KPKJebloskan Mantan Gubernur Bengkulu ke LP

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-10-4


KPKJebloskan Mantan Gubernur Bengkulu ke LP

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya, Lily Martiani Maddari, ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) di Bengkulu.

"Jaksa eksekutor KPK hari ini melakukan eksekusi terhadap dua terpidana dalam kasus ini, yaitu atas nama Ridwan Mukti di LP Bengkulu dan Lily Martiani Maddari di LP Perempuan Bengkulu," kata juru bicara KPK Febri Di-ansyah di Jakarta, kemarin.

Pada 11 Januari silam, keduanya divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Bengkuu, dengan pidana masing-masing 9 tahun penjara, denda Rp400 juta subsider 8 bulan kurungan.

"Hukuman untuk Ridwan Mukti ditambah dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5-tahun setelah menjalani pidana pokok," ucap Febri.

Ridwan Mukti beserta istri dinilai terbukti telah melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keduanya dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan telgh menerima dan meminta uang senilai Rpl miliar dari pihak kontraktor terkait proyek jalan di Bengkulu.

Ridwan beserta istri dan Di-

rektur PT RPS Rico Dian Sari diduga menerima fee dari Kepala Perwakilan PT Statika Mitra Sarana Jhoni Wijaya terkait dengan proyek jalan di dua kabupaten di Provinsi Bengkulu.

Vonis terhadap keduanya lebih ringan dua tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang menuntut terdakwa dengan pidana kurungan selama 10 tahun.

Tidak terima dengan vonis tersebut, keduanya mengajukan banding dan kasasi. Di tingkat banding, suami-istri divonis sembilan tahun pen- jara. MA lalu menolak kasasi keduanya pada 17 September 2018.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Bengkulu sudah lebih dahulu memvonis tiga tahun dan tujuh bulan penjara kepada Jhoni Wijaya, terdakwa pemberi suap terhadap Ridwan Mukti beserta istri Lily Martiani Maddari.

Jhoni Wijaya juga dibebani denda senilai Rp200 juta akibat perbuatan yang dilakukannya jika tidak mampu membayar denda itu, bisa diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama empat bulan.

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim itu sedikit lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang menuntut terdakwa dengan pidana kurungan selama empat tahun.

(Ant/P-3)







Original Post

Perlu Revisi UU Tipikor untuk Jerat Sektor Swasta

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-10-4


Perlu Revisi UU Tipikor untuk Jerat Sektor Swasta

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku masih sangat sulit menjangkau pemberantasan korupsi di sektor swasta. Undang-Undang Tipikor yang ada saat ini belum memiliki poin kuat yang membuat KPK berkekuatan menjerat sektor swasta dalam kasus korupsi, suap, gratifikasi, dan lainnya.

"UU Antikorupsi kita belum ada yang mencegah terjadinya korupsi di luar pemerintahan atau keuangan negara. Untuk memamah.di private sector masih rendah UU-nya kemampuannya," ujar Ketua KPK, Agus Rahardjo, dalam rapat dengar pendapat KPK dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/10).

Agus mengatakan KPK selama ini kerap melihat ada potensi pelanggaran atau tindak korupsi di sektor swasta. Namun, mereka belum memiliki kapasitas untuk mengusutnya.

Padahal, swasta memiliki peran yang juga sentral dalam menentukan stabilitas dan perkembangan ekonomi negara. Di banyak negara, seperti Singapura, setiap tindakan dan transaksi swasta juga sudah sangat diawasi. Itu dilakukan untuk membuat persaingan dan dunia bisnis di negaranya tetap berjalan aman, adil, dan bebas perbuatan curang.

"Kita masih kesulitan menghadapinya. Hal seperti itu banyak sekali. Misalnya saja ada suap perusahaan swasta dengan bank swasta, kita belum bisa melakukan apa-apa. Private sector kita belum tersentuh sama sekali," ujar Agus.

Agus mengatakan, bila DPR berkenan, KPK siap untuk menyiapkan draf revisi UU Tipikor. Penyertaan mengenai penanganan korupsi pada sektor swasta akan ada di dalamnya. "Kalau setuju kita bisa siapkan draf UU penggantinya," ujar Agus.

Agus menambahkan, KPK ingin agar proses penyadapan tetap diatur UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Penyadapan dapat dilakukan tanpa izin lembaga peradilan.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Kahar Muzakir mengatakan akan mengkaji semua masukan yang didapat dari rapat dengar pendapat tersebut. DPR mendorong KPK untuk melakukan berbagai penguatan termasuk menjalin kerja sama.

"Hasil dan isi dalam rapat akan dipelajari oleh DPR," tutur Muzakir.

(Pro/P-3)







Original Post

Ayah-Anak Dituntut 8 Tahun Penjara

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-10-4


Ayah-Anak Dituntut 8 Tahun Penjara

Selain pembelaan dari

pihak penasihat hukum,

Asrun dan Adriatma akan

menyampaikan pembelaan

pribadi Sidang itu

rencananya dilangsungkan

pada 1 7 Oktober mendatang.

WALI Kota Kendari nonaktif periode 2017-2022 Adriatma Dwi Putro bersama dengan ayahnya, Asrun, yang juga mantan calon Gubernur Sulawesi Tenggara, dituntut kurungan selama 8 tahun penjara dan denda RpSOO juta subsider 6 bulan kurungan.

Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini keduanya secara sah dan meyakinkan terlibat tindak pidana menerima suap dari Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara Hasmun Hamzah sebesar Rp6.8 miliar.

"Menyatakan terdakwa Adriatma Dwi Putra dan Asrun terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," tutur Jaksa

Penuntut Umum KPK Ali Fikri saat membacakan tuntutan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Selain hukuman kurungan dan juga denda tersebut, keduanya juga dituntut untuk dicabut hak politiknya selama tiga tahun setelah menjalankan hukuman pidana. Uang suap dipakai Asrun untuk membiayai pencalonan dalam kontestasi Pilkada 2018.

Dalam pertimbangannya, jaksa menilai perbuatan bapak dan anak itu tidak mendukung pemerintah dan masyarakat yang sedang gencar memberantas tindak pidana korupsi.

Dalam persidangan terungkap pula, Asrun yang juga Wali Kota Kendari 2012-2017 menyerahkan uang sebesar Rp5 miliar ke Kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta.

"Fakta di persidangan saksi menyatakan sekitar akhir tahun 2017 setelah adanya penukaran uang dolar AS tersebut saksi

Hasmun Hamzah bersama saksi Fatmawati menyerahkan uang dolar AS itu senilai Rp5 miliar kepada seseorang di kantor PDIP di Jakarta," kata jaksa. Roy Riady.

Untuk diketahui, Hasmun Hamzah divonis dua tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada 30 Juli silam. Suap itu dilakukan secara bertahap, yakni Rp4 miliar dan Rp2,8 miliar.

Suap Rp4 miliar diperuntukkan pengerjaan dua proyek multiyears contract, yakni pembangunan kantor DPRD Kota Kendari dan pembangunan tambat labuh zona IH. Suap Rp2,8 miliar untuk pembangunan Jalan Bungkutoko-New Port 2018-2020.

Sampaikan pembelaan

Dalam menanggapi tuntutan tersebut, keduanya menyatakan akan menyampaikan pembelaan mereka dua minggu mendatang. Selain pembelaan dari pihak

penasihat hukum, Asrun dan Adriatma akan menyampaikan pembelaan pribadi. Sidang itu rencananya dilangsungkan pada 17 Oktoer mendatang.

Keduanya menolak memberikan tanggapan terkait tuntutan yang diajukan oleh JPU KPK. Adriatma hanya meminta doa agar diberikan kesehatan. Asrun memberikan gestur tidak mau diwawancara dengan menepis mikrofon wartawan.

Kasus ini melibatkan perantara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kendari Fatmawaty Faqih sebagai orang kepercayaan dari Asrun. Fatmawati merupakan anggota tim pemenangan Asrun yang ditugasi untuk mengumpulkan dana kampanye.

"Fatmawati minta Hasmun menyiapkan dana Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara, butuh biaya banyak, dan Hasmun menyanggupinya," jelas Jaksa KPK.

(P-3/ Dero Iqbal Mahendra )







Original Post

OSO Tegaskan Kunjungan ke Palu Tak Bermuatan Politik

Media Online CNN Indonesia
2018-10-04


Palu, CNN Indonesia Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta OdangaliasOSOmenyatakan kunjungan sejumlah pemimpin lembaga negara melihat kondisi Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) pascabencana gempa tidak bermuatan politik.



Menurutnya, kunjungannya bersama Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, dan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali didorong pada keinginan untuk memberikan semangat agar seluruh masyarakat memberikan bantuan kepada masyarakat Palu dalam berbagai bentuk.



"Kami datang adalah tujuannya berbagi rasa untuk beri semangat agar kita semua memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan saat ini baik berupa uang atau barang. Kita betul-betul tidak membawa nilai-nilai politik, tapi nilai kemanusiaan," kata Oesman saat memberikan keterangan pers di Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufrie, Palu pada Rabu (3/10).

Dia mengatakan kunjungan ini untuk meninjau langsung kesulitan dalam melakukan proses evakuasi korban. OSO mengapresiasi Basarnas yang telah bekerja maksimal mengevakuasi korban.



"Saya kira Basarnas sudah kerja maksimal dan kita doakan tinggal bagaimana pun juga umpamanya masih bisa dibantu dan digali mayatnya ya kita gali," katanya.



Evaluasi Pemotongan Anggaran



Di tempat yang sama, Bambang Soesatyo meminta pemerintah mengevaluasi langkah pemotongan anggaran Basarnas dan BNPB yang dilakukan dalam APBN 2019.



"Pemerintah saya minta evaluasi pemotongan yang dilakukan kemarin pada Basarnas dan BNPB karena bencana harus kita tanggulangai bersama dan gotong royong.

Jadi tidak boleh diulangi, dipotong anggaran yang sudah ditetapkan kepada Basarnas dan BNPB, kita harus sayangi rakyat kita," tuturnya.

Bambang juga meminta pemerintah terbuka terhadap bantuan dari negara lain selama tidak menurunkan harga diri bangsa. Menurutnya, bantuan yang dibutuhkan saat ini seperti helikopter untuk membantu transportasi ke daerah yang sulit terjangkau.



"Tidak salah terima bantuan luar negeri yang penting tidak menurunkan harga diri bangsa," ujar dia.



Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga harus mulai memikirkan langkah pencegahan bencana gempa yakni dengan menyikapi hilangnya sejumlah alat pendeteksi gempa atau buoy di perairan Indonesia.



Sedangkan, Zulkifli mengajak seluruh masyarakat Indonesia bersatu dengan tidak saling menyalahkan dalam menyikapi bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Sulteng.

Dia berharap, seluruh masyarakat Indonesia dapat mengirimkan bantuan untuk masyarakat Palu, minimal dalam bentuk doa.

"(Masyarakat) yang bisa membantu dengan tenaga atau sumbangan lain silakan, tapi paling tidak dengan doa," ujar Zulkifli.

(mts/ugo)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20181004003019-20-335526/oso-tegaskan-kunjungan-ke-palu-tak-bermuatan-politik




Original Post

Pengadilan Batalkan Grasi Eks Presiden Peru Alberto Fujimori

Media Online CNN Indonesia
2018-10-04


Jakarta, CNN Indonesia Pengadilan membatalkan grasi terhadap mantan PresidenPeruAlberto Fujimori, dan memerintahkan agar presiden yang berkuasa dari tahun 1990-2000 itu ditangkap.



