Lelang Tanah Fuad Amin, KPK Dapat Rp9,03 Miliar

Media Online CNN Indonesia
2018-10-06


Jakarta, CNN Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) berhasil melelang dua aset milik terpidana mantan Bupati BangkalanFuad Amin, pada 3 Oktober 2018. Dari lelang dua aset Fuad Amim itu, lembaga antirasuah berhasil mendapat Rp9,03 miliar.

"Hasil lelang akan masuk ke kas negara. Hal ini merupakan bagian upaya memaksimalkan asset recovery yang dilakukan melalui kewenangan penindakan di KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah lewat pesan singkat, Jumat (5/10).

Febri mengatakan dua aset yang dilelang ini adalah tanah seluas 5892 m, di Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur dengan nilai Rp4,76 miliar, dan tanah seluas 10.165 m di Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur dengan nilai Rp4,27 miliar.



Menurut Febri, pihaknya berkomitmen untuk memaksimalkan pengembalian aset tersebut agar uang hasil korupsi masuk ke kas negara.

"Pesan yang terpenting yang juga perlu dipahami adalah, agar semua pihak menyadari bahwa jika ada yang melakukan korupsi, maka hasil kejahatan yang mereka kumpulkan selama ini tetap akan dapat dirampas oleh negara dan kembalikan pada rakyat sebagai pemilik sesungguhnya," ujarnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan vonis 13 tahun penjara pada mantan Fuad Amin. Fuad Amin juga kehilangan hak politiknya dan disita harta bendanya serta didenda Rp 5 miliar.

Vonis ini memperkuat hukuman dari Pengadilan Tinggi Jakarta yang juga menjatuhkan 13 tahun penjara, dan denda sebesar Rp5 miliar kepada Fuad Amin.

Fuad Amin terbukti menerima uang hasil tindak pidana korupsi dari PT Media Karya Sentosa untuk memuluskan pembelian gas alam di Blok Poleng, Bangkalan, Madura sebesar Rp14,6 miliar.

Fuad Amin yang sempat menjabat Ketua DPRD Bangkalan ini juga terbukti menerima uang dari sejumlah SKPD di Kabupaten Bangkalan dengan total mencapai Rp197,2 miliar. Dia juga divonis melakukan TPPU sebesar Rp197,2 miliar sejak tahun 2003-2014.

(fra/DAL)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20181005203640-12-336185/lelang-tanah-fuad-amin-kpk-dapat-rp903-miliar




Original Post

Demonstran Penolak Calon Hakim Pilihan Trump Ditahan

Media Cetak Koran Tempo Halaman 28
2018-10-6


Demonstran Penolak Calon Hakim Pilihan Trump Ditahan

WASHINGTON - Pengunjuk rasa penolak Brett Kavanaugh, calon hakim Agung Amerika Serikat pilihan Presiden Donald Trump, ditangkap saat menggelar aksi kemarin. Reuters melaporkan, para pengunjuk rasa anti-Kavanaugh berkumpul sejak pagi di luar Mahkamah Agung dan gedung Senat.

Para pemrotes membawa spanduk bertulisan "Percayai Korban" dan "Kava-Nope". Mereka menolak pencalonan Kavanaugh yang dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap setidaknya dua orang pada puluhan tahun silam, saat masih menjadi mahasiswa. BBC melaporkan, komedian Amy Schumer dan model Emily Ratajkowski termasuk di antara 302 wanita yang ditahan karena berdemonstrasi menentang pencalonan Kavanaugh.

Aksi protes ini digelar sejak beberapa pekan lalu. Aksi kian membesar mendekati tenggat pemungutan suara Senat yang akan menentukan nasib Kavanaugh, 53 tahun. Senat memutuskan tetap menggelar pemungutan suara setelah Biro Investigasi Federal (FBI) menyerahkan hasil penyelidikan mereka atas dugaan pelecehan

seksual oleh Kavanaugh kepada Gedung Putih.

Partai Republik-partai pendukung Presiden Trump - sebelumnya menyatakan laporan FBI telah membebaskannya dari tuduhan penyerangan seksual. Namun Demokrat mengatakan penyelidikan lima hari itu "tidak lengkap" karena dibatasi oleh Gedung Putih.

Senat akan menggelar pemungutan suara prosedural terhadap calon hakim pada Jumat ini. Kemungkinan suara dukungan terhadap hakim Kavanaugh-akan menggantikan Hakim Agung Anthony Kennedy-tampaknya meningkat. Sebab, dua anggota Republik yang sempat ragu-ragu atas kesaksian Kavanaugh akan memberikan laporan positif terkait dengan penyelidikan FBI.

Adapun Kavanaugh kepada Wall Street Journal mengatakan bahwa dia mungkin terlalu emosional saat memberikan kesaksian dalam rapat dengar pendapat di Senat. Dia berkukuh membantah tuduhan pelanggaran seksual. Kavanaugh menulis opini bahwa kesaksiannya "mencerminkan frustrasi yang luar biasa karena dituduh secara keliru".

