Diduga Hindarkan Eddy Sindoro dari Penyidikan, Pengacara Lucas Jadi Tersangka

Media Online Bisnis.com
2018-10-02


Gedung KPK. - Bisnis/Abdullah Azzam JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi secara resmi menetapkan seorang tersangka baru dalam kasus tindak pidana korupsi terkait dengan memberi hadiah atau janji pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (1/10/2018).

Tersangka tersebut adalah seorang advokat bernama Lucas, yang diduga melakukan perbuatan menghindarkan tersangka Eddy Sindoro dari proses penyidikan yang sedang dilakukan KPK ."LCS (Lucas) diduga telah melakukan perbuatan menghindarkan ESI (Eddy Sindoro) ketika yang bersangkutan ditangkap oleh otoritas Malaysia dan kemudian dideportasi kembali ke Indonesia," ujar Wakil Pimpinan KPK Saut Situmorang dalam keterangan tertulis, Senin (1/10/2018).

Selain itu, Lucas diduga berperan tidak memasukkan tersangka ke wilayah yurisdiksi Indonesia, melainkan dikeluarkan kembali ke luar negeri.

"Dalam perkembangan penyidikan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup," lanjut Saut.

Atas perbuatannya tersebut, Lucas disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan demikian, dalam kasus ini KPK telah menetapkan empat tersangka. Dua di antaranya telah divonis bersalah dan menjalani hukuman sesuai dengan putusan majelis hakim.

Ikuti perkembangan terkini tentang gempa di Palu dan penanganannya di sini.

Sumber KPK

http://kabar24.bisnis.com/read/20181002/16/844443/diduga-hindarkan-eddy-sindoro-dari-penyidikan-pengacara-lucas-jadi-tersangka




Original Post

Ditahan KPK, Pengacara Lucas Bantah Bantu Eddy Sindoro Kabur ke Luar Negeri

Media Online detikcom
2018-10-02


Jakarta - KPK menahan pengacara Lucas selaku tersangka dugaan merintangi penyidikan terhadap Eddy Sindoro. Lucas membantah dirinya membantu Eddy melarikan diri.

Lucas keluar dari Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (2/10/2018) pukul 00.08 WIB.

Dia mengenakan rompi tahanan oranye. Eddy mengaku tak tahu soal pelarian diri Eddy.

"Saya terus terang proses penyidikan dan pemeriksaan dari KPK saya jujur bahwa saya tidak tahu apa. Menurut saya apa yang dituduhkan kepada saya bahwa saya menghalangi penyidikan dalam arti seolah-olah diduga membantu Eddy Sindoro bisa lolos dari Malaysia, keluar ke Indonesia. Kemudian keluar Indonesia, saya tidak tahu dan sampai saat ini saya tidak ditunjukkan bukti bahwa saya ada hal seperti itu," ucapnya.

Dia mengaku tak tahu soal keberadaan Eddy. Lucas mengatakan bakal menempuh segala upaya hukum terkait kasusnya.

"Segala upaya hukum akan kami lakukan," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan pengacara Lucas sebagai tersangka. Dia diduga menghalangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Eddy Sindoro.

"Menetapkan LCS (Lucas) sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (1/10/2018).

Dia disangkakan melanggar Pasal 21 UU Tipikor. Saut mengatakan Lucas diduga membantu pelarian diri Eddy.

"Menghindarkan tersangka ESI (Eddy Sindoro) ketika yang bersangkutan ditangkap petugas Malaysia dan dideportasi ke Indonesia. Dia diduga menghalangi ESI masuk ke wilayah yurisdiksi Indonesia dan diduga membantu ESI ke luar negeri," ujar Saut.

KPK menetapkan Eddy sebagai tersangka sejak 23 Desember 2016. Dia diduga memberikan suap kepada panitera PN Jakpus saat itu, Edy Nasution, agar peninjauan kembali yang dia ajukan diterima.

Penetapan Eddy sebagai tersangka tersebut didasari atas pengembangan kasus pada operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada April 2016. Ketika itu Edy Nasution ditangkap bersama karyawan PT Artha Pratama Anugerah, Doddy Aryanto Supeno. Keduanya sudah divonis bersalah oleh majelis hakim.

(haf/jor)

https://news.detik.com/berita/d-4237730/ditahan-kpk-pengacara-lucas-bantah-bantu-eddy-sindoro-kabur-ke-luar-negeri




Original Post

Lucas Klaim Tak Bantu Eks Bos Lippo Kabur ke Luar Negeri

Media Online CNN Indonesia
2018-10-02


Jakarta, CNN Indonesia Lucas, seorang advokat yang ditetapkan sebagai tersangka merintangi penyidikan perkara dugaan suap mantan Bos Lippo Group, Eddy Sindoro langsung ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia diduga membantuEddy Sindoro kabur ke luar negeri.



Lucas keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 12.15 WIB, Selasa (2/10) dini hari. Dia yang telah mengenakan rompi tahanan warna oranye mengklaim tak membantu Eddy Sindoro melarikan diri ke luar negeri.



"Saya tidak tahu dan sampai saat ini saya tidak dipertunjukkan bukti apa, bahwa saya ada hal seperti itu (membantu Eddy Sindoro)," kata Lucas di Gedung KPK, Jakarta.

Lucas mengaku tak pernah berkomunikasi dengan Eddy Sindoro, yang pernah menjabat posisi strategis di lini bisnis Lippo. Dia pun mengklaim tak mengetahui keberadaan Eddy Sindoro di Malaysia sampai saat proses deportasi ke Indonesia dilakukan.



"Menurut saya apa yang dituduhkan kepada saya bahwa saya menghalangi penyidikan dalam arti seolah-olah diduga membantu Eddy Sindoro bisa lolos dari Malaysia keluar waktu ke Indonesia keluar (negeri), saya tidak tahu sama sekali," ujarnya.



Lucas sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka merintangi penyidikan kasus yang menjerat Eddy Sindoro. Dia diduga membantu pelarian mantan petinggi PT Paramount Enterprise International, yang telah dua tahun dicari KPK.



Lucas diduga membantu Eddy Sindoro ketika ditangkap otoritas Malaysia dan kemudian dideportasi ke Indonesia. Selain itu, Lucas juga diduga berperan dalam melarikan Eddy Sindoro ke luar negeri kembali.



Dia pun dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Lucas ditahan untuk 20 hari pertama di Rumah Tahanan KPK. Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Lucas juga sudah dicegah berpergian ke luar negeri untuk enam bulan ke depan sejak 18 September 2018.

(fra/ugo)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20181002013732-12-334819/lucas-klaim-tak-bantu-eks-bos-lippo-kabur-ke-luar-negeri




Original Post

Kejagung Didesak Segera Eksekusi Mati Gembong Narkoba

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-10-02


RMOL. Kejaksaan Agung (Kejagung) dinilai lambat menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Peninjauan Kembali (PK) yang boleh berkali-kali. Padahal, akibat putusan itu, eksekusi mati untuk gembong narkoba jadi tertunda-tunda.Wakil Ketua Komisi III DPR, Trimedya Pandjaitan mengatakan sikap tersebut bisa membuat Indonesia dianggap lemah oleh bangsa asing dalam menindak bandar narkoba. Trimedya menuntut Kejagung segera membuat terobosan. Para terpidana mati kasus narkoba yang sudah berkekuatan hukum tetap harus segera dieksekusi.

"Kalau tidak dilaksanakan (hukuman mati), nanti dianggap negara kita tidak serius. Yang lebih parah, dianggap bahwa mafia-mafia narkoba bisa kendalikan hukum kita. Akhirnya, efek jera tidak ada. Ini yang harus jadi perhatian Jaksa Agung," ucap politisi senior PDIP ini, Senin (1/10).

Sebenarnya, Kejagung sudah tiga kali melakukan eksekusi mati terhadap para bandar narkoba. Eksekusi terakhir dilaksanakan pada Juli 2016 terhadap empat gembong narkoba yakni, Freddy Budiman (Indonesia), Michael Titus (Nigeria), Humprey Ejike alias Doktor (Nigeria), dan Cajetan Uchena Onyeworo Seck Osmane (Afrika Selatan).

Setelah itu, eksekusi mati terhenti akibat adanya putusan MK soal PK boleh berkali-kali. Akibat putusan itu, para gembong narkoba yang sudah divonis mati mencoba mengulur-ulur waktu. Caranya, dengan terus-menerus mengajukan PK.

Trimedya mengaku sudah berkali-kali menyatakan hal ini kepada Jaksa Agung M Prasetyo. Namun, belum ada solusi jitu dalam menyikapi putusan MK tadi.

"Itu juga yang kami pertanyakan ke Jaksa Agung dalam Rapat Komisi III setahun lalu. Beliau bilang bisa (lakukan eksekusi mati tahap IV). Namun, masih menunggu upaya hukum (dari para gembong narkoba)," katanya.

Dia berharap, Kejagung tidak lagi menunda-nunda eksekusi itu. Meski para bandar itu sedang mengajukan PK, eksekusi harus tetap dilaksanakan. Trimedya pun meminta Kejagung merespons tuntutan Badan Narkotika Nasional (BNN) agar eksekusi mati ini dilakukan sesegera mungkin.

Jika eksekusi tidak segera dilaksanakan, dia khawatir peredaran narkoba semakin parah. Buktinya, dalam dua tahun terakhir, peredaran narkoba semakin marak. Jumlah yang diselundupkan berton-ton. Pengedar juga ternyata bandar yang sedang dipenjara.

"(Eksekusimati) itu kan bagian dari sikap konsistensi Pemerintah dalam memerangi narkoba. Jadi, betul kata BNN itu. Makanya, minggu depan, dalam Rapat Kerja dengan Jaksa Agung, ini akan kami tanyakan lagi," katanya.

Sebelumnya, Kepala BNN Komjen Heru Winarko meminta kepastian waktu pelaksanaan eksekusi mati bagi terpidana kasus narkoba. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir peredaran narkoba lewat lapas. Berdasarkan catatan BNN, setidaknya ada 91 terpidana mati kasus narkoba yang telah berkekuatan hukum tetap. Dari jumlah itu, dua terpidana masih bisa mengendalikan bisnis haramnya di balik jeruji besi.

"Malah, ada yang baru tiga bulan kami tangkap, main (narkoba) lagi. Sudah hukuman mati, main lagi. Ini (eksekusi mati) yang kita harapkan ada kepastian hukum," ucapnya. [lov]

https://politik.rmol.co/read/2018/10/02/359973/Kejagung-Didesak-Segera-Eksekusi-Mati-Gembong-Narkoba-




Original Post

KPK Minta Eks Petinggi Lippo Group Eddy Sindoro Menyerahkan Diri

Media Online LIPUTAN 6
2018-10-02


Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro segera menyerahkan diri ke lembaga antirasauh. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, Eddy belum ditahan KPK.

"Terhadap ESI (Eddy Sindoro), kami imbau kembali agar bersikap kooperatif dengan proses hukum dan segera menyerahkan diri ke KPK," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (1/10/2018) malam.

Eddy sendiri sempat akan dideportasi ke Indonesia oleh pemerintah Malaysia. Namun dihalangi oleh advokat bernama Lucas. Lucas kini ditetapkan sebagai tersangka merintangi proses hukum oleh KPK lantaran perbuatannya tersebut.

Eddy Sindoro sendiri ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga terlibat dalam kasus dugaan suap terkait pengamanan sejumlah perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Pengembangan Kasus Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan kasus sebelumnya yang telah menjerat mantan Panitera Pengganti PN Jakpus Edy Nasution dan karyawan PT Artha Pratama Anugerah Doddy Aryanto Supeno.

Mereka diringkus dalam sebuah operasi tangkap tangan di areal parkir sebuah hotel di Jakarta Pusat pada April 2016. Penangkapan dilakukan sesaat setelah Doddy menyerahkan uang kepada Edy Nasution.

Liputan6.com yang menjadi bagian KapanLagi Youniverse (KLY) mengajak Anda untuk peduli korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala. Yuk bantu Sulawesi Tengah bangkit melalui donasi di bawah ini.

Semoga dukungan Anda dapat meringankan beban saudara-saudara kita akibat gempa dan tsunami Palu di Sulawesi Tengah dan menjadi berkah di kemudian hari kelak.

https://www.liputan6.com/news/read/3656995/kpk-minta-eks-petinggi-lippo-group-eddy-sindoro-menyerahkan-diri




Original Post

Saksi Akui Kode Suap

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-10-2


Saksi Akui Kode Suap

DIAN FATH RISALAH

Berkas perkara Irwandi Yusuf masih dilengkapi

JAKARTA - Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan ajudan Bupati Bener Meriah, Muyassir, dalam sidang lanjutan terdakwa kasus suap penggunaan Dana Otonomi Khusus (DOK) Aceh tahun anggaran 2018, Bupati Bener Meriah Ahmadi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (1/10). Dalam persidangan, luyyasir mengakui adanya kode suap menggunakan istilah "zakat fitrah" untuk Gubenur Aceh Irwandi Yusuf.

Dalam persidangan JPU KPK mengungkapkan, saksi Muyassir pernah mengirim pesan singkat melalui YVhatsapp kepada Ahmadi. Dalam pesan singkat tersebut tertulis kalimat "Siyap Pak. mau ngomong masalah zakat fitrah untuk Lebaran ini Pak, satu ember dulu Pak". Muyassir pun mengakui menggunakan kata "zakat fitrah" dengan Ahmadi sebagai kode suap untuk Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. "Itu (Zakat Fitrah) hanya kiasan saja yang mulia," ujar Muyassir.

KPK menemukan indikasi bancakan yang dilakukan Irwandi dan oknum pejabat di Aceh, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terhadap DOK Aceh tahun anggaran 2018. Empat orang ditahan dalam kasus ini, yaitu Irwandi Yusuf dan ajudannya Hendri Yuzal, bupati Bener Meriah nonaktif Ahmadi,

dan seorang pengusaha T Saiful Bahri.

Dari temuan awal, KPK menduga setiap artggaran untuk proyek yang dibiaya dari DOK Aceh dipotong 10 persen, yaitu 8 persen untuk pejabat di tingkat provinsi dan 2 persen di tingkat kabupaten/kota. Pada tahun ini, Aceh mendapat alokasi dana otsus sebesar Rp 8,03 triliun. Pemberian dana otsus ini tertuang dalam UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Kepada majelis hakim, Muyassir menceritakan, awalnya ia dihubungi mantan anggota tim sukses Irwandi yang bernama Teuku Saiful Bahri. Saat itu, Saiful memberitahu agar Ahmadi menyiapkan dana Rp 1 miliar untuk Irwandi. Ahmadi pun menyanggupinya. Selanjutnya, Muyassir melakukan pertemuan dengan Hendri Yuzal untuk membahas teknis penyerahan uang "zakat fitrah" dari Ahmadi.

Muyyassir mengakui, uang tersebut sudah diserahkan secara bertahap. "Tiga kali, pertama tanggalnya enggak ingat, bulan Juni, bulan puasa Rp 120 juta, Rp 430 juta, Rp 500 juta," kata dia.

Muyassir juga mengungkapkan, Ahmadi pernah memerintahkan dirinya untuk meminta KTP milik Teguh Agam Meu-tuah, anak Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. "Terdakwa minta KTP Agam, anaknya gubernur, untuk dibuatkan sertifikat kebun di Bener Meriah," kata Muyassir.

Bahkan, kata dia, Ahmadi juga meminta KTP milik Staf Gubernur Aceh, Hendri Yuzal. Dua KTP tersebut, menurut dia, akan digunakan untuk membuat

sertifikat kepemilikan tanah dan kebun di Kabupaten Bener Meriah. Namun, ia mengaku tak tahu menahu apakah pembuatan sertifikat itu sudah dilakukan atau belum.

Dalam sidang kali ini, JPU juga menghadirkan dua saksi dari pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Ke-mendagri). Yaitu Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Purmanto dan Direktur Fasilitas dan Pertimbangan Ke-mendagri Muhammad Adrian.

Pada sidang perdana, Kamis (27/9), JPU mendakwa Ahmadi menyuap Irwandi Yusuf sebesar Rp 1,05 miliar agar mengarahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Aceh menyetujui rekanan yang diusulkan Ahmadi mendapat program yang bersumber dari DOK Aceh tahun 2018 di Bener Meriah. JPU KPK Ali Fikri mengatakan, Ahmadi memberi uang secara bertahap, yaitu Rp 120 juta, Rp 430 juta, dan Rp 500 juta.

