Gunawan Jusuf Kembali Ajukan Praperadilan Terhadap Bareskrim

Media Online Republika Online
2018-09-30


Sebelumnya, Gunawan telah mencabut gugatan praperadilan terhadap Bareskrim Polri.REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengusaha Gunawan Jusuf kembali mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait proses penyidikan yang dilakukan Bareskrim Polri. Sebelumnya, Gunawan telah mencabut gugatan praperadilan terhadap Bareskrim Polri.

"Jadwal sidang praperadilan Gunawan Jusuf dan Iwan Ang akan digelar pada 8 Oktober 2018 pukul 09.00 WIB," kata seorang petugas meja informasi sidang di PN Jakarta Selatan, dikutip dari Antara

Padahal pekan lalu, Gunawan Jusuf sudah mencabut gugatan praperadilan terhadap Bareskrim Polri ke PN Jakarta Selatan dengan nomor: 102/Pid.pra/2018/PNJktSel, atas perkara yang sama. Dari informasi yang dihimpun, Gunawan Jusuf dan rekannya, Iwan Ang dan PT Makindo memberikan kuasa kepada Marx & Co. Attorney at Law terkait pengajuan permohonan praperadilan terhadap penyidikan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Ditipideksus) Bareskrim Polri ke PN Jakarta Selatan pada 24 September 2018.

Gugatan terbaru ini tercatat dengan nomor 115/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel. Pemohon praperadilan itu mempersoalkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/547/IX/2016/DIT TIPIDEKSUS tertanggal 1 September 2016 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/33/I/2018/DIT TIPIDDEKSUS tertanggal 4 Januari 2018.

Selain itu, pihak pemohon juga mempermasalahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor: B/172/XII/DIT TIPIDDEKSUS tertanggal 1 Desember 2016. Menurut pihak Gunawan, ketiga surat perintah penyidikan dari Bareskrim Polri ini dianggap tidak sah, tidak mempunyai nilai hukum dan harus dibatalkan karena perkara tersebut memiliki subjek, objek, materi perkara, locus delicti, dan tempus delicti yang sama (Nebis In Idem) dengan putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor: 87 PK/PID/2013 tertanggal 24 Desember 2013.

Pihak Gunawan Jusuf dan pemohon lainnya menganggap putusan PK MA tersebut telah berkuatan hukum tetap dengan putusan perkara yang disidik Bareskrim termasuk bukan perkara pidana, perkara telah kadaluarsa dan penyidik dilarang memproses hukum apapun terhadap laporan atas nama Toh Keng Siong.

Laporan pengusaha Toh Keng Siong terhadap Gunawan Jusuf, Iwan Ang dan PT Makindo itu berdasarkan laporan Polisi Nomor: LP/853/VIII/2016/Bareskrim tertanggal 22 Agustus 2016. Sebaliknya, pihak Gunawan Jusuf menilai laporan Toh Keng Siong itu memiliki kesamaan atau nebis in idem dengan dengan putusan PK MA Nomor 87 pada 24 Desember 2013.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Mahkamah Agung Abdullah enggan mengomentari tentang pencabutan dan permohonan kembali praperadilan. Abdullah mengatakan, kalau sudah didaftarkan, maka itu merupakan kewenangan hakim.

"Kalau masih dalam proses kita tidak bisa bicara dulu. Mau berapa kali (ajukan praperadilan) terserah hakim," katanya.

Ia mengatakan MA tetap melakukan pengawasan terhadap semua kasus praperadilan. "Ya otomatis, kalau pengawasan by system," katanya.

Abdullah juga enggan mengomentari Gunawan yang statusnya saksi terlapor saat mengajukan praperadilan. "Itu di luar kewenangan saya. Semua kembali pada hakim pemeriksa perkara," tuturnya.

Sebelumnya, pihak Gunawan mengajukan praperadilan terhadap Bareskrim Polri. Namun Gunawan mencabut permohonan praperadilan sehingga majelis hakim PN Jakarta Selatan Kartim Haerudin menghentikan sidang permohonan tersebut pada Senin (24/9) lalu.

