Petinggi Bank Pelat Merah Saksi Idrus Marham Mangkir Panggilan KPK

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-10-03


RMOL. Pimpinan Bank Negara Indonesia (BNI) wilayah Jakarta Cabang Senayan, Yanar Siswanto absen dari panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Pimpinan kantor wilayah bank pelat merah tersebut sejatinya bakal diperiksa penyidik untuk tersangka mantan Menteri Sosial Idrus Marham.

"Yanar Siswanto, Pimpinan BNI Kantor Wilayah Jakarta Senayan saksi untuk IM (Idrus Marham) dalam kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 tidak hadir," kata Jurubicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Selasa (2/10).

Febri menuturkan, KPK telah menjadwal ulang pemeriksaan Yanar pada Kamis (11/10) mendatang.

"Pemeriksaan saksi akan dijadwalkan ulang Kamis 11 Oktober 2018," kata Febri.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka. Yakni, Idrus Marham, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih, dan seorang pengusaha bernama Johannes B Kotjo.

Idrus dan Eni disangkakan KPK telah menerima duit pelicin atau fee dari Kotjo selaku pemegang saham dari Blackgold Natural Resources yang merupakan salah satu konsorsium pelaksana proyek PLTU Riau-1.

Saat ini, penanganan perkara Kotjo sudah dilimpahkan KPK ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Sedangkan Eni dan Idrus masih menjalani proses pemeriksaan di KPK. [lov]

https://hukum.rmol.co/read/2018/10/03/360155/Petinggi-Bank-Pelat-Merah-Saksi-Idrus-Marham-Mangkir-Panggilan-KPK-




Original Post

Masa Pendaftaran CPNS 2018 Diperpanjang Lima Hari

Media Online CNN Indonesia
2018-10-03


Jakarta, CNN Indonesia Masa pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS)diperpanjang lima hari. Badan Kepegawaian Negara (BKN) awalnya merencanakan pendaftaran CPNS 2018 di sscn.bkn.go.id dimulai pada 19 September dan ditutup 10 Oktober 2018.



Namun, BKN kemudian memperpanjang masa pendaftaran hingga 15 Oktober 2018.Informasi perpanjangan masa pendaftaran itu diumumkan BKN melalui akun Instagram resmi BKN, bkngoidofficial, Selasa(2/10) malam.



"SobatBKN, Panitia Pelaksana Panselnas telah memutuskan untuk memperpanjang masa pendaftaran penerimaan CPNS untuk seluruh instansi s.d. 15 Oktober 2018," demikian pernyataanBKN.



BKN tak menjelaskan secara rinci alasan perpanjangan masa pendaftaran CPNS itu. Perpanjangan masa pendaftaran nantunya juga dilakukan secara otomatis di web SSCN tanpa perlu mengubah setting.



Hingga Rabu (3/10), pukul 02.04 WIB, postingan BKN itu direspon belasan ribu pengguna Instagra. Tercatat 19.841 pengguna Instagram menyukai postingan itu.

GambasInstagram

Pada tahun 2018 ini, pemerintah membuka lowongan CPNS untuk 238.015 formasi.



Namun, sejak sepekan setelah pendaftaran CPNS resmi dibuka, belum 100 persen instansi yang membuka formasi lowongan bisa dilamar.



Data terakhir Badan Kepegawaian Negara pada Selasa (2/10), pukul 16.00 WIB, baru 91 persen instansi yang bisa dilamar dengan jumlah pelamar 284,740 orang. Dari angka tersebut, yang telah diverifikasi oleh instansi sebanyak 58,626 orang.



Ada lima instansi pusat yang paling diminati oleh peserta, yakni Kementerian Hukum/HAM (68,860 pelamar), Kementerian Agama (34,388), Kejaksaan Agung (7,924), Kementerian ATR/BPN (6,565) dan Mahkamah Agung RI (6,005).



Kementerian Agama (Kemenag) merupakan instansi yang paling banyak membuka slot CPNS 2018 yakni 17.175 posisi.



(kst/ugo)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20181003021741-20-335204/masa-pendaftaran-cpns-2018-diperpanjang-lima-hari




Original Post

Permohonan Banding PT Inalum Kandas di Pengadilan Pajak Jakarta

Media Online Bisnis.com
2018-10-03


Produksi aluminium ingot di PT Inalum Kuala Tanjung Kabupaten Batubara, Sumatra Utara, Selasa (2/8). - Antara/Septianda Perdana JAKARTA Pemerintah Provinsi Sumatra Utara memenangi sengketa pajak PT Inalum, setelah Majelis Hakim IIA Pengadilan Pajak Jakarta menolak permohonan banding PT Inalum dengan amar putusan Tidak Dapat Diterima.

Amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dibacakan secara bergantian oleh Ketua Majelis Hakim Bambang Basuki, Hakim Anggota Ali Hakim, dan Hakim Anggota Yohanes Silverius Winoto pada Selasa (2/10/2018).Putusan tersebut menyatakan menolak gugatan perhitungan yang digunakan PT Inalum, berdasarkan perhitungan Pajak Air Permukaan (PAP) harus menggunakan tarif khusus untuk BUMN.

Ditemui di Jakarta usai mengikuti sidang, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sumut (BPPRDSU) Sarmadan Hasibuan menyatakan Pajak Air Permukaan merupakan jenis Pajak Provinsi yang dikenakan atas pengambilan/pemanfaatan air permukaan.

Ketentuan tentang Pajak Air Permukaan ini diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

"Permohonan banding yang diajukan oleh PT Inalum dan telah diputus oleh Majelis Hakim adalah untuk masa pajak bulan April 2016 sampai April 2017 atau terhadap tiga belas masa pajak," katanya seperti disampaikan lewat keterangan tertulis.

Dia mengatakan putusan hakim dengan amar putusan Tidak Dapat Diterima ini sudah diduga sebelumnya. Pasalnya PT Inalum dalam mengajukan banding tidak memenuhi syarat formal pengajuan banding, yaitu membayar 50% dari pajak terutang yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), sebagaimana diatur dalam UU No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan tidak dipenuhinya syarat formal tersebut sehingga tidak dilakukan pemeriksaan terhadap pokok sengketa.

Sarmadan menjelaskan ada perbedaan dengan permohonan banding untuk masa pajak November 2013 sampai Maret 2016 atau dua puluh sembilan masa pajak, yang mana untuk masa pajak tersebut PT Inalum melakukan pembayaran 50% dari jumlah pajak terutang. Sejak bulan Mei 2016 telah dilakukan sidang pemeriksaan terhadap pokok sengketa secara berkala 2 pekan sekali dan pada sidang pemeriksaan terakhir Februari 2018.

"Pemeriksaan pokok sengketa telah dinyatakan cukup oleh Majelis Hakim, namun sangat disayangkan sampai saat ini belum ada putusan dari Majelis Hakim, padahal sidang pemeriksaannya di Pengadilan Pajak sudah lebih dahulu dilaksanakan dibandingkan masa pajak yang diputus hari ini," katanya.

Usai putusan banding ini Pemprov Sumut segara melaporkannya kepada Gubernur.

"PT Inalum punya dua opsi yaitu menerima putusan majelis hakim atau mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Sementara itu untuk Pemprov Sumut, pada kesempatan pertama kami akan melaporkan hasil putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak ini kepada Gubernur Sumut dan selanjutnya kami akan merumuskan langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku," ujarnya.

Menurut Sarmadan, dengan telah diambilnya putusan oleh Majelis Hakim dengan amar putusan Tidak Dapat Diterima, maka PT Inalum wajib melakukan pembayaran pajak terutang untuk masa pajak April 2016 sampai April 2017 sebesar Rp553 miliar.

"Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bahwa permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak," katanya.

Sengketa banding antara PT Inalum dengan Pemprov Sumut ini telah dimulai sejak November 2013, yaitu pascaberakhirnya Master Agreement Pengelolaan PT Inalum oleh Konsorsium Perusahaan Jepang dengan status PMA. Sejak saat itu PT Inalum menjadi Wajib Pajak Daerah di Provinsi Sumatera Utara.

Persoalan Pajak Air permukaan PT Inalum ini telah menjadi perhatian besar bagi rakyat Sumut, PT Inalum akhir-akhir ini juga telah menjadi perbincangan, bukan saja secara nasional, tapi bahkan internasional setelah mampu membeli saham PT Freeport Indonesia menjadi 51,23%.

Sengketa banding Pajak Air Permukaan ini berawal dari terdapatnya perbedaan pola perhitungan antara yang dilakukan Pemprov Sumut dengan yang dilakukan oleh PT Inalum. Pemprov Sumut menghitung Pajak Air Permukaan PT Inalum dengan menggunakan tarif Wajib Pajak Golongan Industri.

Sedangkan menurut PT Inalum perhitungan Pajak Air Permukaannya harus menggunakan tarif khusus untuk BUMN. Padahal sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 24 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan, Harga Air Baku dan Harga Dasar Air untuk Penetapan Pajak Air Permukaan di Provinsi Sumatra Utara yang merujuk kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air Yang Digunakan BUMN, BUMD Yang Memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam, bahwa yang dapat digolongkan kepada tarif khusus adalah BUMD/BUMN yaitu PDAM, PT Pertamina, dan PT PLN yang peruntukan atas pengambilan/pemanfaatan air permukaannya untuk kepentingan publik.

Sedangkan PT Inalum melakukan pengambilan/pemanfaatan air permukaan adalah untuk kepentingan sendiri yaitu untuk industri peleburan aluminium.

