Polisi selidiki kasus kebakaran lahan perusahaan sawit di Pelalawan

Media Online Merdeka.com
2018-10-01


Polres Pelalawan memasang garis polisi dan menyelidiki kasus kebakaran lahan dan hutan seluas sekitar 20 hektare, termasuk di area Hak Guna Usaha (HGU) kebun Kelapa Sawit PT Langgam Inti Hibrindo (LIH). Kebakaran lahan di perusahaan ini sudah dua kali terjadi.

"Iya benar. Sudah kita pasang police line untuk penyelidikan. Luasnya kurang lebih 20 hektare, termasuk dalam lahan PT LIH dan sebagian lahan yang berbatasan dengan warga Desa Penarikan Kecamatan Langgam," ujar Kapolres Pelalawan AKBP Kaswandi Irwan kepada merdeka.com, Minggu (30/9).

Dikatakan Kaswandi, Kebakaran lahan di lokasi ini terjadi sejak Rabu, (26/9). Puluhan personel gabungan dari TNI, Polri dan Manggala Agni, berjibaku memadamkan api di lokasi. Saat ini kondisi api telah padam dan menyisakan asap dari tunggul kayu.

"Penyidik Reskrim sedang menyelidiki kasus kebakaran di lahan perusahaan itu," tegas Kaswandi.

Untuk diketahui, PT LIH sendiri sudah pernah terseret dalam kasus kebakaran lahan. Pada akhir Juli 2015, sebagian tanaman sawit PT LIH sekitar 200 hektare di Desa Gondai Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Riau.

Perusahaan yang mengantongi HGU seluas 8.716 hektare kebun kelapa sawit ini sempat dibekukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Meski sempat dibebaskan oleh Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan pada tahun 2016, Manager Operasional PT LIH, Frans Katihokang (50), akhirnya divonis bersalah oleh Mahkamah Agung (MA) dan diganjar hukuman 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar, atas kebakaran yang mengotori udara kala itu.

Selain kasus kebakaran, PT LIH saat masih menjadi anak usaha PT Provident Agro Tbk (PALM) ini, juga sempat disorot lantaran diduga tidak menyediakan akomodasi yang layak bagi pekerjanya.

Anggota DPRD Riau Sugianto sempat meninjau lokasi barak pekerja yang hanya beratap terpal seluas 2 kali 3 meter untuk satu keluarga.

PT LIH sendiri telah dijual oleh PALM kepada PT Inti Nusa Sejahtera (INS) dan PT Buana Citra Usaha Abadi (BCUA), pada Juni 2018 lalu. PALM mendapat dana sebesar Rp 52,84 miliar dalam penjualan tersebut. [cob]

http://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-selidiki-kasus-kebakaran-lahan-perusahaan-sawit-di-pelalawan.html




Original Post

Koruptor Bukanlah Kita

Media Cetak Kompas Halaman 6
2018-10-1


Koruptor Bukanlah Kita

Ada sebuah pernyataan lama yang menarik sebagai respons atas anggapan bahwa korupsi sudahlah membudaya, yakni "korupsi bukan budaya, sebab kalau korupsi adalah budaya, maka koruptor adalah budayawan...".

Tentu, bahasan pernyataan itu tak sepenuhnya benar, tetapi juga tak seluruhnya dikatakan tak menemukan konteksnya saat ini

Tulisan Denny Indrayana (Kompas, 18/9/2018), "Kita adalah Koruptor", sebenarnya sangat mewakili perasaan cukup banyak pihak. Korupsi merajalela karena kitalah yang membiarkan. Jika bukan karena kita terlibat secara aktif, kita membiarkannya. Dosa pembiaran yang mungkin memang harus disamakan dengan sebagai pelaku, meski secara pasif. Menariknya, pada paragraf penutup. Denny Indrayana menuliskan bahwa seharusnya "Koruptor Bukanlah Kita". Pada titik itulah tulisan mengambil porsi.

PKPU, kesadaran antikoruptif

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang berbicara tentang larangan bagi mantan koruptor, pelaku kejahatan terhadap anak dan narkoba-terkhusus perihal antikorupsinya-sebenarnya adalah garis pembeda antara kesadaran antikorupsi dan pembiaran kita atas perilaku koruptif. PKPU ini adalah kesadaran bersama semangat antikorupsi yang harus ditegakkan. PKPU adalah pembeda bahwa hukum yang ada haruslah ditegakkan dengan semangat etik antikorupsi.

PKPU adalah keharusan yang diambil dalam keadaan kondisi legislasi yang tak memiliki keberpihakan pada penegakan hukum dan antikorupsi. PKPU penanda bahwa etika adalah fondasi dari hukum itu sendiri.

Belajar ilmu hukum membuat kita paham bahwa undang-undang, apalagi terkhusus yang penad dengan kepentingan politik semisal UU Pemilu, sering kali bukanlah diambil dalam penalaran filsafat! hukum dan etika yang mendalam. Acap kali, hanya lahir dari resultan kepentingan politik. Kepentingan politik yang mengikuti afiliasi politik dan berbagai kebutuhan di dalamnya. Dan, dalam penalaran yang wajar, aturan yang tidak melarang mantan napi koruptor itu adalah bagian dari hal tersebut

Keanehan penyusun undang-undang bisa diperlihatkan dengan adanya Pasal 169 Huruf d dalam UU Pemilu yang mencantumkan ketentuan bagi calon presiden, "tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya". Ketentuan tersebut jelas mengatakan bahwa khusus bagi calon presiden tidaklah boleh dari mantan terpidana korupsi, sedangkan bagi yang lain boleh.

Padahal, kita mengenal sistem presidensial sebagai ajaran yang menempatkan presiden dan parlemen (DPR dan DPD) adalah pemilik kedaulatan rakyat yang secara langsung diserahkan oleh rakyat melalui pemilihan umum. Apakah berarti pemilih boleh memilih mantan koruptor untuk anggota parlemen dan tak boleh

untuk presiden? Mengapa harus dibedakan syarat antikorupsinya?

Bahkan, kalau pemikiran mendasar itu kita lebarkan lagi, makin menunjukkan betapa naifnya aturan yang tidak mencantumkan larangan bagi para koruptor. Jangankan menjadi pejabat negara, bahkan untuk menjadi pegawai negeri sipil saja diwajibkan dengan adanya ketentuan mengurus surat kelakuan baik maupun syarat tak pernah dipenjara ataupun hukuman kurungan karena melakukan tindak pidana yang diancam dua tahun penjara oleh sebuah putusan hukum yang telah berketentuan tetap. Pegawai negeri sipil harus bersih seber-sih-bersihnya, sedangkan calon anggota legislatif boleh tidak?

Bayangkan, betapa naifnya jika itu malah dihilangkan bagi lembaga yang memiliki rekam jejak cukup buruk soal korupsi Lembaga yang menjadi langganan dari problem koruptif. Mudah membacanya jika pasal yang membiarkan para man--tan napi koruptor menjadi caleg itulah yang tak wajar dan kelihatannya dibuat dalam keadaan koruptif. Jika mau berpikir hukum yang benar, tentu saja pertanyaannya adalah pentingkah "melawan" hukum yang koruptif itu ataukah membiarkannya dengan alasan klasik karena undang-undang mengatakan demikian?

KPU memilih ruang kosong untuk mengisinya dan melakukan perlawanan atas hal tersebut Bukan karena tak sadar hambatan konsep hukum bahwa mengatur yang berkaitan dengan hak asasi yang seharusnya diatur dalam undang-undang. Malah karena sadar itu, KPU menggeser ketentuannya, dari ketentuan terhadap orang yang akan menjadi caleg menjadi ketentuan terhadap partai supaya tidak mencantumkan caleg yang mantan koruptor. Itulah ijtihad yang saya doakan semoga jika benar mendapatkan dua pahala dan salah mendapatkan satu pahala.

MA, konsisten dalam inkonsistensi

Apa pun itu, Mahkamah Agung (MA) sudah memutuskan. Putusannya sudah kita dapatkan dan dengan jelas memerintahkan pengubahan PKPU tersebut Putusan itu tentu saja mengikat Meski sudah diputus secara hukum, bukan berarti tak bisa dibahas secara analisis hukum.

Benarkah MA konsisten? Iya, dalam beberapa hal MA terlihat teramat konsisten di areal inkonsistensi Sederhananya dalam putusan ini, MA mengangkangi logika berpikirnya sendiri dengan pene-gasian Pasal 55 UU tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal 55 mengatakan bahwa norma UU yang sedang diujikan di MK membuat pengujian ke MA atas aturan yang ada di bawahnya harus dihentikan. Selama ini, MA telah menerapkan secara salah ketentuan Pasal 55 itu. MA dalam beberapa putusan pengujian peraturan di bawah undang-undang, menafsirkan bahwa kata "dihentikan" dalam Pasal 55 merupakan alasan bagi MA untuk mengeluarkan putusan yang mengatakan bahwa pengujian itu terlalu prematur dan karena itu tidak diterima.

Itulah yang diuji oleh beberapa pemohon yang dirugikan dengan ketentuan Pasal 55 dan dibahas detail dalam Putusan MK No 93/PUU-XV/2017.

Putusan MK tersebut sebenarnya sudah membahas cukup detail soal makna kata "dihentikan", sehingga jika ada tafsiran bahwa Pasal 55 itu hanyalah diterapkan

jika norma yang diujikan di MA dan MK saling berkaitan sehingga putusan MK bisa memengaruhi putusan MA adalah tidak tepat Putusan MK itu tidak membedakan antara pasal itu berkaitan atau tidak. Secara logis pun dalam beberapa pengujian di MK, yang diuji cuma satu pasal, tetapi bukan berarti tidak bisa MK menghapus keseluruhan undang-undang.

Apakah kemudian dibiarkan tidak dihentikan di MA jika di MK malah menghapus keseluruhan undang-undang? Itulah alasannya mengapa di MA harus dihentikan dan bukan hanya dihitung berdasarkan berkaitan atau tidak.