REUTERS /CNN / BBC / SUKMA LOPPIES







Original Post

Lakukan Ptingli Dana Sertifikasi Lahan, Seorang Lurah Terancam Sanksi

Media Cetak Kompas Halaman 26
2018-10-6


Lakukan Ptingli Dana Sertifikasi Lahan, Seorang Lurah Terancam Sanksi

TANGERANG, KOMPAS - Lurah Pa-ninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten, berni-sial M, terancam kehilangan jabatan setelah tersangkut kasus pungutan liar sertifikasi lahan. Tidak lama lagi Pemerintah Kota Tangerang menonaktifkan M dari jabatannya setelah inspektorat selesai mendalami kasus ini.

Sebelumnya Kejaksaan Negeri Kota Tangerang menetapkan M sebagai tersangka dugaan pungutan liar (pungli) dana sertifikasi lahan.

"Surat resmi dari kejaksaan sudah kami terima Kasus ini sedang diproses di inspektorat," kata Sekretaris Daerah Kota Tangerang Dadi Budaeri di Kota

Tangerang, Jumat (5/10/2018).

Dadi mengatakan, pihaknya akan segera mengambil tindakan tegas kepada M setelah adanya keputusan dari inspektorat Sebagai seorang aparatur sipil negara, M akan diberikan sanksi administrasi berdasarkan peraturan yang ada, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Aparatur Sipil Negara. Sesuai dengan peraturan ini, sebagai tersangka, sanksi yang akan diberikan berupa penonaktifan terhadap M.

Sementara untuk proses hukum, kata Dadi, semuanya adalah kewenangan instansi terkait, antara lain kejaksaan negeri dan pengadilan negeri.

Pengaduan masyarakat

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 12 huruf (e) sub-Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Kasus ini terungkap pada Juli 2018 setelah ada laporan dari warga.

Warga mengaku dimintai biaya dalam proses pengurusan sertifikat gratis senilai Rp 1,5 juta per bidang tanah.

Tahun 2017, Kelurahan Pa-ninggilan mendapat kuota pengurusan sertifikasi lahan sebanyak 6.000 bidang.

Pengurusan sertifikat lahan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap tersebut seharusnya hanya berbiaya Rp 150.000. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.

Akan tetapi, kenyataannya, warga Paninggilan peserta program itu dimintai uang Rp 1,5 juta per bidang tanah. Dana yang terkumpul melalui RT tersebut selanjutnya didistribusikan ke ke-

lurahan setempat hingga terkumpul Rp 900 juta

Kendati sebagai tersangka, M masih tetap menjalankan tugasnya sebagai Lurah Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Camat Ciledug Budi Wahyudi membenarkan jika saat ini M masih melaksanakan tugasnya sebagai Lurah Paninggilan. Hingga Jumat malam, Budi belum mendapat informasi terkait po-sjsi lurah M.

Kasus serupa menimpa staf lurah Gandaria Utara, Jakarta Selatan, akhir Juli lalu. Staf lurah tersebut memungut biaya sertifikat lahan senilai Rp 8 juta per bidang tanah, Kompas, Selasa (24/7).

(PIN)







Original Post

Perjalanan Andi Narogong di Kasus e-KTP Hingga Divonis 13 Tahun Bui

Media Online detikcom
2018-10-06


Jakarta - Hukuman terhadap Andi Agustinus alias Andi Narogong dalam kasus korupsi e-KTP kini sudah inkrah alias berkekuatan hukum tetap. Vonis Andi terus bertambah mulai dari tingkat pertama hingga kasasi.

Awalnya, Andi divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek e-KTP. Andi juga dihukum membayar uang pengganti USD 2,5 juta dan Rp 1,186 miliar.

Menyatakan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ujar hakim ketua Jhon Halasan saat membacakan amar putusan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (21/12/2017) lalu.

Dalam pertimbangan, hakim menyatakan Andi Narogong bersama pihak lain mengarahkan perusahaan tertentu, dalam hal ini Konsorsium PNRI, sebagai pemenang lelang proyek e-KTP. Hakim mengatakan ada duit USD 2,5 juta dan Rp 1,186 miliar yang diterima Andi atas kontribusi mengatur dan memenangkan Konsorsium PNRI.

Perbuatan tersebut, sambung hakim, merupakan tindakan tidak etis. Perbuatan tersebut melawan hukum pekerjaan barang dan jasa dan persaingan tidak sehat. Penyimpangan pengadaan e-KTP menurut hakim membuat mutu berkurang dan harga di luar kewajaran. Menurut hakim, persekongkolan rekan dan penyedia barang merupakan perbuatan melawan hukum.

Saat vonis pertama ini Andi mendapatkan status justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan KPK. Ketika itu, Andi merupakan terdakwa ketiga yang telah divonis dalam kasus e-KTP.

Hukuman Andi kemudian diperberat di tingkat banding. Hakim memutuskan Andi dihukum 11 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Selain itu, Andi diwajibkan mengembalikan kerugian negara USD 2,5 juta dan Rp 1,1 miliar. Status justice collaborator Andi juga dianulir di tingkat banding.