Mengutip AFP, Rabu (3/10), Mahkamah Agung Peru telah mengeluarkan perintah penangkapan dan penahanan terhadap Fujimori, sehingga pria berusia 80 tahun itu harus kembali menjalani hukuman di penjara.



Fujimori mendapatkan grasi pada Desember 2017 di era Presiden Pedro Pablo Kuczynski, setelah dijatuhi hukuman 25 tahun penjara Pada 7 April 2009.

Fujimori dinyatakan terbukti bersalah atas dakwaan pelanggaran hak asasi manusia karena terlibat pembunuhan dan penculikan yang dilakukan pasukan paramiliter Grupo Colina saat pemerintahannya menghadapi gerilyawan sayap kiri pada tahun 1990-an.

AlbertoFujimori. (Reuters)

Kuczynski memberikan grasi kepada Fujimori dengan alasan kemanusiaan karena kondisi kesehatan Fujimori yang saat itu kerap masuk ke rumah sakit karena mengalami tekanan darah rendah dan jantung.



Namun, grasi yang diberikan Kuczynsky kepada pria keturunan Jepang itu menuai protes rakyat Peru. Aksi demonstrasi menolak pemberian grasi terhadap Fujimori itu terjadi di sejumlah titik di kota-kota di Peru.

Sejumlah aktivis dan korban penindasan Fujimori kemudian menggugat dan mengajukan Peninjauan Kembali atas grasi yang diberikan terhadap Fujimori.



Kini, setelah rezim Kuczynski digantikan Martin Vizcara, grasi tersebut dibatalkan.



Sementara belum ada pernyataan dari pihakFujimori atas pembatalan grasi ini.

Fujimori saat ini tinggal di Lima. Dia sempat dikabarkan dilarikan ke Rumah Sakit sebanyak empat kali sejak dibebaskan Desember 2017.

(ugo)

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20181004025332-134-335533/pengadilan-batalkan-grasi-eks-presiden-peru-alberto-fujimori




Original Post

BPJS Kesehatan Kembali Jamin Pengobatan Kanker Trastuzumab

Media Cetak Koran Tempo Halaman 9
2018-10-4


BPJS Kesehatan Kembali Jamin Pengobatan Kanker Trastuzumab

JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan akta perdamaian atau akta van dading tentang penjaminan kembali obat kanker trastuzumab oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal ini adalah hasil dari sidang mediasi ketiga atas perkara yang diajukan penderita kanker payudara HER2 positif, Juniarti, dan suaminya, Edy Haryadi.

"BPJS Kesehatan wajib menjalankan akta perdamaian ini tanpa bisa melakukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali secara hukum," kata Tim Advokasi Trastuzumab, Rusdianto Matulatuwa, kemarin.

Penetapan terse-

but diketuk oleh majelis hakim Mari Taat Anggranasih, Florensani Susana Kendenan, dan Krisnugroho Sri Pratomo. Akta perdamaian sendiri telah sah ditandatangani Tim Advokasi Trastuzumab sebagai wakil penggugat

bersama kuasa hukum pemerintah yang mewakili Presiden Joko Widodo, Menteri Kesehatan

Nila Moeloek, Direktur Utama BPJS Fahmi Idris, dan Ketua Dewan Pertimbangan Klinis Agus Purwa di anto.

Salah satu poin dalam akta perdamaian tersebut, menurut Rusianto, menyebutkan BPJS Kesehatan dengan tegas menyatakan akan menjamin kembali obat kanker trastuzumab. Pemerintah juga sepakat menjalankan Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Restriksi Penggunaan Obat Trastuzumab untuk Kanker Payudara Metastatik pada Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional. "Peraturan ini menyatakan secara tegas trastuzumab adalah obat yang masih harus ditanggung BPJS," kata Rusianto.

Selain itu, menurut dia, alasan mahalnya harga

obat, yang berkisar Rp 25 juta untuk sekali pakai, tak bisa diterima. Dalam mediasi, Tim Advokasi Trastuzumab memaparkan Bio Farma sebagai perusahaan milik negara yang bergerak di bidang farmasi, tengah mengembangkan versi generik obat tersebut atau biosimilar trastuzumab. "Sehingga jika penghapusan obat itu karena alasan efisiensi sangat tidak tepat," ujarnya.

Perkara ini bermula dari terbitnya Surat Direktur Jaminan Pelayanan

KesehatanBPJSKesehatan, R. Maya Armiani Rusady, yang ditujukan kepada seluruh Kepala Cabang BPJS untuk menghentikan penjaminan terhadap obat trastuzumab mulai 1 April 2018. Surat dengan nomor 2004/III.2/2018 yang diteken 14 Februari lalu tersebut memunculkan polemik dan protes di masyarakat, terutama para penderita kanker.

FRANSISCO ROSARIANS







Original Post

Sidang Kotjo Bakal Ungkap Suap PLTU Riau-1

Media Cetak Koran Tempo Halaman 9
2018-10-4


Sidang Kotjo Bakal Ungkap Suap PLTU Riau-1

Dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi beberkan namanama penerima fee.

Fransisco Rosarians francisco@tempo.co.id

JAKARTA - Tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1, Johannes Budisutrisno Kotjo, akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, hari ini. Mantan pemegang saham BlackGold Natural Resources Limited tersebut menjadi tersangka pertama yang maju ke meja persidangan.

"Dakwaan Kotjo

akan mengurai kronologi kasus PLTU Riau-1," kata juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah, kemarin.

Kasus ini bermula saat KPK menggelar operasi tangkap tangan terhadap Kotjo dan mantan Wakil Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, Eni Maulani Saragih, 13 Juli lalu. Penyidik kemudian menyeret mantan Menteri Sosial Idrus Marham sebagai tersangka ketiga. Dalam kasus ini, ketiganya diduga membahas dan mengatur pembagian fee pada proyek senilai Rp 12,8 triliun tersebut.

Sejak awal penangkapan, Kotjo tak pernah berkomentar kepada media massa. Bahkan kuasa hukumnya juga memilih tutup mulut. Penyidik KPK kemudian menggenjot pemberkasan kasus Kotjo untuk dilimpahkan ke pen-

gadilan guna mengungkap sejumlah informasi dan bukti baru. Sidang pembacaan dakwaan terhadap Kotjo ini bakal menyingung tentang sejumlah pembagian jatah fee dan namanama penerima.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan Tempo, Kotjo tercatat memegang 4,3 persen saham BlackGold atau 40.045.552 lembar saham. Perusahaan ini induk dari PT Samantaka Batubara yang menjadi anggota konsorsium pemengan proyek PLTU Riau-1.

Kotjo diduga meminta jatah 2,5 persen dari nilai proyek PLTU Riau-1. Dari fee tersebut, dia diduga membagi-bagi jatah fee kepada sejumlah nama.

Dia juga mengalokasikan jatah fee kepada pihak lain sebesar 3,5 persen atau sekitar US$ 875 ribu untuk sejumlah nama yang membantu. Dalam konstruksi kasus ini, Eni disebut sebagai pimpinan Komisi Energi yang mendorong penyelesaian pembahasan dan penetapan kerja sama proyek PLTU Riau-1.

Febri menolak berkomentar tentang isi dakwaan tersebut. "Lebih lanjut lihat pengadilan saja," kata dia.

Sebelumnya, kuasa hukum Eni Saragih,

Pahrozy, membenarkan adanya pembahasan tentang kesepakatan penentuan besaran fee proyek PLTU Riau-1. "Ada sejumlah pertemuan yang juga dihadiri klien kami dengan sejumlah nama, termasuk Kotjo dan Idrus," kata dia. Pahrozy juga membenarkan kliennya menerima uang dari Kotjo. Dia mengklaim, selama proses pembahasan proyek, Eni telah menerima uang Rp 4,8 miliar. Sebagian duit itu juga diduga digunakan untuk pembiayaan Musyawarah Nasional

Luar Biasa Partai Golkar. Eni telah mengembalikan Rp 1 miliar ke KPK. Seorang pengurus Partai Golkar juga mengembalikan Rp 700 juta.

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, membantah ia dan partainya terlibat dalam proyek pembangunan PLTU Riau-1. Ia mengakui pernah bertemu dengan Idrus, Eni, dan Kotjo pada 17 Januari lalu. Ia mengklaim dalam pertemuan itu tidak ada pembicaraan mengenai proyek PLTU Riau-1.

AJI NUGROHO/ Fransisco Rosarians







Original Post

Terdakwa suap

Media Cetak Kompas Halaman 8
2018-10-4


Terdakwa suap

pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Kendari, Asrun (kanan) bersama anaknya yang juga Wali Kota Kendari nonaktif, Adriatma Dwi Putra (kiri), menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (3/10/2018).

KOMPAS/ALIF ICHWAN







Original Post

Eni Kembalikan Uang Bertahap

Media Cetak Kompas Halaman 8
2018-10-4


Eni Kembalikan Uang Bertahap

JAKARTA, KOMPAS - Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih mengembalikan uang Rp 500 juta kepada negara melalui Komisi Pemberantasan Korupsi. Eni bertekad mengembalikan uang suap yang diterimanya dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1 secara bertahap selama proses penyidikan masih berjalan.

Sejak 28 Agustus 2018 hingga Jumat (28/9/2018), KPK telah menerima pengembalian uang dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan PLTU Riau-1 sebesar Rp 1,7 miliar. Awalnya, Eni mengembalikan Rp 500 juta pada 28 Agustus 2018. Selanjutnya, pengurus Partai Golkar turut mengembalikan uang Rp 700 juta pada 7 September 2018.

"Tadi saat EMS (Eni Maulani Saragih) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IM, yang bersangkutan menyampaikan telah

mengembalikan Rp 500 juta ke KPK, Jumat pekan lalu. EMS juga menyerahkan bukti setoran perbankan ke rekening penampungan KPK senilai Rp 500 juta tersebut, yang kemudian kami masukkan ke dalam berkas perkara. Disampaikan juga ada rencana untuk mengembalikan uang secara bertahap," tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/10).

Mengacu temuan KPK, Eni menjadi tersangka karena menerima suap hingga Rp 4,8 miliar sebagai komisi 2,5 persen dari proyek PLTU Riau-1 senilai 900 juta dollar AS (Rp 12.8 triliun). Eni ditangkap KPK, Juli 2018.

Suap diberikan oleh pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo secara bertahap melalui staf ahli dan keluarga Eni agar perusahaan yang ditanganinya dapat menjalankan proyek pembangunan PLTU Riau-1 berkapasitas 2 x

300 megawatt (MW). Pengembalian secara bertahap ini, lanjut Febri, juga menjadi pengingat bagi pihak lain yang pernah menerima aliran dana dari tersangka atau pihak lain yang terkait perkara ini agar juga bersikap kooperatif dan mengembalikan uang tersebut kepada KPK. "Hal itu akan dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan," kata Febri.

Mulai disidang

Secara terpisah. Sunarso dari Humas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengonfirmasi, sidang perdana perkara dugaan korupsi proyek PLTU Riau-1 dengan terdakwa Johannes akan digelar hari ini. Kotjo menjadi orang pertama yang diajukan KPK ke pengadilan untuk membuktikan dugaan suap dalam proyek yang termasuk dalam program 35.000 MW tersebut

(IAN)







Original Post

Suap Diduga untuk Biayai Kampanye

Media Cetak Kompas Halaman 8
2018-10-4


Suap Diduga untuk Biayai Kampanye

JAKARTA, KOMPAS Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan ayahnya yang menjadi calon gubernur Sulawesi Tenggara, Asrun, dinilai jaksa penuntut umum terbukti bekerja sama menerima suap hingga Rp 6,8 miliar dari pengusaha Hasmun Hamzah untuk membiayai kampanyenya. Atas perbuatan itu, jaksa meminta majelis hakim mencabut hak politik keduanya selama tiga tahun untuk melindungi masyarakat dari pihak-pihak yang memilih jalan korupsi untuk berkuasa

Selain dicabut hak politiknya, Adriatma dan Asrun juga dituntut pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan penjara oleh jaksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (3/10/2018). Sementara itu, mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari sekaligus staf pribadi Asrun, yakni Fatmawaty Faqih, juga dituntut pidana penjara selama 7 tahun dengan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan penjara.