Namun, tentu saja bukan itu yang amat pokok karena itu berkaitan soalan teknis. Perdebatan besarnya adalah bagaimana mungkin untuk alasan prosedural pengujian PKPU, MA menerabas aturan formal, sedangkan untuk PKPU dihadapi dengan ketentuan yang sangat formalistik? Tentu saja tulisan ini tak ingin mengatakan bahwa MA pro kepada para koruptor dengan memutus seperti itu. Namun, setidaknya, terlihat sense etik penegakan hukum yang lebih antikorupsi tak tampak. Rasa pem-biarannya terasa. Padahal, kita paham bahwa salah satu filsafat klasik hukum adalah yang mengatakan bahwa etika adalah fondasi dari hukum itu sendiri.

Mari bertamasya kembali ke perdebatan klasik antara aliran filsafat hukum alam dan positivisme. Dua mazhab yang sangat tua dalam perkembangan ilmu hukum. Sentuhan ketuhanan dan akal dalam versi hukum alam yang mengej awan tah menjadi aliran yang "irasional" maupun "rasional" dalam hukum alam selalu mengidealkan ajaran etika dan moral sebagai pelengkap dalam konsep keadilan bagi hukum.

Berbeda dengan positivisme yang memandang hukum tanpa terlalu banyak memperhitungkan moral dan etika. Jeremy Bentham sebagai salah seorang pemikir utamanya memandang hukum bukanlah refleksi moral dan etika sehingga hanya dipaksakan berdasarkan kesadaran etis manusia, tetapi hukum adalah perintah langsung dari penguasa yang berdaulat, pola relasi kontraktual rakyat dengan penguasa. Dengan begitu, menghilangkan pendekatan metafisis yang abstrak.

Begitu pula Austin dan pelanjut pemikir hukum positivisme. Termasuk Kelsen yang kemudian dengan pure theory of

/ou-nya memandang hukum sebagai suatu yang ajek dan kemudian ia postulatkan harus diperjenjangkan secara hierarkis. Adagium yang kemudian terkenal dengan hukum yang disusun ke atas dan ke bawah tak boleh bertentangan secara hierarkis.

Saya tentu saja tidak berdiri di posisi yang harus menolak positivisme hukum ataupun sebaliknya. Saya menerima keduanya sebagai aliran pemikiran hukum. Namun, yang sulit saya bayangkan adalah betapa terasa aroma inkonsisten dan pragmatis kita dalam penggunaannya.

Jika Pasal 55 UU MK dan putusan MK tentang itu sendiri kemudian diterabas dengan kesadaran etik bahwa ada sesuatu yang lebih besar mau dicapai, mengapa hal yang sama tak dilakukan untuk isi PKPU? Mengapa perlakuan antara proses pengujian dan materi yang diuji berbeda, dan pembedaan itu pun tanpa alasan yang jelas. Sederhananya, he sw mengapa untuk Pasal 55 UU MK para hakim MA memilih untuk menjadi "tempe", sedangkan untuk PKPU memilih untuk menjadi "tahu".

Problemnya adalah ketidakkonsistenan penerapan hukum. Dan gejala ini sangat terlihat banyak di hakim maupun para scholar hukum. Dalam putusan MK pun sering kali MK melakukan hal yang sama, tanpa konteks dan penjelasan yang memadai mengapa di satu sisi harus diterabas, sedangkan di lain sisi tak boleh diterabas. Padahal, di situlah efek kuat yang diharapkan dari suatu penemuan hukum. Hukum yang lebih preskriptif, menyelesaikan masalah yang tentu dengan memandang konsep negara hukum Indonesia.

Harus diingat, konsep "Indonesia adalah negara hukum" yang dimaksudkan dalam penyusunan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, bukanlah negara hukum dalam artian perundang-undangan atau aturan (formaD, tetapi juga rasa keadilan yang hidup dan tumbuh di masyarakat (material). Dan di situlah tuntutan bagi adanya memperlihatkan ajaran etik dan moral yang terkandung dalam aturan, sebagai konsep yang antikorupsi.

Mereka bukan kita

Dalam konteks perang yang masif terhadap perbuatan koruptif, kita harus berani untuk mengatakan bahwa mereka bukan kita Bukan karena kita merasa tidak pernah membuat kesalahan. To err is human, pernyataan yang kita semua pahami. Namun, tatkala sudah berjanji di hadapan publik untuk tidak merusak lalu melakukan tindakan koruptif, saya sepenuhnya yakin bahwa ia tidak pantas untuk menduduki kembali jabatan publik. Ia harus diberi jarak untuk jabatan publik tersebut

Silakan untuk berpikir selamanya atau diberikan batasan waktu yang wajar buat mereka kembali berkontestasi dalam jabatan publik yang salah satu cirinya tentu saja adalah kepercayaan publik.

Jika pembentuk undang-undang tidak mencantumkan hal tersebut penting bagi lembaga negara lainnya untuk menegaskan dan menjadikan monumen serta momentum kuat bagi publik. Sayangnya, kesempatan tak diambil dan mereka membiarkannya. Pembiaran itu bukan karena kita. Kitalah yang harus menegaskan kembali dalam pilihan di tempat pemungutan suara. Jangan memilih mereka di surat suara. Karena koruptor bukanlah kita!

Pengajar lakukan Hukum dan feneliti pada Puso/ Kajian Antikorupsi (PuKAT) Fakultas Hukum UGM

Zainal Arifin Mochtar







Original Post

Aturan Baru Taksi Daring Siap Uji Publik Bulan Ini

Media Cetak Harian Kontan Halaman 21
2018-10-1


Aturan Baru Taksi Daring Siap Uji Publik Bulan Ini

JAKARTA. Kementerian Perhubungan (Kernhub) memastikan aturan baru mengenai transportasi berbasis sistem aplikasi dalam jaringan (transportasi daring/online) siap untuk uji publik.

Uji publik akan dilakukan bulan Oktober mendatang. Aturan baru transportasi online dibuat untuk menggantikan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 108 tahun 2017 yang dibatalkan Mahkamah Agung (MA).

"Bulan Oktober aturan baru ini bisa siap untuk minta pendapat masyarakat," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemhub Budi Setiyadi kepada KONTAN, Minggu (30/9).

Asal tahu saja, meski aturan Permenhub 108/2017 dicabut dan dibatalkan MA, tapi ada sejumlah poin yang diloloskan MA saat beleid ini diajukan uji materi. Hal tersebut antara lain adalah mengenai tarif, kuota, wilayah, dan penandaan pelat nomor. Hal tersebut pun akan kembali dimasukkan dalam aturan yang baru.

Uji publik ini dilakukan untuk membuka pendapat masyarakat untuk memberikan masukan. "Tambahan tergantung nanti masukan dari masyarakat, sangat mungkin ada tambahan," terang Budi.

Sebelumnya, Kemhub juga telah menyertakan berbagai pemangku kepentingan dalam pembahasan aturan tersebut. Salah satu yang ikut membahas adalah asosiasi pengemudi transportasi online.

Hal itu dinilai untuk mencegah aturan kembali digugat. Asal tahu saja sebelum Permenhub 108/2017 Kemhub beberapa kali menerbitkan aturan transportasi daring yang berakhir dengan gugatan.

Sekedar informasi, sebelumnya Kemhub juga pernah menyiapkan draf revisi Permenhub 108/2017 sebelum MA merilis hasil putusan uji materi aturan tersebut/ Selain empat poin yang diloloskan MA tersebut, Kemhub juga berencana untuk memasukkan poin tentang kewajiban perusahaan aplikasi transportasi daring yang ada di Indonesia terdaftar sebagai perusahaan transportasi.

Selain itu, Kemhub juga akan memasukkan poin lain seperti kewajiban melakukan uji KIR, serta pengaturan hubungan antara perusahaan aplikator dan mitra pengemudi agar tidak ada yang merasa dirugikan dalam ikatan kerjasama kedua pihak.

Abdul Basith Bardan







Original Post

Implementasi Tersendat

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 3
2018-10-1


Implementasi Tersendat

JAKARTA - Pebisnis

menilai paket kebijakan dan deregulasi aturan yang

diterbitkan pemerintah

merupakan inisiatif

yangbaik. Namun

implementasinya di

lapangan masih tersendat,

sehingga menghambat investasi dan usaha.

Sejumlah pengusaha yang dihubungi Bisnis secara terpisah menegaskan paket kebijakan tersebut masih banyak yang bplum. imfcjementatif karena berbagai faktor, misalnya ketiadaan payung hukum yang kuat dan lemahnya koordinasi dan eksekusi di tingkat kementerian/lembaga.

Hal ini diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani, Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kamar Dagang dan Industri Shinta W. Kamdani, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Bahul Lahaladia. dan Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia Adhi S Lukman.

Hal yang sama juga disoroti Sekjen Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia Fajar Budiyono serta Managing Dire*t6r American Chambers Indonesia, lin Meumann.

"Contohnya, penghapusan izin gangguan di Paket Kebijakan XII. Pemerintah pusat sudah mengeluarkan keputusan, tetapi realisasi di daerah sangat sulit. Sebab berkaitan dengan peraturan daerah dan retribusi yang diterima pemerintah daerah," ujar Hariyadi, Minggu (30/9).

Bahkan, menurut dia, untuk merealisasikan kebijakan tersebut, harus ada yang melakukan gugatan ke Mahkamah Agung terhadap UU No. 29/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Shinta menyoroti kurangnya kpordinasi,dengan pelaku usaha, misalnya implementasi online single submission (OSS) yang memiliki misi yang baik. Alhasil, program yang baik malah kurang efektif di lapangan.

Para pebisnis juga menekankan agar pemerintah mengurai satu per satu paket kebijakan yang masih terhambat implementasinya daripada terus menggulirkan kebijakan baru.

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah mengeluarkan sedikitnya 16 paket kebijakan ekonomi yang ber-

tujuan mendorong kinerja perekonomian nasional. Percepatan dan penyelesaian hambatan perizinan berusaha menjadi program paling menonjol.