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda Rp 1 miliar," demikian lansir website Mahkamah Agung yang dikutip detikcom, Rabu (18/4/2018).

Terakhir, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh Andi. Hukuman Andi juga bertambah menjadi 13 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Dia juga dihukum membayar uang pengganti USD 2,5 juta dan Rp 1,186 miliar diperhitungkan dengan pengembalian sebesar USD 350 ribu dengan kurs USD sesuai waktu uang diperoleh.

Kini Andi telah dieksekusi KPK ke Lapas Klas I Tangerang. Dia tak dieksekusi ke Lapas Sukamiskin terkait dengan renovasi yang masih dilaksanakan di sana.

"Tidak dieksekusi ke Lapas Sukamiskin karena ada surat dari Kepala Lapas Sukamiskin tertanggal 28 Agustus 2018 pada KPK. Karena masih ada proses pembenahan dan perbaikan kondisi Lapas, maka Lapas Sukamiskin belum bisa menerima eksekusi atau tahanan dari KPK, Kejaksaan, Rutan atau lapas lain sampai batas waktu yang belum ditentukan," ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (5/10/2018).

(haf/haf)

https://news.detik.com/berita/d-4244764/perjalanan-andi-narogong-di-kasus-e-ktp-hingga-divonis-13-tahun-bui




Original Post

BAP Nur Mahmudi Dikembalikan ke Penyidik

Media Cetak Media Indonesia Halaman 10
2018-10-6


BAP Nur Mahmudi Dikembalikan ke Penyidik

KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Kota Depok mengembalikan berkas berita acara pemeriksaan (BAP) mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail kepada penyidik Polresta Depok untuk dilengkapi.

Selain BAP eks Presiden Partai Keadilan (PK), kini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, kejari setempat juga mengembalikan berkas BAP mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Harry Prihanto. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi pengadaan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka, Kelurahan Sukamaju baru. Kecamatan Tapos, dengan kerugian negara RplO miliar.

Kepala Kejaksaan Negeri Depok Sufari mengatakan, dalam waktu 14 hari ke depan, BAP korupsi tersebut harus dikembalikan lagi ke kejaksaan guna diteliti kembali.

"Jika sudah lengkap dibuatkan pengantar pemberitahuan, yakni sudah P-21 yang diteruskan dengan penyerahan barang bukti dan tersangka," ujar Sufari di Depok, kemarin.

Menurut Sufari, 10 jaksa penuntut yang menangani perkara korupsi Nur Mahmudi dan Prihanto telah meneliti berkas perkara setebal 300 halaman tersebut. "Setelah diteliti ternyata masih ada kekurangan sehingga dikembalikan untuk dilengkapi," pungkas Sufari.

Ketika dimintai konfirmasi terkait dengan penahanan Nur Mahmudi dan Prihanto, Sufari menjelaskan penanganan kasus belum kepada penahanan.

Alasannya, perkara masih di tangan Penyidik Polresta Depok. "Berkas perkara belum P-21 dan masih P-19 karena masih P-19 kita keluarkan surat petunjuk kekurangan berkas perkara yang harus diperbaiki oleh penyidik selama 14 hari," katanya lagi. BAP Nur Mahmudi dan Prihanto sebelumnya diserahkan tim penyidik Polresta Depok pada 21 September lalu.

Nur Mahmudi selaku kepala daerah pengguna anggaran (PA) dan Prihanto selaku sekda dan sebagai koordinator tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kota Depok diduga menyalahgunakan wewenang dalam proyek pelebaran di Jalan Nangka.

Tim Polres Depok telah melakukan penyelidikan sejak November 2017. Adapun penetapan tersangka dilakukan pada 20 Agustus 2018. Lebih kurang 80 saksi diperiksa terkait dengan kasus ini.

(KG/J-2)







Original Post

Usut Korupsi Dana Bedah Rumah

Media Cetak Media Indonesia Halaman 10
2018-10-6


Usut Korupsi Dana Bedah Rumah

DANA bedah rumah tidak layak huni (RTLH) untuk 300 keluarga yang benar-benar miskin di Kota Depok setotal Rp5 miliar diduga dikorupsi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang menangani perbaikan rumah di kota tersebut. Dugaan korupsi dana RTLH telah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Depok, Jumat (5/10).

Pelapor ialah 30 perwakilan 300 warga miskin di 63 kelurahan 11 kecamatan. Saat melaporkan kasus, mereka didampingi sejumlah aktivis antikorupsi Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dalam laporan kepada penyidik, mereka mengaku dana RTLH yang diterima dari Badan BKM hanya Rp2 juta dari total Rp20 juta

tahun 2016.

Kasno, juru bicara 300 warga miskin tersebut mengatakan laporan sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Depok. Ia menambahkan, pihaknya akan membawa kasus yang telah menyengsarakan orang miskin ke Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Agung jika pengusutan perkara korupsi tersebut tidak tuntas pada 2018. "Maka itulah kami ingin pengusutan kasus dilakukan sampai tuntas. Kami meminta pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penggelontoran dana RTLH maupun yang berada dibelakang layar supaya diperiksa," ujar Kasno di hadapan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Depok Daniel De Rozari dan Kepala Seksi Intelijen Ke-

jaksaan Negeri Depok Kosasih, Jumat (5/10).