"Sehingga, seluruhnya berjumlah Rp 1,05 miliar kepada Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh melalui Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri," kata Ali.

Atas perbuatannya. Ahmadi didakwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) KUHP. Pasal itu mengancam .Ahmadi dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 250 juta.

Kuasa hukum Ahmadi, Wisnu Wardana, mengatakan, yang dimaksud dengan zakat fitrah itu adalah biaya untuk sebuah acara di menjelang Hari Raya Idul Fitri. "Yang dimaksud adalah biaya untuk tradisi meugang di Aceh, karena saat itu menjelang hari raya," katanya lewat pesan singkat kepada Republika.

Sementara di Gedung Merah Putih KPK, penyidik KPK masih terus melengkapi berkas tersangka Irwandi Yusuf. Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, pada Senin (1/10), penyidik memeriksa dua saksi untuk Irwandi Yusuf. Penyidik KPK juga memeriksa tersangka Hendri Yuzal.

"Terkait kedua saksi untuk tersangka IY, pemidik mengkonfirmasi pengetahuan saksi tentang aliran dana untuk tersangka IY terkait alokasi Dana Otonomi Khusus (DOK) Aceh. Sedangkan, tersangka HY yang diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka, penyidik mendalami peran dan pengetahuan saksi yang merupakan orang dekat atau staf khusus gubernur Aceh," kata

Febri.

ilham tirta







Original Post

Anggota DPRD Sumut Buron KPK

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-10-2


Anggota DPRD Sumut Buron KPK

KPK menetapkan anggota DPRD Sumatra Utara Ferry Suando Tanuray Kaban (FST) sebagai buron. Surat daftar pencarian orang tersangka penerimaan suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho itu telah dikirimkan ke Polri melalui NCB-lnterpol Indonesia.

"FST ialah salah satu tersangka dalam kasus dugaan suap terkait fungsi dan kewenangannya selaku anggota DPRD Sumatra Utara," kata juru bicara KPK Febri Diansyah.

Febri mengatakan surat DPO dikirim ke Polri sejak 28 September 2018. Surat DPO dilayangkan KPK karena Ferry sudah dua kali mangkir dari panggilan penyidik.

Hingga kini, keberadaan Ferry juga belum diketahui. Untuk itu, lembaga antirasuah meminta bantuan Polri dalam melakukan pencarian dan penangkapan.

Febri mengimbau masyarakat ikut membantu pencarian Ferry. Warga yang mengetahui keberadaan Ferry untuk segera melapor ke kantor kepolisian terdekat atau menginformasikan ke KPK melalui telepon 021-25578300.

KPK juga mengultimatum seluruh anggota DPRD Sumut yang lain agar bersikap kooperatif memenuhi panggilan penyidik. KPK mengingatkan semua pihak untuk tidak membantu menyembunyikan para tersangka yang belum ditahan.

"Menyembunyikan atau membantu tersangka diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor dengan ancaman 3 sampai 12 tahun penjara," jelas Febri.

KPK sebelumnya menetapkan 38 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebagai tersangka. Mereka diduga menerima duit suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo dengan nominal Rp300 juta-Rp350 juta per orang.

Suap dari Gatot itu diduga terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, pengesahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumut tahun 2015.

Sepanjang proses penyidikan, KPK telah menerima pengembalian uang sebesar Rp5,47 miliar dari para tersangka. Uang itu disita untuk kemudian dijadikan sebagai barang bukti.

(Gol/P-1)







Original Post

KPK Bidik Tersangka Baru BLBI

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-10-2


KPK Bidik Tersangka Baru BLBI

Sebelum mantan Kepala BPPN Syafruddin Temenggung divonis, penyidik sudah melakukan penyelidikan dengan memeriksa 20 saksi

KPK memastikan bakal mengembangkan kasus dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Sejumlah fakta dan pertimbangan hakim menjadi modal KPK untuk menjerat pihak lain yang diduga ikut terlibat.

"JPU (jaksa penuntut umum) sedang menyusun analisis terhadap putusan tersebut dan menyampaikan kepada pimpinan,"

kata juru bicara KPK Febri Diansyah.

Febri mengakui, sebelum Syafruddin Arsyad Temenggung divonis, penyidik sudah melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah pihak. Sayangnya, dia tak menyebut siapa saja yang tengah dibidik.

"Sekitar 20 orang telah dimintakan keterangan sampai saat ini. Namun, tentu KPK belum bisa menyebut nama pelaku lain saat ini," ujar dia.

Febri menegaskan vonis yang dijatuhkan hakim kepada Syafruddin telah mematahkan sejumlah keraguan yang muncul dalam persidangan, di antaranya pidana atau perdata dan keabsahan audit BPK pada 2007.

"Setidaknya putusan ini dianggap benar sampai ada putusan yang baru jika memang akan ada banding atau upaya hukum lain yang dilakukan terdakwa," kata dia.

Majelis hakim pengadilan tipikor menjatuhkan vonis 13 tahun penjara kepada mantan Kepala Badan Penyehatan

Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung. Dia juga diwajibkan membayar denda Rp700 juta subsider 3 bulan kurungan.

Syafruddin terbukti merugikan negara sekitar Rp4,58 triliun atas penerbitan SKL BLBI kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Perbuatan Syafruddin telah memperkaya Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali BDNI pada 2004.

Syafruddin sudah mengaku keberatan terhadap vonis itu. Atas vonis tersebut, Syafruddin mengajukan banding. "Kami meminta tim penasihat hukum kami, saat ini juga, setelah selesai ini kami minta untuk segera mendaftarkan untuk kita melakukan banding," ujar Syafruddin dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (24/9) lalu.

Syafruddin mengaku sudah berkonsultasi dengan penasihat hukum. Menurut dia, dihukum satu hari pun ia akan mengajukan banding. "Yang Mulia, satu hari pun saya dihukum, kami akan melawan, Yang

Mulia dan kami menolak, Yang Mulia," kata Syafruddin.

Perdebatan

Anggota majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Anwar, mengatakan penerbitan SKL untuk Sjamsul pada 26 April 2004 menjadi tanda tanya apakah hak tagih masih ada atau, tidak.

Menurut keterangan ahli dari BPK dalam persidangan, seharusnya masih ada hak tagih karena terdapat misrepresentasi dalam penyerahan aset BDNI berupa utang petambak.

"Berdasarkan laporan investigatif BPK, majelis berpendapat, unsur dapat merugikan keuangan negara telah ada dalam diri terdakwa," kata hakim Anwar saat membacakan pertimbangan, 24 September lalu.

Hakim menjelaskan rujukan tersebut merupakan hasil audit investigasi BPK pada 2017. Pemeriksaan akan kerugian negara itu terkait dengan pemberian SKL oleh BPPN kepada Sjamsul Nursalim.

P-l/ GOLDA EKSA







Original Post

Politisasi Isu Kebangkitan PKI

Media Cetak Kompas Halaman 7
2018-10-2


Politisasi Isu Kebangkitan PKI

Usman Hamid

l\nqajar Sekolah Hukum Indonesia Jemera dan Direktur Imnesty International Indonesia

Debat film Pengkhianatan G30S PKI muncul kembali.

Pemicunya adalah pernyataan kontroversial mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Ia mendesak pimpinan TNI untuk melepas jabatannya jika tidak berani memerintahkan pemutaran film tersebut ke seluruh prajurit bawahannya

Kepada media. Gatot beralasan perlu mengingatkan adanya kebangkitan PKI. Tanda-tanda bangkitnya PKI, katanya, terlihat dari upaya-upaya mengubah mata pelajaran tertentu di sekolah. Indikasi lain adalah adanya upaya mencabut TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi PKI dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis-me/Mancisme-Leninisme. "Siapa lagi kalau bukan PKI?" katanya. Atas pernyataan Gatot, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjan-to menganggap bahwa menonton film itu merupakan hak siapa saja dan tidak perlu dipaksakan. Sebuah reaksi yang datar, tetapi jelas memperlihatkan penolakannya atas tantangan Gatot.

Fiksionalisasi sejarah

Bagaimana kita memahami pernyataan Gatot? Benarkah upaya-upaya itu merupakan upaya PKI bangkit sehingga perlu dicegah dengan mengingatkan kekejaman PKI melalui film yang dikesankan Gatot sebagai film dokumenter sejarah? Guna menjawabnya, saya akan mengulas film G30S/PKI, menunjukkan kebijakan pemerintahan-peme-rintahan pasca-Soeharto, dan mengetengahkan kesimpulan.

Film Pengkhianatan

G30S/PKI adalah film garapan sutradara Arifin C Noer yang dibuat secara lebih dramatis berdasarkan sejarah resmi Orde Baru yang ditulis oleh Nugroho Notosusanto pada 1966.

Film ini semula berjudul Sejarah Orde Baru. Diproduksi pada 1981, disetujui Presiden Soeharto

pada 1983, dan ditayangkan resmi lewat televisi nasional sejak 1984 hingga 1997. Berkisah tentang percobaan PKI dalam mengudeta Soekarno dan membunuh tujuh perwira militer, film yang memahlawankan Soeharto dalam menumpas PKI dipakai untuk mengingatkan masyarakat Indonesia betapa sadis dan bru-talnya PKI (perempuan PKD dalam membunuh dan betapa hero-istiknya militer (Soeharto).

Telah banyak kritik ilmiah ditujukan atas versi sejarah yang menuduh PKI sebagai satu-satunya dalang pembunuhan perwira militer dan kejatuhan Soekarno. Jika pada awal Reformasi terdapat setidaknya lima versi sejarah (Zurbuchen, 2002), kini terdapat delapan versi (Reeve, 2015). Mulai dari menyimpulkan peristiwa itu sebagai hasil pertarungan internal angkatan bersenjata, manuver Soeharto atau setidaknya manipulasi peristiwa itu untuk kepentingannya sendiri, politik keseimbangan Soekarno yang memperburuk dinamika pertarungan internal angkatan bersenjata, hingga operasi intelijen asing untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno yang dianggap kiri.

Penelitian mereka sangat bermanfaat bagi generasi muda dalam memahami baik peristiwa yang terjadi pada 30 September maupun sesudahnya

Di kalangan eksponen 1998, penjelasan kedua lebih mendominasi perbincangan. Alih-alih bertahan dari kudeta PKI, mereka menunjuk akhir cerita dari tragedi itu adalah berakhirnya kekuasaan Soekarno dan bermu-lanya kekuasaan Soeharto. Mereka meyakini film ini bukanlah film dokumenter, melainkan sebuah fiksi yang dicampuri dokumen pemberitaan sejarah sehingga membentuk alat propaganda politik untuk melegitimasi naiknya kekuasaan Soeharto yang ditopang militer, melegitimasi pembunuhan massal atas kaum komunis, dan menanamkan ideologi antikomunis kepada seluruh warga Indonesia

Inilah yang juga hendak diklarifikasi ketika gerakan mahasiswa melahirkan Reformasi 1998 melalui penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, mulai dari tragedi 1965, Tanjung Priok 1984, Talangsari 1989, hingga politik represi mahasiswa dan kerusuhan rasial pada 1998. Memaksakan sejarah masa lalu Orde Baru diterima secara tunggal oleh masyarakat melalui film G30S/PKI,

hanya memundurkan jarum jam Reformasi.

Klarifikasi reformasi

Lalu bagaimana pemerintahan semasa Reformasi menyikapi sejarah versi penguasa Orde Baru? Semasa kepresidenan BJ Habibie, sejarah versi Orde Baru yang dituangkan dalam buku/film G30S/PKI mulai ditinjau. Menteri Pendidikan Juwono Sudarsono membentuk tim khusus untuk mengevaluasi semua buku sejarah dalam versi G30S/PKI. Menteri Penerangan era Habibie pula, yaitu Jenderal (Purn) Yunus Yosfiah, menghapuskan pemutaran tahunan yang wajib atas film Pengkhianatan G30S/PKI. Ini adalah bentuk keberanian pemerintahan saat itu. Kebijakan semacam itu mencerahkan pemahaman masyarakat bahwa sejarah versi penguasa sebelumnya adalah kekeliruan yang harus dihentikan.

Pada masa pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), langkah-langkah pemerintahan Habibie dilanjutkan dengan pembebasan tahanan politik PKI. Presiden Wahid selanjutnya mengusulkan pencabutan TAP MPRS/1966 tentang larangan ajaran Marxisme/Leni-nisme. Wahid juga menyatakan permintaan maaf atas tragedi 1965, mengupayakan rekonsiliasi akar rumput, hingga merehabilitasi nama baik Soekarno dan orang-orang yang pernah diperlakukan sewenang-wenang dengan tuduhan PKI.

Sayang, elite-elite konservatif ketika itu, seperti Ketua MPR Amien Rais dan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Yusril Ihza Mahendra, menentang langkah Presiden yang dikenal sebagai ulama karismatik Islam.

Di era kepresidenan Megawati Soekamoputri, elite-elite konservatif mengesahkan UU yang melarang orang PKI untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum pada 2003. Setahun setelah itu, Mahkamah Konstitusi menilai UU tersebut dibatalkan karena dinilai menyimpangi UUD 1945, sebuah perkembangan politik berharga yang mempersamakan derajat warga negara Meski mantan PKI dibolehkan mengikuti pemilihan legislatif, masih saja kerap terjadi

diskriminasi, terutama karena masih berlakunya Keputusan Presiden Soeharto No 28/1975 tentang Perlakuan atas Tahanan Politik PKI Golongan C.

Konservatisme politik dalam mempertahankan sejarah versi Orde Baru berkembang di era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Muncul tekanan-tekanan massa yang mengatasnamakan Islam memaksa pembatalan suatu pertemuan korban, seminar, hingga pergelaran seni kebudayaan dengan tuduhan PKI. Jika awalnya aparat keamanan terkesan tak dapat berbuat apa-apa, akhirnya kita melihat pemerintahan ini menolak revisi sejarah. Pada 2007, misalnya, Menteri Pendidikan Bambang Sudibyo menarik buku-buku sejarah hasil perbaikan pemerintahan sebelumnya dan melalui Kejaksaan Agung mereka membakar buku-buku itu. Sebuah tindakan tak mendidik dan tak berkebudayaan.

Meski kekuasaan eksekutif jelas konservatif, kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2011 berpendapat perlunya rehabilitasi untuk mereka yang diduga terlibat secara tak langsung dalam peristiwa 30

September 1965. Pendapat ini ditujukan agar Keppres No 28/1975 tentang Perlakuan terhadap Mereka yang Terlibat G30S/PKI Golongan C dicabut sehingga mantan tahanan politik PKI atau pegawai-pe-gawai negeri yang diberhentikan karena tuduhan PKI diberikan rehabilitasi.

Selain mengabaikan MA, pemerintahan SBY justru mengupayakan seorang aktor kunci penumpasan PKI, yaitu mantan Komandan RPKAD Sarwo Edhie Wibowo, mertua SBY, menjadi pahlawan nasional. Upaya ini gagal menyusul protes masyarakat seperti penggalangan petisi daring oleh seorang anak tahanan politik 1965 yang menetap di Eropa, Soe Tjen Marching.

Presiden Joko Widodo sempat berusaha melanjutkan upaya koreksi kebijakan pemerintahan Orde Baru. Pada awal 2015, Men-kumham Yasonna Laoly dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menyiapkan peraturan presiden untuk mencabut Keppres No 28/1975 sehingga diskriminasi atas mantan PKI bisa berakhir. Sayang, elite-elite konservatif melontarkan kampanye insinua-tif-manipulatif bahwa rencana tersebut adalah rencana meminta maaf pada PKI.

Propaganda hasil indoktrinasi anti-PKI era Orde Baru membuat tekanan massa selaras dengan resistensi elite militer seperti Gatot akhirnya membatalkan niat pemerintan. Yang terjadi selanjutnya adalah turunnya jaminan kemerdekaan berpikir, berpendapat, dan berkumpul; pelarangan film soal 1965 di Ubud Writers Film Festival, pelarangan karya pers mahasiswa Lentera hingga pelarangan Jakarta Art Festival di Taman Ismail Marzuki menjelang akhir tahun. Tahun ini Amnesty International menyesalkan betapa penyintas mengalami pelecehan, intimidasi, dan

ancaman dalam mengungkap kejahatan massal 50 tahun silam.