Ikuti perkembangan terkini tentang gempa di Palu dan penanganannya di sini.

http://kabar24.bisnis.com/read/20181003/16/844941/permohonan-banding-pt-inalum-kandas-di-pengadilan-pajak-jakarta




Original Post

KPK Minta Daerah Tolak Penyimpangan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-10-3


KPK Minta Daerah Tolak Penyimpangan

KPK meminta kepada para pemimpin daerah, khususnya Wali Kota Malang Sutiaji, untuk tidak menoleransi tindakan-tindakan penyimpangan yang dilakukan siapa pun dalam upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan tindak pidana korupsi itu terjadi dari pintu-pintu yang sangat, kecil. Karena itu, adanya pemimpin yang tidak menoleransi segala bentuk penyimpangan di birokrasi diharapkan bisa mencegah tindak pidana korupsi.

"Pak Wali, Bapak tidak boleh toleransi sedikit pun terha-

dap penyimpangan. Mudah-mudahan Wali Kota bisa memegang pedang perubahan itu, dan jika ada yang menghalangi, KPK berada di belakangnya," kata Saut dalam acara pembukaan Pameran Kartun Antikorupsi, di Balai Kota Malang, Jatim, kemarin.

KPK, kata Saut, akan memberikan dukungan penuh kepada siapa saja yang berupaya untuk melakukan perubahan, termasuk di dalamnya pengamanan pribadi jika memang kondisinya terancam.

Menurutnya, saat seseorang melakukan perubahan, akan selalu ada pihak yang tidak senang.

Berbagai perubahan menuju

arah yang baik memang sangat diperlukan.

Berdasarkan catatan KPK, khusus untuk Kota Malang, KPK telah menetapkan 41 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka dari total 45 anggota yang ada.

Para tersangka tersebut diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah terkait dengan fungsi dan kewenangan mereka sebagai anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.

Agar kejadian itu tak terulang, Pemkot Malang menggandeng KPK. Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan langkah tersebut merupakan salah satu upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan anggaran, implementasi program, dan proses penunjukan langsung baik dalam pengadaan barang maupun jasa.

(BN/Gol/Ant/P-1)







Original Post

Jaksa KPK Buka Aliran Duit KTP Elektronik

Media Cetak Koran Tempo Halaman 7
2018-10-3


Jaksa KPK Buka Aliran Duit KTP Elektronik

Irvanto dan Fayakhun saling tuding di pengadilan.

JAKARTA - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengungkap informasi perihal dugaan aliran dana suap proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik ke sejumlah pejabat. Salah satunya adalah aliran dana dari proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut kepada politikus Partai Golkar.

Kemarin, sidang KTP elektronik memeriksa mantan anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat dari Golkar, Fayakhun, dan bupati nonaktif Kutai Kartanegara yang juga politikus Golkar, Rita Widyasari. "Kami menemukan aliran uang dari PT Beringin Jaya ke OEM Investment. Uang itu untuk apa?" kata jaksa KPK, Abdul Basir, kepada Rita di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

KPK tengah menuntaskan persidangan dua terdakwa kasus korupsi KTP elektronik, yaitu Direktur PT Murakabi Sejahtera Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan mantan bos Gunung Agung, Made Oka Masagung. Keduanya adalah rekan dan kerabat mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto yang berperan mengatur aliran uang proyek KTP elektronik.

OEM Investment adalah perusahaan milik Made Oka yang diduga sebagai penampung j atah suap untuk Setya. Penyidik KPK juga mengantongi bukti pembahasan proses perputaran duit proyek tersebut yang melibatkan Setya, Made, dan terpidana kasus KTP elek-

tronik, Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Sedangkan PT Beringin Jaya adalah perusahaan tambang yang salah satu kursi komisarisnya diisi Rita Widyasari. Akan tetapi Rita menampik keberadaan dirinya di PT Beringin Jaya. Dia juga mengklaim tak pernah mengetahui aliran dana yang keluar ataupun masuk dari perusahaan tersebut. "Saya tak pernah ikut rapat pemegang saham," kata Rita.

Fayakhun sendiri menjadi saksi bagi Irvanto tentang aliran dana proyek KTP elektronik ke Parlemen Senayan. Dalam kasus ini, Irvanto memang dituduh menjadi perantara sejumlah pemberian uang dari Andi Narogong dan Direktur PT Quadra Solution ke anggota DPR, khususnya Komisi Pemerintahan.

Dalam sidang kemarin, Irvanto mengatakan dirinya sempat diminta Fayakhun mengembalikan uang Sin$ 500 ribu atau Rp 5 miliar ke penyidik KPK. Uang tersebut, menurut dia, adalah jatah Fayakhun yang saat ini berada di tangan politikus Golkar yang juga Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita.

Menurut Irvanto, komu-nikasiini terj adi saat kedua-nyaberadadiRumahTahan-an KPK, Kuningan. "Anda meminta menggunakan nama saya atau SN (Setya Novanto) untuk mengembalikan ke KPK," kata dia. Fayakhun membantah pernyataan Irvanto. Ia justru menyatakan telah menyerahkan uang Sin$ 500 ribu kepada Setya melalui Irvanto. "Tidak pernah (ada permintaan pengembalian uang),"katanya. AJI NUGROHO

Fransisco Rosa ria ns







Original Post

Eddy Sindoro Dijadikan Buron Internasional

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2018-10-3


Eddy Sindoro Dijadikan Buron Internasional

KPK mengakui belum menjalin kerja sama dengan otoritas imigrasi Malaysia dan Singapura.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi tengah menyelesaikan sejumlah prosedur untuk memasukkan nama mantan Presiden Komisaris Lippo Group, Eddy Sindoro, ke daftar Red Notice atau buron internasional. Penetapan status ini akan membantu penyidik menangkap tersangka kasus suap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kini berada di

luar negeri itu. "Pertama Red Notice, baru langkah yang lainnya (berkomunikasi dengan aparat negara setempat)/ kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kepada Tempo,

kemarin.

Upaya pencarian Eddy kembali mencuat setelah KPK menetapkan status tersangka terhadap

pengacara Lucas dengan tuduhan menghalangi

proses penyidikan. KPK menuduh Lucas membantu Eddy kembali keluar dari wilayah Indonesia setelah dideportasi pemerintah Malaysia pada 29 Agustus lalu.

Saut enggan menyebutkan lokasi kepergian Eddy seusai proses deportasi. Dia hanya mengatakan pria yang menjadi tersangka sejak 23 Desember 2016 tersebut masih berada di kawasan Asia Tenggara. Meski demikian, mantan pejabat Badan Intelijen Negara itu mengatakan KPK belum menjalin kerja sama resmi dengan otoritas imigrasi Malaysia dan Singapura. "Karena memang bukan lembaga yang berkaitan (dengan pidana korupsi). Kami belum intens kerja samanya," kata dia.

Eddy menjadi satu-satunya tersangka yang belum

diseret ke meja pengadilan. Sebelumnya, KPK telah menyelesaikan proses hukum dua tersangka yang dibekuk dalam operasi tangkap tangan di Hotel Acacia, 20 April 2016. Keduanya adalah Panitera atau Sekretaris PN Jakarta Pusat Edy Nasution dan anak buah Eddy, Doddy Ariyanto Sumpeno.

Dalam putusannya, majelis hakim menilai keduanya terbukti memberikan dan menerima suap dalam kaitan penanganan sejumlah perkara yang dialami anak usaha Lippo Group di PN Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung. Eddy diduga sebagai inisiator pemberian suap kepada Edy melalui Doddy. Suap Eddy tersebut juga dikabarkan mengalir ke mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi Abdurahman.

Meski perkara sudah gamblang, KPK gagal menangkap Eddy karena sudah kabur ke luar negeri beberapa hari setelah operasi tangkap tangan terhadap Edy dan Doddy. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan lembaga antirasuah tersebut terus meminta Eddy sege-

ra menyerahkan diri. Dia mengklaim sikap kooperatif tersangka akan menjadi pertimbangan KPK dalam menyusun penuntutan.

Febri menyebutkan pula, penyidik KPK memiliki bukti tentang peran Lucas yang menghalangi proses hukum terhadap Eddy. Menurut dia, Eddy seharusnya sudah kembali ke Indonesia dan menjalani pemeriksaan. "Pasal 21 (Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang pidana menghalangi penyidikan) sudah terpenuhi," kata Febri.

Lucas membantah sangkaan tersebut. Dia mengklaim tak pernah berkomunikasi dengan Eddy Sindoro. Dia juga menilai tak ada bukti dirinya mengetahui keberadaan Eddy di Malaysia dan membantunya kembali pergi dari Indonesia. Lucas menyatakan akan menempuh seluruh proses hukum untuk melawan penetapan status tersangka dan penahanan terhadap dirinya. "Saya tidak tahu dan sampai saat ini saya tidak pernah ditunjukkan bukti bahwa saya melakukan hal seperti itu," ujar Lucas.

AJI NUGROHO

Fransisco Rosa ria ns







Original Post

Setelah Lucas Tersangka

Media Cetak Koran Tempo Halaman 11
2018-10-3


Setelah Lucas Tersangka

Penahanan pengacara Lucas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kian memperlihatkan sisi gelap perilaku advokat. Profesi yang berperan penting dalam penegakan hukum dan keadilan ini justru kerap disalahgunakan untuk melindungi kejahatan.

Lucas dijerat dengan delik menghalang-halangi penyidikan, yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Ia diduga membantu kliennya, mantan Presiden Komisaris Lippo Group Eddy Sindoro, melarikan diri. Sejak dua tahun lalu, tersangka kasus suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini masih buron. Sempat terjaring otoritas Malaysia dan dideportasi ke Jakarta, Eddy kemudian kabur lagi ke negara lain.

Langkah KPK perlu disokong. Selain penegak hukum yang korup, praktik kotor yang dilakukan pengacara juga merusak dunia peradilan kita. Melindungi Mien yang terlibat suap juga menghambat pemberantasan korupsi. Ancaman pidana bagi perbuatan merintangi ataupun menggagalkan penyidikan korupsi cukup berat paling singkat 3 tahun penjara dan paling lama 12 tahun penjara.

