT Pertamina di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia Tahun 2009.

Kasus itu diduga merugi-

kan keuangan negara hingga Rp568 miliar. "Ya, kita lihat nanti seperti apa. Kita dalami terus. Kalau misalnya ada yang tersisa, ya kita tindak lanjuti," ujar Prasetyo.

Ia menegaskan pihaknya bekerja dan mengusut perkara berdasarkan fakta. Pun informasi mengenai dugaan keterlibatan beberapa pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka tidak diputuskan serampangan.

Peningkatan status hukum dari saksi menjadi tersangka oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, sambung dia, diputuskan berdasarkan keterangan saksi serta barang bukti.

Dalam kasus itu kejaksaan sudah menetapkan empat tersangka, yaitu mantan Dirut PT Pertamina Karen Galaila Agus-tiawan, Chief Legal Councel and Compliance PT Pertamina Genades Panjaitan, mantan Direktur Keuangan PT Pertamina Frederik Siahaan, dan mantan Manager MA Direktorat Hulu PT Pertamina Bayu Kristanto.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Mohammad Rum mengatakan para tersangka terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31/1999

sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penangkapan bupati

TIM intelijen gabungan dari Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat berhasil menangkap Marlon Martua Situmeang, mantan Bupati Dharmasraya, Sumbar, yang sudah menyandang status terpidana kasus korupsi.

Jaksa Agung Muda Intelijen Jan Samuel Maringka, Jumat (28/9), mengatakan Marlon sudah lama masuk daftar pencarian orang (DPO) oleh Kejaksaan Negeri Dharmasraya. Marlon diamankan petugas di Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (27/9) malam.

"Target merupakan tepidana dalam kasus tindak pidana korupsi pembangunan RSUD Seidareh, Dharmasraya, Sumatra Barat TA 2009," ujar Jan Maringka, Jumat (28/9).

Penangkapan itu bersan-di Tangkap Buron (Tabur) 31.1 yang digagas Jan Samuel Maringka. Marlon merupakan buron ke-172 yang sudah ditangkap.

(P-3)







Original Post

CPNS untuk Isi 86 Pengadilan Baru

Media Cetak Kompas Halaman 4
2018-9-29


CPNS untuk Isi 86 Pengadilan Baru

JAKARTA, KOMPAS - Mahkamah Agung mendapatkan kuota calon pegawai negeri sipil sebanyak 1.052 orang pada 2018. Sebagian besar dari calon pegawai baru pengadilan itu akan dialokasikan untuk mengisi 86 pengadilan baru yang akan beroperasi dalam waktu dekat dan menggantikan ratusan pegawai pengadilan yang pensiun.

Juru Bicara MA Suhadi mengatakan, pengadilan di bawah MA, khususnya untuk pengadilan tingkat pertama, amat kekurangan tenaga atau pegawai. Sebagian tenaga kerja di pengadilan negeri itu merupakan pegawai honorer yang,sewaktu-waktu bisa dihentikan kontraknya. Kondisi tersebut kurang layak dan memadai bagi kinerja lembaga pengadilan.

"Ada 86 pengadilan baru yang akan diresmikan. Artinya, ada kebutuhan pegawai yang cukup besar untuk menjadi panitera pengganti, juru sita, panitera muda, dan sebagainya, termasuk bagian pelayanan publik yang umumnya sekarang ini sebagian besar diisi pegawai honorer. Kalau hanya 1.000 orang sebenarnya masih kurang untuk memenuhi kebutuhan pegawai pengadilan," kata Suhadi, Jumat (28/9/2018).

Sekretaris MA Achmad Setyo Pudjoharsoyo mengatakan, 1.052 kuota CPNS yang diterima MA itu belum termasuk hakim dan hanya merupakan tenaga non-struktural.

"Nomenklatumya adalah tenaga pranata peradilan. Ada yang nantinya menjadi analis pengadilan, analis administrasi kepegawaian, dan analis bidang komputer. Namun, kalau untuk

panitera, panitera pengganti, juru sita, dan tenaga struktural pengadilan lainnya akan diambilkan dari PNS yang sudah definitif di MA," katanya.

Integritas menjadi salah satu titik tekan utama dalam perekrutan CPNS di MA. Selain tahapan administrasi dan kompetensi, CPNS juga akan menjalani psikotes.

"Mekanisme seleksinya hampir sama dengan perekrutan hakim kemarin (tahun 2017). Semuanya berbasis komputer sehingga untuk curang sulit sekali, kecuali peserta bisa mencurangi sistem komputer itu," ujarnya.

MA memiliki waktu dua bulan atau sampai November untuk memenuhi kuota perekrutan 1.052 pegawai.

Pemindahan hakim

Untuk memenuhi kebutuhan hakim di 86 pengadilan baru, MA akan melakukan pengisian dengan merotasi hakim sembari menunggu 1.500 hakim baru yang kini sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan. Setelah pendidikan, para calon hakim tersebut masih harus magang di bawah pengawasan hakim lainnya.

"Masih ada waktu sekitar 1,5 tahun bagi calon hakim baru untuk bisa diterjunkan ke lapangan. Sebelum waktu itu, mereka belum bisa diturunkan," kata Suhadi.

Kendati mereka yang terpilih sebagai calon hakim telah melewati serangkaian tes yang berat, menurut Suhadi, ada tantangan dan godaan besar bagi hakim-hakim muda itu ketika turun ke lapangan dan memasuki sistem peradilan.

"Kami berharap mereka ini (hakim-hakim baru) bersih dan kuat menghadapi godaan saat turun ke lapangan. Sebab, menjadi hakim itu sangat besar godaannya. Ada pihak yang menang dan kalah dan ada pula yang berusaha memengaruhi hakim. Jadi, memang tidak mudah menjaga integritas hakim," katanya.

(REK)







Original Post

Merebut Simpati di Kubu Lawan

Media Cetak Koran Tempo Halaman 28
2018-9-29


Merebut Simpati di Kubu Lawan

Christine Blasey Ford memulai kesaksiannya di depan Komite Hukum Senat Amerika Serikat di Washington, DC pada Kamis pagi waktu setempat, dengan mengakui bahwa dia "ketakutan."

Dengan suara terbata-bata, perempuan berusia 51 tahun itu muncul di depan umum untuk pertama kalinya untuk merinci tuduhannya terhadap Kavanaugh, seorang hakim pengadilan banding federal yang dipilih oleh Presiden Donald Trump sebagai Hakim Agung Amerika.

Ford mengatakan bahwa dia takut Kavanaugh akan memperkosa dan membunuhnya selama serangan yang dituduhkan

pada 1982, ketika keduanya adalah pelajar sekolah menengah di Maryland.

"Saya yakin 100 persen Kavanaugh yang menyerang saya," kata dia. Ketika ditanya apa yang paling membekas saat malam jahanam tersebut, Ford mengatakan, "Tawa gembira dan mereka bersenang-senang di atas penderitaan saya."

Namun saat ia selesai merinci tuduhannya bahwa calon Hakim Agung, Kavanaugh, secara seksual menyerangnya ketika mereka remaja, Ford dipuji publik Negeri Abang Sam sebagai seorang pemberani.

Senator Partai Republik melukiskan kesaksiannya sebagai bagian dari

serangan partisan yang diatur oleh Demokrat, mereka-dan Kavanaugh-berhati-hati untuk tidak menyerang Ford secara pribadi.