Kontestasi dan kontroversi seputar tragedi G30S berlanjut Dua jenderal militer dan satu jenderal polisi senior (Luhut Binsar Pandjaitan, Agus Widjojo, dan Sidarto Danusubroto) memprakarsai sebuah simposium nasional, April 2016, yang dihadiri pihak-pihak yang merasa dirinya menjadi korban kekerasan militer maupun korban PKI.

Sejumlah pejabat, dari Luhut yang menjabat Menko Polhukam, Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, hingga elite partai politik, seperti Romahurmuzy (Ketua Umum PPP) dan Idrus Marham (Sekjen Gplkar) ikut menghadiri. Sejumlah ilmuwan melihatnya sebagai kesempatan terakhir Indonesia untuk bersikap jujur pada sejarahnya sendiri. Sayangnya prakarsa ditolak elite-elite militer konservatif, seperti Kivlan Zen dan Kiki Syahnakri, melalui pengerahan massa dan simposium tandingan. Jenderal Agus Widjojo, yang jelas-jelas menjadi korban karena ayahnya ikut dibunuh dalam peristiwa G30S, dituduh sebagai "jenderal PKI", sebuah tuduhan yang didaur ulang untuk menjatuhkan integritasnya sebagai sosok kritis dan cerdas.

Tahun lalu, semasa Panglima TNI Gatot Nurmantyo, terdapat kelompok masyarakat yang terpengaruh oleh isu ini sehingga terlibat penyerangan Kantor Yayasan LBH Indonesia. Ini adalah bentuk intimidasi terhadap aktivis. Brutalnya tindakan pelaku membuat kewalahan aparat keamanan, baik anggota Polri maupun prajurit TNI yang mengamankan. Beberapa petugas kepolisian bahkan mengalami luka-luka Pelakunya tidak dihukum. Tahun lalu pula Budi Pego, seorang petani yang memprotes tambang emas di Banyuwangi, dituduh PKI dan divonis penjara dengan pasal antikomunisme.

Meski survei-survei berskala nasional tetap menunjukkan sedikitnya kelompok masyarakat yang percaya akan bangkitnya PKI (SMRC 2017, 2018), tetap saja politisasi ini terus didaur

ulang sehingga memicu ketegangan antar-elite dan kekerasan vigilante akar rumput Terakhir, tak lama setelah Gatot kembali membuat pernyataan anti-PKI baru-baru ini, sekelompok massa membubarkan Aksi Ka-misan di Malang, 27 September lalu, dengan menuduh peserta aksi yang menolak kabar bohong atas tragedi 1965 sebagai "antek PKI".

Sampai di sini dapat ditarik kesimpulan. Pertama, politisasi isu anti-PKI melalui pemaksaan menonton film G30S/PKI adalah upaya memundurkan agenda Reformasi termasuk profesionalisme internal TNI ke belakang dan mengembalikan TNI sebagai pembela penguasa Orde Baru.

Kedua, politisasi anti-PKI adalah upaya menarik TNI ke dalam penyudutan tokoh politik yang bersaing di Pemilu 2019, me-repetisi cara-cara licik di Pemilu 2014. Ketiga, menghidupkan stigma negatif pada penyintas tragedi 1965 untuk menggagalkan rehabilitasi dan penyelidikan pembunuhan massal terkait 30 September 1965. Keempat, politisasi anti-PKI dipakai demi meredam suara kritis yang mengganggu kepentingan politik dan bisnis besar.

Kelima, politisasi anti-PKI tidak membawa pengetahuan baru apa yang sebenarnya terjadi dalam G3OS dan jauh dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa Seluruh politisasi anti-PKI diikuti retorika adu domba komu-nis/China versus agama pengerahan massa, dan intervensi hukum. Seorang prajurit militer disebut "pemberani" atau "pena-kut" bukan dengan memaksakan bawahan untuk menerima sejarah versi tunggal penguasa, yang kebenarannya diragukan, melainkan dengan mempersilakan prajurit untuk mempelajari beragam khazanah pengetahuan akan sejarah bangsanya sendiri. Ba-rangkali dengan pengetahuan sejarah yang lebih adil di kalangan militer, agenda pengungkapan kekerasan negara pada masa lalu tak akan lagi terhambat, apalagi terulang. Wallahualam.

Usman Hamid







Original Post

Penyelidikan FBI Tentukan Pencalonan Kavanaugh

Media Cetak Kompas Halaman 10
2018-10-2


Penyelidikan FBI Tentukan Pencalonan Kavanaugh

WASHINGTON, SENIN - Di tengah penelusuran Biro Investigasi Federal AS terhadap dugaan pelecehan seksual oleh calon hakim agung Brett Kavanaugh, muncul isu adanya upaya pemerintah untuk "mempersempit" penyelidikan. Hasil penyelidikan ini akan berpengaruh terhadap pencalonan Kavanaugh.

Biro Investigasi Federal AS (FBI), Senin (1/10/2018), memeriksa satu dari tiga perempuan yang mengaku menjadi korban pelecehan seksual Kavanaugh. Berdasarkan sejumlah sumber, badan ini akan memeriksa empat saksi yang mengetahui dugaan pelecehan yang dilakukan Kavanaugh.

Kavanaugh, yang pada pekan lalu didengar keterangannya di Senat, menyangkal tuduhan itu dan menyatakan dirinya merupakan korban politik.

Sehari sebelumnya, Senat mendengar keterangan saksi korban Christine Blasey Ford yang menjelaskan secara rinci peristiwa yang dialaminya 32 tahun lalu. Voting penentuan hakim agung yang semula akan diadakan pada Jumat lalu diundur untuk memberi kesempatan FBI melakukan penyelidikan.

Presiden Donald Trump melalui Twitter menyangkal rumor adanya upaya mempersempit penyelidikan. Dia menuduh Demokrat ingin mengganggu lagi pencalonan hakim agung meski proses voting sudah ditunda

Trump menegaskan, FBI "bebas" melakukan penyelidikan sesuai yang mereka lihat "Saya ingin mereka mewawancara siapa saja yang dianggap layak sesuai kewenangan mereka," tulis Trump di Twitter, Sabtu.

Sumber yang dikutip The New York Times mengatakan, Trump meminta FBI membagi temuan mereka setelah memeriksa para saksi.

Senat semula akan melakukan voting untuk menentukan pencalonan Kavanaugh. Namun, proses itu ditunda sampai ada hasil penyelidikan oleh FBI. Permintaan investigasi justru datang antara lain dari senator asal Republik.

Hal itu ditengarai karena ada senator Republik yang tampak bersimpati dan meyakini kesaksian Ford, yang kini profesor psikologi di Universitas Palo Alto. Jika Demokrat solid dan di Republik ada satu saja suara yang menentang Kavanaugh, hasil voting akan seri.

Dalam kesaksiannya di Senat, Ford mengaku disekap di sebuah kamar oleh Kavanaugh dan seorang temannya, Mark Judge, yang saat itu mabuk sehabis pesta. Pengakuan serupa disampaikan dua perempuan lain, yang mengalami pelecehan dalam kesempatan berbeda.

Pernyataan baru

Seorang teman kuliah Kavanaugh di Universitas Yale, Minggu, membuat pernyataan yang menegaskan bahwa ketika muda dia memang peminum berat "Dalam banyak kesempatan saya mendengar Brett mengeluarkan kata-kata yang melecehkan dan melihat dia mengonsumsi banyak alkohol, tidak semuanya berupa bir. Ketika Brett mabuk, dia sering berkelahi dan agresif," kata Charles "Chad" Ludington yang kini mengajar di North Carolina State University. Pernyataan ini merupakan yang terbaru setelah isu pelecehan ramai digulirkan.

Susan Collins, anggota senat Republik dari Maine, menyatakan yakin dengan investigasi yang dilakukan FBI. Collins dan beberapa rekan dari Republik belum menyampaikan sikap terhadap Kavanaugh.

(AFP/AP/REUTERS/RET)







Original Post

Terjerat Pasal 21

Media Cetak Koran Tempo Halaman 7
2018-10-2


Terjerat Pasal 21

Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa kali menetapkan seseorang sebagai tersangka dengan tuduhan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mereka dituduh menghalangi penyidik menjalankan proses hukum.

MIRYAM HARYANI DAN MARKUS NARI

KPK menetapkan keduanya sebagai tersangka karena menghalangi penyidikan kasus kartu tanda penduduk berbasis elektronik. Miryam dituduh mengubah kesaksian dan memberikan keterangan palsu di pengadilan. Sedangkan Markus dituduh melakukan sejumlah upaya sehingga Miryam berhenti bersaksi tentang keterlibatan

anggota Parlemen Senayan.

FREDRICH YUNADI DAN BIMANESH SUTARJO

Keduanya juga dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Tipikor dalam kaitan kasus korupsi KTP elektronik.

Fredrich dan Bimanes disangka merancang dan merekayasa catatan medis Setya Novanto.

ANGGODO WIDJOJO

Anggodo menjadi tersangka karena berupaya menyuap dalam rangka membantu kakaknya, Anggoro Widjojo, yang terjerat kasus korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu Departemen Kehutanan.

MUCHTAR EFFENDI

KPK menetapkan Muchtar sebagai tersangka karena menghalangi penyidikan dalam kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar.

FRANSISCO ROSARIANS







Original Post

PENGACARA LUCAS DITUDUH MENGHALANGI PENYIDIKAN EDDY SINDORO

Media Cetak Koran Tempo Halaman 7
2018-10-2


PENGACARA LUCAS DITUDUH MENGHALANGI PENYIDIKAN EDDY SINDORO

KPK menetapkan Lucas sebagai tersangka, kemarin.

JAKARTA Komisi

Pemberantasan Korupsi menetapkan pengacara Lucas sebagai tersangka penghalangan penyidikan dalam kasus suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Lucas telah menghalangi penyidik untuk menangkap tersangka kasus suap tersebut, Eddy Sindoro, saat ditahan otoritas Malaysia.

"Menghindarkan ESI (Eddy) saat dideportasi atau diusir kembali ke Indonesia," kata Saut kemarin. "Tidak memasukkan ESI ke wilayah yuridiksi Indonesia, melainkan kembali ke luar negeri."

Pada 18 September lalu, KPK telah memasukkan nama Lucas dan pegawai swasta bernama

Dina Soraya ke Direktorat Jenderal Imigrasi

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicegah ke luar negeri. Keduanya dicegah selama enam bulan untuk menjalani pemeriksaan karena diduga terlibat dalam pelarian Eddy ke luar negeri.

Kasus ini berawal saat penyidik KPK menggelar operasi tangkap tangan terhadap mantan panitera atau sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution, di Hotel Accacia, 20 April 2016. Saat itu, penyidik menangkap Edy, yang sedang menerima uang Rp 50 juta dari Dodi Ariyanto Sumpeno. Uang itu adalah sebagian dari komitmen suap senilai Rp 500 juta.

Hakim kemudian menjatuhkan vonis penjara selama 5 tahun 6 bulan kepada Edy karena terbukti menerima suap Rp 150 juta dan US$ 50 ribu. Hakim juga

menyatakan uang tersebut sebagai suap pengurusan tiga perkara yang melibatkan perusahaan-perusahaan dari Lippo Group.

Pada saat kasus ini terjadi, Eddy Sindoro tercatat sebagai Presiden Komisaris Lippo Group yang membawahkan sejumlah anak usaha, seperti PT Jakarta Baru Cosmopolitan dan Paramount Enterprise International. KPK menuduh Eddy adalah orang yang berinisiatif memberikan suap kepada Edy melalui anak buahnya. KPK kemudian menetapkan Eddy sebagai tersangka pada 23 Desember 2016. Akan tetapi, Eddy dikabarkan sudah meninggalkan Indonesia sejak April 2016. "Kami terus mengimbau (Eddy) untuk segera menyerahkan diri," kata Saut.

Ini bukan pertama kalinya KPK menjerat seseorang dengan Pasal 21 Undang-Undang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang upaya menghalangi penyidikan. Beberapa nama lain juga pernah menjadi tersangka karena mempersulit proses hukum. Di antaranya pengacara Fredrich Yunadi, yang merekayasa catatan medis terpidana kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik, Setya Novanto. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, menyebutkan lembaganya sudah berulang kali memberikan peringatan kepada para kuasa hukum untuk bersikap kooperatif. KPK, menurut dia, selalu meminta pihak-pihak yang berniat membantu tersangka untuk menghormati proses hukum. "Dia (Lucas) awalnya diperiksa sebagai saksi untuk ESI. Setelah selesai, turun, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan sebagai tersangka," kata Febri.

AJI NUGROHO/ Fransisco Rosarians







Original Post

UU Negara Yahudi Digugat

Media Cetak Republika Halaman 7
2018-10-2


UU Negara Yahudi Digugat

KAMRAN DIKARMA

Aksi bertepatan dengan peringatan pembunuhan 13 warga Arab-Israel oleh polisi Israel pada 2000.

TEPI BARAT - Warga Palestina di Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur menggelar demonstrasi serentak pada Senin (1/10). Demo dilakukan untuk memprotes Undang-Undang (UU) Negara Yahudi Israel.

Dalam aksi tersebut, warga Palestina bergabung dengan warga Arab-Israel yang turut menentang UU Negara Yahudi. "Saya dapat mengatakan terhadap aksi itu memiliki komitmen penuh," kata anggota Arab Knesset (parlemen Israel) Massoud Ghana-yem, dikutip laman Anadolu Agency.

Menurut Ghanayem, segenap warga Palestina di wilayah pendudukan berpartisipasi dalam aksi menentang UU Negara Bangsa Yahudi. "Kesatuan ini diperlukan karena undang-undang negara (Yahudi) menargetkan semua masalah rakyat Palestina, apakah itu pengungsi, hak mereka menentukan nasib sendiri, dan kehadiran warga Arab di Israel," ujarnya.

Ketua Daftar Gabungan Hassan Jabareen menjelaskan, aksi tersebut merupakan protes warga Arab-Israel yang kini seolah menjadi warga negara kelas dua di bawah UU Negara Bangsa Yahudi. "Aksi ini mengirim pesan perlawanan terhadap diskriminasi dan rasialisme yang terus berlanjut terhadap publik Arab, yang tidak akan menerima status kewarganegaraan yabg lebih rendah sebagai warga kelas dua atau ketiga," ucapnya, dikutip laman the Times of Israel.

"Kami lahir di negara ini (Israel) dan akan berjuang untuk kesetaraan nasional. Kewarganegaraan penuh dan setara untuk semua," kata Jabareen menambahkan.

Mohammed Barakeh, mantan anggota Arab Knesset mengatakan, demonstrasi gabungan antara warga Palestina dan warga Arab-Israel merupakan sebuah pesan untuk dunia. "Aksi itu adalah sebuah pesan kepada dunia bahwa penyebab apartheid dan rasisme adalah sesuatu yang seharusnya tidak hanya ditangani secara internal, tapi harus dibicarakan secara global," ungkap Barakeh, dikutip laman Al Araby.

Aksi demonstrasi pada Senin bertepatan dengan peringatan pembunuhan 13 warga Arab-Israel oleh polisi Israel pada 2000, tepatnya ketika peristiwa intifadah kedua atau intifadah Al-Aqsha. Momen kelam itu terjadi setelah perdana menteri Israel Ariel Sharon dan sekitar 1.000 pasukan bersenjata memasuki kompleks Al-Aqsha.

Kendati demikian, aksi demonstrasi untuk memprotes UU Negara Bangsa Yahudi dinilai memiliki dampak terbatas. Sebab Senin merupakan hari libur bagi mayoritas Yahudi yang

menandai akhir dari festival Sukkot.

UU Negara Yahudi diloloskan Knesset pada 19 Juli. Dengan UU tersebut, Israel memproklamii sebagai tanah air bangsa Yahudi. Dalam UU itu, Israel turut mengklaim seluruh Yerusalem sebagai ibu kotanya. Selain itu, UU tersebut turut mencabut status bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Dengan demikian hanya terdapat bahasa Ibrani dan bahasa resmi negara

UU Negara Yahudi diyakini mendorong Israel untuk terus memperluas proyek permukiman Yahudi di wilayah-wilayah pendudukan Palestina walaupun telah dinyatakan ilegal di bawah hukum internasional. Di sisi lain, UU itu pun dikhawatirkan semakin memarginalkan masyarakat Palestina berkewarganegaraan Israel yang mencapai 1,8 juta orang atau sekitar 20 persen dari total populasi masyarakat Israel.