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/09/30/pfu1sf354-gunawan-jusuf-kembali-ajukan-praperadilan-terhadap-bareskrim




Original Post

Eksekusi Mati Bandar Narkoba Jalan Di Tempat

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 6
2018-9-30


Eksekusi Mati Bandar Narkoba Jalan Di Tempat

Tidak Ada Moratorium

Badan Narkotika Nasional (BNN) meminta Kejaksaan Agung segera memastikan kapan eksekusi 91 terpidana mati kasus narkoba.

MENANGGAPI itu, Jaksa Agung HM Prasetyo mengaku, belum bisa memastikan kapan eksekusi terpidana mati dilakukan, la menyebut para terpidana mati tengah mengulur waktu eksekusi menggunakan hak hukum mereka.

"Mereka semuanya itu berusaha untuk mengulur waktu dengan mengajukan grasi. Undang-undang memberikan peluang untuk itu," kata Pras, di gedung Kejaksaan Agung.

Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan peluang para ter- pidana menguji vonis melalui Peninjauan Kembali (PK) lebih dari satu kali.

Adanya putusan MK nomor 107/PUU-XII/2015 yang menyatakan permohonan grasi kepada presiden yang tak dibatasi waktu untuk mengajukannya dikarenakan dapat menghilangkan hak konstitusional terpidana.

"Sebenarnya ada perkembangan baru, di mana orang bisa ajukan grasi tanpa ada batasan waktu, ini juga ada masalah," urainya.

Selain itu, Pras mengatakan terpidana kerap kili beralasan belum mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Tujuannya, mengulur waktu hukuman mati.

Meski begitu, ia mengatakan pengajuan PK merupakan hak bagi terpidana mati karena bisa lolos dari hukuman mati jika ditemukan bukti yang baru.

"Grasi tidak dibatasi waktunya. Ini jadi masalah atau kendala kita. Jadi harus hati-hati. Bahkan ada satu yang jelas-jelas dia pura-pura sakit ingatan pun, setelah kita eksekusi ada juga yang mau menggugat kita. Yang jelas dia bandar narkoba dari luar negeri," ujarnya.

Belum pastinya eksekusi hukuman mati, kata dia, tidak ada kaitannya dengan tahun politik.

Kejagung akan mengeksekusi terpidana mati setelah segala aspek yuridisnya tuntas.

"Tergantung situasinya dan juga aspek yuridisnya seperti apa. Kalau semua hak hukumnya udah terpenuhi, kita baru bisa pertimbangkan untuk teknis pelaksanaannya," jelasnya.

Pras juga menegaskan tak ada moratorium eksekusi para terpidana mati. Karena itu proses eksekusi mati saat ini hanya tinggal menunggu waktu.

"Istilah moratorium tak ada. Kami tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mengekusi," urainya.

Kepala BNN Komjen Heru Winarko meminta kepastian waktu pelaksanaan hukuman mati terpidana kasus narkoba. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir peredaran narkoba lewat lembaga pemasyarakatan (Lapas).

Berdasarkan catatan BNN. setidaknya ada 91 terpidana mati kasus narkoba yang tengah menunggu eksekusi. Bahkan ada pula terpidana mati yang masih nekat mengendalikan bisnis narkoba dari dalam penjara.

"Ketika ada keputusan hukum inkrah, kita lakukan kepastian hukum. Yang jelas kalau hukuman mati itu dilakukan, bukan hanya efek jera saja, tapi juga kepastian hukum bisa kita dapatkan," kata Heru.

DIR/NET







Original Post

Kabur Ke Jakarta, Tersangka Korupsi Ditangkap Sedang Berjualan Kopi

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-9-30


Kabur Ke Jakarta, Tersangka Korupsi Ditangkap Sedang Berjualan Kopi

DIREKTUR PT Dimensi Tala Desantara (DTD) Abdul Hakim dijatuhi pidana penjara selama 5,5 tahun oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru.

Majelis menilai Abdul Hakim terbukti korupsi dana proyek Sistem Keuangan Desa (Sim-kudes) di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Siak.

