Sofyan Basir Bantu Johannes Kotjo Dapat Proyek PLTU Riau

Media Online Prospecting Journal
2018-10-05


Dirut PLN, Sofyan Basir

Jakarta- Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar peran Dirut PLN Sofyan Basir terkait kasus suap PLTU Riau-1.

Peran Sofyan terungkap dalam surat dakwaan Blackgold Natural Resources Limited, Johanes Kotjo, yang dibacakan Jaksa KPK, Ronald F Worotikan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (4/10).

(adsbygoogle = window.adsbygoogle[]).push({});

Dalam dakwaan Johanes tersebut terungkap adanya pertemuan antara Johannes, Sofyan, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, dan Direktur Pengadaan Startegis II PT PLN, Supangkat Iwan Santoso.

Dimana, dalam pertemuan itu Eni Saragih meminta agar Sofyan membantu Johanes Kotjo mendapat proyek PLTU Riau-1. Sofyan pun mengamini permintaan Eni dengan memerintahkan anak buahnya yakni, Iwan Santoso untuk mengawasi kontrak proyek tersebut.

Baca juga : Kepala Kantor Pajak Ambon Kuasai Buku Tabungan Miliaran Rupiah KPK Tahan Tiga Tersangka Suap Pajak di Ambon KPK Tetapkan Kepala Kantor Pajak Ambon Tersangka Suap "Eni Maulani Saragih meminta Sofyan Basir membantu terdakwa mendapatkan proyek PLTU Riau-1, dimana Sofyan Basir kemudian memerintahkan Supangkat Iwan Sontoso mengawasi proses kontrakproyek PLTU Riau-1," kata Ronald saat membacakan surat dakwaan Johannes Kotjo.

Menurutnya, Eni sendiri telah dijanjikan oleh Johanes Kotjo mendapatkan jatah senilai 2,5 persen dari 25 Juta Dollar Amerika Serikat. Uang itu merupakan fee kesepakatanantara Johanes Kotjo dan perusahaan China Huadian Engineering Company selaku investor, jika proyek PLTU Riau-1 berjalan mulus.

Oleh karenanya, Eni mengupayakan agar proyek tersebut berjalan mulus. Eni mengupayakan pertemuan antara Johanes Kotjo dan Sofyan Basir. Pertemuan tersebut diupayakan untuk meloloskan permohonan Independent Power Procedure (IPP) ke dalam rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PT PLN.

Dalam perkara ini, Johanes Budisutrisno Kotjo sendiri didakwa menyuap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih dan mantan Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham sebesar Rp4.750.000.000 oleh Jaksa penuntut umum pada KPK.

Menurut Jaksa, uang yang diberikan Johanes Kotjo kepada Eni Saragih bertujuan agar perusahaannya mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP)PLTU Riau-1. Proyek tersebut merupakan kerjasama antara PT PJBI, Blackgold Natural Resources Limited, dan China Huadian Engineering Company.

Atas perbuatannya, Johanes Kotjo didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

http://www.jurnas.com/artikel/41759/Kepala-Kantor-Pajak-Ambon-Kuasai-Buku-Tabungan-Miliaran-Rupiah/




Original Post

Kepala Kantor Pajak Ambon Kuasai Buku Tabungan Miliaran Rupiah

Media Online Prospecting Journal
2018-10-05


Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif

Jakarta - Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon, La Masikamba kuasai buku tabungan miliaran rupiah dengan atas nama Muhamad Said. Buku tabungan itu disita KPK dari tangan La Masikamba.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, buku tabungan atas nama orang lain itu dikuasai oleh La Masikamba. Nominal Rp550 juta yang tercatat dalama buku tabungan itu diduga berasal dari pemilik CV AT, Anthony Liando, wajib pajak di KPP Pratama Ambon.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle[]).push({});

"Dari buku tabungan itu ada Rp550 juta dan beberapa setoran lain yang ada di dalam buku tabungan tersebut yang jumlahnya miliaran rupiah," kata Laode, dalam jumpa pers, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (4/10).

Kata Laode, uang tersebut dikirim Anthony kepada La Masikamba pada 10 Agustus 2018. Uang itu diduga sebagai hadiah untuk La Masikamba untuk membantu mengurangi kewajiban pajak Anthony tahun 2016.

Baca juga : Sofyan Basir Bantu Johannes Kotjo Dapat Proyek PLTU Riau KPK Tahan Tiga Tersangka Suap Pajak di Ambon KPK Tetapkan Kepala Kantor Pajak Ambon Tersangka Suap "Jadi sekali lagi saya katakan bahwa buku tabungan atas nama orang lain tapi dikuasai LMB (La Masikamba), termasuk kartu ATM-nya," terang Laode.

Diketahui, KPK menetapkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon, La Masikamba (LMB), pemilik CV AT Anthony Liando (AL), dan supervisor/pemeriksa Pajak KPP Pratama Ambon, Sulimin Ratmin (SR).

Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurangan nilai kewajiban pajak wajib pajak atas nama Anthony Liando, selaku pemilik CV AT.

Dalam kasus ini, Masikamba dan Sulimin diduga telah membantu Anthony mengurangi kewajiban pajak wajib pajak pribadi tahun 2016 di KPP Pratama Ambon. Totalnya, mencapai Rp1,7 miliar sampai Rp2,4 miliar. Namun, setelah mencapai kesepakatan Anthony hanya membayar Rp1,037 miliar.

Pemberian uang Anthony kepada Masikamba dan Sulimin terjadi tiga tahap. Pertama pada 4 September 2018 sebesar Rp20 juta kepada Sulimin melalui rekening anaknya.

Kemudian, pada 2 Oktober sebesar Rp100 juta kepada Sulimin. Terakhir, berjanji akan memberikan Rp200 juta pada akhir Oktober 2018 setelah surat ketetapan pajak diterima Anthony.

Atas perbuatannya, Anthony yang diduga pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai pihak diduga penerima, Sulimin disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan La Masikamba disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

http://www.jurnas.com/artikel/41757/KPK-Tahan-Tiga-Tersangka-Suap-Pajak-di-Ambon/




Original Post

KPK Tahan Tiga Tersangka Suap Pajak Ambon Di Tempat Berbeda

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-10-05


RMOL. Tiga tersangka kasus dugaan suap di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon ditahan di tiga rutan berbeda.Mereka ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kepentingan pemeriksaan lanjutan.

Untuk tersangka Kepala KPP Pratama Ambon nonaktif La Masikamba ditahan di rutan cabang KPK Kavling K4, Jakarta.

Adapun tersangka pemeriksa pajak nonaktif di KPP Pratama Ambon, Sulimin Ratmin ditahan di rutan cabang KPK di Kavling C-1, Jakarta.

"Untuk tersangka pihak swasta bernama Anthony Liando ditahan di rutan cabang KPK di Pomdam Jaya, Guntur," kata Jurubicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jakarta, Kamis (4/10).

Ketiga tersangka tersebut akan menjalani masa tahanan selama 20 hari ke depan.

"KPK melakukan penahanan selama 20 hari ke depan untuk 3 tersangka dalam kasus dugaan suap terkait kewajiban pembayaran pajak di Ambon," tambah Febri.

Dalam kasus ini, La Makasimba dan Sulimin diduga telah melakukan kesepakatan kongkalingkong pengurusan kewajiban pajak atas nama Anthony.

Atas pekerjaannya tersebut, La Makasimba dan Sulimin dijanjikan bakal diberi duit imbalan sebesar Rp 320 juta oleh Anthony.

Pemberian duit tersebut dilakukan secara bertahap. Sulimin mendapatkan jatah sebesar Rp 120 juta yang diberikan dengan dua kali pembayaran.

Pemberian pertama dilakukan pada 4 September 2018 melalui rekening anak Sulimin sebesar Rp 20 juta.

Sedangkan pemberian kedua diberikan langsung oleh Anthony kepada Sulimin pada 2 Oktober 2018. Jumlahnya sebesar Rp 100 juta, dilakukan di rumah Sulimin.

Adapun jatah duit sebesar Rp 200 juta untuk La Maksimba dijanjikan Anthony bakal diberikan setelah Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterimanya.

Atas perbuatannya, Anthony disangkakan KPK melanggar pasal ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001.

Sedangkan Sulimin disangkakan KPK melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun untuk La Makasimba disangkakan KPK melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [jto]

https://hukum.rmol.co/read/2018/10/05/360515/KPK-Tahan-Tiga-Tersangka-Suap-Pajak-Ambon-Di-Tempat-Berbeda-




Original Post

KPK Tahan Tiga Tersangka Suap Pajak Ambon Di Sel Berbeda

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-10-05


RMOL. Tiga tersangka kasus dugaan suap di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon ditahan di tiga rutan berbeda.Mereka ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kepentingan pemeriksaan lanjutan.

Untuk tersangka Kepala KPP Pratama Ambon nonaktif La Masikamba ditahan di rutan cabang KPK Kavling K4, Jakarta.

Adapun tersangka pemeriksa pajak nonaktif di KPP Pratama Ambon, Sulimin Ratmin ditahan di rutan cabang KPK di Kavling C-1, Jakarta.

"Untuk tersangka pihak swasta bernama Anthony Liando ditahan di rutan cabang KPK di Pomdam Jaya, Guntur," kata Jurubicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jakarta, Kamis (4/10).

Ketiga tersangka tersebut akan menjalani masa tahanan selama 20 hari ke depan.

"KPK melakukan penahanan selama 20 hari ke depan untuk 3 tersangka dalam kasus dugaan suap terkait kewajiban pembayaran pajak di Ambon," tambah Febri.

Dalam kasus ini, La Makasimba dan Sulimin diduga telah melakukan kesepakatan kongkalingkong pengurusan kewajiban pajak atas nama Anthony.

Atas pekerjaannya tersebut, La Makasimba dan Sulimin dijanjikan bakal diberi duit imbalan sebesar Rp 320 juta oleh Anthony.

Pemberian duit tersebut dilakukan secara bertahap. Sulimin mendapatkan jatah sebesar Rp 120 juta yang diberikan dengan dua kali pembayaran.

Pemberian pertama dilakukan pada 4 September 2018 melalui rekening anak Sulimin sebesar Rp 20 juta.

Sedangkan pemberian kedua diberikan langsung oleh Anthony kepada Sulimin pada 2 Oktober 2018. Jumlahnya sebesar Rp 100 juta, dilakukan di rumah Sulimin.

Adapun jatah duit sebesar Rp 200 juta untuk La Maksimba dijanjikan Anthony bakal diberikan setelah Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterimanya.

Atas perbuatannya, Anthony disangkakan KPK melanggar pasal ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001.

Sedangkan Sulimin disangkakan KPK melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun untuk La Makasimba disangkakan KPK melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [jto]

https://hukum.rmol.co/read/2018/10/05/360515/KPK-Tahan-Tiga-Tersangka-Suap-Pajak-Ambon-Di-Sel-Berbeda-




Original Post

Kepala Kantor Pajak Ambon Jadi Tersangka

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-10-5


Kepala Kantor Pajak Ambon Jadi Tersangka

DIAN FATH RISALAH

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon. La Mnsikamba sebagai tersangka suap terkait pengurangan nilai kewajiban pajak atas nama Anthony Liando, selaku pemilik CV AT. La Masikamba diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Ambon dan Papua pada Rabu (3/10) sore.

"KPK menetapkan tiga orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung KPK. Jakarta, Kamis (4/10).