Awal Agustus lalu, The Legal Center for Arab Minority Rights (LCA-MR), sebuah organisasi yang mewa-

kili minoritas Arab-Israel, telah mengajukan petisi ke Mahkamah Agung Israel. Mereka meminta Mahkamah Agung Israel mencabut UU Negari Yahudi.

Petisi LCAMR diserahkan atas nama kepemimpinan politik Arab di Israel. "Dalam dokumen hampir 60 halaman, para pemohon menyerukan Mahkamah Agung Israel membatalkan UU Negara Bangsa Yahudi yang merupakan UU rasis dan bertentangan dengan semua norma hukum internasional," kata LCAMR dalam pernyataannya.

Menurut LCAMR, UU Negara Bangsa Yahudi, -ang mendefinisikan Israel sebagai tanah air Yahudi telah mendiskreditkan masyarakat Palestina di negara tersebut yang mencapai 20 persen dari total populasi. "UU ini memiliki semua karakteristik apartheid. Ini menjamin karakter etnis-religius Israel sebagai eksklusif Yahudi dan menguasai hak istimewa yang dinikmati warga Yahudi," kata

LCAMR.

yeyen rostiyai







Original Post

Hotman Pertanyakan Sikap Majelis Hakim

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-10-2


Hotman Pertanyakan Sikap Majelis Hakim

SENGKETA SAHAM BFI FINANCE

JAKARTA - Kuasa Hukum PT BFI Finance Indonesia Tbk. Hotman Paris Hutapea mempertanyakan sikap majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menetapkan putusan penundaan.

Hal itu terkait dengan polemik kepemilikan saham PT BFI Finance Indonesia Tbk. sebesar 32,32% oleh PT Aryaputra Teguharta.

Dalam sidang lanjutan gugatan 10 penetapan Menteri Hukum dan HAM terkait dengan perubahan anggaran dasar BFI Finance, Senin (1/10), be-ragendakan mendengarkan keterangan ahli Lintong Oloan Siahaan yang diajukan oleh tergugat 2 intervensi, BFI Finance.

"Kalau pada praktiknya Ketua PTUN mengirimkan pesan ke majelis, sudah menangkanlah penundaan, sikap majelis harusnya bagaimana?" tanya Hotman kepada ahli.

Ahli kemudian menjawab bahwa dia menjunjung tinggi kebebasan dan independensi hakim sehingga pihak manapun tidak boleh memengaruhi hakim, termasuk atasan.

"Bahkan Presiden sekalipun tidak boleh memengaruhi hakim," tuturnya.

Seperti diketahui, dalam rangkaian persidangan sengketa saham BFI Finance tersebut, majelis hakim menjatuhkan penetapan penundaan pada 19 Juli 2018 terhadap Menteri Hukum dan HAM dan PT BFI Finance Indonesia.

Dengan diterbitkannya penetapan penundaan oleh PTUN terkait dengan perkara bernomor register 120/G/2018/ PTUN-Jkt, maka pemberlakuan perubahan anggaran dasar PTBFI yang sebelumnya telah disetujui atau dicatatkan melalui 10 keputusan Menkum HAM secara yuridis telah ditunda.

Konsekuensinya, susunan pemegang

saham dan struktur permodalan PTBFI kembali kepada keadaan sebelum dilakukan pengalihan 32,32% saham dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada PT BFI milik Aryaputra pada 2001.

Adapun, akta terakhir yang disahkan oleh Menkum HAM sebelum terjadi pengalihan saham adalah akta dengan nomor C-12.640.HT.01.04.TH.99 pada 8 Juli 1999 dan akta tersebut menurut putusan PTUN tetap berlaku sampai ada putusan pengadilan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam penjelasannya, ahli mengungkapkan bahwa lembaga peradilan memiliki beberapa kompetensi yang berbeda-beda. Dengan demikian, suatu putusan pengadilan umum perihal pelaksanaan suatu eksekusi tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa ditafsirkan oleh PTUN.

"Kalau memang itu kompetensi peradilan TUN ya itu pengadilan TUN yang menafsirkan. Tapi kalau kompetensi peradilan umum, yang melakukan dan terapkan ada kompetensi peradilan umum," tuturnya.

Penjelasan itu berkaitan dengan putusan peninjauan kembali (PK) Mahkamah Agung yang memenangkan PT Aryaputra Teguharta sebagai pemilik sah sebagian besar saham milik BFI Finance, tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selaku pelaksana eksekusi telah 7 kali menyatakan bahwa putusan tersebut tidak dapat dieksekusi atau nonexecutable.

"Tidak semua putusan yang telah inkmch bisa dieksekusi. Banyak sekali kasus seperti ini. Suatu putusan perdata baru bisa terlaksana secara sempurna jika telah terjadi eksekusi," ungkapnya.

(M. G Noviarizal Fernandez)







Original Post

Kertas Leces Maju Terus

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-10-2


Kertas Leces Maju Terus

RESMI BERSTATUS PAILIT

JAKARTA - PT Kertas Leces (Persero) akan mengajukan

peninjauan kembali atas putusan pailit yang dibacakan

oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya pada

25 September lalu.

Yanuarius Viodeogo Yanuarlus.vicxleoqo@bisnls.com

Pit. Direktur Utama Kertas Leces Syarif Hidayat mengatakan bahwa pihaknya sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Niaga Surabaya tersebut, sehingga akan mengambil sikap peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

"Kami akan PK [Peninjauan Kembali], bukan kasasi. Karena peluang hukum kasasi sudah tertutup, jadi PK," ujarnya kepada Bisnis, Senin (1/10).

Menurut dia, ada sejumlah pertimbangan, yang mendasari keberatan perseroan terhadap putusan pengadilan tersebut. Pertama, dia merujuk pada kasus serupa di mana perusahaan milik negara tidak bisa dipailitkan oleh pemohon yang bukan Kementerian Keuangan.

"Ada empat kasus serupa yang mana perusahaan milik negara hanya boleh dimohonkan pailit oleh Kementerian Keuangan," kata Syarif.

Pertimbangan kedua, lanjutnya, permohonan homologasi seharusnya tidak dikabulkan karena perusahaan sedang melakukan restrukturisasi utang internal. Ketiga, imbuhnya, dari restrukturisasi utang itu, perusahaan sudah menggenggam investor yang akan menyuntikkan dananya ke Kertas Leces.

"Saya belum bisa menyebutkan identitas investornya, tetapi investor ini sudah letter of interest dan proof of fund [syarat menyediakan bukti uang] sekian. Sudah bikin kesepakatan juga kepada kami. Sudah pasti," tuturnya.

Pertimbangan temkhir sebagai keberatan yang disertakan dalam memori PK nantinya, kata Syarif, karena karyawan yang jumlahnya hingga 1.500 orang masih menginginkan agar Kertas Leces tetap beroperasi kembali, bukan dipailitkan.

"Oleh karena itu, kami mengharapkan ada upaya perlindungan dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kepolisian supaya sebelum ada putusan sah PK [Peninjauan Kembali], kurator tidak boleh melakukan eksekusi aset," kata dia.

SISIR ASET

Sementara itu, tim kurator Kertas Leces Febri Arisandi mengatakan bahwa pihaknya segera menyisir aset perusahaan itu setelah berstatus pailit.

"Kalau dari pihak mereka kasasi, kami tetap melaksanakan tugas sesuai Pasal 16 UU Kepailitan dan PKPU [Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang]," kata Febri kepada Bisnis.

Menurut dia, undang-undang tersebut juga memperbolehkan langkah para kurator untuk memberikan aset yang telah terkumpul kepada para kreditur yang terverfikasi sah memiliki tagihan piutang.

Namun demikian, lanjutnya, hingga saat ini belum ada kreditur yang mendaftarkan tagihannya terhadap Kertas Leces.

Kertas Leces resmi berstatus pailit setelah Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya mengabulkan permohonan pembatalan homologasi perdamaian oleh 15 karyawan perusahaan milik negara pembuat kertas itu.

Putusan pembatalan homologasi dengan perkara No. 01/Pdt.Sus.Pembatalan Pembayaran/18/PN.Niaga.Sby itu dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada 25 September 2018.

Eko Novriansyah Putra, kuasa hukum 15 karyawan Kertas Leces yang memohon-kan pembatalan homologasi perdamaian, mengatakan bahwa status pailit terhadap

perusahaan yang berlokasi di Probolinggo, Jawa Timur, itu sudah tepat karena tidak menjalankan kewajibannya memenuhi hak karyawannya.

"Keputusan pailit ini adalah tamparan bagi pemerintah khususnya Kementerian BUMN. Kenapa sudah bertahun-tahun masalah hak karyawan tidak terbayar," kata Eko.

Menurut dia, sebelum mengajukan permohonan pembatalan homologasi perdamaian, kliennya telah mengingatkan berkali-kali kepada pemerintah hingga melakukan aksi demonstrasi supaya pemerintah turun tangan menyelesaikan kewajiban perusahaan sesuai dengan kesepakatan bersama perdamaian antara kreditur dan debitur saat proses PKPU berlangsung pada 18 Mei 2015.

"Satu sen rupiah pun tidak ada pembayaran kepada klien kami, baik itu gaji terutang dan pesangon. Masih ada total Rp300 miliar hak karyawan lainnya yang belum terbayarkan," klaim pengacara dari kantor hukum ENP ini.

Eko mengatakan, kliennya memegang tagihan sebesar Rp 15,8 miliar berasal dari gaji dan pesangon.

Dari berkas putusan homologasi perdamaian yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung dengan perkara No. 05/PKPU/2014/ PN.Niaga.Sby menyatakan, perjanjian perdamaian pada 18 Mei 2015 antara termohon Kertas Leces dan para kreditur adalah sah. Pengadilan memerintahkan pula kepada para pihak, termasuk termohon untuk melaksanakan isi perjanjian perdamaian.

Keputusan itu berawal dari pemungutan suara oleh 14 kreditur dari 22 kreditur yang terdiri dari 10 kreditur mewakili 80,7% dari seluruh tagihan kreditur konkuren dan 4 kreditur separatis menyetujui rencana perdamaian PKPU yang diajukan oleh Kertas Leces pada 4 Mei 2015.

Kertas Leces dalam proposal perdamaiannya menyanggupi akan merestrukturisasi utangnya senilai Rp2,12 triliun dari total tagihan yang berasal dari 431 kreditur.

Nilai itu terdiri dari Rp747,86 miliar dipegang kreditur preferen dengan grace period pembayaran selama 5 tahun dan waktu pembayaran 45 tahun. Sementara itu, sebanyak Rpl,15 triliun milik kreditur separatis dan Rp222,73 miliar milik kreditur konkuren.

Yanuarius Viodeogo







Original Post

Posisi Eddy Sindoro Mulai Terdeteksi

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 12
2018-10-2


Posisi Eddy Sindoro Mulai Terdeteksi

SUAP KASUS PENINJAUAN KEMBALI

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi mengendus keberadaan Eddy Sindoro, tersangka kasus memberi hadiah atau janji terkait pengajuan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Eddy Sindoro menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena melakukan suap terkait dengan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) di PN Jakarta Pusat melalui panitera Edy Nasution. Salah satu petinggi di Lippo Group itu ditetapkan sebagai tersangka pada 23 Desember 2016.

"Memang ada informasi yang kami terima mengenai seseorang yang diduga mengetahui keberadaan Eddy di luar negeri dan juga memiliki peran untuk membantu," ujar Juru bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (28/9).

Sejauh ini, komisi antirasuah itu masih mendalami informasi tersebut, termasuk menyimpan identitas pemberi info. "Karena proses pemeriksaan masih perlu dilakukan," katanya.

Dalam pengembangan kasus itu, KPK juga telah melarang dua orang yakni Dina Soraya dan seorang pengacara bernama Lucas untuk bepergian ke luar negeri untuk jangka waktu 6 bulan ke depan sejak 18 September 2018.

Bahkan, pada Senin (1/10), KPK resmi menetapkan Lucas sebagai tersangka dengan dugaan menghalang-halangi proses penyelidikan.

Komisioner KPK Saut Situmorang menyatakan pihaknya sudah mengingatkan sejumlah pihak untuk kooperatif dalam pemeriksaan kasus suap panitera di PN Jakpus.

Febri Diansyah menyebutkan kedua orang itu dicegah bepergian ke luar negeri untuk kepentingan pemeriksaan

dan proses penyelidikan.

"Pencegahan keluar negeri dilakukan untuk kepentingan proses penyidikan, sehingga jika dibutuhkan pemeriksaan saksi tidak berada di luar negeri. KPK mengingatkan agar para saksi bersikap kooperatif jika nanti dipanggil penyidik dalam proses pemeriksaan," katanya.

Bahkan, dia menjelaskan KPK perlu mendalami apa yang diketahui dan bagaimana peran saksi dalam terkait dengan keberadaan Eddy Sindoro di luar negeri.

"Jika ada upaya-upaya untuk membantu proses pelarian tersangka, hal tersebut memiliki risiko pidana, yaitu obstruction of justice sebagaimana diatur di Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor."

Selain di Grup lippo, Eddy Sindoro juga pernah menjadi petinggi di PT Paramount Enterprise International, perusahaan pengembang properti.

Atas perbuatannya, Eddy Sindoro disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dalam UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Selain Eddy, KPK sebelumnya sudah menetapkan Doddy Aryanto Supeno sebagai tersangka dalam kasus penyuapan tersebut. Dalam prospektus PT Lippo Karawaci Tbk. tahun 2004, Doddy Ariyanto Supeno tercatat sebagai Direktur PT Kreasi Dunia Keluarga.

Pada rapat pemegang saham pada 10 Mei 2004, perusahaan menunjuk Herman Latief sebagai Presiden Komisaris PT Kreasi Dunia Keluarga, Komisaris FX Rudy Budiman, Presdir Yuke E. Susiloputro, dan Direktur Doddy

Aryanto Supeno,

( ahmad Fauzan)







Original Post

Lucas ditahan KPK

Media Online Antara
2018-10-02


Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Lucas, pengacara yang menjadi tersangka kasus menghalangi penyidikan perkara suap pengajuan Peninjauan Kembali (PK) pada PN Jakarta Pusat dengan tersangka Eddy Sindoro.

"Ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di Kavling K4 (di belakang gedung Merah Putih KPK Jakarta)," kata Juru Bicara KPK saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa dini hari.

Usai diperiksa KPK sekitar 11 jam, Lucas mengaku tidak tahu menahu atas kasus yang menjeratnya tersebut.

"Saya terus terang jujur proses penyidikan dan pemeriksaan dari KPK, saya jujur bahwa saya tidak tahu," ucap Lucas.

Ia pun membantah terlibat membantu tersangka Eddy Sindoro yang merupakan petinggi Lippo Group itu kabur ke luar negeri.

"Apa yang dituduhkan pada saya bahwa menghalangi penyidikan dalam arti seolah-olah diduga membantu Eddy Sindoro bisa lolos dari Malaysia, keluar Indonesia saya juga tidak tahu," kata Lucas yang telah mengenakan rompi jingga tahanan KPK itu.

Ia juga mengaku tidak ditunjukkan bukti bahwa dirinya terlibat membantu Eddy Sindoro ke luar negeri.

"Sampai saat ini, saya juga tidak ditunjukkan bukti bahwa saya ada hal seperti itu," ucap Lucas.

Saat dikonfirmasi apakah akan mengajukan praperadilan, ia hanya mengatakan bahwa segala upaya akan dilakukan.

"Segala upaya hukum akan kami lakukan," ujar dia.

Lucas diduga telah menghindarkan tersangka Eddy Sindoro ketika yang bersangkutan ditangkap oleh otoritas Malaysia dan kemudian dideportasi kembali ke Indonesia.

Ia diduga berperan untuk tidak memasukkan tersangka Eddy Sindoro ke wilayah yurisdiksi Indonesia, melainkan dikeluarkan kembali ke luar negeri.

Atas perbuatannya, Lucas disangkakan melanggar Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubaj dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam kasus terkait pengajuan PK pada PN Jakpus itu, KPK telah menetapkan tiga tersangka. Dua diantaranya telah divonis bersalah dan menjalani hukuman sesuai putusan Majelis Hakim masing-masing panitera sekretaris PN Jakpus Edy Nasution dan perantara suap Dody Arianto Supeno.

Sementara untuk tersangka Eddy Sindoro masih dalam proses penyidikan. KPK pun mengimbau agar yang bersangkutan bersikap kooperatif dengan proses hukum dan segera menyerahkan diri ke KPK.

Eddy Sindoro diketahui sejak April 2016 sudah tidak lagi berada di Indonesia.