Dalam amar putusan, majelis yang dipimpin Toni Irfan, dinyatakan Abdul Hakim terbukti bersalah sesuai dakwaan primer. Pasal 2 ayat 1 UU Pemberantasan

Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Majelis juga menghukum Abdul Hakim dikenakan denda Rp200 juta atau subsider 4 bulan kurungan dan membayar uang pengganti kerugian negara Rpl ,136 miliar.

"Jika uang pengganti tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan inkrah, harta benda terdakwa akan disita dan dilelang untuk mengganti kerugian negara. Kalau tidak ada, dapat diganti hukuman kurungan selama satu tahun," kat; Toni.

Atas sidang pembacaan putu-

san ini. Abdul hakim yang tidak didampingi penasihat hukum, la menyatakan pikir-pikir atas vonis hakim. Sikap sama diambil Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sebelumnya. JPU menuntut Abdul Hakim dijatuhi hukuman 7 tahun penjara, denda Rp 200 juta atau subsider 6 bulan kurungan, dan membayar uang pengganti Rpl.136 miliar subsider 1 tahun kurungan.

Abdul Hakim sempat buron setelah ditetapkan tersangka kasus ini. Ia ditangkap Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan. Kamis 3 Mei 2018 ketika sedang

berjualan kopi.

Abdul Hakim merupakan pelaksana proyek Simkudes di Kabupaten Siak tahun anggaran 2015. Sasaran proyek 122 desa yang akan mendapat pelatihan, papan informasi monografi dan profil desa, serta buku pedoman umum penyelenggaraan pemerintah desa plus CD aplikasi dan buku suplemen tersebut. Anggaran untuk pelatihan dan pengadaan itu Rp 17,5 juta per desa.

Namun dalam pelaksanaannya, setiap desa dipungut biaya sebesar Rp 17 juta. Hasil audit Badan Pengawas Keuangan

dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau menyimpulkan terjadi kerugian negara Rp 1.136 miliar.

Perkara ini juga menjerat Kepala BPMPD Kabupaten Siak, Abdul Razak. Dia sudah diadili dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun, denda Rp50 juta atau subsider 1 bulan penjara.

Hukuman itu lebih ringan dari tuntutan JPU yang meminta Abdul Razak dihukum 33 tahun penjara. Abdul Razak tidak dituntut membayar uang pengganti karena akan dibebankan kepada tersangka Abdul Hakim.

BYU







Original Post

Mantan Bupati Dharmasraya Bisa Pelesir Keluar Negeri

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-9-30


Mantan Bupati Dharmasraya Bisa Pelesir Keluar Negeri

Jadi Terpidana Korupsi Pembangunan RSUD

Marlon Martua Situmeang, mantan Bupati Dharmasraya ditangkap tim gabungan intelijen Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Marlon adalah terpidana korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Dareh.

"Dia (Marlon) ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta," kata Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung, Jan S Maringka.

Penangkapan terhadap Marlon dilakukan setelah Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat mengajukan permohonan bantuan kepada Kejaksaan Agung pada 31 Agustus 2018.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) nomor perkara 171 K/Pid.Sus/2016, Marlon dinyatakan terbukti melakukan korupsi secar- bersama-sama dalam proyek pembangunan RSUD Sungai Daerah tahun anggaran 2009.

Di tingkat kasasi, hukuman

Marlon menjadi 6 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan. Putusan itu diketuk MA pada 12 April 2017. Sejak itu perkara Marlon sudah berkekuatan hukum tetap.

Meski sudah berstatus terpidana, Marlon tak kunjung dijebloskan ke penjara, la pun bebas pelesir ke luar negeri. Marlon diketahui berlibur ke Jepang pada Oktober 2017. la bisa meninggalkan Tanah Air dengan paspor yang diterbitkan Kantor Imigrasi Jakarta Timur.

Marlon juga mengumbar foto-foto ketika berada di luar negeri di akun Facebook-nya. Ia mengupload video kemeriahan

tahun baru 2016 di Burj Khalifa, Dubai. Uni Emirat Arab, la juga mendokumentasi kepergiannya ke negara tetangga Malaysia.