Mereka dinilai terbukti melanggar Pasal 12 Huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Sementara Hasmun sudah lebih dulu dijatuhi hukuman pidana penjara 2 tahun pada Juli 2018. Hasmun juga ditetapkan sebagai pelaku yang bekerja sama (justice collaborator).

Dalam analisisnya, Jaksa Ali Fikri menguraikan, pemberian dari Hasmun tersebut atas permintaan Asrun yang hanya memiliki uang Rp 600 juta untuk proses pencalonan diri sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara pada Pilkada 2018. Fatmawaty pun diperintahkan mencari dana dari para kontraktor, salah satunya Hasmun.

Hasmun menyanggupi permintaan tersebut dengan barter proyek infrastruktur di Kendari. Proyek itu antara lain pembangunan Jalan Bungku-toko-Kendari New Port tahun 2018-2020 yang juga melibat-

kan anak Fatmawaty, yaitu Syamsul Bahri Arifin, sebagai Ketua Kelompok Kerja I Konstruksi. Selain itu, ada pula proyek pembangunan gedung Kantor DPRD Kota Kendari 2014-2017 dan pembangunan tambat labuh Zona III Taman Wisata Teluk-Ujung Kendari Beach 2014-2017. Kedua proyek itu diberikan saat Asrun masih menjabat sebagai Wali Kota Kendari.

Selanjutnya, uang yang diterima dari kontraktor-kontraktor tersebut kemudian dibelanjakan perlengkapan kampanye. Salah satunya adalah untuk membeli kaus kampanye sebesar Rp 1,46 miliar.

.Dengan memakai uang hasil setoran dari kontraktor yang telah mendapatkan proyek pekerjaan di wilayah Pemerintah Kota Kendari, Fatmawaty memesan kaus kampanye untuk kepentingan pencalonan terdakwa Asrun sebagai calon

gubernur Sulawesi Tenggara," kata Ali.

Uang untuk partai

Pada akhir 2017, Asrun juga meminta Hasmun dan Fatmawaty berkunjung ke Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jakarta. Dalam kunjungan tersebut, keduanya menyerahkan uang dalam bentuk dollar Amerika Serikat senilai Rp 5 miliar kepada seseorang di kantor tersebut Pada pilkada, Asrun diusung oleh beberapa partai politik, yaitu Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Hanura, Gerindra, dan PDI-P.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Hariono, Adriatma dan Asrun menyatakan akan mengajukan nota pembelaan secara pribadi. Penasihat hukumnya juga akan menyampaikan pleidoi secara terpisah pada sidang pekan depan.

(IAN)







Original Post

Saksi Ahli Lingkungan Kembali Digugat

Media Cetak Kompas Halaman 14
2018-10-4


Saksi Ahli Lingkungan Kembali Digugat

JAKARTA, KOMPAS - Gugatan terhadap saksi ahli kasus lingkungan kembali terjadi. Kali ini menimpa Bambang Hero Saharjo, Guru Besar Kehutanan Institut Pertanian Bogor, yang jadi langganan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait kasus kebakaran hutan dan lahan. Gugatan perbuatan melawan hukum itu diajukan PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) kepada Bambang Hero di Pengadilan Negeri Cibinong, 17 September 2018. Dalam gugatannya, PN Cibinong diminta menyatakan Bambang Hero melawan hukum, menyatakan surat keterangan ahli kebakaran dan lahan yang disusunnya cacat hukum dan tak punya kekuatan pembuktian, serta batal demi hukum. Itu berarti semua

surat yang merujuk surat keterangan ahli itu cacat hukum.

"Ini kriminalisasi dan menghina kepakaran Guru Besar Bambang Hero Saharjo," kata Made Ali. Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau, Rabu (3/10/2018), di Pekanbaru, menanggapi gugatan JJP terhadap Bambang Hero itu.

Meski digugat, Bambang Hero tak akan mundur jadi saksi ahli kasus lingkungan. "Banyak kasus mengantre. Sejengkal saja saya tak akan mundur," katanya.

Dalam gugatan, JJP meminta Bambang Hero dihukum membayar kerugian materi berupa biaya pengurusan soal lingkungan hidup, akomodasi, dan biaya lain Rp 10 miliar serta kerugian moril PT JJP Rp 500 miliar. Bambang Hero jadi saksi ahli

KLH K pada 2016 dalam kasus kebakaran hutan seluas 1.000 hektar di areal JJP.

Kasus perdata inkracht hingga Mahkamah Agung. Perusahaan kelapa sawit itu harus membayar ganti rugi Rp 119,8 miliar, memperbaiki lingkungan di lahan terbakar 1.000 hektar dengan biaya Rp 371,1 miliar, dan dilarang menanam di lahan gambut bekas terbakar. Itu lebih tinggi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yakni JJP bersalah, harus membayar ganti rugi Rp 7,2 miliar dan biaya pemulihan Rp 22,2 miliar. {Kompas, 5 Juli 2016)

Direktur Penyelesaian Sengketa KLHK Jasmin Ragil Utomo mendukung Bambang Hero dan menyiapkan pengacara. "KLHK mendukung dan mengikuti persidangannya," ujarnya.

(ICH)







Original Post

Jaksa Tolak Yahya Jadi "Justice Collaborator"

Media Cetak Kompas Halaman 19
2018-10-4


Jaksa Tolak Yahya Jadi "Justice Collaborator"

SEMARANG, KOMPAS - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menolak permintaan Bupati Kebumen (nonaktif) M Yahya Fuad menjadi justice collaborator. Jaksa menilai terdakwa sebagai pelaku utama kasus suap yang melibatkan sejumlah pengusaha dan Pemkab Kebumen pada 2016.

"Dalam perkara ini, terdakwa adalah pelaku utama sehingga permohonan sebagai justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama haruslah ditolak." ujar JPU KPK, Ni Nengah Gina Saraswati, Rabu (3/10/2018). Hal itu terungkap dalam sidang tuntutan terhadap kasus M Yahya Fuad di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Semarang, Jawa Tengah.

Gina menambahkan, syarat penetapan justice collaborator bukanlah pelaku utama tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 juncto Peraturan Bersama Men-kumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Tahun 2011.

Dalam sidang yang diketuai majelis hakim Antonius Widijantono, terdakwa dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider kurungan 6 bulan. "Juga menjatuhkan pidana pencabutan hak politik, dipilih dan memilih, selama 5 tahun sejak selesai menjalani pidana penjara," ujar jaksa.

Hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan yang tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Adapun hal-hal yang meringankan antara lain bersikap kooperatif, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, serta membantu mengungkap tindak pidana lain.

Yahya, disebutkan jaksa, telah menerima suap hingga Rp 12 miliar terkait pendanaan sejumlah proyek yang menggunakan dana alokasi khusus (DAK) infrastruktur pada APBD Kabupaten Kebumen 2016. Sebagai bupati. Yahya membiarkan pengaturan proses lelang dilakukan para pengusaha.

Atas perbuatannya. Yahya dinilai melanggar Pasal 12 huruf a UU No 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 (Ayat) 1 ke 1 KUHP juncto Pasa] 65 (Ayat) 1 KUHP.

Setelah jaksa membacakan tuntutan, hakim menyampaikan hak terdakwa untuk melakukan pembelaan diri sekaligus menanyakannya. Ta (akan melakukan pembelaan)," jawab Yahya. Kemarin, sidang tuntutan juga digelar untuk terdakwa Hojin Anshori, rekan sekaligus salah satu anggota tim sukses Yahya saat Pilkada 2015. Hojin, yang bertugas menerima biaya proyek untuk kepala daerah, dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider kurungan 6 bulan.

Sementara itu, terdakwa Khayub Muhammad Lutfi, yang merupakan Komisaris PT KAK, telah divonis 2 tahun penjara pada 8 Agustus 2018. Khayub ialah salah satu penyuap Yahya. Rangkaian kasus ini juga melibatkan sejumlah orang penting di lingkungan Pemkab Kebumen, termasuk Sekretaris Daerah Adi Pandoyo. Pada 5 September 2017, Adi divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta setelah terbukti memfasilitasi Suap APBD senilai Rp 4,8 miliar (Kompas, 6/9/2017).

(DIT)







Original Post

Aktivitas Warga di Oksibil Lumpuh

Media Cetak Kompas Halaman 20
2018-10-4


Aktivitas Warga di Oksibil Lumpuh

JAYAPURA, KOMPAS - Aktivitas warga di Oksibil, ibu kota Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, lumpuh total. Warga masih ketakutan untuk beraktivitas setelah bentrokan dua kelompok warga, Selasa (2/10/2018), yang menyebabkan tujuh orang terluka dan satu orang meninggal.

Menurut Wakil Ketua DPRD Pegunungan Bintang Viktor Ka-lakmabin saat dihubungi dari Jayapura, Rabu (3/10/2018), aktivitas pemerintahan, pendidikan dan layanan belum berjalan normal. Warga belum berani beraktivitas karena takut terjadi bentrokan susulan.

"Kami meminta pihak keamanan memastikan agar insiden ini tak lagi terjadi. Apalagi seorang warga meninggal akibat bentrokan ini," katanya.

Viktor menuturkan, bentrokan

menyebabkan lima rumah dan lima toko dibakar massa. Salah satu rumah yang dibakar adalah miliknya.

Ia mengungkapkan, konflik dipicu ada sekelompok orang yang tak menyetujui DPRD menggelar sidang paripurna untuk mengusulkan pemberhentian Bupati Costan Oktemka.

"Kami menggelar sidang paripurna untuk memberhentikan Costan berdasarkan regulasi. Hal ini diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan, putusan mosi tidak percaya atas Costan sah pada 6 September 2018," tuturnya.

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi mengatakan, sekitar 300 warga mengungsi ke Markas Koramil Oksibil sejak Selasa malam.

"Saat ini, para pengungsi ter-

lindungi dengan baik. Namun, fasilitas Koramil Oksibil terbatas. Akibatnya, pengungsi kekurangan sejumlan kebutuhan seperti air bersih," ujar Aidi.

Korban jiwa

Kepala Bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar Ahmad Mustofa Kamal membenarkan bahwa ada satu warga yang tewas dalam bentrokan. Sementara itu, satu polisi dan tiga warga yang luka berat telah dievakuasi ke Jayapura pada Rabu pagi.

"Para korban akan menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura. Kami tak dapat memublikasikan identitas korban tewas sebab hal ini dapat memicu konflik susulan," kata Ahmad.

Ia menambahkan, semua personel Polres Pegunungan Bintang dan bantuan dua peleton

Brigade Mobil Polda Papua telah ditempatkan di sejumlah lokasi rawan konflik.

"Saat ini keamanan di Oksibil dalam status waspada. Kami akan berupaya maksimal untuk mencegah kedua pihak kembali bertikai," ucapnya

Konflik antara massa pendukung Yance Tapyor dan massa di bawah pimpinan Andi Balyo terjadi pada Selasa pukul 10.20 WIT di jalan umum dekat Pasar Ma-bilabol.

Diduga konflik terjadi karena ada pro dan kontra pelaksanaan Sidang Paripurna DPRD Pegunungan Bintang untuk menindaklanjuti putusan mosi tidak percaya atas kepemimpinan Costan.