Kasno menambahkan, korupsi yang dilaporkan kepada penyidik kejaksaan ialah korupsi dana RTLH 2015 senilai-Rp5 miliar. "Baru ini yang dilaporkan. Kami akan terus mencari tahu korupsi dana RTLH 2006-2018," papar Kasno.

Penyimpangan dana RTLH

2015 setotal Rp5 miliar itu Kasno menjelaskan terjadi semasa Pemerintahan Wali Kota Depok dua periode 2006-2016, Nur Mahmudi Ismail, yang telah ditetapkan penyidik tindak pidana korupsi (Tipikor) Polresta Depok sebagai tersangka korupsi dalam proyek pengadaan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, senilai Rp33 miliar.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Depok Daniel De Rozari mengatakan surat lapor dan berkas dugaan korupsi itu telah ia terima langsung. Mendapat aduan dari masyarakat, kata dia, penyidik kejaksaan akan langsung menindaklanjuti dengan investigasi ke lapangan.

(KG/X-6)







Original Post

Bupati Tulungagung Nonaktif Segera Disidang

Media Cetak Media Indonesia Halaman 11
2018-10-6


Bupati Tulungagung Nonaktif Segera Disidang

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan proses penyidikan ke tahap penuntutan terhadap lima tersangka dalam perkara suap pada proyek pekerjaan di Pemkab Tulungagung dan Pemkot Blitar.

Lima tersangka itu, yakni Bupati nonaktif Tulungagung Syahri Mulyo, Wali Kota nonaktif Blitar M Samanhudi Anwar, Kadinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkab Tulungagung Sutrisno, serta dua orang dari unsur swasta, yakni Agung Prayitno dan Bambang Purnomo.

"Pada Kamis (4/10) diserahkan barang bukti dan lima tersangka dalam perkara tipikor suap terkait proyek pekerjaan di Pemkab Tulungagung dan Pemkot Blitar kepada penuntut umum atau tahap dua," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, kemarin.

Persidangan terhadap lima tersangka itu rencananya dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Surabaya. "Perkara dipisah, pertama kasus suap Bupati Tulungagung dan pihak terkait lainnya. Kedua, kasus suap terhadap Wali Kota Blitar dan pihak terkait lainnya," ucap Febri.

Pada kasus ini telah diperiksa 116 saksi untuk lima tersangka .tersebut. Unsur saksi, antara lain pengusaha jasa konstruksi atau Ketua Asosiasi Gapen-sinas, Direktur CV Wahana Nugraha atau Ketua Askumindo, Kasi Aplikasi Dinas Kominfo Kota Blitar, Kadinas PU Pemda Kota Blitar, Kabid Infrastruktur Persampahan dan Pertamanan di Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung.

Kadinas Perindag Tulungagung, pejabat dan PNS di lingkungan Pemkab dan Pemkot Tulungagung lainnya, Komisaris PT Pulo Padang Sawit Pej-mai, Dirut PT Abdi Luhur, dan swasta lainnya. Untuk perkara di Tulungagung diduga sebagai penerima, yakni Syahri Mulyo, Sutrisno, dan Agung Prayitno. Pihak pemberi, yaitu Susilo Prabowo.

Pada perkara di Blitar diduga sebagai penerima, antara lain Muh Samanhudi Anwar dan Bambang Purnomo. Adapun yang diduga sebagai pemberi ialah Susilo Prabowo kepada Syahri Mulyo melalui Agung Prayitno sebesar Rpl miliar terkait fee proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung.

(Ant/N-1)







Original Post

Aparat Tahan Ratusan Demonstran

Media Cetak Media Indonesia Halaman 20
2018-10-6


Aparat Tahan Ratusan Demonstran

RATUSAN pengunjuk rasa memprotes calon hakim agung Brett Kavanaugh yang diajukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Akibatnya, para penentang Kavanaugh tersebut ditangkap saat berdemonstrasi di Washington.

Komedian Amy Schumer dan model Emily Ratajkow-ski termasuk di antara 302 perempuan yang ditahan. Partai Republik, sebelumnya, menyatakan bahwa menurut laporan FBI, Kavanaugh telah dibebaskan dari tuduhan penyerangan seksual.

Sebaliknya, Partai Demokrat mengatakan penyelidikan selama lima hari atas kasus kejahatan seksual yang menyeret Kavanaugh tidak lengkap. Ditambah, Gedung Putih melakukan intervensi melalui pembatasan-pembatasan.

Sebagai informasi, tadi malam, Senat dijadwalkan mengadakan pemungutan suara untuk memilih para calon hakim

agung. Peluang Kavanaugh menguasai suara senat tampaknya menguat pada Kamis (4/10) setelah dua anggota Partai Republik membeberkan laporan positif terkait dengan penyelidikan FBI.