Padahal, saat itu dia sudah divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang. Berdasarkan putusan yang diba-

cakan 9 Juni 2015 itu, Marlon dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan substdair.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Marlon Martua Situmeang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun serta denda Rp 100 juta," putus majelis hakim yang diketuai Reno Listowo dengan anggota Jamaluddin dan Takdir.

Selama menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Padang, Marlon tidak ditahan. Majelis hakim memberikan keistimewaan kepada Marlon dengan menetapkannya sebagai tahanan kota.

Dalam putusannya, majelis juga menetapkan soal masa penahanan Marlon. IMasa tahanan kota yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari

pidana yang dijatuhkan j putus majelis.

Keistimewaan kembali diberikan kepada Marlon setelah dia dieksekusi untuk menjalani hukuman sebagaimana putusan MA. Ia tak ditempatkan di lembaga pemasyarakatan (lapas). Melainkan ditaruh di Rumah Tanah Negara (Rutan) Anak Air.

Tiga mantan anak buah Marlon lebih dulu diadili dan menjalani hukuman karena melakukan korupsi pembangunan RSUD Sungai Dareh tahun 2009, yang merugikan negara Rp4 miliar.

Mereka adalah Busra (mantan Sekretaris Daerah Dharmasraya), Agus Akhirul (mantan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Dharmasraya), dan Agustin Irianto (mantan Kepala Subbag Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Dharmasraya).

GPG







Original Post

Parpol Tidak Konsisten

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-9-30


Parpol Tidak Konsisten

Tetap Calonkan Eks Napi Korupsi

Pencalonan eks napi korupsi sebagai caleg di Pemilu 2019, merupakan ujian untuk partai politik. Faktanya, masih ada parpol yang ngotot mencalonkan eks napi koruptor itu. Pakta integritas yang diteken pun diabaikan. Parpol dianggap tidak konsisten.

SEBELUM putusan Mahkamah Agung (MA) terbit, seluruh parpol menandatangi pakta integritas untuk tidak calonkan mantan napi korupsi. Tapi, nyatanya, parpol tetap calonkan eks napi pasca MA membolehkan eks napi korupsi jadi caleg.

Dari data KPU, ada 36 caleg eks narapidana korupsi mencalonkan diri di Pemilu 2019. Mereka adalah 12 caleg DPRD Provinsi dan 24 caleg DPRD tingkat kabupaten/kota.

Ke-36 caleg mantan napi korupsi itu diajukan 7 partai di tingkat DPRD Provinsi. Yakni Gerindra, Golkar, Berkarya, Perindo,hanura,PAN,dan PBB. Sedangkan di DPRD kabupaten/ kota adalah Demokrat, Gerindra, Golkar. PAN. NasdemPKP, Berkarya, PDIP, PKS, dan Pelindo.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emms Sihombing mengatakan, putusan MA ini sebagai ujian bagi partai dalam membuktikan komitmen dalam memberantas korupsi.

Parpol berkomitmen memberantas korupsi, sementara mereka masih mengajukan mantan napi korupsi jadi caleg, itu tidak sejalan dengan perilakunya. Apa yang diucapkan berbeda dengan dilakukan. Itu namanya tak konsisten atau inkonsisten," kata Emms kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Direktur Emrus Corner ini menuturkan, publik tak bisa berharap banyak dari partai untuk memberantas korupsi di Indonesia selama masih mengajukan mantan terpidana korupsi

sebagai caleg.

Dia menyarankan, agar partai tak berlindung dibalik undang-undang yang membolehkan warga negara mencalonkan diri jadi caleg.

"Kita tidak bisa berharap banyak kepada partai yang akan jadi garda terdepan pemberantasan korupsi, Kalau memang mereka punya komitmen kuat memberantas korupsi, mereka tidak calonkan eks napi korupsi. Katakanlah hak eks napi untuk dicalonkan, tapi karena dia sudah pernah dihukum, tak perlu lagi parpol mencalonkannya," ujarnya.