Kelompok Yance mendukung pelaksanaan sidang tersebut, sedangkan Andi dan massanya mendukung Costan.

(FLO)







Original Post

Kemenhub Tetap Buat 2 Regulasi

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 26
2018-10-4


Kemenhub Tetap Buat 2 Regulasi

JAKARTA - Kementerian Perhubungan menyatakan angkutan umum dalam trayek dan tidak dalam trayek akan diatur dalam dua regulasi terpisah menyusul pembatalan beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 108/2017 oleh Mahkamah Agung.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan pemisahan aturan itu juga akan memasukkan aturan perusahaan aplikasi transportasi. "Jadi, dua regulasi," katanya, Rabu (3/10).

Dia juga berjanji melibatkan DPP Organda dalam perumusan regulasi tentang transportasi dalam jaringan setelah Mahkamah Agung membatalkan beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Organda Ateng Aryono mengusulkan agar transportasi

daring diatur sekaligus dalam satu regulasi bersama angkutan umum dalam trayek untuk menghindari tumpang tindih pascapembatalan beberapa pasal Permenhub No 108/2017.

Menurutnya, pencabutan 2i norma yang tercantum dalam beleid itu berpotensi menyebabkan ketidakpastian usaha di industri angkutan jalan raya. Terkait hal itu. Organda menyampaikan beberapa usulan.

Pertama, PM No 108/2017 didukung oleh peraturan perundangan di atasnya sehingga semestinya tetap tegak mengatur setiap penyelenggaraan angkutan penumpang tidak dalam trayek.

"Oleh karena itu, kami mendesak Kementerian Perhubungan dan seluruh jajaran di daerah tetap melakukan penegakan dalam praktik penyelenggaraan angkutan umum penumpang tidak dalam trayek dalam setiap moda yang ada," kata Ateng.

Kedua, penegakan hukum merupakan bagian kepastian

hukum dan berusaha sebagaimana diserukan oleh para mitra daring belakangan ini, termasuk memberikan jaminan pelayanan angkutan umum yang memadai kepada publik pengguna.

Oleh karena itu, dia menegaskan penertiban terhadap aplikator mutlak dilakukan. Pengaturan terhadap aplikator harus berada dalam ranah Kementerian Perhubungan.

Ketiga, terkait penataan ulang Permenhub tentang penyelenggaraan angkutan penumpang dengan kendaraan bermotor umum, Organda memandang perlu penyatuan aturan penyelenggaraan angkutan dengan kendaraan bermotor dalam trayek maupun tidak dalam trayek dalam satu regulasi.

"Hal tersebut merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan dan mengedepankan sifat komplementer antarmoda. Tidak ada lagi kekhawatiran ada norma aturan yang tercecer dan bahkan bertentangan," paparnya.

Dia menduga ada kepentingan kuat pihak tertentu ang sengaja memicu konflik horisontal antara angkutan konvensional dengan taksi daring, juga masyarakat transportasi, di balik pembatalan 23 norma dalam PM 108/2017.

Bahkan, pembatalan oleh MA dinilai tidak mencerminkan asas keadilan dan kepentingan masyarakat dan bisa membuat aplikator memonopoli bisnis transportasi serta membunuh badan usaha penyedia angkutan sewa khusus (ASK) daring yang telah mendapatkan izin resmi dari pemerintah.

Menurutnya, pembatalan PM 108/2017 sama saja membuat status taksi daring ilegal karena operasinya tidak memiliki dasar hukum. "Logikanya, pengemudi membawa manusia sehingga kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, harus ada yang bertanggung jawab sesuai hukum berlaku. Itu telah diatur sejak dulu dalam UU No 22/2009 tentang LLAJ."

Sri Mas Sari







Original Post

KPK Panggil Sjamsul Nursalim

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-10-4


KPK Panggil Sjamsul Nursalim

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali memanggil pemilik saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim terkait kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Sjamsul Nursalim diketahui bersama sang istri, Itjih Nursalim, berada di Singapura.

"KPK telah berkoordinasi dengan otoritas di Singapura dan KBRI setempat. Tim bersama pihak yang berwenang di Singapura telah menyampaikan surat permintaan keterangan pada kediaman Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim

untuk rencana permintaan keterangan pada hari Senin dan Selasa, 8 dan 9 Oktober 2018 di gedung KPK," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Rabu (3/10).

KPK, kata Febri, mengimbau agar yang bersangkutan kooperatif dengan proses hukum yang sedang berjalan. Permintaan keterangan ini juga dapat menjadi ruang bagi Sjamsul Nursalim untuk menyampaikan klarifikasi atau informasi lain yang dipandang benar.

"Jadi, KPK memandang telah memberikan ruang yang cukup bagi yang bersangkutan untuk memberikan keterangan, bahkan dalam proses penyidikan sebelumnya untuk tersangka Syafruddin Arsyad Tumenggung. Panggilan

sebagai saksi juga sudah dilakukan beberapa kali. Namun, yang bersangkutan tidak hadir saat itu," kata Febri.

KPK membuka penyelidikan baru kasus SKL BLBI terhadap obligor BDNI. Hal tersebut terungkap dari jawaban KPK terhadap gugatan praperadilan kasus tersebut yang diajukan LSM Masyarakat Antikorupsi Indones ia (MAKI) pada Selasa (2/10). Saat ini, gugatan tersebut sedang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Untuk pengembangan kasus BLBI sendiri, KPK sudah memeriksa sekitar 20 orang, di antaranya Dorodjatun Kuntjoro Jakti dan Putu Gede Ary Suta. Penyidik juga sedang mempelajari fakta persidangan dan pertimbangan hakim

dalam putusan hukum mantan kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.

KPK tidak memungkiri jika akan ada tersangka baru dalam kasus itu. Namun, KPK baru akan mengumumkan nama setelah memiliki kecukupan alat bukti.

"Setelah terdakwa pertama (Syafruddin Arsyad) divonis di Pengadilan Tipikor, tentu kami mendalami peran pihak lain dari pertimbangan hakim, fakta persidangan rang sudah muncul, dan permintaan keterangan pada pihak lain yang terkait," kata Febri.

Pada Senin (24/9), Syafruddin Arsyad Temenggung divonis 13 tahun penjara oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selain itu, Syafruddin

juga diganjar denda sebesar Rp 700 juta subsider tiga bulan kurungan. Syafruddin terbukti telah menerbitkan SKL BLBI kepada Sjamsul Nursalim. Penerbitan SKL BLBI itu menyebabkan negara kehilangan hak untuk menagih utang Sjamsul sebesar Rp 4,58 triliun.

Syafruddin sendiri tidak terima terhadap putusan tersebut. "Satu hari pun kami dihukum, kami akan marah dan menolak. Kami menolak dan kami minta ke tim penasihat hukum kami, saat ini juga setelah selesai kami akan daftarkan untuk banding," kata Syafruddin.

Dia menegaskan, dirinya memiliki hak untuk mencari keadilan. Karena itu, ia langsung memutuskan banding ke Pengadilan Tinggi DKI.

ed ilham tirta/ DIAN FATH RISALAH







Original Post

Ratusan Gambar Prasejarah Hilang

Media Cetak Republika Halaman 5
2018-10-4


Ratusan Gambar Prasejarah Hilang

SAMARINDA - Peneliti dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Pindi Setiawan mengatakan, ada ratusan gambar prasejarah yang hilang di Kalimantan Timur (Kaltim). Temuan itu didapat Pindi yang sedang melakukan penelitian gua-gua dan karst yang membentang dari Sangkulirang hingga Mangkalihat di Kabupaten Berau dan Kutai Timur, Kaltim.

"Napas manusia, asap rokok, asap kendaraan, dan asap pabrik dapat mempercepat hilangnya lukisan di gua tersebut, sehingga perlu adanya aturan khusus agar kawasan ini mendapat perlindungan," kata Pindi di Samarinda, Kaltim, Rabu (3/10).

Sebelumnya, saat menjadi pembicara dalam diskusi Kelompok Terarah tentang Rencana Induk Pengelolaan Karst Sangkulirang-Mangkalihat, Pindi menyatakan, gua-gua dalam karst yang mengandung banyak lukisan prasejarah puluhan ribu tahun lalu dapat lekas rusak bila tidak ada kawasan penyangga.

Sejak Pindi memulai penelitian Karst Sangkulirang-Mangkalihat pada 1995 hingga sekarang, sudah ada ratusan imaji gambar prasejarah yang hilang. "Lukisan prasejarah itu berusia 10 ribu tahun, tapi ketika ada aktivitas manusia di sekitarnya, hanya dalam waktu 25 tahun sudah hilang," ujar dia.

Mengingat peran penting Karst Sangkulirang secara ekologi, sosial, budaya, dan ekonomi, maka status Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) akan menjamin keberlangsungan kawasan inti karst.

Kekuatan hukum berupa status KBAK yang kini masih dalam tahap usulan ke pemerintah pusat ini dinilai akan menjadi dasar dalam proses peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kaltim.

Perda RTRW Provinsi Kalimantan Timur 2016-2036 rencananya direvisi pada 2021, sehingga mulai 2020 sudah bisa diusulkan materi perubahannya, termasuk kawasan lindung geologi yang di dalamnya terdapat kawasan karst.

Manajer Senior The Nature Conservancy (TNC) untuk Provinsi Kaltim Niel Makinuddin mengatakan, salah satu upaya perlindungan kawasan penyangga ekosistem karst bisa dilakukan melalui kelembagaan dan kerja sama antardesa, baik yang berada di dalam maupun di sekitar kawasan karst.

Kampung Merabu dengan hutan desanya adalah salah satu contoh keberhasilan pemanfaatan karst untuk menggerakan perekonomian desa lewat pariwisata. "Pariwisata adalah pilihan kebijakan dan pengikat banyak kepentingan, baik untuk kepentingan ekonomi maupun kepentingan konservasi yang relatif sedikit kerusakannya. Merabu merupakan contoh terbaik bagaimana masyarakat mempertahankan karst, tapi tetap dapat penghidupan dari kawasannya," ujar Niel.

Sementara itu, temuan fosil gajah purba dari kawasan Hutan Kaliampo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang berhasil dievakuasi, kini dititipkan sementara di Museum Patiayam Kudus. "Jumlahnya ada puluhan fragmen fosil gajah purba jenis stegodon, meliputi tulang ekor dan dada," kata Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Pujo Winarno di Pati.

Penemuan fosil tersebut, kata dia, berawal dari kecurigaan salah seorang warga yang berada di kawasan hutan tersebut. Selanjutnya, temuan benda mencurigakan dalam kondisi masih terkubur di tanah itu dilaporkan kepada instansi terkait, kemudian diteruskan ke Balai Pelestarian Situs Manusia Purba (BPSMP) Sangiran.

Terkait temuan fosil tersebut, Pemkab Pati mewacanakan membuat museum guna menyimpan benda-benda bersejarah yang ada, termasuk

fosil purba tersebut.

antara ed mas alamil huda







Original Post

Proyek Kantor Kecamatan Terhambat Kasus Lahan

Media Cetak Koran Tempo Halaman 28
2018-10-4


Proyek Kantor Kecamatan Terhambat Kasus Lahan

Pemerintah DKI kembali kalah dalam perkara gugatan aset.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA - Pemerintah Kota Jakarta Selatan tidak bisa membangun kantor Kecamatan Mampang Prapatan senilai Rp 19,5 miliar tahun ini lantaran lahannya masih dalam sengketa. Menurut Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali, sangat riskan jika pemerintah kota nekat membangun kantor di Jalan Bangka II, Pela Mampang, tersebut.