Pemerintah di bawah arahan Menko Perekonomian Darmin Nasution telah membentuk Satgas berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian No. 80/2016. Di dalamnya terdapat sejumlah kelompok kerja yang mendukung pelaksanaan paket kebijakan tersebut.

Pokja III yang diketuai Deputi Gubernur Mirza Adityaswara dan dibantu oleh Wakil Ketua Raden Pardede berperan cukup penting selain tentunya Pokja n yang membidangi percepatan dan penuntasan regulasi diketuai Teten Masduki yang kini menjadi koordinator staf khusus Presiden.

Pokja IH diketahui telah menuntaskan evaluasi paket kebijakan jilid I-XVI pada tahun ini. Namun, Ketua Pokja IH Mirza Adityaswara menolak memberikan gambaran hasil evaluasi atau analisa yang telah dirampungkan.

Unit pendukung dari kantor Kemenko Edy Putra Irawady, yang kini menjadi staf khusus Menko Perekonomian, mengatakan dirinya tidak dapat memberikan informasi, karena fokus kepada pelaksanaan OSS.

TIGA INDUSTRI

Dari penelusuran Bisnis, paket kebijakan penting tetapi masih terhambat implementasinya adalah paket I dan III yang membahas penetapan harga gas industri. Dalam Perpres No.40/2016 tentang Penetapan

Harga Gas Bumi, harga gas untuk industri ditetapkan US$6 per MMbtu.

Kenyataannya, hingga awal tahun ini, Kementerian ESDM mengaku hanya dapat memberikan penurunan harga gas bagi industri sekitar US$0,3-US$0,7 MMbtu. Hingga akhir 2017, hanya tiga industri yang tercatat mendapatkan harga gas US$6 per MMBTU, yaitu industri oleochemkal, keramik, kaca dan sarung tangan.

Selain itu paket kebijakan H tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE). Pemerintah berencana memberikan insentif pengurangan pajak bunga deposito bagi eksportir yang melaporkan DHE ke Bank Indonesia (BI) dan disimpan dalam bentuk deposito.

Sayangnya, BI mencatat baru sekitar 92,4% atau US$34,75 miliar pada kuartal II/2018 dan hanya sekitar 13,7% atau US$4,41 miliar yang ditukarkan ke dalam rupiah.

Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Ari Kuncoro menilai kebijakan perpajakan dan insentif cukup efektif. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan daya beli masyarakat yang tumbuh di atas 5% pada kuartal n/2018.

Namun Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Misbah Hasan berpendapat secara umum paket kebijakan belum berjalan efektif.

Peneliti Indef Eko Iistianto berpendapat dengan melihat indikator pertumbuhan ekonomi yang hanya berkisar 5%, belasan paket yang telah dikeluarkan tidak cukup efektif mengakselerasi ekonomi.

Paket Kebijakan Persoalannya

Dari 16 paket Kebijakan, percepatan dan penyelesaian hambatan perizinan berusaha menjadi program yang paling menonjol. Namun, pemerintah belum menyelesaikan secara menyeluruh beberapa program yang terbilang penting. Berikut sejumlah paket yang dikeluarkan

(Annisa sulistyo Rini/Puput Ady Sukarno)







Original Post

KPK Soroti RUU Penyadapan

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 11
2018-10-1


KPK Soroti RUU Penyadapan

Jangan Sampai Memperlemah Pemberantasan Korupsi

JAKARTA, (PR).-

Komisi Pemberantasan Korupsi

berharap Rancangan Undang-Undang

Penyadapan tidak disusun dengan

tujuan untuk memperlemah upaya

pemberantasan korupsi dan

kejahatan serius lainnya seperti

terorisme dan narkotika.

Hal itu diungkapkan Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta, akhir pekan kemarin, terkait dengan beredarnya draf RUU Penyadapan pada 20 September 2018 lalu.

Menurut dia, KPK belum menerima secara resmi draf RUU Penyadapan yang beredar tersebut. Namun, menurut dia, pada Juni 2018 lalu KPK pernah diundang oleh Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan hal itu. Ketika itu, ada narasumber yang memaparkan kajiannya.

"Tentu saja, saat itu (Juni 2018) KPK tidak dalam proses menyetujui," kata dia.

Pada prinsipnya, tutur Febri, KPK berharap aturan-aturan yang dibuat jangan sampai memperlemah upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan serius lainnya.

Dia mengatakan, semua pihak perlu menyadari bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa atau extraordi-nary crime. Aturan yang dibuat, terutama terkait dengan korupsi perlu dipahami betul. Jangan sampai malah menghambat upaya pemberantasan korupsi. "Prosedur-prosedur yang menghambat dan berisiko terhadap investigasi kasus korupsi semestinya diminimalkan. Dengan demikian, kita perlu meletakkan hukum acara penanganan kasus korupsi sebagai sesuatu yang lex specialis," tuturnya.

Dia mengatakan, kewenangan penyadapan yang diberikan kepada KPK telah memiliki dasar hukum yang kuat. Sebagaimana diatur dalam

Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang 30 Tahun 2002 atau UU KPK. Dalam pasal tersebut jelas diatur bahwa dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

Febri menjelaskan, kontribusi kewenangan jang diatur di UU Nomor 30 Tahun 2002 itu termasuk penyadapan dan pelaporan oleh masyarakat, sangat menentukan keberhasilan operasi tangkap tangan (OTT). Hal ini terbukti terdapat 93 perkara tangkap tangan yang dilakukan KPK, dengan jumlah tersangka awal 324 orang. "Jika aturan-aturan baru dibuat tidak secara hati-hati, bukan tidak mungkin kerja KPK akan terhambat. Termasuk OTT tersebut," ujarnya.

Oleh karena itu, tutur dia, KPK mengajak pihak-pihak yang memiliki kewenangan pembentuk UU agar bersama-sama memahami kebutuhan penegakan hukum. Tentu termasuk di dalamnya kebutuhan dalam

pemberantasan korupsi.

Benahi UU Tipikor

Ketua KPK Agus Rahardjo menolak pelemahan instansinya melalui revisi Undang-Undang KPK yang diwacanakan DPR RI. Untuk memperkuat KPK hendaknya tidak mengotak-atik Undang-Undang KPK, tetapi menyempurnakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Menurut dia, revisi UU Tipikor lebih penting dan mendesak agar tak ada lagi kesenjangan antara UU yang ada dan United Nations Convention Against Corruption yang telah diratifikasi oleh KPK. Pasalnya, ada beberapa faktor yang tak terdapat di UU Tipikor sehingga menyulitkan imple-lementasi UNCIC seperti korupsi di sektor lain atau asset recovery.

"Kalau ini (UU Tipikor) diperbaiki, kita bisa melakukan pencegahan ataupun penindakan yang lebih baik, lebih masif, dan lebih efektif dibandingkan yang lalu," katanya.

(Ira Vera Tika)







Original Post

MA Menangkan Skyworth

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-10-1


MA Menangkan Skyworth

JAKARTA - Upaya perusahaan asal Shenzhen, China, Skyworth Group Co. Ltd. untuk mendapatkan merek yang sama dengan nama perusahaan tersebut akhirnya membuahkan hasil.

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Skyworth. PK diajukan untuk membatalkan merek Skyworth yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama warga Indonesia, Linawaty Hardjono.

Warga Jakarta itu dinyatakan telah mendaftarkan merek Skyworth ke Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan iktikad tidak baik. Pasalnya, merek yang didaftarkan dengan nomor pendaftaran EDM00104338, IDM00104340 dan 1DM000104342 itu merupakan nama badan hukum milik penggugat (Skyworth Group).

"Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Skyworth Group Co. Ltd. tersebut. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 165 K/Pdt.Sus-HK1/2016 tanggal 18 Juli 2016," ujar Majelis Hakim Agung MA yang diketuai oleh Takdir Rahmadi, didampingi Syamsul Maarif dan I Gusti Agung Sumanatha,

dalam putusan yang Bisnis kutip Minggu (30/9).

Perkara kekayaan intelektual ini pada awalnya diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat oleh Skyworth Group. Pada 18 November 2015, pengadilan lewat putusan Nomor 47/Pdt. Sus-Merek/2015/PN Niaga.Jkt. Pst mengabulkan gugatan Skyworth Group.

Pengadilan menyatakan Linawaty selaku tergugat 1 telah beriktikaf! tidak baik dalam mengajukan permohonan merek dagang/jasa Skyworth dengan nomor pendaftaran IDM00104338, IDM00104340 dan IDM000104342 ke Direktorat Merek.

Hakim juga menyatakan merek dagang dan Logo Skyworth merupakan nama badan hukum milik penggugat dan satu-satunya sebagai pemilik dan pemakai yang pertama kalinya. Merek Skyworth juga telah dikenal penggunaanya di dunia internasional. Dengan begitu. Skyworth Grouplah yang berhak menggunakan merek tersebut, termasuk di Indonesia.

Tak terima dengan putusan tersebut, kubu Linawaty mengajukan permohonan kasasi ke MA. Lewat Putusan Mahkamah Agung Nomor 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016, MA pada 18 Juli 2016 justru memenangkan kubu Linawaty

dan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama.

Skyworth Group tak mau berhenti, dan akhirnya mengajukan upaya PK ke lembaga yang sama. Upaya ini berbuah manis dengan keluarnya putusan PK Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 yang diketuk pada 28 Maret 2018.

Dalam pertimbangannya, hakim agung di tingkat PK yang memeriksa perkara menyatakan bahwa judex juris (hakim agung tingkat kasasi) dalam putusannya telah melakukan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Kekeliruan itu karena membatalkan putusan judex facti (Pengadilan Niaga) dan dengan menyatakan menolak gugatan.

Hakim PK menilai, Pengadilan Niaga telah tepat dan benar dalam putusannya karena telah berani melakukan judicial activism, memberi perlindungan bagi merek terkenal tidak sejenis, walau belum ada peraturan pelaksanaannya. "Karena Indonesia adalah participant/penanda tangan World Trade Organization Agreements dengan TRIPS sebagai lampirannya dan Paris Convention sehingga berkewajiban melindungi merek terkenal termasuk yang tidak sejenis," ujar hakim agung MA dalam putusannya.