Hamsnya, jelas Emms, partai berkaca dari komitmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/ Polri yang konsisten untuk tidak terlibat dalam politik praktis.

"Komitmen itu harus. Misalkan kenapa PNS tidak boleh ikut partai? Kenapa misalnya TNI/Polri tidak punya hak suara? Semua ini soal komitmen kan. Nah hamsnya partai punya komitmen. Kalau memang mau

berantas korupsi, siapapun kadernya eks napi korupsi tidak boleh maju jadi caleg dan hams ditarik partai," jelasnya.

Menurut Emms, ada beberapa alasan kuat partai enggan me-jiarik eks komptor dari daftar caleg. Yakni eks napi itu memiliki kekuatan di partai, baik dari pengaruhnya hingga kekuatan logistik. Seharusnya, kata Emms, partai mendorong kader-kader idealis dan tidak memiliki masalah hukum.

"Kuat konteks bargaining position itu bisa karena dia pengurus, bisa karena dia orang berpengaruh di partai itu. Karena kader di bawah adalah orangnya, maka dia bisa mempengaruhi grupnya itu. Bisa juga karena kekuatan losgislitk. Sederhana saja, kalau mereka tidak kuat logistik, saya pikir eks napi itu sudah tergusur," paparnya.

"Coba bayangkan, mantan koruptor duduk di lembaga terhormat. Ini luar biasa karena mereka dewan terhormat, tapi berlatar belakang tak terhor-

mat," tambahnya.

Semestinya, lanjut Emrus, KPU mengusulkan dibuatkan Undang-undang pelarangan eks napi korupsi jadi caleg biar memiliki kekuatan hukum.

"KPU hams mengusulkan undang-undang larang eks napi jadi caleg. Bukan bikin Peraturan KPU yang mudah untuk dibatalkan," ujarnya.

Emms juga mengakui masalah ini tidak bisa diintervensi Presiden Joko Widodo, karena dia tak bisa mencampuri lebih jauh masalah partai. Tapi, dengan saran Presiden untuk menandai eks komptor dalam surat suara sangat baik bagi pemilih.

"Saya kira saran itu baik. Tapi hanya sejauh itulah bisa dikatakan Presiden. Kalau Presiden mengatakan tarik, nggak boleh karena sama saja dituding intervensi partai. Jadi memang sebatas itulah kekuatan atau pengaruh Presiden. Terpenting, sebenarnya partai punya kekuasaan menarin caleg eks napi itu," tutupnya.

EDY







Original Post

Mantan Kadis PUPR Bengkulu Dihukum 7 Tahun Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-9-30


Mantan Kadis PUPR Bengkulu Dihukum 7 Tahun Penjara

MA Tolak Permohonan Kasasi

MAHKAMAH Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan Andi Roslinsyah, mantan Kepala Dinas Pekerjana Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Bengkulu. Andi tetap dinyatakan terbukti melakukan korupsi proyek pengembangan infrastruktur pemukiman kumuh dalam Kota Bengkulu tahun 2015.

Sebagaimana dilansir situs Kepaniteraan MA, majelis hakim yang dipimpin Syamsul Rakan Chaniago. Krisna Harahap dan Salmam I ukhan. hakim menolak kasasi dengan perbaikan.

Juru Bicara MA, Suhadi saat dikonfirmasi mengatakan, bila kasasi ditolak, maka putusan Pengadilan Tinggi yang berlaku.

"Untuk perbaikan, nanti bisa dilihat salinan putusannya," katanya.

Sebelumnya majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Bengkulu menolak permohonan banding Andi Roslinsyah terkait kasus korupsi proyek pembangunan jalan pemukiman kumuh.

Dalam putusannya, majelis hakim PT Bengkulu yang diketuai oleh Nursiah Sianipar SH, MH mengubah putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu Nomor 35/

Pid.Sus-TPK/2017/PN tanggal 29 Januari 2018.

Majelis banding menyatakan Andi Roslinsyah ST, MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair.

Andi Roslinsyah pun divonis hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Vonis ini Iebih berat dari putusan Pengadilan Tipikor Bengkulu.