Hukuman seperti itu sudah dirasakan oleh pengacara Fredrich Yunadi pada Juni lalu. Ia divonis hukuman 7 tahun penjara karena merintangi penyidikan kliennya, Setya Novanto, yang terlibat skandal korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik.

Kalangan pengacara sering bersembunyi di balik imunitas profesi yang diatur dalam Undang-Undang Advokat. Intinya, advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk membela klien di dalam dan di luar sidang pengadilan.

Hanya, aturan itu harus dibaca secara cermat. Kekebalan advokat otomatis gugur bila syarat "dengan iktikad baik" tidak dipenuhi. Membantu klien kabur ke luar negeri demi menghindari proses hukum jelas perbuatan yang beriktikad buruk. Tindakan ini menyebabkan terhambatnya pengusutan kasus suap panitera PN Jakarta Pusat.

Hingga sekarang kasus itu belum tuntas kendati hakim telah memvonis panitera PN Jakarta Pusat, Edy Nasution, dengan hukuman 5,5 tahun penjara pada Desember 2016. Edy dinyatakan terbukti membantu pengurusan sejumlah perkara, termasuk urusan peninjauan kembali kasus Grup Lippo. Perantara suap pun telah divonis 4 tahun penjara. Hanya, Eddy Sindoro, yang diduga menjadi otak penyuapan, belum bisa diseret ke pengadilan.

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi, yang sempat terseret kasus skandal itu, hingga sekarang juga belum dijerat. Dalam persidangan kasus Edy, peran Nurhadi juga belum terkuak. Bahkan sebagian barang bukti, yakni duit Rp 1,5 miliar yang disita KPK, dinyatakan tidak berkaitan dengan skandal suap Edy Nasution.

Tak cuma untuk memerangi praktik kotor pengacara, langkah KPK menjerat Lucas diharapkan pula akan mempermulus penuntasan kasus Eddy Sindoro dan Nurhadi.

REDAKSI







Original Post

CPNS 2018: Waktu Pendaftaran Diperpanjang Hingga 15 Oktober

Media Online Bisnis.com
2018-10-03


JAKARTA - Panitia Pelaksana Seleksi CPNS Nasional memutuskan untuk memperpanjang masa pendaftaran melalui portal Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN), https//sscn.bkn.go.id , dari jadwal semula ditutup pada 10 Oktober, menjadi 15 Oktober mendatang.

Pengumuman pengunduran jadwal penutupan pendaftaran tersebut disampaikan melalui akun resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Twitter, BKNgoid, pada Selasa malam (2/10/2018).

Bunyi postingannya sebagai berikut Penutupan Pendaftaran Penerimaan CPNS melalui sscn.bkn.go,id, Diundur sampai dengan 15 Oktober 2018.

Panitia Pelaksana Panselnas tidak merinci lebih jauh alasan pengunduran pendaftaran tersebut.

Pendaftaran CPNS 2018 secara online melalui portal pendaftaran SSCN, https//sscn.bkn.go.id, telah dimulai sejak 26 September dan seharusnya akan ditutup pada 10 Oktober mendatang.

Sampai dengan 2 Oktober pukul 16.00 WIB, sudah tercatat 284.740 pelamar telah memilih instansi yang akan dibidiknya untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018.

Berdasarkan data yang dirilis BKN tersebut, dari total jumlah pelamar yang telah memilih instansi tersebut, sebanyak 58.626 pelamar yang sudah selesai diverifikasi oleh instansi.

Ada 5 instansi pusat yang menjadi instansi favorit pelamar. Yaitu Kementerian Hukum dan HAM 68.860 orang, Kementerian Agama 34.388 orang, Kejaksaan Agung 7.924 orang, Kementerian ATR/BPN 6.565 orang serta Mahkamah Agung 6.005 orang.

Dilihat dari program studi (prodi) asal pelamar, tercatat Top 3 Prodi yakni Pendidikan Guru SD 44.267 orang, Kebidanan 31.168 orang, Pendidikan Agama Islam 26.902 orang.

Untuk asal universitas pelamar, tercatat Top 3 universitas yaitu Universitas Terbuka 20.856 orang, Universitas Pendidikan Indonesia 8.011 orang, Universitas Negeri Padang 5.753 orang.

Sebagaimana diketahui, total formasi yang tersedia dan bakal diperebutkan oleh pelamar berjumlah 238.015, terdiri dari 51.271 Instansi Pusat (76 Kementerian/lembaga) dan 186.744 (525 Instansi Daerah).

Ikuti perkembangan terkini tentang gempa di Palu dan penanganannya di sini.

http://kabar24.bisnis.com/read/20181003/15/844942/cpns-2018-waktu-pendaftaran-diperpanjang-hingga-15-oktober




Original Post

Pemprov Sumut Menangi Gugatan

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 9
2018-10-3


Pemprov Sumut Menangi Gugatan

MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatra Utara memenangkan sengketa pajak PT Inalum, setelah Majelis Hakim IIA Pengadilan Pajak Jakarta menolak permohonan banding PT Inalum dengan amar putusan Tidak Dapat Diterima.

Amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dibacakan secara bergantian oleh Ketua Majelis Hakim Bambang Basuki, Hakim Anggota Ali Hakim, dan Hakim Anggota Yohanes Silverius Winoto pada Selasa (2/10).

Putusan tersebut menyatakan menolak gugatan perhitungan yang digunakan PT Inalum, berdasarkan perhitungan Pajak Air Permukaan (PAP) harus menggunakan tarif khusus untuk BUMN.

Ditemui di Jakarta seusai mengikuti sidang. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sumut (BPPRDSU) Sarmadan Hasibuan menyatakan Pajak Air Permukaan merupakan jenis Pajak Provinsi yang dikenakan atas peng-ambilan/pemanfaatan air permukaan. Ketentuan tentang Pajak Air Permukaan ini diatur dalam UU Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perda Nomor 1/2011 tentang Pajak Daerah.

"Permohonan banding yang diajukan oleh PT Inalum dan telah diputus oleh Majelis Hakim adalah untuk masa pajak bulan April 2016 sampai April 2017 atau terhadap tiga belas masa pajak," katanya melalui keterangan tertulis.

Dia mengatakan putusan hakim dengan amar putusan Tidak Dapat Diterima ini sudah diduga sebelumnya. Pasalnya PT Inalum dalam mengajukan banding tidak memenuhi syarat formal pengajuan banding, yaitu membayar 50% dari pajak terutang yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), sebagaimana diatur dalam UU No 14/2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan tidak dipenuhinya syarat formal tersebut sehingga tidak dilakukan

pemeriksaan terhadap pokok sengketa.

Dia menjelaskan, ada perbedaan dengan permohonan banding untuk masa pajak November 2013 sampai Maret 2016, yang mana untuk masa pajak tersebut PT Inalum melakukan pembayaran 50% dari jumlah Pajak Terutang.

Sejak bulan Mei 2016 telah dilakukan sidang pemeriksaan terhadap pokok sengketa secara berkala dua minggu sekali dan pada sidang pemeriksaan terakhir Februari 2018.

"Pemeriksaan pokok sengketa telah dinyatakan cukup oleh Majelis Hakim, namun sangat disayangkan sampai saat ini belum ada putusan dari Majelis Hakim, padahal sidang pemeriksaannya di Pengadilan Pajak sudah lebih dahulu dilaksanakan dibandingkan dengan masa pajak yang diputus hari ini."

PT Inalum punya dua opsi yaitu menerima putusan majelis hakim atau mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

"Sementara itu untuk Pemprov Sumut, pada kesempatan pertama kami akan melaporkan hasil putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak ini kepada Gubernur Sumut dan selanjutnya kami akan merumuskan langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku."

Menurut Sarmadan, dengan telah diambilnya putusan oleh Majelis Hakim dengan amar putusan Tidak Dapat Diterima, maka PT Inalum wajib melakukan pembayaran pajak terutang untuk masa pajak April 2016 sampai April 2017 sebesar Rp553 miliar. "Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bahwa permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak," katanya.

(Ropesta Sitorus)







Original Post

MA Tolak Kasasi KPPU

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-10-3


MA Tolak Kasasi KPPU

JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk. akhirnya lolos dari dugaan monopoli harga jual gas bumi di Medan, menyusul putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) yang terdiri atas Hamdi selaku ketua, didampingi Panji Widagdo dan Ibrahim masing-masing sebagai anggota, pada 26 Juni 2018 dan dipublikasikan pada Selasa (2/10).

Dengan putusan tersebut, PGN juga lolos dari hukuman denda sebesar Rp9,9 miliar.

Dalam persidangan terakhir yang digelar di Medan pada November tahun lalu, majelis komisi KPPU memutuskan manajemen PGN bersalah dalam penetapan harga jual gas bumi di Medan.

Perseroan itu dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 Undang-Undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat.

Dalam amar putusannya, KPPU menyatakan PGN telah menetapkan harga yang berlebihan (excessive price) dengan tidak mempertimbangkan kemampuan daya beli konsumen dalam negeri. PGN dinilai semena-mena menetapkan kenaikan harga gas dalam kurun Agustus-November 2015.

Dampaknya, mengakibatkan kerugian konsumen pada pasar bersangkutan senilai Rp 11,9 miliar.

Atas putusan tersebut, PGN kemudian mengajukan keberatan ke PN Jakarta Barat. Selanjutnya pada 14 November 2017 melalui putusan No. 2/ Pdt.Sus-KPPU/2017/PN Jkt.Brt, Majelis Hakim PN Jakarta Barat membatalkan demi hukum putusan KPPU No. O9/KPPU-L/2016 tersebut.