Namun di luar Kongres, banyak tokoh konservatif terkemuka memuji Ford.

"Dr Ford tampil sebagai seorang yang kredibel dan telah menderita

dampak emosional serius dari insiden pada masa remajanya/kata Alice Stewart, seorang ahli strategi konservatif yang telah bekerja pada beberapa kampanye kepresidenan Republik.

Komentator sayap kanan Mike Cernovich bercuit, "Ford sepertinya baik. Ini tidak menghentikan saya sebagai partisan." Sedangkan komentator stasiun televisi Fox News, Chris Wallace, menyebutkan kesaksian Ford "sangat kredibel" dan "bencana bagi Partai Republik".

Bahkan pendukung Republik percaya Ford jujur menceritakan apa yang terjadi terhadapnya. Saat Ford mengatakan kepada komite bahwa dia

kini memiliki dua pintu depan di rumahnya-keputusan yang dibuat karena trauma setelah serangan Kavanaugh-hal inilah yang meyakinkan Kathleen Pierman. Perempuan berusia 66 tahun dan pendukung Republik ini menyaksikan kesaksian itu di rumah.

"Dia tidak tampil untuk memperoleh keuntungan," kata Pierman, yang tinggal di pinggiran kota Cleveland. Meski Pierman mengakui Kavanaugh juga meyakinkan daripada yang dia harapkan, tapi mengangkat pria itu, menurut dia, akan menjadi "kesalahan besar" karena "tidak ada yang akan mempercayai Mahkamah Agung."

REUTERS /YAHOO NEWS / SITA PLANASARI AQUADINl







Original Post

Jaksa Agung Gamang Soal Eksekusi Terpidana Mati

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-9-29


Jaksa Agung Gamang Soal Eksekusi Terpidana Mati

RONGGO ASTUNGKORO. ARIF SATRIO NUGROHO JAKARTA - Badan Narkotika Nasiona] (BNN) menyatakan belum ada kepastian hukum terhadap 91 terpidana mati kasus narkoba. BNN bahkan mencatat, para mafia itu kembali menjalankan bisnisnya.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengakui, upaya hukum yang diajukan oleh para terpidana mati kasus narkoba merupakan siasat mereka untuk mengulur waktu eksekusi dilaksanakan. Menurut dia, undang-undang (Uti) memberikan peluang bagi mereka untuk melakukan hal tersebut.

"Saya tidak hafal berapa jumlahnya (yang mengajukan upaya hukum). Tapi yang pasti, mereka semuanya itu berusaha untuk mengulur waktu. UU memberikan peluang untuk itu," kata Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jakarta. Jumat (28/9).

Dia menjelaskan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sudah dibacakan, seseorang bisa mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) lebih dari satu kali. Kemudian, waktu pemberian grasi tidak dibatasi.

"Ini yang menjadi masalah, kendala kita. Ini bahkan ada satu yang jelas-jelas dia pura-pura sakit ingatan pun, setelah kita eksekusi ada juga yang mau menggugat kita. Itu yang harus hati-hati. Ini belajar dari pengalaman seperti itu," kata dia.

Prasetyo mengatakan, waktu eksekusi mati bisa jelas setelah kelanjutan proses hukum mereka selesai. Ia menilai, akan lebih baik jika proses PK dan lainnya itu dilaksanakan lebih cepat.

Selain itu, ia belum bisa mengatakan bisa atau tklak eksekusi mati dilakukan pada tahun politik ini. Semua itu, kata dia, bergantung situasi yang sedang berjalan, termasuk dari aspek yuridis para terpidana mati itu. "Kalau semua hak hukumnya sudah terpenuhi, ya kita baru bisa pertimbangkan untuk teknis pelaksanaannya," kata dia.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Eko Dani-yanto juga mendesak agar terpidana mati kasus narkoba segera di-

eksekusi. Menurut dia, eksekusi dapat memberikan dampak signifikan dalam menekan peredaran narkoba. Bahkan, eksekusi mati diprediksi akan menekan hingga 60 persen kasus narkoba.

"Jelas, efeknya sangat signifikan. Besar sekali efeknya," kata Eko.

Eko juga mengakui, salah satu penyebab eksekusi belum dilakukan adalah banyaknya terpidana yang mengajukan PK ke kejaksaan. Meski begitu, Eko berharap putusan eksekusi mati segera dilakukan. "Maka kami harapkan segera hukuman mati itu untuk diputuskan. Kita tinggal siapkan regu penembaknya," kata Eko.

Pada Kamis (27/9), Kepala BNN Komisaris Jenderal Heru Winarko mendesak kepastian eksekusi mati terhadap terpidana mati kasus narkoba. Kepastian hukum terhadap mereka diharapkan dapat memberikan efek jera yang nyata kepada para pengedar lain.

Heru menuturkan, ada sekitar 91 terpidana mati yang sampai saat ini masih dalam proses hukum. "Harapan kami disegerakan untuk hukuman mati ini agar ada kepastian," kata Heru.

Heru menilai, eksekusi terhadap terpidana mati tidak hanya memberikan efek jera agar para peiaku lain berhenti dari perbuatannya. Namun, itu membuktikan adanya kepastian hukum yang diterima akibat perbuatannya. "Agar kepastian hukum bisa kita dapatkan." kata Heru.

Republika mencatat, setidaknya ada tiga kasus terpidana mati narkoba kembali menjalankan bisnisnya. Pertama, terpidana mati Togiman alias Toni alias Toge yang kembali mengendalikan sabu di Medan. Ia ditangkap pada Mei 2017 dan kembali divonis mati pada Desember 2017.

Kemudian, Avail yang ditangkap me-mimpan 10 kilogram sabu di Lapas Tanjung Gusta Medan, Sumatra Utara, pada Januari 2017. Pada Juni 2016, Ayau divonis mati karena memiliki 270 kg sabu. Terakhir, Amir Aco mengedarkan sabu di dalam Rutan Klas 1 Makassar dan kembali ditangkap pada November 2015.

ed ilham tirta







Original Post

Polisi Bidik Kelalaian Bank

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-9-29


Polisi Bidik Kelalaian Bank

ARIF SATRIO NUGROHO

NSP bantah rugikan hingga Rp 14 triliun.

JAKARTA Bareskrim Polri tenis mendalami kasus pembobolan 14 bank yang nilai kerugiannya ditaksir mencapai Rp 14 triliun. Proses selanjutnya, polisi bakai memeriksa mekanisme bank sebagai kreditur dalam memberikan kredit pada PTSunpri-ma Nusantara Pembiayaan (SNP) hingga akhirnya terjadi macet pembayaran kredit.

Kepala Subdirektorat II Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Komisaris Besar Golkar Pangarso menuturkan, penyidik akan menguji pengawasan bank dalam memberikan kreditnya. Terkait dengan fasilitas pemberian kreditnya kepada SNP. Kita akan uji flow-nya, termasuk penerapan prinsip kehati-hatian bank," kata Golkar saat dikonfirmasi Republika. Jumat (28/9).

Meski begitu, Golkar bergeming ketika ditanya apakah polisi sudah memiliki indikasi adanya kelalaian bank dalam kasus tersebut. "Nanti dulu yah," kata dia.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat

Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo menuturkan, proses tersebut akan dilakukan setelah proses audit dokumen PT SNP selesai. Menurut Dedi, saat ini Bareskrim masih fokus pada proses audit pada dokumen sitaan SNP dan pendalaman terhadap tersangka.