(M G Nmtarizal Fernanda)







Original Post

INFORMASI EDDY SINDORO

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-10-1


INFORMASI EDDY SINDORO

Pengendara motor melintas di depan gedung KPK di Jakarta, belum lama ini. KPK menerima informasi mengenai seseorang yang diduga mengetahui keberadaan Eddy Sindoro, tersangka kasus memberi

hadiah atau janji terkait pengajuan Peninjauan Kembali (PK) pada PN Jakarta Pusat, yang saat ini berada di luar negeri.

BISNIS /ABDULLAH AZZAM







Original Post

Robert Tantular Maju Ke MK

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 12
2018-10-1


Robert Tantular Maju Ke MK

JAKARTA - Narapidana kasus bailout Bank Century. Robert Tantular mengajukan uji materi Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 12 serta 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) karena keberatan dengan penerapan hukuman kumulatif.

Dalam surat permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi akhir pekan lalu, Robert yang diwakili oleh kuasa hukumnya Benni Alim Hidayat dan Widya Alawiyah, menyatakan bahwa Pasal 272 KUHAP tidak sejalan dengan Pasal 65 KUHP dan Pasal 28 H ayat 2 UUD hasil amandemen ke-2.

"Selain itu pemberlakuan Pasal 12 dan 65 KUHP yang bersifat mandul dan tidak dapat diterapkan secara konsekuen bagi aparatur penegak hukum khususnya dalam perkara pemohon," ujar kuasa hukum dalam surat permohonan yang diterima Bisnis, Minggu (29/9).

Dalam surat itu dijelaskan pula bahwa Pasal 272 menyatakan bahwa terpidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi hukuman penjara sejenis sebelum menjalani pidana yang telah dijatuhkan terdahulu maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dari pidana yang dijatuhkan terlebih dahulu.

Sementara itu, pada Pasal 12 KUHP beserta 4 ayatnya menyatakan bahwa ada pidana yang dibatasi waktu tertentu dan tidak boleh lebih dari 20 tahun.

Adapun Pasal 65 KUHP pada ayat 1 menyatakan bahwa beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri yang dijatuhkan pidana hanya satu pidana dan ayat berikutnya maksimum pidana yang diterima tidak lebih dari pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Dengan demikian, menurutnya, ketentuan Pasal 272 KUHAP tidak sejalan dengan Pasal 65 ayat 1 sehingga Robert Tantular semestinya masuk dalam kategori Pasal 65 ayat 1 tersebut. Dari empat perkara yang menjerat Robert, semestinya hukuman yang dijalani adalah yang tertinggi ditambah sepertiga.

Bareskrim, lanjut mereka, de ngan sengaja memecah perkara Robert Tantular menjadi enam dan penyelesaian pemberkasan atau P21 dilakukan dengan cara mencicil, padahal semuanya terjadi di tempat (locus delicti) dan waktu yang sama {tempus delicti).

Hal itu mengakibatkan klien mereka harus menjalani 4 kali persidangan selama 6 tahun dan mendapatkan 4 putusan pengadilan dengan vonis yang berbeda-beda.

"Dari empat putusan pidana itu seharusnya yang dijalani adalah

putusan yang terberat ditambah sepertiga. Akan tetapi, kenyataannya empat putusan itu harus dijalani selama 21 tahun penjara ditambah 17 bulan kurungan sebagai subsider pengganti denda," urainya.

Aparat penegak hukum disebut tidak menjalankan ketentuan Pasal 65 KUHP dan mengabaikan ketentuan Pasal 12 ayat 4 KUHP yang menyatakan pidana selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari 20 tahun penjara dan Pasal 30 ayat 5 dan 6 KUHP yang menyatakan maksimum pidana kurungan pengganti denda adalah 8 bulan.

Robert menjalani sidang untuk perkara pertama pada 10 September 2009 dan ringkat kasasi 10 Mei 2010. Majelis hakim menjatuhkan hukuman 9 tahun penjara dan denda Rp 100 miliar subsider 8 bulan kurungan.

Sidang kedua dijalani mulai 8 Januari 2013 dan pada ringkat banding dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda RplO miliar subsider 6 bulan kurungan.

Sidang ketiga pada 16 April 2014 dan kasasi 10 Agustus 2015, Robert dijatuhi hukuman penjara 1 tahun. Pada sidang keempat hakim mejatuhkan hukuman penjara 1 tahun dan denda Rp2,5 miliar subsider 3 bulan penjara.

(M G Noviarizal Fernandez)







Original Post

Pengaku Disodomi Ingin Nyaleg Juga

Media Online JPNN.COM
2018-10-01


jpnn.com - Alasannya demi demokrasi. Bukan karena dibayar.

Itulah pengakuan Shaiful Bukhari Azlan. Yang tiba-tiba mencalonkan diri. Ingin jadi anggota DPR. Dari dapil Port Dickson, Penang.

Semula Anwar Ibrahim dikira akan jadi calon tunggal. Tidak akan ada yang berani nyaleg. Terlalu berat. Melawan Anwar ibrahim.

Setidaknya Anwar dikira akan sangat mulus. Apalagi UMNO memutuskan tidak mengajukan calon. Partai Tionghoa juga tidak.

Ternyata muncul calon independen itu: Shaiful Bukhari Azlan. Yang dulu staf Anwar Ibrahim sendiri. Yang membuat Anwar susah sekali. Karena mengaku pernah disodomi Anwar. Tanpa bukti. Tanpa visum.

Pengakuan Shaiful itu hanya beberapa hari sebelum Pemilu 2013. Saat Anwar jadi caleg dari dapil Selangor.

Anwar ditangkap. Pencalegannya gugur. Anwar diadili. Pengadilan membebaskannya.

Tapi jaksa kasasi. Anwar ditangkap lagi. Mahkamah Agung menghukumnya. Lima tahun. Anwar masuk penjara.

https://www.jpnn.com/news/pengaku-disodomi-ingin-nyaleg-juga




Original Post

CV, Firma, dan Persekutuan Perdata Diatur Lagi

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 8
2018-10-1


CV, Firma, dan Persekutuan Perdata Diatur Lagi

Oleh Gwendolyn Ingrid Utama

CV (Persekutuan Komanditer/ Commanditaire Vennotschaap), (Persekutuan) Firma, dan Persekutuan Perdata (PP) dihidupkan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) sebelum tahun 1900. Umur aturan yang tergolong tua tersebut pada akhirnya disegarkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik mdonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (Permenkumham 17/2018). Penyegaran itu terletak pada syarat dan prosedur pendirian sampai pembubaran CV, Firma, dan PP. Permenkumham 17/2018 juga mencantumkan pengertian dari masing-masing badan yang memiliki sedikit perubahan pada pengertian badan usaha tersebut Pasal 19 KUHD menyatakan.

perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang pesero yang bertang-gung-jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. Pengertian yang lebih ringkas diberikan oleh Permenkumham 17/2018 yaitu persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus. Pengertian yang baru tidak mengubah makna pengertian CV pada KUHD, sehingga tidak ada perbedaan antara keduanya. Hanya saja terjemahan pada KUHD menggunakan istilah "pinjaman" uang sedangkan pada Permenkumham 17/2018 langsung menggunakan istilah "komanditer" dan "komplementer". Sekutu komplementer adalah sekutu yang bertanggung jawab sampai pada harta pribadi, sedangkan sekutu komplementer adalah sekutu yang di KUHD diposisikan sebagai pemberi pinjaman uang.

Pengertian firma berdasarkan Pasal 17 KUHD adalah suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama. Permenkumham 17/2018 memberikan pengertian persekutuan yang menjalankan usaha secara terus-menerus dan setiap sekutunya berhak bertindak atas nama persekutuan. Keduanya memiliki makna menjalankan usaha tetapi unsur nama bersama tidak lagi mengikat

Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan

sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Kalimat tersebut dinyatakan pada KUH Perdata yang diterjemahkan oleh Subekti dan Tjirosudibio. Namun pada Permenkumham 17/2018, persekutuan perdata diuraikan sebagai persekutuan yang menjalankan profesi secara terus menerus dan setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri serta bertanggung jawab sendiri terhadap pihak ketiga. Pengertian tersebut menegaskan, persekutuan perdata ditujukan sebagai wadah pelaksanaan profesi dan ditegaskan pula, setiap sekutu akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri terhadap pihak ketiga.

Perubahan Prosedur Pendirian

Sejak berlakunya Permenkumham 17/2018, pendirian CV, Firma, dan PP menjadi satu syarat dan prosedur yang seluruhnya dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha secara elektronik. Sistem tersebut merupakan hal baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang memudahkan pemohon untuk memenuhi prosedur pendaftaran, baik pendaftaran akta pendirian; perubahan anggaran dasar; ataupun pembubaran. Prosedur pendirian terdiri atas tiga tahap, yaitu pendaftaran nama; pendaftaran pendirian; dan perolehan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Tahap pertama, yaitu pendaftaran nama, diajukan permohonan pengajuan nama badan kepada menteri dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan pada Pasal 5 ayat (2)

peraturan yang sama, dan mengisi format pengajuan nama. Permohonan pengajuan nama dikenai biaya dengan jumlah yang dibayarkan melalui bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan maupun penolakan pemakaian nama yang diajukan, disampaikan secara elektronik. Pemakaian nama yang telah disetujui berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.

Tahap selanjutnya adalah permohonan pendaftaran pendirian yang harus diajukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani dengan mengisi format pendaftaran. Lebih dari waktu tersebut, tidak dapat diajukan kepada menteri. Pengisian format pendaftaran harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) Permenkumham 17/2018 ditambah dengan akta pendirian yang disampaikan secara elektronik. Pemohon wajib mengisi pernyataan secara elektronik yang menyatakan bahwa format pendaftaran dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan pernsang-undangan dan pemohon bertanggung jawab penuh atas keduanya. Pengajuan permohonan ini juga dikenai biaya yang jumlah dan cara pembayarannya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Tahap ketiga adalah perolehan SKT. Menteri akan menerbitkan SKT pada saat permohonan diterima yang disampaikan secara elektronik. Notaris dapat melakukan pencetakan SKT menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/folio dengan berat 80 gram.