KPK sudah menetapkan Eddy Sindoro sebagai tersangka sejak November 2016 lalu. Eddy diduga memberikan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait pengurusan perkara di Pengadilan Jakarta Pusat (PN Jakpus) terkait dengan permohonan bantuan pengajuan Peninjauan Kemabali di PN Jakpus.

Atas perbuatannya tersebut, Eddy Sindoro disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam putusan Edy Nasution, disebutkan bahwa uang 50 ribu dolar AS untuk pengurusan Peninjauan Kembali (PK) PT Across Asia Limited (AAL) yang diputus pailit oleh mahkamah agung melawan PT First Media. Edy pun menerima uang dari salah satu kuasa hukum yang baru dari Law Firm Cakra Co, yaitu Austriadhy 50 ribu dolar AS yang terbungkus dalam amplop warna coklat

Eddy Sindoro pernah bertemu dengan mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi menanyakan kenapa berkas perkara belum dikirimkan dan Nurhadi sempat menelepon Edy Nasution untuk mempercepat pengiriman berkas perkara PK namun Nurhadi mengatakan itu dalam rangka pengawasan.

Edy Nasution juga mengakui menerima 50 ribu AS dari Dody dimana uang tersebut ada kaitannya dengan pengurusan dengan perkara Lippo.

KPK hingga saat ini juga masih melakukan penyelidikan terhadap Nurhadi.

Pewarta: Benardy FerdiansyahEditor: Sri MuryonoCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/753839/lucas-ditahan-kpk




Original Post

Advokat Lucas Tersangka Ditahan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2018-10-2


Advokat Lucas Tersangka Ditahan

DIANGGAP RINTANGI PENYIDIKAN SEORANG TERSANGKA

DIPERIKSA sebagai saksi kemarin, advokat Lucas langsung ditetapkan sebagai tersangka. Diperiksa sampai ganti hari, dia langsung ditahan KPK.

KPK menyebut Lucas merintangi penyidikan kasus Eddy Sindoro, tersangka kasus suap kepada mantan Panitera PN Jakpus, Edy Nasution.

Penetapan tersangka Lucas diumumkan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam jumpa pers di gedung KPK, semalam, pukul 20.45 WIB. "KPK meningkatkan status penanganan perkara ini ke penyidikan sejalan dengan

penetapan LCS sebagai tersangka," ujar Saut. "KPK menemukan bukti permulaan yang cukup."

Lucas disebut mencegah, merintangi, dan menggagalkan proses penyidikan kasus suap-nya Eddy Sindoro. Saut merinci. Eddy pernah ditangkap otoritas Malaysia Dia hendak dideportasi alias dipulangkan ke Indonesia.

Namun, Lucas mengirimnya kembali ke luar negeri setelah Eddy tiba di Jakarta. "LCS mengirim ESI ke suatu negara ASEAN untuk keluar dari Indonesia lagi setelah mendarat.

Pokoknya dia (ESI) nyampe Jakarta diatur-atur. Dia (ESI) terbang lagi," beber Saut. Sayang, dia tak merinci negara ASEAN yang dituju ESI.

Atas perbuatannya, Lucas dikenakan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, KPK sudah mengendus bahwa Lucas mengetahui posisi ESI. Komisi pimpinan Agus Rahardjo cs ini pun mencegahnya keluar negeri selama 6 bulan sejak 18 September lalu. Pencegahan yang dimintakan KPK kepada Dirjen Imigrasi dilakukan agar ketika diperiksa, dia tidak berada di luar negeri.

KPK juga mengultimatum ESI menyerahkan diri dan menjalani proses hukum yang menjeratnya. "Terhadap ESI, kami imbau kembali agar bersikap kooperatif dengan proses hukum dan segera menyerahkan diri ke KPK," imbau Saut.

KPK pun akan segera memasukkan nama ESI dalam daftar red notice. Prosedur permintaan red notice itu nantinya akan diajukan Polri kepada Interpol berdasarkan rekomendasi KPK. Usai red notice terbit, selanjutnya Interpol akan memberikan informasi kepada semua negara anggota bahwa Eddy diinginkan oleh Indonesia berdasarkan surat perintah penahanan. "Soal red notice harus segera ditetapkan," tegasnya. "Kalau perlu besok lah, saya perlu cek dia nggak masuk apa belum dikirim atau apa," seloroh Saut.

Lucas sendiri kemarin menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Seharusnya,

dia diperiksa pada Jumat (28/9) pekan lalu. Namun, mangkir.

Lucas tiba di gedung KPK pukul 1 siang. Namun, tidak ada wartawan yang menyadari kedatangannya. Wartawan mengetahuinya dari Jubir KPK Febri Diansyah.

KPK langsung melakukan penahanan terhadap Lucas setelah selesai diperiksa. Keluar dini hari tadi, pukul 00.10 WIB, Lucas sudah mengenakan rompi tahanan oranye KPK, membalut kemeja lengan panjang warna biru tua. Lucas ditahan setelah menjalani pemeriksaan selama 11 jam.

Dengan raut wajah agak panik, Lucas mengaku tidak tahu apa-apa soal keberadaan Eddy Sindoro. Dia mengaku tak pernah berkomunikasi dengan Eddy.

"Menurut saya apa yang dituduhkan pada saya bahwa saya menghalangi penyidikan dalam arti seolah-olah diduga membantu Eddy Sindoro bisa lolos dari Malaysia, keluar Indonesia? saya juga tidak tahu," ujarnya Berkali-kali dia mengulangi pernyataannya. Dia juga mengaku tidak ditunjukkan bukti. "Tidak ada evidence," tegasnya.

Lucas pun menegaskan bakal mengajukan langkah hukum. Salah satunya, mengajukan gugatan praperadilan. "Segala upaya hukum akan kami lakukan*," tutupnya sembari naik ke mobil tahanan KPK. Lucas ditahan selama 20 hari di rutan belakang Gedung KPK merah putih.

Untuk diketahui, ESI ditetapkan tersangka kasus suap kepada mantan Panitera PN Jakpus, Edy Nasution, akhir 2016. Namun beberapa bulan sebelum ditetapkan tersangka, April 2016 ESI sudah berada di luar negeri. Padahal, pada bulan itu juga, dia sudah dicekal. ESI tiga kali mangkir dari panggilan KPK sebagai saksi, yakni 1 Agustus. 20 Mei, dan 24 Mei 2016, sampai akhirnya ditetapkan tersangka. KPK kesulitan melacaknya.

ESI, disebut KPK mengarahkan anak buahnya memberikan sejumlah uang kepada Edy Nasution. Tujuannya, untuk mengurus perkara-perkara hukum anak-anak perusahaan pada peradilan tingkat pertama hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Peran ESI terkuak setelah KPK melakukan pengembangan OTT terhadap Edy Nasution dan Doddy Ariyanto Supeno, asisten FSI. Keduanya diringkus di areal parkir sebuah hotel di Jakarta Pusat April 2016 setelah terjadi transaksi suap. Saat itu, tim KPK hanya menyita Rp 50 juta. Uang itu, sebut KPK, untuk pengurusan PK PT Across Asia Limited (AAL). Berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung 31 Juli 2013, PT AAL dinyatakan pailit. Atas putusan kasasi tersebut hingga batas waktu 180 hari PT AAL tidak melakukan upaya PK. Namun untuk menjaga kredibilitas PT AAL yang sedang ada perkara di Hong Kong, ESI pada pertengahan Februari 2016 diduga

memberikan perintah pengajuan PK meski waktunya sudah lewat

Dalam persidangan terkuak, Edy Na-. sution menerima uang suap lebih dari itu. Selain Rp 50 juta, dia disebut menerima 50 ribu dolar AS dan Rp 100 juta.

Edy Nasution divonis 5,5 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider dua bulan kurungan. Sementara Doddy divonis empat tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider tiga bulan kurungan.

Kasus ini juga sempat menyeret Nurhadi Abdurrachman, yang saat itu menjabat Sekretaris MA. Setelah melakukan OTT terhadap Edy Nasution dan Doddy, KPK sempat menggeledah rumah dan kantor Nurhadi. Ditemukan uang Rp 1,7 miliar dan dokumen yang telah disobek-sobek dalam kloset di rumahnya Diajuga sempat dicekal. Namanya beberapa kali disebut dalam persidangan Edy Nasution dan Doddy.

1 Agustus 2016, Nurhadi pensiun dini. Saat bersaksi di persidangan terdakwa Doddy, Nurhadi mengaku sudah kenal lama dengan Eddy Sindoro. Nurhadi dan Eddy merupakan teman semasa SMA tahun 1975. Nurhadi juga membenarkan berita acara pemeriksaan yang dibacakan Jaksa bahwa dia pernah bertemu Eddy pada 2015 dan 2016 sebanyak tiga kali.

Meski demikian, Nurhadi membantah pernah membicarakan kasus dengan Eddy. Terakhir, Nurhadi diperiksa KPK 30 Desember 2016. Setelah itu, kasusnya tidak terdengar kelanjutannya

okt







Original Post

Kepala Diskominfo Jadi Pengepul Duit Kampanye

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-10-2


Kepala Diskominfo Jadi Pengepul Duit Kampanye

Perkara Korupsi Bupati Bandung Barat

KEPALA Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat Ludi menjadi koordinator pengumpulan uang untuk kampanye Maman Sulaiman Sunjaya.

Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat maju menjadi calon wakil bupati (cawabup) pada pilkada 2018. Pasangannya, Elin Suharliah. Elin ingin menggantikan posisi suaminya. Abubakar yang sudah dua periode menjabat Bupati Bandung Barat.

Para pejabat Pemkab Bandung Barat yang dihadirkan di Pengadilan Tipikor Bandung mengaku unman uang untuk keperluan kampanye Elin. Mereka bersaksi dalam sidang perkara korupsi Abubakar.

Asep Hikayat, mantan Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia mengaku mengumpulkan uang buat keperluan Elin dari pemotongan anggaran kegiatan instansinya.

"Untuk 2017. ada pemotongan anggaran (kegiatan) sekitar 20 persen. Sementara di 2018, pemotongan anggaran sebesar 15 persen," sebutnya.

Uang untuk keperluan kampanye Elin dikumpulkan di Weti Lembanawati, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Asep menyetor ke Weti karena diarahkan Adiyoto, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

(Bappeda).

Sebelum ditangkap KPK, Asep telah menyetorkan uang ke Weti mencapai Rp312 juta. Uang itu merupakan akumulasi dari pemotongan anggaran kegiatan di BKD sejak September 2017.

Sementara Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sri S mengaku ikut urunan untuk keperluan kampanye Maman. Pengumpulan dana itu dikoordinir Ludi. Terkumpul Rp250 juta. Uang disetorkan juga ke Weti.

Dalam sidang sebelumnya. Caca. anak buah Weti mengaku pernah disuruh menyerahkan uang untuk kampanye Aa Umbara Sutisna. Ketua DPRD Bandung Barat itu juga ikut pilkada 2018 sebagai calon bupati, la menjadi pemenang pilkada.

Caca mengungkapkan pernah menyerahkan Rp 100 juta kepada Aa Umbara. Kemudian Rp20 juta melalui sopir. Penyerahan Rp75 juta lewat ajudan. Lalu ada pemberian Rp25 juta dan Rp35 juta melalui ajudan Aa Umbara. "Saya diperintahkan Bu Weti untuk serahkan ke Ketua (DPRD),"" akunya.

Dalam perkara ini, Abubakar didakwa melakukan korupsi ketika menjabat Bupati Bandung Barat. Ia memerintahkan pejabat Pemkab Bandung Barat membantu dana kampanye Elin dan Maman.

byu







Original Post

Minta KTP Anak Irwandi Untuk Bikin Surat Kebun

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-10-2


Minta KTP Anak Irwandi Untuk Bikin Surat Kebun

Perkara Suap Gubernur Aceh

Bupati Bener Meriah

MUYASS1R. ajudan Bupati Bener Meriah Ahmadi tiga kali mengantarkan uang untuk Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Totalnya Rp 1.05 miliar.

Uang diserahkan kepada Teuku Fadhilatul Amri, orang kepercayaan Teuku Saiful Bahri. Saiful adalah tim sukses Irwandi sewaktu pemilihan gubernur.

Pertama, Muyassir menyerahkan uang kepada Amri Rpl20 juta. Berikutnya Rp430 juta. Penyerahan pertama dan kedua dilakukan di depan SMEA Lampineung, Kota Banda Aceh. Sedangkan penyerahan terakhir Rp500 juta di Hotel Hermes Palace, Kota Banda Aceh.

Menurut Muyassir. uang untuk Irwandi diperoleh dari Dailami dan Andi Listiandi. Muyassir mengenal Dailami sebagai konsultan. Sedangkan Andi kontraktor rekanan Pemkab Bener Meriah.

Muyassir mengamini pemberian uang itu terkait proyek yang dibiayai Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018. "Namun saya kurang paham detailnya," akunya.

Jaksa KPK lalu menyinggung soal proyek jalan segmen 1 SP.3 Redelong-Pondok Baru-Samar Kilang Rp21,6 miliar, proyek jalan segmen 2 SP.3 Redelong-Pondok Baru-Samar Kilang Rp20 miliar dan proyek jalan SP. Krueng Gekeuh-Bandara Rembele Rpl5

miliar. "Betul. Kurang lebih untuk itu Pak." jawab Muyassir.

Muyassir dihadirkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta sebagai saksi perkara bosnya. Ahmadi didakwa menyuap Irwandi agar mengalokasi DOKA untuk membiayai proyek jalan di Kabupaten Bener Meriah.

Irwandi juga diminta mengatur tender agar proyek itu dikerjakan kontraktor pilihan Ahmadi. Untuk itu, Ahmadi bersedia memberikan fee kepada Irwandi sebesar 10 persen dari nilai proyek.

Muyassir juga mengaku pernah disuruh Ahmadi untuk meminta KTP Teguh Agam Meutuah, anak Irwandi. iTerdakwa (Ahmadi) minta KTP Agam anaknya gubernur untuk dibuatkan sertifikat kebun di Bener Meriah," sebutnya.

Muyassir juga disuruh meminta KTP Hendri Yuzal, staf khusus Irwandi. Keperluan sama untuk pembuatan surat tanah kebun di Bener Meriah. Muyassir tak tahu apakah dokumen tanah kebun itu sudah jadi atau belum.

Dalam perkara ini. Ahmadi didakwa dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 20 juncto Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

BYU







Original Post

2 Kali Dipanggil Tak Nongol, Politisi PBB Kini Diburu KPK

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-10-2


2 Kali Dipanggil Tak Nongol, Politisi PBB Kini Diburu KPK

Kasus Suap Berjamaah DPRD Sumut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasukkan Ferry Suando Tanuray Kaban, mantan anggota DPRD Sumut dalam daftar pencarian orang (DPO).

POLITISI Partai Bulan Bintang (PBB) itu berulang kali tak memenuhi panggilan pemeriksaan kasus penerimaan suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Keberadaan Ferry tak diketahui sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus ini. "KPK meminta bantuan Polri untuk melakukan pencarian dan penangkapan DPQ tersebut .".kata juru bicara KPK Febri Diansyah.

KPK juga mengajukan permohonan bantuan pencarian terhadap anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 itu, ke Interpol. Menurut Febri, surat permohonan sudah dikirim pada 28 September 2018.

Febri mengimbau kepada masyarakat yang mengetahui keberadaan tersangka itu agar menginformasikan kepada kantor kepolisian terdekat atau ke kantor KPK melalui telepon 021-25578300.

Ferry dianggap buron karena telah dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK tanpa alasan. Ia dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada 14 dan 21 Agustus 2018.

Febri mengingatkan pihak yang membantu menyembunyikan atau membantu pelarian tersangka bisa dianggap menghalangi penyidikan. "Sebagaimana Pasal 21 Undang Undang Tipikor bisa kena pidana 3 jingga J 2 ta-j hun penjara,"sebutnya.

Sebelumnya, KPK menangkap anggota DPRD Sumut periode 2019-2014 Muhammad Faisal karena telah dua kali mangkir pemeriksaan. Ketua Fraksi Partai Golkar itu dicokok di rumahnya.

Penangkapan terhadap Faisal dilakukan sehari setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan Faisal, Washington Pane, Arifin Nainggolan dan Syafrida Fitrie.