Majelis banding juga menghukum Andi Roslinsyah membayar uang pengganti kerugian Rp23 miliar dikurangi dengan Rpl,3 miliar yang sudah dititipkan terdakwa kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu.

"Sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayar terdakwa Andi Roslinsyah Rp 1 miliar. Apabila uang pengganti itu tidak dikembalikan selama satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa. Apabila tidak memiliki harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun," demikian putusan banding.

byu







Original Post

Ajukan Banding, Eks Pejabat BPN Tetap Divonis 6 Bulan Bui

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-9-30


Ajukan Banding, Eks Pejabat BPN Tetap Divonis 6 Bulan Bui

Perkara Pungli Pengurusan Surat Tanah

PENGADILAN Tinggi Lampung menolak membebaskan Perdamaian Zai. mantan Kepala Sub Seksi Pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pringsewu. Terdakwa korupsi pungutan liar pengurusan dokumen tanah itu tetap dihukum pidana

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan dan denda Rp25 Juta subsider 1 bulan kurungan ."putus majelis hakim banding yang diketuai Mochamad Hatta dengan anggota Selamet Haryadi dan Yusanuli.

Majelis menilai, terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Putusan Pengadilan Tinggi Lampung ini memperkuat vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungkarang terhadap Perdamaian Zai.

Jono Parulian, penasihat hukum Perdamaian Zai. menilai putusan Pengadilan Tipikor Tanjungkarang belum mempertimbangkan fakta hukum di persidangan.

Jono bahkan menyebut kasus kliennya janggal dan

terkesan ilipaksakan lantaran sudah lebffi setahun tak dilimpahkan ke pengadilan. Menurutnya, jika kliennya mentang melakukan pungli maka perkaranya cepat diproses setelah dilakukan operasi tangkap tangan (OTT).

"Kita lihat saja kasus yang di OTT KPK apakah menunggu lama? Tidak kan. karena semua sudah terbukti dan ada buktinya. Namun perkara kliennya kami baru dilimpahkan setelah setahun. Ini ada apa?" katanya

Menurut dia. pengajuan banding bukan soal tinggi rendahnya pidana. Namun karena majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta di persidangan secara menyeluruh. "Yang jadi pertanyaan apa kesalahannya terdakwa ini. Hal ini yang harus diungkapkan," Jono.

Pihaknya mengajukan banding untuk melawan ketidakbenaran proses peradilan di tingkat pertama. Menurutnya, yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini adalah Saipul, Kepala Sub Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah.

"Dia (Saipul) tahu betul karena si pemohon pertama kali bertemu dengan saksi (Saipul) kemudian pemohon menyerahkan berkas berikut uang. Tapi saksi Saipul tidak pernah jadi tersangka dalam perkara ini, begitu juga dengan pemohon sertifikat. Kita berharap ada tindak lanjut dari perkara ini," harap Jono.

byu







Original Post

Mencari Seorang Hakim Agung Tanpa Cela

Media Cetak Kompas Halaman 4
2018-9-30


Mencari Seorang Hakim Agung Tanpa Cela

Retno Bintarti

Sejak namanya disebut sebagai calon hakim agung, Brett Kavanaugh (53) harus menghadapi ujian berat berupa tuduhan pernah melakukan perbuatan tak pantas ketika remaja Akibatnya, dia harus berhadapan dengan Komite Peradilan Senat AS, menjawab pertanyaan seputar peristiwa yang terjadi 36 tahun lalu. "Saya tak pernah akan mundur (dari proses pencalonan)," kata Kavanaugh di depan Komite, Kamis (27/9/2018).

Sehari sebelumnya, komite yang sama telah menghadirkan seorang doktor psikologi yang mengaku pernah mengalami serangan seksual saat dia berusia 15 tahun. Layaknya seorang saksi korban. Christine Blasey Ford selama sekitar sembilan jam harus menjawab banyak pertanyaan secara terbuka, bahkan disiarkan secara langsung di teievisi.