"Langkah tindak lanjut dari hasil audit investigasi terhadap dokumen, kemudian meng-crosscheck kembali keterangan dari tersangka yang sudah diamankan, baru ke depan memanggil bank." ujar dia.

Kasus ini berawal dari laporan Bank Panin pada awal Agustus lalu. Dari hasil penyelidikan, PT SNP diduga melakukan pemalsuan dokumen, penggelapan, penipuan, dan pencucian uang dengan modus menambahi, menggandakan, dan menggunakan daftar piutang (fiktif) yang ada di PT Cipta Mandiri Prima (CMP), induk NSP. Polisi menduga modus yang sama dilakukan pada 13 bank lainnya, baik bank BUMN maupun swasta dengan total kerugian sekitar Rp 14 triliun.

Sebanyak delapan orang ditetapkan sebagai tersangka. Enam orang di antaranya telah ditahan, yaitu Direktur Utama PT SNP berinisial DS, Direktur Operasional berinisial AP, Direktur Keuangan berinisial RA, Manager Akutansi berinisial CDS,

Asisten Manager Keuangan berinisial AS, dan salah satu pemegang saham berinisial LC. Dua orang pemegang saham sekaligus perencana piutang, LD dan SL masih buron.

Corporate Secretary PT SNP Ongko Purba Dasuha mengatakan, SNP siap menjalani proses hukum. Anak perusahaan Grup Columbia tersebut berjanji akan kooperatif terhadap penegakan hukum oleh polisi. "Untuk proses hukum kepada para direksi, perusahaan menghargai proses yang sedang berjalan," ujarnya.

Menurut dia. saat ini, SNP juga tengah menjalani proses hukum terkait proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Tentang proses hukum PKPU jalan terus dan sudah hampir mencapai perdamaian." katanya.

Angka kerugian dibantah

Total kerugian Rp 14 triliun yang dirilis polisi mendapat sanggahan dari NSP dan bank pemberi kredit. Ongko Purba mengatakan, berdasarkan PKPU yang dikabulkan PN Jakarta Pusat, jumlah angka tagihan PT SNP sebesar Rp 4,07 triliun. Bahkan, angka itu muncul dari para kreditur dan akhirnya diakui dan disetujui oleh SNP.

"Saya belum tahu dari mana perhitungannya (Rp 14 triliun). Bila itu

angka kredit yang pernah disalurkan, berarti PT SNP sudah membayar Rp 10 triliun," kata Ongko.

Sementara itu, salah satu pihak kreditur. Bank Mandiri menyatakan jumlah kredit setoran \-ang diberikan ke PT SNP tidak sebesar yang disebutkan Bareskrim, yaitu Rp 10,5 triliun. Corporate Secretary PT Bank Mandiri Rohan Hafas menegaskan, jumlah kredityang diberikan bank plat merah itu hanya Rp 1.4 triliun.

Rohan pun mempertanyakan jumlah yang dipaparkan oleh Bareskrim. "Dalam konferensi pers Bareskrim tidak ada pemberian informasi mengenai nama bank maupun jumlah kredit dari masing-masing Bank, angka Rp 10,5 triliun dapat dari mana ya?" kata dia.

Namun, Kombes Golkar Pangarso tetap meyakini jumlah kredit yang diberikan Bank Mandiri mencapai Rp 10,5 triliun. Golkar menuturkan, beda angka SNP, Bank Mandiri, dan Bareskrim itu karena penyidik tidak hanya menggunakan perspektif tindak pidana perbankan. Namun, kata dia, penyidik juga menggunakan perspektif tindak pidana korupsi sebagai pengembangan. "Selain dari tindak pidana perbankan kita juga melihat dari perspektif tipikor, sehingga beda cara pandangnva," kata

Golkar.

ed ilham tirta







Original Post

Senat Kisruh, Trump Perintahkan FBI Selidiki Kavanaugh - BeritaSatu.com

Media Online beritasatu
2018-09-29


Washington - Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya menyerah pada tekanan Senat dan memerintahkan Biro Penyidik Federal (FBI) menangani kasus dugaan serangan seksual oleh Brett Kavanaugh, calon tunggal hakim agung yang dia ajukan sendiri.

Keputusan Trump itu diambil setelah rangkaian dengar pendapat yang sangat panas dan dramatis di Komite Hukum Senat, Jumat (28/9) waktu setempat atau Sabtu dini hari WIB.

"Saya telah memerintahkan FBI untuk melakukan investigasi tambahan guna memperbarui arsip Hakim Kavanaugh," kata Trump dalam pernyataannya.

"Seperti yang diminta Senat, update ini skopnya harus dibatasi dan harus dituntaskan dalam waktu kurang dari sepekan."

Tokoh kunci di balik keputusan Trump ini adalah Senator Arizona Jeff Flake, ynag pertama kali meminta penyelidikan oleh FBI setelah kisruh dalam dengar pendapat di Senat.

Hakim Kavanaugh sudah mendapatkan persetujuan awal sebagai hakim agung dengan perolehan suara tipis 11-10. Tiga senator yang belum memutuskan yaitu Senator Alaska Lisa Murkowski, Senator Maine Susan Collins -- keduanya dari Partai Republik -- dan Senator Joe Manchin (Partai Demokrat) mendukung dilakukannya investigasi oleh FBI sebelum kemudian mendukung Kavanaugh.

Pekan lalu seorang wanita bernama Christine Blasey Ford mengatakan bahwa ketika masih SMA Kavanaugh melakukan kekerasan seksual terhadap dirinya di awal 1980an. Ford sekarang adalah seorang profesor di Palo Alto University.

Baca juga: Hakim Agung Pilihan Trump Terganjal Skandal Pelecehan Seksual

Sebelum dengar pendapat di Senat dimulai, Kavanaugh terlihat akan mulus menjadi hakim agung dengan dukungan mayoritas Partai Republik di belakangnya.

Dengan perkembangan ini, pemungutan suara secara lengkap atas nominasi Kavanaugh ditunda hingga selesainya penyelidikan oleh FBI.

Kavanaugh adalah anggota Partai Republik yang ikut dalam penyelidikan kasus pelecehan seksual yang melibatkan Presiden Bill Clinton dulu, dan kemudian menjadi staf Presiden George W. Bush di Gedung Putih. Saat ini dia menjabat di Pengadilan Tingkat Banding Washington DC. Dia dinominasikan sebagai hakim agung menggantikan Anthony Kennedy yang masuk masa pensiun, dan diharapkan menjamin mayoritas kubu Republik di lembaga peradilan tertinggi AS itu.

Peran Senator FlakeDrama dalam sidang Senat terjadi ketika politikus Partai Republik Jeff Flake berubah pikiran dan akhirnya meminta FBI terlibat.

Sebelum masuk ruang sidang, Flake diadang oleh dua orang yang menunggunya di pintu lift. Salah satunya seorang perempuan yang mengaku pernah menjadi korban pelecehan seksual, dan dia berteriak ke Flake, bahwa kalau dia mendukung Kavanaugh, "sama saja Anda mengatakan ke saya kalau serangan yang saya alami tidak ada artinya". Flake tampak menyimak ucapan itu dan menganggukkan kepala.