Dua tersangka lainnya adalah Anthony dan Sulimin Ratmin, seorang supervisor/penieriksa Pajak KPP Pratama Ambon. La Masikamba dan Sulimin diduga sebagai penerima, sementara Anthony sebagai pemberi.

Pada Rabu (3/10), Kepala Biro Humas KPK Febri Dian-syah menerangkan, ada sekitar enam orang yang diamankan dan kemudian dilanjutkan proses pemeriksaan awal di lokasi. Namun, hanya empat di antaranya yang akan dibawa ke Jakarta 10).

Syarif menuturkan, diduga La Masikamba dan Sulimin

membantu Anthony mengurangi kewajiban pajak wajib pajak orang pribadi tahun 2016 di KPP Pratama Ambon senilai Rp 1,7 miliar-Rp 2,4 miliar. Setelah melakukan komunikasi, kewajiban pajak Anthony disepakati menjadi Rp 1.037 miliar.

"Atas kesepakatan tersebut, terjadi komitmen pemberian uang sebesar Rp 320 juta yang diberikan bertahap," katanya.

Pada 4 September 2018, Anthony memberikan Rp 20 juta kepada Sulimin melalui rekening anaknya. Kemudiann pada 2 Oktober Anthony memberikan Rp 100 juta kepada SR dan terakhir sebesar Rp 200 juta akhir Oktober 2018 setelah surat ketetapan pajak diterima Anthony. "Diduga selain pemberian tersebut LMB (La Masikamba) juga menerima pemberian lainnya dari Anthony sebesar Rp 550 juta pada 10 Agustus 2018," kata Syarif.

Syarif mengatakan. KPK sangat menyesalkan peristiwa dugaan suap terhadap pejabat pemeriksa pajak yang masih berulang. Sebab, pejabat pajak memiliki peran strategis untuk mengawal target penerimaan pajak dengan memastikan tidak ada kebocoran penerimaan negara.

"Pajak yang merupakan sumber penerimaan negara yang seharusnya dapat dimanfaatkan negara untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, akhirnya hanya dinikmati oleh segelintir orang dengan cara curang seperti ini," katanya.

KPK, kata dia, juga mengingatkan kembali kepada para wajib pajak agar menghentikan praktik suap kepada pejabat negara. Jika ada wajib pajak yang menerima permintaan atau upaya pemerasan dari pemeriksa atau petugas pajak. Syarif meminta segera dilaporkan kepada penegak hukum.

"Sekali lagi, angka ini mungkin kecil, tapi KPK melihat indikasi pemberian seperti ini masih banyak dilakukan dan sangat merusak bagi negara. Dari rekening barang bukti yang didapatkan KPK, kami menemukan perputaran uang miliaran," kata Syarif.

La Masikamba dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP.

ed ilham tirta/ DIAN FATH RISALAH







Original Post

Rosmah Hadapi 17 Dakwaan

Media Cetak Republika Halaman 7
2018-10-5


Rosmah Hadapi 17 Dakwaan

KAMRAN DIKARMA

KUALA LUMPUR - Istri mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak, Rosmah Mansour, menjalani persidangan perdananya pada Kamis (4/10). Jaksa penuntut umum mengajukan 17 dakwaan terhadapnya, termasuk tindak pencucian uang dan penghindaran pajak yang berjumlah lebih dari 2,3 juta dolar AS.

Rosmah dituntut di bawah Undang-Undang Anti-Pencucian Uang dan Anti-Korupsi serta Undang-Undang Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC). Ia diduga menerima dana 7 juta ringgit hasil pencucian uang. Ini merupakan pertama kali dalam sejarah Malaysia, bahwa istri seorang mantan perdana menteri menghadapi tuntutan.

Selain itu, jaksa penuntut utama Go-pal Srim Ram mengatakan, kepada pengadilan bahwa Rosmah telah mendekati saksi untuk memberikan pernyataan yang meringankannya. Ia meminta pengadilan agar Rosmah tak diizinkan menghubungi saksi.

"Ada bahaya nyata saksi yang dirusak," ucapnya dilaporkan laman Alja-zirah.

Permintaan itu dikabulkan Hakim Azura yang memimpin persidangan. Namun, Rosmah mengajukan kepada pengadilan. Jaksa mengusulkan agar jaminan ditetapkan sebesar 10 juta ringgit. Hal itu ditolak kuasa hukum Rosmah yang meminta jaminan hanya sebesar 250 ribu ringgit.

Akhirnya, pengadilan memutuskan jaminan ditetapkan sebesar 2 juta ringgit. Sebesar 500 ribu ringgit harus dibayarkan Kamis, kemudian sisanya harus disetor sebelum 11 Oktober.

"Tujuan dari jaminan adalah untuk menjamin kehadiran dan tidak harus dihukum," kata pengacara Rosmah, Ge-

ethan Ram Vincent, dikutip laman the Straits Times.

"Dia (Rosmah) adalah istri mantan perdana menteri. Dia telah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia tiga kali (masing-masing pada 5 Juni, 26 September, dan 3 Oktober) dan setiap kali tidak pernah mangkir untuk menghadiri dan memberkikan kerja sama penuh," kata Geetha menambahkan.

Nama Rosmah turut terseret dalam pusaran kasus megakorupsi lMDB yang terlebih dulu menjerat suaminya, yakni Najib Razak. Pada akhir September lalu, Najib telah menjalani persidangan. Dalam persidangan itu Najib mengaku tidak bersalah walaupun menghadapi 21 dakwaan tindak pencucian uang di bawah Undang-Undang Anti-Pencucian Uang dan Anti-Korupsi serta Undang-Undang Komisi Anti-Korupsi Malaysia.

Menurut lembar penuntutan, tindak pidana korupsi dilakukan saat Najib menjabat sebagai ketua dewan penasihat lMDB, menteri keuangan, dan perdana menteri Malaria. Ia diduga, pada empat kesempatan, memanfaatkan posisinya untuk menerima suap sebesar 2,3 miliar ringgit antara 2011 dan 2014.

Najib juga diduga melakukan penyalahgunaan dana melalui berbagai bank antara 24 Desember 2014 dan 2 Maret 2015. Dana yang ditransaksikan kala itu mencapai sekitar 42 juta ringgit. Oleh sebab itu, ia turut didakwa menggunakan Pasal 4 ayat 1 (b) Amla (Hasil dari Tindakan Kegiatan yang Tidak Sah).

Selain itu, Najib turut menghadapi tiga dakwaan lain terkait pelanggaran kepercayaan dalam kapasitasnya sebagai perdana menteri, menteri keuangan, dan penasihat emeritus SRC International, yakni unit perusahaan lMDB. Namun, setelah persidangan, Najib dibebaskan setelah menyetor jaminan.

ed yeyen rostiyani/ KAMRAN DIKARMA







Original Post

Masud Yunus Dihukum 3,5 Tahun Penjara

Media Cetak Kompas Halaman 4
2018-10-5


Masud Yunus Dihukum 3,5 Tahun Penjara

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Kamis (4/10/2018), menjatuhkan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara kepada Wali Kota Mojokerto nonaktif Masud Yunus karena terbukti menyuap tiga unsur pimpinan DPRD Mojokerto terkait pembahasan perubahan alokasi anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mojokerto tahun 2017. Selain pidana badan, majelis hakim yang diketuai Dede Suryaman juga menjatuhkan hukuman denda Rp 250 juta subsider

2bulan kurungan dan pencabutan hak politik selama

3tahun. Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa. Terkait dengan vonis itu, Masud dan tim pengacara menyatakan masih pikir-pikir.

(BRO)







Original Post

Setya Novanto Kenaikan Eni ke Johannes

Media Cetak Kompas Halaman 4
2018-10-5


Setya Novanto Kenaikan Eni ke Johannes

JAKARTA, KOMPAS - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan keterlibatan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-l bersama pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo atas campur tangan mantan Ketua DPR Setya Novanto. Johannes berjanji akan memberikan komisi sekitar 6 juta dollar AS jika proyek ini berjalan.

Hal ini terungkap dalam dakwaan terhadap Johannes yang dibacakan jaksa KPK di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (4/10/2018). Sidang dipimpin hakim Lukas Prakoso.

Berawal pada 2015, Johannes sebagai salah satu pemegang saham Blackgold Natural Resources mengincar proyek PLTU Riau-l dan mencari investor dengan kesepakatan jika proyek berjalan dirinya mendapat komisi 2,5 persen dari nilai proyek sebesar 900 juta dollar AS (Rp 12,8 triliun).

"Didapatkan perusahaan asal China, yaitu Chee Ltd. Nantinya komisi yang diperoleh terdakwa (Johannes) akan dibagikan kepada sejumlah pihak, salah satunya Setya Novanto. Pengajuan kepada PT PLN pun dilakukan, tetapi tidak ada tanggapan. Terdakwa meminta bantuan kepada Novanto yang kemudian diperkenalkan dengan Eni Maulani Saragih," kata Jaksa Ronald Worotikan.

Dalam pertemuan di ruang kerja Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, tahun 2016, Novanto menyampaikan kepada Eni agar membantu Johannes dalam proyek tersebut Lewat Eni, Johannes bertemu Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Dari pertemuan tersebut, terbuka peluang Johannes ikut dalam pembangunan PLTU Riau-l karena belum ada kandidat perusahaan yang berminat

Selanjutnya, penunjukan langsung dilakukan dengan komposisi saham terbesar tetap dipegang anak perusahaan PLN

sesuai aturan yang ada. Blackgold dan PT Samantaka Batubara memiliki saham 12 persen, Chee Ltd (37 persen), sedangkan PT Pembangkitan Jawa Bali Indonesia (51 persen).

Di tengah perjalanan, Novanto ditangkap karena perkara KTP elektronik. Perkembangan proyek tersebut pun dilaporkan ke Idrus Marham selaku Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar. Saat itu, Blackgold dan perusahaan lainnya telah menandatangani letter ofintent un- tuk berlanjut kepada power purchase agreement (PPA).

Eni atas sepengetahuan Idrus sempat meminta 400.000 dollar Singapura kepada terdakwa atas perkembangan proyek. Namun, belakangan Johannes menjelaskan, komisi dipenuhi jika proyek terlaksana.

Selanjutnya, Eni tetap meminta uang yang disebut untuk penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar. Idrus pun turut memohon kepada Johannes.

"Melalui sekretaris pribadinya, Johannes memberikan Rp 4 miliar kepada Eni secara bertahap," ujar Ronald.

Idrus turun tangan

Eni juga meminta Rp 10 miliar untuk pemenangan suaminya yang menjadi calon bupati Temanggung, Jawa Tengah. Nantinya jumlah tersebut dapat diperhitungkan dengan imbalan yang dijanjikan Johannes jika proyeknya berhasil. Setelah diminta beberapa kali sampai Idrus turun tangan, Kotjo memberikan Rp 250 juta.

Pada awal Juli 2018, keberatan Johannes dan Chee Ltd terhadap PPA yang diajukan menemukan kesepakatan. Pembagian komisi diawali dengan mengantar Rp 500 juta sesuai dengan permintaan Eni. Namun, tim KPK lebih dulu menangkapnya di rumah dinas Menteri Sosial.

Dalam persidangan ini, Johannes tidak mengajukan eksepsi.