Namun, KPPU mengajukan permohonan kasasi ke MA pada 13 Februari 2018 dan meminta MA untuk membatalkan putusan PN Jakarta Barat itu.

Ketika dimintai konfirmasi terkait dengan putusan MA, Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama hingga berita ini diturunkan belum

memberikan tanggapan.

(M.G. Noviarizal Fernandez)







Original Post

Peran Lucas Signifikan

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 12
2018-10-3


Peran Lucas Signifikan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut tersangka bernama Lucas yang merupakan seorang pengacara, memiliki peran menyembunyikan keberadaan Eddy Sindoro yang saat ini menjadi buronan.

Lucas yang juga Chairman di lembaga hukum Lucas SH Partners dengan slogan One Stop Legal Solution, sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan menghalang-halangi upaya penyelidikan atau obstruction of justice yang dilakukan lembaga itu.

Oleh KPK, pria berkacamata jebolan program master kenotariatan di Universitas Airlangga Surabaya pada 1995 itu diduga melakukan perbuatan menghindarkan tersangka Eddy Sindoro dari proses penyidikan yang sedang dilakukan KPK.

Eddy Sindoro merupakan tersangka kasus dugaan suap panitera Edy Nasution di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Atas kasus tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis Edy Nasution 5,5 tahun penjara dan membayar kewajiban denda Rp 150 juta subsider 2 bulan kurungan.

"LCS [Lucas] diduga telah melakukan perbuatan menghindarkan ESI [Eddy Sindoro) ketika yang bersangkutan ditangkap oleh otoritas Malaysia dan kemudian dideportasi kembali ke Indonesia," ujar Wakil Pimpinan KPK Saut Situmorang dalam keterangan tertulisnya.

Selain itu, Lucas diduga berperan tidak memasukkan tersangka ke wilayah yurisdiksi Indonesia, melainkan dikeluarkan kembali ke luar negeri. "Dalam perkembangan penyidikan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup," lanjut Saut.

Sementara itu, Juru bicara KPK Febry Diansyah menuturkan Lucas ditahan di rumah tahanan cabang KPK untuk masa 20 hari ke depan sejak ditetapkan resmi sebagai tersangka pada Senin (1/10).

Hal itu dilakukan setelah KPK melakukan pemeriksaan terhadap tersangka selama 11 jam.

Lucas membantah dirinya terlibat membantu tersangka Eddy Sindoro yang merupakan petinggi Lippo Group itu kabur ke luar negeri.

Dia menuding KPK tidak bisa membuktikan perannya dalam membantu Eddy Sindoro melarikan diri ke luar negeri. Dia juga akan melakukan sejumlah langkah hukum melawan putusan KPK tersebut.

Atas perbuatannya tersebut, Lucas di-sangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan empat tersangka. Dua di antaranya telah divonis bersalah yakni Edy Nasution dan Doddy Aryanto

Supeno.

(Rahman Fauzan)







Original Post

Vonis Syafruddin Jadi Pijakan KPK

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 12
2018-10-3


Vonis Syafruddin Jadi Pijakan KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi membuka

ruang penyelidikan keterlibatan pihak lain dalam kasus

penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas

Bank Indonesia setelah vonis terhadap Syafruddin

Temenggung.

Syafruddin Temenggung merupakan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang dinyatakan bersalah dan divonis 13 tahun penjara beserta denda pidana Rp700 juta subsider kurungan selama 3 bulan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Atas vonis tersebut, Syafruddin mengajukan banding.

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa sejak awal lembaga itu berkomitmen menangani. perkara penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tersebut.

"Setelah terdakwa pertama divonis di Pengadilan Tipikor tentu kami mendalami peran pihak lain dari pertimbangan hakim, fakta persidangan yang sudah muncul, dan permintaan keterangan pada pihak Iain yang terkait," ujarnya, Selasa (2/10).

Hingga saat ini, KPK telah memeriksa sekitar 20 orang telah diminta keterangan dalam kasus tersebut.

KPK, katanya mempelajari fakta persidangan dan pertimbangan hakim di sidang putusan dengan Syafruddin Arsyad

Temenggung.

Berdasarkan informasi resmi KPK, Jaksa Penuntut Umum lembaga antikorupsi tersebut sedang menyusun analisis terhadap putusan tersebut dan menyampaikan pada pimpinan.

"Fakta sidang dan pertimbangan hakim akan menjadi salah satu landasan argumentasi untuk langkah berikutnya, termasuk peluang hukum pengembangan pada pelaku lain," lanjut Febri.

Namun, untuk saat ini KPK belum bisa menyebut nama pelaku lain dalam perkara SKL BLBI.

Kemarin, KPK menyerahkan delapan poin jawaban

terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI).

"Intinya, KPK mengakui telah melakukan penyelidikan untuk orang lain selain Syafruddin Temenggung dan apabila nantinya sudah ada minimal dua alat bukti maka akan ditingkatkan ke penyidikan," ujar Boyamin Saiman, Koordinator MAKI.

Dia mengatakan, MAKI selaku pemohon praperadilan menyambut positif jawaban KPK itu karena merupakan suatu langkah maju dengan menyatakan lembaga antirasuah itu telah melakukan tahap

penyelidikan dan akan ditingkatkan ke penyidikan jika terdapat minimal dua alat buku.

"Kita tunggu sidang berikutnya dengan agenda pembuktian dari KPK, yang tentunya akan menghadirkan sebagai bukti adalah surat perintah penyelidikan baru atas perkara dugaan korupsi SKL BLBI," katanya.

Terkait kasus BLBI itu, pengacara senior Otto Hasibuan sempat mempertanyakan kepastian hukum terhadap warga negara. Menurutnya, kasus BLBI sudah tidak perlu dipersoalkan lagi karena dasar hukumnya semuanya sudah jelas.

Dia menyebut langkah hukum yang dilakukan KPK tidak adil dan merugikan warga negara. "Negara tidak memenuhi janjinya karena telah mengambil jalan penyelesaian di luar pengadilan."

Dia menyebut KPK merupakan bagian dari eksekutif kendati merupakan lembaga independen. Semestinya, KPK sejalan dengan pemerintah yang sudah berjanji kepada warga negaranya untuk menjamin hak dan kepastian hukum semua warga negaranya.

"Semua pihak mempertanyakan, di mana konsistensi negara. Masakan sampai ingkar janji. Ini tidak boleh terjadi."

MG Noviarizal fernandez Rahmad fauzan







Original Post

Gelembungkan Biaya, Kepala OPT Rugikan Negara Rp 4,5. Miliar

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-10-3


Gelembungkan Biaya, Kepala OPT Rugikan Negara Rp 4,5. Miliar

EDITA DB Siburian didakwa korupsi dana kegiatan sosialisasi peningkatan aparatur pemerintah desa tahun anggaran 2015. Mantan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Sosial Anak Balita Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Sumatera Utara itu merugikan negara Rp4,5 miliar.

Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Agustini. Edita selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa yang dilaksanakan di 15 kabupaten/kota se-Sumut Tahun 2015 melakukan korupsi secara bersama-sama. Kegiatan itu beranggaran Rp4l miliar.

Perbuatan itu dilakukan bersama Rahmat Jaya Pramana Suprijatna selaku Direktur PT Ekspo Kreatif Indo, Budhianto Suryanata selaku Direktur PT Pro-xima Convex.Taufik selaku Direktur PT Mitra Multi Komunication dan Mat-harion Nainggolan selaku Direktur PT Shalita Citra Mandiri (berkas penuntutan terpisah).

Modus korupsi yang dilakukan terdakwa adalah menggelembungkan biaya rencana pelaksanaan dan

operasional penyelenggaraan acara yang gelar di sejumlah hotel di Sumut.

"Terdakwa selaku PPK tidak pernah melakukan pengendalian dan pengawasan secara langsung ke lokasi kegiatan. Terdakwa hanya memerintahkan kepada beberapa orang staf dari Bapemas untuk melaksanakan kegiatan tersebut sampai dengan selesai," kata JPU Agustini dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, kemarin.

Saat pengajuan tagihan pembayaran, ternyata terdakwa juga tidak ada melakukan pengujian terhadap dokumen, data yang diajukan oleh pihak penyedia barang/jasa.

"Ada beberapa invoice/ faktur yang dibuat oleh pihak rekanan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak hotel. Pada tagihan yang dibuat sendiri tersebut perusahaan penyedia jasa lainnya telah mengajukan tagihan pencairan dana seharga nilai harga satuan fullboard dalam kontrak kepada pengguna anggaran. Dan juga telah mengajukan invoice pembayaran untuk sewa infocus, yang ternyata dalam pelaksanaannya menggunakan infocus pihak hotel," beber Agustini.

BYU







Original Post

Kasudin Tata Air Jakut Dijebloskan Ke Sel

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-10-3


Kasudin Tata Air Jakut Dijebloskan Ke Sel

Korupsi Proyek Banjir

DANA swakelola banjir periode 2013-2015 di Jakarta Pusat juga diduga dikorupsi. Kejaksaan Agung menetapkan bekas Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Pusat. Herning Wahyuningsih sebagai tersangka.

Herning-yang kini menjabat Kepala Suku Dinas Tata Air Jakarta Utara-dicokok penyidik gedung bundar dan dijebloskan ke tahanan.

"Tersangka HW ditahan di Rumah Tahanan Negara Wanita Pondok Bambu. Jakarta Timur, selama 20 hari terhitung mulai 9 Mei 2017 sampai 28 Mei 2017," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung M Rum.

Bersamaan, penyidik juga menahan Pahala Tua, bekas Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Pusat.