Faisal cs juga pernah men-

gajukan gugatan praperadilan terhadap KPK ke Pengadilan Negeri Medan. Namun ditolak. Pengadilan Negeri Medan menyatakan tak berwenang mengadili. Alasannya, kantor KPK berada di wilayan hukum Pengadilan Negeri Jakarta.

Penangkapan juga dilakukan terhadap Musdalifah, tersangka kasus sama. Anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 itu disatroni usai resepsi pernikahan putrinya di Tiara Convention Center, Kota Medan. I Ferry, Faisal dan Muzdalifah termasuk dalam 38 anggota dan mantan anggota DPRD Sumut yang ditetapkan sebagai ter- sangka kasus penerimaan suap berjamaah dari Gatot Pujo.

Sejauh ini, KPK telah menahan 22 tersangka. Sedangkan 16 lainnya masih bebas. Febri mengingatkan kepada 16 tersangka agar kooperatif. "Penangkapan ini agar menjadi pelajaran agar (tersangka lainnya) memenuhi panggilan penyidikan dan mengikuti proses hukum," katanya.

Ke-16 tersangka itu adalah

Abu Bakar Tambak, Enda Mora Lubis, M Yusuf Siregar. Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi,Murni Elieser Verawaty Munthe, Dermawan Sembiring, Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Washington Pane, Tunggul Siagian, Fahrul Rozi. Taufan Agung Ginting, dan Ferry Suando Tanuray Kaban. Ke-38 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-

2019 menerima suap dalam bentuk uang ketok palu". Jumlahnya berkisar Rp300 juta hingga Rp350 juta.

Pemberian suap itu agar anggota Dewan memberikan persetujuan Perubahan APBD 2012-2014, pengesahan APBD 2014-2015, persetujuan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan APBD 2013-2014. hingga penolakan penggunaan hak interpelasi atas poligami Gatot pada 2015.

gpg







Original Post

Permintaan Uang Ketok Palu Pengesahan APBD Naik Terus

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-10-2


Permintaan Uang Ketok Palu Pengesahan APBD Naik Terus

MANTAN Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho mengungkap adanya tradisi pemberian uang ketok palu kepada DPRD untuk persetujuan RAPBD.

Hal itu disampaikan Gatot ketika bersaksi di persidangan terdakwa Kamaluddin Harapan, Wakil Ketua DPRD Sumut periode 2009-2014 di Pengadilan Tipikor Jakarta. "Iya ada uang ketok Rp 10 juta per anggota dewan untuk memuluskan APBD 2012." sebut Gatot.

Gatot menuturkan, tradisi pemberian uang ketok palu untuk anggota dewan sudah ada ketika dirinya menjabat Pelaksana Tugas (Pit) Gubernur Sumut

pada 2011.

"Kalau nggak ada uang ketok, tidak selesai (pembahasan) antara Badan Anggaran (DPRD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). APBD tidak akan dibahas-bahas," bebernya.

Nurdin Lubis, mantan Sekretaris Daerah Provinsi Sumut juga membenarkan adanya tradisi uang ketok palu saat bersaksi di persidangan sama.

Pada pertengahan 2012, Pemprov Sumut membahas APBD dengan DPRD. iMuncul keinginan dari kawan-kawan (di DPRD) semacam uang ketok dan itu adalah sebuah tradisi." sebut Nurdin.

Nurdin menuturkan Kamalud-

din pernah dimintai uang ketok palu Rpl.5 miliar. Permintaan itu disampaikan saat ia berkumpul dengan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Sumut di ruang Sekretaris DPRD usai pembahasan APBD.

Nurdin tak langsung mengabulkan permintaan Kamaluddin. "Saya bilang, ya nanti lapor ke Pak Gubernur (Gatot) dulu," katanya.

Menurut Nurdin, Gatot kemudian menyetujui permintaan uang ketok palu karena dianggap sudah tradisi tahunan. Hai yang sama terulang sebelum pengesahan APBD Perubahan 2013. Namun nilai uang ketok yang diminta naik terus. "Naik

Rp 1 miliar. Jadi Rp 25 miliar," ungkapnya.

Sebelum pengesahan APBD tahun 2014, permintaan uang ketok itu naik lagi Rp 13 miliar menjadi Rp3,8 miliar. Gatot keberatan dan meminta uang ketok palu diturunkan.

Setelah negosiasi, diputuskan uang ketok palu sebesar 5 persen dari anggaran yang disahkan Rp 1 triliun. Nominalnya Rp 50 miliar untuk para anggota DPRD.

"Kemudian untuk pengesahan APBD 2015 saya dapat info dari Pak Gubernur awalnya DPRD minta Rp 250 juta (per orang). Tapi diminta Pak Gubernur Rp 150 juta. Kemudian disepakati Rp 200 juta," tutur Nurdin.

Dalam perkara ini Kamaluddin didakwa menerima suap dari Gatot dengan jumlah total Rpl .4 miliar. Uang itu diterima beberapa kali untuk persetujuan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD 2012. persetujuan Perubahan APBD 2013. persetujuan APBD 2014 dan persetujuan APBD 2015.

Gatot memerintahkan Kepala Biro Keuangan Pemprov Sumut Ahmad Fuad Lubis mencairkan uang ketok palu untuk anggota DPRD. Uang lalu diserahkan kepada Sekretaris DPRD Randiman Tarigan. Bendahara Sekretariat DPRD M Alinafiah yang membagi-bagikan kepada anggota dewan.

GPG







Original Post

Kejagung, Cepetan Dong Eksekusi Para Gembong Narkoba!

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 7
2018-10-2


Kejagung, Cepetan Dong Eksekusi Para Gembong Narkoba!

WAKIL Ketua Komisi III DPR Trimedya Pandjaitan menyayangkan sikap lelet Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Peninjauan Kembali (PK) yang boleh berkali-kali. Padahal, akibat putusan itu, eksekusi mati untuk gembong narkoba jadi tertunda-tunda.

Sikap lelet itu, kata Trimedya, bisa membuat Indonesia dianggap lemah oleh bangsa asing dalam menindak bandar narkoba. Makanya, dia menuntut Kejagung segera membuat terobosan. Para terpidana mati kasus narkoba yang sudah berkekuatan hukum tetap harus segera dieksekusi.

"Kalau tidak dilaksanakan (hukuman mati), nanti dianggap negara kita tidak serius. Yang lebih parah, dianggap bahwa mafia-mafia narkoba bisa kendalikan hukum kita. Akhirnya,efek jera tidak ada. Ini yang harus jadi perhatian Jaksa Agung," ucap politisi senior PDIP ini, kemarin.

Sebenarnya, Kejagung sudah tiga kali melakukan eksekusi mati terhadap para bandar narkoba. Eksekusi terakhir dilaksanakan pada Juli 2016 terhadap empat gembong narkoba yakni, Freddy Budiman (Indnesia), Michael Titus ((Nigeria), Humprey Ejike alias Doktor (Nigeria), dan Cajetan Uchena Onyeworo Seek Osmane (Afrika Selatan). Serelah itu.ekskusimati terhenti akibat adanya putusan MK soal PK boleh berkali-kali. Akibat putusan itu, para gembong narkoba yang sudah divonis mati mencoba mengulur-ulur waktu. Caranya, dengan terus-menerus mengajukan PK.

Trimedya sudah berkali-kali menyatakan hal ini kepada Jaksa Agung M Prasetyo. Namun, belum ada solusi jitu dalam menyikapi putusan MK tadi.

"Itu juga yang kami pertanyakan ke Jaksa Agung dalam Rapat Komisi III setahun lalu. Beliau bilang bisa (lakukan eksekusi mati tahap IV). Namun, masih menunggu upaya hukum (dari para gembong narkoba)," katanya.

Dia berharap. Kejagung tidak lagi menunda-nunda eksekusi itu. Meski para bandar itu sedang mengajukan PK, eksekusi harus tetap dilaksanakan. Trimedya pun meminta Kejagung merespons tuntutan Badan Narkotika Nasional (BNN) agar eksekusi mati ini dilakukan sesegera mungkin.

Jika eksekusi tidak segera dilaksanakan, dia khawatir peredaran narkoba semakin parah. Buktinya, dalam dua tahun terakhir, peredaran narkoba semakin marak. Jumlah yang diselundupkan berton-ton. Pengedar juga ternyata bandar yang sedang dipenjara.

"(Eksekusimati) itu kan bagian dari sikap konsistensi Pemerintah dalam memerangi narkoba. Jadi, betul kata BNN itu. Makanya, minggu depan, dalam Rapat Kerja dengan Jaksa Agung, ini akan kami tanyakan lagi," katanya.

Sebelumnya. Kepala BNN Komjen Heru Winarko meminta kepastian waktu pelaksanaan eksekusi mati bagi terpidana kasus narkoba. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir peredaran narkoba lewat Lapas. Berdasarkan catatan BNN, setidaknya ada 91 terpidana mati kasus narkoba yang telah berkekuatan hukum tetap. Dari jumlah itu, dua terpidana masih bisa mengendalikan bisnis haramnya di balik jeruji besi.

"Malah, ada yang baru tiga bulan kami tangkap, main (narkoba) lagi. Sudah hukuman mati, main lagi. Ini (eksekusi mati) yang kita harapkan ada kepastian hukum," ucapnya.

kal







Original Post

BIRD Tidak Ubah Strategi Bisnis

Media Cetak Harian Kontan Halaman 16
2018-10-2


BIRD Tidak Ubah Strategi Bisnis

JAKARTA. Oktober ini, Kementerian Perhubungan akan melakukan uji publik aturan baru mengenai transportasi berbasis sistem aplikasi dalam jaringan. Atman anyar ini disiapkan untuk menggantikan Peraturan Maut eri Perhubungan No. 108/2017 yang sebagian pasalnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

PT Blue Bird Tbk (BIRD) menyatakan selalu mengikuti dan menyesuaikan dengan aturan pemerintah. Amelia Nasution, Marketing Director BIRD menjelaskan, pembatalan sebagian pasal dalam Per-menhub No. 108/2017 tidak menjadi masalah bagi perseroan ini.

Alasannya, aturan tentunya dibuat untuk menciptakan lingkungan persaingan yang sehat agar semua pihak terkait, baik taksi konvensional maupun taksi online tidak saling dirugikan. "Bagi kami di Blue Bild yang penting adalah kejelasan aturan yang memberikan same level of playing field buat semua pelaku bisnis," ujarnya kepada KONTAN, Senin (1/10)

Asal tahu saja, pasal 10 dalam Permenhub 108/2017 yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung terkait juga dari argometer, stiker, dokumen perjalanan, termasuk STNK atas nama badan hukum. "Aturan memberikan koridor yang jelas, apa yang boleh dan tidak boleh. Dengan (aturan) ini akan lebih mudah untuk bersaing dengan sehat," kata Amelia.

Apalagi, saat ini, Blue Bird juga sudah bekerjasama dengan salah satu operator taksi daring dengan hadir di dalam aplikasi mereka. Selain itu, perusahaan juga sudah mulai menggarap pemesanan online melalui My Blue Bird apps.

Itu sebabnya, perubahan regulasi tersebut tidak akan mengubah strategi bisnis BIRD yang harus bersaing ketat dengan keberadaan taksi daring.

Michael Tene, Head of Investor Relation BIRD menambahkan, strategi perusahaan

tidak bergantung terhadap aturan. Pasalnya, peraturan yang ada hanya koridor yang dibuat untuk menciptakan kenyamanan dan keselamatan penumpang. "Pada prinsipnya, apapun regulasinya sebagai perusahaan publik yang bertanggung jawab, kami akan ikuti aturan tersebut," tukasnya. Michael optimistis kinerja usaha perseroan bakal membaik lantaran aturan taksi online yang baru tidak akan jauh berbeda dengan Permenhub No. 108/2017.

Andy Dwijayanto







Original Post

Kasus Kantor Disnak Jabar Kembali Memanas

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 2
2018-10-2


Kasus Kantor Disnak Jabar Kembali Memanas

BANDUNG, (PR).-

Kantor Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Jabar di Jalan Djuanda, diduduki ormas sejak Minggu (30/9/2018). Hingga Senin (1/10/2018), upaya menduduki dan penyegelan terus berlangsung. Akibatnya, para ASN yang hendak memasuki gedung, sempat tertahan di luar.

Upaya menduduki dan penyegelan oleh ahli waris Adikusumah dan ormas itu dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan lanjutan eksekusi pengosongan yang telah dilaksanakan PN Bandung, 2 Juni 2016 silam. Atas hal itu, Pemprov Jabar telah melaporkannya kepada aparat berwajib.

"Kami, melalui biro hukum, tengah menempuh proses hukum dalam mempertahankan aset milik negara itu. Karni sudah mengantongi novum (bukti) baru yang akan dipakai untuk mengajukan peninjauan kembali kedua ke MA. Lalu, kenapa tidak bisa dieksekusi? Karena salah persil. Kronologinya sudah disampaikan ke pihak terkait," kata Sekda Jabar Iwa Karniwa, di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Senin (1/10/2018).

Iwa menegaskan, pemprov adalah pemilik sah bangunan dan lahan Disnak itu berdasarkan kepastian dari BPN. "Sertifikat juga atas nama pemprov. Jadi, tetap kami pertahankan. Kami sudah lapor ke Pak Kapolda, Pak Gubernur juga sudah kirim surat. Seandainya ada oknum aparat, sudah kami laporkan ke TNI. Intinya kami tetap mempertahankan aset negara," kata Iwa.

Sementara itu, salah satu anggota tim kuasa hukum ahli waris Adikusumah, Ucok Rolando, belum bisa berkomentar banyak perihal tersebut. "Kami akan bicarakan dahulu dengan tim dan ahli waris," ujarnya kepada wartawan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jabar Dewi Sartika mengabarkan, lima karyawannya yang sedang bertugas piket pengamanan aset, tertahan di dalam gedung akibat upaya intimidasi dan pengambilalihan secara ilegal. Intimidasi telah berlangsung beberapa hari terakhir sehingga karyawan merasa terancam dan pelayanan kepada warga terganggu.

Asisten Daerah Bidang Administrasi Setda Provinsi Jabar Koes-mayadi Tatang Padmadinata menegaskan, upaya penyegelan sepihak itu ilegal dan melanggar hukum. "Merujuk Pasal 60 UU Nomor 2/1986 tentang Peradilan Umum juncto Pasal 54 (2) UU Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berwenang melakukan eksekusi pengosongan ialah ketua pengadilan negeri, bukan ormas atau orang perseorangan," ucapnya.

(Novianti Nurulliah/ Yedi Supriadi)







Original Post

Sekda Kabupaten Tasikmalaya Diperiksa

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 4
2018-10-2


Sekda Kabupaten Tasikmalaya Diperiksa

BANDUNG Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar dikabarkan memeriksa Sekda Kabupaten Tasikmalaya Abdul Kodir sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah APBD 2017 senilai Rp 141 miliar. Pemeriksaan berlangsung tertutup di Ditreskrimsus Polda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Senin (1/10/2018). Terkait hal tersebut. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar Komisaris Besar Samudi enggan memberi konfirmasinya kepada "PR". Hingga pukul 21.00, Samudi tak mau membeberkan terkait pemeriksaan terhadap orang nomor 3 di Kabupaten Tasikmalaya itu. Berdasarkan data yang diperoleh, Kodir diperiksa terkait adanya temuan tentang pemotongan dana dari penerima hibah untuk 21 yayasan senilai Rp 3.4 miliar. Mengenai kerugian negara, polisi masih menunggu hasil audit dari BPKP.

(JP)







Original Post

KPK Usut Soal Keterangan Palsu

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 4
2018-10-2


KPK Usut Soal Keterangan Palsu

Atas Pernyataan Kasi PUPR KBB Anugerah dan Erni (Staf) dalam Kasus Abubakar

BANDUNG, (PR).-

Kasi PUPR Kabupaten Bandung Barat

Anugerah dan stafnya Erni Susanti,

diduga kuat memberikan keterangan

palsu dalam persidangan kasus suap

yang menjerat mantan Bupati

Bandung Barat Abubakar dan tiga

kepala SKPD di Bandung Barat.

Jaksa dari KPK telah mengirimkan

surat rekomendasi ke pimpinan

terkait hal itu.

"Surat usulannya sudah disampaikan ke pimpinan. Kami masih tunggu hasilnya," kata jaksa dari KPK Budi Nugraha, kepada wartawan seusai persidangan, Senin (1/10/2018), di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata.