Namun, sebagian senator ragu-ragu karena konfirmasi atas laporan tersebut belum pasti. Sebagai informasi, jika terpilih menempati posisi hakim agung untuk masa seu-

mur hidup, pria S3 tahun itu diharapkan akan membantu kubu konservatif mendominasi panel sembilan anggota. Panel bertugas memutuskan sejumlah hal, seperti isu aborsi, kontrol senjata, dan aturan pemungutan suara. Sementara itu, menjelang pemungutan suara, Kavanaugh melakukan pembelaan melalui editorial di Wall Street Journal.

(BBC/Yan/l-3)







Original Post

KPK Limpahkan Berkas Wali Kota Blitar

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-10-6


KPK Limpahkan Berkas Wali Kota Blitar

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara lima tersangka suap proyek pekerjaan di Pemerintan Kabupaten Tulungagung dan Kota Blitar ke tahap penuntutan.

lima tersangka itu, yakni bupati Tulungagung nonaktif Syahri Mulyo, wali kota Blitar nonaktif M Samanhudi Anwar, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkab Tu-.lungagung Sutrisno serta dua orang dari unsur swasta, Agung Prayitno dan Bambang Purnomo.

"Pada Kamis (4/10), dilaku-kan penyerahan barang bukti dan lima tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi suap terkait proyek pekerjaan di Pemerintah kabupaten Tulungagung dan Kota Blitar kepada penuntut umum atau tahap dua," kata Juru Bicara KPK Febri Di-ansyah di Jakarta, Jumat (5/10).

Febri menyatakan, sidang terhadap lima tersangka itu akan dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Perkara itu dipisah menjadi dua perkara, pertama kasus suap untuk bupati Tulungagung dan pihak-pihak terkait lainnya. "Kedua, kasus suap terhadap wali kota Blitar dan pihak terkait

lainnya," kata Febri.

Untuk perkara di Tulungagung, diduga sebagai penerima adalah Syahri Mulyo, Sutrisno, dan Agung Prayitno. Sebagai pemberi, diduga adalah Susilo Prabowo. Sementara, untuk perkara di Blitar diduga sebagai penerima antara lain Muh Samanhudi Anwar dan Bambang Purnomo. Sedangkan, diduga sebagai pemberi yakni Susilo Prabowo.

Diduga pemberian oleh Susilo Prabowo kepada Syahri Mulyo melalui Agung Prajitno sebesar Rp 1 miliar terkait fee sejumlah proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung. Diduga, itu adalah pemberian ketiga, sebelumnya Syahri Mulyo telah menerima pemberian pertama sebesar Rp 500 juta dan pemberian kedua sebesar Rp 1 miliar.

Sementara, wali kota Blitar diduga menerima pemberian dari Susilo Prabowo melalui Bambang Purnomo senilai Rp 1,5 miliar terkait ijon proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp 23 miliar. Fee itu diduga bagian dari 8 persen yang menjadi bagian untuk wali kota dari

total fee 10 persen yang disepakati. Sedangkan 2 persennya akan dibagi-bagikan kepada dinas.

Terdakwa Susilo Prabowo alias Embun adalah salah satu kontraktor yang kerap memenangkan sejumlah proyek di Pemkab Tulungagung sejak 2014 hingga 2018. Saat ini, Susilo Prabowo sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Sidang telah berlangsung sejak 31 Agustus 2018 dengan dua dakwaan terkait suap terhadap bupati Tulungagung dan suap terhadap wali kota Blitar.

Febri mengatakan, penyidik KPK telah memeriksa sebanyak 116 saksi untuk lima tersangka tersebut. Unsur saksi antara lain pengusaha jasa konstruksi di Tulungagung atau ketua Asosiasi Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensinas), direktur CV Wahana Nugraha atau Ketua Asosiasi Asosiasi Kontraktor Umum Indonesia (Askumindo), kepala Seksi Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemda Kota Blitar, kepala Dinas PU Pemda Kota Blitar, dan kabid Infrastruktur Persampahan dan Pertamanan Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung.

antara ed Iilham tirta







Original Post

Abaikan Protes, India Deportasi Muslim Rohingya ke Myanmar

Media Online Republika Online
2018-10-06


Ketujuh pengungsi yang dideportasi kemungkinan menghadapi pembalasan saat kembali.REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- India mendeportasi tujuh pengungsi Muslim Rohingya ke Myanmar pada Kamis (4/10). Hal ini dilakukan meskipun ada protes dari aktivis hak asasi manusia (HAM) dan peringatan dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menurut aktivitis HAM dan PBB, tujuh pengungsi itu bisa menghadapi penganiayaan di negara asalnya, Myanmar. Pasukan keamanan negara itu dituduh melakukan serangan genosida terhadap kaum minoritas.

Seorang pengacara HAM, Prashant Bhushan, yang berbasis di Delhi, mengajukan banding pada menit terakhir terhadap Mahkamah Agung India. Ia berusaha menghentikan deportasi terhadap tujuh pengungsi tersebut. Menurut dia, mereka akan menghadapi pembalasan saat mereka kembali ke Myanmar.

Sebelumnya, pengadilan mengatakan tidak ingin mencampuri keputusan pemerintah pusat. Ketujuh pengungsi yang dideportasi itu berusia 26-32 tahun.