Kemudian SKT ditandatangani dan diberi cap jabatan oleh notaris serta memuat frasa yang menyatakan "Surat Keterangan Terdaftar ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Usaha".

Perubahan Anggaran Dasar

Permohonan perubahan anggaran dasar juga diajukan melalui sistem administrasi badan usaha dengan memuat identitas pendiri, kegiatan usaha, hak dan kewajiban para pendiri, dan/atau jangka waktu badan usaha. Perubahan ini harus disampaikan kepada menteri paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan dimaksud. Apabila melewati waktu 30 hari tersebut, tidak dapat diajukan kepada menteri. Apabila perubahan anggaran dasar memuat perubahan nama badan usaha, permohonan perubahan anggaran dasar baru dapat diajukan setelah pemakaian nama yang baru disetujui oleh menteri.

Permohonan ini diajukan dengan mengisi Format Perubahan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Permenkumham 17/2018. Sementara itu, pembubaran badan usaha dapat dilakukan dalam hal berakhirnya jangka waktu perjanjian, musnahnya tujuan atau barang yang digunakan untuk tujuan badan usaha, kehendak para sekutu, atau alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permohonan pengajuan pembubaran harus didaftarkan kepada menteri dengan dilengkapi akta pembubaran, putusan pengadilan yang menyatakan pembubaran, atau dokumen lain yang menyatakan pembubaran.

Nonelektronik

Ketentuan pendirian sampai dengan pembubaran pada Permenkumham yang telah diuraikan sebelumnya seluruhnya dilakukan secara elektronik. Namun tidak dapat disangkal, masih terdapat sejumlah daerah yang belum tersedia jaringan internet. Pada kondisi ini, pendaftaran dapat dilakukan secara nonelektronik.

Permenkumham mengatur apabila notaris yang tempat kedudukannya belum tersedia jaringan internet atau sistem administrasi badan usaha tidak berfungsi sebagaimana mestinya berdasarkan pengumuman resmi oleh menteri, pemohon dapat mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung dan/atau surat keterangan dari kepala kantor telekomunikasi setempat yang menyatakan bahwa tempat kedudukan notaris yang bersangkutan belum terjangkau oleh fasilitas internet

Pemberlakuan Permenkumham 17/2018 mengakibatkan CV, Firma, dan PP yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan sebelumnya, mempunyai kewajiban melakukan pencatatan pendaftaran tersebut sesuai dengan ketentuan permenkumham paling lambat 31 Juli 2019 tanpa dikenai biaya. Nama yang telah dipakai secara sah dapat dipakai kembali dengan mendaftarkan dalam sistem administrasi badan usaha.

Gwendolyn Ingrid Utama







Original Post

FBI Panggil Korban Pelecehan

Media Cetak Jawa Pos Halaman 7
2018-10-1


FBI Panggil Korban Pelecehan

Trump Tetap Dukung Kavanaugh

WASHINGTON Penyelidikan dimulai. FBI mulai menghubungi orang-orang yang terlibat dalam dugaan skandal pelecehan yang dilakukan hakim Brett Kavanaugh. Seorang korban, Deborah Ramirez, ikut dipanggil. Itu diungkapkan pengacara Ramirez, John Clune, di akun Twitter-nya Sabtu (29/9) waktu setempat.

"Kami memastikan FBI telah mengontak Ramirez untuk wawancara dan dia setuju bekerja sama dengan penyelidikan mereka," cuit Clune seperti dilansir Reuters.

Selain Ramirez, Mark Judge siap memberikan kesaksian. fudge adalah kawan Kavanaugh. Dua korban Kavanaugh menyatakan, Judge ada di lokasi kejadian. Kesaksian Judge bakal meringankan tudingan kepada Kavanaugh. Sejak awal dia sudah menyatakan bahwa tindakan pelecehan itu tak pernah ada.

Sejauh ini ada tiga perempuan yang mengaku menjadi korban pelecehan Kavanaugh. Yaitu, Christine Blasey Ford, Deborah Ramirez, dan Julie Swetnick. Judge ada di kamar saat Kavanaugh berusaha memerkosa Ford. Versi Swetnick, dirinya juga melihat Kavanaugh dan

Judge serta beberapa pemuda lainnya di depan kamar dalam sebuah pesta. Di dalam kamar itu disinyalir ada gadis yang tengah diperkosa. Pernyataan Elizabeth Rasor, mantan pacar Judge, Wan memperkeruh situasi. Kepada Rasor, Judge pernah berkata bahwa dirinya memerkosa gadis mabuk secara bergantian saat di SMA.

Ford sudah dimintai kesaksian di hadapan Senat pada Kamis (27/9). Setelahnya, Senat menyatakan menyetujui pencalonan Kavanaugh sebagai hakim agung. Tapi, dengan catatan, harus ada

penyelidikan lebih lanjut sebelum voting untuk penunjukan jabatan hakim agung.

Presiden AS Donald Trump pun tunduk. Suami Melania itu pada Jumat (29/9) menunjuk FBI untuk ikut campur tangan. Namun, kabar tak sedap ber-embus. Beberapa media seperti NBC dan Wall Street Journal menyatakan bahwa FBI tak bebas melakukan penyelidikan. Gedung Putih sudah menentukan siapa saja saksi-saksi yang boleh diambil pernyataannya.

Swetnick termasuk yang dilarang dipanggil. Kenalan Ka-

vanaugh semasa masih duduk di bangku SMA itu menuding calon hakim agung itu dulu mungkin pelaku pemerkosaan ramai-ramai. Swetnick belum dipanggil FBI. Itu kian menguatkan tudingan media-media mainstream tersebut Trump tentu saja langsung membantah.

"Sejujurnya saya malah ingin mereka (FBI, Red) mewawancarai siapa pun yang dianggap layak atas dasar pertimbangan mereka sendiri," tegas Trump di akun Twitter-nyA.

Presiden ke-45 AS itu menyatakan bahwa FBI punya kendali

penuh atas penyelidikan. Meski begitu, dia berharap pada akhirnya semua bakal baik-baik saja. Trump masih yakin Kavanaugh adalah orang baik dan dia tak bersalah sama sekali.

Pernyataan senada dilontarkan Juru Bicara Gedung Putih Raj Shah. Dia menegaskan bahwa Gedung Putih tak ikut campur. "Gedung Putih membiarkan agen FBI melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan," tegas Shah.

FBI harus bekerja cepat Sebab, hasil penyelidikan sudah ada dalam kurun waktu sepekan. Mereka boleh mewawancarai saksi-saksi yang sudah ada atau memanggil yang baru. Tujuannya, mengecek latar belakang Kavanaugh dan memastikan dia layak menjadi hakim agung.

(sha/clO/sof)







Original Post

Mantan Kadisdik Sangihe Divonis 16 Bulan Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-10-1


Mantan Kadisdik Sangihe Divonis 16 Bulan Penjara

Korupsi Pembangunan Sekolah

TATAWI. mantan Kepala Dinas Perrdidilran*Kadrsdik Kabupaten £angil|e divonis i tahun 4 bulan penjara. Ia terbukti melakukan korupsi pembangunan gedung SMA Negeri Nusa Tahukan.

Tatawi juga dihukum membayar uang pengganti kerugian negara Rp2O8 juta subsider 4 bulan kurungan. "Menyatakan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair," putus majelis hakim Pengadilan Tipikor Manado.

Menurut majelis, perbuatan Tatawi memenuhi unsur dakwaan Pasal 3 junto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat \ ke-I KUHP.

Pihak Tatawi belum menentukan sikap atas vonis hakim ini. "Kami masih pikir-pikir untuk banding. Klien kami akan merembukkan dulu dengan keluarga besarnya. Setelah itu baru menyatakan sikap." kata Marnex. penasihat hukum Tatawi.

Kejaksaan juga menentukan sikap atas putusan Pengadilan Tipikor Manado. "Sampai saat ini saya belum menerima laporan dari tim jaksa penuntut umum yang menangani. Nanti kalau sudah ada laporan maka akan kami tentukan apakah harus ada upaya banding atas vonis tersebut atau tidak," kata Kepala Kejaksaan Negeri Tahuna, Muhammad Datuinding.

Vonis hanya lebih ringan dua bulan dari tuntutan jak-

sa penuntut umum Kejari Tahurfa. JPU meminta Ta- -tavfidijatuhi hukuman I tahun 6 bulan penjara, denda Rp50 juta, dan membayar uang pengganti kerugian negara Rp221 juta subsider I tahun kurungan. Menurut jaksa, perbuatan Tatawi memenuhi unsur dakwaan subsidair

Praktik korupsi ini terbongkar setelah kejaksaan melakukan pemeriksaan pembangunan SMA Negeri Nusa Tahukan bersama Inspektorat Wilayah Kabupaten Sangihe.

Dalam pemeriksaan lapangan itu ditemukan kondisi fisik bangunan sekolah tak layak. Sebab berada di tebing dan tak memiliki halaman. Kondisi ini membahayakan aktivitas belajar mengajar. Dari temuan ini, kejaksaan melakukan penyelidikan. Ditemukan ada pelanggaran ketentuan yang dilakukan panitera pelaksana pembangunan.

Sesyai ketentuan, jika pekerja;;.i tak selesai dalam kalender kerja yang ditentukan, maka sisa anggaran harus dikembalikan ke kas negara. Namun Dinas Pendidikan dan kontraktor tetap melanjutkan proyek.