Seperti diketahui, Anugerah dan Erni tak mengakui bahwa mereka

menyetorkan sejumlah uang untuk kepentingan Pilkada KBB 2018 dan Abubakar. Padahal, di persidangan, keterangan keduanya terbantahkan setelah dikonfrontasi dengan keterangan saksi lain.

Jaksa pun mendatangkan saksi ahli dari ITB ke persidangan untuk memaparkan hasil analisis rekaman suara hasil penyadapan. Kesimpulannya, suara rekaman itu identik dengan suara Anugerah dan Erni.

Sementara itu, dalam persidangan lanjutan kasus suap pada Senin kemarin, terungkap bahwa Kadiskom-info Ludi sempat menjadi koordinator pengumpulan dana untuk mantan Sekda KBB Maman S Sunjaya. Namun, uang yang terkumpul dikembalikan lagi oleh Maman. Sidang kemarin menghadirkan terdakwa Abubakar, Weti Lembanawati (mantan Kadisperindag KBB), dan Adiyo-to (mantan Kepala Bappeda).

Sidang kemarin berisi agenda kesaksian dengan menghadirkan enam saksi ( yakni mantan Kepala BKD KBB

Asep Hikayat (divonis 5 tahun), Kabid Bapelitbangda Yusep, Kadisdik Imam Santoso, Kadinkes Hernawan Wijayanto, Kadisbudpar Sri S, dan Kasubag Program Bapelitbangda Pra-setiyo. Dalam sidang yang dipimpin Fuad Muhammadi, tim jaksa KPK bertanya soal uang urunan yang diberikan Weti dan Adiyoto kepada terdakwa Abubakar.

Semua saksi mengakui memberikan uang sumbangan untuk kepentingan pilkada istri Abubakar yang dikoordinasi oleh Weti Lembanawati dan Adiyoto. Hal itu diungkapkan terpidana Asep Hikayat.

Asep menuturkan, dia mulai menyetorkan urunan atau bancakan untuk kepentingan pilkada dan Abuba-bar pada September 2017. Dana sumbangan berasal dari pemotongan* APBD di SKPD yang dipimpinnya, yakni BKPSDM. "Untuk tahun 2017, ada pemotongan anggaran sebesar 20 persen. Sementara itu tahun 2018, pemotongan anggaran 15 persen," kata Asep.

Asep mengaku, Adiyoto-lah yang memintanya menyumbang. Apalagi, setiap para kadis dikumpulkan, Abubakar selalau mengutarakan niat istrinya untuk ikut Pilkada KBB.

Sebelum kena OTT KPK, Asep Hikayat sudah menyetorkan uang Rp 312 juta. Semua disetorkan secara bertahap kepada Weti Lembanawati atas perintah Adiyoto.

Sementara itu, Sri S (Kadis Budpar KBB) mengaku sempat ikut menyetorkan uang untuk Maman S Sunjaya yang dikoordinasi oleh Kadiskominfo Ludi Awaludin dan diserahkan ke Weti. Totalnya Rp 250 juta. Tapi, uang itu ditolak Pak Maman dan dikembalikan lagi," katanya.

Jaksa KPK, Feby menyatakan keheranannya atas sikap para kadis yang menuruti perintah Weti dan Adiyoto untuk menyetorkan uang. Sebagian para kadis menuturkan, hal itu dilakukan sebagai bentuk loyalitas kepada pimpinan (Abubakar). Ada juga yang mengaku ingin bisa nyaman bekerja.

(Yedi Supriadi)







Original Post

MA Ingatkan Hakim Tingkatkan Kualitas

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-10-2


MA Ingatkan Hakim Tingkatkan Kualitas

NERACA

Sampit, Kalteng - Mahkamah Agung (MA) mengingatkan seluruh hakim untuk terus

meningkatkan kualitas, yang tergambar pada kualitas putusan setiap perkara. Penyelenggaraan persidangan itu penting, tapi yang lebih penting lagi adalah kualitas putusan. Mahkota hakim ada pada putusannya.

"Hakim harus memenuhi rasa keadilan yang diwujudkan dalam p utusan - nya," kata Direktur Jenderal Badan Peradilan ll-

mum Mahkamah Agung Republik Indonesia, H Herri Swantoro di Sampit, dikutip dari Antara, kemarin.

Seorang hakim mempunyai tugas sangat penting dalam penyelenggaraan peradilan yang kredibel dan membawa marwah. Sumber daya manusia hakim, terlebih hakim muda, akan sangat berpengaruh terhadap cara mengambil kesimpulan dan menjatuhkan putusan dalam setiap perkara yang ditangani.

Saat peresmian renovasi gedung kantor Pengadilan Negeri Sampit, Herri mengingatkan bahwa pengadilan merupakan rumah bagi pencari keadilan. Untuk itu seluruh jajaran Pengadilan Negeri dituntut memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, mulai dari fasilitas mencukupi dan nyaman, hingga sumber

daya manusia yang harus bisa memberikan pelayanan terbaik.

Seorang hakim harus ramah. Keramahan itu juga ditunjukkan dengan memberikan rasa keadilan kepada siapapun yang berperkara. Caranya, yaitu menjatuhkan putusan terbaik setelah mempertimbangkan berbagai masukan dan kondisi yang terjadi, serta tetap berpegang teguh pada aturan hukum.

"Ketua dan wakil ketua pengadilan harus memberi teladan dan mengarahkan hakim muda. Hakim muda juga harus bersemangat karena kemampuan dan prestasi yang dicapai akan membawa dampak bagus bagi pengembangan karier hakim," ujar Herri.

Saat ini peningkatan kualitas sumber daya manusia hakim terus dilakukan. Secara internal, ha-

kim senior diharapkan membina hakim-hakim muda agar mereka mampu meningkatkan diri dan menjatuhkan vonis yang terbaik dalam setiap perkara yang ditangani.

Herri juga meminta masyarakat turut mengawasi kinerja dan tindakan para hakim. Mahkamah Agung sangat terbuka terhadap masukan dari masyarakat dan akan di tindaklanjuti."Kalau ada pelayanan keadilan di sini kurang bagus atau ada penyimpangan, mohon sampaikan kepada kami. Tanpa ada perbaikan seperti itu dari pihak lain, maka sulit bagi kami untuk mencapai peningkatan," kata Herri.

Mahkamah Agung a-kan tegas terhadap hakim yang melanggar aturan. Sanksi tegas akan diberikan sesuai aturan yang ditetapkan dalam aturan.

ant







Original Post

KPK Tersangka Suap DPRD Sumut Masuk Dalam DPO

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-10-2


KPK Tersangka Suap DPRD Sumut Masuk Dalam DPO

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memasukkan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Ferry Suando Tanuray Kaban (FST), tersangka suap terkait fungsi dan kewenangan selaku anggota DPRD Sumut.

NERACA

"KPK telah mengirimkan surat pada Kapolri Up. SES NCB-Interpol Indonesia tertanggal 28 September 2018 tentang DPO atas namaFerrySuandoTanuray Kaban," kata luru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (1/10).

Sebelumnya, kata Febri, dal amduakali pemanggilan oleh KPK, Ferry tidak hadir tanpa keterangan, yaitu pada 14 dan 21 Agustus 20-18."KPK meminta bantuan Polri untuk melakukan pencarian dan penangkapan DPO tersebut," ucap Febri.

Selain itu, lanjut Febri, pada masyarakat yang Yne-ngetahui keberadaan tersangka harap segera memberitahukan pada kantor Kepolisian terdekat atau menginformasikan ke kantor KPK melalui nomor telepon 021-25578300.

KPK mengingatkan juga agar tidak ada pihak-pihak yang menyembunyikan atau membantu persembunyian tersangka karena hal tersebut dapat diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 21UU Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman 3 sampai 12 tahun penjara."KPK juga memperingatkan pada anggota DPRD Sumut lain dalam kasus ini agar memenuhi panggilan penyidik dan tidak menggunakan alasan yang dicari-cari untuk tidak datang," kata Febri.

Sebelumnya, KPK juga

telah menangkap dua tersangka dalam kasus itu yang tidak hadir memenuhi panggilan penyidik.

Dari 38 orang tersangka yang diproses dalam kasus tersebut, terhadap 22 orang baik mantan maupun anggota DPRD Sumut telah ditahan KPK antara lain Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslyndalarpaung, Fadly Nurzal, Sonny Firdaus, Muslim Simbolon, Helmiati, Mustofawiyah, Tiaisah Ritonga, Arifm Nainggolan, Elezaro Duha, Tahan Manahan Pangabuan, dan Passi-ruddin Daulay..

Selanjutnya, Biller Pasaribu, John Hugo Silalahi, Richard EddvMarsaut, Syafrida Fitrie, Restu Kurniawan Sarumaha, Musda-lifah, Rahmianna Delima Pulungan, Abdul Hasan Maturidi, dan M faisal.

Sebeluml ya, KPK pada 3 April 2018 lah mengumumkan 38 aggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait fungsi dan cewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/M2014-2019. 38 anggota. ("PRD Sumut 2009-2014 dan atau 2014-2019 tersehu diduga menerima hadiah atau janji dari mantan jubernur Sumatera Utara Gatot Puji Nugroho.

Pertama, terkait dengan persetujumi laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tah|un Anggaran 20-

12-2014 oleh DPRD Provinsi Sumut Kedua, persetujuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumut. Ketiga terkait pengesahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 20-14 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumut. Terakhir, terkait penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015.

KPK mendapatkan fakta-fakta yangdidukungden-gan alat bukti berupa kete-

rangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa 38 tersangka itu diduga menerima "fee" masing-masing antara Rp300 sampai Rp350 juta dari Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut.

Sebelumnya, KPK menyita uang Rp200 juta dari salah satu tersangka kasus suap kepada DPRD Sumatera Utara (Sumut) periode 2009-2014 dan 2014-2O19."Penyidik menyita uang sebesar Rp200 juta dari salah satu tersangka ang-

gota DPRD Sumut," kata Febri di gedung KPK, Jakarta.

Selain itu dalam penyidikan kasus itu, KPK pada Selasa memeriksa enam orang, baik tersangka anggota DPRD Sumut maupun saksi lainnya. Enam saksi itu antara lain mantan anggota DPRD Sumut 2009-2014 Sopar Siburian diperiksa untuk dua tersangka masing-masing Rijal Sirait dan Analisman Zalukhu. Selanjutnya empat mantan anggota DPRD Sumut 2009-2014 masing-masing Roos-lynda Marpaung, Rijal Sirait,

dan Fadly Nurzal serta satu anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan 2014-2019 Rinawati Sianturi."Penyidik masih terus mendalami terkait penerimaan-peneri-maan oleh para tersangka," ungkap Febri.

Atas perbuatannya, 38 tersangka tersebut disang-kakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pi Jll (/UNo 31 tahun 1999 sebagaimana diubah denga. UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

ant







Original Post

Aset Koperasi Pandawa Belum Beralih ke Kurator

Media Cetak Harian Kontan Halaman 21
2018-10-2


Aset Koperasi Pandawa Belum Beralih ke Kurator

JAKARTA. Kurator Kepailitan Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group dan Nuryanto menyatakan belum terjadi peralihan aset yang disita Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok ke kurator. Padahal, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (PN Jakpus) telah mengabulkan gugatan kurator atas aset tersebut sejak dua pekan lalu.

"Belum ada, saat ini masih ada di Kejaksaan, untuk tindak lanjut yang akan dilakukan kurator, kami belum bisa beritahu banyak," kata salah satu kurator Pandawa Muhammad Denni saat dihubungi KONTAN, Senin (1/10).

Tim kurator belum mengetahui apakah Kejari Depok mengajukan upaya kasasi atau tidak guna mengetahui putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap atau belum. Aset yang disita Kejari Depok ini sendiri diantaranya 65 unit mobil, 28 unit motor, 87 bidang tanah dan bangunan.

Anggar Septiadi







Original Post

Mengawal Penyelesaian Reklamasi

Media Cetak Harian Kontan Halaman 23
2018-10-2


Mengawal Penyelesaian Reklamasi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya mencabut izin 13 pulau reklamasi. Masyarakat tentu masih mengingat isu reklamasi merupakan janji politik dan sudah dilaksanakan lewat keputusan gubernur dan surat gubernur. Kini yang menjadi persoalan adalah kepastian hukum terhadap nasib kelanjutan investasi dari proyek yang sudah dimulai sejak Orde Baru. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) pada tahun 1995, reklamasi masuk dalam proyek strategis nasional sehingga terbit Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 dan di level operasional provinsi lewat Perda DKI Nomor 8 Tahun 1995.

Perdebatan mengenai kelayakan reklamasi ini telah diputus oleh Mahkamah Agung (MA) hingga tingkat Peninjauan Kembali, melalui putusan nomor 12/PK/ TUN/2011 MA menyatakan, reklamasi sah, legal dan tidak melanggar kaidah lingkungan sehingga reklamasi dapat dilanjutkan pembangunannya. Secara hukum reklamasi seharusnya sah mengingat telah diuji dan diputuskan oleh pengadilan hingga tingkat tertinggi. Dan secara tata hukum sudah tidak ada upaya yang dapat dilakukan melalui peradilan imtuk membatalkan reklamasi.

Artinya jika reklamasi hendak dibatalkan, harus mengganti norma hukumnya. Sehingga membatalkan kegiatan reklamasi hanya melalui keputusan gubernur dan surat gubernur secara hukum dapat dikatakan tidak serta merta dapat membatalkan kegiatan reklamasi. Persoalannya kegiatan reklamasi hanya dibatalkan melalui keputusan gubernur dan surat gubernur yang hanya berdampak pada subjek, tapi tidak pada objek yaitu kegiatan reklamasi.

Berdampak pada subjek, artinya hanya membatalkan subjek penerima manfaat kegiatan reklamasi tapi bukan membatalkan kegiatan reklamasi sebagai objek. Jika hendak membatalkan subjek, harus dilakukan dengan perubahan norma hukum, dalam hal ini melalui peraturan perundang-undangan yang membatalkan objek keputusan tata usaha negara, yakni kegiatan reklamasi. Penuntasan penyelesaian reklamasi ini perlu dikawal mengingat jika hanya dibatalkan subjeknya, artinya masih dimungkinkan pihak lain melakukan reklamasi, yang bertentangan dengan semangat mengakhiri reklamasi di Jakarta.

Persoalan reklamasi ini harus diselesaikan melalui penyempurnaan norma hukum, mengingat

pada awalnya reklamasi lahir melalui peraturan perundang-undangan yang merupakan ranah legislatif. Jika dipahami secara komprehensif kegiatan reklamasi di pantai Jakarta ini melibatkan keputusan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pasca ditetapkan sebagai proyek strategis nasional tahun 1995 dan terbitnya Kepres terkait reklamasi di Jakarta disetujui dan dilegalkan melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat serta dikuatkan melalui putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung sehingga secara tata hukum guna mengakhirinya tidak cukup hanya dengan keputusan setingkat gubernur saja.

Setelah melakukan kajian dan sampai pada kesimpulan bahwa reklamasi di Jakarta tidak diperlukan , maka Gubernur DKI harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan DPR/DPRD selaku unsur legislatif terkait reorientasi dan penyelesaian kegiatan reklamasi. Jika disetujui maka kegiatan reklamasi akan dibatalkan melalui p e raturan perun dang-un dan gan. Tahapan inilah yang harus ditempuh Pemprov DKI Jakarta dalam menuntaskan persoalan reklamasi di teluk Jakarta.

Jika langkah pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya berhenti sampai pada keputusan gubernur

dan surat gubernur imtuk membatalkan hak subjek pengelolaan area reklamasi tersebut, keputusan gubernur dan surat gubernur akan rawan digugat melalui peradilan tata usaha negara. Lantaran Gubernur dapat dipandang berlaku sewenang-wenang mengingat perihal reklamasi telah dikuatkan melalui putusan PK Mahkamah Agung. Selain keputusan gubernur dan surat gubernur tidak sempurna, karena tidak membatalkan objek reklamasi pantai Jakarta sehingga bersifat subjektif.

Sekalipun pembatalan reklamasi ini bertujuan baik, perlu melakukan konstruksi hukum yang patut. Perdebatan reklamasi selalu bertitik tolak dari Pasal 33 UUD 1945, yang memandang negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat. Dalam hal ini organisasi kekuasaan rakyat dimanifestasikan melalui unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif sehingga dalam hal pembatalan reklamasi di Jakarta tidak cukup hanya dilakukan dengan keputusan Gubernur DKI sebagai pejabat tata usaha negara tetapi juga harus dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan terkait reklamasi melalui legislatif.