(IAN)







Original Post

Duit Rp 1 Miliar Untuk Cawabup Kuningan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-10-5


Duit Rp 1 Miliar Untuk Cawabup Kuningan

PEGAWAI Dinas Bina Marga Kabupalen Lampung Tengah, Idawati mengungkapkan anggota DPR Amin Sumono meminta uang untuk keperluan anaknya maju pilkada.

Permintaan uang itu lewat Eka Kamaluddin,orang dekat Amin. "Dia (Eka) bilang ada keperluan anaknya Pak Amin, tolong Lampung Tengah itu dimintain dana itu," kata Idawati menirukan ucapan Eka saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, kemarin.

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertanya berapa kali Ida memberikan uang Amin melalui Eka. Ida menjawab tiga kali.

"Rp 1 miliar, terus Rp 1 5 miliar dan terakhir Rp 765 juta." ungkap Ida.

Dari tiga kali penyerahan itu, Ida tak ingat uang yang diminta untuk keperluan anak Amin, Yosa Octora Santono untuk maju sebagai calon wakil bupati (cawabup) Kuningan. Akhirnya jaksa membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ida nomor 22 saat diperiksa penyidik KPK.

"Berapa pun itu yang disetor ke Eka adalah uang untuk Amin Santono karena sedang butuh uang untuk keperluan anaknya pilkada. Betul jawaban Saudara begitu?" tanya jaksa.

Ida membenarkan isi BAP. Ia akhirnya ingat

penyerahan uang untuk kebutuhan pilkada saal pertemuan pertama dengan Eka.

"Benar, itu waktu pemberian pertama Rpl miliar." sebut Ida.

Pemberian uang kepada Amin merupakan fee atas pengusulan tambahan anggaran perimbangan untuk Lampung Tengah. Menurut Ida, tambahan anggaran untuk Lampung Tengah disetujui sejumlah Rp79,775 miliar. Lampung Tengah juga berhasil mendapat anggaran Dana Insentif Daerah (DID) bidang kesehatan sebesar Rp8.5 miliar.

Uang untuk Amin disediakan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman.

Anggaran untuk Kabupaten Lampung Tengah turun dan masuk dalam Perpres tentang penjabaran APBN TA 2018. Selanjutnya Eka atas perintah Amin menginformasikan dan menagih komitmen fee kepada Ida.

Kemudian untuk realisasinya Mustafa selaku Bupati Lampung Tengah melalui Taufik Rahman memberikan uang komitmen fee kepada Eka sejumlah Rp3.175.000.000.

Penyerahan pertama melalui Idawati sebesar Rp 1 miliar di akhir bulan November 2017 di Hotel Fi-ducia Jakarta. Kedua melalui Idawati dan Aan Riyanto sebesar Rp 1.5 mi liar pada bulan November 2017 di Atrium Senen Jakarta Pusat.

byu







Original Post

Eni Minta Rp 10 Miliar Untuk Kampanye Pilkada Suaminya

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-10-5


Eni Minta Rp 10 Miliar Untuk Kampanye Pilkada Suaminya

Bekas Ketua DPR Setya Novanto dan Dirut PT PLN Sofyan Basir disebut ikut membantu Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham PT Blackgold Natural Resources (PT BNR) mendapatkan proyek pembangunan PLTU MT Riau-1.

HAL itu terungkap saat Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan dakwaan milik Kotjo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Dalam surat dakwaan, Kotjo disebut menyuap Eni Maulani Saragih selaku anggota Komisi VII DPR dan Pit Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham Rp4,750 miliar agar mendapatkan proyek PLTU MT Riau-1.

"Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya," sebut JPU KPK Ronald Ferdinand Worotikan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (4/10).

Awalnya sekitar tahun 2016 Kotjo menemui Setnov di ruang kerjanya agar dibantu dipertemukan dengan pihak PT PLN. Atas permintaan itu Setnov mengenalkan Kotjo dengan Eni, tujuannya agar Eni selaku anggota dewan yang membidangi energi, riset dan teknologi serta lingkungan hidup membantu

Kotjo mendapatkan proyek.

"Untuk itu terdakwa (Kotjo) akan memberikan fee yang kemudian disanggupi Eni," sebut jaksa.

Atas perintah Setnov, Eni mengajak Sofyan Basir yang ditemani Supangkat Iwan Santoso selaku Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN menemui Setnov di rumahnya.

Dalam pertemuan itu, Setnov meminta proyek PLTGU Jawa III kepada Sofyan. Namun, Sofyan menjawab proyek tersebut sudah ada yang menggarapnya. Akhirnya Sofyan menawarkan proyek pembangunan PLTU MT Riau-1.

Tawaran itu ditindaklanjuti Eni dengan mengenalkan Kotjo kepada Sofyan. Kotjo diperkenalkan sebagai pengusaha tambang yang tertarik menjadi investor dalam proyek PLTU MT Riau-1. Selanjutnya Sofyan Basir meminta agar penawaran diserahkan dan dikordinasi-kan dengan Supangkat Iwan Santoso.

Setelah berkoordinasi dengan Iwan, Kotjo bersama Eni kem-

bali bertemu Sofyan di Lounge BRI. Dalam pertemuan itu Kotjo memastikan apakah Sofyan akan membantunya mendapatkan proyek pembangunan PLTU MT Riau-1.

"Sofyan Basir menyampaikan bahwa terdakwa akan mendapatkan proyek PLTU MT Riau 1 dengan skema penunjukan langsung tetapi PT Pembangkit Jawa Bali harus memiliki saham perusahaan konsorsium minimal 51 persen," jelas jaksa.

Jika mendapatkan proyek tersebut, Kotjo akan menyerahkan proses pengerjaannya kepada perusahaan asal China yakni CHEC, Ltd sebagai pemodal . Sementara PT Samantaka Batubara dipilih sebagai pemasok batubara untuk PLTU MT Riau-1.

Adapun fee yang akan didapatkan Kotjo dalam proyek tersebut adalah 2,5 persen dari perkiraan nilai proyek USD900 juta.

Jika diuangkan, Kotjo diperkirakan akan mendapatkan keuntungan USD25 juta. Dari fee tersebut Kotjo mendapat jatah USD6 juta, sementara sisanya akan dibagikan kepada pihak yang membantunya.

Antara lain Setnov mendapat jatah USD6 juta, Andreas Rinaldi USD6 juta, CEO PT BNR Rickard Philip Cecile USD

3,125 juta, Intekhab Khan selaku Chairman BNR USD1 juta.

Kemudian kepada Dirut PT Samantaka Batubara (PT SB) Rudy Herlambang USD1 juta dan Direktur PT SB James Rijanto mendapat jatah USD1 juta. Sisanya sekitar USD875 ribu akan diberikan kepada pihak-pihak lain yang ikut membantu, termasuk untuk Eni Saragih.

Dalam prosesnya, Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam perkara KTP Elektronik. Eni kemudian menyampaikan progres proyek kepada Idrus Marham sebagai Pit Ketua Umum Partai Golkar.

Eni yang menjabat Bendahara Munaslub Golkar 2017 kemudian menyampaikan kepada Idrus bahwa dirinya dijanjikan fee 2,5 persen oleh Kotjo jika proyek terlaksana dan meminta Idrus membantu menagihnya. Uang itu ditagih Eni untuk keperluan Munaslub Golkar di akhir tahun 2017.

"Guna meyakinkan terdakwa. Idrus juga menyampaikan kepada terdakwa Tolong dibantu ya selanjutnya permintaan Eni dan Idrus disanggupi terdakwa," sebut jaksa.

Kemudian Kotjo memerintahkan sekretaris pribadinya Audrey Ratna Justiany memberikan uang secara bertahap

kepada Eni yang seluruhnya berjumlah Rp4 miliar.

Eni selanjutnya meminta uang lagi kepada Kotjo Kali ini Eni meminta Rp 10 miliar untuk dana kampanye suaminya yang menjadi calon Bupati Temanggung. Namun, permintaan itu ditolak terdakwa.

Akhirnya Idrus turun tangan dengan mengirimkan pesan WhatsApp kepada Kotjo yang isinya. "Maaf bang, dinda butuh bantuan untuk kemenangan Bang, sangat berharga bantuan Bang Koco..Tks sebelumnya." Akhirnya Kotjo memberikan uang Rp250 juta.

Fadli Nasution, penasihat hukum Eni menjelaskan, sejak awal kliennya sudah dijanjikan Setnov akan dapat fee sebesar USD 1,5 juta atau sekitar Rp 224 miliar dari Kotjo jika proyek PLTU Riau-1 yg digarap perusahaan Kotjo berhasil.

"Karena mengingat adanya janji itu. Bu Eni memberanikan diri untuk minta duluan ke Pak Kotjo sebesar Rp 10 miliar, karena kontrak PPA proyek PLTU Riau-1 sudah memasuki tahap akhir," ujarnya.

"Akan tetapi permintaan Bu Eni tersebut tidak ditanggapi Pak Kotjo, karena memang belum ada fee yg bisa direalisasikan," ujar Fadli,

Byu/gpg







Original Post

Idrus Marham Minta Uang ke Pengusaha

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-10-5


Idrus Marham Minta Uang ke Pengusaha

MANTAN Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham membujuk pemegang saham Blakgold Natural Resources Ltd. Johanes Budisutrisno Kotjo memberikan fee kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dari proyek PLTU Riau-1.

"Pada tanggal 8 Juni 2018, Eni Maulani Saragih meminta kembali Idrus Marham menghubungi Johanes Budisutrisno Kotjo. Idrus pun menghubungi Kotjo melalui WA. "Maaf Bang, dinda butuh bantuan untuk kemenangan Bang, sangat

berharga bantuan Bang Koco.. Tks," kata JPU KPK Ronald Worotikan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Hal itu terungkap dalam pembacaan surat dakwaan Johanes yang didakwa memberikan uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp4,75 miliar kepada Eni selaku anggota Komisi VII DPR periode 2014-2019 dan Idrus Marham.

Eni merupakan orang yang diperkenalkan mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya

Novanto kepada Kotjo (pada tahun 201S) sebagai orang yang akan membantu Kotjo dalam mengawal proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang 2 x 300 megawatt di Peranap, Indragiri Hulu, Riau.

Namun, setelah Setya Novanto ditahan KPK dalam kasus KTP elektronik, Eni Maulani melaporkan perkembangan proyek PLTU MT Riau-1 kepada Idrus. Idrus merupakan Pit Ketua Umum Golkar menggantikan Novanto.

Pada 25 September 2017, Eni dengan sepengetahuan Idrus mengirim Whatsapp yang meminta uang sejumlah S$400 ribu dari Kotjo.

Eni pada 15 Desember 2017 mengajak Idrus menemui Kotjo. Dalam pertemuan itu, Kotjo menyampaikan fee diberikan ke Eni jika proyek PLTU Riau-1 terlaksana.

Adapun Novanto dijanjikan fee sebesar S$6 juta dari proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1.

(Ant/P-3)







Original Post

Dua Orang Pemicu Konflik Ditangkap

Media Cetak Kompas Halaman 20
2018-10-5


Dua Orang Pemicu Konflik Ditangkap

JAYAPURA, KOMPAS - Aparat Kepolisian Daerah Papua menangkap dua orang terduga pemicu konflik di Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, berinisial YT dan AB pada Kamis (4/10/2018). Konflik ini menyebabkan 1 orang meninggal, 7 orang luka-luka, dan 10 rumah toko dibakar massa.