Pahala Tua ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari sejak 9 Mei 2017 hingga

28 Mei 2017. Rum mengatakan penyidik menahan keduanya atas alasan subjektif dan objektif sebagaimana Pasal 21 ayat (1) KUHAP.

Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana swakelola banjir di Jakarta Pusat Rp90 miliar sejak 20 Februari 2017. "Tim penyidik melakukan pengungkapan kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana kegiatan swakelola pada Sudin PU Tata Air Jakpus setelah memeriksa saksi sebanyak 85 orang," tutur Rum.

Rum menjelaskan pada tahun anggaran 2013-2015 Sudin PU Tata A ir Jakpus menganggarkan dana Rp 230.047.137.844. Anggaran ini ditujukan pada kegiatan swakelola banjir di wilayahnya.

Kegiatan swakelola ini berupa perbaikan dan pemeliharaan saluran penghubung, jalan arteri, penanganan segera perbaikan tutup saluran, tali-tali air, mulut air,dan pemeliharaan saluran air selama 3 tahun.

Herning selaku Kepala Suku

Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Pusat saat itu, menerbitkan surat perintah tugas (SPT) kepada Pahala untuk melakukan proyek. Ia juga menerbitkan surat perintah kerja (SPK) kepada rekanan proyek yang diduga fiktif.

Bendahara Pengeluaran Pembantu Suku Dinas PU Tata Air Jakpus lalu mengajukan permintaan pencairan dana

ke Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta. "Dicairkan sebesar Rp 222.942.653.771, namun tidak dipergunakan sebagaimana mestinya karena dalam setiap pembayaran dilakukan pemotongan sebesar 35 persen dari SPT atau sekitar Rp 90 miliar," ungkap Rum.

Heming dan Pahala pun disangka melakukan korupsi melanggar Pasal 2 ayat I atau Pasal

3 junto Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendanvan mengatakan, ada 35 pejabat di Dinas Tata Air yang telah ditahan Kejaksaan Agung karena diduga korupsi dana swakelola banjir.

Teguh mengatakan, jumlah pegawai yang ditahan itu terhitung sejak 2013. Dari seluruh pegawai yang ditahan, sebagian pegawai telah dipecat. Namun, ada yang masih dinonaktifkan sementara.

"Nah saya memang sangat prihatin karena sampai kemarin sudah ada 35 orang di Dinas Tata Air yang ditahan oleh Kejaksaan Agung. (Sebanyak) 35 pegawai itu untuk masalah ini (dana swakelola banjir) saja," kata Teguh.

Semua pegawai yang ditahan itu, kata Teguh, berasal dari lima wilayah. Teguh menjelaskan, kasus tersebut terjadi saat sistem belanja dan pengadaan barang belum setransparan saat ini.

GPG







Original Post

PENOLAKAN HAKIM AGUNG DI AMERIKA

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 10
2018-10-3


PENOLAKAN HAKIM AGUNG DI AMERIKA

Para perempuan menggelar unjuk rasa untuk memprotes calon Hakim Agung Amerika Serikat Brett Kavanaugh di New York, Amerika Serikat, kemarin. Kavanaugh dicalonkan Donald Trump. Kavanaugh konservatif, termasuk anti-aborsi. Diajuga dituding melakukan pelecehan seksual terhadap beberapa perempuan. Mahkamah Agung penting karena jabatannya seumur hidup. Penunjukan seorang Hakim Agung akan berdampak kepada arah kehidupan di Amerika hingga beberapa dekade setelah dia dipilih, apalagi jika dia masih muda. Legalisasi pernikahan sesama jenis, mandat warga Amerika harus punya asuransi kesehatan, dan hak warga negara untuk memiliki senjata api di rumah untuk melindungi diri, adalah beberapa keputusan penting Mahkamah Agung.

REUTERS/JEENAH MOON







Original Post

Kepastian Hukum Bisa Ancur

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2018-10-3


Kepastian Hukum Bisa Ancur

Tujuh Kali Gugatan Tak Ada Kebaruan

HOTMAN Paris Hutapea, kuasa hukum PT BFI Finance Indonesia Tbk akhirnya buka suara terkait gugatan baru yang dilayangkan oleh PT Aryaputra (PTA) Teguharta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dia menilai, gugatan itu tidak memiliki kebaruan. Hanya mengulang-ulang terus. Tanpa dasar yangjelas.Apalagi.kata Hotman, sudah tujuh kali PTA melayangkan gugatan di pengadilan negeri. Hasilnya tetap sama. Gugatan yang diajukan PTA tidak dikabulkan oleh majelis hakim.

"Dulu kan sudah ditolak, tujuh kali, oleh pengadilan. Sama saja. Ngapain lagi dia gugat," kata Hotman usai menjalani persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Senin (1/10) lalu.

Bahkan PN Jakarta Pusat, lanjutnya, juga sudah mengeluarkan penetapan pada 20 Februari 2018 lalu. Yang menyatakan. Putusan Mahkamah Agung RI No. 240/ PK/Pdt/2006 tidak dapat dilak-

Seperti diketahui. PTA mendaftarkan gugatan terkait dwang-som di PN Jakarta Pusat dengan Nomor Registrasi Perkara 521/ PDT.G/2018/PN.JKT.PST tertanggal 19 September 2018. Dalam gugatannya itu. PTA melalui kuasa hukumnya Hutabarat Halim Rekan, menggugat BFI Finance membayar uang paksa (dvvangsom) sebesar lebih dari Rp 80 miliar. Karena dinilai tidak mengembalikan 32,32 persen saham BFI yang diklaim milik PTA.

Menurut Hotman, sengketa yang berlarut-larut ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Jika PTA membayar utangnya kepada BFI Finance senilai USS 100 juta pada 2001 lalu. Karena tidak ada niat pengembalian utang itulah, saham BFI milik PTA yang dijaminkan akhirnya dijual.

Lintong Oloan Siahaan, mantan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) saat dihadirkan menjadi saksi ahli di PTUN Jakarta Senin (1/10) lalu

tersebut bisa saja diputuskan non executable oleh pengadilan negeri. Jika memang putusan tersebut tidak bisa dieksekusi.

"Tidak semua putusan bisa dieksekusi, atau dilaksanakan. Pada pelaksanaanya waktu dia mau melaksanakan eksekusi tapi tidak bisa dilaksanakan, maka pengadilan akan mengeluarkan non executable, dan itu berlaku," kata Lintong.

Diajuga mengatakan, sejatinya persidangan di PTUN Jakarta yang saat ini berjalan tidak perlu terjadi. Sebab berdasarkan Pasal 55 PTUN menyatakan, gugatan Tata Usaha Negara harus diajukan dalam jangka waktu 90 hari. Sementara PTA mengajukan gugatan terkait perubahan akta perusahaan dan nama di PT BR Finance Indonesia Tbk baru pada Mei 2018. Atau jauh setelah perubahannya akta dan nama perusahaan dilakukan pada 2002. "Pemberian batas waktu maksimal 90 hari itu, tujuannya untuk memberikan kepastian hukum." ujar Lintone.

Jon







Original Post

PGN Terbebas dari Denda Rp 9,9 Miliar

Media Cetak Harian Kontan Halaman 21
2018-10-3


PGN Terbebas dari Denda Rp 9,9 Miliar

MA menolak kasasi KPPU ihwal harga gas di Medan

JAKARTA. Perusahaan gas pelat merah, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk, lolos dari denda Rp 9,9 miliar yang dijatuhkan komisi pengawasan usaha. Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU).

Perkara ini berawal saat PGN menaikkan harga gas industri di Medan, Sumatra Utara, pada Agustus-November 2015. Alhasil, menurut data Satuan Ke ija Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), harga gas industri pada periode tersebut US$ 13,9 per million metric british thermal units (mmbtu)- US$ 13,94 per mmbtu.

Harga tersebut terbilang lebih tinggi dibanding harga gas industri di daerah lain. Misalnya, harga gas industri di Jawa Timur berkisar US$ 8,01 per mmbtu-US$ 8,05 per mmbtu, sementara di Jawa Barat sebesar US$ 9,14 per iiimbtu-US$9,18 per mmbtu.

Atas dasar itulah KPPU mengusut beleid harga gas industri di Sumatera Utara. Hasilnya, KPPU menyatakan PGN melanggar pasal 17 LIU No 5/1999 tentang Anti-Mono-poli, pada 14 November 2017.

Apalagi, kesimpulan KPPU, kenaikan harga gas merugikan

industri di Medan senilai sekitar Rp 11,92 miliar. PGN pun dijatuhi denda Rp 9,92 miliar.

Emiten saham berkode PGAS tidak menerima vonis KPPU dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pada 1 Februari 2018, hakim mengabulkan keberatan PGN dan membatalkan putusan KPPU.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan, KPPU tak berhak memeriksa perkara ini. Sebab, beleid harga gas dari PGN masuk ranah konsumen, bukan persaingan antar pelaku usaha.

BUMN dikecualikan

Giliran KPPU tak menerima keputusan hakim. Komisi Anti-Monopoli itu pun mengajukan kasasi ke MA.

Namun MA berkata lain. Ketua Majelis Kasasi Hamdi menyatakan, kenaikan harga gas industri oleh PGN tidak melanggar UU No 5/1999.

Menurut MA, Peraturan Pemerintah (PP) No 30/2009 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas menyatakan harga balian bakar minyak dan gas diatur pemerintah. Sementara BUMN dinilai sebagai representasi pemerintah. "Sehingga kegiatan pemohon (PGN) menetapkan harga jual gas Agustus 2015-November 2015 merupakan objek yang dikecualikan

dari UU No 5/1999," tulis Hamdi, seperti dikutip dari salinan putusan yang dipublikasikan di laman MA, Selasa (2/10).

MA juga menilai tepat pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menolak putusan KPPU! Dus, MA menolak kasasi KPPU.