Proyek ini dibiayai anggaran Kementerian Pendidikan tahun 2016. Namun hingga tahun berakhir, pekerjaan ini belum selesai. Kontraktor baru menyelesaikan pekerjaan pada Mei 2017. Menurut kejaksaan, kerugian negara dalam proyek ini mencapai Rp2.5 miliar,

byu







Original Post

MA Korting Vonis, Eks Kepala Badan Kesbangpol Bebas

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-10-1


MA Korting Vonis, Eks Kepala Badan Kesbangpol Bebas

Perkara Korupsi Dana Bansos Sumsel

MAHKAMAH Agung (MA) memangkas masa hukuman Ikhwanuddin. mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Selatan menjadi I tahun 10 penjara.

Terpidana korupsi dana bantuan sosial (bansos) dan hibah Pemerintah Provinsi Sumsel 2013 itu bisa menghirup udara bebas lebih cepat setelah mendapat pemotongan masa hukuman (reniisi).

"Pak Ikhwanuddin sudah bebas. Itu sudah sesuai aturan yang kita terima," kata Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas IA Pakjo Palembang, Mardan.

MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Ikhwanuddin. Pengadilan tingkat kasasi itu mengubah hukuman Ikhwanuddin menjadi I tahun 10 penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Majelis hakim yang diketuai Artidjo Alkostar menyatakan Ikhwanuddin tak terbukti melakukan korupsi sebagaimana dakwaan primair.

Menurut majelis. Ikhwanuddin hanya terbukti melakukan korupsi sebagaimana dakwaan subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

MA membatalkan putusan Pengadilan Tipikor

Palembang dan putusan Pengadilan Tinggi Sumsel. Sebelumnya. Pengadilan Tipikor Palembang menyatakan, Ikhwanuddin terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair Pasal 2 ayat I juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Ikhwanuddin pun dijatuhi hukuman penjara 43 tahun. Putusan ini dikuatkan Pengadilan Tinggi Sumsel di tingkat banding.

"Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 10/PID. SUS.TPK/2017/ PT. PLG tanggal 24 Oktober 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 14/Pid.Sus TPK/2017/PN.PIg tanggal 24 Agustus 2017," demikian putusan kasasi MA.

Setelah hukumannya dikurangi, Ikhwanuddin juga mendapat pemotongan masa hukuman atau remisi pada hari raya lebaran dan hari kemerdekaan.Totalnya 3 bulan. Sehingga dia hanya menjalani hukuman penjara I tahun 5 bulan.

Ikhwanuddin terlibat dalam proses verifikasi calon penerima dana bansos dan hibah tahun 2013. Saat itu, Pemprov Sumsel menganggarkan dana bansos dan hibah mencapai Rp2,3 triliun.

BYU







Original Post

Mengawal Penyelesaian Reklamasi

Media Cetak Koran Tempo Halaman 11
2018-10-1


Mengawal Penyelesaian Reklamasi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya mencabut izin 13 pulau reklamasi sesuai dengan janji politiknya saat kampanye pemilihan gubernur. Pencabutan tersebut dilaksanakan melalui keputusan gubernur dan surat gubernur. Masalahnya, bagaimana kepastian hukum terhadap kelanjutan investasi yang proyeksi peruntukannya telah dimulai sejak era Orde Baru tersebut? Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional pada 1995, reklamasi

masuk dalam proyek strategis nasional sehingga diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 52Tahun 1995, dan di level operasional provinsi diterbitkan Peraturan Daerah DKI Nomor 8 Tahun 1995.

Perdebatan mengenai kelayakan reklamasi ini telah diputus oleh Mahkamah Agung (MA) hingga tingkat peninjauan kembali pada 2011. MA menyatakan bahwa reklamasi sah dan tidak melanggar kaidah lingkungan sehingga dapat dilanjutkan pembangunannya. Peninjauan kembali merupakan upaya hukum tertinggi sehingga tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan untuk membatalkan rek-

lam asi.

Jika reklamasi hendak dibatalkan, pemerintah harus mengganti semua norma hukum yang melandasi kegiatan reklamasi. Persoalannya, saat ini reklamasi hanya dibatalkan melalui keputusan gubernur dan surat gubernur yang hanya berdampak pada subyeknya, yakni penerima manfaat kegiatan reklamasi, tidak pada obyeknya, yaitu kegiatan reklamasi. Maka, masih ada kemungkinan pihak lain melakukan reklamasi, yang pada akhirnya bertentangan dengan semangat mengakhiri kegiatan reklamasi di Jakarta.

Kegiatan reklamasi di pantai Jakarta ini sebetulnya melibatkan keputusan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembatalannya tidak cukup hanya dengan keputusan eksekutif setingkat gubernur.

Bila pemerintah DKI menyimpulkan bahwa reklamasi tidak -diperlukan, Gubernur DKI harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan parlemen pusat serta daerah untuk membahas masalah ini. Jika disetujui, kegiatan reklamasi dapat dibatalkan melalui peraturan perundang-undangan.

Jika langkah pemerintah DKI hanya berhenti sampai

pada keputusan gubernur, keputusan itu akan rawan digugat melalui peradilan tata usaha negara. Keputusan itu dapat dinilai tidak sempurna karena tak membatalkan obyek reklamasi, sehingga bersifat subyektif. Gubernur dapat dipandang berlaku sewenang-wenang, karena reklamasi telah dikukuhkan melalui putusan MA. Sekalipun pembatalan reklamasi ini bertujuan baik, perlu dilakukandengankonstruksi

hukum yang patut

Dilema yang dihadapi pemerintah DKI adalah menangani pulau-pulau reklamasi yang telah telanjur dibangun. Pemerintah tidak dapat serta-merta menghentikan pembangunan atau mengubah peruntukannya, karena para pemegang hak telah memperoleh izin. Bagir Manan (2008) mendefinisikan izin sebagai suatu persetujuan dari pemerintah selaku penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan suatu tindakan atau perbuatan tertentu yang dilarang.

Dalam konteks pembatalan keputusan rek-

lamasi, tindakan korektif harus menimbang asas kepastian hukum dan kepentingan umum. Setelah keputusan gubernur mengenai pembatalan reklamasi terbit, tindak lanjut pada area yang telah dibangun belum ditentukan. Area itu hanya disebut akan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Idealnya, area tersebut banyak mengakomodasi fasilitas umum -i dan fasilitas sosial yang bermanfaat untuk masyarakat luas sehingga tujuan keadilan korektif dapat dicapai.

Untuk area yang belum dibangun, pemerintah dan

lembaga legislatif perlu merevisi Peraturan Daerah Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta erta Rencana Zonasi -Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, sehingga ketelanjuran tidak terulang. Ini juga menyelaraskan keputusan gubernur sebagai eksekutif dan unsur legislatif, sehingga keputusan reklamasi benar-benar obyektif. Keadilan korektif harus diutamakan di balik setiap penerbitan keputusan eksekutif ataupun legislatif guna membawa bangsa ke arah yang lebih baik.

RIO CH RISTI AWAN







Original Post

Jika Eks Koruptor Bisa Nyaleg, Kenapa CPNS Wajib Urus SKCK?

Media Online Republika Online
2018-10-01


PKPU tentang Pencalonan Anggota Legislatif telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung.REPUBLIKA.CO.ID,Oleh Andri Saubani

Musim panas Amerika Serikat (AS), pertengahan 1980-an. Christine Blasey Ford saat itu berusia 15 tahun saat dirinya mencoba melepaskan diri dari Brett Kavanaugh (17) yang sedang menggodanya di sebuah kamar tidur di sebuah rumah di Montgomery. Di tengah sebuah pesta remaja, Kavanaugh meraba-raba dan mencoba melepas pakaian Ford dan menutup mulut gadis itu ketika Ford mencoba untuk berteriak.

Ford akhirnya berhasil kabur ketika teman sekelas Kavanaugh, Mark Judge, ikut melompat ke atas mereka di tempat tidur. Ketiganya terjatuh dari kasur dan Ford pun berhasil melarikan diri.

Hampir 40 tahun kemudian, sepenggal cerita percobaan pemerkosaan itu terungkap kembali dan menghebohkan publik AS dua pekan terakhir. Dalam sebuah wawancara dengan Washington Post pada Ahad (16/9), Ford yang kini menjadi profesor di Universitas Palo Alto merasa bertanggung jawab untuk membuat pengakuan tentang apa yang pernah dilakukan Kavanaugh terhadapnya di sela proses pemilihan Kavanaugh sebagai Hakim Mahkamah Agung AS.

Di AS, jabatan Hakim Mahkamah Agung adalah pencapaian tertinggi bagi seorang yang berprofesi sebagai hakim. Hakim Mahkamah Agung adalah jabatan seumur hidup atau sampai seorang yang sedang menjabat memasuki masa pensiun. Kavanaugh, kini berusia 53 tahun, adalah hakim yang dicalonkan Presiden AS Donald Trump untuk menjadi pengganti Hakim Agung Anthony Kennedy yang pensiun pada bulan Juli 2018.

Menyusul Ford, dua perempuan lain yakni, Deborah Ramirez dan Julie Swetnick juga membuat pengakuan soal dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Kavanaugh. Meski mayoritas senator dari kubu Partai Republik tetap mendukung pencalonan Kavanaugh, bukan tidak mungkin terungkapnya skandal ini bisa menggagalkan dirinya menjadi Hakim Agung setelah Trump belakangan mendukung upaya investigasi terbatas FBI terhadap Kavanaugh.

Jika Kavanaugh di ambang kegagalan menjadi Hakim Mahkamah Agung AS akibat skandal masa lalunya, di Indonesia, para eks koruptor melenggang masuk daftar calon tetap (DCT) Pemilu 2019. Masa lalu mereka yang pernah melakukan kejahatan berkategori luar biasa (extraordinary crime) oleh Mahkamah Agung (MA) dianggap tak relevan dengan persyaratan pencalonan anggota DPR dan DPRD yang diatur dalam UU Pemilu.

Seperti diketahui, KPU sebelumnya menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota yang di dalamnya tercantum aturan larangan eks napi korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg). Namun, para eks koruptor melakukan perlawanan dengan menggugat PKPU tersebut ke MA yang berujung kemenangan 38 eks napi korupsi yang kini telah masuk dalam DCT Pemilu 2019.