"Kami enggak berani (membangun) karena sekarang proses hukumnya masih berjalan," katanya kepada Tempo, kemarin.

Marullah mengungkapkan, pemerintah kota perlu membangun kantor Kecamatan Mampang Prapatan di lokasi baru karena kantor saat ini di Jalan Mampang Prapatan XII, Tegal Parang, kerap kebanjiran. Pelayanan pun bakal terganggu. Sedangkan lahan baru di Jalan Bangka II merupa-

kan milik pemerintah DKI, tapi tengah digugat oleh Cut Mardiana dan T. Karya Muda jiang mengklaim sebagai pemilik sah lahan seluas 2.550 meter persegi tersebut.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, mengeluhkan penyerapan anggaran Pemerintah Kota Jakarta Selatan. Hingga Selasa lalu, penyerapan anggaran untuk pembangunan kantor kelurahan dan kecamatan, serta rumah dinas lurah/camat di Jakarta Selatan, baru mencapai 0,57 persen dari pagu anggaran Rp 34,44 miliar.

"Saya sangat menyesalkan kinerja teman-teman. Mereka yang mengusulkan kegiatannya, anggarannya minta sekian, kok tidak dikerjakan," ujar Saefullah seusai rapat membahas serapan anggaran di Balai Kota, Selasa lalu.

Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum DKI Jakarta, Nur Padjar, menuturkan DKI telah mengantongi sertifikat hak pakai Nomor 124/Pela tanggal 4 September 1984,

dengan luas lahan 2.340 m2. Keabsahan sertifikat juga tak diragukan karena Mahkamah Agung pada 5 Desember 2017 menolak kasasi yang diajukan penggugat Cut Mardiana dan T. Karya Muda.

Fadjar menerangkan, Mardiana dan Karya pernah mengajukan gugatan atas sertifikat hak pakai yang dimiliki pemerintah DKI ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 5 Agustus 2016. Namun, dari putusan pengadilan tingkat pertama hingga kasasi, pemerintah selalu menang. Keduanya lalu mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 14 September 2017. Tapi, pada 18 September 2018, pengadilan mengabulkan gugatan itu.

Dia heran atas putusan

itu lantaran pengadilan hanya melihat para penggugat menguasai fisik lahan di Jalan Bangka II tersebut selama 20 tahun. Padahal DKI memiliki sertifikat hak pakai sejak 1984. "Masak, sertifikat kalah hanya karena penguasaan fisik." DKI pun mengajukan banding.

Fadjar menuturkan. Biro Hukum sudah menyarankan agar pemerintah kota dan Badan Pengelola Aset Daerah DKI Jakarta segera menguasai tanah itu sejak adanya putusan kasasi Mahkamah Agung. Namun saran itu tak kunjung ditindaklanjuti.

Kuasa hukum Cut Mardiana dan T. Karya Muda, Darmi Marasabessy, belum bisa memberi pernyataan atas sengketa itu. "Saya lagi nyetir" tuturnya melalui pesan elektronik.

LANI DIANA/ Gangsar Parikesit







Original Post

Jalan Buntu Merebut KBU

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 10
2018-10-4


Jalan Buntu Merebut KBU

DUA tahun upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggagalkan perubahan fungsi lahan seluas 3,34 hektare di lembah Cipaku berakhir tanpa hasil. Mereka tak mengajukan kasasi setelah upaya banding di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta ditolak. Putusan pada September 2017 menguatkan amar hakim PTUN Bandung yang lebih dulu mengabulkan gugatan PT Tri Kurnia Sejahtera.

Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat, Diding Abidin, mengatakan tini biro hukum menilai tak ada lagi kans memenangkan perkara di Mahkamah Agung. "Sejak awal, dasar putusan PTUN tidak menyangkut pelanggaran pada perubahan warna peruntukan lahan tersebut," kata Didin, beberapa waktu lalu.

Merujuk kajian Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat, putusan PTUN hanya mempertimbangkan masalah

administratif. Berpedoman pada aturan pendelegasian sebagian kewenangan gubernur, hakim menyebut surat pembatalan rekomendasi untuk Tri Kurnia tidak sah karena masih mencantumkan klausa "atas nama Gubernur Jawa Barat".

Dengan putusan inkrah PTUN ini, surat rekomendasi pemanfaatan ruang KBU untuk TKS kembali berlaku. Artinya, pengajuan izin pendirian kondotel di kawasan Cipaku bisa dilanjutkan. "Bolanya sekarang ada di pemerintah Kota Bandung," kata Diding.

Hingga kini rencana pembangunan kondotel di lembah Cipaku mandek di tengah pengurusan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Sahid Cleveland Con-dotel tak muncul lagi dalam daftar proyek di situs Kurnia Land Group, payung bisnis PT Tri Kurnia Sejahtera. Hanya ada tiga proyek yang kini dipasarkan, yaitu Sahid Eminence Ciloto-Puncak, Sol Bali

Jimbaran, dan Melia Bintan Indonesia.

KepalaDinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung Salman Fauzi mengatakan, sejauh ini belum ada permohonan dari Tri Kurnia Sejahtera untuk melanjutkan proses kajian AMDAL. "Kami masih tetap menunggu kejelasan rekomendasi pemanfaatan ruang KBU dari pemerintah provinsi dan KRK dari Dinas Tata Ruang," kata Salman. "Apabila kedua persyaratan tersebut sudah sesuai, proses amdal bisa dilanjutkan."

Guru besar hukum tata ruang Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Asep Warlan Yusuf menyebut, satu-satunya jalan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyelamatkan lahan hijau seluas 3,34 hektare di lembah Cipaku itu adalah dengan mengajukan uji materi terhadap Perda RDTR Kota Bandung. "Silakan (Pemprov) ke Mahkamah Agung saja. Uji Perda RDTR itu. Jadinva, nan-

ti satu paket. Kalau (peruntukan perumahan) batal di perda, izin juga otomatis batal," ucapnya.

Sebaliknya, selama RDTR menyebut lahan itu diperuntukkan sebagai permukiman, sah bagi pemilik lahan untuk mengajukan izin pembangunan kondotel. Persoalan ini bak benalu. Pegiat lingkungan berkukuh tak akan mendiamkan jika "legalisasi" perambahan KBU dilanjutkan.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat Dadan Ramdan bahkan menantang Ridwan Kamil untuk membuktikan janjinya menjaga kelestarian lingkungan di KBU sebagaimana dilontarkan pada masa kampanye Pemilihan Gubernur 2018.

"Ingat, Ridwan Kamil sekarang ini adalah Gubernur Jabar, pemimpin institusi pe-meriptah yang meyakini betul ada pelanggaran di Cipaku," kata Dadan

(Catur Ratna Wulandari, Tri Joko Her Riadi/PR)







Original Post

Pengadilan Internasional Tegur AS

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 12
2018-10-4


Pengadilan Internasional Tegur AS

Harus Ada Sikap Kolektif untuk Melawan Unilateralisme Washington

DEN HAAG, (PR).-

Pengadilan Internasional (ICJ) PBB

menegur AS terkait dengan

pengenaan kembali sanksi terhadap

Iran, dan memerintahkan

Washington agar segera mencabut

sanksi tersebut.

Dilansir The Guardian, keputusan Pengadilan di Den Haag yang disampaikan pada Rabu (3/10/2018) pagi itu ialah kemenangan bagi Iran setelah mengeluh kepada ICJ pada Juli bahwa kembalinya sanksi yang dikenakan oleh Presiden AS Donald Trump setelah penarikan AS dari perjanjian nuklir 2015 itu melanggar Perjanjian Amity, perjanjian persahabatan prarevolusioner tahun 1955.

Iran juga berpendapat bahwa AS telah melanggar ketentuan perjanjian nuklir, didukung oleh resolusi Dewan Keamanan PBB, dengan secara sepihak menarik diri dari perjanjian itu. Badan Energi Atom Internasional (IAEA) telah memverifikasi 12 kali bahwa Iran telah mematuhi ketentuan perjanjian itu.

Pengacara Iran mengatakan bahwa pada sidang pengadilan, Agustus 2018 lalu disebutkan bahwa sanksi AS adalah tindakan "selimut" yang telah mencekik ekonomi Iran yang memengaruhi warga biasa dalam se- mua aspek kehidupan mereka. Keputusan ICJ itu mengikat dan tidak dapat diajukan banding, tetapi ICJ tidak memiliki sarana untuk menegakkannya. Washington berpendapat bahwa masalah nuklir Iran adalah masalah keamanan nasional bagi AS.

Dilansir The Guardian, masih terlalu dini untuk menilai apa dampak keputusan itu dalam hal praktis, mengingat dukungan Uni Eropa untuk kesepakatan nuklir Iran. Akan tetapi, putusan itu memberi catatan bahwa reimposisi (penerapan kembali) sanksi dipandang sebagai sesuatu yang ilegal oleh masyarakat internasional.

"Pengadilan menganggap bahwa Amerika Serikat, sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Perjanjian 1955 harus menghapus, dengan cara memilihnya, berkaitan dengan halangan yang timbul dari tindakan"

menyangkut kebutuhan kemanusiaan, obat-obatan, bahan makanan, serta komoditas pertanian dan penerbangan sipil, demikian bunyi putusan tersebut

"Untuk tujuan ini, Amerika Serikat harus memastikan bahwa lisensi dan otorisasi yang diperlukan diberikan dan pembayaran serta transfer dana lainnya tidak tunduk pada pembatasan, sejauh ini terkait dengan barang dan jasa yang disebutkan di atas."

Pengadilan memerintahkan kedua belah pihak untuk menahan diri dari tindakan apa pun yang mungkin memperburuk atau memperpanjang perselisihan.

Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif langsung menciut di Twitter setelah putusan pengadilan menyebutkan bahwa sanksi baru AS

terhadap Iran adalah "kegagalan lain untuk pemerintah AS yang kecanduan sanksi dan kemenangan bagi supremasi hukum. Sangat penting bagi komunitas internasional untuk secara kolektif melawan salah satu unilateralisme AS."

Dalam wawancara BBC yang dikutip Vie Guardian, Zarif mengatakan bahwa putusan AS yang mundur dari kesepakatan nuklir Iran didorong oleh kebijakan perubahan rezim dan mendengarkan orang yang salah, yang katanya memimpin Washington untuk membuat kesalahan dan memiliki "pandangan delusi" dari situasi di Iran.

"Peperangan ekonomi yang dilakukan Amerika Serikat dan beberapa klien regionalnya terhadap Iran adalah perang psikologis lebih dari perang ekonomi riil," kata Menteri

Luar Negeri Iran.

Tidak seperti AS, pihak-pihak lain dalam kesepakatan nuklir termasuk Uni Eropa, Tiongkok, dan Rusia tetap bersikukuh bahwa mereka ingin mempertahankan kesepakatan itu. Sanksi pertama Trump diberlakukan kembali pada Agustus 2018 lalu. Langkah-langkah itu memengaruhi akses Iran ke dolar, emas, dan logam mulia, serta sektor pembuatan mobil yang memicu protes jalanan.

Mereka harus diikuti oleh satu set tindakan tambahan dan lebih ketat pada 4 November, termasuk embargo pada impor minyak dan sanksi Iran pada sektor perbankannya.

Uni Eropa, Iran, Tiongkok, dan Rusia telah menetapkan rencana untuk menghindarinya. Para diplomat Eropa berharap rencana yang diusulkan, yang dikenal sebagai kendaraan tu-

juan khusus (SPV), akan membantu membujuk Iran yang semakin enggan untuk tetap berada di dalam kesepakatan dengan harapan menyelamatkan ekonominya.