Direktur Utama PGAS Gigih Prakoso mengaku lega dengan hasil kasasi di MA. Dia menandaskan, PGN tidak monopoli pasar gas industri di Medan maupun di pasar domestik. "Dalam menetapkan harga jual gas, PGN selalu memperhatikan aspek kewajaran dan komersialitas, serta willingness to pay dari konsumen," jelas Gigih, Selasa (2/10).

Diajuga mengingatkan, harga gas di level konsumen bisa ditetapkan pemerintah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berwenang menetapkan harga gas yang disalurkan melalui pipa.

Sebaliknya, KPPU kecewa atas putusan MA. Komisioner KPPU Chandra Setiawan mengakui, UU No 5/1999 memang memberi hak pada BUMN melakukan praktik monopoli, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan strategis bagi negara. "Tapi BUMN dilarang menyalahgunakan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan besar. Itu yang salah," tandas dia.

Anggar Septiadi







Original Post

Kabar Gembira, Pendaftaran CPNS 2018 Diperpanjang hingga 15 Oktober

Media Online LIPUTAN 6
2018-10-03


Liputan6.com, Jakarta - Kabar gembira bagi putra-putri bangsa yangberminat untuk menjadi abdi negara.Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan penutupan pendaftaran penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 melalui sscn.bkn.go.id diundur.

Jika sebelumnya pendaftaran ditutup pada 10 Oktober, maka BKN menyatakan penutupan pendaftaran diundur lima hari. Dengan pengunduran tersebut maka penutupan pendaftaran menjadi 15 Oktober 2018 pukul 23.59 WIB.

Dikutip dari akun Instagram BKN bkngoidofficial, Rabu (3/10/2018), perpanjangan masa pendaftaran dilakukan otomatis di website sscn.bkn.go.id, sehingga instansi tidak perlu mengubah seting.

"Panitia Pelaksana Panselnas telah memutuskan untuk memperpanjang masa pendaftaran penerimaan CPNS untuk seluruh instansi sampai dengan 15 Oktober 2018," seperti dikutip dari akun instagram resmi BKN tersebut.

Sementara itu, hingga Selasa 2 Oktober 2018 pukul 16.00 WIB, sebanyak 91 persen instansi yang mendapatkan formasi dalam seleksi CPNS 2018 telah terintegrasi atau go live dengan portal SSCN.

Adapun jumlah pelamar yang telah memilih instansi sebanyak 284.740 orang dan jumlah pelamar yang telah diverifikasi oleh instansi sebanyak 58.626 orang.

Rincian Menkumham Yasonna H Laoly saat memantau pelaksanaan SKD CPNS Kemenkumham di Gedung Badan Kepegawaian Nasional di Jalan Letjen Sutoyo nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur. (Liputan6.com/Moch Harun Syah)Berikut rinciannya

- Top 3 Universitas asal pelamar

1. Universitas Terbuka 20.856

2. Universitas Pendidikan Indonesia 8.011

3. Universitas Negeri Padang 5.753

- Top 3 Prodi asal pelamar

1. Pendidikan Guru SD 44.267

2. Kebidanan 31.168

3. Pendidikan Agama Islam 26.902

- Top 5 instansi pusat

1. Kementerian Hukum/HAM 68.860

2. Kementerian Agama 34.388

3. Kejaksaan Agung 7.924

4. Kementerian ATR/BPN 6.565

5. Mahkamah Agung RI 6.005

- Top 3 Wilker Kanreg BKN Yogyakarta

1. Pemprov Jateng 7.848

2. Pemkab. Pati 1.644

3. Pemkab. Cilacap 1.460

- Top 3 Wilker Kanreg BKN Surabaya

1. Pemprov Jatim 9.279

2. Pemkab. Jember 2.124

3. Pemkab. Gresik 1.970

- Top 3 Wilker Kanreg BKN Bandung

1. Pemkot Bandung 7.091

2. Pemprov Jabar 5.395

3. Pemkab. Serang 4.233

- Top 3 Wilker Kanreg BKN Makassar

1. Pemkab. Pangkajene dan Kepulauan 1.907

2. Pemkab. Buton Tengah 1.846

3. Pemerintah Kab. Pinrang 1.407

- Top 3 Wilker Kanreg BKN Jakarta

1. Pemprov. DKI Jakarta 3.290

2. Pemkab. Sambas 2.119

3. Pemkab. Melawi 2.049

- Top 3 Wilker Kanreg BKN Medan

1. Pemkab. Deli Serdang 2.042

2. Pemkota Tanjungbalai 1.360

3. Pemkab. Langkat 1.153

- Top 3 Wilker Kanreg BKN Palembang

1. Pemkot Palembang 2.226

2. Pemkab. Tebo 1.837

3. Pemkab. Banyuasin 1.669

- Top 3 Wilker Kanreg BKN Banjarmasin

1. Pemprov. Kalimantan Selatan 1.457

2. Pemprov. Kalimantan Utara 1.399

3. Pemkot Balikpapan 1.215

- Top 3 Wilker Kanreg BKN Denpasar

1. Pemkab. Manggarai 2.029

2. Pemkab. Manggarai Barat 1.672

3. Pemprov. Bali 1.462

- Top 3 Wilker Kanreg BKN Manado

1. Pemprov Maluku Utara 582

2. Pemkab. Kepulauan Sula 455

3. Pemkab. Kepulauan Talaud 272

- Top 3 Wilker Kanreg BKN Pekanbaru

1. Pemprovinsi Sumatera Barat 2.344

2. Pemkab. Solok 1.802

3. Pemkota Pariaman 1.799

- Top 3 Wilker Kanreg BKN Aceh

1. Pemkab. Aceh Singkil 792

2. Pemab. Akceh Tengah 727

3. Pemkab. Pidie 579

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini Pemerintah akan mengumumkan formasi jabatan yang dibuka dalam penerimaan 238.015 CPNS pada 19 September 2018.

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3657939/kabar-gembira-pendaftaran-cpns-2018-diperpanjang-hingga-15-oktober




Original Post

Jika Terbukti, KPK Bakal Babat Habis Anggota DPRD Kota Malang

Media Online LIPUTAN 6
2018-10-03


Liputan6.com, Malang - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut ada kemungkinan tersangka baru dalam kasus suap APBD-P 2015 Kota Malang, Jawa Timur. Kasus ini sudah menyeret 41 bekas anggota DPRD Kota Malang dan M Anton Wali Kota Malang periode 2013 2018.

Kasus ini memicu kehebohan di tengah masyarakat lantaran nyaris melumpuhkan pemerintahan Kota Malang. Apalagi dari total seluruh legislator, hanya menyisakan 3 anggota DPRD Kota Malang yang tak terseret jadi tersangka oleh komisi antirasuah.

"Untuk yang tiga itu pasti ada pertimbangan khusus sehingga masih belum jadi tersangka," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang di sela diskusi antikorupsi di Balai Kota Malang, Selasa (2/10/2018).

Ketiga legislator yang sampai saat ini bebas dari jeratan KPK adalah Subur Triono, Priyatmoko Oetomo dan Tutuk Handayani. Komisi antirasuah menjamin tak ada tebang pilih.

"Salah satu pertimbangan kami ada di antara mereka yang sedang sakit. Kita lihat dulu, paling penting kalau ada bukti pasti tetap diproses," ujar Saut.

Saat proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya, beberapa anggota dewan bersikukuh membantah menerima uang suap. Serta menyebut nama nama pejabat di lingkungan Pemkot Malang.

"Tetap akan kita lihat semuanya. Yang pasti dalam korupsi itu, baik pemberi dan penerima pasti kena," ucap Saut.

Penyidik KPK terus mendalami kasus ini. Meski penyelidikan dan penyidik belum tiba di suatu tempat, tapi tim penuntut sudah mempelajari konstruksi kasusnya. Karena itu, seluruh tim KPK yang menangani kasus yang menyeret anggota DPRD Kota Malang dan pejabat Pemkot Malang ini tinggal membagi waktu.

"Penanganan kasus ini hanya persoalan waktu, tunggu saja saja penanganannya," ujar Saut.

Kasus suap pembahasan APBD P 2015 Kota Malang ini sendiri sudah menyeret 41 anggota DPRD Kota Malang, M Anton Wali Kota Malang periode 2013 2018, dan Jarot Edi Sulistiono bekas Kepala Dinas PUPR Kota Malang ke dalam jeruji penjara.

Status hukum mereka berbeda beda, ada yang sudah divonis penjara, berstatus terdakwa dan masih jadi tersangka. Arif Wicaksono, bekas Ketua DPRD Kota Malang divonis 5 tahun penjara, M Anton dihukum 2 tahun penjara sedangkan Jarot Edi divonis 2,8 tahun penjara. Sedangkan 18 anggota DPRD Kota Malang kini masih menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Kemudian 22 legislator lainnya ditahan dan masih diperiksa KPK dengan status tersangka.

Liputan6.com yang menjadi bagian KapanLagi Youniverse (KLY) bersama Kitabisa.com mengajak Anda untuk peduli korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala. Yuk bantu Sulawesi Tengah bangkit melalui donasi di bawah ini.

Semoga dukungan Anda dapat meringankan beban saudara-saudara kita akibat gempa dan tsunami Palu di Sulawesi Tengah dan menjadi berkah di kemudian hari kelak.

Saksikan video pilihan berikut ini

KPK Geledah Gedung DPRD Kota Malang

https://www.liputan6.com/regional/read/3657583/jika-terbukti-kpk-bakal-babat-habis-anggota-dprd-kota-malang




Original Post

1.534 Laporan Gratifikasi Mengalir ke KPK

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-10-3


1.534 Laporan Gratifikasi Mengalir ke KPK

KOMISI Pemberantasan Korupsi menerima 1.534 laporan gratifikasi, baik melalui pelaporan langsung maupun lewat aplikasi gratifikasi daring, sejak Januari sampai Agustus 2018. "Sampai dengan 31 Agustus 2018, KPK telah menerima 1.534 laporan gratifikasi," kata juru bicara KPK Febri Dian-syah di Jakarta, kemarin.