Dalam pertimbangan putusannya, MA menilai PKPU 20/2018 bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu menyebutkan "bakal calon DPR dan DPRD harus memenuhi persyaratan: tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Selain itu, materi kedua Peraturan KPU tersebut, juga dinilai bertentangan dengan Putusan MK No. 71/PUU-XIV/2016. Putusan MK itu telah memperbolehkan mantan narapidana menjadi caleg, sepanjang yang bersangkutan mengumumkan kepada publik bahwa dirinya merupakan mantan terpidana.

Pihak MA berulang kali menegaskan, lembaga peradilan tertinggi itu bukannya berarti pro terhadap koruptor dan perilaku koruptif. Pembatalan PKPU 20/2018 semata pada pertimbangan hak asasi manusia dan PKPU bertentangan dengan UU Pemilu yang notabene adalah aturan yang berada di atasnya. Pertanyaannya, mengapa MA seperti memutus perkara di ruang hampa tanpa mempertimbangkan arus utama dukungan publik terhadap PKPU 20/2018? Wallahualam.

Selain skandal Kavanaugh dan pembatalan PKPU 20/2018 oleh MA, September juga adalah bulan di mana pemerintah membuka lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018. Berdasarkan data Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), ada 238.015 lowongan CPNS pada 2018. Badan Kepegawaian Nasional (BKN) memprediksi ada sekitar 6 juta pelamar lowongan CPNS 2018.

Untuk bisa ikut melamar menjadi CPNS, jutaan orang harus memenuhi salah satu syarat wajib melamar, yakni mempunyai surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). SKCK dulu dikenal dengan nama surat keterangan kelakuan baik (SKKB) yang diterbitkan oleh Polri yang berisikan catatan kejahatan seseorang.

Menjadi peristiwa jamak jika belakangan, kantor-kantor kepolisian khususnya di tingkat Polres di pusat maupun daerah setiap harinya dipadati antrean para pemohon SKCK. Jutaan pelamar CPNS 2018 rela antre dari pagi, bahkan sampai ada yang pingsan demi lembaran surat yang malah mungkin nantinya bisa mereka dalam proses rekrutmen lantaran ada noda menjadi terpidana dalam SKCK.

Padahal, kekhilafan atau dosa seseorang pada masa lalu belum tentu menjadi penentu kisah karier masa depan. Fenomena atas adalah bukti adanya standar ganda dalam kehidupan kita. Jika eks koruptor diperbolehkan nyaleg, mengapa pelamar CPNS wajib punya SKCK?

Penulis adalah Redaktur Republika

https://republika.co.id/berita/kolom/fokus/18/10/01/pfvfcs409-jika-eks-koruptor-bisa-nyaleg-kenapa-cpns-wajib-urus-skck




Original Post

Trump Bantah Penyelidikan PBI Ihwal Kavanaugh Dibatasi

Media Cetak Koran Tempo Halaman 26
2018-10-1


Trump Bantah Penyelidikan PBI Ihwal Kavanaugh Dibatasi

WASHINGTON, DC-Presiden Donald Trump pada Sabtu malam lalu membantah laporan bahwa Gedung Putih membatasi luasnya penyelidikan badan penyelidik federal, FBI, atas tuduhan pelecehan seksual oleh calon hakim Mahkamah Hakim Amerika Serikat, Brett Kavanaugh. Ia menegaskan, FBImemi-liki kebebasan atas investigasi tersebut."Mereka dapat melakukan apa yang perlu mereka lakukan," ujarnya melalui akun Twitter @ realDonaldTrump. "Apa

pun yang mereka lakukan, akan mereka lakukan-hal-hal yang bahkan tidak kita pikirkan. Dan semoga pada akhirnya semua akan baik-baik saja."

Sebelumnya, sejumlah sumber mengatakan, walau FBI akan memeriksa tuduhan Christine Blasey Ford dan Deborah Ramirez, mereka tidak diizinkan memeriksa klaim Julie Swetnick. Ia adalah perempuan ketiga yang menuduh Kavanaugh melakukan pelanggaran seksual di pesta-pesta saat mereka

masih menjadi murid di Georgetown Preparatory School, pada awal 1980-an.

FBI tidak memiliki pilihan kecuali menyetujui persyaratan itu, karena mereka melakukan penyelidikan latar belakang atas perintah Gedung Putih.

Staf Gedung Putih mengkonfirmasi bahwa klaim Swetnick tidak akan dimasukkan dalam investigasi Kavanaugh. Gedung Putih telah memberi FBI daftar saksi mata yang mereka izinkan untuk diwawancarai, menurut

beberapa orang yang telah mendiskusikan batasan persyaratan tersebut.

Konsil Gedung Putih, Don McGahn, yang telah menggiring nominasi Kavanaugh sejak dipilih oleh Presiden Trump pada 9 Juli lalu, memimpin Gedung Putih berurusan dengan FBI untuk penyelidikan ini, demikian menurut sejumlah sumber.

Mereka mengkategorikan batasan Gedung Putih ini sebagai pembatasan yang sangat besar terhadap penyelidikan FBI dan mem-

peringatkan bahwa batasan ini, walau tidak biasa dalam situasi normal, akan membuat biro kesulitan mendapatkan petunjuk tambahan dalam kasus penyelidikan tuduhan pelecehan seksual terhadap calon hakim Mahkamah Agung itu.

Pembatasan ini juga bertentangan dengan harapan beberapa anggota Senat, ketika memberi FBI waktu satu minggu untuk meng-investigasi tuduhan terhadap Kavanaugh. hakim federal yang tinggal di area Washington, DC. dan

bersekolah di sekolah khusus anak laki-laki elite itu sebelum berkuliah di Yale.

Dalam testimoninya di Senat pada Kamis lalu, Ford mengatakan ia yakin "100 persen" bahwa Kavanaugh melakukan penyerangan seksual terhadapnya saat keduanya masih bersekolah. Adapun Ramirez menuduh Kavanaugh mengekspos tubuhnya ketika keduanya masih di Yale. Kavanaugh telah secara tegas membantah tuduhan Ford. Ramirez, dan Swetnick.

NBC NEWS HUFFINGTON POST/SITA PLANASARI AQUADINI







Original Post

AKAD INALUM DEMI EMAS SEGUNUNG

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 76
2018-10-1


AKAD INALUM DEMI EMAS SEGUNUNG

Penandatanganan perjanjian jual-beli saham Freeport Indonesia sempat tertunda satu hari. Menunggu lampu hijau dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Kejaksaan Agung.

RUANG Sarulla di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, sudah sesak sejak pukul setengah empat sore, Kamis pekan lalu. Meja panjang terpacak di bagian terdepan. Juru kamera mengatur tripod di bagian tengah. Pejabat eselon Kementerian, sejumlah anggota staf PT Inalum (Persero), perwakilan PT Freeport Indonesia, dan para wartawan duduk di kursi.

Satu jam berlalu, belum ada tanda-tanda penandatanganan perjanjian jual-beli saham Freeport Indonesia di Ruang Sarulla dimulai. Seorang perempuan dengan seragam putih Inalum keluar dari ruangan dan menelepon koleganya. Air mukanya tidak enak. Di tengah percakapan, suaranya meninggi. "Apa? Dokumennya belum selesai?"

Berselang lima menit, Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin keluar dari Gedung 1 leritage Kementerian Energi menuju Ruang Sarulla, yang hanya berjarak beberapa langkah. Dengan santai dan sesekali bercanda dengan pegawainya, Budi menyeberangi taman yang sore itu sudah dilapisi karpet merah untuk perayaan ulang tahun Kementerian Energi.

Tidak lama Budi bertahan di Ruang Sarulla. Bekas Direktur Utama Bank Mandiri itu kembali ke Gedung 1 leritage, kali ini dengan mimik

tegang sambil berlari kecil. Dua kali Budi bolak-balik antara Gedung Heritage dan Ruang Sarulla dengan raut wajah tegang.

Baru pada pukul setengah lima sore, raut wajah Budi mulai mengendur. Berjalan paling belakang, Budi menyusul Menteri Energi Ignasiusjonan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno. Mereka keluar dari Gedung Heritage menuju Ruang Sarulla. Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ilyas Asaad mengikuti di belakang Jonan dan Rini. Sementara itu, CEO Freeport-McMoRan Richard Adkerson berjalan tepat di belakang Sri Mulyani.

Tidak berapa lama setelah rombongan ini masuk, pembawa acara menyilakan Budi dan Adkerson maju mendekati meja panjang. Mereka diminta membuat tanda tangan pada dokumen perjanjian divestasi saham PT Freeport Indonesia. Jonan, Rini, dan Sri Mulyani menyaksikan di belakangnya.

Seusai penandatanganan, Jonan menye-lamati Inalum dan Freeport-McMoRan, yang akhirnya meneken kesepakatan jual-beli saham Freeport Indonesia. Dengan penandatanganan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Inalum menguasai 51 persen saham perusahaan dengan cadangan emas 33,8 juta ounce itu. "Tinggal menunggu persyaratan administrasi saja," kata Jonan.

SELEPAS penandatanganan, Head of Corporate Communications PT Inalum Rendi Witular membeberkan penyebab bosnya, Budi Gunadi Sadikin, sempat tegang dan bolak-balik dari Ruang Sarulla ke Gedung Heritage. Menurut Rendi, sebelum diteken, dokumen perjanjian jual-beli saham itu ditinjau bersama oleh para pengacara Freeport-McMoRan, Rio Tinto, dan Inalum di Singapura. "Setelah beres, baru dikirim via e-mail dari sana dan dicetak di sini," tutur Rendi. Masalahnya, hingga matahari mulai turun pada Kamis sore pekan lalu, dokumen dari Singapura itu belum juga datang.