Di dalam ruang sidang, satu jam sebelum dengar pendapat dimulai, Flake menepuk pundak temannya, Senator Chris Coons (Demokrat) dan mereka berdua masuk ke ruang tertutup. Mulailah beredar dugaan bahwa Flake mulai berubah pikiran.

"Jeff mengatakan \'saya khawatir bahwa kita sedang merobek-robek bangsa ini,\'" kata Coons seperti dikutip CNN.

"Bahwa kesaksian Dr. Ford yang begitu kuat tampaknya tidak ditanggapi serius dan diselidiki -- dan bahwa Hakim Kavanaugh dan keluarganya diserang tuduhan-tuduhan yang tidak kredibel."

Saat Flake muncul, dia mengumumkan posisinya: akan tetap mendukung Kavanaugh tetapi tidak akan memberikan suaranya dalam voting akhir kalau FBI tidak melakukan penyelidikan.

"Kita harus melakukan sebisanya untuk memastikan bahwa semua tahap pengujian dilakukan untuk nominasi sepenting ini," kata Flake.

Sebelum manuver Flake itu, kubu Republik di Senat tampak sudah berhasil mendapat 49 suara, dari 50 suara yang dibutuhkan untuk meloloskan Kavanaugh. Jalannya dengar pendapat juga diwarnai aksi walkout oleh sejumlah politisi Demokrat.

http://www.beritasatu.com/dunia/513395-senat-kisruh-trump-perintahkan-fbi-selidiki-kavanaugh.html




Original Post

KPK Duga Ada yang Bantu Eddy Sindoro Kabur ke Luar Negeri

Media Online detikcom
2018-09-29


Jakarta - KPK menduga ada pihak yang membantu tersangka suap Eddy Sindoro kabur ke luar negeri. Pihak tersebut terancam dijerat KPK dengan pasal merintangi penyidikan.

"Ada informasi yang kami terima bahwa ada pihak-pihak tertentu yang diduga mengetahui mengetahui keberadaan dari tersangka ESI (Eddy Sindoro) di luar negeri dan juga memiliki peran untuk membantu ya, kalau memang ada hal tersebut maka itu yang kami sebut dengan berisiko dijerat pidana obstruction of justice (merintangi penyidikan) yang diatur di pasal 21 (UU Tipikor)," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Pusat, Jumat (28/9/2018).

Namun, Febri tak menyebut siapa pihak yang diduga membantu pelarian Eddy tersebut. Febri juga tak menyebut dimana tepatnya Eddy berada.

"Tapi siapa orang yang turut membantu tersebut tentu saja kami belum bisa sampaikan saat ini. Karena justru proses pemeriksaan masih perlu dilakukan untuk saksi," ucapnya.

KPK sendiri memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap salah satu saksi bernama Lucas hari ini. Namun, Lucas tak hadir dan akan dipanggil ulang.

"Rencana pemeriksaan yang akan dilakukan adalah untuk mendalami keberadaan dari tersangka ESI di luar negeri dan bagaimana pergerakan tersangka di luar negeri tersebut," jelasnya.

Kasus ini bermula saat eks Panitera di PN Jakarta Pusat Edy Nasution menerima uang suap dari Doddy Ariyanto Supeno sebesar Rp 100 juta pada April 2015. Uang itu diserahkan di parkiran sebuah hotel di Jalan Kramat Raya, Jakarta. Dari suap Rp 100 juta itulah, terungkap \'dagang perkara\' di PN Jakpus yang berturut-turut.

Duit suap, berdasarkan fakta di persidangan disebut berjumlah total Rp 1,5 miliar yang diketahui dari adanya pengeluaran PT Paramount Enterprise. Uang itu ditujukan untuk mengakomodir permintaan revisi redaksional jawaban dari PN Jakpus untuk menolak pengajuan eksekusi lanjutan Raad Van Justice Nomor 232/1937 tanggal 12 Juli 1940.

Adapun uang Rp 100 juta yang disita pas OTT KPK, yaitu terkait pengurusan penundaan aanmaning atas putusan Arbitrase di Singapura melalui Singapore International Arbitration Sentre (SIAC) Nomor 178/2010.

Edy juga terbukti menerima USD 50 ribu dan Rp 50 juta untuk pengurusan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) PT Acros Asia Limiterd (AAL). Padahal, batas waktu pengajuan PK sudah habis. Edy kini telah divonis 8 tahun penjara.

Dalam perkembangannya, KPK menetapkan Eddy Sindoro sebagai tersangka sejak 23 Desember 2016. Dia diduga memberikan suap kepada panitera PN Jakpus saat itu, Edy Nasution, agar peninjauan kembali yang dia ajukan diterima.

(haf/dhn)

https://news.detik.com/berita/d-4233986/kpk-duga-ada-yang-bantu-eddy-sindoro-kabur-ke-luar-negeri




Original Post

Kesaksian Ford Bikin Kavanaugh Berang

Media Cetak Jawa Pos Halaman 3
2018-9-29


Kesaksian Ford Bikin Kavanaugh Berang

Senat Menunda Voting Hakim Agung

WASHINGTON Untuk kali pertama sejak skandal pelecehan seksual yang menempatkan mereka sebagai korban dan tertuduh, Christine Blasey Ford dan Brett Kavanaugh duduk satu ruangan. Kamis (28/9) itu mata mereka sama-sama sembap. Emosi mereka sama-sama meluap. Tapi, Ford sukses menyudutkan Kavanaugh.

"Saya terus berteriak untuk minta tolong," ujar Ford dalam kesaksiannya sebagaimana dilansir Reuters. Perempuan 51 tahun itu berusaha menyampaikan kesaksiannya dengan, tenang. Meski, dia terlihat sangat tertekan. Kenangannya tentang Kavanaugh terlalu pahit untuk diingat lagi. Apalagi dipaparkan di hadapan publik. Namun, dia tidak mau lebih lama menutupi kebenaran.

Sebelum bersaksi, Ford sempat mendengar Ketua Komite Yudisial Senat Chuck Grassley cekcok dengan Senator Dianne Feinstein. Saat itu dia baru saja memasuki Gedung Senat Dirksen, Capitol Hill. Sekitar 33 menit kemudian,

Ford diambil sumpah. Dia lantas memaparkan pelecehan seksual yang Kavanaugh lakukan.

Dengan terbata-bata, dosen ilmu psikologi pada Universitas Palo Alto, California, itu mengatakan bahwa Kavanaugh menindih tubuhnya dan berusaha membuka bajunya. Saat itu, menurut dia, ada dua hal yang menghambat aksi bejat alumnus Yale Law School tersebut. Yakni, Kavanaugh terlalu mabuk dan Ford mengenakan baju renang one piece.

Setelah kesaksian Ford, giliran

jaksa Rachel Mitchell bergantian dengan 10 senator Partai Demokrat mengungkap fakta lebih lanjut. Mereka menanyai Ford. Masing-masing lima menit.

Di tengah pertanyaan, Senator Dick Durbin meminta Ford memastikan identitas pelaku pelecehan itu. "Anda yakin tidak salah mengidentifikasi penyerang Anda pada masa remaja itu?" tanya Durbin.

"Seratus persen (yakin)," jawab Ford singkat. Dja mengatakan bahwa pengalaman traumatis

itu masih dirinya ingat meskipun tidak lagi detail.

"Yang paling mengerikan adalah tawa mereka (Kavanaugh dan temannya, Mark Judge, Red). Seakan mereka sudah memiliki saya," ucapnya.