Mereka telah ditahan di pusat-pusat penahanan di negara bagian Assam di India timur sejak mereka ditangkap sebagai imigran gelap pada 2012. Mereka dibawa ke negara bagian Manipur pada Rabu (3/10) dan dikirim melintasi perbatasan ke Myanmar pada Kamis (4/10).

"Prosedur deportasi untuk orang-orang Rohingya selesai setelah mereka diserahkan kepada pejabat keamanan Myanmar di pos perbatasan Moreh (di Manipur) sore ini," ujar Kepala Polisi Distrik Tengnoupal, Ibomcha Singh, di mana Moreh berada yang dilansir di VOA News pada Jumat (5/10).

Beberapa wanita dan anak-anak Rohingya di sebuah daerah pengasingan merupakan pengungsi yang tidak dikenal di India timur pada April 2018. Rupanya karena takut ditangkap sebagai imigran gelap di India, banyak dari pengungsi ini meninggalkan India timur baru-baru ini.

Mereka tersebar di bagian lain negara itu. Beberapa bahkan menyeberangi perbatasan dan berlindung di Bangladesh.

https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/dunia/18/10/05/pg4hco366-abaikan-protes-india-deportasi-muslim-rohingya-ke-myanmar




Original Post

Aktris Amy Schumer dan Emily Ratajkowski Ditangkap

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 12
2018-10-6


Aktris Amy Schumer dan Emily Ratajkowski Ditangkap

WASHINGTON, (PR).-

Aktris dan komedian Amy Schumer serta aktris Emily Ratajkowski termasuk di antara lebih dari 300 orang yang ditangkap dalam demonstrasi di Gedung Capitol, AS seperti dilansir The Guardian, Jumat (5/10/-2018).

Para demonstran berteriak, membentangkan spanduk, dan melakukan aksi duduk di gedung kantor Senat. Aksi seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya terhadap calon anggota Mahkamah Agung dalam sejarah baribaru ini. Ribuan pengunjuk rasa berkumpul di luar gedung pengadilan.

Mereka menyerukan, "Kami percaya Dr Christine Bla-sey Ford", seorang wanita yang telah menuduh Kava-naugh mabuk dan melakukan perundungan seksual terhadapnya di sebuah pesta ketika mereka remaja. "Sudah waktunya bagi wanita untuk didengarkan," ujar Karen Bralove, seorang alumni dari sekolah khusus putri, Holton-Arms. Para demonstranber-kumpul di Capitol Hill pada Kamis (4/10/2018). Para pengunjuk rasa mengacungkan papan bertuliskan "Ka-vanaugh dusta" di luar gedung MA.

(Imam JP)







Original Post

Hakim Tak Perintahkan Pelaku Korupsi Ditahan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-10-6


Hakim Tak Perintahkan Pelaku Korupsi Ditahan

MANTAN Kepala Dinas Sosial. Tenaga Kerja dan .Transmigrasi Kabupaten Tapanuli Tengah (Taptepg), Mas Intan Aritonang di jatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 50 juta.

Mas Intan terbukti melakukan korupsi proyek pengadaan bahan bangunan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada 2013. Rekannya, Gompis Bonar Simarmata. juga diganjar hukuman serupa.

Hukuman untuk kedua terdakwa dijatuhkan majelis hakim jang diketuai Feri Sormin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan. Majelis menyatakan keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Keduanya dianggap melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b.UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi dengan UU 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHPidana.

"Menjatuhkan pidana kepada kedua terdakwa masing-masing 1 tahun dan 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan," Feri Sormin membacakan amar putusan.

Menanggapi putusan majelis hakim, kedua terdakwa dan JPU menyatakan pikir-pikir. Putusan itu sendiri lebih rendah dari

tuntutan jaksa.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rali Dayan Pasaribu meminta kedua terdakwa masing-masing selama 2 tahun 2 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider 4 bulan kurungan.

Mas Intan sempat me-neteskan air mata sesaat setelah mendengarkan vonis hakim, namun keluarganya langsung menenangkan. Dia kemudian diajak pulang.

Dalam putusannya, majelis hakim tidak memerintahkan jaksa untuk menahan Mas Intan maupun Gompis. Keduanya pun pulang melenggang pulang, meninggalkan pengadilan.

JPU dari Kejari Sibolga yang menangani perkara ini mengatakan mulai dari penyidikan hingga ke persidangan, kedua terdakwa memang tidak ditahan karena sudah mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp246 juta lebih

"Sudah kembalikan uang kerugian negara mereka. Dari penyidikan juga memang tidak ditahan," kata Jaksa Tali Dayan.

Dalam perkara ini. Mas Intan Aritonang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Gompis Bonar Simarmata (rekanan) membuat pertanggungjawaban fiktif dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan bahan bangunan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pads 2013 lalu. Akibat perbuatan itu, negara dirugikan Rp 246 juta.

byu







Original Post

Andi Narogong Dijebloskan Ke Lapas Tangerang

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-10-6


Andi Narogong Dijebloskan Ke Lapas Tangerang

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirim Andi Agustinus alias Andi Narogong ke lembaga pemasyarakatan (lapas). Perkara terpidana korupsi proyek pengadaan e-KTP itu sudah berkekuatan tetap.