"YT dan AB adalah pemimpin kedua kelompok warga yang bertikai. Konflik di Oksibil itu memicu kematian dan menyebabkan banyak warga terluka," kata Kepala Bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar Ahmad Mustofa Kamal, saat dihubungi dari Jayapura, Kamis sore.

Atas perbuatannya. Ahmad mengatakan, YT dan AB dapat dijerat Pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap seseorang dan barang. Mereka diancam hukuman 5 tahun penjara atas perbuatan itu.

"Keduanya, saat ini berada di markas Polda Papua untuk pemeriksaan lebih lanjut Keterangan lebih lanjut dari mereka bisa dijadikan bekal mengungkap potensi adanya pelaku lainnya," kata Ahmad.

Pulih

Bentrokan di antara kedua kelompok itu terjadi di Pasar Ma-bilabolpada Selasa (2/10) sekitar pukul 10.20 WIT. Diduga, kedua pihak terlibat konflik akibat perbedaan pendapat menyikapi hasil Sidang Paripurna DPRD Pegunungan Bintang dengan agenda putusan mosi tidak percaya bagi Bupati Costan Oktemka.

Ahmad mengatakan, sejauh ini, situasi terakhir di daerah Oksibil berangsur pulih. Sebanyak 160 personel kepolisian disiagakan untuk mengantisipasi konflik susulan kedua kelompok warga.

"Aktivitas warga, baik dalam pemerintahan, pendidikan, maupun kesehatan, kembali berjalan normal, terutama setelah kunjungan Kapolda Inspektur Jenderal Martuani Sormin ke Oksibil, Rabu kemarin," tambahnya.

Jaminan keamanan

Mahkamah Agung memutuskan bahwa Sidang Paripurna DPRD Pegunungan Bintang yang menyatakan mosi tidak percaya atas kepemimpinan Costan telah dilakukan berdasarkan hukum, 6 September 2018. Costan dinilai tidak menggunakan haknya untuk merribela diri di hadapan anggota DPRD.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang Viktor Ka-lakmabin mengatakan, pihaknya akan mengadakan sidang paripurna dengan agenda usulan memberhentikan Costan. Dia berharap aparat keamanan menjamin kelancaran acara itu.

"Keputusan DPRD Pegunungan Bintang berlandaskan aspirasi warga. Selain itu, putusan Mahkamah Agung yang menyatakan mosi tidak percaya DPRD Pegunungan Bintang terhadap kepemimpinan Bupati Costan juga sudah sah berdasarkan hukum," kata Viktor.

(FLO)







Original Post

India Deportasi 7 Warga Rohingya

Media Cetak Koran Tempo Halaman 2
2018-10-5


India Deportasi 7 Warga Rohingya

NEW DELHI- India untuk pertama kalinya mendeportasi tujuh warga Rohingya kembali ke Myanmar karena masuk secara ilegal dan telah dipenjara sejak 2012.

"Ini adalah prosedur. Kami mendeportasi semua orang asing yang masuk ke India secara ilegal/" kata Direktur Jenderal Kepolisian Negara Bagian Assam, Bhaskar Jyoti Mahanta, dikutip dari Times of India, kemarin.

Langkah ini diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung India yang menolak petisi untuk menghentikan deportasi, kemarin. "Kami tidak ingin mencampuri keputusan (pemerintah) pusat," kata Hakim Agung Ranjan Gogoi.

Seorang pengacara pemerintah mengatakan Kedutaan Besar Myanmar di New Delhi akan memberikan sertifikat identitas kepada mereka.

Namun seorang pejabat hak asasi manusia PBB mengatakan pemulangan paksa terhadap mereka melanggar hukum internasional.

"Pemerintah India memiliki kewajiban hukum internasional untuk mengakui diskriminasi yang dihadapi Rohingya dan memberi perlindungan yang diperlukan," demikian pelapor khusus PBB tentang rasisme, Tendayi Achiume, memberi pernyataan.

Diperkirakan ada 40 ribu warga Rohingya tinggal di India setelah melarikan diri dari penganiayaan di Myanmar selama bertahun-tahun.

Pemerintahan nasionalis Hindu Perdana Menteri Narendra Modi menganggap Rohingya sebagai ancaman keamanan nasional dan meminta pemerintah negara bagian untuk mengidentifikasi apakah ada warga Rohingya yang tinggal secara ilegal dan memintanya segera mendeportasi mereka.

AL JAZEERA/ THE







Original Post

DUIT PLTU RIAU-1 MENGALIR KE PILKADA TEMANGGUNG

Media Cetak Koran Tempo Halaman 7
2018-10-5


DUIT PLTU RIAU-1 MENGALIR KE PILKADA TEMANGGUNG

Jaksa

membeberkan peran Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir.

francisco@tempo, co, id

JAKARTA- Dakwaan Johannes Budisutrisno Kotjo dalam perkara korupsi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 mengungkap aliran uang dan peran sejumlah tokoh. Salah satunya adalah aliran uang senilai Rp 250 juta kepada mantan Wakil Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, Eni Maulani Saragih, untuk membiayai suaminya, Muhammad Al Khadziq, dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Temanggung. Khadziq kemudian terpilih menjadi bupati.

"Johannes memberikan Rp 250 juta kepada Eni pada 8 Juni 2018. Awalnya, Eni meminta Rp 10 miliar untuk pilkada suaminya pada 27 Mei 2018, namun ditolak," kata jaksa penuntut umum KPK, Ronald Ferdinand, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin.

Johannes, yang merupakan mantan pemegang saham BlackGold Natural Resources Limited, menjadi tersangka pertama kasus korupsi proyek senilai Rp 12,8 triliun itu yang maju ke meja pengadilan. Dua tersangka lain, yakni Eni dan mantan Menteri Sosial Idrus Marham, masih menjalani perampungan berkas di tingkat penyidikan.

Dalam dakwaan tersebut, Ronald memaparkan peran Idrus yang selalu membantu Eni melobi Johannes untuk mengucurkan dana proyek PLTU Riau-1. Selain untuk pilkada Temanggung, Idrus menjalin komunikasi pribadi dengan Johannes untuk

tuskan penunjukan langsung konsorsium PLTU Riau-1. Sofyan disebut menghadiri delapan pertemuan dengan para tersangka kasus PLTU Riau-1. Dalam pertemuan itu, Sofyan aktif membahas proyek dan kesepakatan, termasuk penetapan persyaratan perjanjian jual-beli listrik.

Sofyan dikatakan bertemu dengan Setya Novanto dan Eni Saragih untuk

menentukan proyek PLTU Riau-1 sebagai jatah Golkar, pada 2016. Dalam sejumlah pertemuan berikutnya, Sofyan kerap bertemu dengan Eni dan Johannes untuk membahas penentuan kesepakatan kerja sama proyek PLTU Riau-1. Pertemuan terakhir terjadi di rumah Idrus untuk mendorong penandatanganan perjanjian dengan konsorsium, 6 Juni 2018.

Setelah menjalani pemeriksaan di KPK, Sofyan membenarkan dirinya terlibat dalam sejumlah pertemuan untuk membahas proyek PLTU Riau-1. Tapi dia menampik pertemuan tersebut berisi kesepakatan pembagian suap. "Saat itu pembahasan teknis," ucap dia.

TAUFIQ SIDDIQ/ Fransisco Rosarians







Original Post

Fujimori Kembali Masuk Bui

Media Cetak Jawa Pos Halaman 7
2018-10-5


Fujimori Kembali Masuk Bui

LIMA Alberto Fujimori, pemimpin Peru era 1990-an, akan kembali dijebloskan ke penjara. Itu menyusul keputusan Mahkamah Agung (MA) Peru Rabu (3/10). MA mencabut grasi yang didapatkan Fujimori tahun lalu. Artinya, dia harus menjalani sisa hukuman karena kasus pembunuhan masal yang terjadi pada rezimnya.

Hakim Agung Hugo Nunez merasa pengampunan yang telah diberikan mantan presiden Pedro Pablo Kuczynski (PPK) cacat hukum. Menurut dia, prosedur pengampunan tak boleh

dilakukan terburu-buru. Karena itu, dia memerintah pria berusia 80 tahun tersebut kembali ke penjara.

"Ini hari paling menyedihkan bagi kami," ujar Keiko, putri Fujimori, seperti dilansir The Guardian. Dia menuding Nunez merenggut kebebasan ayahnya hanya karena sang ayah tidak sekarat. Padahal, Fujimori sudah sakit-sakitan. Dia juga mengidap sakit jantung yang bisa kambuh sewaktu-waktu. Apalagi jika dia tertekan.

Miguel Perez, pengacara Fujimori, langsung mengajukan

banding. Dia mengatakan bahwa Fujimori butuh perawatan intensif yang tak mungkin disediakan penjara. Sore, setelah putusan, insinyur pertanian itu langsung dibawa ke rumah sakit dengan ambulans. Jika kondisinya fit, dia bisa langsung kembali ke penjara.

Reaksi publik Peru terhadap Fujimori beragam. Sosok imigran Jepang itu memang cukup kontroversial. Banyak yang merasa bahwa dia adalah diktator yang membunuh ribuan orang untuk mempertahankan jabatannya.

(bil/c10/hep)







Original Post

MUI Maruf Digugat

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-10-5


MUI Maruf Digugat

JAKARTA - Sebanyak 1 1 orang melayangkan gugatan terhadap Majelis Ulama Indonesia dan Maruf Amin ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan perkara

perbuatan melawan hukum terkait dengan sertifikat halal.

Ihsan Abdullah, Wakil Ketua Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan bahwa sebagai tergugat, pihaknya siap menghadapi gugatan yang sudah terdaftar pada 19 September 2018 tersebut. "Saya memang sudah ditunjuk sebagai kuasa hukum dari para tergugat. Kami pada prinsipnya siap menghadapi gugatan itu," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (3/10). Hanya saja, dia mengaku belum mengetahui secara detail perihal gugatan tersebut karena belum menerima salinan gugatan. Namun demikian, dia menduga gugatan tersebut sebenarnya tidak berkaitan dengan suatu persoalan hukum, tetapi lebih mengarah ke konstelasi politik yang menghangat menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Pasalnya, dalam gugatan dengan nomor register 516/ Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst itu, Maruf Amin yang kini menjadi calon wakil

presiden mendampingi calon presiden Joko Widodo turut menjadi tergugat 2 bersama MUI yang merupakan tergugat 1.

"Pandangan saya, mungkin karena ini tidak ada aspek hukumnya tapi dihangatkan lagi karena Pilpres," tambahnya.

Sementara itu, Heri Ariandi, kuasa hukum dari 11 penggugat menyatakan bahwa gugatan tersebut terkait dengan persoalan yang belum terselesaikan, yakni menyangkut sertifikat halal yang diterbitkan oleh MUI. Maruf Amin kala itu masih menjabat sebagai Ketua MUI.

"Semuanya kami gugat, baik itu terkait sertifikat halal maupun lainnya. Nanti saya akan menjelaskan secara mendetail," tuturnya.

Namun, dia menampik bahwa gugatan itu berkaitan erat dengan proses politik yang tengah berlangsung. Menurut dia, gugatan tersebut mumi merupakan persoalan hukum yang mesti diselesaikan melalui jalur hukum.

Terkait dengan gugatan tersebut, dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dikutip Bisnis, gugatan perdata itu diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dengan MUI sebagai tergugat 1 dan Maruf Amin sebagai tergugat 2.

Adapun, penggugatnya terdiri dari 11 orang yakni Rosemarie Sutjiati dan Tan Ming Kuang, keduanya merupakan pengajar

pada salah satu kampus swasta di Bandung, Jawa Barat.