Pertanyaan bertubi-tubi dijawab dengan tenang oleh Ford selama sekitar empat jam. Kemudian, bintang utama berganti. Kavanaugh membuka sesi dengan membacakan mosi berdurasi 45 menit.

Dalam mosinya, Kavanaugh

menuduh Demokrat mendatangi kasus itu. "Masalah ini sudah menghancurkan keluarga dan nama baik saya. Mereka marah karena Presiden Trump menang pada Pemilu 2016," katanya menurut CNN. Emosi Kavanaugh meledak-ledak.

Menariknya, Mitchell yang dipersiapkan Republik untuk membela Kavanaugh tidak bisa berbuat banyak. Pakar kejahatan seksual itu lebih banyak diam. Bahkan, Ford meninggalkan ruangan tanpa satu orang pun meragukan kesaksiannya.

Sembilan jam kemudian, sesi di senat berakhir. Kavanaugh dan Republik kalah. "Saya rasa Ford patut dipercaya," ungkap Senator Republik Lisa Murkowski kepada Reuters.

Asosiasi Advokat AS meminta nominasi hakim agung AS ditunda sementara. Pemungutan suara oleh senat juga urung digelar. Sebab, langkah yang paling pas adalah memastikan bahwa latar belakang calon hakim bisa diper- caya. "Jabatan ini terlalu penting untuk dipilih terburu-buru. Nanti rakyat malah kehilangan kepercayaan," jelas jubir asosiasi tersebut.

(bil/c7/hep)







Original Post

Dampak Beleid Tarif Dikaji

Media Cetak Harian Kontan Halaman 16
2018-9-29


Dampak Beleid Tarif Dikaji

ADA empat badan usaha jalan tol (BUJT) yang terlibat dalam pengoperasian ruas-ruas di Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR). Keempat perusahaan itu adalah PT Jasa Marga Tbk, PT Hutama Karya, PT Jakarta Lingkar Baratsa-tu, dan PT Marga Lingkar Jakarta.

Hutama Karya sudah mengkaji dampak beleid integrasi tarif JORR. Namun perusahaan ini belum mau menyebutkan detail kajiannya. "Penerimaan pendapatan jalan tol Hutama Karya yang mengelola seksi S dan akses Tanjung Priok masih selaras dengan rencana bisnis dibandingkan dengan tanpa tarif integrasi," ujar Anis Anjayani, Direktur Keuangan Hutama Karya, kepada KONTAN, pekan lalu.

Hutama Karya mengelola JORR seksi S lantaran mendapatkan tugas dari negara. Itu merupakan tindak lanjut atas eksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) 720 K/PID/2001 tertanggal 11 Oktober 2001 yang kemudian dilaksanakan 16 Maret 2016. Saat ini, perusahaan konstruksi itu masih menyerahkan pengelolaan ruas tol tersebut ke PT Jalantol Lingkarluar Jakarta.

Segendang sepenarian, Jasa Marga juga optimistis bisnisnya akan berjalan seperti biasa. Enggak ada pengaruh dari tarif integrasi JORR berupa pengurangan maupun penambahan pendapatan. "Tidak berdampak," tutur Dwim- awan Heru Santoso, AVP Corporate Communications Jasa Marga, dalam kesempatan terpisah.

REDAKSI







Original Post

Apakah Kita Membangun Istana Pasir?

Media Cetak Harian Kontan Halaman 19
2018-9-29


Apakah Kita Membangun Istana Pasir?

Tidak ada bangsa di dunia yang menyangka Indonesia akan terkena krisis ekonomi pada tahun 1998. Apalagi, dengan dirilisnya laporan Bank Dunia yang menobatkan Indonesia sebagai salah satu keajaiban di Asia Timur. Namun, sejarah berkata lain. Pembangunan ekonomi yang mengorbankan keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum di republik ini ternyata tidak bertahan lama tatkala badai krisis menerpa.

Sebagai bangsa, kita menyadari hal itu dan mencoba mengganti haluan. Reformasi dilakukan, tapi hingga kini belum menghasilkan buah yang manis. Demokrasi masih dimaknai secara prosedural saja dan hanya menghasilkan birokrat korup. Kita miskin negarawan, apalagi tokoh sekelas begawan.

Dalam kondisi ini, perhelatan Pemilihan Presiden pada tahun 2019 sudah semakin panas pasca pengambilan nomor urut pasangan presiden dan wakil presiden. Sekalipun seharusnya ini hanya hal yang sederhana, entah mengapa, bagi bangsa kita sekadar pengambilan nomor urut saja bisa menjadi suatu persoalan yang serius.

Pengambilan nomor urut dikemas dengan berbagai mitos dan isu klenik seputar nomor mana yang paling beruntung. Bahkan, bahan-bahan kampanye yang menggunakan sentimen agama yang dulu digunakan untuk menjustifikasi entah nomor genap maupun ganjil, sekarang seolah berbalik tatkala nomor yang dijustifikasi dengan segala dalil itu tidak berpihak pada pasangan yang diinginkan.

Praktik saling puji sekaligus saling sindir juga terjadi. Memang, saling sindir dalam perpolitikan bangsa sudah menjadi hal biasa. Dahulu misalnya, dalam rangkaian tulisan yang runtut dan penuh argumentasi yang berat, Bung Hatta menyindir Bung Karno layaknya Mephistopheles. Namun sekarang, sindir menyindir antar elite sudah mencapai taraf yang sangat memprihatinkan, sampai harus menggunakan lagu anak-anak.

Di tengah ragam keganjilan itu, golongan yang mendamba praktik politik yang bernas dan berkelas hanya sekadar di tepi menjadi minoritas. Padahal, kunci perbaikan bangsa diawali dari politik yang waras sebagai mata air dari produk hukum yang rasional dan penegakan hukum.

Hukum sebagai tujuan

Miro Cerar (2009), dalam The Relationship Bet/ween. Law arid Politics, mengemukakan, fungsi hukum di dalam politik dapat dilihat entah sebagai tujuan (goals), cara (means),

atau hambatan (obstacles) . Apabila hukum sebagai tujuan, maka politik dapat menentukan nilai-nilai hukum utama sebagai tujuannya. Maka ada kesesuaian antara legal value dan political value, sehingga pembangunan politik adalah sama dengan pembangunan hukum. Dalam pengertian ini, hukum sebagai tujuan mungkin terdengar asing di telinga kita dan sulit dimengerti karena belum ada contoh nyata sebelumnya.

Kita lebih familiar dengan hukum sebagai cara atau sarana dalam memenuhi kepentingan politik tertentu, atau bahkan hukum dipandang sebagai hambatan dalam perjalanan merealisasikan tujuan politik tertentu. Baik hukum sebagai cara ataupun hambatan, sudah khatam dalam benak kita. Hanya hukum sebagai tujuanlah yang masih asing bagi kita, bahkan hingga saat ini.

Menariknya, Cerar mengemukakan bahwa hanya ada dua pilihan, apakah politik yang menang atas hukum atau sebaliknya. Pilihannya adalah apakah solusi politik dengan mengorbankan supremasi hukum, atau otonomi hukum dipertahankan melalui putusan pengadilan atau melalui tindakan para penegak hukum, intelektual, organisasi, ataupun publik demi menghentikan perbuatan terlarang para aktor politik.