Tak seperti narapidana korupsi lainnya. Andi Narogong tak menjalani hukuman di Lapas Sukamiskin, Bandung. Jawa Barat. Tapi di Lapas Tangerang, Banten. "Jaksa eksekutor KPK telah melakukan eksekusi terhadap terpidana Andi Agustinus untuk menjalani hukuman setelah putusan berkekuatan hukum tetap." kata juru bicara KPK Febri Diansyah Jumat (5/10).

Andi Narogong telah dibawa untuk menjalani hukuman penjara pada Kamis (4/10).

Febri mengatakan penempatan Andi Narogong di Lapas Tangerang bukan karena mantan Ketua DPR Setya Novanto dihukum penjara di Lapas Sukamiskin. "Tidak semua eksekusi dipusatkan di Sukamiskin saat ini," ujarnya.

Menurut Kepala Lapas Sukamiskin menyatakan sedang ada pembenahan di lapas khusus narapidana korupsi itu. Pembenahan dipicu penangkapan terhadap pejabat lapas itu oleh KPK karena menerima suap terkait pemberian fasilitas kepada narapidana dan temuan Ombudsman saat

melakukan inspeksi mendadak (sidak).

Andi Narogong divonis 13 tahun penjara di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung (MA). Putusan kasasi itu diketok 16 September 2018 lalu oleh majelis hakim Mohamad Askin. Leopold Luhut Hutagalung dan Surya Jaya.

Selain vonis 13 tahun penjara. Andi juga dihukum membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Pengusaha yang dekat dengan Setya Novanto itu juga wajib membayar uang pengganti sebesar 2,15 juta dolar Amerika dan Rpl ,186 miliar subsider J tahun kurungan.

Andi Narogong di tingkat kasasi ini lebih berat dua tahun dari putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dalam putusan banding, Andi dihukum 11 tahun penjara dan denda Rpl miliar subsider enam bulan kurungan.

Dia juga dijatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar 2.15 juta dolar Amerika dan Rpl,186 miliar.

Pada tingkat pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Andi divonis 8 tahun penjara dan denda Rpl miliar subsidier 6 bulan kurungan. Diajuga diminta membayar uang pengganti sebesar 2,15 juta dolar Amerika dan Rpl ,186 miliar.

byu







Original Post

Mau Setor Duit Proyek Untuk Bupati, Pakai Sandi "Beli Mobil"

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-10-6


Mau Setor Duit Proyek Untuk Bupati, Pakai Sandi "Beli Mobil"

BUPATI Batubara OK Arya Zulkarnain diadili di Pengadilan Tipikor Medan, Sumatera Utara. Arya didakwa menerima suap Rp 8 miliar dari kontraktor yang akan mengerjakan proyek infrastruktur.

Suap diterima lewat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Batubara, Helman Herdady dan Sujendi Tarsono alias Ayen, pemilik showroom mobil di Medan.

Jaksa KPK Ariawan Agusti-tiartono membeberkan. Bupati Batubara menerima suap Rp 8 miliar kurun 2016-2017. Uang berasal dari Maringan Situmorang, Mangapul Butar-butar, Sucipto, Parlindungan Hutagalung dan

Syaiful Azhar.

"Uang tersebut diberikan sebagai syarat memenangkan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Batubara," Aryawan membacakan dakwaan.

Helman juga menerima uang dari kontraktor proyek infrastruktur. "Terdakwa II (Helman) menerima uang sebesar Rp 80 juta dari Syaiful Azhar," sebut Ariawan.

Perbuatan para terdakwa dianggap melanggar Pasal 12 huruf a Undang Undang 31 Tahun 1999 tentang Tipikor yang diubah dengan UU 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Usai mendengarkan dakwaan, OK Arya dan Helman diberi kesempatan berkonsultasi dengan penasihat hukum mereka. Keduanya kemudian memutuskan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan jaksa.

Ketua majelis hakim Wahyu Prasetyo Wibowo memutuskan sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan pokok perkara.

Dalam sidang dua kontraktor pemberi suap. Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar, terungkap Helman membagi-bagikan proyek kepada kontraktor yang bersedia memberikan fee 10 persen dari nilai proyek. Fee untuk Bupati harus dise-

rahkan sebelum tender digelar. Saksi Mangapul Butar Butar mengungkapkan pernah memberikan fee Rp 1,7 miliar untuk mendapatkan proyek bernilai Rp 17 miliar.

Mangapul menyebutkan Helman mengistilahkan proyek-proyek yang akan dibagi-bagikan kepada kontraktor itu sebagai kue.

"Sebelum pemberian uang itu, saya dan teman-teman kontraktor lainnya dikumpulkan dulu oleh Pak Kadis Helman Herdady di Hotel Grand Kanaya. Di situ kami membahas uang yang mau diberikan untuk Pak Bupati OK Arya sebesar 10 persen, dari nilai proyek yang mau kami kerjakan. Pak Helman langsung

menegaskan, ini kue untuk si A, si B, si C dan seterusnya. Jangan lupa uang kue-nya sebesar 10 persen, katanya kepada kami," ungkap Mangapul.