Ditanya tentang hal itu, Zarif berkata, "Perdana Menteri May serta Presiden Macron dan orang lain mengatakan bahwa kami berkomitmen untuk melihat bahwa Iran menikmati dividen ekonomi dari kesepakatan dan Eropa mungkin membuat komitmen yang lebih baik daripada yang diharapkan. Hal itu untuk menerjemahkan komitmen politik ke dalam mekanisme dan saya percaya mekanisme tersebut akan berjalan.

Dia mengatakan, langkah selanjutnya yang "paling sulit dan penting" ialah untuk melihat apakah mekanisme tersebut bekerja dengan baik.

(Huminca Sinaga)







Original Post

Tiga Kreditur Ajukan Tagihan ke Kalimass

Media Cetak Harian Kontan Halaman 21
2018-10-4


Tiga Kreditur Ajukan Tagihan ke Kalimass

JAKARTA. CV Kalimass Jaya Utama, dan Direkturnya Amran telah mengajukan kasasi setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga (PN) Surabaya, 21 Agustus 2018 lalu. Asal tahu, Kalimass dan Amran dinyatakan pailit atas permohonan PT Intan Baruparana Finance Tbk (IBFN),dan PT Intraco Penta Prima Servis.

"Sudah kami ajukan kasasi, tak lama setelah putusan. Sekarang tinggal tunggu Mahkamah Agung (MA) saja," kata Surya Batubara, kuasa hukum Kalimass, dan Amran kepada KONTAN, Rabu (3/10).

Sementara itu, meskipun tengah menempuh upaya kasasi, proses kepailitan Kalimass dan Amran tetap berjalan. Kurator kepailitan

Bonar Sidabukke bilang, tim kurator saat ini telah menerima pendaftaran tagihan dari kreditur. Pada 11 Oktober 2018 mendatang Tim juga akan menyelenggarakan proses pencocokan (verifikasi) utang. "Sampai pendaftaran tagihan ditutup, 26 September 2018 ada tiga kreditur yang terdaftar. Nilai nanti saat verifikasi," katanya.

Mengingatkan, Amran yang baru ditetapkan jadi Wakil Bupati Wajo, Sulawesi Selatan Terpilih 2018-2022 turut jadi termohon sebab ia berposisi sebagai penjamin (personal guarantee) atas utang Kalimass Rp 32 miliar ke IBFN terkait penyewaan alat berat.

Anggar Septiadi







Original Post

Perubahan PKPU Pencalonan Berpotensi Langgar UU

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-10-4


Perubahan PKPU Pencalonan Berpotensi Langgar UU

NERACA

Semarang - Dua peraturan KPU tentang perubahan PKPU pencalonan anggota legislatif berpotensi melanggar Undang-Undang (UU) Pemilihan Umum dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dosen Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus Teguh Pumomo di Semarang, Rabu (3/10), mengemukakan bahwa dua PKPU perubahan atas PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan PKPU No. 14/2018 masih terdapat larangan eks terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak menjadi calon anggota legislatif.

Kemudian Teguh Pumomo yang juga Koordinator Jaringan Advokasi Hukum dan Pemilu Jawa Tengah mengatakan hal itu ketika merespons Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 14/2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang masih terdapat frasa "bukan merupakan mantan terpidana tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dan/atau bandar narkoba".

Larangan itu juga masih ada di dalam PKPU No. 31/2018 tentang Perubahan atas PKPU No. 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Dalam dua PKPU itu, tidak ada frasa "kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana". Frasa ini temaktub di dalam UU No. 7/2017 tentang Pemilu.

Menurut Teguh, larangan eks narapidana kasus kejahatan seksual terhadap anak dan/atau bandar narkoba menjadi caleg seharusnya muncul dalam peraturan setingkat undang-undang, bukan pada PKPU atau aturan lain di bawah UU."Larangan tersebut memang buah pikir dari KPU yang progresif. Akan tetapi, jangan sampai menabrak aturan yang ada," kata Teguh yang pernah sebagai anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Oleh karena itu, pihak yang merasa rugi atas berlakunya dua PKPU tersebut berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian ke Mahkamah Agung karena aturan tersebut berpotensi melanggar UU Pemilu dan UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

"Permohonan pengujian, sebagaimana ketentuan Pasal 76 Ayat (3) UU No. 7/2017 tentang Pemilu, paling lambat 30 hari kerja sejak PKPU diundangkan. Kedua PKPU itu diundangkan pada tanggal 20 September 2018," kata Teguh.

Sebelumnya, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 46 P/HUM/2018 menyatakan bahwa Pasal 4 Ayat (3), Pasal 11 Ayat (1) Huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU No. 20/2018 sepanjang frasa "mantan terpidana korupsi" bertentangan dengan UU No. 7/2017 juncto UU No. 12/2011.

Diterangkan dalam putusan tersebut bahwa pemohon tidak terkait dengan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, pemohon hanya relevan untuk mempersoalkan pengujianfrasa "mantan terpidana korupsi" tersebut

ant







Original Post

KPK Tolak Seluruh Permohonan Praperadilan Kasus BLBI

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-10-4


KPK Tolak Seluruh Permohonan Praperadilan Kasus BLBI

NERACA

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak seluruh dalil-dalih permohonan praperadilan yang diajukan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Hari ini, KPK telah menyampaikan jawaban untuk praperadilan dalam perkara Nomor 104 yang diajukan oleh MAKI di PN Jaksel. Pada prinsipnya KPK menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan olehparapemohon dalam permohonannya, kecuali

terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh termohon dalam jawaban," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (2/10).

KPK menilai permohonan tentang penghentian penyidikan materil tidak jelas dan kabur.

"Apalagi KUHAP juga tidak mengenal istilah penghentian penyidikan materil dan bahkan Undang-Undang KPK man- gatur tegas KPK tidak boleh menghentikan penyidikan dan penuntutan," ucap Febri.

Selain itu, kata Febri, KPK menegaskan terus menangani kasus BLBI. Selain itu, kata dia, Jaksa Penuntut Umum juga sedang menyusun analisis terhadap putusan terhadap terdakwa kasus BLBI Syafruddin Arsyad Temenggung dan menyampaikannya pada pimpinan."Fakta sidang dan pertimbangan hakim

akan jadi salah satu landasan argumentasi untuk langkah berikutnya, termasuk peluang hukum pengembangan pada pelaku lain. Namun, tentu KPK b elum bisa menyebut nama pelaku lain tersebut saat ini," tutur dia.

Untuk pengembangan kasus BLBI, Febri menyatakan sekitar 20 orang telah dimintakan keterangan sampai saat ini."Kami mempelajari juga fakta persidangan dan pertimbangan hakim di putusan dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung kemarin sehingga terkait dengan praperadi-. lan tersebut, kami pandang argumentasi pemohon keliru," kata Febri.

Menurut Febri, ada atau tidak ada praperadilan, KPK berkomitmen sejak awal menangani kasus BLBI tersebut."Setelah terdakwa pertama divonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tentu kami men-

dalami peran pihak lain dari pertimbangan hakim, fakta persidangan yang su - dah muncul dan permintaan keterangan pada pihak lain yang terkait," ujar dia.

Namun, ucap Febri, KPK menghargai jika ada pihak yang menempuh jalur hukum karena sebagai penegak hukum KPK menghadapinya sesuai hukum acara yang berlaku.

Sebelumnya, mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPP-N) Syafruddin Arsyad Te-menggungtelah divonis 13 tahun penjara ditambah denda Rp700 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti melakukan penghapusan piutang Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang dimiliki Sjamsul Nursalim sehingga merugikan keuangan negara hingga Rp4,58 triliun.

ant







Original Post

KPK Minta Pimpinan Daerah Tidak Toleransi Penyimpangan

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-10-4


KPK Minta Pimpinan Daerah Tidak Toleransi Penyimpangan

Malang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepada para pemimpin daerah khususnya Wali Kota Malang Sutiaji untuk tidak menoleransi tindakan-tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh siapapun, dalam upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

NERACA

WakilKetuaKPKSamSi-turnorang mengatakan bali -wa tindak pidana korupsi itu terjadi dari pintu-pintu yang sangat kecil, sehingga, dengan adanya pemimpin yang tidak menoleransi segala bentuk penyimpangan, diharapkan bisa mencegah adanya tindak-pidana korupsi.

"Pak Wali, Bapak tidak boleh toleransi sedikitpun terhadap penyimpangan. Mudah-mudahan Wali Kota bisa memegang pedang perubahan itu, dan jika ada yang menghalangi, KPK berada di belakangnya," kata Saut Situmorang, dalam a-cara pembukaan Pameran Kartun Anti-Korupsi, di Balai Kota Malang, Jatim, Selasa (2/10).

Saut Situmorang menambahkan, pihaknya akan memberikan dukungan penuh kepada siapa saja yang berupaya untuk melakukan perubahan, termasuk di dalamnya pengamanan pribadi jika memang kondisinya terancam. Menurutnya, saat seseorang melakukan perubahan, akan selalu ada pihak yang tidak senang.

Berbagai perubahan menuju arah yang baik, lanjut Saut Situmorang, memang sangat diperlukan. Namun, untuk melakukan perubahan tersebut, juga diperlukan seorang pemimpin yang tegas dan bisa

memegang tonggak perubahan tersebut, tanpa takut menghadapi ancaman dari luar."Kami akan jaga, termasuk pengamanan pribadi jika diperlukan, jika memang terancam betul," ucap Saut Situmorang.

Berdasar catatan KPK, hingga Mei 2018 tercatat ada sebanyak 675 kasus yahg ditangani. Dari total kasus sebanyak itu, 205 kasus melibatkan anggota DPR dan DPRD, 188 kasus melibatkan jajaran eselon satu hingga empat, 198 kasus melibatkan pihak swasta, dan sebanyak84 kasus melibatkan bupati atau wali kota.

Khusus untuk Kota Malang sendiri, KPK telah menetapkan 41 orang anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka dari total 45 anggota yang ada. Para tersangka tersebut diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.

Dalam perkembangan kasus tersebut, KPK menyatakan, para tersangka diduga menerima total uang sebanyak Rp700 juta untuk kasus suap, dan sebanyak Rp5,8 miliar untuk dugaan gratifikasi.

Kerja Sama Cegah Korupsi

Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kota Malang menggandeng Ko-

misi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan melakukan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama atau "Memorandum of Understanding" (MoU) dalam upaya mencegah tindak pidanakorupsididaerah itu. Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan salah satu upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan anggaran, implementasi program, maupun proses penunjukan langsung dalam pengadaan barang ma-

upun jasa."Kami akan MoU dengan KPK. Setiap kegiatan harus kita hadirkan, dan MoU dengan KPK. Kta inginkan semuanya berjalan dalam jalur yang benar," kata Sutiaji.

Sutiaji menambahkan, jangan ada pihak yang bermain-main khususnya bagi Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan program Pemerintah Kota Malang. Terlebih, belajar dari pengalaman sebelumnya, sebanyak 41 orang anggota DPRD Kota Malang telah diciduk oleh KPK dan ditetapkan menjadi tersangka."Jangan ada

yang bermain-main," ujar Sutiaji.

Saut Situmorang mengatakan bahwa kerja sama tersebut sesungguhnya sudah biasa dilakukan. Namun yang lebih penting adalah implementasi dari MoU yang berisikan tunas integritas dan pakta integritas tersebut

"Sebenarnya, MoU itu sudah umum. Semua yang ditangkap oleh KPK, itu ada pakta integritasnya. Saya minta hati-hati, bukan berarti setelah tanda tangan pakta integritas akan dimaafkan, tidak, [ika ada

bukti, kita bawa." ujar Saut Situmorang.