Dalam gugatan denqan nomor register 516/Pd-t.G/2018/PN Jkt.Pst itu, Maruf Amin yang kini menjadi calon wakil presiden mendampingi calon presiden Joko Widodo turut menjadi tergugat 2 bersama MUI yang merupakan tergugat 1.

Selain itu, ada juga nama Jusita Harijanto, Margaretha Sowisa, Elizabeth Sirupa, Benyamin Sima, Jusak Priatna, Firdaus Triharianti, Meythi, Magdalena Sutrisno, dan linawan.

PETITUM

Dalam petitum, para penggugat meminta pengadilan mengabulkan gugatan itu seluruhnya dan menyatakan demi hukum bahwa tergugat 1 dan 2 secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Selain itu, para penggugat meminta majelis hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakkan atas harta kekayaan tergugat 2, baik benda bergerak maupun tidak bergerak.

"Menghukum tergugat 1 MUI dan tergugat 2 Maruf Amin secara bersama-sama untuk memenuhi kewajibannya yaitu mengganti kerugian yang diderita oleh para penggugat, baik secara materiel maupun immaterial," bunyi petitum lainnya.

Adapun, kerugian materiel yang dituntut adalah sebesar Rp5,391 miliar dan kerugian immateriel sebesar Rp2,942 miliar.

Dengan demikian, total kerugian yang dituntut para penggugat baik materiel maupun immateriel sebesar Rp8,3 miliar.

Selanjutnya, para penggugat juga meminta pengadilan menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 secara bersama-sama membayar uang paksa (dwangsom) denda sebesar Rpl juta.

"Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari pihak tergugat ( uit voerbaar bij vooTroad). Menghukum tergugat 1 MUI dan tergugat 2 Maruf Amin untuk membayar segala biayayang timbul dalam perkara ini."

M.C Novlarizal Fernandez







Original Post

SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 10
2018-10-5


SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

Nomor 1M/Pdt G/2018/PN Jkt Brt

RANDI. SH

IKLAN







Original Post

SURAT PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT 2

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 10
2018-10-5


SURAT PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT 2

NOMOR 180/Pdl G2018PN JU Bn

H. SOBUR

IKLAN







Original Post

KPK Tahan Tiga Tersangka Suap Wajib Pajak di Ambon

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-10-5


KPK Tahan Tiga Tersangka Suap Wajib Pajak di Ambon

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan tiga tersangka suap kepada Kepala Kantor Pajak (KPP) Pratama Ambon terkait dengan wajib pajak orang pribadi pada tahun anggaran 2016 di KPP Pratama Ambon. KPK juga menahan tiga tersangka suap kepada Kepala Kantor Pajak (KPP) Pratama Ambon terkait dengan wajib pajak orang pribadi pada tahun 2016 di KPP Pratama Ambon

"Setelah pemeriksaan, melakukan gelar perkara dalam waktu 1 x 24 jam, kemudian menyimpulkan ada dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) Pratama Ambon terkait dengan wajib pajak orang pribadi pada tahun 2016 di KPP Pratama Ambon." kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif saat konferensi pers di Gedung KPK RI, Jakarta, Kamis (4/10).

Untuk tersangka Anthony liando

ditahan di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur, La Masikamba ditahan di Rutan Cabang KPK yang berlokasi di belakang Gedung Merah Putih KPK RI, Kavling K-4 Jakarta, dan Sulimin Ratmin ditahan di Rutan Cabang KPK di gedung Kavling C-l Jakarta.

Diketahui, KPK meningkatkan status penanganan perkara ke tingkat penyidikan serta menetapkan Uga orang tersangka, yaitu diduga sebagai pemberi pemilik CV AT Anthony Liando (AL) serta dua orang diduga sebagai penerima masing-masing Kepala KPP Pratama Ambon La Masikamba (LMB) dan supervisor atau pemeriksa pajak KPP Pratama Ambon Sulimin Ratmin (SR).

Diduga, kata Syarif, La Masikamba bersama-sama dengan tim pemeriksa pajak pada KPP Pratama Ambon menerima hadiah atau janji dari swasta/pengusaha terkait dengan

kewajiban pajak wajib pajak orang pribadi Tahun 2016 di KPP Pratama Ambon senilai total yang harus dibayar antara Rpl,7 sampai 2,4 miliar.

"LMB selaku Kepala Kantor Pajak Pratama Ambon berdasarkan surat dari KPP Pusat agar melakukan pemeriksaan khusus terhadap 13 wajib pajak (WP) di wilayah Ambon karena indikasi mencurigakan. Salah satunya adalah WP perorangan atas nama AL," ungkap Syarif.

Atas dasar surat tersebut, lanjut Syarif, La Masikamba memerintahkan Sulimin Ratmin untuk melakukan pemeriksaan terhadap Anthony Liando."Secara teknis pemeriksaan dilakukan oleh SR dengan pengawasan langsung oleh LMB. Rencana pemeriksaan kemudian dibuat oleh SR dengan persetujuaan LMB. Salah satu hasil profiling-nyz adalah adanya peningkatan harta," kata Syarif.

(bI)







Original Post

Ribuan Orang Teken Petisi Bela Guru Besar IPB soal Karhutla

Media Online CNN Indonesia
2018-10-05


Jakarta, CNN Indonesia Ribuan orang telah menandatangani petisi online untuk membela Guru Besar Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB)Bambang Hero Saharjo yang digugat oleh PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) di Pengadilan Negeri Cibinong pada 17 September 2018.

Petisi online di laman change.org berjudul \'Selamatkan Prof Bambang Hero Saharjo\' itu hingga Jumat (5/10) pukul 02.15 WIB telah ditandatangani 5.590 orang.



Petisi tersbut dibuat oleh boenk Aldoe dan ditujukan ke Pengadilan Negeri Cibinong dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Bambang Hero digugat PT JJP karena setelah menjadi saksi ahli pada tahun 2016. Ketika itu Hero mewakili KLHK dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) seluas 1.000 hektare di areal milik PT JJP.



Kasus tersebut sudah inkracht hingga Mahkamah Agung. PT JJP diharuskan membayar ganti rugi senilai Rp119,8 miliar, dan memperbaiki lingkungan di lahan terbakar 1.000 hektare dengan biaya Rp371,1 miliar. Tak hanya itu PT JJP juga dilarang menanam di lahan gambut bekas terbakar.



Putusan Mahkamah Agung itu lebih tinggi dari putusan tingkat pertam di PN Jakarta Utara yang menyatakan PT JJP bersalah dan harus membayar ganti rugi Rp 7,2 miliar dan biaya pemulihan Rp22,2 miliar.



Dalam gugatannya terhadap Bambang Hero, PT JJP meminta PN Cibinong menyatakan Bambang Hero melawan hukum, dan menyatakan surat keterangan ahi kebakaran dan lahan yang disusun Bambang Hero cacat hukum, dan tak punya kekuatan pembuktian, serta batal demi hukum.

Dengan demikian, segala surat - surat yang diterbitkan merujuk atau didasari surat keterangan ahli tersebut cacat hukum, tidak memiliki kekuatan pembuktian dan batal demi hukum.

Dalam petisi online yang dibuat boenk Aldoe juga disebutkan bahwa PT JJP meminta agar Bambang Hero dihukum membayar kerugian materil berupa biaya operasional pengurusan permasalahan lingkungan hidup, biaya akomodasi dan biaya lainnya sebesar Rp 10 miliar serta kerugian moril PT JJP apabila dinilai sebesar Rp 500 miliar.



boenk Aldoe berharap melalui petisi ini dan demi keadilan untuk Ahli Pejuang Lingkungan Hidup Pengadilan Negeri Cibinong tidak menerima/ menolak gugatan yang diajukan PT JJP terhadap Bambang Hero Saharjo.



Selain itu, petisi tersebut juga mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan KPK bertanggung jawab membela keselamatan dan keamanan Bambang Hero Saharjo, dan Basuki Wasis.



"Menyerukan kepada seluruh pejuang lingkungan hidup khusunya kepada akademisi untuk melawan kriminalisasi yang diajukan oleh korporasi," demikian bunyi petisi tersebut yang dilihat CNNIndonesia.com, Jumat (5/10).



Desakan penolakan gugatan itu, karena didasarkan pada sejumlah alasan yakni, pejuang lingkungan tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata sesuai Pasal 66 UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



Pasal itu berbunyi, "Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata."



Selain itu, keterangan ahli yang disampaikan Bambang Hero di depan majelis hakim terbukti benar, lalu dijadikan pertimbangan hakim memutus perkara.



Bambang Hero selama ini juga dinilai telah berkontribusi menyelamatkan lingkungan hidup dan memberikan keadilan bagi warga Indonesia yang terkena polusi asap karena karhutla yang berasal dari korporasi.



"Kami meminta semua orang yang terdampak polusi asap di Indonesia untuk mendukung dan memperkuat petisi ini demi menyelamatkan ahli pejuang lingkungan hidup," tulis boenk Aldoe dalam petisinya.



(ugo/ugo)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20181005025311-20-335898/ribuan-orang-teken-petisi-bela-guru-besar-ipb-soal-karhutla




Original Post

Aryaputra Gugat Boy Thohir Rp8 Triliun

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 3
2018-10-5


Aryaputra Gugat Boy Thohir Rp8 Triliun

NERACA

Jakarta, - PT Aryaputra Teguharta (APT) telah mengajukan dua gugatan perdata terkait uang paksa (dwangsom)dan tidak dibayarkannya total dividen lebih dari Rp 1,3 triliun oleh PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN). Sebagai tindak lanjut dari upaya melindungi hak dan kepentingannya atas 32,32% saham BFIN yang dimiliki APT selaku lawful owner berdasarkan Putusan PK MA No. 240-/2006, APT kembali mengajukan gugatan terkait transaksi ilegal dan pembeli beritikad buruk.

Pheo Hutabarat, dari H-HR Lawyers selaku kuasa. hukum APT dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin mengatakan, gugatan tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 1 Oktober 2018. Dalam gugatannya, APT meminta pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan akuisisi yang menyebabkan hilangnya sebagian atau seluruh saham milik APT yang dilakukan oleh salah satu Indonesian tycoon, Garibaldi Thohir atau yang dikenal sebagai Boy Thohir

pada tahun 2011 yang bertindak selakupemimpinTri-nugraha Capital Co SCA (konsorsium bentukan TPG CapitaldanNorthstarGroup Pte Ltd).

Kata Pheo Hutabarat, konsorsium Trinugraha Capital sudah seharusnya mengetahui adanya sengketa kepemilikan saham di dalam PT BFI Finance Indonesia Tbk. Padahal, saat transaksiituterjadisudahje-las secara hukum bahwa APT saat itu sebagai pemilik sah atas 32,32% saham BFIN. Disampaikannya, untuk memfasilitasi dilaksanakannya tindakan transaksi ilegal tersebut, Trinugraha Capital Co SCA sengaja didirikan sebagai perusahaan cangkang (special purpose vehicle/SPV) di Luxemburg hanya kurang dari satu bulan, sebelum dilaksanakannya akuisisi saham BFIN oleh Trinugraha.