Dari seluruh laporan gratifikasi tersebut, lanjut Febri, KPK telah menetapkan Rp6,37 miliar sebagai milik negara. "Hal ini adalah salah satu bagian dari upaya KPK untuk asset recovery melalui mekanisme pencegahan di Direktorat Gratifikasi," ungkap Febri.

Selain itu, kata dia. Komisi Antirasywah juga menjalankan fungsi trigger mechanism untuk mempermudah pelaporan gratifikasi dan memaksimalkan pengendalian gratifikasi melalui pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)

di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. "Sejauh ini, telah dibentuk sekitar 353 UPG di seluruh instansi dan daerah," paparnya.

KPK pun mengimbau kepada seluruh pegawai negeri atau penyelenggara negara agar semaksimal mungkin menolak gratifikasi yangjelas-jelas diberikan pihak yang memiliki hubungan jabatan atau konflik kepentingan. "Jika terpaksa menerima, seperti diberikan secara tidak langsung atau ragu dengan kualifikasi gratifikasi agar segera melaporkannya ke KPK melalui mekanisme pelaporan gratifikasi," ujar dia.

Di sisi lain, KPK akan menyampaikan gugatan ke Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor, sebagai pihak yang terganggu kepentingannya dalam perkara gugatan mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam terhadap Basuki Wasis.

"Besok (hari ini), KPK akan

menyampaikan gugatan ke PN Cibinong sebagai pihak yang terganggu kepentingannya dalam perkara gugatan Nur Alam terhadap Basuki Wasis, merupakan ahli yang dihadirkan oleh KPK di persidangan yang melakukan perhitungan kerugian negara sekitar Rp2,728 triliun," kata Febri.

Pihak KPK meminta majelis hakim untuk tidak menerima gugatan yang diajukan Nur Alam karena pokok perkara yang dipersoalkan dalam gugatan tersebut masuk ranah hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi.

"Perkara korupsi tentu saja diproses di pengadilan tindak pidana korupsi yang diatur khusus, bukan di pengadilan negeri dengan ranah perdata sehingga pengujian terhadap substansi yang disampaikan ahli merupakan wewenang dari majelis Kakim pengadilan tindak pidana korupsi," jelasnya.

(Ant/P-2)







Original Post

Sekda Tanah/Bangunan Disnak Jabar Milik Pemprov

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 9
2018-10-3


Sekda Tanah/Bangunan Disnak Jabar Milik Pemprov

NERACA

Bandung - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa memastikan Pemprov Jawa Barat merupakan pemilik tanah dan bangunan Kantor Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Jabar yang sah secara hukum. Sekda Jawa Barat mengatakan pihaknya sudah mendapatkan kepastian dari Badan Pertanahan Nasiohal (BPN) bahwa status kepemilikan pemprov atas bangunan yang kini disegel secara sepihak adalah sah."Statusnyasahmasihmilikpemprov,"katadiadalam siaran persnya, Selasa (2/10).

Menurut dia, bukti-bukti hukum yang dimiliki pemprov sudah disampaikan Biro Hukum Setda Jabar kepada pihak terkait agar bisa membantu pihaknya mempertahan aset Negara."Jadi kita akan mempertahankan sertifikat yang juga masih atas nama pemprov," tutur dia.

Sekda mengaku sudah melaporkan hal ini kepada Kapolda Jabar terutama terkait adanya upaya okupasi ilegal sejak kemarin."Pak Gubernur juga sudah kirim surat. Seandainya ada oknum aparat, sudah kita laporkan juga ke TNI," ujar dia.

Terkait adanya para ASN dinas yang kesulitan masuk ke kantor hingga membuat pelayanan terganggu, Iwa meminta detail teknis tersebut ditanyakan pada kepala dinas Dewi Sartika."Intinya kita akan tetap mempertahankan aset negara, ini sudah jadi kewajiban kita," kata dia. Pemprov sendiri sudah mengantongi novum baru yang akan dipakai untuk mengajukan peninjauan kembali kedua ke Mahkamah Agung.

ant







Original Post

Ahli Migas Perkara Pertamina Buat Khawatir Profesional

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-10-3


Ahli Migas Perkara Pertamina Buat Khawatir Profesional

Jakarta - Waki] Ketua Umum Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) Hadi Ismoyo menyebutkan perkara korupsi yang menyeret mantan direksi PT Pertamina berdampak pada khawatiran profesional minyakdan gas mengambil kebijakan korporasi.

"Kami sebagai professional migas tidak mengerti karena ini bagian bisnis, kecuali Kejagung sudah mengantongi bukti sahih transaksi tidak wajar," kata Hadi di Jakarta, dikutip dari Antara, kemarin.

Hadi mengatakan bahwa kasus yang menerpa mantan Direktur Utama Pertamina Karen A-gustiawan dan lainnya merupakan kebijakan korporasi sehingga tidak masuk tindak pidana hukum. Hadi menilai pimpinan perusahaan yang mengeluarkan kebijakan tidak menguntungkan sesuai dengan perhitungan awal seharusnya dikenai sanksi administrasi atau pemberhentian dari jabatan.

"Bukan dipidanakan, saya sebagai Waki] Ketua Umum IATMI amat sangat prihatin," turur Hadi.

Hadi menilai wajar jika kebijakan sebuah perusahaan berdampak kerugian. Namun, aparat bisa mengategorikan korupsi jika menemukan transaksional antara jajaran direksi Pertamina dan pihak yang terlibat pada proyek investasi itu. Lebih lanjut, Hadi menuturkan bahwa

kasus Karen berdampak negatif pada dunia investasi dan bisnis migas karena profesional khawatir dalam mengambil keputusan strategis.

Sebelumnya, Jaksa A-gung H.M. Prasetyo menyebutkan empat mantan pejabat Pertamina ditetap tersangka korupsi investasi PT Pertamina (Persero) di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia pada tahun 2009 yang merugikan keuangan negara mencapai Rp568 miliar.

Keempat tersangka dugaan korupsi itu, yakni mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Karen Galaila Agus-uawan sesuai dengan surat perintah penyidikan (spri-ndik)NomorTap-13/F.2/-Fd. 1/03/2018, tanggal 22 Maret 2018. Mantan Chief Legal Councel and Compliance PT Pertamina (Persero) Genades Panjaitan

(GP) berdasarkan Sprindik Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Nomor Tap-14/F.2/Fd.l/03/2018tang-gal 22 Maret 2018.

Mantan Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Frederik Siahaan (FS) berdasarkan sprindik Nomor Tap-15/F.2/Fd.l/03/2018 tanggal 22 Maret 2018. Mantan Manager Merger Acquisition (MA) Direktorat Hulu PT Pertamina (Persero) inisial BK berdasarkan sprindik Nomor TAP-06/F.2/Fd. 1 /Ol /2018, tanggal 23 Januari 2018.

Tersangka dikenai Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ant







Original Post

Bareskrim Periksa 10 Saksi Kasus TPPU Bos Gulaku

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-10-3


Bareskrim Periksa 10 Saksi Kasus TPPU Bos Gulaku

Jakarta - Sebanyak 10 orang saksi dan ahli diperiksa dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga melibatkan pengusaha gula, Gunawan Jusuf dan perusahaan miliknya, PT Makindo.

"Lebih dari 10 (saksi sudah dipanggil), ahli-ahli sudah dimintai keterangan," kata Wadir Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol Daniel Tahi Monang Silitonga saat dihubungi, Jakarta, Selasa (2/10).

Menurut Daniel, penyidikan tetap dilakukan meski ditengah gugatan praperadilan kedua yang diajukan oleh Gunawan Jusuf terhadap Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Daniel menegaskan pihaknya tak takut menghadapi gugatan Gunawan tersebut "Proses (penyidikan) jalan terus. Peradilannya jalan terus. Hukum kami hargai Ya itu (praperadilan) kami hadapi saja dengan tenang," ujarnya.

Sementara Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Achmad Guntur menuturkan sidang perdana gugatan praperadilan bos Sugar Group Company itu terhadap Bareskrim Polri akan berlangsung pada Senin (8/10) mendatang dengan dipimpin hakim tunggal Joni.

Padahal pekan lalu, Gunawan Jusuf sudah mencabut gugatan praperadilan terhadap Bareskrim Polri ke PN Jakarta Selatan dengan nomor 102/Pid.pra/2018-/PNJktSel, atas kasus yang sama. Atas pencabutan permohonan praperadilan o-leh pihak Gunawan, majelis

hakim PN Jakarta Selatan Kartim Haerudinmenghen-tikan sidang permohonan tersebut pada Senin (24/9) lalu.

Sementara Kepala Biro Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah menanggapi permohonan kembali praperadilan Gunawan Jusuf merupakan kewenangan hakim."Kalau masih dalam proseskamindakbisabicara dulu. Mau berapa kali (ajukan praperadilan) terserah hakim," ujar Abdullah.

Ia mengatakan bahwa MA tetap mengawasi semua kasus praperadilan."Ya otomatis, kalau pengawasan kan by system," ucap dia.

Sebelumnya, Komisi Yudisial (KY) menyatakan akan mengawasiproses persidangan praperadilan yang diajukan Gunawan Jusuf terhadap Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Saya tegaskan di sini bahwa melakukan pemantauan sidang berdasarkan permohonan pihak siapa pun dari elemen masyarakat sama sekali bukan berarti KY berpihak, melainkan akan fokus pada perilaku hakim," Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Sukma Vio-ietta menjawab pertanyaan di Jakarta.