Dan lagi-lagi, dari gejala-gejala yang dipaparkan Cerar, kita dapat dengan mudah mengambil kesimpulan, selama ini praktik mengorbankan supremasi hukum adalah hal yang biasa. Di tangan pemangku otoritas, keputusan yang salah bisa menjadi hukum baru.

Semua elite politik meneriakkan supremasi hukum hingga tiba saatnya merekalah yang harus menerima konsekuensi dari hukum yang

dilanggar itu. Jika hukum hanya ingin ditaati sebatas apabila ia melindungi kita dan menyengsarakan orang yang tidak kita sukai, maka hukum telah kehilangan maknanya. Namun, agaknya kita lebih memilih hukum yang telah kehilangan makna daripada sama sekali tidak memiliki hukum.

Selama ini, pembangunan ekonomi dan stabilitas politik mendapatkan perhatian utama. Padahal, ketimpangan hukum dan ketidakadilan adalah akar dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Hal ini mewujud dalam bentuk persekusi dan tak terpenuhinya hak-hak minoritas yang kurang mendapat perhatian. Sebab minoritas tidak memberikan sumbangan elektoral yang memadai bagi pasangan yang mengangkat isu tersebut sebagai agenda utamanya.

Kita lebih condong pada politik perut, meributkan apa yang secara cuma-cuma bisa kita dapatkan dari negara. Maka tak heran, mendambakan birokrasi yang kecil, lincah, dan sigap sama mustahilnya dengan pungguk merin-du bulan. Sebab, memotong jumlah birokrat tidak akan populer di tengah bangsa yang sebagian besar masyarakatnya masih bercita-cita menjadi pegawai negeri sipil.

Begitu pula halnya dengan mendamba pajak yang kecil dan ringan, tak akan terwujud dengan segudang janji program-program gratis yang akan ditanggung oleh negara. Padahal, muara dari segenap janji politik itu adalah soal anggaran, dan nantinya jalan pintas yang diambil adalah meningkatkan pajak atau utang. Tapi, soalan terakhir inilah yang lebih menarik perhatian, karena kini rakyat mulai samaprag-matisnya dengan elite dalam menyoal siapa dapat apa, kapan, dan bagaimana.

Dalam konteks inilah, maka pemilihan presiden tahun depan atau di tahun-tahun yang akan datang akan kehilangan maknanya apabila pembangunan ekonomi ataupun politik masih menjadi fokus utama dengan mengorbankan hukum dan keadilan. Selama pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya melihat hukum sebagai cara atau hambatan, dan gagal melihatnya sebagai tujuan, maka selama itu pula bangsa ini tidak akan pernah keluar dari masalah-masalah yang dihadapinya.

Jika bangsa ini ingin berubah, kita harus mengganti tabiat buruk yang sudah berurat-berakar hingga saat ini, yang hanya fokus pada soal-soal pragmatis, di mana sekadar hidup nyaman dan mengisi perut menjadi kunci.

Bertumpu pada pembangunan ekonomi semata sudah terbukti bagai membangun istana pasir, yang memang indah namun rapuh. Masihkah kita ingin membangun istana pasir itu sebagai solusi?

Michael Herdi Hadylaya,







Original Post

KY dan MA Kembali Tunda Sidang MKH

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 11
2018-9-29


KY dan MA Kembali Tunda Sidang MKH

JAKARTA Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung menunda kembali sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) terhadap hakim terlapor JWL. MKH menunda sidang sampai dengan 10 Oktober 2018 untuk mengon-frontasi keterangan pelapor dan terlapor. Menurut Wakil Ketua KY Maradaman Harahap yang bertindak sebagai ketua majelis, hakim JWL yang merupakan hakim yustisia di Pengadilan Tinggi (PT) Gorontalo meminta agar dapat dihadirkan dalam ruangan yang sama dan dimintakan keterangan bersama pelapor agar MKH dapat memberikan penilaian yang tepat. "Hakim JWL diduga menerima suap Rp 15 juta untuk meringankan hukuman suatu kasus saat menjabat sebagai hakim di PN Manado di tahun 2014," katanya, di Jakarta, kemarin. Atas kasus tersebut, tutur dia, hakim JWL direkomendasikan pemberhentian tetap dengan hak pensiun. Selain itu, hakim terlapor JWL temyata sedang menerima sanksi nonpalu dari MA karena kasus yang berbeda. Susunan MKH terdiri atas Maradaman Harahap sebagai Ketua. Adapun susunan anggota lainnya, yaitu Sukma Violetta, Joko Sasmito dan Farid Wadji dari KY. Sedangkan dari MA, Hakim Agung Salman Luthan, Hamdi, dan Eddy Army.

(IVT)







Original Post

Karen Agustiawan Bukan yang Terakhir

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 20
2018-9-29


Karen Agustiawan Bukan yang Terakhir

JAKARTA - Kejaksaan Agung memastikan bahwa mantan Direktur PT Pertamina Karen Agustiawan bukan tersangka terakhir yang ditahan. Satu tersangka yang belum ditahan yakni Chief Legal Council and Compliance Pertamina Genades Panjaitan.

Dalam kasus tindak pidana korupsi investasi Blok Baster Manta Gummy Australia pada 2009, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan empat tersangka yakni mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan, Chief Legal Councel and Compliance Pertamina Genades Panjaitan, mantan Manager Merger dan Investasi (MNA) pada Direktorat Hulu Pertamina Bayu Kristanto dan mantan Direktur Keuangan Pertamina Frederik Siahaan.

Dari empat nama itu, Kejagung sudah menahan tiga tersangka yakni Karen Agustiawan, Bayu Kristanto, dan Frederik Siahaan.

Jaksa Agung M. Prasetyo mengatakan bahwa pihaknya memastikan tidak akan berhenti melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana korupsi

Menurutnya, tim penyidik Kejagung

masih melakukan pendalaman terhadap Genades Panjaitan sebelum dilakukan penahanan. Dia juga memastikan bahwa kejaksaan akan mengusut tuntas perkara tersebut.

"Kami sedang mendalami hal itu. Kalau masih ada [tersangka] tersisa, ya akan kami tindak lanjuti. Tapi kalau tidak ada ya, tidak hams kita paksakan juga," tuturnya, Jumat (28/9).

Menurutnya, tim penyidik akan bekerja profesional. Penahanan dilakukan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan. Pekan depan, Kejaksaan Agung akan melakukan pemanggilan terhadap Genades Panjaitan untuk menjalani pemeriksaan.

Seperti diketahui, kasus ini terjadi pada 2009. Pertamina melalui anak perusahaannya, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) melakukan akuisisi saham sebesar 10% terhadap ROC Oil Ltd., untuk menggarap Blok BMG.

Perjanjian dengan ROC Oil atau Agreement for Sale and Purchase-BMG Project diteken pada 27 Mei 2009. Nilai transaksinya mencapai US$31

juta.

(Sholahuddin Al Ayubbi)







Original Post

Pelaksana Proyek Terima Dihukum 16 Bulan Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-9-29


Pelaksana Proyek Terima Dihukum 16 Bulan Penjara

Korupsi Pembangunan Tugu Antikorupsi

KONTRAKTOR proyek pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tunjuk Ajar Integritas dan Tugu Antikorupsi. Kota Pekanbaru di vopis bersalah karena melakukan korupsi.

Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Khusnul, Ray mon Yudra dan Arri Darwin dengan pidana penjara 1 tahun 4 bulan," ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru Bambang Myanto membacakan pu tuan.

Menurut majelis hakim, perbuatan Khusnul (Direktur PT Bumi Riau Lestari). Ray mon Yudra (Direktur PT Panca Mandiri Consultant/ PMC) dan Arri Darwin (staf ahli PT PMC) memenuhi unsur dakwaan Pasal 3 juncto Pasal 18 UV Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Ketiga terdakwa juga diwajibkan membayar denda masing-masing Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan. Mereka tidak dihukum membayar kerugian negara karena sudah menitipkan uang pengganti kepada kejaksaan.

Raymon dan Arri menyatakan menerima putusan hakim. Sedangkan Khusul pikir-pikir. Sikap sama diambil jaksa penuntut umum (JPU).

Sebelumnya, JPU Kejaksaan Negeri Pekanbaru menuntut ketiga terdakwa dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan. Menurut jaksa, ketiganya terbukti melanggar dakwaan subsidair.

Pembangunan RTH dan Tugu Antikorupsi merupakan proyek Dinas Cipta Karya Pemerintah Provinsi Riau. Proyek itu menelan biaya Rp8 miliar. Termasuk untuk pembangunan Tugu Antikorupsi Rp450 juta.

Tugu itu diresmikan Ke-

tua KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo pada 10 Desember 2016 pada peringatan Hari Antikorupsi Internasional (HAKI) di Riau.

BerakangS baru dikeut-- -hui terjadi persimpangan dalam pelaksanaan proyek ini yang merugikan negara Rpl miliar. Ada kongkalikong dalam penunjukan pelaksana proyek. Yuliana J Baskoro meminjam bendera perusahaan PT Bumi Riau Lestari agar bisa ikut tender. Ia memberikan "fee" kepada Khusnul Rp46 juta.

Pengadilan Tipikor Pekanbaru menjatuhkan vonis kepada Yuliana 3 tahun penjara dan membayar uang pengganti Rp7553 juta. Sedangkan Rinaldi Mugni (konsultan pengawas proyek) divonis 1 tahun 40 bulan dan membayar uang pengganti Rp 163.7 juta.

Dwi Agus Sumarno, mantan Kepala Dinas Cipta Karya Pemprov Riau juga divonis bersalah. Menantu mantan Gubernur Riau Annas Mamun itu dihukum 1 tahun 5 bulan penjara, denda Rp50 juta, dan membayar uang pengganti Rp80juta.

Sejumlah pejabat Pemprov Riau juga diminta pertanggungjawaban hukum atas korupsi proyek ini. Mereka adalah Ketua Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Ikhwan Sunardi, Sekretaris Pokja ULP Hariyanto, dan tiga anggota Pokja ULP Desi lswanti, Rica Martiwi. Hoprizal.

Kemudian, dua Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Adriansyah dan Akrima. Serta dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Yusrizal dan ASN Silvia. Perkara mereka belum dilimpahkan ke pengadilan.

byu







Original Post

Eks Kepala Dinas PU Tanjungbalai Divonis 5 Tahun 4 Bulan Bui

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-9-29


Eks Kepala Dinas PU Tanjungbalai Divonis 5 Tahun 4 Bulan Bui

Korupsi Proyek RS Tipe C

ZULKARNAIN Amrullah, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai dihukum 5 tahun 4 bulan penjara. Ia terbukti korupsi proyek pembangunan rumah sakit tipe C

"Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan pri-mair." ketua majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Mian Munthe membacakan putusan.

Menurut majelis hakim, perbuatan Zulkarnain memenuhi unsur dakwaan Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Majelis menjatuhkan denda kepada Zulkarnain sebesar Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Zulkarnain menyatakan pikir-pikir atas putusan ini. Sementara jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Tanjungbalai. menerima. Alasannya, vonis hakim sama seperti tuntutan.

Pembangunan rumah sakit tipe C dibiayai APBD

Kota Tanjungbalai tahun 2015. Anggarannya Rp35 miliar. Zulkarnain selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek menunjuk PT Care Indonusa sebagai pemenang tender.

Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Politeknik Negeri Medan, PT Care Indonesia baru mengerjakan pekerjaan 41,03 persen. Namun Zulkarnain menyetujui pembayaran kepada pelaksana proyek tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Sebagai PPK.Zulkarnain tidak bisa mengendalikan pelaksana proyek sehingga pekerjaan di lapangan tidak sesuai kontrak. Akibatnya, terjadi kerugian negara dalam pelaksanaan proyek ini sebesar Rpl,013 miliar.

Sebaliknya, perbuatan Zulkarnain menguntungkan Dedi Hermawan selaku pelaksana proyek. Berdasarkan fakta-fakta hukum itu, JPU menyimpulkan perbuatan Zulkarnain memenuhi unsur dakwaan primajr.

byu







Original Post

Setnov Akui Kenaikan Eni Dengan Johannes Kotjo

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-9-29


Setnov Akui Kenaikan Eni Dengan Johannes Kotjo

TERSANGKA kasus dugaan suap kerja sama proyek pembangunan PLTU Riau-1 Eni Mau-lani Saragih menegaskan posisinya dalam kasus ini hanyalah petugas partai. Politisi Golkar ini mengaku dirinya diperintahkan atasannya di partai.

"Karena saya petugas partai, atasan saya yang memberikan tugas kepada saya atas dasar itu," kata Eni Saragih saat memasuki Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan 26 September 2018.

Meski begitu. Eni enggan merinci siapa atasan yang dimaksud. Ia hanya menjelaskan kalau dirinya diminta untuk mengawal proyek ini.

Di pemeriksaan kali ini. Eni akan membeberkan kronologi sejak awal ia ditugaskan partai sampai akhirnya ia harus mendekam di rutan KPK,

"Menjabarkan kronologis dari awal saya ditugasi partai untuk mengawal PLTU Riau ini sampai saya ada disini," katanya.

Sebelumnya, Eni pernah membeberkan soal aliran uang PLTU Riau-1 ke Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar Desember 2017 lalu. Ia menyebut ada sekitar Rp2 miliar uang haram PLTU Riau-1 yang mengalir ke acara itu.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menyatakan tak pernah memberi perintah kepada Eni untuk mengawal proyek PLTU Riau-1. Ia

mengklaim hanya mengenalkan Eni kepada Johannes B. Kotjo. pemegang saham PT Blackgold Natural Resources.

"Waduh saya sih enggak, kenaikan saja dan lain-lainnya Bu Eni dan Pak itu (Johannes Kotjo),"" kata Novanto selepas memberi kesaksian di sidang kasus suap pembahasan anggaran Badan Keamanan Laut(Bakamla) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu 26 September 2018.

Untuk menelusuri pengakuan Eni, KPK memeriksa Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Mel-chias Markus Mekeng. Ia diduga mengetahui proyek PLTU) Riau-1. Bahkan, menurut Fadli Nasution, penasiha hukum Eni. Mekeng kerap menanyakan perkembangan proyek itu ke-

pada kliennya.

Mekeng mulai menjabat ketua fraksi awal Maret 2018. Mek,eng yang menetapkan Eni menduduki jabatan Wakil Ketua Komisi VH. Menggantikan Satrya W Yudha. "Pak Mekeng kerap menghubungi Bu Eni menanyakan kelanjutan PLTU Riau-1 dan rencana PLTU lainnya di Pulau Sumatera," ungkap Fadli.