Untuk menyesatkan khalayak umum seakan-akan modal berasal dari dalam negeri, digunakan] ah nama Trinugraha yang merupakan trademark nama (grup) perusahaan yangser-ing digunakan oleh Boy Thohir. Namun berdasarkan gugatan, didalilkan bah-

wa sumber dana untukpen-gakuisisian tersebut sama sekali bukan bersumber dari beliau, tetapi diduga berasal dari mafia investor intema-sional Mana mungkin ada investor kredibel mau menggelontorkan ratusan juta dolar uangnya sendiri untuk membeli perusahaan yang sahamnya dalam sengketa, apalagi investor itu main tabrak tidak mau peduli dengan risiko hukum berupa putusan pengadilan inkracht yang dapat merugikannya nanti saat ia menjadi pemegang saham, "paparnya.

Karenanya, kata Pheo, motif konsorsium Trinugraha Capital membeli saham BFI yang sedang dalam perkara diduga bukan murni alasan investasi komersial belaka, melainkan ada modus udang di balik batu atas transaksi pembelian ita

"Secara yuridis, konsorsium Trinugraha dapat diduga sebagai pembeli saham beritikad buruk atau bahkan dapat diduga sebagai penadah," imbuhnya.

Pheo juga menyebutkan, konsorsium Trinugraha Capital dari sejak awal sudah tahu adaperkara ini saat beli saham BFI.

bani







Original Post

KPK Tetapkan Tiga Tersangka Suap Wajib Pajak

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-10-5


KPK Tetapkan Tiga Tersangka Suap Wajib Pajak

NERACA

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan tiga tersangka suap kepada Kepala Kantor Pajak (KPP) Pratama Ambon terkait dengan wajib pajak orang pribadi pada tahun anggaran 2016 di KPP Pratama Ambon.

"Setelah pemeriksaan, melakukan gelar perkara dalam waktu 1 x 24 jam, kemudian menyimpulkan ada dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) Pratama Ambon terkait dengan wajib pajak orang pribadi pada tahun 2016 di KPP Pratama Ambon," kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif saat konferensi pers di Gedung KPK RI, Jakarta, Kamis (4/10).

KPK meningkatkan status penanganan perkara ke tingkat penyidikan serta menetapkan tiga orang tersangka, yaitu diduga sebagai pemberi pemilik CV AT Anthony li-ando (AL) serta dua orang diduga sebagai penerima masing-masing Kepala KPP Pratama Ambon La Masikamba (LMB) dan supervisor atau pemeriksa pajak KPP Pratama Ambon Sulimin Ratmin (SR).

Diduga, kata Syarif, La Masikamba bersama-sama dengan tim pemeriksa pajak pada KPP Pratama Ambon menerima hadiah atau janji dari swasta/pengusaha terkait dengan kewajiban pajak wajib pajak orang pribadi Tahun 2016 di KPP Pratama Ambon senilai total yang harus dibayar antara Rpl,7 sampai 2,4 miliar.

"LMB selaku Kepala Kantor Pajak Pratama Ambon berdasarkan surat dari KPP Pusat agar melakukan pemeriksaan khusus terhadap 13 wajib pajak (WP) di wilayah Ambon karena indikasi mencurigakan. Salah satunya adalah WP perorangan atas nama AL," ungkap Syarif.

Atas dasar surat tersebut, lanjut Syarif, La Masikamba memerintahkan Sulimin Ratmin untuk melakukan pemeriksaan terhadap Anthony liando."Secara teknis pe-

meriksaan dilakukan oleh SR dengan pengawasan langsung oleh LMB. Rencana pemeriksaan kemudian dibuat oleh SR dengan persetujuaan LMB. Salah satu hasil profiling-nya adalah adanya peningkatan harta," kata Syarif.

Ia menyebutkan dari perhitungan wajib pajak perorangan Anthony Liando sebesar antara Rpl,7 miliar dan 2,4 miliar, melalui komunikasi antara Sulimin Ratmin dan Anthony Liando serta tim pemeriksa lainnya dinegoisas-ikan hingga beberapa kali menjadi kewajiban pajak orangpribadipada tahun 2016 atas nama Anthony Liando sebesar Rpl,037 miliar.

Atas kesepakatan tersebut, kata Syarif, terjadi komitmen pemberian uang sebesar Rp320 juta yang diberikan bertahap, yaitu 4 September 2018 setoran bankdari rekening AL kepada SR melalui rekening anak SR sebesar Rp 20 juta.

Pada tanggal 2 Oktober 2018 diberikan tunai sebesar RplOO juta dari AL kepada SR di kediaman SR, dan sebesar Rp200 juta akan diberikan kepada LMB pada akhir September setelah surat Ketetapan Pajak (SKP) diterima oleh AL.

Diduga selain pemberian tersebut, La Masikamba juga menerima pemberian lainnya dari Anthony Liando sebesar Rp550 juta pada tanggal

10Agustus 2018. Sebagai pihak yang diduga pemberi Anthony Liando disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) Hurufaatau Pasal 13Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UU No. 20/2001.

Sebagai pihak yang diduga penerima Sulimin Ratmin disangkakan melanggar Pasal 12Hurufaatau Pasal

11 UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. La Masikamba disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ant







Original Post

Pengusaha Didakwa Suap Rp4,75 Miliar Eni-Idrus Marham

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-10-5


Pengusaha Didakwa Suap Rp4,75 Miliar Eni-Idrus Marham

NERACA

Jakarta - Pemegang saham Blackgol d Natural Resources Ltd Johannes Bu-disutrisno Kotjo didakwa menyuap Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih dan Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar(saatitu)IdrusMar-ham senilai Rp4,75 miliar.

"Pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd Johannes Budi-sutrisno Korjo memberikan uang secara berta-hapseluruhnyaberjumlah Rp4,75 miliar kepada Eni Maulani Saragih selaku anggota Komisi VII DPR periode 2014-2019 dan Idrus Marham," kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Ronald F Woronkan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (4/10).

Tujuannya adalah a-gar Eni membantu Kotjo untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLTU MT RIAU-1) antara

PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources (BNR) Ltd dan China Huadian Engineering Company (CHEC) Ltd.

Kotjo merupakan pemegang 4,3 persen saham BNR LTd sebanyak 40-.045.552 lembar saham dengan salah satu anakpe-rusahan BNR Ltd adalah PT Samantaka Batu bara. Kotjo pada sekitar 2015 yang mengetahui rencana pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau 1, sehingga ia mencari investor dan didapatlah perusahaan China Yakni CHEC Ltd dengan kesepakatan bila proyek berjalan maka Kotjo akan mendapat fee sebesar 2,5 persen atau sekitar 25 juta dolar AS dari perkiraan nilai proyek 900 juta dolar AS.

Fee itu akan dibagikan kepada Kotjo sendiri sebesar 24 persen atau sekitar 6 juta dolar AS, Setya Novanto sebesar 24 persen atau sekitar6 juta dolar AS, Andreas Rinaldisebesar24 persen atau sekitar 6 juta dolar AS, CEO PT BNR Ltd

Rickard Philip Cecile sebesar 12 persen atau sekitar 3,125 juta dolar AS.

Lalu, Direktur Utama PT Samantaka Batu bara RudyHerlambangsebesar 4 persen atau sekitar 1 juta dolar AS, Chairman BNR Ltd Intekhab Khan sebsar 4 persen atau sekitar 1 juta dolar AS, Direktur PT Samantaka Batu bara James Rijanto sebesar 4 persen atau sekitar 1 juta dolar AS, dan pihak-pihak lain yang membantu sebesar 3,5 juta dolar AS atau sekitar 875 ribu dolar AS.

Direktur PT Samantaka Batubara Rudy Her-lambang pun mengajukan permohonan proyek itu kepada PLN pada 1 Oktober 2015 mengenai permohonan pengajuan proyek IPP PLTU Mulut Tambang 2x300 MW di Peranap, Indragiri Hulu, Riau yang memohon agar PT PLN memasukkan proyek ke dalam -rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PT PLN. Namun karena setelah beberapa bulan tidak ada tanggapan, maka Kotjo menemui Setya Novanto

untuk meminta bantuan agar dipertemukan dengan PT PLN.

"Atas permintaan terdakwa, di ruang kerja Ketua Fraksi Golkar DPR Setya Novanto memperkenalkan terdakwa dengan Eni Maulani Saragih selaku anggota Komisi VII DPR Pada kesempatan itu Setnov menyampaikan kepada Eni agar membantu terdakwa dalam proyek PLTU itu dan terdakwa akan memberikan fee kemudian disanggupi oleh Eni Maulani," kata jaksa Ronald.

Pada2016,Enilalume-ngajakDirutPTPLTSofyan Basir didampingi Direktur Pengadan Strategis 2 PT PLN Supangkat Iwan Santoso menemui Setnov di rumahnya."Dalam pertemuan itu, Setnov meminta proyek PLTGU Jawa III kepada Sofyan Basir selaku Dirut PT PLN, namun Sofyan menjawab jika PLTGU Jawa ID sudah ada kandidat, namun untuk pembangunan PLTU MT Riau-1 belum ada kandi-datnya," kata jaksa Ronald.

ant







Original Post

Disebut Terlibat

Media Cetak Koran Tempo Halaman 7
2018-10-5


Disebut Terlibat

JAKSA Komisi Pemberantasan Korupsi membacakan dakwaan mantan pemegang saham BlackGold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Beberapa nama kembali mencuat dan disebut berperan dalam korupsi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1. Peran mereka versi dakwaan Johannes

Eni Maulani Saragih

Menerima uang dari Johannes dengan total Rp 4,75 miliar. Pemberian tersebut terdiri atas Rp 2 miliar pada 18 Desember 2017, Rp 2 miliar pada 14 Maret 2018, dan Rp 250 juta pada 8 Juni 2018. Penerimaan keempat

senilai Rp 500 juta pada 13 Juli gagal karena tertangkap penyelidik KPK.

Mengenalkan Johannes ke pejabat PT PLN.

Mendesak percepatan proses penandatanganan kerja sama konsorsium

Menghadiri sejumlah pertemuan pembahasan proyek PLTU Riau-1.

Setya Novanto

Diduga mengenalkan Johannes kepada Eni.

Diduga meminta jatah proyek PLTU Riau-1 kepada Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir.

Diduga menerima jatah imbalan sekitar US$ 6 juta dari Johannes.

Idrus Marham

Diduga membantu Eni dalam meminta pencairan uang proyek PLTU Riau-1 untuk kebutuhan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar dan pemilihan kepala daerah Kabupaten Temanggung.

Diduga hadir dalam pertemuan untuk menentukan penandatanganan kerja sama konsorsium proyek PLTU Riau-1.

Sofyan Basir

Diduga hadir dalam delapan pertemuan pembahasan proyek PLTU Riau-1.

Diduga memberikan proyek PLTU Riau-1 kepada Setya Novanto.

Diduga aktif membahas dan menentukan konsorsium proyek PLTU Riau-1.

FOTO-FOTO TEMPO/IMAM SUKAMTO

FRANSISCO ROSARIANS







Original Post

Kotjo Dijanjikan Terima USD 25 Juta

Media Cetak Jawa Pos Halaman 10
2018-10-5


Kotjo Dijanjikan Terima USD 25 Juta

JAKARTA Sidang perdana dugaan korupsi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Riau 1 memang hanya diperuntukkan terdakwa Johannes Budisutrisno Kotjo. Namun, nama sejumlah politikus kembali muncul dalam surat dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kemarin siang (4/10). Termasuk, nama mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dan mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham.