Beberapa waktu lalu, KPK menetapkan 41 orang anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka dari total 45 anggota yang ada. Para tersangka tersebut diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima b Jah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD .".na Malang periode 2014-2019.

Dari total jumlah tersangka tersebut, sebanyak 22 anggota DPRD Kota Malang ditetapkan menjadi tersangka, pada pekan sebelumnya.

ANT







Original Post

Jaksa Tuntut Wali Kota- Kendari 8 Tahun Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-10-4


Jaksa Tuntut Wali Kota- Kendari 8 Tahun Penjara

Terbukti-Terima Suap Rp 6,7 Miliar

JAKSA KPK menuntut bekas Wali Kota Kendari Asrun beserta Wali Kota Kendari nonaktif Adriatma Dwi Putra pidana delapan tahun penjara. Keduanya dinilai terbukti menerima suap Rp6,7 miliar dari Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara (PT SBN) Hasmun Hamzah.

Jaksa juga menuntut pasangan bapak-anak itu membayar denda Rp500 juta subsider enan bulan kurungan. Selain itu, jaksa meminta majelis hakim mencabut hak politik keduanya selama tiga tahun.

"Menjatuhkan juga hukuman tambahan berupa pencabutan hak dilipih dalam jabatan publik pada kedua terdakwa masing-masing tiga tahun setelah selesai menjalani pidana," ujar jaksa KPK Ali Fikri di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Dalam tuntutannya, jaksa mengatakan Hasmun Hamzah memberi suap Rp6,7 miliar secara bertahap. Rinciannya, Hasmun memberikan uang Rp4 miliar kepada Asrun saat masih menjabat Wali Kota Kendari tahun 2017. Suap diberikan melalui bekas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari Fatmawati Faqih. Sisanya diberikan Hasmun kepada Adriatma melalui Fatmawati pada 26 Februari 2018.

Tujuan pemberian uang Rp4 miliar dilatari karena perusahaan Hasmun telah dimenangkan dalam lelang proyek multi years pembangunan gedung kantor DPRD Kota Kendari tahun 2014-

2017 dan proyek pembangunan Tambal Labuh Zona III Taman Wisata Teluk Ujung Kendari Beach tahun 2014-2017. Sementara uang Rp2,7 miliar diberikan karena PT SBN telah dimenangkan sebagai kontraktor pekerjaan multiyears pembangunan Jalan Bung-kutoko Kendari New Port tahun 2018-2020.

Namun, jaksa beranggapan bahwa uang tersebut ditujukan sebagai bantuan dana terhadap Asrun yang mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Sulawesi Tenggara 2018-2023. Saat mencalonkan diri sebagai calon gubernur. Asrun berpasangan dengan Hugua dan diusung oleh beberapa partai politik, yakni PAN. PKS. Hanura, Gerindra dan PDI Perjuangan. Hugua adalah kader PDIP, sementara Asrun dari PAN.

Dalam tuntutannya, jaksa juga memaparkan bahwa Asrun membutuhkan uang untuk mahar politik. Dari keterangan Hasmun dalam kapasitas saksi persidangan, terungkap bahwa dirinya beberapa kali meminta anak buahnya Lu Lily menukarkan uang rupiah ke mata uang dolar Amerika di Porto Valas. Kemudian, uang dolar tersebut diambil oleh Hasmun dan saksi Faunawaty Faqih sekitar akhir 2017.

"Setelah adanya penukaran uang. Hasmun dan Fat-mawaty menyerahkan uang dolar AS tersebut senilai Rp 5 miliar kepada seseorang di kantor DPP Partai PDlPdi Jakarta." ujar jaksa M Takdir Suhan saat membaca surat tuntutan.

byu







Original Post

KUSNADI

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 10
2018-10-4


KUSNADI

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

PERKARA NO. 289 Pdt G 2016 PN JU Bri

IKLAN







Original Post

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA Nomor 222 Pdl G 2018 PN J kl UtrMUHAMMAD IDRIS HASAN. SH

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 10
2018-10-4


RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA Nomor 222 Pdl G 2018 PN J kl UtrMUHAMMAD IDRIS HASAN. SH

IKLAN







Original Post

Sjamsul Itjih Nursalim Bakal Diperiksa KPK

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-10-4


Sjamsul Itjih Nursalim Bakal Diperiksa KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi akah memeriksa Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim dalam pengembangan kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).

Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim dijadwalkan menjalani pemeriksaan di KPK pada 8 dan 9 Oktober 2018.

Tim KPK sudah berkoordinasi dengan KBRI dan otoritas di Singapura, bahkan tim juga ke sana bersama dengan otoritas di Singapura untuk mendatangi kantor dan kediaman dari Sjamsul Nursalim untuk menyampaikan panggilan tersebut," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (3/10).

Dalam proses pengembangan perkara SKL BLBI tersebut, sampai saat ini ada sekitar 26 orang yang sudah dimintai keterangan oleh KPK, baik dari mantan pejabat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada saat itu, pihak Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), hingga pihak swasta.

Febri mengatakan bahwa pemanggilan terhadap Sjamsul Nursalim merupakan salah satu bentuk dari upaya memberikan ruang kepada yang bersangkutan.

"Jadi, kalau memang Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim ingin memberikan klarifikasi atau informasi yang mereka pandang benar, silakan gunakan ruang pemeriksaan ini," tutur Febri.

Sebelumnya, mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung dinya-

takan bersalah dan divonis dengan hukuman penjara selama 13 tahun dan denda Rp700 juta subsider 3 bulan kurungan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.

Setelah vonis terhadap Syafruddin, komisi antirasuah itu memberikan sinyal akan mengarahkan penyelidikan dan penyidikan kepada bank-bank lain yang tidak menyelesaikan kewajibannya.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengungkapkan bahwa pihaknya memang perlu mempelajari siapa saja yang terkait dengan kucuran dana BLBI. "Potongan-potongan informasi itu harus dirangkai terlebih dahulu guna mendapatkan kejelasan seperti apa. Saya belum membaca data bank-bank mana sajakah itu, mungkin penyidik ada datanya. Nanti dipelajari terlebih dahulu. Untuk keadilan, memang harus didalami," kata dia.

Sejak awal, KPK juga berkomitmen menangani perkara penerbitan SKL BLBI tersebut. Dengan vonis terhadap Syafruddin, membuka ruang penyelidikan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.

Sebelumnya, KPK telah menyerahkan delapan poin jawaban terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI). "Intinya, KPK mengakui telah melakukan penyelidikan untuk orang lain selain Syafruddin," ujar Boyamin Saiman, Koordinator

MAKI,

(Rahmad Fauzan)







Original Post

Pengadilan Tolak Permohonan Reliance

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-10-4


Pengadilan Tolak Permohonan Reliance

PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE

JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan pembatalan arbitrase yang diajukan oleh PT Reliance Capital Management terhadap PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

Kuasa hukum Bank Maybank Indonesia Yefikha mengatakan, pertimbangan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat dalam putusannya pada 12 September 2018 karena gugatan Reliance tidak terkait dengan ITU Arbitrase.

"ftrtimbangan majelis hakim, alasan pengajuan permohonan pembatalan oleh Reliance Capital Management di luar Pasal 70 UU Arbitrase. Kenapa ditolak? Karena alasan untuk mengajukan permohonan pembatalan arbitrase itu seharusnya sesuai dengan pasal itu," kata Yefikha kepada Bisnis. Selasa (2/10).

Alasan lainnya, jelasnya, karena- pemohon mempersoalkan prinsip first to file yaitu, mengajukan sengketa persoalan terlebih dahulu ke BAN1 (Badan Arbitrase Nasional) Soiereign.

"Jadi menurut majelis hakim tidak ada kaitannya first to file dalam pengajuan permohonan arbitrase. Pertimbangan hakim

menolak permohonan gugatan dari Reliance sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung yang menerima kasasi memenangkan Baru" Mampang," ujarnya.

Dengan demikian, kata dia, BANI Mampang adalah satu-satunya Badan Arbitrase Nasional yang sah di Tanah Air dan BANI Sovereign adalah BANI yang tidak sah oleh keputusan MA. "Pembatalan arbitrase ini sudah final dan banding dalam UU Arbitrase tidak bisa diajukan lagi. Sudah incmcht," kata dia.

Terpisah, kuasa hukum Reliance Capital Management Marco Mengko saat dihubungi Bisnis menyatakan enggan berkomentar terhadap putusan tersebut karena belum mendapatkan izin hak jawab dari prinsipalnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Presiden Direktur PT Reliance Capital Management Anton Budidjaja.

Keputusan pembatalan permohonan arbitrase yang diajukan oleh Reliance Capital Management itu didaftarkan pada 8 Juni 2018 dengan perkara No. 327/Pdt.G/2018/PN JktPst.

Reliance meminta kepada

pengadilan supaya putusan arbitrase dalam perkara arbitrase No. 41011/I1/ARB-BAN1/2018 tertanggal 4 Mei 2018 menurut Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase No. 10/WAS1T/2018/ PN.Jkt.Pst tertanggal 16 Mei 2018, telah melanggar hukum, batal, tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Sengketa hukum antara Reliance Capital Management dan Bank Maybank Indonesia bermula dari perjanjian pembelian saham bersyarat Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA) antara Reliance Capital Management dan Bank Maybank Indonesia pada 11 Januari 2017.

Perjanjian pembelian saham itu terjadi saat Reliance Capital Management mengakuisisi PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (WOM Finance) dari Bank Maybank Indonesia dengan kesepakatan pembelian 68,55% saham Bank Maybank Indonesia di WOM Finance atau Rp673,7 miliar. Nilai itu setara dengan Rp282,35 per saham.

Pada 30 April 2017, Bank Maybank Indonesia membatalkan perjanjian penjualan saham

di WOM Finance ke BANI So-ivreign dan menganggap masih pemilik sah saham tersebut. Reliance menilai, Bank Maybank Indonesia mengajukan permohonan arbitrase ke BANI Mampang tanpa pemberitahuan tertulis kepada Reliance Capital Management.

Pasalnya, saat itu Reliance Capital Management mengacu keberadaan BANI Sovereign berdasarkan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0064837.AH.01.07/2016 tertanggal 20 Juni 2016 yang mengesahkan pendirian badan hukum BANI versi Sovereign.

BANI Mampang tidak terima dengan OSK Menkum dan HAM itu dan menggugatnya ke PTUN Jakarta dengan No. 290/G/2016/ PTUN Jkt pada 1 Desember 2016 dan dikabulkan. BANI Soivreign kemudian melakukan banding dan diterima oleh PTUN.

Namun, BANI Mampang tidak terima dan melakukan kasasi pada 12 Desember 2017 dan permohonan kasasi dikabulkan dengan nomor register 232 K/ TUN/2018 klasifikasi Badan Hukum pada 8 mei 2018 la lu.

(Yanuanus Vlodeogo)







Original Post

Peluit KPK untuk Penerima Dana

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 12
2018-10-4


Peluit KPK untuk Penerima Dana

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan semua

pihak yang menerima aliran dana terkait dengan kasus suap proyek

Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1 untuk mengembalikan uang

pemberian tersebut.

Rahmat Fauzan

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Dianysah mengatakan bahwa pihaknya meminta semua pihak, baik yang sudah ditetapkan menjadi tersangka atau pihak lain yang terkait dengan kasus proyek PLTU Riau-1 bersikap kooperatif.

"Bagi pihak lain yang pernah menerima aliran dana dari tersangka atau pihak lain yang terkait perkara ini, agar bersikap kooperatif dan mengembalikan uang itu ke KPK. Hal itu akan dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan," ujarnya, Rabu (3/10).