Sukma menegaskan bahwa pemantauan oleh KY atas proses persidangan, termasuk praperadilan Gunawan Jusuf, bukan untuk berpihak kepada pihak ter-

tentu meski ada pengaduan dari masyarakat."Selama ini KY selalu melakukan pemantauan persidangan atas permintaan masyarakat, termasuk atas persidangan praperadilan," ujar dia.

Gunawan Jusuf kembali mengajukan gugatan praperadilan terkait proses penyidikan yang dilakukan Bareskrim Polri terhadap salah satu perusahaannya, PT Makindo.

Diketahui, Gunawan Jusuf dan rekannya, Iwan Ang dan PT Makindo memberikan kuasa kepada Marx Co. Attorney at Law guna

mengajukan permohonan praperadilan terhadap penyidikan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri ke PN Jakarta Selatan bernomor 115/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.S el tertanggal 24 September 2018.

Para pemohon mempersoalkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Si-dik/547/IX/2016/DIT TIPIDDEKSUS tertanggal 1 September 2016 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/33/I/2018/-DIT TIPIDDEKSUS tertanggal 4 Januari 2018. Selain itu,

pemohon juga mempermasalahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor B/172/XI1/DIT TIPIDDEKSUS tertanggal 1 Desember 2016.

Ketiga, surat perintah penyidikan dari Bareskrim Polri itu dianggap tidak sah, tidak mempunyai nilai hukum dan harus dibatalkan karena perkara tersebut memiliki subyek, objek, materi perkara, "locus delicti", dan tempus delicti yang sama (Nebis In Idem) dengan putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 87 PK/-

PID/2013 tertanggal 24 Desember 2013.

Pihak Gunawan Jusuf dan pemohon lainnya menganggap putusan PK MA tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga Bareskrim tidak berhak memroses hukum laporan mantan rekan anGunawan Jusuf, Toh KengSiongterhad") dirinya, laporan penaha Toh Keng Siong terhadap Gunawan Jusuf, Iwan Ang dan PT Makindo itu berdasarkan laporan polisi nomor LP/853/VIII/2016/Ba-reskrim tertanggal 22 A-

gUStUS 2016.

ant







Original Post

Ahli Waris Bertahan Dalam Tenda di Kantor Disnak

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 3
2018-10-3


Ahli Waris Bertahan Dalam Tenda di Kantor Disnak

BANDUNG, (PR).-

Ahli waris Adikusumah dan ormas hingga Selasa (2/10/2018), masih bertahan menduduki serta melakukan penyegelan di Kantor Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Jabar di Jalan Djuanda Bandung. Sementara itu, pihak Pemprov Jabar dan ahli waris melakukan mediasi secara tertutup di Kantor Garnisun.

Berdasarkan pantauan, beberapa ahli waris dan ormas terlihat masih berada di Kantor Disnak Jabar. Mereka mendirikan tenda berukuran besar di halaman kantor tersebut.

Beberapa dari mereka tampak ada di dalam tenda tersebut. Sebagian lagi sedang duduk-duduk. Sementara itu, sejumlah anggota ormas berada di luar dan halaman gedung. Ada juga yang beredar di sekitar pos keamanan.

Menurut Pepi, petugas keamanan di Kantor Disnak dan Ketahanan Pangan Provinsi Jabar, ahli waris dan ormas mendirikan dua tenda. "Satutendalagi ada di halaman belakang gedung ini," ujarnya.

Selain ormas, anggota kepolisian tampak di halaman sekitar gedung. Mereka berjaga di pintu utama gedung dan di pos satuan pengamanan.

Meski demikian, aktivitas pegawai Disnak dan Ketahanan Pangan Provinsi Jabar, sudah berjalan normal. Untuk masuk ke gedung, para pegawai memakai pintu samping.

"Untuk karyawan sudah mulai normal lagi Pak. Tapi memang dari pihak ahli waris masih di sini. Masih bertahan," ujarnya.

Ahli waris memang terus memperlihatkan eksistensinya dengan memasang baliho besar. Isi baliho tersebut pada intinya menegaskan bahwa lahan yang kini berdiri Kantor Disnak dan Ketahanan Provinsi Jabar itu, milik ahli waris Adikusumah. Ada juga beberapa spanduk yang isinya mengenai status tanah tersebut. Dilengkapi hasil dan salinan putusan pengadilan yang memenangkan pihak ahli waris.

Tertutup

Menanggapi permasalahan tersebut, Pemprov Jabar bersama penasihafhu-kum, ahli waris, serta ormas, menggelar pertemuan tertutup untuk melakukan mediasi dalam upaya mencari solusi penyelesaian kasus tanah tersebut.

"Kami memang sudah melakukan rapat bersama Pemprov Jabar, tetapi hingga rapat selesai, tidak ada satu pun

keputusan. Tetap aja ngambang," ujar penasihat hukum ahli waris, Musa Darwin Pane.

Menurut Darwin, seharusnya rapat dilakukan dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil. "Karena gubernurlah penentu kebijakan dan keputusan. Kalau yang hadir hanya anak buahnya, sampai kapan pun tidak akan selesai-selesai," ujarnya.

Menurut Darwin, pihaknya telah memberikan dua opsi usulan ke Pemprov .Jabar. Pertama, pemprov harus segera mengosongkan gedung tersebut karena berdasarkan putusan, tanah tersebut milik ahli waris. Kedua, kalau tidak mau mengosongkan, pemprov harus segera memberikan ganti rugi atas tanah tersebut. "Kalau memang tidak mau keluar atau tidak mau dikuasai kami ya, segera bayar karena itu hak ahli waris," ujarnya.

Seperti diketahui, sejak Minggu (30/9/2018), ahli waris Adikusumah dan ormas, menduduki serta menyegel Kantor Disnak dan Ketahanan Pangan Provinsi Jabar. Akibatnya, para ASN yang hendak memasuki gedung sempat tertahan di luar.

Upaya itu dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan lanjutan eksekusi pengosongan yang telah dilaksanakan PN Bandung, 2 Juni 2016 lalu. Atas hal itu, Pemprov Jabar telah melaporkannya kepada aparat berwajib".

Pemprov pun bersikukuh bahwa lahan itu gedung dan lahan itu aset milik pemerintah yang sah di mata hukum. Hal itu dibuktikan dengan sertifikat lahan dari BPN yang dimiliki pemprov.

( Yedi Supriadi)







Original Post

Kepastian Hukum Bisa Ancur Nih

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2018-10-3


Kepastian Hukum Bisa Ancur Nih

Tujuh Kali Gugatan Tak Ada Kebaruan

HOTMAN Paris Hutapea, kuasa hukum PT BFI Finance Indonesia Tbk akhirnya buka suara terkait gugatan baru yang dilayangkan oleh PT Aryaputra (PTA) Teguharta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dia menilai, gugatan itu tidak memiliki kebaruan. Hanya mengulang-ulang terus. Tanpa dasar yangjelas.Apalagi.kata Hotman, sudah tujuh kali PTA melayangkan gugatan di pengadilan negeri. Hasilnya tetap sama. Gugatan yang diajukan PTA tidak dikabulkan oleh majelis hakim.

"Dulu kan sudah ditolak, tujuh kali, oleh pengadilan. Sama saja. Ngapain lagi dia gugat," kata Hotman usai menjalani persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Senin (1/10) lalu.

Bahkan PN Jakarta Pusat, lanjutnya, juga sudah mengeluarkan penetapan pada 20 Februari 2018 lalu. Yang menyatakan. Putusan Mahkamah Agung RI No. 240/ PK7Pdt/2006 tidak dapat dilak-

Seperti diketahui, PTA mendaftarkan gugatan terkait dwang-som di PN Jakarta Pusat dengan Nomor Registrasi Perkara 521/ PDT.G/2018/PN.JKT.PST tertanggal 19 September 2018. Dalam gugatannya itu. PTA melalui kuasa hukumnya Hutabarat Halim Rekan, menggugat BFI Finance membayar uang paksa (dvvangsom) sebesar lebih dari Rp 80 miliar. Karena dinilai tidak mengembalikan 32,32 persen saham BFI yang diklaim milik PTA.

Menurut Hotman, sengketa yang berlarut-larut ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Jika PTA membayar utangnya kepada BFI Finance senilai USS 100 juta pada 2001 lalu. Karena tidak ada niat pengembalian utang itulah, saham BFI milik PTA yang dijaminkan akhirnya dijual.

Lintong Oloan Siahaan, mantan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) saat dihadirkan menjadi saksi ahli di PTUN Jakarta Senin (1/10) lalu

tersebut bisa saja diputuskan non executable oleh pengadilan negeri. Jika memang putusan tersebut tidak bisa dieksekusi.

"Tidak semua putusan bisa dieksekusi, atau dilaksanakan. Pada pelaksanaanya waktu dia mau melaksanakan eksekusi tapi tidak bisa dilaksanakan, maka pengadilan akan mengeluarkan non executable, dan itu berlaku," kata Lintong.

Diajuga mengatakan, sejatinya persidangan di PTUN Jakarta yang saat ini berjalan tidak perlu terjadi. Sebab berdasarkan Pasal 55 PTUN menyatakan, gugatan Tata Usaha Negara harus diajukan dalam jangka waktu 90 hari. Sementara PTA mengajukan gugatan terkait perubahan akta perusahaan dan nama di PT BR Finance Indonesia Tbk baru pada Mei 2018. Atau jauh setelah perubahannya akta dan nama perusahaan dilakukan pada 2002. "Pemberian batas waktu maksimal 90 hari itu, tujuannya untuk memberikan kepastian hukum," ujar Lintong.

JON







Original Post

Media