Dalam sidang, jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ronald Ferdinand Worotikan menyampaikan, Kotjo sebagai pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd menyuap tersangka Eni Maulani Saragih dan Idrus demi mendapat lampu hijau untuk terlibat dalam proyek PLTU Mulut Tambang Riau 1. "Terdakwa memberi uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp

4.750.000.000," katanya.

Berdasar surat dakwaan itu, Kotjo disebut sudah mengetahui rencana pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau 1 pada 2015. Sejak saat itu pula dia mencari investor. "Dan akhirnya mendapatkan perusahaan asal China. Yakni, CHEC Ltd," ungkap Ferdinand. Dengan perusahaan tersebut, pria 67 tahun itu sudah punya commitment fee. Tidak tanggung-tanggung, Kotjo dijanjikan menerima commitment

fee USD 25 juta jika proyek PLTU Mulut Tambang Riau 1 berjalan. Disebutkan, Kotjo berencana membagikan uang itu kepada sejumlah pihak, termasuk Setnov. "Sebesar 24 persen atau USD 6 juta," terang Ferdinand. Dalam surat dakwaan disebutkan, Setnov berperan mengenalkan Kotjo kepada Eni.

Selain itu, Setnov memerintahkan Eni agar membantu Kotjo dengan imbalan fee.

(syn/c11/oni)







Original Post

Polri Buka 559 Lowongan CPNS 2018, Cek Persyaratannya di Sini!

Media Online LIPUTAN 6
2018-10-05


Liputan6.com, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia mengundang Putra/Putri terbaik bangsa Indonesia untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Polri.

Kali ini, Polri membuka sebanyak 16 jabatan serta mengalokasikan 559 formasi CPNS 2018 dengan rincian formasi cumlaude 56, putra/putri papua/papua barat 16, disabilitas 11, dan umum 476.

Dikutip dari laman Polri, Jumat (5/10/2018), berikut jabatan, kualifikasi pendidikan, persyaratan pelamaran, persyaratan khusus, jadwal seleksi, dan tata cara pendaftaran CPNS 2018 Polri

Jabatan dan Kualifikasi Pendidikan

1. Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil

Kualifikasi Pendidikan/Jurusan D-III Analis Laboratorium

2. Analis Kesehatan

Kualifikasi Pendidikan/Jurusan S1/D-IV Kesehatan Masyarakat/Kebijakan Kesehatan

3. Pengelola Kefarmasian

Kualifikasi Pendidikan/Jurusan D-III Ilmu Farmasi

4. Bidan Terampil

Kualifikasi Pendidikan/Jurusan D-III Kebidanan

5. Nutrisionis Terampil

Kualifikasi Pendidikan/Jurusan D-III Gizi

Jabatan Lainnya Peserta tes seleksi CPNS Kemenkumham mengecek no pendaftaran di gedung BKN, Jakarta, Senin (11/9). Pada 2017, tercatat 1.116.138 pelamar CPNS mendaftar di lingkungan Kemenkumham. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)6. Nutrisionis Ahli Pertama

Kualifikasi Pendidikan/Jurusan S1 Gizi

7. Dokter Spesialis Ahli Pertama

Kualifikasi Pendidikan/Jurusan Dokter Spesialis

8. Dokter Umum Ahli Pertama

Kualifikasi Pendidikan/Jurusan S-1 Dokter Umum

9. Analis Pembinaan Profesi Keuangan

Kualifikasi Pendidikan/Jurusan S-1/D-IV Akuntansi

10. Analis Pengembangan SDM Aparatur

Kualifikasi Pendidikan/Jurusan S-1 Psikologi

Jabatan Lainnya Buat kamu yang masih berharap bisa masuk CPNS, pemerintah akan buka pendaftaran CPNS 2018 lho. (Foto Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)11. Analis Perencanaan Penganggaran

Kualifikasi Pendidikan/Jurusan S-1/D-IV Ekonomi Pembangunan/Akuntansi/Manajemen

12. Perawat Terampil

Kualifikasi Pendidikan/Jurusan D-III Keperawatan

13. Pengelola Alih Teknologi

Kualifikasi Pendidikan/Jurusan D-III Teknik Informatika/Manajemen Teknik Informatika/Telekomunikasi

14. Analis Laboratorium

Kualifikasi Pendidikan/Jurusan D-III Analis Laboratorium

15. Radiografer Terampil

Kualifikasi Pendidikan/Jurusan D-III Radiologi

16. Penata Rontgen

Kualifikasi Pendidikan/Jurusan S-1/D-IV Radioterapi/Teknik Radiologi

Persyaratan Pelamaran Ratusan peserta mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di kawasan Gambir, Jakarta, Minggu (8/10). Pendaftaran ujian CPNS ini untuk menempati berbagai formasi di KKP. (Liputan6.com/Johan Tallo)1) Persyaratan Umum.

a) Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

b) sehat jasmani dan rohani

c) berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan minimal pada periode September s.d. Desember 2018

d) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNI/Polri

e) tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Anggota TNI/Polri

f) tidak menjadi pengurus, anggota/simpatisan organisasi terlarang di Indonesia.

2) Persyaratan Khusus Peserta tes seleksi CPNS Kemenkumham saat pengecekan keabsahan administrasi di gedung BKN, Jakarta, Senin (11/9). Pada 2017, tercatat 1.116.138 pelamar CPNS mendaftar di lingkungan Kemenkumham. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)a) Formasi Umum

(1) memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dari Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta dengan program studi yang terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), sedangkan untuk kualifikasi pendidikan kedokteran umum, keperawatan, kebidanan, kesehatan masyarakat, farmasi dan gizi, akreditasi dapat diperoleh dari Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) pada saat ijazah tersebut dikeluarkan

(2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau 3,00 untuk lulusan Perguruan Tinggi Swasta, dibuktikan dengan fotokopi ijazah dan transkrip nilai, dilegalisirsekurang-kurangnya oleh Dekan atau yang sederajat

(3) lulusan D-III/D-IV/S-1/S-2 terakreditasi dengan IPK 2,75 lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau 3,00 untuk lulusan Perguruan Tinggi Swasta

(4) usia minimal 21 tahun dan maksimal 35 tahun per tanggal 1 Desember 2018 (pada saat pengangkatan menjadi CPNS)

(5) tinggi badan serendah-rendahnya

(a) pria 157 cm

(b) wanita 150 cm.

(6) mampu mengoperasikan komputer

(7) formasi Dokter Spesialis Ahli Pertama kualifikasi pendidikan S-2 Kedokteran Spesialis (Penyakit Dalam, Bedah, Obsgyn, Anak, Orhtopedi, Syaraf, Urologi, Jantung dan Pembuluh Darah, Mata, Jiwa, Anestesi serta THT), mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku dan diutamakan yang mempunyai sertifikat Advance Trauma Life Support (ATLS), Advance Cardio Life Support (ACLS) serta sudah internship

(8) formasi Dokter Umum Ahli Pertama kualifikasi pendidikan S-1 Kedokteran Umum, mempunyai STR yang masih berlaku dan diutamakan yang mempunyai sertifikat ATLS, ACLS serta sudah internship

(9) formasi Perawat Terampil kualifikasi pendidikan D-III Keperawatan, mempunyai STR yang masih berlaku dan diutamakan mempunyai sertifikat Basic Cardiovasculer Life Support (BCLS) dan Basic Trauma Life Support (BTLS)

(10) formasi Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil kualifikasi pendidikan D-III Analis Laboratorium, mempunyai STR yang masih berlaku

(11) formasi Analis Kesehatan kualifikasi pendidikan S-1/D-IV KesehatanMasyarakat/Kebijakan Kesehatan, mempunyai STR yang masih berlaku

(12) formasi Pengelola Kefarmasian kualifikasi pendidikan D-III Ilmu Farmasi, mempunyai STR yang masih berlaku

(13) formasi Bidan Terampil kualifikasi pendidikan D-III Kebidanan, mempunyai STR yang masih berlaku

(14) formasi Analis Perencanaan Penganggaran kualifikasi pendidikan S-1/D-IV Ekonomi Pembangunan/Akuntansi/Manajemen, mempunyai sertifikat kursus komputer

(15) formasi Pengelola Alih Teknologi kualifikasi pendidikan D-III Teknik Informatika/Manajemen Teknik Informatika/Telekomunikasi, diutamakan mempunyai sertifikat Cisco Certified Network Associate (CCNA) dan MikroTik Certified Network Associate (MTCNA).

b) Formasi Cumlaude Peserta tes seleksi CPNS Kemenkumham saat menjawab soal dengan sistem CAT di gedung BKN, Jakarta, Senin (11/9). Pada 2017, tercatat 1.116.138 pelamar CPNS mendaftar di lingkungan Kemenkumham. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)(1) memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dari Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang terakreditasi A/unggul dengan program studi yang terakreditasi A/unggul (pada saat kelulusan) dari BAN PT, sedangkan untuk kualifikasi pendidikan kedokteran umum, keperawatan, kebidanan, kesehatan masyarakat, farmasi dan gizi, akreditasi dapat diperoleh dari LAM-PTKes pada saat ijazah tersebut dikeluarkan

(2) lulusan terbaik (cumlaude/dengan pujian) dibuktikan dengan fotokopi ijazah dan transkrip nilai, dilegalisir sekurang-kurangnya oleh Dekan atau yang sederajat

(3) usia minimal 21 tahun dan maksimal 35 tahun per tanggal 1 Desember 2018 (pada saat pengangkatan sebagai CPNS)

(4) tinggi badan serendah-rendahnya

(a) pria 157 cm

(b) wanita 150 cm.

(5) formasi Dokter Spesialis Ahli Pertama kualifikasi pendidikan S-2 Kedokteran Spesialis (Penyakit Dalam dan Anak), mempunyai STR yang masih berlaku dan diutamakan yang mempunyai sertifikat ATLS, ACLS serta sudah internship

(6) formasi Dokter Umum Ahli Pertama kualifikasi pendidikan S-1 Kedokteran Umum, mempunyai STR yang masih berlaku dan diutamakan yang mempunyai sertifikat ATLS, ACLS serta sudah internship

(7) formasi Analis Kesehatan kualifikasi pendidikan S-1/D-IV KesehatanMasyarakat/Kebijakan Kesehatan, mempunyai STR yang masih berlaku

(8) formasi Analis Perencanaan Penganggaran kualifikasi pendidikan S1/D-IV Ekonomi Pembangunan/Akuntansi/Manajemen, mempunyai sertifikat kursus komputer.

c) Formasi Khusus Papua dan Papua Barat Ilustrasi tes CPNS(1) memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dari Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta dengan program studi yang terakreditasi dari BAN PT, sedangkan untuk kualifikasi pendidikan kedokteran umum, keperawatan, kebidanan, kesehatan masyarakat, farmasi dan gizi, akreditasi dapat diperoleh dari LAM-PTKes pada saat ijazah tersebut dikeluarkan

(2) lulusan D-III/D-IV/S-1/S-2 dengan IPK minimal 2,75, lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau 3,00 untuk lulusan Perguruan Tinggi Swasta dibuktikan dengan fotokopi ijazah dan transkrip nilai, dilegalisir sekurang-kurangnya oleh Dekan atau yang sederajat

(3) persyaratan pelamar formasi khusus Papua dan Papua Barat sesuai dengan Permenpan Nomor 36 Tahun 2018 huruf F angka 3.a) yaitu Calon pelamar harus merupakan keturunan Papua atau Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak/ibu) asli Papua atau Papua Barat, dibuktikan dengan Surat Akta Kelahiran atau surat keterangan lahir yang bersangkutan dan diperkuat dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Kepala Suku

(4) usia minimal 21 tahun dan maksimal 35 tahun per tanggal 1 Desember 2018 (pada saat pengangkatan sebagai CPNS)

(5) tinggi badan serendah-rendahnya

(a) pria 157 cm

(b) wanita 150 cm.