Pendekatan korektif

Guna menyikapi dan menyempurnakan langkah Pemprov DKI Jakarta perlu dilakukan langkah korektif, sehingga persoalan reklamasi ini bukan hanya semata-mata menjadi komoditi politik tetapi lebih ditekankan pada persoalan tata ruang guna dengan pendekatan keadilan korektif. Dilema yang dihadapi Pemprov DKI adalah menyikapi keterlanjuran pulau reklamasi yang telah terlanjur dibangun. Pemerintah DKI tidak dapat serta merta menghentikan pembangunan atau mengubah peruntukan, mengingat para pemegang hak telah memperoleh perizinan .

Bagir Manan (2008), sendiri mendefinisikan izin sebagai suatu

persetujuan dari pemerintah selaku penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan suatu tindakan atau perbuatan tertentu yang dilarang. Artinya dalam konteks pembatalan keputusan reklamasi jika hendak melakukan tindakan korektif harus menimbang antara asas kepastian hukum dan asas kepentingan umum sebagaimana diuraikan dalam UU Nomor 28 Tahun 1999.

Pasca terbitnya keputusan gubernur dan surat gubernur, tindak lanjut pada area yang telah dibangun belum ditentukan. Tetapi disebutkan akan digunakan untuk kepentingan umum sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Sehingga desain kebijakan pada area yang didefinisikan sebagai keterlanjuran haruslah menyeimbangkan kepastian hukum dan kepentingan umum.

Idealnya pada area yang didefinisikan sebagai bentuk keterlanjuran tersebut banyak mengakomodir fasilitas umum dan fasilitas sosial yang sifatnya bermanfaat untuk masyarakat luas. Sehingga tujuan keadilan korektif dapat dicapai.

Bagi area yang belum dibangun pasca dilakukan penyempurnaan dengan pembatalan objek reklamasi dan subjek pemegang hak pengelolaan, mengacu hasil rekomendasi Badan Pengelolaan Pantai Utara (BKP-Pantura) harus segera dibarengi revisi Perda Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS) Pantai Utara Jakarta dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil. Sehingga tidak terulang keterlanjuran, dalam hal ini menyelaraskan keputusan Gubernur sebagai eksekutif dan pejabat tata usaha negara dengan unsur legislatif.

Sehingga keputusan reklamasi benar-benar objektif dan keadilan korektif harus diutamakan di balik setiap penerbitan keputusan eksekutif maupun legislatif. Agar membawa bangsa ke arah yang lebih baik.

Rio Christiawan,







Original Post

KPK tahan pengacara eks bos Lippo Group usai ditetapkan tersangka

Media Online Merdeka.com
2018-10-02


Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) langsung menahan Lucas, pengacara mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro. Lucas ditahan lembaga antirasuah lantaran terjerat kasus dugaan merintangi proses hukum Eddy Sindoro.

Lucas terlihat keluar gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Lucas sebelumnya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di PNJakarta Pusat dengan tersangka Eddy Sindoro.

Dalam proses pemeriksaan sebagai saksi, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menjerat Lucas sebagai tersangka merintangi proses hukum. Namun Lucas tak terima dengan penetapan dirinya sebagai tersangka.

"Menurut saya, apa yang dituduhkan kepada saya, bahwa saya menghalangi penyidikan, dalam arti seolah-olah diduga membantu Eddy Sindoro, saya tidak tahu sama sekali," ujar Lucas di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (1/10).

Lucas mengaku dirinya tak ditunjukan bukti oleh KPK terkait dugaan merintangi proses hukum. Lucas berencana melawan KPK dengan mengajukan gugatan praperadilan.

"Saya tidak tahu, dan sampe saat ini saya tidak dipertunjukkan bukti bahwa saya seperti itu. Dalam upaya hukum akan kami gunakan (praperadilan)," kata dia.

KPK menetapkan Lucas sebagai tersangka kasus dugaan merintangi proses hukum terkait kasus suap penanganan perkara yang menjerat mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro di PN Jakarta Pusat. Lucas merupakan pengacara Eddy.

Lucas diduga melakukan perbuatan menghindarkan Eddy Sindoro saat akan ditangkap otoritas Malaysia dan dideportasi. Lucas juga berperan untuk tidak memasukkan Eddy Sindoro ke wilayah juridiksi Indonesia.

Eddy Sindoro sendiri merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengamanan sejumlah perkara di PN Jakpus. Sejak 2016 menjadi tesangka, Eddy Sindoro belum ditahan KPK. Lembaga antirasuah mengimbau agar Eddy Sindoro menyerahkan diri.

Penetapan tersangka terhadap Eddy Sindoro merupakan pengembangan kasus sebelumnya yang telah menjerat mantan Panitera Pengganti PN Jakpus Edy Nasution dan karyawan PT Artha Pratama Anugerah Doddy Aryanto Supeno.

Mereka diringkus dalam sebuah operasi tangkap tangan di areal parkir sebuah hotel di Jakarta Pusat pada April 2016. Penangkapan dilakukan sesaat setelah Doddy menyerahkan uang kepada Edy Nasution.

Reporter: Fachrur Rozie

Sumber : Liputan6.com [rhm]

http://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-tahan-pengacara-eks-bos-lippo-group-usai-ditetapkan-tersangka.html




Original Post

KPK Tahan Pengacara Terkait Kasus Eddy Sindoro

Media Online Republika Online
2018-10-02


Pengacara Lucas diduga membantu Eddy melarikan diri ke luar negeri.REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan pengacara bernama Lucas, tersangka menghalangi penyidikan perkara suap pengajuan Peninjauan Kembali (PK) pada PN Jakarta Pusat dengan tersangka Eddy Sindoro. Eddy sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka suap kepada mantan panitera PN Jakarta Pusat, Edy Nasution.

"Ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di Kavling K4 (di belakang gedung Merah Putih KPK Jakarta)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (2/10) dini hari WIB.

Usai diperiksa KPK sekitar 11 jam, Lucas mengaku tidak tahu-menahu atas kasus yang menjeratnya tersebut. Ia membantah terlibat membantu tersangka Eddy Sindoro yang merupakan petinggi Lippo Group itu kabur ke luar negeri.

"Apa yang dituduhkan pada saya bahwa menghalangi penyidikan dalam arti seolah-olah diduga membantu Eddy Sindoro bisa lolos dari Malaysia, keluar Indonesia, saya juga tidak tahu," kata Lucas yang telah mengenakan rompi jingga tahanan KPK itu.

Lucas juga mengaku tidak ditunjukkan bukti bahwa dirinya terlibat membantu Eddy Sindoro ke luar negeri. "Sampai saat ini, saya juga tidak ditunjukkan bukti bahwa saya ada hal seperti itu," ucap Lucas.

Saat dikonfirmasi apakah akan mengajukan praperadilan, dia hanya mengatakan bahwa segala upaya akan dilakukan. "Segala upaya hukum akan kami lakukan," katanya.

Lucas diduga telah menghindarkan tersangka Eddy Sindoro ketika yang bersangkutan ditangkap oleh otoritas Malaysia, kemudian dideportasi kembali ke Indonesia. Ia diduga berperan untuk tidak memasukkan tersangka Eddy Sindoro ke wilayah yurisdiksi Indonesia, tetapi dikeluarkan kembali ke luar negeri.

Dalam kasus terkait dengan pengajuan PK pada PN Jakpus itu, KPK telah menetapkan tiga tersangka. Dua diantaranya telah divonis bersalah dan menjalani hukuman sesuai dengan putusan majelis hakim, masing-masing panitera sekretaris PN Jakpus Edy Nasution dan perantara suap Dody Arianto Supeno.

Untuk tersangka Eddy Sindoro, masih dalam penyidikan. KPK pun mengimbau agar yang bersangkutan bersikap kooperatif dengan proses hukum dan segera menyerahkan diri ke KPK.

Eddy Sindoro diketahui sejak April 2016 sudah tidak lagi berada di Indonesia. KPK sudah menetapkan Eddy Sindoro sebagai tersangka sejak November 2016.

Dalam putusan Edy Nasution, disebutkan bahwa uang 50 ribu dolar AS untuk pengurusan peninjauan kembali (PK) PT Across Asia Limited (AAL) yang diputus pailit oleh MA melawan PT First Media. Edy pun menerima uang dari salah satu kuasa hukum yang baru dari Law Firm Cakra & Co, yaitu Austriadhy 50 ribu dolar AS yang terbungkus dalam amplop warna cokelat.

Eddy Sindoro pernah bertemu dengan mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi menanyakan kenapa berkas perkara belum dikirimkan dan Nurhadi sempat menelepon Edy Nasution untuk mempercepat pengiriman berkas perkara PK. Namun, Nurhadi mengatakan bahwa hal itu dalam rangka pengawasan.

Edy Nasution juga mengakui menerima 50 ribu AS dari Dody. Uang tersebut diduga ada kaitannya dengan pengurusan dengan perkara Lippo. KPK hingga saat ini juga masih melakukan penyelidikan terhadap Nurhadi.

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/10/02/pfy17d409-kpk-tahan-pengacara-terkait-kasus-eddy-sindoro




Original Post

Perzinahan bukan lagi pelanggaran hukum di India

Media Online KBRN
2018-10-02


KBRN, : Pengadilan tinggi di India memutuskan bahwa perzinahan bukan kejahatan, dan menghapus hukum era kolonial berusia 158 tahun yang memperlakukan perempuan sebagai hak milik pria.

Sebelumnya, pria manapun yang berhubungan seks dengan perempuan yang menikah, tanpa izin suaminya, telah melakukan kejahatan.

Seorang pengaju petisi yang tidak setuju dengan hukum itu menyatakan bahwa aturan tersebut tak berdasar dan mendiskriminasi baik laki-laki maupun perempuan.

Tak jelas berapa banyak pria yang telah dituntut dengan menggunakan hukum tersebut karena tak ada data yang tersedia.

Ini adalah undang-undang era kolonial kedua yang dihapus oleh Mahkamah Agung India bulan ini. Sebelumnya MA menghapus undang-undang berusia 157 tahun yang menganggap hubungan seks sesama jenis di India sebagai tindak kriminal.

Saat membacakan putusan soal zina ini, Hakim Ketua Dipak Misra mengatakan bahwa meski tindakan itu bisa menjadi dasar tuntutan hukum bagi kasus sipil seperti perceraian, namun perzinahan "tidak bisa dianggap tindak kriminal".

Meski begitu, partai berkuasa India, BJP menolak petisi tersebut dan berkeras bahwa perzinahan tetap menjadi kejahatan kriminal.

"Meringankan hukum perzinahan akan berdampak pada kesucian pernikahan. Melegalkan perzinahan akan melukai ikatan pernikahan," kata seorang pembela hukum yang mewakili pemerintah dan menambahkan bahwa "nilai-nilai India memberi makna penting pada institusi dan kesucian pernikahan".

Pada 2015, Mahkamah Agung Korea Selatan menghapus hukum serupa yang menyatakan pria bisa dihukum sampai dua tahun atas hubungan perzinahan.

Lebih dari 60 negara telah menghapus aturan hukum yang menyebut perzinahan sebagai tindak kriminal, menurut pengacara India Kaleeswaram Raj.(BBC)

http://rri.co.id/post/berita/578674/luar_negeri/perzinahan_bukan_lagi_pelanggaran_hukum_di_india.html




Original Post

JURUSITA PENGGANTI TERSEBUT

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 10
2018-10-2


JURUSITA PENGGANTI TERSEBUT

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA KEPADA TERGUGAT-IV

IKLAN







Original Post

CPNS 2018: Baru 25.296 Pelamar Yang Sudah Diverifikasi Instansi

Media Online Bisnis.com
2018-10-02


Ilustari pendafataran CPNS online. - menpan.go.id JAKARTA - Sejak dibuka secara resmi pada 26 September lalu hingga 1 Oktober 2018 pukul 16.00 WIB, jumlah pelamar yang tercatat sudah berhasil melakukan pendaftaran di portal pendaftaran Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) di alamat https//sscn.bkn.go.id, mencapai 91.917 orang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 25.296 pelamar sudah diverifikasi oleh instansi yang dipilih pelamar.

Berdasarkan data SSCN yang diterima Bisnis pada hari ini Senin (1/10/2018), ada 5 instansi pusat yang menjadi instansi favorit pelamar. Yaitu Kementerian Hukum dan HAM 25.442 orang, Kementerian Agama 8.841 orang, Kejaksaan Agung 3.327 orang, Kementerian ATR/BPN 2.639 orang serta Mahkamah Agung 2.351 orang.

Dilihat dari program studi (prodi) asal pelamar, tercatat Top 3 Prodi yakni Pendidikan Guru SD 16.376 orang, Kebidanan 10.994 orang, Pendidikan Agama Islam 9.142 orang.

Untuk asal universitas pelamar, tercatat Top 3 universitas yaitu Universitas Terbuka 7.330 orang, Universitas Pendidikan Indonesia 3.029 orang, Universitas Negeri Padang 2.198 orang.

Sebagaimana diketahui, total formasi yang tersedia dan bakal diperebutkan oleh pelamar berjumlah 238.015, terdiri dari 51.271 Instansi Pusat (76 Kementerian/lembaga) dan 186.744 (525 Instansi Daerah).

Pendaftaran secara online di Portal SSCN dijadwalkan berlangsung hingga 10 Oktober mendatang.

Ikuti perkembangan terkini tentang gempa di Palu dan penanganannya di sini.

http://kabar24.bisnis.com/read/20181002/15/844410/cpns-2018-baru-25




Original Post

KPK Tahan Pengacara Mantan Petinggi Lippo Group

Media Online LIPUTAN 6
2018-10-02


Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Lucas, pengacara mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro. Lucas ditahan lantaran terjerat kasus dugaan merintangi proses hukum Eddy Sindoro.

Lucas keluar gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Dia sebelumnya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tersangka Eddy Sindoro.

Dalam proses pemeriksaan sebagai saksi, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menjerat Lucas sebagai tersangka merintangi proses hukum. Namun Lucas tak terima dengan penetapan dirinya sebagai tersangka.

"Menurut saya, apa yang dituduhkan kepada saya, bahwa saya menghalangi penyidikan, dalam arti seolah-olah diduga membantu Eddy Sindoro, saya tidak tahu sama sekali," ujar Lucas di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (1/10/2018).

Lucas mengaku tak ditunjukkan bukti oleh KPK terkait dugaan merintangi proses hukum. Dia berencana melawan KPK dengan mengajukan gugatan praperadilan.

"Saya tidak tahu, dan sampe saat ini saya tidak dipertunjukkan bukti bahwa saya seperti itu. Dalam upaya hukum akan kami gunakan (praperadilan)," kata dia.

Penetapan Tersangka KPK menetapkan Lucas sebagai tersangka kasus dugaan merintangi proses hukum terkait kasus suap penanganan perkara yang menjerat mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro di PN Jakarta Pusat.

Lucas diduga melakukan perbuatan menghindarkan Eddy Sindoro saat akan ditangkap otoritas Malaysia dan dideportasi. Lucas juga berperan untuk tidak memasukkan Eddy Sindoro ke wilayah juridiksi Indonesia.

Eddy Sindoro merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengamanan sejumlah perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sejak 2016 menjadi tesangka, Eddy Sindoro belum ditahan KPK. Lembaga antirasuah mengimbau agar Eddy Sindoro menyerahkan diri.

Penetapan tersangka terhadap Eddy Sindoro merupakan pengembangan kasus sebelumnya yang telah menjerat mantan Panitera Pengganti PN Jakarta Pusat Edy Nasution dan karyawan PT Artha Pratama Anugerah Doddy Aryanto Supeno.

Mereka diringkus dalam sebuah operasi tangkap tangan di areal parkir sebuah hotel di Jakarta Pusat pada April 2016. Penangkapan dilakukan sesaat setelah Doddy menyerahkan uang kepada Edy Nasution.

Liputan6.com yang menjadi bagian KapanLagi Youniverse (KLY) mengajak Anda untuk peduli korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala. Yuk bantu Sulawesi Tengah bangkit melalui donasi di bawah ini.

Semoga dukungan Anda dapat meringankan beban saudara-saudara kita akibat gempa dan tsunami Palu di Sulawesi Tengah dan menjadi berkah di kemudian hari kelak.

https://www.liputan6.com/news/read/3657028/kpk-tahan-pengacara-mantan-petinggi-lippo-group




Original Post

Media