Mekeng membantah pengakuan pihak Eni. Menurutnya, kerja sama proyek PLTU Riau-1 bukan urusannya karena soal bisnis. "Saya tidak pernah terlibat apapun di dalam prosesnya dan tidak punya kepentingan apapun. Jadi buat apa saya nanya-nanya?" bantahnya.

Politisi asal Nusa Tenggara Timur itu mengaku tak punya

bisnis di bidang kelistrikan. Sebab butuh modal besar yang di luar kemampuannya. "KPK sudah tahu semua tentang proyek ini dan siapa-siapa yang terlibat. Kita pegang kebenaran saja. Tidak usah menebar-tebar fitnah," pintanya.

Dalam pemeriksaan di KPK, Mekeng dicecar 10 pertanyaan. "Lebih banyak soal tugasnya Eni. Terus penunjukan Eni sama Idrus (Marham) sebagai apa. Lalu fungsinya Eni di Munaslub," kata Mekeng.

Menurutnya, penyidik sempat menyinggung soal dana untuk Munaslub yang diduga berasal dari proyek PLTU Riau-1. "Cuma saya bilang enggak ada urusannya Munaslub sama Eni." katanya.

gpg







Original Post

Trump Perintahkan FBI Selidiki Kasus Kekerasan Seksual Calon Hakim Agung

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-09-29


RMOL. Seiring dengan telah resminya Calon Hakim Agung Brett Kavanaugh direkomendasikan oleh Komisi Kehakiman Senat Amerika Serikat untuk diproses pada tahap akhir untuk mendapat persetujuan dari Senat secara keseluruhan pada pekan depan, Presiden Donald Trump memerintahkan Biro Investigasi Federal (FBI) untuk menyelidiki kasus yang menyeret Kavanaugh.Trump memberi waktu satu minggu untuk FBI melakukan penyelidikan tambahan demi memperbarui file latar belakang tentang kasus kekerasan seksual yang dituduhkan oleh Christine Blasey Ford kepada Kavanaugh.

"Seperti yang diminta Senat, pembaruan ini harus dibatasi dalam lingkup dan diselesaikan dalam waktu kurang dari satu minggu," kata Trump dalam sebuah pernyataan yang dirilis Gedung Putih pada hari Jumat (28/9).

FBI diharapkan sudah mengumumkan hasil penyelidikan mereka sebelum Senat AS menggelar pemungutan suara secara final untuk mengkonfirmasi pencalonan Kavanaugh.

Komisi Kehakiman Senat melakukan pemungutan suara pada Jumat siang (28/9), sehari setelah mendengarkan kesaksian Christine Blasey Ford, perempuan yang menuduh Kavanaugh melakukan serangan seksual kepada dirinya di masa remaja.

Sebelas Senator Partai Republik memberikan suara "Yes" dan 10 Senator Partai Demokrat memberikan suara "No".

Dengan meraih 11 suara dari ke-11 Senator Partai Republik maka Komisi Kehakiman Senat resmi merekomendasikan Brett Kavanaugh untuk mendapat persetujuan Senat secara keseluruhan, yang akan diselenggarakan pekan depan. [mel]

https://dunia.rmol.co/read/2018/09/29/359594/Trump-Perintahkan-FBI-Selidiki-Kasus-Kekerasan-Seksual-Calon-Hakim-Agung-




Original Post

Demokrat Berhentikan Ketua DPD Sulawesi Utara

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-9-29


Demokrat Berhentikan Ketua DPD Sulawesi Utara

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat memberhentikan dengan tidak hormat Ketua DPD Demokrat Sulawesi Utara Vicky Lumentut karena membelot menjadi kader Partai NasDem.

"Sesuai dengan aturan partai, DPP Partai Demokrat memberhentikan Vicky Lumentut secara tidak hormat," kata Sekjen Demokrat Hinca Pan-jaitan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (28/9).

Berdasarkan pemberitaan pada beberapa media, kata dia, terjadi pemakaian jaket Partai NasDem dan peresmian sebagai kader Partai NasDem terhadap kader Partai Demokrat yang menjadi Wali

Kota Manado dan Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara Vicky Lumentut

Hinca mengatakan, Partai Demokrat terkejut dengan berita tersebut karena pada komunikasi terakhir, 17 September 2018, saat Rapat Konsolidasi DPP Partai Demokrat dengan Ketua Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia dan acara perayaan HUT Ke-17 Partai Demokrat, Vicky masih hadir sebagai bagian dari keluarga besar Demokrat

Namun, kata dia, pada tanggal 27 September 2018 Vicky berada di Kantor DPP NasDem dan hampir dipastikan masuk ke NasDem.

Hinca mengatakan, dua hari yang lalu, atau sebelum terjadin-

ya peristiwa tersebut, pihaknya telah mendengar adanya permasalahan hukum yang terkait dengan Vicky.

"Saya mendapatkan informasi bahwa Vicky mendapatkan panggilan pertama dari Kejaksaan Agung RI pada tanggal 24 Agustus 2018 dan 24 September 2018. Dia diagendakan-akan diperiksa kembali pada tanggal 2 Oktober 2018 sebagai saksi perkara dugaan tindak pidana korupsi bantuan penanganan banjir di Manado pada tahun anggaran 2014," ujarnya.

Hinca menyatakan, Demokrat telah berusaha berkomunikasi dengan Vicky untuk mendapatkan penjelasan dan klarifikasi.

Akan tetapi, sama sekali tidak berhasil.

Kini dengan pindahnya Vicky secara tiba-tiba sebagai kader NasDem dan melihat permasalahan hukum yang sedang dia hadapi. Demokrat menyatakan patut diduga bahwa pindahnya Vicky ke NasDem adalah terkait dengan permasalahan htikum yang sedang dihadapinya.

"Dari kronologi tersebut, patut diduga pula, dia sedang berupaya mencari lokomotif perlindungan politik," katanya.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, kata Hinca, selanjutnya kepemimpinan DPD Partai Demokrat.Sulawesi Utara diambil alih oleh DPP Partai Demokrat.

(bl/sp)







Original Post

Brett Kavanaugh Dapat Lampu Hijau Menuju Kursi Hakim Agung

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-09-29


RMOL. Komisi Kehakiman Senat Amerika Serikat akhirnya menyetujui pencalonan Brett Kavanaugh sebagai Hakim Agung dalam sebuah sidang pemungutan suara pada Jumat siang (28/9), sehari setelah mendengarkan kesaksian Christine Blasey Ford, perempuan yang menuduh Kavanaugh melakukan serangan seksual kepada dirinya di masa remaja.Sebelas Senator Partai Republik memberikan suara "Yes" dan 10 Senator Partai Demokrat memberikan suara "No".

Dengan meraih 11 suara dari ke-11 Senator Partai Republik maka Komisi Kehakiman Senat resmi merekomendasikan Brett Kavanaugh untuk mendapat persetujuan Senat secara keseluruhan, yang akan diselenggarakan pekan depan.

Partai Republik pada era pemerintahan Presiden Donald Trump memang menguasai secara mayoritas keanggotaan di House Representative (DPR) dan di Senat sekaligus. [mel]

https://dunia.rmol.co/read/2018/09/29/359598/Brett-Kavanaugh-Dapat-Lampu-Hijau-Menuju-Kursi-Hakim-Agung-




Original Post

Media