(6) formasi Dokter Spesialis Ahli Pertama kualifikasi pendidikan S-2 Kedokteran Spesialis (Penyakit Dalam dan Anak), mempunyai STR yang masih berlaku dan diutamakan yang mempunyai sertifikat ATLS, ACLS serta sudah internship

(7) formasi Dokter Umum Ahli Pertama kualifikasi pendidikan S-1 Kedokteran Umum, mempunyai STR yang masih berlaku dan diutamakan yang mempunyai sertifikat ATLS, ACLS serta sudah internship

(8) formasi Perawat Terampil kualifikasi pendidikan D-III Keperawatan, mempunyai STR yang masih berlaku dan diutamakan yang mempunyai sertifikat BCLS dan BTLS

(9) formasi Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil kualifikasi pendidikan D-III Analis Laboratorium, mempunyai STR yang masih berlaku

(10) formasi Analis Kesehatan kualifikasi pendidikan S-1/D-IV KesehatanMasyarakat/Kebijakan Kesehatan, mempunyai STR yang masih berlaku

(11) formasi Pengelola Kefarmasian kualifikasi pendidikan D-III Ilmu Farmasi, mempunyai STR yang masih berlaku

(12) formasi Bidan Terampil kualifikasi pendidikan D-III Kebidanan, mempunyai STR yang masih berlaku

(13) formasi Analis Perencanaan Penganggaran kualifikasi pendidikan S-1/D-IV Ekonomi Pembangunan/Akuntansi/Manajemen, mempunyai sertifikat kursus komputer.

d) Formasi Disabilitas Ilustrasi tes CPNS(1) dialokasikan pada formasi

(a) Analis Perencanaan Penganggaran

(b) Analis Pembinaan Profesi Keuangan

(c) Analis Pengembangan SDM Aparatur.

(2) memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dari Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta dengan program studi yang terakreditasi dari BAN PT pada saat ijazah tersebut dikeluarkan

(3) IPK minimal 2,75 lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau 3,00 untuk lulusan Perguruan Tinggi Swasta, dibuktikan dengan fotokopi ijazah dan transkrip nilai, dilegalisir sekurang-kurangnya oleh Dekan atau yang sederajat

(4) lulusan D-III/D-IV/S-1 terakreditasi dengan IPK 2,75 lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau 3,00 untuk lulusan Perguruan Tinggi Swasta

(5) usia minimal 21 tahun dan maksimal 35 tahun per tanggal 1 Desember 2018 (pada saat pengangkatan sebagai CPNS)

(6) tinggi badan serendah-rendahnya

(a) pria 157 cm

(b) wanita 150 cm.

(7) melampirkan surat keterangan dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya

(8) formasi Analis Perencanaan Penganggaran kualifikasi pendidikan S-1/DIV Ekonomi Pembangunan/Akuntansi/Manajemen, mempunyai sertifikat kursus komputer.

e) Formasi Eks Tenaga Honorer K-II Polri Ilustrasi tes CPNS(1) sudah terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang dibuktikan dengan nomor ujian Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2013 dan memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai tenaga kesehatan dengan jenjang pendidikan D-III

(2) memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dari Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta dengan program studi yang terakreditasi dari BAN PT, sedangkan untuk kualifikasi pendidikan keperawatan dari LAM-PTKes pada saat ijazah tersebut dikeluarkan

(3) minimal berijazah D-III yang diperoleh sebelum pelaksanaan seleksi Tenaga Honorer Kategori II Polri pada tanggal 3 November 2013

(4) usia maksimal 35 tahun per tanggal 1 Agustus 2018 dan masihaktif bekerja terus menerus sampai sekarang yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kasatkernya

(5) formasi Perawat Terampil kualifikasi pendidikan D-III Keperawatan, mempunyai STR yang masih berlaku dan diutamakan mempunyai sertifikat BCLS dan BTLS.

Jadwal Seleksi Peserta tes seleksi CPNS Kemenkumham melihat panduan pengisian jawaban sistem CAT di gedung BKN, Jakarta, Senin (11/9). Pada 2017, tercatat 1.116.138 pelamar CPNS mendaftar di lingkungan Kemenkumham. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)1. Pengumuman 19 September s.d. 10 Oktober 2018 (22 hari)

2. Pendaftaran online (https//sscn.bkn.go.id) 26 September s.d. 10Oktober 2018 (15 hari)

3. Verifikasi dokumen dan seleksi administrasi 28 September s.d. 11Oktober 2018 (13 hari)

4. Pelaksanaan penandatanganan pakta integritas Panitia dan peserta (pelamar) di Panda 13 Oktober 2018

5. Pengumuman hasil pemeriksaan administrasi 18 Oktober 2018

6. Cetak nomor ujian secara online masing-masing Panda dan diserahkan kepada peserta seleksi 19 Oktober 2018 (menyesuaikan jadwal dari BKN)

7. Jadwal SKD dengan CAT untuk Polri 1 hari antara tanggal 23 Oktober s.d. 2 November 2018

8. Pengumuman SKD 9 November 2018

9. Pemetaan kesehatan 12 November 2018

10. Pemetaan psikologi 13 November 2018

11. Pemetaan kesamaptaan jasmani 14 November 2018

12. Penelusuran Mental Kepribadian (PMK) 15 November 2018

13. SKB (aspek pengetahuan) dengan CAT 23 November 2018

14. SKB (praktek dan perilaku) 24 November 2018

15. Pengumuman kelulusan akhir secara online 3 Desember 2018

16. Panda mengirimkan berkas administrasi peserta yang dinyatakan lulus CPNS Polri T.A. 2018 ke Panpus 4 Desember 2018

17. Pemberkasan bagi peserta yang dinyatakan lulus CPNS Polri T.A. 2018 5 s.d. 15 Desember 2018

Catatan Apabila terjadi perubahan jadwal akan diumumkan di https//sscn.bkn.go.id atau di http//cpns.polri.go.id.

Tata Cara Pendaftaran Calon pendaftar mencoba mengakses situs Sistem Seleksi CPNS 2018 (Liputan6.com/Zainul Arifin)Pendaftaran dilaksanakan oleh pelamar secara online melalui https//sscn.bkn.go.id, dengan tata cara sebagai berikut

1) membuat akun di portal https//sscn.bkn.go.id

2) mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga

3) mengisi alamat e-mail aktif, password dan pertanyaan pengaman

4) mencetak Kartu Informasi Akun

5) login menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan

6) upload foto selfie dengan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Informasi Akun untuk dapat melanjutkan tahap berikutnya

7) melengkapi/mengisi biodata

8) pilih instansi, jenis formasi dan jabatan dengan ketentuan pelamar hanya dapat memilih 1 instansi dan 1 jabatan

9) upload dokumen pendukung meliputi

a) pas foto dengan latar belakang warna biru

b) KTP asli

c) surat lamaran

d) ijazah asli

e) transkrip nilai

f) dokumen lain

(1) STSI/STR/BLS/BCLS/BTLS asli (bagi pelamar formasi Tenaga Kesehatan)

(2) sertifikat kursus komputer asli (bagi pelamar formasi Analis Perencanaan Penganggaran)

(3) sertifikat CCNA/MTCNA asli (bagi pelamar formasi Pengelola Alih Teknologi)

(4) sertifikat akreditasi BAN-PT/LAM-PTKes.

10) agar mengecek form Resume untuk memastikan semua data telah terisi dengan benar serta instansi, formasi dan jabatan yang dipilih sudah benar

11) mengirim data dengan meng-klik simpan data yang telah dicek di resume dan pastikan bahwa data terisi dengan lengkap dan benar, data yang telah di-klik kirim tidak dapat diubah dengan alasan apapun

12) mencetak Kartu Pendaftaran SSCN 2018 dan selanjutnya digunakan untuk verifikasi berkas administrasi

13) batas waktu pendaftaran dan unggah dokumen dimulai tanggal 26 September 2018 s.d. 10 Oktober 2018 pukul 23.59 WIB.

Verifikasi/seleksi administrasi pendaftaran Peserta mengantre untuk pendaftaran ulang ujian CPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di kawasan Gambir, Jakarta, Minggu (8/10). Pendaftaran ujian CPNS ini untuk menempati berbagai formasi di KKP. (Liputan6.com/Johan Tallo)Pada saat melaksanakan verifikasi administrasi, calon peserta harus hadir sendiri (tidak boleh diwakilkan) ke Panitia Daerah (Panda)/Polda sesuai lokasi formasi yang dilamar, dengan membawa

1) Kartu Pendaftaran SSCN 2018

2) surat lamaran yang ditujukan kepada Kapolri u.p. As SDM Kapolri di Jakarta, diketik dengan komputer, diberi materai Rp. 6.000,- dan ditandatangani oleh pelamar

3) ijazah asli dan 2 lembar fotokopi beserta transkrip nilai pendidikan umum terakhir yang yang digunakan untuk melamar, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

4) 2 lembar fotokopi sertifikat akreditasi BAN-PT/LAM-PTKes yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

5) KTP asli dan 2 lembar fotokopi

6) Akta Kelahiran asli dan 2 lembar fotokopi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

7) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dan 2 lembar fotokopi dari Polres setempat yang masih berlaku

8) STSI/STR/ACLS/ATLS/BCLS/BTLS asli dan 2 lembar fotokopi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (bagi pelamar formasi tenaga kesehatan)

9) sertifikat kursus komputer asli dan 2 lembar fotokopi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (bagi pelamar formasi Analis Perencanaan Penganggaran)

10) sertifikat CCNA/MTCNA asli dan 2 lembar fotokopi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (bagi pelamar formasi Pengelola Alih Teknologi)

11) pasfoto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm menggunakan kemeja putih dengan latar belakang biru sebanyak 8 lembar

12) berkas administrasi yang akan diverifikasi agar dimasukan ke dalam stofmap dan di tulis nama, kualifikasi pendidikan, jabatan yang dilamar dan nama Polda/Panda, dengan ketentuan

a) stofmap warna kuning untuk pendidikan D-IV/S-1/S-2

b) stofmap warna biru untuk pendidikan D-III.

13) pelamar yang dinyatakan lulus verifikasi administrasi akan diberikan Kartu Peserta Ujian oleh Panitia Daerah

14) berkas administrasi yang akan diverifikasi agar dimasukan ke dalam stofmap dan ditulis nama, kualifikasi pendidikan, jabatan yang dilamar dan nama Polda/Panda, dengan ketentuan

a) stofmap warna kuning untuk pendidikan S-1/D-IV

b) stofmap warna biru untuk pendidikan D-III.

15) pelamar yang dinyatakan lulus verifikasi administrasi akan diberikan Kartu Peserta Ujian oleh Panitia Daerah.

Untuk informasi selengkapnya seperti tahapan seleksi, sistem kelulusan, tempat seleksi SKD dan SKB, format surat lamaran, format surat pernyataan masa bakti, dan lain-lain dapat dilihat di sini

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3659292/polri-buka-559-lowongan-cpns-2018-cek-persyaratannya-di-sini




Original Post

Media