"Saya bersaksi di sini karena saya yakin ini kewajiban saya sebagai warga untuk menyampaikan kepada Anda apa yang terjadi ketika saya dan Brett Ka-

vanaugh di sekolah menengah atas," kata perempuan yang kini mempunyai dua anak itu.

Puluhan perempuan yang tergabung dalam gerakan #MeToo memberikan dukungan di luar. Gerakan yang lahir dua tahun lalu itu belakangan kian gencar memberikan dukungan kepada perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual agar mereka tidak takut bersuara.

Ford mengaku, pada suatu malam dalam sebuah pesta, Kavanaugh dan seorang teman pria lain menyekap dirinya dalam kamar dan dia nyaris diperkosa. Kavanaugh yang dinominasikan oleh Presiden Donald Trump menyatakan dirinya merupakan korban politik. Trump membela bahkan memuji keterangan Kavanaugh di Senat sebagai "sangat meyakinkan" dan "jujur".

Semula Senat pada Jumat lalu akan mengadakan \-oting. Kendati anggota dari Republik sedikit lebih besar daripada Demokrat (5149), posisi Kavanaugh belum sepenuhnya aman. Kemungkinan ada senator yang memberikan suara "tidak" bagi calon hakim

Brett Kavanaugh

agung ini. Senat memutuskan penundaan voting sampai ada hasil investigasi dari Biro Investigasi Federal (FBD- Trump pun setuju.

Seumur hidup

.\sosiasi pengacara Amerika, yang bergengsi, sebelumnya meminta Senat agar tak terburu-buru mengadakan pemungutan suara guna memberi FBI kesempatan melakukan penyelidikan.

Kavanaugh adalah hakim agung kedua yang diusulkan Trump sejak dia memimpin pemerintahan. Januari 2017. Pada

Oktober tahun lalu. Kongres menyetujui pengangkatan Neil Gor-such sebagai hakim agung menggantikan Antonin Scalia yang mendadak meninggal pada tahun 2016 dalam usia 80 tahun.

Kavanaugh akan menggantikan Anthony Kennedy yang mengundurkan diri. Juni lalu. karena alasan pribadi. Seperti Scalia yang sudah berusia 80 tahun, Kennedy saat mundur sudah berusia 81 tahun dan sudah jadi hakim agung selama 30 tahun.

Jika nanti terpilih, Kavanaugh akan melengkapi jumlah hakim agung menjjdi sembilan orang sesuai amanat konstitusi.

Posisi hakim tertinggi di AS sedemikian terhormat. Selain jumlahnya yang sangat terbatas, mereka juga menjabat posisi itu seumur hidup dan menentukan arah hidup banyak orang.

Begitu minimnya orang-orang yang bisa menduduki jabatan hakim agung sehingga sejak dinyatakan oleh konstitusi tahun 1789, baru ada 113 hakim agung. Sangat lazim seorang hakim agung menjabat sampai sekian dekade. Di antara hakim agung yang

ada sekarang. Ruth Bader Gins-burg tercatat paling tua dalam usia 85 tahun. Namun, dari masa pengabdian, Ginsburg yang diangkat tahun 1993 masih kalah lama dengan Clarence Thomas (70) yang sudah menjadi hakim agung sejak 1971 atau 27 tahun. Hakim agung Neil Gorsuch (50) adalah yang termuda saat ini. Jika panjang umur, dia bisa di posisi itu sampai sekian dekade, seperti banyak pendahulunya.

Proses lebih rumit

Proses nominasi Kavanaugh memang istimewa karena tersangkut dugaan pelecehan. Namun, proses persetujuan memang cenderung rumit. Sebelum 1981, proses persetujuan biasanya cepat, sekitar satu bulan.

Contoh terakhir terjadi pada Neil Gorsuch. Namanya sudah disebut Trump sejak Januari 2017 dan pengangkatan resminya baru terjadi Oktober 2017.

Banyak orang yakin, perubahan ini terjadi karena Kongres melihat hakim memainkan peran penting dalam politik daripada sebelumnya.

(AFP AP HITTERS)







Original Post

Media