Para kontraktor diberitahu agar menggunakan sandi ibeli mobili saat hendak menyerahkan uang proyek. Pemberian uang pun tak langsung kepada bupati, melainkan lewat Ayen, pemilik showroom mobil di Medan.

"Pas mau datang ke showroom-nya, saya telepon dulu si Ayen. Terus dia langsung bilang, Mau beli mobil? Ya sudah da-tanglah. Dan kalau sudah begitu langsung paham kalau mau menyerahkan uang fee proyek," beber Mangapul.

byu







Original Post

Putuskan Nasib Kavanaugh Pekan Ini

Media Cetak Jawa Pos Halaman 3
2018-10-6


Putuskan Nasib Kavanaugh Pekan Ini

WASHINGTON Politisi Partai Republik semakin percaya diri setelah menerima laporan FBI. Menurut mereka, FBI menyimpulkan bahwa tuduhan pelecehan seksual terhadap Brett Kavanaugh tidak kuat. Tepatnya tidak bisa dipercaya. Kendati demikian, pemungutan suara hakim agung di tingkat senat tidak akan berjalan mudah.

Kubu Kavanaugh tidak sekadar berhadapan dengan Partai Demokrat sekarang. Tapi juga sebagian besar perempuan Negeri Paman Sam dan para pakar hukum. Kemarin (5/10) aksi unjuk rasa mewarnai voting penting tersebut

"Jujur, saya belum punya gambaran soal hasil pemungutan suara nanti," kata Ketua Komite Yudisial Senat AS Chuck Grassley. Republik berharap nasib Kavanaugh bisa diketahui pekan ini juga. Atau, paling lambat pada 7 November.

Sementara itu, unjuk rasa di Capitol Hill pada Kamis malam diwarnai kericuhan. Aksi damai itu dibubarkan paksa oleh polisi. Malam itu juga polisi menangkap 302 pengunjuk rasa. Komedian Amy Schumer ikut diamankan. Tetapi, dia tidak menyesal ikut aksi.

Sebelumnya, ribuan pekerja hukum dan calon pekerja hukum di beberapa universitas sudah memprotes pencalonan Kavanaugh. Mereka merasa pria 53 tahun itu tidak pantas mendapat kepercayaan dari rakyat.

(bil/c19/hep)







Original Post

Kirim Rohingya pada Bahaya

Media Cetak Jawa Pos Halaman 3
2018-10-6


Kirim Rohingya pada Bahaya

India Panen Kecaman Pascadeportasi

JENEWA Enam tahun lalu, tujuh lelaki Rohingya itu meninggalkan tempat tinggalnya di Myanmar dalam ketakutan. Pada Rabu (3/10), dengan perasaan yang sama, mereka terpaksa kembali ke tanah kelahirannya. Pupus sudah harapan mereka untuk bisa memulai hidup baru di India. Sebab, Mahkamah Agung (MA) India mendeportasi mereka. Mau tidak mau, mereka pulang ke Myanmar.

Bus yang mengangkut tujuh pria Rohingya tersebut memasuki Kota Moreh, Negara Bagian Ma-nipur, Kamis (4/10). Tujuh laki-laki itu hanya bisa pasrah. Mereka tidak saling bicara. Mereka sibuk memikirkan kelanjutan nasib di Myanmar nanti.

"Kami hanya bisa memberikan tumpangan sampai sekitar 100 kilometer dari sini. Setelah itu, mereka harus mencari cara sendiri untuk pulang," ujar Aung Myo, wakil direktur keimigrasian Myanmar di Distrik Tamu, sebagaimana dilansir Reuters.

Tujuan tujuh warga Rohingya tersebut adalah Negara Bagian Rakhine. Di wilayah itulah, bentrokan antara aparat Myanmar dan kaum Rohingya pecah. Berkali-kali.

Aung Myo menjelaskan, tujuh pria itu termasuk gelombang pertama pengungsi yang dideportasi India. Dia yakin bakal ada lebih banyak pengungsi lain yang dipulangkan. Sebab, Perdana Menteri (PM) Narendra Modi telah memberikan instruksi agar

negaranya bersih dari pengung-si-pengungsi ilegal. Sebagian besar adalah pengungsi Rohingya dari Myanmar.

"Keputusan itu menjadi preseden berbahaya bagi seluruh pengungsi dan pencari suaka di India," tegas pejabat Amnesty International India Aakar Patel sebagaimana dilansir Al Jazeera.

Dunia mengecam langkah India itu karena dianggap melanggar hukum internasional. PBB menjadi yang paling keras mengecam kebijakan itu. Kemarin Juru Bicara Badan Pengungsi PBB (UNHCR) Andrej Mahecic mempertanyakan alasan deportasi. Seharusnya India tidak segampang itu memulangkan tujuh warga Rohingya tersebut. Sebab, Myanmar belum aman.

(sha/c14/hep)







Original Post

Media