Terlambatnya pengiriman dokumen sempat menyeruakkan kekhawatiran akan ditundanya kembali penandatanganan kesepakatan jual-beli saham Freeport Indonesia. Perjanjian itu sebetulnya sudah dijadwalkan berlangsung sehari sebelum-

nya di tempat yang sama, Rabu sore pekan lalu. Richard Adkerson pun sudah datang dari Amerika Serikat pada Rabu pagi. "Tapi Rabu siang saya dapat kabar ditunda," ujar juru bicara Freeport Indonesia, Riza Pratama, Kamis pekan lalu.

Seseorang yang mengetahui persiapan penandatanganan ini mengungkapkan, jadwal pada Rabu sore pekan lalu mundur karena Budi ragu melanjutkan proses perjanjian. Sumber tadi mengatakan Budi khawatir bakal senasib dengan mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Karen Agustiawan, yang ditahan Kejaksaan Agung pada Senin pekan lalu sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi in-

vestasi perusahaan di Blok Basker Manta Gummy, Australia, pada 2009. Kejaksaan menduga keputusan Karen berinvestasi di blok itu tanpa melalui kajian kelayakan, uji tuntas, dan persetujuan dewan komisaris sehingga merugikan Pertamina Rp 568 miliar.

Budi mengemukakan kekhawatirannya itu saat makan siang bersama Menteri BUMN Rini Soemarno di restoran Shabu Shabu Gen, lantai 46 The Plaza, Jakarta, Selasa pekan lalu. Selain Budi, sejumlah deputi Kementerian BUMN hadir di sana. Salah satunya Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Fajar Harry Sampurno. Fajar membenarkan ke-

khawatiran Budi. "Iyalah, ini transaksinya gede banget," tutur Fajar setelah menghadiri penandatanganan kesepakatan jual-beli saham Freeport Indonesia di Kementerian Energi, Kamis pekan lalu.

Sumber tadi menambahkan, selain kasus Karen, dokumen peninjauan valuasi divestasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang tak kunjung terbit hingga Selasa pekan lalu membuat Budi khawatir. Inalum membutuhkan dokumen itu sebagai pagar bahwa angka jual-beli saham Freeport Indonesia yang telah mereka sepakati dengan RioTinto (40 persen participating interest) dan Freeport-McMoRan (9,36 persen saham PT Indocopper Investama) bernilai wajar. Total nilai dua transaksi tersebut mencapai US$ 3,85 miliar atau Rp 52 triliun dengan kurs Rp 14.900. Valuasi ini mengacu pada hitungan lembaga independen, seperti Morgan Stanley dan Deutsche Bank.

BPKP, kata sumber tersebut, sebetulnya sudah memberikan lampu hijau. Yang menjadi acuan harga BPKP adalah nilai in-breng saham pemerintah di Freeport Indonesia kepada Inalum pada November tahun lalu. Harga inbreng 9,36 persen saham pemerintah-atau 5,62 persen bila diperhitungkan dengan keberadaan 40 persen participating interest Rio Tinto di Freeport Indonesia-sebesar Rp 7,26 triliun atau US$ 538 juta dengan kurs Rp 13.500. Itu artinya setara dengan US$ 95 juta per 1 persen saham. Mengacu pada harga itu, harga 45,6 persen saham Freeport Indonesia adalah US$ 4,36 miliar. Artinya, harga 45,6 persen saham yang telah disepakati Inalum bersama Rio Tinto dan Freeport-McMoRan sebesar US$ 3,85 miliar masih lebih murah.

Harga ini juga lebih murah dibanding tawaran perdana Freeport-McMoRan kepada pemerintah pada 2014, yang mencapai US$ 1,6 miliar untuk 10 persen saham-be-lum memperhitungkan dilusi akibat keberadaan participating interest Rio Tinto-dan tawaran balik Kementerian Energi kepada Freeport-McMoRan yang sebesar US$ 630 juta. Bila diekuivalenkan dengan 45,6 persen saham, termasuk participating interest Rio Tinto, tawaran perdana Freeport sama dengan US$ 12,19 miliar dan tawaran balik Kementerian US$ 4,78 miliar.

Setelah menghadiri penandatanganan jual-beli saham Freeport Indonesia di Ke-

menterian Energi, Kamis pekan lalu, Kepala BPKP Ardan Adiperdana enggan menjelaskan ihwal review BPKP yang belum keluar hingga Selasa pekan lalu. Ardan juga tidak mau menjawab apakah harga jual-beli saham yani telah disepakati itu wajar. "Tanya ke konlerensi pers resmi," ucap Ardan. Selain Ardan, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Loeke Larasati turut menyaksikan penandatanganan tersebut.

Saat dimintai konfirmasi seusai penandatangan, Ka mis pekan lalu, RinNSoe-marno menyatakan tidak ragu melanjutkan divestasi karena sejak awal Kejaksaan Agung dan BPKP ikut mengawal transaksi. "Kejaksaan mengawal secara hukum, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dari sisi valuasi."

Keyakinan itulah yang mendorong Rini menerbitkan persetujuan tertulis atas rencana pengambilalihan saham Freeport Indonesia oleh Inalum, Rabu pekan lalu. Persetujuan tertulis ini pula yang membuat penandatanganan kesepakatan jual-beli saham Freeport Indonesia mundur sehari menjadi Kamis pekan lalu.

Dalam surat tersebut, yang salinannya diperoleh Tempo, Rini meminta direksi Inalum memperhatikan klausul-klausul dalam perjanjian untuk memitigasi pasal-pasal yang memberatkan perseroan atau menimbulkan beban yang tidak seharusnya.

Kepada Tempo, Budi mengatakan, "Surat persetujuan dari Kementerian BUMN, kajian transaksi dari BPKP, dan pendapat hukum dari Kejaksaan Agung dibutuhkan agar proses divestasi Freeport tidak dipermasalahkan di kemudian hari."

SEMENTARA sehari sebelum penandatanganan Budi Gunadi Sadikin masih sibuk menunggu kajian dan pendapat hukum dari BPKP dan Kejaksaan Agung, Richard Adkerson masih berusaha mendapatkan jaminan investasi yang lebih baik dari pemerintah. Pada Rabu sore, Adkerson bertandang ke kantor Sri Mulyani. Seorang pejabat yang mengetahui pertemuan itu mengatakan Adkerson baru diterima Sri Muly-

ani pada pukul lima sore. "Pas magrib selesai pertemuannya," kata pejabat tersebut. Dalam pertemuan, pejabat itu menerangkan, Adkerson masih berusaha mendapatkan sistem perpajakan dengan skema nail down, yaitu berlaku tetap sejak izin usaha pertambangan khusus (IUPK) diteken hingga berakhir. Ini adalah skema pendapatan negara yang berlaku sebelumnya dalam kontrak karya Freeport. "Mereka menganggap kalimat yang ada dalam lampiran izin usaha pertambangan khusus sebagai dokumen kepastian investasi masih ambigu," ujar pejabat tersebut. Setelahmenyaksikanpe-nandatanganan kesepakatan jual-beli saham, Kamis pekan lalu, Sri Mulyani mengaku hingga Rabu sore masih berdiskusi dengan Adkerson tentang kepastian investasi bagi operasi Freeport. Sri Mulyani menjelaskan, pertemuan itu membahas hal redaksional dalam lampiran IUPK. Ia menegaskan, tidak ada produk hukum mengenai aturan pajak dan nonpajak, termasuk buat Freeport, yang lebih tinggi daripada Peraturan Pemerintah tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral.

Adkerson tidak banyak berbicara setelah meneken kesepakatan jual-beli saham. Ia hanya mengatakan perjanjian Kamis pekan lalu itu adalah langkah penting untuk segera merampungkandivestasi."Kamisu-dah mengusahakannya sangat lama. Kami bahagia," katanya. "Kami akhirnya mencapai perjanjian definitif untuk penjualan saham Freeport."

Adapun bagi Budi Gunadi, perjanjian jual-beli saham itu adalah tanda tangan terakhir dalam proses divestasi. "Semuanya sudah selesai. Sudah mengikat," tuturnya. Perjanjian itu memberikan tenggat enam bulan bagi Inalum dan Freeport-McMoRan untuk merampungkan pembayaran serta perizinan. Setelah itu, barulah Kementerian Energi bisa menerbitkan izin usaha pertambangan khusus yang memperpanjang operasi Freeport di Papua 2 x 10 tahun hingga 2041.

KHAIRUL ANAM/PUTRI ADITYOWATI/RETNO SULISTYOWATI/FAJAR PEBRIANTO







Original Post

Korupsi Dana Banjir, Wali Kota Manado Dipanggil Kejagung Besok

Media Online Bisnis.com
2018-10-01


Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta. -Bisnis.com - Samdysara Saragih Kabar24.com, JAKARTA - Kota Manado Godbless Sofcar Vicky Lumentut akan diperiksa sebagai saksi untuk ketiga kalinya oleh tim penyidik Kejaksaan Agung terkait kasus tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah penanggulangan bencana banjir Kota Manado tahun 2004.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejaksaan Agung Warih Sadono mengatakan tim penyidik rencananya akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap kader Partai Nasdem tersebut pada Selasa 2 Oktober 2018 pukul 09.00 WIB.Warih menegaskan Walikota Manado tersebut masih diperiksa sebagai saksi bukan tersangka terkait perkara tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah penanggulangan bencana banjir Kota Manado tahun 2004.

"Memang benar, besok yang bersangkutan (Godbless Sofcar Vicky Lumentut) akan diperiksa sebagai saksi di Kejaksaan Agung," tuturnya kepada Bisnis, Senin (1/10).

Godbless Sofcar Vicky Lumentut sendiri sudah dua kali mangkir dari panggilan tim penyidik terkait kasus korupsi tersebut. Surat pemanggilan pertama telah dikirimkan kepada Walikota Manado untuk diperiksa pada 24 Agustus 2018, kemudian panggilan kedua dilakukan pada 24 September 2018.

Pantau terus perkembangan informasi terkini mengenai pendaftaran dan pengumuman hasil CPNS 2018 di sini.

http://kabar24.bisnis.com/read/20181001/16/843975/korupsi-dana-banjir-wali-kota-manado-dipanggil-kejagung-besok




Original Post

Media