Febri menuturkan bahwa salah satu tersangka penerima suap di proyek PLTU Riau-1 yakni Eni Maulani Saragih bersedia mengembalikan uang senilai RpSOO juta. Uang itu merupakan pemberian dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo yang juga pemegang saham di BlackGold Natural Resources Ltd. Menurutnya, Eni Maulani telah menyerahkan bukti setoran bank ke rekening KPK. Bukti pengembalian uang suap itu nantinya akan dicatat dalam berkas perkara dan menjadi catatan yang bisa meringankan tersangka saat sudah memasuki proses persidangan. "Eni menyerahkan buku setoran perbankan ke rekening penampungan KPK senilai Rp500 juta yang kemudian kami masukkan dalam berkas perkara," katanya.

Dengan demikian, sejauh ini telah ada pengembalian total sekitar Rpl ,7 miliar yang berasal dari tersangka Eni Maulani Saragih dan salah satu saksi yang masuk dalam kepanitiaan kegiatan di Partai Golkar. Selain menyerahkan uang. Eni menyampaikan dirinya berencana mengembalikan uang secara bertahap kepada KPK.

Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan Eni Maulani Saragih dari Komisi VII DPR dan Idrus Marham, mantan Menteri Sosial RI yang selama ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, sebagai tersangka. Sementara itu, Johannes Budisutrisno Kotjo,telah ditetapkan sebagai terdakwa yang akan menjalani siding perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Kamis (4/10).

Kasus suap PLTU Riau-1 itu disebut-sebut banyak melibatkan politisi dari Partai Golkar. Sejumlah nama petinggi di Partai Golkar juga turut diperiksa, termasuk

mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang kini menjadi pesakitan di LP Sukamiskin akibat kasus korupsi proyek KTP elektronik.

Setya Novanto juga pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus itu. Setya Novanto sempat sempat mengunjungi Eni Maulani Saragih. Dalam kunjungan ke sel di KPK, Eni Maulani mengaku tidak nyaman dengan kunjungan mantan bos-nya di Partai Golkar itu.

Dalam kasus itu, nama Setya Novanto juga ikut dikaitkan mengatur mengenai proyek tersebut.

Nama lain yang juga turut diperiksa KPK adalah mantan Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng. Mekeng diperiksa KPK sebagai sakis untuk Idrus Marham dan Eni Maulanai Saragih pada 19 September 2018.

Kala itu, Mekeng mengaku ditanya sekitar 10 pertanyaan oleh penyelidik KPK yang sebagian besar terkait dengan pendalaman keterlibatan tersangka Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham dalam kasus PLTU Riau-1. "Lebih banyak kepada tugas dan penunjukkan Eni [Maulani] di Komisi VH. Sama Idrus sebagai apa," ujarnya.

Selain itu, lanjut Marcus Mekeng, fungsi Eni Saragih dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar juga menjadi materi pemeriksaan. Politisi Partai Golkar lain yang turut diperiksa KPK yakni Nafawie Saleh.

Saksi lain adalah Indra Purmandani, Direktur PT Nugas Trans Energy dan PT Raya Energy Indonesia. Dua perusahaan itu diduga memiliki afiliasi dengan tersangka Eni Maulanai karena yang bersangkutan pernah menjabat sebagai komisaris.

Dalam kasus itu, KPK juga telah mengajukan larangan bepergian ke luar negeri untuk saksi Samin Tan {beneficial owner PT Borneo Lumbung Energy Metal Tbk.) dan Nenie Afwani (Direktur di PT Borneo Lumbung Energy Metal Tbk.)

Menyangkut persidangan Johannes Budisutrisno Kotjo yang akan berlangsung hari ini, KPK melakui jaksa penuntut umum telah menyerahkan berkas dakwaan ke pengadilan sejak 24 September 2018.

Johannes Kotjo diketahui mengajukan diri sebagai peniup peluit atau justice collabomtor dalam kasus tersebut. Hanya saja, KPK belum bisa memastikan apakah permohonan menjadi justice collabomtor itu disetujui atau tidak karena mempertimbangkan

sejumlah faktor.

(Stefanus Arief Setiaji); Rahmat Fauzan







Original Post

Pengadilan Spanyol kukuhkan hukuman penjara bagi mantan ketua IMF

Media Online Antara
2018-10-04


Madrid (Antara News) - Mantan kepala Dana Moneter Internasional (IMF) Rodrigo Rato akan menjalani hukuman penjara empat setengah tahun karena menyalahgunakan kartu kredit perusahaan ketika bekerja di bank milik negara, Bankia, kata Mahkamah Agung Spanyol pada Rabu.

Rato, yang menjadi menteri ekonomi di Spanyol dan tokoh menonjol di Partai Rakyat (PP) berkuasa sebelum ke IMF, mengetuai Bankia dua tahun hingga sesaat sebelum bank itu ditempatkan dalam talangan negara pada 2012.

Pada 2017, pengadilan menganggap Rato bertanggung jawab atas pengawasan penyalahgunaan kartu kredit dan mengatakan Rato sebenarnya dapat mengubah praktik tersebut, yang melibatkan puluhan petinggi dan anggota dewan lain Bankia.

Rato mengajukan banding atas putusan itu dan membantah melakukan kesalahan, dengan alasan bahwa biaya pada kartu kredit Bankia sah secara hukum.

Perkara itu adalah satu dari beberapa penyelidikan korupsi tingkat tinggi, yang mulai membuahkan hasil dan dilihat sebagai ujian apakah orang kaya dan berkuasa Spanyol dapat dituntut di muka hukum.



Penerjemah: Boyke Soekapdjo Editor: Mohamad Anthoni Pewarta: AntaraEditor: Tia MutiasariCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/754663/pengadilan-spanyol-kukuhkan-hukuman-penjara-bagi-mantan-ketua-imf




Original Post

Dosen Terpidana Kasus Korupsi di UM Masih Buron - BeritaSatu.com

Media Online beritasatu
2018-10-04


Malang - Dosen PPKn Fakultas Ilmu Ssosial Universitas Negeri Malang (FIS UM), Sutoyo yang berstatus terpidana setelah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah oleh Mahkamah Agung (MA) RI dalam penanganan tingkat kasasi tahun 2017 atas kasus korupsi pengadaan alat laboratorium Fakultas MIPA UM tahun 2009 senilai Rp 14,8 miliar, hingga kini masih buron. Karenanya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang sebagai institusi eksekutor, belum dapat melakukan eksekusi kendati MA RI menjatuhkan hukuman enam tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan.

"Bukan hanya Kejari saja yang melakukan pencarian, namun kita sendiri dari pihak internal lembaga pendidikan (kampus) UM sudah dua kali melakukan panggilan mengajar sejak Juli 2018 yang lalu, tetap absen. Makanya, karena sudah memasuki minggu ketujuh, maka posisinya sebagai pengajar ilmu hukum digantikan tenaga dosen lainnya," kata Dekan FIS UM Prof Dr Sumarmi MPd., menjawab pertanyaan wartawan, Kamis (4/10).

Menurut Sumarmi, terakhir Sutoyo hadir ke kampus pada 18 Juli 2018 yang lalu. Setelah itu hingga kini sudah tidak kelihatan lagi batang hidungnya. "Kita sudah panggil melalui surat resmi dua kali karena kewajiban mengajarnya harus dipenuhi. Namun yang bersangkutan melalui keterangan anggota keluarganya menyatakan tidak bisa hadir.

"Saya selaku pimpinan memiliki satu kali lagi surat panggilan terakhir yang segera akan saya lakukan dalam waktu dekat. Kasihan mahasiswanya," ujar Sumarmi sambil menambahkan, agar tidak merugikan mahasiswanya maka posisi Sutoyo sudah digantikan dosen lainnya. Perkuliahan harus tetap berjalan karena sekarang ini sudah memasuki pertemuan ketujuh. Sesuai ketentuan, apabila tiga kali pertemuan dosen tidak bisa hadir maka selanjutnya harus ada yang menggantikannya.

Sementara itu, Rabu (3/10) siang, puluhan mahasiswa FIS UM melakukan demonstrasi di depan kantor Kejari di Jalan Simpang Panji Suroso, Kota Malang. Mereka menuntut agar Kejari segera mengusut tuntas kasus korupsi yang dinilai merugikan negara sekitar Rp 14,8 miliar tersebut.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kejari Malang sudah menetapkan terpidana Sutoyo ke dalam DPO namun hingga kini belum ditemukan. Sedang dua terpidana lainnya, Drs Abdullah Fuad MSi, dosen sekaligus Ketua Panitia Lelang Pengadaan Peralatan Laboratorium UM dan Drs Andoyo SIP, MM selaku Kepala Biro Administrasi dan Keuangan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan peralatan lab MIPA UM, sudah berhasil dieksekusi Kejari Kota Malang pada, Rabu (18/7) yang lalu. Keduanya dijemput paksa Kejari Kota Malang di kampus UM karena sebelumnya sudah dua kali mangkir dari panggilan jaksa setelah divonis enam tahun penjara oleh MA.

"Kita sudah masukkan dia (Sutoyo) ke DPO setelah tiga kali mangkir panggilan yang dilakukan secara patut untuk melaksanakan eksekusi. Sudah berulang kali menyanggong di rumahnya, namun dosen buronan itu tidak pernah menunjukkan batang hidungnya. Anggota keluarganya pun menyatakan tidak tahu-menahu. "Dia sejak medio Agustus 2018 kita sudah ajukan ke Kejaksaan Tinggi Jatim sebagai terpidana DPO. Namun hingga hari ini, terpidana masih menghilang," ujar Kepala Kejari (Kajari) Kota Malang Amran Lakoni ketika dikonfirmasi, Kamis tadi pagi.

Dengan didampingi Kasi Intel Kejari Kota Malang Reza Prasetyo SH MH, lebih lanjut Kajari mengungkapkan, bahwa dari informasi informal yang ia terima, dosen UM itu memilih kabur dengan alasan masih menunggu hasil peninjauan kembali (PK). Padahal, ujar Amran, pengajuan PK tidak menghalangi pelaksanaan eksekusi vonis (putusan) yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Karenanya sesuai ketentuan hukum, eksekusi harus dilaksanakan.

Mereka bertiga terpidana kasus korupsi pengadaan peralatan laboratorium MIPA-UM pada tahun 2009, berasal dari pos anggaran DIPA UM yang bersumber APBN sebesar Rp 46,5 miliar. Namun dalam realisasinya, anggaran tersebut dibuat bancakan sehingga Negara mengalami kerugian senilai Rp 14,9 miliar. Ketiganya dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) a, b jo Pasal 18 ayat (2) (3) UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu baik Sutoyo maupun Abdullah Fuad melalui penasihat hukumnya, Sumardhan SH menyatakan, mereka hanya sebagai korban dari pimpinan universitas. Karenanya Sumardhan kemudian mengirimkan surat aduan ke Kejagung RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang dugaan keterlibatan (mantan) Rektor UM Prof Soeparno sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Pembantu Rektor (PR) II UM, Prof Ahmad Rofiuddin (selanjutnya menjabat Rektor menggantikan Soeparno).

Baik Soeparno maupun Ahmad Rofiuddin ketika dikonfirmasi terpisah mengaku pihaknya sudah melaksanakan pengadaan peralatan perlengkapan lab MIPA UM sesuai aturan. Mereka berdua menduga keras, anak buahnya yang terlibat (kasus korupsi pengadaan peralatan lab MIPA UM) itu karena korban perbuatan pihak luar yang kala itu bertindak sebagai tender.

http://www.beritasatu.com/nasional/514420-dosen-terpidana-kasus-korupsi-di-um-masih-buron.html




Original Post

Media